Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan saat membuka acara Konsolidasi dan Koordinasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) se-Provinsi Lampung di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (8/8/2026).

​Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menekankan pentingnya peran historis pesantren dalam membentuk karakter bangsa. Namun, di tengah arus modernisasi, tantangan pembangunan daerah tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik, melainkan juga pembangunan sumber daya manusia yang adaptif terhadap kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan.

​”Saat ini kita memasuki era transformasi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan dan dakwah. Karena itu saya berharap pondok pesantren di Provinsi Lampung mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut tanpa kehilangan jati dirinya,” kutip Sekdaprov membacakan amanat Gubernur.

​Gubernur juga mendorong para santri untuk membekali diri dengan berbagai keahlian modern tanpa melupakan pondasi agama.

“Santri harus tetap kokoh dalam akidah, kuat dalam akhlak, luas dalam ilmu agama, namun juga memiliki literasi digital, kemampuan berkomunikasi, keterampilan berwirausaha, penguasaan teknologi, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global,” tambahnya.

​Selain penguatan kapasitas digital, Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi langkah pondok pesantren yang telah berhasil membangun kemandirian ekonomi melalui berbagai sektor produktif seperti koperasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM berbasis syariah.

​Usai menyampaikan sambutan resmi, Sekdaprov Marindo Kurniawan secara simbolis menyerahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung tentang Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung yang telah resmi ditetapkan. Pergub ini diharapkan menjadi panduan serta payung hukum dalam penguatan sinergi antara Pemprov Lampung, Kanwil Kemenag, dan FKPP.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung H. Zulkarnain menginformasikan terkait terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama RI. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk pengakuan dan perhatian konkrit pemerintah terhadap kemandirian pondok pesantren.

Kakanwil Kemenag Lampung juga mengimbau seluruh pimpinan dan pengajar pondok pesantren untuk bersama-sama menjaga nama baik lembaga pendidikan Islam dengan mewujudkan Pesantren Ramah Anak serta berkomitmen penuh mencegah segala bentuk kekerasan.

​”Lembaga pendidikan apapun, baik sekolah, madrasah, pondok pesantren harus ramah anak. Empat model kekerasan terhadap anak yang harus kita hindarkan, satu kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, ketiga kekerasan seksual, yang keempat penelantaran atau pembiaran terhadap anak,” pungkas H. Zulkarnain.

Di kesempatan yang sama, Ketua FKPP Provinsi Lampung Andi Warisno memaparkan potensi besar pendidikan pesantren di Provinsi Lampung. Saat ini tercatat ada lebih dari 2.000 pondok pesantren di Lampung, di mana sekitar 1.400 di antaranya telah mengantongi izin resmi.

​”Di Lampung, hampir 1.400 pondok yang ada izin dan ada 600-an yang belum ada izin. Jadi sekitar 2.000 lebih pondok pesantren. Ini tentu menjadi PR bersama karena pondok pesantren ini menjadi wadah penggemblengan ilmu agama dan akhlak. Mudah-mudahan dengan penguatan pondok pesantren, anak-anak kita di masa yang akan datang akhlaknya lebih baik,” tegasnya.

FKPP Provinsi Lampung juga turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas komitmen nyata melalui penyiapan Perda dan Pergub tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren, serta penyaluran hibah daerah bagi ratusan pesantren.

​”Saya menghaturkan ribuan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi dengan membuat Perda dan Pergub Pondok Pesantren. Dan juga tahun lalu ada bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk hampir 100 pondok pesantren,” tutur Andi Warisno.

​FKPP juga menyambut baik kebijakan Pemerintah Pusat yang membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama RI. Langkah ini diharapkan mampu memperbesar alokasi anggaran guna peningkatan pembinaan bagi lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia.

Setelah melihat dan merasakan langsung kondisinya, Bupati Egi memastikan jalan tersebut diperbaiki pada 2026, setelah 19 tahun belum tersentuh perbaikan.

Kepastian tersebut disampaikan Bupati Egi saat meninjau langsung ruas jalan yang menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat Desa Baru Ranji, di sela kunjungannya melihat Desa HELAU di Kecamatan Merbau Mataram, Sabtu (8/8/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Egi mengakui kondisi jalan sudah cukup memprihatinkan. Kerusakan yang ditemukan di lapangan dinilai membutuhkan penanganan segera agar tidak semakin mengganggu mobilitas masyarakat.

