Kegiatan ini menjadi salah satu upaya GEMARI dalam mendorong peningkatan kapasitas generasi muda, khususnya dalam membangun karakter kepemimpinan, kemampuan berorganisasi, serta keterampilan komunikasi di ruang publik.

Ketua Pelaksana, M. Pratama Ramadhan, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan antusiasme mengikuti kegiatan tersebut.

Ia berharap workshop ini tidak sekadar menjadi ruang belajar, tetapi juga mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum sebagai bekal generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan.

Menurutnya, GEMARI hadir dari keresahan terhadap pentingnya ruang pengembangan diri bagi pemuda. Organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah untuk membangun semangat, potensi, serta kapasitas generasi muda agar mampu mengambil peran sebagai pemimpin di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina GEMARI, Dr. Ryzal Perdana, M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai kegiatan pelatihan kepemimpinan dan public speaking sangat penting bagi generasi muda. Sebab, kemampuan memimpin, berorganisasi, serta berkomunikasi merupakan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa depan.

” Kegiatan seperti ini sangat penting untuk mengasah kemampuan leadership dan public speaking generasi muda. Ini menjadi bekal penting bagi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Ryzal Perdana secara simbolis membuka kegiatan Workshop Leadership & Public Speaking Series.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yang memiliki pengalaman di bidang kepemudaan dan komunikasi.

Pertama, Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung, Bung Iqbal Ardiansyah, S.Si., M.M., yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda Lampung, menyampaikan materi mengenai keorganisasian dan kepemudaan.

Materi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya organisasi sebagai ruang pembentukan karakter, pengembangan kapasitas, serta proses kaderisasi kepemimpinan bagi generasi muda.

Selanjutnya, Founder GEMARI, Elfa Sari, hadir menyampaikan materi public speaking. Dalam sesi ini, peserta mendapatkan pembekalan mengenai pentingnya kemampuan komunikasi sebagai salah satu modal utama dalam menyampaikan gagasan, membangun kepercayaan diri, dan memengaruhi lingkungan secara positif.

Melalui kegiatan ini, GEMARI berharap semakin banyak generasi muda Lampung yang memiliki karakter kepemimpinan kuat, kemampuan komunikasi yang baik, serta keberanian untuk mengambil peran dan berkontribusi bagi masyarakat.

Semangat tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya mempersiapkan sumber daya manusia unggul dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kabupaten berjuluk “Beranda Sumatra” ini pun mencatatkan capaian membanggakan, sekaligus melengkapi keberhasilan penyelenggaraan MTQ tahun ini.

Berdasarkan hasil penilaian dewan hakim, Kabupaten Tanggamus berhasil meraih juara umum, disusul Kota Bandar Lampung di posisi kedua, sementara Kabupaten Lampung Selatan berada di peringkat ketiga.

Hasil akhir tersebut diumumkan dalam acara penutupan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di GOR Way Handak, Kalianda, Jumat malam (30/10/2026).

Prosesi penutupan ditandai dengan pemukulan gong dan penyerahan piala bergilir Gubernur Lampung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Muhammad Firsada, kepada Bupati Tanggamus, Mohammad Saleh Asnawi, sebagai juara umum.

Mewakili Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh kabupaten/kota yang berhasil meraih prestasi pada MTQ ke-53 tahun ini.

Menurutnya, capaian yang diraih para peserta merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, ketekunan, serta pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan di masing-masing daerah.

“Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan generasi Qurani dan mempertahankan prestasi pada ajang-ajang MTQ berikutnya,” kata Supriyanto.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh qari dan qariah, hafiz dan hafizah, mufassir dan mufassirah, serta peserta dari berbagai cabang perlombaan yang telah berjuang dan menunjukkan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Lampung, Muhammad Firsada, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas keberhasilannya menjadi tuan rumah MTQ ke-53.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, ia juga mengapresiasi dewan hakim dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut sehingga seluruh rangkaian MTQ dapat berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan.

