Himappen Jabodetabek

Buka Lapak Jualan Baju Kreatifitas Anak Nagekeo

2016-01-23T06:57:00.000+07:00

Satu lagi anak muda Nagekeo yang kreatif salurkan hobi dan bakatnya untuk sesuatu yang bisa datangkan uang. Hobinya pake baju (^_^) dan jago design pake berbagai aplikasi design, mulai dari Sotosop----Curels, nah kalau ga disalurkan dengan baik mngkin aja hobi dan bakatnya jadi ga berguna kan..Akhirnya diputusin untuk design baju, awalnya buat pake sendiri (sesuai hobinya tu), tapi saat ada sahabatnya yg suruh dijual aja, walaupun ga ada darah saudagar, akhirnya jualan juga dia. Mulai buka lapak jualan baju, ya kalau ada yang berminat bolehlah hubungi anak ganteng satu ini, namanya JANSEN, kerja di Bandung, pusatnya tekstil dan ga mungkin diragukan lagi dong kualitas pakaian, apalagi kaos dari Bandung?, so ayo teman2 rame2 pesan dan beli baju ini sebelum habis loh (amin..hehe), kebetulan baju yang di design bertemakan NTT, dan ga ribet2 amat buat dibaca atau diliatin soalnya gambar dan tulisan simple tapi keren kok,.. Jadi buat yang pengen nunjukkin identitas diri kalian, add dlu pin BBnya, atau telpon deh nomornya, kalau ga datangi aja orangnya ke Bandung sekalian kenalan..hehe.. borong deh semuanya..
SOAL HARGA MUDAH DIJANGKAU, ga sampe bikin puasa seminggu kok...

Nih tersangka utama pelaku pembuat bajunya..hehehe

Kalau yang berminat mau pesan sekaligus kenalan sama JANSEN simpan dan hubungi juga invite lalu hubungi juga nomor hp dan pin bb di bawah ini ya :

SMS/WA -----0812 2465 7229

INVITE PIN BB JANSEN -----57F8ACF0

Masih banyak kok model bajunya, ini cuma promosi awal saja, buat perkenalan..hhehe
Ingat loh yanng berminat, hubungi ya...peace^_^

PILKADA SERENTAK ANTARA DEMOKRASI SUBSTANSI DAN DEMOKRASI PROSEDURAL

2015-12-10T12:37:00.001+07:00

Oleh : Fransiskus X. Gian Tue Mali

gfrank25.gf@mail.com

Pemilihan umum sebagai salah satu unsur penting demokrasi dalam usaha mewujudkan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, dari rakyat, dan diharapkan pemerintahan yang dipilih mampu bekerja untuk rakyat, merupakan perwujudan keikutsertaan rakyat dalam aktivitas politik sebagai subjek dan juga objek politik. Pemilu juga diharapkan sebagai wujud partisipasi rakyat untuk memilih pemimpin politik, pemimpin lembaga negara baik eksekutif maupun legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah, merupakan representasi Hak Asasi rakyat dalam sistem demokrasi. Menurut Robert Dahl, Pemilu merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilu menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis atau tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sedehana tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem politik dipilih melalui Pemilu yang adil, jujur dan berkala.

Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, disepakati untuk langsung dipilih oleh rakyat. Pilpres sebagai bagian dari rezim pemilu di adakan pertama kali dalam pemilu Tahun 2004. Pada tahun 2007, berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pemilukada sebagai turunan dari perwujudan Pemilu tersebut tentu perlu mengedepankan nilai-nilai diatas. Sejak dilangsungkannya Pemilukada pada tahun 2005, rakyat di daerah diberi hak asasinya untuk memilih secara langsung kepala daerahnya sesuai dengan hati nuraninya sendiri, asas one man one vote menunjukkan diberinya hak yang sama bagi setiap individu untuk memilih. Suara seorang tukang ojek di terminal Oebobo harganya sama dengan suara yang diberikan seorang direktur perusahaan di gedung bertingkat, sama-sama dihitung satu. Suara yang diberikan setiap individu menentukan siapa kepala daerah maupun wakilnya untuk masa 5 tahun kedepan.

Nilai kesetaraan, kejujuran, keadilan, hak asasi, dan partisipasi politik merupakan nilai-nilai yang harus ada dalam Pemilu. Namun terkadang suara rakyat didengar dan dihargai oleh elit politik hanya saat pemilu itu berlangsung. Termasuk di dalam Pemilukada. Suara seorang mama tua di bawah kaki gunung Inerie dihargai begitu tinggi oleh para elit politik pada saat Pemilu, namun ketika suara tersebut didapat dan para elit menempati jabatan politis, suara mama tua tersebut tidak akan pernah didengar lagi, apalagi dihargai. Mama tua di bawah kaki gunung Inerie itu hanyalah miniatur kecil dari demokrasi di Indonesia selama ini. Ketika pemilu berlangsung para elit dan agen-agen politiknya menyebar dari kampung ke kampung mempromosikan paket calon kepala daerah yang diusungnya, mulai dari sosialisasi persuasif, pendidikan politik, rayuan gombal penuh janji, hingga yang paling buruk seperti aksi pemaksaan, isu SARA hingga praktek Money politics atau pemberian sembako hanya untuk mendapatkan suara rakyat. Tetapi setelah pemilu selesai, suara-suara itu hanya ada di ruangan kosong, diteriakan dijalan sekalipun tidak akan pernah didengar. Inilah pengkhianatan terhadap nilai-nilai diatas.

Inilah perwujudan demokrasi kita, demokrasi yang dilaksanakan hanya sebatas pada aspek prosedural saja. Makna demokrasi direduksi menjadi sebatas hal yang prosedural dan teknis. Akibatnya, demokrasi hanya diwujudkan dalam pemilu. Suara rakyat pemilih dibutuhkan dan didulang hanya ketika pemilu datang. Pemilu termasuk Pemilukada merupakan sarana bagi pemimpin yang terpilih untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat, oleh karena itu ada tiga alasan mengapa pemilu bisa menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Pertama, melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilu, pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat. Tak mengherankan apabila menurut beberapa ahli politik aliran fungsionalisme, pemilu bisa menjadi alat kooptasi bagi pemerintah untuk meningkatkan respon rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, dan pada saat yang sama memperkecil tingkat oposisi terhadapnya. Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya.

Setelah mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai hasil pemilu maka pemimpin yang terpilih sudah seharusnya mempertanggungjawabkan kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya dalam bentuk menjalankan pemerintahan yang pro rakyat. Pro rakyat artinya terus mendengarkan suara rakyat baik itu berupa keluhan, kritik, maupun saran yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, dan keputusan. Karena rakyat dan pemerintah adalah dua sisi mata uang yang tidak akan pernah terpisahkan selama negara ini berdiri sebagai negara demokrasi, maka suara rakyat adalah suara yang harus terus didengarkan dan dihargai, tidak hanya saat pemilu saja, kemudian diartikulasikan oleh pemimpin terpilih. Suara rakyat adalah beban yang harus dipikul, tanggungjawab yang harus diemban oleh setiap orang yang mendapatkan suara mayoritas. Disinilah makna demokrasi itu sesungguhnya.

Pemerintahan yang demokratis dibangun diatas suara rakyat, dijalankan berdasarkan suara rakyat, dan kembali kepada perwujudan dari suara rakyat itu sendiri. Oleh karena itu tidak heran jika Jean Jacques Rousseau, pemikir Perancis pada masa Renaisance di Eropa, menyatakan bahwa Suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi, Vox Dei). Sehingga secara implisit demokrasi yang ingin dijalankan harus mendengarkan suara rakyat, jika di dalam Agama suara Tuhan (wahyu) adalah absolut, maka di dalam demokrasi suara rakyat adalah juga absolut, suara rakyat adalah wahyu yang harus diterima oleh setiap pemimpin dan diejawantahkan dalam kehidupan bernegara. Maka demokrasi yang didirikan bukanlah demokrasi yang hanya berdasarkan peraturan atau prosedural semata dengan menghilangkan susbtansi demokrasi itu sendiri.

Selamat kepada masyarakat di Kab. Malaka, Kab. Belu, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Manggarai, Kab. Ngada, Kab Sumba Barat, dan Kab Timor Tengah Utara yang pada Rabu 9 Desember 2015 ini memilih para pelayan publiknya, tetap kawal demokrasi agar menjadi demokrasi yang tidak hanya demokrasi prosedural namun mampu mewujudkan demokrasi substansi di daerah anda masing-masing. Viva Demokrasi!

Edisi 2 Foto Pemuda/i HIMAPPEN JABODETABEK

2015-11-11T22:28:00.000+07:00

Diskusi "Pemuda, Kekerasan, dan Premanisme"

Tim Futsal HIMAPPEN JABODETABEK

Kumpulan Foto Pemuda/i Himappen Jabodetabek

2015-11-09T15:43:00.004+07:00

BAB 1-2 BUKU DEMOCRACY KARANGAN JACK LIVELY

2015-11-09T15:36:00.001+07:00

RINGKASAN

Pemikiraan Jack Lively tentang demokrasi adalah tentang pemerintahan yang dipimpin atau dikelola oleh banyak orang bukan oleh segelintir orang saja, yang artinya terdapat distribusi kekuasaan ke dalam masyarakat. Namun bagi Lively mempertanyakan bagaimana semua kehendak atau kebutuhan rakyat dapat disampaikan atau diartikulasikan oleh sekelompok orang tersebut. Karena bagi Lively demokrasi yang berarti didalamnya terdapat kedaulatan rakyat sebagai poin utamanya sering dijadikan kambinghitam atau kamuflase oleh rezim yang berkuasa untuk kepentingan mereka sendiri, atau disebut oleh Lively sebagai perlawanan terhadap oposisi. Kritik Lively terhadap Bryce adalah bahwa Bryce mendefenisikan demokrasi sebagai pemerintahan di mana kehendak mayoritas warga yang memenuhi syarat aturan. Formula ini mengaitkan demokrasi erat dengan prinsip mayoritas, tetapi juga agak meninggalkan proses penerapan prinsipnya. Untuk itu bagi Livelyada dua pertanyaan mendasar ketika berbicara tentang demokrasi sebagai aturan mayoritas. Yang pertama adalah, Siapa yang membuat keputusan dalam sebuah komunitas?Yang, dalam kalimat Bryce, yang menjadi warga negara yang memenuhi syarat, Yang kedua adalah, Bagaimana orang-orang yang membuat keputusan untuk menjangkau mereka?Jika prinsip mayoritas adalah prinsip mendefinisikan demokrasi, maka mana yang mungkin untuk sebuah sistem menjadi demokratis, pertama para pembuat keputusan harus terdiri mayoritas masyarakat dan kedua prosedur yang harus diikuti oleh para pengambil keputusan harus didasarkan pada preferensi mayoritas dari mereka yang memutuskan.Ini artinya tak satu pun dari asumsi ini adalah sepenuhnya dapat dipertahankan dan bahwa prinsip mayoritas tidak selalu kompatibel dengan kesetaraan politik.

Demokrasi bagi Lively adalah tentang kesetaraan politik, oleh karena itu pemahaman Lively lebih sering disebut sebagai Kesetaraan Politik (Political Equality). Mengapa Kesetaraan politik?, bagi Lively hal ini harus menjadi dasar pemikiran dalam sistem demokrasi karena dalam mewujudkan demokrasi itu artinya perwujudan kehendak rakyat, dan hal ini tidak akan mungkin terjadi jika kedaulatan rakyat digeser menjadi kedaulatan mayoritas. Oleh karena itu maka pemahaman tentang kewarganegaraan tidak boleh dibatasi oleh berbagai aturan yang populer dalam masyarakat, semua warga negara adalah sama namun yang cukup untuk dijadikan pertimbangan adalah kompetensi politiknya serta distribusi nilai-nilai atau kualitas yang dimiliki oleh rakyat. Lively mempertanyakan prinsip mayoritas dengan pertanyaan antara lainPrinsip mayoritas tidak bisa digunakan karena itu dilihat sebagai dasar untuk menentukan batas-batas kewarganegaraan. Apakah itu lagi meyakinkan untuk mengatakan bahwa prinsip keputusan mayoritas adalah prinsip prosedural khas demokrasi? Apakah jawaban unik demokratis untuk pertanyaan, Bagaimana mereka yang mengambil keputusan untuk menjangkau mereka?.

Bagi Lively kesetaraan politik juga bisa dilihat dari sisi dimana individu tidak menyetujui keputusan yang dibuat yaitu dengan cara memveto atau menyatakan abstain dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu bagi Lively dalam persoalan penentuan pemerintah, maka lebih baik jika hanya terdapat dua alternatif saja. Lively memberikan contoh seperti yang terjadi di Inggris dan Amerik dimana hanya terdapat 2 partai politik saja.Kesetaraan politik dapat tercapai dengan memperhatikan dua aspek penting dalam mengambil keputusan yaitu, kesetaraan retrospektif yang diukur melalui apakah setiap orang dilibatkan dalam keputusan dan yang kedua ialah kesetaraan prospektif dilihat apakah setiap orang / kelompok dihambat dalam mengambil keputusan.Substansi yang ditawarkan Jack Lively adalah kesetaraan politik dimana persoalan-persoalan dalam negara demokrasi dapat teratasi melalui penerapan kesetaraan politik.

Dalam pemikirannya Lively menganalisis 5 (lima) prosedur minimal dalam upaya untuk mengambil keputusan bersama : (1). Kebulatan suara, Individu berhak memveto untuk kepentingan umum dan perdebatan dilakukan secara terbuka;(2). Mayoritas Absolute; (3). Dalam keputusan demokratis, suara minoritas dapat menentukan kemenangan; (4).Gabungan Minoritas (interested minorities); (5).Mayoritas sederhana (simple majority) yaitu konsepsi jumlah suara terbesar yang jadi pemenang.

Kesetaraan politik dapat dicapai melalui dua cara yang pertama adalah kesetaraan retrospektif yang diukur melalui apakah setiap orang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua kesetaraan prospektif dilihat apakah setiap orang atau kelompok dihambat atau dicegah untuk ikut menentukan. Tirani mayoritas kesetaraan prospektif tidak terwujud, sedangkan minoritas permanen kuat dan tak dapat dielak menjadi bentuk lain dari tirani. Dengan demikian kesetaraan hanya diraih dengan suara bulat atau mayoritas sesuai prosedur.Dengan demikian subtansi demokrasi yang ditawarkan oleh Jack Lively adalah kesetaraan politik, keputusan mayoritas atau minoritas bukan menjadi persoalan selama ada jaminan kesetaraan politik.

Dari pandangan J. Lively tenyata standar dari variasi demokrasi idak ada, kekuatan mayoritas akan sangat mungkin membatasi ruang gerak minoritas, yang jelas-jelas sudah keluar dari esensi nilai ideal demokrasi. memungkinkan sebuah elit penguasa membendung ruang gerak minoritas, ternyata hal ini sudah keluar dari esensi nilai ideal sebuah konsep demokrasi. Secara tradisional konsep yang digunakan dalam kekuasaan politik adalah pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat.Demokrasi adalah sebuah tipe pemerintahan dimana rakyat secara keseluruhan memilih pejabat publik tertinggi dan menyetujui program-program yang ditawarkan pada saat pemilihan dan dasar pelaksanaannya adalah konstitusi yang disepakati.Sebagai konsekwensi dari pelaksanaan demokrasi semacam ini adalah pemindahan kekuasaaan dari pemilih yang mayoritas adalah benar adanya. Dengan demikian asumsinya bahwa logika kekuasaan yang ada semua WN diharuskan tunduk oleh pemenang dari pemerintahan ini dan instrumen kekuasaan dalam bentuk kekuatan dalam bertindak atas nama ketaatan terhadap pemerintah terhadap warga negara dapat diterapkan dan legal. Dalam upaya antisipasi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) maka diperlukan kualitas moral dan etika pejabat publik dalam menjalankan pemerintahan sangat diperlukan sehingga keputusan politik yang dibuat merupakan cermin dari harapan warganegara secara keseluruhan termasuk minoritas.

Jack Lively menyebut tiga kriteria kadar kedemokrasian sebuah negara: (1) sejauh mana semua kelompok utama terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan, (2) sejauh mana keputusan pemerintah berada dibawah kontrol masyarakat, (3) sejauh mana warga negara biasa terlibat dalam administrasi umum. Merujuk dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan demokratis mempunyai keunggulan yang paling utama adalah keikutsertaan atau keterlibatan rakyat melalui partisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Oleh karena proses demokratisasi itu menyangkut partisipasi warga negara dalam proses politik.

Cacat lain dalam membela minoritas adalah bahwa kelompok yang sudah terorganisir untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, baik melalui mobilisasi sumber daya pemilu atau melalui tindakan langsung pada pengambil keputusan, tidak akan selalu membatasi kegiatannya ke daerah-daerah di mana rasanya intens. Dengan kata lain, setelah kelompok telah dikeluarkan biaya organisasi, mungkin layak untuk menggunakan kekuatan organisasi untuk menekan kebijakan yang hanya sedikit menguntungkan anggotanya. Jika minoritas selalu mulai dari awal, mungkin masuk akal untuk menyatakan bahwa mereka hanya akan melakukan kegiatan politik mahal untuk mempengaruhi keputusan yang mereka merasa kuat. Dalam prakteknya, seperti tabula rasa tidak ada. Kelompok, atau beberapa kelompok, sudah terorganisir; dan, karena biaya memanfaatkan kekuatan organisasi yang ada kemungkinan akan jauh lebih rendah daripada biaya untuk menciptakan organisasi yang awalnya, kebijakan diikuti oleh kelompok-kelompok yang ada tidak mungkin terbatas pada daerah-daerah di mana mereka dapat memperoleh manfaat besar. Sekali lagi, ada alasan untuk meragukan jika keterlibatan dalam kegiatan politik tentu menunjukkan intensitas yang lebih besar di antara para aktivis dari kalangan non-aktivis.

Kita dibiarkan dengan dua jenis keputusan prosedur minoritas dan keputusan mayoritas sederhana. Jelas, prosedur keputusan minoritas akan masuk akal. Sekali lagi, perbedaan antara yang memutuskan dan bagaimana mereka memutuskan adalah penting.Hal ini tidak masuk akal (meskipun tidak demokratis) untuk mendesak bahwa mereka yang harus memutuskan harus menjadi minoritas kecil dari masyarakat.Hal ini masuk akal untuk mengatakan bahwa siapa pun yang memutuskan harus memutuskan dengan prosedur keputusan minoritas. Jelas, jika pemilih memahami prosedur, itu akan dalam praktek dikonversi menjadi keputusan mayoritas karena pemilih akan memilih alternatif yang mereka paling tidak disukai. Mengingat siasat sederhana dan jelas ini, alternatif yang lebih disukai setidaknya pernah bisa menang dan prosedur tidak akan pernah bisa diikuti. Titik menaikkan kasus aneh ini hanyalah untuk menunjukkan bahwa prosedur dibahas sampai sekarang adalah satu-satunya yang dapat dalam praktek memungkinkan keputusan yang efektif oleh minoritas.

Tampaknya keputusan mayoritas yang paling kondusif untuk kesetaraan politik sebagian besar keadaan ini akan terjadi; tapi kita harus menyadari bahwa keputusan mayoritas tidak bisa menjamin kesetaraan politik lengkap dan dalam beberapa situasi mungkin bertentangan itu. Sebuah keputusan mayoritas tidak dapat mencapai retrospektif kesetaraan, karena minoritas jelas tidak menentukan keputusan itu.Kesetaraan retrospektif tersebut dapat dicapai hanya ketika konsensus lengkap pada beberapa alternatif hadir, dan ada aturan prosedural apapun dapat memastikan konsensus tersebut.

Aturan dalam masyarakat tentang demokrasi diantaranyamungkin::

1. Bahwa semua harus memerintah, dalam arti bahwa semua harus terlibat dalam legislatif, dalam memutuskan kebijakan umum, dalam menerapkan peraturan perundang administrasi pemerintahan.

2. Bahwa semua harus secara pribadi terlibat dalam pengambilan keputusan krusial harus, yaitu dalam memutuskan hukum umum dan hal-hal dari kebijakan umum.

3. Bahwa para penguasa harus bertanggung jawab kepada peraturan; mereka harus, dengan kata lain, diwajibkan membenarkan tindakan mereka kepada peraturan dan bisa diberhentikan oleh peraturan.

4. Bahwa para penguasa harus bertanggung jawab kepada perwakilan dari peraturan.

5. Bahwa para penguasa harus dipilih mengikuti aturan.

6. Bahwa para penguasa harus dipilih oleh perwakilan dari aturan.

7. Bahwa para penguasa harus bertindak dalam kepentingan peraturan.

Oleh karena itu bagi Lively diperlukan pemerintahan yang bertanggungjawab agar hal-hal di atas dapat terwujud setidaknya bagi kondisi masyarakat yang banyak dan heterogen. Secara rinci mungkin ada banyak diskusi tentang pengaturan kelembagaan yang diperlukan untuk pemerintah yang bertanggung jawab, namun secara umum beberapa yang jelas. Harus ada pemilihan umum yang bebas, di mana baik pemerintah yang berkuasa atau kelompok lain dapat menentukan hasil pemilu dengan cara lain selain indikasi bagaimana mereka akan bertindak jika kembali berkuasa. Penipuan, intimidasi dan penyuapan dengan demikian tidak sesuai dengan pemerintah yang bertanggung jawab.

Suap moneter dalam pemilu, bisa dikatakan, pada prinsipnya tidak berbeda dari dan mungkin memang tidak memiliki konsekuensi lebih buruk daripada janji-janji kepada para pemilih atau bagian dari itu untuk mengejar kebijakan yang menguntungkan untuk kepentingan atau prasangka mereka.Pertahanan hukum tidak termasuk suap sebagai taktik pemilu tidak bisa semata-mata bahwa suap adalah tidak bermoral kecuali, seperti tentu saja mungkin, ini ditambah dengan kecaman dari setiap pertimbangan kepentingan pribadi oleh pemilih memberikan suara.

Kesemuanya dapat terwujud jika negara tersebut menganut atau menerapkan bingkai kelembagaan yang diperlukan untuk pemerintah yang bertanggung jawab adalah kebebasan berserikat, kebebasan berbicara diperlukan karena alternatif diam atau abstain tidak pernah menjadi alternatif yang efektif. Keberadaan pemerintah yang bertanggungjawab juga dapat diwujudkan jika terdapat persaingan yang bebas antara partai politik. Namun bagaimana dengan sistem satu partai?, bagi Lively hal ini tidak menjadi masalah dan tetap dapat mewujudkan negara yang demokratis yaitu pertama-pertama, partai harus benar-benar terbuka dan komprehensif. Kedua, perpecahan harus diizinkan dalam partai. Dengan kata lain, kelompok-kelompok dalam partai akan perlu bebas untuk mengatur diri mereka sendiri dan untuk menekan kebijakan mereka di dalamnya. Ketiga, kecuali keanggotaan partai adalah berbatasan dengan pemilih demokratis, kelompok-kelompok yang berbeda harus mampu menghadirkan kandidat yang berbeda dalam pemilihan ekstra-partai. Untuk dinyatakan kepemimpinan akan bertanggung jawab hanya kepada anggota partai dan tidak semua warga negara yang kompeten. Secara umum, untuk sistem satu partai memungkinkan pemerintah yang bertanggung jawab, partai harus baik untuk menjadi hanya masyarakat bertindak dalam peran pemilu atau untuk mentolerir tingkat perpecahan internal memperluas oposisi bersama dalam pemilu ekstra-partai. Dalam kedua kasus, sesuatu yang sangat seperti dua pihak atau sistem multi partai akan hadir.

Bagi Lively untuk memunculkan alternatif lainnya, diperlukan adanya partai lain, atau sistem dua partai atau lebih. Sehingga pemilih dihadapkan dalam proses pengambilan keputusan dengan berbagai alternatif lainnya. Namun yang ditakutkan adalah kemungkinan adanya kesamaan paradigma politik antara parta-partai tersebut, karena mereka bergerak ke pusat kekuasaan yang sama. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam sistem multi-partai, partai akan cenderung mempertahankan dan menekankan kekhasan ideologis dan programatik mereka. Dalam hal diskusi kita ini, ini tidak memungkinkan mereka untuk hadir untuk pemilih pilihan yang jelas dari alternatif kebijakan. Dalam hal ini, ia memiliki keuntungan lebih dari sistem dua partai. Dari sudut pandang lain, itu adalah menguntungkan. Kebajikan utama dari sistem dua partai sebagai sarana menegakkan akuntabilitas adalah bahwa hal itu menyajikan hubungan yang jelas antara putusan pemilihan dan tindakan pemerintah.Akuntabilitas pemerintah dengan mudah diterjemahkan ke dalam tanggung jawab partai karena, dalam keadaan normal, hanya satu pihak kontrol pemerintah dan pemilu yang memutuskan.

ANALISIS

Dalam memahami maksud dari Jack Lively tentang demokrasi dan paham kesetaraan politik yang dikemukakannya kita akan sampai pada titik dimana Lively merumuskan bahwa negara adalah tentang siapa yang memerintah, dan bagaimana proses pembentukan kehendak umum. Pertentangan mengenai mayoritas dan minoritas dalam penentuan kehendak umum dibagi menjadi pertentangan dalam persoalan komunitas mana yang kuat atau yang memiliki suara terbanyak, serta kelompok mana yang tidak memenangkan pemilihan dalam penentuan kehendak umum.Namun Jack Lively seolah menutup mata dalam melihat persoalan kesejahteraan, karena problem kesejahteraan sering dimanfaatkan oleh kelompok atau orang dengan kapital besar untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat.Problem money politics selalu menjadi penghalang utama dalam perwujudan demokrasi yang substansial, sehingga tidaklah heran jika hingga saat ini semua negara demokrasi tidak mampu mewujudkannya. Meskipun terdapat pengaruh lainnya dalam proses perwujudan demokrasi yang substansial tersebut.

Dua bentuk kesetaraan ditawarkan Lively, yakni kesetaraan retrospektif dan kesetaraan prospektif. Kesetaraan retrospektif artinya setiap orang memiliki peluang yang sama dan setara untuk terlibat dalam proses politik, sedangkan kesetaraan prospektif artinya setiap orang tidak boleh dicegah atau dihambat untuk terlibat dalam proses politik, akan hanya menjadi teori belaka jika persoalan money politics tidak diselesaikan itu artinya termasuk persoalan kesejahteraan. Selain itu kesetaraan Lively ini menjadi susah diwujudkan selama adanya kebebasan. Karena kebebasan akan memunculkan perbedaan, yaitu perbedaan dalam persoalan kemampuan intelektual, materi, yang akhirnya berujung pada perbedaan kesempatan politik dalam masyarakat itu sendiri.

Lively mengharuskan semua orang terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau penentuan kehendak umum, artinya Lively takut dan curiga terhadap sekelompok kecil yang berkuasa dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat dalam proses politik. Sementara itu David Held menyatakan bahwa semua orang tidak akan pernah bisa terlepas dari politik. Meskipun merupakan bagian dari kelompok masyarakat, masih terdapat kelompok atau pasti ada kelompok yang bersikap apatis terhadap politik.Sikap seperti ini bukan berarti mereka terlepas dari politik namun mereka hanya membiarkan segala sesuatunya berada pada tempatnya[1].Daya tarik demokrasi adalah tentang penolakannya terhadap konsepsi apapun tentang ‘kebaikan politik’ dan lebih menerima apapun yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu yang diperdebatkan oleh Lively adalah penolakannya terhadap segala kekuasaan para raja, elit, politisi, pemimpin, atau para ahli yang menentukan keputusan politik serta mempertahankan persetujuan “uji coba” yang digunakan untuk menentukan kepentingan dan perhatian publik. Demokrasi digunakan untuk menengahi segala macam kepentingan individual dan kolektif yang saling bersaing sehingga menjadi kunci penentu agar keputusan politik dapat dipertanggungjawabkan. Sampai disini kita akan memahami betul mengapa demokrasi itu memang tentang kesetaraan politik seperti yang dimaksud oleh Lively. Namun kita juga melihat kenyataan bahwa dasar demokrasi yaitu kebebasan akan menampilkan persaingan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya.

Tetapi di sisi lain esensi demokrasi bukan hanya terletak pada kebebasan, keadilan, maupun kesetaraan politik, karena ketiga hal ini secara bersamaan memunculkan persaingan atau kompetisi berbagai kepentingan, dan juga secara bersamaan mengharuskan adanya kesamaan atau tidak adanya perbedaan, oleh karena itu poin pentingnya dalam demokrasi adalah Dialog Publik. Sehingga dengan adanya kesetaraan hak dan kewajiban warga negara maka dengan sendirinya akan menghasilkan dialog publik mengenai apa yang terbaik bagi publik itu sendiri. Hal ini bukan berarti solusi utamanya karena dialog publik hanya dimungkinkan jika publik yang dimaksud adalah publik dengan jumlah yang tidak banyak dan tidak tersebar dalam wilayah yang luas jika yang diinginkan adalah demokrasi langsung. Namun karena adanya persoalan tersebut maka yang paling mungkin demokrasi dilakukan dengan sistem perwakilan. Kemudian hal inipula akan memunculkan problem lainnya yaitu, kemungkinan akan munculnya oligarki dalam demokrasi. Hal inilah yang akan mengancam demokrasi itu sendiri.

Bahkan dalam situasi demokrasi Indonesia saat ini Oligarki sudah dipandang tidak relevan lagi karena yang terjadi di Indonesia saat ini malah lebih buruk dari itu yaitu dinasti politik.Kita dapat melihatnya dimana para elit politik Indonesia saat ini yang tampil atau lahir dari kelompok masyarakat tertentu atau keluarga atau bisa disebut trah tertentu. Seperti halnya Trah Soekarno (Megawati, Puan Maharani, Rachmawati), Trah NU (Gus Dur, Yenny Wahid), Kelompok Cendana seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, yang kemudian “beranak cucu” ke generasi selanjutnya dalam kelompok ini (Ibas Baskoro, Aryo Djojohadikusumo). Bahkan di daerah praktek ini semakin diperparah dengan kemunculan sistem otonomi daerah dimana muncul apa yang dinamakan sebagai local bosisme atau bos-bos lokal, biasa juga disebut sebagai raja-raja kecil. Yaitu mereka yang dengan segala kemampuan aksesbilitasnya maupun kapital mampu mempengaruhi kebijakan politik atau bahkan menentukan siapa pemimpin politiknya.

Pemikiran Lively tentang sistem kepartaian juga jika dilihat dalam konteks Indonesia pasca reformasi maka kita akan sampai pada titik dimana sistem multipartai di Indonesia memunculkan berbagai macam implikasi kontradiktif. Pertama, memperluas ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik karena substansi demokrasi adalah kesetaraan politik.Maka, dalam konteks kesetaraan politik (political equality), sistem multipartai merupakan manifestasi hak politik untuk terlibat dalam politik.Kedua, melemahkan "suara rakyat" yang menjadi sumber kekuasaan politik karena banyaknya partai membuat suara rakyat terpecah-pecah dan ujung-ujungnya, yang menang dalam pemilihan umum hanyalah "mayoritas kecil" yang tidak mencerminkan kehendak seluruh umum. Konsekuensinya, suara rakyat tercecer ke mana-mana dan menjadi tidak berharga karena mengalir ke partai-partai yang kalah. Akibatnya, yang duduk dalam sistem politik, mewakili seluruh rakyat, adalah para wakil yang hanya memperoleh dukungan tidak lebih dari 20 persen suara dalam pemilu, seperti banyak anggota DPR hasil Pemilu 2004.Kalau kita cermati dalam praktek, tidak ada negara demokratis kuat yang partainya banyak.Di Amerika Serikat hanya ada dua partai, Republik dan Demokrat. Di Inggris pun demikian. Memang ada partai kecil, seperti Partai Liberal, tapi Partai Liberal sudah hampir pasti hilang karena secara ideologis kaum liberal sudah berbaur ke dalam Partai Buruh (sebagai sayap kanan)dan Partai Konservatif (sebagai sayap kiri). Sulit disangkal, sistem multipartai hanya efektif untuk negara yang baru lahir atau baru keluar dari sistem otoriter, tapi menjadi tidak efektif untuk negara yang pemerintahnya relatif stabil.

Indonesia relatif stabil, maka tidak relevan lagi sistem multipartai eksesif yang mencapai puluhan partai.Sistem bipartai juga tentu belum layak, karena partai politik sampai sekarang belum bisa dipercaya sepenuhnya. Pada 1998, William Liddle pernah mengungkapkan bahwa idealnya Indonesia memiliki kurang dari 10 partai, bahkan di bawah lima. Saya kira, yang paling ideal memang tiga-lima partai.Lebih dari itu, hanya melahirkan masalah, tapi kurang dari itu juga jadi masalah karena menjadi hambatan bagi partisipasi politik rakyat apabila partai-partai yang ada tidak mampu lagi dipercaya.

Geoff Mulgan mengemukakan tiga hal pokok dalam kritiknya terhadap demokrasi.Pertama, demokrasi dapat atau cenderung melahirkan oligarki dan teknokrasi.Hal yang diragukan adalah pemerintah dianggap tidak dapat secara penuh berpihak pada rakyat karena posisi pemerintah adalah posisi yang dianggap posisi tepat dalam meningkatkan pendapatan.Kedua, prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, kebebasan dan kompetisi telah diintervensi oleh kekuatan modal.Yang disebut keterbukaan, hanya berarti keterbukaan untuk berusaha bagi pemilik modal besar, kebebasan artinya kebebasan berinvestasi perusahaan multinasional, kompetisi dimaknai sebagai persaingan pasar bebas yang penuh tipu daya.Ketiga, media yang mereduksi partisipasi rakyat.Kelihaian media dalam mengolah opini publik mengakibatkan moralitas politik menjadi abu-abu, juga cenderung dapat menggantikan partisipasi rakyat.Ini berujung pada semakin menipisnya dan terpinggirkannya ‘partisipasi langsung’ dan ‘kedaulatan langsung’ rakyat.

Keputusan yang diambil dalam demokrasi diambil dari suara terbanyak karena semua memiliki kedudukan sama di depan hukum sedangkan ada anggapan bahwa demokrasi hanya menguntungkan beberapa pihak saja dan anggapan bahwa demokrasi hanya melanggengkan kepentingan ideologi dan ekonomi (barat) dengan disamarkan dengan kata-kata manis seputar kebebasan dan demokrasi. Seringkali demokrasi digunakan sebagai alat propaganda untuk memuluskan kepentingan elit politik tertentu. Serta ironi lainnya, dikhawatirkan prinsip mayoritas yang merupakan substansi dalam sistem pemerintahan demokratis akan memunculkan suatu produk hukum yang hanya akan melayani kehendak dan kepentingan mayoritas.

Demokrasi yang bermula dan diyakini dari perkembangan kenegaraan city-state Yunani kuno, hingga saat ini terus mengalami ujian dengan mencoba untuk menemukan “standart dan criteria”.Negara-negara yang paling dianggap paling demokratis saat ini, dalam realitasnya tidaklah demikian.Ketika negara dihadapkan pada urusan kepentingan nasional tertentu, dan kepentingan rezim atau kelompok pada tataran yang lain, perilaku mereka cenderung menghambat demokrasi. Dalam demokraai yang ideal, setiap orang akan berusaha untuk membujuk seseorang setuju pada pandangannya dan bebas atau menolak pandangan seseorang. Demokrasi yang ideal berasumsi bahwa, jika sebuah pendapat dapat dengan bebas diutarakan pada penguasa (menyampaikan aspirasi).

Dengan demikian tujuan dari kematangan demokrasi adalah menciptakan dan menjamin setiap orang dalam kondisi minimal yang diperlukan untuk menjadi warganegara yang beradap.Kondisi yang ada banyak dan bervariasi diantaranya kebebasan berpolitik, kesetaraan ras, toleransi beragama, kebebasan intelektual, perbaikan budaya, memberikan kesempatan lapangan kerja, keamanan terhadap kekerasan sosial.Dengan demikian bahwa semakin jelas bahwa demokrasi sesungguhnya dapat menciptakan tingkat civilization yang lebih tinggi pada masyarakat.

Oleh : Fransiskus X. Gian Tue Mali

[1] David Held. Models Of Democracy, edisi bahasa Indonesia, penerjemah Abdul Harris, Jakarta; Akbar Tandjung Institut, 2006. Hal. 303.

LAPORAN BACAAN DAN ANALISIS BUKU THE SOCIAL CONTRACT KARANGAN J.J. ROUSSEAU (TERJEMAHAN OEH MAURICE CRANSTON)

2015-11-09T15:19:00.002+07:00

RINGKASAN

Seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan Jhon Locke sebelumnya tentang keadaan manusia yang dikenal dengan istilah State of Nature (Keadaan Alamiah). Dalam pandangan Rousseau keadaan alamiah adalah keadaan non-sosial, ketika manusia, yang dalam banyak hal masih mirip dengan binatang, tanpa akal maupun bahasa, hidup terpisah dari sesamanya. Manusia alamiah menurut Rousseau tidak baik dan tidak buruk, tidak egois dan tidak altruis; ia hidup dengan polos dan mencintai diri secara spontan. Ia juga bebas dari segala wewenang orang lain dan karena itu secara hakiki sama kedudukannya. Satu kesimpulan penting yang ia tegaskan dalam bukunya ini kemudian, bahwa ketidaksetaraan antar manusia bersumber dan disebabkan oleh masyarakat dan negara. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menjadi dasar argumentasi Rousseau sampai pada kesimpulan itu?.

Mulai dari awal, bagi Rousseau yang paling kuno tentang semua masyarakat, dan satu-satunya yang alami, adalah keluarga: bahkan agar anak tetap melekat pada ayahnya hanya selama mereka membutuhkan dia preservasi mereka. Begitu kebutuhan ini berhenti, ikatan alami dibubarkan. Anak-anak, dibebaskan dari ketaatan mereka berutang kepada ayah, dan ayah, dibebaskan dari peduli ia berhutang pada anak-anaknya. Jika mereka tetap bersatu, mereka terus sehingga tidak lagi alami, tetapi secara sukarela; dan keluarga itu sendiri kemudian dipertahankan hanya oleh konvensi. Keluarga kemudian dapat disebut model pertama dari masyarakat politik, penguasa sama dengan seorang ayah, dan masyarakat seperti anak dan semua, dilahirkan bebas dan sama, mengasingkan kebebasannya hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Seluruh perbedaan adalah bahwa, dalam keluarga, cinta ayah untuk anak-anaknya hanya untuk merawat hingga mereka mencapai usia dewasa, sementara, di Negara, penguasa tidak memiliki hak atas orang yang ada dibawahnya. Negara hanya mengatur kehidupan masyarakat umum, sedangkan utuk menentukan pilihan, masyarakat mengambil keputusannya sendiri.

Sama dengan dua pendahulunya, Rousseau memulai teorinya dengan menunjukkan sifat kodrati manusia. “Man is born free”^{^[2]}, demikianlah penilaian Rousseau terhadap setiap pribadi manusia. Setiap orang diciptakan dengan kodrat yang sama dan memiliki kebebasan. Dalam keadaan alamiah, kebebasan diartikan dalam dua arti, yakni ia dapat bertindak mengikuti perasaan hatinya; dan ia tidak berada di bawah kekuasaan orang lain sehingga memiliki hak yang sama dengan mereka. Dalam keadaan ini pula, tindakan manusia didasarkan pada ‘egosime’ (amour de soi), dan rasa ‘belas kasihan’ (commiseration) pada sesamanya, yang dalam hal ini merupakan naluri-naluri dasar yang tertanam secara alamiah dalam diri manusia^{^[3]}. Namun, keadaan jaman yang terus bergulir membuat manusia jatuh kepada egoisme. Ketika manusia menjadi egois, ia tidak akan lagi mengindahkan orang lain. Kehendak dan kepentingannyalah yang harus dikedepankan. Ketika hal itu terjadi pada banyak sekali manusia, maka yang ada adalah persaingan untuk saling memenuhi kepentingan pribadi.

Rousseau berpendapat bahwa yang ada pada masanya itu ialah body of politics belum sebagai negara. Kemudian juga terdapat voluntary general atau kehendak umum, dimana merupakan kesadaran seutuhnya terhadap komunitas. Rousseau juga berpendapat bahwa manusia itu baik, bebas merdeka, namun dapat menjadi buruk ketika menjadi body of politics, dimana bahwa semua properti milik manusia semua, namun manusia tidak dapat mengklaimnya. Manusia menjadi serakah dan mengejar kemewahan ketika pada masa pemerintahan gereja dan monarki. Ketika manusia memasuki fase itu, yakni egoisme, mereka akan kehilangan sifat kodratinya. Oleh karena itu, Rousseau menggagas suatu pemikiran yang dinamakan “Retournous a la nature!” (kembai ke alam). Artinya, manusia hendaknya kembali pada kodrat alamiahnya.

Rousseau membantah anggapan bahwa lahirnya pemimpin politik merupakan akibat dari hak alami yang paling kuat untuk menguasai sesamanya yang lebih lemah. Sebab, tanpa penerimaan yang dikuasai untuk wajib menuruti yang terkuat, kekuasaan pemimpin politik akan bersifat sangat sementara. “Begitu orang bisa membangkang tanpa dihukum, orang dapat melakukannya secara sah, dan karena si terkuat selalu di pihak yang benar, maka yang harus diusahakan adalah menjadi si terkuat itu,” tulis Rousseau (Hal 5). Tanpa merubah kekuatan menjadi hukum dan ketaatan menjadi kewajiban, orang yang kuat tidak cukup untuk selalu menjadi pemim

Rousseau juga membantah anggapan ahli hukum Belanda Grotius (1583-1645) yang menyebutkan kekuasaan raja berasal dari alienasi kebebasan pribadi untuk menjadi subyek seorang raja. Menurut Rousseau, alienasi semacam itu tidaklah mungkin terjadi karena rakyat tidak memiliki alasan kuat untuk melakukan itu. Rousseau membantah dengan alasan, tidak akan ada keuntungan diterima rakyat dari menyerahkan diri secara cuma-cuma. Terlebih, banyak raja rakus gemar berperang dengan mengorbankan rakyat untuk kekuasaan, harta, dan kejayaan mereka. “Mengatakan bahwa manusia memberikan dirinya secara cuma-cuma, sama dengan mengatakan sesuatu yang absurd dan mustahil. Akta seperti itu tidak sah dan tidak berlaku”.

Gagasan selanjutnya agar dapat memperoleh kembali kebebasan dan kesamaan hak manusia adalah dengan mendirikan negara yang berdasarkan “kontrak sosial”^{^[4]}. Kontrak sosial didasarkan atas kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap individu. Menurut Rousseau bahwa setiap manusia tidak akan mampu bertahan hidup jika ia tetap pada cara hidup lama. Ia harus bekerja sama dengan orang lain agar mampu bertahan hidup. Oleh karena itu, perlu diadakan kesepakatan diantara manusia-manusia itu. Dari kesepakatan-kesepakan itu akan diketahuilah kehendak umum (volonte generale) dari kumpulan orang-orang itu. Kehendak umum adalah kehendak bersama semua individu yang mengarah kepada kepentingan bersama. Dari kehendak umum itu, kemudian setiap orang membuat perjanjian diantara mereka yang berkenaan dengan kepentingan bersama. Perjanjian itulah yang disebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial berarti setiap individu memberikan dirinya sepenuhnya, sehingga kondisi tiap pribadi mejadi sama. Apabila setiap orang memberikan diri sepenuhnya untuk umum, tidak akan lagi dijumpai individu yang berdiri sendiri.

Dengan uraian itu, Rousseau menggambarkan kontrak sosial merupakan sebuah ikatan penyerahan semua orang untuk semua orang. Kontrak sosial itu kemudian melahirkan kedaulatan (sovereign). Kedaulatan ini merupakan bentukan dari penyerahan anggota-anggota komunitas politik dan selanjutnya mencerminkan kehendak umum. Kekuasaan kedaulatan merupakan pengejawantahan dari kehendak umum dan tidak dapat dialihkan. Dengan kata lain, kedaulatan mutlak berada di tangan rakyat dan tidak bisa dipindahkan. Kedaulatan juga tidak dapat bersumber dari Tuhan, institusi agama, ataupun sumber selain rakyat. Rakyat merupakan sumber kedaulatan tertinggi. Kedaulatan hanya dapat mengambil keputusan secara umum tentang hal umum.

Untuk menghadapi realitas yang ada di hadapan Rousseau maka dia memandang diperlukannya suatu institusi negara yang dapat menjamin dengan sungguh-sunguh akan kebebasan setiap warga negara. Dalam hal ini antara kehendak negara dengan kehendak warganya tidak ada perbedaan ataupun pertentangan, melainkan ditandai oleh suatu identitas di mana spontanitas alamiah manusia tidak dipatahkan, melainkan ditampung. Dengan keadaan seperti itu individu yang masuk kedalam negara itu tidak kehilangan apa-apa dari individualitas alamiahnya. Sarana untuk merancang negara yang ideal menurutnya adalah paham kehendak umum

Dengan penggambaran sebagaimana telah dikemukan maka adanya identitas individu masyarakat dan identitas negara akan teratasi dengan baik. Menurut keterangan ini manusia itu secara keseluruhan memasukkan dirinya ke dalam negara tanpa hilangnya sama sekali kebebasan dan kepolosan manusia itu. Keadaan yang seperti adanya kontras antara kepentingan negara dengan keadaan akan kebebasan individual manusia dapat teratasi dengan adanya suatu mekanisme yang mengatur supaya tidak bersentuhan antara keduanya. Mekanisme ini diatur oleh Rousseau dengan cara yang ideal yaitu pelepasan total manusia ke dalam negara. Rakyat tetap berdaulat sepenuhnya di mana kedaulatannya itu tidak diserahkannya kepada negara tetapi tetap menjadi miliknya yang hakiki. Masyarakat dapat menjalankan kebebasannya sepenuhnya berada dalam ikatan adanya suatu negara tanpa ada pambatasan yang dilakukan oleh negara.

Dengan alasan yang seperti ini Rousseau menolak adanya lembaga perwakilan rakyat. Dia berpendapat bahwa kedaulatan itu tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun juga. Setiap bentuk perwakilan sebagaimana yang dihasilkan dalam pemilihan umum dengan sendirinya sudah mencampuri identitas dengan memasukkannya ke dalam kehendak negara yang dengan demikian terdapat keterasingan yang dialami oleh individu tersebut. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya sistem perwakilan langsung sebagaimana yang terdapat di Yunani Kuno. Undang-undang dan segala kebijaksanaan yang berkenaan dengan negara diputuskan secara bersama-sama dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh seluruh masyarakat. Upaya yang seperti ini memungkinkan kebebasan dari setiap orang itu dapat dibatasi karena mereka mempunyai kehendak dan kebebasan yang sama-maka kehendak itu perlu disalurkan dengan bebas. Untuk itu, Rousseau secara implisit menolak pendirian berbagai partai politik dalam sebuah kedaulatan. Masyarakat juga bisa tidak dapat melihat kehendak umum ketika ia tidak mendapatkan informasi yang cukup. Keterbatasan akses informasi menipu anggota komunitas politik sehingga mengesankan kehendak pribadi atau golongan sebagai kehendak umum.

Kehendak umum merupakan kepentingan bersama dan maka tidak bergantung pada jumlah suara. Dengan begitu, kehendak umum tidak memihak satu atua kelompok lain. Rousseau beranggapan, ”Kehendak umum harus dihasilkan oleh semua orang, agar dapat berlaku bagi semua orang”. Karena bersifat untuk kepentingan umum, anggota komunitas politik wajib memenuhi kehendak. Rousseau menggambarkan kelebihan gagasan kedaulatan rakyat itu sebagai berikut; “Bukan konvensi antara atasan dengan bawahan, melainkan konvensi antara suatu korps dengan setiap anggotanya. Konvensi tersebut sah, karena dasarnya kontrak sosial; adil, karena berlaku bagi semuanya; berguna, karena tujuannya tak lain adalah kebaikan bersama; dan kokoh, karena dijamin oleh kekuatan umum dan kekuasaan tertinggi”.

Negara yang tidak lain merupakan penjelmaan kehendak umum itu haruslah merupakan negara yang pemerintahannya (para magistrat dan pri agung dalam istilah khusus Rosseau) dibentuk bersama-sama oleh rakyat dan kemudian hadir untuk mengurus kepentingan umum. Pemerintahan itu bukan bagian dari peserta kontrak sosial, melainkan alat yang dibentuk untuk melayani kehendak rakyat sekaligus melaksanakan kehendak umum. Itulah Republik (Res Publica = “Urusan Umum”), satu-satunya bentuk negara yang kekuasaannya sah menurut Rousseau, bukan hanya karena disepakati oleh rakyat atau karena disimpulkan oleh semua teori lain yang sebelum kontrak sosial. Melainkan lebih mendasar lagi, karena kekuasaannya bersumber dari rakyat. Republik dengan demikian merupakan penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Dan karena rakyat itu berdaulat, maka sekali lagi, negara harus menjadi urusan seluruh rakyat.

Bagi Rousseau kedaulatan rakyat itu melahirkan dua implikasi yang ujungnya seperti saling menegasikan. Di satu sisi adalah penolakan terhadap segala wewenang diatas rakyat yang bukan berasal dari rakyat, tapi di sisi lain adalah tuntutan agar segala kekuasaan yang ada harus identik dengan kehendak rakyat. Implikasi yang pertama tentu bukan persoalan, karena begitulah sejatinya dasar faham republikan. Tetapi implikasi yang kedua menjadi persoalan, karena tesis bahwa “kekuasaan harus identik dengan kehendak rakyat” berarti terjadi proses identifikasi total antara kehendak rakyat dengan kehendak negara. Individu, bahkan rakyat secara keseluruhan secara total masuk kedalam negara.

Pada titik ini Rousseau dengan sadar telah menganjurkan secara tegas faham Totalitarisme negara sebagaimana diuraikannya pada Bab VI Pakta Sosial (Buku Pertama), bahwa dalam pakta sosial warga negara melakukan alienasi total kepada masyarakat; masing-masing mengalienasi diri tanpa syarat sehingga kondisinya menjadi sama bagi semua. Karena kondisinya sama bagi semua, maka tak seorangpun berkepentingan untuk membuatnya menyusahkan orang lain. Kehendak umum yang dimaksudkan oleh Rousseau adalah kehendak yang disuarakan oleh mayoritas. Suara atau keputusan mayoritas adalah kehendak umum yang didapat melalui voting. minoritas adalah individu-individu yang sangat mungkin tidak sependapat dengan suara mayoritas dalam urusan-urusan publik. Bagi Rousseau gejala ini tidak boleh dibiarkan terjadi untuk menjamin terjaganya kemurnian kehendak bersama atau kepentingan umum itu. Jika terjadi, dan ini tentu sangat mungkin dan lumrah dalam masyarakat plural, kaum minoritas harus dipaksa untuk mengikuti kehendak bersama atau kehendak mayoritas. Caranya adalah dengan “mendidik” minoritas sedemikian rupa sehingga mereka bisa menerima kehendak bersama. Jika individu-individu itu tetap membangkang, prinsip totalitarisme Rousseau membuka kemungkinan bagi tindakan paksa oleh negara, jika diperlukan hingga batas yang paling mengerikan : pengusiran atau penyingkiran.

Dalam kaitan “mendidik” kaum minoritas inilah, dalam bukunya Rousseau menguraikan tentang Agama Sipil. Hal pertama yang harus segera dikemukakan dalam konteks relasi negara-agama Rousseau ini adalah, bahwa ia tidak setuju dengan pemisahan antara agama dengan kekuasaan politik. Rousseau kemudian menguraikan tiga jenis karakteristik agama. Pertama agama yang bersifat individual, yang semata-mata hanya berurusan dengan ibadah ritual berupa pemujaan terhadap Tuhan. Kedua agama sosial yang dianut oleh seluruh rakyat, penganut agama ini menyembah Tuhan dari bangsanya sendiri. Ketiga agama menurut Rousseau, agama ini mengajarkan kepatuhan dan loyalitas ganda, yakni kepada dua undang-undang, dua tanah air dan dua kewajiban. Dalam kerangka relasi negara-agama, kesemua agama itu buruk dalam pandangan Rousseau. Yang pertama buruk karena agama jenis ini bertentangan dengan jiwa sosial; menjauhkan penganutnya dari kehidupan politik sebagai warga negara. Yang kedua buruk karena agama jenis ini mempersatukan pemujaan Tuhan dengan kecintaan kepada undang-undang. Yang ketiga paling buruk karena agama jenis mengajarkan rakyat untuk setia dan patuh pada agama dan negara sekaligus. Karena semua jenis agama itu buruk dalam pandangan Rousseau, maka ia menyarankan varian keempat agama yang disebutnya sebagai Agama Sipil (La Religion Civile). Dalam pikiran Rousseau, agama sipil adalah agama yang dapat membangkitkan spirit bersama warga negara sekaligus menjadi inspirasi bersama untuk membangun kebaikan-kebaikan kolektif, dan tidak mempersoalkan bentuk keyakinan theologis dari masing-masing agama. Rousseau melihat gagasannya tentang agama sipil ini penting untuk “mendidik dan menyadarkan” terutama kaum minoritas tadi agar mereka secara sadar dan sukarela masuk kedalam kehendak bersama, menyesuaikan diri dengan kehendak umum, dan tidak menjadi para penyimpang yang akan mengganggu kemurnian kehendak umum itu.

ANALISIS

Dalam pandangannya, Rousseau berangkat dari situasi alami manusia. Rousseau menggambarkan manusia alami dengan sangat mulia. Istilah ini mirip dengan gambaran tentang kaum tak beradab yang mulia (noble savage). Manusia alami ini tidak mengenal bahasa karena bukan merupakan bagian dari kehidupan sosial peradaban. Selain itu, ia tidak mengenal moralitas baik dan buruk karena kehidupannya sekedar menghindari rasa sakit. Manusia alami juga tidak mengenal kepemilikan karena ia menggunakan sumber daya secukupnya untuk memenuhi kebutuhan. Gagasan manusia yang mulia ini sekaligus membantah gagasan pemikir sebelumnya, Thomas Hobbes, yang mengangap manusia pada dasarnya jahat. Hobbes merumuskan keadaan alami sebagai Bellum Omnium Contra Omnes atau peperangan semua orang melawan semua orang. Rousseau bagaimanapun menolak anggapan manusia alami sebagai fakta sejarah. Ia lebih menganggap itu sebagai hipotesa semata.

Rousseau tidak menjelaskan lebih jelas tentang apa itu kehendak umum. Tapi disebutkan bahwa kehendak umum adalah sebuah kehendak yang dimiliki oleh negara sebagai pribadi publik. Negara (lembaga politik) tentunya mempunyai kehendaknya sendiri yang selaras dengan kehendak setiap anggotanya, hal ini mudah dimengerti jika memahami sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton. Dimana negara berhak mengambil atau membuat kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum jika tidak adanya input dari masyarakat, hal ini dinamakan withinput. Seperti sudah disebutkan di bahasan kontrak sosial, kehendak umum adalah fondasi awal mengapa orang mau membangun negara. Kehendak ini adalah segala bentuk kehendak yang mengacu kepada kepentingan umum. Nilai kebenarannya dapat dilihat secara moral, apabila suatu kehendak itu benar secara moral masyarakat maka bisa jadi itu kehendak umum. Makna kehendak umum jangan disalahartikan dengan deliberasi masyarakat. Kehendak umum sendiri selalu mengacu kepentingan umum sementara deliberasi massa bisa disebut kehendak semua. Karena dalam kenyataannya, hasil dari deliberasi massa hanyalah sebuah kehendak yang merupakan kumpulan kehendak khusus.

Tapi terkadang kebaikan yang sesungguhnya tidak bisa dilihat masyarakat secara jernih akibat kurangnya informasi yang didapat. Harus diakui dalam dunia nyata, banyak “pihak kepentingan” yang dapat dengan mudah menggunakan kuasanya untuk mengolah info yang berkembang di masyarakat. Sebagai contoh, media massa yang berperan besar dalam memberikan informasi pada masyarakat dewasa ini sudah terjerat oleh kepentingan gurita-gurita bisnis kaum jetset. Hal ini juga akan memengaruhi kehendak masyarakat. Teori badan artifisial negara dari Rousseau sedikit berbeda dengan Platon. Platon menurut Schmandt terkesan memberikan kelas (strata) sosial dimana kelas tertinggi diduduki filsuf sebagai kepala negara dan diibaratkan kepala dari badan artifisial negara diikuti kaum prajurit dan produsen[5]. Rousseau dalam hal ini masih berpegang teguh pada prinsip persamaan, setiap anggota dari negara berkedudukan sama karena negara berdiri diatas kehendak umum. Konsep kontrak sosial ini sesungguhnya melahirkan sebuah kesulitan tersendiri, karena di satu sisi rakyat tetap dijamin kebebasannya namun di lain sisi rakyat harus tunduk pada pada kontrak sosial.

Kelemahan dari Rousseau dalam pemikirannya adalah lupa akan sifat alami manusia, yaitu ketidakpuasan dan serakah. Pemikiran yang terlalu positif yang dikemukakannya berpendapat bahwa pasca adanya kehendak umum dari rakyat yang diwujudkan dalam kontrak sosial, apakah 2 sifat alami manusia itu hilang?. Serakah dan ketidakpuasan memang bisa dikntrol oleh orang lain asalkan sifat ini tidak dimiliki oleh mayoritas kelompok masyarakat berpengaruh. Namun Rousseau menyarankan adanya sistem totaliterisme hingga terbentuk dan bersatunya kehendak umum barulah dibubarkan sistem ini, namun karena adanya 2 sifat inilah kemungkinan sistem totaliterisme atau paling tidak oligarkis akan menjadi sangat lama atau tidak bisa dihilangkan. Kehendak umum sudah ada sejak terbentuknya masyarakat sosial, yaitu keamanan dan kesejahteraan namun tidak ada satupun sistem negara maupun pemerintahan yang mampu terbebas atau mewujudkan cita-cita Rousseau. Rousseau lebih tonjol pada bagaimana usaha atau proses membentuk negara ideal yang didasarkan pada kehendak umum, namun tidak menjelaskan secara lanjut seperti apa negara idamannya dan bagaimana caranya menata berbagai macam kepentingan, bukan hanya kebutuhan rakyat.

Fakta lain yang diperoleh adalah baik Rousseau, Montesquieu, maupun Hobbes, mengakui kalau manusia sebagai unsur terpenting dalam kehidupan sosialnya ternyata juga merupakan penyebab utama rusaknya sebuah kelompok sosial politik yang mereka buat sendiri. Ambisi telah membuat manusia menyelewengkan kekuasaan. Kembali lagi semuanya gara-gara manusia. Sebenarnya dalam buku Discourse on the origin and foundation of inequality yang ditulis Rousseau 7 tahun sebelum Du contract sosial, manusia purba yang hidup primitif memiliki keadaan alamiah yang baik. Berbanding terbalik dengan manusia modern. Mereka yang hidup dekat dengan alam hari-harinya dipenuhi dengan kesederhanaan, kebahagiaan dan ketenangan. Dalam keadaan primitif ini, manusia hanya menggunakan naluri maka dari itu mereka tidak memiliki hasrat yang melebihi kebutuhan fisik. Bandingkan dengan manusia modern yang rakus dan tamak. Manusia primitif punya dua insting yaitu self-preservation dan pitie (simpati atau rasa kasihan atas penderitaan orang lain) dengan kesadaran untuk membentuk komunitas dan kemunculan teknologi. Keadaan primitif ini kian memudar digantikan rasionalitas yang membawa sikap penuh curiga, self-seeking, hilangnya simpati, egoisme sempit dan masih banyak lagi. Akibat hilangnya insting simpati (pitie) ini manusia menjadi haus kekuasaan.[6]

Banyak negara yang menggunakan gagasan Rousseau yakni menetapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Namun, sebaik-baiknya pikiran manusia, pasti ada kelemahan di dalamnya. Dalam penerapannya, demokrasi menjunjung tinggi suara dan aspirasi rakyat banyak. Dengan demikian diusahakan bahwa yang menjadi arah kebijaksanaan pemerintaan adalah demi banyak orang. Namun, tindakan itu bisa dinilai kurang adil. Setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat dan dibela hak-haknya. Negara bukanlah milik mayoritas, tetapi juga minoritas. Sistem pemerintahan demokrasi seharusnya tidak mengedepankan pendapat mayotitas, namun juga minoritas. Ciri-ciri negara demokrasi yang ideal adalah: Kedaulatan rakyat; pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; kekuasaan mayoritas; hak-hak minoritas; jaminan hak asasi manusia; pemilihan yang bebas dan jujur; persamaan di depan hukum; proses hukum yang wajar; pembatasan pemerintah secara konstitusional; pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Tetapi dalam kenyataanya tidak akan semua orang menyetujui suatu kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari suatu negara. Menurut Rousseau keadaan ini akan dapat mengancam konstruksi negara secara keseluruhan. Untuk tujuan itu ada dua masalah yang hendak dipecahkannya, yakni : Pertama, bahwa bagaimana fakta ketidak sepakatan itu dapat diatasi sehingga kehendak negara tetap satu. Kedua, bagaimana fakta ketidak sepakatan itu dijelaskan dalam teorinya. Untuk itu dia berupaya memberi penjelasan bahwa kehendak umum muncul dalam kehendak mayoritas. Kalau ada pertentangan dalam kehendak maka yang lebih diutamakan adalah kehendak urnum di mana kehendak umum itu ditafsirkan sebagai kehendak mayoritas pendapat ini merupakan kelemahan utama dari teorinya, karena dengan demikian pendapat kaum minoritas tidak diperhatikan atau tertampung lagi. Padahal untuk keadaan seperti ini dia menolak dengan tegas akan kebebasan warga negara di mana tak seorangpun warga negara itu tidak tertampung kehendaknya dalam negara sehingga tak setuju juga dengan konsep perwakilan, karena kedaulatan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun juga.

Dengan demikian terlihat adanya kontradiksi yang besar dalam faham kebebasan ini. Dia rnelihat kebebasan yang diperoleh dari alam hendaknya dipertahankan terus di lain pihak dikatakannya juga bahwa negara sebagai suatu kondisi yang tak dapat dihindarkan, sehingga wujud kebebasan yang diinginkan dengan terbentuknya negara itu semakin kabur. Benar bahwa vox populi, vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) adalah buah dari teori “kontrak sosial” dari JJ Rouseau. Yang menjadi masalah pada masa kini bahwa, suara rakyat tidak lagi merupakan suara Tuhan. Suara rakyat pada masa kini banyak dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Lalu bagaimana agar buah dari teori kontrak sosial ini kembali berarti seperti semula yakni, suara rakyat adalah suara Tuhan?, Jawabannya tidak lain juga terdapat dalam gagasan Rousseau sendiri. Gagasannya tentang kembali ke alam (retournous a la nature) kiranya dapat menjadi pemecahannya. Dalam gagasan ini manusia kembali pada keadaan alamiah (etat de nature). Dalam keadaan ini manusia adalah seorang penyendiri. Ia hidup sederhana dalam keselarasan dengan lingkungan alam. Manusia yang bebas ada dua arti yaitu, ia tidak bertindak mengikuti perasaan hatinya; dan ia tidak berada di bawah kekuasaan orang lain, sehingga memiliki hak yang sama dengan mereka^{^[7]}.

DAFTAR PUSTAKA

Rousseau, J.J. 1987, The Social Contract and Discourses, editor: Ernest Rhys, London: Aldine House Bedford.

Rousseau, J.J. 1968. The Social Contract, Translated Maurice Cranston. Maryland; Penguin Books.

Schmandt, Hendri J. 2002, Filsafat Politik, Terjemahan Ahmad Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tjahyadi, Simon Petrus. 2004. Petualangan Intelektual. Yogyakarta: Kanisius.

[1] Rousseau, J.J. 1968. The Social Contract, Translated Maurice Cranston. Maryland; Penguin Books.

[2] JJ Rousseau, The Social Contract and Discourses, editor: Ernest Rhys, London: Aldine House Bedford, 1913. hlm. 3.

[3] Simon Petrus L Tjahyadi, Petualangan Intelektual, Yogyakarta: Kanisius, 2004. hlm. 260.

[4] Ibid, hlm.263

[5] Hendri J. Schmandt. Filsafat Politik, Terjemahan Ahmad Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. hlm. 64.

[6] Ibid., hlm. 392.

[7] Simon Petrus L. Tjahyadi. hlm. 263.

Oleh : FransiskusX. Gian Tue Mali

REVIEW BACAAN BAB III DAN IV DARI BUKU PEMIKIRAN KARL MARX : DARI SOSIALISME UTOPIS KE PERSELISIHAN REVISIONISME KARANGAN FRANZ MAGNIS-SUSENO

2013-10-28T17:14:00.003+07:00

A. Review Bacaan

Filsafat Hegel mengandung hal yang bernilai seperti: teori tentang gerak yang abadi, perkembangan dari jiwa yang universal, dan terutama metode dialektika. Dialektika berarti sesuatu itu hanya benar apabila dilihat dengan seluruh hubungannya. Dialektika bisa juga dirumuskan sebagai teori tentang persatuan hal-hal yang bertentangan. Contoh yang tepat untuk menjelaskan dialektika adalah dialog. Dalam setiap dialog, terdapat sebuah tesis, yang kemudian melahirkan anti-tesis, dan selanjutnya muncul sintesis. Proses demikian berulang terus menerus. Hegel menyatakan bahwa hukum dialektika ini memimpin perkembangan jiwa. Dunia menurut Hegel berada dalam proses perkembangan. Namun ia tidak menerapkan hukum ini lebih jauh lagi kepada alam dan masyarakat. Hegel adalah seorang idealis. Menurut Hegel, esensi kenyataan bukanlah benda materiil, melainkan jiwa. Idealisme berpandangan metafisika bahwa realitas yang utama adalah ide atau gagasan.

Dari pandangan Hegel tentang dialektika, Marx kemudian menyusun kembali, membangun bangunan pemikiran yang lebih baik dari Hegel. Marx tidak puas terhadap dialektika Hegel yang berpusat pada idea tau roh. Hal ini bagi Marx terlalu abstrak dan tidak menyentuh realitas konkret. Pengertian ini tidak sesuai dengan tesis Karl Marx bahwa filsafat harus mengubah cara orang bertindak. Dalam pandangannya, filsafat tidak boleh statis, tetapi harus aktif membuat perubahan-perubahan karena yang terpenting adalah perbuatan dan materi, bukan ide-ide. Manusia selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. Marx membalik dialektika ide Hegel menjadi dialetika materi. Apabila Hegel menyatakan bahwa kesadaranlah yang menentukan realitas, maka Marx mendekonstruksinya dengan mengatakan bahwa praksis materiallah yang menentukan kesadaran.

Materialisme dalam arti sempit adalah adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Materi berpendapat bahwa semua kejadian dan kondisi adalah akibat lazim dari kejadian-kejadian dan kondisi sebelumnya. Benda-benda organik atau bentuk-bentuk yang lebih tinggi dalam alam hanya merupakan bentuk yang lebih kompleks daripada bentuk anorganik atau bentuk yang lebih rendah. Bentuk yang lebih tinggi tidak mengandung materi atau energi baru dan prinsip sains fisik adalah cukup untuk merenungkan segala yang terjadi atau yang ada. Semua proses alam, baik organik atau inorganik telah dipastikan dan dapat diramalkan jika segala fakta tentang kondisi sebelumnya dapat diketahui. Materialisme dialektis memiliki asumsi dasar bahwa benda merupakan suatu kenyataan pokok, bahwa kenyataan itu benar-benar objektif, tidak semata berada dalam kesadaran manusia. Konsekuensi logisnya adalah pengetahuan realitas secara otomatis menjadi tidak bisa dipisahkan dengan kesadaran manusia. Bahkan materialisme mengakui bahwa kenyataan berada di luar persepsi kita tentangnya, sehingga kenyataan obyektif adalah penentu terakhir terhadap ide. Pembalikan Marx dari idealisme Hegel ke materialisme memang tidak berarti ia meninggalkan dialektika Hegel.

Materialisme Marx adalah materialisme dialektis yang meyakini kebudayaan akan mengalami kemajuan. Jika dalam Hegel adalah realisasai total roh absolut, maka dalam Marx kemajuan kualitatif tersebut berupa masyarakat tanpa kelas (masyarakat yang tidak lagi didominasi materi). Visi Marx untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas merupakan gambaran praksis dari ide dasar materialisme sosialisnya. Sistem feodal yang tergantikan oleh sistem kapitalis telah membawa perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial. Marx yakin suatu saat, kapitalisme akan menemui kehancuran dan melahirkan sintesis, komunis sebagai ideologi kekuatan baru, masyarakat tanpa kelas. Dengan demikian, materialisme selalu memberikan titik tekan bahwa materi merupakan ukuran segalanya, melalui paradigma materi ini segala kejadian dapat diterangkan. Artinya, segala kejadian sebagai kategori pokok untuk memahami kenyataan sesungguhnya dapat dijelaskan melalui kaedah hukum-hukum fisik. Keseluruhan perubahan dan kejadian dpat dijelaskan melalui prinsip-prinsip sains alam semata-mata, karena kenyataan sesungguhnya bersifat materi dan harus dijelaskan dalam frame material juga. Sedangkan satu-satunya dunia yang diketahui atau dapat diketahui adalah dunia yang sampai pada kita melalui indera.

Menurut filsafat materialisme Marx, di dalam hidup kemasyarakatan satu-satunya yang nyata adalah adanya masyarakat. Kesadaran masyarakat, yaitu ide-ide, teori, pandangan-padangannya hanya mewujudkan suatu gambar-cermin dari apa yang nyata. Oleh karena itu jikalau kita ingin mengerti mengenai daya pendorong yang ada di dalam hidup kemasyarakatan, kita jangan berpangkal daripada ide-ide atau teori-teori, karena semuanya itu hanya gambaran-gambaran hanya lapisan atas ideologis dari hal yang nyata. Manusia harus mencari landasan material hidup kemasyarakatan yaitu dengan cara berporoduksi barang-barang material.

