HMI Pamulang

MUSYAWARAH KOHATI KOMISARIAT FAKULTAS TEKNIK KE-II

2019-05-17T21:22:00.000+07:00

KOHATI KOMISARIAT FAKULTAS TEKNIK CABANG CIPUTAT

Musyawarah Kohati Komisariat (MUSKOH-KOM) HMI Komisariat Fakultas TeknikCabang Ciputat telah dilaksanakan pada hari Jum’at, 17 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1440 H pada pukul 13.30 WIB di Sekretariat HMI Fakultas Teknik Cabang Ciputat.

Pembukaan Musyawarah Kohati dilaksanakan tepat Pada pukul 13.30 WIB Muskohkom dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang dibacakan oleh yunda Febri Alghifani, selang setelah pembacaan ayat suci Al-Qur’an peserta Muskohkom menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne HMI, dan Mars KOHATI yang dipimpin oleh yunda Rahayu Nengsih. Selanjutnya laporan dari Ketua OC Muskohkom yaitu yundaPutri Yuli Yati yang menyampaikan laporan peserta dan tema Muskohkom itu sendiri. Ada beberapa sambutan juga seperti sambutan dari Ketua Umum Kohati Komisariat Fakultas Teknik oleh Yunda Lusvi Dzulfiah, dan sambutan dari Formatur terpilih sekaligus membuka kegiatan Muskohkom yaitu oleh Falah, dan yang terakhir Do’a dan Penutup.

Pukul 13.50 WIB Sidang Pleno I Muskohkom berjalan dengan lancar yaitu dengan pembahasan absensi peserta Muskohkom ke-II, pembahasan susunan acara, pembahasan tata tertib, dan pemilihan presidium tetap yang di pimpin oleh Presidium 1 yaitu Yunda Putri Yuli Yati, Presidium 2 yaitu Yunda Febri Al-Ghifanidan Presidium 3 yaitu Yunda Rahayu Nengsihselaku presidium sementara. Selesai sidang pleno I pada pukul 14.50 WIB. Selanjutnya pelaksanaan Sisang Pleno II yaitu pada pukul 14.50 dengan pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KOHATI Komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputat.

Sidang Pleno III Muskohkom ke-II dimulai pukul 15.50 WIB yang berisi Sidang komisi yang membahas Sidang komisi A yaitu membahas struktur organisasi, sidang komisi B yaitu membahas Pedoman kerja, dan sidan komisi C yaitu membahas rekomendasi program kerja untuk kepengurusan selanjutnya. dan Pembahasan terakhir di sidang pleno II yaitu sidang paripurna yang berisi pembahasan dan pengesahan hasil sidang komisi yang dipimpin oleh presidium tetap antara lain Presidium 1 yaitu Yunda Putri Yuli Yati, Presidium 2 yaitu Yunda Rahyu Nengsih, dan Presidium 3 yaitu Yunda Febri Al-Ghifani.

Pada pukul 16.40 WIB dimulai Sidang Pleno IVyaitu pembahasan dan pengesahan tata tertib pemilihan formateur dan mide formateur Kohati periode 2017-2018, Uji Kriteria calon formateur Kohati HMI Komisariat Fakultas TeknikCabang Ciputat periode 2019-2020, Penyampaian Vissi Missi yang disampaikan oleh Formature terpilih yaitu Yunda Magfira Aini karena hanya beliau satu-satunya orang yang mencalonkan diri untuk menjadi Ketum Kohati Komisariat (Aklamasi). Selanjutnya pengesahan formateur/Ketua Umum Kohati HMI Komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputat Periode 2019-2020. Acara terakhir di sidang pleno IVyaitu pemilihan dan pengesahan Mide Formateur Kohati HMI Komisariat Fakultas Teknik yang terpilih yaitu Yunda Lusvi Dzulfiahdan Yunda Atika Dwi Sofia. Dan Agenda selanjutnya yaitu Buka Bersama HMI Wati Komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputat.

Pukul 18.30 WIB Sambutan Formateur terpilih (Aklamasi) dari Yunda Magfira Aini sekaligus penutupan seluruh rangkaian kegiatan Musyawarah Korps HMI-Wati Komisariat (MUSKOHKOM) ke-II Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas TeknikCabang Ciputat periode 2017-2018.

Jayalah KOHATI bahagia HMI

MEWUJUDKAN KESETARAAN DALAM HUBUNGAN RUMAH TANGGA

2019-01-23T17:45:00.000+07:00

MEWUJUDKAN KESETARAAN DALAM HUBUNGAN RUMAH TANGGA

(Dalam perspektif feminisme)

Riska Angreini (Kader HMI)

Peran dan sifat perempuan yang terbilang lemah dan pasif kerap kali menimbulkan masalah entah itu perempuan single ataupun yang sudah menikah,berbanding dengan sifat laki-laki yang kuat dan aktif untuk itu penting kesetaraan antara laki laki dan perempuan,dalam hal ini kita berbicara tentang kesetaraan dalam rumah tangga.Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan rumah tangga ternyata bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan, karena tujuan mulia tersebut tidak terealisir.Kesetaraan akan dicapai jika perempuan mempunyai peran aktif dalam hubungan sosialisasi dalam pekerjaan, dan pendidikan. Namundemikian pemikiran tersebut berubah setelah menjalani rumah tangga perempuan diharuskan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya seperti mengurus anak, melayani suami, mengurus pekerjaan rumah tangga dalam artian tidak mempunyai peran lain selain itu, Dantidak mempunyai penghasilan diluar rumah karena tebatasnyapendidikan dan ruang lingkup sosialnya.

Pernikahan dan rumah tangga itu diharuskan penuh di kelola oleh seorang istri. Seorang suami apa hanya sekedar mencari nafkah, mencukupi semua kebutuhan rumah tangga? Tapi rasanya itu semua tidak adil, Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan rumah tangga yang kondusif jika anggota di dalamnya hanya saling mengandalkan.Mengandalkan dalam hal finansial yang menurut kebanyakan orang itu suami yang melakukan mengurus rumah itu ya sepenuhnya di lakukan seorang istri.Pernikahan bukanlah persaingan siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih bodoh, siapa yang bisa atau pun yang tidak bisa,harus adil dan saling menunjukankerjasama yang baik, jangan sampai istri merasa tertekan dalam pernikahannya karena ketidaksetaraanhak dan kewajiban yang dibatasi oleh status ibu rumah tangga.

Mungkin Anda sering mendengar jika laki – laki tugasnya mencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga namun setelah menikah merekaharus memiliki kewajiban yang sama untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera. Selain itu untuk menjaga hubungan keluarga agar lebih harmonis maka komunikasi harus dijalankan secara baik. Pemikiran suami dan istri harus sama tujuannya karenaberkat pemikiran yang sama akan menghasilkan rumah tangga yang bahagia. Keterbukaan, ketersediaan seorang suami dalam kepribadiannya harus di tunjukan kepada seorang istri karena istri tempat suami berbagi cerita, masalah, dan kebahagiaan.

Keterbukaan ruang diskusi dan negosisasi yang setara antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab juga penting untuk mewujudkan rumah tangga yang setara, Pengharapan istri dalam berumah tangga yaitu terciptanya hubungan harmonis dilingkungan sosial, berpenghasilan yang cukuphubungan itu ada atas kerjasama dan kesepakatan antara suami dan istri. Rumah tangga yang di dasarkan tujuan dan kerjasama yang tidak baik dapat menimbulkan masalah-masalah yang akan datang di kemudian hari bahkanketidakadilan pembagian tugas rumah tangga memicu perceraian, akan tetapibanyak laki – laki yang tidak mengaku bahwa kesetaraan gender merupakan masalah hubungan mereka bagi para laki - laki faktor penting hancurnya pernikahan adalah masalah ekonomi.

Berdasarkan penelitian dari Sweden’sUmeaUniversity menyimpulkan bahwa pasangan yang tidak membagi urusan rumah tangga secara sama rata bisa menimbulkan beban atau tekanan, pada salah satu pihak, terutama wanita. Hasilpenelitian itu di dapat dari mempelajari Kuesioner yang di isi oleh 723 penduduk di sebuah kota pada tahun 1981-2007. Kuesioner tersebut di isi oleh penduduk yang masih sekolah hingga telah bekerja. Hasil studi tersebut menunjukan bahwa wanita berumur 21 tahun memiliki tingkat psikologis yang sama dengan pria mulai dari kegelisahan, gangguan konsentrasi serta kecemasan namun pada usia 24 tahun tingkat tekanan wanita lebih tinggi dari pria. Wanita yang tertekan adalah wanita yang kurang mendapatkan dukungan dari pasangannya, Hal itu juga terkait dengan pembagian kerja dalam rumah tangga mereka.

Penjelasan yang dapat di simpulkan mengenai feminisme adalahperempuan yang ingin hak dan kewajibannya di samakan dengan laki – laki bukan hanya menekankan tugas dan tanggung jawab pada satu gender. Dalam membangun rumah tangga sangat penting mengedepankan nilai – nilaikejujuran, kesetaraan gender, dan keadilan. Bagi penulis kesetaraan dalam rumah tangga memberikan nilai positifdan tingkat psikologis yang baik bagi hubungan antara suami dan istri,serta Feminisme dalam mewujudkan kesetaraan hubungan rumahtangga dapat terwujud apabila fungsi dan kewajiban antara seorang bisa setara dengan suami, setara tanpa menghilangkan ketentuan suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga.Saling menghormati, saling menghargai satu sama lain tidak saling menimbulkan perasaan yang menekan.

Tekanan atau beban yang di rasakan seorang perempuan dalam rumah tangga membuat pemberontakan gerak dan sifatnya. Jika itu sudah terjadi perempuan akan mengeluhkan setiap tekanan atau beban itu dengan kegelisahan hati, bahkan amarah kepada laki -laki.Atas apa yang dirasakan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban seorang perempuan, keberanian pun timbul sampai pada tahap masalah yang paling tinggi dalam pernikahan yaitu perceraian. Berikan kebebasan perempuan untuk berpendapat menentukan sendiri apa yang harus di lakukan bukan hanya sekedardalam ranah domestik dan reproduksi.

HMI KOMFAKTEK CETAK KADER BARU MELALUI LK1

2019-01-19T19:41:00.000+07:00

Kordinator MOT (kanan)- Kordnitor SC (kiri)

hmi-pamulang.com. Basic Training (Latihan Kader 1) atau biasa disingkat dengan LK 1 merupakan latihan yang menjadi syarat untuk bisa menjadi Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan menjadi kegiatan wajib bagi Komisariat yang di naungi oleh cabang pada daerah tertentu.

Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Fakultas Teknik (KOMFAKTEK) Universitas Pamulang Cabang Ciputat melahirkan 26 kader baru pada kegiatan Basic Training (Latihan Kader 1) yang di selenggarakan pada tanggal 13 sampai 16 Januari 2019 di Villa A.J Garden,Bedahan Sawangan Depok.

Kegiatan yang di ikuti oleh 28 peserta pada hari pertama berasal dari Universitas Pamulang dan Universitas Islam Negeri Jakarta. Kegiatan ini di tutup oleh perwakilan cabang ciputat Kanda Alamsyah Riki wardana sebagai Kabid PU Cabang Ciputat dan di hadiri seluruh tim Master Of Training (MOT) dari Badan Pengelola Latihan (BPL) yang diberikan mandat untuk mengawal jalanya kegiatan.Serah terima Kader pada penutupan langsung di serahkan oleh Koordinartor MOT Ghilman Hanif kepada Koordinator Steering Commite (SC) yaitu Nafal Razany.

“Dengan mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kagiatan Latihan Kader 1 ini berjalan lancar. Semenjak dari registrasi yang terdaftar 32 peserta dan yang lolos Sceerening tes ada 31 peserta serta yang ikut pada hari pertama ada 28 peserta dan sampai hari terakhir 26 peserta,” ujar Muhammad Alfian Ramdhani, Ketua Panitia Pelaksana Basic Training HMI KOMFAKTEK Cabang Ciputat saat memberikan laporan pada penutupan acara, Rabu (16/01/2019)

“Kegiatan berjalan dengan lancar dan peserta juga sangat semangat mengikuti latihan ini, peserta yang lolos dan sah menjadi kader HMI sebanyak 26 satu orang dinyatakan lulus bersyarat karena yang bersangkutan pulang dengan alasan ada kena musibah,” kata Arif Rahmat selaku salah satu Tim MOT saat di wawancarai. Kamis (16/01/2019).

Peserta Latihan Kader 1 HMI KOMFAKTEK

Qurban Dan Kaitannya Dengan Masyarakat Sosial

2018-08-22T15:59:00.000+07:00

Idul adha atau biasa disebut dengan idul qurban merupakan sebuah ibadah rutin yang laksanakan satu tahun sekali dalam hitungan bulan qomariyah, idul qurban masih menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan idul qurban sering dirayakan hanya sebagai proses ritualistik tanpa mengetahui lebih dalam makna dari idul qurban tersebut. Karena bagaimana mungkin sebuah ajaran yang sudah diterapkan berjuta tahun lamanya tidak memiliki makna apa-apa atau hanya sekedar sebagai perayaan semata.
Jika dilihat dari perkembangan sejarah, idul qurban merupakan ajaran yang diterapkan sejak zaman nabi Ibrahim A.S, hal tersebut berawal saat nabi Ibrahim A.S mendapatkan wahyu dari Allah Swt melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya nabi Ismail A.S. hal tersebut menjadi bukti bagi kita bahwa idul qurban merupakan fakta sejarah dan sarat akan pesan moral seperti yang terkandung dalam ayat alquran Surat Ash-Shaffat Ayat 102 :
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar”.

Dalam konteks istilah idul qurban biasa diartikan sebagai sebuah ritual penyembelihan hewan-hewan ternak dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam ajaran islam, dalam segi bahasa idul qurban diartikan dengan dekat atau sebuah pendeketan, maka selain proses penyembelihan hewan-hewan ternak idul qurban juga memaknai sebuah proses pendekatan diri kepada Allah SWT dan juga bentuk ketaqwaan hamba kepada sang pencipta melalui perantara hewan yang diqurbankan.

Seperti ibadah-ibadah lain dalam islam berqurban pun memiliki ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaanya, seperti yang disampaikan oleh ustadz DR. M Yusuf Sidik, MA bahwa hukum berqurban adalah sunnah mu’akkadah yang berarti tidak berqurban tidak apa-apa. Tetapi berqurban wajib hukumnya bagi yang mampu menurut mazhab hanafi. Selain itu ada kriteria yang ditentukan dalam penetuan hewan yang boleh diqurbankan misalkan kambing yang berumur satu tahun, sapi berumur dua tahun dan lima tahun untuk unta. Karena ini merupakan proses ibadah hewan yang diqurbankan tak boleh memiliki cacat.

Idul qurban yang merupakan sebuah pendekatan diri seorang hamba kepada Allah SWT pasti memiliki makna yang lebih dalam bagi kehidupan sosial masyarakat dan bukan hanya sebagai ritual atau perayaan semata. Idul qurban merupakan suatu tahap dimana orang-orang yang berkehidupan dengan taraf ekonimi rendah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang taraf kehidupannya lebih tinggi, tentu tidak hanya itu saja. Jika difikirkan lebih jauh orang-orang yang berkehidupan dengan taraf ekonomi rendah diberikan sebuah refleksi untuk dapat merubah taraf kehidupannya agar dapat melakukan ibadah berqurban dengan begitu kedepan orang-orang yang berkehidupan dengan taraf eknomi yang rendah akan semakin berkurang.

Kemudian bagaiman bagi masyarakat yang berkehidupan dengan taraf ekonomi yang tinggi dan telah melakukan ibadah berqurban, masyarakat yang telah melakukan ibadah berqurban tentunya dituntut untuk terus tetap berusaha dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan dituntut merefleksikan diri untuk lebih peduli sesama dan menghargai sesama umat manusia. agar hari raya idul qurban bisa menjadi sebenar-benarnya ibadah untuk mendekat kan diri kepada Allah dan bukan hanya menjadi perayaan ritualistik semata tanpa memiliki esensi apa-apa didalamnya serta hilang begitu saja setelah berakhirnya hari raya idul adha tersebut. Hari raya idul qurban tidak bisa dimaknai sebagai sebuah hal yang sifatnya konsumtif belaka, dengan adanya idul qurban dan pembagian dari hasil penyembelihan hewan qurban kepada mereka yang berkehidupan dengan taraf yang rendah, hal ini tentunya akan mengikis jurang kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat.

"Leo Purnama Aji"
Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Teknik
Periode 2017-2018"

PANCASILA DALAM PANDANGAN KEISLAMAN

2018-05-31T20:01:00.000+07:00

Oleh : Septian Haditama

(Mahasiswa Unpam & Pemuda Muhammadiyah Depok)

"Dinamika intelektual dapat diukur dari ada atau tidaknya perdebatan keesejarahan, sebab perdebatan kesejarahan sebenarnya tidak lain dari pada pantulan dari usaha untuk sekali-kali melihat dan memahami diri kembali"

Penulis sadar perdebatan soal pancasila dalam hal ini tidak penting untuk dilanjutkan kembali kepada generasi yang hidup saat ini tetapi dalam konteks pembahasan ideologi suatu negara dewasa ini selalu menuai polemik atas suatu penafsiran tentang hakekat dasar tentang arti yang sebenarnya dari PANCASILA, banyak intepretasi yang di hasilkan dari proses refleksi suatu pemikiran yang akhirnya mempengaruhi suatu pandangan hidup seseorang yang tak terlepas dari keberpihakan suatu faham (tendensi ideologi) yang di anutnya dan pada akhirnya menjadi pedoman dan pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak.

Sejak awal pembentukan negara kesatuan republik indonesia konflik pertentangan ideologi sudah tampak jelas jika kita baca sejarah pergerakan nasional perjuangan merebut kemerdekaan indonesia dan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, konflik pertentangan perbedaan pendapat tentang landasan suatu weltanschauung (pandangan hidup) Suatu negara di wakili dari setiap kelompok organisasi kepentingan masyarakat dan partai politik yang menggunakan macam-macam ideologi seperti halnya yang sangat tampak pada saat pelaksanaan sidang badan persiapan usaha kemerdekaan republik indonesia (BPUPKI) dimana perbedaan pendapat tentang pembentukan awal negara selalu di pertentangkan dari kelolompok nasionalis dan agamis (baca: risalah sidang bpupki).

