Penunjukan sosok muda tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadirkan energi baru, mempercepat program pembangunan, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi di sektor perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur lingkungan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Mengemban amanah baru, Riyanthama menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kerja nyata dan tanggung jawab.

“Kepercayaan ini merupakan amanah yang harus kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kami akan bekerja sesuai pengalaman dan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Riyanthama saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (25/6/2026).

Dinas Perkim sendiri memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kehadiran figur muda diharapkan mampu menghadirkan pola kerja yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Saat ditanya mengenai tantangan memimpin organisasi perangkat daerah yang memiliki ruang lingkup kerja luas dan berhubungan langsung dengan masyarakat, Riyanthama menegaskan pentingnya memahami kondisi riil di lapangan sebelum mengambil langkah strategis.

Menurutnya, setiap kebijakan dan program pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan dengan pendekatan profesional dan terukur.

“Kami akan mempelajari dan memahami kondisi yang ada terlebih dahulu. Setelah itu, seluruh program akan dijalankan secara profesional berdasarkan pengalaman yang selama ini kami miliki di bidang pembangunan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh jajaran di lingkungan Dinas Perkim, pemerintah kecamatan, desa, hingga elemen masyarakat agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dengan pengalaman yang dimiliki serta semangat generasi muda yang dibawanya, Riyanthama berharap besar agar kepemimpinan baru di Dinas Perkim mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Seiring proses seleksi yang masih berlangsung, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai praktik percaloan maupun tawaran “jasa titipan” yang menjanjikan kelulusan calon peserta didik.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Syaifulloh, menegaskan bahwa seluruh tahapan SPMB tahun ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus menutup ruang terjadinya maladministrasi dalam proses penerimaan siswa baru.

Berdasarkan data pusat kendali SPMB Dinas Pendidikan per 25 Juni 2026, distribusi kuota penerimaan jenjang Sekolah Dasar telah berjalan sesuai ketentuan. Sebanyak 475 SD di Kabupaten Lampung Selatan telah mengakomodasi kuota melalui Jalur Domisili sebesar 80 persen, Jalur Afirmasi 15 persen, dan Jalur Mutasi 5 persen.

Sementara itu, untuk jenjang SMP, proses pendaftaran melalui Jalur Domisili dan Afirmasi masih berlangsung hingga 26 Juni 2026. Adapun komposisi kuota yang diterapkan terdiri dari 40 persen Jalur Domisili, 20 persen Jalur Afirmasi, 35 persen Jalur Prestasi, dan 5 persen Jalur Mutasi.

Menurut Syaifulloh, integrasi sistem pendaftaran berbasis digital yang diterapkan tahun ini terbukti mampu memangkas birokrasi yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, pengaturan kuota yang proporsional juga dilakukan secara ketat guna memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan.

“Sehingga tidak akan terjadi ada sekolah yang kelebihan siswa dan tidak sesuai ketentuan, sementara ada sekolah lain yang kekurangan murid,” kata Syaifulloh dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu percaya terhadap pihak-pihak tertentu yang menawarkan bantuan untuk meloloskan calon siswa melalui jalur tidak resmi, terlebih apabila disertai permintaan imbalan atau tarif tertentu.

Menurutnya, seluruh proses seleksi berlangsung secara terbuka dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat melalui sistem yang telah disediakan.

Karena itu, segala bentuk praktik percaloan maupun penyalahgunaan kewenangan tidak memiliki ruang dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan bersama seluruh satuan pendidikan juga menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar tetap berjalan murni, bersih, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Segala bentuk pelanggaran, kecurangan, ataupun praktik percaloan yang ditemukan di lapangan akan ditindak tegas sesuai ketentuan undang-undang,” tegas Syaifulloh.

Untuk menjamin keterbukaan informasi, masyarakat diimbau memantau perkembangan jurnal seleksi secara mandiri dan berkala melalui portal resmi SPMB. Selain itu, tim teknologi informasi dan layanan pengaduan juga disiagakan guna membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis maupun validasi dokumen selama proses pendaftaran.

