Hani Adhani

Juru Tulis MK

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 31 Jan 2019 08:51:00 +0000

Photo Bersama

Sejak MK berdiri pada tahun 2003 beberapa saat setelah para hakim MK dilantik, hal pertama yang dilakukan oleh Ketua MK saat itu Prof Jimly Asshiddiqie adalah mencari supporting staf untuk mendukung tugas-tugas MK sebagai lembaga negara yang ditugaskan oleh konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi.

Salah satunya adalah seorang juru tulis pengadilan atau istilah dalam bahasa sunda "registrar" atau "clerk" dan lebih familiar disebut dengan nama "Panitera".

Peran Panitera sebagai penanggung jawab administrasi yustisial begitu "vital" sehingga boleh dikatakan jabatan panitera adalah backbound-nya pengadilan, begitupun dengan MK.

Saat itu tahun 2003, MK sebagai lembaga baru membuat surat ke mahkamah agung untuk meminta kepada Ketua MA menugaskan beberapa panitera pengganti untuk ditugaskan membantu hakim MK dalam menjalankan tugas peradilan.

Akhirnya ditugaskanlah beberapa SDM yang capable dari mahkamah agung untuk membantu MK, salah satunya adalah Bapak Kasianur Sidauruk yang ditugaskan dari PTUN Palangkaraya untuk membantu Mahkamah Konstitusi.

Sebelum MK berkembang seperti sekarang ini, MK juga mengalami hal yang cukup membutuhkan kerja keras ekstra untuk bisa survive. Dimasa perjuangan tersebut Pak Kasianur Sidauruk dengan para pegawai MK yang berstatus sebagai pegawai kontrak seperti saya bahu membahu membantu tugas 9 hakim MK mulai dari perkara pengujian UU dan SKLN yang rutin, perkara pemilu 2004, perkara pemilu 2009, perkara Pilkada, perkara pemilu 2014 hingga perkara Pilkada serentak.

Banyak kisah mengharukan yang dialami saya bersama Pak Kasianur dimasa-masa "perjuangan" MK dahulu, mulai dari naik Kopaja bersama, makan mie ayam di pinggir jalan, menerima keluhan dan marah marah para pihak yang datang ke MK serta yang paling berat adalah masa masa pasca tragedi Oktober 2013 yang membuat pak Kasianur berulang kali dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya terkait kasus yang dialami mantan ketua MK saat itu yang terjerat korupsi pilkada.

Tentunya banyak hal lain yang tidak bisa saya ingat satu persatu terkait sosok pak Kasianur Sidauruk yang sudah saya anggap sebagai bapak sendiri.

Beliau menjadi salah satu panitera pengganti yang bertahan di MK hingga menduduki jabatan tertinggi di kepaniteraan yaitu menjadi Panitera (kepala panitera) hingg masa baktinya berakhir.

Sabar, humble, baik hati, rendah hati dan tidak sombong, tidak pernah marah, care dengan anak buahnya dan pekerja keras itulah sosok yang saya tahu dari pak Kasianur Sidauruk.

Beliau seringkali memberikan kejutan kejutan kecil untuk para stafnya termasuk saya yang seringkali mendapatkan kaos dan kue ulang tahun pada saat hari kelahiran saya.

Karir pak Kasianur juga cukup luar biasa selama di MK, pertama masuk MK beliau menjadi plt panitera pengganti yang bertugas membantu para hakim MK saat bersidang. Kemudian beberapa tahun kemudian diangkat menjadi ka biro administrasi perkara dan persidangan MK hingga akhirnya di tahun 2011 beliau diberikan amanah sebagai pejabat setara eselon 1 yaitu Panitera Mahkamah Konstitusi.

Meski MK banyak diterpa cobaan yang berat, namun beliau adalah salah satu figur yang bisa menguatkan kami semua para pegawai MK.

Hari ini tepat beliau paripurna menyelesaikan tugas sebagai Panitera setelah 16 tahun mengabdi di mahkamah konstitusi.

Tentunya kami sangat berat melepaskan kepergian beliau, 16 tahun bersama adalah waktu yang cukup panjang yang membuat hubungan emosional kami sudah seperti layaknya keluarga sendiri.

Selamat jalan pak Kasianur Sidauruk. Budi baik bapak akan selalu kami ingat.

Hatur nuhun sudah menjadi contoh dan teladan untuk kami semua.

Jawa Barat Darurat Korupsi ?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 08 Jan 2019 00:00:00 +0000

Say No To Corruption -- Photo Credit: Corruption Watch

Tulisan ini dibuat sebagai bentuk kegelisahan saya sebagai warga Jawa Barat pasca banyaknya kepala daerah di Jawa Barat yang tertangkap KPK karena melakukan korupsi.

Tulisan ini dimuat di kumparan pada tanggal 1 November 2018 >> https://kumparan.com/hani-adhani/jawa-barat-darurat-korupsi-1541029266300532762

Jawa Barat Darurat Korupsi ?

Oleh

Hani Adhani

Ditetapkannya Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka korupsi yang berkaitan dengan perizinan Meikarta yang kemudian disusul dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, semakin menambah suram track record para kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Menurut data dari berbagai sumber setidaknya ada 100 kepala daerah yang dijadikan tersangka telah melakukan korupsi sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri tahun 2004 dan hingga saat ini setidaknya ada sekitar 14 orang kepala daerah yang berasal dari Provinsi Jawa Barat yang terseret kasus korupsi. Sederet nama para kepala daerah di Provinsi Jawa Barat yang dulunya dieluk-elukan pada saat kampanye pemilukada, namun dalam hitungan yang tidak terlalu lama akhirnya mereka mengalami pesakitan dan mendekam dalam penjara karena melakukan korupsi.

Para Kepala Daerah yang seharusnya menjadi contoh untuk para aparatur sipil negara dan juga menjadi contoh untuk seluruh masyarakat malah melakukan perbuatan yang sangat tercela yaitu melakukan korupsi. Seolah-olah mereka semua lupa akan janji dan sumpah yang diucapkan pada saat mereka didaulat menjadi kepala daerah. Hal lain yang juga membuat kita miris adalah tidak adanya rasa takut yang dialami oleh para kepala daerah tersebut. Meski mereka sadar dan paham bahwa pejabat negara pasti akan selalu ada dalam pengawasan KPK, namun seolah-olah hal tersebut dinafikkan. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut bukan hanya menyebabkan nama baik daerah menjadi tercoreng, namun lebih jauh lagi menyebabkan trauma berkepanjangan bagi masyarakat dan juga bagi para ASN yang bekerja di pemerintahan daerah tersebut.

Pasca ditangkapnya Bupati Kabupaten Bekasi oleh KPK beberapa waktu lalu, Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pernyataan yang cukup menarik, bahwa penyebab para kepala daerah melakukan korupsi adalah karena adanya dorongan hidup mewah dan biaya ongkos politik yang mahal. Pernyataan Jusuf Kalla tersebut memang benar adanya dan sudah menjadi fakta hukum. Kita sebagai masyarakat sangat merasakan adanya dua fenomena yang saat ini tengah merasuki masyarakat kita yaitu keinginan untuk secara instan menjadi orang kaya agar dapat hidup mewah serta keinginan untuk menjadi pejabat negara yang juga didapatkan secara instan meski dengan ongkos politik yang mahal.

Mahalnya Ongkos Politik Pilkada

Pola Pilkada yang dilaksanakan secara langsung saat ini memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari mahar politik, ongkos operasional saksi, biaya kampanye, amplop coklat untuk para tim sukses hingga money politic. Apabila dihitung dengan rupiah, maka ongkos politik untuk menjadi kontestan pilkada mencapai milyaran rupiah. Menurut data dari berbagai sumber untuk menjadi kontestan pilkada di kabupaten/kota, pasangan calon bupati/walikota setidaknya harus menyiapkan ongkos politik berkisar antara 20 s.d. 50 milyar rupiah, sedangkan untuk kontestan pilkada di tingkat provinsi yaitu gubernur, kisaran ongkos politik yang harus dikeluarkan adalah antara 50 s.d. 150 Milyar rupiah.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh para kepala daerah tersebut tiap bulannya yang masih berkisar antara 20 s.d. 30 juta. Namun, anehnya adalah meski ongkos politik pilkada cukup mahal dan gaji kepala daerah yang kecil, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para politisi dan tokoh masyarakat untuk terus berupaya menjadi bagian dari kontestasi Pilkada. Tentunya fenomena tersebut sangat janggal dan tidak masuk akal, oleh karena apabila dilihat dari kalkulasi biaya yang dikeluarkan dengan kemungkinan gaji yang didapatkan untuk menjadi kepala daerah, maka sangat jauh dari balance dan apabila dihitung secara matematika ekonomi, maka untuk menjadi kepala daerah adalah jabatan yang merugi.

Namun, hal tersebut terbantahkan apabila melihat pola korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah yang saat ini telah menjadi tersangka dan terpidana. Rumus merugi tersebut ternyata dapat ditutupi dengan berbagai fee proyek, gratifikasi mutasi para ASN, dan berbagai gratifikasi yang menjurus kepada tindak pidana korupsi. Adanya ongkos politik pilkada yang mahal tersebut memang berbanding lurus dengan maraknya fakta korupsi para kepala daerah khususnya di Jawa Barat yang menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kepala daerah terbanyak yang melakukan korupsi.

Tentunya harus dicarikan solusi untuk menutup penyakit korupsi yang terus menjalar yang kehadirannya selalu beriringan dengan pelaksanaan pilkada langsung. Mengembalikan pola pemilihan kepala daerah kepada DPRD menjadi salah satu solusi untuk menghapus ongkos politik yang mahal dalam kontestasi Pilkada sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilukada yang kemudian dibatalkan dengan perpu Nomor 1 Tahun 2014 oleh Presiden SBY.

Dorongan Gaya Hidup Mewah

Hal lain yang juga menjadi stimulus tindak pidana korupsi adalah dorongan hidup mewah. Fenomena gaya hidup mewah yang ada dalam cerita sinetron di televisi yang selalu ditonton oleh masyarakat kita sepertinya menjadi pola yang juga terjadi di masyarakat kita saat ini. Menjadi orang kaya dan hidup mewah seolah-olah menjadi mimpi bagi semua lapisan masyarakat. Ditambah lagi gaya hidup mewah tersebut juga ditunjukan oleh para kepala daerah dan para pejabat negeri ini.

Meski Presiden Jokowi berupaya untuk memberikan contoh hidup sederhana dengan pakaian putih dan sepatu kets-nya, namun sayangnya hal tersebut tidak diikuti oleh pejabat lainnya di level bawah. Padahal apabila contoh dari Presiden Jokowi tersebut dapat ditiru oleh semua pejabat negara, pastinya hal tersebut akan berdampak sistematis terhadap psikologis masyarakat Indonesia.

Dorongan untuk bergaya hidup mewah ini bukan hanya meracuni para pejabat kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, namun juga secara merata meracuni kita sebagai masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan. Lebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin menjadi cikal bakal lahirnya rasa iri yang menyebabkan masyarakat berupaya untuk menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara.

Selain itu, para pejabat negara yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat agar membangun budaya pola hidup sederhana, malah semakin memperlihatkan pola gaya hidup mewahnya. Tidak jarang kita lihat, para pejabat di pusat maupun daerah yang memakai kendaraan super mewah, tinggal di perumahan elit dengan pengawalan yang super ketat sehingga semakin jauh dari masyarakat. Para pejabat yang seharusnya merasakan apa yang rakyat rasakan malah semakin lupa dengan rakyatnya. Mereka memisahkan diri dengan label VVIP sehingga pada akhirnya semakin sulit untuk menjadi contoh dan tauladan untuk rakyatnya.

Kita berharap agar Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Barat, dan para kepala daerah di seluruh Indonesia berani mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pola hidup sederhana yang diberlakukan untuk seluruh pejabat negara dan juga ASN seperti yang pernah dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1974 yaitu Kepres Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup. Hal tersebut bertujuan agar penyakit korupsi yang berasal dari pola hidup mewah minimal dapat segera diredam sehingga kesenjangan antara pejabat negara dengan masyarakat tidak terlihat. Semoga hal tersebut dapat segera diwujudkan. Hatur Nuhun.

*****

Membumikan Hubungan Indonesia dan Malaysia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 03 Dec 2018 00:41:00 +0000

Perayaan Hari Ulang Tahun PKPMI ke 50 .

Tulisan ini dibuat pasca saya di undang untuk menjadi moderator dalam sebuah acara seminar yang diadakan oleh Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia (PKPMI) di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

Tulisan ini dimuat di Kumparan pada tanggal 3 Desember 2018.

Berikut link Kumparan >> https://kumparan.com/hani-adhani/membumikan-hubungan-indonesia-dan-malaysia-1543816980232678680

Membumikan Hubungan Indonesia dan Malaysia

Oleh

Hani Adhani *)

Dalam sejarah pembentukan negara Indonesia dan juga Malaysia ada satu hal yang sejak awal selalu kita ingat dan selalu kita dengungkan yaitu bahwa kita adalah bagian dari wilayah yang bernama “Nusantara”. Nusantara adalah nama yang digunakan pada masa lampau bagi kepulauan Indonesia di zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Wilayah Nusantara mencakup negara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

Berdasarkan catatan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), selama abad ke-enambelas dan ke-tujuhbelas, kerajaan-kerajaan seperti Mataram, Aceh, Melaka, Makasar, Banten bertumbuh-kembang dan berjatuhan. Selama kurun waktu itu, bahasa Melayu tampil sebagai bahasa terpenting untuk aktivitas perdagangan dan keagamaan (Islam). Kesultananan Melaka abad keenambelas merupakan contoh pertama sebuah kerajaan yang berkebudayaan dan berbahasa Melayu di kurun waktu awal modern itu. Nusantara dan bahasa Melayu menjadi salah satu faktor yang menjadikan Malaysia dan Indonesia seperti layaknya adik dan kakak yang satu sama lain saling mengisi, berdekatan dan selalu saling membantu.

Peran Mahasiswa sebagai agent of change

Mahasiswa sebagai agen of change tentunya selalu berada di garda terdepan dalam upaya untuk selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Hal tersebut disebabkan karena mahasiswa sebagai generasi muda selalu berupaya meluruskan segala hal yang negatif untuk kembali diarahkan ke jalur yang baik dan positif. Sebagai contoh yang paling mudah kita ingat di Indonesia adalah peristiwa reformasi tahun 1998 dimana saat itu mahasiswa bersatu untuk melawan tirani kekuatan kekuasaan yang telah menggurita sehingga menyebabkan kehancuran bangsa. Meski saat itu mahasiswi berada dibawah tekanan dan juga ancaman yang serius, namun hal tersebut tidak meruntuhkan semangat para generasi muda khususnya mahasiswa untuk tetap semangat menyuarakan adanya perubahan hingga akhirnya mimpi tersebut dapat tercapai.

Kegigihan dan kekuatan para pemuda dan mahasiswa Indonesia dalam upaya untuk membantu rakyat dan Bangsa Indonesia pastinya akan terus terbawa dari generasi ke generasi berikutnya. Jiwa patrotisme dan semangatnya kebangsaan demi rakyat bukan hanya akan terus menggelora akan tetapi juga akan terus dipupuk agar mahasiswa dan pemuda sebagai agen of change selalu berada dalam jalur yang benar sesuai cita-cita dan semangat konstitusi Indonesia.

Perjuangan para pemuda dan mahasiswa untuk membantu bangsa dan rakyatnya bukan hanya terjadi di Indonesia akan tetapi juga terjadi di Malaysia. Pemuda dan mahasiswa di Malaysia juga menjadi tokoh utama dalam upaya menjadikan bangsa Malaysia menjadi bangsa yang maju. Sejak dikumandangkannya kemerdekaan Negara Malaysia pada tahun 1957, pemuda dan mahasiswa juga menjadi aktor utama dalam upaya menjadikan Malaysia sebagai negara yang maju dan bermartabat. Para tokoh seperti Mahatir Mohamad dan Anwar Ibrahim adalah tokoh muda pada zamannya yang memiliki peranan penting dalam upaya memajukan Negara Malaysia. Hasilnya bisa kita lihat saat ini dimana Malaysia bukan hanya maju secara infrastruktur akan tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat sebagaimana cita-cita yang dicantumkan dalam Konstitusi Federal Malaysia.

Kerjasama Pendidikan Indonesia-Malaysia

Pasca Negara Malaysia mendeklarasikan kemerdekaanya pada tanggal 31 Agustus 1957, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga negaranya, Pemerintah Malaysia berupaya secara serius untuk fokus membesarkan pendidikan terlebih dahulu dengan cara menyekolahkan para gurunya untuk belajar ke Indonesia.

Mungkin kita pernah mendengar pada periode dekade tahun 70 dan 80-an banyak guru-guru Indonesia yang diminta mengajar di Malaysia, mulai dari guru SD, SMP sampai SMA. Sementara anak-anak muda yang baru lulus sekolah menengah atas dan guru-guru muda Malaysia disekolahkan dan kuliah di beberapa universitas di Indonesia. Program ini dilakukan oleh Malaysia pada periode era tahun 70 dan 80 an. Pemberitaan Kompas pada tahun 1971 memberitakan bahwa Indonesia memberangkatkan 48 guru berijazah sarjana untuk mengajar di Malaysia. Pengiriman guru sekolah menengah ini untuk meningkatkan mutu sekolah menengah di Malaysia yang menggunakan pengantar bahasa Melayu. Tahun 1968 dikirim 44 guru dan pada 1970 sebanyak 100 guru.

Selain itu, mungkin kita juga banyak mendengar dari para orang tua kita bahwa banyak pelajar dari Malaysia di era tahun 80-an yang belajar di IKIP atau terkenal juga dengan istilah sekolah calon guru. Hal tersebut adalah bagian dari upaya Malaysia untuk mengejar ketertinggalnnya dimana kebijakan yang dibangun adalah dengan melakukan percepatan pendidikan khususnya untuk para guru.

Kini fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Indonesia saat ini justru banyak belajar ke Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia mulai strata 1 (Bachelor Degree) sampai dengan program Doktor. Menurut data dari kedutaan besar Malaysia di Jakarta, setidaknya ada 11.000 mahasiswa asal Indonesia yang sedang belajar di Malaysia sedangkan mahasiswa Malaysia yang sedang belajar di Indonesia ada sekitar 4500 orang. Pemerintah Malaysia setiap tahunnya memberikan beasiswa sebanyak 5000 beasiswa kepada para mahasiswa asal Indonesia yang sedang studi di Malaysia baik untuk S-1, S-2 ataupun S-3. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di Malaysia.

Jumlah mahasiswa yang kuliah dan belajar di kedua negara tersebut menjadi salah satu faktor perekat antara lndonesia dan Malaysia. Pada saat situasi sulit ketika ada konflik antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi secara tidak sengaja, maka para mahasiswa yang sedang belajar tersebut menjadi kunci untuk menenangkan masyarakat di kedua negara.

Peran PKPMI dan PPI Malaysia

Salah satu organisasi yang cukup dikenal yang menaungi para mahasiswa yang sedang belajar di Malaysia dan Indonesia adalah Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia (PKPMI) dan Persatuan Pelajar Indonesi-Malaysia (PPIM).

PKPMI yang saat ini sudah berusia 50 tahun menjadi salah satu organisasi mahasiswa Malaysia yang berada di luar negeri yang tertua. Begitupun dengan PPI Malaysia yang pada tanggal 8 Desember 2018 akan menyelenggarakan kongres ke-20 di Johor Malaysia juga menjadi salah satu organisasi mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri yang juga tertua.

Hubungan baik antara kedua organisasi mahasiswa tersebut yakni PKPMI dan PPI Malaysia ternyata sudah terbentuk dan terbina cukup lama.

Banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua organisasi tersebut yang notabene bertujuan untuk membumikan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Seminar, konferensi dan kegiatan ilmiah dengan tema yang membangkitkan semangat persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia selalu diselenggarakan oleh kedua organisasi tersebut dengan menghadirkan para tokoh dan pejabat diantara kedua negara. Tentunya semua kegiatan yang diselenggarakan oleh PKPMI dan PPI Malaysia tersebut selalu di backup oleh pemerintah kedua negara melalui KBRI Indonesia yang berada di Kuala Lumpur dan Embassy Malaysia yang berada di Jakarta.

Hubungan baik antara kedua organisasi tersebut terus dibina dan dipupuk secara kontinyu sehingga meskipun kepengurusan organisasi PKPMI dan PPI Malaysia berganti setiap tahun, namun kerjasama dan hubungan emosional tetap terjaga dan terpelihara. Oleh karenanya jangan heran apabila ada isu ataupun letupan kecil yang akan membuat retaknya hubungan Indonesia dan Malaysia, maka PKPMI dan PPI Malaysia akan berada di garda terdepan untuk menenangkan masyarakat dan membuat suasana kedua negara menjadi tenang kembali.

Tentunya kita berharap agar kerjasama dan hubungan baik antara kedua organisasi mahasiswa tersebut dapat juga ditiru oleh organisasi mahasiswa di negara lainnya. Selamat ulang tahun PKPMI yang ke 50 dan selamat berkongres ke 20 untuk PPI Malaysia.

*) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, International Islamic University Malaysia (IIUM). Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi PPI Malaysia. Bekerja di Mahkamah Konstitusi.

Pemanjat Emas

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 16 Nov 2018 00:28:00 +0000

Foto: Aries Susanti dan Aspar [sumber: http://www.fpti.or.id/foto

Tulisan ini dibuat sebagai upaya untuk membangkitkan semangat para atlet Indonesia khususnya atlet panjat tebing yang telah menorehkan sejarah dalam Asian Games 2018.

Tulisan ini dimuat di Kumparan pada tanggal 16 November 2018. Berikut link Kumparan >> https://kumparan.com/hani-adhani/pemanjat-emas-1542341070217646399

Pemanjat Emas

Oleh

Hani Adhani *)

Raihan sukses tiga emas yang diraih para atlet panjat tebing Indonesia dalam perhelatan akbar Asian Games bukan hanya melambungkan nama Indonesia dalam catatan sejarah yang membanggakan dalam perhelatan Asian Games, namun lebih jauh lagi menjadikan olahraga panjat tebing menjadi semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat serta menjadikan panjat tebing salah satu cabang olahraga favorit yang paling banyak ditonton oleh masyarakat pada saat penyelenggaraan event Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

Dalam catatan sejarah pembentukan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), menjadikan panjat tebing sebagai bagian olahraga yang dikenal masyarakat dan diakui dunia adalah menjaga pekerjaan rumah yang sepertinya sulit untuk diwujudkan. Hal tersebut bukan hanya untuk pengurus panjat tebing Indonesia, namun juga untuk pengurus federasi panjat tebing tingkat internasional (IFSC).

Meski begitu, Federasi Panjat Tebing Indonesia tetap selalu berupaya untuk mendorong dan terus menerus berupaya membuat program kerja berupa berbagai event lomba panjat tebing secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional. Selain itu, Federasi Panjat Tebing Indonesia dengan segala keterbatasannya tetap selalu berupaya mengirimkan atlet panjat tebing Indonesia ke event tingkat internasional. Meskipun olahraga panjat tebing mungkin tidak sepopuler olahraga badminton atau sepak bola, namun untuk tingkat mahasiswa panjang tebing menjaga salah satu daya tarik bagi mahasiswa untuk masuk unit kegiatan mahasiswa (UKM) mahasiswa pencinta alam (Mapala).

Mapala menjadi media untuk mencari bibit unggul para atlet panjat tebing Indonesia. Meski mungkin sebagian masyarakat Indonesia selalu mengidentikan Mapala sebagai organisasi mahasiswa pencinta alam yang gemar naik gunung, namun bagi yang sudah mengenal lebih dekat dengan Mapala, maka pasti akan mengetahui bahwa ada sport climbing yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Mapala.

Selain Mapala, pembinaan para atlet sport climbing juga muncul dari club panjat tebing yang ada diberbagai daerah di Indonesia. Saat ini setidaknya ada ratusan club panjang tebing yang bernaung dibawah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

Mencetak Atlet Kelas Dunia

Salah satu visi yang dibangun oleh Faisol Riza pada saat mencalonkan diri menjadi ketua umum PP FPTI periode 2015-2019 adalah bagaimana menjadikan olahraga panjat tebing menjadi olahraga tingkat dunia dan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki atlet panjat tebing kelas dunia.

Pada saat itu, Faisol Riza juga menyampaikan paparan tentang bagaimana membangun atlet kelas dunia secara bertahap dan berkelanjutan dengan manajemen pendidikan dan pelatihan yang profesional dan dengan dukungan dari pelatih dan manajer terdidik dan berpengalaman untuk bisa mendulang Emas di event internasional sekelas Asian Games dan Olimpiade.