Setelah bangsa indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada agustus 1945, perdebatan tentang bentuk dan dasar negara indonesia masih senantiasa berlangsung seperti perdebatan dalam sidang BPUPKI dan PPKI (28 mei 1945 - 22 agustus 1945) antara kelompok nasionalis islam dan nasionalis sekuler, perdebatan ini semakin meruncing setelah tanggal 18 agustus 1945 panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) menghapus tujuh kata dalam piagam jakarta menjadi ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun indonesia bukan negara agama, tetapi agama merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Penduduk yang beragama tentu memiliki ajaran luhur yang menjadikan pemeluknya selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran selama mengikuti ajaran agamanya. Indonesia bukanlah negara sekuler yang tidak mengakui agama dalam pemerintahannya, dan bukan negara agama yang menjadikan agama mayoritas sebagai agama negara. Melainkan, sebagai negara berketuhanan Yang Maha Esa yang mengakui agama sebagai spirit dalam penyelenggaraan negara.

Ali Syahbana dalam tulisannya mengatakan bahwa ketika kita melihat sejarah, Pancasila tidak hanya dirumuskan oleh tokoh nasional saja. Ada tokoh ulama yang ikut serta dalam proses penyusunan dasar negara tersebut, seperti KH. Wahid Hasyim, H. Agus salim, M. Yamin, kahar muzakar dan banyak dari kalangan NU maupun ulama lain dari kalangan Muhammadiyah. Kehadiran para tokoh ulama tersebut tentunya mewarnai dan berdampak pada rumusan Pancasila yang Islami, yaitu Pancasila yang menampakkan ke-rahmatan lil ‘alamin ajaran Islam, bukan Pancasila yang jauh dari dan sepi dari nilai-nilai keislaman.

Selain hal-hal di atas, hubungan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam, yaitu:

1. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan, dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun min Allah, yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesakan Tuhan.[1] Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 163.

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.(QS. 2:163)

Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata, namun dalam pandangan agama lain Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia yang disembah.

2. Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun min al-nas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati. Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesama. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 8-9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9)

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS.Al-Maidah 5:8)

Secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang orang yang beriman, supaya berlaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal, untuk mencapai dan memperoleh ketenteraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah.

3. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang menegara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiah(persatuan sesama umat Islam) dan ukhuwah Insaniah (persatuan sesama umat manusia).[3] Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga persatuan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 103.

واَعْتصِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِيْعًا وَلاَ تَفَـرَّقوُا وَاذْ كـُرُو نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إٍذْكُنْتُمْ أَعْـدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلـُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلىَ شَفاَ خُـفْرَةٍ مِنَ النَّاِر فَأَنْقـَدَكُمْ مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَبِّنُ اللهُ لَكُمْ اَيَاتِهِ لَعَلـَّكُمْ تَهْـتَدُونَ ’{ال عـمران 103

Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan maka Dia (Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi bersaudara sedangkan kamu diatas tepi jurang api neraka, maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat ayatnya agar kamu mendapat petunjuk”(Q.S. Ali Imron ayat 103)

4. Sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmad Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan bermakna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang didasari oleh hikmad kebijaksanaan.

Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah mudzakarah (perbedaan pendapat) dan syura (musyawarah).[4] Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikannya dalam suasana yang demokratis. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(QS. 3:159)

5. Sila kelima berbunyi Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia bermakna bahwa Negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, adil terhadap diri sendiri, orang lain dan alam. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat al-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(QS. 16:90)

Di dalam setiap arti penafsiran ayat-ayat di atas penulis mencoba menjelasakan tentang konsep dan sistem untuk lebih dalam memahami ajaran islam secara kaffah (komferensip) seperti yang tertuang dalam surat al-baqarah ayat 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ(208)

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaithan karena sesungguhnya syaithan adalah musuh besar bagi kalian.” (QS.2:208)

Dan masih banyak lagi penjelasan yang mendasari tentang pancasila dalam pandangan keislaman bukan hanya sebatas penafsiran 5 sila tetapi lebih kedalam konteks ideologi, syariat, hukum, syasat dan sistem bernegara.Pembahasan ini tentunya berakhir kepada kesimpulan kembali kepada keyakinan kita masing-masing dan satu hal yang pasti ialah fitrah manusia yang ingin memahami sesuatu sepenuh-penuhnya sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya agar teks pancasila terasa kian bernyawa.

MARSINAH DAN PERJUANGAN YANG BELUM USAI

2018-05-08T16:41:00.000+07:00

Oleh :

Eva Nurcahyani

Kader HMI Komisariat Pamulang Cabang Ciputat

Marsinah. Lahir dan tumbuh di desa Nglundo sukomoro, tanggal 10 April 1969 dan wafat pada tanggal 08 Mei 1993 pada usia 20 tahun. Marsinah berasal dari kalangan buruh tani yang kemudian dipaksa mencari pekerjaan di kota, sampai pada akhirnya ia memperoleh pekerjaan sebagai buruh di sebuah pabrik arloji, yaitu PT. Catur Putra Surya Porong-Sidoarjo. Sosoknya yang selalu dikenang oleh kaum buruh terutama buruh perempuan dan aktivis-aktivis perempuan karena kematiannya yang tragis disaat melakukan protes terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Setelah menghilang selama tiga hari, tubuhnya ditemukan tak bernyawa dihutan dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk. Sampai saat ini kasus Marsinah masih belum menemukan kejelasan tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab, dimana kasus ini menjadi catatan ILO (Organisasi Buruh Internasional) dan dikenal sebagai kasus 1713.

Jika kita diposisikan sebagai buruh perempuan di masa orde baru kita akan menghadapi penindasan dari dua sisi, diantaranya penindasan sebagai buruh dan sebagai perempuan. Di satu sisi, gerakan untuk melakukan kolektif dalam serikat buruh dibatasi oleh pemerintah dan kegiatan untuk memberikan tuntutan secara kolektif oleh serikat buruh seperti unjuk rasa, mogok kerja dan aksi massa lainnya dianggap sebagai kegiatan yang menjadi sandungan untuk melanggengkan kekuasaan rezim orde baru dan program-program yang ingin dijalankan rezim. Sebagai perempuan, kita juga mengalami penindasan berdasarkan gender. Dalam kondisi inilah Marsinah, seorang buruh perempuan yang berjuang, demi memperjuangkan kenaikan gaji dari Rp. 1.700 perhari menjadi Rp.2.250 perhari yang sejatinya adalah imbauan dari gubernur Jawa Timur untuk menaikan gaji pokok sebanyak 20%. Marsinah bersama dengan 18 buruh lain, merencanakan perundingan dan Marsinah berada pada garis depan untuk memimpin ratusan buruh yang melakukan demonstrasi.

Dalam usaha untuk mencapai tuntutannya, Marsinah dan para buruh PT CPS melakukan unjuk rasa dan pemogokan kerja sebagai pendorong daya tawar mereka untuk berunding dengan pihak perusahaan. Marsinah dan buruh yang lain meyakini selama mereka tidak melumpuhkan sektor produksi perusahaan dengan tidak memberikan tenaga mereka, perusahaan tidak akan menghiraukan keinginan mereka untuk berunding, terlebih ketika aparat penegak hukum sangat berpihak kepada para pemilik modal. Tuntutan merekapun diperkuat dengan riset upah minimum disekitar daerah Sidoarjo untuk menciptakan legitimasi kenaikan upah yang mereka tuntut. Represi dihadapi oleh Marsinah dan rekan-rekannya dari berbagai pihak, baik dari pihak perusahaan sendiri maupun dari pihak Komando Distrik Militer (Kodim) setempat. Walaupun demikian, Marsinah dan buruh lainnya akhirnya berhasil membawa pihak perusahaan ke meja perundingan dan berhasil memenuhi tuntutan kenaikan upah pokok yang mereka perjuangkan. Terlebih lagi, beragam tuntutan untuk memperbaiki standar kerja seperti; cuti haid, cuti hamil, dan upah lembur juga dijanjikan dan dibicarakan kembali nanti. Dan saat itupun sejatinya perjuangan buruh PT. CPS sudah usai, dan sudah kembali bekerja setelah melakukan unjuk rasa dan mogok kerja.

Namun ternyata perjuangan belum usai, Marsinah dan buruh sejumlah tigabelas buruh PT.CPS harus berurusan dengan kodim Sidoarjo dan memaksa mereka untuk menerima PHK. Hal ini sejatinya tidak sesuai dengan perundingan yag telah dilakukan dengan pihak perusahaan. Marsinah sendiri bukanlah satu dari tigabelas buruh yang dipanggil oleh kodim, tetapi Marsinah adalah salah satu yang menghampiri kodim untuk melihat keadaan temannya. Saat itu ternyata salah satu teman mereka yang sedang di siksa oleh aparat kodim. Berbekal surat pemanggilan kodim dan surat pernyataan oleh perusahaan pada saat perundingan Marsinah berencana kembali untuk melakukan advokasi untuk keadilan bagi rekan-rekan buruhnya. Penulis rasa, apa yang Marsinah lakukan saat itu ia pun sadari sangat mengancam keadaan dan keselamatannya. Akan tetapi Marsinah tetap memilih unuk berjuang karena solidaritas yang dianggap menjadi nilai utama dalam gerakan buruh. Perjuangan buruh tidak dapat terjadi ketika buruh hanya mementingkan kepentingannya sebagai individu diatas kepentingan kolektif. Mengabaikan ketidakadilan yang dialami rekannya saat itu akan membuat pergerakan buruh kehilangan prinsip solidaritas yang menyatukan mereka melawan penindasan yang mereka alami.

Akan tetapi, perjuangan Marsinah harus dibayar dengan nyawa. Marsinah menghilang dan ditemukan tewas, pembunuh Marsinah sendiri sampai sekarang belum diketahui. Proses pengadilan yang menjadi isu nasional pun penuh dengan kejanggalan. Penangkapan yang dilakukan dianggap cacat hukum dan interogasi yang dilakukan terhadap petinggi PT. CPS dan komandan rayon militer dilakukan dengan pemaksaan, baju Marsinah yang menjadi barang bukti dibakar oleh pihak rumah sakit. Saksi yang menemukan jasad Marsinah tidak didatangkan ketika persidangan. Terdakwa yang kemudian divonis bersalah, akhirnya semua bebas tanpa syarat di Mahkamah Agung. Yang berarti pada dasarnya secara hukum bukti masih belum berhasil menunjukan bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan tersebut.

Sudah 25 tahun sejak pembunuhan Marsinah, yang berarti kasus ini sudah kadaluarsa menurut hukum. Seandainya kasus ini dibuka kembalipun, ingatan mengenai kejadian itu perlahan mulai pupus terkikis oleh waktu. Barang bukti sudah nyaris mustahil untuk ditemukan jejaknya setelah begitu lama waktu berlalu, keadilan dan kebenaran mungkin tidak akan kita dapatkan. Namun hal itu, bukan berarti semangat Marsinah sudah tidak relevan untuk kita bawa dalam perjuangan buruh saat ini.

MARSINAH HARI INI. Tantangan yang dialami hari ini, meski berbeda dengan yang dialami pada masa orde baru, namun memiliki pola yang mirip. Pemerintah yang menguasai instrumen kekerasan seperti wewenangan untuk memberikan dan membubarkan unjuk rasa, menggusur warga demi pembangunan infrastruktur dan mengintimidasi aktivis dengan ancaman kriminalisasi demi kepentingan pemillik modal menjadi halangan untuk buruh menyuarakan tuntutannya.

Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa dan perjuangan Marsinah ini yaitu kondisi kerja dan pengupahan yang layak tidak akan diberikan secara cuma-cuma oleh pemilik modal dan pemerintah. Lebih tepatnya, harga untuk sebuah hidup yang lebih baik dalam ruang kerja sangatlah mahal. Kesejahteraan dan kesetaraan itu hanya bisa muncul ketika kita memperjuangkan hal tersebut dengan segala daya tawar yang kita punya. Pemilik modal yang hanya peduli dengan keuntungan yang didapat dan dinikmati tidak akan mau berhenti menganggap buruh perempuan sebagai buruh yang tidak berharga hanya karena mereka dapat hamil, tidak peduli apakah mereka buruh-buruh perempuan yang dapat memberikan ASI Ekslusif kepada anaknya. Yang disebut buruh disini adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan ataupun kolektif dan diberikan imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis. Apabila nasib buruh-buruh magang atau buruh disektor informal yang nyaris tak memiliki perlindungan hukum, kecuali buruh perempuan menuntut dan melawan pemilik modal untuk menghentikan perilaku diskriminatif tersebut.

Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari peristiwa Marsinah adalah bagaimana solidaritas buruh seharusnya memperjuangan kesejahteraan dan kesetaraan bagi kaum tertindas khususnya perempuan. Menyalakan obor Marsinah berarti mengingat dan terus mempraktekan semangat Marsinah untuk bersolidaritas memperjuangkan keadilan ditengah penindasan para buruh. Marsinah adalah perjuangan individual dan koleketif yang terus berdialog ia sebagai buruh dibawah cengkraman besi kapital bersama rekan-rekannya, dan sebagai perempuan. Sebuah semangat untuk membawa paket kesejahteraan dan kesetaraan di meja perjuangan yang sama, semangat yang akan terus menyala dan menolak padam.

Marsinah Matimu tak sia-sia!

Panjang Umur Perlawanan!

Panjang Umur Perjuangan!

HMI KOMFAKTEK GELAR MAKRAB

2018-05-07T16:56:00.000+07:00

Puluhan Mahasiswa yang tergabung Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Teknik Cabang Ciputat menggelar malam keakraban (Makrab) di Konservasi Rimbun,Buaran Serpong, Kota Tangerang Selatan. Sabtu (05/05/18).

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari sejak sabtu dan berkahir minggu tersebut dihadiri oleh sejumlah kader dan para alumni, menurut ketua pelaksana acara M. Nasrul Amin mengatakan "acara yang diadakan bertujuan menjalin silaturahmi sekaligus mengakrabkan antara Kader baru dan para pengurus serta para senior yang lebih dahulu berproses di HMI, sekaligus melepas penat diakhir pekan"

Regiana Zahra Ardya Wakil Sekretaris Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota memaparkan bahwa kegiatan Makrab merupakan agenda dari bidangnya yang merupakan tindak lanjut setalah tahapan basic training (LK1), "Kami mencoba melihat potensi kader dan salah satunya melalui pentas seni agar mampu menunjukan eksistensi dari personal kader"

Kegiatan yang melibatkan kurang lebih 30 peserta tersebut ditutup dengan outbound yang melibatkan seluruh pengurus dan kader yang berlangsung meriah, gelak tawa pecah disela rimbunnya pepohonan di kota Tangsel yang panas.//Juno

Pesantren Ala HMI Komfaktek

2018-04-11T23:28:00.001+07:00

Ditengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Mahasiswa yang selama ini hanya bergumul mengejar nilai serta sikap yang apatis terhadap lingkungan sekitar dan cendrung masuk dalam ranah politik praktis.

Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Teknik (Komfaktek) Cabang Ciputat mencoba mengikis hal tersebut melalui kegiatan "Pesantren Komfaktek" yang laksanakan di Sekretariat HMI Komfaktek yang berlokasi di Gang Saban Pamulang, Tangsel. Kegiatan tersebut digagas oleh bidang Pemberdayaan Perempuan yang bekerja Sama dengan Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi HMI Komfaktek.

Lusvi Dzulfiah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komfaktek menjelaskan " Kegiatan ini ditujukan untuk anak-anak di sekitar Sekretariat agar mendapatkan manfaat dari keberadaan kami disini, mulai dari belajar mengenal huruf hijaiyah sampai belajar mengaji, kadang juga ada yang membawa PR Sekolah untuk dibantu menyelesaikannya". Pungkas Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia yang juga menjabat sebagai Ketua Korps HMI Wati (Kohati) Komfaktek ini.

Sementara itu Kepala Bidang Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi HMI Komfaktek M. Nurul Falah mengatakan "Pesantren Komfaktek" sebagai bentuk pengabdian kami terhadap masyarakat, karena kami tidak mungkin ada tanpa dukungan masyarakat disekitar, Alhamdullilah terus bertambah peseranya, hari ini sudah 20 anak yang hadir bahkan sebelum maghrib pun ada yang sudah datang.

Ditambahkannya "senang jika keberadaan kami diterima oleh masyarakat, kami berupaya agar stigma Mahasiswa lebih sibuk main game dari pada memberi manfaat untuk masyarakat dapat dikikis, masih ada ko mahasiwa yang peduli dengan lingkungan sekitar" tegas Mahasiswa asal Kabupaten Tangerang ini.

M. Sueb salah satu warga mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan tersebut terlebih memang banyaknya anak tingkat sekolah dasar dilingkungannya. "Bagus kegiatannya, anak-anak pada seneng apalagi kan gratis ini kalau ikut bimbel mahal bang" tutur bapak 2 anak dengan logat betawi yang sangat kental./Juno

APALAH ARTI MERDEKA

2018-03-19T23:01:00.000+07:00

Oleh : Yuan Farrel Syahreza

(Mahasiswa Fakultas Hukum Unsoed & Waskeum PA HMI Cabang Purwokerto)

Menjelang tahun politik, segala macam political activity mulai dari konsolidasi, berbagai macam diskursus lazim untuk dilakukan untuk ”menggagas” sosok pemimpin yang diidam-idamkan. Mulai dari wacana A sampai Z, fakta demi fakta, isu demi isu, hingga hoax yang mengemuka. Namun mereka lupa, bahwa berbicara mengenai Indonesia, berarti berbicara mengenai budaya, struktur ekonomi politik, multikulturalisme, pancasila serta konstitusi. Kelima hal dasar tersebut yang harus di “Khatam” kan untuk menggagas Indonesia yang berkelanjutan. Sebab, tak ada yang lebih mulia kecuali membela sesama, karena tugas manusia adalah memanusiakan manusia lainya.