“Saya selaku bupati menghaturkan permintaan maaf kalau jalannya belum bagus. 30 persen rusak, 70 persen rusak banget,” ujar Egi.

Melihat kondisi tersebut secara langsung, Egi menegaskan persoalan infrastruktur tidak cukup hanya disampaikan melalui laporan. Karena itu, ia langsung meminta agar ruas jalan menuju Desa Baru Ranji segera ditangani dan masuk dalam agenda perbaikan tahun ini.

“Saya minta perbaiki jalan Baru Ranji. Ini saya kalau nggak ke sini, nggak ngerti kalau jalannya begitu,” kata Egi.

Peninjauan langsung jalan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Bagi warga, kondisi jalan tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan perjalanan, tetapi juga menyangkut kelancaran aktivitas sehari-hari dan konektivitas antarwilayah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Hendry Kurniawan mengatakan, arahan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama langsung ditindaklanjuti setelah melihat kondisi jalan penghubung antara Desa Tanjung Baru dan Desa Baru Ranji.

“Tidak perlu berpikir lama. Bupati Lampung Selatan langsung menindaklanjuti, dan jalan penghubung kedua desa tersebut akan diperbaiki pada tahun 2026 ini,” kata Hendry.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan respons cepat pemerintah daerah dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dasar.

Perbaikan ruas jalan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas akses masyarakat, tetapi juga memperlancar mobilitas warga serta memperkuat konektivitas antara Desa Tanjung Baru dan Desa Baru Ranji di Kecamatan Merbau Mataram.

“Ini merupakan bentuk gerak cepat dan penyerapan aspirasi masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk keberlangsungan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan infrastruktur yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya kepastian perbaikan pada 2026, masyarakat di kedua desa diharapkan segera mendapatkan akses jalan yang lebih layak dan aman.

Penanganan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau hingga kawasan perdesaan.

Di tengah keterbatasan akses jalan dan sarana lingkungan, masyarakat bergotong royong menata kampung melalui program Desa Helau.

Perubahan itu terlihat saat Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama meninjau langsung pelaksanaan Desa Helau di Baru Ranji, Sabtu (8/8/2026).

Dari kunjungan tersebut, Egi menilai kekompakan masyarakat menjadi modal kuat yang membuat Desa Helau Baru Ranji layak diperhitungkan dalam tiga besar Lomba Desa Helau tingkat Kabupaten Lampung Selatan.

“Saya senang bisa ke sini, dengan segala keterbatasan. Kenapa saya bilang masuk nominasi tiga besar, karena saya melihat semangat masyarakatnya,” ujar Egi.

Menurut Egi, penilaian Desa Helau tidak hanya ditentukan oleh hasil pembangunan fisik. Lebih dari itu, kemauan masyarakat untuk bergerak bersama menjadi bagian penting dalam menciptakan perubahan di lingkungan mereka.

Ia melihat konsep Desa Helau mulai berjalan di Baru Ranji. Warga tidak hanya menata lingkungan, tetapi juga membangun dan memperbaiki fasilitas yang dapat dimanfaatkan bersama, salah satunya pos kamling yang kini dibuat lebih nyaman.

“Saya melihat konsep Desa Helaunya berjalan di sini. Pos kamlingnya juga nyaman, sesuai selera saya,” katanya.

Egi mengatakan, Desa Helau dirancang agar perubahan tidak berhenti sebagai program pemerintah, tetapi benar-benar dapat dirasakan masyarakat melalui kondisi lingkungan yang berbeda antara sebelum dan sesudah program dijalankan.

“Saya sekalian cek progresnya. Saya mau tahu tanggapan bapak ibu terhadap Desa Helau ini. Program Desa Helau ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita,” ujarnya.

*Keterbatasan Infrastruktur Jadi Perhatian*

Di balik perubahan tersebut, Egi juga menemukan persoalan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Salah satunya kondisi sejumlah ruas jalan menuju wilayah Baru Ranji yang dinilai cukup parah.

“Saya selaku bupati menghaturkan permintaan maaf kalau jalannya belum bagus. 30 persen rusak, 70 persen rusak banget,” ungkapnya.

Egi memastikan kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, ia menjelaskan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap karena kemampuan anggaran daerah harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan di berbagai wilayah.

“Saya minta perbaiki jalan Baru Ranji. Ini saya kalau nggak ke sini, nggak ngerti kalau jalannya begitu. Duitnya terbatas, saya harus bagi-bagi. Kebutuhannya banyak,” kata Egi.