Pada saat itu para pengurus panjat tebing Indonesia agar tersentak dan kaget mendengar paparan Faisol Riza tersebut. Kaget dan juga bergairah, oleh karena memang itulah yang diperlukan oleh FPTI saat ini yaitu mencetak atlet kelas dunia secara berjenjang dan berkelanjutan. Tugas FPTI bukan mencetak atlet yang bisa menaklukkan gunung tertinggi di dunia, namun meraih medali emas di berbagai event internasional seperti di Asian games dan Olimpiade.

Organisasi Cabang Olahraga Sebagai Pelayan bagi Atlet

Mencetak atlet kelas dunia tentunya menjadi dambaan dan target semua cabang olahraga. Namun fakta yang terjadi untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Banyaknya kendala teknis yang menggangu upaya mewujudkan atlet kelas dunia tersebut. Hal itu juga dialami oleh FPTI, seperti adanya konflik organisasi di daerah, anggaran yang kurang, infrastruktur yang tidak memadai dan banyak kendala lain yang menyebabkan target mencetak atlet kelas dunia tersebut tersendat-sendat.

Namun, kendala tersebut dapat teratasi dengan adanya kerjasama, kerja keras dan semangat dari pengurus FPTI di seluruh Indonesia. Tiap divisi dan bidang sangat konsisten dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut menjadikan FPTI menjadi salah satu organisasi cabang olahraga yang paling dinamis dan solid. Hal tersebut pada akhirnya berimbas kepada keberhasilannya para atlet panjang tebing meraih emas Asian Games yang melebihi target yang ditetapkan. Para atlet tentunya tidak perlu dipusingkan oleh berbagai permasalahan organisasi oleh karena pada dasarnya organisasi cabang olahraga adalah pelayanan bagi para atlet.

Tentunya keberhasilan FPTI mencetak atlet kelas dunia sehingga dapat mendulang Emas di Asian games dan berbagai event sport climbing tingkat dunia merupakan gambaran bagian dari program kerja organisasi FPTI yang secara berjenjang dan berkelanjutan mencetak atlet kelas dan tidak dengan cara instan. Kita dapat melihat bagaimana progres para atlet dari Cina, Jepang dan Korea yang selalu berada di tiga besar level Asia dalam setiap perhelatan akbar event olahraga internasional dan bagaimana mekanisme regenerasi atlet yang secara konsisten dan kontinyu terus dilakukan sehingga mereka tidak pernah kehilangan atlet berprestasi. Hampir di semua cabang olahraga atlet dari Cina, Jepang dan Korea selalu ada dan mendominasi. Tentunya hal tersebut terjadi karena mereka memiliki manajemen pendidikan dan pelatihan yang profesional dan berjenjang sehingga akan selalu muncul atlet baru yang lebih berprestasi dari atlet sebelumnya.

Semoga hal tersebut dapat menjadi contoh bagi semua cabang olahraga di Indonesia sehingga upaya mewujudkan atlet Indonesia kelas dunia dapat terwujud di semua cabang olahraga sehingga di Olimpiade Tokyo 2020 nanti bukan hanya panjang tebing yang dapat memanjat dan mendulang Emas, namun seluruh cabang olahraga berhasil mengibarkan bendera merah putih di Olimpiade tahun 2020 sehingga Indonesia bukan hanya menjadi jawara di Asia namun juga menjadi jawara di dunia. Insha Allah dengan kerjasama, kerja keras dan kerja cerdas hal tersebut akan dapat terwujud. Terimakasih untuk semua atlet Indonesia yang telah berjuang untuk menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. #IndonesiaJuara #pemanjatEmas #AsianGames2018 #OlimpiadeTokyo2020.

*) Ka. Biro Hukum dan Disiplin PP FPTI. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum- Internasional Islamic university Malaysia (IIUM). Bekerja di Mahkamah Konstitusi RI.

Email: adhanihani@gmail.com. Mobile: +62-812-831-50373

Menggagas Indonesia Siaga Bencana

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 09 Nov 2018 00:12:00 +0000

Simulasi Penanggulangan Bencana. (Foto: ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Tulisan ini dibuat sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia Siap menghadapi berbagai bencana yang mengancam setiap saat. Tulisan ini dimuat di Kumparan pada tanggal 9 November 2018. Berikut link Kumparan >> https://kumparan.com/hani-adhani/menggagas-indonesia-siaga-bencana-1541752169866865509

Menggagas Indonesia Siaga Bencana

oleh

Hani Adhani

Peristiwa tsunami yang melanda Kota Palu dan Donggala beberapa saat lalu bukan hanya mengagetkan warga Indonesia, namun juga mengagetkan warga di seluruh dunia. Seluruh media televisi internasional memberitakan peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Donggala. Hampir setiap jam berita gempa dan tsunami diberitakan dengan ditambah informasi update dan dari tempat kejadian oleh wartawan koresponden yang ditugaskan di Jakarta dan Palu.

Beberapa media televisi internasional banyak yang melakukan analisa dan riset terkait dengan penyebab gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Salah satu media televisi internasional malah ada yang membahas tentang bagaimana early warning system di Indonesia begitu rapuh dan dikelola secara tidak profesional. Padahal menurut data mereka setelah peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004, hampir semua zona pantai di Indonesia telah dipasang alat deteksi dini tsunami atau early warning system tsunami sehingga apabila alat tersebut terpasang dan berfungsi dengan baik, maka dapat dipastikan peristiwa tsunami tersebut akan terdeteksi lebih awal dan tidak akan banyak memakan korban jiwa.

Selain itu, masyarakat Indonesia juga tidak diajarkan tentang bagaimana melihat fenomena alam yang terjadi apabila peristiwa tsunami akan terjadi dan bagaimana cara untuk melakukan penyelamatan dini apabila terjadi gempa dan tsunami.

Belajar dari Jepang

Salah satu negara yang sangat sering ditempa musibah gempa dan juga tsunami adalah Jepang. Jepang dan Indonesia sama-sama berada di dalam wilayah yang terkenal dengan sebutan "Ring of Fire" atau "Cincin Api" yaitu wilayah di sekitar bibir Pasifik yang paling sering diguncang gempa dan letusan gunung berapi. Salah satu cerita yang fenomenal terkait dengan tsunami di Jepang adalah cerita tentang “the miracle kamaishi”.

Menurut informasi dari berbagai sumber, cerita tersebut berawal ketika setelah terjadinya gempa berkekuatan 9 skala Richter yang mengguncang Jepang, para siswa di Kamaishi East Junior High School keluar dari gedung sekolah dan berlari menuju tempat yang lebih tinggi. Respons cepat dari para guru dan siswa tersebut kemudian diikuti oleh penduduk setempat dan pada saat berlari ke tempat aman, para siswa yang lebih tua membantu siswa yang lebih muda hingga mencapai lokasi aman. Respons cepat tersebut merupakan hasil dari pendidikan pencegahan bencana yang dilakukan sekolah-sekolah di Kamaishi selama beberapa tahun di bawah bimbingan seorang profesor teknik sipil di Gunma University, Toshitaka Katada.

Hal lain yang juga luar biasa dari Jepang yang harus kita ambil contoh selain pengembangan teknologi early warning system yang selalu update adalah pengembangan system disaster management. Sistem ini secara umum berupa penerapan prinsip preventif dan recovery. Prinsip preventif yang diterapkan adalah dengan melakukan konsep edukasi terhadap masyarakat khususnya anak sekolah yaitu berupa pelatihan bagaimana menghadapai bencana di sekolah (Latihan Menghadapi Bencana Alam atau dikenal Jishin Hina Kunren) sehingga pada saat terjadi bencana, semua anak-anak tetap tenang, tidak panik dan secara sigap siap menghadapinya seperti yang dilakukan oleh siswa di Kamaishi. Selain itu, system disaster management juga dilakukan dengan cara menyiapkan shelter ataupun tempat transit pasca bencana yang biasanya berupa lapangan yang terletak di setiap blok perumahan atau sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas air bersih.

UU Penanggulangan Bencana dan Pelatihan System Disaster Management

Upaya lain yang juga harus segera dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan mengajarkan kepada masyarakat untuk siap menghadapi bencana seperti halnya di Jepang. System disaster management juga harus segera diterapkan di Indonesia agar masyarakat siap dalam menghadapi bencana alam yang akan datang setiap saat. Anak-anak sekolah harus juga diajarkan dan diberikan pelatihan bagaimana cara untuk menyelamatkan diri apabila terjadi bencana alam seperti gempa dan tsunami dan bagaimana agar bisa survive setelah terjadi bencana alam. Pembuatan shelter di tiap sekolah dan juga di area tertentu yang dekat dengan zona padat penduduk juga harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan pasca terjadi bencana alam. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memang belum cukup menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam hal siaga bencana ataupun proses recovery pasca bencana.

Adanya gambaran apa yang terjadi di Kota Palu dan Donggala tentunya menjadi bahan pelajaran untuk kita dan Pemerintah bahwa memang kita tidak siap menghadapi bencana alam. Kepanikan yang terjadi dan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat terlihat sehingga pada akhirnya korban jiwa dan tekanan psikologis yang dialami masyarakat sulit disembuhkan. Tentunya ini menjadi pekerjaan utama yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan segera memperbaiki alat deteksi dini gempa dan tsunami agar early warning system dapat aktif kembali dan berjalan dengan baik serta dengan segera membuat dan mengajarkan system disaster management kepada seluruh masyarakat Indonesia mulai dari anak-anak hingga para orang tua agar kita selalu siap menghadapi bencana alam yang akan selalu mengintai kita setiap saat. Semoga hal tersebut dapat segera diwujudkan oleh Pemerintah Pusat beserta Pemerintah Daerah agar masyarakat Indonesia siap menghadapi bencana alam.

*****

Etika Berlalu Lintas dan Budaya Taat Hukum

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 14 Oct 2018 06:45:00 +0000

Hani Adhani

Opini ini terinspirasi oleh banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak-anak dan juga orang tua di Indonesia khususnya yang memakai kendaraan roda dua.
Opini ini dimuat di website PPI Dunia >>> http://ppidunia.org/2018/10/14/pojok-opini-etika-berlalu-lintas-dan-budaya-taat-hukum/

Etika Berlalu Lintas dan Budaya Taat Hukum
Oleh
Hani Adhani *)

Beberapa waktu lalu dimedia sosial, viral beberapa video yang menggambarkan bagaimana anak-anak dibawah umur mengendarai kendaraan roda dua tanpa memakai helm, membonceng dua temannya padahal masih belum dewasa dan tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM). Selain itu, dalam video lain juga diperlihatkan anak-anak yang menangis oleh karena akan ditilang oleh polisi serta anak-anak yang ditegur oleh polisi karena mengendarai kendaraan roda dua tanpa memiliki SIM, tidak memakai helm, tidak membawa STNK dan melanggar lalu lintas.

Pemandangan yang menjadi viral tersebut pastinya bukan pemandangan yang luar biasa di Indonesia, hal tersebut justru menjadi pemandangan yang sudah biasa kita lihat. Anak-anak yang masih duduk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) seperti sudah lumrah memakai kendaraan roda dua di jalanan tanpa helm, tidak membawa STNK dan tidak memiliki SIM.

Hal tersebut terjadi bukan hanya ada di kota-kota besar, namun juga terjadi di kampung kampung di seluruh Indonesia dan kita sebagai masyarakat sepertinya menganggap hal yang dilakukan oleh anak-anak tersebut adalah hal biasa saja. Padahal kita sangat memahami bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut adalah salah dan melanggar hukum. Namun, oleh karena pelanggaran tersebut dilakukan secara bersama-sama dan serta terus menerus, maka pada akhirnya pelanggaran lalu lintas tersebut dianggap hal biasa dan bukan merupakan bagian dari pelanggaran hukum.

Peran Orang Tua, Guru dan Polisi

Data dari Kepolisian Republik Indonesia terkait kecelakaan lalu lintas khususnya kendaraan roda dua yang pengendaranya anak-anak setidaknya ada sekitar ribuan anak-anak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas oleh karena mengendarai kendaraan bermotor dan mengalami kecelakaan. Bagi orang tua yang pernah merasakan kehilangan buah hatinya karena kecelakaan kendaraan bermotor pasti akan sangat setuju untuk menindaklanjuti dan menghukum anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor oleh karena belum cukup umur. Kendaraan motor roda dua sepertinya menjadi mesin senjata pembunuh masal bagi anak-anak Indonesia, namun kita sebagai orang tua sepertinya dibuat tidak sadar atau malah memang sengaja tidak sadar. Orang tua merasa bangga apabila dapat memberikan kendaraan roda dua kepada anaknya, padahal dari segi usia anak tersebut belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Kepemilikan SIM untuk seorang pengemudi kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraanya. Kepolisian Republik Indonesia menetapkan bahwa batas minimal kepemilikan kartu SIM yaitu berusia 17 tahun dan jika usia masih di bawah 17 tahun artinya tidak bisa membuat SIM dan juga tidak di izinkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000.

Namun dalam prakteknya khususnya apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh anak-anak, maka kepolisian biasanya akan melakukan proses tilang ditempat dan akan membawa kendaraan roda dua anak tersebut ke kantor polisi untuk nantinya orang tua dari anak tersebut akan mengurus proses tilang karena secara hukum anak-anak masih dalam kuasa dan pengawasan orang tuanya. Tentunya treatment tersebut akan berbeda apabila ternyata anak-anak tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan dan kematian, maka tetap proses penyelidikan akan berlanjut hingga ke pengadilan dan anak tersebut akan tetap dikenakan sanksi pidana.

Membangun Mental Anak agar Taat Hukum

Fenomena pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak dengan mengendarai kendaraan bermotor yang saat ini sudah menjadi viral di dunia maya akan sangat berdampak pada psikologis anak hingga nanti mereka menginjak dewasa. Anak-anak tersebut pada akhirnya akan terbiasa melakukannya pelanggaran hukum sehingga saat mereka dewasa pastinya akan juga menjadi manusia yang senang dan bangga melakukan pelanggaran hukum. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan dipastikan generasi Indonesia selanjutnya akan diisi oleh generasi yang terbiasa melakukan pelanggaran hukum, mulai dari narkoba, korupsi hingga mungkin membunuh.

Tentunya kita tidak ingin agar generasi Indonesia selanjutnya diisi oleh generasi penerus yang arogan dan kerap bangga serta terbiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini adalah pekerjaan rumah terbesar Bangsa Indonesia saat ini. Bagaimana membangun mental anak-anak yang taat hukum yang dimulai dengan taat dan tertib berlalulintas. Dibutuhkan kerjasama antara orang tua, guru disekolah dan juga polisi untuk membangun budaya sadar taat hukum dan malu melanggar lalu lintas seperti halnya yang dilakukan oleh negara Jepang, Korea bahkan Malaysia yang telah mengenalkan etika berlalu lintas sehingga semua warga negara saat berkendara bukan hanya taat hukum tetapi juga memiliki etika dan sopan santun saat berkendara.

Kita berharap Kepolisian Republik Indonesia dapat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan serta Pemerintah Daerah untuk kembali bekerjasama membangun mental budaya sadar hukum dan malu melanggar lalu lintas untuk anak-anak Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak hingga dibangku SMA serta mengajarkan kurikulum etika berlalu lintas, taat hukum dan tertib berlalu lintas bagi anak anak Indonesia agar anak-anak Indonesia menjadi generasi yang bukan hanya taat hukum akan tetap juga memiliki etika dan sopan santun saat berlalu lintas serta malu apabila melanggar hukum.

Semoga hal tersebut segera dapat diwujudkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan bantuan dari Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia sehingga 5 s.d. 10 tahun ke depan kita akan melihat hasilnya, dimana anak-anak Indonesia yang telah diajarkan untuk taat hukum dan memiliki mental etika berlalu lintas akan menjadi generasi emas yang akan membangun Bangsa Indonesia di masa depan. Semoga dapat terwujud.

#sadarhukum #taathukum #etika-berlalulintas.

*) Hani Adhani
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Internasional Islamic University Malaysia (IIUM). Wakil Koordinator Bidang Hukum Dan Advokasi PPI Malaysia. Pengurus PCIM Malaysia. Bekerja di Mahkamah Konstitusi.

Email : adhanihani@gmail.com

Mobile : +62 812831 50373

M F I : Negarawan Sebenarnya?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 12 Oct 2018 08:32:00 +0000

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

Tulisan ini merupakan bagian dari Buku "Serviam: Pengabdian dan Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati" yang dibuat oleh teman-teman MK sebagai hadiah dan kenang-kenangan untuk beliau setelah beliau paripurna menjadi Hakim MK.

Semoga tulisan ini dapat menginspirasi kita semua untuk meniru jejak langkah Prof. Maria Farida Indrati.

M F I : Negarawan Sebenarnya?

Oleh

Hani Adhani

Hanya dalam hitungan hari, salah satu lukisan besar hakim konstitusi yang dipajang di lantai 4 lorong gedung Mahkamah Konstitusi (MK) akan berpindah tempat ke museum konstitusi di lantai 8 gedung yang sama. Perpindahan lukisan besar hakim konstitusi tersebut tentu akan diiringi “senyum sumringah” dari seluruh pegawai MK dan juga pujian dari masyarakat Indonesia khususnya para pencari keadilan serta perempuan Indonesia, oleh karena salah seorang srikandi hukum terbaik negeri ini telah paripurna menyelesaikan pengabdiannya di Mahkamah Konstitusi.

Tentu kita sudah dapat menebak dan mengetahui siapa sosok srikandi hukum tersebut. Beliau adalah MFI, yang hingga generasi keempat hakim konstitusi beliau masih menjadi satu-satunya perempuan yang terpilih menjadi hakim konstitusi. Bagi para pencari keadilan yang sering datang beracara di MK dan juga bagi pegawai MK, memanggil inisial para hakim konstitusi dengan sebutan nama singkatan adalah hal yang biasa saja dan itu memang sudah dilakukan lama sejak MK ada. Dalam berbagai dokumen yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan MK, nama hakim memang selalu disingkat dengan inisial namanya dan biasanya nama inisial tersebut dimunculkan hanya dalam jadwal sidang dengan tujuannya adalah untuk memudahkan saja.

Salah satu inisial yang paling mudah dicari dan juga diingat adalah MFI. Pastinya kita sangat paham siapa inisial MFI ini. MFI adalah insial singkatan dari Maria Farida Indrati, satu-satu hakim konstitusi perempuan di Mahkamah Konstitusi yang sudah dua periode menjalankan amanah menjadi seorang negarawan, punggawa hukum yang bertugas untuk mengawal konstitusi dan menjaga demokrasi Indonesia.

Sosok "Bunda Maria" -panggilan sayang dari pegawai MK untuk Ibu Maria Farida Indrati- termasuk salah satu sosok hakim MK yang sulit untuk digantikan atau boleh dikatakan tidak tergantikan. Ada banyak hal dan alasan yang rasional yang menyebabkan Prof. Maria Farida Indrati tidak akan tergantikan, diantara:

Sederhana dan Peduli

Menjadi pejabat negara sekaliber Hakim MK tentu akan dihiasi dengan berbagai fasilitas jabatan yang cukup wah ataupun mewah dan ini tentu saja juga berlaku untuk semua pejabat negara di Indonesia. Namun, Bunda Maria termasuk yang agak berbeda menempatkan posisi jabatannya plus fasilitasnya. Menurut Ujang (driver Ibu Maria) yang sudah sejak lama menjadi driver Ibu Maria, Ibu Maria meski sudah menjadi hakim konstitusi tetaplah seorang figur ibu yang selalu identik dengan jiwa mengajar dan juga Ibu Rumah Tangga. Tidak ada yang berubah dari sosok beliau. Rumah, perabotan masih tetap seperti dulu, mobil kijang LGX yang menjadi kesayangan Ibu Maria masih sering beliau pakai dan malah bepergian ke luar kota khususnya kota kelahirannya Solo. “Ibu Maria lebih nyaman memakai mobil kijang LGX kesayangannya”, begitu Ujang menuturkan. Padahal apabila melihat penghasilan hakim saat ini, baik hakim konstitusi ataupun hakim agung, untuk membeli mobil sekelas velfire ataupun mercedes benz tidaklah begitu sulit. Selain itu menurut ujang, ibu juga tetap masih sering membawa makanan dari rumah dan masih menyempatkan memasak sendiri untuk keluarganya. Itulah sekilas hal terkait gaya hidup sederhana yang diperlihatkan MFI yang mungkin tidak diketahui banyak orang.

Hal lain yang juga cukup menjadi pembeda dari sosok MFI adalah kepedulian dari Ibu Maria terhadap para staf yang membantunya. Mulai dari driver, ajudan, security, sekretaris, peneliti, hingga panitera pengganti. Ibu Maria sangat care dengan mereka. Salah satu contoh yang paling mudah adalah beliau selalu berupaya untuk hadir dalam setiap undangan yang berasal dari seluruh staf dan/atau pegawai MK dan malah saya mendengar beliau beberapa kali datang ke rumah keluarga Ujang (driver) yang notabene rumahnya ada di Kota Tasikmalaya. Kepedulian yang sangat tinggi dari seorang MFI terhadap para stafnya tentunya menjadi nilai pembeda yang pastinya akan sulit didapatkan dari sosok pejabat lain di negeri ini.

Religius Islami

Kalimat diatas pernah terlontar dari wakil ketua MK periode ketiga yaitu Prof. Ahmad Sodiki, bahwa Bunda Maria meski beragama katolik namun tingkah laku dan tutur katanya sangatlah Islami. Beliau tidak pernah marah, tidak pernah bertutur kata kasar, selalu berpuasa, selalu hadir ke sidang MK tepat waktu, selalu tersenyum kepada semua pegawai MK mulai dari security, OB, staf hingga sesama kolega hakim MK. Semua orang yang bertemu Bunda Maria pasti ingin menyapa dan bersalaman dengan beliau, dan beliau pun selalu menyapa setiap orang yang beliau temui. Belum lagi apabila menjelang Ramadhan, tepatnya satu hari menjelang Ramadhan, beliau selalu membawa makanan dari rumah untuk diberikan kepada seluruh pegawai MK pada saat makan siang. Beliau mengundang seluruh pegawai MK untuk makan siang bersama di ruangan beliau di lantai 13 dan itu rutin beliau lakukan setiap menjelang Ramadhan.

Belum lagi apabila menjelang hari raya Idul Fitri, beliaulah yang mengingatkan para hakim untuk berbagi rizki dengan semua pegawai dan staf MK dan Bunda Maria lah yang mengumpulkan dan membagikan THR untuk semua pegawi MK mulai dari OB, security hingga pegawai PNS MK. Begitu luar biasanya ahlaq Ibu Maria. Tentunya sebutan religius Islami yang diberikan Prof. Ahmad Sodiki bukanlah isapan jempol belaka, memang hal tersebut terlihat dari ahlaq yang Ibu Maria tunjukan kepada kita semua pegawai MK.

Pembela Hak Perempuan

Sebagai satu-satunya hakim perempuan dari 9 hakim konstitusi, sosok MFI memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Beliau adalah salah satu lulusan fakultas hukum UI terbaik. Gelar guru besar atau profesor yang beliau dapatkan dari Universitas Indonesia bukanlah gelar “abal-abal” yang asal diberikan. Gelar Guru Besar Bidang Ilmu Perundang-undangan tersebut disandangkan kepada MFI karena memang beliau sangat ahli atau pakar dibidang ilmu perundang-undangan. Beliau saat ini mungkin menjadi satu-satunya perempuan Indonesia yang bergelar Prof atau guru besar bidang ilmu perundang-undangan. Oleh karenanya jangan heran apabila dalam perdebatan di ruang sidang MK, para ahli hukum yang selalu dihadirkan oleh para pihak sering dimuat “mati kutu” oleh pertanyaan Ibu Maria terkait dengan ilmu perundang-undangan.

Selain itu, dari sekian banyak perkara yang masuk ke MK khususnya terkait dengan perkara pengujian undang-undang, Ibu Maria termasuk salah satu hakim yang konsisten membela hak-hak perempuan dan juga hak anak. Beberapa putusan yang cukup fenomenal dimana Prof. Maria justru berbeda pendapat dan menyampaikan dissenting opinion diantaranya dalam perkara nomor 30/PUU-XII/2014 dan perkara nomor 74/PUU-XII/2014 terkait dengan isu kenaikan batas usia minimal pernikahan wanita menjadi 18 tahun. Dalam perkata tersebut, 8 hakim MK justru sepakat untuk menolak permohonan tersebut, sedangkan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati justru berpendapat bahwa seharusnya permohonan tersebut dikabulkan oleh MK. Dalam putusan tersebut Prof. Maria terlihat sangat konseun terhadap hak konstitusional perempuan dan juga hak konstitusional anak. Putusan tersebut menjadi salah satu landmark dari seorang hakim konstitusi perempuan oleh karena hal yang diadili juga terkait langsung dengan hak perempuan yang tentu tidak bisa dipahami 100% oleh para laki-laki.