Negara kita belum sepenuhnya merdeka, sebab apalah arti merdeka jika hutang hampir menembus 4000 Triliun. Negara kaya kok hutang. Tidak percaya Nusantara merupakan Negara kaya? Dari total luas Indonesia, 75% adalah lautan. Ditinjau dari kekayaan alam, bisa dibayangkan potensi apa saja yang ada di dalamnya : jutaan ton ikan beserta ribuan jenisnya, jutaan ton garam, jutaan liter minyak. 25% Indonesia adalah daratan. Di dalamnya terdapat emas, minyak, gas, geothermal, pasir, batu-batu alam, bauksit, tembaga, timah, tanaman obat, buah-buahan, dan hewan ternak. Dibandingkan dengan Negara-negara Eropa dan Amerika, Indonesia pasti menang dan lebih kaya-raya. Mereka tidak ada apa-apanya dibanding kita. Namun mengapa bisa mereka yang kaya, sedangkan kita yang terlunta-lunta? Mengapa kita yang punya, namun mereka yang mengelola? Mengapa kita yang memiliki, namun mereka yang menguasai?

Dahulu, demi mencari sumber daya alam dan memperkuat wilayah kewilayahan, portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Amerika, ramai-ramai berlayar mengarungi benua. Di afrika mereka mencari emas dan pekerja. Di Asia mereka berburu minyak, batubara, besi, dan baja. Mereka memperebutkan wilayah strategis yang disebutnya pivot area. Dalam studi geopolitik, pivot area atau heartland adalah daerah kunci atau daerah jantung. Disebut jantung karena daerah ini dianggap strategis secara geografis dan subur dalam hal kekayaan alam. Logikanya dengan menguasai jantung, muaranya menguasai dunia. Apa yang mereka perebutkan itu semuanya ada di Indonesia. Dan benar saja, kita dijajah selama 350 tahun. Ralat, 423 tahun sampai dengan hari ini.

Yang berlalu, akan terus berlalu. Jika tidak ada perubahan, maka kita hanya akan menjadi budak diantara bangsa-bangsa. Terjebak dalam lingkaran investor dan hutang. Tidak ada jalan lain untuk bebas dari belenggu, sebab para founding fathers telah menyiapkan fundamen ideologi bagi ekonomi, politik dan sosial bagi kemerdekaan Indonesia yang disebutnya Pancasila, yang kemudian menjadi dasar bagi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno menyebut UUD 1945 sebagai revolutie grondwet , sebagai dasar hukum yang revolusioner, landasan berbangsa dan bernegara. Pasal 33 UUD 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa seluruh aset Negara yang menguasai hajat hidup banyak dikuasai oleh Negara. Namun yang terjadi sekarang aset Negara dijual dengan mudahnya dan dengan murahnya. Masih tersisa kah air matamu?

Di titik inilah kita perlu kembali mengingat sejarah sambil mengambil pelajaran darinya. Jared Diamond pernah mengatakan, “Masa lalu menawarkan kumpulan karya kaya data yang bisa kita pelajari, agar kita bisa terus berhasil.” Kita tidak pernah berhasil karena kita lupa sejarah. Teringat Sun Tzu yang pernah mengatakan bahwa untuk menaklukan sebuah bangsa, tak perlu mengirimkan ratusan ribu pasukan, cukup hapuslah kebesaran leluhur bangsa itu dari ingatan generasi mudanya. Cukup kita melupakan sejarah, baca bukumu, jangan mau dijajah. Jangan bangga dengan prestasi Negara dengan indeks membaca ke 60 dari 61 negara.

Sebab itu carilah pemimpin bangsa yang tidak hobby menunggangi bangsanya, menipu rakyatnya, melupakan sejarahnya, dan mengkhianati konstitusinya. sudah cukup kita menghidupi Negara lain, saatnya mengurusi Negara sendiri. Sudah cukup bertingkah dan meributkan soal agama mana yang benar, ingat! Tuhan tidak beragama, oleh sebab itu bunyinya “berkeTuhanan YME”, bukan “berkeAgamaan YME”. Disaat Negara lain memikirkan caranya untuk bulan madu di planet lain, kita masih memikirkan bagaimana mendapat sesuap nasi untuk esok hari. Sungguh sebuah ironi.

Formulir Basic Training LK1 HMI Komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputat

2018-03-05T20:48:00.002+07:00

AYO!!! GABUNG BERSAMA KAMI DI HMI

download di sini

WUJUD KETIDAK PATUHAN PENGURUS HMI KOMIPAM PERIODE 2016-2017 TERHADAP KONSTITUSI HMI

2018-03-05T11:35:00.000+07:00

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan suatu organisasi mahasisiwa yang memiliki tujuan membina dan menciptakan regenerasi yang mampu mengabdikan diri serta bertanggung jawab dalam mewujudkan suatu masyarakat madani. Tujuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 4 AD HMI yang bunyinya sebagai berikut: “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala”.

Hal diatas memperkuat alasan HMI memilih fungsi sebagai organisasi kader, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 AD HMI. Perlu dipahami bahwa Arti perkaderan HMI dalam hal ini bukan hanya sebatas melaksanakan Latihan Kader Satu (LK I), akan tetapi, dengan menjalankan estafet kepemimpinan yang kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru, juga merupakan wujud dari perkaderan.

Dengan paradigma demikian, maka dalam periode tertentu HMI dituntut mangadakan pergantian atau estafet kepemimpinan sebagai wujud kaderisasi melalui Rapat Anggota Komisariat (RAK) pada tataran bawah hirarki organisasi HMI. Pada dasarnya RAK merupakan sarana pengambilan keputusan yang strategis melaluai sering ide yang kritis serta melakukan regenerasi kepengurusan yang merupakan indikator kontinyuitas roda organisasi dan soluktif sehingga dapat mengangkat citra HMI pada umumnya dan komisariat pada khususnya serta melahirkan kader-kader yang dapat melanjutkan tongkat estafet yang mengemban amanah organisasi.

Semangat dari penyelenggaraan RAK, selain pelimpahan tongkat estafet kepemimpinan sebagai tanda roda organisasi tetap berjalan, juga menentukan arah organisasi HMI Komisariat di periode berikutnya serta diadakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus di periode yang telah dijalankan selama satu tahun.

Sementara pengaturan mengenai RAK, dapat dilihat dalam ART Pasal 17 huruf b yang menyatakan bahwa “RAK diadakan satu kali dalam satu tahun”. Makna dari ketentuan ini adalah dalam satu periode kepemimpinan wajib diadakan RAK. Selain itu, dalam Pasal 39 huruf b ART menegaskan bahwa “Masa jabatan pengurus komisariat adalah satu tahun, terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari pengurus komisariat demisioner”. Hal ini adalah landasan yuridis untuk menggugat percepatan pelaksanaan RAK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan pengurus komisariat untuk menunda RAK dan memperpanjang masa jabatannya atau mempertahaankan status quo.

Namun aturan diatas, hanya menjadi hiasan dan menjadi aturan yang tidak bermakna di HMI, oleh karena pada perakteknya penundaan RAK pada komisariat menjadi hal yang biasa dilakukan dibeberapa Komisariat walaupun hal ini adalah kebiasan yang tidak dapat di pertahankan. Dimana kebiasaan ini jelas melanggar Konstitusi HMI. Prakrek demikian dapat dilihat pada HMI KOMIPAM yang menunda pelaksanaan RAK dengan tujuan melanggengkan kekuasaan..

Penundaan RAK di Komisariat Pamulang menggambarkan bahwa Komisariat pamulang, jelas telah melanggar AD/ART sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Pelanggaran tersebut dapat dibuktikan dengan melihat SK Pengurus sebagai legitimasi untuk menjalankan sebuah oraganisasi yang telah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku lagi.

Dimana pelantikan atau serah terima jabatan HMI KOMIPAM berlangsung pada tanggal 04 November 2016 kemudian sampai hari ini ditahun 2018 belum ada tanda-tanda akan diadakan RAK dengan alasan yang tidak rasional, dan hal ini telah melampaui satu periodik kepengurusan. Dalam keadaan demikian dapat dikatakan bahwa secara otomatis pengurus HMI komipam sudah tidak mempunyai kewenangan dengan mengatasnamakan pengurus karena SK kepengurusan sudah tidak berlaku lagi.

Keadaan diatas adalah permasalahan yang sangat serius, karena implikasinya adalah tidak berjalannya roda kepemimpinan suatu organisasi dan tidak berjalannya proses perkaderan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, apabila Pengurus tetap tidak menjalankan RAK dalam waktu dekat ini, maka jalan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah anggota biasa komisariat Pamulang dapat mengambil alih pelaksanaan RAK.

Dengan mengadakan Rapat Luar Biasa yang dihadiri oleh seluruh kader aktif untuk membentuk Panitia dalam melaksanakan RAK agar stafet kepemimpinan dapat berjalan seperti biasanya. Karena pada Prinsipnya kedaulatan dalam suatu Organisasi HMI ada pada Anggota Biasa. Akan tetapi ketika anggota mengambil alih dalam pelaksanaan RAK bukan berarti melapaskan pengurus dari Laporan Pertanggung Jawaban LPJ di periodenya.

Oleh :

Nurman Samad

PEREMPUAN DALAM BUDAYA TRADISI LOKAL

2018-03-05T10:38:00.000+07:00

Pemberitahuan mengenai tatanan keadilan dalam pranata sosial yaitu kesetaraan antara laki- laki dan perempuan marak diperbincangkan. Sejatinya hanya kaum- kaum tertentu yang tahu akan tatanan keadilan dalam pranata sosial atau yang biasa disebut dengan kesetaraan gender, diantaranya yaitu kaum- kaum yang dikategorikan sebagai kaum intelek.

Berbicara mengenai kesetaraan gender di Indonesia sendiri merupakan persoalan sensitif yang senantiasa menjadi perbincangan melintasi paroh klimaks peradaban yang semakin menjulang. Mengapa masih dikatakan persoalan sensitif, dikarenakan masih banyak pebincangan publik dimana ketika pembagian peran kesetaraan gender tersebut yang tidak proporsional dan dehumanitas. Perbincangan ini bermula dari kostruk yang tidak berimbang dari berbagai kompunen kehidupan yaitu diantaranya ajaran agama, budaya dan politik. Dimana tiga sisi kehidupan ini seringkali dianggap sebagai titik merembesnya bias gender yang kemudian mengaleansi perempuan dalam ruang geraknya yang berkaitan dengan peran serta kebebasannya. Karna sejatinya kesetaraan gender ini merupakan tingkat tertinggi dari kesadaran kaum perempuan terhadap hak-haknya, akan tetapi pemenuhan hak bagi setiap individu merupakan keniscayaan. Oleh karena itu hal yang sangat wajar jika pembahasan mengenai kesetaran gender ini merupakan sebuah tekanan baik dalam politik, budaya maupun agama. Namun kewajaran tersebut menjadi sebuah perbincangan panjang karena setiap khalayak memiliki pola pandang yang beragam.

Adanya tekanan- tekanan dalam beberapa unsur diantaranya budaya yang menjadikan kaum- kaum perempuan dalam suku lokal jauh dari kesetaraan, masih banyak perempuan dalam tradisi lokal yang memeluk erat tradisi- tradisi lokal yang memang jauh dari yang namanya kesetaraan gender, dimana didalamnya persoalan mengenai perkawinan, ekonomi, pendidikan dan politik. Karena kurangnya rembesan pengetahuan mengenai kesetaraan gender dari luar. Seperti misalnya peran perempuan Dayak Kalimantan Tengah yang masih tertinggal dibanding peran laki- laki. Dalam budaya Dayak perempuan hanya sebatas subordinatif bagi kaum laki-laki, dimana warga Dayak ini masih berpikiran bahwa perempuan hanya sebagai harta dan warisan kaum laki-laki. Perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan pun dibedakan, misalnya dari segi pendidikan bagi anak laki-laki yaitu berada dibagian ngaju dan untuk perempuan berada di bagian ngawa yaitu laki-laki berhak menerima pendidikan setinggi- tingginya sedangkan perempuan tidak. Tradisi dan budaya seperti ini sejak awal sudah membentuk watak dan karakter orang Dayak, sehingga sulit rasanya bagi perempuan untuk paling tidak duduk dan berdiri sejajar dengan kaum laki-laki apalagi berada di depan laki-laki.

Khairul Hasni, MA seorang Direktur jaringan perempuan untuk keadilan Lhokseumawe pun mengatakan secara umum budaya masyarakat di dunia menempatkan laki-laki pada hierarki teratas, sedangkan perempuan menjadi nomor dua. Begitupun Edward B. Taylor mengungkapkan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks dimana perempuan masih dinomor duakan. Kondisi ini menjadi bagian dari hidup perempuan dan laki-laki yang disosialisasikan secara turun temurun, hingga pada masa sekarang perempuan masih menjadi kaum yang termarjinalkan.

Menurut saya peran perempuan sangat rendah dan sulit maju dalam tradisi serta kepercayaan-kepercayaan lokal di Indonesia. Suku lokal merupakan suku asli yang sangat berpegang teguh pada nilai serta ajaran nenek moyang yang masih primitif karena pada dasarnya mereka tidak mau menerima unsur modernisasi yang ada dalam kesetaraan gender. Sebuah dorongan untuk kita semua, berada dalam kebudayaan lokal yang beragam dan dalam peradaban yang modern ini, mana fokus utama yang harus kita prioritaskan. Antara budaya yang mendiskreditkan perempuan atau kesetaraam gender yang mengutamakan kemajuan kaum perempuan, ini merupakan bahan renungan untuk kita terutama perempuan.

Oleh : Eva Nurcahyani

MEN SANA IN WOMEN SINI

2018-03-05T10:29:00.000+07:00

MEN SANA IN WOMEN SINI. Artinya: Behind a great man, there’s a great women. Di balik laki- laki kuat, pasti ada perempuan hebat!!!

Intro

**************************

Hari ini. Jum’at sore nan cerah, membuat hati saya ikutan cerah. Jum’at ini saya memilih untuk stay dirumah. Lepas dari aktivitas kuliah, magang dan organisasi. Stay di rumah dengan tumpukan buku ditemani notebook tentunya. Notebook tersayang yang sangat setia menemani saya kala mencurahkan ide dan sedikit karya. Niatnya mau ngerjain tugas awal kuliah yang kudu di kumpul besok malam, halaman dekstop bahkan belum terbuka sempurna saat itu pula ada pesan dalam Wh*tsapp berbunyi. Pesan tersebut masuk dan mengatakan : “Dirumah kan?ikut kajian yuk di masjid perum, pembicaranya ust. Felix Siauw.” Pesan masuk dari sahabat saya.

Sedikit kaget dan bingung mau balas apa, karena pasalnya jarang banget doi ngajak kajian dan memang niatan saya untuk stay di rumah. Nyatanya pesan itu saya balas dengan balasan “yuk, jemput kerumah aja ya.” Rasanya sayang banget momen seperti ini saya sia- siakan apalagi jarang banget sahabat saya ini ngajak kajian bareng.

Terpaksa tugas pun harus harus menunggu gilirannya untuk saya kerjakan. Kebiasaan lama memang sulit hilang, yakni menumpuk tugas hingga detik- detik deadline. ‘Keburu lah nanti tugas taa kerjain, kapan lagi kajian bareng. Lagian jarang- jarang bisa kajian bareng’. Begitu pikir saya dalam hati, dan halaman dekstop baru saja tampil sempurna. Start – shutdown.

Saya sudah tahu sedikit mengenai profil pembicara dikajian tersebut dan sudah membaca beberapa buku yang beliau buat. Tapi tenang, tulisan saya kali ini tidak untuk membahas ust. Felix Siauw. Sekedar share saja bahwa saya sudah sedikit tahu mengenai ust tersebut dan memiliki buku yang ditulis beliau beserta quote- quotenya. Saya terkadang memang tidak pernah berpikir panjang dalam bertindak. Termasuk hari jum’at, saya keburu antusias tidak mau kehilangan momen hendak kajian bareng sahabat saya tersebut.

Dan bahkan saya tak terpikir dan bertanya apa tema dari kajian tersebut. Jadi dari perjalanan saya dari rumah ke masjid, saya (lagi- lagi) hanya menduga- duga. ‘Paling tema kajiannya membahas proses beliau berislam, atau membahas perbedaan agama yang sebelumnya beliau anut dengan islam’. Dan nyatanya untuk kali ini dugaan saya bisa dibilang separuh benar.

Sesampainya di masjid saya sempat heran. ‘ini kok jamaahnya perempuan semua, ini kajian khusus akhwat toh?!’. Saya pun mengambil posisi di teras masjid, karena didalam masjid sudah cukup penuh. Dan rupanya kajian ini bertema “Karunia Terbaik Untuk Muslimah”, dan memang diadakan khusus jamaah muslimah. Meskipun ada sedikit sekali para bapak hadir dikajian tersebut. Barangkali menemani istrinya. Ahemmm, duh jadi mau ditemenin~. Kajian itu jauh dari kesan tidak menarik seperti yang saya duga sebelumnya. Memang ada beberapa kali membahas mengenai agama yang dianut ust. Felix sebelum islam, tapi jauh dari kata tidak menarik melainkan menarik banget untuk dibahas dan di share.

Saya tidak bisa merangkum penuh isi kajian beliau et caus: saya datang telat ±45 menit dan saya tidak jadi mencatat apa yang dibahas karena sangat menikmati isi dan pemaparan beliau. Bagus, bagus banget. Saya mau bilang yang lebih bagus dari bagus banget, tapi takutnya malah jadi pujian yang berlebihan. Dari sekian banyak nasihat yang beliau paparkan untuk kita kaum perempuan, yang paling berkesan bagi saya ialah rahasia bagi setiap perempuan yaitu; Men sana in Women sini Artinya: Behind a great man, there’s a great woman. Di balik pria yang kuat pasti terdapat wanita yang hebat!! Kok bisa begitu artinya? Yaa, itulah kenapa bisa disebut rahasia. Karena hanya beliau dan Allah yang tau kenapa bisa artinya seperti itu. Ustadz-,-

Saya yakin kalian pasti insyaAllah ingat kisah para Rasul ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan Allah kepada lima rasul pilihan- Nya yang memiliki ketabahan luar biasa dalam menghadapi ujian dari Allah Ta’ala. Gelar ini secara langsung Allah sebutkan dalam Al- Quran Surah Al- Ahqaf (46): 35, merupakan penghargaan tertinggi bagi hamba- hamba Allah. Para Rasul ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam berturut-turut sesuai masa diutusnya. Terdapat benang merah dalam kisah rasul ulul azmi. Benang merah yang pasti kita semua tahu, hanya mungkin baru sedikit dari kita yang menyadarinya. Ini masih ada kaitannya dengan Men sana in Women sini. Benang merah tersebut yaitu; perempuan.

