Hal ini diutarakan oleh Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S. Sos, S. H, M.H, dalam keterangan persnya pada Jumat (26/6/2026) menyikapi upaya Kejari Pringsewu yang telah membentuk tim penyelidikan dan turun guna mengumpulkan data dan bahan keterangan (Puldata dan Pulbaket).

“Sebagai elemen masyarakat yang memiliki tugas sebagai control sosial tentunya kita sangat mendukung langkah dan kinerja tim penyelidik Kejari Pringsewu dalam upaya mengusut dugaan Tipikor dana hibah yang diterima dan dikelola kantor Bawaslu Kabupaten Pringsewu sebesar Rp. 13 milyar dari alokasi APBD tahun 2024, karena ini merupakan salah satu tugas konstitusional Kejaksaan dalam mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah penyelenggaraan pilkada, yang mana kabarnya tim penyelidik Kejari Pringsewu turun langsung ke lapangan, menggali informasi dan data dari sejumlah pihak yang dinilai dapat memberikan informasi dan data akurat”, kata Seno Aji.

Sosok Aktivis yang dikenal sederhana dan low profil ini juga menyatakan pihaknya selain memberikan dukungan penuh kepada Kejari Pringsewu, DPP KAMPUD turut memberikan apresiasi atas kerja-kerja pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pringsewu.

“Selain memberikan dukungan penuh, kita juga turut mengapresiasisi atas langkah dan kinerja Kajari Pringsewu di bawah kepemimpinan, Bapak Anggiat AP Pardede, S.H, M.H dalam mengusut sejumlah kasus-kasus korupsi yang terjadi di sejumlah badan publik di wilayah Kabupaten Pringsewu, salah satunya upaya mengusut dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Pringsewu tahun 2024, kita yakin dan percaya dengan upaya serta integritas tim penyelidik dalam mengusut skandal dugaan korupsi ditubuh Bawaslu Kabupaten Pringsewu, harapannya dapat diusut secara tuntas”, jelas Seno Aji.

Seno Aji juga memiliki keyakinan kuat atas kinerja tim penyelidik Kejari Pringsewu dapat mengusut dugaan tipikor pengelolaan dana hibah di Bawaslu Kabupaten Pringsewu secara transparan dan konsisten.

“Dengan integritas kuat, kita sangat yakin tim penyelidik Kejari Pringsewu dapat terus konsisten untuk bekerja secara transparan terkait tahap dan perkembangan penanganan dalam mengusut tuntas dugaan tipikor pengelolaan dana hibah oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu, agar kepercayaan publik kepada pihak Kejaksaan dapat dipertahankan”, pungkas Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji.

Diketahui, sebelumnya Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pringsewu, Annas Huda, S.H, MH, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatApps pada Jumat (19/6/2026) membenarkan dengan langkah penyelidikan yang sedang dilakukan tim Pidsus.

“Iya benar, kami sedang ada penyelidikan terkait dengan dana hibah yang diterima Bawaslu dari Pemda Kabupaten Pringsewu”, jawab Annas.

Namun, ia tidak menepis, adanya dua orang dari Bawaslu Kabupaten Pringsewu yang sudah dimintai keterangannya.

“Iya, kalau soal pihak-pihak terkait, kita panggil untuk dimintai klarifikasi dan keterangan,” ucap Annas seraya berjanji, akan mengundang wartawan saat penyelidikan dinaikan statusnya menjadi penyidikan. (*)

Sidang paripurna tersebut dihadiri Bupati Tanggamus Drs. H. Moh Saleh Asnawi, M.A., M.H., pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga insan pers.

Dalam sambutannya, Bupati Moh Saleh Asnawi menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Tanggamus, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas proses pembahasan dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Menurut Bupati, persetujuan DPRD terhadap LKPJ merupakan bagian penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah.

“Momentum ini adalah cermin dari tegaknya transparansi dan akuntabilitas. Ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Tanggamus,” ujar Bupati.

Ia juga menyampaikan bahwa di tengah tantangan ekonomi dan kondisi global yang dinamis, Kabupaten Tanggamus masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemerintah daerah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,52 persen pada tahun 2025.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanggamus meningkat menjadi 71,36, disertai kenaikan pengeluaran per kapita masyarakat menjadi Rp10,88 juta.

“Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Tanggamus terus bergerak ke arah yang lebih baik melalui kerja sama seluruh pihak,” katanya.

Bupati juga mengakui masih terdapat sejumlah program yang perlu ditingkatkan, terutama terkait penyelesaian pembangunan infrastruktur dan penguatan pelayanan dasar masyarakat.

Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan.

“Kepada seluruh OPD agar serius mempelajari dan menindaklanjuti catatan DPRD sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus, lanjut Bupati, juga akan memfokuskan kebijakan APBD Tahun 2026 untuk menuntaskan sejumlah program prioritas yang belum optimal di tahun sebelumnya, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ DPRD Tanggamus, Hilman, menyampaikan bahwa DPRD telah melakukan pembahasan bersama seluruh perangkat daerah melalui hearing yang berlangsung pada 13 hingga 17 April 2026.

Dalam laporan Pansus, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi konstruktif untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi antar-OPD, peningkatan efektivitas program, hingga percepatan digitalisasi layanan pemerintahan.

Pansus juga mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan program agar hasil pembangunan dapat semakin dirasakan masyarakat.

“Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, kami berharap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanggamus semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Hilman.

Sidang paripurna berlangsung lancar dan ditutup dengan harapan agar sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga demi mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus.(Arman )

Training akan dilaksanakan pada Sabtu, 27 Juni 2026, pukul 13.00–15.00 WIB, secara hybrid bertempat di Sekretariat DPP APKLINDO Lampung sekaligus dapat diikuti secara daring melalui platform Zoom Meeting.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai ISO 37001, yakni standar internasional yang mengatur tata kelola Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. Dalam sesi ini, peserta akan mendapatkan materi lengkap dari A hingga Z mengenai bagaimana organisasi dapat mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti praktik penyuapan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi anti-korupsi yang berlaku di Indonesia.

ISO 37001 merupakan standar yang relevan bagi berbagai jenis organisasi, baik swasta, publik, maupun nirlaba, sebagai instrumen penguatan integritas dan tata kelola yang baik (good governance).

Mengingat tingginya antusiasme terhadap isu anti-korupsi di lingkungan dunia usaha, panitia membatasi kuota peserta hingga maksimal 200 orang. Masyarakat, pengusaha, dan profesional yang berminat diimbau untuk segera mendaftarkan diri melalui tautan berikut:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPMkXYAnQD_uQmdYprGnmhq0Nki2K4pHmdMmUJj0am9MaBgA/viewform

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya APKLINDO Lampung dalam mendorong ekosistem bisnis yang bersih, transparan, dan berintegritas, khususnya di sektor kelistrikan dan konstruksi di Provinsi Lampung.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Sekretariat DPP APKLINDO Lampung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Sekretariat DPP APKLINDO Lampung.

Penunjukan sosok muda tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadirkan energi baru, mempercepat program pembangunan, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi di sektor perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur lingkungan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Mengemban amanah baru, Riyanthama menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kerja nyata dan tanggung jawab.

“Kepercayaan ini merupakan amanah yang harus kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kami akan bekerja sesuai pengalaman dan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Riyanthama saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (25/6/2026).

Dinas Perkim sendiri memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kehadiran figur muda diharapkan mampu menghadirkan pola kerja yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Saat ditanya mengenai tantangan memimpin organisasi perangkat daerah yang memiliki ruang lingkup kerja luas dan berhubungan langsung dengan masyarakat, Riyanthama menegaskan pentingnya memahami kondisi riil di lapangan sebelum mengambil langkah strategis.

Menurutnya, setiap kebijakan dan program pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan dengan pendekatan profesional dan terukur.

“Kami akan mempelajari dan memahami kondisi yang ada terlebih dahulu. Setelah itu, seluruh program akan dijalankan secara profesional berdasarkan pengalaman yang selama ini kami miliki di bidang pembangunan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh jajaran di lingkungan Dinas Perkim, pemerintah kecamatan, desa, hingga elemen masyarakat agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dengan pengalaman yang dimiliki serta semangat generasi muda yang dibawanya, Riyanthama berharap besar agar kepemimpinan baru di Dinas Perkim mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Seiring proses seleksi yang masih berlangsung, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai praktik percaloan maupun tawaran “jasa titipan” yang menjanjikan kelulusan calon peserta didik.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Syaifulloh, menegaskan bahwa seluruh tahapan SPMB tahun ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus menutup ruang terjadinya maladministrasi dalam proses penerimaan siswa baru.

Berdasarkan data pusat kendali SPMB Dinas Pendidikan per 25 Juni 2026, distribusi kuota penerimaan jenjang Sekolah Dasar telah berjalan sesuai ketentuan. Sebanyak 475 SD di Kabupaten Lampung Selatan telah mengakomodasi kuota melalui Jalur Domisili sebesar 80 persen, Jalur Afirmasi 15 persen, dan Jalur Mutasi 5 persen.

Sementara itu, untuk jenjang SMP, proses pendaftaran melalui Jalur Domisili dan Afirmasi masih berlangsung hingga 26 Juni 2026. Adapun komposisi kuota yang diterapkan terdiri dari 40 persen Jalur Domisili, 20 persen Jalur Afirmasi, 35 persen Jalur Prestasi, dan 5 persen Jalur Mutasi.

Menurut Syaifulloh, integrasi sistem pendaftaran berbasis digital yang diterapkan tahun ini terbukti mampu memangkas birokrasi yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, pengaturan kuota yang proporsional juga dilakukan secara ketat guna memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan.

“Sehingga tidak akan terjadi ada sekolah yang kelebihan siswa dan tidak sesuai ketentuan, sementara ada sekolah lain yang kekurangan murid,” kata Syaifulloh dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu percaya terhadap pihak-pihak tertentu yang menawarkan bantuan untuk meloloskan calon siswa melalui jalur tidak resmi, terlebih apabila disertai permintaan imbalan atau tarif tertentu.

Menurutnya, seluruh proses seleksi berlangsung secara terbuka dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat melalui sistem yang telah disediakan.

Karena itu, segala bentuk praktik percaloan maupun penyalahgunaan kewenangan tidak memiliki ruang dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan bersama seluruh satuan pendidikan juga menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar tetap berjalan murni, bersih, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Segala bentuk pelanggaran, kecurangan, ataupun praktik percaloan yang ditemukan di lapangan akan ditindak tegas sesuai ketentuan undang-undang,” tegas Syaifulloh.

Untuk menjamin keterbukaan informasi, masyarakat diimbau memantau perkembangan jurnal seleksi secara mandiri dan berkala melalui portal resmi SPMB. Selain itu, tim teknologi informasi dan layanan pengaduan juga disiagakan guna membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis maupun validasi dokumen selama proses pendaftaran.

Syaifulloh juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi praktik tidak sehat selama pelaksanaan SPMB. Laporan dapat disampaikan melalui layanan Halo Lamsel di nomor 0821-2880-0800 atau secara langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan mengingatkan para orang tua dan wali murid agar menyikapi hasil seleksi secara bijak mengingat daya tampung setiap sekolah memiliki keterbatasan.

“Bagi para orang tua diharapkan tidak memaksakan diri agar putra-putrinya harus diterima di sekolah tertentu. Dinas Pendidikan menegaskan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan saat ini telah merata, sehingga semua sekolah memiliki standar mutu pelayanan yang sama baiknya,” ujar Syaifulloh.

Setelah pernah meraih Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung dan Juara III Tingkat Nasional pada 2018, desa tersebut kini menatap peluang melangkah hingga tingkat nasional dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026.

Optimisme itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menghadiri Klarifikasi Lapangan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Aula Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Kamis (25/6/2026).

Menurut Syaiful, Desa Karang Pucung memiliki rekam jejak prestasi yang membanggakan. Namun, lebih dari sekadar mengejar gelar juara, keberhasilan desa tersebut tercermin dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan.

“Keberhasilan Desa Karang Pucung bukan hanya diukur dari prestasi yang diraih, tetapi dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan desa melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Inilah semangat Desa HELAU menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Syaiful.

Dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Desa dan Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”, Desa Karang Pucung menampilkan berbagai inovasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu transformasi yang menjadi unggulan adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi dan ketahanan pangan.

Saat ini, BUMDes Karang Pucung mengembangkan usaha peternakan ayam petelur berbasis teknologi melalui kerja sama dengan Bank Lampung.

Program tersebut tidak hanya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Syaiful menjelaskan, pembangunan desa saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga mendorong modernisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.

Upaya itu selaras dengan Program Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) yang mendorong desa mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.

“Kami berharap Desa Karang Pucung dapat menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat desa mampu membangun daerahnya secara mandiri, inovatif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Syaiful.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, yang juga merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung menegaskan bahwa kemajuan Provinsi Lampung sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa sebagai pusat kehidupan masyarakat.

“Sesungguhnya wajah Provinsi Lampung ada di desa. Jika desa maju, maka Lampung juga akan maju. Karena itu, pembangunan desa harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Slamet.

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mengakselerasi pembangunan desa melalui Program Desaku Maju guna mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama melalui pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong hilirisasi pertanian berbasis inklusif di tingkat desa agar hasil pertanian memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda di pedesaan.

Slamet juga mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengintegrasikan peran BUMDes dengan program ketahanan pangan nasional, termasuk mendukung kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk hadir di tengah masyarakat, mempererat hubungan dengan berbagai elemen masyarakat, serta membantu memenuhi kebutuhan pokok bagi jemaat dan warga yang membutuhkan.

Adapun distribusi paket sembako dilakukan kepada beberapa gereja, yaitu:

* Gereja Katolik St. Yohanes Kedaton sebanyak 200 paket

* GBKP Bandar Lampung sebanyak 100 paket

* GSKL sebanyak 30 paket

* Gereja Marturia sebanyak 70 paket

* Gereja HKBP Tanjung Karang sebanyak 50 paket

* Gereja Gerakan Pentakosta (GGP) “Anugrah” sebanyak 50 paket

Regional CEO BRI Region 5 Bandar Lampung, Andreas Chandra Santoso, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen BRI dalam menjalankan peran sosial perusahaan melalui Program BRI Peduli TJSL.

“Melalui Program BRI Peduli TJSL Berbagi Kasih Bersama BRI, kami berharap bantuan paket sembako ini dapat memberikan manfaat dan membantu meringankan kebutuhan masyarakat. BRI tidak hanya berfokus pada layanan perbankan, tetapi juga terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional kami,” ujar Andreas.

Ia menambahkan bahwa BRI senantiasa berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Para pengurus gereja dan jemaat penerima bantuan menyambut baik kegiatan tersebut serta menyampaikan apresiasi kepada BRI atas perhatian dan kepedulian yang diberikan. Bantuan sembako ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan memperkuat semangat kebersamaan serta solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Melalui Program BRI Peduli TJSL, BRI Region 5 Bandar Lampung terus berupaya menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat serta memperkuat peran BRI sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pemimpin Cabang BRI Kanca Teluk Betung, Felix Pakpahan, mengatakan bahwa KUR BRI hadir untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha produktif agar dapat meningkatkan kapasitas usahanya.

“BRI terus berkomitmen mendukung pelaku UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. Melalui program KUR, kami berharap semakin banyak usaha kecil yang mampu naik kelas, meningkatkan omzet, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” ujar Felix Pakpahan.

Wandi merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan makanan, khususnya berjualan bubur. Awalnya, ia menjalankan usahanya secara sederhana dari sebuah kios kecil di kawasan Seadaya. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, Wandi membutuhkan tambahan modal untuk melengkapi sarana usaha dan menambah variasi produk yang dijual.

Melalui pendampingan Mantri BRI David Seprianto, Wandi memperoleh fasilitas KUR BRI dengan plafon sebesar Rp80 juta dan jangka waktu pinjaman 36 bulan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat modal usaha, melengkapi peralatan, serta meningkatkan kapasitas pelayanan kepada pelanggan.

Hasilnya, usaha yang dijalankan Wandi mengalami perkembangan yang signifikan. Omzet usaha meningkat dari waktu ke waktu dan jumlah pelanggan terus bertambah. Berkat perkembangan tersebut, Wandi kini telah mampu menyewa dua unit ruko di kawasan Tanjung Senang sebagai lokasi pengembangan usahanya yang dikenal dengan nama Warkop Berkah.

“Dukungan permodalan dari BRI sangat membantu usaha saya berkembang. Dengan tambahan modal tersebut, saya bisa melengkapi kebutuhan usaha dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Alhamdulillah, sekarang usaha semakin ramai dan sudah berkembang hingga memiliki dua ruko,” ungkap Wandi.

Keberhasilan Wandi menjadi salah satu contoh nyata bagaimana akses pembiayaan yang tepat dapat membantu UMKM berkembang dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Selain meningkatkan kesejahteraan keluarga, usaha yang berkembang juga turut menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Melalui program KUR, BRI Kanca Teluk Betung terus berupaya menjadi mitra strategis bagi para pelaku UMKM agar mampu tumbuh berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di Provinsi Lampung.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh perwakilan BRI Kanca Metro dan diterima langsung oleh Ketua Takmir Masjid Nur Hidayah, Muhammad Rafiudin. Program ini merupakan bagian dari pilar sosial-keagamaan YBM BRILiaN yang berfokus pada peningkatan fasilitas rumah ibadah agar masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.

Pemimpin Cabang BRI Kanca Metro, Haris Hanafi Nasution, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian insan BRILiaN terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung kenyamanan beribadah.

“Melalui YBM BRILiaN, kami berupaya untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Bantuan karpet sajadah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jamaah dalam melaksanakan ibadah serta memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan,” ujar Haris Hanafi Nasution.

Karpet sajadah yang disalurkan akan segera digunakan untuk menggantikan karpet lama yang telah mengalami penurunan kualitas, sehingga ruang utama masjid menjadi lebih rapi, bersih, dan mampu memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi jamaah.

Ketua Takmir Masjid Nur Hidayah, Muhammad Rafiudin, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh YBM BRILiaN dan BRI Kanca Metro.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada YBM BRILiaN dan BRI Kanca Metro atas perhatian yang diberikan kepada masjid kami. Bantuan ini sangat bermanfaat dan telah lama kami harapkan. Semoga seluruh donatur dan insan BRILiaN senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, serta kemudahan dalam setiap urusannya,” ungkap Muhammad Rafiudin.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan YBM BRILiaN dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah untuk berbagai program kemaslahatan umat. Selain mendukung sarana ibadah, YBM BRILiaN juga aktif menjalankan program di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui berbagai program yang terukur dan berkelanjutan, YBM BRILiaN berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memperkuat peran rumah ibadah sebagai pusat pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai spiritual, dan pemberdayaan umat di Kota Metro dan wilayah sekitarnya.

Para mitra merchant yang hadir merupakan pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem bisnis BRI, khususnya dalam percepatan implementasi transaksi nontunai (cashless society). Kontribusi mereka tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, tetapi juga meningkatkan volume transaksi digital melalui optimalisasi penggunaan Electronic Data Capture (EDC) BRI dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Dengan menjadi Merchant EDC BRI, pelaku usaha dapat meningkatkan potensi transaksi melalui penerimaan berbagai instrumen pembayaran, mulai dari kartu kredit berlogo Mastercard dan Visa, kartu debit private label BRI seperti Simpedes dan Junio, Kartu BRIZZI, hingga pembayaran berbasis QRIS melalui BRImo, mobile banking, maupun aplikasi pembayaran lainnya. Selain itu, penggunaan EDC BRI juga membantu merchant menekan biaya pengelolaan uang tunai karena seluruh hasil transaksi langsung masuk ke rekening merchant.

Sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan sinergi yang terjalin kuat, BRI menghadirkan program “Merchant Lucky Ride”. Program ini merupakan kompetisi transaksi berskala nasional yang mengajak merchant pilihan untuk berlomba meningkatkan volume transaksi menggunakan EDC BRI selama periode September 2025 hingga Februari 2026.

Partisipasi aktif para merchant dalam program tersebut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan bisnis dan penetrasi layanan EDC BRI. Tercatat, market share penetrasi EDC BRI di wilayah Lampung yang sebelumnya berada pada angka 36 persen berhasil meningkat hingga mencapai 61 persen.

Program Merchant Lucky Ride diselenggarakan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia dengan menyediakan 67 hadiah undian untuk masing-masing provinsi, serta hadiah langsung (direct prize) bagi lima merchant dengan jumlah kupon tertinggi. Proses pengundian dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan menggunakan kriteria yang seragam pada 21 Mei 2026 di Auditorium BRILiaN Center, Jakarta Pusat.

Regional CEO BRI Region 5 Bandar Lampung, Andreas Chandra Santoso, menyampaikan apresiasi kepada seluruh merchant yang telah menjadi mitra strategis BRI dalam mengembangkan transaksi digital di Lampung.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan loyalitas seluruh merchant yang telah tumbuh bersama BRI. Keberhasilan peningkatan market share EDC BRI hingga mencapai 61 persen merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi yang kuat antara BRI dan para pelaku usaha mampu menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak sekaligus mendorong percepatan transformasi transaksi digital di Lampung,” ujar Andreas.

Ia menambahkan bahwa BRI akan terus menghadirkan berbagai inovasi layanan pembayaran yang aman, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Melalui program Merchant Lucky Ride dan berbagai inisiatif lainnya, kami ingin memberikan apresiasi sekaligus mendorong semangat para merchant untuk terus berkembang. BRI berkomitmen menjadi mitra perbankan terpercaya yang siap mendukung pertumbuhan bisnis merchant melalui penyediaan solusi pembayaran digital yang lengkap, modern, dan berdaya saing,” tambahnya.

Melalui momentum ini, BRI kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pertumbuhan bisnis para pengusaha dengan menyediakan berbagai alat akseptasi pembayaran terkini dan layanan perbankan terbaik guna mewujudkan kolaborasi bisnis yang semakin produktif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan di masa mendatang.