Tentunya konsistensi MFI dalam membela hak perempuan dalam setiap putusan MK ini sangat patut kita hargai dan kita beri acungan jempol oleh karena faktanya negara Indonesia yang berpenduduk kurang lebih 270 juta, memiliki jumlah penduduk perempuan yang banyak dan pastinya membutuhkan perhatian khusus agar hak-haknya tetap dilindungi oleh konstitusi. Oleh karenanya, kehadiran Bunda Maria di MK menjadi penyeimbang dalam upaya untuk membela dan menyuarakan hak-hak perempuan dan juga hak-hak anak Indonesia.

Negarawan Sebenarnya

Adanya banyak cibiran masyarakat terhadap MK khususnya atas berbagai kasus terdahulu yang menimpa beberapa hakim MK tentunya menjadi pukulan telak buat lembaga MK sendiri. Upaya MK untuk kembali bangkit dan memulihkan kepercayaan masyarakat tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Meski MK saat ini mempunyai lembaga dewan etik, namun hal tersebut tidak memberikan jaminan bahwa hakim MK akan clear and clean. Rongrongan untuk menggoda hakim MK pasti akan datang dari segala penjuru dan pastinya dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Tentunya untuk menutup ruang rongrongan dan godaan tersebut dibutuhkan figur seorang hakim konstitusi yang memiliki mental dan jiwa negarawan yang sebenarnya. Pengertian Hakim Konstitusi yang memiliki mental dan jiwa negawan yang sebenarnya adalah hakim yang benar-benar memilik integritas diatas rata-rata, rela untuk menjadi mahluk yang kesepian, rela untk terus bersembunyi jauh dari hiruk pikuk duniawi dan menjadikan tugas mengadili serta membuat putusan sebagai tugas yang paling utama dibandingkan jalan-jalan dan hal lainnya.

Sosok “negarawan yang sebenarnya” tersebut pastinya sudah ada dalam diri Prof. Maria Farida Indrati. Masyarakat tentunya dapat melihat dan menilai secara objektif bagaimana kiprah Ibu Maria selama 10 tahun menjadi hakim MK, apa saja yang telah beliau lakukan untuk MK dan juga untuk Bangsa Indonesia. Gambaran karakter sosok Bunda Maria dari point 1 s.d point 3 diatas tentunya dapat menjadi indikator bahwa Prof. Maria adalah benar-benar seorang negarawan yang paham benar bagaimana menjadikan profesi hakim sebagai profesi yang mulia, kesepian dan jauh dari hingar bingar duniawi.

Itulah 4 hal gambaran positif tentang figur hakim konstitusi perempuan pertama yaitu Maria Farida Indrati yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dan generasi muda Indonesia khususnya untuk para srikandi Indonesia yang berkeinginan untuk menjadi negarawan.

Tentunya kita berharap lukisan besar Prof. Maria Farida Indrati yang saat ini ada di lorong lantai 4 gedung Mahkamah Konstitusi dan dalam beberapa saat lagi akan dipindahkan ke museum konstitusi di lantai 8 menjadi gambaran kisah sukses dan prestasi gemilang hakim konstitusi perempuan Indonesia, seperti halnya yang dilakukan oleh Museum Galeri Foto Nasional Amerika Serikat yang memajang lukisan empat hakim agung perempuan Amerika Serikat yang pertama (the four justices) yaitu Sandra Day O’Connor, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor dan Elena Kagan, sebagai bentuk penghargaan atas berbagai pencapaian hebat yang dibuat keempat hakim agung perempuan tersebut sehingga menjadi contoh dan teladan bagi generasi di masa depan.

Tentunya kita berharap pengganti Prof. Maria Farida Indrati yang merupakan pilihan dari Presiden dan saat ini sedang digodok oleh tim pansel juga akan berhasil memilih dan merekomendasikan kepada Presiden Jokowi salah satu srikandi hukum yang bisa melanjutkan kiprah dan perjuangan Prof. Maria Farida Indrati dalam menjaga hak-hak perempuan dan hak anak-anak Indonesia di Mahkamah Konstitusi.

*****

Korupsi dan Budaya Malu

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 06 Sep 2018 02:37:00 +0000

Terlampir adalah opini yang dimuat di website antara kuala lumpur pada tanggal 6 September 2018. Berikut link website opini tersebut : https://kl.antaranews.com/berita/3803/korupsi-dan-budaya-malu

Hani Adhani di depan Mesjid IIUM Gombak

Korupsi dan Budaya Malu

oleh

Hani Adhani

Kasus 41 orang anggota DPRD kota Malang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK karena melakukan korupsi yaitu menerima gratifikasi yang nilainya puluhan juta rupiah dari mantan walikota Malang tentunya hal tersebut sangat mengagetkan dan membuat kita miris.

Korupsi di Indonesia sepertinya berada dalam titik nadir. Bayangkan saja dari 45 orang anggota DPRD kota Malang, 41 orang jadi tersangka korupsi dan yang tersisa hanya empat saja.

Pastinya apabila yang melakukan korupsi berjumlah 41 orang anggota DPRD kota Malang, maka kita tidak usah menanyakan dari partai mana saja, karena pasti jawabannya adalah hampir semua partai.

Tentunya kita harus berterimakasih dan mengapresiasikan kepada empat orang yang tidak menjadi tersangka oleh karena mereka setidaknya bisa menyelamatkan lembaga DPRD kota Malang dan bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat kota Malang bahwa masih ada anggota DPRD kota Malang yang bersih dan berani menolak gratifikasi.

Bisa dibayangkan kalau seluruh anggota DPRD kota Malang menjadi tersangka, maka bisa dipastikan Indonesia berada dalam zona darurat korupsi dan pastinya seluruh masyarakat kota Malang akan merasakan malu oleh karena DPRD adalah wakil rakyat yang menyuarakan aspirasi masyarakat.

Hilangnya Rasa Malu

Bila melihat fakta saat ini terkait dengan kasus korupsi maka dapat dipastikan bahwa bangsa kita saat ini sedang berada dititik nadir pemberantasan korupsi.

Hampir semua elemen masyarakat dan lembaga negara hanyut dalam arus deras korupsi. Meski kita sudah punya KPK namun tetap saja tidak ada rasa takut ataupun rasa malu apabila para pejabat tersebut tertangkap ott kpk atau dijadikan tersangka.

Malah ada pejabat yang tertangkap ott kpk masih dapat tertawa lebar seolah olah menjadi tersangka korupsi adalah hal yang lumrah dan biasa saja.

Hilangnya mental budaya malu yang menghinggapi kita semua sebagai rakyat Indonesia bukan hanya dalam ranah korupsi tapi lebih jauh lagi terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Kita bisa melihat bagaimana disetiap lampu merah masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang dengan bangganya melanggar lampu merah, tidak memakai helm, tidak memiliki SIM, memakai handphone saat berkendara, membunyikan klakson seenaknya dan banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kita semua dan hal tersebut seolah olah hal yang lumrah dan biasa saja.

Tidak ada perasaannya takut apalagi malu saat kita melanggar lampu lalu lintas. Hingga akhirnya hal tersebut berimbas juga kepada tindak pidana korupsi.

Saat ini kita bisa melihat para pejabat yang melakukan korupsi sepertinya tidak memiliki rasa malu saat mereka tertangkap korupsi, malah mereka terkesan seperti bangga dan berupaya meyakinkan masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar dan yang dilakukan KPK adalah salah.

Revolusi Mental Jokowi

Program revolusi mental yang dilakukan oleh presiden Jokowi ternyata tidak bisa menyentuh para pejabat negara apalagi akar rumput.

Korupsi malah semakin menjadi dan kini malah sudah ada menteri di kabinet Jokowi yang menjadi tersangka korupsi.

Menurunnya indeks budaya malu di Indonesia inilah sebenarnya yang harus disinkronkan dengan program revolusi mental dari presiden Jokowi.

Kita sebagai masyarakat setuju bahwa pembangunan infrastruktur untuk kemajuan bangsa itu sangat penting namun hal tersebut juga harus beriringan dengan membangun budaya dan mental yang anti korupsi serta meningkatkan budaya dan mental rasa malu apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga korupsi.

Bila mental dan budaya malu ini hilang maka dapat dipastikan generasi berikutnya akan lebih parah dalam hal pelanggaran hukum.

Meningkatkan Budaya malu

Harus ada upaya yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh negara untuk kembali membangkitkan rasa malu apabila melakukan pelanggaran hukum.

Indonesia yang notabene terkenal dengan keramahannya dan memiliki tingkat budaya malu diatas rata-rata namun saat ini sepertinya hal tersebut sudah beranjak luntur dan malah menghilang dan yang lebih memalukan lagi adalah Indonesia yang jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia namun sayangnya tidak memiliki mental dan budaya malu seperti halnya negara Jepang ataupun Korea.

Di Jepang dan Korea apabila ada isu bahwa pejabat negara melakukan korupsi pasti dalam hitungan hari akan mengundurkan diri, ini berbeda dengan di Indonesia, meski sudah ditetapkan jadi tersangka, tidak ada keinginan untuk mundur dan malah menunggu sampai putusan inkrach.

Islam mengajarkan bahwa malu adalah bagian dari iman. Apabila kita merupakan orang beriman maka secara otomatis kitapun akan memiliki rasa malu apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Namun fakta saat ini justru berbanding terbalik, keimanan kita berbanding terbalik dengan rasa malu kita, seolah-olah rasa malu itu sudah bukan menjadi budaya bangsa Indonesia.

Semoga kita bisa secara sadar membuka diri untuk kembali meningkatkan rasa malu dalam diri kita dan keluarga kita yang mungkin sudah lama terkubur.

Mari kita alirkan energi rasa malu ini kepada anak cucu kita untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia agar generasi berikutnya kembali memilki mental budaya malu dan anti korupsi. #AkuMaluKorupsi.

*) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, internasional Islamic university Malaysia (IIUM). Bekerja di Mahkamah Konstitusi. Email adhanihani@gmail.com. Mobile: 081283150373.

Alamat: asrama mahasiswa blok PG IIUM Gombak Kuala lumpur Malaysia.

Pewarta : Hani Adhani *

Editor: Agus Setiawan

Pemanjat Emas Asian Games

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 01 Sep 2018 07:33:00 +0000

Sumber : https://www.asiangames2018.id

Pemanjat Emas Asian Games

Oleh

Hani Adhani *)

Dalam catatan sejarah pembentukan Federasi Panjat Tebing Indonesia, menjadikan panjat tebing sebagai bagian olahraga yang diakui dunia adalah menjaga pekerjaan rumah yang sepertinya sulit untuk diwujudkan dan hal tersebut bukan hanya untuk pengurus panjat tebing Indonesia, namun juga federasi panjat tebing tingkat internasional (IFSC).

Meski begitu, federasi panjat tebing Indonesia tetap selalu berupaya untuk mendorong dan terus menerus berupaya membuat program kerja berupa berbagai event lomba panjat tebing secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten kota hingga tingkat nasional. Selain itu, federasi panjat tebing Indonesia dengan segala keterbatasannya tetap selalu berupaya mengirimkan atlet panjat tebing Indonesia ke event tingkat internasional.

Meski olahraga panjat tebing mungkin tidak sepopuler olahraga badminton atau sepak bola, namun untuk tingkat mahasiswa panjang tebing menjaga salah satu daya tarik bagi mahasiswa untuk masuk unit kegiatan mahasiswa (UKM) mahasiswa pencinta alam (Mapala).

Mapala menjadi media untuk mencari bibit unggul para atlet panjat tebing Indonesia. Meski mungkin sebagian masyarakat Indonesia selalu mengidentikan Mapala sebagai organisasi mahasiswa pencinta alam yang gemar naik gunung, namun bagi yang sudah mengenal lebih dekat dengan Mapala, maka pasti akan mengetahui bahwa ada sport climbing yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Mapala.

Selain Mapala, pembinaan para atlet sport climbing juga muncul dari club panjat tebing yang ada diberbagai daerah di Indonesia. Saat ini setidaknya ada ratusan club panjang tebing yang bernaung dibawah federasi panjat tebing Indonesia.

Mencetak Atlit Kelas Dunia

Salah satu visi yang dibangun oleh Faisol Riza pada saat mencalonkan diri menjadi ketua umum PP FPTI adalah bagaimana menjadikan olahraga panjat tebing menjadi olahraga tingkat dunia dan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki atlet panjat tebing kelas dunia.

Pada saat itu kami para pengurus panjat tebing Indonesia agar tersentak dan kaget mendengar paparan tersebut. Kaget dan juga bergairah, oleh karena memang itulah yang diperlukan oleh FPTI saat ini yaitu mencetak atlit kelas dunia secara berjenjang dan berkelanjutan. Tugas FPTI bukan mencetak atlet yang bisa menaklukkan gunung tertinggi di dunia namun meraih medali emas seperti di Asian games saat ini.

Organisasi Cabang Olahraga Sebagai Pelayan bagi Atlet

Mencetak atlit kelas dunia tentunya menjadi dambaan dan target semua cabang olahraga. Namun fakta yang terjadi untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Banyaknya kendala teknis yang menggangu upaya mewujudkan atlet kelas dunia tersebut. Hal itu juga dialami oleh FPTI, seperti adanya konflik organisasi di daerah, anggaran yang kurang, infrastruktur yang tidak memadai dan banyak kendala lain yang menyebabkan target mencetak atlit kelas dunia tersebut tersendat-sendat.

Namun, kendala tersebut dapat teratasi dengan adanya kerjasama, kerja keras dan semangat dari pengurus FPTI di seluruh Indonesia. Tiap divisi dan bidang sangat konsisten dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut menjadikan PP FPTI menjadi salah satu organisasi cabang olahraga yang paling dinamis dan solid. Hal tersebut pada akhirnya berimbas kepada keberhasilannya para atlet panjang tebing meraih emas Asian games yang melebihi target yang ditetapkan. Para atlet tentunya tidak perlu dipusingkan oleh berbagai permasalahan organisasi oleh karena pada dasarnya organisasi cabang olahraga adalah pelayanan bagi para atlet.

Tentunya keberhasilan FPTI mencetak atlit kelas dunia sehingga dapat mendulang Emas di Asian games merupakan gambaran bagian dari program kerja organisasi FPTI yang secara berjenjang dan berkelanjutan mencetak atlit kelas dan tidak dengan cara instan. Kita dapat melihat bagaimana progres para atlit dari Cina, Jepang dan Korea yang selalu berada di 3 besar level Asia dalam setiap perhelatan akbar event olahraga internasional dan bagaimana mekanisme regenerasi atlet yang secara konsisten dan kontinyu terus dilakukan sehingga mereka tidak pernah kehilangan atlit berprestasi. Hampir di semua cabang olahraga atlet dari Cina Jepang dan Korea selalu ada dan mendominasi. Tentunya hal tersebut terjadi karena mereka memilih manajemen pendidikan dan pelatihan yang profesional dan berjenjang sehingga akan selalu muncul atlet baru yang malah lebih berprestasi dari atlet sebelumnya.

Semoga hal tersebut dapat menjadi contoh bagi semua cabang olahraga di Indonesia sehingga upaya mewujudkan atlet Indonesia kelas dunia dapat terwujud di semua cabang olahraga sehingga di olimpiade tahun 2020 bukan hanya panjang tebing yang dapat memanjat dan mendulang Emas namun seluruh cabang olahraga berhasil mengibarkan bendera merah putih di olimpiade tahun 2020 sehingga Indonesia bukan hanya menjadi jawara di Asia namun juga menjadi jawara di dunia. Insha Allah dengan kerjasama, kerja keras dan kerja cerdas hal tersebut akan dapat terwujud. Terimakasih untuk semua atlit Indonesia yang telah berjuang untuk menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. #IndonesiaJuara.

*) Ka. Biro Hukum dan Disiplin PP FPTI. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum- internasional Islamic university Malaysia (IIUM). Email: adhanihani@gmail.com. Mobile: 081283150373

Diaspora Muda Indonesia ?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 21 Aug 2018 03:38:00 +0000

Hani Adhani

Terlampir opini tentang Diaspora Muda Indonesia yang dimuat di website Antara Kuala Lumpur. Opini ini dibuat pasca penyelenggaraan Konferensi Diaspora Muda di Jakarta pada bulan Agustus 2018.

Berikut link website Antara KL : https://kl.antaranews.com/berita/3776/diaspora-muda-indonesia-

Diaspora Muda Indonesia ?

Oleh

Hani Adhani

Apabila melihat pengertian dari diaspora, maka yang paling dimungkinkan masuk dan dapat disebut sebagai diaspora muda adalah anak-anak dari para diaspora yang notabene masih tinggal diluar negeri dan belum memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Secara harfiah pengertian dari diaspora menurut kbbi adalah masa tercerai-berainya suatu bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan bangsa tersebut tidak memiliki negara.

Istilah diaspora bagi sebagian masyarakat Indonesia mungkin agak asing, dan yang lebih umum dan mudah dimengerti adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan asli.

Di dunia internasional diaspora menjadi isu yang selalu menarik untuk dibahas oleh karena faktanya dibeberapa negara maju justru yang memiliki peran untuk menata negara adalah para diaspora.

Diaspora Indonesia

Isu diaspora menjadi isu yang selalu menarik untuk dibahas ditengah banjirnya isu refugee yang melanda dunia internasional akibat perang saudara yang terjadi dibeberapa negara di timur tengah dan Asia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk cukup besar di dunia dan sudah menjalani kemerdekaan selama 73 tahun, pastinya pernah pula mengalami pola urbanisasi yang masif yang menyebabkan munculnya diaspora Indonesia.

Contohnya adalah pada saat era orde lama pernah ada banyak para pelajar yang disekolahkan di Uni Soviet dan setelah berganti rezim dari orde lama ke orde baru para pelajar tersebut seperti diasingkan di negerinya sendiri karena mungkin dianggap memiliki pemikiran komunisme yang pada saat itu di zaman orde baru sangat dibenci dan dilarang.

Oleh karena merasa tidak nyaman di negeri sendiri, akhirnya para pelajar tersebut memutuskan meninggalkan negeri Indonesia dan menetap di negara lain hingga akhirnya mereka melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga negara asing.

Namun, meski mereka sudah tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia, oleh karena di dorong rasa cinta dan kepedulian yang tinggi kepada tanah air yang pada akhirnya mereka masih terus ingin membantu dan memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Merekalah para diaspora Indonesia.

Lalu bagaimana dengan diaspora muda atau Youth Diaspora ?

Selain itu, ada juga para pemuda atau pelajar Indonesia yang potensial menjadi Diaspora muda oleh karena mereka yang saat ini sedang belajar di luar negeri dan berpeluang untuk tidak kembali pulang ke Indonesia serta bekerja di luar negeri hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia.

Tentunya kita berharap agar jumlah para diaspora muda ini tidak sebanyak Diaspora generasi awal dan pencetus diaspora Indonesia, oleh karena apabila muncul banyak generasi muda Diaspora maka dapat kita simpulkan bahwa ada yang salah dengan pola dan mekanisme kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang kewarganegaraan.

Selain itu, seharusnya kita jangan berharap agar ada banyak generasi muda diaspora Indonesia, oleh karena menjadi generasi muda Indonesia yang murni dan memiliki kewarganegaraan Indonesia tentu lebih baik dibandingkan menjadi generasi muda Diaspora Indonesia.

Diadakannya event conference Diaspora muda Indonesia di Jakarta baru-baru ini oleh Diaspora Network Global Indonesia disatu sisi memiliki nilai positif, namun disisi yang lain malah akan menjadi stimulus untuk melahirkan para Diaspora muda yang pastinya akan membuat sekat dengan generasi muda Indonesia non Diaspora.

Bisa dibayangkan apabila para pelajar Indonesia yang saat ini sedang sekolah di luar negeri yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia lalu setelah lulus, mereka memutuskan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia, bekerja di luar negeri dan dengan bangga menjadi bagian dari diaspora Indonesia.

Tentunya ini jadi pekerjaan rumah besar buat Indonesia. Anak muda dan para pelajar yang memang masih berstatus diaspora seharusnya segera dirangkul oleh negara-negara untuk menjadi bagian dari generasi muda Indonesia. Sehingga mereka akan lebih bangga menjadi warga negara Indonesia dan berupaya untuk pulang ke tanah air untuk membangun Indonesia.

Peran Negara

Negara dalam hal ini pemerintah tentu harus berupaya untuk mendorong agar para diaspora muda Indonesia secara ikhlas dan penuh keyakinan kembali ke Indonesia dan memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Undang undang kewarganegaraan yang saat ini ada, sudah cukup untuk dapat mengakomodir agar para diaspora muda Indonesia berani menerima tantangan untuk pulang kampung dan memilih untuk menjadi warga negara Indonesia serta berbuat sesuatu yang lebih untuk bangsa dan negara Indonesia.

Semoga para generasi muda diaspora Indonesia juga mau dengan ikhlas menjadi bagian dari Indonesia dan berani melepaskan status kewarganegaraan asingnya dan berpindah menjadi warga negara Indonesia sehingga tidak ada lagi sekat antara generasi muda Indonesia dan generasi muda diaspora Indonesia.

*) Mahasiswa S3 program doktor ilmu hukum- Internasional Islamic university Malaysia (IIUM). Wakil Koordinator Hukum dan Advokasi PPI Malaysia.

Menakar Peran Penting PPI Dunia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 06 Aug 2018 03:13:00 +0000

Photo bersama PPI Dunia di Moskow

Terlampir opini yang dimuat di website PPI Dunia. Opini dibuat pasca diselenggarakannya Symposium PPI Dunia di Moskow pada bulan Juli 2018.

Berikut link website PPI Dunia >> http://ppidunia.org/2018/08/24/menakar-peran-penting-ppi-dunia/

Menakar Peran Penting PPI Dunia

Oleh

Hani Adhani *)

Mahasiswa sebagai “agent of change” selalu berupaya untuk membantu dan mengabdikan dirinya agar siap selalu membantu masyarakat, bangsa dan negara. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) sebagai wadah organisasi mahasiswa asal Indonesia yang sedang belajar di luar negeri menjadi salah satu media bagi mahasiswa Indonesia untuk menyalurlan ide-ide cerdas dan positif dengan tujuan untuk membantu mahasiswa lainnya yang sedang belajar di luar negeri, membantu masyarakat Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri dan lebih jauh lagi membantu stake holder pengambil kebijakan negara melalui kegiatan partnership yang postif dan berkesinambungan.

Simposium Internasional PPI Dunia yang diselenggarakan setiap tahun selalu berupaya menyuguhkan berbagai ide dan masukan cerdas untuk bangsa dan negara Indonesia khususnya untuk pemerintah dan pengambil kebijakan di negara Indonesia yang nantinya akan dijadikan rekomendasi yang dapat dilaksanakan dalam dataran yang lebih praktis. Selain itu, dalam acara simposium PPI Dunia ini juga dibahas tentang dinamika organisasi PPI Dunia yang dikemas dalam bentuk kongres yang nantinya akan menghasilkan berbagai output yang dapat digunakan untuk memperbaiki organisasi dan melanjutkan program PPI Dunia yang sudah ada agar dapat digunakan untuk kebaikan warga PPI se Dunia, masyarakat dan juga bangsa serta negara Indonesia.

Momentum Simposium Moskow

Simposium PPI Dunia yang ke 10 yang diselenggarakan di Kota Moskow, Rusia, yang mengambil tema “Kontribusi Pemuda Dalam Strategi Pembanguan Nasional menuju Indonesia Emas 2045” menjadi momentum yang sangat penting untuk membuktikan eksistensinya PPI Dunia kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonresia. Para mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI Dunia yang saat ini sedang belajar di luar negeri yang pada saatnya nanti pasti akan kembali ke Indonesia dan mengabdikan ilmunya untuk bangsa dan negara Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi dan juga mengharumkan nama Indonesia di mata Dunia Internasional.

Sejak terbentuknya organisasi Mahasiswa Indonesia yang sedang studi di luar negeri (Perhimpunan Pelajar Indonesia) pertama yaitu sejak tahun 1922 di Kota Leiden, Belanda, yang kemudian bernama PPI Belanda, dan kemudian pada tahun 2007 oleh karena adanya keinginan yang besar untuk menyatukan dan mengkoordinir PPI di masing-masing negara untuk berbuat yang lebih untuk bangsa dan negara, maka kemudian di Kota Sydney dibentuklah PPI Dunia yang terbagi menjadi 3 kawasan yaitu Timur Tengah-Afrika, Asia-Oceania dan Amerika-Eropa yang saat ini berjumlah 56 Negara.

Menata Peran PPI Dunia

Fokus utama dari PPI Dunia yang dipimpin oleh seorang Koordinator PPI Dunia dan Dewan Presidium yang merupakan wakil dari tiap kawasan ini adalah agar terlaksananya program kerja dari PPI masing-masing negara yang dapat disinergikan dengan program PPI Dunia agar semua program PPI Negara lebih terstruktur, sistematis dan masif. Tentunya masing-masing PPI Negara memiliki program kerja dalam skala yang kecil, menengah, besar, internal ataupun eksternal.

