Carios Sakaol nu Memeh Tumpur

Kamus Jepang (Ala Sunda): Indonesia

2012-01-13T21:59:00.000+07:00

Kokoro Sakurata : Manusia Paling Miskin
Taramahi Sateko : Orang yang suka haus
Tarasuka Sare isha : Tukang Begadang
Satoko Kabayane : Toko Baju Sunda
Kutasuka maru : Wanita yang tidak mau dimadu
Akina Takada : Sudah gak punya kakek
Ayashima Nagihna : Debt Collector
Yukari Moto : Tukang Potret Panggilan
Yukuda Makuda :Kusir delman
Seisha Kaligata :Punya penyakit kulit
Anusuka Kashima : orang penakut
Katara Igana : Peoooot
Masutaka Karineke : Botak
Kagashuka Koto : orang yg suka bersih
Akiko Masinete : kakek-kakek yang masih suka menyusu
Awakamu Kayanaga : Bodynya Bauuu
Aiku Sukabasa : Ahli Bahasa
Asakafuji : orang yang suka dipuji
Sayuri Sugitani : Petani sayuran yang kaya
Kamisuka Sato : Suka melihara Binatang
Saito Ayami : Soto Ayam
Nikita Sukanari : Tukang Tari
Kitakasi Mura : Obral
Karimake Mukena : Sudah Wudlu
Kasura Tayatanaga : Lemes gara-gara kasura (tertusuk)
Nusiga Kaburasoto : Rambut Klimis

Sumber : Cakakak

TINJAUAN ASPEK LEGAL DALAM KEPERAWATAN

2012-01-10T19:53:00.001+07:00

Pendahuluan

Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 Pasal 63 ayat (4) yang berbunyi “Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu”. Hal ini memberi arah bahwa siapapun tenaga kesehatan yang akan menangani klien/pasien harus mempunyai kompetensi yang cukup untuk dapat memberikan asuhan sesuai dengan kewenangannya yang mungkin akan dapat memberikan kenyamanan kepada pasien sebagai customer dari pelayanan kesehatan.

Praktisi kesehatan harus mampu menggunakan berbagai telaahan ilmiah, legal – etis, praktis dan juga colegial dalam upaya untuk memberikan asuhan yang tepat kepada pasien serta juga menggunakan pendekatan Humanistik dalam mengimplementasikan berbagai tindakan yang dilakukannya. Akibatnya siapapun yang sudah berkecimpung dan memegang profesi dalam bidang kesehatan harus mempunyai kemampuan yang memadai dalam mengatasi pasiennya secara ilmiah dengan jalan mengetahui rasional setiap tindakan, secara legal dan etis untuk mengetahui tindakannya tidak melanggar norma yang ada, secara praktis dalam hal menjalankan standar asuhan, colegial dalam berhubungan dengan tim kesehatan lainnya dan juga secara humanistik dalam memperlakukan pasien sebagai subjek dan objek dalam pelaksanaan asuhannya.

Kegiatan keperawatan ditujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pasien dan kemandirian pasien dalam menangani masalah yang menghadang pada dirinya. Untuk dapat terjadi hal tersebut maka diperlukan suatu regulasi yang dapat menuntun profesi keperawatan melaksanakan aktifitasnya sehingga pasien sebagai subjek dan objek dari tindakan keperawatan mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil dari Lokakarya Keperawatan Nasional tahun 1983 didapatkan definisi Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sakit maupun sehat yang mencakkup seluruh siklus hidup manusia.

Personil yang melaksanakan asuhan keperawatan disebut dengan perawat yang menurut Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 dikatakan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perawat merupakan suatu profesi yang mana dalam kegiatannya berusaha untuk memberikan kesejahteraan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) dengan menggunakan cara dan teknik yang diajarkan dalam dunia keperawatan itu sendiri.

Segi Yuridis Praktik Keperawatan

Dalam pemberian asuhannya, seluruh tenaga kesehatan diatur dalam berbagai peraturan, baik berhubungan dengan hukum kegiatan perawat dibatasu oleh keahlian dan kewenangan. Keahlian dalam hal ini merujuk kepada kemampuan yang wajib dikuasai oleh perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Untuk dapat menjaga kesinambungan dan menjaga bahwa tindakan yang dilakukan tersebut sesuai maka perlu dibuatkan suatu Standar baik standar yang memang merujuk pada pengetahuan secara global maupun standar yang telah digunakan di lingkup yang lebih kecil di rumah sakit. Sedangkan Kewenangan merujuk kedalam hak perawat yang diperbolehkan untuk melakukan segenap tindakan kepada pasien, dimana hak ini akan diseimbangkan dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perawat itu tadi.

Dalam melakukan semua keahlian dan kewenangan di atas, perlu dibuat suatu regulasi yang dapat memberikan suatu Izin kepada tenaga keperawatan supaya dapat memberikan tindakan kepada pasien dalam level aman. Berdasarkan Kepmenkes no 1239/2001 tentang registrasi perawat dan Permenkes No 148/2009 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat didapatkan beberapa izin yang harus dipunyai oleh seorang perawat:

1. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan

2. Surat Izin Perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia

3. Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau berkelompok

4. STR (Surat Tanda Registrasi) adalah bukti tertulis dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan

Aplikasi Aspek Legal Dalam Keperawatan

Hukum mengatur perilaku hubungan antar manusia sebagai subjek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan manusia, baik secara perorangan maupun berkelompok, hukum mengatur perilaku hubungan baik antara manusia yang satu dengan yang lain, antar kelompok manusia, maupun antara manusia dengan kelompok manusia. Hukum dalam interaksi manusia merupakan suatu keniscayaan (Praptianingsih, S., 2006).

Berhubungan dengan pasal 1 ayat 6 UU no 36/2009 tentang kesehatan berbunyi : “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Begitupun dalam pasal 63 ayat 4 UU no 36/2009 berbunyi “Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu”. Yang mana berdasarkan pasal ini keperawatan merupakan salah satu profesi/tenaga kesehatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan

Pelayanan keperawatan di rumah sakit meliputi : proses pemberian asuhan keperawatan, penelitian dan pendidikan berkelanjutan. Dalam hal ini proses pemberian asuhan keperawatan sebagai inti dari kegiatan yang dilakukan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian-penelitian yang menunjang terhadap asuhan keperawatan, juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang diperoleh melalui pendidikan dimana hal ini semua bertujuan untuk keamanaan pemberian asuhan bagi pemberi pelayanan dan juga pasien selaku penerima asuhan.

Berdasarkan undang-undang kesehatan yang diturunkan dalam Kepmenkes 1239 dan Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010, terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan keperawatan. Adapun kegiatan yang secara langsung dapat berhubungan dengan aspek legalisasi keperawatan :

1. Proses Keperawatan
2. Tindakan keperawatan
3. Informed Consent
4. Dll

Untuk melindungi tenaga perawat akan adanya tuntutan dari klien/pasien perlu ditetapkan dengan jelas apa hak, kewajiban serta kewenangan perawat agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya serta memberikan suatu kepastian hukum, perlindungan tenaga perawat. Hak dan kewajiban perawat ditentukan dalam Kepmenkes 1239/2001 dan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor Y.M.00.03.2.6.956

a. Kewajiban Perawat

1. Mempunyai izin untuk melakukan pekerjaan maupun untuk melakukan praktik keperawatan (Pasal 1, 3, 6, 8)
2. Membantu Program Pemerintah di bidang kesehatan (Pasal 18)
3. Meningkatkan mutu pelayanan profesi (Pasal 19)
4. Mencantumkan Surat Izin Praktik Perawat di ruang praktiknya (untuk praktik perorangan) (Pasal 21)
5. Memenuhi persyaratan mutu layanan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana minimal bagi perawat (pasal 22, 23) dan berpraktik sesuai dengan peraturan perundangan (Pasal 30)
6. Menjalankan fungsi keperawatan berdasarkan ketentuan
7. Mengumpulkan sejumlah angka kredit (Ketentuan MenPAN 94/2001)

b. Hak Perawat

Dalam Kepmenkes 1239/2001 hak perawat tidak dijelaskan secara eksplisit tetapi dapat kita lihat pada pasal 15 dan 20 sebagai berikut

Pasal 15 : dalam melaksanakan praktik keperawatan berwenang untuk:

1. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan.
2. Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada butir (1) meliputi : intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
3. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi
4. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaaan tertulis dari dokter.

Pasal 20, menjelaskan sebagai berikut:

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seorang/pasien, perawat berwenang untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagai dimaksud dalam pasal 15
2. Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

Masalah hukum perdata dan hukum umum dalam praktekKeperawatan

Tort : Adalah kesalahan yang di buat kepada seseorang atau hak miliknya.

1) Tort intensional. Tindakan terencana yang melanggar hak orang lain, seperti kekerasan, ancaman dan kesalahan penahanan.

a) Ancaman adalah intensional yang mengandung maksud melakukan kontak yang menyerang dan membahayakan. Contoh: perawat mengancam akan tetap melakukan tindakan x-ray walaupun pasien tidak menyetujui hal itu.
b) Kekerasan adalah segala sentuhan yang disengaja di lakukan tanpa ijin. Contoh: perawat mengancam untuk melakukan injeksi tanpa persetujuan klien, jika perawat tetap memberikan injeksi maka itu disebut kekerasan.
c) Kesalahan penahanan terjadi jika seorang ditahan tanpa adanya surat resmi. Contoh: hal ini terjadi ketika perawat menahan klien dalam area terbatas yang mengganggu kebebasan klien tersebut.

2) Tort Kuasi-Intensional adalah tindakan yang tidak direncanakan, tidak akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan jika tindakan tersebut dilakukan, seperti pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik.

a) Pelanggaran privasi adalah melindungi hak klien untuk bebas dari gangguan terhadap masalah pribadinya. 4 tipe pelanggaran pribadi: gangguan terhadap privasi, peniruan nama, pemberitaan tentang fakta pribadi/fakta yang memalukan, dan publikasi palsu tentang seseorang. Contoh: pemberian informasi medis klien kepada pihak yang tidak berwenang seperti wartawan atau atasan klien.
b) Pencemaran nama baik adalah publikasi pernyataan palsu yang merusak reputasi seseorang. Niat buruk berarti pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut mengetahui bahwa pernyataan tersebut adalah palsu dan tetapi tetap melakukannya.

Slander terjadi saat seseorang memberikan pernyataan palsu secara lisan. Contoh: seorang perawat memberitahukan kepada orang lain bahwa seorang klien menderita penyakit menular seksual dan hal itu mempengaruhi karir bisnis klien.

Libel adalah pencemaran nama baik secara tertulis. Contoh: penulisan data palsu.

3) Tort Nonintensional adalah kelalaian atau malpraktek.

a) Kelalaian adalah tindakan yang dapat menjatuhkan standar pelayanan. Contoh: pemasangan cairan intravena yang salah pada klien/memperbolehkan asisten keperawatan memasukan obat, biasanya akan berakibat pendisiplinan terhadap hal tersebut.

b) Malpraktek adalah salah satu bentuk kelalaian yang sering disebut kelalaian profesional. Malpraktek keperawatan adalah akibat dari pelayanan keperawatan yang dilakukan dibawah standar praktek keperawatan. Contoh: perawat memasukan obat pada klien padahal pada rekam medis klien tercantum bahwa klien memiliki alergi terhadap obat tersebut.

Etika Keperawatan

Nilai

Keyakinan(beliefs) mengenai arti dari suatu ide, sikap, objek, perilaku, dll yang menjadi standar dan mempengaruhi prilaku seseorang. Nilai menggambarkan cita-cita dan harapan- harapan ideal dalam praktik keperawatan.

Nilai ini bebas untuk dipilih individu yang melandasi sikap individu dan terlihat dari hubungan kita dengan orang lain, dan dapat dilihat secara objektif (misal, cara berpakaian, bahasa, kebiasaan, interaksi sosial dll)

Moral

Adalah keyakinan bahwa sesuatu adalah “mutlak” : Baik atau Buruk walaupun situasi berbeda

Etik

Kesepakatan tentang praktik moral, keyakinan, sistem nilai, standar perilaku individu dan atau kelompok tentang penilaian terhadap apa yang benar dan apa yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang merupakan kebajikan dan apa yang merupakan kejahatan, apa yang dikendaki dan apa yang ditolak

Etika Keperawatan

Kesepakatan/peraturan tentang penerapan nilai moral dan keputusan- keputusan yang ditetapkan untuk profesi keperawatan

Prinsip Etik

1) Respect (Hak untuk dihormati)
2) Autonomy (hak pasien memilih): Hak pasien untuk memilih treatment terbaik untuk dirinya
3) Beneficence (Bertindak untuk keuntungan orang lain/pasien). Kewajiban untuk melakukan hal tidak membahayakan pasien/ orang lain dan secara aktif berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan pasiennya
4) Non-Maleficence (utamakan-tidak mencederai orang lain)

kewajiban perawat untuk tidak dengan sengaja menimbulkan kerugian atau cidera

Prinsip :

Jangan membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, jangan menyebabkan nyeri atau penderitaan pada orang lain, jangan membuat orang lain berdaya dan melukai perasaaan orang lain.

5) Confidentiality (hak kerahasiaan) menghargai kerahasiaan terhadap semua informasi tentang pasien/klien yang dipercayakan pasien kepada perawat.

6) Justice (keadilan) : kewajiban untuk berlaku adil kepada semua orang. Perkataan adil sendiri berarti tidak memihak atau tidak berat sebelah.

7) Fidelity (loyalty/ketaatan) : Kewajiban untuk setia terhadap kesepakatan dan bertanggungjawab terhadap kesepakatan yang telah diambil

Era modern , pelayanan kesehatan : Upaya Tim (tanggungjawab tidak hanya pada satu profesi).

8) Veracity (Truthfullness & honesty) : Kewajiban untuk mengatakan kebenaran, Terkait erat dengan prinsip otonomi, khususnya terkait informed-consen

Prinsip veracity mengikat pasien dan perawat untuk selalu mengutarakan kebenaran.

KODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIA

Berdasarkan Keputusan MUNAS VI PPNI Nomor : 09 MUNAS VI/PPNI/2000

PERAWAT DAN KLIEN

1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien ,dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang di anut serta kedudukan sosial.

2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghomati nilai nilai budaya adat-istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien.

3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.

4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang di ketahui sehubungan dengan tugas yang di percayakan kepadanya kecuali jika di perlukan oleh yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PERAWAT DAN PRAKTEK

1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus menerus.

2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.

3. Perawat dalam membuat keputuskan didasarkan pada informasi yang adekuat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain.

PERAWAT DAN MASYARAKAT

Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

PERAWAT DAN TEMAN SEJAWAT

1. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya,dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

2. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan illegal.

PERAWAT DAN PROFESI

1. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan .

2. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan .

3. Perawat berpartisifasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.

Penutup

Pelayanan keperawatan sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari pelayanan kesehatan terdepan dan terlama yang berhubungan dengan pasien sangat memungkinkan sekali terjadinya klaim tanggung gugat dari pengguna layanan. Oleh karena itu perlindungan terhadap tata kerja perawat merupakan suatu keniscayaan dan juga perlunya pengetahuan perawat tentang aspek hukum yang menjadi area kerjanya.

Legalitas dan perundang-undangan yang berhubungan dengan keperawatan sangatlah banyak, dalam materi ini hanya disajikan beberapa sumber hukum yang memang secara langsung perlu diketahui oleh perawat terutama UU No 36/2009 tentang kesehatan dan Kepmenkes 1239/2001 tentang registrasi dan praktek keperawatan.

Rujukan Utama

Praptianingsih, S. 2006. Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sumber Bacaan Lain

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Keperawatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02-148/Menkes/148/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat

Somantri, I. (2006). Konsep Dasar Keperawatan. Bandung: Stikes A. Yani Press.

Susilaningsih, F.S. 2002. Evaluasi Pembelajaran Klinik Keperawatan. PSIK-FK Unpad: Proceeding

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144144)

Pendekatan Skala Dalam Penelitian

2012-01-09T14:01:00.000+07:00

Jika kita membahas mengenai tes prestasi, maka pendekatan yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil belajar atau untuk menilai kemampuan intelektual dari suatu tes prestasi umumnya digunakan taksonomi Bloom. Berbeda dengan pengembangan skala yang tentunya tidak menggunakan taksonomi Bloom sebagai patokannya.

Pada tes prestasi, subjek dapat memberikan jawaban yang benar atau salah pada suatu pertanyaan tertentu. Pada setiap pertanyaan, jawaban yang benar akan mendapatkan nilai atau bobot 1, sedangkan pada jawaban yang salah akan mendapatkan nilai atau bobot 0. Jika seseorang memiliki penguasaan yang baik dalam tes prestasi tersebut, maka bobot atau nilai pada pertanyaan-pertanyaan yang diujikan akan mendapatkan nilai total tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika nila/bobot rendah, maka penguasaannya dianggap rendah pula. Sementara itu untuk skala terdapat perebedaan karakter, dimana respons subjek merupakan afek yang positif (kesetujuan) dan afek yang negatif (ketidaksetujuan). Masing-masing respons tersebut akan memperoleh bobot atau nilai tertentu, meski demikian dalam skala seseorang tidak dapat menilai benar-salah
atau baik-buruk.

Berbeda dengan tes prestasi, pendekatan utama dalam pengembangan skala adalah pendekatan stimulus dan pendekatan respons. Dari dua pendekatan tersebut lalu berkembang beberapa jenis skala yang menganut kaidah-kaidah: pendekatan stimulus, pendekatan respons, pendekatan stimulus dan respon, dan bukan pendekatan stimulus dan respons.

1. Pendekatan Stimulus

Tujuan utama dalam pendekatan stimulus adalah meletakkan setiap stimulus pada titik-titik di sepanjang kontinum psikologis yang bergerak dari unfavorable sampai favorable. Penentuan kontinum dilakukan melalui rating (penilaian) dan kelompok penilai (judging group).

2. Pendekatan Respons

Tujuan utama dalam pendekatan respons adalah meletakkan setiap kategori respons pada titik-titik di sepanjang kontinum psikologis. Bobot atau nilai diperoleh dari jawaban responden yang menyatakan kesetujuan dan ketidaksetujuan, sehingga pada akhirnya merupakan suatu penyeleksian item. Asumsi dari pendekatan ini adalah bahwa sifat unfavorable dan favorable sudah diketahui..

3. Pendekatan Stimulus dan Pendekatan Respons

Pendekatan stimulus dan pendekatan respons merupakan kombinasi yang terdiri dari rating dari kelompok penilai (untuk stimulus) dan jawaban dari kelompok responden (untuk respons).

ANALISIS STATISTIK DENGAN EXCEL

2012-01-03T23:35:00.006+07:00

Membuat pengolahan data penelitian atau data administrative tidak selalu dengan program-program statistik, ternyata microsoft Excel juga mampu melakukan hal tersebut.
Seorang mahasiswa kebingungan saat diberi tugas dosennya untuk membuat data statistik, karena pada laptop maupun PC nya tidak ada program statistik. Dalam benaknya, data statistik harus diolah dengan program statistik, misalnya SPSS, SAS, dan lain sebagainya.Yang lebih lucu lagi mahasiswa tersebut justru kaget begitu diberitahu bahwa data statistik dapat diolah dengan program Excel. Dia mengira bahwa Microsoft Excel hanya ada fungsi-fungsi statistik yang pemakaiannya sangat terbatas pada statistik itu sendiri.

Statistic adalah ilmu dan seni atau teknik untuk mengumpulkan data, menyajikan data, mengumpulkan data dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang berhasil dihimpun.

Cara Mengaktifkan Referensi Tools Statistik Pada Excel 2010.Microsoft Excel 2010 sudah menyediakan dua fasilitas untuk mengolah data statistic, yaitu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi statistik yang ada, dan perintah analisis yang merupakan perintah tambahan (add-in) sehingga tidak ditampilkan pada menu utama Microsoft Excel 2010.

Sebelum dapat menggunakan perintah data analisis, langkah pertama yang harus dilakukan adlah mengaktifkan referensi tools yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel.

Langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Aktifkan program Microsoft Excel hingga terdapat worksheet kosong.
2. Klik Office button Microsoft Excel yang berada di ujung kiri atas jendela utama.
3. Klik Menu Options yang berada dalam kumpulan menu vertical, mulai dari menu back sampai exit.
4. Sebuah kotak dialog Excel Options ditampilkan, dan klik menu add-ins yang ada di jendela sebelah kiri.

5. Pilih dan Klik Analysis tool pack pada daftar aplikasi add-ins yang tidak aktif.
6. Klik tombol Go, dan sebuah kotak dialog add-ins ditampilkan.
7. Berikan tanda check (lihat gambar) pada kotak check analysis tool pack.

8. Terakhir, klik tombol OK dan tunggu beberapa saat sampai proses instalasi berakhir.

Cara melakukan analysis stastik deskriptif dengan Excel bisa dilakukan dengan beberapa langkah yang sebenarnya siapa saja bisa melakukannya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam standar proses analysis adalah sebagai berikut :
1. Dari menu utama MS.Excel, klik menu Data (lihat gambar).