Meski masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat masyarakat dalam menata lingkungan.

Sopia, warga Dusun Pilar, Desa Baru Ranji, mengatakan perubahan kampungnya kini mulai dirasakan dibandingkan kondisi sebelumnya.

“Sebelumnya kampung ini sangat jelek sekali. Sekarang sudah bagus. Jalan juga sudah bagus, sudah rapi. Anak-anak naik sepeda juga jalannya enak,” ujar Sopia.

Semangat gotong royong juga terlihat dari keterlibatan warga dalam proses penataan lingkungan. Sadna, warga Dusun Pilar, mengatakan masyarakat bahu-membahu menjalankan program Desa Helau, bahkan hampir setiap hari hingga malam.

“Alhamdulillah semangat masyarakat, hampir tiap hari, tiap malam. Abah umur 72 tahun tidur jam 12 lebih, ngikutin anak-anak biar semangat,” katanya.

Menurut Sadna, sebelum program Desa Helau berjalan, kondisi kampung masih belum tertata. Warga kemudian mulai bergerak bersama untuk membenahi lingkungan secara bertahap. “Sebelum ada Helau mah acak-acakan,” ujarnya.

Dukungan warga tidak hanya diberikan melalui tenaga dan waktu. Sadna mengungkapkan masyarakat juga memberikan dukungan secara swadaya untuk membantu proses penataan lingkungan. Ia sendiri turut menyumbang sekitar Rp10 juta.

Bagi Egi, partisipasi tersebut menjadi nilai lebih Desa Helau Baru Ranji. Di tengah keterbatasan yang masih dihadapi, masyarakat justru menunjukkan kemauan untuk memperbaiki lingkungan dengan mengandalkan kekompakan dan gotong royong.

“Yang tadinya tertinggal, tidak punya apa-apa, digas,” tegas Egi.

Semangat itulah yang menjadi pertimbangan Egi untuk menilai Desa Helau Baru Ranji layak masuk nominasi tiga besar. Menurutnya, perubahan desa tidak selalu harus dimulai dari kondisi yang serba lengkap, tetapi dapat tumbuh dari kemauan masyarakat untuk bergerak bersama.

Di Baru Ranji, semangat tersebut mulai mengubah wajah lingkungan secara bertahap. Gotong royong menjadi kekuatan utama masyarakat untuk menjadikan program Desa Helau bukan sekadar penataan kampung, melainkan gerakan bersama yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dijadwalkan menerima penghargaan dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik XXXII Lampung pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) HKBP yang akan digelar pada 22 Agustus 2026 di Gedung Adora, Kabupaten Pesawaran.

Rencana pemberian penghargaan tersebut disampaikan jajaran pimpinan dan panitia HUT HKBP Distrik XXXII Lampung dalam audiensi dengan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, di ruang kerja bupati setempat, Jumat (7/8/2026).

Selain menyampaikan undangan, audiensi juga menjadi momentum mempererat sinergi antara Pemkab Lampung Selatan dan HKBP Distrik XXXII Lampung dalam memperkuat nilai-nilai toleransi serta kebersamaan.

Rombongan HKBP dipimpin Pdt. Mauli H. Aritonang, S.Th selaku Pimpinan HKBP Provinsi Lampung. Turut hadir Ketua Panitia HUT HKBP Distrik XXXII Lampung, Dr. Donal Sihotang, didampingi Pdt. Reonald Hutabarat, Diakonas Mai Siregar, Agnes, serta Hendry Gunawan.

Sementara itu, Bupati Radityo Egi Pratama didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Darmawan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Martoni Sani, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Firmansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia HUT HKBP Distrik XXXII Lampung, Dr. Donal Sihotang, menjelaskan bahwa puncak peringatan HUT akan dihadiri sekitar 1.300 peserta yang berasal dari sembilan resort HKBP di Provinsi Lampung. Menurutnya, jemaat asal Lampung Selatan menjadi peserta terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Ia menuturkan, rangkaian kegiatan tidak hanya diisi dengan ibadah syukur, tetapi juga pembekalan bagi para pendeta, pengurus gereja, guru sekolah minggu, anak-anak usia sekolah, hingga pemuda gereja.

Sementara itu, tamu undangan eksternal dijadwalkan hadir mulai pukul 11.00 WIB untuk mengikuti agenda penyerahan penghargaan kepada Bupati Lampung Selatan, sambutan, serta ramah tamah.