“Sejak dibukanya ajang ini, kita telah menyaksikan ketelitian hafalan serta kedalaman Al-Qur’an dari putra-putri terbaik Provinsi Lampung,” ujarnya.

MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung menjadi momentum untuk memperkuat syiar Islam, mempererat silaturahmi antardaerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembinaan generasi Qurani.

Bagi Kabupaten Lampung Selatan, keberhasilan menjadi tuan rumah yang diiringi capaian peringkat ketiga menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan pembinaan keagamaan dan melahirkan generasi yang unggul dalam memahami, menghafal, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an.

Melalui kegiatan pertukaran budaya yang difasilitasi International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF) Indonesia, delegasi dari Korea Selatan, Rusia, Polandia, Bulgaria, dan Indonesia akan terlibat dalam rangkaian kegiatan yang tidak hanya menampilkan keberagaman budaya, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat bagi pariwisata dan pelaku usaha lokal.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, mengatakan kehadiran delegasi internasional perlu dimanfaatkan untuk membangun pengalaman positif sekaligus memperluas pengenalan potensi daerah ke tingkat internasional.

Hal tersebut disampaikan Tri Umaryani dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Budaya Lima Negara oleh CIOFF Indonesia di Ruang Rapat Asisten Ekobang Setdakab Lampung Selatan, Rabu (28/10/2026).

“Yang ingin kita capai dengan adanya delegasi ini adalah multiplier effect, atau dampak berkelanjutan yang bisa memberikan kontribusi bagi daerah. Jadi, kita perlu memikirkan bagaimana kegiatan yang mereka ikuti dapat memberikan nilai tambah bagi pariwisata Lampung Selatan,” ujar Tri dalam arahannya.

Menurutnya, rangkaian kegiatan perlu dirancang agar para delegasi tidak sekadar hadir dalam agenda festival, tetapi juga mengenal karakter, sejarah, dan kekayaan budaya Lampung Selatan secara lebih dekat. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi cerita positif yang mereka bawa pulang dan bagikan di negara masing-masing.

“Semua jadi memori, jadi cerita untuk di negaranya,” ujarnya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, rapat membahas sejumlah alternatif kegiatan, mulai dari kunjungan ke destinasi wisata sejarah, pertunjukan seni tradisional, hingga pengenalan sentra kerajinan lokal. Melalui kegiatan itu, para delegasi diharapkan dapat melihat langsung keberagaman budaya sekaligus potensi wisata yang dimiliki Lampung Selatan.

Selain memperkenalkan destinasi wisata dan seni tradisional, pertukaran budaya ini juga diarahkan untuk membuka ruang promosi bagi perajin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kunjungan ke sentra kerajinan direncanakan menjadi kesempatan bagi para delegasi untuk mengenal proses pembuatan produk sekaligus melihat hasil karya masyarakat setempat.

Dengan interaksi langsung tersebut, produk unggulan Lampung Selatan diharapkan memperoleh ruang pengenalan yang lebih luas.

Tri menegaskan, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting agar manfaat kegiatan dapat dirasakan masyarakat, tidak hanya oleh penyelenggara maupun delegasi yang hadir.

“Ini juga bagian dari keberpihakan pemerintah daerah kepada para perajin. Kita ingin mereka merasa dirangkul dan mendapatkan manfaat dari kehadiran delegasi, termasuk melalui pengenalan dan penjualan produk kerajinan mereka,” jelasnya.

Rangkaian pertukaran budaya lima negara juga direncanakan mencakup kegiatan penanaman sekitar 20 pohon di SMA Kebangsaan dengan melibatkan delegasi internasional, serta aksi bersih-bersih pantai di kawasan Minang Rua.

Kegiatan tersebut melengkapi agenda pengenalan wisata dan budaya dengan pesan kepedulian terhadap lingkungan.

Dengan demikian, kunjungan para delegasi diharapkan turut memperkenalkan potensi alam Lampung Selatan sekaligus pentingnya menjaga kelestariannya.