Kita mulai dari Nabi Ibrahim ‘alaihissalam. Telah sangat tersohor cerita dua perempuan mulia istri beliau, Hajar dan Sarah. Hajar adalah perempuan sabar yang selalu berbaik sangka pada Allah. Ia dinikahi Nabi Ibrahim ‘alaihissalam atas perkenan Sarah, istri pertama beliau karena mereka (Nabi Ibrahim dan Sarah) tidak kunjung memiliki keturunan. Dari pernikahannya dengan Hajar, Ibrahim dikaruniai seorang putra bernama Isma’il yang kelak diangkat Allah pula menjadi Rasul. Beberapa lama setelah kelahiran Isma’il, Jibril mendatangi Nabi Ibrahim dan Sarah yang telah berusia tua memberi kabar bahwa Ibrahim dan Sarah akan dikaruniai seorang putra yang kelak juga diangkat Allah menjadi Rasul, bernama Ishaq. Kisah kedua perempuan mulia ini sama sekali tidak dapat dilepaskan dari kisah Nabi Ibrahim ‘alaihissalam. Bahkan, kesabaran dan kekuatan Hajar saat berlari-lari kecil sebanyak tujuh kali sepanjang bukit Shafa- Marwah untuk mencari rezeki (makanan dan minuman) yang halal bagi Isma’il kecil di tengah padang pasir tandus diabadikan oleh Allah Ta’ala menjadi salah satu rukun ibadah haji yang setiap tahunnya senantiasa diulang-ulang oleh umat muslim hingga hari kiamat. Subhanaallah~

Selanjutnya Nabi Musa ‘alaihissalam. Tiga orang perempuan dalam kisah Nabi Musa yang ketiga-tiganya Allah sebutkan dalam Al Quranul Kariim Surah Al-Qashash (28): 7-13, mereka adalah; Ummi Musa (ibunda Nabi Musa), Imroatu fir’aun (istri fir’aun), dan Ukhtihi (ukhti Musa a.k.a saudara perempuan Musa). Al- quran menggambarkan bagaimana Allah mewahyukan kepada ummi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil, lalu Allah menghiburnya dengan menyampaikan bahwa Nabi Musa akan dikembalikan kepadanya serta akan diangkat menjadi Rasul. Lalu ibu Nabi Musa memerintahkan saudara perempuan Musa untuk mengikuti sampai mana Nabi Musa terbawa arus sungai dan didapatilah bahwa Nabi Musa dipelihara oleh istri fir’aun.

Berbeda dengan fir’aun, istrinya adalah seorang perempuan yang beriman. Istri fir’aun mencegah fir’aun membunuh Nabi Musa, dan ketika Nabi Musa tidak mau menyusu kepada perempuan- perempuan lain maka datanglah kakak perempuan Nabi Musa menawarkan untuk membawa seorang perempuan yang dapat menyusui Nabi Musa. Demikianlah kemudian Allah mengembalikan Nabi Musa kepada ibundanya. Kisah ketiga perempuan ini abadi dalam Al- Quran sehingga akan selalu dikenal, di ingat dan digali hikmahnya oleh setiap manusia hingga hari kiamat. Ketiganya tak mungkin dilupakan setiap kali kita membaca tentang kisah Nabi Musa ‘alaihissalam.

Nabi Isa ‘alaihissalam lebih jelas lagi. Ibunda dan nenek beliau terpatri nama dan sebutannya di dalam Al- Quran. Maryam, ibunda Nabi Isa, Allah sebutkan dengan nama sebenarnya. Bahkan, satu surat penuh Allah turunkan. Perihal ini, saya pernah dengar dari seorang ustadz di satu kajian bahwa bila Allah menceritakan kisah seorang hamba dalam Al- Quran dan secara langsung menyebutkan namanya berarti kisah yang sama tidak akan pernah terulang lagi di dunia. Wallahua’lam.

Kisah ibunda Maryam juga tersebut dalam Al- Quran meskipun Allah tidak menyebut beliau dengan nama sebenarnya, melainkan dengan sebutan Imroatu ‘Imron. Dalam Surah Ali Imran (3): 35-36 dikisahkan tentang ibunda Maryam yang bernadzar kepada Allah untuk menyerahkan anak yang dilahirkannya ke Baitul Maqdis. Namun, anak yang dilahirkannya ternyata perempuan. Maka Istri Imron berdoa kepada Allah untuk melindungi Maryam dan anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Doa Istri Imron ini dikabulkan oleh Allah dengan kesucian Maryam dan kelahiran Nabi Isa ‘alaihissalam. Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah.

Dan dalam kisah Rasulullaah shallallaahu ‘alaihi wasallam, kita mengenal lebih banyak lagi perempuan hebat. Istri, putri-putri beliau, para shahabiyah, para syahidah. Nama- namanya senantiasa disebut berulang-ulang sepanjang sejarah manusia.

Yang terakhir adalah Nabi Nuh ‘alaihissalam. Allah pun mengisahkan seorang perempuan agar di ingat dalam sejarah dan diambil hikmah sebesar-besarnya bagi siapapun yang hidup setelahnya. Istri Nabi Nuh, adalah seorang istri yang durhaka kepada Allah dan suaminya. Dalam Surah At-Tahrim (66): 10 Allah menyebut ‘Imroata Nuh’ (istri Nabi Nuh), yang berada di bawah pengawasan hamba-Nya yang sholeh (Nabi Nuh) namun ia berkhianat kepada suaminya. Maka Allah masukkan ia ke dalam neraka. Kisah ini juga akan terus diulang sepanjang peradaban manusia karena telah abadi Allah ceritakan di Al- Quran.

Dari kelima kisah perempuan- perempuan ulul azmi bisa dilihat :

Hajar (Perempuan mulia, ibunda Nabi Isma’il ‘alaihissalam), Sarah (Perempuan Mulia, Ibunda Nabi Ishaq ‘alaihissalam, nenek Nabi Ya’qub ‘alaihissalam dan buyut Nabi Yusuf ‘alaihissalam. Allaahu akbar!!), Ummi Musa (Perempuan mulia, ibunda Nabi Musa ‘alaihissalam, Maryam (Perempuan mulia, ibunda Nabi Isa ‘alaihissalam, Imroatu Imron (Perempuan mulia, ibu dari perempuan mulia Maryam binti Imron), Khadijah bt Khuwailid (Perempuan mulia, istri Rasulullaah Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam, ibu dari perempuan mulia Fathimah bt Muhammad.

Men sana in women sini. Di balik laki- laki yang kuat pasti terdapat perempuan yang hebat. Lihatlah bagaimana perempuan yang baik akan menghasilkan pula keturunan yang baik- baik. Dan bisa dilihat, Imroata Nuh (Perempuan kafir lagi durhaka, ibu dari laki- laki durhaka Kan’an bin Nuh. Sebaliknya, di balik sosok pria durhaka terdapat pula perempuan yang durhaka. Perempuan yang buruk adalah sumber bagi lahirnya keturunan-keturunan yang buruk. Na’udzubillaah. Semoga Allah menjaga setiap muslimah dari keburukan-keburukan perangai maupun keturunan. Subhanallah, dan terimakasih Jum’at~

Oleh : Eva Nurcahyani

2018-02-26T19:19:00.002+07:00

R Saddam Al Jihad terpilih menjadi fourmatur terpilih Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2018-2022 melalui kongres ke-30 di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Minggu (25/2/2018).

Dari 16 kandidat yang bertarung di putaran pertama, hanya 3 kandidat yang memenuhi syarat minimal 20 dukungan dari cabang HMI untuk memasuki putaran kedua yakni, Saddam, Asep Salahudin, dan Ilham Akbar Mustafa, Saddam mendapat dukungan 95 cabang, Asep 34 cabang, dan Ilham Akbar 45 cabang.

Mantan Ketua Umum HMI Cabang Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat ini terpilih secara aklamasi setelah dua lawan nya yakni Asep Salahudin dan Ilham Akbar memilih mundur pada putaran kedua dan meberikan dukungan penuh kepada Saddam Al Jihad untuk menahkodahi HMI.

Harapan dari HMI Komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputat untuk Ketua Umum PB HMI hari ini adalah Hmi sebagai organisasi yang mendaulat dirinya sebagai organisasi kader yang mampu melahirkan kader-kader intelektual dengan kadar yang tinggi saat ini banyak memiliki pr besar yang harus diselesaikan jika masih ingin ikut andil dalam perkembangan zaman yang melaju semakin sangat cepat.

Di zaman yang serba canggih dan amat modern saat ini. HMI sangat perlu membenahi diri mulai dari sekarang agar tetap bisa mengikuti zamana dan menjadi patokan perkaderan sebagai organisasi mahasiswa terbesar dan tertua. HMI tidak bisa lagi menggunakan konsep konsep yang kuno HMI harus bisa melahirkan konsep-konsep perkaderan yang modeern yang dapat menyesuaikan keadaan dan bisa penjawab kebutuhan organisasi hari ini. tentu saja jika berbicara kebutuhan tak lepas dari keadaan sosial yang ada di setiap cabang karena takbisa dipungkiri bahwa kebutuhan di setiap cabang yang tersebar di seluruh nusantara berbeda-beda, misalkan skrg kebutuhan cabang yang ada di makasar berbeda dengan yang ada di ciputat begitu pun aceh dan jayapura tentu saja berbeda.

maka dari itu HMI harus bisa memberikan sebuah konsep yang bisa memenuhi kebutuhan yang ada cabang" di seluruh nusantara. ditambah masalah lagi tentang bagaimana karater kaum muda hari ini yang jika di katakan secara kasarnya memilik mental tempe yang ingin mendapatkan sesuatu secara instan tanpa ada proses yang dilalui. ini menjadi kendala bagi kawan kawan yang yang ada di komisariat dalam menarik minat mahasiswa dalam menjalankan proses perkaderan di HMI. karena tidak bisa di pungkiri bahwa mesin gerak kenapa hari ini HMI bisa hidup hingga hari ini karena proses perkaderan yang ada dikomisariat itu masih bisa berjalan dengan mengadakan lk1, meski begitu tingkat perkaderan hari ini sangat menurun kurang nya minat mahasiwa untuk bergabung dalam HMI patut di jawab dengan konsep dan metode yang baru dan modern.

Belum lagi masalah-masalah yang di alami oleh kader - kader HMI itu sendiri dalam aspek kemandirian kader-kader HMI hari ini belum dapat menciptakan sebuah kerangka kerja dalam menciptakan kemandirian pada dirinya sendiri kader HMI masih terus bergantung pada bantuan bantuan yang diberikan kahmi kahmi. kader HMI sudah tidak bisa lagi berfikir seperti itu karena akibatnya akan terus memiliki ketergantungan terhadap kahmi-kahmi dan tentunya saja membiaskan konsep tauhid yang di tawarkan oleh HMI itu sendiri. dan yang lebih parahnya lagi jika kader-kader HMI terus bergantung pada bantuan" kahmi secara terus menerus maka akan terjadi dimana proses militansi kader itu luntur dan juga kader HMI jika mengadakan sebuah kegiatan tidak berfikir bagaimana subtansial dari kegiatan tersebut yang hanya ingin menggugurkan kewajibannya sebagai pengurus komisariat atau pun cabang.

Untuk itu dengan nahkoda baru hari ini di dalam tubuh HMI. saya Leo Purnama Aji sebagai ketua umum HMI komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputat mengharapkan gagasan-gagasan yang telah lahir dalam kongres HMI ke xxx di ambon dapat di sosialisasi keseluruh cabang dan komisariat dan juga dengan adanya pemimpin baru di HMI saat ini HMI dapat memberikan nafas segar bagi komisariat" yang ada dinusantara dan juga bisa memberikan sebuah konsep menjalankan proses perkaderan dalam melahirkan kader-kader yang memiliki militansi dan kemandirian pada zaman modernisasi saat ini.

Seminar Mini Bonus Demografi

2018-02-22T21:27:00.001+07:00

Indonesia di prediksi akan mendapatkan peluang bonus demografi pada tahun 2010-2030 dimana angka pertumbuhan usia produktif (15-64 th) lebih banyak di banding usia nonproduktif (dibawah 15 – diatas 64 th) dengan tingkat ketergantungan penduduk nonprodktif kepada penduduk produktif sebesar 100 berbanding 50. Ini merupakan sebuah aset yang sangat membanggakan bagi indonesia karena dengan sumber daya manusia seperti ini kita diharapkan bisa memaksimalkan laju pertumbuan penduduk ini sebagai alat utama untuk memajukan perekonomian di indonesia ini serta memaksimalkan bonus demografi kelak. Bonus demografi pada sebuah negara dapat menjadi berkah ataupun bencana. Hal ini dikarenakan bonus demografi memiliki sisi positif dan negatif. Bonus demografi apabila dapat dimanfaatkan dengan optimal akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan kesempatan ini akan membawa beban yang memberatkan negara di masa yang akan datang.

Berkaca dari fakta yang ada sekarang, indeks pembangunan manusia atau human development index (HDI) Indonesia masih rendah. Dari 182 negara di dunia, Indonesia berada di urutan 111. Sementara dikawasan ASEAN, HDI Indonesia berada di urutan enam dari 10 negara ASEAN. Posisi ini masih di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapura. Tingkat HDI ini terbukti dari tidak kompetitifnya.pekerja Indonesia di dunia kerja baik di dalam ataupun luar negeri. Paling banter, pekerja Indonesia di luar negeri adalah menjadi pembantu. Ujung-ujungnya disiksa dan direndahkan. Untuk tingkat dalam negeri sekali pun, pekerja indonesia masih kalah dengan pekerja asing. Hal ini ditandai dari banyaknya peluang kerja dan posisi strategis yang malah ditempati tenaga kerja asing. Hal tersebut, di samping menjadi kewajiban pemerintah, juga menjadi tugas kita bersama sebagai bagian dari warga negara, tak terkecuali Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Implemetasi tujuan HMI perlu dijabarkan secara praktis dalam upaya menghadapi tantangan bonus demografi tersebut.

Maka Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai organisasi kader dan memiliki sumberdaya manusia melimpah seharusnya dapat mengambil momentum bonus demografi ini dengan semaksimal mungkin, oleh karena itu HMI sudah seharusnya pula meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, karena jika HMI tidak dapat mengambil peran dalam momentum bonus demografi maka HMI pun akan semakin terus tertinggal jauh, maka dengan urgensi situasi seperti ini HMI harus menanggapi momentum ini dengan responsif dan terarah.

Untuk itu kami HMI Komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputat mengundang seluruh Mahasiswa khususnya di Tangerang Raya untuk menghadiri Seminar Mini ini, yang akan diselenggarakan pada tanggal 06 Maret 2018 yang bertempat di Kelurahan Setu Pukul 12.00 sampai dengan selesai, dengan menghadirkan Narasumber-narasumber yang mempunyai Kapasitas pada bidangnnya dan sama-sama akan membedah tentang "peran mahasiswa di era milenial dalam menjawab tantangan bonus demografi" diantaranya adalah, Rahmat Sori Harahap (Advokat Law Office Harahap & Partners), M. Shofa (Dirut Lembaga Pers PB HMI), dan Tarlis Diansyah Lubis (Ketua Umum HMI Cabang Ciputat).

LKMI Cabang Ciputat & GUSPIY Mengadakan Cek Kesehatan Gratis

2018-02-05T13:08:00.000+07:00

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Cabang Ciputat dan Gunung Sari Peduli Yatim (GUSPIY) mengadakan kegiatan sosial di Desa Gunung Sari, Mauk Kabupaten Tangerang. Minggu (04/02/18). Kegiatan yang di gelar di salah satu halaman sekolah di desa Gunung Jati tersebut di sambut antusias puluhan warga yang di dominasi oleh para ibu-ibu dan lansia.

Menurut Iis Masruroh sebagai ketua pelaksana menjelaskan kegiatan yang di gelar sejak pukul 09:00 Wib tersebut di buat kedalam dua sesi pagi dan siang, untuk sesi pertama di jadwalkan untuk pemeriksaan kesehatan dimana para warga diharuskan membawa tanda pengenal kemudian didata selanjutnya mendapat nomor antrian agar berjalan kondusif dan sesi ke dua untuk santunan . "Dari data yang kami himpun ada 60 peserta dan untuk santunan nanti siang sudah ada 45 anak, baik yatim maupun piatu" tandas perempuan yang juga aktif di HMI Komisariat Pamulang ini.

Gunung Sari Peduli Yatim (GUSPIY) sendiri merupakan sebuah komunitas pemuda yang berasal dari para pekerja dan mahasiswa yang berdomisili di Gunung Sari Mauk yang konsen di persoalan sosial di lingkungannya bukan sekali ini saja komunitas ini mengadakan hal semacam ini namun agenda seperti ini hampir diselenggarakan setiap tahun ungkap Akmaludarorri ketua Guspiy. Paruji Mubarak selaku Lurah Gunung Sari sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, " Saya mewakili masyarakat Gunung Sari sangat berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan pemuda Gunung Sari yang sudah mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis serta santunan anak yatim, harapan saya bahwa dengan kegiatan seperti ini masyarakat sadar perlunya hidup sehat serta jangan hanya sekali kegaiatan positif ini di laksanakan"

Perwakilan dari Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Cabang Ciputat Eva Nurcahyani menjelaskan nanti kegiatan semacam ini akan kami laksanakan di beberapa lokasi sebagai bagian tindakan nyata kami dalam upaya mengabdikan ilmu yang kami dapatkan di bangku kuliah serta memepertajam nalar sosial kami agar lebih peduli dengan masyarakat di sekitar./Juno

71 Tahun Himpunan Mahasiswa Islam dan Anotasi Rapat Anggota Komisariat (RAK)

2018-02-05T12:07:00.000+07:00

Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ada kebanggaan tersendiri dengan proses kaderisasi serta eksistensi HMI diusianya yang tak muda lagi, genap 71 Tahun HMI sejak berdirinya (5 Februari 1947- 5 Februari 2018). Meminjam istilah Muhammad Hatta "Untuk merubah carut-marutnya bangsa indonesia,maka mesti disiapkan basis teoritis". Sebagai organisasi Mahasiswa Islam tertua, yang memproklamirkan serta meletakan dasar pijak wadah berhimpun mahasiswa islam ini sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan (Pasal 8 dan Pasal 9 AD HMI). Dimana, sebagai organisasi perkaderan, HMI harus bisa menjadi rumah produksi intelektual yang progresif agar lahir generasi cemerlang (ulil albab) dan tetap menjadikan nilai-nilai dasar perjuangan (NDP) sebagai lokomotif perjuanganMahasiswa Islam di Indonesia. Dalam hal, tradisi intelektual serta kontribusi HMI bagi bangsa ini nyata adanya, meskipun dalam beberapa hal juga patut dikritisi demi kebaikanya. Kritik sebagai cermin suatu gerak dialektis adalah sesuatu hal yang wajar dan sebuah keharusan.

