Ketua Masjid Al Yaqin Novi Kusnadi mengatakan, Tahun Baru Hijriah harus menjadi momentum perubahan menuju kebaikan.

“Melalui peringatan Tahun Baru Islam, mari kita jadikan momentum untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama,” kata Novi.

Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Kekhidmatan bertambah saat Qori Internasional Muhammad Alwi melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an.

Acara dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan Ustaz Ki Kabir Rusdi. Ia mengajak jamaah memaknai hijrah secara utuh, tidak hanya berpindah tempat, tetapi berpindah sikap dan perilaku.

“Hijrah adalah perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah dari malas beribadah menjadi istiqamah, dari kikir menjadi dermawan, dari acuh menjadi peduli kepada anak yatim dan dhuafa,” ujar Ustaz Kabir.

Ia menegaskan, 1 Muharam mengingatkan umat Islam pada hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrah itu menjadi tonggak lahirnya peradaban yang berlandaskan iman, ukhuwah, dan keadilan sosial.

“Jika Nabi hijrah meninggalkan kezhaliman menuju keadilan, maka kita pun harus hijrah meninggalkan sifat buruk menuju akhlak mulia. Bentuk nyatanya adalah berbagi kepada sesama, seperti yang kita lakukan hari ini kepada anak-anak yatim,” jelasnya.

Peringatan 1 Muharam ini diharapkan menjadi wadah untuk mempererat ukhuwah jamaah Masjid Al Yaqin dan menumbuhkan semangat kepedulian sosial di lingkungan Tanjung Raya. (**)

Turut hadir Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tony Ferdiansyah, Ketua de’Roses Lampung H.A. Darwin Ruslinur, S.E., M.M, serta Ketua Pengurus Daerah Tenaga Pembangunan (TP) Sriwijaya Lampung Nurhasanah yang diwakili oleh Humas TP Sriwijaya Lampung, Sandi Dwi Cahyo. Hadir pula perwakilan organisasi penyanyi dan pecinta lagu kenangan seperti PARFI, d’Ladies Lampung, serta sejumlah komunitas seni lainnya.

Mewakili Ketua Pengda TP Sriwijaya Lampung, Sandi Dwi Cahyo mengapresiasi eksistensi de’Roses yang telah konsisten menjaga kecintaan masyarakat terhadap lagu-lagu tembang kenangan selama tujuh tahun.

“Atas nama Ketua Pengda TP Sriwijaya Lampung Ibu Nurhasanah, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 kepada de’Roses Lampung. Semoga komunitas ini terus menjadi wadah silaturahmi, pelestarian seni budaya, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat melalui musik yang sarat nilai dan kenangan,” ujar Sandi.

Sementara itu, Tony Ferdiansyah menilai komunitas seni memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Lampung.

“Komunitas seperti de’Roses bukan hanya menjaga warisan musik Indonesia, tetapi juga mampu menjadi bagian dari atraksi budaya yang mendukung promosi pariwisata daerah. Pemerintah Provinsi Lampung tentu mengapresiasi dan berharap kegiatan seperti ini terus berkembang,” katanya.

Di kesempatan yang sama, H.A. Darwin Ruslinur, S.E., M.M. menyampaikan rasa syukur atas perjalanan de’Roses Lampung yang telah memasuki usia ketujuh.

“Tujuh tahun adalah perjalanan yang penuh kebersamaan. Kami ingin de’Roses tetap menjadi rumah bagi para pecinta tembang kenangan, ruang berdiskusi, berkarya, dan mempererat persaudaraan tanpa membedakan latar belakang. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendukung perjalanan komunitas ini,” ungkap Darwin.

Perayaan ulang tahun ke-7 de’Roses Lampung diisi dengan penampilan lagu-lagu tembang kenangan, ramah tamah, serta diskusi ringan mengenai pelestarian musik lintas generasi. Suasana penuh keakraban mencerminkan komitmen komunitas untuk terus menjaga eksistensi lagu-lagu nostalgia sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia sekaligus memperkuat jejaring komunitas seni di Provinsi Lampung. (*).

Demikian disampaikan Anggota MPR/DPR RI, Ir. Hanan A. Rozak, M.S, dihadapan peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kampung Tri Rejo Mulyo, Penawartama, Tulang Bawang, Selasa 16 Juni 2026.