PPI Dunia sebagaimana diatur dalam AD-ART PPI Dunia memiliki peran untuk mengelaborasi dan mensinergikan semua program yang ada di PPI Negara untuk dijadikan program unggulan yang melibatkan seluruh PPI Negara. Dalam periode kepengurusan PPI Dunia 2017-2018 yang dipimpin oleh Pandu Utama, setidaknya ada banyak program unggulan yang diusung oleh PPI Dunia diantaranya adalah, membuat kajian tentang nuklir dan kajian Papua Barat, menyelenggarakan pagelaran budaya Indonesia di berbagai negara, penyaluran bantuan dana sosial, mengikuti berbagai festival budaya Internasional, membuat berbagai acara webinar dan diksusi secara online melalui PPI TV dan PPI Radio dan banyak program unggulan lainya yang menggambarkan peran dan eksistensi dari PPI Dunia.

Acara simposium Internasional yang ke-10 di Moskow, Rusia ini menjadi momentum bangkitnya para pemuda Indonesia khsusnya mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri menuju Indonesia Emas di Tahun 2045. Dengan jumlahnya anggota PPI Dunia yang tergabung dalam PPI Negara yang mencapai hampir 90 ribu orang, maka tentu hal tersebut menjadikan PPI Dunia begitu penting untuk disimak dan dijadikan partner bagi Pemerintah dan para pengambil kebijakan di Negara Indonesia. Ide-ide cerdas para mahasiswa yang ada di 56 negara yang tergabung dalam PPI Dunia ini tentu tidak bisa dianggap sepele, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memberikan sumbangsih yang besar bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Jangan sampai potensi yang besar tersebut kemudian diambil oleh negara lain oleh karena kurangnya perhatian Negara Indonesia kepada para mahasiswa tersebut.

Tentunya acara Simposium Internasional di Moskow yang diselenggarakan oleh PPI Rusia sejak tanggal 23 Juli s.d. 27 Juli 2018 yang lalu, yang menghadirkan keynote speaker Kapolri Tito Karnavian dan Wakil Ketua MPR Mahyudin menjadi momentum kebangkitan PPI Dunia untuk kembali merapatkan barisan dan membuktikan kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia akan manfaat dan sumbangsih dari organisasi PPI Dunia untuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sehingga peran dan kontribusi mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri terlihat nyata guna mewujudkan Indonesia Emas di Tahun 2045.

*****

*) Hani Adhani – Presidium Sidang Kongres PPI Dunia 2018 di Moskow. Anggota Tim AD HOC AD ART PPI Dunia. Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi PPI Malaysia. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum IIUM Malaysia. Email : adhanihani@gmail.com. HP:+62812-83150373. Alamat: Asrama Mahasiswa IIUM Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia

Menakar Janji Tn. M

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 21 Jul 2018 04:42:00 +0000

Terlampir opini yang dimuat di website PPI IIUM.

Tema ini menyesuaikan dengan kondisi politik saat itu di Malaysia pasca dilantiknya Mahatir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia.

Berikut link webstite PPI IIUM >>> https://ppi-iium.org/?p=1287

Mahatir Mohamad

Menakar Janji Tn. M

Oleh

Hani Adhani

Proses pelaksanaan Pemilihan Umum ke-14 di Malaysia telah berjalan dengan baik dengan kemenangan partai oposisi yang berhasil menumbangkan partai pemerintah yang telah memenangkan Pemilihan Umum selama lebih dari 60 tahun. Tentunya kemenangan partai oposisi ini menjadikan Malaysia seolah-olah berada dalam era baru demokratisasi oleh karena sebelumnya yang menjadi pemenang Pemilihan Umum selalu dari partai pemerintah, namun sekarang justru yang menjadi pemenang Pemilihan Umum adalah partai oposisi sehingga berhak untuk mengatur pemerintahan Malaysia selama lima tahun ke depan.

Kemenangan partai oposisi ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran mantan perdana menteri yang juga dikenal sebagai Bapak Modernisasi Malaysia yaitu Mahatir Mohammad. Mahatir Mohammad akhirnya ‘rela turun gunung’ untuk kembali menata Negara Malaysia, meskipun dari segi usia beliau sudah terlampau tua untuk menduduki kursi perdana menteri, namun dari perspektif politik khususnya bagi partai oposisi, untuk bisa memenangankan Pemilihan Umum ke-14 dengan mengalahkan partai pemerintah, maka partai oposisi mau tidak mau memang harus merekrut dan menjadikan Mahatir Mohammad sebagai ‘corong’ untuk menggapai kemenangan.

Come back-nya Tn. M

Turun gunungnya Mahatir ini tidak terlepas dari adanya isu korupsi yang menerpa Perdana Menteri Najib Razak sehingga menjadi bagian dari isu politik dimana hampir semua masyarakat Malaysia paham dan mengetahuinya. Tentunya tidak mudah bagi seorang Mahatir Mohammad untuk memutusakan “come back” ke percaturan politik setelah sekian lama beliau pensiun. Pastinya banyak cibiran dan makian yang datang ke Mahatir ketika dia memutuskan untuk “come back”, apalagi come back-nya Mahatir ini dilakukan dengan bergabung ke Partai Oposisi sehingga bersebrangan dengan partai pemerintah yang sudah lama dia bangun. Namun rasa cinta dan kepedulian yang tinggi kepada rakyat dan negara Malaysia-lah yang menyebabkan Mahatir mau untuk kembali berjuang menata Malaysia ke jalur yang benar sebagaimana apa yang diamanatkan dalam konstitusi Malaysia.

Tidak adanya batasan masa jabatan perdana menteri di Malaysia yang diatur dalam konstitusi Malaysia menyebabkan Mahatir ataupun mantan perdana menteri lainnya bisa “come back” kapan saja, sepanajang mereka yakin dan siap untuk meyakinkan rakyat Malaysia melalui berbagai program yang diusung demi kesejahteraan rakyat Malaysia.

Janji dan Program Kerja Tn. M

Seperti halnya pelaksanaan Pemilu di Indonesia, Pemilu di Malaysia juga selalu dibarengi oleh janji dari masing-masing partai politik yang disampaikan kepada masyarakat. Janji tersebut menjadi patokan bagi masyarakat untuk memutuskan partai apa yang akan dipilih pada saat pengundian (Pemilu) yang bisa menjadikan rakyat semakin sejahtera dan Malaysia semakin maju. Koalisi Partai Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahatir Mohammad sepanjang kampanye Pemilu ke-14 kemarin telah menyusun program kerja yang disusun dalam Buku Harapan.

Buku setebal 280 lembar itu merinci 60 janji Mahathir dan program 100 hari pertamanya. Beberapa janji Mahathir Mohamad yang menjadi sorotan masyarakat dan akan dilaksanakan dalam 100 hari pertama adalah janji untuk menghapuskan GST, mengusut tuntas skandal atau isu korupsi perdana menteri Najib Razak, melakukan review terhadap berbagai mega proyek yang telah dilakukan, efisiensi keuangan negara dan upaya untuk membayar hutang negara.

Pelaksanaan Janji Tn. M

Janji pertama yang dilontarkan oleh koalisi Partai Pakatan Harapan adalah janji untuk menghapus GST (Good and Service Tax) atau PPN sebesar 6% yang telah diterapkan oleh perdana menteri Najib Razak sejak tahun 2015. Penerapan GST ini menjadi isu yang selalu dibicarakan oleh masyarakat Malaysia oleh karena mereka merasa bahwa penerapan GST ini cukup memberatkan masyarakat dan tepat pada tanggal 1 Juni 2018 atau 21 hari setelah Mahatir Mohammad dilantik, GST resmi dicabut.

Janji kedua yang juga menjadi sorotan masyarakat adalah pemeriksaan terhadap mantan perdana menteri Najib Razak yang diisukan telah melakukan skandal korupsi. Tepat pada tanggal 22 Mei 2018 atau 12 hari setelah Mahatir dilantik, Kepolisian Malaysia mulai melakukan pemeriksaan dan penyitaan secara marathon kepada Najib Razak. Pemerintah Malaysia juga membentuk satuan tugas khusus untuk membongkar kasus tersebut dengan melibatkan MACC (KPK Malaysia), polisi, bank sentral, dan bekas petinggi Kejaksaan Agung. Mereka diminta untuk menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum di Amerika Serikat, Swiss, Singapura, Kanada, dan negara lainnya, yang sistem keuangannya dilewati aliran dana yang diduga disalahgunakan oleh Najib Razak.

Janji ketiga yang juga dimasukan dalam buku harapan adalah melakukan pengkajian terhadap berbagai mega proyek yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Salah satu mega proyek yang telah dikaji dan diputuskan oleh Mahatir untuk dihentikan adalah mega proyek kereta api cepat yang mengubungkan Malaysia dan Singapura. Tepat pada tanggal 28 Mei 2018 atau 18 hari setelah dilantik Mahatir memutusakan untuk menghentikan mega proyek tersebut dan memindahkan ke pembangunan proyek kereta api Pan-Borneo yang melintasi negara-negara Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur.

Janji keempat yang juga menjadi isu yang mengemuka di masyarakat Malaysia adalah isu hutang luar negeri Malaysia yang mencapai 1 triliun Ringgit lebih. Sebagaimana janji yang sebutkan dalam Buku Harapan bahwa Pemerintahan Mahatir berjanji untuk menghapus atau melunasi hutang-hutang negara yang tidak wajar. Upaya yang dilakukan oleh Mahatir untuk menghapus atau membayar hutang tersebut adalah dengan melalukan efisiensi terhadap pengeluaran negara, membubarkan lembaga atau institusi negara yang dirasa tidak diperlukan dan memutuskan untuk melakukan pemotongan 10 persen gaji menteri dan pejabat Malaysia untuk mengurangi beban keuangan negara yang kemudian diikuti oleh para anggota parlemen di seluruh negara bagian Malaysia.

Selain itu, untuk membantu pemerintah, masyarakat Malaysia pun berbondong-bondong melakukan donasi melalui program “Please Help Malaysia”.

Menarik untuk ditunggu gebrakan Tn. Mahatir selanjutnya dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Malaysia lebih sejahtera dan menjadikan negara Malaysia semakin maju. Semoga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Mahatir untuk memenuhi janjinya dalam waktu 100 hari ini, setidaknya dapat menjadi contoh dan inspirasi sehingga juga dapat ditiru oleh para pemimpin di Indonesia baik di pusat ataupun di daerah melalui kebijakan-kebijakan yang strategis yang pro-rakyat sehingga cita-cita bangsa demi tercapainya kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dapat dengan mudah diraih.

*****

*) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum – International Islamic University Malaysia (IIUM).‎

Pengurus PCIM Malaysia. Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi PPI Malaysia.‎ Bekerja di Mahkamah Konstitusi.

Alamat : Asrama Mahasiswa IIUM Gombak, Kuala Lumpur.‎

Email : adhanihani@gmail.com ‎

Phone : +62 812 831 50 373‎

Atmosfir Baru Hubungan Indonesia - Malaysia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 02 Jul 2018 03:54:00 +0000

Hani Adhani

Terlampir opini tentang hubungan Indonesia Malaysia yang dimuat di website Antara Kuala Lumpur. Opini dibuat pasca kedatangan PM Mahatir Mohmmad ke Indonesia untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Berikut link website antara : https://kl.antaranews.com/berita/3715/atmosfir-baru-hubungan-indonesia--malaysia

Atmosfir Baru Hubungan Indonesia - Malaysia

Oleh

Hani Adhani *)

Kedatangan Perdana Menter Mahatir Mohamad ke Indonesia pada tanggal 28-29 Juni 2018 lalu jelas sangat penuh dengan makna. Bukan hanya karena sosok Mahatir yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun lebih dari itu karena Mahatir Mohamad yang dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri Malaysia yang baru saja terpilih menjadikan kunjungan ke Indonesia sebagai kunjungan kenegaraan pertama selepas dilantik pada tanggal 10 Mei lalu.

Kedatangan Mahatir pada tanggal 28 Juni kemarin memberikan sinyal positif akan pentingnya Indonesia di mata Malaysia. Meski dalam beberapa hal beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dan Malaysia sempat bersitegang, namun permasalahan tersebut dapat segera diatasi sehingga konflik yang ada tidak berkepanjangan, dapat diredam dan tidak ada dendam.

Selain itu, masing-masing kepala negara baik Indonesia dan juga Malaysia sadar betul bahwa Indonesia dan Malaysia adalah layaknya seperti adik dan kakak serumpun yang apabila dilihat dari berbagai sudut memiliki banyak kesamaan satu dengan yang lain. Hal tersebut tentu akan menjadi “pelecut” bagi terciptanya hubungan baik yang harmonis antara Indonesia dan Malaysia.

Kunjungan kenegaraan Mahatir Mohamad sebagai perdana menteri Malaysia yang dilakukan tepat di 48 hari setelah pelantikannya memberikan semacam atmosfir baru bagi hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia. Mahatir yang dikenal sebagai Bapak Modernisasi Malaysia dan telah pernah menjabat perdana menteri di era tahun 80-90 an tentu sangat memahami arti penting Indonesia di mata Malaysia.

Isu Strategis Indonesia - Malaysia

Dalam pertemuan antara Perdana Menteri Mahatir Mohamad dan Presiden Jokowi ada banyak isu strategis yang dibahas, diantaranya adalah upaya untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia, hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, upaya untuk meningkatkan komitmen terhadap perdamaian di kawasan asia pasifik, good governance dan isu pemberantasan korupsi.

Namun menurut pandangan saya setidaknya ada empat isu strategis yang sangat penting untuk segera diimplementasikan dalam sebuah kesepakatan bersama atau memorandum of understanding (MoU) diantara kedua negara.

Yang pertama adalah isu tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia yang telah menjadi permasalahan akut antara Indonesia dan Malaysia.

Banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia tentunya di satu sisi akan menambah devisa terhadap negara Indonesia, namun hal tersebut harus juga diimbangi dengan upaya yang serius yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam upaya melindungi para pekerja migran Indonesia tersebut.

Banyaknya kasus penganiyaan terhadap para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia tentu menjadi isu penting dalam pembahasan antara Mahatir dan Jokowi.

Adanya regulasi baru yang dibuat negara Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia tentu harus juga disinkronkan dengan regulasi undang-undang yang ada di Malaysia, sehingga upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia dapat dilakukan beriringan dan bersinergi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia.

Upaya sinkronisasi dan sinergitas tersebut harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif diantara unsur birokrasi kedua negara yang dikonkritkan dalam bentuk sebuah MoU yang mengacu kepada undang-undang yang telah ada di Indonesia dan juga Malaysia sehingga cerita kelam tetang pekerja migran Indonesia di Malaysia tidak terdengar lagi.

Yang kedua, adalah terkait dengan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia.

Meskipun saat ini pemerintah Indonesia melalui KBRI Malaysia telah berupaya untuk membangun sekolah Indonesia di berbagai pelosok di Malaysia agar anak-anak para pekerja migran dapat bersekolah, namun hal tersebut tentu membutuhkan energi dan juga anggaran yang cukup ekstra.

Dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia yang mencapai kisaran angka diatas 3 juta orang, maka untuk membangun sekolah Indonesia di Malaysia bukanlah pekerjaan mudah.

Tentu akan lebih mudah apabila pemerintah Indonesia membuat kesepakatan kerjasama dengan pemerintah Malaysia agar anak-anak pekerja migran Indonesia dapat juga bersekolah di sekolah negeri di Malaysia dengan berbagai kekhususan yang ada. Negara Malaysia yang sangat multi etnis pastinya akan membuka kran kemudahan bagi anak-anak pekerja migran asal Indonesia yang ingin bersekolah di sekolah negeri di Malaysia.

Yang ketiga adalah terkait dengan kemudahan birokrasi bagi mahasiswa asal Indonesia ataupun Malaysia yang ingin melanjutkan kuliah di Indonesia dan juga Malaysia.

Saat ini setidaknya ada sekitar 15000 mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di Malaysia. Jumlah tersebut merupakan salah satu jumlah terbesar mahasiswa internasional yang kuliah di Malaysia.

Tentunya dengan jumlah yang besar tersebut, maka kebijakan birokrasi yang dibuat oleh pemerintah Malaysia kepada mahasiswa Indonesia seharusnya juga diberikan semacam kekhususan seperti dalam hal kemudahan pengurusan visa pelajar, kemudahan mendapatkan beasiswa dan juga kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan apabila setelah mereka lulus ingin berkarir menjadi profesional di Malaysia.

Hal tersebut tentu juga berlaku sebaliknya bagi mahasiswa Malaysia yang ingin melanjutkan studinya di Indonesia.

Yang keempat adalah terkait dengan kerjasama di bidang perdagangan.

Indonesia sebagai negara tetangga terdekat dengan Malaysia dan memiliki jumlah penduduk hampir mendekati angka 280 juta, sangat potensial menjadi mitra perdagangan bagi Malaysia dalam berbagai sektor.

Hal tersebut juga didukung dengan adanya fakta bahwa Malaysia juga adalah mitra dagang terbesar nomor tujuh bagi Indonesia.

Upaya peningkatan perdagangan kedua negara tersebut tentunya harus dilakukan secara sporadis oleh karena jarak antara Indonesia dan Malaysia yang begitu dekat sehingga seharusnya upaya untuk meningatkan kualitas perdagangan dapat dilakukan sesegera mungkin dan tanpa kendala.

Kedua negara harus berupaya untuk mengenalkan produk-produk dalam negeri mereka ke masyarakat masing-masing dengan promosi dan diskon khusus sehingga baik masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Malaysia tertarik dengan produk kedua negara.

Tutupnya Petronas dan Proton di Indonesia menjadi bukti bahwa upaya meningkatkan volume perdagangan kedua negara tidaklah mudah.

Harus ada upaya untuk mengubah paradigma masyarakat Indonesia-Malaysia terhadap produk masing-masing negara sehingga produk-produk masing-masing negara dapat diterima oleh kedua masyarakat di kedua negara.

Hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan yang konsisten dari pemerintah masing-masing negara melalui regulasi yang saling menguntungkan disamping adanya back up strategi marketing dan jaminan kualitas masing-masing produk dengan berbagai kekhususan yang menguntungkan masyarakat.

Indonesia-Malaysia “Macan Asia”

Pertemuan resmi kenegaraan pertama antara Perdana Menteri Mahatir Mohamad dengan Presiden Jokowi tentunya akan menjadikan hubungan Indonesia dan Malaysia semakin baik dan harmonis.

Seperti diketahui di era awal tahun 90 an, Malaysia yang saat itu juga dipimpin oleh Mahatir Mohamad dan Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru asia sehingga Indonesia dan Malaysia mendapat julukan sebagai “Macan Asia”.

Pada saat itu, Mahatir bekerja keras untuk memajukan ekonomi Malaysia melalui program mobil nasional Malaysia sedangkan Indonesia pada saat itu fokus ke industri pesawat terbang.

Tentunya kita berharap hasil pertemuan antara Mahatir dan Jokowi ini akan menjadikan Indonesia dan Malaysia kembali menjadi “Macan Asia” yang memiliki perekonomian yang stabil dan kuat sehingga disegani bukan hanya dikancah Asia namun juga dunia sehingga hal tersebut akan berimbas kepada semakin sejahteranya rakyat Indonesia dan juga rakyat Malaysia.

*) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum – International Islamic University Malaysia (IIUM). Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi PPI Malaysia. Pengurus PCIM Malaysia. Bekerja di Mahkamah Konstitusi RI. Alamat : Asrama Mahasiswa IIUM Gombak, Kuala Lumpur. Email : adhanihani@gmail.com. Phone : +62 812 831 50 373

Babak Baru Demokrasi Malaysia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 08 Jun 2018 04:10:00 +0000

Terlampir Opini tentang Pemilu di Malaysia yang dimuat di website Republika. Opini dibuat setelah kemenangan partai oposisi di Malaysia.

Berikut link website republika >> https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/06/08/p9z0db440-babak-baru-demokrasi-malaysia

Mahatir Mohamad

Babak Baru Demokrasi Malaysia

Oleh

Hani Adhani *)

Tepat tanggal 9 Mei 2018 yang lalu, Malaysia telah melaksanakan Pemilihan Umum yang ke 14 yang merupakan hajatan demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Tidak seperti di Indonesia, Pemilihan Umum di Malaysia hanya diselenggarakan sekali saja untuk memilih anggota parlemen dan juga anggota senat yang terdiri dari Dewan Negara (DPD), Dewan Rakyat (DPR) Federal dan Dewan Rakyat (DPRD) di negara bagian.

Untuk tingkat pusat atau federal, komposisi jumlah kursi Dewan Rakyat yang diperebutkan oleh seluruh partai politik adalah berjumlah 222 kursi, 505 kursi Dewan Rakyat untuk negara bagian dan untuk Dewan Negara, kursi yang diperebutkan adalah berjumlah 70 kursi dengan ketentuan 26 kursi diperebutkan melalui Pemilihan Umum. Calon anggota Dewan Negara tersebut berasal dari negara bagian dengan jatah tiap negara bagian berjumlah dua orang, sedangkan sisanya dipilih oleh Raja yang berjumlah 44 orang.

Untuk Dewan Rakyat Federal dan Dewan Rakya Negara Bagian dipilih dari partai politik atau koalisi partai politik. Yang menarik dari sistem pemilihan umum di Malaysia ini adalah partai politik atau koalisi partai yang meraih kursi terbanyak untuk Dewan Rakyat, baik federal maupun negara bagian akan secara otomatis menjadi pemenang pemilihan umum dan berhak mengatur jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh seorang perdana menteri untuk pemerintahan federal dan gubernur untuk negara bagian selama lima tahun.

Meskipun jumlah penduduk Malaysia saat ini kurang lebih sekitar 30 juta jiwa, namun jumlah pemilih yang terdaftar dan berhak untuk melakukan pengundian (pemilu) berdasarkan data Komisi Pemilihan Malaysia hanya 14,940,624 orang. Masyarakat yang memiliki hak untuk memilih adalah masyarakat yang telah berusia diatas 21 tahun, sehingga mekanisme pemilihan umum di Malaysia tidaklah serumit pemilihan umum di Indonesia.

Jumlah pemilih tetap di pemilihan umum Malaysia boleh dikatakan hanya selevel dengan pemilihan di satu provinsi di Indonesia. Hasil pemilihan umum di Malaysia dapat segera diumumkan hanya beberapa saat setelah pelaksanaan proses pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilihan umum di Malaysia hanya dapat dilaksanakan setelah perdana menteri membubarkan parlemen. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Malaysia sesuai amanat konstitusi Malaysia diberikan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaaan pemilihan umum dengan tenggat waktu maksimal 60 hari setelah parlemen dibubarkan oleh perdana menteri, dan parlemen hasil pemilu harus terbentuk paling lambat 120 hari setelah pembubaran tersebut.

Selain itu, tidak seperti di Indonesia, partai politik di Malaysia dapat melakukan koalisi sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jumlah partai yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Malaysia saat ini adalah berjumlah 53 partai yang kemudian partai-partai tersebut berkoalisi hingga akhirnya menjadi 3 partai koalisi yaitu Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS).

Barisan Nasional adalah koalisi partai pemerintah yang juga incumbent dibawah pimpinan Perdana Menteri Najib Razak yang selama lebih dari 60 tahun memenangi pemilihan umum di Malaysia, sedangkan Koalisi Pakatan Harapan adalah partai oposisi (pembangkang) yang dipimpin Anwar Ibrahim dan juga mendapatkan dukungan dari mantan perdana menteri Mahathir Mohamad.

Kemenangan Partai Pembangkang

Pemilihan Umum Malaysia yang ke-14 ini termasuk pemilihan yang cukup panas dan menegangkan. Banyak isu yang menerpa partai pemerintah sehingga menyebabkan partai oposisi berada diatas angin untuk memenanngkan pemilihan umum kali ini.

Selain itu, hal yang paling menarik dalam pemilihan umum kali ini adalah dengan bergabungnya tokoh besar yang juga mantan perdana menteri dan bapak pembangunan Malaysia yaitu Mahathir Mohamad yang bergabung dalam koalisi partai oposisi yaitu Pakatan Harapan. Sebelumnya justru Mahathir pernah berselisih dengan pemimpin Pakatan Harapan yaitu Anwar Ibrahim.

Namun perseteruan itu sepertinya dapat diredam oleh Mahathir dan juga Anwar demi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat dan negara Malaysia.