Donal berharap Bupati Lampung Selatan dapat menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga besar HKBP di Provinsi Lampung. Menurutnya, kehadiran kepala daerah akan menjadi penyemangat bagi ribuan jemaat, khususnya yang berasal dari Lampung Selatan.

“Kami sangat berharap Bapak Bupati dapat hadir. Kehadiran Bapak akan menjadi penyemangat bagi jemaat kami, sekaligus memperkuat kolaborasi antara gereja dan Pemkab Lampung Selatan dalam menjaga kebersamaan dan kerukunan,” ujar Donal.

Menanggapi undangan tersebut, Bupati Radityo Egi Pratama menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan HKBP kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Ia juga mendoakan agar seluruh rangkaian peringatan HUT HKBP Distrik XXXII Lampung dapat berjalan lancar dan sukses.

Bupati Egi menyatakan kesiapannya untuk menghadiri kegiatan tersebut sepanjang tidak berbenturan dengan agenda kedinasan yang telah dijadwalkan.

“Mudah-mudahan saya sehat dan jika tidak ada kegiatan lain saya akan hadir. Semoga acaranya berjalan lancar dan sukses,” kata Bupati Egi.

Audiensi tersebut menjadi wujud eratnya hubungan antara Pemkab Lampung Selatan dan HKBP Distrik XXXII Lampung dalam membangun komunikasi yang harmonis.

Sinergi tersebut diharapkan terus memperkuat toleransi, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, damai, dan berlandaskan semangat kebersamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengatakan bahwa perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan perubahan berbagai asumsi yang memengaruhi struktur APBD.

“Kesepakatan ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan, penganggaran, dan pengawasan secara sinergis. Melalui pembahasan yang konstruktif, penuh tanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan masyarakat, kita telah menghasilkan kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung, khususnya Badan Anggaran, yang telah bekerja secara intensif dalam membahas perubahan KUA dan PPAS.

“Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah bekerja keras memberikan berbagai masukan serta membangun komunikasi yang baik selama proses pembahasan berlangsung,” katanya.

Berdasarkan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD, disepakati sejumlah asumsi makro ekonomi Provinsi Lampung hingga akhir tahun 2026. Di antaranya Pertumbuhan ekonomi: 5.30 sampai dengan 5.80%, PDRB per kapita ADHB: 58,00 sampai dengan 62,00 juta rupiah, Indeks Pembangunan Manusia: 74 sampai 74.40 poin, Tingkat pengangguran terbuka: 4,05 sampai dengan 3,51%, tingkat Kemiskinan 9,65 sampai dengan 8,90%, Gini ratio 0,286 sampai dengan 0,274, Inflasi sebesar 2,5 ± 1%, Tingkat kemantapan jalan sebesar 83,55 sampai dengan 85,7%.

Selain itu, disepakati pula NTP atau Nilai Tukar Petani: 129,5 sampai dengan 132,0

Persentase peningkatan PAD: menurun 0,43% dibanding PAD dalam APBD 2026

Penurunan intensitas emisi GRK: 62,41 sampai dengan 64,03%.

Wagub menjelaskan, berdasarkan kapasitas fiskal daerah, pendapatan daerah dalam Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp6,992 triliun atau berkurang sekitar Rp19,67 miliar dari target semula sebesar Rp7,012 triliun. Penyesuaian tersebut berasal dari penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer, sementara pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan meningkat dari Rp7,916 triliun menjadi Rp7,991 triliun atau bertambah sekitar Rp74,66 miliar. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan prioritas pembangunan daerah, termasuk penyesuaian belanja pegawai, kebutuhan operasional perangkat daerah, serta penyesuaian SiLPA Tahun Anggaran 2025 sesuai laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK.

Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp1,098 triliun yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp98,323 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp100 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

“Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp998,323 miliar digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga struktur APBD tetap seimbang dengan SiLPA Tahun Berkenaan sebesar Rp0,00,” jelasnya.

Wagub juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung selanjutnya akan menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS yang telah ditetapkan bersama.

“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen agar setiap kebijakan anggaran tetap diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berlangsung secara konstruktif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Provinsi Lampung.

Momen yang baru pertama kali terjadi itu bukan sekadar menjadi bagian dari prosesi budaya, tetapi juga menandai eratnya hubungan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan masyarakat adat yang selama ini konsisten menjaga tradisi warisan leluhur.