Hanan menjelaskan Demokrasi Pancasila di era milenial merupakan sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, mengutamakan musyawarah, persatuan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara.

Menurut Hanan, Di era milenial dan digital, demokrasi Pancasila menghadapi tantangan sekaligus peluang yang besar.

Beberapa peluang tersebut diantaranya, partisipasi masyarakat semakin luas, karena media digital memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Kemudian, akses informasi semakin cepat, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan kebijakan publik dan isu nasional.

Selain itu, meningkatnya keterlibatan generasi muda dalam politik, kegiatan sosial, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Terakhir, inovasi pelayanan publik, melalui digitalisasi pemerintahan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Namun, Menurut Anggota Komisi V DPR RI ini, Demokrasi Pancasila di era milenial dan digital memiliki tantangan yang cukup besar.

“Penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memecah persatuan,

Polarisasi politik akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak, dan Pengaruh budaya luar yang dapat mengikis nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan nasionalisme, “Kata Hanan.

Di akhir Sosialisasi Hanan Rozak menyampaikan bahwa Demokrasi Pancasila tetap menjadi fondasi yang relevan bagi Indonesia di era milenial.

“Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi, bukan memecah belah bangsa. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dengan menjaga nilai-nilai Pancasila, ” ujar Hanan yang merupakan Anggota Badan Kajian MPR RI.

Hanan menegaskan, Demokrasi Pancasila bukan hanya tentang hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.

Kegiatan yang diikuti puluhan warga pecinta olahraga itu dibuka langsung oleh Ketua RT Perumahan Palem Permai I, M. Roem. Acara diawali dengan pembukaan, foto bersama mengenakan kaos merah sebagai dresscode khas perayaan 17 Agustus tahun sebelumnya, kemudian dilanjutkan makan siang bersama usai pembukaan prakualifikasi.

Laga pembuka mempertemukan Bapak Dwiko melawan Mas Ayub, yang disambut antusias para peserta dan warga yang berada di lokasi kegiatan.

Ketua RT Perumahan Palem Permai I, M. Roem, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut bukan sekadar ajang olahraga, tetapi menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan semangat gotong royong di lingkungan warga.

“Perayaan HUT Kemerdekaan harus menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan kekompakan warga. Melalui pra kualifikasi pingpong ini kami ingin membangun semangat kebersamaan, sportivitas, serta partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam memeriahkan bulan kemerdekaan,” ujar M. Roem.

Ia berharap seluruh rangkaian perlombaan HUT RI tahun ini dapat berlangsung meriah sekaligus memperkuat hubungan sosial antarwarga.

Sementara itu, perwakilan panitia pelaksana, Joko Susanto, mengungkapkan bahwa tingginya antusiasme peserta menjadi modal positif untuk menyukseskan seluruh agenda perlombaan yang telah disiapkan.

“Pra kualifikasi ini menjadi langkah awal untuk menjaring peserta terbaik sekaligus membangun semangat kebersamaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang hadir dan berharap partisipasi masyarakat terus meningkat pada seluruh rangkaian perlombaan HUT RI nanti,” kata Joko Susanto.

Suasana semakin hangat ketika seluruh peserta dan warga menikmati makan siang bersama usai pembukaan. Kebersamaan tersebut menjadi simbol kuat budaya guyub dan kekeluargaan yang terus terjaga di Perumahan Palem Permai I.

Melalui kegiatan ini, warga berharap semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perlombaan, tetapi juga melalui kebersamaan, gotong royong, dan rasa persatuan yang semakin kokoh di lingkungan masyarakat. (*).

Hal ini diutarakan oleh Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S. Sos, S. H, M.H, dalam keterangan persnya pada Jumat (26/6/2026) menyikapi upaya Kejari Pringsewu yang telah membentuk tim penyelidikan dan turun guna mengumpulkan data dan bahan keterangan (Puldata dan Pulbaket).

“Sebagai elemen masyarakat yang memiliki tugas sebagai control sosial tentunya kita sangat mendukung langkah dan kinerja tim penyelidik Kejari Pringsewu dalam upaya mengusut dugaan Tipikor dana hibah yang diterima dan dikelola kantor Bawaslu Kabupaten Pringsewu sebesar Rp. 13 milyar dari alokasi APBD tahun 2024, karena ini merupakan salah satu tugas konstitusional Kejaksaan dalam mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah penyelenggaraan pilkada, yang mana kabarnya tim penyelidik Kejari Pringsewu turun langsung ke lapangan, menggali informasi dan data dari sejumlah pihak yang dinilai dapat memberikan informasi dan data akurat”, kata Seno Aji.