Marx menjelaskan, masyarakat yang asli tidak mengenal pertengatangan kelas. Adanya kelas-kelas di masyarakat disebabkan karena pengkhususan pekerjaan dan karena timbulnya gagasan tentang milik pribadi. Hal ini menyebabkan adanya kelas pemilik (kaum kapitalis) dan kelas yang tanpa milik (kaum proletar), yang saling bertentangan. Jurang di antar yang kaya dan yang miskin di antara kaum kapitalis dan kaum proletar makin melebar. Maka tidak dapat dielakkan lagi timbullah krisis yang hebat. Sebab penawaran barang-barang di pasar makin bertambah, karena produksi makin berlimpah-limpah, akan tetapi daya beli tidak ada. Masyarakat yang demikian akan runtuh. Maka inilah waktunya kaum proletar bersatu merebut kekuasaan dengan suatu revolusi, suatu masyarakat yang tanpa kelas. Pada waktu itu alat-alat produksi akan ditutup dengan suatu negara bahagia, yang adalah sintese dari zaman awal, ketika tiada kelas serta milik dan zaman kapitalis.

Sedangkan proses dialektika adalah suatu contoh yang ada di dalam dunia. Dialektika adalah suatu fakta empiris, manusia mengetahuinya dari penyelidikan tentang alam, dikuatkan oleh pengetahuan lebih lanjut tentang hubungan sebab-musabab yang dibawakan oleh hali sejarah dan sains. Maka berpikir dialektis adalah memahami kenyataan sebagai totalitas, dalam artian bahwa keseluruhan yang ada di dalamnya memiliki unsur-unsur yang saling bernegasi (mengingkari dan diingkari), saling berkontradiksi dan saling bermediasi. Pemahanan ini mengisyarakatkan suatu bukti bahwa kehidupan yang nyata ini saling berkontradiksi, bernegasi dan bermediasi.

Secara sederhana, dialektika memandang apa pun yang ada sebagai kesatuan dari apa yang berlawanan, sebagai perkembangan melalui langkah-langkah yang saling berlawanan, sebagai hasi dari, dan unsur dalam, sebuah proses yang maju melalui negasi atau penyangkalan. Kekhasan negasi itu adalah apa yang dinegasikan tidak dihancurkan atau ditiadakan, melainkan yang disangkal hanyalah segi yang salah (yang membuat seluruh pernyataan itu salah), tetapi kebenarannya tetap diangkat dan dipertahankan. Pandangan ini menurut dialektika Hegel.

Akan tetapi Marx tidak menerima prinsip Hegel tersebut. Bagi Marx, segala sesuatu yang bersifat rohani merupakan hasil materi. Sehingga dialektika yang dia kembangkan adalah dialektika materi. Bahwa dialektika terjadinya di dunia nyata bukan di dunia materi sebagaimana pandangan Hegel. Karena inilah filsafat Karl Marx disebut dengan materialisme dialektik. Dialektika adalah suatu fakt empiris, manusia mengetahuinya dari penyelidikan tentang alam, dikuatkan oleh pengetahuan lebih lanjut tentang hubungan sebab-musabab yang dibawakan oleh ahli sejaran dan sains.

Penyebutan filsafat Marx dengan materialisme dialektis-dengan demikian-terletak pada asumsi dasar yang mengatakan bahwa benda merupakan sesuatu kenyataan pokok yang selalu terjadi dalam proses perubahan dan pertentangan di dalamnya. Perubahan dan pertentangan tersebut terjadi dalam dunia nyata yang dapat diamati indra. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa materialisme dialektis selalu betitik tolak dari materi sebagai satu-satunya kenyataan. Karl Marx mengartikan materialisme dialektik sebagai keseluruhan proses perubahan yang terjadi terus-menerus. Dari proses perubahan tersebut memunculkan suatu keadaan akibat adanya pertentangan-pertentangan. Materi yang dimaksud menjadi sumber keberadaan benda-benda alamiah tersebut, sehingga senantiasa bergerak dan berubah tanpa henti-hentinya.

Marx berkesimpulan bahwa sebelum orang dapat mencapai kebahagiaan yang senyatanya, agama haruslah ditiadakan karena agama menjadi kebahagiaan semu dari orang-orang tertindas. Namun, karena agama adalah produk dari kondisi sosial, maka agama tidak dapat ditiadakan kecuali dengan meniadakan bentuk kondisi sosial tersebut. Marx yakin bahwa agama itu tidak punya masa depan. Agama bukanlah kencenderungan naluriah manusia yang melekat tetapi merupakan produk dari lingkungan sosial tertentu. Secara jelas, Marx merujuk pada tesis Feuerbach yang ketujuh yakni bahwa sentimen religius itu sendiri adalah suatu produk sosial.

Dengan kata lain, Marx melihat bahwa sebetulnya agama bukan menjadi dasar penyebab keterasingan manusia. Agama hanyalah gejala sekunder dari keterasingan manusia. Agama menjadi semacam pelarian karena realitas memaksa manusia untuk melarikan diri. Manusia lalu hanya dapat merealisasikan diri secara semu yakni dalam khayalan agama karena struktur masyarakat nyata tidak mengizinkan manusia merealisasikan diri dengan sungguh-sungguh. Karena dalam masyarakat nyata manusia menderita, manusia lalu mengharapkan mencapai keselamatan dari surga. Oleh karenanya, penyebab keterasingan yang utama haruslah ditemukan dalam keadaan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kritik jangan berhenti pada agama. Bagi Marx, kritik agama akan menjadi percuma saja karena tidak mengubah apa yang melahirkan agama. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah mengapa manusia sampai mengasingkan diri ke dalam agama? Menurut Marx, kondisi-kondisi materiallah yang membuat manusia mengasingkan diri dalam agama. Yang dimaksud dengan kondisi material adalah proses-proses produksi atau kerja sosial dalam masyarakat.

Pertanyaan lebih lanjut. Apa yang perlu dikritik dalam masyarakat? Unsur macam apa yang dalam masyarakat yang mencegah manusia merealisasikan hakikatnya? Marx melihat bahwa keterasingan manusia dari kesosialannya haruslah ditemukan dalam struktur masyarakat. Struktur masyarakat yang tidak memperbolehkan manusia bersikap sosial adalah struktur masyarakat yang mana terjadi perpisahan antara civil society (masyarakat sipil ) dan Negara. Dalam masyarakat sipil, orang bergerak karena dimotori oleh kepentingan egoisme sendiri. Dengan kata lain, masyarakat sipil adalah semacam sistem kebutuhan, ruang egoisme dimana manusia berupaya menjadikan orang lain hanya semata-mata sebagai sarana pemenuh kebutuhannya. Persaingan yang sifatnya egois ini akan melahirkan pemenang dan pecundang. Kemudian negara dimunculkan sebagai kekuatan yang mengatasi egoisme individu-individu. Adanya negara dimaksudkan untuk mempersatukan masyarakat.

Apabila negara tidak ada, maka masyarakat dapat menjadi anarkis. Negara mengusahakan supaya manusia dalam masyarakat bertindak adil terhadap sesamanya. Sebagai individu, manusia itu egois, dan ia menjadi sosial karena harus taat kepada Negara. Jika manusia itu sosial dengan sendirinya, maka tidak perlu ada Negara yang mengaturnya. Dalam struktur masyarakat yang coba ia pahami, Marx melihat bahwa ternyata agama menjadi suatu produk dari sebuah masyarakat kelas. Agama kemudian ia pandang sebagai produk keterasingan maupun sebagai ekpresi dari kepentingan kelas dimana agama dapat dijadikan sarana manipulasi dan penindasan terhadap kelas bawah dalam masyarakat.

Selain itu, Marx menemukan bahwa keterasingan dasar manusia adalah keterasingannya dari sifatnya yang sosial. Tanda keterasingan tersebut adalah adanya eksistensi Negara sebagai lembaga yang dari luar dan atas memaksa individu-individu untuk bertindak sosial, padahal individu itu sendiri bertindak egois.

Lebih lanjut, menurut Marx, agama adalah universal ground of consolation dan sebagai candu rakyat. Dalam pengertian ini, termuat suatu implikasi bahwa apapun penghiburan yang dibawa oleh agama bagi mereka yang menderita dan tertindas adalah merupakan suatu penghiburan yang semu dan hanya memberi kelegaan sementara. Agama tidak menghasilkan solusi yang nyata dan dalam kenyataannya, justru cenderung merintangi berbagai solusi nyata dengan membuat penderitaan dan penindasan menjadi dapat ditanggung. Solusi nyata yang dimaksud di sini adalah terkait dengan pengusahaan peningkatan kesejahteraan secara material. Agama ternyata tidak mampu mengarah pada hal tersebut. Agama justru membiarkan kondisi yang sudah ada, meskipun orang sedang mengalami penderitaan. Agama mengajak orang hanya berpasrah dengan keadaan daripada mengusahakan barang-barang yang dapat memperbaiki kondisi hidup. Dalam hal ini, agama cenderung mengabaikan usaha konkrit manusiawi untuk memperjuangkan taraf hidupnya lewat barang-barang duniawi. Agama malah menyarankan untuk tidak menjadi lekat dengan barang-barang duniawi dan mengajak orang untuk hanya berpikir mengenai hal-hal surgawi sehingga membuat orang melupakan penderitaan material yang sedang dialami. Agama mengajarkan orang untuk menerima apa adanya termasuk betapa kecilnya pendapatan yang ia peroleh. Dengan ini semua, secara tidak langsung agama telah membiarkan orang untuk tetap pada kondisi materialnya dan menerima secara pasrah apa yang ia terima walaupun ia tengah mengalami penderitaan secara material. Agama mengajak orang untuk berani menanggungnya karena sikap menanggung itu sendiri dipandang sebagai keutamaan.

Marx juga mengatakan agama menjadi semacam ekspresi atas protes terhadap penindasan dan penderitaan real. Marx menulis: “penderitaan agama adalah pada saat yang sama merupakan ekspresi atas penderitaan yang real dan suatu protes terhadap penderitaan yang real. Agama adalah keluh kesah mahluk yang tertindas, hati dari suatu dunia yang tak memiliki hati, sebagaimana juga merupakan jiwa dari suatu keadaan yang tidak memiliki jiwa.”

Selain itu, dengan pandangan bahwa agama mampu memberi penghiburan dan membuat orang berpasrah, maka agama justru dapat dimanfaatkan oleh kelas atas. Kelas atas justru dapat semakin mengeksploitasi kelas bawah dengan melihat bahwa agama membuat kelas bawah untuk tetap puas dengan penghasilannya. Terlebih lagi, agama menawarkan suatu kompensasi atas penderitaan hidup sekarang ini pada suatu kehidupan yang akan datang sehingga malah justru membiarkan ketidakadilan berlangsung terus menerus. Dengan demikian, kritik agama berarti menyingkirkan ilusi-ilusi dimana manusia mencari rasa nyaman di situ di tengah siatuasi tertindas yang ia alami. Kritik agama justru akan membuat mereka membuka mata terhadap kenyataan diri mereka, menghadapinya sehingga akan berusaha berhenti dari segala bentuk ketertindasannya. Mereka (kelas bawah) tidak lagi mau terbuai dengan ide-ide tentang hidup yang bahagia kelak sesudah mati tetapi akan kemudian berusaha mewujudkannya di dunia ini dengan mengubah masyarakat dan diri mereka sendiri. Dengan kata lain, kritik agama menjadi pembuka kesadaran dari kelas bawah bahwa diri mereka perlu bangkit maju untuk memperbaiki kondisi hidup mereka secara real. Agama perlu ditinggalkan supaya orang dapat merdeka.

B. Kesimpulan dan Kritik

Filsafat Karl Marx merupakan salah satu filsafat yang palling berpengaruh di dalam perkembangan sejarah. Kemampuan gagasan Marx untuk berdialektika dengan zaman, menjadikannya pemikir yang tidak pernah sepi dari kritikan dan pujian atasnya. Namun, apapun tanggapan dunia terhadapnya, kehadirannya telah menggerakkan kesadaran kelompok buruh, budak dan aktivis sosialis untuk mengorganisir diri dan berjuang mewujudkan perubahan.

Pendapat Karl Marx tentang tujuan akhir berupa masyarakat tanpa kelas sebenarnya merupakan suatu yang paradoks dengan konsep dialektis itu sendiri. Dialektisisme merupakan sebuah proses yang terus menerus sehingga tidak akan tercipta kemandegan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mungkin masyarakat tanpa kelas akan terwujud? Bukankah dalam proses bermasyarakat tetap harus ada pembagian kerja? Teori masyarakat tanpa kelas Marx memang semacam utopisme yang penuh paradoks dalam teori-teorinya. Pandangan Marx tentang sejarah yang saintifik telah mereduksi kemanusian. Manusia hanya menjadi korban dari barang-barang produksi dan tidak lagi memiliki independensi.

penulis : Gian Tue Mali

PLURALISME UNTUK DEMOKRASI SUBSTANSI DI INDONESIA

2013-05-18T11:23:00.001+07:00

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Demokrasi pada hakikatnya mengandung nilai-nilai yang inklusif, yaitu mempertemukan segala yang berbeda atau berlainan melalui konsepsi politik yang disebut human qua citizen. Indoensia sebagai negara demokrasi sudah seharusnya mengembangkan nilai-nilai yang demikian ini, agar terhindar dari negara demokrasi sekadar dalam sebutan belaka.

Inklusivitas demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, penekanan “oleh semua rakyat” disini harusnya dilihat sebagai ciri identitas kolektif yang kuat dari demokrasi. Demokrasi menuntut solidaritas dan komitmen bersama dari semua rakyat dengan tingkatan toleransi multikultural yang tinggi. Oleh karena itu untuk mengontrol segala perbedaan dalam demokrasi, hendaknya nilai-nilai mutual understanding, mutual trust, dan mutual commitment selalu diperbaharui. Sungguh ini suatu tantangan bagi sistem perpolitikan Indonesia.

Pascareformasi Indonesia dihadapkan pada situasi yang bisa dikatakan semacam politik keterbukaan pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi seperti ini, kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda menuntut diakuinya hak-hak serta identitas masing-masing dalam bentuk tuntutan dan partisipasinya yang selama masa Orde Baru ditekan untuk diam dan menerima apa saja kebijakan pemerintah kala itu. Hal ini bisa dikatakan sebagai sebuah ledakan sosial. Indonesia sebagai negara dengan berbagai etnik, agama, budaya, kelompok sosial, dan nilai-nilai sosialnya sendiri, telah menjadi permasalahan nasional dalam menciptakan satu kesatuan tatanan masyarakat yang demokratis sejak awal berdirinya negara ini. Dari segala macam keberagaman, tidak jarang malah timbul pergesekan yang mencuatkan konflik sosial baik horizontal maupun vertikal. Pada perkembangannya, hal ini kemudian menciptakan ruang bagi perpecahan dan disintegrasi sosial.

Kondisi semacam itu kian lengkap dengan adanya kelompok mayoritas dan minoritas di dalamnya, baik sercara etnik maupun agama bahkan kelompok kepentingan. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya kelompok mayoritas dan minoritas telah menjadi modal bagi lahirnya diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan terhadap kelompok yang memiliki perbedaan nilai-nilai sosial. Pluralitas, perbedaan, dan diversitas tidak lagi dilihat sebagai suatu mata rantai yang memperkokoh persatuan, sehingga dalam perjalanan bangsa Indonesia aksi-aksi separatis (pemisahan diri) juga selau berjalan beriringan dengan berbagai tuntutan. Salah satu contohnya adalah merdekanya Timor-Timur yang aksi separatisnya berlangsung selama puluhan tahun. Bahkan, yang hingga saat ini masih terjadi adalah aksi separatis di Papua, Maluku, dan Aceh[1] dengan masing-masing wujud, skala dan intensitasnya.

Permasalahan pluralitas di Indonesia jelas-jelas telah mengancam integrasi bangsa. Pancasila, UUD 1945, dan slogan NKRI sebagai pemersatu bangsa nyaris-nyaris menjadi simbol belaka. Ini terjadi bukanlah karena kemauan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakpuasan akibat secara ekonomi dan politik hak-hak mereka tidak terpenuhi. Bahkan institusi dan struktur kemasyarakatn yang sudah turun-temurun mereka jalani sebagai pengaturan kehidupan berpemerintahan khas setempat, tercerabut oleh keseragaman akibat kebijakan dan perundang-undangan yang sentralistik. Hal inilah yang menjadi tuntutan gerakan-gerakan separatis di Indonesia, dan sebagian besar kelompok sosial. Kita tahu bahwa selama masa Orde Baru hal ini bukanlah sesuatu yang tidak lumrah, namun nyatanya angin reformasi yang berhembus selama 13 tahun hingga kini tidak benar-benar membawa perubahan yang signifikan dalam segala aspek kehidupan sosial. Pembangunan ekonomi dan sentralisasi politik yang pada masa Orde Baru hanya terjadi atau dilakukan di Indonesia bagian barat, serta praktik-praktik KKN, semakin merajalela di era reformasi ini.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pluralitas yang tidak diiringi dengan keadilan sosial, baik secara ekonomi, politik, dan hukum akan sangat membahayakan integrasi bangsa, bahkan lebih jauh lagi telah mencederai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan sosial, kebebasan, diakuinya hak-hak individu, serta norma-norma sosial dan kearifan lokal bangsa Indonesia, terkadang telah diabaikan untuk mendapatkan jabatan tertentu, maupun keuntungan finansial. Sungguh hal semacam itu menjadi semacam paradoks di Indonesia yang mengklaim sebagai negara demokrasi terbesar dengan keberagamana yang mampu dipersatukan dalam suatu negara berdaulat yang eksis hampir 70 tahun. Kemudan timbul pertanyaan, apa yang salah dengan bangsa ini? Apakah esensi demokrasi tidak dipahami secara benar oleh bangsa Indonesia?.Makalah ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana seharusnya kepluralitasan bangsa Indonesia seharusnya menjadi faktor penguat demokrasi, selain itu makalah ini juga berusaha mencari kesalahan-kesalahan yang selama ini dilakukan baik oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakannya maupun hubungan dalam sistem sosial baik secara horizontal maupun vertikal.

B. Rumusan Masalah
Perumusan masalah yang berusaha dicari jawabannya dalam makalah ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana peran pluralisme di negara demokrasi?

2. Bagaimana pengaruh pluralisme terhadap penguatan demokrasi di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebaga berikut :

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pluralisme di Indonesia dan pelaksanaannya dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia.

2. Memenuhi syarat tugas kelompok matakuliah pembangunan politik

BAB II
LANDASAN KONSEP

A. Pluralisme
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pluralisme berasal dari kata “plural” yang berarti kemajemukan atau keanekaragaman, dan “isme” yang berarti paham. Jadi, pluralisme adalah paham kemajemukan. Dalam rangka membentuk masyarakat beragama yang rukun dan damai, para ahli banyak menekankan tentang pluralisme. Paham ini menitik beratkan pada aspek persamaan termasuk dalam hal agama itu sama, dalam artian banyak jalan menuju surga. Sebenarnya paham pluralisme merupakan paham yang sudah cukup lama. Paham ini muncul bersamaan dengan modernisasi negara-negara Barat. Dengan kata lain, paham ini pada awalnya muncul dari belahan dunia Barat,yakni Eropa. Dalam paham pluralism, agama yang berkembang di Barat sendiri terdapat sekurang-kurangnya dua aliran yang berbeda yaitu: paham yang dikenal dengan program teologi global (global theology) dan paham kesatuan transenden agama-agama (Transcendent Unity of Religions). Kedua aliran ini telah membangun gagasan, konsep dan prinsip masing-masing yang akhirnya menjadi paham yang sistemik. Karena itu yang satu menyalahkan yang lain.

Munculnya kedua aliran di atas juga disebabkan oleh dua motif yang berbeda, meskipun keduanya muncul di Barat dan menjadi tumpuan perhatian masyarakat Barat. Bagi aliran pertama, yang umumnya diwarnai oleh kajian sosiologis, motif terpentingnya adalah karena tuntutan modernisasi dan globalisasi. Karena pentingnya agama di era globalisasi ini, maka hubungan globalisasi dan agama menjadi tema sentral dalam sosiologi agama. Tampaknya agama dianggap sebagai kendala bagi program globalisasi. Tidak aneh jika seminar tentang dialog antar agama, global ethic, religious dialogue yang diadakan oleh World Council of Religions dan lembaga lain sangat marak diseluruh dunia. Organisasi non pemerintah di dunia ketiga pun mendapat kucuran dana dengan mudah. Bukti bahwa Barat berkepentingan dengan paham ini dapat dilihat dari tema yang diangkat jurnal rintisan oleh Zwemmer The Muslim World pada edisi terkininya (volume 94 No.3, tahun 2004. Hal. 3). Jurnal missionaris itu menurunkan tema pluralisme agama dengan fokus dialog Islam - Kristen. Sudah tentu disitu framework Barat sangat dominan.

Berbeda dari motif aliran pertama yang diwarnai pendekatan sosiologis, motif aliran kedua yang didominasi oleh pendekatan filosofis dan teologis Barat justru kebalikan dari motif aliran pertama. Kalangan filosof dan teolog justru menolak arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung menepikan agama tersebut dengan berusaha mempertahankan tradisi yang terdapat dalam agama-agama itu sendiri. Yang pertama memakai pendekatan sosiologis, sedangkan yang kedua memakai pendekatan religius filosofis. Solusi yang ditawarkan kedua aliran inipun berbeda. Berdasarkan motif sosiologis yang mengusung program globalisasi, aliran pertama menawarkan konsep dunia yang tanpa batas geografis kultural, ideologis, teologis, kepercayaan dan lain-lain. Artinya identitas kultural, kepercayaan dan agama harus dilebur atau disesuaikan dengan zaman modern. Kelompok ini yakin bahwa agama-agama itu berevolusi dan nanti akan saling mendekat yang pada akhirnya tidak akan ada lagi perbedaan satu agama dengan agama lainnya. Agama-agama itu kemudian akan melebur menjadi satu. Berdasarkan asumsi itu, maka John Hick, salah satu tokoh terpentingnya, segera memperkenalkan konsep pluralisme agama dengan gagasannya yang ia sebut global theology. Selain Hick di antara tokohnya yang terkenal adalah Wilfred Cantwell Smith, pendiri McGill Islamic Studies. Tokoh-tokoh lain dapat dilihat dari karya Hick berjudul Problems of Religious Pluralism. Pada halaman dedikasi buku ini John Hick menulis yang terjemahannya begini: Kepada kawan-kawan yang merupakan nabi-nabi pluralisme agama dalam berbagai tradisi mereka: Masau Abe dalam agama Buddha, Hasan Ashari dalam Islam, Ramchandra Gandhi dalam agama Hindu, Kushdeva Singh dalam agama Sikh, Wilfred Cantwell Smith dalam agama Kristen dan Leo Trepp dalam agama Yahudi.

Solusi yang ditawarkan oleh aliran kedua adalah pendekatan religius filosofis dan membela eksistensi agama-agama. Bagi kelompok ini agama tidak bisa diubah begitu saja dengan mengikuti zaman globalisasi, zaman modern ataupun post-modern yang telah meminggirkan agama itu. Kelompok ini lalu memperkenalkan pendekatan tradisional dan mengangkat konsep-konsep yang diambil secara paralel dari tradisi agama-agama. Salah satu konsep utama kelompok ini adalah konsep sophia perrenis atau dalam bahasa Hindu disebut Sanata Dharma. Konsep ini mengandung pandangan bahwa di dalam setiap agama terdapat tradisi-tradisi sakral yang perlu dihidupkan dan dipelihara secara adil, tanpa menganggap salah satunya lebih superior dari pada yang lain. Agama bagi aliran ini adalah bagaikan jalan-jalan yang mengantarkan ke puncak yang sama.

B. Demokrasi
Konsep demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “cratos” atau “cratein” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan[2]. Dengan demikian demokrasi menunjukkan pola pemerintahan yang kekuasaan tertinggi dan kedaulatannya berasal dari rakyat baik secara langsung maupun melalui sistem perwakilan. Di zaman Yunani kuno ketika negara masih dalam bentuk negara kota (city state), sistem demokrasi yang dianut adalah langsung (direct democracy). Namun di negara modern sistem yang dianut umumnya adalah sistem perwakilan (representative democracy).

Demokrasi memiliki tiga unsur, yang pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people) yang mengandung arti apakah pemerintahan itu diakui secara sah atau tidak oleh rakyat yang diatur dalam konstitusi. Kedua, pemerintahan oleh rakyat (government by the people), yang mengandung arti bahwa pemerintahan yang sah menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat bukan atas nama kelompok sosial tertentu atau partai politik. Sebagai konsekuensinya pemerintahan mendapat pengawasan dari rakyat baik secara langsung maupun melalui parlemen (DPR). Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for the people), yang mengandung arti bahwa pemerintahan itu dijalankan untuk kepentingan rakyat yang merupakan amanat pemerintahan yang menganut sistem demokratis. Untuk itu pemerintah perlu mendengar dan menerima aspirasi rakyatnyat baik secara langsung atau melalui parlemen, yang kemudian diakomodasikan dalam bentuk kebijakan[3]. Demikianlah dalam negara demokrasi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif melaksanakan contract social. Sehingga peranannya adalah mengurus kepentingan rakyat, pemerintah bertanggungjawab atas nasib rakyatnya baik yang menyangkut kesejahteraan hidupnya maupun keamanannya.

Negara demokratis, pemerintahannya membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya tetap eksis, dalam artian masyarakatnya memiliki sikap yang positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Demokrasi merupakan proses pelaksanaan nilai-nilai keadaban (civility) dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain demokrasi merupakan proses menuju civil society, yaitu masyarakat modern yang berkeadaban, yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Perlu diingat bahwa pemerintahan itu dijalankan oleh manusia yang memiliki kelemahan, yang memungkinkanya terjadi penyalahgunaan kekuasaan, oleh karena itu perlu ada aturan hukum yang mengaturnya (konstitusi dan hukum positif). Hal inilah yang menyebabkan demokrasi dlam pemerintahan lazim disebut sebagai demokrasi konstitusional (constitutional democracy dan government by laws). Oleh karena itu, sangat perlu ditegakkannya demokrasi, yang unsur-unsur penopangnya antara lain, negara hukum yaitu negara yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya melalui lembaga-lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak serta terjaminnya hak-hak azazi manusia (HAM). Masyarakat madani, yaitu masyarakat yang egaliter dan berkeadaban yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara serta berpartisipasi aktif sebagai elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Oleh karena itu, sangat perlu adanya sikap terbuka, percaya dan menjunjung nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Infrastruktur politik berupa lembaga partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan, serta kelompok kepentingan yang mampu menjalankan fungsinya masing-masing tetap berdasarkan pada nilai-nilai dasar demokrasi.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Geopolitik, Geostrategi, dan Wawasan Nusantara
Sebelum kita membahas judul sub bab di atas, perlu kita bahas terlebih dahulu adalah kondisi geografi dan demografi Indonesia. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepualuan yang luas dimana laut merupakan faktor yang dominan. Terdapat 17. 504 pada saat proklamasi kemerdekaan berdasarkan ordonasi 1939 dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta km2. Kini setelah deklarasi Juanda 1957 mencapai lebih dari 5 juta km2 yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Bahkan sejak mendapat hak negara pantai berupa Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif berdasarkan konvensi hukum laut PBB pada tahun 1982 luas Indonesia mencapai 8 juta km2, dari semua luas wilayah Indonesia hanya 1/3 nya merupakan wilayah daratan sedangkan 2/3nya lautan[4]. Menyangkut kondisi demografi, berdasarkan data tahun 2008 jumlah penduduk Indonesia telah melampaui angka 220 juta jiwa dengan perkembangan penduduk setiap tahun 2.24%. konsentrasi penduduk terbesar ada di pulau Jawa dan Madura alu diikuti oleh Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, kepulauan Maluku, dan Papua. Berdasarkan data-data di atas dapat kita bayangkan betapa kompleksnya kondisi geografi dan demografi Indonesia, kesemuanya itu memiliki kultur yang berbeda-beda, baik berupa bahasa, adat istiadat, tampilan fisik, agama, dan etnis. Sehingga di lain pihak pemerintah berusaha untuk mencapai atau berjuang untuk mencapai cita-cita bangsa, di lain pihak tidak kalah penting terdapat persoalan vital yaitu, tingkat kemampuan produksi nasional yang rendah.

Geopolitik merupakan politik yang berlandaskan pada pengaruh kondisi dan letak geografi suatu negara. Kita tahu bahwa puluhan tahun sejak awal kemerdekaan hingga awal-awal reformasi, seistem politik dan ekonomi Indonesia bersifat sentralistik, yaitu Jakarta dan Jawa. Pusat pemerintahan ada di Jakarta begitupula pusat ekonomi, hal ini secara otomatis mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya atau di puau Jawa menjadi bergeliat seiring perkembangan ibukota. Berdasarkan pada hal tersebut, seiring waktu pulau Jawa terutama Jakarta menjadi pusat tujuan urbanisasi bagi sebagian masyarakat Indonesia, hal ini telah menciptakan berbagai macam kekompleksan masalah sosial. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk membuat kebijakan bagi pulau Jawa berupa pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Perkembangan di Pulau Jawa juga sangat mempengaruhi perkembangan di Madura, Bali, Sumatera dan Kalimantan, sehingga pembangunan infrastruktur secara langsung telah menganaktrikan daerah-daerah di Indonesia Bagian Timur. Berbagai program transmigrasi keluar dari pulau Jawa ternyata tidak menjadikan pulau lain seperti Jawa, hal ini yang disadari oleh pemerintahan setelah reformasi sehingga membangun beberapa pusta kota-kota besar di beberapa titik di Indonesia seperti Medan, Surabaya, Bali, dan Makassar.

Setelah berbagai masalah geografi dan demografi Indonesia yang sangat majemuk telah menjadi semacam ancaman bagi integritas bangsa, hal ini tidak benar-benar didukung dengan kebijakan-kebjikan pemerintah yang mampu mengintegrasi bangsa secara politik dan ekonomi. Sentralistik bukanlah jawabannya, sentralistik hanya akan menimbulkan kecemburuan. Hal inilah yang terjadi, jika kita lihat dari contoh yang sederhana, rata-rata tingkat kelulusan SMA daerah-daerah di Indonesia Barat selalu lebih baik daripada daerah dari Indonesia Timur. Hal ini jelas-jelas dipengaruhi oleh perbedaan sarana prasana pendukungnya. Contoh lain, jika kita lihat permasalahan premanisme di Jakarta, preman-preman yang paling banyak adalah yang berasal dari Indonesia Timur, apa alasannya?. Ketidakmampuan mereka mendapatkan pendidikan yang layak akibat tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai serta biaya pendidikan yang tinggi telah membuat sebagian besar orang Indonesia Timur putus sekolah, dan mereka pun terpaksa merantau. Di rantauan mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak karena tidak memiliki ijazah, sehingga mereka menjadi kuli kasar yang kemudian berujung pada profesi yang berbau kekerasan. Ini bukan keinginan mereka, ini terjadi secara sistematis, meskipun ada beberapa alasan tertentu namun alasan ini merupakan alasan utamanya.

Kesemuanya itu telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan sosial akibat kebijakan pemerintah Indonesia sendiri. Ketimpangan sosial ini memang bukan hanya terhadap daerah di Indonesia Timur, hal ini juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia Barat, namun memang ketidakadilan sosial terbesar terjadi terhadap daerah di Indonesia Timur. Lebih lanjut kita lihat ada beberapa hal yang telah menjadi sebuah aturan baku yang kurang lebih telah menjadi rahasia umum, bahwa yang menjadi alat pemersatu bangsa adalah etnis Jawa, dan agama Islam, yang menjadi presiden harus orang Jawa, dan Bergama Islam. Hal ini memang bukan aturan baku, namun ini telah menjadi sebuah aturan tidak tertulis dan memiliki legitimasi namun terjadi di dalam perpolitikan Indonesia, seperti yang diungkapkan dalam beberapa pertemuan kuliah di pascasarjana Universitas Nasional dalam kuliah budaya dan pemikiran politik Indonesia dan matakuliah kekutan-kekutan politik Indonesia. Jika hal ini merupakan sebuah kebenaran mutlak maka mampu menimbulkan tambahan kecemburuan sosial dari kelompok sosial lainnya, karena kita tahu bahwa Indonesia bukan hanya etnis Jawa dan agama Islam, meskipun kedua hal tersebut adalah kelompok mayoritas.

B. Identitas dan Diferensiasi

Pembahasan tentang pluralisme dan multikulturalisme adalah politik diferensiasi. Fakta tentang pluralitas dan keoeksistensi di tengah perbedaan mulai disadari, kesadaran tersebut berangkat dari sejarah ketika fakta tentang pluralitas dan perbedaan ditengarai sebagai sumber konflik juga pertentangan antarsesama manusia. Semua ini disebabkan oleh gerakan liberalism politik yang memerjuangkan keadilan universal. Seperti yang pernah dikatakan oleh Francis Fukuyama, bahwa akan selalu terjadi revolusi (perubahan sistem sosial) di setiap masa akibat kecintaan pada kesetaraan. Politik diferensiasi telah berkembang menjadi kekuatan yang juga melawan liberalism yang buta akan perbedaan. Hal ini berkaitan dengan perjuangan untuk mengakui hak-hak dan identitas partikular dari kelompok-kelompok minoritas. Sehingga tidak mengherankan d Indonesia yang sangat beragam ini dalam sejarahnya hingga saat ini sering dan selalu terjadi pergesekan sosial bahkan konflik yang berbau etnis atau agama. Konflik-konflik atau pergesekan ini tidak saja hanya disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi maupun politik, namun juga disebabkan oleh identitas mereka yang diabaikan. Menurut Will Kymlicka, mungkin lebih adil jika kelompok-kelompok sosial yang berbeda diberi juga aturan khusus yang berbeda, Kymlicka menganggap di tengah pluralitas aturan-aturan yang diciptakan sebaiknya tidak boleh mengabaikan perbedaan[5].

Di Indonesia dengan berbagai macam kemajemukkan dalam masyarakat, menurut beberapa ahli perlu diubah masyrakat yang majemuk ini menjadi masyarakat multikultural, dengan cara mengadopsi ideologi multikulturalisme sebagai pedoman hidup dan sebagai keyakinan bangsa Indonesia untuk diaplikasikan dalam berbagai aspek sosial. Persoalan ini di Indonesia tidak hanya sebatas pada pengakuan tentang adanya perbedaan dalam masyarakat tetapi lebih dari itu, yaitu melegitimasi perbedaan-perbedaan tersebut agar dapat diterima sehingga terciptanya keadilan sosial. Yang terjadi di Indoensia adalah semua kelompok maupun individu sosial diberi kesempatan yang sama untuk berkembang, namun hal ini tidak seiring dengan pembangunan infrastruktur maupun kebijakan publik yang merata di setiap daerah, maupun jenjang sosial. Selama masa orde baru, kesemuanya itu hanya dititikberatkan pada daerah di Indonesia bagian barat, sedangkan Indonesia Timur seolah ditinggalkan sebagai daerah pinggiran yang harus berjuang sendiri. Sehingga ribuan kelompok majemuk di Indonesia Timur merasa telah dabaikan, dan identitas keIndonesiaan mereka hanya merupakan lambing belaka, namun SDA mereka dieksplorasi untuk kepentingan negara, perusahaan asing maupunkelompok-kelompok tertentu.