Dari penghormatan tersebut lahir sebuah komitmen besar, menjadikan Balinuraga sebagai Desa Wisata Budaya pada tahun 2027 dengan konsep yang terinspirasi dari Desa Penglipuran di Bali.

Di hadapan masyarakat, Bupati Egi menyampaikan optimisme bahwa Balinuraga memiliki seluruh potensi untuk berkembang menjadi destinasi wisata budaya unggulan, selama masyarakat tetap menjaga kekompakan dan mempertahankan nilai-nilai yang selama ini menjadi kekuatan desa.

“Kalau kita sepakat, insyaallah tahun 2027 Balinuraga akan saya jadikan desa wisata seperti Desa Penglipuran di Bali. Syaratnya satu, masyarakat harus tetap kompak menjaga kebersihan, keamanan, keindahan, dan kelestarian budayanya,” kata Egi.

Bagi Egi, pengalaman menaiki bade raksasa tersebut menjadi momen yang sangat berkesan. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti prosesi adat seperti itu dan merasakan langsung makna penghormatan yang diberikan masyarakat Balinuraga.

“Saya merasakan pengalaman yang luar biasa. Ini pertama kalinya saya mengikuti prosesi seperti ini. Perasaan saya campur aduk antara haru, bangga, dan bahagia. Saya sangat mengapresiasi masyarakat Desa Balinuraga yang terus menjaga tradisi dan budaya ini,” ujarnya.

Menurut Egi, kekayaan budaya yang masih terpelihara, semangat gotong royong masyarakat, serta tingginya kepedulian terhadap adat istiadat merupakan modal besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Potensi tersebut dinilai tidak hanya mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang kaya akan keberagaman budaya.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyatakan siap memberikan dukungan melalui peningkatan infrastruktur menuju desa, penataan kawasan, hingga penguatan ekosistem pariwisata.

Namun demikian, Egi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa wisata hanya dapat tercapai apabila seluruh masyarakat ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan desa, dan kelestarian budaya.

“Kalau Balinuraga menjadi desa wisata, akses jalannya akan kita perbaiki, lingkungannya dipercantik. Tetapi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ini harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pelestarian budaya tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Balinuraga semata, melainkan aset berharga Lampung Selatan yang memiliki nilai strategis sebagai daya tarik wisata sekaligus warisan yang harus dijaga lintas generasi.

Sementara itu, salah seorang panitia yang terlibat dalam pembangunan bade, Wayan Mantra, mengatakan bahwa keputusan mengarak Bupati Lampung Selatan di atas bade merupakan bentuk penghormatan tertinggi masyarakat adat kepada pemimpin daerah yang dinilai memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya.

“Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Bupati bersama jajaran kami arak di atas bade sebagai simbol penghormatan masyarakat adat sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Desa Balinuraga,” ujar Wayan Mantra.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Ketua PHDI Provinsi Lampung Dr. I Nyoman Setiawan, Camat Way Panji Raden Permata Marga, serta tokoh agama dan pemuka adat setempat.

Perpaduan antara prosesi Ngaben Massal yang megah, penghormatan adat kepada kepala daerah, dan komitmen membangun desa wisata berbasis budaya menjadikan perhelatan tahun ini bukan hanya sebuah upacara keagamaan, tetapi juga titik awal lahirnya visi baru bagi Balinuraga.

Dari desa yang berhasil menjaga tradisi, Balinuraga kini menatap masa depan sebagai destinasi wisata budaya yang diharapkan mampu menjadi ikon baru Kabupaten Lampung Selatan.

Sejak pagi, puluhan ribu masyarakat dari berbagai daerah tumpah ruah mengikuti puncak prosesi Ngaben Massal yang dikenal sebagai tradisi Ngaben terbesar di Indonesia.

Di tengah kerumunan itu, tampak pula seorang wisatawan asal Italia yang rela datang untuk menyaksikan secara langsung kekayaan budaya dan tradisi suci yang hanya dapat dijumpai di Indonesia.

Pemandangan tersebut menjadi gambaran bagaimana Ngaben Massal Balinuraga telah berkembang tidak hanya sebagai prosesi keagamaan umat Hindu, tetapi juga sebagai daya tarik budaya yang mampu mengundang perhatian masyarakat dari berbagai penjuru tanah air, bahkan hingga mancanegara.

Pantauan di lokasi menunjukkan puluhan ribu orang memadati puncak Ngaben Massal 2026 di Desa Balinuraga. Mereka datang dari berbagai daerah di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Jakarta, hingga Pulau Bali untuk menyaksikan prosesi sakral yang sarat nilai spiritual, gotong royong, dan persaudaraan.

Antusiasme itu juga dirasakan Mirco, wisatawan asal Italia yang mengaku selalu menyempatkan diri berkunjung ke Balinuraga setiap kali berada di Indonesia.

Setelah sebelumnya menyaksikan perayaan Ogoh-ogoh, tahun ini ia akhirnya berkesempatan melihat langsung prosesi Ngaben Massal.

“Saya senang berada di sini. Orang-orangnya ramah dan selalu tersenyum. Di Italia tidak ada tradisi seperti ini. Saya sangat mencintai budaya Indonesia,” ujar Mirco.

Bagi Mirco, Ngaben Massal bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan pengalaman budaya yang memperlihatkan eratnya hubungan masyarakat dengan tradisi serta kuatnya nilai kebersamaan yang tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.

Kesan serupa juga datang dari Dewi, pengunjung asal Jakarta. Ia mengaku baru pertama kali menyaksikan langsung prosesi Ngaben Massal dan tidak menyangka tradisi tersebut juga dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan.

“Awalnya saya pikir prosesi (ngaben) seperti ini hanya ada di Bali. Ternyata di Lampung Selatan juga ada dan menurut saya luar biasa. Budaya seperti ini sangat positif karena menunjukkan kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Saya senang sekali bisa menyaksikannya secara langsung,” ungkap Dewi.

Sementara itu, Artini, warga Nusa Penida, Bali, sengaja datang ke Balinuraga untuk mengikuti prosesi Ngaben Massal sekaligus mendoakan anggota keluarganya.

“Saya datang langsung dari Nusa Penida untuk mengikuti prosesi Ngaben Massal dan mendoakan saudara-saudara saya yang ada di sini,” tuturnya.

Tidak hanya menarik perhatian pengunjung, pelaksanaan Ngaben Massal juga memberikan kemudahan bagi umat Hindu yang mengikuti prosesi tersebut. Hal itu disampaikan Wayan Sudarto, peserta asal Kabupaten Mesuji.

Menurutnya, pelaksanaan secara massal membuat prosesi menjadi lebih ringan, baik dari sisi biaya maupun pelaksanaan karena seluruh rangkaian telah dikelola oleh desa adat.

“Di sini masyarakatnya kompak. Prosesi Ngaben Massal sudah ditangani oleh desa adat sehingga kami merasa lebih mudah. Karena dilaksanakan secara massal, biayanya juga lebih ringan,” kata Wayan.

Beragam testimoni dari pengunjung maupun peserta memperlihatkan bahwa Ngaben Massal Balinuraga telah melampaui makna sebagai tradisi adat semata. Prosesi ini menjadi ruang perjumpaan berbagai latar belakang masyarakat yang dipersatukan oleh penghormatan terhadap budaya, nilai kemanusiaan, dan semangat kebersamaan.

Kehangatan masyarakat, kekompakan warga, serta kemegahan prosesi yang berlangsung khidmat meninggalkan kesan mendalam bagi siapa pun yang hadir.

Dari warga sekitar, masyarakat lintas provinsi, hingga wisatawan mancanegara, semuanya menjadi saksi bahwa Balinuraga mampu menghadirkan sebuah tradisi budaya yang tidak hanya lestari, tetapi juga semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Lampung Selatan.

Ngaben Massal Balinuraga pun kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu ikon budaya Indonesia yang mampu memperkenalkan kekayaan tradisi Nusantara kepada masyarakat luas. Lebih dari sekadar upacara keagamaan, tradisi ini menjadi jembatan yang mempererat persaudaraan sekaligus membawa nama Kabupaten Lampung Selatan semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

Pemprov Lampung juga membantah imformasi yang menyebut nama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan terkait dugaan keterlibatan dalam peralihan aset tanah seluas sekitar 2.000 meter persegi di Jalan Ryacudu, Bandar Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung tetap konsisten menyatakan lahan yang dipersoalkan bukan merupakan aset milik Pemprov Lampung.

Marindo mengatakan, pemerintah menghormati hak setiap warga negara, termasuk organisasi masyarakat, untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia menilai informasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Sebagai pemerintah, kami menghormati hak masyarakat, termasuk LSM Fokal, untuk menyampaikan pendapat. Namun terkait adanya penyebutan nama saya dalam persoalan tersebut, tentu perlu kami jelaskan duduk persoalan yang sebenarnya,” kata Marindo, Kamis (7/8/2026).

Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung, Yudhi Alfadri menjelaskan terdapat dua surat yang menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa. Menurutnya, kedua surat tersebut memiliki substansi yang sama, yakni menyatakan bahwa lahan seluas sekitar 2.000 meter persegi di Jalan Ryacudu, Kompleks Perumahan Korpri, tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Lampung.

“Lahan yang dimaksud bukan merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung. Tidak ada dua surat yang saling bertentangan. Baik surat pertama maupun surat kedua sama-sama menyatakan bahwa tanah tersebut tidak tercatat sebagai aset Pemprov,” ujar Yudhi.

Ia menjelaskan surat tersebut diterbitkan sebagai jawaban atas permohonan warga yang meminta kepastian mengenai status lahan sebelum mengurus peningkatan hak atas tanah.

Menurut Yudhi, apabila warga merasa memiliki lahan tersebut berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, maka proses administrasi dapat ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemprov hanya memberikan penjelasan mengenai status aset. Apabila masyarakat merasa memiliki hak atas tanah tersebut, silakan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Lampung, Rofiq Nugroho, memastikan lahan yang dipersoalkan tidak pernah tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Lampung.

Ia menambahkan, data aset yang dikelola BPKAD menunjukkan lahan tersebut bukan bagian dari aset daerah. Bahkan, pada 2023 telah dilakukan hibah aset tertentu kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan yang berlaku.

“Terkait lahan di Jalan Ryacudu yang dipersoalkan, sampai saat ini tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Lampung. Substansi surat yang ditandatangani Sekda juga konsisten menyatakan hal yang sama,” ujar Rofiq.

Menanggapi isu mengenai fasilitas umum (fasum) di kawasan tersebut, Yudhi menegaskan fasilitas umum pada prinsipnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk pembangunan pribadi.

“Fasilitas umum dan fasilitas sosial diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan pribadi,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan tuduhan yang menyebut Sekda mengubah status aset daerah tidak benar. Pemprov memastikan seluruh surat yang diterbitkan berkaitan dengan lahan tersebut memiliki substansi yang sama, yakni menyatakan bahwa tanah dimaksud bukan merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung. (*)

Dalam sambutannya, Jihan Nurlela menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak hanya dibangun melalui teori, tetapi juga melalui keteladanan, pembiasaan, pengalaman nyata, kepemimpinan, kerja sama, kepedulian sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh nilai tersebut menjadi ruh pendidikan kepramukaan.

Ia menjelaskan, keberadaan Gugus Depan Gerakan Pramuka di lingkungan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak calon pemimpin bangsa yang berintegritas sekaligus menjadi wadah implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan kepramukaan.

Jihan juga menekankan pentingnya peran Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus) dalam menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Gerakan Pramuka, Mabigus bertugas memberikan bimbingan, arahan, nasihat, serta pertimbangan terhadap pelaksanaan pendidikan kepramukaan di Gugus Depan.

Usai dilantik sebagai Kamabigus, Wan Jamaluddin melantik Abdul Rahman sebagai Ketua Gudep 09-029 dan Suslina Sanjaya sebagai Ketua Gudep 09-030 beserta jajaran pembina Gugus Depan lainnya. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kwarda Lampung Nomor 057 Tahun 2026.

Pelantikan Gugus Depan yang berpangkalan di perguruan tinggi merupakan kewenangan Kwartir Daerah sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Tahun 2023 Pasal 51.

Dalam kesempatan itu, Ketua Kwarda Lampung juga menyerahkan Sertifikat Akreditasi Gugus Depan kepada Rektor UIN Raden Intan Lampung selaku Kamabigus. Gugus Depan UIN Raden Intan Lampung berhasil meraih Akreditasi A dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Penanggung jawab pelaksana teknis PT Bumi Palapa Perkasa, M. Heru Saputra, menegaskan nilai kontrak proyek bukan Rp22 milyar tetapi Rp17 milyar dan seluruh material yang digunakan telah memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta kontrak pekerjaan.

“Seluruh material yang kami gunakan sesuai spesifikasi. Pasir yang digunakan bukan pasir laut, melainkan didatangkan dari Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Material tersebut berasal dari penambang resmi dan telah dilengkapi dokumen serta sertifikat hasil uji kelayakan material sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Heru dalam pernyataan tersebut didampingi pelaksana pekerjaan, Selamet saat ditemui di lokasi proyek, Kamis (6/8/2026).

Ia juga membantah tudingan mengenai penggunaan besi yang disebut tidak memenuhi standar. Menurutnya, seluruh baja tulangan yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam RAB dan dokumen kontrak serta dipasok oleh penyedia resmi yang telah melalui pemeriksaan kualitas sebelum digunakan dalam pekerjaan.

Heru menjelaskan bahwa setiap material yang masuk ke lokasi proyek terlebih dahulu diperiksa oleh konsultan pengawas dan mendapat persetujuan sebelum diaplikasikan di lapangan. Pengawasan juga dilakukan secara berlapis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta BBWS Mesuji Sekampung sebagai pemberi tugas.

Menurutnya, tim teknis BBWS secara berkala melakukan kontrol terhadap progres pekerjaan sekaligus melakukan pengujian mutu beton dan pemeriksaan material yang digunakan guna memastikan seluruh tahapan pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Selain pengawasan rutin tersebut, Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, juga pernah meninjau langsung lokasi pembangunan Pengaman Pantai Mandiri Sejati bersama jajaran Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Mesuji Sekampung. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, mengevaluasi progres pelaksanaan, serta memastikan setiap tahapan konstruksi memenuhi spesifikasi teknis dan standar mutu.

Dalam arahannya, Kepala BBWS menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan pekerjaan dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi. Penyedia jasa diminta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk menambah tenaga kerja dan peralatan di lapangan agar target penyelesaian sesuai jadwal kontrak dapat tercapai tanpa mengurangi mutu dan kualitas pekerjaan.

Saat ini, penyedia jasa konstruksi tengah melaksanakan fabrikasi kubus beton dan buis beton yang akan digunakan sebagai material utama pembangunan pengaman pantai sepanjang 150 meter. Hingga awal Agustus 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai sekitar 15 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Pada hari yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis Basri, turut meninjau langsung lokasi proyek menyusul beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan penggunaan pasir laut sebagai material pekerjaan. Dalam kunjungan tersebut, Mukhlis didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, direksi pengawas, BBWS Mesuji Sekampung, serta pihak kontraktor pelaksana.

Mukhlis meminta penjelasan langsung mengenai material yang digunakan dalam proyek tersebut. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan dialog dengan seluruh pihak terkait, ia menyatakan pasir yang digunakan bukan berasal dari pantai, melainkan didatangkan dari Liwa, Kabupaten Lampung Barat, sehingga dinilai sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan.

“Kami mendapat informasi adanya pemberitaan yang viral terkait dugaan penggunaan pasir laut. Karena itu kami turun langsung ke lapangan bersama pemerintah daerah, pengawas, dan kontraktor. Setelah melihat langsung dan berdialog, pasir yang digunakan berasal dari penambang resmi, bukan pasir laut,” kata Mukhlis.

Ia mengapresiasi pengawasan masyarakat dan insan pers terhadap pelaksanaan proyek pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik tetap mengedepankan prinsip keberimbangan melalui konfirmasi kepada seluruh pihak terkait.

“Kalau ada dugaan penyimpangan, silakan diuji secara ilmiah di laboratorium. Jangan hanya melihat dari foto lalu langsung menyimpulkan. Jika memang terbukti tidak sesuai spesifikasi, tentu kontraktor harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Mukhlis juga mengungkapkan bahwa perjuangan memperoleh anggaran pembangunan pengaman Pantai Mandiri Sejati tidaklah mudah. Usulan awal pembangunan sepanjang 450 meter harus disesuaikan menjadi 150 meter akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Meski demikian, ia berharap pembangunan tahap pertama tersebut menjadi dasar agar pemerintah pusat kembali mengalokasikan anggaran lanjutan mengingat abrasi masih terus mengancam kawasan pesisir dan ruas Jalan Lintas Barat (Jalinbar).

Pembangunan Pengaman Pantai Mandiri Sejati merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi dampak abrasi yang mengancam kawasan pesisir Kabupaten Pesisir Barat. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu melindungi permukiman dan fasilitas umum, memperlambat laju abrasi, serta menjaga keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan target mulai berfungsi pada awal 2027, proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi.