Penandatanganan kerja sama tersebut melibatkan 14 perangkat daerah di lingkungan Pemkab Lampung Selatan dengan empat fakultas di Universitas Indonesia Mandiri dan disaksikan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (21/5/2026).

Kolaborasi ini mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, hingga pengabdian kepada masyarakat, yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Supriyanto menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah penting untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.

“Terima kasih, hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan perjanjian kerja sama. Khususnya dalam rangka Lampung Selatan membangun, mempercepat dan mengejar ketertinggalan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Pada prinsipnya, kerja sama ini dilandasi asas saling menguntungkan,” ujar Supriyanto.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung program-program pembangunan daerah.

“Kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi untuk mempercepat pembangunan daerah serta memberikan manfaat dan peluang baru bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan,” tambahnya.

Adapun 14 perangkat daerah yang terlibat dalam kerja sama tersebut meliputi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, RSUD Bob Bazar, BPKAD, Disdukcapil, DPMPPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Supriyanto berharap kehadiran Universitas Indonesia Mandiri dapat menghadirkan atmosfer baru dalam pembangunan daerah, sekaligus memperluas dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UIM, Artha Budi Susila Duarsa, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut.

Menurutnya, penandatanganan PKS ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi nyata bersama pemerintah.

“Penandatanganan PKS ini merupakan hal yang sangat ditunggu dan telah melalui proses yang detail. Seluruh fakultas di UIM sangat bangga dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Artha.

​Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (RMD), yang hadir langsung dalam acara bersama para petinggi olahraga tanah air, mengaku bangga atas kepercayaan strategis yang diberikan kepada daerahnya.

​”Alhamdulillah, ini kehormatan besar bagi Lampung. Kami berharap momentum ini melahirkan semangat baru, terutama kolaborasi erat antar-stakeholder dan peningkatan daya juang atlet kita,” kata pria yang akrab disapa RMD ini.

​Ada tiga poin penting yang disoroti gubernur dalam kesempatan tersebut

yakni ​Peningkatan Prestasi Atlet, dia berharap Menjadikan momentum ini sebagai suntikan motivasi bagi atlet Lampung untuk bersaing di level tertinggi.

​Memasyarakatkan Olahraga: Menularkan gaya hidup sehat agar masyarakat Bumi Ruwa Jurai lebih bugar dan produktif.

​Sinergi Pemda dan Cabor: Membangun keharmonisan antara eksekutif dan pengurus cabang olahraga (cabor) sebagai kunci utama prestasi.

​RMD menegaskan bahwa prestasi tidak lahir secara instan. Diperlukan kerja sama yang solid agar olahraga Lampung bisa berbicara banyak di kancah nasional maupun internasional.

​”Kami ingin membangun sinergi yang lebih solid antara pemerintah daerah dan pengurus cabor. Dengan kerja bersama, saya optimis prestasi olahraga Lampung akan semakin melesat ke depan,” tutupnya.

Penutupan program yang dipimpin Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi tersebut menandai rampungnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung selama 30 hari di wilayah setempat.

Upacara penutupan TMMD berlangsung di lokasi sasaran pembangunan dan dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus, pejabat Kodam XXI/Radin Inten, Polres Tanggamus, unsur TNI-Polri, kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, camat, serta tamu undangan lainnya.

Hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus Dra. Hj. Siti Mahmudah Saleh, M.Pd.I., Ketua Persit KCK Cab. XLVI Dim 0424/Tanggamus Ny. Tika Dwi Djunaidi Mulyono yang turut mengikuti rangkaian kegiatan penutupan TMMD di Pekon Kalimiring, Kecamatan Kota Agung Barat.

Mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri Dari Desa,” program lintas sektoral tersebut berhasil menyelesaikan seluruh sasaran fisik maupun nonfisik.

Dalam keterangannya usai upacara, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa TMMD merupakan implementasi tugas TNI dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan wilayah.

“Ini memang program rutin yang dilakukan TNI dalam rangka pembinaan teritorial, yaitu untuk mempercepat pembangunan daerah,” ujar Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

Ia menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 7, salah satu tugas TNI selain operasi militer perang adalah membantu pemerintah daerah melalui program pembangunan bersama masyarakat.

“Semoga hasil TMMD ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh masyarakat, serta dipelihara sehingga bisa lama penggunaannya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., menyebut TMMD menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam membangun daerah.