Apa yang terjadi di masa orde baru baru tidak jauh berbeda dengan di masa pasca reformasi ini. Sistem perpolitikan dan ekonomi yang masih sentralistik, dan penguasaan jabatan-jabatan politis oleh kelompok-kelompok tertentu, telah menempatkan ketidakpuasan kelompok sosial lainnya, sehingga dalam berbagai isu-isu nasional selalu ditanggapi dengan aksi demonstrasi besar-besaran, hal ini memang sudah sepatutnya terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia, namun yang terjadi adalah sering terjadinya aksi anarkis oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Hal ini merupakan cerminan bahwa hak-hak masyarakat, perbedaan-perbedaan dalam masyarakat belum benar-benar diakomodir secara baik oleh pemerintah. Jika kita lihat dari hakikat demokrasi, langkah awal yang harus dijalani adalah pemerintahan oleh, untuk, dan dari rakyat, lalu negara hukum[6]. Namun yang terjadi adalah lompatan langsung ke negara hukum ala Indonesia, sedangkan pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat, diabaikan begitu saja.

C. Alat Pemersatu Bangsa

Sebagai sebuah negara yang telah berdiri hampir 70 tahun tentu pada awal pendiriannya di tahun 1945 terdapat simbol-simbol atau nilai pemersatu etnis-etnis, agama-agama, dan kelompok-kelompok sosial yang ada pada saat itu. Jika ditilik dari sejarah, masyarakat Indonesia memiliki persamaan nasib yang sama yaitu dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang, persamaan nasib menjadi alat pemicuawal bersatunya bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah bahasa, pancasila, pembukaan UUD 1945, UUD 1945, tokoh, etnis melayu, dan agama islam[7]. Dua poin terakhir dikatakan sebagai alat pemersatu karena merupakan kelompok mayoritas yang hampir ada di seluruh nusantara. Pancasila merupakan hasil kesepakatan parapendiri bangsa ini, yang isinya telah mengakomodir atau telah menjamin berbagai kemajemukkan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai dasar negara Indonesia, namun juga sering disebut sebagai filsafat bangsa Indonesia, falsafah bangsa Indonesia, maupun sebagai hukum positif tertinggi bangsa Indonesia. Tentunya semuanya memiliki penjelasan-penjelasan masing-masing, namun dalam perjalanannya pancasila seolah ditinggalkan dan hanya menjadi simbol belaka, hal ini yang disadari oleh Soeharto yang kemudian membuat program P4 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pancasila itu sendiri. Pada masa kini, pancasila jelas-jelas bukan lagi menjadi dasar negara, atau hukum positif tertinggi yang harus dipatuhi oleh setiap bangsa Indonesia. Praktek KKN, keadilan hanya untuk yang memiliki uang, hak-hak rakyat kecil diabaikan, separatisme, organisasi agama melakukan aksi anarkis, merupakan hal-hal yang terjadi dan seolah menjadi lazim saat ini yang menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam pancasila dan UUD 1945 telah diabaikan.

Arus globalisasi juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi budaya bangsa Indonesia. Kata-kata dalam Bahasa Inggris telah menggantikan beberapa bahasa Indonesia dalam interaksi sesama orang Indonesia, dan hal ini dianggap biasa. Globalisasi yang tidak bisa dikendalikan telah melanda bangsa Indonesia telah sangat mempengaruhi identitas bangsa Indonesia, nilai-nilai kearifan lokal setiap etnis mulai ditinggalkan. Hal ini menjadi permasalahan yang semakin kompleks ketika bangsa Indonesia saat ini tidak memiliki seorang tokoh nasional yang memiliki dukungan mayoritas penduduk Indonesia selayaknya Soekarno dan Moh. Hatta yang mendapat dukungan seluruh masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Paling tidak seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar, kharisma, bekerja untuk rakyat dan memiliki reputasi yang baik serta menjunjung nilai-nilai demokrasi. Mengapa tokoh pemersatu menjadi pentig, jika dilihat dari persepktif psikologi komunikasi, seorang tokoh yang memiliki beberapa hal di atas akan sangat mudah mempengaruhi opini publik dan mendapat dukungan dalam mengadakan perubahan sosial.

Pemimpin politik saat ini baik dalam pemerintahan, maupun dalam lembaga-lembaga politik maupun kelompok-kelompok kepentingan tidak mampu menciptakan bentuk masyarakat madani seperti yang digariskan dalam nilai-nilai demokrasi. Masyarakat menjadi acuh terhadap isu-isu nasional maupun segala macam kebijakan pemerintah, hal ini bukan karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan budaya politik parokial, tetapi masyarakat sudah bosan dengan pemerintahnya sendiri karena didasarkan pada pengalaman dan perjalanan bangsa ini yang tidak urung menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial meskipun terus berganti pemimpin bangsa[8]. Segala macam permasalahan bangsa Indonesia yang tidak pernah terselesaikan telah menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap pemerintah yang hampir menyeluruh di seluruh Indonesia dalam setiap pemberitaan di media massa, setiap kali presiden atau wakil presiden berkunjung ke daerah selalu saja mendapat sambutan berupa demonstrasi baik oleh mahasiswa maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin bangsa Indonesia, dan semua ini sangat membahayakan sistem demokrasi, lebih jauh lagi membahayakan integritas bangsa.

Vitalnya pluralisme di Indonesia semakin berada di ujung tanduk apabila pemimpin agama tidak mampu menempatkan perbedaan sosial sebaga sesuatu yang harus dijunjung tinggi untuk dihargai, karena kita tahu bahwa pemimpin agama di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar di tengah masyarakat dalam kaitannya dengan moral dan norma-norma sosial. Pada tanggal 28 Juli 2005, MUI menerbitkan fatwa yang melarang pluralisme. Dalam fatwa tersebut, pluralisme agama,sebagai obyek persoalan yang ditanggapi, didefinisikan sebagai: "Suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga". Dengan demikian, MUI menyatakan bahwa Pluralisme dalam konteks yang tertera tersebut bertentangan dengan ajaran Agama Islam[9]. Dengan adanya definisi pluralisme yang berbeda tersebut, semakin timbul polemik panjang mengenai pluralisme di Indonesia.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Segala macam kompleksitas dan permasalahan bangsa Indonesia mengenai keberagaman etnik, agama, ras, dan budaya telah memunculkan disintegrasi nasional yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Masalah-masalah yang diungkapkan secara lugas dalam makalah ini bukan untuk mendiskreditkan kelompok sosial tertentu, atau bahkan menjadikan kita bangsa Indonesia menjadi frustasi dan semakin membenci satu sama lain termasuk membenci pemerintah, hal tersebut akan semakin menambah persoalan sosial yang akan semakin rumit. Kesimpulan yang bisa diambil dari makalah ini antara lain :

1. Sebagai sebuah negara yang mengklaim diri sebagai satu-satunya negara kepulauan terbesar dengan berbagai kemajemukan budayanya, Indonesia tidak mampu memenuhi nilai-nilai dasar dari paham demokrasi itu sendiri.

2. Kesadaran secara umum, dalam hal ini kesadaran nasional akan realitas sosial yang seharusnya diakomodir dan diunifikasi dalam sebuah wadah politik yang mampu mencakup semua kepentingan kelompok sosial di Indonesia sangat minim.

3. Nilai-nilai kearifan lokal bangsa yang sebagian besar menyangkut nilai kolektif semakin ditinggalkan berganti menjadi sekularisme sebagai akibat dari globalisasi dan tuntutan hidup yang semakin tinggi, sehingga pluralisme di Indonesia semakin berada di ujung tanduk, dalam artian tidak memiliki tempat d tengah masyarakat untuk dijunjung sebagai suatu kebanggaan. Hal ini dikarenakan oleh rendahnya pemahaman substansi demokrasi baik oleh elit politik, maupun masyarakat luas.

4. Kesadaran moral dan etika politik tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai akibat oleh terlalu lamanya bangsa Indonesia hidup di dalam sistem pemerintahan yang mengkultuskan penguasa, sehingga ketika diberi kebebasan pada masa reformasi masyarakat Indonesia mengalami kebingungan dan mulai membentuk dan menjadikan kelompok sosial sebagai tempat mengapresiasikan keinginannya berdasarkan kesamaan ideologi, agama, budaya, dan etnis.

B. Saran

Berdasarkan makalah ini dan kesimpulan yang diambil, maka penulis dapat memberikan saran kepada masyarakat Indonesia, pemerintah dan siapapun yang berwenang, agar pluralitas seharusnya menjadi sarana penguat demokrasi dan integrasi bangsa, yaitu :

1. Pemerintah, lembaga-lembaga politik, dan kelompok kepentingan harus melaksanakan proses sosialisasi politik berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi sehingga mampu menciptakan kelompok-kelompok sosial yang ada menjadi kelompok matau organisasi masyarakat madani.

2. Pemerintah perlu menyelesaikan masalah-masalah nasional yang menyimpang dari konstitusi, terutama praktek KKN sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Perlu ditingkatkan program pendidikan politik terutama pemahaman tentang demokrasi di dalam pendidikan formal maupun nonformal, sehingga dapat tercipta generasi-generasi baru atau pemimpin-pemimpin politik masa depan yang mengerti dan memahami demokrasi secara baik sehingga mampu juga menerima kemajemukan bangsa sebagai sebuah kekuatan bangsa.

Daftar Pustaka

Saleh, Hassan, Civic Education, Audi Grafika, 2009; Jakarta.

Kymlicka, Will, Kewarganegaraan Multikultural, Teori Liberal Mengenai Hak-Hak Minoritas, Jakarta; LP3ES, 2003.

Munandar, Haris, Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia (kumpulan esai guna menghormati Prof. Miriam Budiardjo), Gramedia Pustaka Utama; 1994, Jakarta.

Dhae, D. Daniel, artikel reflektif yang dimuat dalam majalah Tempo dengan judul pemimpin yang menyesatkan, Tempo edisi maret 2009.

Wikipedia Indonesia, diakses pada tanggal 30 april 2013.

[1] Meskipun sudah diredam dengan MOU antara pemerintah dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2004 salah satunya adalah diberikannya status sebagai daerah otonomi khusus, pada bulan april tahun 2013 terjadi pengibaran bendera dengan lambing GAM di Aceh. Sedangkan Papua dengan gerakan Operasi Papua Merdeka (OPM) hingga saat ini masih melakukan aksi-aksinya dengan melakukan konfrontasi di daerah pegunungan tengah Papua. Maluku dengan gerakannya Republik Maluku Selatan (RMS) melakukan pergerakannya dari Belanda hingga ke Propinsi Maluku, gerakan ini cukup kuat di antara kalangan masyarakat Maluku yang beragama Kristen Protestan.

[2] Hassan Saleh, Civic Education, Audi Grafika, 2009; Jakarta. Hal. 131.

[3] Ibid. hal. 132

[4] Ibid., Hal. 241.

[5] Will Kymlicka, Kewarganegaraan Multikultural, Teori Liberal Mengenai Hak-Hak Minoritas, Jakarta; LP3ES, 2003. Hal. 51.

[6] Istilah negara hukum di Indonesia hampir dianggap hanya ketika seseorang melakukan pelanggaran hukumdan harus dihukum sesuai aturan yang berlaku, bukan lagi keadaan dimana hak-hak setiap warga negara dakui dan dilindungi oleh negara. Bisa kita lihat dari salah satu contoh di Jawa Timur ketika seorang nenek tua yang mencuri ayam tetangganya dihukum penjara 5 tahun, namun pemerintah tidak menyadari bahwa nenek tersebut melakukan pencurian tersebut disebabkan oleh kemiskinan yang sudah sangat kuat mencengkram hidup nenek tua tersebut, hingga untuk makan satu kali saja tidak mampu. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 32 telah diatur bahwa kaum miskin menjadi tanggungjawab pemerintah.

[7] Haris Munandar, Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia (kumpulan esai guna menghormati Prof. Miriam Budiardjo), Gramedia Pustaka Utama; 1994, Jakarta. Hal. 200

[8] Daniel D. Dhae, artikel reflektif yang dimuat dalam majalah Tempo dengan judul pemimpin yang menyesatkan, Tempo edisi maret 2009, kolom 3, hal 15.

[9] Wikipedia Indonesia, diakses pada tanggal 30 april 2013.

Penulis : Gian Tue Mali

Cerita Lucu Dewasa

2013-04-30T02:12:00.004+07:00

Jangan Panggil Ayah Lagi

"Nak klo ujian kamu jelek lagi, jangan coba-coba panggil aku AYAH lagi..!!

Esokan harinya sang ayah bertanya pada anaknya...

Bapak : "Gimana hasil ujian kamu, nak??"

Anak : "Hancur, Bro!!".. !!!

Ribut Soal Pakaian Dalam
Seorang pria sedang asik menatap istrinya yang sedang mencoba bh-nya yang baru beli.

"Untuk apa beha itu kau beli?" tanyanya. "Tokh kau tidak punya apa pun untuk dibungkus... "

"Hei," potong istrinya. "Apakah aku pernah ribut kalau kau memakai celana dalam?"

&*^%$#%

Suster dan Pasien Sama-sama Genit
Banu sakit, dan berkunjung ke praktek seorang dokter. Kebetulan, dokter sedang keluar, tetapi juru rawatnya sangat cantik dan berambut pirang, ELLEN, mengatakan "mungkin saya bisa menolong. Masuklah ke kamar periksa, dan tanggalkan semua pakaian Anda."

Lima menit kemudian, Ellen meletakkan tangannya yang halus ke tenggorokan Banu, dan berkata " Coba bilang: tiga puluh tiga pelan-pelan."

"Ti-ga-pu-luh-ti-ga" kata Banu

Juru rawat yang genit itu kemudian menjamah dada Banu, dan mengulangi, "Coba bilang: tiga puluh tiga pelan-pelan."

"Ti-ga-pu-luh-ti-ga" kata Banu

Ellen meletakkan tangannya ke perut Banu, dan mengulangi perintahnya. Kembali Banu mengucapkannya, "Ti-ga-pu-luh-ti-ga" katanya Banu.

Akhirnya, Ellen memegang 'barang' Banu, dan mengulangi perintahnya.

Banu berbunyi, "Satu, dua, tiga, empat, lima, ....... "

Sempat Ganti Posisi
Seorang suami menggugat cerai istrinya ke pengadilan. Di pengadilan, dia dihadapkan beberapa pertanyaan.

Hakim: "Apakah anda serius untuk menceraikan isteri Anda?"

Suami: "Serius Tuan Hakim"

Hakim: "Mengapa?"

Suami: "Karena ia diperkosa, Tuan Hakim"

Hakim: "Hah? Bukankah Anda harus membelanya. Bukan menceraikannya? "

Suami: "Seharusnya Pak Hakim. Tapi, saya lihat dia sempat ganti posisi..."

I Love You Too
Seorang napi baru kabur dari penjara setelah dipenjara 20 tahun. Dalam perjalanan kabur, ia menemui sebuah rumah dan mendobrak masuk kedalamnya untuk mencari uang. Tetapi yang ditemukan hanya sepasang pengantin muda yang sedang tidur di atas ranjang. Napi itu memerintahkan yang laki-laki turun dari ranjang dan mengikatnya dikursi.

Kemudian sambil mengikat yang perempuan ke ranjang, napi itu mencium lehernya, lalu bergegas ke kamar mandi.

Sementara si napi berada di kamar mandi, sang suami berbisik ke istrinya: "Istriku, org ini napi yg kabur dr penjara. Lihat saja baju yg dipakai, dia mungkin sudah lama dipenjara dan belom pernah menyentuh wanita dalam waktu lama.

Aku lihat bagaimana tadi dia mencium lehermu. Jika dia ingin berhubungan seks denganmu, jangan menolak, jangan mengeluh, lakukan sesuai keinginannya, berikan kepuasan. Orang ini berbahaya, jika marah, dia bisa membunuh kita. Jadi bertahanlah sayang.. I Love You.."

Balas sang istri, "Dia tidak mencium leherku. Tapi dia berbisik ke telingaku. Dia bilang dia homo dan menurutnya kamu seksi sekali dan dia menanyakan dimana body lotion? Aku jawab di kamar mandi. Bertahanlah sayang. I Love You Too�.

Milik Pedagang Daging
Seorang isteri sudah tidak tahan akan perlakuan suaminya yang kikir dan hidupnya dijatah secara pas-pasan. Pada suatu hari sang isteri meminta uang tambahan dua puluh ribu rupiah kepada suaminya.

"Tolonglah tambah, dua puluh ribu sajapun cukuplah agar kita bisa sesekali makan daging ". pinta isterinya.

Suaminya mengambil selembar uang dua puluh ribuan dari kantongnya lalu mengacungkannya dimuka cermin.

"Lihatlah uang dicermin itu ? Itu untukmu, yang ini, " ( kata suaminya sambil memasukkkan uang itu kembali kekantongnya ), adalah uangku."

Keesokan sorenya, saat pulang si suami mendapatkan meja penuh dengan hidangan, sate, gulai, sop, ayam goreng dan lain-lain yang menggoda selera.

"Darimana kau dapatkan uang untuk semua ini ? " tanya sang suami dengan suara nyaring.

Isterinya membawa kemuka cermin.

"Lihatlah tubuh ini pada cermin ? Itu adalah milikmu. Dan yang ini, " (ujarnya sambil mengangkat roknya ), " adalah milik pedagang daging "

Hati-hati Kencing Di Kuburan
Seperti yang sering mereka lakukan, malam itu dua sahabat wanita, Ana dan Ani pergi bersenang-senang berdua saja tanpa membawa serta suami mereka.
Mereka pergi ke sebuah pub dan kebetulan di sana ada acara seru. Mereka begitu menikmati malam itu sampai akhirnye mereka teler kebanyakan minum.
Ketika pulang larut malam, keduanya merasakan dorongan untuk buang air. Si Ana lalu mengajak singgah di kuburan yang mereka lewati. Dasar mabuk berat mereka tidak punya rasa takut sama sekali.
Begitulah mereka melakukan hajatnya di balik nisan-nisan kuburan itu. Ana tidak punya apa-apa untuk mengelap, jadi dia lap saja pakai CDnya lantas dibuangnya di sana.
Tapi si Ani kebetulan mengenakan CD berharga mahal jadi dia enggan menggunakannya. Setelah meraba-raba dia menemukan penggantinya, sehelai pita besar dari atas salah satu makam.
Kelihatannya pita itu bagian dari rangkaian bunga yang tadi siang ditaruh di atas makam itu. Sesudahnya merekapun pulang.
Besoknya suami Ana menelepon suami Ani dan berkata, "Kita mesti hentikan acara senang-senang kedua cewek ini!. Coba bayangin, tadi malam istriku pulang tanpa make celana dalam!"
"Itu belum apa-apa Bro!", jawab suami Ani. "Istriku pulang dengan sehelai kartu ucapan di celah bokongnya, dan disana ada tulisan: "Dari seluruh penghuni asrama prajurit. Kenangan indah bersamamu tidak akan pernah kami lupakan."

Dari Bodoh Menjadi Cerdas
Seorang bapak mengajak anaknya yang baru berusia tujuh tahun ke kamp perkemahan kaum nudis. Si anak terheran-heran melihat berbagai macam ukuran kemaluan pria.

Si bapak menjelaskan kepada anaknya, "Nak, besar kecilnya kemaluan itu ditentukan oleh kecerdasan. Kemaluan orang cerdas biasanya besar dan kemaluan orang bodoh biasanya kecil."

Beberapa hari setelah itu, si anak lapor kepada bapaknya ketika ia baru pulang dari kerja, "Pak, tadi siang ibu bercanda dengan orang bodoh di dalam kamar. Tapi makin lama saya lihat orang itu semakin cerdas."

Catatan kecil Diskusi Pemuda, Premanisme, dan Kekerasan

2013-04-22T15:18:00.003+07:00

Tanggal 21 april 2013 bertepatan dengan hari Kartini, di aula wisma NTT di daerah Tebet, Jakarta, para pemuda-pemudi asal NTT yang ada di Jakarta baik itu mahasiswa maupun pekerja, dibawah pimpinan pemuda-pemudi Nagekeo Jakarta yang tergabung dalam HIMAPPEN JABODETABEK berkumpul dan berdiskusi tentang isu hangat yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu isu Premanisme.

Diskusi yang diadakan di lantai dua Wisma NTT dengan izin kepala perwakilan NTT di Jakarta, Bapak Bertoldus Lalo, berlangsung hangat dan penuh emosional namun tetap mengedepankan nilai-nilai akademis. Sebagai bagian dari keluarga besar Nagekeo, premanisme akhir-akhir ini cukup melekat dalam stigma masyarakat luas, karena salah satu korban penembakan di LP Cebongan, Sleman adalah saudara kami dari kabupaten Nagekeo. Sehingga menjadi penting ketika dengan adanya hal tersebut, yang paling penting untuk dilakukan adalah penguatan moral dan akademis, bukannya melawan stigma tersebut dengan tindakan atraktif.

Mengapa? Karena jika kita lihat dari beberapa sisi, sebagai orang Nagekeo lebih jauh lagi sebagai orang NTT yang berasal dari belahan bumi Timur Indonesia, kami merupakan kelompok minoritas, belum lagi dilihat dari sisi agama. Kita tidak bisa mementahkan stigma tersebut, namun bukan berarti semua orang NTT adalah preman, ini yang harus digarisbawahi. Tetapi, bukannya untuk membela dan mengatakan keempat pelaku adalah bukan preman, namun yang ingin diperjuangkan adalah hak-hak hukum sebagai bagian dari bangsa ini.

Kembali ke persoalan penguatan moral dan akademis, isu hangat ini perlu dicermati secara dingin dan menjadi bahan pembelajaran bagi siapa saja terutama pemuda-pemudi NTT, bahwaa negara ini adalah negara hukum, artinya tidak boleh melanggar hukum jika tidak ingin hak-hak individu anda dilanggar. Penguatan moral dalam hal ini, adalah kembali menanamkan nilai-nilai budaya daerah yang diturunkan oleh nenekmoyang orang NTT sejak dahulu kala, yang penuh dengan nilai-nilai kesopanan, penghargaan, kesantunan, penghormatan, dan taat aturan. Nilai-nilai itu juga diajarkan atau ada di dalam agama katolik, agama yang menjadi mayoritas di NTT, Yesus telah hadir sebagai contoh dan teladan yang nyata bagi hidup orang katolik. Kasih sayang, cinta damai, taat hukum, berjiwa sosial, dan tenggang rasa, merupakan sedikit dari nilai-nilai katolik yang harus diterapkan dalam gaya hidup pemuda pemudi NTT saat ini.

Hal-hal di atas yang membuat sebagian orang NTT tidak terima dicap sebagai preman, namun tidak bisa juga mengentahkan fakta bahwa ada saudara-saudara dari NTT yang menjadi preman dengan berbagai alasan, itu kenyataan sosial dan merupakan bagian dari dinamika sosial. Sehingga tidak bisa dihilangkan namun bisa ditekan dengan berbagai hal termasuk kekerasan, namun tidaklah gampang jika kekerasan dibalas dengan kekerasan, menyadari hal tersebut makanya HIMAPPEN JABODETABEK melakukan diskusi publik ini untuk menyadarkan pemuda-pemudi yang sudah terlanjur emosional, untuk kembali tenang dan mulai membangun diri masing-masing dengan cara yang benar dan membuktikan kepada dunia suatu saat bahwa KAMI ORANG NTT BUKANLAH PREMAN!!!!

Penulis :Gian Tue Mali

Refleksi Hari Wisuda

2013-04-22T14:49:00.001+07:00

Dalam pelantikan wisudawan/i yang baru lulusan Universitas Nasional pada 7 april 2013 yang lalu, merupakan momen yang sangat luar biasa bagi saudara kami Yohanes Berkhmans Bhokopajo yang karab disapa Erans. Menjadi sangat emosional ketika hari wisuda tiba dan dilaksanakan dalam pegelaran yang penuh kegemerlapan, gegap gempita, yang juga diselipi perasaan haru, semua itu setimpal karena menjadi seorang wisudawan bukanlah hal yang mudah.

Perjalanan pendidikan yang cukup panjang dan melelahkan, yang juga otomatis menguras daya serta materi, ditutup dengan pegelaran dies natalis yang megah. Tetes keringat, air mata, hingga darah orangtua dihadiahi dengan setumpuk ijazah strata 1, merupakan impian semua orang. Dalam dies natali Universitas Nasional tersebut, seorang elit pejabat politik nasional yang didaulat sebagai orator umum, memberikan banyak petuah-petuah bagi para wisudawan/i. secara garis besar semuanya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan setelah hari wisuda berlalu. Sebuah petikan yang penulis tangkap merupakan sebuah bahasa kiasan yang dikatakan sang orator tentang semua itu, kiasan tersebut seperti ini “hari ini layar anda sudah terpasang, apakah anda siap untuk mengarungi lautan dengan perahu anda?”. Sebuah kiasan yang penuh makna.

Secara implisit kiasan tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah pertanyaan yang mempertanyakan kesiapan para wisudawan/i untuk terjun dalam dunia kerja. Namun sebagai kaum intelektual, kiasan tersebut dapat dikritisi dengan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut seperti “apa ada angin yang mampu membawa perahu tersebut ketengah lautan?” atau “apa perahu tersebut sudah siap melaut? Apa perbekalannya cukup? Apa layarnya cukup kuat untuk menghadapi hentakan badai lautan?”.

Pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang susah dijawab jika kita melihat keadaan sosial masyarakat kita, juga keadaan dunia pendidikan di Indonesia. Sebagai seorang yang sudah wisuda, penulis menyadari betul betapa susahnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai harapan jika tidak ada “angin” (orang dalam). Banyak faktor yang mempengaruhi jika ingin mendapatkan pekerjaan yang layak seperti Indeks Prestasi Kumulatif yang tinggi paling tidak sesuai standar 3.0, pengalaman bekerja, skill, namun semua itu tidak serta merta memuluskan langkah kita untuk mendapatkan pekerjaan, karena ada faktor lain yang harus ada yang sebenarnya merupakan cermin kemunduran sosial, yaitu harus ada orang yang memiliki pengaruh yang merekomendasikan kita. Pengaruh dalam artian memiliki jabatan yang bagus di dalam perusahaan atau kantor tersebut, atau di tempat lain, juga memiliki reputasi yang baik pula.

Jika dilihat dari sisi pendidikan di negara kita, yang bisa dikatakan minim dalam hal kualitas yang juga kemudian menghasilkan kualitas manusia yang kurang cukup jika dibandingkan dengan negara lain. Minimnya sarana prasarana pendidikan, minimnya kualitas dan kuantitas pendidik merupakan faktor-faktor penting yang kemudian menghambat “persiapan perbekalan bagi para pelaut”.

Secara sederhana kita bisa melihat dari cerminan para peserta didik saat ini yang sering melakukan aksi tawuran, demonstrasi anarkis atas dasar idealisme, melakukan kejahatan atau tindakan kriminal, semua itu hampir merata terjadi di seluruh Indonesia. Mahasiswa/i mengatasnamakan sebagai agent social of change kemudian mengenyampingkan tindakan-tindakan akademis yang bisa menunjukkan keidealismeannya. Apakah yang salah?

Kita yang harus menjawabnya, tulisan reflektif ini saya akhiri dengan sebuah sepenggal kalimat yaitu, “persiapkan dirimu sebelum hari akhir pendidikan itu tiba”.

Congratulation brother

Penulis : Gian Tue Mali

Duka dalam Misteri

2013-04-08T07:50:00.001+07:00

Misteri sang malam menyulam
Ada mawar, duri di balik kelam
Pernah kisah, kawanku silam
Aku dan dia nyaris tenggelam

Ingin ku berenang
Aku tak bisa, jurang membentang
Mencoba ia mengerang
Kawanku ditendang

Pisau di tanah menikam
Peluru menancap, mencekam
Ku teriakan kata, geram
Oh tak bisa, aku dikecam

Kejam, itu sungguh kejam
Tajam, badai senapan menelan
Kawanku itu ditaklukan
Aku juga mereka diam,
Air mata darah tak redam

Riuh tangis makin mejadi
Kawanku hilang badan diri
Lilin-lilin coba menerangi
Kawanku terlanjur dibawa mati
Api padam, nyawa berlari

Dikau yang Maha Tahu
Tuhan segala mampu
Kami tak kuat mengadu
Batu sulit menjadi debu

Rofinus Sela Wolo
Puisi Mengenang Cebongan

Review Pemikiran Karl Marx

2013-03-23T14:26:00.001+07:00

Pemikiran Karl Marx dapt dikatakan telah bergeser dari politik ke bidang ekonomi, menurutnya keterasingan yang dialami manusia merupakan hasil pekerjaan kapitalis. Secara samar Karl Marx memiliki keyakinan moral, dia memiliki pandangan tentang hakikat manusia dan bagaimana seharusnya manusia diperlakukan. Menurutnya pekerjaan adalah tindakan manusia yang paling dasar yang membuat manusia menjadi nyata sebagai makhluk sosial yang menunjukkan hakikatnya yang bebas dan universal namun juga menjadi penyebab utama keterasingan manusia. Bekerja merupakan tindakan manusia mengambil bentuk alami dan menambahkan bentuk yang dinginkan. Namun yang terjadi adalah manusia bekerja semata-mata karena terpaksa sehingga menyebabkannya terasing. Karl Marx membagi manusia ke dalam dua kelompok, kaum proletar (buruh) dan kaum borjuis (pemilik modal) yang semuanya memiliki kepentingan-kepentingan sendiri. Kaum proletar bekerja untuk mendapatkan upah, sedangkan para borjuis menekan para buruh untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Karl Marx kaum proletar memiliki tiga dimensi keterasingan, yang pertama adalah terasing dari dirinya sendiri, yang kedua adalah terasing dari produknya, dan yang ketiga adalah terasing karena memperalat dirinya sendiri untuk mencari nafkah. Dan menurut Karl Marx jika seseorang sudah terasing dari hakikatnya maka dia akan terasing dari sesama manusia lainnya, karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda, dan semua itu saling berkontradiksi. Sudah jelas bahwa buruh dan pemilik modal saling bertentangan, dan menurutnya di antara sesama buruhpun terjadi pertentangan dalam merebut tempat bekerja sedangkan di antara pemilik modal terjadi pertentangan memperebutkan pasar.

Namun baginya hubungan manusia yang tidak terasing hanya ada pada hubungan antara pria dan wanita yang saling mencinta, hal tersebut dapat dilihat dari sifat Karl Marx yang digambarkan sangat mencintai keluarganya. Bagi Karl Marx pada hakikatnya keterasingan dalam pekerjaan disebabkan oleh sistem hak milik pribadi antara yang menguasai alat kerja dan yang menguasai tenaga kerja semua itu terwujud oleh sistem pembagian kerja dalam masyarakat. Dan bagi Karl Marx ini hanyalah tahap kedua bagi perkembangan manusia, yang pada tahap pertama adalah manusia purba tanpa pembagian kerja sedangkan di tahap ketiga adalah tahap kebebasan apabila sistem hak milik pribadi telah dhapuskan.
Sehingga di bab enam Karl Marx menjelaskan tentang teori kelas dimana yang disebabkan oleh sistem pembagian kerja. Di dalam masyarakat terdapat kelas yang menguasai dan kelas yang dikuasai. Namun Karl Marx lebih mengkritik keadaan pada masyarakat kapitalis, yang menurutnya terdapat tiga kelas yaitu, kaum buruh (yang hidup dari upah), kaum pemilik modal (hidup dari laba), dan para tuan tanah yang kemudian menjadi pemilik modal. Pemilik modal dan buruh sebenarnya saling membutuhkan namun saling bertentangan karena keduanya memiliki ketergantungan yang tidak seimbang. Menurut Karl Marx buruh adalah kaum yang lemah sedangkan pemilik modal adalah kelompok yang kuat. Buruh bisa hidup hanya jika memiliki pekerjaan yang dberikan oleh pemilik modal, sedangkan pemilik modal hidup dari hasil kerja buruh, sehingga bagi Karl Marx hal ini merupakan sistem kerja eksploitasi, pemilik modal dianggap sebagai penindas dan kaum buruh dianggap sebagai kaum tertindas. Dalam pandangan Karl Marx hubungan kerja dalam sistem kapitalis tidak stabil, karena pemilik modal yang menguasai ekonomi mereka dapat memenangkan kepentingan mereka atas kepentingan buruh, tetapi apabila kekuatan kelas atas berkurang dan buruh mampu memenangkan kepentingan mereka maka akan terjadi revolusi dan hak milik dihapuskan. Menurut Karl Marx perubahan hanya bisa dilakukan dengan revolusi.
Hal ini dapat dibagi ke dalam tiga unsur yaitu, pertama segi struktural lebih besar perannya dibandingkan kesadaran dan moralitas, kedua kepentingan yang berbeda akan menimbulkan sikap yang berbeda terhadap perubahan, dan ketiga bagi Karl Marx kemajuan dalam susunan masyarakat hanya dapat dilakukan dengan jalan kekerasan, yaitu revolusi. Selanjutnya Karl Marx mengkritik negara dan agama yang baginya tidak memihak pada kaum buruh. Negara menurut Karl Marx merupakan alat bagi pemilik modal yang merupakan penguasa dan pengendali ekonomi untuk melegalkan hubungan kerja yang tidak adil dan tidak stabil sehingga kaum pemilik modal diuntungkan, perwujudannya berupa ideologi-ideologi. Ideologi kapitalis yang membuka kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berusaha maju dan mendapatkan prestasi telah mengabaikan kenyataan bahwa semua manusia tidak memiliki kekuatan yang sama termasuk dalam aspek ekonomi, sehingga pamilik modal yang diilustrasikan sebagai kaum yang kuat akan selalu menang dan menindas kaum buruh yang lemah. Sedangkan agama hanyalah candu manusia, agama mengajarkan manusia yang “sabar” dan sanggup memikul “salibnya” (keadaan saat itu dimana gereja sangat berpengaruh) telah mengakibatkan manusia menjadi enggan untuk berjuang tetapi memilih untuk menerima kenyataan hidupnya yang tertindas. Dan kritiknya terhadap sejarah yang dianggapnya juga sebagai salah satu bentuk penipuan, diamana para raja dan orang besar lainnya yang kisahnya ditulis dalam buku-buku sejarah, secara terselubung semua itu juga ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, dalam hal ini mereka yang memiliki modal, dan pengaruh yang kuat.
Karl Marx mengklaim bahwa sosialismenya adalah sosialisme ilmiah karena sosialismenya berdasarkan pengetahuan tentang hukum objektif perkembangan masyarakat, pengetahuan itulah yang disebut pandangan materialis sejarah. Asusmsi dasar pandangan materialis sejarah adalah ”bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, namun keadaan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka”. Bagi Karl Marx keadaan manusia adalah tentang cara manusia menghasilkan sesuatu untuk hidup, oleh karena itu untuk memahami sejarah dan arah perkembangannya kita tidak perlu memperhatikan apa yang dipikirkan oleh manusia tetapi bagaimana manusia bekerja , bagaimana ia berproduksi. Singkatnya sejarah manusia ditentukan oleh syarat-syarat produksi material, yang menentukan sejarah adalah materialisme. Pertentangan kelas sosial merupakan jawaban ata segalanya, kesadaran dan cita-cita manusia ditentukan oleh kedudukannya dalam kelas sosial.
Karl Marx membagi lingkup kehidupan manusia dalam dua bagian besar yaitu dasar nyata atau basis dan bangunan atas. Basis adalah bidang produksi kehidupan material dan bangunan atas adalah proses kehidupan sosial, politik dan spiritual, namun kehidupan bangunan atas ditentukan oleh kehidupan dalam basis. Basis ditentukan oleh dua faktor yaitu, tenaga-tenaga produktif (alat-alat kerja, manusia dengan kecakapannya, dan pengalaman dalam produksi/teknologi), dan hubungan-hubungan produksi (pembagian kerja antara manusia yang terlibat dalam proses produksi). Sedangkan Bangunan atas terdiri dari tatanan institusional (lembaga yang mengatur sistem pasar, pendidikan, kesehatan, hukum dan negara), dan tatanan kolektif (sistem kepercayaan, norma, dan nilai-nilai termasuk pandangan dunia, agama, filsafat, moralitas, budaya, seni dan sebagainya).
Bertolak dari dua hal tersebut maka Karl Marx berpandangan bahwa perubahan masyarakat terjadi akibat adanya dinamika dalam basis bukan dalam bangunan atas. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa akibat ketidakseimbangan dalam sistem produksi dimana kaum buruh yang tertindas (akibat penindasan membuat orang menjadi progresif dan menginginkan perubahan) apabila mereka semakin kuat maka akan terjadi perubahan berupa revolusi. Karena pertentangan dalam masyarakat akibat adanya sistem hak milik maka Karl Marx berpendapat bahwa bangunan atas bisa berubahapabila struktur hak milik berubah. Perubahan sosial menurutnya haruslah bersifat revolusioner bukan perubahan secara perlahan-lahan karena jika secara perlahan, kita tahu bahwa pemilik modal tidak menginginkan perubahan, mereka akan berusaha untuk menghentikan perubahan agar mereka selalu bisa menjadi pengendali atas buruh yang berujung pada dominasi ekonomi oleh kelompok pemilik modal.
Pada akhirnya, dari semua hasil pemikiran Karl Marx muncul berbagai pertanyaan dari penulis sendiri, apakah ketika hak milik dihapuskan dan semua manusia sama secara ekonomi?. Bukankah pasti ada manusia yang memiliki kelebihan dalam hal ini, karena semua manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda sejak dilahirkan?, jika hak milik dihapuskan dan tidak ada yang menguasai dan yang dikuasai bukankah akan menimbulkan kekacauan? Karena manusia yang ada adalah manusia yang telah terbentuk pola pikirnya oleh sistem yang sebelumnya ada yaitu sistem kapitalis (karena yang ditentang oleh Karl Marx adalah kapitalis), kecuali manusia dilahirkan kembali, itupun susah karena jika ditilik dari sejarah agama dari awal manusia diciptakan keinginan-keinginan manusia akan rasa memiliki sesuatu telah muncul, hal inilah yang menjadi bukti bahwa sekarang ini di seluruh dunia telah mengalami kegagaglan dari teori dan pemikiran Karl Marx, kecuali dihilangkan rasa iri, dengki, dan sebagainya. Saat manusia berusaha untuk bertahan hidup di situlah sebagian besar pemikiran Karl Marx dianggap gagal, binatang saja yang tidak memiliki akal budi bisa saling bunuh hanya untuk mendapatkan makanan. Namun seperti yang saya katakan bahwa tidak sepenuhnya pemikiran Karl Marx tidak bermanfaat bagi manusia, Karl Marx telah menyadarkan kita bahwa sistem kapitalis telah membawa kita pada ketidakadilan dalam segala aspek kehidupan, namun pada hakikatnya dari semua yang dihasilkan oleh manusia termasuk pemikiran manusia tidak ada yang sempurna.