Kemenangan Pakatan Harapan yang berhasil mengalahkan partai pemerintah yang telah berkuasa selama lebih dari 60 tahun ini menjadi momentum dan babak baru bagi proses demokratisasi di Malaysia. Kemenangan tersebut membuktikan bahwa rakyat Malaysia-lah yang sebenarnya memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa pemimpin pilihan mereka yang bisa mewujudkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, bilik suara juga menjadi media bagi rakyat untuk melakukan “penghakiman” terhadap adanya ketidakadilan yang mungkin dirasakan oleh rakyat Malaysia pada saat pemerintahan sebelumnya, sehingga hal tersebut menjadi momentum dan babak baru bagi proses demokrasi di Malaysia dan pembelajaran politik yang luar biasa bagi rakyat Malaysia demi mewujudkan masyarakat dan negara Malaysia yang lebih baik lagi.

Semoga proses demokratisasi yang terjadi di Malaysia ini dapat memberikan contoh bagi masyarakat dunia bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan sesungguhnya.

*) Hani Adhani. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum IIUM Malaysia. Wakil Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia. Bekerja di Mahkamah Konstitusi.

Membangun Ekosistem dan Industri Halal di Indonesia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 01 Jun 2018 05:07:00 +0000

World Halal Conference

Terlampir opini yang dimuat di Majalah Hidayatullah. Opini tersebut pasca penyelenggaraan Konfrensi Halal se Dunia yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Berikut link website Hidayatullah >>>https://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2018/06/01/143499/membangun-ekosistem-dan-industri-halal-di-indonesia.html

Membangun Ekosistem dan Industri Halal di Indonesia

Oleh

Hani Adhani *)

SALAH satu visi dan misi keislaman yang dibangun oleh Negara Malaysia sebagai salah satu negara yang mayoritas muslim adalah dengan mengembangkan perekonomian syariah secara global. Salah satu program tahunan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah yang selalu diselenggarakan oleh Pemerintah Malaysia adalah konferensi dunia tentang halal.

Tahun ini adalah tahun ke-10 penyelenggaraan Konferensi Halal Dunia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Malaysia yang penyelenggaraanya diselenggarakan secara serentak dengan acara pameran produk halal dari seluruh dunia. Dimana acara pameran produk halal diikuti oleh para pebisnis dari seluruh dunia.

Dalam acara World halal Conference 2018 ke-10 kali ini yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 April 2018 lalu di Kuala Lumpur, mengambil tema “Whither The Next Economy”.

Tema tersebut diambil dalam upaya untuk membangun dan meningkatkan ekonomu syariah sehingga dapat menjadi penopang ekonomi dunia. “Halal” sebagai salah satu bagian dari penunjang dan pondasi ekonomi syariah saat ini telah menjadi semacam ekosistem dan juga Industri.

Produk Halal telah menjadi bagian bisnis dunia yang nilainya sangat besar yang diperuntukan bukan saja untuk masyarakat muslim tetapi juga masyarakat non-muslim. Dengan jumlah populasi masyarakat penganut agama Islam yang terus meningkat, maka produk halal bukan hanya menjadi pusat perhatian negara-negara mayoritas muslim akan tetapi juga negara-negara non-muslim. Produk halal saat ini tidak hanya identik dengan produk makanan, namun telah menyentuh hampir semua lahan bisnis yang ada, mulai dari bahan dasar makanan, produk dan pelayanan kesehatan, kosmetik dan kebutuhan pribadi, travel dan juga pelayanan keuangan.

Dalam konferensi world halal tersebut juga dibahas tentang sejauhmana ekonomi syariah khususnya industri halal dapat mempersiapakn diri untuk menghadapi loncatan revolusi industri generasi keempat [Industri 4.0] yang mau tidak mau harus dihadapi dan menjadi tantangan bagi pengembangan ekonomi syariah.

Ada lima topik sentral yang dibahas dalam konferensi halal tersebut dengan menghadirkan para pakar dan pelaku bisnis dari seluruh dunia. Kelima topik tersebut adalah 1) Game Changer : Economy Revolution, 2)Emerging Trend of Global Economy & Implications to Malaysia’s Halal Industry, 3) Internatonalisation of Islamic Economy : Global Integration & Strategic Collaboration, 4) Halal & Science, 5) Managing The Brand.

Topik bahasan tersebut menjadi isu sentral yang menyedot perhatian semua peserta konferensi dari seluruh dunia. Antusiasme peserta dari seluruh dunia sangat terlihat dari membludaknya peserta yang hadir sehingga panitia kewalahan untuk menyediakan tempat duduk untuk peserta konferensi,ditambah lagi dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada semua narasumber sehingga waktu yang ada yang telah diatur oleh panitia tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaan dari peserta konferensi.

Selain acara konferensi,panitia acara yaituKementerian Perindustrian dan Perdagangan Malaysia juga menyelenggarakan acara pameran produk halal yang diikuti oleh para pelaku bisnis dari seluruh dunia bertempat di MITEC Kuala Lumpur.

Dalam acara pameran tersebut selain disi oleh berbagai booth yang mengenalkan dan mempromosikan berbagai produk halal dari seluruh dunia yang memiliki sertifikat halal, juga diisi dengan berbagai presentasi dan simpsoium produk halal dari berbagai belahan dunia.

Indonesia yang notabene adalah negara dengan mayoritas penduduk beragamaIslam terbesar di dunia juga hadir menjadi peserta pameran dan mengenalkan berbagai produk halal dari seluruh Nusantara.

Hal lain yang juga menarik dalam penyelenggaraan konferensi halal dan pameran produk halal di Malaysia adalah banyaknya universitas di Malaysia yang juga membuka booth khusus untuk memperkenalkan lembaga riset dan pelatihan halal yang dimiliki masing-masing universitas. Salah satunya adalah Inhart (International Institute for Halal Research and Training) yang dimiliki oleh kampus IIUM (Internastional Islamic University Malaysia)yang memberikan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan konsultasi kelas dunia yang berkaitan dengan industri halal kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia.

Dukungan pelatihan dan penelitian dari para akademisi ini jelas sangat membantu Pemerintah Malaysia dalam upaya menjadikan halal sebagai industri global sehingga Malaysia dapat menjadi perintis dalam hal pengembangan industri halal di seluruh dunia.

Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Serifikat Halal

Malaysia menjadi salah satu negara yang sangat konseun terhadap upaya membangun ekosistem dan industri halal sehingga menjadikan halal sebuah ekosistem dan industri yang global dan diakui di seluruh dunia. Bagaimana tidak, industri halal di Malaysia telah menjadi rujukan dunia dan menghasilkan keuntungan milyaran bagi pelaku industri halal di Malaysia. Hal tersebut bukan hanya menjadi visi dan misi pemerintah dan kerajaan Malaysia untuk memajukan ekonomi umat dan masyarakat namun lebih jauh lagi menjadikan halal sebagai komoditas industri dunia dan menjadikan Malaysia sebagai rujukan industri halal di seluruh dunia.

Untuk mendapatkan sertifikat halal di Malaysia sangatlah mudah karena hampir di semua universitas di Malaysia telah ada lembaga halal yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu memudahkan para stake holder untuk bersentuhan dengan dunia halal khususnya dalam hal pelatihan, penelitian dan pendidikan yang berkaitan dengan industri halal. Semua lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian halal tersebut memiliki tujuan untuk

membantu pemerintah guna menjadikan Malaysia sebagai pusat halal global dan untuk membantu upaya industri halal secara global.

Dukungan dari universitas ini menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia sehingga dengan adanya dukungan dari para akademisi untuk membangun ekosistem dan industri halal, maka industri halal akan terus di update melalui berbagai riset yang dilakukan di universitas sehingga industri halal terus mengalami proses transformasi dan pada akhirnya mautidak mau masyarakat akan selalu bersentuhan dengan produk halal sehingga kepedulian masyarakat terhadap produk halal juga meningkat.

Peran Indonesia dalam Industri Halal

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sayangnya dalam acara konferensi world halal yang ke-10 kali ini, meskipun dalam pembukaan acara konferensi hadir Menteri Desa dan PDT Bapak Eko Putro Sandjojo, namun tidak ada satupun nara sumber asal Indonesia yang memberikan paparan tentang sejauh mana Pemerintah Indonesia dan/atau pelaku bisnis Indonesia bersiap menyongsong revolusi industri keempat khususnya dalam hal ekonomi syariah dan industri halal.

Indonesia yang notabene adalah negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia tentunya harus ikut andil menjadi bagian dalam upaya mengembangkan ekonomi syariah khususnyahalal agar juga dapat menjadi ekosistem dan industri serta bersiap menghadapi tantangan revolusi ekonomi generasi keempat.

Tentunya dibutuhkan kerjasama dan keinginan yang kuat dari Pemerintah Indonesia dan pelaku bisnis Indonesia untuk juga berupaya membangun ekosistem halal dan menciptakan bangunan halal menjadi sebuah industri bagi kemaslahatan umat dan masyarakat Indonesia.

Hal yang paling utama yang harus segera dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana agar dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap produk halal. Hal tersebut tentunya bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun juga menjadi tanggung jawab para wirausahawan, akademisi dan juga para profesional.

Dibutuhkan kerja keras dari semua elemen masyarakat agar produk halal di Indonesia menjadi sebuah ekosistem dan industri yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.Oleh karena produk halal saat ini bukan hanya identik dengan makanan tetapi juga telah menyentuh semua eleman bisnis yang ada sehingga dibutuhkan banyak sumber daya manusia yang bukan hanya paham tentang halal namun lebih jauh lagi mampu membuat inovasi agar halal dapat menyentuh semua aspek bisnis mulai dari makanan, perbankan, properti, hotel, travel hingga kosmetik dan chemical.

Semoga pemerintah, para pengusaha, akademisi, profesional dan masyarakat Indonesia juga dapat segera bergerak cepat untuk bergandengan tangan mengejar ketertinggalannya agar halal di Indonesia menjadi sebuah ekosistem dan industri bagi kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.*

*) Peserta World Halal Conference 2018. Saat ini sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum IIUM Malaysia – Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi RI. Pengurus PCIM Malaysia dan Wakil Kordinator Bidang Hukum dan Advokasi PPI Malaysia

MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 26 Apr 2018 04:53:00 +0000

Hani Adhani saat mengikuti Konferensi Halal di Kuala Lumpur

Terlampir opini tentang pekerja migran Indonesia yang dimuat di hukum online pada tanggal 9 April 2018 >>> http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5acaed204a40c/melindungi-pekerja-migran-indonesia-oleh--hani-adhani

MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Oleh

Hani Adhani[1]

Kasus penganiyaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Pinang, Malaysia, yang menimpa salah seorang TKI asal NTT yang bernama Adelina yang terjadi pada hari Minggu (11/02/2018) hingga akhirnya meninggal dunia, sungguh sangat memilukan dan mengkhawatirkan. Seminggu kemudian tepatnya tanggal 20 Februari 2018 kembali diberitakan tentang adanya TKI yang meninggal di Sabah, dan di bulan Maret 2018 dberitakan TKI yang bernama Santi R. Simbolon ditemukan tewas membusuk di dalam lemari di Pulau Penang. Kondisi tragis yang dialami oleh Adelina dan pekerja migran asal NTT ini menambah panjang deretan nasib suram dan kisah tragis “pejuang devisa” para Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.

Di satu sisi menjadi TKI adalah bagian dari upaya untuk mencari peluang hidup yang lebih menjanjikan di luar negeri dengan harapan agar dapat membantu keluarga di kampung halaman sehingga lebih sejahtera, namun di sisi yang lain ada resiko yang mengancam jiwa yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kasus penganiyayaan yang dialami Adelina yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Pinang, Malaysia menimbulkan berbagai pertanyaan dibenak kita sebagai warga negara Indonesia. Kenapa kasus Adelina ini bisa terjadi dan bagaimana peran negara memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia?

UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Apabila kita membaca secara seksama UU yang mengatur tentang TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, UU tersebut adalah merupakan UU yang baru saja disahkan pada tanggal 22 November 2017 dan mengganti UU yang lama yaitu UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU ini dibuat untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada dalam UU 39/2004, dimana tujuan utama dilakukannya penyempurnaan UU tersebut adalah agar para TKI atau PMI semakin terlindungi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Semangat UU 18/2017 sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UU Perlindungan PMI adalah agar pekerja migran Indonesia terlindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu, UU tersebut lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam UU 18/2017 ini, sudah ada regulasi yang lebih baik dan dapat menjadikan patokan untuk menjadikan TKI/PMI kita lebih memiliki nilai bargaining position yang jelas sesuai dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing TKI/PMI. Seharusnya dengan disahkannya UU baru tentang perlindungan pekerja migran ini, maka para pekerja migran kita lebih pede dalam hal memperjuangkan hak-haknya, meskipun mereka bekerja hanya sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga.

Kasus yang dialami oleh Adelina tentunya tidak boleh dianggap sepele, terlepas apakah adelina berstatus sebagai PMI legal atau ilegal oleh karena kasus tersebut terjadi akibat adanya kelalain negara yang tidak melakukan proses pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap para pekerja migran Indonesia dan juga terhadap pemberi kerja. Transfer knowledge tentang mekanisme dan regulasi tentang bagaimana menjadi pekerja migran yang legal dan terlindungi sebagaimana telah diatur dalam UU 18/2017 menjadi kunci utama agar para pekerja migran Indonesia bisa pede bekerja dan bebas dari penganiyaan majikan atau pemberi kerja.

Negara dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaa harus bekerja ekstra untuk mengawal semua pekerja migran Indonesia yang memang tercatat sebagai pekerja migran yang bekerja sesuai dengan aturan UU 18/2017. Apabila masih ditemukan berbagai kasus dimana pemberi kerja bermasalah yang pada akhirnya dapat menyebabkan korban bagi para pekerja migran kita, maka negara wajib berupaya untuk melindungi secara maksimal agar pekerja migran kita tidak menjadi korban. Begitupun apabila ternyata terdapat faktanya adanya pekerja migran asal Indonesia yang ilegal maka negara wajib untuk segera memulangkan tenaga kerja tersebut ke tanah air dengan sebelumnya memberikan informasi dan pengetahuan tentang teknis dan prosedur menjadi tenaga migran yang legal agar tenaga migran ilegal tersebut sadar dan tidak mengulangi kesalahannya, dan terhadap para tenaga migran yang bandel yang sudah seringkali dan berulangkali menjadi tenaga migran ilegal maka mau tidak mau dan suka tidak suka negara harus berani mencabut semua administrasi imigrasinya termasuk mencabut paspor TKI/PMI tersebut.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal yang justru merugikan pekerja migran tersebut saat berada di negara tempat mereka bekerja oleh karena pekerja migran ilegal pasti sangat rentan terhadap tindakan sewenang-wenang baik dari pemberi kerja ataupun dari aparat penegak hukum di negara tempat mereka bekerja.

Peran Negara Untuk Melindungi Pekerja Migran

Hal yang paling urgent yang harus dilakukan negara pasca tragedi Adelina ini adalah dengan melakukan proses pendataan dan verifikasi ulang terhadap seluruh pekerja migran Indonesia di luar negeri pasca diundangkannya UU 18/2017 dan ini harus dilakukan segera serta harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan seluruh stake holder yang ada, bekerjasama dengan pemerintah negara setempat dan juga dengan melibatkan warga negara Indonesia serta mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri serta dengan melibatkan organisasi masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri serta melibatkan organisasi mahasiswa asal Indonesia (PPI) agar kasus yang dialami oleh Adelina ini tidak akan terulang kembali.

Negara tidak bisa bekerja sendirian untuk melakukan verifikasi dan pendataan terhadap pekerja migran Indonesia dan juga terhadap pemberi kerja. Dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang jutaan tentunnya negara harus melibatkan masyarakat Indonesia dan juga mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeru tempat pekerja migran tersebut bekerja untuk membantu melakukan proses pendataan dan verifikasi ulang terhadap seluruh pekerja migran Indonesia sehingga pengawasan terhadap PMI/TKI dan pemberi kerja bukan hanya dibebankan terhadap negara tetapi juga dengan melibatkan masyarakat Indonesia dan juga mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negara tersebut.

Selain itu, negara juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan yang dilakukan oleh PMI, dan juga kondisi tempat kerja sebagaimana diamanatkan UU Perlindungan Tenaga Migran Indonesia. Apabila ternyata ditemukan pemberi kerja yang bermasalah, maka negara berkewajiban menghentikan proses kerjasama dan juga melakukan upaya hukum apabila ternyata pemberi kerja telah melanggar perjanjian kerja dan mengindahkan hak-hak pekerja migran Indonesia. Hal tersebut tentunya juga harus dibarengi dengan berbagai treatment kepada para pekerja migran Indonesia seperti dengan memfasilitasi pemenuhan hak pekerja, pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum. Treatment tersebut adalah sebagai bentuk keseriusan negara dalam upaya melindungi para pekerja migran yang bekerja di luar negeri guna menjamin pemenuhan hak dan perlindungan pegawai migran Indonesia secara optimal di negara tujuan penempatan. Hal lain yang juga dapat dilakukan oleh negara adalah dengan membuat MoU atau Moratorium baru yang disesuaikan dengan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru sehingga negara tempat pekerja migran Indonesia bekerja juga berupaya membantu dan memberikan pengawasan yang menyeluruh terhadap pekerja migran Indonesia dan juga terhadap pemberi kerja yang mempekerjakan PMI/TKI kita.

Semoga negara segera membenahi mekanisme dan regulasi pekerja migran Indonesia sebagaiaman diamanatkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan segera melakukan proses pendataan ulang terhadap pekerja migran Indonesia dengan melibatkan masyarakat dan mahasiswa Indonesia serta segera melakukan MoU atau moratorium baru dengan negara tempat pekerja migran Indonesia bekerja agar kasus Adelina ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

****

[1] Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum – International Islamic University Malaysia (IIUM).

Pengurus PCIM Malaysia.

Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi PPI Malaysia.

Alamat : Asrama Mahasiswa IIUM Gombak, Kuala Lumpur.

Email : adhanihani@gmail.com

Phone : +62 812 831 50 373

BELAJAR KE MALAYSIA?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 26 Apr 2018 02:40:00 +0000

Kampus IIUM Gombak, KL, Malaysia.

Terlampir opini yang dimuat di Antara KL pada tanggal 19 April 2018 >> https://kl.antaranews.com/berita/3630/belajar-ke-malaysia-

BELAJAR KE MALAYSIA?

Oleh

Hani Adhani[1]

Salah satu program unggulan yang dibuat oleh PPI Dunia yang bekerjasama dengan PPI diseluruh dunia adalah program Bantu Guru Melihat Dunia. Salah satu negara yang menjadi destinasi bagi para guru yang nantinya akan mengikuti program Guru Melihat Dunia adalah Malaysia. Mungkin nantinya akan ada beberapa guru yang lolos seleksi untuk mengikuti program Bantu Guru Melihat Dunia yang bertanya-tanya “Mengapa Belajar harus ke Malaysia?”.

Dalam kesempatan ini kami dari PPI Malaysia akan mencoba menguraikan beberapa hal yang bisa membuat mata kita sedikit terbuka dengan Malaysia khususnya terkait dengan Sistem Pendidikan dan berbagai nilai plus yang dimiliki Malaysia.

Dekade Tahun 70 - 80

Malaysia sebagai salah satu negara yang bergabung dalam kelompok negara commenwealth (persemakmuran) baru mendeklarasikan kemerdekaanya pada tanggal 31 Agustus 1957. Meski boleh dikatakan terlambat mendeklarasikan kemerdekaannnya, namun ada upaya yang serius yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia untuk mengejar ketertinggalannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia adalah dengan fokus membesarkan pendidikan terlebih dahulu dengan cara menyekolahkan para guru Malaysia untuk belajar ke Indonesia.

Mungkin kita pernah mendengar pada periode dekade tahun 70 dan 80-an banyak guru-guru Indonesia yang diminta mengajar di Malaysia mulai dari giru SD, SMP sampai SMA. Sementara anak-anak muda yang baru lulus sekolah menengah atas dan guru-guru muda Malaysia disekolahkan dan kuliah di beberapa universitas di Indonesia. Program ini dilakukan oleh Malaysia pada periode era tahun 70 dan 80 an. Pemberitaan Kompas pada tahun 1971 memberitakan bahwa Indonesia memberangkatkan 48 guru berijazah sarjana untuk mengajar di Malaysia. Pengiriman guru sekolah menengah ini untuk meningkatkan mutu sekolah menengah di Malaysia yang menggunakan pengantar bahasa Melayu. Tahun 1968 dikirim 44 guru dan pada 1970 sebanyak 100 guru. Setelah tiga tahun, guru-guru tersebut harus kembali ke Tanah Air karena kebutuhan guru di Indonesia belum memadai.

Selain itu, mungkin kita juga banyak mendengar dari para orang tua kita terkait banyaknya pelajar dari Malaysia di era tahun 80-an yang belajar di IKIP (sekarang Universitas Negeri) atau terkenal juga dengan istilah sekolah calon guru. Hal tersebut adalah bagian dari visi dan misi Malaysia untuk mengejar ketertinggalnnya dimana kebijakan yang dibangun adalah dengan melakukan percepatan pendidikan khususnya untuk para guru.

Kebijakan Pemerintah Malaysia

Kebijakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia khususnya pada era Perdana Menteri Mahatir Muhammad adalah dengan mengirimkan dan memberikan beasiswa kepada semua pelajar atau mahasiswa terbaik agar kuliah di luar negeri dan diprioritaskan adalah dari rumpun melayu. Mahasiswa terbaik tersebut ada yang dikirim ke Indonesia dan juga beberapa negara Eropa khususnya Inggis. Hasil dari kebijakan tersebut pada akhirnya dapat dirasakan saat ini. Hampir semua kampus di Malaysia di isi oleh para doktor dan profesor lulusan UK dan kampus Malaysia hampir semua bertaraf internasional serta menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa standar metode belajar sehingga tidak mengherankan apabila banyak mahasiswa dari seluruh dunia yang belajar di Malaysia

Selain itu, beberapa faktor dan pertimbangan yang menyebabkan Malaysia menjadi salah satu tempat favorit untuk kuliah adalah sebagai berikut :

1. Bahasa Inggris.

Bahasa Inggris di Malaysia menjadi bahasa kedua seteah bahasa Melayu. Anak sekolah di Malaysia sejak sekolah dasar sudah belajar bahasa Inggris sehingga ketika menginjak bangku kuliah bahasa Inggris mereka sudah lancar dan fasih. Hal lain yang juga menyebabkan mereka mudah berbahasa Inggris adalah karena Malaysia adalah negara jajahan Inggris yang notabene berbahasa Inggris sehingga lidah orang Malaysia sangat familiar dengan abjad dan lapal bahasa Inggris. Di Malaysia hampir semua orang dapat berbahasa Inggris karena bahasa Inggris telah menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Melayu. Tentunya hal tersebut menjadikan Malaysia memiliki nilai lebih dibandingkan negara asean lainnya.

2. Sistem Pendidikan yang memudahkan Mahasiswa.

Malaysia termasuk negara yang memiliki kurikulum pendidikan yang ramah terhadap mahasiswa. Pengertian ramah adalah mudah dan tidak membuat mahasiswwa stres. Contohnya setiap mahasiswa, baik S-1, S-2 atau S-3 dapat memilih metode kuliah yang mereka imginkan, apakah full course work, course work+thesis research ataupun full research. Jadi bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk menulis dan membuat riset, mereka bisa memilih pola kuliah full course work. Sehingga mahasiswa dapat kuliah menyesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki.

3. Infrastruktur Kampus yang Gemilang

Apabila kita mengunjungi Malaysia khususnya Kota Kuala Lumpur untuk pertama kali maka pasti kita akan dikagetkan dengan berbagai infrastruktur yang luar biasa bagus dan keren. Pasti kita tidak menyangka bahwa infrastruktur Malaysia grade-nya sudah setara dengan negara maju di Eropa, mulai dari jalan hingga bangunan dan gedung. Belum lagi kampus atau universitas yang dibangun secara serius sehingga kampus menjadi tempat yang nyaman dan menggairahkan untuk dikunjungi mahasiswa.

4. Biaya Pendidikan yang Murah.

Malaysia termasuk negara yang menerapkan pola pendidikan murah khususnya untuk universitas negeri yang langsung berada dibawah pengelolaan Kerajaan Malaysia. Pihak kerajaan memberikan semacam subsidi dan bantuan khusus untuk universitas negeri sehingga hal tersebut dapat menekan biaya kuliah sehingga biaya kuliah di universitas negeri di Malaysia pasti akan lebih murah dibandingkan dengan negara lainnya, baik itu untuk S-1, S-2 ataupun S-3..