“Pada dasarnya masyarakat dan TNI itu satu, tidak terpisahkan. Sekarang dibuktikan bahwa dalam kondisi aman, Angkatan Darat bersinergi dengan masyarakat untuk membangun jalan,” kata Saleh Asnawi.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi ikut aktif menjaga dan merawat hasil pembangunan yang telah dikerjakan bersama.

“Jangan hanya dibantu saja sementara masyarakat sendiri tidak aktif. Harus masyarakat aktif bersama-sama dengan TNI,” tegasnya.

Dalam laporan penutupan yang disampaikan Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono, seluruh sasaran program TMMD ke-128 dinyatakan selesai 100 persen.

Pembangunan fisik meliputi normalisasi dan pembukaan badan jalan sepanjang 2.570 meter yang menghubungkan Pekon Kalimiring dengan Pekon Banjar Masin, Pekon Kandang Besi hingga Kantor kecamatan Kota Agung Barat.

Selain itu, dilakukan pembangunan talud sepanjang 400 meter, pengerasan jalan menggunakan sabes sepanjang 1.700 meter, rabat beton sepanjang 150 meter, serta pembangunan lima titik gorong-gorong buis beton.

Program unggulan TNI AD juga direalisasikan melalui pembangunan lima titik sumur bor, rehab lima rumah tidak layak huni, pembangunan lima unit MCK, penanaman pohon, ketahanan pangan hingga pembagian 100 paket sembako dan nutrisi pencegahan stunting.

Tak hanya pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan nonfisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, stunting, mitigasi bencana, pertanian, koperasi desa, pelayanan administrasi kependudukan, pengobatan gratis, pelayanan KB kesehatan, sunatan massal hingga bazar murah.

Dalam amanat penutupannya, Pangdam XXI/Radin Inten memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan TMMD ke-128 di Kabupaten Tanggamus.

“Selama 30 hari, Satgas TMMD bersama Pemkab Tanggamus dan masyarakat telah bekerja bahu-membahu menyelesaikan seluruh sasaran program. Sasaran fisik telah 100 persen selesai dan dapat langsung dimanfaatkan masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh hasil pembangunan dapat dijaga bersama agar manfaatnya dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

“Ketika seluruh elemen desa bersatu bekerja dan bergotong royong secara bersama-sama, maka pembangunan akan berjalan cepat, merata dan berkelanjutan,” tandas Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

Upacara penutupan TMMD ke-128 turut dirangkaikan dengan pemberian bantuan sembako, alat kesehatan, alat kontak, kartu kependudukan serta peninjauan langsung hasil pembangunan di lokasi TMMD Pekon Kalimiring, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus.

BRILink Agen milik Supriyadi tersebut hadir untuk membantu masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Mulai dari tarik tunai, transfer, setor tunai, pembayaran tagihan, hingga pembelian pulsa dan token listrik kini dapat dilakukan dengan praktis melalui layanan BRILink.

Keberadaan BRILink Agen di wilayah pelosok seperti Suoh dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan transaksi sehari-hari.

Supriyadi selaku pemilik BRILink Agen menyampaikan bahwa antusias masyarakat cukup tinggi sejak layanan tersebut hadir di wilayahnya.

“Masyarakat sangat terbantu dengan adanya BRILink karena akses layanan perbankan jadi lebih dekat dan mudah dijangkau. Kami berharap layanan ini bisa terus memberikan manfaat bagi warga sekitar,” ujarnya.

Program BRILink Agen sendiri merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memperluas inklusi dan literasi keuangan hingga ke pelosok daerah. Melalui jaringan agen yang tersebar luas, BRI terus berupaya menghadirkan layanan keuangan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan hadirnya BRILink Agen di Ujung Keramikan Suoh, diharapkan masyarakat dapat semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan secara aman, cepat, dan efisien.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Pemimpin Cabang BRI Liwa, Yudi Syawalman, didampingi kepala sekolah serta dewan guru dari masing-masing sekolah penerima manfaat.

Program bantuan beasiswa ini merupakan bagian dari komitmen BRI melalui YBM BRILiaN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta membantu siswa yang membutuhkan agar tetap semangat dalam menempuh pendidikan.

Yudi Syawalman menyampaikan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi dan manfaat nyata bagi para siswa penerima.