MEMAHAMI REFORMASI GEREJA DALAM PERSPEKTIF ILMU POLITIK: SUATU TINJAUAN KRITIS ATAS KARYA MCDONALD

2013-03-20T16:50:00.002+07:00

Setelah membaca dengan seksama buku karangan McDonald yang berjudul ‘Western Political Theory’ dengan kekhususan pada bagian 2, bab 9 tentang Reformasi dan Dampak Politiknya, maka dapat disusun suatu telaah kritis sebagai berikut.

Sebagai bahan kajian ilmiah, peristiwa reformasi agama di Eropa dapat ditempatkan sebagai peristiwa sejarah. Suatu peristiwa memiliki nilai sejarah apabila bersifat unik dan memiliki dampak yang luas bagi kehidupan manusia. Para teoritikus tradisional, seperti Sabine memandang pendekatan sejarah sebagai hal yang sangat penting. Teori politik menurut Sabine, senantiasa ‘mengacu pada situasi yang agak khusus’, sehingga rekontruksi, tempat dan keadaan yang melahirkan teori-teori politik itu sangat perlu dipahami. Kenyataan bahwa teori politik senantiasa berakar pada ‘situasi khusus’ tidak berarti bahwa ia tidak mempunyai keterkaitan dengan masa yang datang. Teori politik yang pokok tidak hanya meliputi analisa situasi sesaat, tetapi juga menunjuk pada situasi-situasi yang lain. Teori politik semacam itu, sekalipun merupakan produk dari keadaan sejarah tertentu, akan tetap mempunyai nilai dalam waktu-waktu mendatang. Inilah sifat universal teori politik yang menyebabkannya tetap ditoleh. Menurut Sabine, teori politik mempunyai tiga elemen dasar, yaitu: faktual, kausal dan penilaian.

Beranjak dari pemikiran Sabine itu, maka kita dapat melihat dan memahami secara lebih jelas ‘situasi khusus’ Reformasi Agama di Eropa (abad XIV-XVI) dan pengaruhnya terhadap pemikiran politik serta pengaruhnya terhadap bidang-bidang lainnya sebagaimana dipaparkan oleh McDonald. Pemaparan McDonald dapat dianalisis dengan penghampiran sejarah. Di dalam sejarah lebih dari 2500 tahun yang lalu, tercatat ada dua tempat dimana filsafat politik telah berkembang dengan subur selama kurang lebih lima puluh tahun, yakni : 1) di Athena, antara tahun 350 SM sampai tahun 375 SM, pada saat Plato dan Aristoteles menulis karya besar mereka, dan 2) di Inggris, antara tahun 1640 sampai tahun 1690, pada saat Hobbes, Locke dan para pemikir lainya mengembangkan teori – teori politik mereka. Kedua periode ini merupakan periode perubahan penting dalam sejarah sosial dan intelektual di Eropa.

Perkembangan yang kedua tersebut pada dasarnya merupakan implikasi dari perubahan radikal yang terjadi dalam peradaban bangsa Barat (Eropa). Perubahan radikal yang menandai terbentuknya peradaban politik modern tersebut adalah: pertama, gerakan Renaisans (Renaissance), suatu pencerahan dalam aspek kehidupan dunia yang inspirasi awalnya digerakkan oleh adanya penemuan (invention) baru dibidang sains dan teknologi. Kedua, gerakan Reformasi (reformation), suatu pencerahan dalam aspek kehidupan keagamaan yang inspirasi awalnya digerakan oleh adanya kesadaran baru di bidang teologi Kristiani dan aplikasi ajaranya.

Fokus kajian dalam analisa ini lebih ditekankan pada gerakan Reformasi agama di Eropa dan dampaknya terhadap pemikiran politik, terutama pemikiran politik Barat. Menurut Burn dan Ralp dalam bukunya, World Civilization (1964), bahwa kemunculan gerakan reformasi Protestan Eropa karena alasan-alasan keagamaan. Sekalipun demikian dampak dari refromasi tersebut menentukan perjalanan nasib seluruh dunia. Menurut Karen Amstrong, abad kelima belas dan keenam belas adalah abad paling menentukan bagi semua umat beragama. Periode ini merupakan periode paling krusial, khususnya bagi Kristen Barat, yang bukan hanya berhasil mengejar ketertingalannya dari kebudayaan-kebudayaan lain dalam oikume tetapi bahkan nyaris menaklukannya. Dua abad ini telah menjadi saksi bagi Renaisans Italia yang dengan cepat menyebar ke Eropa Utara, serta penemuan Dunia Baru dan awal revolusi ilmiah yang akan menimbulkan pengaruh sangat menentukan bagi perjalanan nasib seluruh dunia. Pada akhir abad keenam belas, Barat mulai menciptakan bentuk peradaban yang sangat berbeda. Periode ini merupakan sebuah masa transisi dan, karenanya, ditandai oleh kecemasan dan berbagai prestasi.

Hal ini terlihat dengan jelas dalam konsepsi Barat tentang Tuhan pada peride tersebut. Kontradiksi konsepsi Tuhan inilah yang tampaknya menjadi substansi kunci terjadinya reformasi agama di Eropa. Di tengah keberhasilan sekular mereka, orang Barat semakin menaruh perhatian pada iman melebihi masa-masa sebelumnya. Kaum awam merasa tidak puas terhadap bentuk agama yang tak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka di dunia yang baru. Para reformis semisal Marthin Luther dan Calvin menyuarakan kegelisahan ini dan menemukan cara baru dalam memandang Tuhan dan penyelamatan. Akibatnya Eropa terpecah ke dalam dua kubu yang saling bertikai - Katolik dan Protestan – yang hingga kini tak pernah benar-benar bebas dari kebencian dan saling curiga satu sama lain. Selama masa Reformasi, kaum pembaharu Katolik dan Protestan menghimbau para penganutnya agar meninggalkan kesetiaan lahiriah kepada orang-orang suci dan para malaikat, dan memusatkan perhatian kepada Tuhan semata. Pada masa itu, Eropa tampaknya sedang terobsesi oleh Tuhan. Namun demikian, pada awal abad ketujuh belas, beberapa diantara mereka terobsesi tentang ‘ateisme’.

Jika ditelusuri lebih jauh, Gerakan Reformasi agama pada mulanya hanya tindakan protes kaum bangsawan dan penguasa Jerman terhadap kekuasaan imperium Katolik Roma saat itu. Dalam perkembangan selanjutnya gerakan tersebut menjadi gerakan keagamaan yang terorganisir yang memiliki perbedaan pandangan keagamaan dengan pandangan mainstream masa itu. Gerakan Reformasi Protestan ini dipelopori oleh Martin Luther, Johanes Calvin, Zwingli, Jhon Knox dan yang lainnya. Gerakan ini sangat berdampak luas tidak hanya dalam bidang teologi, tetapi juga merambah ke bidang lainnya, yaitu sosial, politik dan sejarah masyarakat Eropa. Para reformator menentang eksistensi kekuasaan yang absolut dari Paus sebagai pemegang tahta tertinggi Kristen yang berpusat di Vatikan, Roma. Fenomena menunjukkan adanya pergeseran yang demikian hebat dalam tubuh penganut keyakinan Kristiani di Eropa. Walaupun para reformator tetap mempertahankan prinsip-prinsip utama ajaran Katolik, yakni kepercayaan akan ketuhanan serta dua sifat Yesus serta Trinitas (Tuhan Allah, Bapak, dan Roh Kudus), gagasan mereka telah menumbuhkan paradigma baru di dalam ritus-ritus keagamaan dan etos Kapitalisme di Barat. Oleh karena itu tidak berlebihan bila dikatakan Niebuhr bahwa reformasi merupakan fase keagamaan modern bagi peradaban Barat dan sebagai kelanjutan dari gerakan Renaisans yang memiliki prinsip-prinsip seperti nikmat hidup, manusia pada hakikatnya baik, percaya pada akal, dan toleransi.

Gerakan pembaharuan apapun, termasuk gerakan reformasi senantiasa dimaksudkan untuk merekontruksi keadaan yang ada. Gerakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan yang ada, baik karena kebutuhan maupun sebagai korekasi atas penyimpangan yang terjadi. Bagi kalangan Kristiani yang menuntut reformasi atau pembaruan mereka melihat telah terjadi berbagai penyimpangan yang demikian hebat dalam tubuh keagamaan yang berlangsung selama berabad-abad.

Dominasi gereja yang dogmatis bukan hanya berpotensi menumbuhkan penyimpangan pihak Gereja, tetapi juga menghambat perkembangan peradaban yang bersandar pada rasionalitas. Pertentangan dunia gereja dengan intelektual atau rasionalitas, telah menimbulkan kritik dari beberapa pemikir, tetapi selalu gagal. Perlawanan itu, secara dramatis misalnya dialami G. Bruno yang tewas dibakar karena berusaha meluruskan penyimpangan itu. Penyimpangan itu terjadi dalam berbagai bentuk yang dapat di jelaskan sebagai berikut; pertama, banyak pemuka Katolik memperoleh posisi sosial keagamaan melalui cara-cara yang tidak etis dan amoral, dengan cara menyogok petinggi gereja untuk berkuasa. Sebagai contoh kasus paus Leo X, ia mendapatkan $5.250.000 (?) per tahun dari hasil penjualan jabatan-jabatan gerejani;

Kedua, penjualan surat pengampunan dosa (indulgencies), merupakan penyimpangan lainya yang turut memicu lahirnya reformasi Protestan. Ketika membangun Gereja Sento Petrus di Roma Vatikan, Paus Leo X, mengumpulkan dana dengan menjual surat itu dan bagi yang membelinya akan memperoleh ampunan Tuhan. Besarnya ampunan berbanding lurus dengan besarnya uang yang dibayarkan. Lebih jauh lagi, Paus berani mendeklarasikan bahwa surat pengampunan itu dapat menghapus dosa orang-orang, yakni sanak keluarga, sahabat dan lainya yang telah meninggal dunia; ketiga, pada wilayah ritualitas, Gereja Katolik telah menjadi agen utama untuk veneration of relics; sakramen suci atau ritus pemujaan terhadap benda-benda keramat atau tokoh suci (Yesus,Bunda Maria, serta para santo) dalam sakramen suci. Para pemuka agama, pastor misalnya yang pada hakikatnya memiliki sifat-sifat manusia juga mengalami pengkultusan, dengan dianggap keramat. Bagi kalangan reformator, sakramen, pemujaan dan pengkultusan itu menimbulkan tahayul serta mitologisasi yang tidak masuk akal. Hal lainnya paham Agustianisme yang mengasumsikan manusia hanya sebagai objek penderita di hadapan Tuhan dianggap sebagai penyebab fatalisme sosial.

Keempa, masalah penetapan pajak yang diterapkan imperium gereja Katolik. Penerapan pajak dalam berbagai bentuk menyebabkan penduduk terutama kalangan kelas bawah (petani, pekerja) serta lainya dalam keadaan tertekan dan menimbulkan kisis ekonomi serius, ketimpangan sosial serta kecemburuan sosial di kalangan kaum bangsawan lokal yang kemudian menuntut agar pajak itu dihapuskan. Dalam hal pembangunan Gereja terjadi ketimpangan antara wilayah Vatikan dengan daerah lainnya, misalnya Jerman.

Lahirnya Gerakan Reformasi juga di dorong oleh faktor eksternal lainnya. Kapitalisme yang tumbuh di Eropa sejak masa renaisans saat itu telah mendorong digugatnya doktrin keagamaan serta krisis ekonomi di kawasan Roma telah menjadi katalisator lahirnya gerakan reformasi. Perkembangan Kapitalisme, menuntut reinterpretasi (penafsiran ulang) terhadap doktrin Katolikisme, seperti paham pembuangan uang, apakah dihalalkan atau diharamkan. Kegagalan gereja dalam mengantisipasi krisis ekonomi telah menimbulkan krisis kepercayaan. Peran kaum bangsawan (penguasa lokal) menjadi memiliki peranan penting dalam membidani lahirnya gerakan Reformasi Protestan bersama kalangan reformator. Dukungan dari masing-masing pihak bukan semata kesamaan cita-cita, juga adanya kesadaran akibat terjadinya penyimpangan dalam keagamaan Kristiani. Masalah cita-cita, ini berkaitan juga dengan semangat nasionalisme, yakni keinginan mereka untuk melepaskan diri dari ikatan kekuasaan spiritual maupun politik imperium Romawi Katolik dengan bermaksudmembentuk pemerintahan sendiri dengan batas wilayahnya sendiri. Cita-cita nasionalisme inilah yang kemudian mendorong untuk terbentuknya apa yang dikenal kemudian sebagai negara bangsa.

Perkembangan dari Gerakan nasionalisme tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk. Di Ingris, misalnya hak Paus untuk mengangkat pejabat gereja dihapuskan, di Perancis hak Paus menarik pajak dan mengangkat pejabat juga dihilangkan dan hakim sipil diberikan wewenang penuh untuk mengatur persoalan keagamaan di wilayahnya. Di Jerman semangat nasionalisme termanifestasi dalam bentuk pemberontakan terhadap pendeta serta penentangan yang gigih terhadap penjualan surat pengampunan dosa.

Dengan demikian Reformasi Protestan menjadi menjadi agen utama perubahan sosial dan politik di Eropa. Runtuhnya imperium Roma yang diikuti lahirnya negara-negara otonom menandai lahirnya eksistensi negara sekuler. Disamping itu juga melahirkan absolutisme raja-raja di Eropa.

Dari sisi hubungan penganut penganut agama, telah terjadi fragmentasi hubungan yang berujung pada pertikaian untuk masa yang berabad-abad lamanya. Bahkan pertentangan antara Calvinisme dengan Katolik telah melahirkan gerakan anti historical Christianity (agama Kristen yang termanifestasi dalam sejarah). Hal ini menyebabkan dihancurkanya berbagai karya seni dalam bentuk fisik yang berbau Katolisisme dihancurkan oleh kaum Protestan. Konflik seagama itu pada puncaknya hampir menghancurkan Prancis. Dalam catatan sejarah telah terjadi delapan kali perang saudara dari 1962-1593. Kota, desa, keluarga telah terjadi keretakan sosial keagamaan, bahkan pembantaian massal.

Dengan adanya Reformasi Gereja, maka terjadi diversifikasi aliran di dalam tubuh Kristen. Aliran-aliran itu antara lain: Lutherisme, Calvinisme, Anglicanisme, Quakerisme, Katolikisme. Perkembangan aliran ini juga diikuti dengan terbentuknya sekat-sekat geografis. Hal itu dapat dilihat dengan tumbuhnya Lutherisme di Jerman Utara serta negara-negara Skandinavia (Swedia dan Norwegia). Sementara Skotlandia, Belanda, Switzerland dan Prancis menganut Calvinisme, Inggris menganut Anglicanisme, negara-negara Eropa lainya seperti Spanyol dan Italia menganut Katolikisme (Ortodoks).

• Sumbangan Pemikiran Politik Para Reformator

Selain kontribusi Gerakan Reformasi secara keseluruhan terhadap perubahan peradaban di Eropa, perlu juga dikaji pemikiran para agen yang berperan menggulirkan terjadinya reformasi tersebut. Dalam konteks ini secara terbatas kita dapat mengkaji pemikiran politik Martin Luther (1483-1546) dan John Calvin (1509-1564). Keduanya memiliki perbedaan gagasan secara artifiasial, tetapi tidak secara subtansial. Gerakan yang dipelopori keduanya, sama-sama berakar pada tradisi protes, menentang aristokrasi, dan terkait penegakkan pemerintahan sekuler.

Perbedaan diantara keduanya, bahwa Luther pemikiranya lebih liberal daripada Calvin, ia telah mendirikan gereja-gereja negara yang dikuasai oleh kekuasaan politik yang bersifat sekuler, lebih-lebih dengan perpecahan dari gereja yang tunggal, penindasan terhadap lembaga kebiaraan dan badan-badan kepaderian serta penarikan kembali hukum Canon ini semua yang menghilangkan rintangan untuk mempercepat perubahan itu. Dalam istilah Peter L. Berger, apa yang dikerjakan oleh Luther di sebut debunking, penelanjangan segala mitos keagamaan dan sosial dalam lembaga keagamaan kristiani. Luther membongkar mitos gereja dan Paus.

Di bidang politik, Luther secara tegas menolak doktrin universal Paus, menurutnya kekuasaan paus tidak universal sebab Paus harus mengakui kekuasaan para pangeran atau penguasa sekuler menurut prinsip-prinsip kenegaraaan yang berdasarkan nasionalisme. Tampaknya karena gagasan inilah yang membuat Luther memperoleh dukungan luas dari para pengauasa dan bangsawan. Akibatnya Imperium Katolik Roma tidak berani berbuat sewenang-wenang terhadap Luther sebagaimana para pengkritik sebelumnya. Misalnya Bruno dan Savanarola. Luther hanya dieksomunikasi (dipecat) dari jabatan keagamaannya.

Secara tegas dalam konteks hubungan negara dan agama, Luther menghendaki adanya pemisahan yang jelas. Paus harus mengakui otoritas politik penguasa negara dan tidak mencampuradukannya dengan otoritas agama. Tuntutan ini membuahkan hasil dengan ditempatkannya gereja menjadi subordinasi dan bagian integral negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tuntutan Luther secara keseluruhan berhasil. Negara-negara Eropa, terutama Jerman menjadi pendukung terwujudnya gagasan Luther. Gerakan Reformasi Kritiani ini yang kemudian terkenal sebagai Protestan membawa implikasi yang luas bagi tumbuhnya federalisme, nasionalisme dan separatisme yang mengakibatkan Imperium Roma mengalami demoralisasai. Eropa yang semula menjadi entitas politik dengan dengan Katolik Roma sebagai pusatnya, mulai mengalami disintegrasi politik yang terpecah-pecah ke dalam unit-unit negara yang otonom. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Luther telah mendorong lahirnya kekuasaan mutlak ke tangan kalangan bangsawan/pangeran/penguasa negara. Gagasan ini kemudian mempengaruhi praktek dan pemikiran politik Barat.

Menurut Luther, seorang Kristiani yang benar hidup dan bekerja di dunia tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tetangga, maka pedang sangat diperlukan dan memang perlu bagi seluruh dunia untuk memelihara perdamaian, untuk menghukum mereka yang berdosa dan untuk menghalangi kejahatan. Ia pun harus dengan suka rela benar tunduk pada pengaturan pedang, membayar pajak, membantu, dan berbuat apapun untuk melanjutkan keberadaan pemerintahan, sehingga ia dapat dipertahankan dan diakui dengan kehormatan dan rasa takut. Menurut G.H. Sabine, pandangan politik Luther lebih banyak dipengaruhi oleh filosofinya tentang ‘keadaan dan taat pasif’, baginya bahwa perlawanan terhadap kekuasaan sipil dalam semua keadaan moral adalah salah.

Tokoh refromasi kedua yang perlu dikaji pemikirannya disini adalah John Calvin. Berbeda dengan Luther, pemikiran calvin jauh lebih konservatif. Ajaran Calvin sangat menentang liberalisme, konstitualisme atau asas-asas perwakilan. Tampaknya ajaran Calvin yang mengarah ke teokrasi, dan semacam Oligarki yang dijalankan persekutuan antara gereja dan bangsawan. Calvininisme tidak menyukai kebebasan, tetapi menyukai penjajahan dan bersifat reaksioner. Ciri pemerintahan semacam ini dapat dilihat di Jenewa dan pemerintahan puritan di Masschusetts. Jadi Calvin mendasarkan diri politiknya yang menggabungkan negara dengan gereja. Oleh karena itu kita dapat berkesimpulan bahwa teori Calvin tentang gereja lebih sesuai dengan semangat ajaran keagamaaan abad pertengahan yang ekstrem, serupa yang dianut kaum Katolik nasional, sebab itu pula bagi anggota gereja nasional Calvin dan Jessuit seakan-akan dua nama untuk hal yang sama.

Dalam pandangan G.H. Sabine, bahwa gereja di Belanda, Irlandia, dan Amerika merupakan alat utama bagi penyebaran paham yang membenarkan perlawanan di seluruh Eropa Barat. Kenyataan bahwa aliran Calvin khususnya di Prancis dan Skotlandia, berlawanan dengan pemerintah, pada dasarnya dilakukan oleh pengikutnya untuk bertindak murtad suatu hal yang biasa di Jenewa dilakukan, sepanjang ada harapan akan menangnya gerakan reformasi di Perancis. Calvin lebih menempatkan dua pedang daripada adat Kristen dalam gereja, dan lebih memberikan pimpinan kekuasaan keduniawian kepada pejabat gereja daripada penguasa keduniawian. Hasilnya menyerupai pemerintahan para suci yang tidak mengenal toleransi. Ia lebih merupakan kepercayaan dalam ajaran keduniawian tentang disiplin yang bersifat kuasi-militer. Dengan demikian, Calvin menghabiskan kekayaan kata hukum Romawi untuk melukiskan kekuasaan tertinggi dari Tuhan atas dunia dan manusia. Kesusilaan tidak begitu banyak mengajar kasih terhadap sesamanya. Moral inilah yang menjadikan gereja-gereja Calvin bagian dari Protestan yang militan sekali.

Pemikiran politik Calvin sendiri lebih condong ke arah oligarki daripada monarki, dalam ajaranya hanya ada ruang untuk seorang raja saja, yakni Tuhan itu sendiri. Prinsip dasar ajarannya yang terpenting adalah adanya hak gereja untuk menetapkan ajaran yang suci dan menjalankan pengawasan umum dengan bantuan keduniawian. Oleh sebab itu dalam pandangan gereja Calvin, apabila dalam suatu negara yang para penguasanya menolak untuk menerima kebenaran ajaranya serta memaksakan disiplinnya, makai ia harus melepaskan kewajiban untuk taat dan mempertahankan haknya untuk melawan.

Sekalipun pemikiran calvin dan Luther berpengaruh terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan di Eropa, tetapi Gerakan Reformasi tidak menghasilkan teori politik protestan. Berbeda dengan Katolik yang menghasilkan ajaran politik Katolik pada abad pertengahan. Perbedaan dan persamaan tersebut karena keadaan dan peranan gereja di dalam agama.

Pada akhirnya kita dapat kita dapat menarik kesimpulan bahwa Reformasi Agama di Eropa telah membawa perubahan di bidang keduniawaian, namun pada sisi teologis akan tetap menyisakan persoalan. Kedua kekuatan antara Katolik dan Protestan itu masing-masing kukuh pada pendiriannya masing-masing. Pertarungan ini tidak dapat diselesaikan melalui kalim kebenaran, melainkan oleh kekuasaan. Sejarah Barat maupun Timur telah membuktikan bahwa kebenaran yang dipaksakan dari penguasa di dalam bidang agama maupun politik akan cenderung ditolak, dan inilah pengalaman yang dituai oleh Gereja Katolik Roma.

Daftar Pustaka

McDonald. 1968. Weatern Political Theory. New York: Harcourt Brace Jovanovic

B. Tambahan

Durant, Will. 1966. Story of Civilizaton, The Age of Reformaton. New York: Editon Service A. A. Geneva

Ernest Renant. 1968. Apakah Bangsa Itu (terj.). Jakarta: Erlangga

Amstrong, Karen. 1993. A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam. New York: Ballantine Books

Kohn, Hans. 1969. The Idea of Nasionalism A. Study in Its Origins and Background. Toronto: Colier Books

Marshar, Burns Edwar dan Philip Loe Ralp. 1964. World Civilization from Ancient to Contemporary. New York: W. W. Norton And Company

Nisbet. 1983. The Social Philosopers, Community and Conflict in Western Thougt. New York: Washingtone Squre Press

Noer, Deliar. 1999. Pemikiran Politik Barat.Bandung: Mizan

H. Sabine, George. What is Political Theory, dalam Gould dan Thursby (eds), Journal of Politics, Vol. I, No. 1, Februari 1939

H. Sabine, George. 1981. Teori-Teori Politik 2; Pertumbuhan dan Perkembangannya. Bandung: Binacipta

H. Coates, Wilson dan Hayden V White. tt. The Emergence of Liberal Humanism. New York: Mc Graw-Hill

Sharma. 1982. Weatern Political Though (Plato to the Hugo Grotius). New Delhi Stering: Publisher Private Ltd.

Suhelmi, Ahmad. 2001. Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan. Jakarta: Gramedia

Varma, S.P. 1987. Teori Politik Modern (terj). Jakarta: Rajawali Pers

oleh : Gian Tue Mali

Hugo Chavez, Penentang Kapitalis Semasa Hidup Hingga Wafat

2013-03-18T05:18:00.002+07:00

Hugo Chávez lahir pada tanggal 28 Juli 1954 di rumah nenek maternalnya, Rosa Inéz Chávez, rumah sederhana berkamar tiga yang terletak di desa Sabaneta, Barinas. Keluarga Chávez merupakan keturunan Amerindian, Afrika-Venezuela, dan Spanyol. Orang tuanya, Hugo de los Reyes Chávez dan Elena Frías de Chávez, adalah guru kelas pekerja-menengah bawah yang menetap di desa kecil Los Rastrojos. Hugo adalah anak kedua dari tujuh bersaudara. Adán Chávez adalah anak paling bungsu. Orang tua mereka hidup miskin, sehingga mereka mengirim Hugo dan Adán untuk tinggal bersama neneknya, Rosa, yang Hugo sebut sebagai "sosok yang murni... kasih sayang tulus, kebaikan sejati." Neneknya adalah penganut Katolik Roma dan Hugo menjadi putra altar di gereja setempat. Hugo menyebut masa kecilnya miskin dan sangat bahagia dan mengalami minder, kemiskinan, rasa sakit, kadang tidak bisa makan, serta ketidakadilan dunia. Mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Julián Pino, hobi Chávez adalah menggambar, melukis, bermain bisbol, dan mempelajari sejarah. Ia sangat tertarik dengan jenderal federalis abad ke-19 Ezequiel Zamora. Kakek buyutnya pernah berdinas bersama Zamora. Pada pertengahan 1960-an, Hugo, abang, dan neneknya pindah ke kota Barinas supaya keduanya bisa bersekolah di SMA satu-satunya di negara bagian pedesaan ini, SMA Daniel O'Leary Pada usia 17 tahun, Chávez masuk Akademi Ilmu Militer Venezuela di Caracas. Di Akademi, ia menjagi anggota kelas pertama yang mengikuti kurikulum baru bernama Andrés Bello Plan. Kurikulum ini dicetuskan oleh sekelompok perwira militer progresif dan nasionalis yang percaya militer butuh perubahan. Saat menetap di Caracas, ia malah melihat lebih banyak kemiskinan endemik yang dihadapi kaum pekerja Venezuela, mirip dengan kemiskinan yang dulu ia rasakan. Ia bersikeras bahwa pengalaman ini menjadikannya lebih semangat mengejar keadilan sosial. Ia juga mulai terlibat dalam serangkaian aktivitas lokal di luar sekolah militer, bermain bisbol dan sofbol bersama tim Criollitos de Venezuela, melaju bersama mereka ke Kejuaraan Bisbol Nasional Venezuela. Hobi lain yang ia jalankan pada masa itu adalah menulis puisi, cerita, dan drama teater, melukis, dan mempelajari kehidupan dan pemikiran politik revolusioner Amerika Selatan abad ke-19 Simón Bolívar. Ia juga tertarik dengan revolusioner Marxis Che Guevara (1928–67) setelah membaca memoarnya, The Diary of Che Guevara, padahal buku biografi yang ia baca sangat beragam. Tahun 1974, ia terpilih mewakili Venezuela dalam peringatan 150 tahun Pertempuran Ayacucho di Peru, yaitu konflik ketika letnan Simon Bolívar, Antonio José de Sucre, mengalahkan pasukan royalis pada Perang Kemerdekaan Peru. Di Peru, Chávez mendengarkan pidato presiden yang berpaham kiri, Jenderal Juan Velasco Alvarado (1910–1977). Ia terinspirasi oleh ide-ide Velasco bahwa militer harus memihak pada kaum pekerja jika kaum penguasa dianggap korup. Chávez membaca habis buku yang ditulis Velasco, bahkan nyaris hapal beberapa pidatonya. Karena berteman dengan putra Presiden Panama Omar Torrijos (1929–1981), jenderal militer berpaham kiri lainnya, Chávez berkunjung ke Panama. Di sana ia bertemu Torrijos dan terpesona dengan program reformasi lahan yang dirancang agar menguntungkan para petani. Setelah begitu terpengaruh oleh Torrijos dan Velasco, ia melihat potensi di kalangan jenderal militer untuk mengambil alih pemerintahan ketika otoritas sipil dianggap hanya memenuhi kepentingan kaum elit dan kaya. Berbeda dengan presiden militer seperti Torrijos dan Velasco, Chávez justru sangat kritis terhadap Augusto Pinochet, jenderal sayap kanan yang baru saja merebut kekuasaan di Chili dengan bantuan CIA Amerika Serikat. Chávez kemudian mengatakan, "Bersama Torrijos, aku menjadi seorang Torrijis. Bersama Velasco, aku menjadi seorang Velasquis. Dan bersama Pinochet, aku menjadi seorang anti-Pinochetis." Pada tahun 1975, Chávez lulus dari akademi militer dan menjadi satu dari delapan lulusan terbaik di angkatannya yang berjumlah 75 orang. Pasca kelulusannya, Chávez dipekerjakan sebagai petugas komunikasi di satuan kontrapemberontak di Barinas, walaupun pemberontak Marxis-Leninis yang menjadi target pasukan sudah diberantas dari negara bagian itu, sehingga mereka punya banyak waktu luang. Chávez sendiri aktif di tim bisbol setempat, menulis kolom di surat kabar lokal, mengadakan permainan bingo, dan menjadi juri kontes kecantikan. Pada satu saat, di dalam sebuah mobil penuh lubang peluru, ia menemukan tumpukan literatur Marxis yang kelihatannya dimiliki pihak pemberontak. Ia membaca buku-buku tersebut yang dikarang oleh para teoriwan seperti Karl Marx, Vladimir Lenin, dan Mao Zedong. Buku favoritnya adalah The Times of Ezequiel Zamora yang bercerita tentang jenderal federalis abad ke-19 yang merupakan tokoh favorit Chávez sejak kecil. Buku-buku ini semakin meyakinkan Chávez tentang perlunya mendirikan pemerintahan sayap kiri di Venezuela. Ia menyatakan resmi beralih ke paham kiri pada usia 21 atau 22 tahun

Tahun 1977, pasukan Chávez ditransfer ke Anzoátegui dan terlibat dalam pertempuran melawan Partai Bendera Merah, sebuah grup pemberontak Marxis-Hoxhais. Setelah ikut campur untuk mencegah pemukulan seorang terduga pemberontak oleh tentara lain, Chávez mulai meragukan Angkatan Darat dan metode penyiksaan mereka. Pada saat yang sama, ia semakin kritis terhadap korupsi di tubuh AD dan pemerintahan sipil. Ia percaya meski kekayaan datang dari cadangan minyak nasional, penduduk Venezuela yang miskin tidak kebagian. Ia merasa hal ini tidak demokratis. Demi mewujudkan tujuannya, ia mulai bersimpati dengan Partai Bendera Merah dan misi mereka, bukan metode kekerasannya.