5. Transportasi Publik yang murah dan Terintegrasi.

Sejak era Perdana Menteri Mahatir Muhammad, visi yang dibangun Malaysia adalah menjadikan Malaysia negara maju pada tahun 2020 dan untuk mendukung hal tersebut di topang oleh sarana publik transportasi yang terintegrasi, canggih, mudah dan murah. Penerapan publik transportasi yang terintegrasi tersebut diterapkan di seluruh wilayah negara bagian Malaysia. Adanya sistem publik transportasi yang terintegrasi, canggih, mudah dan murah tersebut menjadikan Malaysia memiliki daya tarik lebih untuk para pelancong dan juga para mahasiswa asal luar negeri. Mereka tidak meski pergi ke eropa atau jepang untuk menikmati publik transportasi seperti kereta api cepat, MRT, LRT dan monorail karena di Malaysia itu semua sudah ada dan sudah terintegrasi.

6. Beasiswa Pemerintah Malaysia.

Malaysia juga termasuk negara yang sangat gencar memberikan beasiswa kepada mahasiswa asing dari berbagai negara dan setiap tahun angka penerima beasiswa selalu bertambah dan dana beasiswa tersebut bukan hanya berasal dari Pemerintah Malaysia namun juga dari instituis lain yang ada di Malaysia serta dari perusahaan atau BUMN Malaysia. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para mahasiswa luar negeri untuk datang ke Malaysia.

7. Biaya Hidup yang Murah.

Malaysia termasuk negara yang sangat konseun terhadap kemajuan ekonomi rakyatnya, sehingga Pemerintah Malaysia selalu mengupayakan agar harga makanan pokok selalu murah dan terjangkau. Hal tersebut menyebabkan biaya hidup di Malaysia murah dan hampir sama dengan biaya hidup di Indonesia. Contohnya Kota Kuala lumpur yang notabene Kota Megapolitan di Malaysia memiliki tingkat biaya hidup yang sama dengan Jakarta padahal apabila di lihat dari pendapatan perkapita masyarakat Kuala Lumpur jauh diatas masyarakat yang tinggal di Jakarta.

8. Ekosistem dan Industri Perekonomian Syariah

Hal lain yang juga menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi mahasiswa Muslim adalah adanya upaya yang serius dari Pemerintah Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat percontohan penerapan ekonomi syariah secara global dan menjadi sebuah ekosistem serta industri. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi negara-negara lain khususnya yang mayorotas muslim untuk mengirimkan warganya belajar ekonomi syariah di Malaysia. Oleh karenanya jangan kaget apabila di beberapa kampus di Malaysia banyak mahasiswa asal timur tengah dan juga afrika yang mayoritas beragama Islam menimba ilmu ekonomi syariah di Malaysia.

Itulah beberapa faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi daya tarik dan sebagai salah satu destinasi serta tujuan belajar atau kuliah bagi mahasiswa asing dari berbagai negara di dunia. Negara Malaysia telah mengubah haluan pendidikan yang selama ini selalu di dominasi oleh pendidikan barat sehingga mengalihkan dan menjadikan pendidikan di wilayah timur menjadi alternatif untuk menimba ilmu dan pengalaman.

Jangan Alergi dengan Malaysia

Semoga Indonesia yang notabene dulunya adalah guru bagi Malaysia juga dapat kembali merapatkan barisan, bekerja keras dan bekerja cerdas serta “tidak alergi dan malu” untuk belajar dari Malaysia dan mengejar ketertinggalan pendidikan dari Malaysia sehingga dalam dataran yang paling minimal kita dapat menyaingi kualitas pendidikan Malaysia yang hampir semua kampusnya sudah bertaraf Internasional.

Adanya program Bantu Guru Melihat Dunia dengan mengirimkan guru-guru Indonesia terpilih ke Malaysia yang dilakukan oleh PPI Dunia bekerjasama dengan PPI Malaysia adalah sebagai upaya untuk kembali mengulang sejarah masa lalu yang juga dilakukan oleh Malaysia di era tahun 70 dan 80 an yang mengirimkan para gurunya untuk belajar ke Indonesia. Inilah takdir yang mau tidak mau dan suka tidak suka harus kita hadapi, so jangan malu dan alergi untuk mengatakan “ayo kita belajar dari Malaysia”. Insha Allah Pemerintah dan Kerajaan Malaysia akan sangat welcome menyambut kedatangan para guru asal Indonesia karena kitapun dulu sangat welcome menerima kedatangan para guru dari Malaysia.

Tentunya program ini juga harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari program KBRI Malaysia yang nantinya akan membantu membuka dan memudahkan jalan serta akses bagi para guru untuk melihat dunia pendidikan Malaysia dengan di back up dan dibantu oleh Pemerintah dan Kerajaan Malaysia.

*****

[1] Mahasiswa program doktor ilmu hukum IIUM Malaysia dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi RI. Wakil koordinator Bidang Advokasi dan Hukum PPI Malaysia dan Pengurus PCIM Malaysia.

KONTROVERSI UU MD3 DAN UPAYA MENJAGA MARWAH WAKIL RAKYAT

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 08 Apr 2018 13:10:00 +0000

Terlampir adalah opini saya dan Doni Ropawandi yang dibuat di Koran Kompas pada tanggal 22 Maret 2018.

Berikut link >> https://nasional.kompas.com/read/2018/03/22/16004331/kontroversi-uu-md3-dan-upaya-menjaga-marwah-wakil-rakyat

KONTROVERSI UU MD3

DAN UPAYA MENJAGA MARWAH WAKIL RAKYAT

Oleh

Hani Adhani dan Doni Ropawandi[1]

Salah satu isu yang saat ini sedang hangat dibicarakan pelajar dan mahasiswa yang sedang studi diluar negeri adalah terkait dengan kontroversi UU MD3 terbaru yang telah disahkan DPR. Secara kasat mata tentunya kita sebagai rakyat Indonesia sangat berkeyakinan bahwa semua anggota DPR yang terpilih memiliki kualitas diatas rata-rata, baik dari segi pendidikan dan pengalaman sehingga sangat tidak mungkin membuat UU yang akan melanggar hak konstitisional rakyat Indonesia dan melanggar konstitusi (UUD 1945). Menurut penalaran yang wajar hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh DPR karena para anggota DPR sangat memahami bahwa UU yang mereka buat tidak boleh melanggar hak konstitusional warga negara yang diatur dalam UUD 1945, terlebih lagi undang-undang yang dibuat dan disahkan oleh DPR pastinya akan mengikat kepada seluruh rakya Indonesia dan termasuk kepada anggota DPR sendiri serta juga termasuk kepada kelurga dan konstituennya..

Namun fakta yang terjadi adalah UU MD3 yang terbaru ini yang merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya yaitu UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 malah secara substansi banyak menimbulkan kontroversi. Beberapa pasal yang secara substansi menimbulkan kontroversi adalah sebagai berikut:

§ Pasal 122 huruf k, terkait dengan Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) yang menyatakan bahwa MKD bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal ini seolah-olah DPR dianggap anti kritik dan kebal hukum sehingga seolah-olah ada upaya kriminalisasi terhadap praktik demokrasi, khususnya apabila nanti ada masyarakat yang kritis terhadap DPR dengan memberikan kritikan, maka akan dianggap 'menghina' DPR dan selanjutnya akan dibawa ke MKD dan diadili oleh MKD. Bisa dibayangkan apabila nantinya pasal ini berlaku maka akan banyak masyarakat mengantri untuk diadili oleh MKD karena diaanggap menghina DPR dan pada akhirnya MKD berubah menjadi seperti pengadilan negeri.

§ Pasal 73 terkait pemanggilan paksa. Dalam pasal ini disebutkan bahwa DPR dibolehkan memanggil paksa setiap orang dengan bantuan aparat kepolisian plus juga ada klausa dibolehkan untuk menyandera selama 30 hari. Pasal ini jelas-jelas seolah-olah DPR memposisikan sebagai aparat penegak hukum yang bisa dengan mudah memaksa dan menyandera masyarakat.

§ Pasal 245 terkait dengan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Pasal ini seolah-olah yang membuat anggota DPR kebal hukum karena penyidikan terhadap anggota DPR harus melalui izin tertulis Presiden dan pertimbangan tertulis dari MKD. Tentunya proses ini akan menambah panjang birokrasi sehingga hal ini menegaskan bahwa anggota DPR seolah-olah ingin diperlakukan berbeda dengan pejabat yang lain.

Putusan MK terkait UU MD3

Berdasarkan data yang ada di website MK, bahwa UU MD3 Tahun 2014 sejak diundangkan di tahun 2014 hingga terakhir putusan di bulan Februari 2018 setidaknya telah diuji ke MK sebanyak 24 kali, dan dari 24 permohonan tersebut setidaknya ada tiga yang dikabulkan oleh MK, sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014, yang diajukan oleh Khofifah Indar Parawansa, dkk., terkait dengan isu keterwakilan perempuan dalam pimpinan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2).

2. Perkara Nomor 76/PUU-XII/2014, yang diajukan oleh Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., terkait isu MKD khususnya tentang pemanggilan anggota DPR yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Presiden dan tanpa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD yang diatur dalam Pasal 224 ayat (5), dan Pasal 245 ayat (1).

3. Perkara 79/PUU-XII/2014, yang diajukan oleh Pimpinan DPD RI, terkait isu kewenangan DPD dalam proses perumusan pembentukan UU yang diatur dalam Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1).

dari ketiga isu tersebut yang notabene sudah dikabulkan oleh MK dan pasal-pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun anehnya justru dalam perubahan kedua UU MD3, hal terkait putusan MK tersebut sama sekali tidak dibahas dalam konsideran menimbang UU tersebut dan malah putusan MK sama sekali tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan perubahan UU MD3 tersebut.

Faktanya terkait pemanggilan anggota DPR yang tidak harus mendapatkan persetujuan MKD dan sudah dibatalkan MK malah dihidupkan kembali oleh DPR. Tentunya hal ini menandakan bahwa DPR sepertinya tidak memperdulikan putusan MK tersebut atau malah mungkin putusan MK dianggap angin lalu saja oleh DPR. Padahal seperti kita ketahui putusan MK bersifat final dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang MK. Tentunya ini akan menjadi preseden yang tidak baik apabila faktanya DPR benar-benar tidak mau melaksanakan putusan MK dan oleh karenanya apabila itu benar-benar dilakukan oleh DPR, maka kita dapat menyimpulkan bahwa DPR tidak taat putusan MK dan oleh karenanya telah juga melanggar UUD 1945.

Tentunya apabila nantinya UU MD3 perubahan ini berlaku dan telah diundangkan, maka pastinya masyarakat akan sangat mudah untuk meminta MK membatalkan UU tersebut karena faktanya isu-isu yang ada dan akan diajukan judicial review ke MK memang sebagian telah dikabulkan oleh MK. Kita berharap permasalahan ini menjadi pembelajaran bagi DPR ke depan, agar semua anggota DPR dapat benar-benar bekerja dengan baik, hati-hati, jujur dan profesional serta taat terhadap UUD 1945 agar permasalahan seperti UU MD3 ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang dan marwah anggota DPR sebagai wakil rakyat tetap terjaga dengan baik sehingga semakin dihormati oleh rakyat.

*****

[1] Hani Adhani adalah Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi PPI Malaysia periode 2017-2018 dan.Doni Ropawandi adalah Ketua PPI Malaysia periode 2017-2018.

"Bakso Beranak" KBRI Malaysia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 11 Mar 2018 06:36:00 +0000

INDONESIA EMBASSY

"Bakso Beranak" KBRI Malaysia

Salah satu jalan yang sangat terkenal di Kuala lumpur adalah jalan Tun Abdul Razak dan disanalah kantor KBRI Malaysia berada. Tentunya kita patut berbangga sebagai orang Indonesia karena bisa mendapatkan akses ke KBRI yang begitu mudah karena berada di pusat kota Kuala Lumpur dan dapat dengan mudah dicapai hanya dengan menggunakan publik transportasi.

Belum lagi apabila kita masuk ke dalam KBRI, maka kita akan menemui kesibukannya para staf KBRI yang melayani warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia, bekerja di Malaysia dan juga mahasiswi Indonesia yang belajar di Malaysia.

KBRI Malaysia termasuk KBRI yang paling sibuk dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, bukan apa-apa karena memang begitu banyaknya warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia. Bayangkan saja menurut data dari Kemhukham ada sekitar 2,7 juta TKI (Pekerja Migran Indonesia) yang bekerja di Malaysia. Belum lagi ditambah dengan mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia yang jumlahnya hingga mencapai kurang lebih 8000, belum lagi ditambah para profesional yang juga banyak bekerja di Malaysia.

Hal tersebut menjadikan KBRI Malaysia selalu penuh dengan warga negara Indonesia yang datang untuk mengurus segala hal terkait pasport dan imigrasi yang dibutuhkan sebagai penunjang administrasi yang diwajibkan saat berada di Malaysia.

Namun di balik kesibukan kantor KBRI Malaysia, ternyata tepat di samping kanan kantor KBRI ada banyak gerai atau warung yang menjual segala hal kebutuhan tamu KBRI, yang ternyata aktifitasnya jauh lebih sibuk dibandingkan dengan kantor KBRI Malaysia.

Ya, tepat disebelah KBRI Malaysia ada area yang luas yang diisi oleh berbagai macam warung atau gerai yang menjual segala macam kebutuhan, khususnya untuk tamu yang berkunjung ke KBRI Malaysia. Warung tersebut menjual berbagai hal, mulai dari warung makanan, kelontongan, penjual pulsa, foto copy, hingga penjual bakso khas Indonesia, dan yang luar biasa adalah hampir semuanya adalah penjual yang berasal dari Indonesia. Begitupun dengan kami para pembeli pastinya mayoritas juga berasal dari Indonesia.

Jadi jangan kaget apabila mengunjungi warung tersebut, maka diantara para pedagang ada yang sangat kental dengan logat asli daerah Indonesia seperti Jawa, ataupun Madura.

Salah satu makanan favorit yang dijual di warung tersebut adalah "baso beranak". Ada banyak pertanyaan yang terkuak saat kami menyantap hidangan "baso beranak" ini oleh karena rasanya yang enak dan khas baso Indonesia. Mungkinkah baso ini juga di impor dari Indonesia karena rasanya sangat khas Indonesia dan pastinya lezat untuk disantap.

Apalagi apabila kita menyantap saat lapar tiba, subhanallah sangat nikmat luar biasa dan hingga menyebabkan bercucuran keringat karena bercampurnya hawa panas Kuala Lumpur dan rasa pedas "baso beranak".

Namun, pastinya rasa pedas tersebut akan sirna dengan segelas "teh tarik ice" khas Malaysia yang sejuk dan menentramkan hati sehingga kerongkongan yang tadinya pedas berubah menjadi segar.

Warung sebelah KBRI Malaysia ini termasuk warung yang cukup ramai dikunjungi sejak pagi hingga sore karena banyak warga Indonesia yang datang ke KBRI Malaysia. Tiap hari tidak kurang dari 500 orang warga Indonesia datang ke KBRI untuk mengurus segala terkait administrasi imigrasi selama tinggal di Malaysia.

Tentunya kehadiran warung dan berbagai macam gerai yang berada tepat disebelah kanan kantor KBRI Malaysia sangat menguntungkan kita sebagai warga negara Indonesia yang akan datang ke KBRI Malaysia oleh karena disaat kita lapar dan membutuhkan asupan makanan maka tersedia tempat yang cukup dekat.

So, bagi anda warga Indonesia yang sedang berkunjung ke Kuala Lumpur tidak ada salahnya sembari photo photo di KBRI Malaysia juga menyempatkan diri untuk merasakan nikmatnya "baso beranak" khas KBRI Malaysia.

#exploreMalaysia and #happyJourney

English Subtitle :

"Bakso Beranak" Indonesian Embassy in Malaysia
One of the most famous streets in Kuala Lumpur is the road of Tun Abdul Razak and there the Indonesian Embassy office is located. Surely we should be proud as an Indonesian because we can get access to the Embassy so easily because it is located in downtown Kuala Lumpur and can be easily reached only by using public transportation.

Not to mention if we enter into the Embassy, then we will meet the busyness of the Embassy staff who serve Indonesian citizens living in Malaysia, working in Malaysia and also Indonesian students studying in Malaysia.

The Indonesian Embassy in Malaysia is one of the busiest Embassy in terms of service to the community, it is nothing because there are so many Indonesian citizens living in Malaysia. Just imagine according to data from Indonesia Ministry of Law there are about 2,7 millions TKI (Indonesian Migrant Workers) who work in Malaysia. Not to mention the addition of Indonesian students studying in Malaysia which amounted to approximately 8000, not to mention plus professionals who also work in Malaysia.

This makes the Embassy of Indonesia always full of Indonesian citizens who come to take care of all matters relating to the passport and immigration required as the administrative support required when in Malaysia.

But behind the busy office of the Indonesian Embassy in Malaysia, it turns out right beside the right of the Embassy's office there are many outlets or stalls selling all the needs of the Embassy's guests, which turned out to be much busier activity compared to the office of the Indonesian Embassy in Malaysia.

Yes, right next to the Indonesian Embassy in Malaysia there is a large area filled by various stalls or stores that sell all kinds of needs, especially for guests visiting the Indonesian Embassy in Malaysia. The shop sells a variety of things, ranging from food stalls, kelontongan, seller pulse, photocopy, until the seller typical Indonesian meatballs, and the remarkable is almost all of them are sellers who come from Indonesia. Likewise with us the buyers, of course, the majority also come from Indonesia.

So do not be surprised when visiting the stall, then among traders, there is a very thick with a natural accent area of Indonesia such as Java, or Madura.

One of the favourite foods sold in the stall is "baso beranak" (meatball combine). There are many questions that unfold as we eat this "baso beranak" dish because it tastes good and typical "baso" Indonesia. Could this "baso" also be imported from Indonesia because it feels very typical of Indonesia and certainly delicious to eat?

Especially when we eat when hungry arrived, Subhanallah very delicious extraordinary and to cause sweating due to mixing heat Kuala Lumpur and spicy "baso beranak".

However, of course, the spicy flavour will vanish with a glass of "ice tea" typical of Malaysia is cool and reassure the heart so that the spicy throat turned fresh.

"Warung" next to the Indonesian Embassy in Malaysia includes a fairly busy stall visited since morning until afternoon because many Indonesian citizens who come to the Embassy of Malaysia. Every day no less than 500 Indonesian citizens come to the Embassy to take care of all immigration-related administration during their stay in Malaysia.

Of course, the presence of stalls and various stores located right next to the office of the Embassy of Malaysia is very beneficial to us as citizens of Indonesia who will come to the Indonesian Embassy in Malaysia because when we are hungry and need food intake then the place is quite close.

So, for you citizens of Indonesia who are visiting Kuala Lumpur no harm while photo at the Embassy of Malaysia also took the time to feel the pleasure of "baso beranak" typical of the Embassy of Malaysia.

#exploreMalaysia and #happyJourney

MAHASISWA SEBAGAI “AGENT OF CHANGE”

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 07 Mar 2018 04:33:00 +0000

Terlampir opini tentang mahasiswa sebagai Agent of Change yang saya sampaikan pada saat rapat kerja PPI Malaysia Tahun 2017-2018 di Kuala Lumpur. Opini ini juga dimuat dalam website PPI Malaysia >> http://ppi-malaysia.org/berita-acara/view/maha-siswa-sebagai-agent-of-change--6/

MAHASISWA SEBAGAI “AGENT OF CHANGE”[1]

Menerima Serifikat dari Ketua PPI Malaysia

Oleh

Hani Adhani, SH., MH.[2]

Sejarah Indonesia sejak pra-kemerdekaan hingga saat ini di era reformasi, tidak akan terlepas dari perjuangan para pemuda dan juga mahasiswa. Kita mugkin sudah sering membaca dalam buku sejarah bagaimana para pemuda dan juga mahasiswa berjuang membela rakyat. Perjuangan pemuda dan mahasiswa yang secara konsisten dan terus menerus berjuang membela rakyat, seolah-olah menjadi bagian wajib yang harus selalu ada dalam upaya untuk terus menggalang kekuatan bersama rakyat dan berjalan beriringan mengawal tegaknya keadilan bagi rakyat Indonesia.

Yang paling dekat dan mudah diingat adalah bagaimana perjuangan mahasiswa sebagai “agent of change” dalam menegakan keadilan bersama rakyat yaitu pada saat peristiwa Reformasi Tahun 1998. Pada saat itu kekuatan mahasiswa begitu “dahsyat” sehingga dapat menumbangkan rezim otoriter yang telah berkuasa selama 32 tahun dan menghasilkan era reformasi yang saat ini kita nikmati bersama. Kini setelah masuk era reformasi, maka perjuangan mahasiswa pastinya akan terus berlanjut dan tongkat kepemimpinan pergerakan mahasiswa akan selalu berlanjut pula dari satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain. Mahasiswa sebagai agen perubahan akan selalu dinantikan oleh rakyat Indonesia untuk selalu membantu dan menjadi garda terdepan dalam hal membela dan menegakan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Mahasiswa sebagai “mahluk yang paling diuntungkan” tentu akan terus melakukan transformasi mengikuti trend perkembangan zaman. Tentu kita tidak bisa menyamakan pola perjuangan teman-teman mahasiswa di era pergerakan kemerdekaan, era orde lama, era orde baru, era reformasi dan sekarang di era digitalisasi. Style mahasiswa di awal era reformasi (1997/1998) tentu tidak bisa disamakan dengan style mahasiswa saat ini di zaman now, namun yang masih tetap bisa kita samakan adalah harapan bahwa mahasiswa akan selalu akan mempunyai visi dan misi yang sama dan akan selalu abadi yaitu sebagai agen perubahan dalam upaya untuk menegakan keadilan dan akan selalu siap untuk membantu masyarakat, bangsa dan negara.

Mahasiswa S1 yang rata-rata berusia antara 19 s.d. 23 tahun menjadi palang pintu terakhir dalam upaya membangun karakter bangsa ke depan, karena merekalah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa Indonesia. Kita bisa melihat para pemimpin sekarang rata-rata usia mereka antara 40 s.d. 45 tahun dan kalo kita coba menghitung mundur ke belakang, maka mereka pada saat menjadi mahasiswa adalah pada saat tahun 1993 s.d. tahun 1998. Mereka adalah “generasi emas reformasi” yang pada saat mereka menjadi mahasiswa pergerakan mahasiswa berada di titik paling tinggi atau puncak sehingga pada saat itu mereka bersama-sama bergerak untuk menumbangkan orde baru dan memunculkan era reformasi.

Organisasi Mahasiswa

Organisasi mahasiswa termasuk organisasi yang sangat unik dan penuh dengan tantangan. Organisasi mahasiswa tidak bisa disamakan dengan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) pada saat kita sekolah di SMA ataupun SMP. Organisasi mahasiswa adalah organisasi yang mandiri dan syarat dengan tantangan. Pada saat kita masuk kampus, maka kita akan dipertemukan dengan berbagai organisasi mahasiswa yang sangat beragam, mulai dari organisasi yang hanya sekedar menyalurkan hobi sampai dengan organisasi kader yang katanya menjadi bagian dari underground nya partai politik tertentu.

Biasanya dari begitu banyaknya berbagai organisasi yang ada di dalam kampus, kecenderungan mahasiswa akan memilih atau ikut aktif dalam 1 (satu) sampai 4 (empat) organisasi dan biasanya yang akan aktif sampai nanti lulus kuliah hanya tersisa 1 (satu) organisasi. Contohnya kalo di Indonesia, mahasiswa akan memilih organisasi kader (HMI, IMM, PMII, PII, GMNI, KAMMI), organisasi hobi (UKM Musik, English, Olahraga, Drumband, Bela Diri, Mapala), organisasi student goverment (BEM, Presiden mahasiswa, Senat Mahasiswa) dan organisasi kedaerahan (KPM, IKPM, dll.).

Mahasiswa yang “pencinta” ataupun “penggila” organisasi pasti akan berupaya masuk dan aktif ke dalam 4 (empat) organisasi tersebut dan berupaya untuk memimpin organisasi tersebut. Bisa dibayangkan bagaiman mereka membagi waktu antara kuliah dan organisasi, bisa dikatakan “mudah-mudah susah” ataupun “susah-susah mudah”. Biasanya mahasiswa yang aktif organisasi akan mengorbankan waktu belajarnya dan lebih fokus ke organisasi sehingga pada akhirnya mereka akan lulus tidak tepat waktu dan malah mendapatkan gelar tambahan yaitu MA (“Mahasiswa Abadi”). Rata-rata mereka akan lulus dalam kurun waktu 5 s.d. 6 tahun.

Tentunya harapan kita sebagai mahasiswa pasti akan selalu berupaya untuk lulus tepat waktu, namun dengan pola pendidikan yang ada saat ini di Indonesia, kecenderungan untuk lulus tepat waktu hanya diperuntukan untuk mahasiswa yang minimalis yaitu mahasiswa yang tidak aktif sama sekali di organisasi karena mereka hanya fokus ke study saja. Ini berbeda dengan mahasiswa plus yang aktif di berbagai organisasi yang terkadang mengorbankan masa study nya demi organisasi. Padahal seharusnya mahasiswa yang paling ideal adalah mahasiswa yang menjadi aktifis dan juga mempunyai IPK 4, mungkin hanya 1 dari 1000 mahasiswa yang ada.