“Melalui program YBM BRILiaN ini, kami berharap bantuan beasiswa yang diberikan dapat membantu kebutuhan pendidikan siswa serta menjadi penyemangat agar terus berprestasi dan meraih cita-cita,” ujarnya.

Suasana penyerahan bantuan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Para kepala sekolah dan dewan guru turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kontribusi BRI terhadap dunia pendidikan di wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Pihak sekolah berharap program seperti ini dapat terus berlanjut karena dinilai sangat membantu para siswa dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

Melalui kegiatan sosial ini, BRI BO Liwa kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial dan kepedulian terhadap dunia pendidikan.

Acara peluncurkan berlangsung di Kantor PTPN I (Persero) Gedung Agro Plaza secara hybrid dan diikuti undangan virtual dari semua Kantor Regional dan anak perusahaan. Direktur Utama PTPN I (Persero) Teddy Yunirman Danas dalam sambutan pengantarnya yang tercetak pada edisi perdana OneMagz menyatakan pentingnya media internal sebagai ruang konfirmasi terpercaya. Ia mengatakan, OneMagz menjadi sangat dibutuhkan di era kebebasan berekspresi, terutama di media sosial yang sangat tidak terkendali.

“Kita butuh ruang ekspresi untuk setiap progres perusahaan kita. Kita juga butuh ruang konfirmasi ketika media sosial sudah sangat bebas sehingga kadang sulit membedakan mana informasi yang benar dan valid dengan yang hoaks. OneMagz harus menjadi pencerah atas setiap dinamika informasi yang kadang menyesatkan,” kata Teddy Yunirman Danas.

Kehadiran media komunikasi ini bukan sekadar urusan seremonial administratif biasa, melainkan sebuah ikhtiar korporasi untuk merajut narasi tunggal, menyatukan frekuensi visi, dan menegaskan komitmen keterbukaan informasi. Ketika batas dunia mencair dan layar gawai dibombardir oleh rupa-rupa disinformasi, hoaks, hingga realitas buatan dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), PTPN I (Persero) melihat komunikasi yang terkurasi dengan matang sebagai sebuah urgensi fundamental.

Teddy Yunirman Danas menegaskan, peluncuran OneMagz sekaligus mengisi momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Ia berharap, momen ini menjadi pondasi batin yang kuat guna mengembalikan kejernihan di tengah riuh rendahnya arus kabar instan media sosial.

“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang hari ini serentak kita laksanakan di seluruh wilayah kerja PTPN I bukan sekadar ritual formal, melainkan momentum bagi kita semua untuk bangkit bersama pasca-konsolidasi besar. Sejalan dengan semangat itu, OneMagz disiapkan sebagai jangkar dan ruang konfirmasi resmi perusahaan,” kata dia.

Di tengah kerentanan manipulasi digital, tambah Teddy, majalah ini memikul tanggung jawab moral dan korporasi untuk menjadi instrumen edukasi, inspirasi. Ia juga meminta OneMagz juga mengangkat tema-tema perjuangan para keryawan sehingga menjadi pengikat semangat yang menyatukan detak nadi seluruh insan PTPN I di seluruh penjuru Nusantara.

Kehadiran OneMagz juga diapresiasi Jajaran Dewan Komisaris. Komisaris Independen PTPN I (Persero) Sutan Adil Hendra. Komisaris bergelar doktor ini menegaskan, OneMagz memikul peran krusial bukan sekadar sebagai media perusahaan. Ia harus hadir sebagai ruang konsolidasi identitas strategis untuk menyamakan frekuensi pandangan di tengah transformasi yang bergerak cepat. Bagi mantan Ketua HKTI Provinsi Jambi ini, setiap lembar informasi yang diluncurkan harus menjadi pemantik optimisme dan integritas yang memutus rantai paradoks ekonomi masa lalu.

“Program hilirisasi yang sedang koita genjot ini harus kita kawal, termasuk promosi dan kritik dari media. OneMagz harus ikut mengawal. Kita tidak boleh lagi terjebak dalam pola lama: mengekspor bahan mentah, lalu membelinya kembali sebagai produk jadi dengan harga berlipat ganda,” kata dia.

Ia menjelaskan, hilirisasi bukan sekadar urusan memoles laporan keuangan atau memperbesar portofolio aset perusahaan. Ia harus mampu menghadirkan kedaulatan ekonomi nasional dan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat luas.