2. Klik menu Data Analysis pada grup analysis dan sebuah kotak dialog data analysis ditampilkan (lihat gambar).

Analysis statistik yang akan di lakukan adalah mencari ukuran pemusatan dari segugus data yang diolah. Ukuran pemusatan merupakan sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ukuran pemusatan yang paling banyak antara lain :
• Mean.Mean merupakan nilai rata-rata atau nilai tengah dari segugus data.
• Median.Median merupakan nilai yang berada di tengah dari segugus data setelah diurutkan.
• Modus.
Modul merupakan nilai yang paling sering muncul dari segugus data yang ada.

Contoh :
Hitung nilai mean, median, modus dari segugus data nilai Ujian Akhir Semester, yaitu: 95, 75, 70, 80, 75, 68, 80, 78, 97, 85, 64, 100, 70, 67, 90, 68, 65, 89, dan 75.
Jawab :
1. Input-kan data-data UAS
2. Klik menu Data pada menu Utama MS.Excel , dan klik menu Data Analysis yang ada di grup Analysis.
3. Pada kotak Dialog Analysis , pilih menu Descriptive Statistik, dan klik tombol OK untuk keluar dari kotak dialog tersebut.
4. Selanjutnya ditampilkan kotak dialog Descriptive Statistics.
5. Klik button pada Input Range, dan masukkan data kedalam kolom Input Range, yaitu dengan cara mem-blok data pada sheet (lihat gambar).
6. Berikan tanda cek pada Label in First Row jika cell yang dimasukkan tadi memuat label dari data.
7. Klik Output Range, klik pada kolom output range, dan tempatkan pointer pada sembarang cell yang kosong.
8. Berikan tanda cek pada pilihan Summary Statistics.
9. Klik tombol OK.

Simpulan :
Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) adalah 77, 8, nilai median 75, dan nilai modus adalah 75.

HISTOGRAM
Contoh :
Buat sebuah histogram dari hasil penjualan buku perhari selama satu bulan, dimana bentuk datanya adalah sepert gambar dibawah ini.
Jawab :
1. Klik menu Data, dan pada grup Analysis klik menu Data Analysis.
2. Pada kotak dialog Analysis, klik menu Histogram.
3. Klik tombol OK sampai tampil kotak dialog Histogram.
4. Masukkan data penjualan buku tersebut pada kolom Input Range, dan abaikan isian Bin Range.
5. Berikan tanda cek pada kotak cek Pareto (Sorted Histogram). Cummulative Percentage, dan Chart Output.

6. Klik tombol OK, hasil proses pembuatan Histogram lihat gambar dibawah.

Sumber : http://blog.fastncheap.com

INFORMED CONSENT

2012-01-03T22:18:00.000+07:00

“Informed Consent” terdiri dari dua kata yaitu “informed” yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan “consent” yang berarti persetujuan atau memberi izin. Jadi “informed consent” mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian “informed consent” dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya.

Menurut D. Veronika Komalawati, SH , “informed consent” dirumuskan sebagai “suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.
Suatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3 (tiga) unsure sebagai berikut :
Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter
Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan
Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.
Di Indonesia perkembangan “informed consent” secara yuridis formal, ditandai dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang “informed consent” melalui SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian dipertegas lagi dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang “Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent”. Hal ini tidak berarti para dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia tidak mengenal dan melaksanakan “informed consent” karena jauh sebelum itu telah ada kebiasaan pada pelaksanaan operatif, dokter selalu meminta persetujuan tertulis dari pihak pasien atau keluarganya sebelum tindakan operasi itu dilakukan.
Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :
1. Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis serta resiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi informed consent);

2. Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien;

3. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.
TUJUAN PELAKSANAAN INFORMED CONSENT
Dalam hubungan antara pelaksana (dokter) dengan pengguna jasa tindakan medis (pasien), maka pelaksanaan “informed consent”, bertujuan :
Melindungi pengguna jasa tindakan medis (pasien) secara hukum dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun tindakan pelaksana jasa tindakan medis yang sewenang-wenang, tindakan malpraktek yang bertentangan dengan hak asasi pasien dan standar profesi medis, serta penyalahgunaan alat canggih yang memerlukan biaya tinggi atau “over utilization” yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada alasan medisnya;
Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana tindakan medis dari tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang tak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap “risk of treatment” yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter telah bertindak hati-hati dan teliti serta sesuai dengan standar profesi medik. Sepanjang hal itu terjadi dalam batas-batas tertentu, maka tidak dapat dipersalahkan, kecuali jika melakukan kesalahan besar karena kelalaian (negligence) atau karena ketidaktahuan (ignorancy) yang sebenarnya tidak akan dilakukan demikian oleh teman sejawat lainnya.
Perlunya dimintakan informed consent dari pasien karena informed consent mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :
1. Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia
2. promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri
3. untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien
4. menghindari penipuan dan misleading oleh dokter
5. mendorong diambil keputusan yang lebih rasional
6. mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan
7. sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan.
Pada prinsipnya iformed consent deberikan di setiap pengobatan oleh dokter. Akan tetapi, urgensi dari penerapan prinsip informed consent sangat terasa dalam kasus-kasus sebagai berikut :
1. dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pembedahan/operasi
2. dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pengobatan yang memakai teknologi baru yang sepenuhnya belum dpahami efek sampingnya.
3. dalam kasus-kasus yang memakai terapi atau obat yang kemungkinan banyak efek samping, seperti terapi dengan sinar laser, dll.
4. dalam kasus-kasus penolakan pengobatan oleh klien
5. dalam kasus-kasus di mana di samping mengobati, dokter juga melakukan riset dan eksperimen dengan berobjekan pasien.
ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT
Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter, dan pasien) bertindak sebagai “subyek hukum ” yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan “jasa tindakan medis” sebagai “obyek hukum” yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak.
Dalam masalah “informed consent” dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.
Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan hukum perdata, tolok ukur yang digunakan adalah “kesalahan kecil” (culpa levis), sehingga jika terjadi kesalahan kecil dalam tindakan medis yang merugikan pasien, maka sudah dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Hal ini disebabkan pada hukum perdata secara umum berlaku adagium “barang siapa merugikan orang lain harus memberikan ganti rugi”.
Sedangkan pada masalah hukum pidana, tolok ukur yang dipergunakan adalah “kesalahan berat” (culpa lata). Oleh karena itu adanya kesalahan kecil (ringan) pada pelaksanaan tindakan medis belum dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk menjatuhkan sanksi pidana.
Aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh pelaksana jasa tindakan medis (dokter) tanpa adanya persetujuan dari pihak pengguna jasa tindakan medis (pasien), sedangkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan, maka dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dipersalahkan dan digugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini karena pasien mempunyai hak atas tubuhnya, sehingga dokter dan harus menghormatinya;
Aspek Hukum Pidana, “informed consent” mutlak harus dipenuhi dengan adanya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan, tindakan radiology invasive) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP.
Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa “informed consent” benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk beluk dari informed consent ini sifatnya relative, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatu inforamsi sudah atau belum cukup diberikan oleh dokter. Hal tersebut sulit untuk ditetapkan secara pasti dan dasar teoritis-yuridisnya juga belum mantap, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi terhadap masalah hukum yang berkenaan dengan informed consent ini.

Dorothea Orem

2011-08-24T10:57:00.005+07:00

Biografi
She was born in Baltimore, Maryland on 1914. Her father was a construction worker and her mother is a home maker. She was the youngest among two daughters. She died in June 22, 2007

Education:
She studied Diploma in Nursing in early 1930’s at the Providence Hospital School og Nursing In Washington D.C.,
In 139 and 1945 she finished B.S. Nursing Education ( BSN Ed.) and MSN Ed successively in Catholic University of America, Washington D.C.
1976 She become Honorary Doctorates: Doctors of Science from Georgetown University and Incarnate word college in San Antonio in Texas in 1980.
In 1988 she finished Doctor of Humane Letters from Illinois Wesleyan University in Bloomington, Illinois.
1988 She Graduated from University of Missouri in Columbia, Doctor Honoris Causae.

Konsep Dasar
Orem memberikan judul pada teori perawatan dirinya (self care) sebagai teori secara umum. Teori umum ini berdasarkan kepada tiga teori yang berhubungan, yaitu : teori self care (menjelaskan dan mendefinisikan self care); teori kurang perawatan diri/self care deficit (menjelaskan mengapa seseorang dapat ditolong melalui asuhan keperawatan) dan ; teori sistem keperawatan/nursing system (menjelaskan hubungan yang harus diberikan tentang dan pemeliharaan untuk tindakan keperawatan). Untuk lebih jelas dapat terlihat pada gambar 1

1. Teori Perawatan Diri (Self Care)Self care merupakan kontribusi yang terus menerus dari orang dewasa terhadap eksistensi, kesehatan dan kehidupannya. Perawatan diri adalah tindakan atau aktifitas dimana individu memulai dan membentuk dirinya dalam hal pemeliharaan hidup, kesehatan dan kesejahteraannya. Perawatan diri yang dilakukan secara efektif dan menyeluruh dapat membantu menjaga integritas struktur dan fungsi tubuh serta berkontribusi dalam perkembangan individu.

Self-Care Requisites (Syarat-syarat Perawatan Mandiri)Syarat-syarat perawatan mandiri adalah tujuan yang harus dicapai melalui macam-macam usaha perawatan (The purpose to be attained through the kinds of actions termed self care). Dibagi menjadi tiga kategori
a. Universal Self-Care Requisites
Universal self-care requisites merupakan yang terdapat pada manusia dan termasuk didalamnya adalah keseimbangan udara, cairan, makanan, eliminasi, aktifitas dan istirahat dan menyendiri dan interaksi sosial, pencegahan kecelakaan dan meningkatkan fungsi individu.
b. Developmental Self-Care Requisites
Kebutuhan self-care sesuai dengan proses perkembangan dan kematangan seseorang menuju fungsi optimal untuk mencegah terjadinya kondisi yang dapat menghambat perkembangan dan kematangan serta penyesuaian diri dengan perkembangan tersebut.
Contoh : penyesuaian diri terhadap pertambahan usia dan perubahan bentuk tubuh.
c. Health Deviation Self-Care Requisites
Health deviation (Penyimpangan kesehatan) seperti sakit, luka atau kecelakaan dapat menurunkan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan self-carenya, baik secara permanen maupun temporer. Kebutuhan ini meliputi :
1) Mencari pengobatan yang tepat dan aman
2) Menyadari dampak dari patologi penyakit
3) Memilih prosedur diagnostik, terapi dan rehabilitatif yang tepat dan efektif.
4) Memahami dan menyadari dampak tidak nyaman dari program pengobatan
5) Memodifikasi konsep diri untuk dapat menerima status kesehatannya.
6) Belajar hidup dengan keterbatasan
Therapeutic Self Care Demand merupakan totalitas dari tindakan perawatan diri yang terbentuk dalam beberapa rentang waktu dalam rangka untuk menemukan kebutuhan perawatan dirinya dengan menggunakan metode yang valid.
Self Care Agency merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memperhitungkan kemampuan merawat dirinya sendiri. Terdapat tiga pengertian yang berhubungan, yaitu :
• Agent : merupakan seseorang yang melakukan tindakan
• Self care agent : merupakan penyedia perawatan diri
• Dependent care agent : merupakan penyedia dari perawatan bayi, perawatan anak atau perawatan orang tua

2. Teori Kurang Perawatan Diri (Self Care Deficit)Teori ini merupakan inti dari teori Orem. Kurang perawatan diri merupakan hubungan antara self-care agency dan therapeutic self-care demand dimana self care agency tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan perawatan dirinya.
Orem mengidentifikasi 5 metode untuk memberikan bantuan keperawatan :
a. Memberikan pelayanan langsung dalam bentuk tindakan keperawatan
b. Memberikan arahan dan memfasilitasi kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
c. Memberikan dorongan secara fisik dan psikologik agar klien dapat mengembangkan potensinya sehingga dapat melakukan perawatan secara mandiri.
d. Memberikan dan mempertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi klien untuk meningkatkan kemandirian dalam perawatannya.
e. Mengajarkan klien tentang prosedur dan aspek-aspek tindakan agar klien dapat melakukan perawatan dirinya secara mandiri.
Perawat dapat membantu individu dengan menggunakan metode-metode ini dalam memberikan bantuan perawatan diri. Untuk dapat memberikan bantuan yang tepat, maka perawat harus mengkaji kondisi klien untuk menentukan metode yang tepat.
Orem mendefiniskan 5 area aktifitas praktek keperawatan :
a. Membina dan menjaga hubungan perawat-klien baik individu, keluarga atau kelompok sampai klien pulang.
b. Menentukan kondisi klien yang memerlukan bantuan perawat.
c. Berespon terhadap permintaan, keinginan dan kebutuhan klien akan kontak dan bantuan perawat.
d. Menetapkan, memberikan dan meregulasi bantuan secara langsung pada klien.
e. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan asuhan keperawatan dengan kegiatan sehari-hari klien, perawatan kesehatan lain, pemberian pelayanan sosial dan pendidikan yang dibutuhkan atau yang sedang diterima.

3. Teori Nursing SystemSistem keperawatan (nursing system), didesain berdasarkan pada kebutuhan self care dan kemampuan klien melakukan aktifitas self carenya. Bila terjadi kurang perawatan diri (self care deficit) berarti adanya kesenjangan antara apa yang dapat individu lakukan (Self Care Agency) dan apa yang dibutuhkan supaya dapat berfungsi secara optimal (Self Care Demand), sehingga dengan hal tersebut keperawatan diperlukan.
Nursing Agency merupakan orang yang dididik dan dilatih sebagai perawat yang membolehkan mereka untuk melakukan kegiatan, mengetahui dan membantu individu untuk memenuhi self care demand-nya melalui latihan dan pengembangan self care agency-nya sendiri.
Orem mengidentifikasikan 3 klasifikasi dari sistem keperawatan untuk memenuhi kebutuhan Self Care klien, yaitu :
a. Wholly Compensatory System (WCS)
Diperlukan oleh klien yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri secara langsung dan mengontrol pergerakan atau dalam pengobatan medis supaya tidak melakukan aktifitas.
Wholly compensatory system diberikan kepada klien dengan tingkat ketergantungan yang tinggi :
1) tidak mampu melakukan berbagai aktifitas misalnya pada klien koma.
2) dapat melakukan gerakan tetapi tidak boleh ada gerakkan pada klien dengan fraktur.
3) Tidak mampu memberi alasan tindakan self-care tapi mungkin dapat ambulasi dan melakukan self-care dengan pengawasan dan bimbingan, misal pada klien dengan retardasi mental.
b. Partially Compensatory Nursing System
Situasi dimana perawat dan klien bersama-sama melakukan asuhan keperawatan termasuk aktifitas sehari-hari, perawatan diri dan atau ambulasi. Perawat mengambil alih beberapa aktifitas yang tidak dapat dilakukan oleh klien dalam pemenuhan kebutuhan self-care nya, misalnya pada klien lansia, klien dengan stroke.
c. Supportive-Educative System
Klien mampu dan dapat belajar untuk melakuka self care yang dibutuhkan, tetapi memerlukan bantuan. Pada sistem ini klien melakukan semua kebutuhan self-care nya. Klien membutuhkan bantuan untuk pembuatan keputusan, mengendalikan perilakunya dan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Peran perawat adalah meningkatkan self care agency dari klien, misalnya klien dengan diabetes diajarkan untuk menyuntik sendiri dan lain-lain

Teori Jean Watson

2011-08-23T20:59:00.003+07:00

Sumber – sumber Teori
Sumber-sumber teori Watson berasal dari pengetahuan keperawatan tradisional dan karya-karya dari Nightingale, Handerson, Krueter, dan Hall. Watson juga mengakui karya Leininger dan Gadow merupakan latar belakang karyanya. Dalam hasil karyanya baru-baru ini, Watson merujuk pada teori lainnya seperti Maslow, Heidegger, Ericson, Selye dan Lazarus, dengan pengembangan kerangka kerja yang melukiskan secara terperinci tentang ilmu pengetahuan dan kemanusian, menjelaskan kejadian-kejadian, eksistensial dan orientasi spiritual.
Teori Watson (1985) mungkin merupakan filosofi yang paling complex dari teori-teori keperawatan saat ini. Hanya beliau seorang pembuat teori keperawatan yang secara explisit mensupport konsep kejiwaan dan menekankan pada dimensi spiritual dari eksistensi manusia. Watson menyatakan bahwa filosofinya berorientasi pada existensi-phenomenologi, spiritual, dan bagian dari filosofi ketimuran. Watson juga menggambarkan secara substansial tentang humanistik, existensial dan psikologi transpersonal. Beberapa orang filosofer yang diketahui sebagai sumber oleh Watson diantaranya : Hegel, Marcel, Whitehead, Kierkegaard, dan Teilhard de Chardin.
Watson lebih menekankan pada kualitas keharmonisan interpersonal, transpersonal, empati, dan keramahan pandangan dari Carl Rogers, serta beberapa penulis psikologi lain. Rogers merumuskan gagasannya mengenai perilaku manusia bahwa :“hanya klien yang tahu betul terhadap rasa sakit yang dideritanya, seorang fasilitator hanya akan memberikan petunjuk mengenai proses terapeutik dari keluhan klien”. Rogers juga mengungkapkan bahwa dengan mengerti kondisi klien maka therapist akan mudah untuk diterima oleh klien dan hal tersebut merupakan suatu langkah yang positif.
Therapist membantu klien dengan cara mengklarifikasi dan mengungkapkan perasaan-perasaan yang belum jelas bagi klien. Untuk menyelesaikan tujuan ini therapist harus mengerti maksud, perasaan, dan sikap klien. Perhatian yang hangat dari therapist memudahkan dalam memperoleh pengertian dari klien. Konsep lain dari teori Rogers yang diadopsi oleh Watson adalah hubungan therapist-klien lebih penting dalam mencapai tujuan suatu asuhan daripada metode-metode tradisional. Rogers juga mengungkapkan suatu pernyataan :” dalam tahun-tahun pertama keprofesionalan saya, saya selalu melontarkan suatu pertanyaan : apa yang dapat saya lakukan (pengobatan) untuk mengubah kondisi klien ?” Saat ini saya mengucapkan pertanyaan : apa yang dapat saya lakukan untuk membina hubungan dengan orang ini, boleh jadi dengan menggunakan tumbuh kembangnya”.
Pada beberapa poin Watson menggarisbawahi asumsinya yaitu keyakinan dasar dan nilai. Beliau sangat mementingkan existensi manusia pada kejiwaannya. Sama halnya seperti semangat, bagian dalam diri dan esensi juga digunakan pada kejiwaan. Karakterisitik dari jiwa diidentifikasikannya berupa kewaspadaan diri, derajat kesadaran yang lebih tinggi dan lebih baik, kekuatan dari dalam diri, power, intuitif, pengalaman batin dan kelanjutan dari setelah kematian fisik. Konsep kejiwaan ini sudah tentu merupakan filosofi ketimuran walaupun secara umum kata “timur” sebagai sumber tidaklah mempunyai arti. Sebagai filosofi ketimuran meliputi keseluruhan pikiran manusia mulai dari material hingga spiritual.
Watson meyakini latar belakang kekuatan seni liberal adalah penting bagi proses perawatan holistik bagi klien. Watson juga meyakini mempelajari tentang kemanusiaan dapat memperluas dan meningkatkan kemampuan berpikir dan perkembangan personal. Watson membandingkan status ilmu keperawatan dengan mitologi Danaides yang mencoba mengisi wadah yang retak dengan air hanya untuk melihat aliran air yang keluar dari retakan wadah tersebut. Sampai keperawatan menggabungkan teori dan praktek melalui kombinasi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, sehingga dia yakin akan terlihat jelas keretakan diatas dalam dunia ilmu keperawatan.

ASUMSI-ASUMSI UTAMA
Pada bukunya yang pertama, Nursing : The Philosophy and Science of Caring, Watson menyatakan asumsi-asumsi utama ilmu caring dalam keperawatan :
1. Caring hanya bisa efektif didemonstrasikan dan dipraktekkan secara interpersonal.
2. Caring berisi carative factor yang menghasilkan kepuasan dari kebutuhan tertentu manusia.
3. Efektif caring mempromosikan tentang kesehatan dan pertumbuhan individu atau keluarga.
4. Respon caring terhadap seseorang tidak hanya pada saat sekarang tapi juga pada hal yang akan terjadi pada mereka.
5. Lingkungan caring menawarkan pengembangan potensi yang membiarkan seseorang memilih tindakan yang terbaik untuk dirinya pada waktu yang telah ditentukan.
6. Caring lebih “healthogenic” dari pada curing (pengobatan). Pelaksanaaan caring mengintegrasikan pengetahuan biophisikal dengan mengetahui tingkah laku manusia guna menghasilkan kesehatan dan untuk menyediakan bantuan bagi yang sakit. Oleh karena itu ilmu caring adalah melengkapi ilmu curing.
7. Pelaksanaan caring adalah pusat dari keperawatan.

Gaut mengidentifikasikan tiga kondisi yang diperlukan pada caring yaitu (1) kesadaran dan pengetahuan tentang kebutuhan seseorang dalam perawatan, (2) Keinginan untuk bertindak yang berdasarkan ilmu pengetahuan, (3) Perubahan positif sebagai hasil dari caring yang semata-mata berdasar pada kesejahteraan seseorang. Watson melebarkan pekerjaan Gaut ini dengan menambahkan dua kondisi tambahan : sebuah nilai dasar dan komitmen moral untuk merawat dan keinginan untuk merawat.

Pada buku keduanya Watson mengatakan bahwa “ Pendidikan keperawatan dan system pemberian perawatan kesehatan harus berdasar pada nilai-nilai manusia dan perhatian kepada kesejahteraan yang lainnya”. Untuk lebih menggambarkan tanggung jawab sosial dan etika dari keperawatan dan utnuk menjelaskan secara lengkap konsep perawatan manusia dalam keperawatan, Watson mengajukan sebelas asumsi yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan :

1. Peduli dan cinta yang terpenting dan kekuatan psikis yang universal.
2. Peduli dan cinta, yang sering terlewatkan adalah batu permata dari manusia yang memenuhi kebutuhan manusia.
3. Kemampuan mendukung ideal caring dan ideologi dalam praktek akan berpengaruh pada perkembangan peradaban dan menentukan kontribusi keperawatan dalam masyarakat.
4. Caring pada diri kita sendiri adalah prasyarat untuk caring pada orang lain.
5. Menurut sejarah, keperawatan telah ditetapkan sebagai sebuah perawatan manusia dan caring adalah berhubungan dengan sehat-sakit seseorang.
6. Caring adalah central focus dari praktek keperawatan – intisari keperawatan
7. Caring, pada tingkat manusia telah terus meningkat yang ditekankan dalam system pemberian perawatan kesehatan.
8. Pondasi keperawatan caring telah disublimasikan oleh kemajuan teknologi dan batasan-batasan institusional.
9. Sebuah isu yang significant pada keperawatan saat ini dan yang akan datang adalah pemeliharaan dan kemajuan dari perawatan manusia.
10. Hanya melalui hubungan interpersonal maka perawatan manusia dapat efektif untuk dijalankan dan dipraktekkan.

Nursing sosial, moral, dan ilmiah berkontribusi pada sesama manusia dan masyarakat yang berkomitmen pada perawatan manusia yang ideal dalam teori, praktek, dan peneliti

Penggunaan Fakta – fakta EmpirisWatson dan koleganya berupaya untuk mengkaji konsep caring melalui pengumpulan data yang digunakan pada pengklasifikasian prilaku caring untuk melukiskan / memaparkan persamaan dan perbedaan antara apa yang menjadi pertimbangan perawat dan apa pula yang menjadi pertimbangan klien dalam perawatan, dan untuk menghasilkan hipotesa yang dapat di uji coba dalam lingkup konsep asuhan keperawatan. Mereka mempelajari respon dari register nurse, siswa perawat, dan klien melalui pertanyaan terbuka meliputi beberapa aspek : “(1) taking care of and (2) caring about” pasien-pasien. Penemuan-penemuan mereka mengungkapkan ketidaksesuaian dari segi pertimbangan-pertimbangan nilai nilai terpenting bagi klien, siswa perawat dan register nurse. Mereka menekankan pada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut guna mengklarifikasi prilaku dan nilai apa yang penting dari masing-masing sudut pandang. Penelitian juga melahirkan sebuah pertanyaan tentang perbedaan-perbedaan nilai pada tiap-tiap orang di berbagai keadaan juga pertanyaan terhadap kebutuhan minimum sebelum dilakukan evaluasi terhadap asuhan yang diberikan.
Penelitian Watson memasukkan caring secara empiris tapi penekanan dalam metodologinya harus dimulai dari fenomena perawat yang lebih baik daripada ilmu pengetahuan dasar. Watson menggunakan ilmu kemanusiaan, phenomologi empiris dan phenomologi transcendent dalam pekerjaan akhirnya. Baru-baru ini beliau telah melakukan penelitian bahasa baru seperti kiasan dan puisi, pengkomunikasian, penyampaian, serta menguraikan human caring dan proses penyembuhan.

Konsep Utama dan DefinisiBerdasarkan teorinya tentang praktek keperawatan pada 10 carative factor. Saling mempunyai komponen pendekatan yang dinamis sehubungan dengan keterlibatan individu dalam hubungannya dengan keperawatan.
Tiga utama factor saling ketergantungan disebut sebagai “fondasi filosofi pada ilmu keperawatan”.

Membentuk dan manghargai system nilai humanistic dan altruistic. : Humanistic dan altruistic adalah sikap yang didasari pada nilai-nilai kemanusiaan yaitu menghormati otonomi dan kebebasan klien terhadap pilihan yang terbaik menurutnya, serta mementingkan orang lain dari pada diri sendiri. Watson memandang manusia sebagai individu yang merupakan totalitas dan bagian-bagian, memiliki harga diri di dalam dan dari dirinya yang memerlukan perawatan, penghormatan, dipahami dan kebutuhan untuk dibimbing. Lingkungan (perawat) yang mempunyai sifat “caring” dapat meningkatkan dan membangun potensi seseorang untuk membuat pilihan tindakan terbaik bagi dirinya. (George, 1990; Marriner-Tomy, 1994).
Menanamkan sikap penuh pengharapan : Faktor ini menggabungkan nilai-nilai humanistic-altruistik dalam memfasilitasi peningkatan asuhan keperawatan yang holistic dan kesehatan yang positif terhadap kelompok klien. Faktor ini menjelaskan tentang peran perawat dalam mengembangkan hubungan timbal balik perawat-klien yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan dengan membantu klien mengadopsi perilaku hidup sehat. Perawat mendorong penerimaan klien terhadap pengobatan yang dilakukan kepadanya dan membantunya memahami alternatif terapi yang diberikan. Memberikan keyakinan akan adanya kekuatan penyembuhan atau kekuatan spiritual dan penuh pengharapan (George, 1990 ; Marriner-Tomy, 1994 ; Stuart & Laraia,1998).
Menanamkan sensitifitas atau kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain : Penerimaan terhadap perasaan diri (awareness of self) merupakan kualitas personal yang harus dimiliki perawat sebagai orang yang akan memberikan bantuan kepada klien. Maka perawat harus mampu menilai perasaannya sendiri, melakukan aksi dan reaksi sesuai yang dirasakan. Dengan sensitifitas atau kepekaan terhadap diri sendiri, maka perawat menjadi lebih apa adanya dan lebih sensitif kepada orang lain dan menjadi lebih tulus dalam memberikan bantuan kepada orang lain atau empati sebagai elemen yang esensial dalam proses interpersonal perawat-klien (George, 1990 ; Marriner-Tomy, 1994; Stuart & Laraia, 1998)
Mengembangkan hubungan saling percaya dan saling membantu : Hubungan saling percaya dan saling membantu ini penting bagi terbentuknya “transkultural caring” atau Saling bersikap “caring” antara perawat-klien yang dapat meningkatkan penerimaan perwujudan perasaan baik positif maupun negatif. Hubungan ini menyangkut 3 (tiga) hal yaitu : 1) Kecocokan yang meliputi kesesuaian dengan kenyataan, kejujuran, ketulusan (tidak meminta imbalan) dan nyata.2) Nonpossesive warmth ditunjukan sebagai bicara dengan volume suara yang rendah, rileks, sikap terbuka dan dengan ekspresi wajah yang sesuai dengan komunikasi orang lain. 3) Komunikasi efektif berhubungan dengan respon kognitif, afektif dan perilaku untuk mengembangkan hubungan dengan klien. (George, 1990; Marriner – Tomy, 1994; Stuart & Laraia, 1998)
Meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif : Saling berbagi perasaan adalah konsekuensi hubungan perawat – klien. Perawat harus disiapkan untuk menerima perasaan positif dan negative tersebut. Perawata harus memahami dan menerima pemikiran dan perasaan baik positif maupun negatif yang berbeda-beda pada situasi yang berbeda. ( George, 1990 ; Marriner – Tomy, 1994 ; Stuart & Laraia, 1998)
Menggunakan metode sistematis dalam menyelesaikan maslah caring untuk pengambilan keputusan secara kreatif dan individualistik : Proses keperawatan merupakan pendekatan dalam melakukan praktek keperawatan profesional. Perawat menggunakan proses keperawatan yang sistematis dan terorganisir untuk meyelesaikan masalah keperawatan klien, memberikan pelayanan yang professional dan bermutu, serta untuk menghilangkan image tradisional perawat sebagai tangan kanan dokter.
Meningkatkan proses belajar mengajar interpersonal : Faktor ini penting bagi perawatan karena membedakan caring dengan curing melalui proses belajar mengajar, mengizinkan klien memperoleh informasi dan pertanggung jawaban sehat-sakit bagi klien. Perawat memfasilitasi proses dengan tehnik pembelajaran yang telah dibuat untuk memberi kesempatan klien melakukan perawatan mandiri (self care), menentukan kebutuhan diri dan memberikan peluang untuk pertumbuhan diri mereka. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar teori caring dari Watson bahwa caring dapat efektif bila dilakukan dan dipraktekkan melalui hubungan interpersonal sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan individu dan keluarga dan caring lebih bersifat healthogenic dari pada curing (Tomy, 1994).
Menciptakan lingkungan fisik, mental, social dan spiritual yang suportif, protektif dan atau korektif: Perawat harus mengenal pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap sehat-sakit individu. Konsep yang relevan dengan lingkungan internal adalah kesehatan mental dan spiritual serta kepercayaan terkait dengan sosiokultural sedangkan variabel epidemiologi dan kenyamanan, privasi/kerahasiaan, keselamatan, kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar adalah variabel eksternal yang mempengaruhi sehat-sakit
Memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan penuh penghargaan dalam rangka mempertahankan keutuhan dan martabat manusia : Perawat harus mengenal kebutuhan biofisikal, psikofisikal, psikososial dan interpersonal dirinya dengan klien. Kebutuhan klien pada tingkat paling rendah adalah biofisikal, misal makan-minum, eliminasi, ventilasi. Kebutuhan yang lebih tinggi yaitu psikofisikal, misalnya kemampuan aktivitas dan seksual, serta kebutuhan psikososial yaitu kebersihan dan afiliasi, sedangkan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang lebih tinggi dari kebutuhan intrapersonal dan interpersonal. Hal ini sesuai denagn asumsi dasar teori caring bahwa caring menjamin adanya kepuasan terhadap kebutuhan manusia, karena caring mengintegrasikan pengetahuan biofisikal dengan pengetahuan perilaku manusia untuk meningkatkan kesehatan dan memberi pelayanan bagi mereka yang sakit. Faktor ini juga sesuai dengan definisi sehat menurut Watson yaitu dicapainya level yang tinggi secara menyeluruh dan fungsi-fungsi fisik, mental dan social, serta kemampuan adaptasi dan pemeliharaan kesehatan pada level fungsional setiap hari.
Mengijinkan untuk terbuka pada eksistensial-fenomenologikal dan dimensi spiritual caring serta penyembuhan yang tidak dapat dijelaskan secara utuh dan ilmiah melalui pemikiran masyarakat modern

Fenomenologi menguraikan tentang data suatu situasi yang membantu pemahaman klien terhadap fenomena. Psikologi eksistensial adalah keberadaan ilmu tentang manusia yang digunakan untuk menganalisis fenomenologikal. Watson menyatakan factor ini sulit untuk dipahami dan yang termasuk hal ini adalah pengalaman berpikir dan memprovokasi untuk pemahaman yang lebih baik. (Tomy,1994)

Manifestasi perilaku caring adalah :

 Memberikan kesempatan pada klien dan keluarga untuk melakukan hal-hal yang bersifat ritual demi proses penyembuhannya

 Mampu memfasilitasi kebutuhan klien dan keluarga terhadap keinginan melakukan terapi alternative sesuai pilihannya

 Memotivasi klien dan keluarga untuk beserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa

 Menyiapkan klien dan keluarganya ketika menghadapi fase berduka

Existential psychology adalah sebuah ilmu tentang eksistensi manusia yang menggunakan analisa phenomenological. Watson mempertimbangkan faktor-faktor ini akan sulit untuk dimengerti.

Watson percaya bahwa perawat mempunyai tanggung jawab pada 10 caratif factor dan memfasilitasi pengembangan klien dalam area promosi kesehatan melalui aksi pencegahan (preventif). Tujuan ini dapat dipenuhi dengan cara mengajarkan klien tentang perubahan personal untuk mempromosikan kesehatan, menyiapkan situasi yang mendukung, mengajarkan metode pemecahan masalah, dan mengenali kemampuan koping dan adaptasi terhadap kehilangan.

PERNYATAAN-PERNYATAAN TEORITIS

Dalam filosofi dan ilmu caring, Watson mencoba menggambarkan sebuah hasil dari aktivitas ilmiah pada aspek kehidupan manusia. Dengan kata lain beliau mencoba membuat keperawatan dalam hubungan timbal balik dari kualitas hidup, termasuk kematian, juga perpanjangan waktu hidup.

Watson berkeyakinan keperawatan berhubungan dengan promosi dan pemulihan kesehatan dan pencegahan sakit. Kesehatan, lebih dari terhindar dari sakit adalah sebuah konsep khayal karena itu merupakan subyektif.. Kesehatan mengacu pada kesatuan dan keselarasan dari pikiran, tubuh, dan jiwa dan dihubungkan dengan derajat kesamaan antara diri sendiri sebagai perceived dan diri sendiri sebagai experienced.

Berkaitan dengan Watson, caring adalah sebuah istilah keperawatan yang mewakili faktor-faktor yang digunakan para perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan pada klien. Beliau menyatakan dengan menyadari bahwa individu adalah unik maka caring person dapat merasakan keunikan yang ada pada orang lain.

Dengan menggunakan 10 carative factors perawat dapat menyediakan pelayanan pada berbagai macam klien. Setiap carative factor menggambarkan proses caring dari bagaimana seorang klient mempertahankan kesehatannya atau mati dalam keadaan damai. Pada sisi lain Watson menggambarkan “curing” sebagai istilah medis yang mengacu pada penyembuhan penyakit.

Pada pekerjaan awalnya, Nursing: The Philosophy and Science of Caring, Watson menggambarkan pendapat dasar dari ilmu keperawatan :

1. Caring (and nursing) ada pada setiap kelompok masyarakat. Setiap kelompok mempunyai beberapa orang yang peduli pada yang lain. Prilaku caring di tularkan oleh kultur profesi sebagai jalan yang uniq. Kesempatan bagi para perawat untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut dan melibatkan tingkat analisa yang lebih tinggi dari masalah yang ada dan berhubungan dengan pendidikan dan praktek yang membolehkan perawat mengkombinasikan orientasi kemanusiaan dengan ilmu pengetahuan yang relevan.

2. Sering terjadi pertentangan antara teori dan praktek atau antara ilmu ilmiah dengan aspek artisitik dari caring karena adanya pemisahan antara nilai-nilai ilmiah dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Mengembangkan pekerjaannya yang terdahulu, Watson menambahkan beberapa komponen sebagai conteks dari pengembangan teori ilmu manusia.

1. Sebuah filosofi dari kebebasan, pilihan, dan tangungjawab manusia.

2. Sebuah ilmu biologi dan psikologi dari holism (hubungan antara person denga orang lain dan alam)

3. Sebuah ilmu epistemology yang membolehkan tidak hanya pada empiris tapi juga untuk kemajuan dari estetika, nilai etis, intuisi, dan proses penemuan.

4. Sebuah ontology dari ruang dan waktu

5. Sebuah konteks interhuman events, proses dan relationships.

6. Sebuah dunia ilmiah yang terbuka.

Pendapat dasar yang dinyatakan Watson dalam “Nursing: Human Science and Human Care” adalah refleksi dari aspek interpersonal-transpersonal-spiritual dari pekerjaannya.

Aspek-aspek dibawah ini menunjukkan integrasi dari keyakinannya dan nilai tentang hidup manusia dan menyiapkan pondasi untuk pengembangan teorinya lebih lanjut.

1. Pikiran dan emosi seseorang adalah jendela dari jiwanya

2. Tubuh seseorang terkurung dalam ruang dan waktu tapi pikiran dan jiwanya tidak terkurung didalam alam semesta ini.

3. Akses pada tubuh, pikiran dan jiwa seseorang adalah memungkinkan selama dia merasa diperlakukan secara utuh.

4. Semangat, inner self, atau jiwa seseorang ada dan untuk dirinya sendiri.

5. Manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam caring, jalan kasih sayang.

6. Untuk mendapatkan solusi diperlukan mendapatkan arti

7. Totalitas pengalaman pada moment yang diberikan mendasari lapangan phenomenal.

Watson meneruskan pekerjaannya pada berbagai aspek dari teorinya. Saat ini banyak pekerjaanya terfokus pada pengembangan dan penggambaran kompetisi caring ontological.

LOGICAL FORM

Kerangka kerja digambarkan dalam sebuah logical form. Ini berisi ide yang luas dan dialamatkan pada banyak situasi dari rangkaian sehat-sakit. Definisi Watson tentang caring adalah kebalikan dari curing yang membedakan keperawatan dari obat-obatan. Konsep ini sangat membantu mengklasifikasikan ilmu keperawatan terpisah dari ilmu pengetahuan yang lain.

Perkembangan dari teori sejak 1979 telah menuju kearah penjelasan seorang perawat dan seorang klien. Penekanan yang lain adalah tentang faktor phenomenological dan faktor spiritual.

Teori Watson menggunakan pondasi dari teori lain, seperti Rogers, Erikson, dan Maslow. Beliau tetap dalam dukungannya pada pendidikan keperawatan yang menyertakan pengetahuan holistik dari banyak disiplin ilmu yang lain dan mengintegrasikan kemanusiaan, seni, dan ilmu pengetahuan. Beliau yakin peningkatan system pelayanan kesehatan dan kebutuhan pasien menghendaki perawat mendapatkan pendidikan yang lebih luas dan liberal.. Ideal/content/teori dari pendidikan liberal harus terintegrasi kedalam pendidikan keperawatan profesional.

Kesalahan Dalam Pengukuran Skala Dalam penelitian

2011-08-23T11:22:00.001+07:00

Skala pengukuran merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian terutama untuk penelitian kuantitatif yang membutuhkan hipotesis, sekali kita salah membuat skala ukur mengakibatkan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan uji hipotesis. Skala pengukuran sangat erat sekali pula dengan variabel penelitian.

variabel penelitian untuk data kuantitatif secara umum bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu :

Data Diskrit
Data Kontinum

Ordinal : menunjukkan tingkatan, atau variabel "lebih kurang"
Interval : mempunyai jarak, dan jaraknya dapat diketahui dengan pasti
Rasio : merupakan variabel perbandingan, dalam hubungan antar sesamanya merupakan "sekian kali"

Lalu bagaimana dengan yang hasil penelitiannya berupa tinggi, rendah misal pada pengetahuan, sikap, dan lain-lain apakah betul skalanya adalah ordinal ......?

Pembahasan
Prinsip dari skala ordinal adalah adanya adanya tingkatan, TINGKATAN disini bukan dalam hal bahasa, yang berarti ketika hasil ukurnya seperti yang di atas (tinggi, rendah atau baik, buruk dll) tidak selalu berupa skala ordinal, yang mungkin saja jika dilihat dari filosofinya bisa berarti : hanya berupa pengelompokan (kelompok dengan hasil tinggi dan kelompok dengan hasil rendah) dan hal ini berarti menjadikan skala pengukurannya menjadi nominal.

cara-cara merubah variabel kontinum menjadi diskrit (nominal)

tentukan batas misalnya nilai rata-rata, maka angka di atas rata-rata diberikan "tinggi/ya" dan di bawah rata-rata diberi "rendah/tidak"
mengambil satu nila diberi "ya" dan selain nilai itu diberi "tidak"

contoh : hasil ujian metode penelitian mempunyai range 40 berjarak antara nilai 55 sampai dengan 95 (interval), hasil perhitungan misalnya didapatkan rata-ratanya 73 maka untuk menjadi diskrit diambil nilai 73 sebagai batasan dan dinilai sebagai "tinggi" untuk data di atasnya dan selain itu diberi nilai "rendah"

sumber utama : Arikunto, Edisi Revisi 2010
bersambung........jika saya sempet

ARTI SEBENARNYA DARI MINAL 'AIDIN WAL FAIZIN

2011-08-21T16:10:00.003+07:00

Selamat Hari Raya Idul Fitri, Taqobalallahu Minnaa wa Minkum, Minal 'Aidin wal Faizin, Mohon Maaf Lahir Batin, merupakan ucapan yang biasa disampaikan dan diterima oleh kaum muslimin di hari Lebaran/Idul Fitri baik melalui lisan ataupun kartu ucapan.