Sosok Aktivis yang dikenal sederhana dan low profil ini juga menyatakan pihaknya selain memberikan dukungan penuh kepada Kejari Pringsewu, DPP KAMPUD turut memberikan apresiasi atas kerja-kerja pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pringsewu.

“Selain memberikan dukungan penuh, kita juga turut mengapresiasisi atas langkah dan kinerja Kajari Pringsewu di bawah kepemimpinan, Bapak Anggiat AP Pardede, S.H, M.H dalam mengusut sejumlah kasus-kasus korupsi yang terjadi di sejumlah badan publik di wilayah Kabupaten Pringsewu, salah satunya upaya mengusut dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Pringsewu tahun 2024, kita yakin dan percaya dengan upaya serta integritas tim penyelidik dalam mengusut skandal dugaan korupsi ditubuh Bawaslu Kabupaten Pringsewu, harapannya dapat diusut secara tuntas”, jelas Seno Aji.

Seno Aji juga memiliki keyakinan kuat atas kinerja tim penyelidik Kejari Pringsewu dapat mengusut dugaan tipikor pengelolaan dana hibah di Bawaslu Kabupaten Pringsewu secara transparan dan konsisten.

“Dengan integritas kuat, kita sangat yakin tim penyelidik Kejari Pringsewu dapat terus konsisten untuk bekerja secara transparan terkait tahap dan perkembangan penanganan dalam mengusut tuntas dugaan tipikor pengelolaan dana hibah oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu, agar kepercayaan publik kepada pihak Kejaksaan dapat dipertahankan”, pungkas Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji.

Diketahui, sebelumnya Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pringsewu, Annas Huda, S.H, MH, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatApps pada Jumat (19/6/2026) membenarkan dengan langkah penyelidikan yang sedang dilakukan tim Pidsus.

“Iya benar, kami sedang ada penyelidikan terkait dengan dana hibah yang diterima Bawaslu dari Pemda Kabupaten Pringsewu”, jawab Annas.

Namun, ia tidak menepis, adanya dua orang dari Bawaslu Kabupaten Pringsewu yang sudah dimintai keterangannya.

“Iya, kalau soal pihak-pihak terkait, kita panggil untuk dimintai klarifikasi dan keterangan,” ucap Annas seraya berjanji, akan mengundang wartawan saat penyelidikan dinaikan statusnya menjadi penyidikan. (*)

Sidang paripurna tersebut dihadiri Bupati Tanggamus Drs. H. Moh Saleh Asnawi, M.A., M.H., pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga insan pers.

Dalam sambutannya, Bupati Moh Saleh Asnawi menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Tanggamus, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas proses pembahasan dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Menurut Bupati, persetujuan DPRD terhadap LKPJ merupakan bagian penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah.

“Momentum ini adalah cermin dari tegaknya transparansi dan akuntabilitas. Ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Tanggamus,” ujar Bupati.

Ia juga menyampaikan bahwa di tengah tantangan ekonomi dan kondisi global yang dinamis, Kabupaten Tanggamus masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemerintah daerah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,52 persen pada tahun 2025.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanggamus meningkat menjadi 71,36, disertai kenaikan pengeluaran per kapita masyarakat menjadi Rp10,88 juta.

“Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Tanggamus terus bergerak ke arah yang lebih baik melalui kerja sama seluruh pihak,” katanya.

Bupati juga mengakui masih terdapat sejumlah program yang perlu ditingkatkan, terutama terkait penyelesaian pembangunan infrastruktur dan penguatan pelayanan dasar masyarakat.

Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan.

“Kepada seluruh OPD agar serius mempelajari dan menindaklanjuti catatan DPRD sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus, lanjut Bupati, juga akan memfokuskan kebijakan APBD Tahun 2026 untuk menuntaskan sejumlah program prioritas yang belum optimal di tahun sebelumnya, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ DPRD Tanggamus, Hilman, menyampaikan bahwa DPRD telah melakukan pembahasan bersama seluruh perangkat daerah melalui hearing yang berlangsung pada 13 hingga 17 April 2026.