“Saya ingin OneMagz menjadi media yang hidup, yang tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga menumbuhkan karakter insan perkebunan yang bersih, profesional, dan mampu memperkuat kepercayaan publik,” ungkap Sutan Adil Hendra.

Lebih lanjut, figur yang akrab disapa Bapak Beasiswa ini menitipkan pesan humanis agar kejayaan korporasi tidak melupakan tetesan keringat para pekerja di tapak-tapak kebun.

“Jika rakyat dan ekosistem di sekitar wilayah usaha ikut tumbuh, perusahaan akan mendapatkan legitimasi sosial yang kokoh. Kesejahteraan insan perkebunan harus berjalan linier dengan kemajuan pendidikan anak-anak mereka. Sebab, masa depan industri perkebunan kita tidak cuma ditopang oleh luasnya lahan, pabrik, atau modal, tapi dari kualitas manusia yang mengelolanya dengan hati,” tambah Sutan Adil Hendra.

Sebagai motor penggerak di balik layar, Pemimpin Redaksi OneMagz Aris Handoyo, mengungkapkan bahwa proses kurasi materi dalam edisi perdana ini dilakukan secara mendalam untuk menangkap esensi perjuangan seluruh insan perkebunan di masa transisi. Menurutnya, majalah ini dirancang bukan sekadar sebagai media pelaporan kinerja keuangan, melainkan sebuah ruang saksi visual atas peluh dan dedikasi di lapangan.

Dari ruang redaksi, komitmen dikerahkan secara penuh untuk menyajikan setiap berita dengan akurasi tinggi dan gaya jurnalisme yang berbobot, sehingga mampu menjadi jembatan komunikasi yang kokoh antara kebijakan manajemen puncak dan dinamika para pekerja di tapak perkebunan.

Ikhtiar kultural melalui penerbitan OneMagz ini menuai apresiasi luas dari berbagai tokoh pers papan atas Indonesia. Pemimpin Redaksi Harian Kompas A. Haryo Damardono, Pemimpin Redaksi Garuda TV Elly Husin, hingga Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, sepakat menilai bahwa OneMagz adalah sebuah cermin komunikasi korporasi yang elegan. Media internal ini dipandang mampu merefleksikan integrasi, inovasi, sekaligus komitmen nyata BUMN perkebunan ini dalam menjaga keberlanjutan industri hijau demi kontribusi terbaik bagi negeri (*).

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat berkunjung ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (19/5/2026).

Sekdaprov Marindo diterima Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf dan jajarannya.

Pada kesempatan itu, Marindo mengatakan pada prinsipnya Pemprov Lampung menginginkan pelayanan publik yang lebih baik.

“Layanan publik Pemprov Lampung itu harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi bukan dibuat-buat hanya untuk penilaian, tetapi memang menjadi aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Marindo menilai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung sejatinya telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang baik serta didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Menurutnya, tantangan yang tersisa adalah memastikan implementasi di lapangan berjalan konsisten.

Marindo mengatakan bahwa Pemprov Lampung terus berbenah agar pelayanan publik tidak hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga memiliki kualitas yang semakin baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kalau standar, tentu sudah sesuai ketentuan. Tinggal bagaimana peningkatan kualitasnya dipastikan benar-benar dirasakan masyarakat dan menjadi budaya kerja,” ujarnya.

Marindo juga berharap Ombudsman dapat terus memberikan masukan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan publik, termasuk dalam menghadapi penilaian maladministrasi tahun 2026.

Menurutnya, capaian dalam penilaian pelayanan publik seharusnya menjadi hasil dari proses pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut sinergi yang selama ini telah terjalin antara Ombudsman dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme penilaian Ombudsman kini terus berkembang dengan menitikberatkan pada kualitas implementasi pelayanan publik, bukan hanya kelengkapan administratif.

“Kalau dulu lebih banyak menilai aspek yang sifatnya tangible atau terpenuhinya persyaratan, sekarang kualitas implementasi dan persepsi masyarakat terhadap maladministrasi juga menjadi perhatian,” ujarnya.

Menurutnya, meningkatnya kesadaran masyarakat turut mendorong naiknya ekspektasi terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

Karena itu, instansi pelayanan publik dituntut terus melakukan perbaikan.

“Terlepas ada penambahan lokus atau tidak, ini tetap menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proses penilaian Ombudsman diperkirakan mulai berlangsung pada Juli mendatang.