Namun tahukah Anda apa arti kalimat tersebut ?
Hal ini perlu Yaiyalah.com sampaikan, karena banyak yang yang mengira bahwa arti kalimat Minal 'Aidin wal Faizin adalah mohon maaf lahir dan batin... Mari kita simak arti kalimat sebenarnya... semoga bermanfaat.... ^^

Para Sahabat Rasulullah biasa mengucapkan kalimat TaqobalaLLaahu Minnaa wa Minkum di antara mereka.

Arti kalimat ini adalah: Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Maksudnya, menerima amal ibadah kita semua selama bulan Ramadhan. Para sahabat juga biasa menambahkan: Shiyamana wa Shiyamakum, artinya : semoga juga puasaku dan kalian diterima.

Namun bila ditambah kata-kata Taqobal Yaa Karim, artinya : Semoga (Terimalah do'a kita) Ya ALLAH, Yang Maha Terpuji.

Lalu bagaimana dengan kalimat: Minal 'Aidin wal Faizin?

"Minal Aidin wal Faizin" sebenarnya adalah do'a yang artinya : “Semoga kita termasuk (orang-orang) yang kembali (kepada fitrah) dan (mendapat) kemenangan”.

Jelaslah, meskipun diikuti dengan kalimat mohon maaf lahir batin, kalimat ini tidak mempunyai makna yang serupa. Bahkan sebenarnya merupakan tambahan doa untuk kita yang patut untuk diaminkan.

Kesalahan Penulisan
Pertama, kesalahan penulisan pada kata “Minal ‘Aidin wal Faizin” yang kadang ditulis seperti beberapa contoh dibawah ini :

1. Minal ‘Aidin wal Faizin = Penulisan yang benar
2. Minal Aidin wal Faizin = Juga benar berdasar ejaan indonesia
3. Minal Aidzin wal Faidzin = Salah, karena penulisan “dz” berarti huruf “dzal” dalam abjad arab
4. Minal Aizin wal Faizin = Salah, karena pada kata “Aizin” seharusnya memakai huruf “dal” atau dilambangkan huruf “d” bukan “z”
5. Minal Aidin wal Faidin = Juga salah, karena penulisan kata “Faidin”, seharusnya memakai huruf “za” atau dilambangkan dengan huruf “z” bukan “dz” atau “d”

Nah, sebenarnya kalimat Minal ‘Aidin wal Faizin adalah penggalan sebuah Do'a yang lengkap, yakni : "Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Wa Ja’alanallahu Minal ‘Aidin Wal Faizin" yang artinya : “Semoga Allah menerima (amalan-amalan) yang telah aku dan kalian lakukan dan semoga Allah menjadikan kita termasuk (orang-orang) yang kembali (kepada fitrah) dan (mendapat) kemenangan”.[yaiyalah.com]

Undang-undang Kesehatan

2011-02-09T20:17:00.007+07:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;
d. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
5. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4
Setiap orang berhak atas kesehatan.

Pasal 5
(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6
Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 7
Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Pasal 8
Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9
(1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Pasal 10
Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

Pasal 11
Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 12
Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 13
(1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.
(2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 14
(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Pasal 15
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya.

Pasal 16
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 17
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 18
Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Pasal 19
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Pasal 20
(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan social nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
(2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan

Pasal 21
(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 22
(1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.
(2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23
(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
(4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24
(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25
(1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
(2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
(3) Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26
(1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan.
(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
(3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan
c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.
(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 27
(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28
(1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

Pasal 29
Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 30
(1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas:
a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan
b. pelayanan kesehatan masyarakat.
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta.
(4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
(5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 31
Fasilitas pelayanan kesehatan wajib:
a. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; dan
b. mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah atau Menteri.

Pasal 32
(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Pasal 33
(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan.
(2) Kompetensi manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34
(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan.
(2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35
(1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya.
(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan:
a. luas wilayah;
b. kebutuhan kesehatan;
c. jumlah dan persebaran penduduk;
d. pola penyakit;
e. pemanfaatannya;
f. fungsi sosial; dan
g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan asing.
(4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Perbekalan Kesehatan

Pasal 36
(1) Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial.
(2) Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Pasal 37
(1) Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat akan perbekalan kesehatan terpenuhi.
(2) Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan kemanfaatan, harga, dan factor yang berkaitan dengan pemerataan.

Pasal 38
(1) Pemerintah mendorong dan mengarahkan pengembangan perbekalan kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia.
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan terutama untuk obat dan vaksin baru serta bahan alam yang berkhasiat obat.
(3) Pengembangan perbekalan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam dan sosial budaya.

Pasal 39
Ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40
(1) Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat.
(2) Daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi.
(3) Pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.
(4) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan.
(5) Ketentuan mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengadakan pengecualian terhadap ketentuan paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur paten.
(6) Perbekalan kesehatan berupa obat generik yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehingga penetapan harganya dikendalikan oleh Pemerintah.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41
(1) Pemerintah daerah berwenang merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
(2) Kewenangan merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar pelayanan yang berlaku secara nasional.

Bagian Keempat
Teknologi dan Produk Teknologi

Pasal 42
(1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.
(2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.
(3) Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 43
(1) Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi.
(2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44
(1) Dalam mengembangkan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau hewan.
(2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan uji coba.
(3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan orang yang dijadikan uji coba.
(4) Penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi kelestarian hewan tersebut serta mencegah dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan manusia.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45
(1) Setiap orang dilarang mengembangkan teknologi dan/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 47
Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pasal 48
(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kesehatan tradisional;
c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
e. kesehatan reproduksi;
f. keluarga berencana;
g. kesehatan sekolah;
h. kesehatan olahraga;
i. pelayanan kesehatan pada bencana;
j. pelayanan darah;
k. kesehatan gigi dan mulut;
l. penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
m. kesehatan matra;
n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
o. pengamanan makanan dan minuman;
p. pengamanan zat adiktif; dan/atau
q. bedah mayat.
(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.

Pasal 49
(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan.
(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi.

Pasal 50
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.
(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat.
(3) Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian.
(4) Ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antar-Pemerintah dan antarlintas sektor.

Pasal 51
(1) Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu
atau masyarakat.
(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan
minimal kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Paragraf Kesatu
Pemberian Pelayanan

Pasal 52
(1) Pelayanan kesehatan terdiri atas:
a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan
b. pelayanan kesehatan masyarakat.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 53
(1) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
(2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
(3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien disbanding kepentingan lainnya.

Pasal 54
(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 55
(1) Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan.
(2) Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kedua
Perlindungan Pasien

Pasal 56
(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
(2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
c. gangguan mental berat.
(3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57
(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
a. perintah undang-undang;
b. perintah pengadilan;
c. izin yang bersangkutan;
d. kepentingan masyarakat; atau
e. kepentingan orang tersebut.

Pasal 58
(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 59
(1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:
a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
(2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jeni pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 60
(1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.
(2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Pasal 61
(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
(2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

Bagian Keempat
Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Pasal 62
(1) Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat.
(2) Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan

Pasal 63
(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.
(2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan.
(3) Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.
(4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
(5) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 64
(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
(3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pasal 65
(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
(2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66
Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

Pasal 67
(1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 68
(1) Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69
(1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
(2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastic dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70
(1) Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi.
(2) Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel punca embrionik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Kesehatan Reproduksi

Pasal 71
(1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada lakilaki dan perempuan.
(2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
b. pengaturan kehamilan, alat konstrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
c. kesehatan sistem reproduksi.
(3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 72
Setiap orang berhak:
a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 73
Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.

Pasal 74
(1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.
(2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77
Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Keluarga Berencana

Pasal 78
(1) Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas.
(2) Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedelapan
Kesehatan Sekolah

Pasal 79
(1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggitingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
(2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lain.
(3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Kesehatan Olahraga

Pasal 80
(1) Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat.
(2) Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga.
(3) Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga.

Pasal 81
(1) Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif, tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif.
(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Kesehatan Pada Bencana

Pasal 82
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan pascabencana.
(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelayanan kegawatdaruratan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
(4) Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau bantuan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83
(1) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi pasien.
(2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pasal 84
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada bencana diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85
(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Darah

Pasal 86
(1) Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
(2) Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor.
(3) Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit.

Pasal 87
(1) Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah.
(2) Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan.

Pasal 88
(1) Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pengerahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
(2) Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah.

Pasal 89
Menteri mengatur standar dan persyaratan pengelolaan darah untuk pelayanan transfusi darah.

Pasal 90
(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(2) Pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah.
(3) Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pasal 91
(1) Komponen darah dapat digunakan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan melalui proses pengolahan dan produksi.
(2) Hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Pemerintah.

Pasal 92
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Belas
Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 93
(1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
(2) Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, usaha kesehatan gigi sekolah.

Pasal 94
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Belas
Penanggulangan Gangguan Penglihatan
dan Gangguan Pendengaran

Pasal 95
(1) Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan, dan pendengaran masyarakat.
(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 96
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Belas
Kesehatan Matra

Pasal 97
(1) Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat, laut, dan udara.
(2) Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan.
(3) Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan persyaratan.
(4) Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Belas
Pengamanan dan Penggunaan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 98
(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 99
(1) Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta dan sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan, serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga kelestariannya.
(2) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
(3) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan sediaan farmasi.

Pasal 100
(1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya.
(2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional .

Pasal 101
(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
(2) Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 102
(1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
(2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103
(1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.
(2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 104
(1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.
(2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara rasional.

Pasal 105
(1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.
(2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.
Pasal 106
(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108
(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Belas
Pengamanan Makanan dan Minuman

Pasal 109
Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.

Pasal 110
Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Pasal 111
(1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan;
c. Berat bersih atau isi bersih;
d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
(4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112
Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan,ndan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.

Bagian Ketujuh Belas
Pengamanan Zat Adiktif

Pasal 113
(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.
(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 114
Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.

Pasal 115
(1) Kawasan tanpa rokok antara lain:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Pasal 116
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Belas
Bedah Mayat

Pasal 117
Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantungsirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.
Pasal 118
(1) Mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya identifikasi.
(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas upaya identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya identifikasi mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 119
(1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit.
(2) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematian.
(3) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat pasien.
(4) Dalam hal pasien diduga meninggal akibat penyakit yang membahayakan masyarakat dan bedah mayat klinis mutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau penyebab kematiannya, tidak diperlukan persetujuan.

Pasal 120
(1) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran.
(2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya.
(3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, dan disimpan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak kematiannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 121
(1) Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
(2) Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122
(1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di wilayahnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah mayat forensik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 123
(1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
(2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 124
Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi.

Pasal 125
Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hokum ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.

BAB VII
KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK,
REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT

Bagian Kesatu
Kesehatan ibu, bayi, dan anak

Pasal 126
(1) Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.
(2) Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
(3) Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 127
(1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 128
(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
(3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Pasal 129
(1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 130
Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.

Pasal 131
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.
(2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
(3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 132
(1) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.
(2) Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 133
(1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.
(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 134
(1) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut.
(2) Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.
(2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak.

Bagian Kedua
Kesehatan Remaja

Pasal 136
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.
(2) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.
(3) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 137
(1) Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab.
(2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan mengenai kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat

Pasal 138
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 139
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat.
(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 140
Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.

BAB VIII
GIZI

Pasal 141
(1) Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.
(2) Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;
b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;
c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau.
(4) Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyediaan bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lintas sektor dan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota.

Pasal 142
(1) Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan:
a. bayi dan balita;
b. remaja perempuan; dan
c. ibu hamil dan menyusui.
(2) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan.
(3) Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat.
(4) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.
(5) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik.

Pasal 143
Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.

BAB IX
KESEHATAN JIWA

Pasal 144
(1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
(2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial.
(3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2).
(5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan, termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa.

Pasal 145
Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin upaya kesehatan jiwa secara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk menjamin upaya kesehatan jiwa di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3).

Pasal 146
(1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai kesehatan jiwa.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghindari pelanggaran hak asasi seseorang yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa.

Pasal 147
(1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
(2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
(3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148
(1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.

Pasal 149
(1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
(4) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.

Pasal 150
(1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (visum et repertum psikiatricum) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.
(2) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Pasal 151
Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

Bagian Kesatu
Penyakit Menular

Pasal 152
(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakatbertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
(2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.
(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
(4) Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.
(5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah.
(6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lintas sektor.
(7) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan negara lain.
(8) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153
Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi.

Pasal 154
(1) Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.
(2) Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dan negara lain.
(4) Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.
Pasal 155
(1) Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat.
(4) Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.
(5) Pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 156
(1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa (KLB).
(2) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya.
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa dan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157
(1) Pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat.
(2) Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksa tempat-tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Penyakit Tidak Menular

Pasal 158
(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya.
(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku sehat dan mencegah terjadinya penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan.
(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159
(1) Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan pendekatan surveilan faktor risiko, registri penyakit, dan surveilan kematian.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dan dengan membentukjejaring, baik nasional maupun internasional.

Pasal 160
(1) Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan.
(2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar.

Pasal 161
(1) Manajemen pelayanan kesehatan penyakit tidak menular meliputi keseluruhan spektrum pelayanan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
(2) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional sehingga pelayanan kesehatan penyakit tidak menular tersedia, dapat diterima, mudah dicapai, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
(3) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada deteksi dini dan pengobatan penyakit tidak menular.

BAB XI
KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 162
Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 163
(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
(2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
(3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
a. limbah cair;
b. limbah padat;
c. limbah gas;
d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah;
e. binatang pembawa penyakit;
f. zat kimia yang berbahaya;
g. kebisingan yang melebihi ambang batas;
h. radiasi sinar pengion dan non pengion;
i. air yang tercemar;
j. udara yang tercemar; dan
k. makanan yang terkontaminasi.
(4) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
KESEHATAN KERJA

Pasal 164
(1) Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.
(2) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal.
(3) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja.
(4) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia.
(5) Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(6) Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja.
(7) Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165
(1) Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja.
(2) Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja.
(3) Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pada perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166
(1) Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.
(2) Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XIII
PENGELOLAAN KESEHATAN

Pasal 167
(1) Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
(2) Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah.
(3) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XIV
INFORMASI KESEHATAN

Pasal 168
(1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan.
(2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 169
Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB XV
PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pasal 170
(1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
(2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan.
(3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.

Pasal 171
(1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
(3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 172
(1) Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 173
(1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan system jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 174
(1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.

BAB XVII
BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan

Pasal 175
Badan pertimbangan kesehatan merupakan badan independen, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan.

Pasal 176
(1) Badan pertimbangan kesehatan berkedudukan di Pusat dan daerah.
(2) Badan pertimbangan kesehatan pusat dinamakan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat BPKN berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
(3) Badan pertimbangan kesehatan daerah selanjutnya disingkat BPKD berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota.
(4) Kedudukan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berada sampai pada tingkat kecamatan.

Bagian Kedua
Peran, Tugas, dan Wewenang

Pasal 177
(1) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
(2) BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
a. menginventarisasi masalah melalui penelaahan terhadap berbagai informasi dan data yang relevan atau berpengaruh terhadap proses pembangunan kesehatan;
b. memberikan masukan kepada pemerintah tentang sasaran pembangunan kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
c. menyusun strategi pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan kesehatan;
d. memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengidentifikasi dan penggerakan sumber daya untuk pembangunan kesehatan;
e. melakukan advokasi tentang alokasi dan penggunaan dana dari semua sumber agar pemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai dengan strategi yang ditetapkan;
f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan; dan
g. merumuskan dan mengusulkan tindakan korektif yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang menyimpang.
(3) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan masyarakat dalam bidang kesehatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan organisasi dan pembiayaan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 178
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

Pasal 179
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 diarahkan untuk:
a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
b. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan;
c. memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;
d. memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan minuman;
e. memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan;
f. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat;
b. pendayagunaan tenaga kesehatan;
c. pembiayaan.

Pasal 180
Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dan pemerintah daerah, dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan kesehatan.

Pasal 181
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 182
(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.
(2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelengaraan upaya kesehatan.
(3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
(4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 183
Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

Pasal 184
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, tenaga pengawas mempunyai fungsi:
a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan;
b. memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Pasal 185
Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan oleh tenaga pengawas mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.

Pasal 186
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187
Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 188
(1) Menteri dapat mengambil tindakan administrative terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga pemerintah nonkementerian, kepala dinas provinsi, atau kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan secara tertulis;
b. pencabutan izin sementara atau izin tetap.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pasal ini diatur oleh Menteri.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 189
(1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 190
(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).

Pasal 191
Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 192
Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 193
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastic dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 194
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 195
Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 196
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 198
Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 199
(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 200
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 201
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 202
Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

Pasal 203
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 204
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 205
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 200913
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 200913 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 144144

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
ttd
Wisnu Setiawan

Inilah Hipotesis MAHASISWA Misterius yang Berhasil Mematahkan Jawaban Sang PROFESOR

2010-10-17T09:13:00.004+07:00

Seorang Profesor dari sebuah universitas terkenal menantang mahasiswa-mahasiswa nya dengan pertanyaan ini, "Apakah Tuhan menciptakan segala yang ada?".

Seorang mahasiswa dengan berani menjawab, "Betul, Dia yang menciptakan semuanya".

"Tuhan menciptakan semuanya?" Tanya professor sekali lagi. "Ya, Pak, semuanya" kata mahasiswa tersebut.

Profesor itu menjawab, "Jika Tuhan menciptakan segalanya, berarti Tuhan menciptakan Kejahatan. Karena kejahatan itu ada, dan menurut prinsip kita bahwa pekerjaan kita menjelaskan siapa kita, jadi kita bisa berasumsi bahwa Tuhan itu adalah kejahatan".

"Mahasiswa itu terdiam dan tidak bisa menjawab hipotesis professor tersebut. Profesor itu merasa menang dan menyombongkan diri bahwa sekali lagi dia telah membuktikan kalau Agama itu adalah sebuah mitos.

Mahasiswa lain mengangkat tangan dan berkata, "Profesor, boleh saya bertanya sesuatu?".

"Tentu saja," jawab si Profesor,

Mahasiswa itu berdiri dan bertanya, "Profesor, apakah dingin itu ada?"

"Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja dingin itu ada.

Kamu tidak pernah sakit flu?" Tanya si professor diiringi tawa mahasiswa lainnya.

Mahasiswa itu menjawab, "Kenyataannya, Pak, dingin itu tidak ada.
Menurut hukum fisika, yang kita anggap dingin itu adalah ketiadaan panas. Suhu -460F adalah ketiadaan panas sama sekali. Dan semua partikel menjadi diam dan tidak bisa bereaksi pada suhu tersebut. Kita menciptakan kata dingin untuk mendeskripsikan ketiadaan panas."

Mahasiswa itu melanjutkan, "Profesor, apakah gelap itu ada?" Profesor itu menjawab, "Tentu saja itu ada."

Mahasiswa itu menjawab, "Sekali lagi anda salah, Pak.

Gelap itu juga tidak ada. Gelap adalah keadaan dimana tidak ada cahaya. Cahaya bisa kita pelajari, gelap tidak.

Kita bisa menggunakan prisma Newton untuk memecahkan cahaya menjadi beberapa warna dan mempelajari berbagai panjang gelombang setiap warna. Tapi Anda tidak bisa mengukur gelap. Seberapa gelap suatu ruangan diukur dengan berapa intensitas cahaya di ruangan tersebut. Kata gelap dipakai manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan cahaya."

Akhirnya mahasiswa itu bertanya, "Profesor, apakah kejahatan itu ada?"

Dengan bimbang professor itu menjawab, "Tentu saja, seperti yang telah kukatakan sebelumnya.

Kita melihat setiap hari di Koran dan TV. Banyak perkara kriminal dan kekerasan di antara manusia. Perkara-perkara tersebut adalah manifestasi dari kejahatan."

Terhadap pernyataan ini mahasiswa itu menjawab, "Sekali lagi Anda salah, Pak.

Kejahatan itu tidak ada. Kejahatan adalah ketiadaan Tuhan. Seperti dingin atau gelap, kajahatan adalah kata yang dipakai manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan Tuhan.

Tuhan tidak menciptakan kajahatan. Kajahatan adalah hasil dari tidak adanya kasih Tuhan dihati manusia. Seperti dingin yang timbul dari ketiadaan panas dan gelap yang timbul dari ketiadaan cahaya."

Profesor itu terdiam.

Nama mahasiswa itu adalah Albert Einstein .

sumber: unic77.tk

Penghitungan Jumlah Ketenagaan Keperawatan

2010-08-02T20:25:00.004+07:00

Sesuai Permintaan Neng Geuis......mangga di aos, mudah-mudahan tiasa ngabantos

Langkah-langkah untuk perhitungan tenaga keperawatan
1. Tentukan terlebih dahulu rata-rata jumlah pasien berdasarkan tingkat ketergantungannya
a. Asuhan Keperawatan Langsung (Gillies)
* Self care = ¼ x 4 = 1 jam
* Partial care = ¾ x 4 = 3 jam
* Total care = (1-1,5) x 4 = 4-6 jam
* Intensive = 2 x 4 = 8 jam
b. Asuhan tidak langsung (dokumentasi, dll) = Wolfe&Young = 60 menit/klien/hari
c. Pendidikan Kesehatan : 15 menit/hari/klien = 0,25 jam

2. Tentukan rata-rata jumlah pasien perhari = BOR x Tempat Tidur
Hal ini bisa secara langsung pula dilihat dari jumlah pasien berdasarkan hal yang no 1, jadi tidak perlu repot-repot menghitung kembali rata-rata jumlah pasien

3. Hitunglah dengan menggunakan formula (misal formula PPNI)

125% pada formula ini diasumsikan karena asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat di Indonesia masih berpola pada tindakan yang banyak ke arah tindakan non keperawatan sehingga perlu ditambahkan jumlahnya, selain itu diasumsikan bahwa kinerja keperawatan oleh perawat Indonesia masih 75%.

Contoh :
Hasil analisis selama 6 bulan Pada ruangan dengan kategori medikal bedah didapatkan rata-rata pasien yang dirawat : Self care 5 orang, partial care 10 orang dan total care 5 orang

Jawaban:
Dari data di atas kita sudah tahu untuk rata-rata pasien (TT x BOR) = 20 orang, dan langkah selanjutnya kita harus menghitung terlebih dahulu jam asuhan yang harus diberikan :
Self Care = (5 x 1 jam) + (5 x 1 jam) + (5 x 0,25 jam) = 11,25 jam
Partial Care = (10 x 3 jam) + (10 x 1 jam) + (10 x 0,25 jam) = 42,5 jam
Total Care = (5 x 6 jam) + (5 x 1 jam) + (5 x 0,25) = 36,25 jam

Total Jam asuhan = 11,25 + 42,5 + 36,25 = 90 jam/20 pasien
Rata-rata jam asuhan = 4,5 jam

Maka Jumlah keseluruhan kebutuhan tenaga keperawatan adalah
TP=((4,5 x52x7x20)/(1640 jam) ) x 125% = 24,9 orang perawat

Dibulatkan menjadi 25 orang perawat pelaksana

Catatan : Jumlah Perawat bukan hal yang utama dalam pemberian pelayanan tetapi terdapat aspek lain yang sangat berperan yaitu KOMITMEN PERAWAT dalam melaksanakan Asuhan.

Januari - Maret 2010

2010-04-21T09:33:00.002+07:00

Ternyata untuk bisa hidup seperti rekan kita yang di dirjen yang itu tuuuuuh......susah banget, kayaknya jika ingin punya duit yang em em an harus bisa jual ember.

ember plastik, ember kaca, embeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
but, tenang it's okay........pasti bisa deh sampe

memoar pas lagi ngantuk

Wanita Berbusana Minim = Benda Bukan Manusia

2009-06-18T09:41:00.000+07:00

Pakar AS meneliti pria yang melihat wanita berbusana seronok. Hasilnya, wanita terbayang bukan manusia

Hidayatullah. com--Masih perlukah aturan khusus berpakaian atau menutup aurat bagi pria dan wanita di zaman semodern dan sebebas seperti sekarang ini? Tampaknya temuan ilmiah terbaru memberikan masukan penting guna menjawab pertanyaan tersebut.

Temuan ilmiah terkini menghasilkan penjelasan mengejutkan seputar wanita berpakaian hampir telanjang yang dilihat oleh kaum pria. Dalam otak lelaki yang memandangnya, gambaran kaum hawa berbikini, yang mengenakan baju mandi nyaris telanjang, dikenali bukan lagi sebagai manusia. Tapi mereka dianggap sebagai barang atau benda untuk dipergunakan. Demikian hasil kajian ilmiah terkini tentang perilaku kaum pria.

Penelitian ini didasarkan pada pengamatan citra atau gambaran otak dengan menggunakan teknik “MRI brain scan”, yakni pemindaian otak melalui pencitraan resonansi magnetis. Ketika otak kaum lelaki yang sedang memandang gambar-gambar wanita nyaris tak berbusana dipindai, maka bagian otak tertentu ditemukan menyala terang. Bagian otak ini berhubungan dengan kegiatan menggunakan alat atau perkakas, misalnya obeng.

Wanita tidak berotak

"Saya tidak berkata bahwa mereka secara harafiah berpikir, foto-foto wanita ini adalah foto-foto perkakas dalam arti sesungguhnya, atau foto-foto bukan-manusia, tapi apa yang dimungkinkan oleh data pencitraan otak ini adalah, kita melihatnya sebagai kiasan ilmiah. Yakni, mereka memberikan tanggapan terhadap foto-foto ini, sebagaimana orang memberikan tanggapan terhadap barang," papar Fiske, yang menyabet gelar PhD dari Harvard University di tahun 1978.

Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan redaksi hidayatullah. com, temuan ini juga mengungkap bahwa kaum pria lebih cenderung mengaitkan gambar-gambar perangsang birahi itu dengan kata-kata kerja orang pertama, seperti “Saya dorong, saya dekap, saya pegang.” Yang mengejutkan, sebagian lelaki yang diteliti tampak tidak menampakkan aktivitas pada bagian otak,yang biasanya memperlihatkan tanggapan ketika seseorang memikirkan maksud orang lain yang dilihatnya.

Apa arti temuan ini? Ini maknanya bahwa para lelaki tersebut memandang wanita itu sebagai sesuatu yang membangkitkan nafsu birahi, tapi mereka tidak mempedulikan apa yang ada dalam pikiran wanita itu. Hal ini sungguh aneh karena hampir tak pernah terjadi. Demikian dituturkan Susan Fiske, profesor psikologi di Princeton University , AS. Laporan ini disampaikan di Chicago baru-baru ini dalam rangka pertemuan tahunan lembaga ilmiah bergengsi AS, American Association for the Advancement of Science.

Fiske dan rekan-rekannya melibatkan 21 pria bukan homoseksual dalam penelitiannya. Setelah diberi sejumlah pertanyaan tertentu untuk dijawab, mereka lantas dipertontonkan gambar-gambar pria dan wanita, baik yang berpakaian minim maupun berbusana penuh. Hasilnya, sebagian besar mereka memiliki daya ingat paling kuat terhadap foto-foto wanita yang berbikini, alias nyaris tanpa busana, meski wanita dalam foto-foto itu tanpa kepala, dan mereka melihatnya hanya selama seperlima detik.

"...daya ingat ini terkait dengan pengaktifan pada bagian otak pra-motor, yang memiliki kehendak bertindak terhadap sesuatu. Jadi seolah mereka dengan seketika berpikir bagaimana mereka bisa memperlakukan tubuh-tubuh ini,” ujar Fiske.

Bukan manusia

Secara khusus lagi, terdapat temuan menarik pada kaum pria yang memiliki kecenderungan tinggi berpraduga tertentu terhadap kaum hawa - yakni bahwa wanita menguasai dan menjarah wilayah kaum pria. Pada otak jenis pria yang berpandangan seperti ini, tidak didapati bukti aktivitas otak yang memperlihatkan bahwa mereka melihat wanita nyaris telanjang sebagai manusia yang memiliki pikiran dan kehendak.

"Mereka bereaksi terhadap wanita-wanita ini seolah mereka (wanita itu) bukan sepenuhnya manusia," tutur Fiske.

Hasil kajian ini masih dalam tahap awal. Fiske berniat meneruskan penelitiannya itu dengan melibatkan jumlah orang yang lebih besar.

Meskipun begitu Fiske menyimpulkan, "...temuan-temuan ini semuanya cocok dengan pendapat bahwa mereka menanggapi foto-foto ini seperti mereka memberikan tanggapan terhadap barang (benda) dan bukan terhadap manusia yang memiliki kehendak (kuasa) mandiri." [ah/ng/sciam/ guardian/www.hidayatullah. com]

Sumber:

1). Christine Dell'Amore (2009) “Bikinis Make Men See Women as Objects, Scans Confirm”, National Geographic News, 16 Feb. 2009. (http://news. nationalgeograph ic.com/news/ 2009/02/090216- bikinis-women- men-objects. html , dikunjungi pada 25 April 2009)

2). Christie Nicholson (2009) “Women as Sex Objects” , Scientific American, 17 Feb. 2009. (http://www.sciam. com/podcast/ episode.cfm? id=84F4BA3B- A506-BB88- CE97C91970A5C9A8 , dikunjungi pada 25 April 2009)

3). Ian Sample (2009) “Sex objects: Pictures shift men's view of women”, The Guardian, 16 Feb. 2009. (http://www.guardian .co.uk/science/ 2009/feb/ 16/sex-object- photograph , dikunjungi pada 25 April 2009)

4). Susan Fiske, Department of Psychology, Princeton University . (http://weblamp. princeton. edu/~psych/ psychology/ research/ fiske/index. php , dikunjungi pada 25 April 2009).

Asuhan Keperawatan Pada Tumor Tulang

2008-12-12T10:25:00.001+07:00

A. Pengkajian
1. Biodata : lihat di tumor tulang
2. Riwayat Kesehatan
a. Keluhan Utama
Jika klien mengalami manifestasi klinis tumor benigna, nyeri adalah keluhan yang umum. Nyeri dapat mempunyai rentang dari ringan sampai moderat, seperti yang terlihat pada kondroma, atau nyeri tak terputus yang kuat pada osteoma osteoid. Nyeri dapat disebabkan oleh invasi tumor langsung pada jaringan lunak, menekan saraf perifer, atau disebakan karena fraktur patologik.

Sebagai tambahan untuk mengumpulkan informsi yang berhubungan dengan sifat nyeri klien, perawat mengobservsi dan mempalpasi area yang diduga terkena. Bila tumor menyerang ekstremitas bawah atau tulang-tulang kecil pada tangan dan kaki, pembengkakan lokal dapat dideteksi sebagai pembesaran neoplasma. Pada beberapa kasus, atropi otot atau spasmus otot dapat terjadi. Perawat mempalpasi tulang dan otot untuk mendeteksi perubahan dan mengurangi nyeri.

Untuk tumor tulang ganas, data dikumpulkan serupa dengan riwayat pada tumor tulang benigna. Sebagai tambahan perawat menanyakan apakah dia mempunyai riwayat terapi radasi untuk pengobartan kanker.

Manifestasi yang tampak pada klien dengan tumor maligna atau penyakit metastatik bervariasi tergantung tipe lesi spesifik. Kebanyakan klien mengeluhkan sekumpulan maslah nonspesifik, termasuk nyeri, pembengkakan lokal, massa yang dapat dipalpasi dan lunak. Ketidakmampuan yang nnyata dapat terlihat pada penyakit metastatik tulang.

Pada klien dengan sarkoma Ewing, demam ringan dapat terjadi karena tampilan sistemik neoplasmanya. Karena alasan inilah sarkoma Ewing sering dibingungkan dengan dengan osteomyelitis. Kelemahan dan pucat tampak karena anemia juga sering terjadi.

Dalam melakukan pengkajian muskuloskeletal, perawat menginspeksi area yang terkena dan mempalpasi ukuran massa dan karakteristiknya. Perawat juga perlu menentukan kemampuan untuk melakukan mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Derajat ketidakmampuan dapat ditentukan dengan membandingkan pengukuran selanjutnuya setelah intervensi medis dan keperawatan.

3. Pengkajian Psikososial.
Seringkali klien dengan tumor maligna adalah dewasa muda yang produktif secara sosial. Klien membutuhkan sistem dukungan untuk membantunya mengatasi kondisi ini. Keluarga, orang-orang terdekat, serta profesi kesehatan merupakan komponen utama dalam sistem dukungan.

Klien seringkali mengalami kehilangan kontrol selama kehidupannya ketika diagnosis keganasan ditentukan. Sebagai akibatnya mereka menjadi cemas dan takut akan hasil penyakit mereka. Koping terhadapnya meupakan tantangan berat. Klien mengalami proses berduka, awalnya mereka menolak. Perawat perlu mengkaji tingkat kecemsan dan mengkaji tingkat proses berduka yang dialami klien. Perawat juga mengidentifikasi perilaku maladaptif, yang mengindikasikan mekanisme koping inefektif.

4. Pemeriksaan diagnostik.
Radiografi rutin dan tomografi konvensional sangat bermanfaatdalam melokalisasi dan memvisualisasi neoplasma. Tumor benigna dikarakterisasi oleh: batas jelas, korteks intak, dan tulang yang halus, dengan periosteal tulang yang seragam. Computed Tomografi (CT) kurang berguna, kecuali dalam area anatomik yang kompleks seperti pada kolumna vertebralis dan sakrum. Uji ini sangat membantu dalam mengevaluasi penyebaran ke jaringan lunak.

Ketika diagnosis tumor benigna meragukan,. Biopsi jarum/biopsi terbuka perlu dilakukan. Metoda pembedahan terbuka dilakukan untuk mendapatkan jumlah jaringan yang mencukupi.

Pindai tulang tidak spesifik dalam membedakan tumor tulang benigna dan maligna, tapi memungkinkan visualsisasi yang lebih baik pada penyebarn lesi dibandingkan dengan kebanyakan pemeriksaan radiografik. MRI mungkin membantu dalam melihat masalah pada kolumna spinalis.

Pada tumor maligna semua prosedur diatas juga dapat digunakan. Meskipun setiap tipe tumor mempunyai karakteristik pola radigrafik, temuan tertentu tampak serupa pada semua tumor maligna. Tumor maligna pada umumnya mempunyai tampilan berbatas tidak jelas, perusakan tulang, periosteal irregular pada tulang baru dan penembusan kortikal.

Lesi metastatik mungkin meningkat atau menurunkan densitas tulang, tergantung pada jumlah aktivitas osteoblastik. CT juga berguna dalam menentukan perluasan kerusakan jaringan lunak.

Pengkajian laboratotik. Klien dengan tumor maligna umumnya menunjukkan peningkatan serum alkalin fosfatase (ALP), mengindikasikan tubuh sedang berusaha untuk membentuk tulang baru dengan meningkatkan aktivitas osteoblastik.

Klien dengan sarkoma Ewing atau lesi tulang metastatik sering menampakkan anemia normositik. Sebagai tambahan lekositosis umum pada sarkoma Ewing.

Pada beberapa klien dengan metastatis tulang dari payudara, ginjal dan paru, kadar kalsium serum meningkat. Destruksi tulang massif menstimulasi peleapsan mineral ke aliran darah.

Klien dengan sarkoma Ewing dan metastasis tulang sering mengalami peningkatan laju edap darah (ESD/LED), mungkin berkontribusi ada inflamsi jairngan sekunder.

Pengkajian Diagnostik Lainnya.
a. Biopsi tulang. Biopsi tulang dapat dilakuan untuk menentukan tipe tumor tulang. Biopsi jarum bisanya dilakukan ketika diduga ada metasatis. Metoda terbuka melalu insisi bedah lebih disukai pada lesi perimer. Ahli bedah berusaha untuk membuat inisi sekecil mungkin. Carut biopsi dibuang selama pembedahan kanker tulang untuk mengeliminasi sebaran tunas kanker. Setelah biopsy, kanker dikelompokkan berdasarkan derajat tumor. Metoda yang populer adalah sistem TNM, yang digunaakn untuk menentukan ukuran tumor, keterlibatan nodus, dan adanya metastasis.
b. Pindai tulang. Pindai tulang sangat membantu dalam menentukan tipe tumor dan juga memungkinkan visualisasi sebaran kanker. Pindai hampir selau dilakukan bila diduga ada metastatis.

B. Analsisis/Diagnosa Keperawatan yang Mungkin:
1. Nyeri (akut/kronik) berhubungan dengan invasi tumor secara langsung pada jaringan lunak
2. Berduka antisipatorik berhubungan dengan perubahan citra diri atau kemungkinan kematian
3. Gangguan citra diri berhubungan dengan efek kemoterapi, radiasi, atau pembedahan.
4. Risiko cedera berhubungan dengan demineralisasi tulang sekunder terhadap tumor tulang.
5. Kecemasan berhubungan kehilangan kontrol dan kebutuhan sistem dukungan.
6. Takut berhubungan dengan diganosis medis, kemungkinan pembedahan atau kematian
7. Koping individu yang tidak efektif berhubungan dengan tidak bisa menerima dignosis medis
8. Koping keluarga tidak efektif berhubungan dengan tidak bisa menerima diagnosa medis.
9. Kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan ukuran dan penyebaran tumor, kelemahan, dan efek akhir penyakit metastatik
10. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan peningktan prsoses metabolik sekunde terhadap kanker.
11. Kurang Pengetahuan mengenai proses penyakit dan program terapi
12. Gangguan harga diri berhubungan dengan hilangnya bagian tubuh, atau perubahan kinerja peran.

C. Perencanaan dan Implementasi
Sasaran utama pasien meliputi pemahaman mengenai proses penyakit dan program terapi, pengontrolan nyeri, tiadanya fraktur patologik, pola penyelesaian masalah yang efektif, peningktan harga-diri dan peniadan komplikasi.

Asuhan keperawatan pasien yang menjalani tulang pada beberapa hal sama dngna pasien lain yang menjalani pembedahan skeletal. Tanda vital dipantau, kehilangan darah dikaji, dilakukan observasi untuk mengkaji timbulnya trombosis vena profunda, emboli paru, infeksi, kontraktur, dan atropi disuse. Bagian yang dioperasi harus ditinggikan untuk mengontrol pembengkakan, status neurovaskuler harus dikaji. Biasanya derah tersbut diimobilisasi dengan bidai, gips atau pembelut elastis sampai sembuh.

1. Nyeri
Perencanaan: Tujuan Klien. Klien akan mengalami pengurangan nyeri b.d lesi tulang
Intervensi. Karena nyeri sering diakibatkan karena invasi langsung dari tumor, maka tindakannya adalah dengan mengurangi ukuran atau membuang tumor. Kombinasi tindakan bedah dan nonbedah digunakan untuk meningkatkan rasa nyaman klien dan mengeliminasi komplikasi dari kanker tulang.
Penatalaksanaan Nonbedah.
Sebagai tambahan selain pemberian analgesik untuk mengurangi nyeri lokal, agen kemoterapi dan radioterapi diberikan dalam usaha untuk mengecilkan tumor. Pada klien dengan metastatik vertebral, pembelatan dan imobilisasi dengan traksi servikal akan membantu mengurangi nyeri pungung.
Terapi Medikasi. Dokter mungkin memberikan kemoterapi tunggal atau kombinasi dengan radiasi atau pembedahan. Tumor proliferatif seperti sarkoma Ewing sensitif pada agen sitotoksik. Sementara tumor lainnya seperti kondrosarkoma seringkali kebal-obat. Kelihatannya kemoterapi memberikan hasil terbaik pada lesi metastasik kecil dan mungkin diberikan sebelum atau sesudah pembedahan.
Pada kebanayakan tumor, dokter memberikan agen kombinasi. Saat ini tidak ada protocol yang diteima secara universal mengenai agen kemoetrapi. Obat terpilih ditentukansebagian oleh sumber kanker primer. Misalnya bila metastasis terjadi karena kanker payudara, maka estrogen dan progesterone umum diberikan. Kanker tiroid metastasik sensitive trehadap doksorubisin (adriamisin).
Perhatikan efek samping dan efek toksik masing0masing obat serta awasi hasi tes laboraterium dengan cermat.
Terapi Radiasi. Radiasi digunakan pada tumor-tumor maligna tertentu. Pada klien dengan sarkoma Ewing dan osteosarkoma dini, radiasi mungkin merupakan terapi pilihan untuk mengecilkan ukuran tumor dan tentunya juga rasa nyeri.
Pada klien dengan tumor metastatik, radiasi diberikan terutama sebagai terapi paliatif. Terapi diarahkan lokasi yang nyeri dan diusahakan untuk membrikan rentang waktu yang nyaman bagi klien. Dengan perencanaan yang tepat terapi radiasi dapat digunakan dengan komplikasi yang minimal.

Penatalaksanaan Bedah.
Tindakan bagi tumor tulang primer adalah pembedahan, sering dikombinasikan dengan radiasi maupun kemoterapi.

2. Berduka Antisipatorik
Perencanaan: Tujuan Klien. Klien akan melalui proses berduka dengan baik & menerima prognosisnya.
Intervensi. Peran perawat yang paling penting adalah menjadi pendengar aktif dan memungkinkan klien dan keluargnya untuk menyatakan perasaan mereka. Perawat juga bertindak sebagai advokat bagi klien dan keluarga serta meningkatkan hubungan klien-dokter. Atau dengan kata lain, klien mungkin tidak sepenuhnya mengerti dengan rencana tindakan medis/pembedahan tapi malu untuk bertanya. Intervensi keperawatannya adalah dengan memfasilitasi komunikasi, karena hal tersebut penting bagi keberhasilan penatalaksanaan klien dengan kanker.

3. Gangguan Citra Diri
Perencanaan: Tujuan Klien. Setelah diberikan intervensi keperawatan klien akan mengalami perbaikan perasaan mengenai citra dirinya dan menerima perubahan fisik yang terjadi.
Intervensi. Persepsi klien mengenai citra dirinya sangat erat kaitannya dengan kemampuan klien untuk menerima penyakitnya. Perawat perlu mengenali dan menerima pandangan klien mengenai citra diri dan perubahannya. Hubungan saling percaya akan memfasilitasi klien untuk bebas menyatakan perasaan negatifnya. Tunjukkan kekuatan dan kemampuan klien yang masih dapat dipertahankan. Tujuan yang realistis dalam menjalani kehiduan juga perlu ditegakkan bersama.

4. Risiko Cedera
Perencanaan: Tujuan Klien. Setelah diberikan intervensi keperawatan, klien dapat mencegah fraktur patologis dengan cara mencegah jatuh dan meminimalkan trauma.
Intervensi. Radiasi/pembedahan mungkin diperlukan untuk memperkuat atau menggantikan tulang yang terkena untuk mencegah fraktur.
Penatalasakanaan Nonbedah.
Untuk memperbaiki tonus otot, dan tentunya juga mengurangi resiko fraktur, klien dilatih untuk melakukan latihan kekuatan. Terapi fisik berbasis ambulasi juga sering disarankan.
Penatalaksanaan Bedah.
Prinsip pembedahan pada fraktur metaststik yaitu:
a. Mengganti sebanyak mungkin tulang yang terkena
b. Berhati-hati dan menyeluruh untuk menghindari prosedur ulangan.
c. Berusaha untuk mengambalikan status fungsional klien dengan hospitalisasi dan imobilisasi minimal.

5. Kecemasan
Perencanaan: Tujuan Klien. Setelah diberikan tindakan keperawatan klien akan mengalami penurunan kecemasan.
Intervensi. Perawat perlu mengkaji tingkat kecemasan klien dan faktor yang menyebabkannya. Kehilangan kontrol pada situsi klien dapat dikurangi dengan membolehkan klien untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Rasa takut dan ketidaktahuan juga berkontribusi pada kecemasan.

Tumor Tulang

2008-12-04T08:20:00.003+07:00

Pendahuluan
Keganasan tulang dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu tumor benigna dan maligna. Klasifikasi yang banyak digunakan untuk kedua jenis tumor ini adalah sebagai berikut :

Tumor Tulang Benigna
Kondrogenik : Osteokondroma, Kondroma
Osteogenik : Osteoid osteoma, Osteobalstoma, Tumor sel Giant

Tumor Tulang Maligna
Kondrogenik : Kondrosarkoma
Osteogenik : Osteosarkoma
Fibrogenik : Fibrosarkoma
Tidak jelas asalnya : Sarcoma Ewing

Osteokondorma
Patofisiologi/Etiologi. Tumor tulang yang paling umum ditemukan adalah osteokondroma. Meskipun awitannya biasanya dimulai pada masa anak, tumor ini berkembang sampai maturitas skeletal dan mungkin tidak terdiagnosa sampai masa dewasa. Tumor ini mungkin tumbuh tunggal ataupun multiple dan dapat terjadi pada tulang manapun. Femur dan tibia adalah yang paling sering terkena.
Pada tampilan makro, tumor mempunyai tudung kartilagenus dengan tunas tulang menembus dari tulang. Seiring perkembangan tudung, tumor menulang dan mungkin menjadi maligna. Kira-kira 10% osteokondroma berkembang menjadi sarkoma.
Insidens/Prevalensi. Osteokondroma terjadi kira-klira 40% dari semua tumor benigna dan cenderung terjadi pada pria.

Kondroma
Patofisiologi/Prevalensi. Kondroma atau endokondroma, secara histologis sangat erat kaitannya dengan presentasi osteokondroma. Kondroma adalah lesi pada kartilago hialin matur yang terutama mengenai tangan dan kaki. Iga, sternum, spinal, dan tulang panjang juga mungkin terkena. Kondroma lambat berkembang dan sering mengakibatkan fraktur patologis setelah cedera ringan.
Insiden/Prevalensi. Kondroma ditemukan pada semua usia, terjadi pada pria dan wanita serta dapat mengnai semua tualng.

Osteoid Osteoma
Patofisiologi/Etiologi. Osteosid osteoma dibedakan melalui tampilannya yang bergranular bersemu merah jambu, yang dihasilkan dari proliferasi osteoblas. Tidak seperti tumor lainnya, lesi tunggalnya berdiameter kurang dari 0,4 inci (1 cm). Setiap tulang dapat terkena, tapi femur dan tibia adalah yang paling sering. Bila osteoid osteoma terjadi pada kolumna spinalis dan sakrum, manisfestasi klinis yang muncul menyerupai sindrom diskus lumbalis. Klien mengeluhkan nyeri yang terputus-putus, mungkin disertai oleh peningkatan kadar prostaglandin yang diasosiasikan dengan tumor.
Insidens/Prevalensi. Kira-kira 10% dari semua tumor benigna adalah osteoid osteoma. Lesi terjadi pada anak dan dewasa muda dengan predominan pada pria.

Osteoblastoma
Patofisiologi/Etiologi. Sering disebut juga osteoid osteoma raksasa, osteoblastoma yang menyerang vertebra dan tulang panjang. Tumor ini lebih besar daripada osteoid osteoma dan terletak pada tulang berongga. Tumor ini berwarna kemerahan, dan tampakan yang granular memfasilitasi diagnosis.
Insidens/Prevalensi. Lesi yang terjadi kurang dari 1% dan menyerang remaja pria serta dewasa muda pada kedua jenis kelamin.

Tumor Sel Raksasa
Patofisiologi/Prevalensi. Asal tumor sel raksasa masih belum bisa ditentukan. Lesi ini agresif dan dapat meluas. Pada pemeriksaan makro lesi tampak kelabu sampai coklat kemerahan dan mungkin melibatkan jaringan lunak sekiarnya. Meskipun diklasifikasikan sebagai tumor benigna, tumor ini dapat bermetastasis ke jaringan paru.
Insiden/Prevalensi. Tidak seperti kembanyakan tumor benigna lainnya, tumor ini menyerang wanita yang berumur lebih dari 20 tahun dengan puncak insiden pada klien usia 30-an. Kira-kir 18% dari seluruh tumor benigna adalah tumor ini.

Tumor Tulang Maligna
Tumor tulang maligna dapat berupa tumor primer atau sekunder (yang berasal dari jaringan lain dan bermetastasis ke tulang). Tumor primer terjadi lebih sering pada usia 10-30 tahun. Seperti juga kanker tulang lainnya, penyebab pasti tidak diketahui. Lesi metastatik paling sering terjadi pada usia yang lebih lanjut dan terjadi pada kebanyakan kanker tulang.

Tumor Primer

Osteosarkoma
Patofisiologi/Etiologi. Osteosarkoma atau osteogenik sarkoma adalah tipe tumor maligna primer yang paling banyak ditemukan. Lebih dari 50% terjadi pada femur distal dan disusul oleh tibia proksimal dan humerus. Tulang pipih dan tulang panjang mempunyai insiden yang hampir sama pada usia lebih dari 25 tahun.
Osteosarkoma adalah lesi yang relatif besar, menyebabkan nyeri dan pembengkakan dalam durasi singkat. Area yang terkena biasanya hangat karena vaskularisasi pada area tersebut meningkat. Bagian pusat massa berupa sklerotik meningkatkan aktivitas osteoblastik; bagian perifernya lembut, meluas melalui korteks tulang dengan tampakan seperti sinar matahari yang klasik, yang diasosiasikan dengn neoplasma. Ekpansi ke dalam kanalis medularis juga umum terjadi.
Osteosarkoma mungkin osteoblastik, kondroblastik, atau fibroblastik, tergantung asal jaringannya. Apapun sumbernya lesinya biasanya bermetastasi ke perifer paru dalam 2 tahun setelah tindakan, dan biasanya berakhir dengan kematian.
Insidens/Prevalensi. Osteosarkoma terjadi lebih sering pada pria dibandingkan wanita (2:1), antara usai 10-30 tahun. Dan pada usia yang lebih tua pada klien dengan penyakit Paget. Klien yang menerima radiasi untuk kanker jenis lain atau klien yang mempunyai lesi benigna juga mempunyai resiko yang tinggi.

Sarkoma Ewing
Patofisiologi/Etiologi. Meskipun sarkoma Ewing tidak seumum tumor tulang lainnya, tumor ini yang paling maligna. Seperti tumor lainnya, tumor ini juga menyebabkan nyeri dan pembengkakan. Sebagi tambahan manifestasi klinis; demam derajat rendah tertentu, leukositosis, dan anemia; membeikan karakter pada lesi ini. Pelvis dan ektremitas bawah adaah yang paling sering diserang. Serangan pada pelvis memberikan tanda prognosa yang buruk.
Pada tingkat selular tumor ini serupa dengan limfoma tulang. Pada hasil Rontgen karakteistiknya berbintik pola destruktif dan tampakan kulit bawang pada permukaan tulang membedakan neoplasma sarkoma Ewing. Seperti tumor maligna lainnya tumor ini juga tidak mempunyai tudung dan sering meluas ke jaringan lunak. Kematian terjadi karena metastasis ke paru atau tulang lainnya.
Insidens/Prevalensi. 5% dari seluruh tumor tulang maligna adalah sarkoma Ewing. Meskipun tumor ini dapat dilihat pada klien berbagai usia, biasanya terjadi pada anak dan dewasa muda pada usia 20-an. Pria mempunyai kecenderungan yang lebih besar.

Kondrosarkoma
Patofisiologi/Etiologi. Kebalikan dari ostosrakoma, klien dengan kondrosarkoma mengalami nyeri tumpul dan pembengkakan dalam waktu yang lama. Tumor umumnya menyerang pelvis dan femur proksimal dekat diafisis. Timbul dari jaringan kartilago, lesi ini merusak tulang dan sering mengkalsifikasinya. Klien dengan kondrosarkoma mempunyai prognosis yang lebih baik dar pada sarkoma osteogenik.
Insidens/Prevalensi. Kondrosarkoma terjadi pada usia paruh baya dan usia yang lebih tua, dengan predominansi ringan pada pria dan terjadi kurang dari 10% dari seluruh tumor tulang maligna.

Fibrosarkoma
Patofisiologi/Etiologi. Muncul dari jaringa fibrosa, fibrosakoma dapat dibagi menjadi beberapa subtipe. Subtipe yang paling maligna adalah histiositoma fibrosa maligna (MFH). Kebanyakan presentasi klinisnya rendah dan insidious, tanpa manifestasi spesifik. Nyeri lokal, dengan atau tanpa masa teraba, terjadi pada tulang panjang ekstremitas bawah. Seperti kanker tulang lainnya, lesi dapat bermetastasis ke paru.
Insidens/Prevalensi. Meskipun MFH menyerang pada semua usia, umumnya terjadi pada pria usia paruh baya. Untungnya lesi ini tidak umum.

Penyaki Tulang Metastatik
Tumor primer pada prostat, payudara, ginjal, tiroid dan paru disebut sebagai kanker ‘pencari tulang’ karena bermetastasi ke tulang lebih sering daripada tumor lain. Vertebra, pelvis, femur dan iga adalah lokasi yang umum diserang. Secara sederhana, tumor primer dibawa melalui aliran darah. Hampir semua lesi metastastatik berasal dari epitel dan berawal dari sumsusm tulang.
Fraktur patologis yang terjadi dalam 10-15% kasus, merupakan pertimbangan utama dalam penatalaksanaan. Area yang paling seing terserang adalah asetabulum dan femur proksimal.
Insidens/Prevalensi. Penyakit ini terutama menyerang orang yang berusia lebih dari 40 tahun. Pada klien dengan wiwayat kanker dan nyeri lokal, perlu diduga adanya metastasis. Insiden metastasis tulang berentang dari 20-70% tergantung dari sumber laporan statistik. Diduga insiden yang dilaporkan jauh dibawah nilai yang sebenarnya.

Adanya tumor di tulang menyebabkan reaksi tulang normal dengan respons osteolitik (destruksi tulang) atau osteoblastik (pembentukan tulang). Beberapa tumor tulang sering terjadi dan lainnya justru sangat jarang. Beberapa tidak menimbulkan masalah besar, sedangkan yang lainnya segera mengancam jiwa.

Pasien dengan tumor tulang daang dengan masalah yang berhubungan dengan tumor tulang yang sangat bervariasi. Dapat tanpa gejala atau dapat juga nyeri (ringan dan kadang sampai konstan dan berat), kecacatan yang bervariasi, dan mungkin adanya pertumbuhan tulang yang jelas terlihat. Kehilangan berat badan, malaise, dan demam dapat terjadi. Tumor kadang baru terdiagnosis saat terjadi patah tulang patoogik.

Bila terjadi kompresi korda spinalis, dapat berkembang lambat atau cepat. Defisit neurologik (misalnya nyeri progresif, kelemahan, parasetesia, paraplegia, retensi urin) harus diidentifiaksi awal dan ditangani dengan laminektomi dekompresi untuk mencegah cedera korda spinalis permanen.

DIAGNOSA NANDA (2005)

2008-10-30T11:02:00.000+07:00

Taxonomy II : Domains, Kelas dan Diagnosis

A. Domain I : Promosi Kesehatan

Kelas 1 : Kesadaran akan Kesehatan : Rekognisi dari fungsi normal dan kesehatan

Kelas 2 : Managemen kesehatan : identifikasi, controlling, performing dan aktifitas yang terintegrasi untuk memelihara sehat dan kesehatan

Diagnosa yang berhubungan
1. Manajemen regimen terapi efektif
2. Manajemen regimen terapi tak efektif
3. Manajemen regimen terapi keluarga tak efektif
4. Manajemen regimen terapi komuniti tak efektif
5. Perilaku mencari bantuan kesehatan
6. Pemeliharan kesehatan tak efektif
7. kerusakan pemeliharaan rumah
8. Kesiapan untuk meningkatkan Manajemen regimen terapi
9. Kesiapan untuk meningkatkan nutrisi

B. Domain 2 : Nutrisi
Aktifitas untuk mengambil, asimilasi dan menggunakan nutrient untuk keseimbangan jaringan, perbaikan jaringan dan memproduksi energi

Kelas 1 : Ingesti : mengambil makanan atau nutrient kedalam tubuh
Diagnosa yang berhubungan
1. Pola makan infant tak efektif
2. Kerusakan menelan
3. Ketidakseimbangan nutrisi : kurang dari kebutuhan tubuh
4. Ketidakseimbangan nutrisi : lebih dari kebutuhan tubuh
5. Risiko terhadap ketidakseimbangan nutrisi : lebih dari kebutuhan tubuh
Kelas 2 : Digesti : aktifitas fisik dan kimia yang mengubah bahan makanan menjadi substansi yang memungkinkan diabsorpsi dan dicerna

Kelas 3 : Absorpsi: kegiatan mengambil nutrisi menuju jaringan tubuh

Kelas 4 : Metabolisme :

Kelas 5 : Hidrasi : pengambilan dan absorpsi cairan dan elektrolit
Diagnosa yang berhubungan
1. Kurang volume cairan
2. Risiko untuk kurang volume cairan
3. Kelebihan volume cairan
4. Risiko untuk ketidakseimbangan volume cairan
5. Kesiapan untuk meningkatkan keseimbangan cairan

C. Domain 3: Eliminasi
Sekresi dan ekskresi terhadap produk akhir dari tubuh

Kelas 1 : Fungsi Urinari
Diagnosa yang berhubungan
1. Kerusakan eliminasi urine
2. Retensi urine
3. Inkontinesia urine total
4. Inkontinensia urine fungsional
5. Inkontinensia urine stress
6. Inkontinensia urine tak tertahankan
7. Inkontinensia refleks urine
8. Risiko Inkontinensia urine tak tertahankan
9. Kesiapan meningkatkan eliminasi urine

Kelas 2 : Fungsi Gastrointestinal
Diagnosa yang berhubungan
1. Inkontinensia usus
2. Diare
3. Konstipasi
4. Risiko untuk konstipasi
5. Konstipasi dirasakan
Kelas 3: Fungsi Integumen/Kulit

Kelas 4 : Fungsi Respirasi : proses pertukaran gas dan pengeluaran produk akhir metabolisme

Diagnosa yang berhubungan
1. Kerusakan pertukaran gas

D. Domain 4 : Aktifitas dan Istirahat
Kelas 1 : Tidur/istirahat
Diagnosa yang berhubungan
1. Gangguan pola tidur
2. Kesulitan tidur
3. Kesiapan untuk meningkatkan tidur

Kelas 2 : Aktifitas/Kegiatan : pergerakan bagian dari tubuh (mobilitas), bekerja atau menunjukkan suatu kegiatan melawan tahanan
Diagnosa yang berhubungan
1. Risiko untuk Sindrom disuse
2. Kerusakan mobilitas fisik
3. Kerusakan mobilitas di tempat tidur
4. Kerusakan mobilitas di kursi roda
5. Kerusakan kemampuan berpindah
6. Kerusakan berjalan
7. Kurang aktifitas diversional (Hiburan)
8. Kelambatan penyembuhan pembedahan
9. Perilaku tak berubah

Kelas 3 : Keseimbangan Energi : keadaan dinamis antara pemasukan dan kebutuhan
Diagnosa yang berhubungan
1. Gangguan bidang energi
2. Kelemahan

Kelas 4 : Respon Kardiovaskuler/Pulmoner
Diagnosa yang berhubungan
1. Penurunan Curah Jantung
2. Kerusakan Ventilasi Spontan
3. Pola Nafas Takefektif
4. Aktifitas intoleran
5. Rsiko terhadap aktifitas intoleran
6. Disfungsi respon penyapihan ventilator
7. Perfusi jaringan takefektif (Spesifik : renal, cerebral, kardiopulmoner, gastrointestinal, perifer)

Kelas 5 : Perawatan Diri
Diagnosa yang berhubungan
1. Kurang perawatan diri : Berpakaian/berhias
2. Kurang perawatan diri : Mandi/hygiene
3. Kurang perawatan diri : Makan
4. Kurang perawatan diri : Toileting

E. Domain 5 : Persepsi/Kognisi
Kelas 1 : Perhatian
Diagnosa yang berhubungan
1. Pengabaian unilateral

Kelas 2 : Orientasi
Diagnosa yang berhubungan
1. Sindrom kerusakan interpretasi lingkungan
2. Wandering

Kelas 3 : Sensasi/Persepsi
Diagnosa yang berhubungan
1. Gangguan sensori persepsi (spesifikkan : visual, auditory, kinestetik, gustatori, taktil)

Kelas 4 : Kognisi
Diagnosa yang berhubungan
1. Kurang pengetahuan (spesifikkan)
2. Kesiapan untuk meningkatkan pengetahuan (spesifikkan)
3. Kebingungan akut
4. Kebingungan kronik
5. Kerusakan memori
6. Gangguan proses fikir

Kelas 5 : Komunikasi
Diagnosa yang berhubungan
1. Kerusakan komunikasi verbal
2. Kesiapan untuk meningkatkan komunikasi

F. Domain 6 : Persepsi – Diri : kesadaran akan diri
Kelas 1 : Konsep Diri
Diagnosa yang berhubungan
1. Gangguan identitas diri
2. Kelemahan
3. Risiko terhadap ketidakberdayaan
4. Ketidakberdayaan
5. Risiko terhadap kesepian
6. Kesiapan untuk meningkatkan konsep diri

Kelas 2 : Harga – Diri
Diagnosa yang berhubungan
1. Harga diri rendah kronik
2. Harga diri rendah situasional
3. Risiko terhadap harga diri rendah situasional

Kelas 3 : Citra Tubuh : pencitraan diri sendiri secara mental
Diagnosa yang berhubungan
1. Gangguan citra tubuh

G. Domain 7 : Hubungan Peran : hubungan positif dan negatif antara individu dan kelompok

Kelas 1: Peran Pemberi Asuhan
Diagnosa yang berhubungan :
1. Ketegangan pemberi asuhan
2. Risiko terhadap ketegangan pemberi asuhan
3. Kerusakan peran orang tua
4. Risiko Kerusakan peran sebagai orang tua
5. Kesiapan untuk meningkatkan peran sebagai orang tua

Kelas 2 : Hubungan Keluarga
Diagnosa yang berhubungan
1. Hambatan proses keluarga
2. Kesiapan meningkatkan proses keluarga
3. Disfungsi proses keluarga : alkoholisme
4. Risiko terhadap kerusakan kedekatan orang tua/anak

Kelas 3 : Penampilan Peran
Diagnosa yang berhubungan
1. Menyusui efektif
2. Menyusui tak efektif
3. Menyusui terganggu
4. Penampilan peran tak efektif
5. Konflik peran orang tua
6. Kerusakan interaksi sosial

H. Domain 8 : Seksualitas
Kelas 1 : Identitas Seksual

Kelas 2 : Fungsi Seksual
Diagnosa yang berhubungan
1. Disfungsi seksual
2. Pola seksualitas tak efektif

Kelas 3 : Reproduksi

I. Domain 9 : Koping/Toleransi Terhadap Stress
Kelas 1 : Respon Post-trauma
Diagnosa yang berhubungan
1. Sindrom stres relokasi
2. Risiko terhadap Sindrom stres relokasi
3. Sindrom trauma perkosaan
4. Sindrom trauma perkosaan : Reaksi diam
5. Sindrom trauma perkosaan : Reaksi gabungan
6. Sindrom post-trauma
7. Risiko Sindrom post-trauma

Kelas 2 : Respon Koping
Diagnosa yang berhubungan
1. Ketakutan
2. Kecemasan
3. Kecemasan akan kematian
4. Berduka kronik
5. Mengingkari tak efektif
6. Berduka antisipasi
7. Disfungsi berduka
8. Kerusakan penilaian
9. Koping tak efektif
10. Ketidakmampuan koping keluarga
11. Koping keluarga kompromi
12. Koping defensif
13. Koping komunitas tak efektif
14. Kesiapan untuk meningkatkan koping (individual)
15. Kesiapan untuk meningkatkan koping keluarga
16. Kesiapan untuk meningkatkan koping komuniti
17. Risiko terhadap disfungsi berduka

Kelas 3 : Neurhobehavioural Stress : respon perilaku yang melibatkan fungsi saraf dan otak
1. Disrefleksi otonom
2. Risiko untuk Disrefleksi otonom
3. Perilaku bayi takteratur
4. Risiko untuk Perilaku bayi takteratur
5. Kesiapan untuk meningkatkan Keteraturan perilaku bayi
6. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial

J. Domain 10 : Prinsip Hidup
Kelas 1 : Nilai

Kelas 2 : Kepercayaan
Diagnosa yang berhubungan
1. Kesiapan untuk meningkatkan kesehatan spiritual

Kelas 3 : Nilai/Kepercayaan/Kesesuaian Tindakan
Diagnosa yang berhubungan
1. Distress spiritual
2. Risiko untuk distress spiritual
3. Konflik memutuskan (Spesifikkan)
4. Tidak terpenuhinya (Spesifikkan)
5. Risiko untuk kerusakan beragama
6. Kerusakan Beragama
7. Kesiapan untuk meningkatkan beragama

K. Domain 11 : Keamanan/Proteksi : terbebas dari bahaya, kecelakaan fisik atau kerusakan sistem imun.
Kelas 1 : Infeksi
Diagnosa yang berhubungan
1. Risiko terhadap infeksi

Kelas 2 : Cedera Fisik
Diagnosa yang berhubungan
1. Kerusakan membran mukosa oral
2. Risiko terhadap cedera
3. Risiko terhadap cedera posisi perioperasi
4. Risiko terjatuh
5. Risiko terhadap trauma
6. Kerusakan integritas kulit
7. Risiko terhadap kerusakan integritas kulit
8. Kerusakan integritas jaringan
9. Kerusakan pertumbuhan gigi
10. Risiko kekurangan nafas
11. Risiko aspirasi
12. Bersihan jalan nafas tak efektif
13. Risiko terhadap disfungsi neurovaskular perifer
14. Proteksi tak efektif
15. Risiko terhadap sindrom kematian bayi

Kelas 3 : Kekerasan
Diagnosa yang berhubungan
1. Risiko untuk mutilasi diri
2. Mutilasi diri
3. Risiko untuk mencederai orang lain
4. Risiko untuk mencederai diri sendiri
5. Risiko bunuh diri

Kelas 4 : Bahaya Lingkungan
Diagnosa yang berhubungan
1. Risiko keracunan

Kelas 5 : Proses Defensif
Diagnosa yang berhubungan
1. Respon alergi getah
2. Risiko terhadap alergi getah

Kelas 6 : Thermoregulasi
Diagnosa yang berhubungan :
1. Risiko terhadap ketidakseimbangan suhu tubuh
2. Termoregulasi tak efektif
3. Hipotermi
4. Hipertermi

L. Domain 12 : Kenyamanan
Kelas 1 : Kenyamanan Fisik
Diagnosa yang berhubungan
1. Nyeri akut
2. Nyeri kronik
3. Mual

Kelas 2 : Kenyamanan Lingkungan

Kelas 3 : Kenyamanan Sosial
Diagnosa yang berhubungan
1. Isolasi Sosial

M. Domain 13 : Pertumbuhan/Perkembangan
Kelas 1 : Pertumbuhan
Diagnosa yang berhubungan
1. Pertumbuhan dan perkembangan terhambat
2. Risiko terhadap pertumbuhan tidak proporsional
3. Kegagalan pertumbuhan dewasa

Kelas 2 : Perkembangan
Diagnosa yang berhubungan
1. Pertumbuhan dan perkembangan terhambat
2. Risiko untuk perkembangan terhambat

Protap Perawatan Luka

2008-08-07T10:11:00.001+07:00

kangge neng gita, untuk protap perawatan luka mangga ka
www.irmanweb.wordpress.com
atow klik aja web saya di wordpress

Benarkah Perawat Indonesia Sekarang Profesional ???

2008-06-07T09:06:00.004+07:00

Judul di atas memang terlihat sangat bombastis, sarkastis, ironis terhadap keperawatan. Ada sebagian rekan perawat ketika saya ungkapkan hal seperti judul di atas mereka langsung menganggap saya sudah tidak mencintai perawat lagi.

PROFESIONALISME PERAWAT
Usaha Profesionalisme keperawatan telah dimulai semenjak dicetuskannya pendidikan keperawatan berkelanjutan yang pada awalnya pada tahun 60-an telah dibuka program setara Diploma 3 Keperawatan dan pada tahun 1984 telah dimulai aspek profesionalisme dengan dibukanya Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) di Universitas Indonesia yang merupakan bagian dari Fakultas Kedokteran pada saat itu. Perkembangan selanjutnya sangatlah menggembirakan dengan dipisahkannya PSIK dari Fakultas Kedokteran menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan pada tahun 1995.

Saat ini setelah keran institusi pendidikan untuk mendirikan pendidikan keperawatan lebih mudah didirikan apakah perawat sudah dapat dikatakan profesional.

Suatu profesi akan profesional ketika dia dapat mengembangkan dirinya sendiri berkembang melalui riset dan penelitian
Flexner (1915) menentukan enam karakteristik aktifitas profesi, yaitu
1. Berdasarkan intelektual,
2. Dipelajari, karena berdasarkan pada “body of knowledge”
3. Praktikal daripada teoretikal
4. Tekniknya dapat diajarkan
5. Organisasi internal yang kuat
6. Motivasi terhadap pelayanan.

AROGANSI PERAWAT
Maksud dari judul di atas sebetulnya akan saya hubungkan dengan apakah memang perawat sudah yakin dengan keprofesionalannya.

Saya masih ingat ketika seorang dokter mengatakan "Kami bisa dikatakan profesional dikarenakan kami mempunyai standar/pakem yang digunakan oleh seluruh anggota kami, diantaranya dalam mendiagnosis penyakit, Contoh : dokter dari Amerika, Eropa dan yang berasal dari kota terpencil di manapun ketika datang pasien dengan kondisi salah satu tulangnya patah, maka kami akan mengatakan FRAKTUR seragam, tapi Perawat........?"

Seorang dosen ketika saya kuliah menyelesaikan master saya pernah bertanya : "If You Have The Patient with MCI, What will you do as a nurse....??
Rekan-rekan saya yang rata-rata ahli pada bidang kardiovaskuler langsung dengan Pedenya menjawab tindakan yang biasa mereka lakukan.
Apa jawaban Dosen tersebut......? "Bukan Itu yang Saya Inginkan"
Secara spontan saya menjawab : "Depends on the Nursing Diagnosis"
Ternyata jawaban sayalah yang menurut dosen tersebut yang diharapkan.

Kasus lain : ketika mahasiswa saya sedang berdinas di suatu rumah sakit dan mereka konsultasi dengan dosen dan CI ruangan, mahasiswa tersebut dipersalahkan atas diagnosa yang dibuatnya (padahal mahasiswa sudah menerapkan askep sesuai dengan konsep dari NANDA) dan mahasiswa tersebutpun mencoba membela diri, tapi perawat/CI ruangan tadi menyatakan tetap salah dan mereka mengaku lulusan suatu institusi negeri, dan mengaku pula memegang Diagnosa dari NANDA (Padahal kenyataannya NANDA yang mana neeeehhhhhh........? Bukunya aja kayaknya belom pernah baca tuh....!!!)

Apa Artinya hal tersebut di atas :
1. ternyata kita sebagai seorang perawat belum bangga menjadi perawat, kita lebih bangga dengan profesi lain
2. Kebiasaan membaca seorang perawat sangat kurang sehingga lebih banyak menggunakan intuisi pribadi dalam menentukan sesuatu
3. Terlalu mengagungkan almamater yang belum tentu telah memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan profesionalismenya
4. Perawat akan sulit menjadi suatu profesi yang kuat, jika diantara perawat sendiri tidak mempunyai standar yang pasti (Padahal udah ada, tapi ya itu dia, gak suka baca sih), contohnya yang paling sering muncul : diagnosa risiko, dalam konsepnya NANDA tidak terdapat tanda dan gejala tapi hanya dua bagian saja yaitu problem dan etiologi...... eh malah sering dipaksakan harus ada gejala, padahal munculnya tanda dan gejala itu menandakan diagnosa sudah muncul kan...!!!
5. Arogansi perawat/dosen/CI dalam membimbing menumbuhkan karaktek perawat yang tidak mau membaca dari buku tetapi berdasarkan pengalaman (kata orang sundanya muncul sumber dari percenahan he....he....he....)

SOLUSI
lalu apa dong solusinya
"BACA, BACA, BACA"
saya kira itulah solusinya bagi kita perawat untuk menuju profesionalisme,
Apa yang di baca "Apa Saja yang penting Halal"

Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan TBC Paru

2008-05-28T12:35:00.002+07:00

Proses keperawatan pada pasien dengan Tuberculosa dengan pendekatan 5 langkah proses keperawatan sebagai berikut :

1. Pengkajian
a. Bio Data
Penyakit Tuberkulosa dapat menyerang dari mulai anak sampai dengan dewasa dengan komposisi antara laki-laki dan perempuan yang hampir sama menderita. Biasanya timbul pada lingkungan rumah dengan kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam rumah.

TB pada anak dapat terjadi pada usia berapa pun, namun usia paling umum adalah antara 1-4 tahun.. Anak lebih sering mengalami TB luar paru-paru (extrapulmonary) dibanding TB paru-paru dengan perbandingan 3:1.1, TB luar paru-paru dan TB yang berat terutama ditemukan pada usia < 3 tahun. Angka kejadian (prevalensi) TB paru-paru pada usia 5-12 tahun cukup rendah, kemudian meningkat setelah masa remaja di mana TB paru-paru menyerupai kasus pada pasien dewasa (sering disertai lubang/kavitas pada paru-paru).

b. Riwayat Kesehatan
Keluhan yang sering muncul antara lain :
1) Demam : subfebris, febris (40-41 C) hilang timbul.
2) Batuk : terjadi karena adanya iritasi pada bronchus, batuk ini terjadi untuk membuang/mengeluarkan produksi radang, dimulai dari batuk kering sampai dengan batuk purulen (menghasilkan sputum).
3) Sesak nafas : bila sudah lanjut dimana infiltrasi radang sampai setengah paru.
4) Nyeri dada : ini jarang ditemukan, nyeri timbul bila infiltrasi radang sampai ke pleura sehingga menimbulkan pleuritis.
5) Malaise : ditemukan berupa anorexia, nafsu makan menurun, berat badan menurun, sakit kepala, nyeri otot, keringat malam.
6) Pada atelektasis terdapat gejala berupa : cyanosis, sesak nafas, kolaps. Bagian dada klien tidak bergerak pada saat bernafas dan jantung terdorong ke sisi yang sakit. Pada foto thorax tampak pada sisi yang sakit bayangan hitam dan diafragma menonjol ke atas.
7) Perlu ditanyakan dengan siapa pasien tinggal, karena biasanya penyakit ini muncul bukan karena sebagai penyakit keturunan tetapi merupakan penyakit infeksi menular.

c. Pemeriksaan Fisik
• Pada tahap dini sulit diketahui.
• Ronchi basah, kasar dan nyaring.
• Hipersonor/timpani bila terdapat kavitas yang cukup dan pada auskultasi memberikan suara umforik.
• Pada keadaan lanjut Atropi dan retraksi interkostal dan fibrosis
• Bila mengenai pleura terjadi effusi pleura (perkusi memberikan suara pekak)

d. Pemeriksaan Tambahan
1) Sputum Culture : Positif untuk mycobacterium tuberkulosa pada stadium aktif.
2) Ziehl Neelsen (Acid-fast Staind applied to smear of body fluid) : positif untuk BTA
3) Skin Test (PPD, Mantoux, Tine, Vollmer Patch) : reaksi positif (area indurasi 10 mm atau lebih, timbul 48 – 72 jam setelah injeksi antigen intradermal) mengindikasikan infeksi lama dan adanya antibodi tetapi tidak mengindikasikan penyakit sedang aktif.
4) Chest X-Ray : dapat memperlihatkan infiltrasi kecil pada lesi awal di bagian paru-paru bagian atas, deposit kalsium pada lesi primer yang membaik atau cairan pada effusi. Perubahan mengindikasikanTB yang lebih berat dapat mencakup area berlubang dan fibrous.

Gambar 15 : Foto Rontgen Klien Tuberkulosa Paru

(Sumber : www.fas.org/irp/imint/docs/rst/Intro/Part2_26b.html)

5) Histologi atau Culture jaringan (termasuk kumbah lambung, urine dan CSF, biopsi kulit) : positif untu mycobacterium tuberkulosa.
6) Needle Biopsi of Lung Tissue : positif untuk granuloma TB, adanya sel-sel besar yang mengindikasikan nekrosis.
7) Elektrolit : mungkin abnormal tergantung dari lokasi dan beratnya infeksi; misalnya hiponatremia mengakibatkan retensi air, mungkin ditemukan pada TB paru kronik lanjut.
8) ABGs : mungkin abnormal, tergantung lokasi, berat dan sisa kerusakan paru.
9) Bronchografi : merupakan pemeriksaan khusus untuk melihat kerusakan bronchus atau kerusakan paru karena TB.
10) Darah : lekositosis, LED meningkat.
11) Test Fungsi Paru : VC menurun, Dead Space meningkat, TLC meningkat dan menurunnya saturasi oksigen yang merupakan gejala sekunder dari fibrosis/infiltrasi parenchim paru dan penyakit pleura.

e. PENATALAKSANAAN
1) Penyuluhan
2) Pencegahan
3) Pemberian obat-obatan :
a) OAT (Obat Anti Tuberkulosa)
b) Bronchodilator
c) Expectoran
d) OBH
e) Vitamin
4) Fisioterapi dan rehabilitasi
5) Konsultasi secara teratur

Diagnosa Keperawatan Pada Sistem Pernafasan

2008-04-29T09:40:00.002+07:00

Diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan gangguan oksigenasi yang mencakup ventilasi, difusi dan transportasi, sesuai dengan klasifikasi NANDA (2005) dan pengembangan dari penulis antara lain :
Proses Ventilasi
1. Bersihan Jalan nafas tidak efektif
Adalah suatu kondisi dimana individu tidak mampu untuk batuk secara efektif.
Proses Difusi
2. Kerusakan pertukaran gas
Kondisi dimana terjadinya penurunan intake gas antara alveoli dan sistem vaskuler
Proses Transprtasi Gas
3. Pola nafas tidak efektif
Adalah Suatu kondisi tidak adekuatnya ventilasi berhubungan dengan perubahan pola nafas. Hiperpnea atau hiperventilasi akan menyebabkan penurunan PCO2
Lain-lain
4.Intoleran Aktifitas
Adalah : penurunan kapasitas fisiologis seseorang untuk mempertahankan aktivitas sampai tingkat yang diinginkan atau diperlukan.
5.Penurunan Curah Jantung
Adalah : keadaan dimana individu mengalami penurunan jumlah darah yang dipompakan jantung, mengakibatkan penurunan fungsi jantung.
6. Risiko terhadap aspirasi
Adalah : suatu kondisi dimana individu berisiko untuk masuknya sekret, benda padat atau cairan kedalam saluran trakeobronkial.

Pengkajian Sistem Nafas

2008-04-29T09:37:00.000+07:00

Riwayat kesehatan yang dikaji meliputi data saat ini dan masalah yang lalu. Perawat mengkaji klien atau keluarga dan berfokus kepada manifestasi klinik dari keluhan utama, kejadian yang membuat kondisi sekarang ini, riwayat perawatan dahulu, riwayat keluarga dan riwayat psikososial.

Riwayat kesehatan dimulai dari biografi klien, dimana aspek biografi yang sangat erat hubungannya dengan gangguan oksigenasi mencakup usia, jenis kelamin, pekerjaan (terutama yang berhubungan dengan kondisi tempat kerja) dan tempat tinggal. Keadaan tempat tinggal mencakup kondisi tempat tinggal serta apakah klien tinggal sendiri atau dengan orang lain yang nantinya berguna bagi perencanaan pulang (“Discharge Planning”).

a. KELUHAN UTAMA
Keluhan utama akan menentukan prioritas intervensi dan mengkaji pengetahuan klien tentang kondisinya saat ini. Keluhan utama yang biasa muncul pada klien gangguan kebutuhan oksigen dan karbondioksida antara lain : batuk, peningkatan produksi sputum, dyspnea, hemoptysis, wheezing, Stridor dan chest pain.
1) Batuk (Cough)
Batuk merupakan gejala utama pada klien dengan penyakit sistem pernafasan. Tanyakan berapa lama klien batuk (misal 1 minggu, 3 bulan). Tanyakan juga bagaimana hal tersebut timbul dengan waktu yang spesifik (misal : pada malam hari, ketika bangun tidur) atau hubungannya dengan aktifitas fisik. Tentukan batuk tersebut apakah produktif atau non produktif, kongesti, kering.
2) Peningkatan Produksi Sputum.
Sputum merupakan suatu substansi yang keluar bersama dengan batuk atau bersihan tenggorok. Trakeobronkial tree secara normal memproduksi sekitar 3 ons mucus sehari sebagai bagian dari mekanisme pembersihan normal (“Normal Cleansing Mechanism”). Tetapi produksi sputum akibat batuk adalah tidak normal. Tanyakan dan catat warna, konsistensi, bau dan jumlah dari sputum karena hal-hal tersebut dapat menunjukkan keadaan dari proses patologik. Jika infeksi timbul sputum dapat berwarna kuning atau hijau, sputum mungkin jernih, putih atau kelabu. Pada keadaan edema paru sputum akan berwarna merah mudah, mengandung darah dan dengan jumlah yang banyak.
3) Dyspnea
Dyspnea merupakan suatu persepsi kesulitan untuk bernafas/nafas pendek dan merupakan perasaan subjektif klien. Perawat mengkaji tentang kemampuan klien untuk melakukan aktifitas. Contoh ketika klien berjalan apakah dia mengalami dyspnea ?. kaji juga kemungkinan timbulnya paroxysmal nocturnal dyspnea dan orthopnea, yang berhubungan dengan penyakit paru kronik dan gagal jantung kiri.
4) Hemoptysis
Hemoptysis adalah darah yang keluar dari mulut dengan dibatukkan. Perawat mengkaji apakah darah tersebut berasal dari paru-paru, perdarahan hidung atau perut. Darah yang berasal dari paru biasanya berwarna merah terang karena darah dalam paru distimulasi segera oleh refleks batuk. Penyakit yang menyebabkan hemoptysis antara lain : Bronchitis Kronik, Bronchiectasis, TB Paru, Cystic fibrosis, Upper airway necrotizing granuloma, emboli paru, pneumonia, kanker paru dan abses paru.
5) Chest Pain
Chest pain (nyeri dada) dapat berhubungan dengan masalah jantung dan paru. Gambaran yang lengkap dari nyeri dada dapat menolong perawat untuk membedakan nyeri pada pleura, muskuloskeletal, cardiac dan gastrointestinal. Paru-paru tidak mempunyai saraf yang sensitif terhadap nyeri, tetapi iga, otot, pleura parietal dan trakeobronkial tree mempunyai hal tersebut. Dikarenakan perasaan nyeri murni adalah subjektif, perawat harus menganalisis nyeri yang berhubungan dengan masalah yang menimbulkan nyeri timbul.

b. RIWAYAT KESEHATAN MASA LALU
Perawat menanyakan tentang riwayat penyakit pernafasan klien. Secara umum perawat menanyakan tentang :
1) Riwayat merokok : merokok sigaret merupakan penyebab penting kanker paru-paru, emfisema dan bronchitis kronik. Semua keadaan itu sangat jarang menimpa non perokok. Anamnesis harus mencakup hal-hal :
a) Usia mulainya merokok secara rutin.
b) Rata-rata jumlah rokok yang dihisap perhari
c) Usia melepas kebiasaan merokok.
2) Pengobatan saat ini dan masa lalu
3) Alergi
4) Tempat tinggal

c. RIWAYAT KESEHATAN KELUARGA
Tujuan menanyakan riwayat keluarga dan sosial pasien penyakit paru-paru sekurang-kurangnya ada tiga, yaitu :
1) Penyakit infeksi tertentu : khususnya tuberkulosa, ditularkan melalui satu orang ke orang lainnya; jadi dengan menanyakan riwayat kontak dengan orang terinfeksi dapat diketahui sumber penularannya.
2) Kelainan alergis, seperti asthma bronchial, menunjukkan suatu predisposisi keturunan tertentu; selain itu serangan asthma mungkin dicetuskan oleh konflik keluarga atau kenalan dekat.
3) Pasien bronchitis kronik mungkin bermukim di daerah yang polusi udaranya tinggi. Tapi polusi udara tidak menimbulkan bronchitis kronik, hanya memperburuk penyakit tersebut.

2. REVIEW SISTEM (Head to Toe)
a. Inspeksi
1) Pemeriksaan dada dimulai dari thorax posterior, klien pada posisi duduk.
2) Dada diobservasi dengan membandingkan satu sisi dengan yang lainnya.
3) Tindakan dilakukan dari atas (apex) sampai ke bawah.
4) Inspeksi thorax poterior terhadap warna kulit dan kondisinya, skar, lesi, massa, gangguan tulang belakang seperti : kyphosis, scoliosis dan lordosis.
5) Catat jumlah, irama, kedalaman pernafasan, dan kesimetrisan pergerakan dada.
6) Observasi type pernafasan, seperti : pernafasan hidung atau pernafasan diafragma, dan penggunaan otot bantu pernafasan.
7) Saat mengobservasi respirasi, catat durasi dari fase inspirasi (I) dan fase ekspirasi (E). ratio pada fase ini normalnya 1 : 2. Fase ekspirasi yang memanjang menunjukkan adanya obstruksi pada jalan nafas dan sering ditemukan pada klien Chronic Airflow Limitation (CAL)/COPD
8) Kaji konfigurasi dada dan bandingkan diameter anteroposterior (AP) dengan diameter lateral/tranversal (T). ratio ini normalnya berkisar 1 : 2 sampai 5 : 7, tergantung dari cairan tubuh klien.
9) Kelainan pada bentuk dada :
a) Barrel Chest
Timbul akibat terjadinya overinflation paru. Terjadi peningkatan diameter AP : T (1:1), sering terjadi pada klien emfisema.
b) Funnel Chest (Pectus Excavatum)
Timbul jika terjadi depresi dari bagian bawah dari sternum. Hal ini akan menekan jantung dan pembuluh darah besar, yang mengakibatkan murmur. Kondisi ini dapat timbul pada ricketsia, marfan’s syndrome atau akibat kecelakaan kerja.
c) Pigeon Chest (Pectus Carinatum)
Timbul sebagai akibat dari ketidaktepatan sternum, dimana terjadi peningkatan diameter AP. Timbul pada klien dengan kyphoscoliosis berat.
d) Kyphoscoliosis
Terlihat dengan adanya elevasi scapula. Deformitas ini akan mengganggu pergerakan paru-paru, dapat timbul pada klien dengan osteoporosis dan kelainan muskuloskeletal lain yang mempengaruhi thorax.
Kiposis : meningkatnya kelengkungan normal kolumna vertebrae torakalis menyebabkan klien tampak bongkok.
Skoliosis : melengkungnya vertebrae torakalis ke lateral, disertai rotasi vertebral
10) Observasi kesimetrisan pergerakan dada. Gangguan pergerakan atau tidak adekuatnya ekspansi dada mengindikasikan penyakit pada paru atau pleura.
11) Observasi retraksi abnormal ruang interkostal selama inspirasi, yang dapat mengindikasikan obstruksi jalan nafas.

b. Palpasi
• Dilakukan untuk mengkaji kesimetrisan pergerakan dada dan mengobservasi abnormalitas, mengidentifikasi keadaan kulit dan mengetahui vocal/tactile premitus (vibrasi).
• Palpasi thoraks untuk mengetahui abnormalitas yang terkaji saat inspeksi seperti : massa, lesi, bengkak.
• Kaji juga kelembutan kulit, terutama jika klien mengeluh nyeri.
• Vocal premitus : getaran dinding dada yang dihasilkan ketika berbicara.

c. Perkusi
• Perawat melakukan perkusi untuk mengkaji resonansi pulmoner, organ yang ada disekitarnya dan pengembangan (ekskursi) diafragma.
• Jenis suara perkusi :
Suara perkusi normal :
a. Resonan (Sonor)
b. Dullness
c. Tympany : bergaung, nada rendah. Dihasilkan pada jaringan paru normal.

: dihasilkan di atas bagian jantung atau paru.
: musikal, dihasilkan di atas perut yang berisi udara.
Suara Perkusi Abnormal :
a. Hiperresonan

b. Flatness : bergaung lebih rendah dibandingkan dengan resonan dan timbul pada bagian paru yang abnormal berisi udara.
: sangat dullness dan oleh karena itu nadanya lebih tinggi. Dapat didengar pada perkusi daerah paha, dimana areanya seluruhnya berisi jaringan.

d. Auskultasi
• Merupakan pengkajian yang sangat bermakna, mencakup mendengarkan suara nafas normal, suara tambahan (abnormal), dan suara.
• Suara nafas normal dihasilkan dari getaran udara ketika melalui jalan nafas dari laring ke alveoli, dengan sifat bersih
• Suara nafas normal :
a) Bronchial : sering juga disebut dengan “Tubular sound” karena suara ini dihasilkan oleh udara yang melalui suatu tube (pipa), suaranya terdengar keras, nyaring, dengan hembusan yang lembut. Fase ekspirasinya lebih panjang daripada inspirasi, dan tidak ada henti diantara kedua fase tersebut. Normal terdengar di atas trachea atau daerah suprasternal notch.
b) Bronchovesikular : merupakan gabungan dari suara nafas bronchial dan vesikular. Suaranya terdengar nyaring dan dengan intensitas yang sedang. Inspirasi sama panjang dengan ekspirasi. Suara ini terdengar di daerah thoraks dimana bronchi tertutup oleh dinding dada.
c) Vesikular : terdengar lembut, halus, seperti angin sepoi-sepoi. Inspirasi lebih panjang dari ekspirasi, ekspirasi terdengar seperti tiupan.
Suara nafas tambahan :
d) Wheezing : terdengar selama inspirasi dan ekspirasi, dengan karakter suara nyaring, musikal, suara terus menerus yang berhubungan dengan aliran udara melalui jalan nafas yang menyempit.
e) Ronchi : terdengar selama fase inspirasi dan ekspirasi, karakter suara terdengar perlahan, nyaring, suara mengorok terus-menerus. Berhubungan dengan sekresi kental dan peningkatan produksi sputum
f) Pleural friction rub : terdengar saat inspirasi dan ekspirasi. Karakter suara : kasar, berciut, suara seperti gesekan akibat dari inflamasi pada daerah pleura. Sering kali klien juga mengalami nyeri saat bernafas dalam.
g) Crackles
• Fine crackles : setiap fase lebih sering terdengar saat inspirasi. Karakter suara meletup, terpatah-patah akibat udara melewati daerah yang lembab di alveoli atau bronchiolus. Suara seperti rambut yang digesekkan.
• Coarse crackles : lebih menonjol saat ekspirasi. Karakter suara lemah, kasar, suara gesekan terpotong akibat terdapatnya cairan atau sekresi pada jalan nafas yang besar. Mungkin akan berubah ketika klien batuk.

3. PENGKAJIAN PSIKOSOSIAL
• Kaji tentang aspek kebiasaan hidup klien yang secara signifikan berpengaruh terhadap fungsi respirasi. Beberapa kondisi respiratory timbul akibat stress.
• Penyakit pernafasan kronik dapat menyebabkan perubahan dalam peran keluarga dan hubungan dengan orang lain, isolasi sosial, masalah keuangan, pekerjaan atau ketidakmampuan.
• Dengan mendiskusikan mekanisme koping, perawat dapat mengkaji reaksi klien terhadap masalah stres psikososial dan mencari jalan keluarnya.

Askep DM

2008-04-12T12:41:00.002+07:00

1. PENGKAJIAN
Pengkajian merupakan suatu pendekatan yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisa data sehingga dapat diketahui masalah keperawatan yang ada pada klien.

a. Pengumpulan Data
1) Biodata
Penderita diabetes mielitus dapat mengenai seluruh usia, biasanya untuk tipe IDDM muncul pada usia muda dan NIDDM pada usia dewasa
2) Riwayat kesehatan
a) Keluhan utama dan Riwayat kesehatan sekarang
Keluhan yang sering muncul adalah : kelemahan, polyuria, polydipsia dan polyphagia disamping keluhan sistemik lainnya.
b) Riwayat kesehatan dahulu
Pada tipe NIDDM sering ditemukan adanya kebiasaan pemasukan kalori berlebihan yang menyebabkan timbulnya obesitas pada penderita, ataupun adanya riwayat pernah mengalami penyakit yang berhubungan dengan kelenjar pankreas dan insulitis
c) Riwayat kesehatan keluarga
Diabetes mielitus merupakan salah satu penyakit yang dapat diturunkan secara genetik, hal ini terjadi akibat adanya kelainan fungsi atau jumlah sel-sel beta (Price,1995).

3) Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan sistem tubuh secara menyeluruh dengan menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi.
a) Sistem Endokrin
Biasanya didapatkan data polifagi, polidipsi, mual, muntah, kehilangan BB atau obesitas, pembesaran tyroid, bau aseton.
b) Sistem Kardiovaskuler
Biasanya didapatkan data hipotensi ortostatik, akral dingin, nadi perifer melemah terutama pada tibia posterior dan dorsalis pedis, CRT menurun dan dapat pula ditemukan adanya keluhan nyeri dada. Apabila telah terdapat kelaianan jantung akan diperoleh kelainan gambaran EKG lambat.
c) Sistem Pernafasan
Biasanya didapatkan pernafasan kusmaul bila sudah terkena ketoasidosis, nafas bau aseton.
d) Sistem Pencernaan
Biasanya didapatkan data mual, muntah, perasaan penuh pada perut, konstipasi, penurunan BB. Tetapi dapat pula ditemukan napsu makan yang meningkat.
e) Sistem Perkemihan
Biasanya didapatkan data poliuri dan nokturia, bahkan dalam tahap lanjut klien dapat mengidap penyakit gagguan ginjal kronis.
f) Sistem Integumen
Biasanya didapatkan data turgor kulit menurun, bisul-bisul, keluhan gatal-gatal, luka dan penurunan suhu tubuh.
g) Sistem Muskuloskeletal
Biasanya didapatkan kelemahan kaki, kekakuan pada ekstemitas bawah.
h) Sistem Persarafan
Biasanya didapatkan data penurunan fungsi sensasi sensori, nyeri, penurunan suhu pada kaki, penurunan reflek, nyeri kepala dan bingung.
i) Sistem Pengindraan
Biasanya didapatkan data gangguan pada pengindraan, penglihatan berupa katarak, penglihatan kabur.
j) Sistem Reproduksi
Biasanya didapatkan data impoten pada pria, dan penurunan libido pada wanita disertai keputihan.

4) Pemeriksaan Penunjang
Dalam pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan darah, EKG dan urine.

b. Analisa Data
Analisa data adalah kemampuan mengkaitkan dan menghubungkan data dengan konsep teori dan prinsip yang relevan untuk membuat kesimpulan dalam menentukan masalah kesehatan dan keperawatan klien (Nasrul Effendy, 1995: 24).

2. DIAGNOSA KEPERAWATAN
Diagnosa keperawatan ditetapkan berdasarkan analisa dari interpretasi data yang diperoleh dari pengkajian keperawatan. Diagnosa keperawatan memberikan gambaran tentang masalah atau status kesehatan klien yang nyata (aktual) dan kemungkinan akan terjadi (potensial) dimana pemecahannya dalam batas wewenang perawat. Diagnosa yang mungkin timbul akibat diabetes mielitus menurut Doenges, M. E, (2001), Urden, L.D. (2006), sebagai berikut:
a. Risiko Kurang volume cairan yang berhubungan dengan diuresis osmotik, intake yang kurang.
b. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan defisiensi insulin dan penurunan masukan oral, peningkatan laju metabolisme.
c. Resiko tinggi terjadinya infeksi berhubungan dengan kadar gula darah tinggi, penurunan fungsi leukosit, perubahan pada sirkulasi, infeksi saluran pernafasan dan perkemihan yang sudah ada sebelumnya.
d. Kelemahan berhubungan dengan penurunan produksi energi, defisiensi insulin atau peningkatan kebutuhan energi.
e. Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang daya ingat, kesalahan interpretasi informasi atau tidak mengenal sumber informasi tentang penyakitnya.
f. Risiko terjadinya cedera berhubungan dengan penurunan sensoris penglihatan dan sentuhan.

Keadilan

2008-01-08T10:04:00.000+07:00

Keadilan adalah
sesuatu yang harus dipenuhi
sesuatu yang tidak boleh dilanggar
sesuatu untuk diri
sesuatu untuk umat
sesuatu yang menghampiri
sesuatu yang menghamparkan

Keadilan adalah
tidak menzalimi
tidak mengjahatkan
tidak mengintimadsi
tidak meng...... kan

Ingatlah
Perjuangan adalah Pelaksanaan dari Kata-kata
Penghianatan adalah Penyelewengan dari kata-kata

Dimensi Waktu Menurut Al-Qur'an

2007-12-13T13:43:00.000+07:00

“Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui” (QS. Yaa-Siin : 36).

Bukan hanya merupakan sekedar sangkaan bahwa kebanyakan dari umat manusia memang tidak mengetahui tentang tingkat-tingkat dimensi waktu. Contoh yang paling jelas yaitu dengan adanya istilah “Kemasukan Roh”. Dengan adanya istilah yang salah kaprah tersebut, saya menyimpulkan bahwa banyak dari kita, cuma mengetahui satu dimensi waktu yang menjadi pembatas alam kasar dan alam halus. Secara jelas dikatakan bahwa semua makhluk halus baik itu jin, syaitan maupun malaikat dan juga roh berada dalam satu alam. Untuk para ilmuwan hal itu masuk akal dan alasannya sangat kuat disebabkan menurut rumus ruang waktu Einstein bahwa dimensi waktu itu cuma satu, batasnya yaitu kecepatan cahaya.

Sampai sekarang ini para ilmuwan tidak mengetahui bahwa cacatnya teori ruang waktu Einstein itu adalah pada persoalan tersebut. Teori kenisbian Einstein menyatakan, alamraya kita diibaratkan sebaai alam empat dimensi, yaitu tiga dimensi ruang dan satu dimensi waktu. Sedangkan pada Surat Yaa-Siin : 36 di atas menyatakan adanya pasangan dari dimensi ruang waktu. Dengan adanya petunjuk dari ayat inilah saya menemukan rumus pasangannya, yang menunjukkan cacatnya rumus Einstein,sampai denan bisa membongkar rahasia alam perjalanan Mi’raj Nabi Muhammad SAW denan jalan menembus dimensi waktu yang tafsirnya berbeda dengan tafsiran para ilmuwan.

Rumusan penemuan saya yaitu tiga dimensi waktu dan satu dimensi ruang, x=0 yang mempunyai fungsi delta yang tak terbatas yang dalam prosesnya menghasilkan satu ruang gema atau ruang cermin bayangan dari dimensi ruang waktu
-x
 (x) dx= 1
x

Dari rumus ini dapat diketahui tiga dimensi waktu itu yaitu tiga dimensi rembesan gravitasi dan satu dimensi bentangan ruang. Sebab menurun ramalan Einstein rembesan gravitasi itu yaitu gangguan perjalanan ruang mirip gelombang dalam kecepatan cahaya, dan membawa tenaga yang bakal dihasilkan kalau benda menjadi cepat dalam cara yang benar. Rembesan ini merupakan gaya-gaya yang bergerak pada sudut siku-siku pada arah perjalanan gelombang yang mana hasil dari gerakannya berbanding dengan jarak terpisahnya benda-benda. Jelasnya, rembesan gravitasi yaitu “besaran” gelombang gravitasi yang mempengaruhi atau membatasi gerakan dengan/atau percepatan benda-benda.

Dalam istilah populernya, rembesan gravitasi yang selanjutnya disebut dengan gelombang gravitasi itu adalah batas tenaga yang menjadi pembatas cepatnya gerakan benda-benda bebas. Tenaga pembatas ini dalam garis besarnya menjadi tiga dimensi gelombang yaitu gelombang tenaga kecepatan suara dan pembatas kecepatan cahaya yaitu gelombang panas tanpa batas yang membatasi ruang waktu dan ruang tanpa waktu.

Menurut penelitian mesin pemercepat zarah, tiga jenis tenaga gelombang pembatas ini yaitu nuklir lemah gaya elektromagnet dan gaya nuklir kuat. Dimensi suara atau alam suara yaitu alam manusia yang kasar. Alam setengah kecepatan cahaya atau alam kedap suara yaitu alam atom alam jin, sebab jin hidupnya pada alam tanpa suara dikarenakan tidak ada udara. Alam kecepatan cahaya yaitu alam inti atom atau menurut Al-Quran adalah alam malakut (alam malaikat dan syaitan), sebab malaikat dan syaitan itu terbuat dari cahaya dan sinar. Alam keempat atau alam ruang tanpa waktu yang dalam fisika nuklir disebut dengan alam quark, diisi oleh roh.

Disini jelas, dimensi waktu menentukan wukud dan umur dari makhluk hidup yang mendiaminya. Makhluk yang mendiami alam kecepatan cahaya yang dikendalikan oleh gaya gravitasi, wujudnya paling kasar dan umurnya pendek, sebab kecepatan ruang waktu yang didiaminya paling lambat, waktu berlangsung paling cepat sampai dengan selang ruang waktunya luas sekali.makhluk yang mendiami alam tanpa suara yang dikendalikan oleh gaya nuklir lemah wujudnya halus erta umurnya panjang sekali, sebab dari ruang yang didiaminya cepat sekali, waktu berlangsungnya sangat lambat sehingga selang waktunya sedikit sekali.

Makhluk yang mendiami alam kecepatan cahaya, yang dikendalikan oleh gaya elektromagnet, wujudnya sangat halus, serta umurnya sama dengan umur ruang waktu atau seumur dengan dunia, matinya pada waktu kiamat sebab ruang yang didiaminya sama dengan kecepatan waktu, waktu menjadi sedikit tanpa batas atau beku, sampai dengan selang waktunya menjadi nol. Makhluk yang mendiami ruang tanpa waktu tidak mempunyai wujud menurut penglihatan makhluk yang berwujud, sebab ruangnya terbalik dengan ruang wkatu, makhluk-makhluknya menjadi anti wujud.

Dari rincian diatas kita mendapatkan suatu kepastian cerita tentang Isra-Mi’raj Nabi Muhammad SAW bertemu dengan roh-roh para nabi itu mustahil, sebab roh itu tidak berwujud, tidak akan terlihat oleh makhluk ruang waktu, jangankan oleh nabi malahan oleh syaitan dan malaikat pun tidak akan terlihat, kenyataan ini sejalan dengan keterangan Al-Quran :

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, maka katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”
(QS. Al-Isra : 85).

Roh itu pasangan dari wujud, yang wujudnya sama dengan jasad yang ditinggalkannya, hanya dalam bentuk negatif, tidak berbeda dari foto dan klisenya. Oleh sebab itu roh dari seseorang tidak akan dapat memasuki pada orang lainnya sebab tidak seukuran. Satu roh hanya untuk jasad yang ditinggalkannya, jadi istilah kerasukan roh adalah mustahil.

Malaikat mustahil mengganggu makhluk lainnya, sedangkan syaitan memang kerjanya selalu mengganggu, tetapi menurut teori berputarnya zarah inti atom, syaitan itu merupakan makhluk jenuh, mereka tidak akan bisa menembus dimensinya, sebab tidak dapat mengurangi kecepatan berjalannya, sedangkan dimensi manusia itu sangat lambat. Paling juga syaitan hanya bisa lewat menembus atau merasuki yang dilewatinya, jadi tidak salah peribahasa orang tua yang mengatakan “kerasukan syaitan”. Satu-satunya makhluk yang dapat merubah wujud yaitu jin. Sebab menurut penelitian mesin pemercepat zarah juga gaya nuklir lemah mempunyai sifat yang dapat berubah wujud. Al-Quran menyatakan bahwa jin dapat masuk kedalam urat darah manusia.
Jikalau kita masuk kedalam alam jin dalam waktu satu hari, maka sewaktu kita kembali ke alam manusia, menurut perhitungan alam manusia kita berdiam di alam jin itu selama 50 hari. Jadi dengan kata lain jika ingin awet muda maka diam saja kita di alam jin setahun, maka sewaktu kita kembali teman sebaya kita sudah lebih tua 50 tahun dari kita. Tetapi jikalau kita masuk ke alam malakut, maka tidak akan ada perbedaan dengan umur yang ditinggalkan. Inilah rahasia dari Dimensi Waktu.

S. Anwar Effendi, Dimensi Waktu Nurutkeun Al-Quran, Galura, Hal 6 Minggu iv Agustus 1992, Shafar 1413 H.