Jika mengamati berbagai problem keumatan dan kebangsaan belakangan ini, maka menjadi suatu keharusan yang menuntut peran aktif kader HMI sebagai agen of change, dengan tradisi intelektual yang ada dan gagasan-gagasan solutif yang dimiliki memberikan jawaban terhadap tantangan serta problem yang ada saat ini. Hal ini saya rasa tidak berlebihan mengingat tujuan HMI yang secara ekplisit yang diderivikasikan dalam Pasal 4 AD HMI yakni “terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.” Oleh karenanya kader HMI (kader umat dan kader bangsa) mempunyai tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala. Sehingga cita-cita mulia HMI untuk membentuk peradaban baru (masyarakat madani) dapat terejewantahkan dikemudian hari.

Melalui proses kaderisasi dan regenerasi kepengurusan HMI baik Rapat Anggota Komisariat (RAK) maupun Kongres HMI yang laksanakan di kota Ambon, diharapkan tidak hanya lahir kader-kader yang memiliki soft skill semata, melaikan juga memiliki moral force yang lebih responsif terhadap sederet problem keumatan dan kebangsaan yang ada. Momentum Rapat Anggota Komisariat (RAK) yang semestinya dijadikan sebagai ruang silaturahmi kader khususnya komisariat pamulang cabang ciputat, dalam upaya mentransformasikan gagasan ke-islaman ke-indonesiaan, serta membahas agenda-agenda keumatan dan kebangsaan tersebut kini berubah menjadi bomerang bagi himpunan ini dikarenakan sikap pengurus HMI Komisariat Pamulang periode 2016-2017 yang tidak kunjung melaksanakan rapat presidium untuk menetapkan tanggal peleksanakaan RAK dan sikap kiritis kader yang yang diabaikan pengurus komisariat yang kemudian tafsirkan sebagai dinamika.

Sebagai kader HMI, kita patut berjiwa besar untuk menerima setiap penilaian publik termasuk kritikan terhadap aktivitas ke-organisasian. Dengan kata lain, sebelum orang diluar himpunan mengevaluasi kita, kiranya secara internal dengan penuh kesadaran, selaku kader umat dan bangsa, kita harus berani mengkritik serta memberikan solusi yang membangun bagi perbaikan organisasi tercinta ini kedepannya. Sudah menjadi rahasia umum HMI sebagai basis gerakan mahasiswa dan pemuda bahwa tentu ada yang namanya "dinamika" sebagai suatu proses dialektis menuju kematangan suatu oraganisasi agar lebih kuat dan besar.

Tetapi layaknya dinamika, prosesnya harus elegan dan edukatif.

Menurut hemat penulis, Rapat Anggota Komisariat (RAK) tidak hanya berorientasi pada pergantian kepemimpinan lama kepada yang baru semata, melainkan jauh dari itu, perlu di lakukan evaluasi kelembagaan secara internal dan mengkonstruksi kiprah eksternalnya. Selain itu juga, masih banyak agenda-agenda besar lain yang hendak di rumuskan sebagai proyeksi kerja organisasi kedepan.

Tentu semua itu membutuhkan diskusi panjang serta dialog ilmiah yang bersifat membangun sebelum nantinya ditetapkan sebagai konsensus perjuangan bersama. Karena idealnya sebuah organisasi, harus bisa menyesuaikan diri dengan setiap realitas yang berjalan secara dinamis. Bukan malah mempertahankan tradisi lama yang tidak lagi relevan dengan keadaan zaman. Sebab jika sebuah organisasi dengan kerangka ideologi apapun tidak dapat mengenal eksistensi zaman yang sedang dihadapi, maka dengan sendirinya organisasi tersebut telah menghendaki dirinya tercelup kedalam ketertinggalan.

Harus bisa dipahami bahwa Mision secret HMI bukan sebatas slogan utopis yang terpajang disetiap isi kepala kader dan setelah itu dilupakan seiring berjalannya waktu. Akan tetapi sudah menjadi suatu tanggung jawab kemanusiaan setiap kader setelah selesai di bai'at agar terus berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yakin Usaha Sampai..!!!

Oleh: M. Andrean Saefudin

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKK) HMI Komisariat Pamulang, Cabang Ciputat (Periode 2015-2016)

9 TAHUN TANGSEL (SMART CITY)

2017-11-26T13:53:00.000+07:00

9 (Sembilan) tahun sudah kota ini berdiri dengan berbagai macam dinamika di dalamnya, kota di ujung provinsi banten ini menjadi rumah bagi para masyarakat yang sangat beragam, melaju dan seolah berlari mengejar, tidak ingin tertinggal dengan daerah di sekitarnya. Segudang persoalan menjadikannya tumbuh menemukan warnanya. Wilayah yang sangat strategis membuat kota ini menjelma menjadi kota besar yang cukup pesat perkembangannya. Dengan di lingkari pengembang besar nampaknya pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tidak susah payah dalam mengelola karena hanya mengurus setengah kurang dari wilayahnya. Masyarakat yang multi etnis membuat budaya menjadi menarik dan beragam. heterogen dan modern ciri masyarakat perkotaan. Berbenah dan terus berbenah menjadikan Tangsel sudah sepatutnya layak mendapat berbagai penghargaan. Upaya menjadi smart citypun terus di upayakan melalui program-program berbasis teknologi sehingga mempermudah akses untuk masyarakatnya.

Tahun Gemilang

2017 ini tampaknya menjadi tahun gemilang bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dan walikota Airin Rachmi Diany, Penghargaan demi penghargaan silih berganti di terima kota ini. Mendapatkan dua penghargaan yaitu sebagai salah satu Kota Terbaik dan sebagai Kota Potensial Kategori Investasi dalam Indonesia's Attractiveness Award (IAA) 2017, Kategori Terbaik Pertama Indeks Kondisi Keuangan Daerah Regional Jawa dari Universitas Gajah Mada (UGM), penghargaan TOP IT & TELCO 2017 setidaknya dua penghargaan dalam ajang ini yaitu melalui kategori Top Leader in IT Leadership dan TOP IT implementation on Digital City, Airin Rachmi Diany menerima penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2017. Seolah ingin menjelaskan bahwa kota ini layak di sebut paling cepat berkembang di antara kabupaten kota seprovinsi banten lainnya tidak iru saja dalam data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2016 yang di rilis, terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk kabupaten/kota seluruh indonesia dari 19 kabupaten/kota menunjukan paling tinggi IPM salah satunya adalah Kota Tangerang Selatan dengan nilai IPM 80,11 bersanding dengan kota yogyakarta dengan 85,32, Patut di banggakan bahwa Kota Tangsel Sebagai satu-satunya dari provinsi Banten yang menunjukan kenaikan rerata IPM nya tinggi. Namun masih meninggalkan beberapa pekerjaan rumah yang harus di selesaikan pada tahun 2017 ini.

Pekerjaan Rumah

Pada tahun ini Pemkot Tangsel masih menyisakan segudang pekerjaan rumah yang belum rampung, kendati walikota yang sekarang sudah menjabat 2 (Dua) periode dengan segudang prestasi nampaknya hal tersebut menjadi distorsi atas keadaan saat ini. Pertama Mangkraknya pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menelan kurang lebih 164 Miliyar meliputi pembangunan tahap 1,2 dan 3 yang belum kunjung usai menjadi kado terpahit saat ini, kedua Gedung pusat pemerintahan yang menyedot anggaran Rp 203 miliar sampai saat ini pun belum selesai , Pembangunan terminal pondok cabe yang mendapat bantuan dana hibah Rp 64,8 milliar dari DKI Jakarta belum berfungsi, hanya menyisakan bangunan yang tak teurus, Pembangunan RSUD Tangsel yang tersendat karena tersangkut kasus korupsi yang menyeret beberepa nama penting sehingga menghambat serta berdampak pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat, persoalan muncul mulai dari antrian yang lama hingga menumpuknya pasien melebihi kapasitas akibat belum terselesaikannya semua bangunan gedung, serta persoalan yang seakan lekat dengan kota ini yaitu banjir, saling tuding pihak terkait, mulai dari orientasi pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat, pengembang yang telah merubah kontur tanah sampai ada yang mengatakan bahwa tangsel sudah menjadi langganan banjir sejak dulu. Dalam catatan kami pendidikan menjadi penting yang harus selalu di munculkan, masih sering terjadinya pungutan liar (Pungli) di sekolah milik pemerintah baik dari tingkat dasar sampai menengah menjadi persoalan klasik yang terus muncul setiap tahun. Hal semacam ini mestinya di beri tanda merah untuk segera di lakukan perbaikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan masyarakatnya melalui pendidikan yang mudah di akses dan bebas dari pungli. Sinergitas antara legislatif dan eksekutif pun tak luput dari catatan kami pada hari jadi kota tangsel yang ke 9 (Sembilan), beberapa program legislasi daerah (Prolegda) tidak dapat di reduksi pada 2017 ini menunjukan koordinasi dari kedua lembaga ini tidak berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dikatakan sebagai pengabaian terhadap tata aturan yang seharusnya di realisasikan untuk kepentingan masyarakat dan sebagai nilai minus produktivitas legislatif eksekutif.

Pelibatan masyarakat

Sudah saatnya membangun kota ini dengan semangat bersama baik dari pemerintah dan masyarakatnya, konsep smart city yang selalu di gaungkan menjadi landasan pembangunan sudah seharusnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dan bukan hanya berbicara teknologi. Menurut Boyd Cohen Smart Governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah salah satu dari terwujudnya Smart City, di dalamnya menyangkut penyediaan akses baik sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk memberikan ide, gagasan, saran, kritik dan keinginannya secara langsung. Seakan tidak ada sekat antara pemerintah dan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga permasalahan seperti tersebut diatas dapat di selesaikan. Pelibatan masyarakat dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik memang perlu, peran pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan harus terus beriiringan. Sesuai dengan tema hari jadi kota ini “Kerja Bersama”. Kerja Bersama tidak dapat di capai ketika pemerintah anti kritik sehingga membuat jarak dengan masyarakatnya seolah bagai ruangan kosong tanpa ekpresi, gelap tanpa ventilasi hanya pola hubungan satu arah bukan 2 arah. Pelibatan Mayarakat sudah menjadi isu beberapa tahun belakangan ini dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 yang di dalamnya mengatur tentang Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan FKP (Forum Konsultasi Publik) sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dimana FKP ini adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.

Tangsel 9 Tahun

Dalam semarak dan meriahnya hari jadi kota Tangsel yang ke 9 (Sembilan) harapan serta doa akan adanya perbaikan pelayanan mulai dari infrastruktur, Kesehatan serta pendidikan menjadi yang utama. Momentum merefleksi diri baik dari pemerintah dan masyarakatnya agar dapat menjalankan apa yang menjadi tujuan di bentuknya kota ini. Semangat anti korupsi harus menjadi panglima dalam membangun sehingga Smart Governance dapat di capai sebagai salah satu ciri smart city. Selamat hari jadi Kota Tangerang Selatan yang ke 9 (Sembilan) semoga dengan bertambahnya usia kota ini menjadikan pemerintah dan masyarakatnya Cerdas, Modern, Religius.

Jupry Nugroho

(Mantan Ketua Umum HMI Pamulang 2015/2016)

TEMA SENTRAL POLITIK ISLAM PRAMODERN DAN BEBERAPA KECENDERUNGANNYA

2017-11-09T17:25:00.002+07:00

Oleh: Syaifudin Kudsi

Kalau kita melakukan mapping mind terhadap isu-isu politik Islam pramodern, maka kita akan lebih jelas mengetahui beberapa kecenderungan pemikiran pada saat itu. Yang dimaksud dengan politik pramodern adalah fase pemikiran pasca Rasulullah wafat sampai kepada fase sebelum adanya persinggungan dengan fase pemikiran politik modern Barat. Untuk itulah nama-nama seperti Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Ibn Khladun dan Al-Farabi bisa kita rujuk untuk mengetahui tema-tema sentral politik Islam pramodern, selain tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari fosil pemikiran politik skismatik sunni, syiah dan khawarij.

Kalau berbicara pemikiran politik sunni, syiah dan khawarij kita akan menyimpulkan bahwa common platform-nya adalah menempatkan agama (syari’ah) berada di atas kekuatan politik, walaupun menjadi berbeda ketika ditafsirkan secara politis. Sehingga common denominator baik sunni, syi’ah maupun khawarij adalah konsepsinya terhadap Islam sebagai agama time less, yaitu shahih untuk segala zaman, sehingga otoritas syari’ah di atas politik menjadi mutlak. Sehingga cita-cita zaman ini adalah idealisasi agama dalam ranah politik, baik sunni dengan konsep khilafah, ijma’ atau syuro dan bai’ah, atau pun golongan syi’ah dengan konsep imamah, wilayah dan ‘ismah-nya.

Sebagian pakar politik Islam termasuk Din Syamsudin melakukan pembagian kecenderungan politik Islam menjadi tiga kecenderungan, pertama juristik (fiqhiyah), administatif-birokratis (idariyah) dan filosofis (falsafiyah).[1]Ketiga kecenderungan ini yang menjadi mainstream pemikiran politik pramodern. Namun tulisan ini akan lebih memfokuskan kepada pemikiran politik Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun dan Al-Farabi.

Konsepsi Al-Mawardi

Al-Mawardi sebagai pemikir politik Islam yang beraudiensi dengan sunni dan syiah, menyamakan istilah khilafahdan imamah dalam mendefinisikan seorang pemimpin. Dia tidak mau terjebak pada perbedaan semantik an sich antara imamah versi syi’ah dan khilafahyang merupakan trade mark sunni. Ia menyebut seorang pemimpin (imam) adalah khilafah an-Nubuwwah(kepemimpinan kenabian) untuk menyelenggarakan masalah-masalah keagamaan atau pun yang bersifat duniawi.[2]Lebih lanjut al-Mawardi menjelaskan bahwa politik adalah sebuah keniscayaan yang berdasarkan syari’at dan akal melalui ijma’ dari umat. Kewajiban ini bersifat fardhu kifayah yang dibebankan kepada dua kelompok manusia; pertamaadalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih khalifah bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan itu.[3]

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang khalifah menurut al-Mawardi ada tujuh kriteria. Pertama, pemimpin itu harus adil dengan keseluruhan persyaratannya; kedua, berilmu pengetahuan sehingga mampu berijtihad dalam kasus-kasus yang dihadapi dan ketetapan-ketetapan hukum; ketiga, memiliki kesempurnaan indra seperti pendengaran, penglihatan, dan pembicaraan agar dengannya ia bisa melaksanakan tugasnya sendiri; keempat, tidak memiliki cacat tubuh yang bisa menghalangi dinamika kerja dan tindakan segera; kelima, memiliki kemampuan mengagas yang dapat melahirkan strategi kepemimpinan rakyat dan pengaturan kemaslahatan; keenam, berani dan tangguh sehingga mampu mempertahankan negara dan melawan musuh; ketujuh atau terakhir, nasab sang pemimpin hendaklah dari keturunan Quraisy, dan mendapatkan kesepakatan (ijma’).[4]Itulah idealisasi pemimpin dari Al-Mawardi yang dijadikan hujjah mayoritas umat Islam waktu itu.

Adapun cara pengangkatan khalifah menurut al-Mawardi melalui dua cara, pertama, dengan cara dipilih oleh kalangan ahlul-halli wal-‘aqdi dan kedua, dengan penyerahan mandat dari khalifah sebelumnya.[5]Adapun yang berhak memilih khalifah harus memiliki tiga persyaratan, yaitu pertama, mereka yang memiliki kredibilitas atau keseimbangan (al-‘adalah) dengan keseluruhan persyaratannya. Kedua, mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk mengemban jabatan khalifah dengan syarat-syaratnya. Dan ketiga, mereka yang mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam mebuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.[6]

Al-Mawardi menolak pendapat yang mengatakan bahwa pengangkatan khalifah harus melibatkan mayoritas ahlul-halli wal-‘aqdi dari seluruh negeri, karena hal demikian tidak ada presedennya dalam sejarah suksesi kepemimpinan dalam Islam. Dengan merujuk kepada pembaiatan Abu Bakar dan suksesi Umar yang menjadi pegangan mayoritas fuqoha dan mutakalilimin, Al-Mawardi menyatakan bahwa pemilih itu bisa lima orang, tiga orang, atau bahkan satu orang sudah cukup kalau merujuk pada pembai’atan ‘Ali oleh Ibn ‘Abbas.

Hal yang terpenting dan perlu digarisbawahi pada al-Mawardi adalah pendefinisiannya tentang khalifahsebagai khilafah an-nubuwwah atau khilafah Rasulullah dan bukan khalifatullah sebagaimana yang disebut-sebut oleh sebagian ulama’ dengan merujuk pada QS. Al-An’am: 165, dimana seorang khalifah bertugas untuk menjalankan hak-hak Allah atas hamba-hambanya.[7]

Penyebutan khalifatullahjustru menurut al-Mawardi adalah tidak boleh, karena perwakilan hanya dapat dilakukan bagi orang yang sudah meninggal, sementara Allah adalah bersifat abadi. Untuk menegaskan pendapatnya ini, Al-Mawardi meriwayatkan sahabat yang memanggil Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. dengan panggilan, “Wahai khalifah Allah” Ia menjawab, “Aku bukan khalifah Allah, namun aku adalah khalifah Rasulullah saw.”

Dengan pemilihan kata kepemimpinan profetis (khalifah an-Nubuwwah) atau atau khalifah Rasulullah ini, maka menurut al-Mawardi seorang khalifah tidak bisa memiliki kekuasaan absolut dan justru bisa diturunkan dari jabatannya karena dua hal, yaitu kredibilitas pribadinya rusak dan terjadi ketidaklengkapan pada anggota tubuhnya.[8]

Lebih jauh Al-Mawardi merinci tentang tugas umum Khalifah itu menjadi sepuluh macam. Pertama, menjaga agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salafumat Islam. Kedua, menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang. Tidak ada orang zalim yang berani berbuat aniaya dan tidak ada orang yang dizalimi yang tidak mampu membela dirinya.

Ketiga, menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan bepergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya. Keempat, menjalankan hukum had sehingga larangan-larangan Allah tidak ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang binasa.

Kelima, menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh-musuh negara tidak dapat menyerang negara Islam dan tidak dapat menembus pertahanannya. Keenam, berjihad melawan pihak yang menentang Islam setelah disampaikan dakwah kepadanya hingga ia masuk Islam atau masuk dalam jaminan Islam atau dzimmah.

Ketujuh, menarik fa’i dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam secara jelas dalam nash dan ijtihad. Kedelapan, menentukan gaji dan besarnya ‘atha kepada rakyat dan pihak yang mempunyai bagian dari baitul-maal, tanpa berlebihan atau kekurangan, dan memberikannya pada waktunya.

Kesembilan, mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada di bawah wewenangnya. Terakhir yang kesepuluh, agar ia melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara.

Dengan pemeparan konsepsi Al-Mawardi di atas, dan melihat keseluruhan tulisannya dalam al-Ahkam al-Shulthaniyyah, maka menjadi jelas bahwa state of mind Al-Mawardi tidak hanya memberikan aksentuasi jabatan kekhalifahan sebagai jabatan yang murni bersifat yudisial dan keagamaan, melainkan juga bersifat administratif.

Walaupun demikian, Al-Mawardi tidak bermaksud mengurangi makna keagamaan dari kekhalifahan.[9]Mungkin apa yang dikehendakinya tidak lebih dari pandangannya tentang bentuk pemisahan anatara kekuasaan yang dikombinasikan dengan desentralisasi kekuasaan politik dan administratif.[10]

Yang perlu dicermati adalah konsepsi Al-Mawardi tentang syariah sebagai sumber justifikasi dan legitimasi realitas poltik. Al-Mawardi memasukkan pendekatan pragmatis atas masalah-masalah politik ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Oleh karenanya, disebut-sebut bahwa Al-Mawardi dalam beberapa hal dapat menunda kehancuran dinasti Sunni-Abbasiah terhadap kekuasaan politik Syi’ah-Buwaihi.[11]

Konsepsi Al-Farabi

Al-Farabi dalam teori politiknya sangat menekankan kepada kualifikasi seorang pemimpin. Tentang sosok seorang pemimpin (al-imam) yang diistilahkan oleh al-Farabi dengan al-ra’is al-awwal li al-madinah al-fadhilah, wahuwa rais al-ammah al-fadhilah, wa ra’is al-ma’murah min al-ardh kulliha,[12]harus memenuhi idealisasi atau kualifikasi tertentu. Setidaknya al-Farabi menyebutkan 12 karakteristik seorang pemimpin, yang diantaranya; bijak, berbadan kuat, bercita-cita tinggi, baik daya pemahamannya, kuat daya hafalannya, sangat cerdas, fasih berbicara, cinta kepada ilmu, sanggup menanggung beban dan kesulitan karenanya, tidak rakus kepada kenikmatan jasmani, cinta kepada kejujuran, mulia jiwanya, adil dan teladan bagi semua orang termasuk diri dan keluarganya serta pemberani.[13]

Mengingat tidak semua orang mempunyai kapasitas untuk memimpin atau memandu orang lain dan menasihati orang lain untuk berbuat hal-hal tertentu. Menurut al-Farabi, ada tiga kelompok orang, dari segi kapasitas untuk memimpin, yaitu untuk memandu dan menasihati: penguasa tertinggi atau penguasa sepenuhnya (unqualifiedruler), penguasa subordinat yang berkuasa dan sekaligus dikuasai, dan terakhir penguasa yang dikuasai sepenuhnya.[14]

Selain memberikan perhatian kepada konsep kepemimpinan al-Farabi juga terkenal dengan konsep teoretis masyarakat utamanya (al-madinah al-fadhilah). Dalam hal ini Al-Farabi menyatakan bahwa kota yang bertujuan melalui perkumpulan yang ada di dalamnya bekerja sama dalam segala hal untuk mengejar kebahagiaan yang sejati adalah kota utama (al-madinah al-fadhilah). Perkumpulan yang dengannya saling bekerja sama untuk percapaian kebahagiaan adalah perkumpulan yang utama (al-ijtima’ al-fadhilah). Dan bangsa yang terdiri dari kota-kota yang bekerja sama untuk memperoleh kebahagiaan adalah bangsa utama (al-ummah al-fadhilah). Demikian juga dunia utama (al-ma’murah al-fadhilah) yang di dalamnya terdapat bangsa-bangsa yang saling bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan.[15]

Dengan demikian, yang dimaksud dengan al-madinah al-Fadhilah adalah kota yang –melalui perkumpulan (bil ijtima’) yang ada di dalamnya—bertujuan untuk bekerja sama (at-ta’awun) dalam mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya (al-sa’adah al-haqiqiyyah).[16]Al-Madinah al-fadhilah dikontraskan pemahamannya dengan tiga istilah madinah lainnya, yaitu al-madinah al-jahiliyyah, al-madinah al-fasiqah atau al-madinah al-mubaddilah, dan al-madinah al-dhalalah.[17]

Kota jahiliah (al-madinah al-jahiliah) adalah kota yang warganya tidak tahu tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Ketika mereka ditunjukkan secara benar kepadanya, mereka tetap tidak memahaminya, atau tidak mempercayainya. Adapun yang mereka ketahui dari hal-hal yang baik adalah hal-hal yang secara superfisial dianggap sebagai baik diantara apa yang dianggap sebagai tujuan-tujuan hidup, seperti kesehatan tubuh, kemakmuran, menikmati kesenangan-kesenangan, kebebasan untuk memenuhi nafsu, dan diperlakukan dengan penuh hormat (mukarraman) dan kebesaran (mu’addzoman). Inilah jenis-jenis kesenangan (sa’adah) menurut penghuni kota jahiliah. Dan kebahagiaan terbesar serta paling sempurna adalah (al-sa’adah al-udzma al-kamilah) adalah jumlah total dari kesemuanya itu.[18]

Lebih jauh Al-Farabi membagi enam kota jahiliah.[19]Pertama kota kebutuhan dasar (al-madinah al-dharuriyyah), yaitu penghuninya bertujuan untuk menghasilkan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup dan kesehatan badan, seperti makanan, minuman, pakaian perumahan, dan hubungan seksual.

Kedua, kota jahat (al-madinah al-badalah), yaitu penghuni kota ini bertujuan untuk meraih kekayaan dan kemakmuran secara berlebih-lebihan dan di sisi lain, tidak mau membelanjakannya kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan badani. Ketiga, kota rendah (al-madinah al-khassah wa al-suquth), dimana penduduknya hanya memburu kesenangan dari makanan, minuman dan hubungan seks. Sebagai konsekuensi, para warga kota ini mementingkan hiburan dan hura-hura.

Keempat, kota kehormatan (al-madinah al-karamah). Tujuan warga kota ini adalah untuk meraih kehormatan, pujian, dan kesengan di antara bangsa-bangsa, untuk diistimewakan dan diperlakukan dengan penuh penghargaan, melalui kata-kata maupun perbuatan, dan untuk meraih kemuliaan serta keagungan di mata orang lain (ghairuhum) atau diantara mereka sendiri (ba’dhuhum ‘inda ba’dhin).

Kelima, kota despotik (al-madinah al-taghallub), yaitu kota yang warganya bertujuan untuk berkuasa atas orang lain dan mencegah agar orang lain tidak berkuasa atasnya. Motifnya tak lain adalah cinta kekuasaan. Keenam atau terakhir adalah kota demokratik (al-madinah al-jama’iyyah) yaitu kota yang penghuninya bertujuan untuk meraih kebebasan (ahraaran), dimana setiap penduduknya bebas melakukan apa yang dikehendakinya tanpa sedikitpun dikekang kehendaknya.

Adapun kota keduaadalah al-madinah al-fasiqah yang berlawanan dengan al-madinah al-fadhilahadalah kota yang sesungguhnya memahami tentang kebahagiaan sejati, tentang Tuhan, serta tahu, terbimbing, dan terpercaya pada tindakan-tindakan yang akan membawa kepada kebahagiaan sebagaimana warga al-madinah al-fadhilah. Hanya saja mereka menolak untuk berbuat sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan mereka itu. Sebaliknya mereka malah menghendaki perbuatan seperti warga al-madinah al-jahiliyyah.[20]

Adapun kota sesat (al-madinah al-dhalalah) adalah kota yang warganya sesungguhnya menghendaki kebahagiaan di akhirat, tetapi mereka memiliki kepercayaan yang salah mengenai hal-hal yang dapat membawa mereka kepada kebahagiaan sejati itu. Pemimpin utama mereka adalah seorang yang berpura-pura menerima wahyu dan kemudian menciptakan kesan yang salah seperti itu melalui pemalsuan, penipuan dan pengelabuan.[21]

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa Al-Farabi yang kental dengan nuansa filosofisnya mencoba untuk memperkenalkan konsep madinah al-fadhilah yang mungkin terinspirasi oleh historisitas madinah al-Rasul. Dengan demikian ia menganggap bahwa etika adalah hal yang signifikan dalam pencapaian kebahagiaan sebagai tujuan akhir dari masyarakat politik. Bahkan politik ditangan al-Farabi haruslah memenuhi cita-cita transenden politik yaitu harus membawa kepada kebahagiaan yang sejati (al-sa’adah al-haqiqiyyah),[22]yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat (sa’adah al-darain), bukan semata-mata kebahagiaan di dunia yang tercermin dalam teori politik modern sebagai welfare state. Dari sini jelas bahwa politik Islam tidak memisahkan antara tujuan kehidupan yang di sini (dunia) dan kehidupan yang di sana (akhirat).

Konsepsi Ibn Taimiyah

Di dalam sejarah Islam Ibnu Taimiyah adalah pemikir politik pertama yang secara mendetail menjelaskan signifikansi politis yang mendalam dari perkataan amanah seperti yang dijumpai di dalam al-Qur’an. Menurut Ibnu Taimiyah amanah dipercayakan kepada seorang pemimpin melalui sumpah setia (mubaya’ah) yang diikrarkan oleh warga-warganya. Dipercayai untuk menerima amanah berarti harus bersikap adil dan memberikan kepada rakyat segala sesuatu yang menjadi hak mereka. Ketaatan kepada seorang pemimpin tergantung kepada apakah si pemimpin tersebut dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yaitu menyampaikan amanah yang diterimanya itu kepada pihak-pihak yang berhak atasnya.

Ibnu Taimiyah menghendaki agar syari’ah merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah pemerintahan. Itulah sebabnya mengapa karyanya yang ekslusif mengenai ilmu politik di beri judul al-Siyasah al-Syar’iyah (Pemerintahan Syari’ah), sedang bab pertama buku tersebut dimulainya dengan pernyataan: “Inilah sebuah risalah mengenai peraturan-peraturan di dalam pemerintahan Ilahi dan representasi kenabian.”[23]

Sebagaimana pemikir politik Islam lainnya, Ibn Taimiyah menjawab pertanyaan apakah mendirikan sebuah pemerintahan adalah kewajiban agama atau kewajiban rasional, Ibnu Taimiyah menjawab bahwa mengatur urusan-urusan umat manusia adalah salah satu di antara kewajiban-kewajiban terbesar di dalam agama (min a’dzam wajibat al-din), namun hal ini tidak berarti bahwa agama tidak bisa hidup tanpa adanya negara.[24]Demikian juga kita tidak bisa melaksanakan hukum-hukum al-Qur’an tanpa adanya kekuasaan dan otoritas.[25]Sehingga dengan demikian kita melihat Ibn Taimiyah sering mengutip pribahasa bahwa penguasa adalah bayangan Allah di atas bumi (zillullah fi ard), dan ‘enam puluh tahun di bawah kekuasaan seorang imam yang lalim adalah lebih baik daripada satu malam tanpa seorang imam.[26]

Menurut Ibnu Taimiyah, seorang imam ditentukan dari kesanggupan menjaga amanah, bahwa wilayah adalah amanah yang harus ditaruh pada tempat yang seharusnya. Rakyat adalah hamba-hamba Allah dan para penguasa adalah pembantu-pembantu Allah untuk menjaga hamba-hamba-Nya itu, dan para penguasa itu juga merupakan wakil-wakil rakyat untuk melindungi keselamatan mereka, dan di dalam diri para penguasa itulah terpadu konsep-konsep perwalian dan perwakilan (al-wilayah wa al-wikalah).[27]Singkatnya al-wilayah (pemerintahan) bagi Ibn Taimiyah berdiri di atas dua landasan pokok, yaitu kekuatan dan amanah (al-quwwah wa al-amanah).

Dengan demikian kewajiban-kewajiban seorang imam secara obyektif ditentukan oleh fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan syari’ah. Bahkan menurutnya setiap wilayah di dalam Islam adalah membuat agama untuk Allah semata-mata, dan untuk memenangkan kata-kata Allah yaitu “segala kepatuhan hanyalah kepada Allah saja.”[28]Inilah tujuan utama dari negara dan semua pemikiran politik Ibnu Taimiyah berkisar pada tujuan utama ini.

Wilayahadalah sebuah amanah yang harus diarahkan imam kepada yang berhak. Amanah dan keadilan adalah dua buah pilar bagi pemerintahan yang adil dan benar.[29]Amanah berarti penyempurnaan kewajiban-kewajiban sebagaimana pernyataan Allah “Wahai orang-orang yang beriman; jangalah ingkar kepada Allah dan rasul-Nya, dan jangalah ingkari hal-hal yang diamanahkan kepadamu sedang kamu mengetahui.” (Q.S. 9:27).

Fungsi pokok pemerintahan menurut Ibn Taimiyah ada dua macam. Pertama, pelayanannya kepada agama dan kedua pelayanannya kepada urusan-urusan dunia rakyatnya. Kemudian fungsi yang kedua ini terbagi dua: memberikan imbalan kepada orang-orang yang berhak dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang menggangu ketentraman.[30]Fungsi yang terakhir ini membenarkan penggunaan kekuatan efektif yang memaksa manusia untuk mematuhi hukum. Kekuatan efektif ini adalah tidak lain dari pada otoritas politik dan negara yang tercipta melalui dukungan ahli al-Syaukah.[31]

Ibnu Taimiyah menyebut seorang imam dengan al-mutawalli al-kabir (administrator yang paling bertanggung jawab). Pengertian wilayah mencakup semua pejabat-pejabat negara –imam, menteri, gubernur, hakim, panglima angkatan bersenjata, petugas pajak, imam shalat, muazzin, guru, cendekiawan, ahli-ahli teknik dan wakil-wakil suku, kota serta desa.[32]Kualitas-kualitas mereka hanya berbeda di dalam derajatnya tetapi tidak berbeda di dalam sifatnya.

Perlu dijelaskan bahwa Ibnu Taimiyah tidak mempergunakan metode ijma’ seperti yang menjadi kebiasaan. Argumentasi Ibnu Taimiyah adalah bahwa agama (din) pada hakekatnya menghendaki tata sosial yang terorganisir sehingga ia dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Menurut Ibnu Taimiyah kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali di dalam suatu tata sosial dimana setiap orang tergantung kepada yang lainnya, dan oleh karena itu tidak bisa tidak masyarakat memerlukan seseorang untuk mengatur mereka.[33]

Kekacauan politik dunia Islam menurut Ibn Taimiyah tidak terlepas dari rule of game dalam politik yang berupa syariah mulai diabaikan dan diselewengkan oleh para penguasa. Padahal bagi Ibn Taimiyah ada integrasi antara din, dunya dan daulah. Sehingga bagi Ibn Taimiyah dalam Siyasah al-Syar’iyyah-nya adalah untuk kembali kepada prinsip-prinsip wahyu Allah (syari’ah). Karena jika tidak ada konsfigurasi antara agama dan politik, maka sebenarnya masyarakat muslim tidak boleh tunduk pada penguasa yang seperti itu.

Dari sinilah Ibn Taimiyah menitik beratkan konsepsinya tentang politik Islam kepada proses balancing(keseimbangan) antara kepatuhan kepada penguasa dan keharusan seorang pemimpin untuk menegakkan dua prinsip, yaitu: penegakan amanat yang datang dari Tuhan dan penegakan keadilan hukum. Hal ini tercermin dengan tulisan di awal bukunya yang dibuka dengan mengutip dua ayat dalam surat an-Nisa’: 58-59 yang artinya:

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil….”

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasul-Nya….”

Solidaritas Kelompok Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membedakan dua macam kekuasaan atau pemerintahan. Pertama kekuasaan alamiah (mulk tabi’i) dan kedua kekuasaan politik (mulk siyasi). Yang pertama mengacu kepada kekuasaan absolut dan yang kedua mengacu kepada kekuasaan hukum (nomokrasi), baik nomokrasi religius (siyasah diniyyah) atau pun nomokrasi rasional (siyasah aqliyyah). Tipe kekuasaan yang pertama dilaksanakan untuk dunia dan akhirat, sebab pemberi hukum mengetahui kepentingan tertinggi manusia dalam hubungannya dengan keselamatan manusia di akhirat. Sedangkan tipe yang kedua dilakukan hanya untuk dunia ini saja. Siyasah diniyyahmendapat konkretisasinya dalam khilafahdan siyasah aqliyyah dalam mulk (pemerintahan monarki).

Dalam konsepsi Ibnu Khaldun, institusi kekhalifahan pasca Khulafa Rasyidin bukanlah ikon dari pemerintahan yang islami mengingat institusi kekhalifahannya bergeser menjadi kekuasaan kerajaan yang turun temurun bukan berdasarkan atas regulasi kekuasaan yang terbuka.[34]Institusi kekhalifahan adalah sebuah intitusi yang berdasarkan nomokrasi religius yaitu sebuah institusi politik yang didasarkan atas hukum-hukum agama.

Pembahasan Ibn Khaldun mengenai kekhalifahan dan kerajaan dalam Muqaddima dibahas oleh Muhsin Mahdi yang berjudul Ibn Khaldun’s Philosophy of History. Dengan mengutip Ibn Khaldun, ia menjelaskan bahwa dalam Islam, secara doktrinal agama semestinya tidak hanya mencurahkan perhatian terhadap urusan duniawi, menetapkan ketentuan yang memungkinkannya hidup berdampingan dengan kekuasaan raja, atau membedakan dengan jelas antara urusan ruhani dan urusan duniawi. Itu semua belum mencukupi. Agama juga harus berpolitik.[35]Ini merupakan landasan historis yang mendorong para filsuf Muslim dan Ibn Khaldun untuk menggambarkan Islam dan komunitas Islam sebagai sebuah rejim politik.

Muhsin Mahdi menambahkan bahwa yang menjadi tema utama dari refleksi budayanya Ibn Khaldun adalah politik, bukan agama. Secara politik agama bisa menjadi sumber legitimasi sebuah rezim yang sarat dengan kepentingan manusiawinya.[36]Bagi Ibn Khaldun kekhalifahan adalah contoh rezim Qur’ani, sebuah rezim politik yang ditasbihkan melalui kalam ilahi, yang bidang garapannya adalah kebutuhan duniawi dan ukhrawi umat manusia.

Konsepsi dalam politik Ibn Khaldun adalah meyakini bahwa Rasulullah memang memainkan peranan politik. Namun Mahdi menambahkan: “Jadi, ketika Ibn Khaldun mengatakan bahwa kekhalifahan adalah agama dan tidak ada sangkut pautnya dengan rezim kerajaan, yang dia maksudkan bukanlah bahwa kekhalifahan tidak ada kaitannya dengan politik lantaran ia memang merupakan rezim politik (siyasah), namun yang menjadi tujuannya bukanlah dunia, melainkan akhirat.[37]

Ibn Khaldun membedakan kekhalifahan dari kerajaan dan menganggap bahwa kedudukan khalifah jauh lebih tinggi di atas raja. Namun perlu diingat bahwa keduanya sama-sama berpijak pada ashabiyyah. Dalam hal ini ia menyatakan bahwa ashabiyyah tidak hanya niscaya dalam kekuasaan politik tapi juga dalam masalah keagamaan, sebab gerakan keagamaan tidak akan mencapai tujuannya tanpa adanya semacam ashabiyyah tersebut.[38]

Ibn Khaldun juga menganggap bahwa kekhalifahan dan kerajaan adalah bersifat kontinum, bahwa mundurnya kekhalifahan akan memunculkan kerajaan. Menurutnya, “Jelas sudah bahwa kekhalifahan pada mulanya muncul tanpa kekuasaan raja. Selanjutnya banyak ciri khas kekhalifahan yang bercampur aduk dan bertukar, dan pada akhirnya ketika ashabiyyahmeluntur di lingkungan kekhalifahan, kekuasaan raja mulai muncul secara tersendiri.[39]

Walaupun Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekhalifahan untuk pertama kalinya muncul tanpa raja, dia juga menyatakan bahwa proses-proses sosial yang alami itu, yang melandasi berdirinya lembaga kerajaan, selalu ada, bahkan dalam kekuasaan khalifah. Ibn Khaldun menegaskan:

“…kekuasaan raja merupakan tujuan alami dari terbentuknya ashabiyyah. Kemunculannya berpijak pada perasaan kelompok dan bukan pada sistem pemilihan. Ia muncul karena keberadaannya merupakan kebutuhan, dan demi tertatanya kehidupan…. Semua hukum dan praktek-praktek agama…. Mensyaratkan adanya perasaan satu kelompok…. Kendati demikian, kita mendapati bahwa Nabi (sang pembuat undang-undang) mencela sikap memihak atau berat sebelah kepada satu kelompok… kita juga mendapati bahwa beliau mengecam kekuasaan kerajaan…. Manakala Muhammad melarang atau mengecam kegiatan tertentu atau mendesak untuk ditiadakan, bukan berarti bahwa beliau menghendaki dihilangkan atau dihapuskan seluruhnya.”[40]

Ibnu Khaldun mengatakan tidak ada pertentangan tajam antara kekhalifahan dengan kerajaan, bahkan keduanya bisa hidup berdampingan.[41]Bahkan ia menegaskan bahwa “jika penguasa kerajaan ikhlas dalam menjalankan kekuasaannya terhadap rakyat atas nama Tuhan dan mengajak mereka untuk menyembah Tuhan dan memerangi musuh-musuh mereka, maka tidak ada yang perlu dikecam dalam diri penguasa semacam ini.[42]

Dari pemaparan di atas nampak bahwa Ibn Khaldun menyediakan kerangka legitimasi kerajaan dalam konteks layanan religiusnya. Kekuatan politik yang tidak disalurkan untuk kepentingan agamalah yang ditentang oleh Rasulullah, namun jika, seperti dikatakan Mahdi, sang raja berhasil memberdayakan agama secara politis bagi segolongan umat, maka kerajaan yang demikian pun tidak perlu dikecam.

Ibn Khaldun menekankan bahwa syariah tidak mengecam kedaulatan (mulk) dan tidak pula melarang pelaksanaannya. Larangan ataupun kecaman syariah hanya tertuju pada ekses-ekses yang buruk yang ditimbulkan oleh persoalan tirani dan kezaliman. Yang diinginkan oleh syariah adalah kedaulatan yang berpangkal pada persoalan keadilan, kejujuran, dan pelaksanaan tugas-tugas agama. Oleh karena itu kecaman yang timbul hanya ditujukan pada kedaulatan yang berdampak negatif saja. Apalagi syariah tidak pernah mencela kedaulatan itu sendiri, dan tidak pula menyuruh untuk menjauhinya. Sebenarnya syariah tidak memiliki kemampuan apa-apa bila tidak mendapat pertolongan dari ashabiyyah, sedangkan ashabiyyah dan kekuasaan memerlukan kedaulatan. Akhirnya, Apabila agama dan ashabiyyahada proses resiprositas, maka peranannya untuk mendapatkan kekuasaan politik akan semakin besar, dan memiliki kontribusi besar untuk menciptakan integritas kekuatan politik.

Penutup

Orientasi politik Islam pramodern adalah bagaimana mengantarkan manusia kepada al-sa’adah al-haqiqiyyah dan menciptakan sa’adah al-darain –sebagaimana pernyataan Al-Farabi, yaitu menjadikan politik sebagai keniscayaan instrumen dalam pencapaian kebahagiaan sejati umat manusia baik di dunia dan di akhirat, sehingga visi kepemimpinan adalah harus bervisi profetis (Khalifah an-Nubuwwah) sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Mawardi, dan seorang penguasa dianggap sebagai bayangan Allah di atas bumi (zillullah fi ard) sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Taimiyah. Oleh karena itu benar kalau Ibn Khaldun menegaskan bahwa agama juga harus berpolitik.

Dari riset pemikiran empat tokoh di atas, seolah-olah mendukung pemikiran politik Islam pramodern adalah menganggap bahwa Islam mengandung tiga anasir sekaligus, yaitu din, dunya dan daulah. Tidak salah kemudian jika disimpulkan bahwa mereka beragama dengan kekuasaan, sebuah ungkapan yang menjadikan sikap keberagamaan (syariat) harus ditegakkan dengan politik. Wallahua’lam.

DAFTAR PUSTAKA

Mahdi, Muhsin, Ibn Khaldun’s Philosophy of History, Chicago: 1971.

Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Shulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996.

Musthafa Ghalib, Fi Sabili Mausu’ati Falsafiyyah al-Farabi, Beirut: Darul Maktabah al-Hilal, 1983.

Khaldun, Ibnu, The Muqaddimah, terj. Franz Rosenthal vol. 3, edisi kedua, Princeton: Princeton University Press, 1967.

Lerner, Ralph, & Mahdi, Muhsin (ed.) Medieval Political Philosophy, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1989.

Syamsuddin, Din, Islam dan Politik Era Orde Baru, Jakarta: Logos, 2001

Taimiyah, Ibnu, al-Siyasah al-Syar’iyyah, Cairo: 1951.

[1] Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, Jakarta: Logos, 2001, hal. 87.

[2] Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Shulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996, hal. 5.

[3] Ibid.

[4] Ibid. hal. 6.

[5] Ibid. hal. 7.

[6] Ibid. hal. 6.

[7] Ibid. hal. 13.

[8] Ibid. hal. 14.

[9] Din Syamsuddin, Op. Cit., hal. 97.

[10] Ibid., hal. 98.

[11] Ibid.

[12] Musthafa Ghalib, Fi Sabili Mausu’ati Falsafiyyah al-Farabi, Beirut: Darul Maktabah al-Hilal, 1983, hal. 105.

[13] Ibid., hal. 105-107.

[14] “Al-Farabi, the Political Regime” dalam Ralph Lerner & Muhsin Mahdi (ed.), Medieval Political Philosophy, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1989, hal. 36-37.

[15] Musthafa Ghalib, Op. Cit., hal. 94.

[16] Ibid., hal. 91. Lihat juga Ralph Lerner & Muhsin Mahdi, Op. Cit., hal. 32.

[17] Musthafa Ghalib, Op. Cit., hal. 111.

[18] Ibid., 112.

[19] Ibid., hal. 112-113.

[20] Ibid., hal. 114.

[21] Ibid.

[22] Ibid., hal. 91.

[23] Ibnu Taimiyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah, Cairo: 1951, hal 1.

[24] Ibid. hal. 172.

[25] Ibid. 173.

[26] Ibid.

[27] Ibid. hal. 11.

[28] Ibid., hal. 24.

[29] Ibid. hal 3.

[30] Ibid., hal. 22.

[31] Ibid., hal. 24.

[32] Ibid., hal. 5.

., hal. 172-173.

[34] Ibnu Khaldun, The Muqaddimah, terj. Franz Rosenthal vol. 3, edisi kedua, Princeton: Princeton University Press, 1967, hal. 414.

[35] Muhsin Mahdi, Ibn Khaldun’s Philosophy of History, (Chicago: 1971), hal. 247.

[36] Ibid., hal. 238.

[37] Ibid., hal. 239.

[38] Ibnu Khaldun, Op. Cit., hal. 538.

[39] Ibid., 428

[40] Ibid., 414-415

[41] Ibid., hal. 427.

[42] Ibid., hal. 416-417

GERAKAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA KONTEMPORER

2017-11-09T17:14:00.000+07:00

Mengawali tulisan ini, agaknya perlu dilontarkan sebuah pertanyaan dekonstruktif: Mengapa harus ada gerakan syariat Islam? Ini dipertanyakan karena dalam terma “gerakan” ada sejumlah kata dan ide yang menyelubungi kata “gerakan” tersebut. Selubung itu mesti disibak dan kemudian dibongkar supaya tersaksikan secara nyata dan jernih. Pertanyaan berikutnya, kata-kata dan ide apakah yang menyelubungi di balik kata “gerakan” tersebut? Kita bisa menjawabnya: pertama, jika termanya Gerakan Syariat Islam (GSI), berarti ada (maujud) sebuah cita-cita untuk bersyariatkan Islam. Kedua, cita-cita bersyariatkan Islam ini belum tercapai, karena itu dibutuhkan gerakan untuk mencapai cita-cita itu. Ketiga, biasanya sebuah gerakan lahir, selalu ada anasir yang menghalangi tujuan gerakan tersebut. Dalam kasus GSI di Indonesia, jelas sekali tersaksikan ada (maujud) anasir yang menghalangi cita-cita tersebut. Saya kira secara sederhana ketiga faktor di ataslah yang menjadi refresentasi dalil mengapa ada GSI di Indonesia.

* * *

GSI adalah wacana sosial politik khas dunia ketiga yang berbasis massa Muslim pasca kolonial. Kolonialisme yang terjadi di dunia ketiga dioperasikan oleh seperangkat kuasa politik, ekonomi, hukum, ideologi dan budaya penjajah (kolonialis). Kuasa inilah—ideologi, hukum, politik, ekonomi dan budaya—yang menjamin kekalnya penjajahan yang sistematis. Ketika negeri-negeri jajahan itu ingin memerdekakan diri, timbullah persoalan baru yang mesti dijawab sendiri. Karena kemerdekaan bukan hanya artinya merdeka secara administratif, politik dan ekonomi, tetapi juga menyangkut merdeka secara kultural dan hukum, maka pada tataran ini muncullah perbedaan pendapat di kalangan pejuang dan pemikir kemerdekaan: Hukum apakah (yang kita butuhkan) setelah kemerdekaan; budaya apakah (yang kita perlukan) sesudah kita merdeka? Itulah kira-kira pertanyaan sentral ketika itu.

“Legenda” anyar tentang perdebatan “hukum apakah setelah kemerdekaan” adalah perdebatan Natsir dan Soekarno. Begitu juga tentang perdebatan budaya, kita kenal salah satu tokohnya Sutan Takdir Alisyahbana, pengagum budaya kolonial, di mana perdebatan itu bisa ditemukan dalam buku “Polemik Kebudayaan.” Pada akhirnya terjadilah dua blok. Blok yang menginginkan syariat Islam menjadi hukum publik, yang oleh Endang Saifuddin Anshari diberi istilah dengan Nasionalis Islam, dan blok yang tidak menginginkan syariat Islam menjadi hukum publik (Nasionalis Sekuler). Kedua-duanya sama-sama mempunyai raison d’etre yang dapat dimengerti dan dipertanggung jawabkan secara rasional. Marilah kita kutip pendapat juru bicara masing-masing blok tersebut berikut ini, sekedar untuk memahami logika masing-masing kelompok yang berdebat itu. Natsir mengatakan:

Kenapakah tidak diambil dasar yang bisa mengikat p.l.m [plus minus, kurang lebih] 85% dari penduduk Indonesia ini; kenapakah ikatan itu disingkirkan lantaran mengharapkan sokongan dari sebagian yang kecil yang bukan beragama Islam? Apakah yang lebih logis dan lebih adil lagi, dari pada memanggil orang Islam yang sekarang ada dalam pergerakan yang berdasar kebangsaan itu supaya mereka berdasar kepada Islam dalam perjuangan mereka? (Deliar Noor; 1991, h. 298).

Soekarno menjawab:

… bagaimanakah Tuan mengerjakan Tuan punya ideal di negeri yang Tuan mau adakan demokrasi di situ dan di mana penduduk sebagian tidak beragama Islam, sepertinya Turki, India, Indonesia, di mana milyunan orang beragama Kristen atau agama lain, dan di mana kaum intelektuil umumnya tidak berfikir Islamistis.

Andainya, andainya Tuan menjadi pemerintah negeri yang banyak orang bukan Islam, apakah Tuan mau tetapkan saja bahwa staat harus staat Islam, grondwet [:konstitusi] harus grondwet Islam, semua hukum-hukum harus hukum-hukum syari’at Islam? Kalau kaum-kaum yang beragama Kristen atau agama lain tidak mau terima, bagaimanakah? Kalau kaum-kaum intelektuil tidak mau terima, bagaimanakah? Tuan apakah mau paksa saja kepada mereka, dengan menghantam Tuan punya tinju di atas meja, bahwa mereka musti ditundukkan kepada kemauan Tuan itu? Ai, Tuan mau main diktator, mau paksa mereka dengan senjata bedil dan meriam? Kalau mereka tidak mau tunduk pula, bagaimana? Tuan tokh tidak mau basmi mati mereka itu habis-habisan secindel abangannya, karena zaman sekarang adalah zaman modern, dan bukan zaman basmi-basmian secara dulu! (Ibid., 307)

* * *

Hingga tanggal 22 Juni 1945 ketegangan kedua pendapat itu dapat terselesaikan dengan sebuah kompromi. Kompromi itu terkenal dengan istilah Piagam Jakarta yang salah satu point pentingnya: Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi tidak lama setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, kesepakatan yang telah dicapai dengan susah payah itu, dengan rela hati pihak Islam (Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Teuku Muhammad Hasan, dan Wahid Hasyim menurut “riwayat” Hatta) menerima untuk dicoret ke tujuh kata itu. Alamsyah (mantan Menteri Agama) mengomentari tentang hal ini. “Inilah pengorbanan umat Islam untuk bangsa Indonesia.”

Sejak itu muncullah ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan umat Islam. Dalam kalangan umat Islam sendiri, terpecah pendapat dalam mencapai cita-cita pemberlakuan syariat Islam ini sesudah kemerdekaan. Ada yang menempuh jalan demokrasi—meminjam istilah Deliar Noor—yakni cara-cara perjuangan parlementer seperti Masyumi, dan ada juga yang menempuh cara-cara ekstra parlementer, seperti DI/TII, yang oleh penguasa ketika itu disebut sebagai pemberontak. Semua gerakan itu pada intinya bermuara kepada tuntutan lama, dijalankannya syariat Islam, minimal bagi pemeluk-pemeluknya saja. Karena bagi mereka, syariat Islam adalah titipan Allah yang tidak bisa ditawar lagi untuk tidak dijalankan. Itu alasan teologisnya. Sedangkan alasan historis-sosiologis, sebelum Indonesia maujud, syariat Islam telah lama survive di tengah-tengah dinamika masyarakat.

Ternyata tuntutan itu tidak pernah tercapai, hatta (hingga) sesudah kemerdekaan seperti yang pernah dijanjikan oleh Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 bahwa pemberlakuan syari’at Islam bisa dibicarakan lagi sesudah revolusi. Bahkan sampai hari ini. Maka kita tidak perlu terkejut, jika hari ini kita menyaksikan di daerah-daerah berbasis massa Islam, tuntutan lama itu kembali mencuat ke permukaan. Dari Aceh—Aceh telah berhasil memperoleh hak sejarahnya itu dengan disahkannya Undang-undang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan akan menjadi model bagi daerah-daerah lainnya—,Sulawesi Selatan, Padang, Banten dan sebagainya.

Yang menarik untuk dicatat juga, di masa reformasi ini tumbuh gerakan-gerakan Islam yang terorganisir dengan rapi, menuntut dijalankannya syariat Islam di negeri ini. Sekedar contoh, Front Pembela Islam (FPI) yang bernuansa polisional dan Laskar Jihad yang berwarna militer. I‎ni pun sesungguhnya bukan fenomena baru yang perlu diherankan. Jauh sebelumnya, DI/TII telah melakukan hal itu sebagai reaksi terhadap tidak dijalankannya syariat Islam di negeri yang mayoritas beragama Islam ini. Hanya persoalan DI/TII, tentu saja lebih kompleks dari organisasi-organisasi yang disebut di atas. Ke depan kita bisa membaca, GSI akan tetap kekal, selama syariat Islam tidak dijadikan sebagai hukum di negeri ini, minimal bagi pemeluk-pemeluknya yang beragama Islam. Apalagi ditambah munculnya opini publik, ternyata hukum modern yang diadopsi dari hukum peninggalan Belanda untuk tanah jajahannya itu, tidak lagi berwibawa memberantas kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Persoalan ini akan menambah keyakinan orang Islam untuk tidak lagi menunggu lebih lama kembali ke syariat Islam.

Oleh: Syahrul ED

ISLAM DAN SPIRIT PEMBEBASAN

2017-11-09T17:10:00.000+07:00

Agama sebagai realitas sosio-historis sejak ribuan tahun lalu telah membuktikan dirinya memiliki kekuatan-visi transformatif (libido sosial) yang sangat dahsyat, agama mampu mendorong pemeluknya untuk memandang realitas dunia sebagai entitas yang senantiasa diobyektifikasi, diproyeksi, dan disikapi, menurut visi teologis agama itu sendiri, namun dalam sejarahnya kemudian gugusan gagasan yang visioner, mengerakkan serta membebaskan dari agama-agama mengalami distorsi secara signifikan akibat perseteruan dan kepentingan politik kaum elit yang terdiri dari borjuasi kaum agamawan, termasuk dengan agama Islam, catatan-catatan buram dan berdarah-darah merupakan wasiat purba yang senantiasa melekat dalam memori sejarah-sosiologis umat Islam, masih terekam bagaimana penegasian antara aliran fikih yang satu dengan lainnya, antara mazhab Sunni dengan mazhab Syiah (meski dengan melakukan pembunuhan), belum lagi potensi konflik klasik antara Islam, Yahudi dan Nasrani, perseteruan itu semakin meluas dan terinternalisasi didalam kesadaran umat Islam yang paling sublim, karena dikokohkan melalui legitimasi kekuasaan, friksi internal umat Islam sungguh banyak menyita energi dan waktu, sehingga lalai melakukan pembacaan atau kontekstualisasi terhadap teks sosial zaman yang melaju demikian cepat, faktor ini menjadi salah satu point penyebab runtuhnya rumah peradaban Islam, padahal disatu sisi sejak bangsa Eropa sukses meruntuhkan keangkuhan feodalisme dan otoritarianisme gereja dan menuju-menjemput zaman “Enlightenment” (pencerahan) yang selanjutnya dikenal sebagai zaman reneissance Eropa dan sekaligus awal mula lonceng sekulerisasi modern didentangkan, mereka sedang berpacu dengan modernitas yang ditopang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lambat-laun bangsa Barat tumbuh dan berkembang menjadi kiblat peradaban dunia hingga saat ini, terlepas metode penancapan pilar-pilar rumah peradaban Barat melahirkan luka kemanusiaan dan ekologis yang menganga parah.

Kemajuan peradaban Barat disatu sisi dan keruntuhan peradaban Islam disisi lain, berhasil membangun kesadaran baru bagi umat Islam dalam melakukan revitalisasi dan reinterpretasi doktrinal termasuk teologi tentunya, doktrin (teologi) dianggap menjadi faktor utama terbelenggunya umat Islam dalam kejumudan dan keterbelakangan, terlebih setelah futurulog John Naisbitt dan Patricia Aburdene didalam bukunya Megatrends 2000 memprediksikan bahwa millineum ke-tiga merupakan abad kebangkitan agama-agama atau spiritualitas, confidence umat Islam makin terpacu setelah keberhasilan revolusi Islam Iran yang dipimpin Imam Khomeini menumbangkan rezim despotik Syah Reza Pahlevi dukungan Amerika Serikat tahun 1979, fakta-fakta diatas makin menegaskan bahwa agama dapat dijadikan sebagai jargon atau media pembebasan terhadap segala bentuk penindasan, sejak saat itu teologi pembebasan, khususnya Islam menjadi mainstream dalam diskursus kaum intelektual, agama memang memiliki watak ganda, disamping berfungsi sebagai media pembebasan juga dapat diselewengkan menjadi alat penindasan sebagaimana persepsi Karl Marx yang menegaskan bahwa agama adalah candu yang meninabobokan proggresifitas dan semangat pembebasan masyarakat seperti yang terjadi dibanyak negara termasuk Indonesia tentunya.

Teologi pembebasan awalnya muncul dikalangan Kristen di Amerika Latin yang dipelopori oleh Gustavo Guiterez (A Theology of Liberation, 1971) dan Segundo Galilea (1979), yang merupakan refleksi kritis atas praksis Kristiani dalam terang sabda untuk mempromosikan evengelisasi-kabar gembira (Sosialisme Religius, Suatu Jalan Keempat ?, 2000) sedangkan teologi pembebasan Islam dipromosikan antara lain oleh Mohammad Arkoun, Muhammad Abed Al Jabiri, Fazlur Rahman, Hasan Hanafi dan Ali Ashgar Enggineer, dan merupakan gagasan pembebasan yang bersumber dari doktrin Islam, satu perspektif yang mencoba melakukan rekonstruksi bahkan dekonstruksi terhadap doktrin agama yang an sich metafisis-filosofis bergerak menjadi lebih praksis-sosial (orto-filosofis ke orto-praksis), dari membela Tuhan menjadi membela manusia walaupun kadang pergeseran yang terjadi lebih ekstrem ketitik praksis-sosiologis sehingga meminggirkan bahkan meniadakan batas-batas transendental doktrin Islam, artinya proses elaborasi dekonstruktif yang dilakukan untuk membangun muatan nilai agama yang berwajah transformatif-mengerakkan, sering teralienasi atau tercerabut dari akar value sacra-nya (dimensi transenden), sehingga muatan pembebasannya dan realitas bentukannya mirip untuk tidak mengatakan sama dengan muatan dan bangunan realitas yang dilatari oleh semangat pembebasan sekularisme Barat yang bebas nilai, menurut Cak-Nur sekularisasi keber-agama-an tetap dibutuhkan untuk mendorong dan menciptakan “ruang bebas” bagi umat Islam untuk melakukan kontekstualisasi doktrin agamanya sesuai dengan semangat zaman (zeitgeist), bukan sekularisme yang menghalalkan kebebasan tanpa batas dan meniadakan akar moralitas (bebas nilai), gagasan sekularisasi Cak-Nur ini banyak disalah tafsirkan baik oleh kalangan Islam moderat (liberal), terlebih kelompok Islam ortodoks yang pernah menghalalkan darah Cak-Nur. Terlepas dari itu, hakikat teologi pembebasan sebenarnya dimaksudkan untuk memvitalisasi atau mereaktualisasi visi profetis dari agama itu sendiri, yang akibat telikung politik menyebabkan sisi suci-profetis agama menjadi buram, terdegradasi, a-humanistik bahkan menjadi alat penindasan manusia. Agama sebagai doktrin pembebasan meniscayakan kepada manusia untuk melakukan pembacaan secara paripurna terhadap suatu doktrin agama, sebab manusia merupakan subyek sekaligus obyek keber-agama-an (simbol hermeneutik), bukankah sering kali kita saksikan baik secara implisit maupun eksplisit distorsi semangat pembebasan suatu agama diakibatkan kesalahan manusia membaca spirit pembebasan agamanya, untuk itu pembacaan agama yang an sich teosentris (manusia untuk agama) digeser secara seimbang (proporsional) menjadi antroposentris (agama untuk manusia), pembacaan agama yang antroposentris menurut Essack akan membawa dua implikasi. Pertama, pembacaan yang selaras dengan misi dan kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Kedua, pembacaan harus dibentuk oleh pengalaman dan aspirasi umat manusia secara menyeluruh. Namun manusia sebagai kunci hermeneutik memunculkan perdebatan pada ranah teologi klasik, yaitu problem menyangkut the value of mankind sebagai pengukuran kebenaran dan persoalan kepemilikan otentisitas pembacaan terhadap agama, dalam sejarah teologi Islam, hal ini merupakan problem yang krusial, dan hingga sekarang masih terus diperdebatkan bahkan dipertentangkan dalam jagat diskursus para intelektual Islam, namun menurut Masdar Hilmi, orang atau kelompok yang merasa paling sah menafsirkan doktrin agamanya, maka orang atau kelompok tersebut telah melakukan perzinahan hermeneutik (promiscuity hermeneutical), dengan demikian untuk menangkap spirit pembebasan agama, pembacaan realitas teks agama niscaya harus sesuai dengan takaran nilai-nilai kemanusiaan yang dibingkai dalam kerangka tauhid atau pengesaan Tuhan, perspektif ini mirip dengan gagasan Hans Kung yang mengatakan kebenaran suatu agama ditentukan sejauhmana suatu ajaran agama memuat semangat universalisme kemanusiaan.

Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah nubuwwah ibrahimik terakhir merupakan cermin atau obor pembebasan umat manusia dari ketertindasan dan keterbelakangan, menurut Ali Ashgar Enggineer yang membedah risalah pembebasan kenabian Muhammad dengan pisau analisa sosio-ekonomis, mengemukakan tiga bentuk pembebasan yang dilakukan Muhammad SAW. yaitu Pertama, pembebasan sosio-kultural. Kedua, keadilan ekonomi dan Ketiga, sikap Islam terhadap agama lain, ketiga bentuk pembebasan tersebut jika dipadatkan akan menjadi sebuah konsepsi teologi pembebasan praksis-sosio-transenden, suatu kompilasi gagasan yang mendorong, mengembangkan dan mengerakkan penciptaan tata sosial yang berkesejahteraan secara ekonomis dan spiritualitas dalam cakrawala semesta egaliterianitas dan pluralitas sesama umat manusia tanpa disekat oleh perbedaan ideologi, suku, ras, agama dan status sosial.

Realitas kekinian dan kedisinian masyarakat dunia, khususnya konteks Indonesia yang ditumbuhi gedung pencakar langit dengan fondasi bangkai-bangkai manusia tak berdosa serta ruang semesta yang tak lagi menyisahkan kearifan kemanusiaan, selayaknya mentransformasikan dan membumikan pesan-pesan psiko-historis dari semangat pembebasan profetik yang dicanangkan Nabi Muhammad SAW 14 abad lalu, tentu dengan semangat kontekstualisasi terhadap realitas teks sosial kekiniaan, sebab kita adalah anak sekaligus pemilik sah zaman ini.

LAFRAN PANE DAN GELAR PAHLAWAN

2017-11-09T15:48:00.000+07:00

Lafran Pane

Lafran Pane Akhirnya mendapatkan gelar pahlawan setelah sekian lama di upayakan oleh seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kepastian tersebut di terima setelah rombongan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang dipimpin langsung oleh Koordinator Presidium Nasonal KAHMI Mahfud MD langsung bertemu Presiden Jokowi pada Jumat (3/11/2017) siang.

Gelar tersebut akan diberikan pada 10 November 2017. Tidak hanya Lafran, Presiden disebut akan menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada dua tokoh lainnya. Hal ini menjadi kabar yang sangat mengembirakan pasalnya Lafran Pane sangat berkontribusi membangun bangsa ini dengan mendirikan HMI pada tanggal 5 Februari 1947 yang sampai saat ini sudah tidak terhitung sudah berapa banyak para alumninya yang telah mengisi posisi strategis di negara dengan disiplin ilmu masing-masing.

Menurut Mantan Ketua Umum HMI Komisariat Pamulang Periode 2014/2015 Ahmad Priatna "Gelar pahlawan yang di terima oleh Lafran Pane berkat kontribusinya yang besar untuk bangsa ini, bagaimana beliau mempadukan antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai kebangsaan dan itu yang menjadi dasar mengapa HMI didirkan, artinya Lafran Pane mampu menjawab kebutuhan jaman pada saat itu. Kita sebagai kader HMI seharusnya mampu menteladani semangat yang telah di contohkan beliau, dan berkewajiban meneruskan cita-cita yang telah diperjuangkannya, agar eksistensi serta marwah HMI tetap terjaga. Salah satunnya menjaga melalui ruang-ruang perkaderan dan diskusi bukan malah menjadikan organisasi ini alat berpolitik praktis untuk kepentingan individu."/jn

WADAH BARU PERKADERAN (HMI KOMISARIAT FAKULTAS TEKNIK)

2017-10-17T13:55:00.000+07:00

Foto : Google

Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Teknik Universitas Pamulang Cabang Ciputat setelah sekian lama diupayakan akhirnya pada minggu malam (07/10/17) resmi memiliki ketua umum baru. Setelah sejak 2012 melalui kerja keras seluruh kader yang ada di HMI Komisariat Pamulang dan menghadapi beberapa tantangan pada tahun 2017 dapat terealisasikan, rumah baru untuk mahasiswa Fakultas Teknik di lingkungan Universitas Pamulang (Unpam) dalam menimba ilmu serta menjadikan HMI sebagai kampus kedua.

Pada momen demokratis yang di hadiri oleh seluruh kader HMI Fakultas Teknik Unpam tersebut dari 2 calon yang maju untuk mewakafkan waktu dan pikirannya terpilihnya Leo Purnama Aji sebagai Formateur yang berasal dari Program studi Teknik Industri. Dalam sambutannya mengatakan " HMI Komisariat Fakultas Teknik harus di jadikan rumah bersama, pada hari ini adalah bagian dari sejarah kita semua, bahwa segala sesuatu harus di yakinkan serta diusahkan agar sampai pada tujuan. jadi saya harap semua dapat bahu membahu untuk menunjukan bahwa HMI adalah organisasi progresif",.

Salah satu pendiri HMI Komisariat Pamulang Sekaligus Ketua Umum pertama Kanda Umar Syafrudin menegaskan bahwa seluruh kader dan yan paling penting calon pengurus agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan dan menjaga marwah organisasi, agar tercapainya 5 kualitas insan cita yang menjadi pokok dari kader HMI itu sendiri, serta selamat menjalankan amanah.

Adanya Komisariat Fakultas Teknik yang baru terbentuk di harapkan menjadi solusi alternatif dalam membentuk kader serta pola kaderisasi yang memiliki fokus pada basic keilmuan, serta memperluas jaring perkaderan/Jn

FESTIVAL FILM PENDEK HIMPUNAN MAHASISWA SASTRA INDONESIA (HIMA SASINDO) UNPAM

2017-06-07T14:43:00.000+07:00

(Hima Sasindo)

"Sastra dalam Film" inilah tema acara Festival Film Pendek yang diadakan Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia (HIMA SASINDO) Universitas Pamulang di Ruang Kaca Lantai 2 Unpam Selasa (06/06/17). Acara yang di gelar sejak pukul 13:00 Wib tersebut lumayan menyedot perhatian para mahasiswa di lingkungan Unpam bahkan menurut panitia ada mahasiswa dari UNJ ikut menghadiri acara tersebut.

"Festival Film Pendek ini terselenggara tidak lepas berkat bantuan teman-teman Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris (HIMA SASING) dan kegiatan ini awalnya diperuntukan hanya untuk mahasiswa sastra indoensia saja karena ada mata kuliah telaah film, yang mana hari ini karya sastra hanya di kenal melalui Novel dan karya fiksi lainnya dan tidak dengan film, poin pentingnya adalah dunia sastra itu bisa mencakup luas bukan hanya media cetak tetapi juga media hiburan seperti perfilman" ujar Muhamad Yus Yunus selaku ketua panitia.

Ditambahkan oleh ketua umum Hima Sasindo Ghugus Santri bahwa acara tersebut akan dijadikan agenda rutin dimana nantinya akan dimasukan dalam agenda tiap tahun dan agar dapat dinikmati bukan hanya di lingkungan Program Studi Sastra Indonesia saja namun seluruh fakultas yang ada di Unpam. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia dan peserta yang telah membuat acara ini sukses. Dan kepada jajaran Dosen yang telah mendukung kegiatan tersebut sehingga berjalan lancar.

Acara yang di tutup pukul 18:30 Wib tersebut juga diisi dengan buka bersama dengan seluruh peserta dan pengurus Hima Sasindo dan jajaran dosen yang ada dilingkungan Fakultas Sastra Unpam.

RAMADHAN ALA HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN (HMM) UNPAM

2017-06-07T12:45:00.000+07:00

Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMM) Universitas Pamulang (UNPAM) menggelar rangkain kegiatan Milad yang ke 11 pada selasa (06/06/17). kegiatan yang diadakan di aula rektorat unpam mengangkat tema "Express aspiration in ramadhan for better future" , acara yang disi dengan buka bersama dan tausiyah asik ini dihadiri puluhan anggota HMM dan para alumni.

Rangkaian kegiatan yang akan digelar selama kurang lebih dua bulan ini tidak hanya diadakan dilingkungan Kampus Unpam, pada tanggal 2-5 juni telah diadakan Gema Ramadhan yaitu pesantren kilat, lomba hafalan Al-Quran, Adzan, Kaligrafi dan Peragaan Busana Muslim santri Masjid Darul Falah yang diikuti. Menurut Aan Dirga selaku Ketua Umum HMM mengatakan rangkaian kegiatan ini akan berjalan sampai bulan juli adapun acara yang akan dilakukan yaitu Turnamen Futsal, Art Day, Lomba Desain Grafis dan Manajemen Got Talent.

"Memang kegiatan ini kami buat spektakuler agar menyuguhkan kegiatan yang tidak monoton dan mampu mengembangkan potensi mahasiswa di lingkungan Program Studi Manajemen khususnya, dan mampu membuktikan bahwa mahasiswa Unpam tidak kalah dengan kampus lain" tegas Aan saat di temui disela-sela kegiatan acara di aula rektorat unpam.

Menurut Winarti Hasanah selaku Koordinator Steering Committee (SC) mengatakan rangkaian ini sudah di persiapkan sejak jauh-jauh hari dan jajaran panitia dari SC sampai Organization Committee (OC) sudah siap mensukseskan acara tersebut sampai selesai dengan semangat, nilai positifnya buat kami adalah dapat bersilaturahmi dengan Civitas Akademika Unpam mengisi Ramadhan ini dengan hal yang bermanfaat serta dapat berbagi dengan adik-adik yang juara dalam kegiatan pesantren kilat dengan membagikan hadiah.

Banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengisi bulan Ramadhan salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh HMM Unpam yang tetap produktif walaupun dalam keadaan puasa. Dan mampu memaknai bulan Ramadhan sebagai bulan penuh berkah.