Syaifulloh juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi praktik tidak sehat selama pelaksanaan SPMB. Laporan dapat disampaikan melalui layanan Halo Lamsel di nomor 0821-2880-0800 atau secara langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan mengingatkan para orang tua dan wali murid agar menyikapi hasil seleksi secara bijak mengingat daya tampung setiap sekolah memiliki keterbatasan.

“Bagi para orang tua diharapkan tidak memaksakan diri agar putra-putrinya harus diterima di sekolah tertentu. Dinas Pendidikan menegaskan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan saat ini telah merata, sehingga semua sekolah memiliki standar mutu pelayanan yang sama baiknya,” ujar Syaifulloh.

Setelah pernah meraih Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung dan Juara III Tingkat Nasional pada 2018, desa tersebut kini menatap peluang melangkah hingga tingkat nasional dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026.

Optimisme itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menghadiri Klarifikasi Lapangan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Aula Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Kamis (25/6/2026).

Menurut Syaiful, Desa Karang Pucung memiliki rekam jejak prestasi yang membanggakan. Namun, lebih dari sekadar mengejar gelar juara, keberhasilan desa tersebut tercermin dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan.

“Keberhasilan Desa Karang Pucung bukan hanya diukur dari prestasi yang diraih, tetapi dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan desa melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Inilah semangat Desa HELAU menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Syaiful.

Dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Desa dan Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”, Desa Karang Pucung menampilkan berbagai inovasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu transformasi yang menjadi unggulan adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi dan ketahanan pangan.

Saat ini, BUMDes Karang Pucung mengembangkan usaha peternakan ayam petelur berbasis teknologi melalui kerja sama dengan Bank Lampung.

Program tersebut tidak hanya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Syaiful menjelaskan, pembangunan desa saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga mendorong modernisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.

Upaya itu selaras dengan Program Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) yang mendorong desa mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.

“Kami berharap Desa Karang Pucung dapat menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat desa mampu membangun daerahnya secara mandiri, inovatif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Syaiful.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, yang juga merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung menegaskan bahwa kemajuan Provinsi Lampung sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa sebagai pusat kehidupan masyarakat.

“Sesungguhnya wajah Provinsi Lampung ada di desa. Jika desa maju, maka Lampung juga akan maju. Karena itu, pembangunan desa harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Slamet.

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mengakselerasi pembangunan desa melalui Program Desaku Maju guna mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama melalui pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong hilirisasi pertanian berbasis inklusif di tingkat desa agar hasil pertanian memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda di pedesaan.

Slamet juga mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengintegrasikan peran BUMDes dengan program ketahanan pangan nasional, termasuk mendukung kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk hadir di tengah masyarakat, mempererat hubungan dengan berbagai elemen masyarakat, serta membantu memenuhi kebutuhan pokok bagi jemaat dan warga yang membutuhkan.

Adapun distribusi paket sembako dilakukan kepada beberapa gereja, yaitu:

* Gereja Katolik St. Yohanes Kedaton sebanyak 200 paket

* GBKP Bandar Lampung sebanyak 100 paket

* GSKL sebanyak 30 paket

* Gereja Marturia sebanyak 70 paket

* Gereja HKBP Tanjung Karang sebanyak 50 paket

* Gereja Gerakan Pentakosta (GGP) “Anugrah” sebanyak 50 paket

Regional CEO BRI Region 5 Bandar Lampung, Andreas Chandra Santoso, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen BRI dalam menjalankan peran sosial perusahaan melalui Program BRI Peduli TJSL.

“Melalui Program BRI Peduli TJSL Berbagi Kasih Bersama BRI, kami berharap bantuan paket sembako ini dapat memberikan manfaat dan membantu meringankan kebutuhan masyarakat. BRI tidak hanya berfokus pada layanan perbankan, tetapi juga terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional kami,” ujar Andreas.

Ia menambahkan bahwa BRI senantiasa berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Para pengurus gereja dan jemaat penerima bantuan menyambut baik kegiatan tersebut serta menyampaikan apresiasi kepada BRI atas perhatian dan kepedulian yang diberikan. Bantuan sembako ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan memperkuat semangat kebersamaan serta solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Melalui Program BRI Peduli TJSL, BRI Region 5 Bandar Lampung terus berupaya menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat serta memperkuat peran BRI sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pemimpin Cabang BRI Kanca Teluk Betung, Felix Pakpahan, mengatakan bahwa KUR BRI hadir untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha produktif agar dapat meningkatkan kapasitas usahanya.

“BRI terus berkomitmen mendukung pelaku UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. Melalui program KUR, kami berharap semakin banyak usaha kecil yang mampu naik kelas, meningkatkan omzet, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” ujar Felix Pakpahan.

Wandi merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan makanan, khususnya berjualan bubur. Awalnya, ia menjalankan usahanya secara sederhana dari sebuah kios kecil di kawasan Seadaya. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, Wandi membutuhkan tambahan modal untuk melengkapi sarana usaha dan menambah variasi produk yang dijual.

Melalui pendampingan Mantri BRI David Seprianto, Wandi memperoleh fasilitas KUR BRI dengan plafon sebesar Rp80 juta dan jangka waktu pinjaman 36 bulan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat modal usaha, melengkapi peralatan, serta meningkatkan kapasitas pelayanan kepada pelanggan.

Hasilnya, usaha yang dijalankan Wandi mengalami perkembangan yang signifikan. Omzet usaha meningkat dari waktu ke waktu dan jumlah pelanggan terus bertambah. Berkat perkembangan tersebut, Wandi kini telah mampu menyewa dua unit ruko di kawasan Tanjung Senang sebagai lokasi pengembangan usahanya yang dikenal dengan nama Warkop Berkah.

“Dukungan permodalan dari BRI sangat membantu usaha saya berkembang. Dengan tambahan modal tersebut, saya bisa melengkapi kebutuhan usaha dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Alhamdulillah, sekarang usaha semakin ramai dan sudah berkembang hingga memiliki dua ruko,” ungkap Wandi.

Keberhasilan Wandi menjadi salah satu contoh nyata bagaimana akses pembiayaan yang tepat dapat membantu UMKM berkembang dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Selain meningkatkan kesejahteraan keluarga, usaha yang berkembang juga turut menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Melalui program KUR, BRI Kanca Teluk Betung terus berupaya menjadi mitra strategis bagi para pelaku UMKM agar mampu tumbuh berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di Provinsi Lampung.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh perwakilan BRI Kanca Metro dan diterima langsung oleh Ketua Takmir Masjid Nur Hidayah, Muhammad Rafiudin. Program ini merupakan bagian dari pilar sosial-keagamaan YBM BRILiaN yang berfokus pada peningkatan fasilitas rumah ibadah agar masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.

Pemimpin Cabang BRI Kanca Metro, Haris Hanafi Nasution, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian insan BRILiaN terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung kenyamanan beribadah.

“Melalui YBM BRILiaN, kami berupaya untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Bantuan karpet sajadah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jamaah dalam melaksanakan ibadah serta memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan,” ujar Haris Hanafi Nasution.

Karpet sajadah yang disalurkan akan segera digunakan untuk menggantikan karpet lama yang telah mengalami penurunan kualitas, sehingga ruang utama masjid menjadi lebih rapi, bersih, dan mampu memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi jamaah.

Ketua Takmir Masjid Nur Hidayah, Muhammad Rafiudin, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh YBM BRILiaN dan BRI Kanca Metro.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada YBM BRILiaN dan BRI Kanca Metro atas perhatian yang diberikan kepada masjid kami. Bantuan ini sangat bermanfaat dan telah lama kami harapkan. Semoga seluruh donatur dan insan BRILiaN senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, serta kemudahan dalam setiap urusannya,” ungkap Muhammad Rafiudin.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan YBM BRILiaN dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah untuk berbagai program kemaslahatan umat. Selain mendukung sarana ibadah, YBM BRILiaN juga aktif menjalankan program di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui berbagai program yang terukur dan berkelanjutan, YBM BRILiaN berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memperkuat peran rumah ibadah sebagai pusat pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai spiritual, dan pemberdayaan umat di Kota Metro dan wilayah sekitarnya.

Para mitra merchant yang hadir merupakan pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem bisnis BRI, khususnya dalam percepatan implementasi transaksi nontunai (cashless society). Kontribusi mereka tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, tetapi juga meningkatkan volume transaksi digital melalui optimalisasi penggunaan Electronic Data Capture (EDC) BRI dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Dengan menjadi Merchant EDC BRI, pelaku usaha dapat meningkatkan potensi transaksi melalui penerimaan berbagai instrumen pembayaran, mulai dari kartu kredit berlogo Mastercard dan Visa, kartu debit private label BRI seperti Simpedes dan Junio, Kartu BRIZZI, hingga pembayaran berbasis QRIS melalui BRImo, mobile banking, maupun aplikasi pembayaran lainnya. Selain itu, penggunaan EDC BRI juga membantu merchant menekan biaya pengelolaan uang tunai karena seluruh hasil transaksi langsung masuk ke rekening merchant.

Sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan sinergi yang terjalin kuat, BRI menghadirkan program “Merchant Lucky Ride”. Program ini merupakan kompetisi transaksi berskala nasional yang mengajak merchant pilihan untuk berlomba meningkatkan volume transaksi menggunakan EDC BRI selama periode September 2025 hingga Februari 2026.

Partisipasi aktif para merchant dalam program tersebut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan bisnis dan penetrasi layanan EDC BRI. Tercatat, market share penetrasi EDC BRI di wilayah Lampung yang sebelumnya berada pada angka 36 persen berhasil meningkat hingga mencapai 61 persen.

Program Merchant Lucky Ride diselenggarakan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia dengan menyediakan 67 hadiah undian untuk masing-masing provinsi, serta hadiah langsung (direct prize) bagi lima merchant dengan jumlah kupon tertinggi. Proses pengundian dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan menggunakan kriteria yang seragam pada 21 Mei 2026 di Auditorium BRILiaN Center, Jakarta Pusat.

Regional CEO BRI Region 5 Bandar Lampung, Andreas Chandra Santoso, menyampaikan apresiasi kepada seluruh merchant yang telah menjadi mitra strategis BRI dalam mengembangkan transaksi digital di Lampung.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan loyalitas seluruh merchant yang telah tumbuh bersama BRI. Keberhasilan peningkatan market share EDC BRI hingga mencapai 61 persen merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi yang kuat antara BRI dan para pelaku usaha mampu menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak sekaligus mendorong percepatan transformasi transaksi digital di Lampung,” ujar Andreas.

Ia menambahkan bahwa BRI akan terus menghadirkan berbagai inovasi layanan pembayaran yang aman, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Melalui program Merchant Lucky Ride dan berbagai inisiatif lainnya, kami ingin memberikan apresiasi sekaligus mendorong semangat para merchant untuk terus berkembang. BRI berkomitmen menjadi mitra perbankan terpercaya yang siap mendukung pertumbuhan bisnis merchant melalui penyediaan solusi pembayaran digital yang lengkap, modern, dan berdaya saing,” tambahnya.

Melalui momentum ini, BRI kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pertumbuhan bisnis para pengusaha dengan menyediakan berbagai alat akseptasi pembayaran terkini dan layanan perbankan terbaik guna mewujudkan kolaborasi bisnis yang semakin produktif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan di masa mendatang.

Jembatan yang dibangun melalui Program Jembatan Garuda itu merupakan program pemerintah pusat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaannya melibatkan TNI Angkatan Darat.

Kepala Pekon Sinar Jawa, Hadi Hariyanto, mengatakan pembangunan jembatan tersebut menjadi harapan masyarakat karena akan memperlancar akses dan aktivitas warga.

“Semoga proses pengerjaan jembatan ini berjalan lancar dan menghasilkan kualitas yang baik, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua,” kata Hadi.

Ia berharap seluruh tahapan pekerjaan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga jembatan yang dibangun memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Hadi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut, mulai dari pemerintah pusat, aparat TNI, pemerintah pekon, hingga masyarakat setempat yang turut bergotong royong mendukung pelaksanaan pekerjaan.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto, TNI, kepala dusun, Ketua BHP, serta masyarakat yang ikut terlibat dalam pengerjaan Jembatan Gantung Garuda ini,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Dusun V Muara Bungur dan sekitarnya. (Arman)

Hal ini diungkapkan oleh Seno Aji melalui keterangan persnya pada Rabu (24/6/2026), dia menjelaskan maksud dan tujuan pihaknya melaporkan kinerja Kepala BPN Bandar Lampung agar Prisiden RI, Bapak Prabowo Subianto dan Menteri PANRB melakukan evaluasi menyeluruh dan menerapkan sanksi tegas terhadap kinerja pelayanan publik Kementerian ATR khususnya satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

“Telah kita kirim laporan secara resmi kepada Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara RI dan dikirim juga ke Menteri PANRB sekira pada tanggal 9 Juni 2026, harapannya agar diberikan sanksi tegas dan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, karena patut dinilai tidak mencerminkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai penyelenggara pelayanan publik khususnya kepada pemohon”, terang Seno Aji.

Selain itu juga, sosok aktivis yang dikenal sederhana ini mendesak kepada Presiden RI dan Menteri PANRB agar dapat mengevaluasi predikat wilayah bebas korupsi (WBK), kemudian mencabut status predikat tersebut, selanjutnya meminta untuk menangguhkan pencanangan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) untuk Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

“Sudah sepatutnya Presiden RI dan Menteri PAN RB memberikan sanksi administrasi kemudian mengevaluasi status WBK pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, serta menangguhkan pencanangan predikat WBBM untuk Kantor Pertanahan tersebut, karena dapat dinilai dalam konteks kinerja telah menyimpangi sejumlah peraturan dan ketentuan, dengan adanya kasus bocornya data pribadi pemohon pelayanan publik (DR) kepada pihak lain untuk tujuan yang diduga bernilai ekonomi”, ungkap Seno Aji.

Seno Aji juga berharap dengan diterapkannya sanksi tegas oleh Presiden RI dan Menteri PANRB kepada satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, maka ini menjadi momentum perbaikan pelayanan publik bagi Kantor Pertanahan di seluruh wilayah kerja Provinsi Lampung agar preseden tersebut tidak terulang kembali.

Disisi lain terhadap peristiwa bocornya data pribadi DR sebagai pemohon pelayanan publik telah resmi melaporkan ke Polda Lampung terkait pengungkapan data pribadi dokumen permohonan miliknya oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung kepada pihak lain.

Adapun laporan tersebut pada 5 Februari 2026 berdasarkan surat tanda penerimaan laporan (STPL) nomor LP/B/103/II/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG yang ditandatangani oleh Kepala SPKT Kompol Desfan Afrizon, S.H dan DR selaku pelapor.

DR mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira pada 27 Januari 2026 pada saat dirinya mengajukan berkas permohonan cek ploting untuk mengurus keperluan syarat penerbitan sertifikat hilang, akibat bocornya data pibadi pemohon, ada pihak lain yang meneror dan mengintervensi pemohon, sehingga pemohon mengalami tekanan psikis dan ketakutan.

Pelapor juga menerangkan sebelum melaporkan ke SPKT Polda Lampung, pihaknya melalui kuasanya terlebih dahulu pada 28 Januari 2026 telah mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung atas pengungkapan data pribadi pemohon pelayanan publik, namun sayangnya Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Ulin Nuha, S. SiT, M.M dinilai tidak memiliki itikad baik untuk menjawab surat keberatan tersebut.

“Setelah mengirim surat keberatan melalui kuasa Saya atas terungkapnya data pribadi dan dokumen permohonan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung oleh petugas bernama Anta dan tidak ada tanggapan dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, maka saya menyampaikan laporan resmi ke Polda Lampung”, kata DR pada Kamis (4/6/2026).

Sementara, Seno Aji menyampaikan terhadap laporan principalnya tersebut, tim penyelidik Polda Lampung telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan perihal adanya dugaan tindak pidana kejahatan terkait perlindungan data pribadi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. (*)

Penolakan disampaikan menyikapi aksi unjuk rasa masyarakat Desa Taman Sari di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran pada 17 Juni 2026. Saat itu Kantah Pesawaran menyatakan siap memproses berkas Sporadik milik masyarakat menjadi SHM sesuai ketentuan berlaku.

“PTPN I (Persero) Regional 7 menyatakan menolak secara tegas terhadap rencana sertifikasi oleh pihak lain pada objek tanah seluas 329,713 Ha yang terletak di Desa Tamansari Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran,” kata Region Head PTPN I (Persero) Regional 7 Iyan Heryanto dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Iyan menjelaskan, PTPN I (Persero) Regional 7 telah menyampaikan penolakan resmi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran melalui Surat Nomor: RH7A-RH/X/2026.06.22-1 tanggal 22 Juni 2026 perihal Penolakan atas rencana proses penerbitan SHM masyarakat Desa Tamansari areal 329,713 Ha. Surat tersebut diterima langsung Kantah Pesawaran pada Senin 22 Juni 2026.

Ia meminta Kantah Pesawaran memperhatikan bahwa objek tanah 329,713 Ha tercatat sebagai aset tanah eks PT Perkebunan Nusantara VII yang kini menjadi PT Perkebunan Nusantara I (Persero). Aset tersebut termasuk kekayaan negara dipisahkan yang terkonsolidasi di Badan Pengatur (BP) BUMN dan PT Danantara Aset Management.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan hukum PTPN I (Persero) Regional 7, antara lain: Tanah diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda.

Objek perusahaan Belanda dan aset yang dinasionalisasi ditetapkan milik Pemerintah RI dalam PP Nomor 19 Tahun 1959 dan tercatat dalam Lembaran Negara RI Nomor 31 Tahun 1959. Sejak nasionalisasi, BUMN secara berkelanjutan mengelola objek tanah untuk usaha perkebunan karet dan memenuhi kewajiban iktikad baik, termasuk pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Terkait klaim dan penguasaan fisik pihak lain sejak Juli 2023, Kementerian BUMN telah mengkonfirmasi status tanah 329,713 Ha sebagai kekayaan negara dipisahkan melalui Surat Nomor: S-54/Wk.MBU.03/04/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Dukungan Sertifikasi Aset Tanah PT Perkebunan Nusantara I (Eks-PTPN VII).

Sampai saat ini, PTPN I (Persero) maupun pemegang saham yakni PTPN III (Persero), Badan Pengelola BUMN, dan PT Danantara Aset Management belum pernah melakukan pelepasan aset serta penghapusbukuan objek tanah 329,713 Ha.

“Kami berharap Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran tidak memproses lebih lanjut permohonan sertifikasi atas objek tanah yang secara hukum dan administrasi masih tercatat sebagai aset BUMN,” tegas Iyan Heryanto. (**)