Nur mengatakan Ombudsman hanya dapat memberikan pendampingan sebelum penilaian dimulai, sedangkan hasil akhir akan ditentukan oleh kondisi riil pelayanan di lapangan.

“Ketika penilaian berjalan, maka realitas di lapangan itu yang akan menjadi penilaian riil,” pungkasnya. (**)

Sebagaimana tema kegiatan kali ini, Juarno selaku General Manager PT. HIM menegaskan bahwa “kegiatan ini merupakan salah satu aksi nyata Group Bakrie untuk terus berkontribusi dan berperan aktif dalam aksi kemanusiaan, adanya Perusahaan tidak hanya berbicara tentang bisnis, tetapi tentang komitmen jangka panjang untuk memberi dampak nyata bagi masyarakat sekitar.”

Dengan adanya kegiatan ini, Perusahaan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program CSR yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mendukung Hari Buruh Internasional dengan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Dari total 119 peserta donor yang hadir, sebanyak 80 orang diantaranya berhasil melakukan donor darah.

Peserta donor darah tampak antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan secara rutin guna membantu sesama yang membutuhkan darah dalam keadaan darurat medis.

Hal itu disampaikan Ahmad Giri Akbar saat podcast bersama IJP Lampung, Selasa (19/5/2025), yang menanggapi potongan video pidato Presiden Prabowo yang ramai diperbincangkan di media sosial usai peluncuran program KDMP.

Menurut Giri, potongan video yang beredar hanya bagian kecil dari pidato Presiden yang berdurasi hampir satu jam dan banyak membahas kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh, baik dari sisi mikro maupun makro.

Ia mengatakan Presiden Prabowo memiliki pemahaman yang kuat terkait kondisi ekonomi nasional, termasuk konsep-konsep ekonomi yang telah dituangkan secara ilmiah dalam berbagai kajian dan buku.

“Statement itu jangan dipotong sepotong-sepotong. Dalam sambutannya Presiden bicara panjang soal ekonomi Indonesia, baik mikro maupun makro. Presiden memahami kondisi ekonomi nasional dan bagaimana arah pembangunan ekonomi ke depan,” kata Giri.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membangun optimisme masyarakat desa melalui berbagai program strategis nasional, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penguatan KDMP sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi desa.

Ia menilai pesan Presiden agar masyarakat desa tidak terlalu terpengaruh isu-isu di media sosial, termasuk soal pelemahan rupiah terhadap dolar AS, merupakan bentuk upaya menjaga optimisme masyarakat di tingkat akar rumput.

“Presiden sedang membangun ekosistem di desa. Mulai dari MBG sampai KDMP. Pesannya sederhana, masyarakat desa harus optimistis dan jangan terganggu oleh narasi di media sosial seolah-olah keadaan ekonomi kita buruk,” ujarnya.

Giri mengungkapkan, berdasarkan hasil turun lapangan yang dilakukan pihaknya sebanyak tiga kali ke sejumlah desa di Lampung, kondisi distribusi pupuk saat ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

Menurut dia, harga pupuk mulai terkendali dan stok di lapangan juga tersedia untuk petani.

“Kami turun langsung ke desa. Sekarang pupuk sudah ditekan harganya dan stok tersedia. Dulu mahal dan barangnya juga sulit dicari,” katanya.

Ia menegaskan pembangunan ekonomi desa menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, optimisme masyarakat harus terus dipelihara di tengah berbagai tantangan global.

Di sisi lain, Giri juga mengakui banyak pendapat objektif yang menyebut kondisi ekonomi saat ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Namun menurutnya, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Ia turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung, Satgas Pangan, dan Bank Indonesia yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di daerah.

“Lampung mencatat inflasi terendah sebesar 1,89 persen. Selain itu Lampung juga surplus protein hewani maupun nabati. Ini menunjukkan kondisi daerah kita cukup baik,” ujarnya.

Menurut Giri, program MBG juga memberikan dampak pemerataan fiskal karena anggarannya dibagi secara merata ke seluruh daerah dan menjadi stimulus bagi sektor ekonomi lainnya.

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi memang tidak bisa langsung melonjak tinggi dalam waktu singkat karena pemerintah juga mengejar aspek pemerataan.

“Ekonomi itu bisa dibuat merata, tapi tidak bisa langsung tinggi sekaligus. Sekarang pemerintah sedang mencoba menjalankan keduanya,” katanya.

Meski demikian, ia menilai daya beli masyarakat masih menunjukkan tren positif, terlihat dari meningkatnya pembelian kendaraan roda dua maupun roda empat.

Giri juga mendorong sektor perbankan agar memperbesar dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM dan sektor swasta guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait stabilitas rupiah, ia menegaskan kewenangan menjaga stabilitas mata uang berada di tangan Bank Indonesia, bukan pemerintah daerah.

“Kita di daerah tentu tidak melakukan intervensi terhadap dolar dan rupiah. Tugas itu ada di BI. Pemerintah daerah fokus mendukung program nasional dan mengisi sektor-sektor yang bisa dikerjakan daerah,” ujarnya.

Ia juga menyebut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah menyampaikan dorongan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat bermitra dengan KDMP dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, daerah yang maju umumnya memiliki penguatan sektor industri. Karena itu DPRD Lampung turut mendorong pengembangan kawasan industri di Lampung agar mampu menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin pada pertengahan RPJMD tahun 2027 nanti sudah ada hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan pembangunan ekonomi daerah tidak bisa hanya dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Karena itu, pihaknya juga mendorong penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan berbagai stakeholder lainnya ikut menjadi bagian dalam rantai pasok Program MBG.

“Program pusat sebenarnya sudah sangat baik. Tinggal bagaimana implementasinya di daerah. MBG ini konsepnya bagus, tinggal pelaksanaan di lapangan harus benar-benar dijalankan optimal,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Giri mengimbau masyarakat Lampung untuk tetap optimistis terhadap arah pembangunan nasional dan turut aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

“Kita harus yakin bahwa Indonesia sedang on the track. Proses pembangunan berjalan lebih baik. Kalau bukan kita yang optimistis terhadap bangsa ini, lalu siapa lagi,” katanya.

Menurut dia, tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Namun ia optimistis Indonesia mampu menjadi negara besar dan melompat menjadi negara maju apabila seluruh elemen bangsa bergerak bersama.

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, itu diikuti 50 peserta yang terdiri atas kepala desa, aparatur desa, serta para Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) se-Kabupaten Lampung Selatan.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari hingga 20 Mei 2026 tersebut difokuskan untuk mendorong pengembangan desa berbasis program unggulan daerah, yakni Pitu Vista dan Agroeduwisata, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Lampung Selatan ingin memastikan desa tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu tumbuh sebagai pusat inovasi pembangunan yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Selain menjadi ruang peningkatan kapasitas, bimtek ini juga menjadi forum konsolidasi strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan desa dengan berbagai regulasi daerah, di antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa serta regulasi terbaru mengenai gerakan pembangunan lingkungan desa yang hijau dan unggul.

Untuk memperkuat materi, panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hingga narasumber tamu dari Komisi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang hadir untuk berbagi pengalaman dan praktik baik melalui studi banding.

Menyampaikan sambutan Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menegaskan bahwa aparatur desa saat ini dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif rutin, tetapi juga harus mampu menjadi pemimpin perubahan di wilayah masing-masing.

“Aparatur desa harus mampu membaca potensi wilayah, menggerakkan masyarakat, membangun kolaborasi, serta menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Di sinilah pentingnya sinergi arah pembangunan daerah yang kita rumuskan melalui tujuh pilar Pitu Vista,” ujar Syaiful.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi konsep Agroeduwisata sebagai model pembangunan desa yang mengintegrasikan sektor pertanian, edukasi, dan pariwisata dalam satu ekosistem ekonomi baru.

Menurutnya, potensi lokal seperti sawah, perkebunan, hingga hasil bumi desa perlu dikemas menjadi destinasi wisata edukatif yang bernilai tambah, sehingga mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus menggerakkan sektor UMKM desa.

Tak hanya itu, melalui penguatan kapasitas aparatur desa, Pemkab Lampung Selatan juga mendorong implementasi program Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026.

Program tersebut menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari lingkungan desa yang tertata, masyarakat yang peduli, serta aparatur yang memiliki semangat melayani secara akuntabel.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, akademisi, Pokdarwis, dan generasi muda, Pemkab Lampung Selatan berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan melahirkan langkah konkret, inovasi berkelanjutan, dan jejaring kerja yang kuat untuk mempercepat kemajuan ekonomi dari desa.