Organisasi mahasiswa adalah merupakan bagian kecil dari sebuah pembelajaran cara berorganisasi untuk nantinya akan beralih ke organisasi yang lebih besar. Roda organisasi akan dijalankan sesuai dengan koridor organisasi dengan mengikuti aturan yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam sebuah aturan baku yang bernama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hampir semua organisasi mahasiswa mempunyai AD/ART. Seperti yang kita tahu bahwa AD ART adalah acuan awal bagiamana kita seharusnya menjalankan sebuah organisasi. Mulai dari penentuan struktur organisasi sampai dengan pola pergantian kepemimpinan. Ini tentunya tidaklah jauh berbeda dengan pola pengaturan organisasi yang bernama Negara, dimana semua negara memiliki acuan baku yang harus dijalankan yang termuat dalam konstitusi negara (UUD 1945).

Semua mahasiswa yang aktif dalam organisasi pastinya dapat menjalankan roda organisasi dengan baik apabila semuanya mengikuti alur atau berpatokan kepada AD/ART yang ada. Setiap mahasiswa yang aktif dan mendapatkan amanah menjadi pemimpin dalam organisasi akan berupaya maksimal menjalankan roda organisasi dengan baik dan pada akhir masa jabatan/kepengurusan akan mempertanggung jawabkan hasil kinerjanya dalam sebuah laporan pertanggung jawaban (LPJ) dalam rapat permusyawaratan anggota atau dalam sebuah event besar yang bernama musyawarah nasional atau musyawarah tertinggi ataupun kongres.

Tentunya untuk menjalankan roda organisasi dibutuhkan kemampuan lebih dari pimpinan atau pemimpin organisasi tersebut. Pemimpin organisasi harus bisa me-manage seluruh supporting organisasinya mulai dari wakil ketua, sekjen, bendahara, kordinator hingga anggota. Dibutuhkan tenaga ekstra dari pemimpin organisasi untuk dapat menjalankan roda organisasinya dengan baik sehingga pada saat akhir masa kepengurusan organisasi, LPJ mereka dapat diterima dan dijadikan contoh bagi penerus organisasi selanjutnya. Tentunya dalam organisasi mahasiswa, juga syarat dengan berbagai intrik dan kepentingan yang terkadang dapat memecah belah organisasi itu sendiri.

Oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya perpecahan, maka harus dibangun pola manajerial organisasi yang baik dengan melibatkan seluruh pengurus. Pola “checks and balances” yang juga dipakai dalam pola struktur negara tentunya bisa juga dijadikan pegangan bagi ketua atau pemimpin organiasi mahasiswa. Setiap kepala bidang ataupun koordinator mempunyai kewajiban yang sama untuk me-manage anggotanya agar bisa bekerja maksimal menjalankan semua program yang ada yang telah disepakati dalam rapat kerja.

Biasanya yang menjadi kelemahan dalam organisasi mahasiswa yang notabene tidak memiliki dana khusus (bukan organisai intra kampus) adalah kurang adanya support dana untuk menjalankan program kerja, ditambah lagi dengan adanya upaya untuk membuat program kerja yang terkadang agak sulit dicapai alias “bombastis” padahal apabila melihat dari sisi kepentingan organisasi maka program tersebut boleh dikatakan tidak penting-penting amat. Hal lain yanng juga menjadi titik lemah organisasi mahasiswa yang independent adalah lemahnya kontrol dari penasehat, padahal dalam sebuah organiasi independent yang notabene tidak ada lembaga pengawas, maka peran penasehat menjadi sangat penting untuk mengawasi dan memberi masukan kepada pengurus.

Tentunya apabila pola pengawasan atau kotrol dari penasehat sulit diwujudkan, maka mau tidak mau dalam forum musyawarah tertinggi harus dicetuskan lembaga pengawas yang ditugaskan secara khusus menjadi partner kepengurusan yang bertugas mengawasi dan dicantumkan dalam AD ART organisasi.

Apabila semua koridor organisasi dalam hal ini AD/ART, GBHO ataupun rekomendasi hasil musyawarah telah dijalankan dengan baik dan program kerja dijalankan dengan berpatokan kepada hasil rapat kerja, maka secara otomatis organisasi tersebut akan berjalan dengan baik pula.

Perbedaan Organisasi Mahasiswa di Dalam dan Luar Negeri

Tentunya ada perbedaan yang sangat mencolok antara organiasai mahasiswa Indonesia yang melakukan study di dalam dan luar negeri. Teman-teman mahasiswa yang study di luar negeri lebih cenderung fokus ke study-nya dibandingkan ke organisasi, tentu dengan berbagai alasan yang logis yang semua memahami dan memaklumi. Namun hal tersebut tidak bisa juga menjadi patokan bahwa mahasiswa yang kuliah di dalam negeri dan aktif di organisai lebih baik dan lebih unggul.

Pada dasarnya organisasi adalah media untuk menyalurkan ide dan gagasan yang terkadang tidak kita dapatkan pada saat belajar di bangku kuliah. “Maha-siswa” tentu membutuhkan media lain untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Masyarakat kita selalu berpandaangan bahwa mahasiswa akan selalu “kritis” dan memiliki kepedulian lebih terhadap masyarakat, lebih unggul dan lebih bisa diandalkan. Hal tersebut tentunya menjadi acuan dasar agar kita selaku mahasiswa bisa memberikan nilai yang lebih pula terhadap masyarakat. Jangan sampai kita saebagai mahasiswa “tidak pede” bicara di depan publik ataupun tidak bisa membuat proposal atapun surat formil, padahal harapan masyarakat pastinya akan selalu berpandangan bahwa mahasiswa adalah siswa yang “serba maha” dan “serba bisa”.

Apabila melihat sekilas organisasi mahasiswa yang ada di berbagai universitas di Malaysia, pada dasarnya hampir mirip dengan organisasi mahasiswa di Indonesia, diantaranya adalah adanya “student goverment” atau pemerintahan mahasiswa, dimana calon pemimpin dalam organisasi dipilih secara langsung oleh masyarakat mahasiswa, begitupun di Indonesia.

Selain student goverment, di Universitas di Malaysia juga banyak unit kegiatan mahasiswa yang dibentuk berdasarkan hobi mahasiswa seperti UKM accoustic, sepakbola, pencak silat dan UKM lainnya. Satu hal yang btidak ada adalah organisasi kader seperti IMM, HMI, PMII, GMNI di Indonesia. Organisasi pengkaderan yang sangat banyak di Indonesia tentu menjadi nilai plus tersendiri bagi kita mahasiswa Indonesia karena pergerakan organisasi kader lebih progresif dibandingkan organisasi non kader, meskipun terkadang juga di Indonesia organisai kader ini seringkali katanya dijadikan “sayap” dari organisasi politik besar yang ada di Indonesia.

Mahasiswa adalah Calon Pemimpin Masa Depan

Menjadi pemimpin memang selalu identik dengan organisasi atau kumpulan orang. Mulai dari keluarga, RT, RW, desa hingga Negara. Tentunya kita banyak belajar dan mengambil hikmah dari kepemimpinan orang tua kita masing-masing.

Sejak kita dalam kandungan hingga saat ini kita dewasa, orang tua menjadi figur sentral dalam membentuk karakter diri kita sebagai pemimpin. Ibu dan ayah kita berupaya semaksimal mungkin menjadikan kita menjadi anak yang soleh/solehah, sukses dan berhasil. Hingga saat kita dewasa tetap saja kita masih meminta bantuan kepada orang tua dalam hal apapun. Bukan hanya ketika susah namun dalam keadaan senang pun kita masih selalu merepotkan orang tua. Begitupun teman-teman semua para mahasiswa pengurus PPIM yang mengikuti kegiatan ini, pastinya belum bisa lepas 100% dari bantuan orang tua.

Orang tua kita adalah figur sental pemimpin yang pertama kali kita kenal dan yang mempengaruhi gaya kepemimpinan kita selanjutnya.

Ketika beranjak dewasa, saat kita berada di bangku sekolah, mulailah kita mengenal figur pemimpin lain, salah satunya Guru kita. Pasti teman-teman semua akan selalu mengenang salah seorang Guru SD, Guru SMP dan SMA yang dianggap guru terbaik karena mereka sangat sayang dengan kita seperti halnya orang tua kita menyayangi kita.

Mungkin ada juga diantara teman-teman semua, yang mulai sejak TK, SD. SMP, atau SMA telah menjadi pemimpin, contohnya menjadi ketua kelas, ketua regu pramuka, pemimpin upacara, atau pemimpin organisasi di tingkat sekolah seperti OSIS, Pramuka, PMR, Paskibra dan unit kegiatan lain yang berada di lingkup sekolah. Hal tersebut menjadi cikal bakal pembentukan karakter kepemimpinan saat berada di bangku kuliah. Siswa yang aktif saat SD, SMP atau SMA pasti akan menjadi aktifis juga saat kuliah. Namun ada juga yang saat sekolah tidak menjadi apa-apa tapi saat kuliah menjadi aktifis mahasiswa yang luar biasa.

Masuk dalam sebuah organisasi saat duduk di bangku kuliah adalah sebuah pilihan dan modal awal untuk menjadi pemimpin di masa depan, oleh karena dengan masuk organisasi mahasiswa maka secara otomatis jiwa kepemimpinan akan terasah dan dengan sendirinya kemampuan manajerial organisasi juga akan terasah sehingga apabila suatu saat nantinya akan masuk dunia kerja ataupun masuk dalam organisasi yang lebih besar maka para mantan aktifis mahasiswa dengan sendirinya sudah ready untuk mensupport dan memback-up organisasi yang mereka masuki dan pastinya akan dengan mudah mencapai prestasi dan karir yang lebih cemerlang dibandingkan saat mereka menjadi aktifis dalam organisasi mahasiswa.

Semoga teman-teman pengurus PPI Malaysia periode 2017-2018 dapat menjalankan amanah kepengurusan dengan baik dan insha Allah 10 tahun atau 20 tahun ke depan dapat memimpin Indonesia, membantu rakyat Indonesia dan berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia. Amin.

*****

English Subtitle :

STUDENTS AS "AGENT OF CHANGE"

The history of Indonesia from pre-independence to the present in the reform era, will not be separated from the struggle of the youth and also students. We may often read in history books how young men and students struggle to defend the people. The struggle of youth and students who consistently and continuously struggle to defend the people, as if a mandatory part that must always exist in an effort to continue to mobilize forces with the people and go hand in hand with the upholding of justice for the people of Indonesia.

The closest and easy to remember is how students struggle as an agent of change in upholding justice with the people at the time of the 1998 Reformation. At that time the power of the students was so "powerful" that it could overthrow the authoritarian regime that had been in power for 32 years and result in an era of reform that we now enjoy together. Now after entering the reform era, the student struggle will certainly continue and the leadership stick of student movement will always continue from one student to another student. Students as agents of change will always be awaited by the people of Indonesia to always help and be the front guard in terms of defending and upholding justice for the people of Indonesia.

Students as "the most beneficiary" will certainly continue to transform the trend of the times. Of course, we can not equate the pattern of the struggle of student friends in the era of the independence movement, the old order era, the new order era, the era of reform and now in the era of digitalization. The style of students at the beginning of the reform era (1997/1998) certainly cannot be equated with the current student styles in this day and age, but still we can equate the hope that the students will always have the same vision and mission and will always be eternal as agents of change in an effort to uphold justice and will always be ready to help the community, nation and state.

Undergraduate students are on average aged between 19 s.d. The 23-year-old became the last doorstep in an effort to build the character of the nation forward because they are the ones who will continue the leadership of the Indonesian nation. We can see leaders now their average age between 40 s.d. 45 years and if we try to count backwards, then they at the time of being a student is at the time of 1993 s.d. in 1998. They are the "golden generation of reformation" which as they become student movement is at its highest or peak so that at that time they together move to overthrow the new order and bring up the reform era.

Student organizationsThe student organization includes a very unique and challenging organization. Student organizations can not be equated with intra-school student organizations (OSIS) when we go to high school or junior high school. Student organizations are self-reliant organizations and requirements with challenges. At the time we enter the campus, then we will be met with a variety of student organizations are very diverse, ranging from organizations that merely channelling hobbies to cadre organizations that he said became part of his underground certain political parties.

Usually, from so many different organizations on campus, the tendency of students will choose or participate actively in 1 (one) to 4 (four) organizations and usually will be active until college graduate only remaining 1 (one) organization. For example, in Indonesia, students will choose a cadre organization (HMI, IMM, PMII, PII, GMNI, KAMMI), hobby organizations (UKM Music, English, Sports, Drumband, Martial Arts, Mapala), student government organizations (BEM, , Student Senate) and regional organizations (KPM, IKPM, etc.).

Students who are "lovers" or "enthusiasts" of the organization will undoubtedly seek to enter and be active into these 4 (four) organizations and strive to lead the organization. Can imagine how they divide the time between lectures and organizations, can be said "easy-easy difficult" or "easy bother". Usually, an active student organization will sacrifice their study time and focus more on the organization so that in the end they will pass not on time and even get an additional degree of MA ("Eternal Student"). On average they will pass within 5 s.d. 6 years.

Of course, our hope as a student will always try to pass on time, but with the current education pattern in Indonesia, the tendency to pass on time is only for students who are minimalist students who are not active at all in the organization because they only focus on study course. This is different from the plus students who are active in various organizations that sometimes sacrifice their study period for the sake of the organization. Whereas it should be the ideal student is a student who became an activist and also has a GPA of 4, maybe only 1 out of 1000 students there.

The student organization is a small part of a learning how to organize to eventually move on to larger organizations. The organization wheel will be run in accordance with the corridor of the organization by following the mutually agreed rules contained in a standard rule called Articles of Association and Bylaws (AD / ART). Almost all student organizations have AD / ART. As we know that AR ART is the first reference for how we should run an organization. Starting from the determination of the organizational structure to the pattern of leadership change. This is certainly not much different from the pattern of organizational arrangements called the State, where all countries have a standard reference that must be implemented contained in the constitution of the state (the 1945 Constitution).

All students who are active in the organization must be able to run the organization well if everything follows the flow or based on the existing AD / ART. Any student who is active and entrusted to be a leader in the organization will make the best effort to run the organization well and at the end of the term / stewardship will be responsible for the results of its performance in a liability report (LPJ) in member consultative meeting or in a big event named national deliberation or the highest musyawarah or Congress.

Of course, to run the organization requires more ability than the leader or leaders of the organization. Organizational leaders must be able to manage all the supporting organizations from the vice chairman, secretary general, treasurer, coordinator to members. It takes extra effort from organizational leaders to be able to run the wheel organization well so that at the end of the organization stewardship period, LPJ they can be accepted and used as an example for the successor of the next organization. Certainly, in student organizations, it is also a requirement with a variety of intrigues and interests that can sometimes divide the organization itself.

Therefore, to minimize the occurrence of disunity, it must be built a good managerial organizational pattern by involving all administrators. Pattern "checks and balances" which is also used in the structure of the state, of course, can also be used as a handle for the chairman or leader of the student's organise. Each head of the field or coordinator has the same obligation to manage its members in order to work maximally running all existing programs that have been agreed in the work meeting.

Usually the weaknesses in student organizations that incidentally do not have special funds (not intra-campus organization) is lack of fund support to run the work program, coupled with the effort to create a work program that is sometimes rather difficult to achieve alias "bombastic" view from the side of the interests of the organization then the program may not be considered very important. Another thing that is also a weak point of an independent student organization is the lack of control of advisors, whereas, in an independent organization that is not actually a supervisory institution, the advisory role becomes very important to supervise and give input to the board. Of course, if the pattern of supervision or control of the advisor is difficult to realize, so inevitably in the highest musyawarah forum should be triggered a supervisory agency specifically assigned to be a stewardship partner in charge of overseeing and included in the organization AR ART.Apabila all organization corridors, in this case, AD / ART, GBHO or recommendation of the results of the deliberation has been well executed and work programs run with the basis of the results of work meetings, then automatically the organization will run well too.

Differences of Student Organizations at Home and Abroad
Of course, there is a very striking difference between Indonesian student organization conducting the study at home and abroad. Student friends who study abroad are more likely to focus on their study than on the organization, certainly with a variety of logical reasons that all understand and understand. But it can not also be a benchmark that college students in the country and active in the organization better and more superior.

Basically, the organization is a medium for channelling ideas and ideas that sometimes we do not get when studying in college. "Supreme students" would need other media to channel their ideas and ideas. Our society has always assumed that students will always be "critical" and have more concern for the community, are superior and more dependable. It is certainly a basic reference for us as students can provide more value to the community. Do not let us as students "not confident" to speak in public or cannot make a proposal or formal letters, whereas the expectations of the community will certainly always hold that students are "all-around" and "all-around" students.

If you see at a glance the student organizations that exist in various universities in Malaysia, basically almost similar to student organizations in Indonesia, including the "student government" or student administration, where prospective leaders in the organization directly elected by the student community, as well as in Indonesia.

In addition to student government, at the University of Malaysia, there are also many student activities units formed based on student hobbies such as acoustic, soccer, martial arts and other SMEs. One thing that does not exist is the organization of cadres like IMM, HMI, PMII, GMNI in Indonesia. The very large cadre organization in Indonesia certainly becomes a plus for Indonesian students because the movement of cadre organization is more progressive than the nation-Kader organization, although sometimes also in Indonesia this cadre organization is often said to be the "wing" of a big political organization in Indonesia.

A student is a Future Leader Candidate
Being a leader is always synonymous with an organization or a group of people. Starting from family, RT, RW, village to Country. Surely we learn a lot and take lessons from the leadership of our respective parents.

Since we are in the womb until now we are adults, parents become central figures in shaping our character as a leader. Our mom and dad make every effort to make us a good, successful and successful child. Until the time we grew still we still ask for help to parents in any case. Not only when it's hard but in happy circumstances, we are still always troublesome parents. Likewise friends of all PPIM management students who follow this activity, certainly cannot be separated 100% of parental assistance.

Our parents are the central figures of leaders we first know and who influence our next leadership style.

As we grow up, when we are in school, we begin to recognize other leaders, one of our Master. Surely all my friends will always remember one of the elementary teachers, junior high and high school teachers who is considered the best teachers because they love us so much as our parents love us.

Maybe there are also among friends all, who started kindergarten, elementary school. Junior high school or senior high school has become a leader, for example being the head of the class, the head of the scout team, ceremonial leader, or organizational leaders at the school level such as OSIS, Scouting, PMR, Paskibra and other units of activity within the scope of the school. It became the forerunner to the formation of leadership character while in college. Students who are active when elementary, junior or high school will definitely be an activist also during college. But there are also when the school does not become anything but when the college became a student activist extraordinary.

Entry in an organization while sitting in college is an option and initial capital to become a leader in the future, because by entering student organizations then automatically leadership will be honed and by itself organizational managerial skills will also be honed so that when one day will enter the world of work or enter into a larger organization then the former student activists by itself are ready to support and backup organizations that they enter and will certainly easily achieve a more brilliant achievement and career than when they become activists in student organizations.

*****

Mensyukuri Rasa Syukur ...

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 21 Feb 2018 00:54:00 +0000

IIUM GOMBAK

Mensyukuri Rasa syukur ...

Oleh Hani Adhani

Salah satu kebiasaan yang dianjurkan oleh Islam kepada pemeluknya adalah selalu berupaya untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan oleh Allah sepanjang hidup kita.

Mulai dari nikmatnya bernafas, nikmatnya berkeringat, nikmatnya buang air besar, nikmatnya minum kopi di pagi hari dan banyak nikmat lain yang ternyata kita akan merasakan begitu besar dan dahsyatnya nikmat Allah yang diberi kepada kita saat kita mengalami sakit.

Ada banyak kisah bagaimana rasa syukur itu terkadang dilupakan oleh kita manusia saat kita berada di puncak kenikmatan. Ketika seseorang berada dalam tingkat kesejahteraan yang luar biasa terkadang mereka malah melupakan Allah.

Mungkin kita pernah melihat saudara, teman, tetangga atau pejabat yang diberikan amanah sepertinya sulit untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, padahal apabila kita melihat secara materi mereka sangatlah sejahtera dengan kekayaan yang melimpah, kesehatan, dan kebahagian.

Padahal janji Allah dalam Al Quran sangat jelas bahwa apabila kalian bersyukur maka kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah.

“Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. Dan Musa berkata: “Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari (nikmat Allah) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Ibrahim: 7-8)

Bayangkan janji itu langsung disampaikan oleh Allah kepada kita sebagai mahluk yang notabene paling sempurna dan juga pembuat kerusakan di muka bumi ini.

Begitu sayangnya Allah kepada kita hingga terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang diberitakan oleh Allah kepada kita saat ini, yang kita jalani saat ini, mungkin inilah yang terbaik untuk kita dimasa depan.

Lalu bagaimana cara yang paling mudah untuk mensyukuri nikmat Allah?

Sebagai umat Islam pasti kita sudah paham bahwa cara yang paling mudah adalah dengan mengucapakan Alhamdulillah dan pastinya sebagai muslim yang taat kepada Allah hal tersebut minimal bisa kita lakukan lima kali setiap hari saat kita melakukan shalat fardhu, karena pada saat kita shalat kita akan selalu membaca surat Al Fatihah yang selalu diawali dengan Alhamdulillah.

Lalu apa yang terjadi apabila kita tidak pandai bersyukur?

Kepandaian bersyukur memang tidak identik dengan kecerdasan seseorang. Ada kalanya justru orang sukses, pandai dan cerdas malah cenderung sombong dan arogan dan malah menganggap bahwa kesuksesan yang dia raih adalah karena hasil jerih payahnya sendiri tanpa bantuan siapapun.

Ketika seseorang sudah dilingkupi oleh perasaan sombong dan arogan maka sudah pasti kenikmatan yang ia dapatkan lambat laun akan diambil oleh Allah setahap demi setahap, hingga akhirnya dia jatuh.

Pada saat terjatuh itulah sebenarnya yang paling membahagiakan, karena pada saat itulah dia akan kembali menyadari akan kekhilafannya dan kesalahannya karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali ke jalur yang benar yang diridhoi oleh Allah.

Hidayah untuk kembali bersyukur dan untuk kembali ke jalan yang lurus akan datang pada saat kita terjatuh dan kita akan selalu mempunyai pilihan, apakah akan mengambilnya atau membuangnya dan yang luar biasa adalah pintu maaf dari Allah kepada kita manusia selalu terbuka lebar karena Allah maha pengampun dan maha bijaksana.

Semoga kita selalu senantiasa dijadikan hamba yang pandai bersyukur dan selalu senantiasa diberikan kemudahan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Amin.

(Terinspirasi oleh khutbah Jum'at di Mesjid IIUM , 2 February 2017)

Explore Malaysia dengan Kendaraan atau Mobil (Kereta) Pribadi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 04 Feb 2018 04:15:00 +0000

kartu Touch n Go saat membayar di Plaza Tol

Explore Malaysia dengan Kendaraan atau Mobil (Kereta) Pribadi

Malaysia sebagai negara yang serumpun dan juga negara tetangga Indonesia menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan Indonesia untuk berlibur dan juga shopping. Hampir sekitar 10 ribu orang wisatawan asal Indonesia setiap minggu datang ke Malaysia dan destinasi kota favorit adalah Kuala Lumpur dan Penang. Dengan jarak penerbangan yang dekat dan tiket yang murah maka kedatangan wisatawan Indonesia ke Malaysia bukan hanya sekali atau dua kali malah mungkin sampai berkali-kali.

Biasanya wisatawan asal Indonesia yang pertama datang ke Malaysia akan menggunakan jasa biro travel untuk memudahkan perjalanannya, namun setelah mendapatkan pengalaman pertama dari biro travel akhirnya kedatangan berikutnya pasti wisatawan tersebut mulai mandiri dan sudah berani menjadi backpacker traveler.

Keberanian itu muncul karena melihat banyaknya kemudahan saat datang mengunjungi Malaysia. Mulai dari kemudahan mendapatkan hotel, tiket pesawat yang murah, tranportasi publik yang murah dan nyaman, makanan yang murah dan halal hingga kemudahan dalam hal bahasa dan komunikasi.

Faktor tersebut menjadikan Malaysia menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat Indonesia. Oleh karenanya jangan heran apabila saat kita mengunjungi tempat-tempat favorit di KL seperti KLCC, KL tower, Batu caves, Bukit Bintang akan banyak menemukan wisatawan asal Indonesia.

Menyewa Mobil di Malaysia
Saat ini, selain menggunakan moda transportasi publik (LRT, MRT, KTM, ERL, Monorail, Bus Rapid KL) yang sangat nyaman, aman dan murah, banyak juga wisatawan asal Indonesia yang untuk mengunjungi destinasi wisata di Malaysia menggunakan mobil atau kendaraan pribadi yang disewa di Malaysia. Biasanya penyewaan mobil ini dibantu oleh mahasiswa ataupun pekerja asal Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia dimana mereka bisa membantu menyewakan kendaraan pribadi yang bisa disewa dari perusahaan sewa mobil atau juga dari pribadi warga Malaysia.

Dengan harga penyewaan Mobil yang rata-rata sehari antara 150RM s.d. 200RM yang disesuaikan dengan tipe mobil, maka hal tersebut jelas sangat menguntungkan para wisatawan khususnya yang akan mengunjungi kota lain di Malaysia yang jaraknya lebih dari 100km seperti Melaka, Penang, Langkawi, Perak, Kedah, Kuantan, Johor dan banyak kota lainnya yang dapat dikunjungi melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan pribadi atau mobil pribadi.

SIM Internasional
Untuk menyewa mobil pribadi di Malaysia, selain harus mempunyai kenalan atau teman di Malaysia juga harus memiliki SIM A Internasional. SIM A Internasional ini dapat kita buat di Indonesia di Dirt. Lalu Lintas Mabes Polri di Jalan MT Haryono, Jakarta. Proses pembuatan SIM Internasional ini sangatlah mudah dan cepat. Kita hanya diwajibkan membawa photo copy KTP, Pasport dan juga SIM dengan membayar biaya 250 ribu. Proses pembuatan SIM Internasional ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit.

Mengunjungi destinasi wisata di Malaysia dengan menggunakan mobil pribadi memang menjadi pengalaman yang menarik dan juga menyenangkan karena kita bisa explore lebih dekat keindahan Malaysia dan juga kemajuan Malaysia. Dengan ruas jalan tol yang bagus dan sudah tersedia ke setiap negara bagian menjadikan kita sebagai driver sangat nyaman mengendarai kendaraan pribadi selama di Malaysia. Begitupun dengan kemudahan menggunakan fasilitas GPS yang sudah tersedia di gadget (google maps atau waze) kita menjadikan explore Malaysia dengan menggunakan mobil pribadi terasa semakin menyenangkan karena kita tidak mungkin tersesat.

Selain itu, manfaat lain yang bisa kita dapatkan saat menggunakan mobil pribadi saat berwisata di Malaysia adalah kita bisa mengatur waktu secara akurat dan efisien oleh karena di Malaysia lalu lintas jalan tidak terlalu ramai dan juga tidak banyak macet, sehingga perjalanan panjang ratusan kilometer pun dapat dicapai dengan waktu yang cepat. Namun, saat mengendari kendaraan pribadi di jalan Tol juga kita harus hati-hati oleh karena setiap zona jalan ada kamera pengintai kecepatan yang akan memotret kendaraan kita saat kita melebihi batas kecepatan di jalan tol dan konsekuensinya kita akan kena denda yang dibebankan kepada pemilik kendaraan.

Touch and Go / E-Money
Hal lain yang juga harus disiapkan saat mengendarai kendaraan pribadi di Malaysia adalah e-money atau lebih dikenal dengan kartu Touch and Go. Kartu e-money atau Touch and Go untuk membayar jalan tol tersebut dapat kita beli di gerai pengisian bahan bakar di rest area dan kita juga bisa melakukan top up di gerai tersebut serta juga dapat dilakukan Plaza Tol (Gerbang Tol) saat kita akan membayar tol. Di Gerbang Tol atau Plaza Tol akan tersedia line khusus untuk melakukan top up touch and go sehingga kita tidak perlu kahawatir akan kehabisan e-money kita.

Tips Berkendara di Malaysia
Ada beberapa hal yang juga harus kita pahami saat mengendarai kendaraan pribadi di Malaysia, diantaranya :

1. Tidak ada STNK. Saat kita menyewa mobil (kereta) di Malaysia kita tidak akan mendapatkan STNK atau surat kepemilikan kendaraan dan kita hanya akan mendapatkan kunci kendaraan saja.

2. Saat akan membeli bensin (minyak) atau BBM, pom bensin tidak menyediakan petugas yang akan mengisi bensin. Jadi kita self service atau mandiri mengisi bensin. Caranya kita terlebih dahulu melihat nomor mesin pom bensin tempat kita mengisi, kemudian kita pergi ke kasir pom bensin dan memberitahukan kepada petugas kasir bahwa kita membeli bensin oktan 92 atau 95 di mesin nomor sekian. Maka petugas kasir akan mengisi secara otomatis mesin pom bensin yang kita beritahukan dan kita akan mendapatkan tanda pembayaran dari kasir. Selanjutnya kita langsung mengisi bensin ke mobil kita dan secara otomatis mesin akan mengeluarkan bensin sesuai jumlah yang kita beli dan akan berhenti secara otomatis sesuai jumlah bensin yang kita beli.

3. Tidak ada bunyi klakson. Salah satu budaya berkendara di Malaysia adalah jarak menggunaakan klakson. Klakson hanya digunakan saat emergency seperti layaknya lampu hazar dan jangan heran apabila kita jarang mendengar bunyi klakson selama berkendara di Malaysia.

4. Mendahulukan pengendara lain. Saat kita akan berbelok, maka kita harus sabar menunggu giliran, hingga tidak ada kendaraan oleh karena kebiasaan pengendara Malaysia selalu mendahulukan pengendara lain sehingga kita harus bersabar.

5. Isi angin gratis dan tidak ada nitrogen. Di Malaysia, mengisi angin untuk tekanan ban bisa dilakukan di gerai pom bensin ataupun gerai bengkel ban dan semuanya gratis. Namun kita tidak akan menemukan pengisian nitrogen di Malaysia, sehingga kita saat berkendara di jalan Tol harus berhati-hati karena angin biasa lebih rawan dan sedikit tidak aman.

Demikian sedikit tips dan uraian tentang explore Malaysia dengan menggunakan kendaraan atau mobil atau kereta pribadi. Semoga bermanfaat. Hatur Nuhun.

#ExploreMalaysia #mobilPribadi #KeretaPribadi

English Subtitle :

Explore Malaysia by Private Vehicle or Car (Train)
Malaysia as a cognate country and also neighbouring Indonesia became one of Indonesia's favourite tourist destinations for vacation and shopping. Nearly 10,000 tourists from Indonesia each week come to Malaysia and favourite city destinations are Kuala Lumpur and Penang. With close flight distance and cheap tickets, the arrival of Indonesian tourists to Malaysia not only once or twice may even be many times.

Usually tourists from Indonesia who first come to Malaysia will use travel agency services to facilitate the trip, but after getting the first experience from the travel agency finally, the next arrival must be the tourists start independent and had the courage to become a backpacker traveller.

The courage that comes from seeing the many ease when coming to visit Malaysia. Starting from the convenience of getting a hotel, cheap airline tickets, cheap and convenient public transportation, cheap and halal food to the ease of language and communication.

These factors make Malaysia become one of the favourite tourist destinations for the people of Indonesia. Therefore do not be surprised if when we visit favourite places in KL such as KLCC, KL Tower, Batu Caves, Bukit Bintang will find many tourists from Indonesia.

Car Rent in Malaysia
Currently, in addition to using public transportation modes (LRT, MRT, KTM, ERL, Monorail, Bus Rapid KL) are very convenient, safe and cheap, many tourists from Indonesia to visit tourist destinations in Malaysia by car or private vehicle hired in Malaysia. Usually, this car rental is assisted by students or workers from Indonesia who have long lived in Malaysia where they can help rent private vehicles that can be rented from car rental companies or also from private Malaysians.

With an average car rental price of between 150RM s.d. 200RM which is tailored to the type of car, then it is obviously very beneficial to tourists especially who will visit other cities in Malaysia which is more than 100km such as Melaka, Penang, Langkawi, Perak, Kedah, Kuantan, Johor and many other cities that can be visited through road by private vehicle or private car.

International License
To rent a private car in Malaysia, in addition to having contacts or friends in Malaysia must also have a Driving Licence International. Driving Licence International can we make in Indonesia in Dirt. Traffic Police Headquarters on Jalan MT Haryono, Jakarta. The process of making the International SIM is very easy and fast. We are only required to bring a photo copy of ID card, Passport and also SIM by paying 250 thousand. The process of making this International SIM only takes less than 20 minutes.

Visiting a tourist destination in Malaysia by private car is an interesting experience and also fun because we can explore more closely the beauty of Malaysia and also the progress of Malaysia. With good toll roads and available to every state makes us as drivers very comfortable driving private vehicles while in Malaysia. Likewise with the ease of using GPS facilities that are already available in gadgets (google maps or waze) we make explore Malaysia by private car feels more fun because we may not get lost.

In addition, other benefits that we can get when using private cars while travelling in Malaysia is that we can manage the time accurately and efficiently because in Malaysia the traffic is not too crowded and also not a lot of traffic jams, so a journey of hundreds of kilometres can be achieved with a fast time. However, when driving a private vehicle on Toll road we also have to be careful because every zone of the road there are speed surveillance cameras that will photograph our vehicle when we exceed the speed limit on the freeway and consequently we will be subject to fines imposed on the owner of the vehicle.

Touch and Go / E-Money
Another thing that should also be prepared when driving a private vehicle in Malaysia is e-money or better known as the card Touch and Go. The e-money or Touch and Go card to pay for the toll road can be purchased at refuelling booths in the rest area and we can also do top ups at the booth and also can be done Plaza Tol (Toll Gate) when we will pay the toll. At Toll Gate or Toll Plaza will be available special line to do top up the touch and go so that we do not have to worry about running out of our e-money.

Driving Tips in Malaysia
There are some things we should also understand when driving a private vehicle in Malaysia, including:

When we rent a car (train) in Malaysia we will not get a vehicle registration certificate or letters and we will only get the keys to the vehicle alone.

When going to buy gasoline (oil) or fuel, gas stations do not provide officers who will fill the gasoline. So we self-service or independently fill gasoline. The way we first see the number of gasoline station where we fill, then we go to the gas station cashier and tell the cashier that we buy 92 or 95 octane gasoline on the machine number umpteen. So the cashier will automatically fill the gas station we inform and we will get a payment from the checkout sign. Next, we immediately fill the gasoline into our car and the engine will automatically emit gasoline according to the amount we buy and will stop automatically according to the amount of gasoline that we buy.3.

No honking. One of the driving cultures in Malaysia is the distance of honking. The horn is only used when the emergency is like a hazard light and do not be surprised if we rarely hear the horn during driving in Malaysia.

Put another rider first. When we will turn, then we have to wait for the turn, until there is no vehicle because of the habits of Malaysian riders always put the other riders so we must be patient.

Free air contents and no nitrogen. In Malaysia, the air for tire pressure can be done at gas stations or tire shops and all for free. But we will not find nitrogen filling in Malaysia, so we when driving on the Toll road should be careful because the usual air are more vulnerable and slightly unsafe. So little tips and descriptions about exploring Malaysia by vehicle or car. Maybe useful. Hatur Nuhun.

# ExploreMalaysia #Private car

Explore Malaysia - Terminal bus TBS

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 04 Feb 2018 02:05:00 +0000

Suasa di Terminal TBS

Terminal Bus - TBS Malaysia

Salah satu terminal bus yang cukup bagus dan menjadi tempat transit para pelancong sebelum mengunjungi destinasi lainnya di Malaysia adalah Terminal Bersepadu Selatan atau terkenal dengan sebutan TBS.

TBS ini adalah bagian dari integrasi transportasi publik di Malaysia dimana untuk ke TBS kita bisa menggunakan berbagai moda transportasi mulai dari bus, LRT, KLIA transit, serta pastinya taxi biasa dan taxi online.

Di terminal bus ini tersedia semua bus menuju ke berbagai kota di Malaysia hingga ke negara tetangga Singapura.

Dengan harga tiket yang tidak terlalu mahal (antara 35RM s.d. 50RM) maka menggunakan bus menuju berbagai kota di Malaysia menjadi pilihan alternatif sembari merasakan jalan tol yang juga bagus sekaligus kita juga bisa melihat kota lain di Malaysia.

Untuk memesan tiket bisa juga dilakukan secara online di website TBS karena apabila datang langsung ke TBS pada saat hari H keberangkatan ditakutkan ticket sudah habis.

Di dalam terminal TBS sendiri layaknya seperti bandara maka tersedia fasilitas cukup lengkap mulai dari food court, Mushola/surau, supermarket, gerai telekomunikasi, pusat oleh-oleh, parkir yang luas hingga hotel transit juga tersedia serta fasilitas untuk bayi dan disable.

Selain itu untuk penumpang executive juga disediakan lounge khusus yang sangat nyaman dan representatif.

Pada saat kita memesan tiket di kounter tiket kita dapat memilih jenis bus yang akan kita naiki, mulai dari bus biasa hingga bus tingkat atau bus double decker yang saat ini lagi trend di dunia per-bus an.

Itu sedikit uraian mengenai terminal bus di Malaysia. Semoga bermanfaat. Hatur Nuhun and happy journey.

#tbs #exploremalaysia

@ TBS(terminal Bersepadu Tasik Selatan)

EXPLORE MALAYSIA - KEDAH

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 04 Feb 2018 01:45:00 +0000

Merchandise Kedah FA di Stadion Darul Aman

Explore Malaysia #Kedah

Salah satu negara bagian di Malaysia yang sangat terkenal dan juga sebagai pusat lumbung padi adalah Kedah atau juga dikenal dengan sebutan "Kedah Darul Aman".

Kedah termasuk salah satu negara bagian dari Malaysia yang secara teritorial sangat dekat dengan Thailand, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk pergi ke negara Thailand, oleh karenanya jangan kaget apabila di Alor Setar sebagai Ibukota Kedah banyak berlalu lalang mobil berpelat negara Thailand.

Salah satu icon dari Kota Alor Setar sebagai Ibukota Kedah adalah Alor Setar Tower yang sekilas mirip dengan KL Tower. Untuk mengunjungi Alor Setar Tower kita cukup mengeluarkan uang sebesar 9RM dan kita bisa menaiki tower tersebut serta bisa menikmatinya keindahan Kedah dari ketinggian 166 meter dari permukaan tanah. Alor Setar Tower menjadi salah satu Tower Telekomunikasi tertinggi di dunia.

Alor Setar sebagai ibukotanya Kedah memang tidak seramai Kota Kuala Lumpur sebagai Ibukota Malaysia, namun dengan jumlah penduduknya yang tidak banyak dan area yang luas maka pastinya kita tidak akan menemukan macet dan juga polusi. Udara Kedah betul-betul masih sangat fresh dan kitapun bisa melihat indahnya persawahan di Kedah yang notabene Kedah adalah sebagai daerah penghasil beras terbesar di Malaysia.

Selain itu, Kedah juga memiliki stadion sepakbola yang sangat terkenal yaitu Stadion Darul Aman yang juga merupakan markas dari Kedah FA yang tergabung dalam kompetisi Malaysia Super League. Bagi teman-teman yang suka merchandise sepak bola maka sangat di rekomendasikan untuk membeli merchandise Kedah FA yang bisa dibeli di sekitar Stadion Darul Aman.

Untuk mengunjungi Kedah teman-teman bisa menggunakan berbagai moda transportasi publik seperti bus, kereta api dan juga pesawat terbang. Tiket yang paling murah adalah tiket bus yaitu sekitar 45RM, kereta api 100RM dan pesawat terbang diatas 100RM.

Apabila menggunakan bus, dengan jarak sekitar 450km perjalanan ke Kedah dari Kuala Lumpur dapat ditempuh dalam waktu 5 s.d. 6 jam dengan menggunakan bus “double decker” yang bisa kita naiki di terminal TBS dan Hentian Duta di Kuala Lumpur sedangkan apabila menggunakan kereta api hanya 4 jam yang bisa kita naiki di Terminal KL Sentral.

Tempat lain yang juga menjadi destinasi wisata favorit di Kedah adalah Pulau Langkawi. Pulau Langkawi adalah bagian dari Kedah yang menjadi pusat wisata dengan pantainya yang sangat indah dan dari Kedah ke Langkawi kita bisa menggunakan feri untuk menyebrang ke Pulau Langkawi.

Salah satu tempat favorit yang juga menjadi rekomendasi untuk dikunjungi saat di Kedah adalah Masjid Zahir atau juga dikenali sebagai Masjid Zahrah. Mesjid ini merupakan Masjid Negeri Kedah yang terletak di tengah-tengah Kota Alor Setar yang juga dikenal sebagai Masjid Raja karena terletak di perkarangan Istana Raja. Ciri khas Masjid Zahir adalah lima kubah yang melambangkan rukun Islam.

Bagaimana dengan wisata kuliner?

Salah satu makanan favorit kedah adalah laksa, namun untuk tempat makan favorit atau restoran teman-teman bisa mengunjungi salah satu restoran favorit di Kedah yaitu Restoran D'Pumpong. Dengan menu makanan khas Malaysia dan harga yang terjangkau, D'Pumpong menjadi destinasi kuliner yang patut dikunjungi.

#exploreMalaysia #Kedah

Penghayat Kepercayaan Didiskriminasi ?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 21 Jan 2018 01:59:00 +0000

Photo : Tribun Jogja

Terlampir Opini tentang

"Penghayat Kepercayaan Didiskriminasi?"

yang dimuat di Antara Kuala Lumpur pada hari Sabtu, 20 Januari 2018
https://kl.antaranews.com/berita/3431/diskriminasi-terhadap-penghayat-kepercayaan-

"Penghayat Kepercayaan Didiskriminasi?"

Oleh Hani Adhani[1]

Permasalahan adminstrasi kependudukan memang menjadi bagian yang sulit dipecahkan, meski indonesia sudah cukup lama merdeka, namun tetap saja ada banyak permasalahan administrasi kependudukan yang terkadang justru menyulitkan masyarakat. UU Administrasi Kependudukan yang notabene sudah di lakukan perubahan, tetap saja masih menyisakan berbagai kelemahan yang terkadang kita sebagai masyarakat awam semakin dibuat bingung dan tidak paham.

Pelayanan terhadap administrasi kependudukan memang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi dan keseriusan dari negara karena pelayanan administrasi kependudukan adalah “garda pertama” negara dalam memberikan pelayanan kepada warganya oleh karena pengurusan administrasi kependudukan memiliki keterkaitan dengan banyak hal yang menyangkut hak konstitusional warga negara.

Beberapa permasalahan yang sudah sering kali kita dengar dan menjadi bahan perbincangan adalah terkait dengan adanya perlakuan berbeda terhadap saudara kita yang menganut aliran kepercayaan atau “penghayat kepercayaan”. Beberapa warga penghayat kepercayaan merasakan adanya kesulitan untuk mendapatkan hak yang sama khususnya terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Contoh yang yang paling mudah adalah tidak dicantumkannya nama penghayat kepercayaan dalam kolom agama yang tertera dalam KTP ataupun KK. Padahal semua warga negara yang ber-agama mencantumkan nama agama mereka dalam kolom agama di KTP dan KK yang mereka miliki, sedangkan penghayat kepercayaan justru tidak dicantumkan dan hanya dikasih tanda .

Tentunya, KTP atau KK akan menjadi patokan bagi warga untuk mengurus hak dan hal lainya yang diberikan negara kepada warganya, seperti pengurusan bantuan sosial masyarakat, membuat akta nikah dan akta kelahiran, membuat kartu BPJS, lampiran lamaran pekerjaan, dsb. Sebenarnya hal terkait dengan tidak dicantumkannya nama penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP dan KK tersebut sekilas bukan merupakan permasalahan yang serius dan hanya menjadi permasalahan implementasi saja. Namun, faktanya dengan tidak dicantumkannya nama penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP atau KK telah membuat masyarakat lain yang beragama menyimpulkan bahwa masyarakat tersebut adalah kolot, atheis, kafir dan sesat. Hal tersebut terjadi karena UU Administrasi Kependudukan mengatur bahwa bagi masyarakat penghayat kepercayaan, nama penghayat kepercayaan yang mereka anut tidak perlu ditulis dalam kolom agama baik di KTP ataupun KK dan cukup hanya dengan dituliskan dalam database kependudukan.

Meskipun kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia pasti sangat jarang mempertanyakan seseorang itu agamanya apa, apalagi bagi masyarakat yang tinggal di kota besar yang tingkat toleransinya diatas rata-rata, maka apapun agama orang lain yang dianut maka kita tidak terlalu mempersoalkannya, karena kita selalu berpandangan bahwa agama adalah menjadi bagian dari hak individu warga negara. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di daerah atau kota kecil seperti Pulau Sumba, Toba Samosir, Medan dan Brebes yang masyarakatnya masih banyak yang menganut penghayat kepercayaan seperti penghayat sapto darmo, penghayat kepercayaan ugamo Bangsa Batak, kepercayaan Parmalin, penghayat kepercayaan Marapu dan masih banyak penghayat kepercayaan lainya yang mungkin kita tidak tahu bahwa penghayat kepercayaan itu ada dan menjadi bagian dari kebhinekaan Indonesia.

Dampak tidak dicantumkannya nama penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP atau KK berdampak signifikan dan sistematis terhadap tindak lanjut hak konstitusional warga negara tersebut. Seperti yang dialami oleh saudara kita yang berasal dari Pulau Sumba, Toba Samosir, Medan dan Brebes, yang menganut penghayat kepercayaan merasakan bagaimana perlakuan diskriminatif itu muncul hanya karena tidak mencantumkan nama agama dalam kolom agama di KTP dan KK. Perlakuan diskriminatif tersebut diantaranya, tidak diakuinya status perkawinaan oleh negara, sehingga ketika anak-anaknya lahir tidak mendapatkan akta kelahiran. Sulit mendapatkan KTP, KK dan jaminan sosial. Sering di cap sebagai atheis, kafir dan sesat serta terkadang dipaksa untuk memilih agama pada saat mengurus KTP dan KK. Selain itu, mereka juga kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan mendapatkan modal usaha ke Bank atau koperasi serta penolakan terhadap proses pemakaman.

Hak Warga Negara dalam UUD 1945

Tentunya kita sebagai warga negara yang paham tentang hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi (UUD 1945) agak miris melihat adanya perlakuan diskriminatif tersebut. Padahal konstitusi kita (UUD 1945) sudah secara tegas mengatur hak konstitusional bagi warga negara yang beragama dan juga yang menganut kepercayaan.

Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Upaya untuk memulihkan hak konstitusional warga negara penganut aliran kepercayaan tersebut akhirnya sampai juga di Mahkamah Konstitusi. Empat Warga Negara Indonesia penganut aliran kepercayaan mengajukan permohonan/perkara pengujian undang-undang yaitu UU Administrasi Kependudukan khususnya pasal yang terkait dengan adanya perlakuan diskrminatif yang dialami oleh penghayat kepercayaan oleh karena tidak dicantumkannya nama penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP dan KK sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan

Putusan MK

Mahkamah Konstitusi akhirnya pada tanggal 7 November 2017 memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu dalam perkara 97/PUU-XIV/2016 dan menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan” serta menyatakan pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Poin penting yang harus kita pahami dalam putusan MK tersebut adalah bahwa negara melalui UU Administrasi Kependudukan secara implisit telah mengkonstruksikan hak atau kebebasan menganut agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai pemberian negara. Padahal menurut MK, hak atau kemerdekaan menganut agama termasuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah hak yang melekat pada setiap orang sebab hak tersebut diturunkan dari kelompok hak-hak alamiah (natural rights) yang bukan pemberian negara. Oleh karenanya menurut MK, hak beragama dan menganut kepercayaan merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga sebagai negara hukum yang mensyaratkan perlindungan atas HAM, negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin hak asasi warganya dalam praktik atau kenyataan sehari-hari.

Hal lain yang juga dijawab oleh MK dalam upaya mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan terkait kolom agama dalam KTP dan KK bagi penghayat kepercayaan adalah bahwa agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud dengan mengingat jumlah penghayat kepercayaan di masyarakat yang begitu banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun KTP dan begitupun bagi penganut agama lain yang belum diakui oleh negara.

Tentunya kita semua berharap dengan adanya putusan MK tersebut permasalahan terkait dengan adanya perlakuan berbeda yang dialami oleh WNI penganut atau penghayat kepercayaan akan terselesaikan dan negara dalam hal ini pemerintah akan segera melaksanakan putusan MK tersebut sehingga dengan sendirinya kita sebagai warga negara Indonesia akan semakin paham bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama seperti halnya warga negara yang menganut agama dan hak konstitusional warga negara penghayat kepercayaan secara otomatis akan terpulihkan. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sama terhadap warganya sehingga ke depan tidak akan ada lagi kasus perlakuan diskriminasi terhadap saudara kita yang menganut penghayat kepercayaan.

*****

[1] Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum – International Islamic University Malaysia (IIUM)

Anggota PPI IIUM Malaysia – Alamat : Asrama/Mahallah Salahudin, Kampus IIUM Gombak, Malaysia.

Phone : +62 812 831 50 373 / +60 017285 4272 . No. Rek BCA : 6550 174 179