Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menerima jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM), di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Kamis (11/6/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengapresiasi kontribusi masyarakat Minang yang telah lama bermukim dan beraktivitas di Lampung.

“Teman-teman dari Minang bukan warga baru di Provinsi Lampung. Mereka sudah puluhan bahkan ratusan tahun menjadi bagian dari masyarakat Lampung. Di provinsi ini semua suku dapat hidup berdampingan, berbaur, dan bersatu. Siapa pun yang berada di Lampung adalah bagian dari keluarga besar Lampung,” ujar Gubernur Mirza.

Menurutnya, masyarakat Minang memiliki peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, terutama melalui sektor perdagangan dan usaha.

“Rekan-rekan Minang telah banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian Lampung. Kehadiran mereka di berbagai pasar dan sektor usaha menjadi salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Terkait aspirasi lokasi sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKM Lampung, Gubernur menyatakan Pemerintah Provinsi Lampung siap memfasilitasi maupun bantuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Silakan dikoordinasikan lebih lanjut. Jika seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, termasuk melalui Kesbangpol, maka proses bantuan dapat kita dorong. Mudah-mudahan pada 2027 dapat kita bantu,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Mirza mengajak IKM untuk terlibat aktif dalam berbagai program pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanian, perdagangan, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

“Kami ingin seluruh elemen masyarakat, termasuk IKM, terintegrasi dengan program-program Pemerintah Provinsi Lampung. Banyak program yang membutuhkan dukungan dunia usaha dan partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi Lampung dapat mendukung DPW IKM Lampung.

“kami berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat memberikan dukungan terhadap DPW IKM Lampung,” ujar Andre.

Ia juga mengungkapkan IKM siap bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung berbagai program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW IKM Lampung Jamaril Akbar mengatakan keberadaan sekretariat sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas organisasi.

“Selama ini kami menjalankan kegiatan organisasi dengan memanfaatkan ruang di restoran. Karena itu, keberadaan sekretariat sangat penting agar aktivitas organisasi dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Jamaril menegaskan bahwa IKM akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami akan selalu bekerja sama dengan pemerintah. Masyarakat Minang dan Pemerintah Provinsi Lampung akan terus bersinergi untuk membangun usaha bersama dan memajukan Lampung ke depan,” katanya.

Kepala Desa Tebedak I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir Zuhriyadi atas nama pemerintah desa menyampaikan apresiasinya kepada PT BCN. Ia mengatakan, sejak tahun lalu, masyarakat desa yang dia pimpin merespons program pemerintah yang disampaikan melalui PT BCN khususnya Cintamanis untuk menggalakkan penanaman tebu dengan sangat baik. PT BCN, kata dia, juga sangat gencar melakukan sosialisasi program dengan berbagai insentif yang mensinergikan petani, pabrik gula, dan program ketahanan pangan.

“Sejak beberapa tahun terakhir, PT BCN yang mengelola pabrik gula mensosialisasikan swasembada gula dengan mengajak warga kami menanam tebu. Tawaran kerjasama ini kami sambut baik karena sangat prospek bagi pendapatan kami para petani tebu rakyat. Ditambah lagi, mereka (PT BCN) memenuhi beberapa permintaan kami. Salah satunya, dibukanya akses jalan ini,” kata Zuhriyadi, Kamis (11/6/26).

Zuhri menambahkan, jalan akses ini bukan hanya untuk jalan produksi tebu, tetapi menjadi jalur ekonomi desa secara umum. Dengan adanya jalan tersebut, masyarakat yang memiliki kepentingan menuju ke arah lokasi itu akan mendapat kemudahan.

“Tujuan utamanya memang untuk akses ke lahan TR (tebu rakyat), tetapi kan ya namanya jalan umum, siapa saja bisa menggunakan. Ini menjadi aset desa yang akan membuka hubungan dengan tempat lain lebih mudah dan lebih cepat. Dengan dibuatnya jalan ini, pasti akan meningkatkan ekonomi warga, harga tanah juga akan naik, dan manfaat lainnya, lah,” kata dia dengan antusias.

Pembangunan jalan produksi ini dilakukan dengan pengerahan alat berat (ekskavator) sehingga pekerjaan lebih cepat dan lebih rapi. Selain badan jalan, juga dibuatkan drainase sehingga jika musim hujan datang air bisa mengalir lebih tuntas.

Zuhriyadi menyatakan pembuatan jalan tersebut sangat berdampak langsung pada konektivitas dan roda ekonomi warga. Selain membuka lahan perkebunan baru, alat berat tersebut juga digunakan untuk membuka akses jalan lingkar desa yang baru.

“Kami atas nama warga Desa Tebedak I mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PTPN I melalui anak perusahaan PT BCN. Bantuan operasional ekskavator ini tidak hanya membuka lahan untuk Tebu Rakyat, tetapi juga membuka jalan lingkar desa baru sehingga mobilitas warga dan hasil bumi lebih lancar. Ini memang impian kami selama ini,” kata Zuhriyadi.

Tentang kebijakan ini, Sekretaris Perusahaan PTPN I (Persero) Aris Handoyo menegaskan bantuan infrastruktur yang langsung berdampak kepada kepentingan warga adalah komitmen perusahaan. Ia menyebut, pembukaan jalan menuju lahan ini bukan sekadar bantuan sosial sesaat, melainkan investasi sosial jangka panjang perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat.

“Kami mengapresiasi gerak taktis PT BCN di lapangan. Program ini adalah manifestasi nyata dari komitmen TJSL PTPN I (Persero) yang berorientasi pada dampak jangka panjang untuk masyarakat sekitar. Bagi kami, kehadiran BUMN di daerah harus menjadi katalisator ekonomi lokal. Melalui pembukaan lahan Tebu Rakyat dan akses jalan ini, kami tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi sedang membuka jalan bagi kemandirian ekonomi warga sekitar wilayah operasional,” tegas Aris Handoyo dalam keterangannya.

Aris juga menambahkan bahwa sinergi agroindustri berbasis kemitraan seperti ini menjadi kunci penting untuk memperkuat rantai pasok industri gula nasional ke depan. Sinergi antara PTPN Group dan masyarakat melalui program Tebu Rakyat ini diharapkan mampu menggenjot produktivitas gula lokal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis kerakyatan. (*)

Ia bertandang ke Warung Pindang & Tomyam Salmon Satria yang berada di Jalan Diponegoro, Bandar Lampung.

Kedatangannya disambut langsung oleh pemilik sekaligus pemilik rumah makan tersebut, Harry Kohar.

Ahmad Muzani datang tidak sendiri. Ia didampingi Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar serta sejumlah anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, yakni Andika Wibawa, Elly Wahyuni, dan Fahruroji.

Di meja makan sederhana itu, Muzani tampak menikmati hidangan utama berupa pindang salmon. Ia menyantapnya bersama sambal terasi khas Lampung, serta lalapan segar yang tersaji.

“Rasanya enak sekali, segar. Ikannya bagus, gurih,” kata Muzani usai mencicipi hidangan tersebut.

Ia bahkan merekomendasikan tempat makan itu kepada masyarakat yang berkunjung ke Bandar Lampung. Menurut dia, selain cita rasanya, suasana tempat juga menjadi daya tarik tersendiri.

“Tempatnya bagus, di atas ada pemandangan yang baik. Insya Allah tidak akan kecewa datang ke sini,” ujarnya.

Sementara itu, Pemilik Warung Pindang & Tomyam Salmon Satria, Harry Kohar menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Ketua MPR RI.

Ia mengaku merasa terhormat karena rumah makannya dapat menjadi salah satu tujuan kuliner dalam kunjungan pejabat negara ke Lampung.

Warung Pindang & Tomyam Salmon Satria sendiri berada di Jalan Diponegoro Nomor 2, tepat di samping Rumah Makan Begadang Resto, salah satu kawasan kuliner yang cukup dikenal di Kota Bandar Lampung.

Kunjungan singkat itu menjadi gambaran lain dari aktivitas pejabat negara, yang tak melulu berkutat pada agenda formal, tetapi juga menikmati kehangatan kuliner lokal dan interaksi santai dengan pelaku usaha daerah. (*)

Kegiatan yang digelar di Aula SMP Negeri 9 Tulang Bawang Barat tersebut menghadirkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Tulang Bawang Barat, Rengga Puspa Negara, S.H., M.H., bersama tim sebagai narasumber utama.

Turut hadir dalam kegiatan itu Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Drs. Untung Budiono, S.Sos., M.H., Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Budi Sugiyanto, S.H., M.H., serta seluruh kepala sekolah SD dan SMP di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dalam pemaparannya, Rengga menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengelola anggaran, administrasi, dan berbagai program pendidikan yang bersentuhan langsung dengan aspek hukum. Karena itu, pemahaman terhadap regulasi menjadi hal yang mutlak untuk dimiliki guna menghindari potensi pelanggaran hukum.

“Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di lingkungan pendidikan, sekaligus memperkuat pemahaman kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rengga.

Ia menjelaskan, materi yang disampaikan meliputi pengelolaan keuangan sekolah, administrasi pendidikan, pencegahan tindak pidana korupsi, hingga berbagai risiko hukum yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Menurutnya, pengelolaan dana pendidikan yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang baik. Oleh sebab itu, kepala sekolah dituntut memahami aturan dan prosedur yang berlaku agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat serta terhindar dari persoalan hukum.

Selain sesi pemaparan materi, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi dan konsultasi hukum.

Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, mulai dari aspek administrasi hingga pengelolaan anggaran sekolah.

Rengga berharap melalui kegiatan ini para kepala sekolah dapat semakin memahami pentingnya kepatuhan hukum sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas di lingkungan pendidikan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kepala sekolah memiliki pemahaman yang cukup dalam mengelola sekolah secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Langkah preventif seperti ini menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan hukum,” ujarnya.

Kegiatan penyuluhan hukum tersebut menjadi bukti sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dalam memperkuat pengawasan serta meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat.

Hari ketika langkah-langkah kecil yang dahulu memasuki gerbang sekolah dengan malu-malu, kini bersiap melangkah menuju jenjang pendidikan berikutnya dengan lebih percaya diri.

Di Aula PKK Lampung Selatan, suasana hangat terasa sejak pagi. Tawa anak-anak berpadu dengan sorot mata bangga para orang tua yang hadir menyaksikan momen pelepasan murid Angkatan VIII TK IT Al Mumtaza Tahun Ajaran 2025/2026.

Bagi sebagian orang tua, hari itu bukan sekadar acara perpisahan sekolah, melainkan penanda berakhirnya sebuah fase penting dalam tumbuh kembang buah hati mereka.

Selama satu, dua, bahkan tiga tahun terakhir, anak-anak itu menghabiskan hari-harinya di lingkungan TK IT Al Mumtaza. Mereka belajar mengenal huruf dan angka, belajar berbagi dengan teman, belajar disiplin, hingga belajar menjadi pribadi yang lebih mandiri. Kini, semua proses itu mencapai puncaknya dalam sebuah prosesi pelepasan yang penuh makna.

Tak sekadar seremoni formalitas yang kaku, pelepasan angkatan kedelapan ini disemarakkan oleh panggung pertunjukan seni yang memukau.

Anak-anak yang dahulu kerap menangis saat ditinggal di kelas, kini bertransformasi menjadi penampil yang berani di atas panggung besar.

Beragam penampilan disuguhkan dengan penuh semangat, mulai dari keluwesan gerak tari tradisional, keceriaan modern dance, hafalan Asmaul Husna, kedalaman ekspresi drama musikal, retorika lugu dari dai cilik, hingga harmoni suara dari permainan angklung.

Tepuk tangan berkali-kali menggema memenuhi ruangan. Setiap penampilan menjadi bukti bagaimana anak-anak yang dahulu pemalu kini berani tampil di hadapan banyak orang.

Di balik setiap gerakan dan senyum yang ditampilkan, tersimpan proses panjang pembelajaran yang telah mereka lalui bersama para guru.

Antusiasme yang membuncah dari para murid ini seolah menegaskan bahwa proses belajar di TK IT Al Mumtaza telah berhasil membentuk karakter yang berani dan mandiri.

Momentum tersebut turut dihadiri Bunda PAUD Kecamatan Kalianda Evi Utami, Pengawas TK Hardita, M.Pd, Korwil Pendidikan Kecamatan Kalianda Susmiati, SE, serta Ketua Yayasan Al Mumtaza Zahirah Kalianda Abiriandi Alghifari, S.Pd.

Dalam sambutannya, Kepala TK IT Al Mumtaza, Andriani, S.Pd, menyampaikan bahwa hari pelepasan merupakan puncak dari seluruh proses belajar dan bermain yang telah dijalani anak-anak selama berada di sekolah.

Menurutnya, beberapa tahun lalu para orang tua telah mempercayakan putra-putrinya kepada para guru untuk didampingi belajar dan bermain bersama. Kini, tibalah saatnya anak-anak kembali ke pangkuan keluarga dengan bekal pengetahuan, pengalaman, serta kebiasaan baik yang telah ditanamkan selama berada di sekolah.

“Hari ini adalah puncak dari bermainnya anak-anak selama mereka di TK Al Mumtaza. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini dan menyaksikan perjalanan mereka sampai pada tahap ini,” ujarnya.

Di hadapan para orang tua, Andriani juga menyampaikan permohonan maaf mewakili seluruh guru. Ia menyadari bahwa dalam proses mendidik, mungkin terdapat kekhilafan dalam ucapan maupun tindakan yang tidak disengaja.

Namun, ia menegaskan bahwa setiap nasihat, teguran, dan bentuk pendampingan yang diberikan semata-mata dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab untuk mendidik dan membentuk karakter anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri serta membanggakan keluarga.

“Semua yang kami lakukan bukan karena kami tidak sayang kepada anak-anak. Justru karena kami ingin menjalankan amanah dari ayah dan bunda agar mereka tumbuh menjadi kebanggaan keluarga,” tuturnya.

Ia juga berpesan agar berbagai kebiasaan baik yang telah ditanamkan di sekolah dapat terus dilanjutkan di rumah. Dukungan dan pendampingan orang tua, menurutnya, menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan proses pendidikan anak.

“Sedikit ilmu yang sudah kami berikan mohon diterapkan kembali. Kebiasaan baik yang sudah dibangun di sekolah mohon dilanjutkan di rumah. Dan teruslah membimbing anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan cita-cita mereka,” pesannya.

Menjelang akhir acara, suasana yang semula riang perlahan berubah menjadi haru. Momen prosesi serah terima murid dari pihak sekolah kepada orang tua menjadi salah satu bagian paling emosional dalam kegiatan tersebut.

Pelukan hangat, senyum, dan mata yang berkaca-kaca terlihat di berbagai sudut ruangan. Tidak sedikit orang tua yang meneteskan air mata saat menyadari bahwa kebersamaan yang selama ini terjalin antara anak-anak, guru, dan sekolah akan segera berakhir.

Hari itu bukan tentang meninggalkan sekolah, melainkan tentang melanjutkan perjalanan. Tentang anak-anak yang telah tumbuh selangkah lebih maju, membawa bekal ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai kehidupan yang akan menemani mereka di masa depan.

Gerbang TK IT Al Mumtaza mungkin akan mereka tinggalkan, tetapi kenangan tentang ruang kelas pertama, guru yang membimbing dengan penuh kesabaran, sahabat bermain, serta pelajaran-pelajaran sederhana tentang kebaikan akan tetap tersimpan dalam ingatan.

Dari langkah-langkah kecil yang pernah ragu, kini lahir langkah-langkah baru yang lebih mantap. Dan dari aula sederhana yang dipenuhi tawa serta air mata itu, masa depan anak-anak tersebut mulai menuliskan babak berikutnya. (*)

Pembangunan RSUD KH Muhammad Thohir merupakan bagian dari program percepatan pembangunan rumah sakit pemerintah pusat yang diinisiasi menyusul usulan Gubernur Lampung agar masyarakat Pesisir Barat dan wilayah sekitarnya memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas.

Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas hadirnya fasilitas kesehatan modern di Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

“Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini sekarang bisa mendapat akses layanan kesehatan yang memadai,” ujar Presiden.

Sebelum peresmian, Presiden bersama Gubernur Lampung dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah tersedia, mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), poli anak, poli gigi, poli umum, poli THT, poli kandungan dan kebidanan, hingga poli penyakit dalam.

Gubernur Lampung menilai kehadiran RSUD KH Muhammad Thohir menjadi langkah penting dalam memperkuat pemerataan pembangunan kesehatan di Lampung, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah sakit rujukan.

Rumah sakit tersebut dibangun melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp152,99 miliar. Pembangunan fisiknya telah mencapai 100 persen pada akhir tahun 2025 dan kini siap memberikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendorong pembangunan bidang kesehatan dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui usulan pembangunan rumah sakit di Pesisir Barat oleh Gubernur Lampung pada November 2024, usulan pembangunan jalan masuk ke rumah sakit dan dilanjutkan dengan usulan pembangunan jalan melalui IJD tahun 2026.

Pemprov juga mendorong pengaktifan pelayanan BPJS dan mou kembali layanan BPJS, serta pemenuhan tenaga Dokter Spesialis untuk layanan prioritas RS KJSU KIA dan non KJSU.

Dari sisi kapasitas, RSUD KH Muhammad Thohir mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya sekitar 98 tempat tidur menjadi 137 tempat tidur. Rumah sakit ini juga telah dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiovascular Care Unit (ICVCU), layanan hemodialisa, kamar operasi, radiologi, laboratorium, layanan rawat jalan, serta ruang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa RSUD KH Muhammad Thohir merupakan salah satu dari 66 rumah sakit yang dibangun pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan daerah. Rumah sakit tersebut diproyeksikan mampu menangani lima kelompok penyakit penyebab kematian tertinggi, yakni stroke, jantung, kanker, gangguan ginjal, serta layanan kesehatan ibu dan anak.

Selain gedung dan fasilitas pelayanan yang telah selesai dibangun, pemerintah juga terus melengkapi kebutuhan alat kesehatan modern dan tenaga medis spesialis guna memastikan layanan kesehatan dapat berjalan optimal.

Dengan beroperasinya RSUD KH Muhammad Thohir, Pemerintah Provinsi Lampung berharap masyarakat Pesisir Barat, Lampung Barat, dan wilayah sekitarnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan rujukan yang lebih mudah dijangkau, sekaligus mengurangi kebutuhan rujukan pasien ke Bandar Lampung maupun ke luar daerah.

Kehadiran rumah sakit ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemerataan pembangunan kesehatan, sehingga masyarakat di wilayah pesisir dan daerah terpencil mendapatkan hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Kegiatan tersebut diawali di Pasar Inpres Kalianda, Rabu (10/6/2026), dan menjadi bagian dari program serentak yang dilaksanakan di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Gerakan penetrasi pasar ini difokuskan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama di tengah kelangkaan dan kenaikan harga Minyakita yang terjadi sejak Mei 2026.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, Mirliansyah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Perum Bulog Wilayah Lampung, serta bidang perdagangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

“Gerakan penetrasi pasar ini bertujuan untuk menekan laju inflasi daerah, khususnya menyikapi kelangkaan dan kenaikan harga Minyakita yang terjadi sejak Mei 2026. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Mirliansyah.

Di Kabupaten Lampung Selatan sendiri, kegiatan penetrasi pasar dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Pasar Kalianda, Pasar Sidomulyo, dan Pasar Katibung.

Pelaksanaan di Pasar Kalianda berlangsung pada 9-10 Juni 2026, kemudian dilanjutkan di Pasar Sidomulyo pada pekan depan dan ditutup di Pasar Katibung pada akhir Juni 2026.

Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipatif apabila terdapat tambahan pasokan dari Bulog. Jika stok tersedia, kegiatan serupa akan diperluas ke Pasar Bakauheni guna menjawab laporan kekosongan stok Minyakita yang sempat terjadi di wilayah tersebut.

Dalam kegiatan itu, masyarakat dapat membeli sejumlah komoditas strategis dengan harga lebih terjangkau, yakni beras SPHP kemasan 5 kilogram seharga Rp60.000, gula pasir Rp17.500 per kilogram, serta Minyakita kemasan 2 liter seharga Rp31.000.

Khusus pembelian Minyakita, masyarakat diwajibkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena jumlah stok yang tersedia masih terbatas.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak kegiatan dimulai. Seluruh komoditas yang disediakan selalu habis terjual, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga yang lebih stabil di tengah fluktuasi pasar.

Menurut Mirliansyah, tingginya respons masyarakat menjadi indikator bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

“Harapan kami, gerakan penetrasi pasar ini dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang stabil serta mencegah terjadinya lonjakan harga, khususnya untuk komoditas minyak goreng, beras, dan gula,” katanya.

Untuk memastikan informasi kegiatan menjangkau masyarakat secara luas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan menggandeng camat, lurah, kepala desa, serta pengelola pasar dalam melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Melalui gerakan penetrasi pasar ini, Pemkab Lampung Selatan berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan upaya pengendalian inflasi daerah dapat berjalan lebih efektif.

Kasus ini sebelumnya bergulir di pengadilan. Dalam sidang Restorative Justice/RJ yang diajukan oleh para terdakwa, keduanya mengakui telah melakukan pencurian getah karet di area kebun milik PTPN I Regional 7.

Dalam persidangan, di Pengadilan Negeri Kalianda, Rabu (10/6/2026), Mujiran dan Nurwahid secara terbuka menyampaikan penyesalan.

“Saya mengakui kesalahan telah mencuri di kebun PTPN dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bila melakukan kembali perbuatan ini, saya siap untuk dihukum,” ujar Terdakwa dihadapan Majelis Hakim.

Para terdakwa juga mengucapkan terima kasih kepada PTPN I Regional 7 dan secara khusus meminta maaf kepada manajemen PTPN I Regional 7 Kebun Bergen.

“Kami berterima kasih kepada PTPN I Regional 7 karena telah memberi kesempatan berdamai. Ke depan kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi,” tambah Terdakwa.

Kuasa Hukum PTPN I Regional 7, Muhammad Agung Nugraha, menjelaskan Mekanisme Keadilan Restoratif dikarenakamn telah memasuki proses pemeriksaaan di persidangan maka berlaku ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur secara spesifik mengenai penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif. Karena sudah masuk dalam proses persidangan, maka kita hormati proses peradilan yang telah berjalan,” jelas Muhammad Agung Nugraha.

“Harapannya, pada agenda selanjutnya, JPU dapat menyampaikan tuntutan atas fakta-fakta persidangan dengan tetap mempertimbangkan telah adanya kesepakatan perdamaian para pihak, yang kemudian majelis hakim perkara a quo memberi putusan kepada para Terdakwa dengan sebijak mungkin karena sudah terpenuhinya syarat administratif tata cara Mekanisme Keadilan Restoratif ” ujarnya.

Dalam Surat Perdamian ditegaskan kesepakatan dibuat sukarela tanpa paksaan maupun intimidasi. Para pihak berkomitmen kooperatif mengikuti seluruh tahapan persidangan dan tunduk pada putusan pengadilan.(**)

“Ketahanan pangan dan ketahanan energi adalah program Bapak Presiden Prabowo yang butuh percepatan karena urgensinya sangat tinggi. Pilihannya hanya dari bio energi yang diolah dari tumbuhan. PTPN I sebagai BUMN Perkebunan memiliki resources yang paling siap untuk menjawab tuntutan kecepatan itu. Itulah kami meng-hire PTPN I dalam program ini,” kata dia kepada media di lokasi peninjauan.

Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas dalam sambutan singkatnya menyatakan siap mendukung kebijakan pimpinan nasional. Ia mengemukakan, PTPN I memiliki banyak aset yang siap dimanfaatkan untuk berbagai program hilirisasi.

“Lahan ini berada di Afdeling 1 Kebun Rejosari yang sudah di-land clrearing seluas 20 hektare dan setahap lagi bisa kita tanam sorgum. Secara keseluruhan Kebun ini ada 4.985 hektare, terdiri dari tanaman sawit. Sebagian dapat kita tanam sorgum atau singkong untuk program hilirisasi ketahanan energi. HGU kebun ini milik PTPN I, tetapi pengelolaannya, seiring kebijakan klusterisasi komoditas di Holding Perkebunan Nusantara, diserahkan kepada PTPN IV atau Palm.Co dengan model KSO,” kata Teddy.

Peninjauan lokasi juga dihadiri sejumlah pihak terkait. Antara lain Dirut PT Pertamina New and Renewable Energy John Anis, Presdir PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Nandi Julyanto, Region Head PTPN IV Regional 7 Denny Ramadhan, Region Head PTPN I Regional 7 Iyan Heryanto, dan sejumlah pejabat lain.

Prospek Lampung 10% Renewable Energy

Tentang prospek energi terbarukan yang sedang digalakkan pemerintah, Todotua Pasaribu menyatakan Lampung menjadi proyek percontohan untuk program hilirisasi dalam rangka ketahanan energi nasional. Ia juga mengutip data potensi, Lampung memiliki bahan baku energi baru dan terbarukan sangat melimpah. Antara lain, singkong, molases tebu, kelapa sawit, potensi sorgum, dan bahan baku lainnya.

“Saya waktu ke Jepang, dapat laporan bahwa produsen otomotif terbesar, yakni Toyota melakukan riset tentang bio energi selama tiga tahun di Lampung. Dan mereka berhasil mendapatkan formulasi terbaik sehingga bioetanol yang dihasilkan kompatible dengan mesin yang diciptakan. Nah, ini titik awal optimistis saya bahwa Lampung akan menjadi pioner produksi bioetanol nasional dengan produksi 240 ribu kilo liter atau setara 10% target nasional,” kata dia.

Sebelum mengunjungi lahan calon demplot sorgum di Rejosari, Wamen bersama pihak terkait juga meninjau lahan yang akan didirikan pabrik pengolahan bioetanol di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Di lokasi itu, kata dia, akan didirikan pabrik dengan kapasitas 2×60 ribu kilo liter per tahun dengan bahan baku yang dipasok dari berbagai sentra produksi.

“Tadi baru kita lihat lokasi pembangunan plant (lahan budidaya dan pabrik) bioetanol di Tegineneng berkapasitas 2×60 ribu. Saya berharap di sini (lahan PTPN I) juga didirikan satu unit lagi dengan kapasitas yang sama sehingga kita punya dua unit plant untuk menyuplai optimistis kita dengan program E-10 yang segera kita berlakukan,” kata dia.

Ditanya tentang penggunaan lahan PTPN I untuk komoditas yang berbeda kultur dengan domain PTPN, Todotua menyatakan tidak ada masalah prinsip. Ia mengatakan bisnis tanaman industri yang dikembangkan PTPN I tetap berjalan sebagaimana rencana pengembangannya, sedangkan pemanfaatan sebagian lahan untuk komoditas bahan baku bioenergi akan menyesuaikan kebutuhan.

“Core business PTPN tetap jalan seperti proyeksinya. Hilirisasi di sektor bioenergi ini hanya memanfaatkan sementara lahan yang idle. Tetapi, jika setelah berjalan hitung-hitungan komersialnya positif, tidak ada salahnya diversifikasi komoditas. Tentu, pertimbangannya bukan hanya profit, tetapi juga tentang kepentingan nasional,” tambah dia.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang mengawal Wamen dan menggelar rapat di Bandara Raden Inten II sangat antusias menyambut desain rencana Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pertanian sebagai menerima mandat hilirisasi bidang ketahanan energi. Iyai Mirza, sapaan akrabnya, menyatakan pihaknya mengakomodasi seluruh proposal hilirisasi Pemerintah Pusat yang berada di Lampung. Ia berharap, dalam tahun ini beberapa rencana proyek strategis nasional ini sudah berjalan dengan progres yang terukur dan berkelanjutan.

“Kami sangat siap dengan mandat Pemerintah Pusat dalam program hilirisasi sektor pangan dan energi ini. Seluruh desain rencana yang dibuat Pusat semuanya ada di Lampung. Terima kasih sekali kepada PTPN I dengan dukungan teknisnya yang sangat siap dengan semua asetnya. Ini ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata dia. (*)

Kehadiran Said Aldi yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar disambut oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Hanan A. Rozak, Ketua PD AMPG Provinsi Lampung Darlian Pone, serta jajaran pengurus Partai Golkar dan AMPG se-Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, Said Aldi Al Idrus menegaskan pentingnya menjaga soliditas organisasi dan memperkuat peran kader muda dalam mengawal agenda perjuangan Partai Golkar.

“Solid dikawal, kuat di lapangan, dan siap bergerak untuk kemenangan Golkar ke depan,” tegas Said Aldi.

Sementara itu, Ketua PD AMPG Provinsi Lampung, Darlian Pone, mengatakan bahwa kunjungan Ketua Umum PP AMPG menjadi suntikan semangat bagi kader muda Partai Golkar di Lampung untuk terus bergerak dan berkontribusi bagi masyarakat.

“Kehadiran Ketua Umum PP AMPG di Lampung menjadi motivasi bagi seluruh kader muda Partai Golkar untuk semakin solid, aktif, dan hadir di tengah masyarakat. Kami siap menjadi garda terdepan dalam mengawal program-program Partai Golkar sekaligus berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujar Darlian Pone.

Menurut Darlian, PD AMPG Provinsi Lampung akan terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat bawah agar kader muda Partai Golkar mampu menjadi kekuatan politik yang dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap berbagai persoalan daerah.

“AMPG bukan hanya wadah kaderisasi, tetapi juga ruang pengabdian. Karena itu, kami akan terus mendorong kader muda untuk membangun kepedulian sosial, memperkuat semangat kebangsaan, dan menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Hanan A. Rozak, menyambut baik silaturahmi tersebut dan berharap sinergi antara Partai Golkar dan AMPG semakin kuat dalam menghadapi berbagai agenda organisasi dan politik ke depan.

Silaturahmi dan konsolidasi kebangsaan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban serta menjadi momentum untuk mempererat komunikasi, memperkuat kebersamaan, dan meneguhkan komitmen kader Golkar dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (*)