Adapun kegiatan ini akan melibatkan delegasi lima negara, yakni 22 orang dari Korea Selatan, 30 orang dari Rusia, 20 orang dari Polandia, 28 orang dari Bulgaria, dan 15 orang dari Indonesia. Pelaksanaannya juga didukung sekitar 20 orang panitia CIOFF Indonesia.

Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyiapkan rangkaian kegiatan tersebut agar pertukaran budaya dalam Lamsel Fest 2026 dapat menjadi sarana promosi pariwisata, pengenalan kekayaan seni budaya, serta pembukaan peluang bagi perajin dan UMKM lokal.

Kegiatan dibuka oleh Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., dan menghadirkan Rektor UNS, Prof. Dr. dr. Hartono, M.Si., sebagai narasumber. Workshop turut dihadiri Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Unila, Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si., jajaran pimpinan universitas, dekan dan wakil dekan, serta sivitas akademika Unila.

Rektor Unila dalam sambutannya menegaskan, pengelolaan SDM dan keuangan merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dan kemajuan perguruan tinggi, terutama dalam mendukung pengembangan RSPTN Unila.

“Pilar utama yang menjadi fondasi keberlanjutan dan kemajuan suatu perguruan tinggi adalah bagaimana kita memberdayakan sumber daya manusia dan memajukan keuangan,” ujarnya.

Materi pada sesi SDM membahas tata kelola kepegawaian di PTNBH, meliputi jenis dan hak pegawai, rekrutmen pegawai non-PNS, tahapan seleksi, kesetaraan hak dan kewajiban, serta skema tenaga kerja asing. Pemaparan juga mencakup sistem remunerasi berdasarkan jabatan, kinerja, dan kontribusi individu, serta evaluasi pegawai melalui target kinerja terukur dan pencatatan aktivitas kerja.

Pada sesi keuangan, narasumber memaparkan sumber pendapatan PTN-BH yang terdiri atas dana APBN, seperti block grant dan rupiah murni, serta dana non-APBN. Dana non-APBN mencakup uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), hibah, hasil usaha rumah sakit dan badan usaha, hingga sewa aset dan uji laboratorium.

Untuk mengoptimalkan pendapatan nonakademik, barang milik universitas dapat dimanfaatkan melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, serta bangun guna serah. Selain itu, Badan Usaha Khusus (BUK) diberi fleksibilitas di bidang keuangan, kepegawaian, pengadaan, dan kerja sama agar unit bisnis universitas bergerak lebih lincah.

Di sisi pengelolaan kas, dana talangan yang digunakan sebagai modal awal kerja sama wajib dilunasi paling lambat satu bulan setelah kerja sama terealisasi. Dana cadangan disiapkan untuk program berbiaya besar, sementara dana menganggur diinvestasikan pada instrumen berisiko rendah dan hasil dana abadi dimanfaatkan untuk pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sarana dan prasarana.

Rektor Unila mengajak peserta memanfaatkan workshop sebagai ruang diskusi untuk mengidentifikasi persoalan operasional dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing. Melalui kegiatan ini, Unila diharapkan dapat memperkuat tata kelola SDM dan keuangan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan institusi.

Diskusi tersebut berlangsung di Kantor BPKP Sumbar di Kota Padang, adapun penyelenggara menghadirkan sejumlah nama sebagai narasumber pada kegiatan ini diantaranya Bambang Irawan, S.H., M.H, selaku Koordinator Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat, Fajri Adrianto, S.E., M.B.A., Ph.D merupakan pakar ekonomi Perbankan Universitas Andalas dan Ellen Jesicha Manda Putri Silalahi yang merupakan praktisi anti fraud.

Dalam kesempatan ini koordinator Kejati Sumbar, Bambang Irawan mengingatkan perusahaan perbankan pelat merah, milik negara maupun milik daerah untuk menghindari terjadinya fraud atau penyimpangan dalam pengeroperasian perbankan khususnya di Sumbar.

Menurutnya, definisi perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sehingga eksistensi bank itu sebenarnya adalah untuk melakukan aktivasi terhadap kesejahteraan rakyat, jadi bisa melakukan aktivasi, melakukan akselerasi dan analisis kesejahteraan rakyat melalui salah satunya adalah menyalurkan pembiayaan.

“Area rawan fraud merupakan area atau wilayah tugas pada suatu organisasi yang rawan terjadi kecurangan atau penyimpangan. Beberapa di antaranya adalah instansi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pemberian pelayanan publik, dan area kegiatan lainnya”, jelas Bambang.

Fraud dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak selalu bermula dari dokumen yang tidak lengkap atau prosedur yang dilanggar secara terang-terangan imbuh Bambang.

Selain itu, Jaksa Bambang juga mengungkap celah fraud justru dapat tersembunyi di balik administrasi yang tampak tertib, mulai dari penggunaan identitas debitur, usaha fiktif, manipulasi dokumen dan survei, hingga penguasaan dana oleh pihak ketiga.

“Tanpa verifikasi yang memadai, pengendalian yang kuat, dan pemanfaatan data untuk mendeteksi anomali, penyaluran KUR yang ditujukan untuk memperkuat UMKM berisiko disalahgunakan”, pungkas Bambang.

Dia mengingatkan Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah untuk transparan, akuntabel, profesional dan bersih dari tindak pidana korupsi. Dia meminta BUMN untuk meminimalisir fraud dalam pengelolaan BUMN/BUMD.

Menurtu Bambang, Integritas merupakan landasan yang paling utama dalam mencegah terjadinya FRAUD, walaupun regulasi dan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional,” Ada 5 prinsip antisipasi fraud dalam tata kelola birokrasi pemerintah, yakni:

1. Fraud Risk Governance dijalankan melalui penatakelolaan risiko fraud, dalam hal ini manajemen risiko kecurangan dicantumkan dalam kebijakan tertulis yang menyampaikan informasi mengenai program dan kinerja;

2. Fraud Risk Assessment atau penilaian terhadap risiko kecurangan. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan kemungkinan, jenis, dan biaya yang ditimbulkan dari suatu risiko kecurangan;

3. Fraud Control Activity yang berupa aktivitas pengawasan internal dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan;

4. Fraud Investigation and Corrective Action, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang menjurus kepada perilaku fraud, maka harus dilaporkan dan ditangani secara tepat waktu. Dalam hal ini, terhadap pelanggaran tersebut harus diberikan sanksi dan hukuman yang tepat.

5. Fraud Risk Management Monitoring Activities atau aktivitas pemantauan dan evaluasi sebagai langkah dalam meningkatkan pendeteksian kecurangan, serta mengkomunikasikan hasil dari program manajemen risiko kecurangan kepada semua pegawai.

Kejaksaan tidak hanya berperan menindak, tetapi juga mengedukasi dan mengawal agar kesalahan administratif tidak berubah menjadi tindak pidana korupsi. Namun ketika terdapat unsur mens rea, niat jahat yang jelas memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka negara wajib hadir melakukan penegakan hukum,” tegas Bambang Irawan. (*)

Direktur Utama PTPN I (Persero) Abdul Rivai Ras mengatakan, perusahaan terbuka terhadap kehadiran mahasiswa yang ingin mengembangkan kompetensi sekaligus mengenal dunia kerja secara langsung. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), PTPN I juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengembangan talenta muda Indonesia.

“Dunia kampus membutuhkan jembatan yang baik dan sistematis menuju dunia kerja. Kesenjangan antara pembelajaran di perguruan tinggi dan kebutuhan industri perlu dijawab dengan pengalaman praktik yang relevan,” ujar Abdul Rivai di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Menurut dia, kebutuhan tenaga kerja yang besar perlu diimbangi dengan kesiapan kompetensi lulusan perguruan tinggi. Karena itu, kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri menjadi penting agar mahasiswa memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

“Negara membutuhkan banyak lapangan kerja. Namun, kompetensi lulusan baru terkadang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Kita membutuhkan instrumen untuk menjembatani keduanya. Itulah mengapa PTPN I terbuka menerima mahasiswa PKL maupun magang di berbagai bidang usaha kami,” katanya.

Dengan kegiatan usaha yang mencakup pengelolaan tanaman, pemeliharaan kebun, pengolahan hasil perkebunan, pemasaran, hingga manajemen perusahaan, PTPN I menyediakan ruang pembelajaran lintas disiplin ilmu. Bidang agronomi, ilmu tanah, kimia, teknik pertanian, teknik mesin, teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia, akuntansi, keuangan, hingga hukum agraria memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan.

“Bisnis PTPN I melibatkan banyak disiplin ilmu. Tantangan industri perkebunan juga sangat luas, mulai dari memperhitungkan kondisi cuaca hingga memahami perubahan selera pasar. Semua membutuhkan pengetahuan, ketelitian, dan kemampuan untuk menerapkannya dalam pekerjaan,” ujar Abdul Rivai.

Gambaran nyata peran perusahaan sebagai ruang belajar terlihat dari pengalaman Dhafin Dwi Wicaksono dan Rian Hidayat, mahasiswa Fakultas Sains dan Informasi Geografi (SaIG), Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Selama menjalani magang di PTPN I Regional 2, keduanya terlibat dalam pekerjaan pemetaan dan analisis geospasial untuk mendukung pengelolaan lahan perusahaan.

Pada periode 1–30 September 2026, Dhafin dan Rian menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus untuk menyusun peta kebun, memetakan tutupan lahan berbasis vegetasi, serta menganalisis kemiringan lereng. Mereka juga membantu mengidentifikasi dan menghitung luasan lahan kerja sama yang terindikasi tidak sesuai dengan peruntukan atau kesepakatan awal di sejumlah wilayah, termasuk Purwakarta, Pangalengan, dan Cianjur.

Proses tersebut memberi mereka pengalaman memahami bagaimana data spasial digunakan untuk membaca kondisi lahan, mengevaluasi pemanfaatan aset, serta mendukung perencanaan perusahaan. Hasil digitasi dan analisis pemetaan kemudian dipresentasikan kepada manajemen sebagai bahan pertimbangan bagi Bagian Tanaman dalam menyusun program strategis.

Keduanya juga berkesempatan mengikuti koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung proses verifikasi dan klarifikasi pemanfaatan lahan kerja sama. Pengalaman itu memperlihatkan bahwa pemetaan bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan bagian dari proses pengambilan keputusan yang membutuhkan data akurat dan koordinasi lintas pihak.

Dari Ruang Kuliah ke Kebutuhan Perusahaan

Bagi Dhafin dan Rian, magang di PTPN I Regional 2 menjadi kesempatan untuk menguji pengetahuan akademik dalam situasi kerja nyata. Selain mengasah keterampilan teknis, mereka belajar menyesuaikan pekerjaan dengan kebutuhan perusahaan, mengomunikasikan hasil analisis, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Ketelitian menjadi salah satu pelajaran penting selama proses tersebut. Penentuan batas wilayah, penghitungan luasan, dan klasifikasi tutupan lahan menuntut akurasi karena hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi serta perencanaan pengelolaan lahan.

“Peta bukan sekadar goresan garis dan kumpulan warna di atas kertas, melainkan cerita tentang bagaimana manusia memahami, menjaga, dan mengelola setiap jengkal bumi demi masa depan yang lebih berkelanjutan,” demikian refleksi keduanya atas pengalaman magang tersebut.

Melalui program magang, PTPN I Regional 2 tidak hanya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman profesional, tetapi juga memperkenalkan penerapan data geospasial dalam pengelolaan perkebunan. Bagi perusahaan, informasi spasial menjadi salah satu instrumen untuk memahami kondisi lahan, mengevaluasi pemanfaatan aset, dan memperkuat perencanaan.

Pengalaman Dhafin dan Rian menunjukkan bahwa pembelajaran di dunia kerja dapat berjalan beriringan dengan kontribusi nyata. Ilmu yang diperoleh di kampus menemukan penerapannya dalam kebutuhan perusahaan, sementara mahasiswa mendapatkan bekal untuk menghadapi tantangan profesional setelah menyelesaikan pendidikan. (*)

Pemeriksaan ini tidak hanya menilai tata kelola Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), tetapi juga melihat upaya pemerintah daerah dalam mendukung akses dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan.

Pemeriksaan kinerja tersebut berlangsung selama 28 hari, mulai 27 Oktober hingga 23 November 2026, dengan cakupan tahun 2025 hingga Semester I 2026. Aspek yang diperiksa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan pengelolaan dana BOSP.

Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, Syarif Hidayat, menyampaikan hal tersebut dalam entry meeting pemeriksaan terperinci yang diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah setempat, Selasa (27/10/2026).

Syarif menjelaskan, pemeriksaan tersebut bertujuan menilai sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam mengelola dana BOSP mampu mendukung pemenuhan layanan pendidikan.

Tim juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi pencapaian target pembangunan pendidikan.

“Kami juga ingin melihat berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk aspek pengelolaan anggaran yang dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan pendidikan,” jelas Syarif.

Menurutnya, pemeriksaan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya program prioritas di bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya, kata Syarif, masih terdapat sejumlah aspek yang dapat ditingkatkan dan dioptimalkan.

Karena itu, pemeriksaan kali ini diharapkan menghasilkan masukan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola dana pendidikan.

Syarif juga menyoroti pentingnya peningkatan angka partisipasi sekolah di Lampung Selatan. Perbaikan pengelolaan dana pendidikan diharapkan dapat mendukung perluasan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, sekaligus membantu daerah mengejar capaian rata-rata provinsi maupun nasional.

“Kami berharap ke depan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Lampung Selatan dapat meningkat, sehingga mampu mengejar capaian rata-rata provinsi maupun nasional. Karena itu, berbagai kendala dan aspek yang masih perlu diperbaiki akan menjadi perhatian dalam pemeriksaan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, berharap pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, khususnya pengelolaan dana BOSP di lingkungan Dinas Pendidikan.

Menurutnya, hasil pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada evaluasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperbaiki pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

“Kita berharap melalui pemeriksaan ini ada rekomendasi-rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk memperbaiki diri, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan,” ujarnya.

Untuk mendukung kelancaran pemeriksaan, Supriyanto meminta jajaran Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan terkait bersikap kooperatif, terutama dalam menyiapkan data, informasi, dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tim pemeriksa.

Dukungan tersebut diperlukan agar pemeriksaan berjalan lancar dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan dana BOSP di Lampung Selatan. Hasilnya diharapkan menjadi landasan bagi perbaikan tata kelola anggaran yang lebih akuntabel serta mendukung pemenuhan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Direktur Utama PTPN I Abdul Rivai Ras mengatakan, investasi tersebut merupakan bagian dari transformasi perusahaan untuk mengoptimalkan potensi perkebunan, meningkatkan daya saing, dan memperluas kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Menurut Rivai, arah pengembangan bisnis PTPN I memiliki keterkaitan dengan agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama swasembada pangan, ketahanan energi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Asta Cita Presiden Prabowo memiliki korelasi erat dengan bidang bisnis PTPN I. Sumber daya lahan, komoditas perkebunan, serta jaringan operasional yang tersebar di berbagai wilayah menjadi modal perusahaan untuk mendukung agenda tersebut,” kata Rivai di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ia menjelaskan, rencana investasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, tetapi juga membangun kapasitas pengolahan agar komoditas yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Karena itu, pengembangan usaha dirancang melalui integrasi kegiatan budidaya (on-farm) dan pengolahan (off-farm).

Dari total rencana investasi Rp26,76 triliun, sebesar Rp16,34 triliun dialokasikan untuk pengembangan sektor hulu dengan cakupan areal perkebunan seluas 342.321 hektare. Sementara itu, Rp10,42 triliun disiapkan untuk pembangunan 25 fasilitas pengolahan yang direncanakan tersebar di sejumlah wilayah strategis Indonesia.

Pada sektor hulu, pengembangan mencakup peremajaan tanaman dan optimalisasi berbagai komoditas, antara lain jagung, kelapa, karet, kopi, kakao, jambu mete, dan pala. Di sektor hilir, pembangunan fasilitas pengolahan diharapkan memperkuat keterhubungan antara produksi bahan baku, industri pengolahan, dan pasar.

Salah satu peluang yang turut dikaji ialah pemanfaatan jagung sebagai bahan baku bioetanol untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menjajaki peluang nilai tambah komoditas perkebunan dan pertanian, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan bisnis serta kebutuhan pasar.

“Hilirisasi bagi PTPN I bukan sekadar pengembangan bisnis baru, melainkan upaya mengubah cara perusahaan menciptakan nilai. Kekuatan perkebunan tidak cukup diukur dari luas lahan atau volume produksi, tetapi juga dari nilai ekonomi yang dihasilkan ketika komoditas diolah menjadi produk turunan,” ujar Rivai.

Pengawalan Investasi dan Kemitraan

Untuk memastikan rencana investasi berjalan terukur, PTPN I menyiapkan pengawalan proyek melalui studi kelayakan bisnis, integrasi rantai pasok, serta penguatan kepastian pasar melalui pembeli siaga (off-taker). Pendekatan ini ditujukan agar pengembangan fasilitas pengolahan sejalan dengan ketersediaan bahan baku dan kebutuhan pasar.

Perusahaan juga mendorong kemitraan dengan petani dan pelaku usaha lokal, termasuk melalui pengembangan skema perkebunan plasma. Keterlibatan mitra diharapkan dapat memperkuat pasokan bahan baku sekaligus memperluas manfaat ekonomi dari pengembangan industri perkebunan.

“Petani merupakan bagian dari garda terdepan dalam menopang ketahanan pangan bangsa. Karena itu, melalui kemitraan dan pengembangan plasma, keberhasilan hilirisasi harus memberikan manfaat nyata bagi petani dan mitra lokal,” kata Rivai.

Hingga awal Oktober 2026, pengembangan areal karet PTPN I tercatat mencapai 1.479 hektare, sedangkan pengembangan jagung mencapai 1.125 hektare. Secara keseluruhan, realisasi pengembangan komoditas unggulan di sektor on-farm diproyeksikan mencapai 11.516 hektare, atau sekitar 59–60 persen dari target tahunan 2026.

Percepatan program dilakukan melalui koordinasi lintas fungsi, pengendalian anggaran, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix.

Melalui rencana investasi tersebut, PTPN I menargetkan penguatan rantai nilai industri perkebunan, dari budidaya hingga pengolahan produk. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, memperluas peluang usaha, dan memperkuat peran perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan serta energi nasional.

Bantuan diserahkan langsung oleh Manajer Tubu Hendra Kurniawan didampingi Kepala Sub Bagian Sekretariat dan Umum PTPN I (Persero) Regional 7, Arief Fidyanarko.

Manajer Tulung Buyut, Hendra Kurniawan, menjelaskan bahwa pemilihan empat penerima telah melalui survei kebutuhan di lapangan.

“Kami turun langsung melihat kondisi sekolah dan kantor kampung. Ada yang komputernya sudah usang. Dari situlah kami usulkan bantuan paket lengkap ini,” jelasnya.

Bantuan yang disalurkan berupa unit komputer, printer, laptop, lemari loker besi, meja kantor, dan kursi kantor.

Adapun empat penerima bantuan tersebut yakni SDN 1 Kalipapan Tulung Buyut, SMPN Negeri Agung, SMAN 02 Negeri Agung, dan Kantor Kampung Kalipapan, yang semuanya berada di wilayah penyangga Kebun Tulung Buyut, Kabupaten Way Kanan.

Sementara itu, Arief Fidyanarko mengatakan, bantuan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang salah satunya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik di desa sekitar perusahaan.

“Kami tidak hanya memberikan komputer, tapi juga printer, lemari loker besi, meja dan kursi kantor. Harapannya bantuan ini bisa komplit mendukung proses belajar mengajar dan juga pelayanan administrasi di sekolah maupun di kantor desa,” ujar Arief.

Ia menegaskan, pendidikan adalah kunci kemajuan desa. Oleh karena itu, PTPN I (Persero) Regional 7 berkomitmen untuk terus hadir melalui program TJSL yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Para penerima bantuan menyambut antusias dengan bantuan yang diberikan. “Kami sangat terbantu. Terima kasih kepada PTPN I (Persero) Regional 7. Bantuan ini lengkap dan sesuai dengan yang kami butuhkan. Semoga PTPN I (Persero) semakin jaya dan terus peduli dengan pendidikan di desa kami,” ujar Kepala Sekolah SMPN 3 Negeri Agung, Junnadi.

Menurutnya, melalui program ini, PTPN I (Persero) Regional 7 berharap sinergi antara perusahaan dan masyarakat desa penyangga semakin kuat, sekaligus mendorong pemerataan fasilitas pendidikan yang layak hingga ke pelosok Way Kanan. (**)

Menurutnya, kekayaan wastra Lampung Selatan tidak hanya perlu dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga dikembangkan melalui inovasi desain, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran yang lebih luas agar memiliki daya saing di pasar.

Pesan tersebut disampaikan Rheny saat membuka Workshop Pelatihan Kewirausahaan UMKM dan Desain Berbasis Wastra Daerah bertema “Merancang Karya, Merayakan Wastra” di Grand Elty Krakatoa, Kalianda, Selasa (27/10/2026).

Rheny mengatakan, wastra bukan sekadar kain, melainkan bagian dari identitas, sejarah, dan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kekayaan tersebut dapat terus hidup dan dikenal lebih luas apabila diolah menjadi karya yang relevan dengan perkembangan zaman.

Ia menilai, nilai tradisional dapat diterjemahkan ke dalam berbagai produk, mulai dari busana hingga aksesori, melalui sentuhan desain yang menarik tanpa menghilangkan ciri khas budaya daerah.

“Lampung Selatan memiliki kekayaan budaya lokal yang patut dilestarikan dan dikembangkan. Melalui kreativitas dan inovasi, kekayaan tersebut dapat diolah menjadi produk yang menarik, berkualitas, bernilai tambah, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Rheny dalam sambutannya.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, kehadiran fashion designer sekaligus creative director IKAT Indonesia, Didiet Maulana, dalam workshop tersebut diharapkan memberikan wawasan dan inspirasi kepada peserta mengenai pengolahan wastra menjadi produk yang memiliki karakter kuat sekaligus sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pengembangan desain, menurut Rheny, perlu diikuti langkah nyata agar pengetahuan yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha.

Karena itu, peserta diharapkan tidak hanya mendapatkan inspirasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pengembangan produk masing-masing.

“Harapan saya, workshop ini tidak berhenti pada bertambahnya pengetahuan saja, tetapi juga mampu mendorong lahirnya karya nyata dan peluang usaha baru,” katanya.

Langkah tersebut dapat dimulai melalui pembaruan desain, peningkatan kualitas produk, penguatan identitas merek dan kemasan, serta pemanfaatan pemasaran digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

Rheny juga menekankan pentingnya keberanian untuk memulai, kemauan untuk terus belajar, dan konsistensi dalam menjaga kualitas produk.

Ketiga hal tersebut menjadi bagian penting bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha sekaligus menghadapi persaingan pasar.

Melalui pengembangan yang berkelanjutan, wastra Lampung Selatan diharapkan tidak hanya terjaga sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi tumbuhnya usaha kreatif masyarakat.

Dengan memadukan nilai tradisi dan inovasi, wastra daerah berpotensi menjangkau pasar yang lebih luas sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku UMKM.