Dalam laporan Pansus, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi konstruktif untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi antar-OPD, peningkatan efektivitas program, hingga percepatan digitalisasi layanan pemerintahan.

Pansus juga mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan program agar hasil pembangunan dapat semakin dirasakan masyarakat.

“Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, kami berharap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanggamus semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Hilman.

Sidang paripurna berlangsung lancar dan ditutup dengan harapan agar sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga demi mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus.(Arman )

Training akan dilaksanakan pada Sabtu, 27 Juni 2026, pukul 13.00–15.00 WIB, secara hybrid bertempat di Sekretariat DPP APKLINDO Lampung sekaligus dapat diikuti secara daring melalui platform Zoom Meeting.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai ISO 37001, yakni standar internasional yang mengatur tata kelola Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. Dalam sesi ini, peserta akan mendapatkan materi lengkap dari A hingga Z mengenai bagaimana organisasi dapat mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti praktik penyuapan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi anti-korupsi yang berlaku di Indonesia.

ISO 37001 merupakan standar yang relevan bagi berbagai jenis organisasi, baik swasta, publik, maupun nirlaba, sebagai instrumen penguatan integritas dan tata kelola yang baik (good governance).

Mengingat tingginya antusiasme terhadap isu anti-korupsi di lingkungan dunia usaha, panitia membatasi kuota peserta hingga maksimal 200 orang. Masyarakat, pengusaha, dan profesional yang berminat diimbau untuk segera mendaftarkan diri melalui tautan berikut:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPMkXYAnQD_uQmdYprGnmhq0Nki2K4pHmdMmUJj0am9MaBgA/viewform

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya APKLINDO Lampung dalam mendorong ekosistem bisnis yang bersih, transparan, dan berintegritas, khususnya di sektor kelistrikan dan konstruksi di Provinsi Lampung.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Sekretariat DPP APKLINDO Lampung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Sekretariat DPP APKLINDO Lampung.

Penunjukan sosok muda tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadirkan energi baru, mempercepat program pembangunan, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi di sektor perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur lingkungan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Mengemban amanah baru, Riyanthama menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kerja nyata dan tanggung jawab.

“Kepercayaan ini merupakan amanah yang harus kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kami akan bekerja sesuai pengalaman dan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Riyanthama saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (25/6/2026).

Dinas Perkim sendiri memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kehadiran figur muda diharapkan mampu menghadirkan pola kerja yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Saat ditanya mengenai tantangan memimpin organisasi perangkat daerah yang memiliki ruang lingkup kerja luas dan berhubungan langsung dengan masyarakat, Riyanthama menegaskan pentingnya memahami kondisi riil di lapangan sebelum mengambil langkah strategis.

Menurutnya, setiap kebijakan dan program pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan dengan pendekatan profesional dan terukur.

“Kami akan mempelajari dan memahami kondisi yang ada terlebih dahulu. Setelah itu, seluruh program akan dijalankan secara profesional berdasarkan pengalaman yang selama ini kami miliki di bidang pembangunan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh jajaran di lingkungan Dinas Perkim, pemerintah kecamatan, desa, hingga elemen masyarakat agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dengan pengalaman yang dimiliki serta semangat generasi muda yang dibawanya, Riyanthama berharap besar agar kepemimpinan baru di Dinas Perkim mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Seiring proses seleksi yang masih berlangsung, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai praktik percaloan maupun tawaran “jasa titipan” yang menjanjikan kelulusan calon peserta didik.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Syaifulloh, menegaskan bahwa seluruh tahapan SPMB tahun ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus menutup ruang terjadinya maladministrasi dalam proses penerimaan siswa baru.

Berdasarkan data pusat kendali SPMB Dinas Pendidikan per 25 Juni 2026, distribusi kuota penerimaan jenjang Sekolah Dasar telah berjalan sesuai ketentuan. Sebanyak 475 SD di Kabupaten Lampung Selatan telah mengakomodasi kuota melalui Jalur Domisili sebesar 80 persen, Jalur Afirmasi 15 persen, dan Jalur Mutasi 5 persen.

Sementara itu, untuk jenjang SMP, proses pendaftaran melalui Jalur Domisili dan Afirmasi masih berlangsung hingga 26 Juni 2026. Adapun komposisi kuota yang diterapkan terdiri dari 40 persen Jalur Domisili, 20 persen Jalur Afirmasi, 35 persen Jalur Prestasi, dan 5 persen Jalur Mutasi.