Pada tahun 1977, ia mendirikan gerakan revolusi di dalam tubuh militer dengan harapan mampu mendirikan pemerintahan sayap kiri di Venezuela. Pasukan Pembebasan Rakyat Venezuela (Ejército de Liberación del Pueblo de Venezuela, atau ELPV) adalah sel rahasia di dalam militer yang terdiri dari Chávez sendiri dan sejumlah rekan tentaranya. Meski mereka tahu bahwa mereka menginginkan jalan tengah antara kebijakan sayap kanan pemerintah dan posisi sayap kiri Bendera Merah, mereka tidak punya rencana matang untuk beraksi pada saat itu. Sambil berharap mendapatkan aliansi dengan beberapa kelompok sipil kiri di Venezuela, Chávez bertemu sejumlah tokoh Marxis seperti Alfredo Maneiro (pendiri Radical Cause) dan Douglas Bravo, walaupun ada perbedaan politik di antara mereka. Pada masa itu, Chávez menikahi seorang wanita kelas pekerja bernama Nancy Colmenares. Mereka dikaruniai tiga anak: Rosa Virginia (l. September 1978), Maria Gabriela (l. Maret 1980) dan Hugo Rafael (l. Oktober 1983).

Lima tahun setelah pembentukan ELPV, Chávez membentuk sel rahasia baru di tubuh militer bernama Pasukan Revolusi Bolivarian-200 (EBR-200), yang kemudian berganti nama menjadi Gerakan Revolusi Bolivarian-200 (MBR-200). Terinspirasi dari tiga orang Venezuela yang sangat digemari Chávez, Ezequiel Zamora (1817–1860), Simón Bolívar (1783–1830), dan Simón Rodríguez (1769–1854), ketiga tokoh ini dijuluki "tiga akar pohon" MBR-200. Sambil menjelaskan dasar organisasinya, Chávez mengatakan bahwa "gerakan Bolivarian ini tidak mengusung tujuan politik... Tujuannya bersifat internal. Segala upayanya diarahkan untuk mempelajari sejarah militer Venezuela sebagai sumber doktrin militer kami sendiri yang sampai saat itu belum ada." Akan tetapi, ia selalu berharap Gerakan Bolivarian mendominasi dunia politik. Tentang pemikiran politiknya pada masa itu, Chávez menyatakan bahwa "Pohon ini [Bolívar, Zamora, dan Rodríguez] harus menjadi lingkaran. Pohon ini harus menerima semua jenis pemikiran, dari kanan, dari kiri, dari bekas ideologi sistem kapitalis dan komunis lama." Analis politik asal Irlandia Barry Cannon mengatakan bahwa ideologi awal Bolivarian jelas-jelas kapitalis, tetapi "doktrin tersebut masih dibangun, sebuah gabungan pikiran dan ideologi yang heterogen dari pemikiran universal, kapitalisme, Marxisme, tetapi menolak model neoliberal yang saat ini sedang diterapkan di Amerika Latin dan menolak model sosialis dan komunis Blok Soviet lama."

Pada tahun 1981, Chávez yang sudah menjadi kapten ditugaskan mengajar di akademi militer tempat ia belajar dulu. Ia langsung mendoktrin murid-muridnya dengan pemikiran "Bolivarian" dan merekrut beberapa orang yang bisa dijadikan anggota MBR-200, serta menyelenggarakan acara olahraga dan teater untuk para murid. Ia berhasil merekrut 30 dari 133 kadet. Tahun 1984, ia bertemu seorang janda Venezuela keturunan Jerman bernama Herma Marksman yang berprofesi sebagai guru sejarah. Karena banyak kesamaan di antara mereka, Marksman terlibat dalam gerakan Chávez dan keduanya saling jatuh cinta. Chávez sempat terlibat dalam perselingkuhan selama beberapa tahun. Figur lain yang terlibat dengan gerakan ini adalah Francisco Arias Cárdenas, seorang tentara yang tertarik dengan teologi pembebasan. Posisi Cárdenas dalam kelompok ini naik dengan cepat, meski memiliki konflik ideologi dengan Chávez. Chávez yakin mereka harus melancarkan aksi militer langsung untuk menggulingkan pemerintah, tetapi Cárdenas menganggap tindakan ini terburu-buru.

Sayangnya, sejumlah perwira militer senior curiga terhadap Chávez setelah mendengar rumor seputar MBR-200. Karena ia tidak bisa diberhentikan secara hormat tanpa bukti, mereka memindahtugaskannya supaya tidak bisa merekrut orang baru dari akademi. Ia diminta mengambil alih komando barak terpencil di Elorza, Apure. Di sana ia terlibat dalam penyelenggaraan acara sosial dan melakukan kontak dengan suku pribumi yang belum terjamah, Cuiva dan Yaruro. Walaupun mereka menjadi tidak percaya karena pasukan Venezuela sebelumnya menangani mereka dengan cara yang salah, Chávez mendapatkan kepercayaan mereka dengan bergabung dalam ekspedisi antropologi. Pengalamannya dengan mereka kelak menjadi alasan Chávez untuk memperkenalkan hukum yang melindungi hak-hak suku pribumi. Saat liburan, ia menapak tilas rute yang ditelusuri kakek buyutnya, revolusioner Pedro Pérez Delgado (dikenal sebagai Maisanta), untuk mempelajari sejarah keluarganya. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu wanita yang memberitahu Chávez bagaimana Maisanta menjadi pahlawan lokal setelah menyelamatkan seorang gadis yang diculik. Tahun 1988, setelah naik pangkat menjadi mayor, Jenderal Rodríguez Ochoa mulai menyukai Chávez dan mempekerjakannya sebagai asisten di kantornya di Caracas

Saat Chávez dan anggota senior MBR-200 dipenjara, hubungannya dengan Herma Marksman berakhir bulan Juli 1993. Marksman kemudain menjadi penentang Chávez. Pada tahun 1994, Rafael Caldera (1916–2009) dari Partai Konvergensi Nasional yang sentris terpilih sebagai presiden. Sesaat setelah menduduki jabatan, ia membebaskan Chávez dan anggota MBR-200 lainnya sebagai wujud janjinya sebelum pemilu. Caldera melarang mereka kembali ke militer demi mencegah kudeta selanjutnya. Pasca pembebasannya, Chávez mengadakan tur 100 hari ke seluruh penjuru Venezuela untuk mempromosikan revolusi sosial Bolivariannya. Ia saat itu hidup dari uang pensiun militernya yang sedikit ditambah sumbangan dari para pendukungnya. Ia terus menafkahi ketiga anak dan ibunya, Nanci Colmenares, meski sudah bercerai. Dalam turnya, ia bertemu Marisabel Rodríguez yang kelak melahirkan seorang putri sesaat sebelum dinikahi Chávez tahun 1997.

Selama tur keliling Amerika Latin untuk menggalang dukungan asing atas gerakan Bolivariannya, ia mengunjungi Argentina, Uruguay, Chili, Lolombia, dan terakhir Kuba. Di Kuba, pemimpin komunis Fidel Castro (1926–) menyusun jadwal untuk bertemu Chávez. Setelah beberapa hari menetap di Kuba, Chávez dan Castro menjadi sahabat. Chávez pun menganggap Castro sebagai sosok ayahnya. Sepulangnya ke Venezuela, Chávez gagal merebut perhatian media arus utama atas tujuan-tujuan politiknya. Sebaliknya, ia mendapatkan simpati dari surat kabar dan media lokal yang kecil. Sebagai bagian dari ketidaksukaannya terhadap pihak penguasa, Chávez semakin kritis terhadap Presiden Caldera yang kebijakan ekonomi neoliberalnya mengakibatkan inflasi. Caldera juga menahan jaminan konstitusional dan menahan sejumlah pendukung Chávez. Menurut PBB, pada tahun 1997, pendapatan per kapita warga Venezuela turun menjadi US$2.858 dari US$5.192 tahun 1990, sementara tingkat kemiskinan naik 17,65% sejak 1980. Tingkat pembunuhan dan kejahatan lain berlipat ganda sejak 1986, khususnya di Caracas. Standar hidup juga ikut jatuh. Ketidakpuasan yang meluas terhadap sistem demokrasi perwakilan di Venezuela menciptakan celah antara pihak penguasa dan yang dikuasai yang mengidam-idamkan pemimpin populis.

Gerakan Bolivarian kemudian berbeda pendapat apakah mereka harus memimpin dalam pemilu atau terus percaya bahwa tindakan militer adalah satu-satunya cara membawa perubahan politik. Chávez adalah pendukung pendapat yang terakhir. Ia yakin oligarki tidak akan mengizinkannya memenangkan pemilu, sementara Francisco Arias Cárdenas bersikukuh agar mereka ikut serta dalam proses demokrasi perwakilan. Cárdenas sendiri membuktikan kata-katanya dengan memenangkan pemilu gubernur negara bagian Zulia pada Desember 1995 setelah bergabung dengan partai sosialis Tujuan Radikal. Setelah berubah pikiran, Chávez dan para pendukungnya di gerakan Bolivarian memutuskan untuk mendirikan partai politiknya sendiri, Gerakan Republik Kelima (MVR – Movimiento Quinta República) pada Juli 1997 dengan tujuan mendukung pencalonan Chávez pada pemilihan umum presiden Venezuela 1998

Majalah Time memasukkan Hugo Chávez dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia tahun 2005 dan 2006. Dalam daftar "Pahlawan Sejarah" tahun 2006 yang disusun majalah New Statesman, ia menempati peringkat ke-11. Tahun 2010, majalah tersebut memasukkan Chávez dalam daftar tahunan 50 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia. Penulis biografinya, Marcano dan Tyszka, percaya bahwa dalam hitungan tahun masa pemerintahannya, ia "sudah mendapatkan tempat dalam sejarah sebagai presiden yang paling dicintai dan diagungkan rakyat Venezuela, presiden yang menginspirasi semangat terdalam dan perubahan terbesar secara bersamaan."

Seumur hidupnya, Chávez mendapatkan sejumlah gelar kehormatan:

1. Doktor Kehormatan dalam Ilmu Politik – Diberikan oleh Universitas Kyung Hee (Korea Selatan) pada 16 Oktober 1999.

2. Doktor Kehormatan dalam Yurisprudensi – Diberikan oleh Universidad Autónoma de Santo Domingo (Republik Dominika) pada 9 Maret 2001.

3. Doktor Kehormatan – Diberikan oleh Universitas Brasília (Brasil) pada 3 April 2001.

4. Doktor Kehormatan – Diberikan oleh Akademi Diplomatik Kementerian Luar Negeri (Federasi Rusia) pada 15 Mei 2001.

5. Doktor Kehormatan dalam Ilmu Ekonomi – Diberikan oleh Fakultas Ekonomi dan Perdagangan Universitas Beijing (Republik Rakyat Cina) pada 24 Mei 2001.

6. Hugo Chávez mendapatkan penghargaan purnawirawan Order of the Republic of Serbia

Pada tanggal 5 Maret 2013, Wakil Presiden Nicolás Maduro mengumumkan di televisi nasional bahwa Chávez telah meninggal dunia di Caracas pada pukul 16:25 waktu setempat. Wapres menyatakan Chávez meninggal "setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya selama hampir dua tahun." Wapres Maduro dan para pendukung Chávez mencurigai ada permainan di balik penyakit yang diderita Chávez dan kematiannya. Pemakaman Chávez rencananya akan dilakukan di Caracas. Maduro berspekulasi Chávez telah diracun. Pada pidato itu pula, Maduro memaksa pulang atase kedubes Amerika Serikat karena dianggap melakukan "plot terhadap pemerintah" Venezuela. Chávez sendiri mengklaim dirinya sebagai "korban upaya pembunuhan oleh A.S." Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut tuduhan tersebut "mengada-ada".

Sesuai konstitusi Venezuela, pemilu presiden harus diadakan dalam kurun 30 hari pasca kematian Chávez. Menteri Luar Negeri Venezuela menyatakan bahwa Wapres Nicolas Maduro akan menjabat sebagai presiden sementara.

editor : Gian Tue Mali

Pemilihan Paus Pengganti Paus Benediktus XVI di Vatikan

2013-03-14T01:33:00.001+07:00

Asap hitam yang tebal muncul dari cerobong asap Kapel Sistina tepat setelah konklaf pertama berlangsung. Asap itu menandakan bahwa belum ada seorang kardinal yang terpilih sebagai Pemimpin Gereja Katolik selanjutnya.

Ribuan jemaat memenuhi Basilika Santo Petrus untuk menyaksikan kepulan asap yang muncul itu. Di era modern seperti saat ini, belum ada satupun paus yang terpilih lewat konklaf hari pertama.

Ratusan kardinal di Vatikan berspekulasi, penunjukan paus baru itu akan memakan waktu hingga empat atau lima hari. Usai bergabung dalam konklaf pertama, 115 "Pangeran Gereja" itupun kembali ke hotel untuk beristirahat. Mereka akan kembali lagi ke Kapel Sistina pada hari ini pukul 09.30 waktu setempat.

Pada saat proses pemilihan berlangsung, kardinal-kardinal itu mengasingkan dirinya dari dunia. Salah satu sarana komunikasi yang mereka gunakan hanyalah cerobong asap di kapel tersebut. Bila asap yang keluar berwarna hitam, hal itu berarti belum ada seseorang yang terpilih sebagai paus. Namun bila asap putih yang keluar, seorang paus baru sudah ditunjuk.

Usai asap itu muncul, warga di Vatikan langsung bersorak gembira. Meski demikian kegembiraan itu berubah menjadi kekecewaan, usai mereka menyadari bahwa yang muncul adalah asap hitam.

"Saya sedang berlibur dan saya tidak percaya bahwa saya ada di momen ini," ujar seorang pensiunan guru dari New York, seperti dikutip Reuters, Rabu (13/3/2013).

Sejauh ini, pengamat-pengamat di Vatikan menilai bahwa belum ada kardinal yang dipandang sebagai kandidat kuat paus ke-266. Pada awalnya muncul nama Kardinal Angelo Scola dari Italia dan Kardinal Odilo Scherer dari Brasil. Bersamaan dengan itu, muncul pula kardinal-kardinal lain yang dipandang sebagai kandidat alternatif.

editor : Gian Tue Mali

Tak Selamanya Damai itu Indah

2013-03-13T19:40:00.000+07:00

Damai itu indah. Apakah semua damai itu indah?

Sering tertangkap mata telanjang kita slogan “Damai itu Indah”. Kalimat agitasi yang persuasif itu biasa terpampang di pinggiran jalan, di halaman perkantoran, dan media-media sosial.

Salam damai juga sering dilagukan oleh komunitas Reggae. Tak jarang pula kata damai malang-melintang di kepala hingga mengganjal otak dan pikiran kita.

Umumnya damai dipahami sebagai suatu hal yang indah, menyenangkan dan sepenuhnya bernilai positif. Paradigma masyarakat kita memandang semua persoalan sosial dapat diselesaikan secara damai. Apapun bisa dilakukan, asalkan bisa berdamai. Sering pula muncul kata-kata “ damai ajalah”.

Perihal “damai ajalah” sungguh nyata dalam realita kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sudah kesekian kalinya kasus suap terungkap ke publik. Ini berkaitan dengan paradigma mengenai “damai itu indah”.

Beberapa kasus suap misalnya suap terdakwa penipuan dan penggelapan uang, Edward M. Bunyamin kepada Jaksa Penuntut Sistoyo di Kejaksaan Negeri Cibinong, dengan uang sebesar 100 juta agar tuntutan mereka diringankan. Kasus lain seperti kasus suap wisma atlet dengan terdakwa Nazarudin.

Sungguh uang bisa menjadi alat perdamaian. Uang sering menjadi alat untuk berdamai. Uang mampu mengusahakan agar kedua belah pihak yang bertikai bisa berbaik kembali dan merundingkan agar mencapai persesuaian atau kesepakatan.

Lalu bagaimana dengan “damai” yang menjadi solusi seorang pengendara sepeda motor setelah terjaring razia lalu-lintas?

Apakah mengingkari kesalahan dengan berdamai agar seolah-olah tidak bersalah merupakan tindakan terpuji? Ini menjadi pertanyaan reflektif!

Beberapa waktu yang lalu, saya menyebrangi halte bus transjakarta di Cempaka Putih, Jakarta Timur. Bukan mencari berita, namun kebetulan saya sedang menuju Pulo Gadung. Menuruni tangga halte, saya berpapasan dengan beberapa pasang mata tengah fokus pada sesuatu.

Ada apa? Terlintas pertanyaan di benak saya ketika itu. Setelah berusaha untuk memastikan, akhirnya terjawab. Sekitar tiga puluh pengendara sepeda motor terjaring razia polantas.

Kemudian, saya memastikan lebih dekat perihal razia lalu-lintas itu. Ternyata, para pengendara sepeda motor ditilang karena memasuki jalur cepat khusus kendaraan roda empat, dari arah Pasar Senen, Jakarta Pusat menuju Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Hampir sepuluh polantas dengan tegas dan santun melakukan pemeriksaan kepada setiap pengendara sepeda motor. Berawal dengan salam hormat, petugas lantas mulai menyampaikan alasan tilang tersebut kepada para pengendara sepeda motor.

Seorang pengendara dihentikan di bagian paling belakang barisan, persis di gerbang masuk Indonesia Trade Center (ITC) Cempaka Putih. Saya lalu mendekat dan mengutip dialog diantara polantas dan pengendara tersebut.

“Selamat sore pak”, kata petugas lantas pada pengendara itu. Petugas lantas kemudian mengeluarkan lembaran kertas dan pulpen dari balik celah antara sepatu dan celana cokelatnya.

“Sore juga pak” jawab si pengendara.

“ Kendaraan anda harus kami tilang karena menerobos jalur cepat khusus mobil. “Anda tahu itu salah kan?”, Kata petugas lantas melanjutkan.

“Aduh pak, sorry tadi saya buru-buru mau ke priok”, si pengendara terlihat gugup.

Cukup lama saya mengutip percakapan diantara mereka. Si pengendara menolak identitas dan kendaraanya dicatat. Sedangkan petugas lantas berusaha untuk tetap profesional.

Tak lama berselang, si pengendara mengeluarkan sesuatu dari dalam dompetnya. Entah itu SIM atau STNK, atau sesuatu yang lain. Belum nampak jelas.

“Aduh pak! Kita damai aja”, kata si pengendara sembari memberikan lembaran dari dalam dompetnya tadi. Ternyata lembaran tadi adalah uang. Tak begitu jelas berapa nilai rupiah yang diberikan. Namun, polantas menolak tawaran “uang damai” tersebut.

“Maksud anda apa?”, jawab polantas terheran-heran. “Anda mau membayar saya?” “Maaf pak, kendaraan anda tetap kami tilang”! kata polantas tegas.

Dengan sigap polantas mencatat nomor polisi sepeda motor tersebut dan memberikan surat yang dipegang di tangan kananya. Rupanya surat itu adalah surat tilang. Pengendara sepeda motor terlihat keberatan dengan profesionalisme polantas tadi. Namun apa boleh buat, itulah aturan yang sesungguhnya. Kendaraan tetap ditilang.

Solusi berdamai oleh pengendara tadi merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab. Perihal damai seperti ini tentu tidak indah, dan sangat memalukan! Seharusnya kesadaran berkendara dan tertib lalu-lintas harus sudah ditanamkan dalam diri setiap orang.

Jika polantas menerima sogokan, maka ia tidak professional. Jika si polantas berdamai karena uang, ia tidak berwibawa.

Namun, pada kasus ini, polantas mampu menunjukan profesionalitasnya sebagai seorang penegak hukum. Ia menolak berdamai karena uang, tetapi harus melalui proses hukum yang berlaku.

Memaknai cerita kejadian ini, bisa dipahami bahwa tak selamanya damai itu indah dan menyenangkan. Saya memetik pesan bahwa tak perlu salah menafsirkan sesuatu yang sebenarnya positif. Membalikan keadaan dari sesuatu yang sudah dianggap benar menjadi tindakan yang tidak terpuji adalah kesalahan besar. Semoga damai kembali pada kesungguhan maknanya.

Rofinus Sela Wolo

Copy Aja Status FB disini, Daripada Bingung Mikir Status FB

2013-03-07T13:45:00.000+07:00

1. Banyak orang miskin yang ngaku kaya di FB

2. Seandainya gw punya Doraemon, mungkin bakalan banyak cewe yang mau sama gue..

3. Plat idaman gue ni.. BH 151 TT

4. Ga semua Orang Bisa BACA dan COMENT status gw!!!

5. Buat gue , KELUARGA IDEAL itu adalah keluarga yg terdiri dari 3 orang ISTRI dan 1 Orang ANAK.

6. Untuk sementara ini bagi teman2 yang ingin menulis di dinding FB ane, ane mohon maaf karna dinnding FB ane sedang di cat. Kalw pesannya memang urgent ane saranin PM atau Poke ane aja..

7. ǝnb ןןɐʍ ɐɯɐs ɐʎ ɥǝuɐ buɐʎ ɐpɐ ɐʎubuɐɯǝɯ '''ǝnb ןןɐʍ ɐɔɐq bunbuıq ɐpɐd buɐɹo ɐnɯǝs oʞ ıuı ıɹɐɥ

8. bibirMU tipis kaya pinggiran KORENG ...

9. CLBK = Cebok Lama Bersih Kaga

10. Yang Cantik dan masih single monggo Comentnya, yang Maho,, LIKE aja..

11. Pusing aku sama kamu,, Pacaran kok banyakan SENSOR, begini ga boleh, begitu ga boleh, pegang ini haram, pegang itu haram,,, cape tau aku nahan lendir tiap sama kamu..

12. mau up Date sttus aja mikirnya 1/2 jam, ,,,parah.. parah...

13. Jadi pengen jalan2 ke BROTHER LAND (tanah abang)..

14. kejahatan dapat terjadi bukan karena ada kesempatan dan niat pelaku saja, tetapi lebih utama karena ada OBJEKNYA.

15. kalu thread di Kaskus biar rame dan dapet cendol syarat cuma 1 buat thread yang BAGUS n BERBOBOT. tapi kalo Status di Face Book pengen banyak yang ngelike dan yang koment syaratnya harus cantik n ganteng gan... ini udah disurvei.

16. Lebih baik dari pada NILAI MERAH

17. Up Date status itu ga mesti sering-sering,, cukup 2 x aja per 10 menit...

18. Semakin banyak membaca semakin banyak lupa, soo mending ga usah membaca biar ga lupa...
xx. kalo gue nanti punya anak, bakal gue namain MEGATHRON BIN SANUSI, jgn di contek ya,, nama bagus tuh

20. Eggghhh susah bngt sih dapet gambar yang bagus buat foto profile, kameranya yang jelek atau latarnya sih yang jelek"

21. Maaf gan ane masih newbie, ini up date-an pertama ane gan, kalo agan2 berkenan boleh donk coment or like nya, tapi kalo ga berkenan, please jangan un like ya gan... "

22. Ga sopan banget sih, gue kan udah ambil air wudhu.. kenapa di poke sih,, kan bisa PM.. nyebelin banget si loe"

23. " kalo Up Date status itu ga usah panjang2,yang singkat, padat, jelas dan berisi , kaya status gue ini ni.. singkat kan "

24. makin lama FB makin kacau, banyak yang salah kamar. coba aja loe cek di HOME, ada yang jualan, ada yang curhat, ga beres bro"

25. MENYONTEK adalah bagian dari usaha..

26. Jangan Bilang anak GAUL, kalo belum pernah di GAULIN

27. Semua orang ingin masuk surga, tapi tak satupun orang yang menginginkan mati

28. Cantik dan tdk cantik itu RASANYA SAMA, cuma semangatnya saja YANG BERBEDA

29. Qt TDK akan menemukan huruf R dalam pelafalan angka 1(satu)
sampai 99 (sembilan puluh sembilan)

30. Ayo Gan bantu ngeLIKE and coment satus ane, biar rame,,,, tapi jangan nejunk ya...

31. Buat loe2 yang masih jomblo sampe sekarang, coba ikutin 3 langkah jitu dari gue 1. Dah BERUSAHA? 2. dah BERDOA 3.Kalo masih jomblo juga ya terpaksa BERCERMIN

32. Ga asik banget sih yang.. masa qt putusan Cuma gara2 diantara qt ada yang kentut, trus ga ada yang mau ngaku, jelas2 kamu yang kentut… kamu egois banget si…

33. Beginilah nasib karyawan yg gajinya 5 koma (Tanggal 5 udah koma alis megap-megap)

34. Awal bulan ko jalanan + Playover kok sepi banget ya ga ada yg pada pacaran,, tapi kalo akhir bulan,, GA USAH DITANYA… NGAPRAK TUH YANG PACARAN

35. Jasa pe ngLIKE-an, buat loe2 yang sttusnya sepi ga ada yang komen atau ga ada yg ngelike, PM gue aja, gue langsung ke TKP

36. Minta supportna donk temen2, gue lagi PENDEK KATE ni sama temen ce sma gue

37. Ga kerasa y ague udah 1 tahun jomblo..

38. Pleas donk mam.. masa malem2 gini minta es klapa sawit, . ini sih ngidamnya udah klewatan

39. Fakta unik : Usia kamu tahun ini + 2 digit tahun kelahiran kamu pasti jumlahnya = 111

40. Gue bingung sama anak2 sekarang, masih umur 16 thun sttus hubungannya dah pada nikah, ga dimarahin bokap nyokapnya apa ya tuh anak..

41. BUANGLAH SAMPAH PADA TEMPATNYA (kalo ada)

42. 4 Fungsi busway : 1. memecah kemacetan 2. Menambah kemacetan 3. Sumber penghasilan 4. Untuk uji nyali

43. Kalo loe bener2 anak rider, coba salip tuh mobil busway dari kanan di jalurnya,, bias gue lemparin cendol…

44. Cuma tukang BECAK dan tukang DELMAN yang tidak memaksakan dalam menarik penumpang

45. Anak Doelu : Shalat 5 x sehari.
Anak sekarang : shalat 5 hari sekali (itupun kalo inget)

46. Request adzan magrib donk, perut gue dah keroncongan ni..

47. Ternyata TELAPAK TANGAN QT (5 jari) membentuk lapaz ALLAH (kurang dari 5 jari ga berlaku)

48. Gue sedih banget liat mantan gue nikah, bukan karma dia udah jadi milik orang lain. Gue Cuma kasian sama suaminya..coz waktu dulu gw pacaran sama dia, dia udah abis luar dalem sama gue,,

49. [Sholat itu boleh di LANGGAR.. sekali lagi gue tegasin buat loe2 semua… SHOLAT itu boleh di LANGGAR

50. NILAI MERAH itu BIASA, tapi kalau BIASA NILAI MERAH.. itu baru LUAR BIASA (GOBLOKKKKK)

51. [Bukannya gue ga mau Up Date status, habisnya setiap UD Status slalu dikomen "kenapa sih loe kalo UDstatus bawa embel2 kaskus ke FB?" Sekali lagi maafin gue ya Gan, sttus ini gue buat Cuma buat klarifikasi aja,, kalo berkenan boleh donk LIKE nya

52. Biasanya POSTINGAN gw di KASKUS selalu jadi HT. Semoga aja Up Date-an pertama gue di FB jadi HT juga, Bantu like and rate nya ya temen2..

53. TTMan itu memang mengasikan,ga usah dapet M nya deh, dapet 2 HURUF AWALNYA aja ane dah seneng bukan main..., Ajip tenan…

54. Sayang biarlah kejadian tadi malam menjadi kenangan terindah dalam hidup kita, semoga kita bias mengulangi kejadian itu dimalam2 berikutnya. Cukuplah kejadian ini kamu dan aku saja yang tahu…
55. Definisi kebodohan adalah minum ES ..ditiupin.

56. Jumlah hari jumat dalam 1 tahun adalah 52 hari… (95 % orang yang membaca wall ini langsung mencoba menghitungnya)

57. PENTING!!! Buat teman2 yang belum tahu, untuk Up Date status, kapasitas maksimal tulisan di Wall FB hanya bsa di tulis dengan 248 karakter.

58. Orang bodoh akan mencoba memposting dan membuktikan Status Diatas.

59. SPEEDOL koplak,, tower lue pake layangan ya,,? .ada angin sedikit aja, dah lemot ni.. cape deh pake loe..

61. CINTAKU BERTEPUK SEBELAH PANTAT..

62. Berbohong adalah kebenaran yang tertunda

63. Anak Jaman Dahulu. : Bangun jam 2 buat tahajudan, Anak jaman sekarang : bangun jam 2 buat Up Date Status

64. Temen-temen ini pin BB q yang baru, save ya 228B2592

65. Iri banget gue sama temen2 gue yang lahir di tanggal dan bulan yang normal (nasib anak yg lahir tgl 29 februari/Tahun Kabisat)

66. Cinta dan kesetiaan ku berbanding lurus dengan tebal tipisnya dompet mu.

67. Tube8 emang web yang paling membantu gue dalam mencari bahan untuk tugas akhir

68. kalo sampe loe ga comen, 1 kata dari gue buat loe, TERLALU

79. BINGUNG kan LOE mau KOMEN apa di Wall GUE!!

70. Selangkah demi selangkah, lama2 jauh juga

71. Sebenci-bencinya qt dengan orang yang mengimami qt shalat, kalu di mengucap WALABDHOLLIN,, qt wajib bilang AMIN…

72. 7 x 7 = 49, setuju tidak setuju ya hasilnya memang 49

73. Play Over mana lagi nih yang mau gue kunjungin buat malemmingguan..

74. YASSIN TABAROK, hari ini diriasin, besok udah gendong orok

75. Ga pagi, Ga siang, Ga sore, dimana2 macet meratap… Jakarta oh Jakarta..

76. Jiah,, ni ujan beraninya keroyokan, kalo berani turunnya satu-satu donk..

77. Akhirna usia ane genap 17 thn 48 bulan 50 minggu 13 hari 23 jam 60 menit..

78. Muka kaya ayam aja sotoynya setengah mati.. so kecakepan lo,,

79. CLBK : Cuma Liat Beli Kaga

80. Masuk Tepat waktu, Pulang Telat Waktu

81. Pacar yang pengertian adalah pacar yang mengerti betul, apa yang pasangannya inginkan jika sedang berduaan ditempat sepi.

82. UNIKO (Usaha Nipu Kolot)

83. Beibh, besok2 kalw nonton kebioskop jangan pakai ROK ya, Q ga pernah bias FOKUS sama filmnya kalo udah didalem,,

84. Kami Melayani Dengan DAMAI… 25.000 (mr. Tilank)

85. suroki = suka rogoh m*ki...

86. Antara Ngaskus dan main Foker, dilema berat....

87. Oh RSJ di jakrta udah ga muat nampung pasien ? aku lgi stress . siapa yg mau nampung aku ,,?? mau d taro di mana aja aku iklash ...mohn pgertiannya (^_^)

88. 5 langkah dari rumah, status ane single"

89. ga semua orang bisa melafalkan PEUGEOT dengan benar,, termasuk anda!!

90. Hanya menerima LIKE..

91. Dilarang keras mengomentari status Ini..

92. Diprediksikan , tahun 2014 jumlah orang miskin dan para koruptor di negara kita sudah mulai turun (turun-temurun)

93. Yang pernah Nikmatin PUTING COKLAT, monggo koment

94. PIPI sama PANTAT kok bisa sama kaya gt ya, sampe susah bedaiinya ...

95. Yang punya TOBUL monggo koment (TOKET BULET)

96. Buat yang mukanya STANDAR harusnya kalian banyak2 bersyukur, karena jika tidak ada kalian tidak akan ada org yang dibilang CANTIK atau GANTENG,,, karena muka kalian digunakan untuk menyetandarkan muka2 mereka..

97. Beginilah kalo jadi orang jelek, tiap OL di FB statusnya pasti sepi...

98. Cewe cantik dan Cewe jelek itu ternyata sama2 bikin pusing

99. Cewe pendiam dan cewe banyak omong itu sama2 biki kita jadi gemes...

100. PANTATMU MENGALIHKAN PANDANGANKU..

101. Budayaka komen dari hati ke hati..

102. Kaya sombong itu biasa, tapi kalo MISKIN SOMBONG,,, ITU BARU LUAR BIASA

103. Antara ALOW dan IGNORE

104. Mau di accepted tapi orangna jelek, ga di accepted takut dibilang sombong,, (bgini derita orang ganteng)

105. 1 tAHUN qt TIDAK MAKAN, ternyata QT masih TETAP BISA BERTAHAN HIDUP
(Dengan syarat ngemil tetap jalan)

106. JANGAN REPOST TUGAS GUA DONG

107. Buat temen2 yang berdomisili di daerah Jakarta dan sekitarnya, ane cuma maw kasih informasi. Ternyata perbedaan waktu antara jakarta dgn bandung adlh 4 jam. Kalaw tidak percaya, temen2 bisa cek ke TKP menggunakan motor, ane jamin pasti 3 - 4 jam .

108. Cendol Dong MAS..

109. Hari ini istri dan anak gw harus makan.........!

110. nyopet hari ini harus lebih baik dari pada hri kemaren

111. cewek hitam manis,hilang manisnya tinggallah pekatnya

112. lebih baik bahagia namun kaya daripada penuh kesedihan namun miskin

113. Saya jelek dan saya bangga

114. lelaki pemberani adalah lelaki yg bangun siang,, karena saat membuka mata langsung menantang matahari

115. PEKERJAAN SEBERAT APAPUN AKAN TERASA RINGAN APABILA TIDAK DIKERJAKAN..

116. Jadilah diri anda anda sendiri, kalau anda jelek syukurilah
kejelekan anda"

117. "Cinta tidak memandang cakep atau jelek, gak percaya? Tanyakan hal
ini sama orang jelek"

118. Semakin banyak belajar, semakin banyak yang kita tahu, Semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita lupa, Semakin banyak yang kita lupa, semakin sedikit yang kita tahu. Jadi kenapa kita sibuk belajar ?

119. saya ucapkan : selamat pagi semua, assalamualaikum bagi yang beragama muslim, salam sejahtera bagi yang beragama lain.., bagi yang tidak punya agama, saya ucapkan kembalilah ke jalan yang benar

120. BERSATU DI PANGKALAN BERSAING DI JALANAN

121. UCOK = Uang Cukup Ongkos Kurang

122. Disana gunung disini gunung ditengah-tengahnya bunga melati.. kamu bingung sayapun bingung kenapa ditengahnya ada bunga melati

123. "Buanglah pacarmu pada tempatnya!"
indikasi: pacran dpt menyebabkan kehgmilan, gangguan keimanan, gangguan keuangan & pikiran.
TTD: (Dinas Kebersihan)

124. Hidup ini kadang di atas dan kadang di bawah. kadang ayam nginjak tai kita, kadang kita nginjak tai ayam..

125. punya pacar boros uang,gak punya pacar boros sabun

126. Kalo cewe jelek yg UD Status, walau sttusnya bermutu ..pasti yg komen sepi, tapi kalo cewe cantik, walau statusnya alay dn ga bermutu, pasti rame yang komen,,,

19. please deh, kalo mau coment atu ngelike sttus w ANTRE donk,, jangan berebut gtu, kasian dibawah ane ni.. statusnya sepi banget ga ada yang ngelike atau coment"

127. kaga lucu!!! titit!.. eh salah.. titit.. eh salah lagi... TITIK!!!

128. ente mau dikata apa? mau dikata pelawak? apa mau dikata katain? huaakakakak

129. Hanya orang yang kurang kerjaan yang up date status tiap detik,

130. Jarang2 muka kaya gue gini bisa masuk FB...

131. Buat temen gue yang RAPORTna udah diBATA sama pihak sekolah, yang sabar ya,, masih ada kesempatan 6 bulan lagi buat minta cendol sama kepsek,,

132. SEMUA COWOK suka bangget sama cewe2 yang PINTER apa lagi cewe2 yang pinter dikibulin, di boongin dan pastinya diselingkuhin

133. Motto gue, " saya akan Selalu berkata tidak , tidak bisa, tidak akan tidak pernah, belum, belum bisa dan belum pernah"

134. Gue sadar bangget akan status kontropersial gue ini, gue tau loe bingung sama status gue ini. Semoga stelah gue rilis status gue ini, loe semua bakalan mikir dulu sebelum koment di wall gue,,

135. Mau pacarin pacar siapa lagi ya?

136. JELEK dan GANTENG itu relatif, tergantung dengan siapa qt membandingkan diri qt. kalo sama Leonardo dekafrio ya jelas gantengan dia, tapi kalo SAma LOE.. ia loe.!!! ya jelas gantengan gue..

137. KUKUBIMA = KUrang Kuat , Bini Marah

138. Kebanyak dari kita ingin mencari hal yang belum kita thu, tapi kalo dikasih tahu malah so tahu.. dasar anak sotoy..

139. Undangannya sih udah gue buat, tinggal nunggu nama calon yang dampingin gue aja yang belum ada..

140. Facebooker yang baik, selalu mengucapkan salam sebelum koment"

141. Kentut didepan umum itu sebenarnya boleh2 saja, yang tidak boleh itu kalo isinya juga ikutan keluar,,,

142. Budayakan salam sebelum koment

143. Ane dari dulu sampe sekarang ga pernah dan ga mau Up date status Fb pd hari kamis malem dan minggu malem, so kamis malem org2 pada pengajian dan sabtu malem pada jalan sama pacarnya, dan sudah bisa dipastikan status ane ga ada yg komen!!!

144. Ane baru tau alasan kenapa kalo mau makan harus cuci tangan. alasannya karena kalo cuci kaki , itu namanya mau tidur bukan mau makan,,

145. Knpa hari ini tiap aku ngmg or nulis status slalu pake kata "kenapa"??Mungkin tema hari ini "kenapa" kali ya..

146. Antara benar dan betul, 2 hal yg membuat gue dan loe semua bingung...

147. eksperikan makian ente sama ane disini gan!!

148. Buat temen2 yang lagi kesel dan ga punya tempat untuk teriak, boleh ko teriak di wall ane sekenceng2nya (kalo masih waras)..

149. BIOSKOP memang tempat yang paling cocok untuk melatih indra peraba..

150. CINTA = cuma ingin nyimak Thread agan..

151. Ajari aku tuk jadi pejantan Tanggung!!!

152. Met bubu ya sayang qu,, mimpi basah ya,,,

153. Mulai adalah lebih baik daripada mikir terus

154. Banyak orang bertanya, BISNIS apa yang paling BAGUS? jawabannya : Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang diBUKA bukan diTANYA terus

155. Sebaik-baiknya mencontek, adalah mencontek yang tidak diketahui,,,

156. jangan pernah melihat cwo dari jenis motor yang dia pakai, tapi lihatlah dulu STNk motor yang dia pakai

157. Gigi gingsul 1 aja manisnya ga kepalang, apalagi gingsul 7...158. praktek selingkuh itu dosa, tp gak praktek ane pengen selingkuh,, (dilema berat.... )159. bau kentut itu adalah bau yang bikin org penasaran... Buktinya!!kalo ad yg kentut pasti ad yg blg iya yah..kalo belom kecium pada nyariin sampe kecium hhahaa

160. Hemat Pangkal Kaya (soo.. Belanja Hemat dan Nonton Hemat lah sesering mungkin)

161. Kecepatan Esi* dan jasa antar TIK* itu cuma berbeda 5 menit saja.Kalau TIK* antar barang dgn jarak 90 km memakan waktu 8 jam, tapi kalo ESI* mengirim pesan dgn jarak 90 km memakan waktu 7.55 menit...

162. Apapun pekerjaannya yang penting niatnya,, karena kalau tidak diniatin,, sebagus apapun pekrjaannya,, TIDAK akan pernah bisa terealisasikan..

163. Resiko menjadi org ganteng dan orang jelek itu sama.. sama2 harus tahan mental!!

164. Kalau mau main kerumah, tolong kabarin aku dulu ya,, via sms or tlpn,, biaraku bisa siap2 kabur.
.

Gian Tue Mali

Memahami Konflik Kesultanan Sulu vs Malaysia

2013-03-07T13:11:00.000+07:00

Sejumlah orang bersenjata yang mengaku sebagai tentara Kerajaan Sulu dari Filipina selatan memasuki daerah Lahad Datu di negara bagian Sabah, Malaysia. Setelah lebih dua pekan mereka dikepung pihak keamanan Malaysia, terjadi bentrok dan kontak senjata yang menewaskan dua polisi Malaysia dan 12 tentara Sulu. Ada apa sebenarnya?

Seperti laga dalam film di layar lebar, dengan penuh keberanian, sekitar 100-300 warga Filipina Selatan yang mengaku sebagai penerus Kesultanan Sulu datang di kawasan Lahad Datu, Sabah, 9 Februari lalu. Mereka mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari Kesultanan Sulu, dengan membawa sejumlah dokumen dari 1800-an, sebelum kolonialisme Barat meruntuhkan kerajaan Muslim di Filipina Selatan itu.

Para penyusup, yang sebagian bersenjata itu, kemudian dikepung aparat keamanan Malaysia. Pemerintah Malaysia dan Filipina sudah mengimbau mereka untuk segera kembali ke tempat asal mereka, tetapi imbauan itu diabaikan.

Sebanyak 12 pengikut Sultan Sulu Jamalul Kiram III yang ikut bertempur melawan pasukan Malaysia dan tewas dalam bentrokan itu. Dua tentara Malaysia juga tewas. Orang-orang Kiram itu pergi ke Sabah tiga pekan lalu untuk mengklaim negara bagian Malaysia yang kaya minyak dan mineral itu.

Malaysia memperingatkan jika sisa-sisa pengikut Kiram tidak menyerah, mereka harus menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan. Orang-orang Sulu itu berbekal memori sejarah, warisan masa lalu dari kebesaran Islam di Sulu.

Tidak hanya belasan orang Sulu itu, sebab sejatinya sudah ratusan warga Filipina itu mengaku datang ke Sabah atas perintah Sultan Jamalul Kiram III. Kiram (74) mengaku sebagai penerus takhta Kesultanan Sulu yang dulu pernah menguasai kawasan selatan Filipina dan sebagian Pulau Kalimantan.

Kekuasaan kesultanan itu pudar sejak seabad silam, dan kini wilayah Sulu menjadi bagian dari negara Filipina dan Malaysia. Meski demikian, Pemerintah Malaysia masih terus membayar sejumlah uang kepada penerus kesultanan itu sebagai kelanjutan perjanjian sewa wilayah sejak era kolonial Inggris. Kolonialisme Barat telah meruntuhkan kebesaran Kesultanan Sulu yang Muslim. Pertumpahan arah pekan lalu itu adalah efek lanjutan dari kolonialisme di masa lalu.

Juru bicara Kiram, Abraham Idjirani, menegaskan, warga Sulu itu akan tetap bertahan di Sabah. Idjirani mengatakan, kematian para pengikut Sultan itu justru memperkuat tekad mereka untuk terus mempertahankan hak-hak orang Filipina atas Sabah.

Anak perempuan Kiram, Jacel Kiram, menambahkan, ini adalah persoalan kehormatan.

"Mereka tak akan kembali ke sini karena kehormatan lebih berharga daripada nyawa. Apalah artinya hidup tanpa kehormatan?" tegasnya.

Orang-orang Sulu itu bergerak dengan ingatan sejarah di kepala mereka, mesti langkah itu salah.

Presiden Filipina Benigno S Aquino III sudah mendesak pengikut Sultan Sulu yang bersembunyi di Lahad Datu, negara bagian Sabah, Malaysia, menyerah tanpa syarat guna mencegah jumlah korban lebih banyak.

Benigno membuat imbauan itu dalam pernyataan yang dikeluarkan, Sabtu (2/3), setelah ia bertemu dengan beberapa anggota kabinet dan pejabat keamanan di Istana Presiden Malacanang untuk kedua kali sejak bentrokan di Sabah meletus pada Jumat pagi.

"Jika Anda memiliki keluhan, jalan yang Anda tempuh adalah salah. Dan memang, satu-satunya hal yang benar untuk Anda lakukan adalah menyerah," kata Aquino dalam imbauannya.

“Bagi mereka yang memiliki pengaruh dan kapasitas untuk alasan dengan orang-orang di Lahad Datu, saya meminta Anda untuk menyampaikan pesan ini: menyerah sekarang, tanpa syarat," tambahnya. Namun seruan Aquino itu masih diabaikan dari pertimbangan orang-orang Sulu yang ''hidup'' dari sejarah masa lalu.

Akibat konflik itu, ratusan TKI Indonesia yang bekerja di perkebunan Sabah terkena dampaknya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia bekerja sama dengan Felda dan Kepolisian Daerah Sabah mulai mengungsikan pekerja sejak 12 Februari lalu. Dengan demikian, saat terjadi kontak senjata kemarin, tak ada seorang pun warga negara kita yang menjadi korban.

Walaupun mereka tidak bekerja hingga menunggu kondisi aman, gaji mereka diupayakan dibayar penuh. Sejumlah 600 pekerja ladang sawit yang mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur tersebut bekerja di Felda Sahabat Blok 17, tempat terjadinya kontak senjata. Jumlah seluruh perkebunan ada 52 blok dan pekerja Indonesia ada 8.000 orang. Namun yang bekerja di blok 17, tempat konflik, sebanyak 600 orang, dan semua sudah diungsikan.

Kembali pada kasus orang-orang Muslim Sulu itu, ada baiknya mereka meminta bantuan Indonesia untuk menengahi konflik itu, agar pertumpahan darah bisa dicegah.

Mantan Wapres M Jusuf Kalla, adalah negarawan potensial untuk memediasi konflik-konflik di Asia Tenggara (misalnya, Aceh, Thailand Selatan dan Rohingya Burma) dan ia sangat tepat jika memediasi konflik regional yang melibatkan kaum muslim di perbatasan antara Filipina dan Malaysia itu.

Ini tragedi akibat kolonialisme Barat di Asia Tenggara, terutama Sulu dan Filipina Selatan yang membekaskan luka sangat dalam, dimana konflik-konflik lokal timbul tenggelam. Harus ada dialog dan solusi damai, agar kekerasan karena berebut wilayah itu tidak menjadi bara dalam sekam.

editor : Gian Tue Mali

Mengais Rejeki Nener

2013-03-03T23:24:00.000+07:00

Selain ikan, siput, lobster dan kepiting yang merupakan hasil buruan laut, masyarakat di kecamatan Nangaroro juga mengais rejeki guna menambah penghasilan dengan mencari nener. Berbeda halnya dengan ikan, udang, atau kepiting yang dijual dan dijadikan lauk pauk, nener hanya dijual kepada penadah dalam keadaan hidup.

Nener sangat mudah ditemukan di lautan yang dangkal atau di pinggiran muara sepanjang pantai Nangaroro.Nener adalah bakal dari ikan bandeng dengan ukuran yang sangat kecil, kira-kira seukuran jentik nyamuk. Setiap saat penadah membutuhkan bibit-bibit ikan bandeng tersebut, kami mulai ramai berbondong-bondong membawa alat penangkap tradisional menuju pantai mencari dan mengumpulkan nener sebanyak mungkin.

Nener memang lebih mudah ditangkap dengan perlengkapan tradisional. Alat tradisional yang kami gunakan untuk menangkap nener adalah rangkaian jaring berlubang kecil yang dijahit menyatu dengan dua batang bambu dengan dua bola plastik sebagai pelampungnya. Di ujung jaring disambungkan dengan karung bekas yang dilapisi plastik sehingga tidak ada celah bagi nener untuk lolos. Di ujung karung juga diikat tali agar lebih mudah ketika memasukan hasil tangkapan ke dalam wadah penampung. Hampir semua warga masyarakat di kampung Nangaroro mengais rejeki tambahan tersebut, termasuk saya dan keluarga.

Ayahku sangat pandai membuat jaring penangkap nener dengan ukuran yang berbeda-beda. Untuk anak seusia saya dan kakak yang masih duduk di SMP saat itu ayah mendesain jaring dengan ukuran yang lebih kecil, sedangkan bagi mereka dibuat ukuran yang lebih besar.

Setiap kali liburan sekolah atau hari sabtu dan minggu pemandangan pantai tidak hanya dipenuhi oleh para orangtua melainkan juga anak-anak usia sekolah seperti kami.

Mencari nener dalam bahasa kami biasa disebut dorong nener, karena proses yang dilakukan untuk mendapatkan nener hanya mendorong jaring berpelampung bola plastik tersebut menyusuri pinggiran laut berbusa akibat pecahan ombak. Nener yang terperangkap ke dalam jaring tentu tidak bisa meloloskan diri karena jaring akan digerakan sambil berjalan berlawanan dengan arah gerak nener. Setelah merasa sudah banyak yang terperangkap maka jarring pun diangkat lalu simpul tali pun dibuka dan dituangkan ke dalam wadah penampung.

Nener yang dibutuhkan para penadah adalah nener yang masih dalam kondisi segar dan hidup. Oleh karena itu, wadah penampung yang dibutuhkan harus lebih dari satu. Kami biasa menggunakan dua wadah besar untuk menampung.

Setelah nener-nener terperangkap jaring, nener pun dimasukan ke dalam wadah pertama untuk memisahkanya dari kotoran atau ikan-ikan kecil lain yang juga ikut terjaring. Nener yang mati juga dibuang agar tidak berpengaruh pada nener-nener yang masih hidup. Setelah itu, nener yang masih dalam kondisi segar dimasukan ke dalam wadah penampung kedua yang berisi air tawar bercampur sedikit air laut yang sudah bersih dari kotoran.

Sekali menjaring bisa sampai ratusan ekor dan bahkan lebih bergantung pada cuaca dan kondisi air laut. Dalam sehari saja bisa sampai puluhan ribu ekor nener hidup yang didapatkan dan dijual kepada penadah.

Di Nangaroro saat itu terdapat dua rumah penadah atau distributor kecil-kecilan. Menurut informasi dari para penadah Om Simon dan Om Sinyo saat itu bahwa nener yang dibeli akan dikirimkan ke Surabaya. Saat itu nener dihargai Rp.5 per ekornya. Bayangkan saja dari satu orang pencari nener saja mengumpulkan hingga puluhan ribu ekor per harinya, apalagi jika penadah membeli semua nener dari sekian banyak pencari nener setiap harinya dengan harga yang bisa dikatakan cukup murah. Para penadah tentu meraup keuntungan yang cukup tinggi ketika menjual lagi ke tangan kedua atau ketiga di Surabaya. Biasanya nener yang telah dibeli dari para pencari akan dimasukan ke dalam tabung dari bahan plastik dengan ruang udara yang cukup agar nener tidak mudah mati.

Kemungkinan besar pengiriman nener melalui perjalanan laut dengan kapal penumpang atau kapal barang untuk tiba di Surabaya. Para penadah di Surabaya menjual bibit bandeng tersebut kepada pengrajin tambak ikan air tawar di Surabaya untuk dikembangbiakan menjadi bandeng dewasa. Hanya butuh waktu sekitar tiga sampai empat bulan nener-nener kecil tersebut tumbuh hingga menjadi bandeng dewasa yang siap dipanen untuk dikonsumsi. Permintaan pasar bandeng dewasa yang meningkat tentu mempengaruhi permintaan bibit ikan tersebut.

Saat ini baru terpikir olehku, mengapa ketika itu kami tidak membuat tambak bandeng sendiri? Jika dipikir-dipikir logisnya adalah menangkap nener sendiri, dipelihara ditambak sendiri hingga jadi bandeng dewasa lalu dijual dengan harga sendiri. Soal pengalaman tentang ikan sudah tidak diragukan lagi, mungkin karena minimnya SDM untuk memahami proses pemasaran. Oleh karena itu pemerintah saat ini harus mampu melihat potensi SDA yang bisa dikembangkan secara jujur di daerah sendiri.

Puisi dan Tafsiran Reflektif

2013-03-01T23:35:00.001+07:00

Syair Mereka (Ayah Bundaku) Sakti

Mereka Lelah, mereka letih

Mereka luka dan perih, duka mereka pedih

Walaupun tertatih, hati mereka tak sedih

Wajah lusuh jadi tak berarti kala tanam kasih

Langkah mereka pasti, mereka tak berhenti,

Mereka bahkan tak takut mati,

mereka sungguh berarti

Walau maut datang hingga tujuh kali

Mereka sabar dan tabah hati

Mereka itu hangat api..

Mereka itu, ya matahari..

Mereka tulus memberi,

Kasih sayang dan peduli mereka tak pernah mati

Ayah dan Bundaku sakti

Mereka sudah tak takut mati, apalagi sakit hati

Demi buah putih, mereka tanam benih suci

Demi kasih putih , mereka jadikan cinta itu murni

Sungguh, Ayah Bundaku sakti..

Apa kataku bukan kibulan semata

Apa kukata bukan fiktif belaka

Sungguh, ini tulus dari hati

Terima kasih, kataku dari hati

Terima kasih Ayah Bundaku yang sakti

Tak bisa kubalas jasa, kini ataupun nanti

Taburan cinta yang sakti sungguh tak terganti

Menggoreskan Lirik Luka Diri

Ayah Bundaku Sakti

Mereka Sudah Tak Takut Mati Apalagi Sakit Hati

Demi Buah Putih Mereka Tanam Benih Suci

Demi Kasih putih Mereka Jadikan Cinta Itu Murni

Bait Puisi liris Rofinus Sela Wolo bertajuk Mereka Ayah Bundaku Sakti itu mencuatkan kekaguman Sela terhadap sosok ayah-bunda (orangtua). Apa yang mengagumkan? Sela coba menukik lebih jauh ke kedalaman eksistensi orangtua lewat lirik puisi.

Demi Buah Putih Mereka Tanam Benih Suci Demi Kasih putih Mereka Jadikan Cinta Itu Murni. Apa kaitan ayah-bunda dengan cinta murni? Sela tak sekedar bertutur, tetapi ia bergumul dengan pencarian makna (searching for the meaning) dari keseharian sosok biasa-biasa saja ayah-bunda itu.

Di mata Sela, sosok sepasang kekasih yang kemudian menjadi sami istri itu tak hanya bertugas melahirkan dan mengasuh anak-anak yang lahir dari rahim mereka. Tapi, mereka juga merajut cinta: Demi kasih putih, mereka jadikan cinta itu murni.

Bagi Sela, ayah-bunda adalah para pelaku cinta nan tulus. Dan pengakuan Sela itu tulus : Apa ku kata bukan fiktif belaka, ini tulus dari hati.

Akan tetapi, selalu ada ketegangan antara sebuah pengakuan dan realitas. Ayah-bunda, dimata seorang anak, tetaplah yang lain atau “liyan”. Banyak ayah-bunda disabit-sabit, dipapar-popor hingga terkulai. Kekejaman itu datang dari sang anak yang dilahirkan dengan susah payah dan penuh suar diasuh.

Sejuta pemandangan tercetak dalam ingatan kolektif kita bagaimana “ketuban” ayah-bunda dibalas dengan air tuba. Hubungan anak-orantua sering ambigu: kasih sayang yang dibarengi penolakan, dan bakan penindasan.

Mungkin cinta, seperti juga hati, tak selalu menjadi sumber kebaikan; tapi yang kita alami, hati juga bisa menjadi sumber iblis (devil).

Persoalan lain: ayah-bunda adalah agen masyarakat (agent of society) yang “memaksa nilai-nilai sosial” untuk digoreskan pada diri anak yang masih polos seperti kertas putih. Kertas itu kemudian dicoret-coret dengan “tinta sosial”. Lalu, sang anak menjadi makhluk sosial yang hidup dengan nilai dan “life style” masyarakat. Ketika kekuatan ekonomi, yang menentukan life style itu pada akhirnya menentukan karakter si anak, tanpa ia menghendakinya.

Tapi lingkungan berubah dan setiap kita pun terpecah. Ayah-bunda adalah sejoli yang tak selalu kita anggap setara secara sosial, juga kultural. Masyarakat tak terlalu hormat pada dua insan yang berani menyatukan diri membentuk “bahtera baru” dan melahirkan generasi baru itu.

Ayah-bunda, dalam masyarakat paternalistik, tak pernah diperlakukan jujur. Mereka dibedah hingga terbelah menjadi “atas dan bawah”, “kuat dan lemah”, “bermartabat dan “tanpa martabat,”, di bawah kategorisasi yang diciptakan untuk menampik keutuhan manusia.

Belum banyak masyarakat yang mengakui kesamaan dan kesederajatan “ayah-bunda”. Sosialisme, juga kapitalisme, tak ada bedanya dalam bersikap terhadap “orangtua”, pelahir manusia itu. Ayah-bunda sudah lama menderita akibat perlakuan diskriminatif seperti itu.

Sela Wolo tak menampik realitas dan persepsi negatif itu.

“Mereka sudah tak takut mati, apalagi sakit hati”. Mengapa mereka tak takut mati? Mengapa pula mereka tak takut sakit hati?

Ada yang bergetar dari refleksi Sela: ayah bunda unggul dalam berdamai dengan diri mereka. Damai dengan diri? Pada titik ini Sela bertutur tak datar. Dua orang-masing-masing dengan tipe kepribaadianya meminta untuk diikat dalam satu sakramen, diberkati, dan meleburkan diri dalam satu kesatuan sakramental.

Tak mudah peleburan diri seperti itu, karena “kekurangan diri” yang lain harus bisa diterima. Demikian mereka berdamai dengan apa yang menjadi kekurangan diri dan diri pasangan mereka.

Berdamai

Berdamai dengan diri sendiri, inilah soal yang tak mudah dikerjakan. Secara teoritis, orang lebih mampu berdamai dengan orang lain, bukan dengan diri sendiri. Justru disinilah terjadi kesalahpahaman mendasar.

Bila Sigmund Freud, Bapak Psikoanalis mengatakan manusia sebagai makhluk yang terpecah, maka upaya berdamai dengan diri sendiri bisa dimulai dengan menelisik sisi dalam diri manusia.

Frederick SX menunjuk “sisi-sisi terluka manusia yang perlu diobati dan disembuhkan. Itulah realitas luka batin yang melumpuhkan hampir semua potensi seorang individu. Dalam masyarakat dengan budaya paternalistik yang amat kuat seperti masyarakat Indonesia, mungkin pengenalan sekaligus penemuan luka-luka itu amat relevan dan mendesak.

Entahkah realitas luka batin itu harus membuat kita bermurung durja sepanjang hari? Bahaya yang ditularkan oleh ajaran Freud adalah sisi deterministik yang tidak menghargai dimensi kebebasan dalam diri manusia.

“Pengolahan luka-luka batin, memang penting. Tapi luka batin tidak menemukan (determine) masa depan seorang manusia. Masih ada rahmat, juga posibilitas di luar dugaan kita”, kata Frederick SX.

Bila Protestantisme yang mengikuti ajaran Martin Luther melihat akibat dosa manusia telah totaliter corruptus, maka teologi katolik percaya bahwa dosa Adam hanya melukai diri manusia. Dengan demikian manusia masih memiliki kebebasan, dan Tuhan pun menjadi Bapa yang Mahakasih, bukan hakim pengetuk palu.

Itulah mengapa Rofinus Sela Wolo masih melihat cinta pada ayah-bunda, dua sejoli yang sebelumnya diragukan dapat membangun bahtera baru kehidupan, bila kita hanya terjebak pada sikap-sikap memutlakan banyak hal. Sela pun menampik determinisme itu.

Rofinus Sela Wolo

MERINDUKAN GENERASI NAGEKEO YANG SIAP PAKAI

2013-03-01T03:04:00.000+07:00

Frans Mado

Edukasi kita di Nagekeo, masih menjalankan kurikulum nasional yg kaku.Tanda lulus diseragamkan secara nasional...padahal tingkat serapan informasi dan teknologi di Nagekeo sangat berbeda jauh dgn jakarta.
5 tahun negosiasi membangun SDM nagekeo...belum terlihat hasilnya. Generasi terus bertambah dalam tahun-tahun ke depan. Dan kita kerja tidak sendirian. UNTUK mengasah kecerdasan generasi nagekeo..sudah terlahir banyak intelektual nagekeo saat ini. Namun peran bersama masih lemah. Coba kita bersama menerima tawaran dikti untuk membangun politeknik negeri di Boawae atau Boanio di tahun 2010 yg lalu. Namun kita lebih memilih IKIP swasta. Suatu pilihan yg keliru menurut saya. Hari- terus berlalu...saya ketemu mantan Direktur Politani Wilhelmus Boawae Bung Edel Witu.MP. dan isi dialognya bicara tentang kebutuhan sdm nagekeo untuk 5-20 tahun mendatang. SAYA teringat dgn tawaran dikti 2010... yg lalu bahwa mungkin sekali Politani Wilhelmus itu direformasi menjadi Politeknik Negeri di Nagekeo.
Akhirnya impian membangun generasi nagekeo yg siap pakai masih kandas...karena Politeknik Negeri Flores.. saat ini belum ada.

Gagasan ini menghantui saya...di Perth. Apa ada cara terbaik agar Nagekeo tampil terdepan untuk mengatasi generasi yg belum mandiri.

Saat ini....upaya mellobby ke dikti RI jalan terus...namun belum ada titik terang. Pada hari ini...saya beranikan diri nenulis hal ini biar beban saya bisa saya bagi dhn para calon bupati nagekeo 2013 untuk berembuk mensukseskan impian ini.
Namun jika tugas ini terlalu berat...ya jangan dipaksa..biar saya terus berupaya semampu yg saya bisa lakukan ke depannya. Akhirnya dialog ini masih belum tuntas di nagekeo.Dengan terpaksa saya harus pergi ke Australia. Saya juga sedang bergumul juga di negeri orang..apakah bisa joit pendidiksn dgn australia untuk politeknik tersebut. Saya terus mencari jalan..agar cita-cita ini bisa tercapai.

Jadikan waktu kita buat memikirkan generasi nagekeo yg butuh peran strategis para intelektual nagekeo di berbagai kota.

Salam hangat Nagekeo dari Australia
perth.27 feb 2013.

Oleh: frans mado

PILKADA DAN PELUANG GOLPUT

2013-02-26T00:29:00.002+07:00

(Studi Pembanding : Tingkat Golput Pada Pilkada di DKI Jakarta Tahun 2007 dan Pilkada Jawa Tengah Tahun 2008)

Oleh : Fransiskus X. Gian Tue Mali

A. Pendahuluan
Setelah melewati masa-masa sulit untuk mengembangkan diri, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta melakukan partisipasi politik pada era Orde Baru, kedewasaan politik rakyat Indonesia kembali diuji melalui pemilu. Setelah pemilu 1999, yang dianggap sejajar kualitasnya dengan pemilu 1955, kembali di beri pelajaran untuk berdemokrasi lewat model pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004, dan pemilu 2009. Serentetan peristiwa tersebut secara de facto and de jure telah memberi pelajaran penting untuk pengembangan demokratisasi di Indonesia. Masih hangat dalam ingatan kita, rakyat di pelosok negeri telah menggelar hajatan politik yang tidak kalah meriahnya di banding hajatan sebelumnya, yakni guna memilih dan menentukkan pasangan kepala daerah. Dalam Undang-Undang (UU) tentang Pemerintah Daerah No 32 tahun 2004, pelaksanaan model pemilihan langsung guna jabatan kepala daerah, telah diamanatkan.

Dengan model pemilihan langsung, rakyat dapat “merdeka” menentukan siapa pemimpun daerahnya dan memiliki kedaulatan penuh untuk mengekspresikan hak-hak politiknya. Kekuasaan rakyat tidak lagi dimanipulasi oleh para anggota DPRD seperti model pemilihan sebelumnya. Esensinya adalah untuk membuat masyarakat dapat lebih mengenal figur, visi dan misinya ke depan untuk kesejahteraan masyarakat. Paradigma pilkada langsung yang menempatkan rakyat sebagai “raja” dalam prosesnya telah menghadirkan analisis yang menarik tentang prospek demokratisasi di tingkat lokal. Di satu sisi diharapkan aspek-aspek positif muncul, seperti partisipasi masyarakat, kebebasan memilih, akuntabilitas pemerintahan, dan lain-lain. Namun di sisi lain ada aspek negatif yang sangat sulit dihindarkan seperti permainan politik uang, konflik dan kekerasan politik, peran elit yang terlalu dominan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Dalam hal ini, kembali rakyat menjadi titik sentral, di samping aturan dan elit lokal yang bermain. Ada kekhawatiran bahwa hanya demi kepentingan politik suatu kelompok untuk menguasai posisi-posisi kepala daerah, rakyat yang seharusnya berdaulat untuk memilih kepala daerahnya lalu menjadi korban demokrasi. Selain tidak menghargai suara rakyat, hal itu juga mengancam keselamatan masyarakat dari kampanye politik hitam. Akhirnya bukannya partisipasi politik, namun mobilisasi politik.

Namun demikian jangan mengabaikan kehidupan politik masyarakat Indonesia selama 10 tahun terakhir ini begitu dinamis, sulit diprediksi dan menjadi tantangan sendiri bagi politisi partai politik untuk mendapatkan dukungan dari pemilih yang semakin rasional dan cerdas terhadap pilihan politiknya. Kemunculan golongan putih (golput) pasca reformasi justru semakin tidak terkendali dan sulit ditekan menjelang perhelatan pesta demokrasi (Pemilu).Apa alasannya, hingga cara untuk menekan angka golput, selalu menarik untuk diperbincangkan. Golput dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan non-voter. Terminologi ini menunjukan besaran angka yang dihasilkan dari event pemilu diluar voter turn out. Non–Voter tersebut diketegorikan menjadi tiga yakni ; (a) Registered Not Voted ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih, (b) Citizen not Registered ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih dan (c) Non Citizen ; mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih.

Golput muncul dalam pemilu 1971. Pada era Presiden Soeharto, golput menyatakan protes terhadap tirani kekuasaan dan Pemilu yang selalu dimanipulasi. Bagi Rezim Orde baru golput adalah virus ganas yang harus dihadang. Golput bahkan dikategorikan sebagai bagian dari tindakan makar, padahal tidak ada aturan konstitusi atau undang-undang (UU) yang menyatakan memilih sebagai kewajiban. Di era demokrasi yang semakin terbuka golput mengalami pergeseran dan orientasi yang semakin terbuka pula. Sikap golput pada periode ini misalnya ditunjukan oleh Gusdur ketika di ‘zhalimi’ oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena alasan kesehatan tidak dapat mencalonkan menjadi Presiden RI atau sikap yang dilontarkan oleh sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Ukhuwah (Hidayatullah, Persis, Dewan Mesjid Indonesia, Al Irsyad, Wanita Islam, Persatuan Pelajar Islam, Kahmi, dan Majelis Dakwah) yang tidak akan ikut Pemilihan Presiden putaran ke-2. Saat ini golput sudah merambah pada suksesi politik lokal (pilkada). Golput telah terdesentralisasi seiring dengan desentralisasi politik yang digulirkan awal tahun 2005. Di era pemerintahan orde baru kehadiran golput dianggap sebagai ancaman. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah mobilisasi pemilih untuk mendatangi TPS, tak jarang intimidasi dan kekerasan mewarnai setiap pemilu ke pemilu. Dibawah kekuasaan yang otoriter, sikap golput sangat dihindari karena itu sebuah pembangkangan politik dan subversif. Sejak Pemilu 1955 hingga ke Pemilu 1999 presentase golput tidak pernah menyentuh angka sepuluh persen. Melorotnya persentase pemilih yang menggunakan hak suaranya terjadi pada pemilu 2004 dan Pilpres. Ironisnya titik penurunan itu terjadi saat demokrasi dan kebebasan sangat terbuka lebar. Pada Pemilu 1999, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput, naik menjadi 7,2 persen dibandingkan Pemilu 1997 yang hanya 6,4 persen saja. Puncak penurunan partisipasi itu terjadi saat Pemilu 2004 lalu. Dalam tiga rangkaian pemilu yang diselenggarakan secara berurutan kala itu, sebanyak 16 persen dari pemilih terdaftar tidak menyumbangkan suaranya untuk pemilu legislatif. Kemudian, angka ini mengalami kenaikan menjadi 21,77 persen pada saat pilpres putaran pertama. Pada akhirnya, angka ini kembali mengalami kenaikan pada saat pilpres putaran kedua menjadi 23,37 persen[1].

Lalu mengapa orang tidak memilih.? Secara teoretis yang dapat menjelaskan hal ini yaitu melalui pendekatan teori-teori perilaku pemilih (voter behavior) dan pemahaman sistem kepartaian yang berlaku. Jika penelusuran kita menelisik pada sudut pandang perilaku pemilih maka terdapat beberapa teori besar yang membantu kita mendapatkan jawaban mengapa orang tidak memilih. Teori tersebut diantaranya teori sosiologis, teori psikologis, teori ekonomi-politik dan teori struktur. Teori sosial memberi gambaran bagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dari status sosial, teori psikologik memberi penjelasan bahwa kedekatan seseorang dengan partai dan kandidat akan mempengaruhi pilihan-pilihan politiknya sedangkan teori ekonomi politik memberi penjelas bahwa golput dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan secara rasional. Adapun teori struktur merupakan bagian di luar perilaku pemilih yang berhubungan dengan struktur dan sistem politik yang berlaku. Teori-teori ini cukup memberikan informasi secara ilmiah tentang tipologi dan karakteristik golput. Pernyataan sikap golput diiringi kritik pedas terhadap carut-marutnya praktik demokrasi, diungkapkan secara gamblang oleh sejumlah kalangan, tak terkecuali mereka yang berusia muda. Kini, ajakan golput tidak hanya melalui aksi jalanan, namun juga dirayakan di dunia maya yang aksesnya lintas ruang dan waktu.

Golput sendiri merupakan fenomena jamak ketika pemilu berlangsung di negara mana pun di dunia. Mungkin sebuah kemustahilan untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam pemilu mencapai 100 persen. Bahkan di Amerika Serikat, negara yang disebut-sebut sebagai kiblat demokrasi itu, golput hampir mencapai 40 persen tiap gelaran pemilu, bahkan sejak George W Bush Junior mencalonkan diri menjadi presiden kedua kalinya, Golput di negara adidaya tersebut hampir mencapai 50%[2]. Meski sejatinya golput ialah fenomena alamiah, namun demikian keberadaannya kerap dianggap mengganggu, bahkan perlu dibatasi jumlahnya. Kenyataannya, golput merupakan sebuah realitas politik yang harus diakui dalam praktik demokrasi di Indonesia. Penyebab golput sendiri ditengarai berkat degradasi kepercayaan terhadap partai peserta pemilu. Sebagian besar masyarakat sudah apatis karena jenuh dengan janji-janji yang minim realisasi. Tidak sedikit pula yang memandang skeptis terhadap kampanye para caleg, di mana mereka terkesan hanya pandai memajang poster, yang justru kerap merusak lingkungan.

Mengutip hasil survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) atas Pilkada Jakarta lalu, yang membagi alasan golput ke dalam 3 hal. Pertama, alasan teknis, misalnya, orang itu sakit atau memiliki keperluan, sehingga tidak bisa datang ke bilik suara pada hari H sekitar 39%. Kedua, alasan administratif, yakni, orang tersebut tidak terdata sebanyak 38%. Ketiga, alasan politis, sebut saja, tidak percaya pemilu, tidak ada calon favorit, sebagai bentuk protes atas ketidakberesan birokrasi ternyata hanya sekitar 16%[3]. Sehingga tidak munculnya pemilih ke TPS adalah lebih pada alasan administratif dan teknis, daripada politis. Selain itu, ada catatan menarik soal partisipasi pemilu dari waktu ke waktu[4]. Memilih atau tidak memilih itu adalah hak. Walau itu hak, tapi ada sedikit kewajiban juga bagi kita untuk turut memilih pemimpin bangsa ini, yang nantinya akan membuat kebijakan publik yang berdampak bagi kita semua. Di masa yang akan datang, pemilih bisa semakin menjadi rational voters, yang berarti mempertimbangkan secara rasional tentang apa untungnya jika memilih seseorang, apa saja program kerjanya. Di sinilah letak penting pencerdasan politik bagi masyarakat, yang juga tidak terlepas dari tanggungjawab parpol.

Bagaimanapun sikap partisipatif tidak melakukan golput berperan dalam menentukan arah nasib bangsa. Salah satunya, dengan penentuan pemimpin yang tepat, yang akan membuat kebijakan publik bagi semua orang. Mereka yang menggunakan hak pilih sebenarnya memiliki sebuah keuntungan, yakni, punya legitimasi untuk menuntut secara hukum, moral, dan politis, pada pemimpin terpilih jika mereka terbukti melanggar janji. Sebaliknya, mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya bisa dibilang tidak punya privilege itu. Perilaku pemilih yang unik sewajarnya mendorong partai politik melakukan kampanye dengan penanganan yang berbeda pula. Kuncinya adalah bagaimana tokoh partai menawarkan sesuatu yang baru,yang dapat meyakinkan pemilih yang semakin rasional, dibandingkan dengan pemilih yang cenderung primodialisme, ideologi, program, transaksional, peer group, referensi, ikatan emosional.

B. Perumusan Masalah

Menelaah kasus di atas mengenai golput baik pada pemilu-pemilu Presiden, Legislatif maupun di tingkat lokal Pilkada, terbagi pada beberapa alasan mengapa masyarakat memilih golput, apakah golput merupakan bagian dari partisipasi politik. Pertanyaan menarik dalam konteks ini mengenai golput dalam pemilu pilkada, apakah kondisi ini bisa mewujudkan proses demokratisasi atau memunculkan ketidakpercayaan rakyat secara permanen bahwa politik hanya menghambur-hamburkan uang dan menjauhkan dari kesejahteraan rakyat? Dan, apakah fenomena politik golput di DKI Jakarta pada pilkada tahun 2007 dan Jawa Tengah pada pilkada tahun 2008 merupakan salah satu bentuk partisipasi politik menurut Aristoteles?

C. Pembahasan

1. Golput Pilihan Rasional dari Proses Demokrasi atau Ancaman Politik

Memilih adalah hak, dan tidak memilih juga merupakan hak. Kalimat tersebut memang cukup sederhana, namun mempunyai muatan substansi nilai demokrasi yang sangat urgen. Menggunakan hak pilih memang diatur oleh undang-undang, tetapi tidak menggunakan hak pilih tidak secara eksplisit dijelaskan. Tidak menggunakan hak pilih / mencoblos, atau biasa disebut golput. Memang masih banyak diperdebatkan pada tataran konsep. Namun pengakuan terhadap fenomena tersebut seakan mengeliminir perdebatan tentang apa yang disebut dengan golput. Pembicaraan mengenai golput nyaris tidak pernah lepas dari setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia maupun di negara yang sudah maju demokrasinya. Sejak pertama kali dideklarasikan oleh Arief Budiman menjelang pemilu 1971, golput menjadi istilah yang selalu muncul saat berlangsungnya pemilu. Munculnya golput sebagai reaksi dan sikap kritis dari kebijakan politik penguasa Orde Baru tentang penyelenggaraan pemilu. Kelompok golput menilai, pemilu yang pertama kali dilaksanakan di era Orde Baru tersebut sudah direkayasa oleh Golkar dan ABRI sebagai pendukung utamanya, guna memenangkan pertarungan politik selama mungkin di Indonesia.

Golput dalam penyelenggaraan pemilu adalah hal yang wajar. Asumsi golput yang paling gampang adalah diambil dari jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya. Untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, jumlah golput mencapai lebih dari 20 persen. Padahal, sejak pemilu 1971 hingga rezim otoriter Orde Baru berakhir, jumlah golput hanya berkisar sekitar 10 persen saja. Menurut Ramlan Surbakti, asumsi tersebut masih bisa diperdebatkan, yang menegaskan bahwa pemilih terdaftar yang tidak menggunakan haknya tidak bisa serta merta dikelompokkan sebagai golput. Golput hanyalah mereka yang memang sengaja tidak mau menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak suaranya. Golput harus dilakukan sebagai sebuah kesadaran politik. Dengan pengkategorian seperti ini, tentu lebih sulit menelaah seberapa banyak pemilih yang secara sadar memilih menjadi golput. Dengan demikian, penghitungan mengenai jumlah golput riil pun akan semakin sulit dilakukan.

Banyak hal yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi. Dalam konteks pilkada di beberapa daerah, kemungkinan golput disebabkan oleh [5]:

a. Banyaknya perantau yang tidak bisa pulang di berbagai daerah ketika ada jadwal pemilu dilakukan, sehingga banyak dari warga yang bekerja di luar kota malas untuk meninggalkan pekerjaannya.

b. Kejenuhan dari rutinitas mencoblos dalam pemilu, kecenderungan terjadinya penggelembungan pemilih golput bisa terkondisikan mengingat rangkaian acara politik terlalu padat sepanjang tahun. Situasi ini membuat publik jenuh dan memilih melakukan aktivitas rutinnya.

c. Tidak mau menggunakan hak pilihnya, warga yang secara sadar tidak mau menggunakan hak pilihnya memang tidak bisa dikaji secara kualitatif, namun secara riil mereka tidak menggunakan haknya.

Faktor lokal lain seperti mobilitas masyarakat di kota besar dan buruknya cuaca pada sejumlah tempat, juga sempat disebut sebagai penyebab penurunan tingkat partisipasi itu. Di samping itu, ketidakpedulian masyarakat terhadap keberlangsungan pemilu ditenggarai sebagai salah satu faktor signifikan dalam pilkada. Bisa juga disebabkan oleh sosialisasi yang tidak tuntas atau mengenai sasaran.

KPU sudah menyebutkan mengenai sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan haknya faktor-faktor itu adalah [6]:

a. Adanya pemilih yang terdaftar lebih dari sekali di tempat yang berbeda, terdaftar lebih dari sekali di tempat yang sama,

b. Adanya kartu pemilih yang tidak dapat dibagikan karena pemiliknya tidak dikenali

c. Adanya warga yang belum berhak memilih tetapi diberi kartu pemilih

d. Adanya pemilih yang meninggal dunia

e. Adanya pemilih terdaftar yang tidak menerima kartu pemilih

f. Tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS)

g. Serta pemilih yang memang sengaja tidak menggunakan haknya.

Faktor-faktor tersebut merupakan sebab-sebab yang ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, tidak terkecuali dalam pilkada. Tidak ada pembedahan secara rinci dan kuantitatif atas ke tujuh faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat partisipasi pemilih itu.

Namun, selain beberapa hal di atas, banyak ahli yang melihat fenomena golput sebagai model hubungan elit-massa yang tidak harmonis. Ada yang melihat golput terjadi karena rakyat merasa kurang dihargai oleh parpol, yang mengusung calon pemimpin dalam pilkada. Ini didasari oleh anggapan bahwa penyelenggaraan pilkada hanya bersifat prosedural. Demokrasi yang terjadipun, demokrasi prosedural. Secara substansial bukan untuk pemberdayaan dan pendidikan politik rakyat, tetapi hanya dimanfaatkan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, dimana orientasinya hanyalah status sosial, ekonomi dan politik.

2. Golput dan Partisipasi Politik dalam Pilkada

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu pada masa rezim Soeharto di atas 85%, bahkan pernah menembus angka 90%, sedangkan angka yang tidak melakukan partisipasi hanya berkisar 15% saja. Dalam ranah demokrasi, angka kisaran tersebut masuk dalam kategori partisipasi yang tinggi. Namun secara riil politik, di masa Orde Baru, yang terjadi bukanlah partisipasi politik dengan ‘kesadaran’, tetapi adanya mobilisasi politik. Sedangkan dalam pilkada langsung tahun 2005, jumlah pemilih yang menggunakan haknya mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pemilu di masa Orde Baru. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi), orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinnya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan dan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya [7].

Miriam Budiardjo mengemukakan definisi umum dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Aktivitas ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, sehingga partisipasi memilih merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang paling sering dan mudah untuk dilihat terutama dalam negara-negara demokratis. Hal yang mendasari partisipasi politik adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejewantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash oleh rakyat. Masyarakat berpartisipasi dalam proses politik melalui pemberian suara karena terdorong oleh keyakinan bahwa dengan berpartisipasi kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai implikasi[8].

Dalam konteks demokrasi umumnya dianggap bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat, menunjukkan warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, kemudian dianggap pemimpin terpilih akan kurang tanggap atas aspirasi masyarakat dan pemimpin yang terpilih akan mengalami krisis legitimasi dalam menjalankan pemerintahnya nanti, sehingga cenderung untuk melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Partisipasi sebagai kegiatan dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Masuk dalam kategori partisipasi ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakam, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang masuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah[9]. Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output.

Di samping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori aktif maupun pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput). Dalam bahasa Milbarth dan Goel dikategorikan sebagai berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Dalam bahasa Jeffri M. Paige, partisipasi pasif tertekan, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah[10]. Tidak semua warga negara ikut dalam proses politik, walaupun di dalam sistem politik demokrasi, partisipasi politik merupakan hak warga negara. Pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa seseorang berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam proses politik? Secara garis besar ada dua hal yakni kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah, yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang mengenai lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak ?. Dalam konteks inilah, rendahnya partisipasi politik rakyat dalam pemilih selalu menarik dikaji, karena hal tersebut terkait dengan legitimasi “penguasa” baru sebagai pemimpin dan penyelenggara pemerintahan. Pada pemilu 1999, presentase voter turn out (pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya) menurun dari 92% pada pemilu 1999 menjadi 84% pada pemilu legislatif 2004. Kecenderungan sama juga terjadi pada pemilu presiden 2009, bahwa voter turn out hanya berkisar pada angka 76%[11].

D. Perbandingan Tingkat Golput Pilkada DKI Jakarta Pada Tahun 2007 dan Pilkada Jawa Tengah Pada Tahun 2008
1. Tingkat Golput Pada Pilkada DKI Jakarta Pada Tahun 2007

Dalam Pilkada DKI Jakarta Pada Tahun 2007, persentase masyarakat yang tidak ikut memilih calon gubernur dan wakil gubernur, atau yang disebut golongan putih, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta mencapai 39,2 % atau 2.241.003 orang dari total 5.719.285 pemilih[12]. Data tersebut merupakan tingkat golput tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Menurut Direktur Citra Komunikasi LSI (Lembaga Survey Indonesia) Toto Izul Fatah seperti yang dimuat oleh media online Kabar Indonesia, ada dua faktor yang mempengaruhi tingginya golput dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2007, yaitu faktor administratif dan faktor politis. Faktor administratif adalah bentuk tidak ikut memilihnya masyarakat karena tidak memiliki Kartu Pemilih atau tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kartu data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang dibuat pemerintah diserahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada KPU provinsi dan KPU
kabupaten/kota. Selanjutnya KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memverifikasi data itu, kemudian menyusun daftar pemilih sementara (DPS). Ternyata, banyak DP4 yang diserahkan itu tidak valid, sehingga akhirnya menyebabkan banyaknya masyarakat tidak bisa ikut memilih. Faktor politis, menurut Toto masyarakat DKI Jakarta merupakan pemilih yang rasional jika calon pemimpinnya tidak memiliki visi dan misi yang benar-benar menyentuh kehidupan riil mereka, merekapun enggan untuk memilih. Hal ini bisa disebabkan oleh jadwal kampanye para kandidat yang cukup padat dan berlangsung singkat. Alasan lain berkaitan faktor politis ini adalah karena rata-rata kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tidak dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah.

Menurut Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU DKI, Sumarno, ada 4 faktor yang menyebabkan tingginya prosentase Golput : Pertama, golput karena alasan politis, orang tidak memilih karena tidak percaya kepada penyelenggara negara yang mungkin dianggap korup. Kedua, ada variabel golput logis, pemilih yang golput karena misalnya alasan tidak merasa satu agama dengan kandidat, atau ketidakpercayaan akan adanya perubahan. Ketiga, menurut Sumarno adalah golput karena faktor teknis. Yaitu faktor sosialisasi yang kurang dari penyelenggaran pemilu, KPU DKI. Keempat, faktor apatis. Masyarakat yang memang acuh dengan adanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, mereka tidak memiliki sikap politik yang jelas.[13].

Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan paling mendasar dari adanya golput dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2007 adalah permasalahan politis dan administratif. Secara geografis masyarakat Jakarta adalah masyarakat ibukota Negara Indonesia, makanya secara tidak langsung masyarakat DKI Jakarta merupakan masyarakat yang paling merasakan kinerja pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Ketika dirasakan kinerja pemerintah tidak memberikan perubahaan yang signifikan, masyarakatpun enggan ikut memilih pemimpin karena beranggapan pasti tidak akan perubahan lagi walaupun berganti pemimpin. Sikap kritis masyarakat ibukota ini yang kemudian berubah menjadi sikap apatis terhadap pemerintah, senada dengan yang diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Prof. Iberamsjah, yang mengatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta saat ini menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat, permasalahan warisan seperti banjir, macet, dan perkampungan kumuh belum lagi ditambah aksi kriminalitas yang belum pernah terselesaikan atau berkurang, walaupun telah berulangkali berganti gubernur dan wakil gubernur. Sikap-sikap ini berkembang pesat karena hampir sebagian besar masyarakat Jakarta merupakan masyarakat ekonomi-bisnis, politikus, dan akademika, dan masyarakat biasa yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dibandingkan masyarakat di daerah lain di Indonesia.

Sedangkan alasan administratif, merupakan alasan klasik dalam pemilihan umum di Negara ini. Permasalahan daftar pemilih tetap yang tidak memadai menjadi penghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pemuktahiran sistem dari daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap tidak sesuai dengan jumlah dan keberadaan masyarakat. Kartu data penduduk potensial pemilih pemilu tidak valid sehingga dalam penyusunan daftar pemilih sementara pun tidak valid, yang akhirnya menghasilkan daftar pemilih tetap yang tidak tepat, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur pada hari pemilihan umum.

2. Tingkat Golput Pada Pilkada Jawa Tengah Pada Tahun 2008

Dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2008, sebanyak 10.744.844 pemilih atau 41,5 persen dari 25.861.234 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah golput. Sementara pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih, sang pemenang yang dicalonkan PDI Perjuangan, hanya meraih 43,44 persen suara (KPU Jateng, 2008). Perolehan suara pasangan ini terpaut sedikit sekali dari jumlah golput.

Alasan golput di Jawa Tengah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tauchid Dwijayanto di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah[14]:

a. Lemahnya Sosialisasi tentang Pilgub

Pemerintah dalam hal ini Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dirasa masih sangat kecil peranannya dalam rangka mensosialisasikan pengetahuan tentang Pilgub Jateng ini. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang diwakili oleh 100 responden pemilih golput, mayoritas mereka tidak mengetahui secara lengkap para kandidat yang berkompetisi dalam Pilgub Jateng 2008.

b. Lebih Mementingkan Kebutuhan Ekonomi

Tuntutan ekonomi merupakan kebutuhan yang paling mendesak bagi mayoritas responden. Dengan demikian, apabila dihadapkan pada pilihan antara harus bekerja atau menyempatkan diri datang ke TPS untuk berpartisipasi dalam Pilgub maka mayoritas responden lebih memilih untuk bekerja. Pernyataan ini terbukti dengan data dimana sebesar 63% responden mengaku golput karena alasan pekerjaan.

c. Sikap Apatisme terhadap Pilgub
Dalam perspektif politis, mayoritas responden (67%) menganggap bahwa dengan dilaksanakannya Pilgub ini tidak akan membawa perubahan apapun baik terhadap provinsi maupun kehidupan mereka. Menurut mereka perhelatan semacam Pilgub ini hanyalah sebuah rutinitas politik saja tanpa menjanjikan suatu perubahan yang berarti. Mayoritas responden mengaku jenuh dengan silih bergantinya pemimpin yang masih saja tidak dapat memperbaiki keadaan.

Memang kelompok masyarakat golput di kota semarang tidak dapat mewakili seluruh masyarakat Jawa Tengah, namun secara umum alasan golput di Jawa Tengah hampir sama dengan alasan yang dihasilkan dari penelitian di kota semarang, namun ada penmbahan seperti yang diungkapkan oleh ketua KPU Solo Didik Wahyudiono, sebagian masyarakat lebih memilih untuk pergi ke ladang atau kebun daripada ke TPS[15].

E. Pemikiran Aristoteles Tentang Partisipasi Politik

Aristoteles adalah seorang filsuf besar pada zaman Yunani Kuno. Ia hidup pada abad ketiga sebelum masehi. Ia adalah murid Plato selama kurang lebih dua puluh tahun di Akademia Plato hingga Plato meninggal. Akan tetapi, pemikiran Aristoteles berbeda dengan Plato. Aristoteles adalah seorang filsuf realis sedangkan Plato merupakan seorang filsuf idealis. Salah satu sumbangan pemikiran Aristoteles kepada filsafat adalah filsafat politik. Filsafat politik Aristoteles merupakan sebuah ajaran tentang negara. Filsafat politiknya banyak dipengaruhi oleh ajarannya tentang etika individual. Ia menyajikan filsafat politik dalam salah suatu tulisan yang berjudul Politica. Konsep negara Aristoteles adalah konsep negara kota atau polis atau civil state. Ada dua hal yang melatarbelakangi munculnya pemikiran konsep polis ini. Pertama yaitu penolakan atau ketidaksetujuan Aristoteles terhadap ajaran kaum sofis. Kaum sofis berpendapat bahwa negara didirikan berdasarkan adat kebiasaan dan bukan kodrat yang alamiah[16]. Sebuah negara didirikan atas kehendak sekelompok orang yang mempunyai kebiasaan tertentu yang sama. Ajaran kaum sofis ini mengisyaratkan bahwa negara merupakan alat untuk mencapai keinginan subyektif.

Akan tetapi, negara bagi Aristoteles bukan hanya sekedar instrument atau alat. Negara merupakan sebuah organisme yang anggota saling berelasi. Relasi antar organisme mempunyai pola pertumbuhan dan perkembangan. Mereka saling terhubung satu sama lain sehingga muncul suatu komunitas organisme. Kedua adalah manusia menurut kodratnya adalah mahkluk sosial atau zoon politicon. Manusia membutuhkan satu sama lain. Hal ini terjadi tidak secara kebetulan dan terjadi secara alamiah. Hanya manusia yang dapat hidup bersama dan membentuk sebuah polis atau kota. Kota dalam pengertian Aristoteles adalah sebuah spesies asosiasi yang ada demi kebaikan tertentu . Kota merupakan sebuah asosiasi tertinggi dan bersifat inklusif karena kota terarah pada kebaikan tertinggi dari segala kebaikan. Semua orang dalam kota melakukan tindakannya pada kebaikan tertinggi itu. Kebaikan tertinggi itu bersifat umum. Jika kota merupakan sebuah asosiasi tertinggi, maka ada asosiasi lain yang ada di bawah kota. Asosiasi itu adalah keluarga dan desa[17]:

1. Keluarga merupakan asosiasi pertama yang dilembagakan secara ilmiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara berulang. Akan tetapi, keluarga tidak dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan manusia. Hal yang tidak dapat dipenuhi oleh keluarga adalah kebutuhan manusia untuk hidup bersama. Manusia dengan insting sosialnya membutuhkan kebersamaan sosial dan politis.

2. Asosiasi kedua adalah desa. Desa merupakan asosiasi alami yang dibentuk oleh keluarga dari rumah tangga untuk pemenuhan sesuatu yang lebih dari sekedar pemenuhan sehari-hari yang berulang. Keluarga-keluarga berkumpul untuk saling membantu dan melindungi. Bentuk nyata desa adalah kampung atau perkampungan. Manusia mulai dapat terpenuhi social dan politisnya, namun asosiasi ini masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan tertinggi manusia.

3. Asosiasi ketiga adalah kota (polis). Polis merupakan asosiasi terakhir dan sempurna yang terbentuk dari sejumlah desa. Polis merupakan tujuan terakhir dari semua asosiasi itu. Polis terbentuk secara alamiah karena asosiasi yang membentuk polis adalah alami. Tujuan terbentuknya Polis adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup bersama.

Semua manusia yang hidup dalam Polis adalah mahkluk politik. Manusia adalah mahkluk politik karena manusia dengan kemampuan akalnya yang rasional mampu mempertimbangkan dan memutuskan hal yang benar dan salah dari tindakan-tindakannya. Akan tetapi, Arsitoteles secara tegas melakukan distingsi terhadap manusia yang hidup dalam Polis.

Dua kelompok itu adalah kelompok “manusia lengkap dan kelompok manusia tidak lengkap”. Inti dari pembedaan dua kelompok manusia itu adalah kemampuan akal manusia yang telah sempurna dan kemampuan partisipasi pada politik. Pada kelompok “manusia lengkap”, manusia ini mempunyai kualitas mahkluk politik dan mahkluk sosial. “manusia lengkap” mampu berpikir secara dewasa. Ia juga mampu berbahasa dan berargumen dengan baik sebagai usaha mengkomunikasikan ide dalam pikirannya kepada sesamanya. Manusia yang masuk dalam kelompok “manusia lengkap” ini adalah laki-laki dewasa. Sisi lain, manusia yang masuk dalam kelompok “manusia lengkap” adalah wanita, anak-anak, dan budak. Mereka masuk kelompok “manusia tidak lengkap” karena mereka tidak punya cara untuk berpartisipasi secara penuh dalam politik. Anak-anak punya pertimbangan tetapi belum matang. Wanita juga mempunyai pertimbangan tetapi dalam bentuk yang berkuasa. Akan tetapi, bila wanita diisinkan dalam partispasi politik, maka wanita busa merusak konstitusi dan kebahagiaan kota. Hal ini terjadi karena wanita hidup dalam segala jenis kebebasan kebebasan dan kemudahan yang tidak berguna dan mengundang banyak kekacauan[18]. Budak sama sekali tidak mempunyai kemampuan pertimbangan yang mendalam. Budak merupakan seorang yang ditaklukkan oleh kekuatan dan kekuasaan. Hal ini dapat ketika perang, bahwa salah satu pihak yang kalah harus menjadi budak bagi pihak yang menang. Oleh karena itu, budak merupakan suatu barang hak milik bagi tuannya. Mereka hanya menjadi pelayan bagi tuannya.

Aristoteles juga memberikan definisi tentang warga negara. Pengertian warga negara ini sangat terkait dengan konstitusi dan bentuk negara yang ada. Warga negara merupakan seorang yang turut serta dalam administrasi keadilan dan pemangku jabatan. Ada partisipasi aktif dari warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam tugas publik dan pelaksanaan politik. Pendapat ini ingin menepis tentang pengertian warga negara yang salah. Pengertian warga negara yang salah adalah menjadi residen di sebuah tempat tertentu atau orang yang memiliki hak legal karena kontrak komersial. Jika hal ini terjadi, maka orang asing dan budak dapat menjadi warga negara yang legal dalam polis tertentu. Polis yang ada bukan lagi polis yang terbentuk secara alami tetapi polis buatan manusia yang dibentuk dari kontrak komersialnya. Pengertian warga negara di atas mengisyaratkan arti pentingnya sebuah negara bagi manusia. Manusia membutuhkan negara untuk merealisasikan potensi moral mereka. Realisasi potensi moral membutuhkan aturan dan kontrol. Realisasi mencapai kesempurnaannya lewat sarana pelaksanaan hukum secara publik.

Aristoteles memberikan tiga bentuk negara yang sesuai dengan pengertian warga negara atau konstitusi. Tiga bentuk negara atau konstitus itu adalah monarki, aristokrasi dan ”Politea”[19]:

1. Monarki adalah sebuah bentuk konstitusi yang dipegang oleh satu orang yaitu raja. Monarki dapat sah apabila seorang raja memilki keunggulan di atas semua orang. Akan tetapi, konstitusi monarki akan jatuh pada konstitusi nurani ketika konstitusi menemukan seorang raja yang unggul.

2. Konstitusi kedua adalah aristokrasi. Aristokrasi adalah sebuah konstitusi yang dipimpin oleh beberapa orang yang dianggap baik. Konstitusi ini lebih baik daripada monarki karena para pemimpinnya mempunyai keutamaan intelektual dan moral. Kelemahan konstitusi kedua ini sama dengan monarki yaitu sulit menemukan orang-orang yang mempunyai kebaikan.

3. Konstitusi ketiga adalah politea atau pemerintahan konstitusional. Politea merupakan sebuah konstitusi yang dipimpin oleh kelas menengah. Konstitusi ini paling baik dan ideal diantara dua konstitusi sebelumnya. Ada dua alasan konstitusi ini ideal. Pertama adalah kepemimpinan konstitusi ini kebijaksanaan kolektif. Setiap individu memerikan kontribusi yang sama dalam negara. Kedua adalah kepemimpinan konstitusi ini membutuhkan pendidikan dan pelatihan. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan adalah membentuk keahlian dalam memimpin. Akhirnya, tujuan politea adalah kebaikan bersama.

Penulis akan mencari penyebab terjadinya sebuah polis sebagai awal analisa ini. Empat penyebab itu antara lain adalah penyebab formal, penyebab material, penyebab efisien, dan penyebab final. Penyebab formal merupakan bentuk yang menyusun bahan. Penyebab material berhubungan dengan materi yang menyusun sesuatu. Penyebab efisien berhubungan dengan faktor yang menjalankan suatu kejadian. Penyebab final merupakan penyebab tujuan yang menjadi arah seluruh kejadian.

Dalam konsep negara Aristoteles, polis merupakan penyebab formal. Polis harus mempunyai warga negara (penyebab material). Setiap warga negara dalam polis berpartisipasi dalam politik (penyebab efisien). Akhirnya, setiap tindakan partisipasi warga negara harus diarahkan pada kebaikan bersama atau bonum commune (penyebab final). Analisa penyebab polis ingin menerangkan bahwa polis yang terbentuk secara alamiah mempunyai unsur-unsur yang dapat dijelaskan secara rasional dan logis. Unsur-unsur penyebab itu bersifat komprehensif utuh. Jika salah satu unsur dalam polis tidak ada atau tidak terpenuhi, maka konsep negara Aristoteles tidak dapat disebut sebagai polis.

Indonesia sebagai negara yang mengedepankan partispasi rakyat belum memadahi disebut polis. Fenomena golput adalah salah satu penyebab bahwa Indonesia belum layak disebut sebagai polis. Unsur penyebab yang tidak ada atau yang belum terpenuhi dalam Indonesia adalah unsur efisien. Negara Indonesia masih kurang dalam partisipasi rakyat dalam politik. Unsur efisien yang tidak terpenuhi sangat berpengaruh terhadap unsur penyebab final. Pengaruhnya adalah kebaikan yang dituju bukan kebaikan bersama tetapi kebaikan pribadi atau kelompok. Warga negara yang golput mempunyai kebaikan sendiri yang melepaskan diri dari kebaikan bersama. Mereka tidak mentaati konstitusi atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara. Menurut Aristoteles, penyebab kurangnya partisipasi adalah warga negara tidak mempunyai keutamaan moral dan keutamaan intelektual. Keutamaan moral memungkinkan manusia memilih jalan tengah di antara dua ekstrem yang berlawanan. Bentuk keutamaan moral adalah sebuah tindakan nyata yang didasarkan pada faktor-fakor pribadi. Tindakan memilih jalan tengah merupakan tindakan yang baik. Di sisi lain, keutamaan intelektual merujuk pada kemampuan rasional manusia untuk mengetahui kebenaran dan memutuskan suatu tindakan dalam keadaan tertentu.

Dua keutamaan ini wajib dimiliki oleh semua warga negara baik mereka yang memimpin maupun yang dipimpin. logika yang digunakan adalah seorang pemimpin datang dari rakyat. Ia dipilih menjadi pemimpin karena ia mempunyai kualitas lebih bila dibandingkan dengan rakyat yang lain. Pemimpin menjadi panutan dan teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Situasi fenomena golput adalah pemimpin atau calon pemimpin tidak mempunyai kualitas keutamaan moral dan keutamaan intelektual. Hal ini mungkin terjadi karena para pemimpin dipilih karena kontrak komersial. Mereka menjadi pemimpin bukan karena kesadaran akan pentingnya hidup bersama. Ada dua implikasi utama dari situasi ini adalah masyarakat tidak percaya lagi kepada para pemimpin dan calon pemimpin dalam pemilu. Mereka beranggapan bahwa mereka hanya digunakan sebagai obyek untuk memenuhi ’kebaikan’ pemimpin saja. Akhirnya, mereka menjadi apatis terhadap pemimpin dan sikap hidup bersama.

F. Penutup

Memang harus diakui bahwa kita belum bisa mengindentifikan secara jelas, apakah golput dilakukan secara sadar maupun tidak. Dari data-data kasus diberbagai momen pemilu hingga pilkada, data golput didapat bersamaan dengan kesalahan pendataan pemilih, yang bersifat teknis administratif. Namun angka-angka tersebut menyadarkan kita bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan, bahwa pemimpun dalam menjalankan pemerintahan haruslah mendapat legitimasi dari yang dipimpin.

Dalam konteks perilaku memilih di Indonesia angka golput dapat bersumber dari kesalahan teknis adminstratif dan kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang rendah. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari analisa Aristoteles tentang partisipasi politik adalah warga negara membutuhkan keutamaan moral dan keutamaan intelektual dalam hidup bersama. Dua keutamaan moral ini dapat membantu manusia dan warga negara mencapai kebaikan bersama. Cara menumbuhkan dua keutamaan ini adalah warga negara harus diberi pendidikan dan pelatihan sebagai warga negara yang baik sejak kecil sehingga dapat terhindar dari aksi golput.

Berdasarkan data dan penyebab golput di DKI Jakarta pada pilkada tahun 2007 dan di Jawa Tengah pada pilkada tahun 2008, menunjukkan bahwa tingkat masyarakat yang golput cukup tinggi hampir sebagian besar dari masayarakat daerah masing-masing, dan penyebabnya pun secara umum hampir sama, yatu alasan politis, administratif, sikap apatis terhadap penyelenggara pemerintahan, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Berdasarkan pemikiran Aristoteles tentang partisipasi politik, fenomena golput bukanlah bagian dari partisipasi politik, karena golput tidak memenuhi penyebab efisien yang dikemukakan oleh Aristoteles, itu artinya golput di DKI Jakarta dan di Jawa Tengah bukanlah bagian dari partisipasi politik menurut Aristoteles.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Aristoteles, Politik (diterjemahkan dari buku Politics, Oxford UniversityPress), Yogyakarta, Bentang Budaya, 2004.

Bertens, K., Sejarah Filsafat Yunani, Kanisus, Yogyakarta, 1999.

Budiardjo, Miriam. 1998. Edisi revisi, Partisipasi dan Partai Politik. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Khoiruddin, 2004, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi (Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Klote, Yosef Keladu, Partisipasi Politik: Sebuah Analisa Atas Etika Politik Aristoteles, Maumere, Penerbit Ledalero, 2010.

Maliki, Zainuddin (editor), 2001. Demokrasi Tersandera. Yogyakarta :Galang Press.

Surbakti, Ramlan.1992. Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Purwoko, Bambang.2005. Isu-isu Strategis Pilkada Langsung : Ekspresi Kedaulatan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Dalam Jurnal Swara Politika, Laboratorium Ilmu Politik FISIP Unsoed.

Putra, Fadillah. 2001, Devolusi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

____________. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Aveross Press.

2. Media Massa

Kompas Online

Suara Merdeka

Detik.com

Rima News.com

[1] Dan Nimmo, Komunikasi Politik Khalayak dan Efek. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2001. Hal. 23.

[2] Kompas Online, edisi kamis, 10 februari 2011

[3] Ibid.

[4] www.lembagasurveyindonesia.com

[5] Suara Merdeka, 16 Juni 2005

[6] www.kpu.co.id

[7] Ramlan Surbakti.1992. Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal. 40.

[8] Miriam Budiardjo. 1998. Edisi revisi, Partisipasi dan Partai Politik. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hal. 2.

[9] Ramlan Surbakti, Op.Cit., hal.142.

[10] Ramlan Surbakti, Op.Cit., hal.143-144.

[11] Suara Merdeka, 16 Juni 2005

[12] www.kpudkijakarta.com

[13] Detik.com, edisi 12-7-2007.

[14] Ringkasan Hasil penelitian Tauchid Dwijayanto (NIM: D2B6 04 108) dalam bentuk skripsi yang disusun untuk memenuhi persyaratan Pendidikan Strata 1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Fenomena Golput Pada Pilgub Jawa Tengah 2008-2013 (Studi Kasus Masyarakat Golput Kota Semarang ) Universitas Diponegoro.Semarang; 2008. Hal. 10.

[15] Ibid., hal.11

[16] Aristoteles, Politik (diterjemahkan dari buku Politics, Oxford UniversityPress), Yogyakarta, Bentang Budaya, 2004. Hal . 3.

[17] Ibid., hal . 11.

[18] Bertens, K., Sejarah Filsafat Yunani, Kanisus, Yogyakarta, 1999.hal . 15.

[19] Yosef Keladu Klote, Partisipasi Politik: Sebuah Analisa Atas Etika Politik Aristoteles, Maumere, Penerbit Ledalero, 2010

Penulis : Gian Tue Mali

e-book The Passion Of Jesus Christ

2013-02-23T02:00:00.000+07:00

Download

e-book Penelitian Hukum di Indonesia

2013-02-23T01:56:00.003+07:00

Download