Menurut Syaifulloh, integrasi sistem pendaftaran berbasis digital yang diterapkan tahun ini terbukti mampu memangkas birokrasi yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, pengaturan kuota yang proporsional juga dilakukan secara ketat guna memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan.

“Sehingga tidak akan terjadi ada sekolah yang kelebihan siswa dan tidak sesuai ketentuan, sementara ada sekolah lain yang kekurangan murid,” kata Syaifulloh dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu percaya terhadap pihak-pihak tertentu yang menawarkan bantuan untuk meloloskan calon siswa melalui jalur tidak resmi, terlebih apabila disertai permintaan imbalan atau tarif tertentu.

Menurutnya, seluruh proses seleksi berlangsung secara terbuka dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat melalui sistem yang telah disediakan.

Karena itu, segala bentuk praktik percaloan maupun penyalahgunaan kewenangan tidak memiliki ruang dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan bersama seluruh satuan pendidikan juga menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar tetap berjalan murni, bersih, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Segala bentuk pelanggaran, kecurangan, ataupun praktik percaloan yang ditemukan di lapangan akan ditindak tegas sesuai ketentuan undang-undang,” tegas Syaifulloh.

Untuk menjamin keterbukaan informasi, masyarakat diimbau memantau perkembangan jurnal seleksi secara mandiri dan berkala melalui portal resmi SPMB. Selain itu, tim teknologi informasi dan layanan pengaduan juga disiagakan guna membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis maupun validasi dokumen selama proses pendaftaran.

Syaifulloh juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi praktik tidak sehat selama pelaksanaan SPMB. Laporan dapat disampaikan melalui layanan Halo Lamsel di nomor 0821-2880-0800 atau secara langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan mengingatkan para orang tua dan wali murid agar menyikapi hasil seleksi secara bijak mengingat daya tampung setiap sekolah memiliki keterbatasan.

“Bagi para orang tua diharapkan tidak memaksakan diri agar putra-putrinya harus diterima di sekolah tertentu. Dinas Pendidikan menegaskan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan saat ini telah merata, sehingga semua sekolah memiliki standar mutu pelayanan yang sama baiknya,” ujar Syaifulloh.

Setelah pernah meraih Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung dan Juara III Tingkat Nasional pada 2018, desa tersebut kini menatap peluang melangkah hingga tingkat nasional dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026.

Optimisme itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menghadiri Klarifikasi Lapangan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Aula Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Kamis (25/6/2026).

Menurut Syaiful, Desa Karang Pucung memiliki rekam jejak prestasi yang membanggakan. Namun, lebih dari sekadar mengejar gelar juara, keberhasilan desa tersebut tercermin dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan.

“Keberhasilan Desa Karang Pucung bukan hanya diukur dari prestasi yang diraih, tetapi dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan desa melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Inilah semangat Desa HELAU menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Syaiful.

Dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Desa dan Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”, Desa Karang Pucung menampilkan berbagai inovasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu transformasi yang menjadi unggulan adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi dan ketahanan pangan.

Saat ini, BUMDes Karang Pucung mengembangkan usaha peternakan ayam petelur berbasis teknologi melalui kerja sama dengan Bank Lampung.

Program tersebut tidak hanya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Syaiful menjelaskan, pembangunan desa saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga mendorong modernisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.

Upaya itu selaras dengan Program Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) yang mendorong desa mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.

“Kami berharap Desa Karang Pucung dapat menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat desa mampu membangun daerahnya secara mandiri, inovatif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Syaiful.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, yang juga merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung menegaskan bahwa kemajuan Provinsi Lampung sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa sebagai pusat kehidupan masyarakat.

“Sesungguhnya wajah Provinsi Lampung ada di desa. Jika desa maju, maka Lampung juga akan maju. Karena itu, pembangunan desa harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Slamet.

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mengakselerasi pembangunan desa melalui Program Desaku Maju guna mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama melalui pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong hilirisasi pertanian berbasis inklusif di tingkat desa agar hasil pertanian memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda di pedesaan.

Slamet juga mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengintegrasikan peran BUMDes dengan program ketahanan pangan nasional, termasuk mendukung kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal.