Homo Politica

Realis, Marxis, Liberalis : Tiga Teori Ekonomi Politik Internasional Matthew Watson

2014-06-05T10:07:00.000-07:00

Matthew Watson dalam John Ravenhill (2008) membagi teori EPI dibagi menjadi tiga bagian (trikotomi) yaitu Liberalisme, Realisme, dan Marxisme. Watson kemudian berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan dalam pemaknaan Realisme dan Marxisme dalam EPI. Banyak orang yang menganggap bahwa Realis dan Marxis mempunyai beberapa nama yang mempunyai kesamaan makna. Namun jika ditelusuri sejarahnya akan terlihat perbedaan-perbedaan dari beberapa nama tersebut.

Pertama adalah pendekatan realis. Pendekatan realis juga sering disebut pendekatan statis, pendekatan merkantilis, dan pendekatan nasionalis (Watson, 2008:32). Pendekatan realis sekilas sama dengan realis pada Hubungan Internasional namun hal yang membedakan adalah karena EPI sendiri berbicara mengenai hubungan antara ekonomi dan politik maka realis EPI lebih terkonsentrasi pada low politics daripada hard politics

EPI realis menurut R.B.J.Walker (1993) dalam Watson (2008:33) memiliki dua tokoh klasik yang mendasari pemikiran era modern yaitu Hans Morgenthau dan E.H.Carr. Morgenthau sebagai realis struktural berpikir bahwa negara akan lebih peduli pada kepentingannya sendiri ketika ia menghitung kecenderungan pendiriannya pada sebuah negosiasi ekonomi internasional. Sedangkan E.H.Carr sebagai realis historisis lebih menekankan pada perilaku negara ketika mendapat tekanan dari negara lain. Ia menganggap bahwa negara akan menghindari ancaman dari negara lain karena hal tersebut dapat mengganggu ekonomi domestik. Agar ancaman negara lain dapat dihindari maka perlu adanya suatu lembaga yang mengatur norma ekonomi negara. Dengan disepakatinya norma tersebut oleh semua negara maka kemanan ekonomi menjadi lebih terjamin.

Kemudian sesuai pembahsan awal bahwa realis mempunyai nama lain yang sering disamakan. Yang pertama adalah pendekatan statis. Dunia EPI statis dideskripsikan adalah, di hati, sebuah dunia negara, dan setiap aspek lain dari dunia tersebut hanyalah cabang terhadap eksistensi, aktivitas, dan keputusan dari negara (Watson, 2008:34). Hal ini bermakna bahwa negara mempunyai peranan penting dalam ekonomi negara. Aktor utama dan satu-satunya yang dominan dalam ekonomi politik adalah negara. Aktor-aktor lain seperti MNC, dan NGO, atau institusi-institusi lainnya dianggap tidak memegang peranan penting. Mereka semua dijalankan oleh negara dan tidak dapat berjalan sendiri.

Kemudian pendekatan merkantilis dan nasionaliis. Pendekatan merkantilis adalah sebuah perspektif ekonomi politik yang mempertanyakan peran negara pada kehidupan ekonomi (Watson,2008:34). Perbedaan antara realis dan merkantilis sendiri terletak di seberapa luas jangkauan studinya. Untuk realis, masalah yang paling penting adalah bagaimana negara mengatur urusan ekonominya dalam politik internasional (Watson, 2008:34). Pemikiran ini dapat disebut sebagai outward-looking. Sedangkan merkantilis dapat dipelajari lebih sebagai pendekatan inward-looking peran negara, berkonsentrasi pada bagaimana merkantilis mengorganisasikan urusan ekonomi domestik agar perkembangan sumber daya ekonomi dapat memberikan posisi tawar lebih dalam negosiasi internasional (Watson, 2008:34).

Pendekatan nasionalis kurang lebih sama dengan pendekatan merkantilis. Perbedaan utama diantara keduanya adalah waktu ketika mereka berasal (Landreth dan Colander, 1994 dalam Watson,2008:35). Jika pendekatan merkantilis muncul tahun 1500-1700an sebelum adanya pemikiran Adam Smith Wealth of Nations maka nasionalis dianggap muncul setelah adanya pemikiran tersebut (setelah tahun 1700an). Pendekatan nasionalis muncul seiring dengan berkuasanya Inggris dalam ekonomi internasional. Inggris tidak hanya eksportir utama perdagangan barang di dalam dunia pasar, mereka juga telah sukses mengekspor ideologi pasar bebas laissez faire-nya (Watson, 2008:35). Keadaan ini sesuai dengan pemikiran Adam Smith yang menentang prinsip-prinsip merkantilis bahwa negara tidak hanya berkonsentrasi pada pasar domestik tetapi juga harus menguasai pasar internasional.

Marxis

Marxis tidak dapat dipungkiri berasal dari pemikiran Karl Marx. Marxisme menolak kemunculan kapitalisme yang dianggapnya hanya menguntungkan kaum pemilik modal. Jika dibandingkan dengan realisme sendiri, marxis mempunyai perbedaan yang kontras. Perspektif realis akan mempertanyakan bagaimana negara dapat menyusun sistem kapitalis sehingga mereka dapat mendapatkan keuntungan relatif dari negara lain. Sedangkan marxisme sendiri mempertanyakan kapitalisme itu sendiri dengan pertanyaan seperti mengapa masyarakat seharusnya diharapkan untuk menyetujui perkembangbiakan sistem kapitalis. Disini tentu saja akan terjadi perbedaan yang kontras antara realis dan marxis. Realis telah menerima kapitalis dan berfikir bagaimana mendapat keuntungan di dalam sistem tersebut sedangkan marxis masih belum bisa menerima sistem kapitalisme dan berusaha untuk menghapuskan sistem tersebut.

Premis awal marxis terhadap kapitalis adalah sistem kapitalis hanya bisa menjadi entitas dinamis ketika kebutuhan dari sistem tersebut dipriioritaskan secara paksa atas hak-hak individu untuk hidup sebagai manusia otonom (Watson, 2008:36). Ketika sistem kapitalis berjalan maka individu dalam hal ini para buruh bekerja bukan untuk mensejahterakan dirinya atau untuk mendapat penghasilan lebih yang dapat dinikmati, namun individu seolah bekerja sebagai “mesin” yang berguna untuk melancarkan sistem itu sendiri. Dalam pandangan Marxis penyatuan individual sebagai input komodifikasi ke dalam sistem kapitalis selalu berakibat pada efek ketidakmanusiaan (Watson, 2008:36).

Kemudian marxis sama seperti realis mempunyai beberapa tata nama yang sering dianggap sama maknanya. Marxis kemudian sering disamakan dengan strukturalis modern. Perbedaan diantara keduanya adalah strukturalis cenderung untuk kurang memperhatikan rekonstruksi kerangka kerja penjelasan Marx karena titik nyata keberangkatan dapat ditemukan pada usaha Lenin untuk menginternasionalisasi tema Marxis fundamental (Watson, 2008:38). Berawal dari keinginan Lenin untuk menginternasionalisasikan Marx dengan menggabungkannya dengan hasil pemikirannya, Lenin kemudian berargumen bahwa imperialisme merupakan tahap tertinggi dari kapitalisme. Orang-orang borjuis domestik di negara-negara Eropa telah meningkat menjadi internasional borjuis melalui keinginannya untuk menyerang kompromi kelas domestik (Watson, 2008:38).

Selanjutnya Watson (2008) menganggap radikal dan kritikal sebagai perluasan dari Marxisme EPI. Marxisme dan Strukturalisme keduanya merupakan radikal (merepresentasikan perlawanan terhadap sistem kapitalis) dan juga kritikal ( tidak menerima sistem tersebut sebagai suatu hal yang “given”) (Watson, 2008:38). Penggunaan radikal dan kritikal disini lebih sebagai akibat dari munculnya pemikir feminis, green, dan post-strukturalis. Mereka menganggap bahwa marxisme kurang relevan dan intelektual ketika dibawa ke era kekinian. Oleh karena itu melalui Teori Kritis yang berkembang di Frankfurt School para akademisi kemudian mencoba untuk memberikan ekplasnasi penggunaan teori Marxis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Liberalisme

Liberalisme menurut Watson sangat identik dengan pemikiran Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith mengidentifikasi “invisible hand” yang memungkinkan ekonomi pasar menjadi entitas yang bekerja sendiri. Sedangkan dari David Ricardo melalui comparative advantagenyamenjelaskan bagaimana invisible hand dapat memperluas kesejahteraan ekonomi global dengan mendorong negara untuk menjual barang produksinya yang tidak dimiliki negara lain.

Adam Smith kemudian menganggap bahwa sistem ekonomi liberal yang bekerja sendiri tanpa intervensi negara merupakan hal yang terbaik untuk mencapai keuntungan ekonomi. Harga barang harus dalam keadaan murni dalam arti bahwa harga barang merupakan akumulasi dari nilai input dan biaya tambahan lainnya.

Sedangkan David Ricardo mengembangkan pemikiran Smith melalui bukunya Principles of Political Economy and Taxation. Teori comparative advantage kemudian muncul melalui karyanya On Foreign Trade dengan maksud untuk berargumen mengenai masalah perdagangan bebas. David Ricardo lebih lanjut berpendapat bahwa produksi ekonomi modern harus diorganisasikan di setiap negara dengan berdasarkan pada comparative advantage.

Sumber :

Watson, Matthew. 2008. “Theoretical Traditions in Global Political Economy”, dalam John Ravenhill, Global Political Economy, Oxford: Oxford University Press, pp. 27-66

Teori Konflik Struktural dan Kritis

2014-06-05T10:01:00.000-07:00

(Positivisme dan Sosial Kritis)

Bab singkat ini ingin mendiskusikan analisis konflik dalam dua aliran besar ilmu-ilmu sosial, yaitu tradisi konflik struktural dan kritis. Dua tradisi ini berakar dalam tradisi positivisme dan kritis. Fakta akademisnya, analisis konflik dalam ilmu sosial memang selalu didominasi oleh positivisme dan ilmu sosial kritik. Aliran humanisme-kultural tidak begitu populer sebagai kajian konflik. Aliran humanisme kultural—historis heuermenetik seringkali dipandang hanya menelaah apa-apa saja yang dipandang sebagai realitas kultural. Sebelumnya, menjadi cukup penting melakukan pemetaan teori konflik yang lahir dari tradisi positivisme dan kritis.

A. Perkembangan Umum Teori Konflik

Teori konflik yang muncul pada abad ke sembilan belas dan dua puluh dapat dimengerti sebagai respon dari lahirnya dual revolution, yaitu demokratisasi dan industrialisasi, sehingga kemunculan sosiologi konflik modern, di Amerika khususnya, merupakan pengikutan, atau akibat dari, realitas konflik dalam masyarakat Amerika (Mc Quarrie, 1995: 65). Selain itu teori sosiologi konflik adalah alternatif dari ketidakpuasaan terhadap analisis fungsionalisme struktural Talcot Parsons dan Robert K. Merton, yang menilai masyarakat dengan paham konsensus dan integralistiknya.

Perspektif konflik dapat dilacak melalui pemikiran tokoh-tokoh klasik seperti KARL MARX (1818-1883), EMILE DURKHEIM (1879-1912), MAX WEBER (1864-1920), SAMPAI GEORGE SIMMEL (1858-1918). Keempat pemikiran ini memberi kontribusi sangat besar terhadap perkembangan analisis konflik kontemporer. Satu pemikiran besar lainnya, yaitu Ibnu Khouldoun sesungguhnya juga berkontribusi terhadap teori konflik. Teori konflik Khouldun bahkan merupakan satu analisis komprehensive mengenai horisontal dan vertikal konflik.

Marx adalah satu tokoh yang pemikirannya mewarnai sangat jelas dalam perkembangan ilmu sosial. Pemikiran Marx berangkat dari filsafat dialektika Hegel. Hanya saja ia menggantikan dialektika ideal menjadi dialektika material, yang diambil dari filsafat Fuerbach, sehingga sejarah merupakan proses perubahan terus menerus secara material. Sebagaimana dijelaskan Cambell dalam Tujuh Teori Sosial (1994), bahwa Marx menciptakan tradisi materialisme historis yang menjelaskan proses dialektika sosial masyarakat, penghancuran dan penguasaan secara bergilir kekuatan-kekuatan ekonomis, dari masyarakat komunis primitif kepada feodalisme, berlanjut ke kapitalisme, dan terakhir adalah masyarakat komunis.

Berkaitan dengan konflik, Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke 19 di Eropa dimana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar.Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkhis, dan borjuis melakukan eksploitasi terhadap proletar dalam sistem produksi kapitalis. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis, false consiousness, dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan dan cita-cita akhirat. Dengan ini Marx mejadi orang yang tidak tertarik pada agama karena itu candu yang mengantar manusia pada halusinasi kosong dan menipu, untuk itulah komunisme selalu diintepretasikan dengan politik anti Tuhan (atheisme).

Ketegangan hubungan produksi dalam sistem produksi kapitalis antara kelas borjuis dan proletar mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi. Ketegangan hubungan produksi terjadi ketika kelas proletar telah sadar akan eksploitasi borjuis terhadap mereka. Sampai pada tahap ini Marx adalah seorang yang sangat yakin terhadap perubahan sosial radikal, tetapi lepas dari moral Marx, esensi akademiknya adalah realitas kekuasaan kelas terhadap kelas lain yang lemah, konflik antar kelas karena adanya eksploitasi itu, dan suatu perubahan sosial melalui perjuangan kelas, dialektika material, yang sarat konflik dan determinisme ekonomi. Pemikiran ini nantinya sangat berpengaruh dan berkembang sebagai aliran Marxis, neoMarxis, madzab Kritis Frankurt, dan aliran-aliran konflik lainnya.

Max Weber tidak sepakat dengan konsepsi Marx tentang determinisme ekonomi, ia mengajukan konsepsi sosiologis yang bagi sebagian ilmuwan sosial dipandang lebih komprehensive. Weber menciptakan teori tindakan yang mengklasifikasi tindakan individu kedalam empat tipe. Zwecrational, wertrational, tindakan afektif, dan tindakan tradisional.Zwectrational berkaitan dengan means and ends, dimana tujuan-tujuan (ends) dicapai dengan menggunakan alat atau cara (means), perhitungan yang tepat, dan bersifat matematis. Wertrational adalah tindakan nilai dimana orientasi tindakan itu tidak berdasarkan pada alat atau caranya tetapi pada nilai, atau moralitas misalnya. Tindakan afektif individu didominasi oleh sisi emosional, dan tindakan tradisional adalah tindakan pada suatu kebiasaan yang dijunjung tinggi, sebagai sistem nilai yang diwariskan dan dipelihara bersama. Ada sebagian yang menyebutkan Weber adalah seorang teoritikus micro anlysiskarena ia berangkat dari tindakan individual.

Tetapi, seperti yang ditulis George Ritzer (1960), Weber memang memulai konsepsi sosiologisnya dari tindakan tetapi ia sendiri membuat suatu analisis luas tentang masyarakat. Berkebalikan dengan Marx bahwa kelas adalah determinisme ekonomi, Weber memberikan konsep sosiologis kelas yang lebih luas dan lebih dapat diterima secara teoritis.

Stratifikasi tidak hanya dibentuk oleh ekonomi melainkan juga prestige (status), danpower (kekuasaan/politik). Konflik muncul terutama dalam wilayah politik yang dalam kelompok sosial adalah kelompok-kelompok kekuasaan, seperti partai politik. Weber melihat persoalan wewenang dalam kerangka politik diperebutkan oleh partai-partai. Pengaruh pemikiran Weber ini akan banyak kita lihat dalam pemikiran Ralf Dahrendorf. Pemikiran Marx cenderung determinis dan Weber cenderung masuk ke subyektivisme, kemudian di Perancis pada kurun waktu yang sama Emile Durkheim memberikan perhatian di luar pemikiran Marx dan Weber, pada apa yang disebutnya sebagai social fact atau fakta sosial.

Fakta sosial bersifat exteriority, yang diluar atau eksternal, dan mendesakkan kehendaknya kedalam diri individu-individu. Individu bergerak atas dasar nilai sosial yang eksternal, di luar dirinya dan memaksa dalam bertindak. Hal ini adalah suatu aturan yang tidak tertulis, unwritten, dan merupakan pembahasan sosiologi ilmiah. Konsepsi sosiologis Durkheim dapat dipahami melalui pembuktiannya tentang suicide, yang secara umum ia membagi masyarakat kedalam masyarakat mekanik dan organik. Masyarakat mekanik mempunyai conscience collective, kesadaran umum, yang mendasari tindakan-tindakan yang bersifat kolektif. Kesadaran umum dapat juga sebagai moral bersama yang koersif pada setiap anggota-anggotanya. Suicide dalam masa ini berdasarkan kesadaran umum, Durkheim menyebutknya sebagai suicide altruism. Pokok pikiran Durkheim adalah fakta sosial, Giddens merinci dua makna yang saling berkaitan, dimana fakta-fakta sosial merupakan hal yang eksternal bagi individu.

Pertama-tama tiap orang dilahirkan dalam masyarakat yang terus berkembang dan yang telah mempunyai suatu organisasi atau strutur yang pasti serta yang mempengaruhi kepribadiannya. Kedua fakta-fakta sosial merupakan ‘hal yang berada di luar’ bagi seseorang dalam arti bahwa setiap individu manapun, hanyalah merupakan suatu unsur tunggal dari totalitas pola hubungan yang membentuk masyarakat (Giddens, 1986: 108). Baik Marx, Weber, dan Durkheim, sebenarnya menurut Giddens, mempunyai kepentingan terhadap kerangka teori yang mereka bangun terhadap realitas aktual masing-masing. Perkembangan ilmu sosial kemudian memperoleh kesempurnaannya setelah tradisi pemikiran Eropa melahirkan determinisme ekonomi atau pertentangan kelas dari Marx, teori teori tindakan dan stratifikasi sosial Weber, dan Fakta sosial dari Durkheim, di Jerman George Simmel memberikan pemikiran yang bercorak realis. Simmel adalah seorang ilmuwan murni, dalam arti tidak berpretensi membangun ideologi sebagaimana Marx, yang berfokus pada interaksi sosial, berusaha mengerti tentang struktur sosial.

Simmel konsern pada hubungan-hubungan sosial yang terjadi di dalam konteks sistematik yang hanya dapat ditipekan sebagai suatu percampuran organis dari proses asosiatif dan disasosiatif. Proses itu adalah satu refleksi dari impuls naluriah dari pelaku dan ketentuan yang memerintah oleh berbagai macam tipe hubungan sosial. Proses konflik adalah, oleh sebab itu, satu ciri dimana-mana dari sistem sosial, tetapi tidak memerlukan, dalam banyak kasus, petunjuk mengenai kerusakan sistem dan atau perubahan sosial.

Kenyataannya, konflik dalam satu proses prinsip pengoperasian pada pemeliharaan keseluruhan sosial dan atau beberapa sub bagiannya (Turner, 1985: 128), pemikiran ini akan banyak mempengaruhi Lewis Coser. Pada dasarnya, Turner mencatat, perbedaan antara Marx dan Simmel terletak pada bahwa hubungan sosial terjadi di dalam konteks sitematik yang hanya dapat ditipekan sebagai pecampuradukan organis dari proses asosiasi dan disasosiasi, konflik terjadi dimana-mana dalam sistem sosial, kenyataannya konflik adalah satu prinsip operasional memelihara keseluruhan sosial dan atau beberapa bagiannya.

B. Teori Konflik Struktural

Dielektika Konflik Ralf Dahrendorf

Keberadaan teori konflik muncul setelah fungsionalisme, namun, sesungguhnya teori konflik sebenarnya sama saja dengan suatu sikap kritis terhadap Marxisme ortodox. Seperti Ralp Dahrendorf, yang membicarakan tentang konflik antara kelompok-kelompok terkoordinasi (imperatively coordinated association), dan bukan analisis perjuangan kelas, lalu tentang elit dominan, daripada pengaturan kelas, dan manajemen pekerja, daripada modal dan buruh (Mc Quarie, 1995: 66).

Dahrendorf menolak utopia teori fungsionalisme yang lebih menekankan konsensus dalam sistem sosial secara berlebihan. Wajah masyarakat menurutnya tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, harmonis, dan saling memenuhi, tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan. Baginya, pelembagaan melibatkan dunia kelompok-kelompok terkoordinasi (imperatively coordinated association), dimana, istilah-istilah dari kriteria tidak khusus, mewakili peran-peran organisasi yang dapat dibedakan. Organisasi ini dikarakteri oleh hubungan kekuasaan (power), dengan beberapa kelompok peranan mempunyai kekuasaan memaksakan dari yang lainnya.

Saat kekuasaan merupakan tekanan (coersive) satu sama lain, kekuasaan dalam hubungan kelompok-kelompok terkoordinasi ini memeliharanya menjadi legitimate dan oleh sebab itu dapat dilihat sebagai hubungan “authority”, dimana, beberapa posisi mempunyai hak normatif untuk menentukan atau memperlakukan yang lang lain (Turner, 1991: 144). Sehingga tatanan sosial menurut Dahrendorf , dipelihara oleh proses penciptaan hubungan-hubungan wewenang dalam bermacam-macam tipe kelompok terkordinasi yang ada hingga seluruh lapisan sistem sosial. Kekuasaan dan wewenang adalah sumber langka yang membuat kelompok-kelompok saling bersaing.

Resolusi dalam konflik antara kelompok-kelompok itu adalah redistribusi kekuasaan, atau wewenang, kemudian menjadikan konflik itu sebagai sumber dari perubahan dalam sistem sosial. Selanjutnya sekelompok peran baru memegang kunci kekuasaaan dan wewenang dan yang lainnya dalam posisi di bawahnya yang diatur. Redistribusi kekuasaan dan wewenang merupakan pelembagaan dari kelompok peranan baru yang mengatur (ruling roles) versus peranan yang diatur (ruled roles), dimana dalam kondisi khusus kontes perebutan wewenang akan kembali muncul dengan inisiatif kelompok kepentingan yang ada, dan dengan situasi kondisi yang bisa berbeda. Sehinga kenyataan sosial merupakan siklus tak berakhir dari adanya konflik wewenang dalam bermacam-macam tipe kelompok terkoordinasi dari sistem sosial.

Konflik sosial dalam teori ini berasal dari upaya merebut dan mempertahankan wewenang dan kekuasaan antara kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Hanya dalam bentuk wewenang dan kekuasaan yang bagaimanakah konflik tersebut dapat digambarkan.

Analisis Konflik Lewis Coser

Pada sisi lain dalam pemikiran teori konflik, Coser melihat konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian, dapat memberi peran positif, atau fungsi positif, dalam masyarakat. Pandangan teori Coser pada dasarnya usaha menjembatani teori fungsional dan teori konflik, hal itu terlihat dari fokus perhatiannya terhadap fungsi integratif konflik dalam sistem sosial. Coser sepakat pada fungsi konflik sosial dalam sistem sosial, lebih khususnya dalam hubungannya pada kelembagaan yang kaku, perkembangan teknis, dan produktivitas, dan kemudian konsern pada hubungan antara konflik dan perubahan sosial.

Coser memberikan perhatian terhadap asal muasal konflik sosial, sama seperti pendapat Simmel, bahwa ada keagresifan atau bermusuhan dalam diri orang, dan dia memperhatikan bahwa dalam hubungan intim dan tertutup, antara cinta dan rasa benci hadir. Sehingga masyarakat akan selalu mengalami situasi konflik Karena itu Coser membedakan dua tipe dasar koflik (Wallace&Wolf, 1986: 124), yang realistik dan non realistik. Coser sendiri banyak dipengaruhi oleh George Simmel. Simmel dan Coser adalah orang realis yang melihat konflik dan integrasi sebagai dua sisi saling memperkuat atau memperlemah satu sama lain.

Konflik realistik memiliki sumber yang kongkrit atau bersifat material, seperti sengketa sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber sengketa itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Konflik non realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. Antara konflik yang pertama dan kedua, konflik yang non realistik lah cenderung sulit untuk menemukan solusi konflik atau sulitnya mencapai konsensus dan perdamaian. Bagi Coser sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan kedua tipe ini sekaligus dalam situasi konflik yang sama.

C. Teori Konflik Madzab Kritis

Tradisi kritis yang meyakini bahwa ilmuwan sosial mempunyai kewajiban moral mengajak dalam melakukan kritik masyarakat pada dasarnya melakukan usaha melpaskan hubungan dominatif penguasa terhadap masyarakat dalam struktur sosial. Karena itulah kepentingan teori sosial kritis adalah emansipasi yang membebaskan masyarakat dari kekejaman struktur sosial menindas yang dikuasi oleh kelompok kekuasaan. Mereka menolak memisahkan analisis dari pertimbangan atau fakta dari nilai. Kelompok ini diwakili oleh tradisi pemikiran Frankurt yang ditokohi Herbert Marcuse, Adorno, dan Jurgen Habermas (Jerman) serta Charles Wright Mills (Amerika) yang secara keseluruhan mereka banyak dipengaruhi oleh kerja-kerja intelektual Marx dan Max Weber dalam beberapa hal.

Suatu analisis sosiologis yangh kritis telah dilakukan dengan sangat jelas oleh Charles W. Mills dalam risetnya tentang struktur kekuasaan di Amerika (The Power Elite, 1956). Mills tidak sepakat terhadap dua hubungan konflik yang hanya terdiri dari dimensi ekonomi, dia lebih sepakat terhadap paparan Weber tentang terbaginya stratifikasi sosial kedalam tiga dimensi, ekonomi, prestis, dan politik. Mills sendiri melihat hubungan konflik, yang mengandaikan hubungan dominasi, sangat dipengaruhi oleh ekonomi dan politik.

Mills melakukan riset terhadap struktur kekuasan Amerika yang dari penelitian itu diperoleh suatu hubungan dominatif, dimana stukrur sosial dikuasi elit dan rakyat adalah pihak ada di bawah kontrol politisnya. Hubungan dominatif itu muncul karena elit-elit berusaha memperoleh dukungan politis rakyat demi kepentingan mobilitas vertikal mereka secara ekonomi dan politik. Elit-elit itu adalah militer, politisi, dan para pengusaha (ekonomi).Mills menemukan bahwa mereka, para elit kekuasaan, mempunyai kencederungan untuk kaya, baik diperoleh melalui investasi atau duduk dalam posisi eksekutif. Satu hal penting lagi, mereka yang termasuk dalam elit kekuasaan sering kali pindah dari satu bidang yang posisinya tinggi dalam bidang yang lain. Kasus Amerika, Mills memberi contoh Jenderal Eisenhower yang kemudian menjadi Presiden Eisenhower. Ada contoh lain yang diungkapkan Mills, seperti seorang laksmana yang juga seorang bankir, seorang direktur, dan menjadi pimpinan perusahaan ekonomi terkemuka.

Elit-elit kekuasaan mempunyai keinginan besar terhadap perkembangan diri mereka dan tentu saja secara politis mereka membutuhkan dukungan dari rakyat. Media massa yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam menyampaikan isu-isu nasional merupakan alat bagi elit kekuasaan untuk meraih dukungan itu, yaitu melalui proses komunikasi informasi satu arah bukan dialog. Proses itu merupakan bagian dari indoktrinisasi dan persuasi elit-elit kekuasaan. Masyarakat hanya bersifat pasif sebagai penadah informasi-informasi elit kekuasan. Satu hal penting lainnya, rakyat tidak cukup mengetahui realitas atau kebenaran sehingga begitu mudah menjadi salah satu pendukung dari isu atau informasi yang disebarkan elit melalui media massa. Mills menyebut mereka sebagai masyarakat massa(mass society). Masyarakat massa seperti kerbau yang dicocok hidungnya karena tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran yang sejati tentang isi dari informasi atau isu-isu para elit.

Kita bisa menyaksikan di Indonesia elit-elit kekuasaan yang disebutkan Mills dari golongan politisi, militer, dan pengusaha ekonomi mempunyai karakter dan gerakan yang serupa. Elit-elit kekuasaan di

Indonesia

menciptakan hubungan dominatif antara mereka dan rakyat. Mereka juga bergerak mencapai posisi yang tinggi ke posisi (lebih) tinggi lainnya. Pada pemilihan presiden tahun 2004 ini dapat ditemukan dua orang elit dari militer berusaha mencapai posisi yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, yaitu presiden atau wakil presiden.Ada dua orang calon wakil presiden yang sebelumnya merupakan elit pengusaha dan pejabat pemerintahan. Ada juga yang dulunya hanya aktifis politik dan bersuami pengusaha bahkan telah menjadi presiden. Tampaknya jelas sekali bahwa para elit kekuasaan pada saat ini tengah melakukan pergerakan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya untuk mobilitas vertikal secara ekonomi maupun politik.

Analisis kritis Mills sesungguhnya tidak langsung disebutkan sebagai bangunan teori konflik. Tetapi ciri-ciri penting dalam analisisnya menunjukkan hubungan dominatif dalam stukrur sosial antara kelompok-kelompok elit yang berusaha menambah kekayaannya dengan masyarakat. Sampai di sini, secara singkat, dapat ditemukan bahwa teori Mills tentang elit adalah pembuktian terhadap teorinya sebagai bagian dari teori konflik beraliran kritis.

C. Penutup

School of tought tokoh-tokoh klasik ini berperan besar terhadap perkembangan selanjutnya dalam ilmu-ilmu sosial di Eropa maupun Amerika. Seolah kelengkapan sosiologi tidak bisa diperoleh dari satu pemikiran saja tetapi di sumbang oleh karya-karya seperti keempat tokoh klasik di atas. Sosiologi konflik kemudian adalah semacam pergolakan pemikiran mencari kebenaran di antara gejolak pemikiran dan respon terhadap konteks daerah pemikiran itu muncul.

Kita melihat optimisme radikal tentang perubahan struktur kelas kapitalisme Marx dan pesimisme konservatif Weber dalam perhatiannya tentang rasionalisasi telah membentuk tema tak terpecahkan dalam sosiologi modern. Aliran konflik sendiri kemudian menjadi terbagi sebagai dua kubu pemikiran, antara madzab kritis Frankurt, termasuk Charles W. Mills dari Amerika, dan madzab sosiologi analitis Amerika, seperti Ralp Dahrendorf dan Lewis Coser, yang pada dasarnya adalah kelanjutan dari perdebatan antara Marx dan Weber (Wallace & Wolf, 1986: 63).

Tradisi pertama adalah kelompok yang meyakini bahwa ilmuwan sosial mempunyai kewajiban moral mengajak dalam melakukan kritik masyarakat. Kepentingan teori sosial adalah emansipasi yang membebaskan masyarakat dari kekejaman struktur sosial menindas. Mereka menolak memisahkan analisis dari pertimbangan atau fakta dari nilai. Kelompok ini diwakili oleh tradisi pemikiran Frankurt yang ditokohi Herbert Marcuse, Adorno, dan Jurgen Habermas (Jerman) serta Charles Wright Mills (Amerika) yang secara keseluruhan mereka banyak dipengaruhi oleh kerja-kerja intelektual Marx dan Max Weber dalam beberapa hal.

Kelompok kedua, sebaliknya, mempertimbangkan konflik menjadi tak terhindarkan dan aspek permanen kehidupan sosial; dan mereka juga menolak ide bahwa kesimpulan ilmuwan sosial sarat nilai. Sebaliknya, pendukungnya tertarik dalam pendirian ilmu sosial dengan ukuran sama obyektivitas sebagaimana ilmu alam. Kelompok kedua ini masih dipengaruhi oleh Marx namun lebih banyak melanjutkan pemikiran Max Weber, mereka seperti Lewis Coser yang dipengaruhi pemikiran realis George Simmel (1956, 1967) dengan fungsi-fungsi konfliknya, Ralf Dahrendorf yang banyak terpengaruh oleh Max Weber dan Marx dala sisi tertentu (1958/1959) dengan konflik dialektis yang ia kembangkan.

Pada dasarnya walaupun analisis konflik terbagi menjadi dua tradisi pemikiran orientasi mereka dihubungkan oleh tiga asumsi umum yang menghubungkannya (Wallace & Wolf, 1986: 62-63), pertama bahwa setiap orang mempunyai angka dasar kepentingan, mereka ingin dan mencoba mendapatkannya, dimana masyarakat selalu terlibat dalam situasi yang diciptakan oleh keinginan-keinginan dari setiap orang dalam meraih kepentingannya.

Kedua, dan pusat pada perspektif teori konflik secara keseluruhan, adalah satu pemusatan perhatian pada kekuasaan sebagai inti hubungan sosial. Teori konflik selalu melihat kekuasaan tidak hanya sebagai kelangkaan dan pembagian tak merata, dan oleh sebab itu satu sumber konflik, dan juga sebagai paksaan penting. Ketiga aspek khusus teori konflik adalah bahwa nilai dan ide-ide dilihat sebagai senjata yang digunakan oleh kelompok-kelompok berbeda mempermudah tujuan mereka, daripada sebagai cara-cara pendefinisian satu identitas masyarakat keseluruhan dan tujuannya.

Sampai di sini, sesungguhnya analisis konflik didominasi oleh dua aliran besar, positivisme atau empiris analitis dan tradisi ilmu sosial kritis. Artinya, analisis konflik dapat kita pilahkan teori konflik positivistis dan teori konflik kritis. Lalu dimana posisi pendekatan humanisme-historis heurmenetik dalam analisis konflik? Untuk melihatnya, pada bab selanjutnya secara khusus akan dilihat bagaimana pendekatan humanisme kultural– historis heurmentik melakukan analisis konflik.

Referensi

(terpisah)

Lihat dalam bab tentang kelas dari Das Capital vol. 1

Lewis Coser, Social Conflict and The Theory of Social Change, British Journal of Sociology 8:3 (Sept. 1957).

Satu elaborasi baru yang tentang teori konflik dalam pandangan Ibn Khouldun, yang sesungguhnya teori Ibnu Kholudun mampu menjadi presentasi dari tradisi empiris sekaligus kritis. Lihat dalam Ikhwanul Hakim, 2004, Elaborasi Teori Konflik Ibn Khouldun, Pustaka Pelajar.

FEMINISME : EMPIRIS, ANALITIK, NORMATIF

2014-06-05T09:59:00.003-07:00

Teori feminis muncul dalam Ilmu Politik sejak tahun 1990an. Teori ini mencoba untuk melawan dominasi dari kaum pria yang dianggap berlebih. Bersama dengan teori kritis, postmodernisme, konstruktivisme, dan green politics, feminisme mencoba untuk bersaing dengan teori-teorimainstream seperti realis dan liberalis. Seperti halnya teori-teori kontemporer lain, feminisme membahas Hubungan Internasional jauh dari fokus tunggal pada hubungan antar negara menuju analisis komprehensif aktor transnasional dan struktur dan transformasinya dalam politik global (True:2001).

Sejak tahun 1980an sarjana Ilmu Politik yang mendalami tentang feminisme telah menawarkan pengetahuan yang segar dan menarik tantang politik global. Hubungan internasional juga berkaitan dengan feminisme. Seperti dinamika gender yang dapat mempengaruhi proses militerisasi dan ekonomi globalisasi. Cyntia Enloe (1989) berpendapat bahwa politik internasional sering melibatkan hubungan intim, identitas pribadi, dan kehidupan pribadi. Hal ini dianggap kurang transparan dan tidak normal oleh para penstudi Hubungan Internasional, oleh karena itu tidak jarang teori ini sering kali diabaikan oleh para penstudi tersebut. Mengambil pandangan dari bawah, kaum feminisme berusaha untuk menguhubungkan antara gender dengan hubungan internasional. Seperti kontrak perkawinan yang dipercaya sebagai fasilitator pencucian uang lintas negara dan perdagangan manusia. Peran gereja dan keluarga masyarakat untuk menggulingkan rezim otoriter dan melakukan perdamaian, dsb.

Generasi pertama feminisme muncul pada tahun 1980an. Mereka berusaha untuk menumbangkan dan mendekonstruksi pemikiran-pemikiran realisme yang seakan menjadi teori yang paling dominan setelah terjadinya Perang Dunia. Setelah itu pada tahun 1990an mulai muncul berbagai karya dari para sarjana feminisme seperti Tickner, Sylvester, Pettman, Steans, Peterson, dan Runyan. Generasi kedua feminisme muncul mulai akhir 1990an. Mereka lebih hati-hati dalam menggunakan analisis dan mulai mengaitkan dirinya pada perkembangan dunia internasional. Mereka juga menghasilkan wawasan teoretis baru tentang politik global.

Feminisme sendiri dapat dibagi menjadi tiga bagian kelompok. Yang pertama adalah feminisme empiris. Mereka berusaha untuk menjadikan feminisme sebagai aspek empiris dalam hubungan internasional. Feminisme empiris mengoreksi penolakan dan penafsiran yang salah atas wanita di dunia tentang kesalahan asumsi jika pengalaman laki-laki dapat mengatur baik pria maupun wanita dan menganggap perempuan absen dari dunia internasional dan tidak relevan dalam proses global (True:2001). Padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Wanita akan selalu manjadi bagian dalam hubungan internasional. Wanita tidak dianggap ini lebih karena kehidupan dan pengalaman perempuan belum secara empiris diteliti dalam konteks politik dunia. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Grant dan Newland (1991) bahwa Hubungan Internasinal selama ini terlalu terfokus pada konflik dan anarki.

Pada mulanya penelitian feminisme bukan merupakan penelitan empiris. Sarjana feminisme memerlukan kejelasan konseptual yang lebih besar dari yang diperlukan untuk teoritis kritik untuk melakukan penelitian empiris (True:2001). Kemudian sejak tahun 1990an penilitian empiris feminisme mulai muncul. Seperti studi “Woman in International Development” (WID) dan juga Gender and Development (GAD). Studi empiris menunjukkan bahwa alokasi yang paling efisien untuk bantuan pembangunan sering untuk melayani wanita dengan teknologi pertanian yang tepat, pembiayaan kredit, pendidikan, dan sumber daya (True:2001).

Studi empiris feminis juga mengungkapkan konstruksi gender dalam organisasi internasional dimana yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki saat ini mulai berubah dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam organisasi internasional. Selain itu penelitian feminis mengungkapkan bahwa negara-negara dengan ketimpangan gender yang besar berakibat pada keterlibatan negara tersebut dalam berperang dan aksi kekerasan menjadi lebih besar juga.

Kemudian kelompok feminisme kedua adalah feminisme analitis. Feminisme analitis mendekonstruksi kerangka teoretis Hubungan Internasional, mengungkapkan bias gender yang meliputi konsep kunci dan menghambat pemahaman yang akurat dan komprehensif hubungan internasional (True:2001). Pada feminisme analitis tidak memandang gender sebagai pembedaan secara biologis pria dan wanita melainkan lebih kepada konstruksi sosial terhadap maskulinitas-feminimitas. Para hegemonik barat memandang maskulinitas sangat cocok dengan otonomi, kedaulatan, objektivitas, dan universalisme, sedangkan feminitas dianggap tidak memiliki kesemua karakter tersebut. Dengan begitu maskulinitas seolah-olah telah tertanam pada suatu institusi. Analisis feminis berpendapat bahwa kemerdekaan politik domestik dari politik internasional dan pemisahan publik dari ruang privat tidak dapat menjadi dasar untuk batas disiplin, karena anarki diluar biasanya mendukung hirarki gender di rumah dan begitu juga sebaliknya (True:2001).

Yang ketiga adalah feminime normatif. Feminisme normatif mencerminkan pada proses Hubungan Internasional berteori sebagai bagian dari agenda normatif bagi perubahan global (True:2001). Feminisme melihat konteks sosial politik sebagai bagian dari penjelasan teoretik. Feminisme tidak hanya berisi dengan hal-hal yang empiris melainkan tentu saja hal-hal normatif. Feminisme normatif ini membawa hal-hal yang normatif seperti etika dan aktvisme sosial perempuan. Perpektif normatif juga memandang perbedaan gender tida hanya tentang hubungan maskulin-feminin tetapi juga politik pengetahuan.

Sumber :

True, Jacqui, 2001. Feminism, in; Scott Burchill, et al, Theories of International Relations, Palgrave, pp. 231-276

Feminisme

2014-06-05T09:55:00.000-07:00

Feminisme sebagai filsafat sangat erat kaitannya dengan era pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet.Setelah Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis pada 1792 berkembang pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Ketika itu, perempuan, baik dari kalangan atas, menengah ataupun bawah, tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, hak atas milik dan pekerjaan. Oleh karena itulah, kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki dihadapan hukum. Pada tahun 1785 perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatanBelanda. Pertemuan tersebut menginisiasi beberapa pertemuan berikutnya untuk mengkaji nasib kaum perempuan yang terdiskrimasi dan kemudian mencari solusi guna menciptakan kesetaraan.

Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, "Perempuan sebagai Subyek" (The Subjection of Women) pada tahun (1869). Dalam buku tersebut ditekankan bahwa perempuan juga bisa menjadi subyek atau pemegang kendali, bukan hanya sebagai obyek atau dikendalikan oleh laki-laki.

Pada awalnya gerakan ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Secara umum kaum perempuan merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki dalam bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik khususnya terutama dalam masyarakat yang bersifat patriarki. Dalam masyarakat tradisional yang berorientasi Agraris, kaum laki-laki cenderung ditempatkan didepan, diluar rumah, sementara kaum perempuan didalam rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya eraLiberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis di abad ke-XVIII yang merambah ke Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.

Feminisme atau biasa juga disebut dengan femininisme merupakan suatu ideologi pembebasan terhadap perempuan. Semua pendekatan yang melekat pada feminisme adalah suatu keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Feminisme kemudian menggabungkan berbagai metode analisis dan teori dalam setiap praktik ideologi pembebasannya. Konsep feminisme lahir sekitar tahun 1800-an, sebab banyak orang yang beranggapan bahwa perempuan hanya sebagai subordinat dan perannya dianggap tidak sepenting peran laki-laki. Pandangan masyarakat ketika itu bahwa tempat terbaik untuk kaum perempuan adalah rumah. Bahkan pada akhirnya itu telah menjadi suatu keharusan. Bukan hanya itu, undang-undang pun mencerminkan hal yang sama. Misalkan saja, larangan untuk memilih bagi perempuan pada pemilihan umum. Sebagian besar institusi, atau pendidikan tingkat tinggi, bahkan untuk pekerjaan tertentu juga tertutup untuk perempuan. Meskipun banyak yang menentang, gerakan ini akhirnya tumbuh pesat dan berhasil membuat perempuan memenangkan hak-hak politiknya. Gerakan feminis ini kemudian dikenal dengan gerakan feminis gelombang pertama.[1]

Feminisme gelombang kedua muncul sekitar tahun 1960-an. Pada masa ini, perempuan sudah mulai memasuki dunia kerja yang pada awalnya hanya diperuntukkan dan diperbolehkan bagi kaum pria. Namun sayangnya, ketika pekerjaan sudah diberikan kepada perempuan, ketidakadilan malah dialami oleh perempuan dalam dunia kerja. Perempuan tidak diberi kesempatan untuk mendapat jabatan yang tinggi, melainkan hanya untuk laki-laki.

Pada perkembangannya feminsme terbagi atas beberapa macam bentuk atau aliran, sesuai dengan konsep dan tujuan masing-masing. Namun tidak akan semua diuraikan dalam kerangka konseptual ini. Melainkan hanya aliran yang memiliki keterkaitan yang erat dengan gerakan politik perempuan saja yang akan diuraikan secara rinci. Diantara aliran tersebut ialah sebagai berikut:

11. Feminisme Liberal

Feminisme Liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka persaingan bebas dan punya kedudukan setara dengan laki-laki.

Feminis Liberal memilki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum laki-laki, yang terefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat “maskulin”, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum laki-laki. Negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Feminis Liberal, perempuan cenderung berada didalam negara hanya sebatas warga negara, bukannya sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminis Liberal mengenai “kesetaraan” setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara”.

Naomi Wolf adalah salah satu feminis liberal, yang mengatakan bahwaFeminisme sebagai Kekuatan merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada laki-laki.

Feminis liberal berupaya untuk menyadarkan perempuan bahwaperempuan adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan perempuandisektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinat. Perempuan diarahkan untukkeluar dari wilayah privat (rumah), berkarier dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada laki-laki.

Akar teori ini mengacu pada kebebasan dan kesetaraaan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang setara dengan laki-laki. Wollstonecraft dalam bukunya A Vindication of the Rights of Woman mendorong perempuan untuk menjadi pembuat keputusan yang otonom. Disamping itu, ia secara terus menerus menekaankan, bahwa jalan menuju otonom harus ditempuh melalui pendidikan.[2]

Pada abad 19, banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak politikdan kesempatan ekonomi yang setara bagi perempuan. Pemikiran yang dipelopori oleh John Stuart Mill dan Harriet Taylor tetap memiliki kesamaan dengan pemikiran Wollstonecraft. Mill dan Taylor berangkat dari Wollstonecraft dalam keyakinan mereka, bahwa jika masyarakat ingin mencapai kesetaraan seksual, atau keadilan gender, maka masyarakat harus memberikan perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan yang sama yang dinikmati oleh laki-laki.[3] Sedangkan pada abad 20, pemikiran sudah mulai menjadi gerakan. Banyak organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Mill dan Taylor yakin bahwa perempuan harus memiliki hak pilih agar dapat menjadi setara dengan laki-laki. Dapat memilih, menurut keduanya, berarti berada dalam posisi yang tidak hanya untuk mengekspresikan pandangaan politik personal seseorang. Akan tetapi juga hak untuk ikut mengganti sistem, struktur, dan sikap yang memberikan kontribusi terhadap opresi yang lain atau opresi terhadap diri sendiri.

Dalam konteks Indonesia, pada abad 18 sudah ada Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan.[4] Sebelumnya, sekitar abad 17 juga sudah ada Rohana Kudus di tanah Minang.[5] Namun perjuangan Rohana Kudus memang tidak terlalu sulit, sebab sejak awal masyarakat minang menganut budaya matrineal yang lebih menguntungkan bagi kaum perempuan. Gerakan feminisme terus berkembang dan mengalami puncaknya pada masa reformasi yang menghendaki terciptanya kesetaraan demokrasi. Kesetaraan baru terlihat secara nyata ketika Megawati menjadi wakil presiden pada tahun 1999, dan menjadi presiden pada tahun 2001. Namun banyak kalangan yang berkeyakinan bahwa keberhasilan Megawati menjadi wakil presiden dan akhirnya menjadi presiden bukan murni atas pemberian kepercayaan terhadap perempuan. Melainkan hanya karena ia adalah putri Bung Karno, proklamator bangsa ini. Terlepas dari semua argumen tersebut, naiknya Megawati menjadi presiden telah membawa pencerahan baru terhadap pergerakan politik perempuan.

Gerakan politik perempuan pun akhirnya berkembang, pada tingkat undang-undang dan peraturan Pemilu. Reformasi hukum yang berprerspektif keadilan akhirnya lahir melalui desakan kuota 30% bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal. Pada dasarnya feminis liberal menginginkan bahwa perempuan harus terus memperjuangkan hak politiknya. Hak politik yang dimaksud bukan hanya hak untuk memilih, tapi juga hak untuk ikut serta sebagi aktor. Perempuan harus ikut serta dalam pembuatan kebijakan yang akan diterapkan untuk masyarakat umum. Perempuan harus senantiasa berpartisipasi secara aktif, yang artinya masuk keranah politik. Namun feminis liberal menekankan, bahwa upaya tersebut dapat dicapai melalui pendidikan. Perempuan harus belajar secara formal setinggi-tingginya, sebab banyak alasan sebelumnya bahwa perempuan tidak mampu karena mereka tidak sekolah. Jika perempuan telah diberikan hak untuk mendapat pendidikan, maka mereka juga memiliki kapasitas seperti laki-laki. Apabila perempuan sudah memiliki kemampuan, maka ia harus berjuang untuk mendapatkan halk politiknya seperti yang didapatkan oleh laki-laki.

22. Feminisme Psikoanalisis

Feminis psikoanalisis lebih memfokuskan diri pada faktor mikrokosmos seorang individu, ketimbang faktor makrokosmos (patriarki dan kapitalisme). Aliran ini mengklaim bahwa akar opresi terhadap perempuan adalah sesungguhnya tertanam dalam psike seorang perempuan.[6]

Feminis psikoanalisis fokus pada peran seksualitas dalam opresiterhadap perempuan muncul dari teori Freud, yaitu hubungan antara ibu dengan anak (bayi) yang kemudian membentuk psike seorang anak atau biasa disebut masa pra-oedipal. Hubungan antara ibu dan anak adalah hubungan yang ambivalen, karena ibu pada waktu tertentu memberikan terlalu banyak dan kehadirannya terlalu membuaikan. Sementara pada waktu lain ibu memberikan terlalu sedikit, dan ketidakhadirannya mengecewakan. Tahap ini berakhir dengan apa yang disebut sebagai kompleks Oedipus, suatu proses yang membuat anak laki-laki meninggalkan objek cinta pertamanya, yaitu ibunya. Proses inilah yang merupakan salah satu faktor munculnya opresi terhadap perempuan.

Anak bayi perempuan juga mengalami hal yang sama dengan anak bayi laki-laki. Mereka sama-sama mendapat cinta yang berlebihan, dan kemudian sama-sama kehilangan cinta itu. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan, ketika mereka beranjak dewasa atau masa oedipal. Anak perempuan memiliki cinta pertama yang sama dengan anak laki-laki, yaitu ibunya (perempuan). Tetapi ketika beranjak dewasa, anak perempuan harus berpindah untuk belajar mencintai laki-laki. Namun mereka, perempuan, tidak semudah laki-laki untuk mencintai. Sebab mereka memiliki satu kekurangan, yakni tidak memiliki penis. Mereka cenderung lebih ingin untuk dicintai oleh laki-laki. Oleh sebab itu, mereka selalu berusaha untuk tampil cantik. Semakin cantik seorang perempuan, semakin tinggi tuntutan dan harapannya untuk dicintai. Anak perempuan lebih memfokuskan diri pada penampilan fisiknya, seolah-olah penampilan yang baik akan dapat menutupi kekurangannya. Akhirnya anak perempuan menjadi korban dari rasa malu (shame) yang dibesar-besarkan.[7] Rasa malu yang dibesar-besarkan tersebut terbawa sampai mereka dewasa, sehingga akan selalu muncul rasa minder ketika ingin berinteraksi dengan dunia luar. Rasa minder menghantui mereka untuk bekerja disektor publik apalagi harus masuk keranah politik yang sejak semula sudah didominasi oleh laki-laki. Kondisi yang sedemikian rupa itulah yang pada akhirnya membuat mereka mengalami opresi, khusunya dari pihak laki-laki.

Dengan melihat asumsi diatas, berarti opresi terhadap perempuan sudah dimulai dari dalam keluarga bahkan sejak seorang anak belum dewasa. Yang lebih ironis adalah bahwa proses tersebut dilakukan oleh perempuan (ibu). Opresi yang terjadi sejak dini tersebut telah membangun rasa malu dan rasa tidak percaya dalam diri (self) perempuan itu sendiri. Hal tersebutlah yang membuat perempuan enggan untuk masuk lebih jauh kedalam sektor publik, apalagi untuk masuk keranah politik.

Feminisme liberal digunakan untuk mendekati masalah gerakan perempuan dalam merespon kebebasan berpolitik yang diberikan kepada mereka. Hal tersebut karena feminisme liberal bertumpu pada pencapaian kebebasan dan kesetaraan, yang berakar pada pemisahan antara sektor privat dan sektor publik. Feminis liberal lebih melihat pada upaya yang dilakukan oleh objek atau aspek diluar perempuan itu sendiri, dalam hal ini adalah negara atau laki-laki dalam konteks yang lebih kecil. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, bahwa peneliti juga akan melihat bagaimana sistem yang ada diluar diri perempuan memberikan hak politik terhadap perempuan. Untuk melihat permasalahan tersebutlah, sehingga penulis menggunakan paradigma feminisme liberal dalam penelitian ini.

Rumusan masalah yang kedua adalah mengenai tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan hak politiknya. Gerakan tersebut berkaitan erat dengan pribadi (self) perempuan itu. Apakah mereka sudah berjuang untuk mendapatkan hak dan posisi yang sesuai dengan kompetensi mereka, atau mereka masih pasrah terhadap apa yang diberikan oleh laki-laki. Permasalahan ini sangat tepat jika dilihat dari paradigma feminisme psikoanalisis, sebab paradigma ini melihat psike atau jiwa dari perempuan itu sendiri. Gerakan yang dilakukan oleh perempuan, baik di legislatif, eksekutif, yudikatif maupun dalam partai politik di Sulawesi Selatan, sangat tergantung dari psike mereka.

[1] Leo Agustino, Perihal Ilmu Politik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 236

[2] Rosemarie Putman Tong, Loc.Cit, hal.21

[3] Rosemarie Putman Tong, Loc.Cit, hal.23

[4] Sekarang menjadi Provinsi Sumatera Barat

[5] Rosemarie Putman tong, Loc.cit, hal 7

[6] Rosemarie Putman Tong, Loc.cit, hal 195

Teori Ekonomi Politik

2014-06-05T09:53:00.002-07:00

Perspektif ekonomi politik sebagai sebuah konsep untuk menjelaskan dan menganalisa prinsip-prinsip dalam mengatur the production, distribution, and the exchange of wealth, harus diakui bahwa perspektif ekonomi politik bukanlah perspektif yang baru, karena ia telah eksis sejak abad ke-16. Dan ini terbukti yaitu pada tahun 1775 Adam Smith secara transparan telah memperkenalkan dasar-dasar pemikiran ekonomi politik dalam sebuah karyanya yang dikenal dengan konsep The Wealth Of Nation. Pada perkembangan berikutnya, john s. mill (1874) dalam bukunya yang berjudul The Principal Of Political Economy, mencoba lebih untuk membahas secara spesifik tentang prinsip-prinsi dasar dari the production, distribution, dan the exchange of wealth, serta aplikasinya dalam kehidupan bernegara. Hal serupa juga dilakukan oleh Hendry Fawcett (1883) dalam bukunya yang berjudul Manual of political economy.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka tidak dapat dihindari bila kemudian prspektif ekonomi politik pada tahap awal perkembangannya telah lebih banyak dipengaruhi oleh disiplin ilmu ekonomi. Sejalan dengan tahap-tahap perkembangan teori dalam disiplin ilmu ekonomi itu sendiri, kiranya juga dapat dimengerti bila perspektf ekonomi politik pada saat itu sangat dipengaruhi oleh dasar – dasar pemikiran dari mazhab ekonomi politik klasik yang antara lain menekankan pada pentingnya meminimalkan peran Negara dalam mengatur mekanisme perekonomian. Pada konteks inilah kita sampai pada pemahaman dan sekaligus penjelasan tentang mengapa konsep ekonomi politik yang dikemukakan oleh Adam Smith (1775), John S. Mill (1874), dan Hendry Fawcet (1883) telah di kategorikan sebagai perspektif ekonomi politik klasik.Ekonomi politik terdiri dari 2 perspektif yaitu: perspektif ekonomi politik klasik dan perspektif ekonomi neo-klasik.

• Perspektif ekonomi politik klasik. Secara singkat perspektif klasik mendefinisikan ekonomi politik sebagai ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip yang diterapkan dalam mengatur produksi, distribusi dan pertukaran dari wealth. Ini berarti secara implisit, mengisyaratkan bahwa ruang lingkup kajian dari ilmu ekonomi politik berdasarkan perspektif klasik adalah mengkaji proses produksi, mekanisme distibusi serta pertukaran dari wealth.

• Perspektif ekonomi politik neo-klasik. Secara singkat perspektif ekonomi politik neo-klasik yaitu para teoritisi ekonomi politik menjelaskan perilaku para birokrat, maka mereka mengatakan bahwa dalam dalam upaya untuk mewujudkan pencapaian berbagai tujuan individu para birokrat cenderung untuk memaksimalkan sumber daya ekonomi. Dengan kata lain perspektif neo-klasik digunakan untuk mencapakai kemakmuran individu dalam pencapaian jangka pendek.

Ada 2 perbedaan utama yang dimiliki oleh perspektif ekonomi neo-klasik dibandingkan dengan perspektif ekonomi klasik yaitu :

a. Landasan teori yang digunakan lebih kompleks.

b. Fokus perhatian lebih dititikberatkan pada mengkaji perilaku para penyelenggara Negara (state actors) dan aktor-aktor dari kalangan masyarakat (society actors) baik dalam proses pengambilan kebijaksanaan publik maupun pada tahap implementasinya.

Teori – teori ekonomi politik. Teori ekonomi politik telah berkembang pesat karena dianggap relevan dengan praktik formulasi kebijakan maupun kegiatan ekonomi sehari-hari. Salah satu sumber kemajuan ekonomi politik juga berasal dari kenyataan gagalnya teori ekonomi konvensional untuk memetakan dan mencari solusi persoalan-persoalan ekonomi. banyak persoalan ekonomi yang gagal merampungkan masalah pendekatan ekonomi konvensional yang gagal.Dalam situasi inilah teori ekonomi politik masuk untuk memberikan alternative pemecahan pada 3 teori ekonomi politik yang cukup popular yaitu teori pilihan publik, teori rent-seeking dan teori redistributive combine dan keadilan.

1. Teori pilihan publik. Pendekatan ekonomi politik baru yang menganggap Negara/pemerintah, politisi, atau birokrat sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri merupakan pemicu lahirnya pendekatan public choice atau rational choice. Public choice tergolong ke dalam kelompok ilmu ekonomi politik baru yang berusaha menkaji tindakan rasional dari aktor-aktor politik, baik di lembaga parlemen, pemerintah, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, dan lain sebagainya.Teori pilihan publik ini mendeskripsikan bahwa “secara tipikal ahli ekonomi politik melihat politik dalam wujud demokrasi, yang memberi ruang untuk saling melakukan pertukaran diantara masyarakat, partai politik, pemerintah dan birokrat.”

Dalam konsep tersebut masyarakat pemilih diposisikan sebagai pembeli barang-barang kolektif (publik) sedangkan pemerintah dan partai politik dipertimbangkan sebagai alternatif penyedia kebijakan public “(barang dan jasa). Sehingga dalam jangka panjang mereka bias memungut dukungan dari pemilih lewat pemilihan umum.Banyak pandangan menyatakan bahwa teori pilihan public hanya ampuh digunakan untuk setiap formulasi kebijakan dan dukungan dianggap sebagai proses distribusi nisbah ekonomi melalui pasar politik. Pada level yang lebih luas, teori pilihan public bias diterjemahkan sebagai aplikasi metode ekonomi terhadap politik.Secara esensi teori pilihan publik berusaha untuk mengaplikasikan perangkat analisis ekonomi ke dalam proses non pasar atau politik dibawah formulasi dan implementasi kebijakan publik.

Teori pilihan publik berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, perbedaan tersebut bukan dalam hal konsepsinya terhadap individu dan aspek kekuatan motivasi melainkan dalam hal rintangan-rintangan dan kesempatan-kesempatan yang datang dari sisi politik (sebagai lawan pasar).Dalam pendekatan yang spesifik ekonomi sebagai pertukaran pasar, produksi dan konsumsi dan politik menganalisis interaksi para pelaku dalam lembaga-lembaga yang sudah mapan seperti amerika serikat (US). Dalam level analisis teori pilihan public dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu :

a. Teori pilihan publik normatif, yaitu teori yang fokus pada isu-isu yang terkait dengan desain politik dan aturan – aturan politik dasar.

b.Teori pilihan publik positif, yaitu teori yang mengkonsentrasikan untuk menjelaskan perilaku politik yang dapat diamati dalam wujud teori pilihan.

Empat asumsi umum dalam teori pilihan publik yaitu :

a. Kecukupan kepentingan material individu memotivasi adanya perilaku ekonomi.

b. Motif kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik.

c. Kecukupan kepentingan material individu yang sama memotivasi adanya perilaku politik.

d. Asumsi kecukupan kepentingan yang sama tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik.

Teori pilihan publik secara umum digunakan dalam berbagi disiplin ilmu dengan nama yang berbeda seperti :

- Public choice (ilmu politik).

- Rational choice theory (ilmu ekonomi dan sosiologi).

- Expected utility theory (ilmu psikologi)

Pengertian rasional tersebut diaplikasikan kedalam banyak konsep, misalnya :

- Keyakinan (beliefs)

- Preferensi (preferences)

- Pilihan (choices)

- Tindakan (actions)

- Pola perilaku (behavioral patterns)

- Individu (persons).

Dalam operasionalisasinya pendekatan pilihan publik dibedakan dalam dua bagian yaitu supply dan demand. Dalam sisi penawaran (supply) terdapat dua subjek yang berperan dalam formulasi kebijakan yakni pusat kekuasaan yang dipilih (elected centers of power) dan pusat kekuasaan yang tidak dipilih (non-elected centers of power). Pada sisi permintaan (demand), aktornya juga bias dipilah dalam dua kategori yakni pemilih (voters) dan kelompok-kelompok penekan (pressure groups). Kontribusi terbesar dari teori pilihan publik adalah kemampuannya untuk menunjukkan bahwa politisi-politisi dalam setiap tindakannya selau dimotivasi oleh kepentingan pribadi.

Teori pilihan publik melihat politisi sebagai pelaku yang cenderung memaksimalkan kepuasan pribadi yang dimotivasi oleh banyak factor seperti gaji, reputasi publik, kekuasaan, dan ruang untuk mengontrol birokrasi. Berikut ini adalah perbandingan paradigma ekonomi klasik dan pilihan publik :

Variabel Ekonomi klasik Pilihan publik Pemasok (supplier); Produsen, pengusaha, distributor. Politisi, parpol, birokrasi, pemerintah. Peminta (demander), Konsumen Pemilih (voters), Jenis komoditas Komoditas individu (private goods) Komoditas publik (public goods), Alat transaksi Uang Suara (vote)

Jenis transaksi Transaksi sukarela Politik sebagai pertukaran. Menurut o’dowd bahwa kegagalan pemerintah bias diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu

:- Ketidakmungkinan yang melekat/otomatis (inherent impossibilities)

- Kegagalan politik (political failures)

- Kegagalan birokrasi (bureaucratic failures).

Tipologi dari kegagalan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 4 kegagalan. Yaitu :

- Kegagalan legislatif (legislative failure), yakni kehadiran pengeluaran publik (Negara) yang berlebihan diakibatkan oleh perilaku memaksimalkan suara para politisi.

- Kegagalan administratif (dministrative failure), yakni pengamatan bahwa administrasi hukum yang memerlukan diskresi dan kombinasi dari tindakan informasi dan insentif untuk mempengaruhi jalur diskretif tersebut seringkali harus dilatih.

- Kegagalan system pengadilan (judicial failure), yakni terjadi ketika system hukum legal tidak menghasilkan pencapaian ekonomi yang optimal.

- Kegagalan penegakan (enforcement failure), yakni penegakkan dan non-penegakkan yang kurang optimal dari pengadilan, legislatif atau arahan administrasi sehingga mempengaruhi efektifitas dari tindakan-tindakan.

2. Teori rent-seeking. Konsep pendapatan (income) ditransformasikan menjadi menjadi konsep perburuan rente, konsep ini sangat penting bagi ilmu ekonomi politik untuk menjelaskan perilaku pengusaha, politisi, dan kelompok kepentingan.Teori rent-seeking pertama kali diperkenalkan oleh Krueger (1974) yaitu membahas tentang praktik untuk memperoleh kuota impor yang kuota sendiri bisa dimaknai sebagai perbedaan antara harga batas/border price dan harga domestic. Dalam pengertian diatas perilaku mncari rente dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomiagar dapat memberikan keuntungan kepada pemburu rente (rent-seeker).

Secara teoritis, kegiatan mencari rente (rent-seeking) harus dimaknai secara netral karena individu atau kelompok bisa memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang legal/sah, seperti menyewakan tanah, modal dan lain-lain.Konsep rent-seeking dalam teori ekonomi politik klasik tidak dimaknai secara negatif sebagai kegiatan ekonomi yang menimbulkan kerugian bahkan bisa berarti positif karena dapat memacu kegiatan ekonomi secara simultan, seperti halnya seseorang yang ingin mendapatkan laba maupun upah. Asumsi awal yang dibangun dari ekonomi politik adalah bahwa setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapaykan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya.

Kegiatan mencari rente atau rent-seeking didefenisikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Menurut Prasad rent-seeking merupakan proses dimana individu memperoleh pendapatan tanpa secara actual meningkatkan produktivitas atau malah mengurangi produktivitas tersebut. Untuk kasus Indonesia misalnya dalam pemerintahan orde baru, rent-seeeking tersebut bisa ditelusuri dari persekutuan bisnis besar (yang menikmati fasilitas monopoli maupun lisensi impor) dengan birokrasi pemerintah.Krueger menerangkan bahwa aktivitas mencari rente sperti lobi untuk mendapatkan lisensi atau surat izin akan menndistorsi alokasi sumber daya sehingga membuat ekonomi menjadi tidak efisien. Bila kebijakan lisensi impor yang dipakai maka proses pembuatan kebijakan tersebut akan mudah dimasuki oleh pemburu rente sehingga hanya individu yang memiliki akses terhadap pembuat kebijakan yang akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut seperti memiliki izin isensi impor. Perilaku rented pat di kurangi apabila dapat mengubah kebijakan lisensi impor menjadi kebijakan tarif, membuka aliran informasi, mengaplikasikan sanksi moral dan menerapkan kebijakan liberalisasi dan privatisasi yang terukur.

3. Teori redistributive combines dan keadilan Joseph stigler mengemukakan bahwa teori ini memusatkan perhatiannya untuk menerangkan siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung beban akibat adanya suatu regulasi atau aturan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah ataupun yang terjadi karena institusionalisasi yang terjadi didalam masyarakat.Menurut stigler ada 2 alternatif pandangan tentang bagaimana sebuah peraturan diberlakukan, yaitu :- Peraturan dilembagakan terutama untuk menberlakukan proteksi dan kemanfaatan tertentu untuk publik atau sebagian sebagian sub-kelas dari publik tersebut.- Suatu tipe analisis dimana proses politik dianggap merupakan suatu penjelasan yang rasional.Kembali kepada masalah pemanfaatan hukum bagi kepentingan kelompok tertentu, saat ini perkembangannya sudah sedemikian memuncak sehingga pembentukkan organisasi untuk memperoleh pendapatan dengan Cuma-Cuma yang dibagikan oleh Negara atau disalurkan melalui system hukum atau setidaknya untuk melindungi sendiri dari proses ini dengan membentuk apa yang dinamakan redistributive combines.

Perubahan-perubahan pada susunan dan pimpinan puncak direksi perusahaan sering disebabkan oleh perubahan dalam pemerintah. Kelompok-kelompok ini sering bertarung satu sama lain untuk menjaga jangan sampai suatu peraturan baru mengancam kepentingan mereka tetapi juga dapat menguntungkan.Menurut rachbini dalam pola redistributive combine ini merupakan sumber-sumber ekonomi, asset produktif dan modal didistribusikan secara terbatas hanya dilingkungan segelintir orang. Dalam kerangka pemikiran hernando de soto berlakunya pola redistributive combine terjadi akibat sistem politik yang tertutup karena dilindungi sistem hukum yang kabur dan ketiadaan rule of law dibidang ekonomi. dengan demikian sistem ekonomi bersedia mengabdi pada sistem politik dengan pola redistributive combines.

Disamping itu juga terhubungnya teori redistributive combines yang dekembangkan oleh hernando de soto dengan teori keadilan yang dibangun oleh john rawls. Relasi antara dua relasi ini bisa dilack dari 2 logika, yaitu :

- Teori redistributive combines mengandaikan adanya otoritas penuh dari Negara/pemerintah untuk mengalokasikan kebijakan kepada kelompok-kelompok ekonomi yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Akibatnya kebijakan yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara kelompok kepentingan ekonomi dan pemerintah kerapkali Cuma menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain, jadi disini muncu isu ketidakadilan.

- Kelompok kepentingan ekonomi yang eksis tidak selamanya mengandaikan tingkat kemerataan seperti yang diharapkan, khususnya masalah kekuatan ekonomi.

Dengan pemahaman tersebut, rawls akhirnya mengonseptualisasikan teori keadilan yang bertolak dari 2 prinsip,yaitu :

- Setiap orang harus memounyai hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar (equal basic liberties), yang sekaligus kompatibel dengan skema kebebasan yang dimiliki oleh orang lain.

- Ketimpangan social dan ekonomi harus ditangani sehingga keduanya :

a. Diekspetasikan secara logis menguntungkn bagi setiap orang.

b. Dicantumkan posisi dan jabatan yang terbuka bagi seluruh pihak.Melalui cara berpikir tersebut, rawls percaya bahwa suatu kebaikan datang dari sesuatu yang benar dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu dia memfokuskan seluruh pemikirannya untuk menciptakan sistem prinsip-prinsip politik yang berbasis kontrak dan kesetaraan.

Prinsip inilah yang kemudian membedakan konsep keadilan procedural dengan prinsip keadilan social yang di kembangkan oleh rawls. Keadilan sosial ini diarahkan pada penyiapan penilaian terhadap sebuah standar aspek distribusi dari struktur dasar masyarakat. Hal ini terjadi karena prinsip- prinsip keadilan tersebut seperti yang di klaim oleh rawls akan menghasilkan kesepakatan dan negosiasi yang imparsial, yakni situasi yang di desain untuk memperkuat ketiadaan kepentingan perwakilan yang dapat dibebankan kepada pihak lain. Poin inilah yang menjadi kunci dari teori keadilan yang digagas oleh rawls.

Selain itu, dalam kaitannya dengan pasar bebas (liberalisasi), teori keadilan rawls merupakan kritik terhadap teori keadilannya adam smith. Rawls sependapat bahwa sistem tentang pasar bebas sejalan dengan prinsip pertama keadilannya yakni sejalan dengan kebebasan yang sama dan kesamaan kesempatan yang fair. Rawls juga setuju dengan konsep Smith mengenai perwujudan diri manusia sesuai dengan pilihan bebas dan usaha setiap orang. Ia juga spakat dengan smith bahwa pasar bebas menyediakan kemungkinan terbaik bagi perwujudan penentuan diri manusia.

Namun, rawls melihat bahwa terlepas dari realitas bahwa pasar bebas sejalan dengan prinsip pertama dari konsep keadilannya, mekanisme pasar bebas gagal berfungsi secara baik paling kurang dalam pengertian sebagai berikut :“ dalam kebebasa kodrati memang ada kesamaan kesmpatan yang formal, dalam pengertian bahwa semua orang paling kurang mempunyai hak legal yang sama untuk akses pada semua kedudukan social yang menguntungkan tetapi karena tidak ada usaha untuk mempertahankan suatu kesamaan atau kemiripan, kondisi social, distribusi awal dari suatu aset-aset untuk untuk suatu periode tertentu sangat di pengaruhi oleh keadaan alamiah dan social yang kebetulan. Distribusi pendapatan dan kemakmuran yang ada, demikian dapat diartikan merupakan akibat kumulatif dari distribusi aset alamiah yaitu bakat dan kemampuan sebelum distribusi pasar bebas.”

Oleh karena itu menurut Rawls, pasar bebas justru menimbulkan ketidak adilan. Bagi rawls keyidak adilan paling jelas dari sistem kebebasan kodrati adalah bahwa sistem ini mengizinkan pembagian kekayaan dipengaruhi secara tidak tepat oleh kondisi-kondisi alamiah dan social yang kebetulan ini, yang dari sudut pandang moral sedemikian sewenang-wenang.Menurut rawls, karena setiap orang masukkedalam pasar dengan bakat dan kemampuan alamiah yang berlainan, peluang sama yang diberikan pasar tidak akan menguntungkan semua peserta. Keadilan ini justru akan menimbulkan distribusi yang tidak adil atas kebutuhan-kebutuhab hidup, justru karena perbedaan bakat dan kondisi-kondisi social yang kebetulan tadi. Terlepas dari perbaikan kndisi sosial yang ada, pasar bebas akan melahirkan kepincangan karena perbedaan bakat dan kemampuan alamiah antara satu orang dengan yang lainnya. Oleh karena itu bagi rawls pasar justru merupakan pranata yang tidak adil.

Partai Politik

2014-06-05T09:52:00.000-07:00

Sejarah keberadaan partai politik di Indonesia dimulai ketika Belanda mencanangkan politik etis pada tahun 1912 dan berdiri organisasi kemasyarakatan yang merupakan pelopor berdirinya partai politik di Indonesia yaitu Boedi Utomo. Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam propses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota - anggotanya mempunyai orientasi, nilai - nilai, dan cita - cita yang sama.[1]

Menurut UU No.2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2]

Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik “sekelompok manusia yang terorganisasisecara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil kepada anggotanya”.[3] Sedangkan menurut Giovanni Sartori,partai politik adalah “ suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan – jabatan.[4]

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis berusaha menggambarkan kembali bahwa partai politik, sesungguhnya adalah kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai orientasi sama yang terbentuk dalam suatu wadah lembaga formal berdasar kepada ketentuan konstitusi kelembagaan dan mengikuti sistem politik dan sistem pemilihan yang ada.

Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program–program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi antara lain :

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Signmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan – kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.[5]

b. Sebagai Sarana Sosialisai Politik

Fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader – kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon – calon kader.

d. Sebagai Sarana pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, dan lain – lain. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik.

Setiap manusia pasti punya tujuan hidup, begitu juga halnya dengan partai politik. Adapun tujuan umum partai politik di Indonesia sebagai berikut :

(1) Mewujudkan cita – cita nasional bangsa Indonesia, sebagai termaksud dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

(2) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Mewujudkan kesejahtraan bagi seluruh rakyat Indonesia.[6]

Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita – citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional.

A. Prinsip Pendanaan Politik

Pendanaan politik tidak lepas dari tujuan pengaturan dana politik yaitu:

a. Sistem mengizinkan dan menyediakan uang yang cukup untuk mendukung kampanye yang kompetitif

b. Sistem yang mendukung dan menjaga peluang bagi semua penduduk untuk berpartisipasi secara bersama

c. Sistem yang dapat mencegah korupsi dan mencegah dampak negative dari pengelolaan dana

d. Sistem yang dapat membebaskan dari iming-iming uang

Menurut Marcin Waleky (2004) pengaturan dana politik berdasarkan beberapa tujuan:

a. Mendekatkan jarak (gap) antara elit politik dan masyarakat (mendorong representation dan accountability)

b. Mendorong kepercayaan public (Trust) dan meningkatkan partisipasi publik untuk berpartisipasi dalam pemilu

c. Membantu politik lebih akuntabel tidak hanay terkait masalah uang atau keuntungan materil

d. Mencegah menerima money politics

e. Mencegah potensi penyelewengan dana Negara

f. Mendorong persaingan yang kompetitif

g. Menguatkan penegakan hukum

Basis akuntansi merupakan asumsi dasar yang melatarbelakangi pencatatan pembukuan dan pelaporan keuangan partai politik. Partai politik dianggap sebagai suatu entitas tunggal dan sebagai entitas tunggal maka tidak ada bagian lain dalam partai politik yang menyelenggarakan akuntasi/pembukuan selain partai politik itu sendiri. Semua jenis transaksi keuangan partai politik harus tercatat dan terangkum dalam laporan keuangan partai politik. Laporan keuangan partai politik merupakan hasil dari proses akuntansi transaksi-transaksi keuangan partai politik. Laporan keuangan partai politik terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan diantara unsur tersebut pada waktu tertentu.

Laporan aktivitas merupakan laporan yang menyajikan perubahan bersih selama satu periode, mengenai pengaruh transaksi dengan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program.

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan arus kas menurut aktiva operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu dengan menggunakan periode langsung. Sedangkan catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif rincian dari keseluruhan laporan, dalam catatan ini juga diungkapkan mengenai penggunaan dana bantuan dari anggaran Negara kepada partai politik.

B. Pendanaan Partai

Pendanaan partai memiliki beberapa komponen khusus. Komponen - komponen ini muncul karena adanya undang - undang kepartaian, undang - undang tentang pendanaan partai dan undang-undang pemilu. Sederetan undang - undang ini memberikan berbagai kemungkinan - kemungkinan legal dalam rangkaian pendanaan partai, sebagai berikut :

a. Iuran Anggota

Iuran anggota biasanya dibayar secara rutin (setiap bulan, triwulan, semester atau setiap tahun) oleh para anggota. Besarnya jumlah iuran tergantung pada pendapatan setiap anggota partai. Asas hukum penarikan iuran seperti ini adalah anggaran dasar. Anggaran dasar ini harus sesuai dengan aturan keuangan yang menjelaskan bagaimana pemasukan dari iuran anggota itu dibagikan ketingkatan partai yang berbeda.

Pada prinsipnya, setiap partai harus menarik iuran dari anggotanya. Hal ini penting bagi pendanaan partai dan juga kehidupan intern partai. Jika sebuah partai hanya bergantung pada sumbangan atau dana dari segelintir orang, atau kadang -kadang hanya pada seorang anggota saja, hal ini bisa menyulitkan proses demokrasi dalam tubuh partai, dan partai akan selalu diperas.

Penagihan iuran dapat dilakukan oleh bendahara dalam dewan pengurus atau oleh seorang yang ditugaskan untuk itu. Petugas ini juga ikut membayar iuran dengan presentase tertentu. Para pengumpul uang ini bisa menerangkan peran penting dalam komunikasi internal partai karena mereka selalu berhubungan dengan para anggota. Dengan demikian mereka berfungsi seperti seismograf yang mencatat setiap goncangan kecil dalam keanggotaan partai dan menyampaikan kepada pimpinan partai.

Dalam masyarakat yang jarang membayar dengan uang tunai, usaha penagihan itu juga dapat diselesaikan oleh bank yang menarik uang dari rekening yang bersangkutan. Biasanya jumlah iuran anggota diberbagai partai dan negara sangat beragam, mulai dari beberapa perak per bulannya hingga dalam jumlah besar, dari tiga hingga lima persen pendapatan.

b. Biaya Penerimaan Anggota

Dalam partai menerapkan biaya masuk bagi anggota baru. Biaya ini khususnya menutupi biaya penerimaan, tapi tidak berfungsi sebagai dana rutin dan karenanya tidak begitu penting.

c. Sumbangan

Jangkauan dan bentuk pencarian sumbangan diatur dalam undang -undang kepartaian dan undang - undang pemilu yang relevan. Dalam UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD terdapat sederetan pembatasan terhadap sumber dan besarnya jumlah sumbangan.

1. Sumbangan dari luar negeri. Di sebagian besar Negara termasuk Indonesiadilarang menerima sumbangan dari luar negeri. Tujuannya agar partai tidak dikendalikan dari luar negeri atau agar partai tidak tergantung pada sekelompok orang asing jika partai tersebut harus membuat keputusan nasional.

2. Larangan pendapatan partai oleh perusahan politik. Berbeda dengan pendanaan partai oleh pemerintah yang lazim dibanyak negara, pemberian dana dari perusahaan publik kepada partai dilarang di banyak negara. Larangan ini terutama disebabkan karena adanya praktek memprioritaskan partai-partai tertentu biasanya partai - partai yang berkuasa secara sepihak dengan cara membagi dana publik itu secara tidak merata. Tentu saja praktek itu bisa memberikan kesempatan yang berbeda bagi partai-partai yang ada.

3. Batas dana terbesar atau larangan sumbangan dari perusahaan dan aturan transparansi sumbangan. Di beberapa negara dilarang menerima sumbangan dari pribadi - pribadi hukum (Juristichen personnen pribadi atau organisasi yang berbadan hukum, dalam hal ini termasuk menteri, gereja, perusahaan, dsb). Sementara sumbangan dari perseorangan (Naturlichen Personnen) boleh diterima. Tetapi, di sebagian besar negara tidak ada larangan mererima sumbangan dari pribadi-pribadi hukum tersebut. Persoalan dilarang atau tidaknya menerima sumbangan dari mereka itu pada dasarnya berkaitan dengan pengaruh yang akan diberikan oleh masyarakat ekonomi dan industri terhadap politik.

Bentuk - bentuk umum bantuan dana dan sasaran dari pemerintah kepada partai adalah :

1. Mendanai membiayai administrasi partai dengan cara pengalokasian dana secara kasar atau bertitik tolak pada jumlah anggota partai. Di sini partai memperoleh alokasi dana secara lumpsum (jumlahnya sama untuk setiap partai), atau pemberian dana itu dibedakan berdasarkan jumlah anggota partai. Variasi dari bentuk ini adalah gabungan dari dana tetap dan alokasi dana berdasarkan jumlah anggota partai. Maksud dari variasi ini adalah untuk tujuan persiapan dan pelaksanaan pemilihan. Karena itu pembayaran bisa dilakukan kapan saja atau tidak tergantung pada pemilihan.

2. Pembayaran sejumlah dana sesuai dengan hasil pemilihan. Ada bebagai model dalam melakukan pembayaran “ganti rugi” biaya kampanye pemilihan. Pada prinsipnya model-model itu bertitik tolak pada jumlah suara yang diraih. Artinya, pembayaran uang dalam jumlah tertentu itu dilakukan berdasarkan setiap perolehan suara. Jadi, ini bukan ganti rugi biaya kampanye, melainkan premi atau bonus atas keberhasilan dalam pemilihan. Dana yang telah dipergunakan dapat ditutupi atau paling tidak terbantu dengan metode ini.

Jumlah uang untuk setiap suara pemilih bervariasi di Negara-negara yang menerapkan sistem ini.Cara perhitungan suara pemilih untuk pembayaran jumlah sumbangan juga bisa beraneka ragam, karena hanya suara pemilih yang benar-benar telah diperoleh dan diserahkan yang dapat dijadikan dasar pembayaran uang hasil pemilihan. Dalam sistem-sistem lain, prosesperhitungan suara pemilih yang diraih dilakukan berdasarkan prediksi bahwa seluruh (100%) warga yang berhak memilih menggunakan hak pilihnya. Tentu, jika partisipasi warga yang berhak memilih rendah, maka ini akan “menguntungkan” partai dalam segi finansial. Dalam kasus ini dimana perhitungan suara tersebut benar-benar berupaya untuk menerapkan strategi yang difokuskan pada memotivasian warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.Hal ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaa kampanye sebelum pemilihan.

3. Pembayaran ganti rugipengeluaran yang sah. Pembayaran ganti rugi biaya pengeluaran yang telah dibuktikan kebenarannya (sah) ada batasannya atau pembayarannya bersifat prosentual. Pengeluaran yang dimaksud bisa berupa pengeluaran untuk kampanye pemilihan atau pengeluaran rutin administrasi.

4. Menyediakan sarana publik untuk tujuan partai. Yang dimaksud dengan menyediakan sarana publik untuk tujuan partai ini contohnya adalah menyediakan waktu siar (airtime) di radio dan televisi secara gratis dengan catatan radio dan televisi itu harus bersifat publik (bertujuan melayani masyarakat dan untuk itudiberikan hak khusus). Atau menyediakan tempat-tempat untuk memasang plakat, seperti di sisi luar bangunan-bangunan publik, jembatan dan sebagainya untuk promosi partai.

5. Menyediakan ruangan, teknik dan personalia. Pemerintah di beberapa negara menyediakan ruangan, rumah, gudang, sarana teknis, dan bahkan personil bagi partai atau fraksi di berbagai tingkat (cabang, daerah, pusat).

6. Mendanai biaya pengeluaran fraksi. Bagi organisasi-organisasi partai di parlemen diberlakukan berbagai aturan. Di beberapa negara, fraksi-fraksi partai dilengkapi dengan sarana penunjang yang baik, sesuai subsidi dana untuk personil fraksi, sarana teknis, ruangan dan peralatan, bahkan mereka diberi peluang untuk membentuk tim ahli sendiri. Dengan demikian dana untuk fraksi bahkan bisa lebih besar dari dana partai. Dalam kasus ini hampir tidak ada dukungan dari pemerintah, bahkan ruangan rapat untuk fraksi yang berada di dekat gedung parlemen pun tidak tersedia.

Seberapa jauh dukungan yang diberikan kepada masing-masing fraksi dan khususnya kepada fraksi oposisi, sangat bergantung pada budaya politik dan stabilitas demokrasi serta pada besar atau tidaknya pengaruh parlemen terhadap kekuasaan ekskutif. Dalam sistem konstitusi predensial misalnya, sarana yang diberikan kepada fraksi jelas lebih buruk daripada sistem demokrasi parlemen.

7. Membebaskan sumbangan dan iuran anggota dari pajak. Salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada partai adalah membebaskan sumbangan dan iuran anggota dari pajak atau memberikan kompensasi pajak khusus terhadap pengeluaran - pengeluaran dana partai dan iuran anggota. Melalui pembebasan pajak ini jumlah sumbangan yang diterima tentu lebih besar. Sementara biaya pembebasan itu sendiri ditutupi dari anggaran publik.

8. Dukungan terhadap organisasi-organisasi garis depan, seperti organisasi pemuda, organisasi perempuan, yayasan dan sebagainya. Selain bantuan langsung pemerintah kepada partai, di beberapa negara ditingkatkan pembentukan institusi - institusi khusus yang dapat digolongkan ke dalam partai tertentu atau setidaknya ke dalam aliran politik tertentu. Institusi yang dimaksud adalah organisasi – organisasi pemuda yang sebagian langsung memperoleh subsidi untuk kegiatan mereka di berbagai tingkat politik yang berbeda, atau organisasi mahasiswa yang mendukung partai tertentu. Organisasi mahasiswa ini memperoleh dukungan dalam melaksanakan kegiatan mereka. Hal ini juga berlaku untuk organisasi perempuan dari berbagai partai.

Bentuk khusus dari dukungan pemerintah adalah bantuan terhadap yayasan yang dekat dengan partai tertentu. Yang dimaksud disini adalah yayasan - yayasan yang terutama bergerak dalam bidang pendidikan dan pekerjaan garis depan, yang mempunyai pengaruh langsung terhadap proses pembentukan kehendak rakyat. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang haluan dasar politik dari sebuah partai.

9. Pendanaan bagi pengeluaran anggota parlemen. Bantuan dana kepada anggota parlemen dirangkaikan dengan pemberian dana kepada pekerja partai di daerah pemilihan dana yang lainnya. Selain itu pemerintah juga menanggung biaya perjalanan dan biaya teknis. Ini merupakan bentuk lain dari pendanaan secara tidak langsung oleh pemerintah kepada partai. Akan tetapi, di beberapa negara yang berbeda, bentuk ini menunjukkan hasil yang sama sekali lain. Ada negara yang memaksakan anggota parlemennya untuk melepaskan profesinya agar ia dapat bekerja penuh di parlemen, namun pada saat yang bersamaan negara tersebut hanya membayar biaya kompensasi dalam jumlah yang kecil. Tentu saja ini berarti bahwa anggota parlemen yangterpilih harus “kehilangan” banyak uang.

10. Dana dari kegiatan bisnis partai. Bentuk pendanaan partai yang lain daripada yang lain adalah adanya peraturan dalam undang-undang pemilu yang memperbolehkan partai melakukan kegiatan bisnis, mendirikan perusahaan sendiri, menyelenggarakan undian dan ikut serta dalam usaha dan persaingan bisnis. Pendanaan partai seperti ini dapat menyebabkan terjadinya penbelokan dan publik melalui kanalisasi order - order publik kepada perusahaan -perusahaan yang dimiliki partai. Ini akan meningkatkan terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.[7]

Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Adapun Fungsi – Fungsi Manajemen yaitu :

1. Perencanaan Keuangan. Membuat rencana pemasukan dan pengeluaraan serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.

2. Penganggaran Keuangan. Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.

3. Pengelolaan Keuangan. Menggunakan dana lembaga/organisasi untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.

4. Pencarian Keuangan. Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan organisasi.

5. Penyimpanan Keuangan. Mengumpulkan dana organisasi serta menyimpan dana tersebut dengan aman.

6. Pengendalian Keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada sebuah organisasi.

7. Pemeriksaan Keuangan. Melakukan audit internal atas keuangan organisasi yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.[8]

Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga/organisasi dalam hal ini Partai Politik sebagai suatu lembaga publik merupakan suatu hal yang sensitif. Apalagi jika uang yang mereka gunakan adalah uang rakyat, maka rakyat patut untuk mengetahui kemana saja aliran dana tersebut. Berikut ini beberapa penjelasan terkait pengelolaan Keuangan/Dana pada Partai Politik.

1. Keuangan partai politik bersumber dari :

a. Iuran anggota.

b. Sumbangan yang sah menurut hukum.

c. Bantuan dari anggaran Negara.

2. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.

3. Sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

4. Sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.[9]

Pengelolaan keuangan Organisasi Partai Politik , sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar, haruslah transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang – Undang Partai Politik, dan Undang – Undang Pemilu, seluruh sumber daya keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada konstituantenya. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik peserta pemilu adalah penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (Khusus Untuk Partai Politik), yang harus diaudit Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik. Informasi menyangkut keuangan bisa menjadi dasar penilaian kemampuan Partai Politik untuk melangsungkan aktifitasnya dan memperjuangkan kepentingan politik secara berkelanjutan. Pemilih seperti dihadapkan dengan perusahaan yang dipercaya bisamembawa aspirasinya secara berkesinambungan.[10]

[1] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2006) Hal.160

[2] Pasal 1, ayat 1 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

[3] Miriam Budiarjo, Op.Cit Hal.161

[4] Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Politik diakses pada tangga 13-03-2011

[5] Http://Bimaaryasugiarto.Blogspot.Com/2008/03/Partai-Politik-Dan-Prospek.Html diakses pada tanggal 04-03-2011

[6] Indra Bastian, Akutansi Untuk LSM dan Partai Politik. (Jakarta.Erlangga.2007) Hal.154

[7] Toni Adrianus Pito dan Efriza, Mengenal Teori – Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. (Bandung: Nuansa.2006). Hal 15

[8] http://www.slideshare.net/manajemenkeuangan10/1fungsi-dan-tujuan-manajemenkeuangan diakses pada tanggal 24-04-2011

[9] UU No. 2, Pasal 35, Ayat 1-3, Tahun 2011

[10] Haryono Umar, 2003

ARTICLES OF CONFEDERATION

2014-06-05T09:48:00.003-07:00

Bangsa Amerika pada mulanya berawal dari kedatangan bangsa Eropa ke Amerika, sebagian besar dari mereka adalah orang Inggris yang ingin mencari wilayah baru. Mereka mengharapkan bisa menikmati hak-hak yang sama seperti orang-orang di negara asalnya, Inggris. Tuntutan untuk memperoleh kesamaan hak inilah yang memunculkan adanya Revolusi Amerika yang akhirnya menjadi negara baru yaitu Amerika Serikat dan melepaskan diri dari kolonialisme Inggris. Nasionalisme yang berkembang dan keinginan untuk bersekutu serta mengorganisir diri untuk menjadi sebuah negara membuat mereka mulai memupuk rasa identitas diri mereka sendiri. Puncak perjuangan itu terwujud dalam kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli 1776, namun masing-masing negara bagian menganggap diri mereka menjadi negara bagian yang saling berdiri sendiri. Untuk itulah pada bulan Maret tahun 1781 konggres mengeluarkan undang-undang tertulis pertama yang pasal-pasalnya berisi aturan-aturan dalam bidang pemerintahan nasional Amerika yang disebut The Article of Confederation.

Articles of Confederation atau yang dikenal dengan nama formal Articles of Confederation and Perpetual Union adalah sebuah perjanjian diantara 13 negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Kesepakatan ini diakui secara hukum di Amerika Serikat sebagai penegasan bahwa Amerika Serikat negara konfederasi yang berdaulat serta merupakan konstitusi pertama Amerika Serikat. Perjanjian ini pertama kali disusun oleh Continental Cogress pada pertengahan tahun 1776, dan versi yang disetujui telah dikirim ke negara-negara bagian untuk diratifikasi pada tahun 1777. Ratifikasi formal dari kesemua 13 negara bagian selesai pada awal tahun 1781.

Pada 12 Juni 1776 sehari setelah menunjuk komite untuk menyiapkan sebuah rancangan Declaration of Independence, Continental Congress kedua memutuskan untuk menunjuk sebuah komite dari 13 negara bagian untuk mempersiapkan draf konstitusi untuk penyatuan negara. Komite ini beretemu berulang kali, dan ketuanya John Dickinson mempresentasikan hasil dari pertemuan tersebut kepada kongres pada tanggal 12 Juli 1776. Terdapat perdebatan panjang mengenai isi draf konstitusi, seperti isu-isu kedaulatan, kakuasaan yang tepat untuk diberikan pada pemerintahan federal, apakah akan memiliki peradilan dan prosedur pemungutan suara. Artikel yang diusulkan Dickinson ini telah berubah drastis sebelum dikirim ke semua negara untuk diratifikasi. Draf akhir dari artikel telah dipersiapkan pada musim panas 1777 dan Continental Congress kedua menyetujui draf tersebut untuk diratifikasi oleh masing-masing negara pada tanggal 15 November 1777.

Draf yang ada harus diratifikasi oleh semua negara bagian yang kesemuanya berjumlah 13 negara. Negara pertama yang meratifikasi adalah Virginia pada 16 Desember 1977. Disusul oleh South Carolina, New York, Rhode Island, dan negara bagian lainnya. Proses ratifikasi memakan waktu sekitar tiga tahun. Hal ini disebabkan karena proses sempat terhenti oleh beberapa negara yang enggan untuk membatalkan klaim mereka terhadap wilayah di barat. Maryland adalah negara terakhir yang meratifikasi draf. Maryland menolak untuk meratifikasi, sampai Virginia dan New York setuju untuk menyerahkan klaim mereka di lembah sungai Ohio. Dan akhirnya Maryland meratifikasi draf tanggal 1 Maret 1781.

Dalam prakteknya, draf akhir yang pada awalnya digunakan pada tahun 1777 itu disiapkan sebagai sistem pemerintahan de facto sampai pada akhirnya menjadi de jure oleh ratifikasi final pada tanggal 1 Maret 1781. Kongres Kontinental kedua lalu pindah ke kongres konfederasi berdasarkan ratifikasi artikel konfederasi. Artikel ini berisi antara lain ;masing-masing negara memiliki kedaulatan ;tiap negara bagian memiliki satu suara dalam konggres tanpa mempedulikan luas wilayah dan jumlah penduduk; konggres tidak berhak memungut pajak, mengatur perdagangan dan ikut dalam urusan internal negara bagian; konggres berhak menangani hubungan luar negeri, mengumumkan perang, mengumumkan perdamaian, membangun angkatan perang dan meminjam uang; keputusan konggres sah apabila disetujui oleh 2/3 anggota konggres; konggres berhak menengahi dan menjadi hakim atas perselisihan antar negara bagian serta ; konggres tidak berhak mengeluarkan uang dan menentukan senat.

Diterapkannya rencana kerja pemerintah yang dibentuk dengan menggunakan The Article of Confederation membuat Amerika menyatakan sebagai negara baru yaitu The United States of America (USA). Prancis pada tahun 1778 adalah negara pertama yang mengakui Amerika sebagai negara, Prancis juga membantu Amerika untuk melawan Inggris dengan mengirimkan Jendral Lafayette ke Amerika. Pada tahun 1783 Inggris mengakui kemerdekaan Amerika setelah ditandatanganinya perjanjian Paris, dimana Jendral Inggris yaitu Comwallis dan pasukanya menyerah kepada George Washington dan Lafayette.

Sejak diadakan perjanjian Paris membuat tokoh-tokoh Amerika seperti Thomas Jefferson dan Alexander Hamilton merasa bahwa konfederasi merupakan suatu ikatan bagi rakyat Amerika yang lemah. Para tokoh tersebut khawatir bila kondisi Amerika tidak diperkuat dengan persatuan oleh negara-negara bagian, maka Amerika yang utuh tidak dapat dipertahankan lagi. Mereka melihat bahwa The Article of Confederation memiliki kelemahan yaitu:

Pemerintah nasional kurang memiliki wewenang untuk menetapkan besarnya tarif, untuk mengatur perdagangan dan memungut pajak. Kedua, terjadinya konflik dagang antar negara bagian. Yang ketiga terjadinya kekacauan karena terlalu banyaknya jenis mata uang yang dibuat oleh masing-masing negara bagian. Dan yang terakhir pemerintah pusat kurang mempuyai kendali atas hubungan internasional.

Keadaan yang memburuk akibat The Article of Confederation membuat George Washington pada tahun 1785 mengadakan pertemuan di Virginia yang dihadiri wakil dari 13 negara bagian untuk mengubah The Article of Confederation, hasilnya yaitu kesadaran akan perlunya pertemuan yang lebih luas yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara bagian dan

kesadaran akan perlunya memperkokoh persatuan antara negara bagian yang menghasilkan konstitusi di Philadelphia pada tahun 1787. Pertemuan itu menghasilkan konstitusi tertulis yang dapat mempersatukan rakyat Amerika.

Walaupun memiliki kelemahan, namun The Article of Confederation menghasilkan

kesatuan antara negara - negara bagian dan pemerintah pusat memilki kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan yang dimiliki negara bagian, serta hasil dari konstitusi menghasilkan badan eksekutif yaitu pelaksana keputusan konggres yang dapat dimintai pertanggung jawaban.

FROM BILL TO ACT : PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DI AMERIKA SERIKAT

2014-06-05T09:47:00.003-07:00

Proses rancangan undang undang untuk menjadi undang-undang yang sebenarnya membutuhkan berbagai proses yang cukup panjang. Di Amerika Serikat butuh persetujuan mulai dari komite, House of Representative (HoR), Senat, dan pada tahap-tahap terakhir presiden ikut bertindak dalam pengesahan rancangan undang-undang.

Di Amerika Serikat yang berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang adalah para anggota kongres (HoR atau Senat). Anggota kongres yang mengajukan rancangan undang-undang dapat dikatakan menjadi “sponsor”. Sementara legislator lain yang mendukung rancangan undang-undang yang diajukan atau ikut terlibat dalam pembuatan rancangan undang-undang dapat meminta dicatatkan sebagai “co-sponsor”. Rancangan undang-undang ini resmi diperkenalkan ketika telah diberi nomor (HR untuk RUU Hor dan S untuk RUU Senat) dan dicetak dalam Congressional Records oleh kantor percetakan pemerintah. Semua rancangan undang-undang atau resolusi diberikan ke satu atau lebih komite HoR atau Senat menurut peraturan khusus mereka (HoR dan atau Senat). Komite ini bertugas untuk mempertimbangkan rancangan undang-undang secara rinci, sebagai contoh adalah mempertimbangkan dampak rancangan undang-undang pada aspek keuangan negara. Berapa biayanya, dananya mencukupi atau tidak, dan lain sebagainya.

Ada dua kemungkinan yang ada ketika rancangan undang-undang sampai ke komite yaitu dapat diterima atau tidak. Jika komite menyetujui rancangan undang-undang maka akan lanjut bergerak ke proses legislatif. Apabila tidak disetujui maka rancangan undang-undang tersebut gagal terlaksana. Komite dapat menolak rancangan undang-undang dengan cara tidak melakukan tindakan apapun terhadap rancangan undang-undang yang sudah diajukan.

Setelah berhasil disetujui komite , maka komite akan mengirimkan rancangan undang-undang pada sub-komite. Oleh sub-komite rancangan undang-undang ini akan dipelajari lebih lanjut serta sub-komite akan menerima dan mendengar pendapat publik tentang rancangan undang-undang tersebut. Hampir semua orang dapat memberikan kesaksian pada audiensi. Pejabat pemerintah, pakar industri, masyarakat, dan siapapun yang berkepentingan dalam rancangan undang-undang dapat memberikan kesaksian baik secara langsung maupun tertulis. Pemberitaan mengenai audiensi atau dengar pendapat, serta instruksi untuk memberikan keterangan secara resmi diterbitkan dalam Daftar Federal (Federal Register).

Apabila sub-komite memutuskan untuk melaporkan atau menyarankan rancangan undang-undang kembali ke komite untuk disetujui. Dengan dikirimnya kembali rancangan undang-undang, maka terbuka kesempatan bagi komite untuk membuat perubahan pertama kali pada rancangan undang-undang. Proses ini disebut “Mark Up”. Namun apabila sub-komite tidak menyerahkan kembali rancangan undang-undang kepada komite maka berakhirlah perjalanan rancangan undang-undang tersebut untuk menjadi undang-undang.

Rancangan undang-undnag telah sampai di komite, maka komite akan mengkaji berbagai pertimbangan dari sub-komite. Komite dapat melakukan penelaahan, mendengarkan pendapat umum atau hanya memilih atau voting pada laporan sub-komite tersebut. Jika rancangan undang-undang tersebut masih bertahan maka komite akan mempersiapkan dan memberi rekomendasi akhir pada HoR atau Senat. Setelah berhasil melewati tahap ini maka rancangan undang-undang dapat dikatakan “ordered reported” atau “reported”.

Setelah rancangan undang-undang dilaporkan, maka laporan tentang rancangan undang-undang akan ditulis dan diterbitkan. Isi laporan tersebut diantaranya adalah tujuan rancangan undang-undang, dampaknya terhadap hukum yang sudah ada, pertimbangan anggaran, pajak baru atau kenaikan pajak yang dibutuhkan oleh rancangan undang-undang serta termasuk juga transkrip dari dengar pendapat umum, dan berbagai pendapat dari komite yang mendukung dan menolak.

Rancangan undang-undang ditempatkan pada kalender legislatif HoR atau Senat dan telah dijadwalkan untuk “floor action” atau tahap perdebatan. Speaker of The House (Ketua HoR) dan House Majority Leader (Pimpinan Mayoritas HoR) memutuskan laporan undang-undang mana yang akan diperdebatkan. Setelah debat berakhir, dan amandemen undang-undang disetujui para anggota (full membership) akan melakukan voting menyetujui atau tidak pada rancangan undang-undang. Metode pemilihan yang diizinkan adalah voice vote atau roll-call vote.

Rancangan undang-undang disetujui oleh salah satu kamar kongres (House atau Senat). Lalu dikirimkan ke kamar lain untuk mengambil keputusan. House atau Senat dapat menyetujui, menolak, mengabaikan, atau mengubah rancangan undang-undang. Jika kamar kedua merasa perlu untuk mempertimbangkan sekali lagi rancangan undang-undang maka dibentuk “conference committee” yang anggotanya terdiri dari kedua kamar tersebut. Conference committee bertugas untuk mendamaikan rancangan undang-undang dari HoR dan Senat. Jika komite (conference committee) tidak menyetujui maka komite ikut mengusulkan rancangan undang-undang atau komite dapat mengakhiri “perjalanan” rancangan undang-undang. HoR atau Senat harus menyetujui laporan komite atau rancangan undang-undang akan dikirim kembali ke HoR atau Senat untuk dikaji lebih lanjut.

Setelah HoR dan Senat menyetujui atau bisa dikatakan telah “terdaftar” (Enrolled) maka rancangan undang-undang dikirim ke Presiden Amerika Serikat. Presiden dapat menandatangani rancangan undang-undang untuk kemudian menjadi undang-undang atau Presiden dapat menolaknya dengan mengeluarkan hak vetonya. Presiden juga bisa tidak menandatangani rancangan undang-undang dan tidak dikembalikan ke kongres dalam waktu sepuluh hari menjelang congress reses (masa sidang berakhir). Tindakan ini dinamakan “pocket veto”.

Kongres juga dapat membatalkan hak veto presiden pada rancangan undang-undang dan memaksanya menjadi undang-undang dengan cara voting. Pemilihan atau voting ini membutuhkan 2/3 suara seluruh anggota kuorum baik HoR maupun Senat.

Iowa Caucus as The First Caucus

2014-06-05T09:46:00.003-07:00

Kaukus Iowa merupakan acara pemilihan dimana penduduk negara bagian Iowa memilih calon presiden dari partai Demokrat maupun Republik. Kaukus Iowa merupakan tahap pertama dalam proses pemilihan presiden Amerika Serikat. Iowa menjadi kaukus pertama sejak tahun 1972. Hal ini mejadi perhatian utama pada tahun 1972 dengan adanya artikel seri di New York Times yang membahas tentang bagaimana non-primary states memilih delegasi mereka untuk konvensi nasional. Partai Demokrat menjadi partai pertama yang mengadakan kaukus di Iowa lalu diikuti oleh partai Republik empat tahun kemudian yaitu 1976. Kaukus Iowa ini diselanggerakan pada awal bulan Januari saat tahun pemilihan presiden datang. Kaukus Iowa pertama kali mendapat perhatian besar karena suksesnya McGovern dalam berkampanye. Ia berhasil menarik perhatian media. Dan sejak itu pula pers menaruh perhatian besar pada kaukus Iowa. Para kandidat presiden berusaha untuk menarik perhatian besar di Iowa, begitu pula media akan mengekspos secara lebih besar

Kaukus ini hanyalah sebuah pertemuan sederhana, terbuka bagi semua penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih. Penduduk Iowa berkumpul di antara 1774 precincts. Pertemuan ini sering diselenggarakan di gereja, sekolah, perpusatakaan, dan bahkan rumah pribadi. Ketika kaukus dimulai, para pemilih yang hadir membagi diri mereka menjadi beberapa kelompok sesuai dengan calon yang mereka dukung. Para pemilih yang ragu-ragu berkumpul dalam kelompok mereka sendiri dan mempersiapkan diri untuk dirayu oleh pendukung kandidat lainnya. Para pemilih dari masing-masing kelompok kemudian diundang untuk memberikan pidato yang mendukung calon mereka dan mencoba untuk membujuk calon lain untuk bergabung dengan grup mereka. Pada akhir kaukus, penyelenggara menghitung pemilih di setiap kelompok kandidat dan menghitung berapa banyak delegasi ke konvensi daerah masing-masing

Hasil di Iowa tidak selalu mewakili seluruh penduduk Amerika. Dan , meskipun Iowa adalah salah satu dari sedikit negara yang mengadakan kaukus, namun masih ada 49 negara lainnya yang memegang surat suara yang sama, sehingga masih terbuka kemungkinan bagi calon lain untuk mewakili partai mereka dalam konvensi nasional. Namun, suara dari Iowa sangat didamba-dambakan. Surat kabar dan organisasi politik sering mengambil jejak pendapat untuk mengetahui apa yang penduduk Iowa pikirkan. Mengapa Iowa begitu penting ? Jawaban paling sederhana adalah bahwa Iowa adalah negara bagian pertama di Amerika Serikat yang memiliki kesempatan untuk menunjukkan dukungannya kepada para kandidat yang ada. Senator McGovern pada pmilu 1974 mengatakan bahwa "Iowa is terribly important. It's the first test in the nation, where we get any test at all" [source: University of Iowa]. “ Iowa adalah sangat penting. Ini adalah tes pertama negara, dimana kita mendapatkan tes keseluruhan”.

Tingkat dukungan calon yang diterima di Iowa memberikan indikasi yang masuk akal bagaimana dukungan yang ada di seluruh Amerika Serikat. Jika penduduk Iowa mendukung seorang calon, maka calon ini akan memiliki kesempatan untuk menjadi tumpuan Amerika Serikat. Calon inilah yang dianggap akan menjadi, minimal wakil dari partai tempat calon ini berpolitik atau bahkan akan menjadi presiden Amerika Serikat. Hasil dari kaukus Iowa memberi tahu kepada publik bagaimana platform yang diinginkan. Ini adalah kesempatan pertama bagi para calon untuk mengatahui apakah pesannya itu dapat mempengaruhi pemilih. Sehingga para calon dapat memilih untuk menggunakan model kampanye yang tetap atau mengubahnya. Dan kaukus Iowa sangat penting karena beberapa calon akan mengundurkan diri dari persaingan jika mereka meraih hasil buruk di Iowa

Sumber :

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/01/06/172598/Arti-Penting-Kaukus-Iowa

http://en.wikipedia.org/wiki/Iowa_caucuses

http://usgovinfo.about.com/cs/politicalsystem/a/delegateprocess.htm

http://www.pikiran-rakyat.com/node/171863

http://history.howstuffworks.com/american-history/iowa-caucus.htm

Monroe Doctrine, Truman Doctrine, Nixon Doctrine, Bush Doctrine

2014-06-05T09:42:00.001-07:00

Doktrin Monroe merupakan kebijakan luar negeri yang terkenal pada masa pemerintahan Presiden James Monroe. Doktrin ini lahir muncul pada tanggal 2 Desember 1823. Pada saat itu Presiden Monroe melarang segala tindakan campur tangan negara-negara Eropa terhadap Amerika Serikat. Doktrin ini juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan bersikap netral terhadap segala konflik-konflik yang mungkin akan muncul di Eropa pada masa yang akan datang. Doktrin ini tidak secara langsung menjadi doktrin nasional. Namun baru pada tahun 1840 doktrin ini mulai diperhitungkan setelah terjadi beberapa peristiwa seperti upaya Inggris dan Prancis untuk melibatkan diri dalam aneksasi Texas, serta perselisihan Inggris di Oregon dan keterlibatannya di California.

Dalam sejarahnya doktrin ini dikeluarkan untuk menanggapi intervensi dari negara-negara Eropa ke wilayah Amerika Serikat seperti Rusia yang mencoba menebarkan pengaruhnya di Alaska, Amerika Tengah, dan Selatan serta adanya kebangkitan kolonialisme dari Spanyol. Juga termasuk Inggris yang mulai menebarkan pengaruhnya di wilayah Amerika. Dikeluarkannya deklarasi atau doktrin ini sesunggunya merupakan monopoli Amerika Serikat untuk menguasai Amerika Selatan dan Tengah. Dan pada akhirnya doktrin ini juga digunakan oleh Presiden Amerika Serikat seperti John Quincy Adams dan Franklin D. Roosevelt.

Doktrin Truman berasal dari pidato Presiden Harry Truman pada tanggal 12 Maret 1947. Saat itu Truman melakukan pidato sebagai akibat dari keputusan Inggris untuk menghentikan bantuan militer dan ekonominya kepada pemerintah Yunani dalam perang sipil melawan Partai Komunis Yunani. Truman meminta kepada anggota Kongres untuk menyetujui pemberian bantuan kepada Yunani untuk melawan Komunis, selain itu Truman juga mengusulkan untuk membantu Turki karena Inggris juga sudah “lepas tangan” terhadap negara tersebut.

Pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini mempunyai kepentingan untuk menghambat menyebarnya nilai-nilai komunis. Mereka khawatir apabila Partai Komunis Yunani dapat memenangi perang sipil maka pengaruh ideologi Komunisme bersama Uni Soviet juga akan menyebar luas di Yunani. Untuk itu Presiden Truman mengusulkan kepada Kongres untuk segara memberikan dana bantuan kepada Yunani dan Turki senilai $400.000.000 serta mendukung pengiriman personil sipil dan militer Amerika Serikat ke kedua negara tersebut.

Keputusan Truman ini akhirnya disetujui pada tanggal 22 Mei 1947 dengan dua alasan. Yang pertama adalah karena Presiden Truman berpendapat jika peperangan sipil di Yunani dimenangkan oleh kelompok Komunis maka akan menciptakan ketidakstabilan pollitik di Turki, dan pada akhirnya ketidakstabilan tersebut akan menyebar ke seluruh daerah Timur Tengah. Hal ini menurut Amerika Serikat tentu saja tidak bisa dibiarkan karena Amerika Serikat sendiri mempunyai kepentingan yang sangat besar di negara-negara Timur Tengah. Yang kedua adalah pendapat Presiden Truman bahwa Amerika Serikat dipaksa untuk membantu “free peoples” dalam perjuangan mereka melawan “totalitarian regimes”. Rezim totaliter menurut Amerika Serikat hanya akan merusak perdamaian internasional sehingga keberadaannya harus segera dihapuskan.

Selanjutnya adalah doktrin Nixon. Doktrin ini muncul pada tahun 1969 ketika Richard Nixon menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Ketika itu perang Vietnam telah berlangsung selama empat tahun. Perang tersebut telah merenggut kurang lebih 25000 nyawa tentara Amerika Serikat maupun Vietnam. Dan nampaknya perang tersebut tidak membawa perkembangan signifikan bagi Amerika Serikat. Ketika masa kampanye presiden tahun 1968 , Presiden Nixon menjanjikan adanya perdamaian terhormat di Vietnam. Ketika Nixon berkunjung ke Guam, pada tanggal 25 Juli 1969 presiden mengeluarkan pernyataan bahwa Amerika Serikat “cukup tegas pada dua poin”. Yang pertama adalah meyakinkan teman Amerika di Asia bahwa “Kami akan menjaga komitmen perjanjian kita” “Namun, sejauh masalah pertahanan militer, kecuali ancaman kekuatan besar yang menggunakan senjata nuklir” Amerika Serikat akan mengambil sikap yang berbeda. Pada masalah Vietnam War Amerika Serikat melalui presidennya mengumumkan rencana Vietnamization. Dimana Amerika akan menarik perlahan-lahan pasukannya dari konflik di Asia Tenggara dan digantikan oleh pasukan Vietnam Selatan. Pada tahun 1973, Amerika Serikat dan Vietnam melakukan perjanjian perdamaian secara resmi. Dan dua tahun kemudian Vietnam Utara berhasil mengalahkan Vietnam Selatan kemudian bersatu kembali di bawah rezim komunis.

Doktrin yang terakhir adalah doktrin Bush. Doktrin ini merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada saat pemerintah George W. Bush. Ungkapan ini pertama kali digunakan oleh Charles Krauthammer pada bulan Juni 2001 untuk menggambarkan penarikan sepihak Amerika Serikat dari perjanjian ABM dan Protokol Kyoto. Setelah kejadian 9/11 muncul kebijakan Amerika untuk memiliki hak dalam mengamankan diri dari negara-negara yang menjadi “sarang” atau memberi bantuan pada terorisme. Doktrin Bush ini sendiri menekankan pada perlawanan terhadap terorisme. Amerika Serikat mengambil kebijakan kontroversial untuk menggulingkan rezim yang dianggap akan mengancam keamanan Amerika Serikat. Berbagai kebijakan ini secara spesifik terdapat dalam teks Dewan Keamanan Nasional yang berjudul National Security Strategy of the United States yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2002. Doktrin Bush ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan prinsip-prinsip strategi, keputusan kebijakan, dan ide-ide atau dasar pemikiran yang akan membimbing Amerika Serikat dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Di dalam doktri ini juga terdapat dua pilar utama yaitu (1) Serangan preemptive terhadap musuh potensial dan (2) mempromosikan perubahan rezim menjadi lebih demokratis. Penggunaan kata Doktrin Bush ini di Amerika Serikat, pemerintahannya khususnya, masih jarang digunakan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber :

http://en.wikipedia.org/wiki/Bush_Doctrine

http://history.state.gov/milestones/1945-1952/TrumanDoctrine

http://indonesian.irib.ir/dunia/-/asset_publisher/d8fG/content/id/4929840

http://www.history.com/this-day-in-history/the-nixon-doctrine-is-announced

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/12/185367/77/21/1823-Doktrin-Monroe-Dideklarasikan

http://www.u-s-history.com/pages/h1780.html

http://www.u-s-history.com/pages/h255.html

Kritik Marx Terhadap Hegel

2014-06-05T09:39:00.000-07:00

Oleh: Cyril Smith

Adalah Hegel yang pertama kali mengetahui bahwa ‘setiap filsafat... diperuntukkan untuk zamannya sendiri dan terperangkap di dalam keterbatasan-keterbatasan zaman yang bersangkutan’. Tetapi hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan: bagaimana sebuah pandangan filsafat dapat tetap hidup sesudah ‘zamannya’ lewat? Jawaban daripada pertanyaan ini membawa kita melebihi argumentasi filosofis ke sebuah penetrasi yang lebih mendalam mengenai ‘zamannya’ dan zaman kita. Itulah mengapa kunci untuk menuju apa yang masih hidup dari pemikiran Hegel terdapat di dalam kritik Marx terhadapnya.

Pertama-tama, mari kita bahas mengenai apa yang dimaksud oleh Marx dengan "kritik". Hal itu terkait erat dengan ide Hegel mengenai ‘peleburan’ [aufheben] [2]: untuk menegasikan, dan dengan demikian memelihara kebenaran yang terdapat di dalam sesuatu. Hal ini sama dengan sikap Marx terhadap agama: yang penting adalah bukan menolak sentimen religius karena sentimen tersebut ‘tidak benar’, tanpa dasar, dan kemudian merencanakan sebuah bentuk agama baru. Tetapi, kita harus menemukan aspek-aspek dari cara hidup yang menimbulkan adanya agama-dan kemudian merevolusionerkan aspek-aspek tersebut. Agama adalah ‘hati dari dunia yang tidak berhati’, sehingga yang penting adalah untuk mendirikan sebuah dunia dengan hati. Daripada sebuah solusi yang bersifat ilusi, kita harus, di dalam praktek, menemukan solusi yang bersifat riil.

Karya filosofis daripada Hegel adalah sebuah upaya untuk meringkas essensi daripada keseluruhan sejarah filsafat, dan baginya hal itu adalah sejarah secara keseluruhan. Sehingga, kritik Marx terhadap Hegel adalah sebuah kritik terhadap ilmu filsafat itu sendiri. Ia mengambil kesimpulan bahwa filsafat tidak dapat menjawab pertanyaan yang telah dibawa oleh filsafat ke permukaan. Pada akhirnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bersifat filosofis, tetapi bersifat praktis. Ketika Marx mengklaim bahwa karyanya bersifat ilmiah [wissenschaftlich], ini tidaklah berarti bahwa dia sedang mengelaborasi seperangkat doktrin, yang terdiri dari ‘teori-teori’, tetapi, dengan melacak kontradiksi dari ilmu pengetahuan yang ada ke akarnya yang mana adalah cara hidup manusia yang tidak manusiawi, ia dapat menjelaskan kebutuhan untuk merevolusionerkan cara hidup tersebut, untuk melangkah dari kontemplasi ke solusi revolusioner yang ‘kritis-praktis’.

Hal ini sedikit sekali berhubungan dengan cerita kuno mengenai Hegel, sang idealis dan Marx, sang materialis, mengenai transisi dari ‘idealisme’ dan ‘demokrasi’ ke ‘materialisme’ dan komunisme, atau mengenai Marx yang melemparkan sistem konservatif Hegel, untuk mempertahankan metode revolusionernya. Apabila kita menerima seperangkat prasangka yang dulu pernah disebut dengan ‘Marxisme’, maka kita tidak dapat bahkan untuk menjawab pertanyaan kami yang pertama. (Dan itu hanya sebagian kecil daripada permasalahannya.)

Hampir di dalam seluruh hidupnya, Marx secara terus-menerus kembali kepada Hegel, setiap saat mempertajam, baik perbedaannya maupun persetujuannya dengan Hegel. Marx memulai kritiknya terhadap Hegel dengan sejarah daripada filsafat Yunani, di dalam tesis doktoralnya. Ia mengamati secara kritis ringkasan Hegel mengenai sejarah daripada filsafat politik, yang berjudul Philosophy of Right (Filsafat Hukum). Setelah memperlihatkan bahwa konsepsi Hegel mengenai negara modern didasarkan pada relasi ekonomi borjuis, Marx dapat mengidentifikasi sudut pandang Hegel mengenai ekonomi politik. Sekarang ia dapat memulai kritiknya terhadap pencapaian-pencapaian dari pemikiran ekonomi borjuis, sebagai ekspresi yang tertinggi dari ketidakmanusiawian masyarakat borjuis. Di dalam setiap tahap daripada kerjanya, Marx menggunakan studinya terhadap Hegel untuk menembus ke dalam koneksi yang essensial antara sikap filsafat terhadap dunia dan bentuk-bentuk keterasingan sosial yang secara alamiah tidak manusiawi, eksploitatif, dan menindas.

Tesis doktoral Marx, yang dikerjakannya antara tahun 1839 dan 1841, adalah mengenai ‘Perbedaan antara Filsafat Alam Demokritean dan Epikurean’. Caranya memperlakukan dua atomis Yunani tersebut, kontradiktif dengan pendapat daripada Hegel-dan hampir semua orang-di mana ia menekankan keaslian daripada Epikurus. Marx mengumumkan bahwa tujuannya adalah untuk menemukan sumber daripada kesadaran-diri manusia dan idea di realitas material. Yang lainnya adalah pendiriannya bahwa filsafat harus ‘keluar menuju dunia’. Menemukan bahwa eksistensi tidak sesuai dengan essensi, maka filsafat harus menjadi praktis, dan ‘memalingkan kemauannya terhadap dunia penampakan’. (I: 85.) Lebih jauh lagi, ‘dunia yang berhadapan dengan sebuah filsafat yang bersifat total di dalam dirinya, adalah...sebuah dunia yang terkoyak-koyak’. (I: 491) Hal ini memberikan arah kepada kritik Marx terhadap agama. Berbeda dengan Kant, Marx menganggap bahwa keyakinan agama tidak hanya sebuah ilusi.

Semua tuhan/dewa, baik yang penyembah berhala maupun Kristen, telah memiliki sebuah eksistensi yang riil. Bukankah dewa Moloch berkuasa di zaman purbakala? Bukankah dewa Apollo di Delphi adalah sebuah kekuatan yang riil di dalam kehidupan orang-orang Yunani? (I: 104).

Pada tahun 1843, Marx memulai karyanya mengenai analisis yang terinci dari bagian tentang negara di dalam Philosophy of Right. Ini adalah merupakan puncak dari karya terakhir Hegel, di mana ia berupaya memperlihatkan bagaimana kekuatan negara modern, dipahami secara rasional, merekonsiliasikan kontradiksi-kontradiksi dari ‘masyarakat sipil’, yang mana adalah, masyarakat borjuis. Di mana masyarakat sipil adalah ‘medan perang daripada kepentingan pribadi’, filsafat menunjukkan bagaimana negara mengekspresikan kesatuan daripada sebuah kehidupan bangsa. Negara adalah ‘aktualitas dari kebebasan yang konkrit’. Kritik Marx terhadap filsafat negara dari Hegel membuat ia melihat bahwa masyarakat sipil dan negara adalah asing terhadap kehidupan manusia yang sejati, yang mana pada waktu itu disebutkannya sebagai ‘demokrasi sejati’.

Tidak lama setelah ia meninggalkan karyanya mengenai negara, Marx membuat tiga langkah maju ke depan, yang mana merubah hidupnya: ia melihat pentingnya peranan revolusioner dari proletariat; ia menemukan bahwa apa yang ia namakan dengan ‘demokrasi sejati’ berhubungan dengan apa yang disebut oleh yang lain dengan ‘komunisme’; dan ia menyadari bahwa ia harus membuat sebuah studi yang kritis tentang ekonomi politik. Hegel melihat ‘ruh’ maju dengan cara seperti ini: di dalam setiap tahapan penyingkapannya, ruh-totalitas daripada kehidupan dan aktifitas manusia-menemukan dirinya berkontradiksi dengan apa yag telah diproduksi oleh dirinya, yang mana sekarang berhadapan dengannya sebagai sesuatu yang asing. Filsafat merefleksikan keterasingan ini, dan menyelesaikannya melalui refleksi ini, dan hal ini, menurut Hegel, adalah bagaimana ruh menciptakan dirinya. Relasi daripada negara dengan masyarakat sipil adalah sebuah contoh yang utama dari gerakan ini. Pada tahun 1844, kritik Marx, baik terhadap filsafat maupun ekonomi politik, telah mencapai tingkatan di mana ia dapat menemukan sesuatu yang lain di dalam kategori-kategori dan ekspresi Hegel: kemanusiaan memang menciptakan dirinya sendiri-hal ini adalah penemuan yang hebat dari Hegel-tetapi yang fundamental adalah bukan tindakan daripada ruh, tidak pula kerja daripada filsafat, tetapi adalah tenaga kerja material.

Dengan demikian kritik Marx terhadap Hegel melangkah dari sejarah filsafat kuno, ke konsepsi daripada negara. Kemudian baru terlihat bahwa ‘bentuk-bentuk politik berasal dari masyarakat sipil dan anatomi daripada masyarakat sipil dapat ditemukan pada ekonomi politik’. Adalah kritik ekonomi politik yang dikonsentrasikan oleh Marx sampai dengan akhir hayatnya, tetapi hal ini dapat disalahpahami. Marx tidak terlibat di dalam ‘kritik terhadap kapitalisme’, seperti yang sering kita dengar. Hal itu dapat membuat kita terjebak di dalam perangkap utopian. Tugasnya adalah untuk mempelajari ekspresi teoretis tertinggi dari relasi-relasi borjuis, dan memperlihatkan bagaimana teori-teori ini menyembunyikan cara di mana relasi-relasi tersebut menolak apa yang secara essensial adalah manusia. Hubungan pertukaran daripada kepemilikan pribadi, yang dipresentasikan oleh para tokoh Pencerahan sebagai dasar daripada kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, sebenarnya adalah ‘lawan daripada relasi sosial’. Uang dan kapital menggabungkan manusia secara bersama-sama, tetapi hanya dengan cara memisahkan mereka. Karena masyarakat telah terfragmentasi, relasi-relasi sosial borjuis memegang kekuasaan atas individu-individu yang dihubungkannya. Manusia memperlakukan sesamanya-dan dirinya sendiri-sebagai benda, sementara kapital menjadi subyek riil yang memerintah hidup mereka.

Hegel telah berupaya untuk mengekspresikan cara kebebasan berkembang hanya di tingkatan masyarakat secara keseluruhan, apa yang disebutnya dengan ‘Ruh’. Marx, yang telah melangkah melebihi tujuan tradisional daripada filsafat, berupaya untuk menyingkap kemungkinan dari individu sosial, yang mana perkembangan bebasnya adalah kondisi, yang tanpanya ‘kebebasan perkembangan daripada semua’ tidak dapat terwujud.

1 Tulisan ini adalah merupakan makalah yang ditulis oleh Cyril Smith untuk seminar Hegel pada tanggal 18 Juni 1999.

2 Untuk lebih jelasnya, kata "aufheben" dari Hegel berkaitan dengan fase ketiga dari dialektika yang dikenal dengan fase sintesis. Di dalam fase ini, terjadi aufhebenyang berarti terjadinya negasi dan pengangkatan. Terjadinya negasi berarti bahwa tesis dan antitesis sudah lewat dan tidak ada lagi, sedangkan pengangkatan memiliki arti bahwa walaupun tesis dan antitesis dinegasikan, tetapi kebenaran daripada tesis dan antitesis tetap dipertahankan dan disimpan di dalam sintesis dengan bentuk yang lebih sempurna.

Karl Marx

2014-06-03T10:15:00.000-07:00

Karl Heinrich Marx (lahir di Trier, Prusia, 5 Mei 1818 – meninggal di London, Inggris, 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun) adalah seorang filsuf, pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan dari Prusia.

Walaupun Marx menulis tentang banyak hal semasa hidupnya, ia paling terkenal atas analisisnya terhadap sejarah, terutama mengenai pertentangan kelas, yang dapat diringkas sebagai "Sejarah dari berbagai masyarakat hingga saat ini pada dasarnya adalah sejarah pertentangan kelas", sebagaimana yang tertulis dalam kalimat pembuka dari Manifesto Komunis.

Biografi

Karl Marx adalah seseorang yang lahir dari keluarga progresif Yahudi. Ayahnya bernama Herschel, keturunan para rabi, walaupun begitu ayahnya cenderung menjadi deis, yang kemudian meninggalkan agama Yahudi dan beralih ke agama resmi Prusia, Protestanaliran Lutheran yang relatif liberal untuk menjadi pengacara. Herschel pun mengganti namanya menjadi Heinrich. Saudara Herschel, Samuel seperti juga leluhurnya adalah rabi kepala di Trier. Keluarga Marx amat liberal dan rumah Marx sering dikunjungi oleh cendekiawan dan artis masa-masa awal Karl Marx.

Pendidikan

Marx menjalani sekolah di rumah sampai ia berumur 13 tahun. Setelah lulus dari Gymnasium Trier, Marx melanjutkan pendidikan nya di Universitas Bonn jurusan hukum pada tahun 1835. Pada usia nya yang ke-17, dimana ia bergabung dengan klub minuman keras Trier Tavern yang mengakibatkan ia mendapat nilai yang buruk. Marx tertarik untuk belajar kesustraan dan filosofi, namun ayahnya tidak menyetujuinya karena ia tak percaya bahwa anaknya akan berhasil memotivasi dirinya sendiri untuk mendapatkan gelar sarjana. Pada tahun berikutnya, ayahnya memaksa Karl Marx untuk pindah ke universitas yang lebih baik, yaitu Friedrich-Wilhelms-Universität di Berlin. Pada saat itu, Marx menulis banyak puisi dan esai tentang kehidupan, menggunakan bahasa teologiyang diwarisi dari ayahnya seperti ‘The Deity’ namun ia juga menerapkan filosofi atheis dari Young Hegelian yang terkenal di Berlin pada saat itu. Marx mendapat gelar Doktor pada tahun 1841 dengan tesis nya yang berjudul ‘The Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature’ namun, ia harus menyerahkan disertasi nya ke Universitas Jena karena Marx menyadari bahwa status nya sebagai Young Hegelian radikal akan diterima dengan kesan buruk di Berlin. Marx mempunyai keponakan yang bernama Azariel, Hans, dan Gerald yang sangat membantunya dalam semua teori yang telah ia ciptakan.

Di Berlin, minat Marx beralih ke filsafat, dan bergabung ke lingkaran mahasiswa dan dosen muda yang dikenal sebagai Pemuda Hegelian. Sebagian dari mereka, yang disebut juga sebagai Hegelian-kiri, menggunakan metode dialektika Hegel, yang dipisahkan dari isi teologisnya, sebagai alat yang ampuh untuk melakukan kritik terhadap politik dan agama mapan saat itu. Pada tahun 1981 Marx memperoleh gelar doktor filsafatnya dari Universitas Berlin, sekolah yang dulu sangat dipengaruhi Hegel dan para Hegelian Muda, yang suportif namun kritis terhadap guru mereka. Desertasi doktoral Marx hanyalah satu risalah filosofis yang hambar, namun hal ini mengantisipasi banyak gagasannya kemudian. Setelah lulus ia menjadi penulis di koran radikal-liberal. Dalam kurun waktu sepuluh bulan bekerja disana menjadi editor kepala. Namun, karena posisi politisnya,koran ini ditutup sepuluh bulan kemudian oleh pemerintah. Esai-esai awal yang di publikasikan pada waktu itu mulai merefleksikan sejumlah pandangan-pandangan yang akan mengarahkan Marx sepanjang hidupnya. Dengan bebas, esai-esai tersebut menyebarkan prinsip-prinsip demokrasi, humanisme, dan idealisme muda. Ia menolak sifat abstrak filsafat Hegelian, impian naif komunis utopis, dan para aktivis yang menyerukan hal-hal yang dipandangnya sebagai aksi politik prematur.

Ketika menolak aktivis-aktivis tersebut, Marx meletakkan landasan karyanya. Marx terkenal karena analisis nya di bidang sejarah yang dikemukakannya di kalimat pembuka pada buku‘Communist Manifesto’ (1848) : "Sejarah dari berbagai masyarakat hingga saat ini pada dasarnya adalah sejarah tentang pertentangan kelas.” Marx percaya bahwa kapitalisme yang ada akan digantikan dengan komunisme, masyarakat tanpa kelas setelah beberapa periode dari sosialisme radikal yang menjadikan negara sebagai revolusi keditaktoran proletariat (kaum paling bawah di negara Romawi)

Akhir dari Kapitalisme

Marx sering dijuluki sebagai bapak dari komunisme yang berasal dari kaum terpelajar dan politikus. Ia memperdebatkan bahwa analisis tentang kapitalisme miliknya membuktikan bahwa kontradiksi dari kapitalisme akan berakhir dan memberikan jalan untuk komunisme.

Di lain tangan, Marx menulis bahwa kapitalisme akan berakhir karena aksi yang terorganisasi dari kelas kerja internasional. “Komunisme untuk kita bukanlah hubungan yang diciptakan oleh negara, tetapi merupakan cara ideal untuk keadaan negara pada saat ini. Hasil dari pergerakan ini kita yang akan mengatur dirinya sendiri secara otomatis. Komunisme adalah pergerakan yang akan menghilangkan keadaan yang ada pada saat ini. Dan hasil dari pergerakan ini menciptakan hasil dari yang lingkungan yang ada dari saat ini.

Hubungan antara Marx dan Marxism adalah titik kontroversi. Marxism tetap berpengaruh dan kontroversial dalam bidang akademi dan politik sampai saat ini. Dalam bukunya Marx, Das Kapital (2006), penulis biografi Francis Wheen mengulangi penelitian David McLellan yang menyatakan bahwa sejak Marxisme tidak berhasil di Barat, hal tersebut tidak menjadikan Marxisme sebagai ideologi formal, namun hal tersebut tidak dihalangi oleh kontrol pemerintah untuk dipelajari.

Marx Menikah pada tahun 1843 dan segera terpaksa meninggalkan Jerman untuk mencari atmosfer yang lebih liberal di Paris. Disana ia terus menganut gagasan Hegel dan para pendukungnya, namun ia juga mendalami dua gagasan baru –sosialisme Perancis dan ekonomi politik Inggris. Inilah cara uniknya mengawinkan Hegelianisme, sosialisme, dengan ekonomi politik yang membangun orientasi intelektualitasnya.

Di Perancis ia bertemu dengan Friedrich Engels sahabat sepanjang hayatnya, penopang finansialnya dan kolaboratornya. Engels adalah anak seorang pemilik pabrik tekstil, dan menjadi seorang sosialis yang bersifat kritis terhadap kondisi yang dihadapi oleh para kelas pekerja. Kendati Marx dan Engels memiliki kesamaan orientasi teoritis, ada banyak perbedaan di antara kedua orang ini. Marx cenderung lebih teoritis, intelektual berantakan, dan sangat berorientasi pada keluarga. Engels adalah pemikir praktis, seorang pengusaha yang rapi dan cermat, serta orang yang sangat tidak percaya pada institusi keluarga. Banyak kesaksian Marx atas nestapa kelas pekerja berasal dari paparan Engels dan gagasan-gagasannya. Pada tahun 1844 Engels dan Marx berbincang lama disalah satu kafe terkenal di Perancis dan ini mendasari pertalian seumur hidup keduanya. Dalam percakapan itu Engels mengatakan, "Persetujuan penuh kita atas arena teoritis telah menjadi gamblang dan kerja sama kita berawal dari sini." Tahun berikutnya, Engels mepublikasikan satu karya penting, The Condition of the Working Class in England. Selama masa itu Marx menulis sejumlah karya rumit (banyak di antaranya tidak dipublikasikan sepanjang hayatnya), termasuk The Holy Family dan The German Ideology (keduanya ditulis bersama dengan Engels), namun ia pun menulis The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, yang memayungi perhatiannya yang semakin meningkat terhadap ranah ekonomi.

Di tengah-tengah perbedaan tersebut, Marx dan Engels membangun persekutuan kuat tempat mereka berkolabirasi menulis sejumlah buku dan artikel serta bekerja sama dalam organisasi radikal, dan bahkan Engels menopang Marx sepanjang hidupnya sehingga Marx menagbdikan diri untuk petualang politik dan intelektualnya. Kendati mereka berasosiasi begitu kuat dengan nama Marx dan Engels, Engels menjelaskan bahwa dirinya partner junior Marx.

Sebenarnya banyak orang percaya bahwa Engels sering gagal memahami karya Marx. Setelah kematian Marx, Engels menjadi juru bicara terkemuka bagi teori Marxian dan dengan mendistorsi dan terlalu meyederhanakan teorinya, meskipun ia tetap setia pada perspektif politik yang telah ia bangun bersama Marx. Karena beberapa tulisannya meresahkan pemerintah Prussia, Pemerintahan Perancis pada akhirnya mengusir Marx pada tahun 1845, dan ia berpindah ke Brussel. Radikalismenya tumbuh, dan ia menjadi anggota aktif gerakan revolusioner internasional. Ia juga bergabung dengan liga komunis dan diminta menulis satu dokumen yang memaparkan tujuan dan kepercayaannya. Hasilnya adalah Communist Manifesto yang terbit pada tahun 1848, satu karya yang ditandai dengan kumandang slogan politik.

Pada tahun 1849 Marx pindah ke London, dan karena kegagalan revolusi politiknya pada tahun 1848, ia mulai menarik diri dari aktivitas revolusioner lalu beralih ke penelitian yang lebih serius dan terperinci tentang bekerjanya sistem kapitalis. Pada tahun 1852, ia mulai studi terkenalnya tentang kondisi kerja dalam kapitalisme di British Museum. Studi-studi ini akhirnya menghasilkan tiga jilid buku Capital, yang jilid pertamanya terbit pada tahun 1867; dua jilid lainnya terbit setelah ia meninggal. Ia hidup miskin selama tahun-tahun itu, dan hampir tidak mampu bertahan hidup dengan sedikitnya pendapatan dari tulisan-tulisannya dan dari bantuan Engels.

Pada tahun 1864 Marx terlibat dalam aktivitas politik dengan bergabung dengan gerakan pekerja Internasional. Ia segera mengemuka dalam gerakan ini dan menghabiskan selama beberapa tahun di dalamnya. Namun disintegrasi yang terjadi di dalam gerakan ini pada tahun 1876, gagalnya sejumlah gerakan revolusioner, dan penyakit yang dideritanya menandai akhir karier Marx. Istrinya meninggal pada tahun 1881, anak perempuannya tahun 1882, dan Marx sendiri meninggal pada tanggal 14 Maret 1883.

Dalam hidupnya, Marx terkenal sebagai orang yang sukar dimengerti. Ide-ide nya mulai menunjukkan pengaruh yang besar dalam perkembangan pekerja segera setelah ia meninggal. Pengaruh ini berkembang karena didorong oleh kemenangan dari Marxist Bolsheviks dalamRevolusi Oktober Rusia. Ide Marxian baru mulai mendunia pada abad ke-20.

Kelas di dalam Kelas Pekerja

2014-06-02T10:17:00.000-07:00

Di pemakaman Highgate, London, pada sebuah batu makam tertulis “Kelas Pekerja Sedunia, Bersatulah!”. Tulisan tersebut tertera di makam Karl Marx, yang meninggal 130 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah impian besar Kelas Pekerja Sedunia telah terwujud? Tentu saja tidak, jika yang kita harapkan ialah penghapusan kerja upahan bagi kelas pekerja, namun jawabannya bisa jadi ya, apabila kita menjawabnya bahwa kelas pekerja sedunia dipersatukan oleh rantai besar kapitalisme di manapun ia berada.

Kelas pekerja, seringkali dikenal dengan istilah proletariat, berasal dari bahasa Romawi, proletarius-dengan suku kata utama proles (keturunan)-mereka yang hanya memiliki keturunan untuk didaftarkan sebagai “sesuatu yang dimiliki” di dalam sistem sensus Romawi. Karl Marx (yang mempelajari tata hukum Romawi, di Universitas Berlin), meminjam istilah proletariat untuk mendefinikan “kaum yang ada di corak produksi kapitalisme, yang ditandai dengan kerja-upahan, karena kaum tersebut tidak memiliki kuasa atas faktor produksi (modal, mesin-mesin, tanah dan bangunan), maka mereka bertahan hidup dengan cara menukarkan waktu dan kapasitas kerja mereka untuk memproduksi komoditi (barang dan jasa yang gunanya diproduksi adalah untuk diperjual-belikan) bagi para pemilik modal.

Lebih lanjut lagi, Karl Marx mendefinisikan proletariat sebagai:

(1) proletariat ialah “Kelas Pekerja Modern”

(2) proletarian, atau orang-orang yang termasuk dalam kategori kelas proletariat, tak memiliki cara lain untuk bertahan hidup selain dengan menjual tenaga kerjanya

(3) posisi mereka membuat mereka sangat tergantung hidupnya pada para kapitalis, pemilik kapital

(4) proletariat menjual dirinya sendiri, bukan menjual produk seperti yang dilakukan oleh borjuis-kecil dan kapitalis

(5) proletariat menjual diri mereka sendiri untuk mendapatkan upah, bukan seperti budak yang diperjual-belikan oleh individu-individu lain dan menjadi harta milik bagi sang pemilik budak

(6) walaupun terminologi ‘kelas pekerja’ selalu dikonotasikan sebagai pekerja fisikal, dengan menggunakan tenaga fisiknya, Marx telah mendeskripsikan dengan tepat bahwa kerja dengan menggunakan otak pun termasuk proletariat selama ia melakukannya untuk mendapatkan upah dari kapitalis, yang dengan demikian maka

(7) proletariat adalah sebuah kelas.

Satu hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya hubungan/keterkaitan dari definisi proletariat dengan konteks kerja-upahan. Kerja-upahan adalah bentuk produksi di mana proletariat terlibat penuh dalam proses kerjanya, yaitu, dengan menjual waktu dan tenaga kerja milik mereka mereka sesuai dengan waktu kerja dan jenis kerja yang ditentukan oleh Kapitalis (para pemilik modal), dimana nantinya, kapitalis akan memberikan gaji atau bayaran bagi proletariat.

Di Indonesia sendiri, istilah proletariat digunakan secara terbatas, lebih umum dikenal dengan istilah kelas pekerja. Dalam kaidah Bahasa Indonesia pun, yang kita gunakan sehari-hari, Prof. Nugroho Notosusanto, seorang aktor propaganda yang sangat anti-komunis, yang menjadi jajaran menteri di masa Orde Baru, mendefinisikan kata “pekerja”, “pegawai” dan “karyawan” sebagai sebutan untuk mereka yang bekerja, terutama di bidang jasa, di sektor yang sedikit atau hampir sama sekali tidak menggunakan kerja fisik, biasa kita kenal dengan istilah “pekerja kerah putih” atau “pekerja kantoran”. Sementara kata “buruh” digunakan sebagai sebutan bagi mereka yang bekerja di bidang manufaktur dan sebagian besar pekerjaannya dilakukan dengan tenaga fisik, biasa kita kenal dengan istilah “pekerja kerah biru”. Akibatnya, kedua kaum yang menjual waktu serta tenaganya ini merasa terpisah, karena masing-masing, satu sama lainnya menganggap diri mereka sebagai dua bagian yang terpisah. Kita pun seolah mengiyakan, apakah semua pekerja berada dalam keadaan yang serupa ataupun setara? Berdasarkan kenyataan yang coba dibentuk oleh Kapitalisme, kita dapat memahami dan mengamati bahwa ada perbedaan pola kerja maupun pola pengupahan di satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Belum lagi adanya kekacauan yang ditimbulkan oleh perbedaan lainnya, baik dalam istilah maupun dalam praktek, seperti pekerja paruh waktu dan pekerja penuh waktu, pekerja outsourcing (alih daya), pekerja kontrak, dan pekerja tetap, pekerja jam reguler (8 jam kerja sehari, selama minggu kerja) dan pekerja jam non reguler (contoh: supir taksi, petugas keamanan, dimana jadwal kerjanya bisa saja tidak libur di hari Sabtu dan atau Minggu, namun diluar hari-hari tersebut), pekerja formal dan pekerja informal (mereka yang bekerja di UKM-UMKM, perusahaan kecil,serta industri rumah tangga, pekerja rumah tangga), “pekerja keterampilan khusus” dan “pekerja tanpa keterampilan khusus” dan masih banyak contoh lainnya.

Dalam struktur organisasi pun kita melihat adanya jenjang dari kelas pekerja ini mulai CEO (Chief Executive Officer, orang yang dipercaya pemegang saham-kapitalis-sebagai pelaksana bisnis perusahaan) di level yang paling atas, kemudian direktur, manajemen, supervisor, staff, hingga “pegawai rendah” macam office boy/office girl, pegawai magang, operator mesin fotokopi dan lain-lainnya. Ditambah lagi dengan adanya perlakuan istimewa terhadap mereka yang lama bekerja, adalah sangat umum, bahwa perusahaan menambahkan titel “senior” pada jabatan kerja tertentu (contoh: Senior Supervisor) yang juga memunculkan tunjangan yang diukur berdasarkan lamanya waktu bekerja (waktu pengabdian terhadap perusahaan).

Keragaman dan perbedaan-perbedaan yang dialami oleh kelas pekerja, memunculkan perbedaan cara pandang atas kenyataan sehari-hari dan hubungan sosial mereka. Salah satu contoh yang lumrah ialah, dilarangnya pekerja dengan jenjang manajemen untuk aktif dan tergabung di dalam serikat buruh, cara pandang pekerja dengan tingkatan yang lebih tinggi lebih berpihak terhadap borjuasi kapital, tuntutan tolak outsourcing yang mengabaikan teman-teman pekerja lainnya di 5 bidang (jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa angkutan (transportasi), penyediaan makanan dan minuman (catering), konstruksi dan pertambangan), isu-isu buruh tani dan nelayan yang tidak masuk kedalam kepentingan besar serikat pekerja industri, dan tentu saja kita dapat menyebutkan beberapa permasalahan yang dihadapi lainnya, yang menjelaskan adanya perbedaan sikap yang didasarkan atas perbedaan cara pandang yang dibentuk oleh kenyatan sehari-hari dan hubungan sosial. Kebobrokan pada perjuangan kelas pekerja, ditambah lagi dengan adanya mitos “kelas menengah”, dimana sebagian besar anggotanya terdiri dari kelas pekerja yang lebih tinggi atau lebih mapan jabatannya.

Di Indonesia saat ini, serikat-serikat pekerja entah berapa banyak jumlahnya, namun upaya untuk membentuk sebuah gabungan serikat buruh yang otonom (mandiri, terlepas dari kekuatan ekonomi politik kaum borjuis) dan non-hierarkis (tidak berjenjang) belum dapat dikatakan ”menuju titik cerah”. Sementara di sisi lainnya borjuis berupaya untuk menciptakan serikat-serikat pekerja tandingan. Belum lagi sifat beberapa serikat pekerja yang cenderung mau berkompromi dengan penguasa serta kecenderungan nasionalisme sempit yang diusungnya. Gerakan pekerja Indonesia bahkan terpisah dan asing dengan gerakan pekerja Internasional, bahkan sejak zaman PKI pun, gerakan pekerja hanya berhubungan dengan gerakan pekerja di Blok Soviet, walaupun beberapa saat belakangan keaktifan pekerja migran Indonesia, membuka harapan bagi terciptanya sebuah solidaritas pekerja Internasional. Kegagalan gerakan pekerja (yang cenderung dimotori oleh serikat pekerja) dalam membahas isu-isu yang ditimbulkan oleh Kapitalisme di luar hubungan kerja dan pengupahan, seperti isu lingkungan hidup, penindasan atas perbedaan kelamin (dominasi patriarki, genderisasi, isu pelecehan seksual), isu kebebasan beragama, Hak Asasi Manusia, hak masyarakat adat, perampasan lahan, pengelolaan kota dan militerisme serta isu-isu lainnya menjadikan sebagian besar kelas pekerja (terutama yang diharapkan akan lebih progresif dan militan setelah bergabung dengan serikat pekerja) seolah katak dalam tempurung.

Kegagalan, untuk memandang bahwa istilah pekerja dan buruh hanya mencakup golongan tertentu saja, telah berhasil merombak pemikiran kita di Indonesia untuk tunduk kepada kenyataan yang diciptakan oleh kapitalisme. Sekat-sekat yang masuk lewat bahasa berubah menjadi anggapan atas kenyataan sehari-hari yang berujung kepada tindakan-tindakan yang merugikan bagi proletariat itu sendiri. Di titik inilah istilah proletariat menjadi penting. Karena ia mampu melampaui sekat-sekat antara masing-masing kita yang menganggap diri kita buruh, karyawan, pegawai, pekerja,serta jenjang-jenjang jabatan dalam organisasi kerja dan istilah-istilah lainnya, lalu menyatukan diri kita semua sebagai proletariat. Sudah seharusnya May Day menjadi hari kita semua, hari di mana proletariat mengingatnya sebagai hari penentangan proletariat terhadap kapitalisme. Sudah seharusnya kejahatan kapitalisme, bukan hanya menjadi perhatian para Marxis dan pekerja industri kerah biru, melainkan juga pekerja kerah putih, pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, penganggur, buruh tani, pekerja jasa, dan siapapun juga yang merayakannya atas nama mereka sendiri, bukan lagi atas nama solidaritas ataupun belas kasihan terhadap pekerja industri kerah biru dan mereka yang dimiskinkan. Tapi atas nama diri kita sendiri, diri kita semua, demi solidaritas universal sesama proletariat.

Adalah sebuah pilihan bagi proletariat di Indonesia, untuk terus tersekat-sekat, untuk terus tertindas dan dibodohi, untuk membiarkan kapitalisme menguasai dan menghancurkan bumi, untuk membuktikan kegagalan bahwa proletariat akan tampil sebagai kelas yang menghapuskan kerja upahan dan kelas diantara manusia. Atau apakah proletariat Indonesia, akan lebih memilih mengubah pandangan hidup, serta perjuangannya? Entahlah, jawaban ada di setiap masing-masing diri proletariat Indonesia.

Demokrasi dan Pendekatan Budaya

2014-06-02T10:03:00.000-07:00

Arti, Ciri-Ciri, Dan Prinsip Demokrasi

Pengertian demokrasi:

Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata demos(rakyat) dan kratos(pemerintah). Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat

Secara umum, demokrasi adalah system pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam berlangsungnya pemerintahan.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Ciri-ciri demokrasi:

Adanya jaminan HAM (pasal 28A-J UUD 1945)
Adanya jaminan kemerdekaan bagi warga Negara untuk berkumpuldan beroposisi
Perlakuan dan kedudukan sama bagi seluruh warga negara dalam hukum (pasal 27 ayat 1 UUD)
Kekuasaan yang dikontrol oleh rakyat melalui perwakilan yang dipilih rakyat
Jaminan kekuasaan yang telah disepakati bersama

Prinsip-prinsip demokrasi:

Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi
Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat)
Jaminan Hak Asasi Manusia
Persamaan kedudukan di depan hukum
Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan
Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
Kebebasan pers

Diskursus dan diskusi umum mengenai hubungan antara demokrasi dengan toleransi atau sikap toleran harus dimasukkan ke dalam kerangka makro-nya, yaitu pendekatan kultural terhadap demokrasi dan sistem politik lainnya. Pendekatan kultural terhadap demokrasi harus diakui lebih terasa kaya makna dan kreatif (more nuanced), di tengah hegemoni pendekatan struktural dan/atau institusional terhadap demokrasi atau sistem politik lainnya.

Pendekatan kultural ini memiliki jejak cukup panjang dalam kajian sosial, dan secara khusus mengenai demokrasi atau sistem politik khususnya di era 1940 an dan 1950 an, seperti Gabriel Almond, Sydney Verba, Lucian Pye, dan Martin Lipset, dan yang sedikit baru kemunculannya adalah Lawrence Harrison. Kajian budaya terhadap isu sosial, dengan mengedepankan isu demokratisasi, modernisasi, dan globalisasi, banyak merujuk tokoh-tokoh ternama, seperti Robert Putnam, Francis Fukuyama, Robert Kaplan dan tentunya Samuel Hantington (Zuhroh 2011; Huntington 1991, 1968). Kajian kultural secara umum lebih menekankan faktor-faktor budaya dan juga sosio-ekonomis dalam menjelaskan demokrasi. Pada sisi lain, pendekatan struktural-instutisional banyak berkutat pada pembangunan dan penataan institusi-institusi politik.

Secara khusus, misalnya, studi yang dilakukan oleh Lipset pada tahun 1959, yang secara jelas banyak dipengaruhi dominasi teori modernisasi pada saat itu, lebih banyak didasarkan pada hubungan antara income per-capita dengan demokrasi. Lipset secara khusus berargumentasi bahwa demokrasi itu muncul dalam masyarakat yang telah me-modernisasi. Modernisasi sendiri, dalam konteks ini, dapat dimaknai sebagai suatu proses yang identik dengan urbanisasi, industrialisasi, pentingnya peningkatan pendidikan, dsb. Beberapa penemuan penting Lipset yang mendukung arguemntasinya tersebut adalah, diantaranya, negara yang kaya cenderung lebih demokratis; negara yang penduduknya lebih berpendidikan cenderung lebih demokratis; dsb. (Lispset 1959). Sejalan dengan Lipset adalah pendekatan yang dugunakan oleh Moore (1966) walapun Moore sendiri banyak mengkritik Lipset yang dianggap cenderung melihat faktor modernisasi sebagai faktor ”one-sided” yang tidak ambigu terhadap munculnya demokrasi.

Diskusi mengenai demokrasi, dalam perspektif kultural, banyak melihat unsur-unsur nilai dan budaya dalam hubunganya dengan munculnya demokrasi dan demokratisasi. Secara khusus, bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prisnip universal demokrasi tersebut bertemu dengan nilai-nilai budaya lokal politik. Pertanyaanya adalah apakah demokrasi memberikan kontribusi dan peran dalam tumbuhnya nilai-nilai toleransi dan penciptaan haromoni? Atau apakah pembangunan dan/atau konstruksi sosial nilai-nilai toleransi diharuskan sebagai prasyarat sosio-ekologis tumbuhnya demokrasi? Atau apakah karakrer politik atau demokrasi mengarah pada penciptaan harmoni antar kelompok, baik secara sosial maupun ethnis? ” Dose democracy require harmony and tolerance? OR does democracy lead to social harmony and tolerance?”.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, pertama-tama, perlu ditelusuri jejak transportasi demokrasi di Indonesia, dan secara umum di Dunia Ketiga. Dari upaya penelusuran sosio-historis tersebut, perlu dikaji secara lebih khusus aspek epistemologis dari produk impor demokrasi tersebut. Terakhir, kita perlu melihat hubungan dan interaksi antara prinsip dan nilai universal demokrasi dengan nilai dan budaya lokal Indonesia, dengan fokus pada isu khusus toleransi dan munculnya harmoni sosial.

Demokrasi, Transportasi dan Nilai

Demokrasi, harus diakui, merupakan produk budaya Barat yang berisikan seperangkat nilai dan budaya masyarakatnya. Demokrasi menjelma menjadi suatu sistem politik tersendiri yang banyak membawa masyarakat Barat menjadi maju dan makmur. Kemajuan yang dibawakan oleh sistem politik demokrasi tersebut antara lain berupa kemajuna ilmu pengetahuan, tehnologi, pemenuhan hak-hak warganya tanpa membedakan ras, agama dan suku. Kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat Barat sebagai efek dari demokrasi ini banyak bersinergi dengan dengan filosofi liberalisme dan materialisme yang mereka pegang. Kemakmuran berarti tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan materalistik mereka (Rauf, dalam Zuhro 2011).

Demokrasi sendiri sebagai seperangkat pengetahuan abstrak dan praktek terbatas dapat merujuk Roma dan Yunani Kuno, pada sebelum abad ke-5 S.M., di mana banyak berdiri polis-polis atau ”city-state” (negara kota) di Yunani, dan secara khsusu berutang pada para filusuf Yunani Kuno, ternasuk Plato dan Aristoteles. Masalah umum yang muncul dalam perdebatan folosofis tersebut adalah bagaimana mengorganisasikan pemerintahan negara kota tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan kemakmuran untuk masyarakat. Paling tidak hal tersebut sampai dengan abad ke-17 di Inggris, khususnya selama perang sipil (Acemoglu & Robinson 2006)

Secara singkat demokrasi muncul sebagai suatu sistem politik yang secara umum banyak dipakai ebagai sistem politik permanen oleh negara-negara Barat (Eropa dan Amerika Utara) adalah sejak abad ke 19 an. Sebelum abad ke-19, dapat dikatakan hanya sedikit abstraksi dan teorisasi mengenai demokrasi yang muncul, sampai dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Thomas Jefferson, Jhon Stuart Mills, Alexis de Tocqueville, dan Abraham Lincoln (Mayo 1968). Pertanyaannya adalah mengapa dalam abad ke-19? Sebelum abad ke-19, komunitas Eropa yang hidup secara terpencar di daerah-daerah pedesaan. Dalam koteks ini, kita dapat memikirkan revolusi besar-besaran di Eropa pada abad ke-19 yang menciptakan kombinasi antara meningkatnya peroses urbanisasi dan pekerjaan-pekerjaan di pabrik. Faktor-faktor inilah yang menginisiasi munculnya gelombang beasar-besaran demokrasi di abad ke-19 Eropa. Kasus-kasus revolusi 1830 di Perancis dan 1848 di Jerman dapat menjadi kasus penting tersendiri (Acemoglu & Anderson 2006).

Kehadiran demokrasi yang telah banyak menciptakan kemakmuran dan kemajuan bagi bangsa-bangsa Barat tersebut telah menjadi bangsa-bangsa tersebut sebagai referensi dan model utama pembangunan politik dan ekonomi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Transportasi demokrasi ke negara-negara di Asia dan Afrika tersebut secara khusus banyak difasilitasi oleh kehadiran negara-negara Barat tersebut sebagai penjajah. Kolonialisasi yang dilakukan oleh negara-negara Barat tersebut sebagai refleksi, dan bahkan eskpresi keserakahan (greediness), dari watak materialsme mereka secara tidak sengaja telah membawa banyak pelajaran dan pengetahuan mengenai sistem politik demokrasi terhadap negara-negara jajahannya. Secara umum, harus diakui bahwa munculnya kecendrungan untuk meniru model pembangunan politik dan ekonomi Barat ini muncul sejak awal abad 20.

Secara khusus, negara-negara Asia dan Afrika secara konkrit mentrasportasi sistem demokrasi tersebut setelah perang Dunia Ke-II, di mana banyak di antara negara-negara tersebut yang telah memperoleh kemerdekaanya, tidak terkecuali Indonesia yang telah mengklaim kemerdekaanya di bawah kepemimpinan Soekarno pada tahun 1945. Setelah merdeka, banyak negara-negara tersebut yang tidak memiliki referensi model pemerintahan. Model demokrasi menjadi pilihan utama, daripada sistem komunisme, yang dalam pespektif ”rational-choice”, dianggap kurang membawa dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyatnya. Oleh karenanya, pilihan demokrasi sebagai sistem poltik negara-negara tersebut, dalam tataran teretentu, merupakan pilihan rasional.

Indonesia, yang telah memperoleh kemerdekaan di bawah kepemimpinan Soekarno, juga telah mentrasnportasi sistem demokrasi tersebut, mejadi demokrasi terpimpin (guided democracy). Transportasi demokrasi, yang pada dasarnya dibangun di atas nilai-nilai Barat/nilai-nilai liberal, telah menciptakan suatu kondisi di mana masyarakat di Dunia Ketiga tersebut kemudian merasa asing dengan nilai-nilai tersebut, dan dalam tataran teretntu, bahkan bertentangan dengan nilai dan budaya lokal/nasional mereka. Banyak diantara negara-negara di Asia dan Afrika yang lebih banyak didominasi oleh nilai-nilai feodal. Pada sisi lain, muncul dan berkembangnya demokrasi di Barat sendiri merupakan kemenangan atas feodalisme.

Secara epistemologis, demokrasi bukanlah ”free value”, tapi mengandung di dalamnya adalah nilai, budaya dan konteks historis dan sosio-politis. Konsekwensinya, ketika demokrasi ini ditransfer ke negara-negara non-Barat, khususnya Asia dan Afrika yang secara kultural jauh lebih heterogen, banyak muncul perbedaan nilai-nilai. Bahkan dalam tataran tertentum, nilai-nilai tersebut bersifat negatif (negating) terhadap nilai-nilai pendukung demokrasi, walaupun tentunya terdapat juga yang positif-supportive terhadap nilai-nilai prinsipil demokrasi tersebut, seperti libralisme, kebebasan, persamaan, toleransi, dsb. Akibatnya, banyak adjustment kultural yang dilakukan dalam proses demokratisasi di negara-negara Dunia Ketiga tersebut. Oleh karenanya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Acemoglu & Anderson (2006), banyak negera yang diasosiasikan dengan demokrasi, tatapi tidak ada satupun yang serupa.

Demokrasi, Toleransi dan Harmoni di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling heterogen di dunia, baik secara ethnis maupun agama (Mancini 2008; Malley 2002; Ross 2005). Setiap suku memiliki budaya dan nilai masing-masing yang unik. Tidak ada budaya nasional yang dianggap berlaku untuk seluruh suku dan/atau kelompok komunal di Indonesia. Pada sisi lain, kenyataanya adalah bahwa banyak sekali suku dan kelompok komunal tersebut yang masih memegang teguh budaya-budaya feodal.

Demokratisasi hanya akan berjalan secara lancar jika lingkungan tumbuh dan berkembangnya disokong oleh budaya politik yang mendukungnya, seperti toleransi, kebebasan, persamaan, perlindungan hak-hak individu, dsb. Pertanyaan menjadi sejuahmana budaya-budaya tersebut sinkron dengan budaya dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh sistem demokrasi. Salah satu budaya penting nusantara yang dianggap sangat positif-supportive terhadap demokrasi adalah budaya musyawarah dan gotong-royong, yang secara prinsipil hampir terdapat dalam budaya-budaya lokal di Indonesia. Dengan hanya dua nilai penting itu saja, sebagaimana yang ditegaskan oleh Maswadi Rauf (Zuhroh 2011), sangat sulit untuk benar-benar menegakkan sistem politik demokratis. Nilai-nilai penting lainnya tentunya sangat diperlukan, terutama kebebasan dan persamaan yang sangat sulit ditemukan dalam budaya yang lebih banyak diwarnai paternalitas. Akan tetapi, paling tidak dalam tataran ini, tidak ada alasan kuat untuk mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki nilai atau budaya demokratis sama sekali. Bahkan, dalam konteks resolusi konflik, budaya musyawarah banyak dianggap sebagai salah bentuk bentuk alami/lokal resolusi konflik di Indonesia, sebagaimana Ho’oponopono di Hawaii dan Monkalun di Filipina (Barnes 2007), dibandingkan dengan model Barat yang dilandaskan pada nilai-nilai liberalisme-demokratis (Raby 1994).

Budaya politik diterjemahkan oleh Almond dan Verba sebagai sikap individu terhadap sistem dan komponen-komponennya, dan juga sikap individu terhadap peranan yang dimainkan dalam sistem politik. Menurut Gaffar, budaya politik sendiri sebagai orientasi psikologis terhadap objek sosial, yang secara spesifik adalah sistem politik (Zuhroh 2009). Salah satu nilai dan budaya demokratis penting lainnya yang perlu dikembangkan untuk menopang sistem demokrasi adalah toleransi. Nilai luhur ini tidak secara otomatis dan dengan sendirinya tumbuh begitu saja sejalan dengan berlangsungnya proses demokratisasi di Indonesia. Apalagi, jika secara jelas-jelas disepakati bahwa nilai toleransi tersebut bukanlah salah satu nilai kultural yang umum dalam budaya-budaya di Indonesia. Demokrasi tidak melahirkan dan membuat seseorang berprilaku toleran secara otomatis. Diperlukan upaya sosialisasi dan pembelajaran dan waktu yang panjang untuk meng-internalisasi nilai-nilai toleran tersebut. Oleh karenanya, jangan heran, jika Sekjen PBB sendiri, Ban Ki-moon, menegaskan:

“Democracies are not born overnight, nor built in a year…[r]eform must be real…[i]nclusive dialogue is critical. Diversity is a strength.” (dalam Noyleen Hayzer 2013).

Budaya politik yang demokratis ini seringkali disebut dengan “civic culture”. Agar seseorang dapat memiliki budaya politik demokratis, negara-negara tertentu mendesain suatu pendidikan khusus untuk warganya, yang seringkali disebut dengan “civic education”. Pendidikan ini seringkali juga disebut dengan citizenship education (pendidikan kewarganegaan) yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan melalui “civic culture”. Dalam banyak kasus do negara-negara lain, civic education ini juga seringkali disebut dengan conflit resolution education atau peace education, yang merupakan fondasi untuk budaya politik dan demokratis. Konstruksi masyarakat demokratis sangat tergantung pada suksusnya pembentukan pribadi yang demokratis (Finger, at.al, 2007).

Berdasarkan perspektif konstruktifis, budaya dan identitas ethnis bukanlah sesuatu yang ”given”, tetapi dikonstruksi secara sosial dalam proses panjang yang bersifat politis, sosial dan kultural (Yang, 2000; Cerulo 1997; Nagel 1995; Barth 1969: Williams 1994). Begitu juga dengan demokrasi sebagai suatu budaya yang telah diciptakan sedemikian rupa dalam proses sosio-politis yang panjang, dan bukanlah ada begitu saja (given). Dengan demikian, nilai-nilai yang diperlukan untuk menopang demokratisasi tersebut dapat disosialisasikan lewat proses pendidikan kewargaan secara konsisten dan serius.

Toleransi diperlukan sebagai salah satu nilai penting penopang demokrasi karena politik dan demokrasi sendiri secara inherent bersifat konfliktual. Setiap pilihan-pilihan kebijakan tertentu melalui proses demokratis pasti merupakan distribusi konfliktual karena akan memihak pada kelompok tertentu, apakah itu kelompok kaya, mayoritas, suku tertentu, agama tertentu, dsb. (Acemoglu & Anderson 2006). Dalam konteks ini, sikap toleran sangat diperlukan untuk menghindari dan mencegah terjadinya konflik dan kekerasan, yang saat ini banyak terjadi dalam pemilukada di Indonesia. Di mana, kandidat yang kalah seringkali tidak bisa menerima hasil pemilukada tersebut dan melakukan apa saja, termasuk kekerasan politis. Berdasarkan data Bawaslu mengenai kekerasan dalam pemilikukada (2010-2011), telah terjadi 18 konflik kekerasan di tingkat propinsi dan 28 di tingkay kabupaten. Jumlah tersebut tidak dapat dikatakan sedikit. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa konflik dan kekerasan tersebut merupakan ekspresi dari nilai-nilai demokratis yang belum sepenuhnya terinternalisasi dengan baik.

Oleh karenanya, menciptakan harmoni sosial dan nasional harus dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dan budaya demokratis secara benar, khususnya nilai toleransi. Lebih dari itu, meningkatkan harmoni nasional dan sosial adalah berkenaan dengan pembangunan trust, saling menghargai dan memahami, serta penghromatan terhadap hak-hak individu. Demokrasi tidak dengan sendirinya secara otomatis menciptakan harmoni tersebut. Akan tetapi, kita harus menciptakan harmoni tersebut dengan membangun dan mengimplementasikan budaya-budaya demokratis secara benar dan konsisten. Harmoni sosial merupakan prasyarat penting pembangunan demokrasi. Demokrasi sendiri lahir dan berkembang dari proses terjadinya perang saudara (civil war), baik di Eropa maupun di Amerika Utara (Acemoglu & Anderson 2006). Dalam suasana konflik, hampir mustahil demokratisasi dan konsolidasi demokrasi dapat berjalan dengan lancar.

Referensi

Acemoglu, D. & Robinson, J.A. (2006). Economic origins of dictatorship and democracy. New York: Cambridge University Press.

Barnes, B (2007). Culture, conflict, and mediation in the Asian Pacific. New York: University Press of America. (pp. vii-viii)

Cerulo, K.A. (1997). Identity construction: new issues, new directions. In Annual Review of Sociology. Vol. 23, pp. 385-409.

Chai, S. (2001). Choosing an identity: a general model of preference and belief formation. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Cornell, S.E. (1997). Ethnicity and race: making identities in a changing world. New York: Thousands Oaks.

De Vos, G. & Ross, L.M. (eds.) (1982). Ethnic identity: cultural continuities and change. Chicago: University of Chicago Press.

Finger, et.al. (2007). Conflict resolution education; a key tool for the construction of citizenship in Argentina. Dalam Jhon. T.S. (ed.). Conflict resolution quarterly. Confict Resolution Association, pp. 87-92.

Pemikiran Rousseau

2014-06-01T10:24:00.000-07:00

Jean -Jacquas Rousseau di lahirkan di GenevaSwiss pada tahun 1712, anak dari seorang tukang arloji. Pada tahun 1728 dia melarikan diri dari rumah dan memulai pengembaraannya, suatu pengembaraan yang berlangsung selama kehidupannya. Selama petualangannya itu dia kawin sebanyak tiga kali dan mempunyai anak yang cukup banyak namun tidak pernah diakuinya sebagai anaknya dan sebagian dirnasukkannya ke pantai asuhan.

Suatu pengalaman yang merobah jalan pikirannya terjadi pada tahun 1749. Ketika dia berjalan-jalan di pinggiran sebuah hutan dia membaca iklan yang dikeluarkan oleh .AkademiDijon yang mengajak masyarakat dan para pemikir untuk menulis suatu karangan untuk menjawab suatu pertanyaan :apakah kemajuan ilmu pengetahuan dan kesenian dapat membantu memurnikan adat. Kemudian dia menjawab pertanyaan tersebut dalam suatu karangan yang berjudul "Discours Sur Les Sciences etles Arts ( Bahasan Tentang Ilmu Pengetahuan dan Seni) dan ternyata tulisannya ini keluar sebagai pemenangnya . Inti jawaban yang diberikannya adalah bahwa kemajuan dalam kesenian dan ilmu pengetahuan tidak memajukan melainkan merusak kemurnian moral manusia.

Pada tahun 1762 dia kembali ke Geneva, tetapi kaum Calvinis sudah tidak menerimanya lagi, bahkan kaum Calvinis Ortodox membakar semua karyanya yang terkenal yakni "Emile” dan “du Contact Social". Selama itu dia senentiasa berpindah-pindah karena terus dibayangi perasaan takut dikejar oleh musuh-musuhnya. Perasaan ini terus membayanginya hingga ahir hayatnya pada tahun 1778 di desa Ermenon Ville di Perancis.

Dalam kehidupannya yang penuh dengan paradox itu juga Rousseau juga merupakan filosof yang besar dan paling berpengaruh (Sibley,1970,388). Dia adalah seorang pembawa panji tentang kedaulatan rakyat atau demokrasi, seorang pemikir tentang negara dan kebebasan warga negara dalam suatu kehidupan negara tersebut. Baginya sekalipun negara itu bersifat mencakup semua , akan tetapi kehidupan individual warga negara juga harus terjamin. Karena konsern yang seperti inilah maka di dalam bukunya Du Contrct Social didahuluinya dengan perkataan yang sangat terkenal yakni " semua manusia dilahirkan bebas" pandangan ini di anggap adalah sesuatu yang mendahului zamannya, karena terbukti beberapa abad kemudian ada pengakuan secara universal terhadap pandangannya itu.

Sebagai seorang filsuf Rousseau di kenal pula sebagai salah seorang peletak dari teori perjanjian sosial di samping John Locke, Thomas Hobbes, dan Montesquieu. Mereka ini adalah para pemikir masa pencerahan di Eropah dengan fokus utama yang mereka geluiti adalah persoalan individual dan persoalan negara. Walaupun di antara mereka terdapat perbedaan pendapat tentang sifat individual manusia itu namun secara umum ada suatu kesamaan pendapat yang mereka miliki bahwa keadaan bernegara adalah jauh lebih baik dari pada individu itu hidup dalam keadaan tanpa negara.

Secara umum teori perjanjian negara menganggap bahwa negara itu tercipta adalah dengan persetujuan dari masyarakat. Mereka mengadakan suatu musyawarah untuk membentuk negara dan pemerintahan yang akan mengatur dan menjamin kepentingan individual mereka, sehingga kehidupan mereka secara individual dapat terjamin . Pemerintah dianggap sebagai institusi yang telah disepakati bersama diantara masyarakat dan dipilih dari anggota masyarakat itu sendiri, sehingga secara moral pemerintah ini juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat karena masyarakat tersebutlah yang mengangkat mereka.

Menurut Rousseau bahwa manusia pada hakekatnya adalah baik sehingga manusia pada saat sebelum adanya negara(state of nature) tetap dapat eksis.

Berbeda halnya dengan Hobbes yang menganggap manusia merupakan mahluk yang saling memangsa, sehingga dianggapnya bahwa manusia merupakan serigala dengan manusia lainnya . Menurut konsep Hobbes ini karena manusia itu saling memangsa maka diperlukanlah adanya lembaga negara yang akan mengatur kehidupan masyarakat itu,sehingga ada lembaga yang menjamin dihargainya hak-hak alami manusia . Sementara Rousseau berpendapat sebaliknya bahwa manusia itu pada hakekatnya baik. Alasan pembentukan negara menurut dia adalah supaya ada kekuatan memaksa yang bersifat legal untuk mempergunakan kekerasan kalau terdapat pengingkaran terhadap hak alamiah manusia itu.

Tetapi walaupun begitu jelasnya uraian yang te lah disampaikan oleh pemikir teori perjanjian sosial akan pembentukan negara dapat dikatakan bahwa teori ini bersifat a historis. Artinya adalah bahwa tidak ada satu negara di dunia ini terbukti dalam sejarah dibentuk berdasarkan permufakatan seluruh warga masyarakat dari negara itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori yang telah dikemukakan ini hanyalah berfungsi sebagai alat analisis saja, tanpa pernah terbukti secara empiri. Tetapi teori ini telah memberikan sumbangan yang besar yang menempatkan warga negara sebagai variabel yang harus diperhatikan dan memegang peranan dalam kehidupan kenegaraan.

Pemikiran Rousseau Tentang Negara

Garis besar kritikan Rousseau dalam semua karya tulisnya adalah pendapat yang mengatakan agar kembali ke alam (back to nature). Rousseau mempunyai kepercayaan yang kuat bahwa pada kodratnya manusia itu adalah baik, anggapan ini

menjadi prinsip dasar dari tulisannya tentang etika, di mana hal ini bukan suatu keyakinan menurut inteleknya, tetapi kebalikan dari ketakutannya yang hakiki bahwa dia adalah orang yang jahat.

Disebutkan juga oleh Rousseau bahwa manusia alamiah itu hidup dalam keadaan polos dan mencintai dirinya sendiri secara spontan. Ia bebas dari wewenang orang lain dan secara hakiki semua individu itu sama kedudukannya. Kepolosan manusia itu hancur sewaktu manusia untuk menjamin kebutuhan-kebutuhannya masuk kedalam kesatuan masyarakat. Dengan menusia telah bermasyarakat maka ketidaksamaan menjadi begian yang tak terpisahkan dengan kehidupan mereka, dan sebagai ketidaksamaan itu maka timbullah segala kemerosotan dan egoisme. Di lain pihak Rousseau melihat bahwa manusia tidak mungkin kembali kepada keadaan state of nature. Sosialisasi adalah yang tak dapat dihindari karena hanya dalam kesatuan masyarakat itu manusia dapat menjamin kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini Rousseau berhadapan dengan suatu dilemma yakni di satu pihak proses pemasyarakatan manusia menghasilkan suatu keadaan akan kehilangan akan kepolosan dan kebebasannya yang alamiah, sementara di pihak lain manusia itu tidak dapat tidak bermasyarakat.

Untuk menghadapi realitas yang ada di hadapan Rousseau maka dia memandang diperlukannya suatu institusi negara yang dapat menjamin dengan sungguh-sunguh akan kebebasan setiap warga negara. Dalam hal ini antara kehendak negara dengan kehendak warganya tidak ada perbedaan ataupun pertentangan,melainkan ditandai oleh suatu identitas di mana spontanitas alamiah manusia tidak dipatahkan, melainkan ditampung. Dengan keadaan seperti itu individu yang masuk kedalam negara itu tidak kehilangan apa-apa dari individualitas alamiahnya. Sarana untuk merancang negara yang ideal menurutnya adalah paham kehendak umum.

Pengaruh filsafat plato sangat nampak dalam tulisan Rousseau. Hal itu kelihatan : Pertama, keyakinan bahwa pendudukan politik pada hakekatnya adalah persoalan etika dan baru pada persoalan ke dua pada tingkat hukum dan kekuasaan. kedua, ia mengambil dari Plato dalil-dalilnya yang termaktub dalam segala filsafat tentang negara kota, bahwa masyarakat itu sendirilah yang menjadi lembaga pembentuk kesusilaan yang utama , oleh karena itu masyarakat itu sendiri menjadi nilai susila yang tertinggi. Dalam hal filsafat tentang negara kota ini maka Rousseau melihat bahwa bentuk suatu negara ideal adalah negara dengan besar wilayah yang kecil dan dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Hal ini berarti bentuk negara yang kira-kira ideal itu adalah bentuk negara kota(city state) sebagaimana yang terdapat pada masa Plato Zaman Junani kuno.

Dengan penggambaran sebagaimana telah dikemukan maka adanya identitas individu masyarakat dan identitas negara akan teratasi dengan baik. Menurut keterangan ini manusia itu secara keseluruhan memasukkan dirinya ke dalam negara tanpa hilangnya sama sekali kebebasan dan kepolosan manusia itu. Keadaan yang seperti adanya kontras antara kepentingan negara dengan keadaan akan kebebasan individual manusia dapat teratasi dengan adanya suatu mekanisme yang mengatur supaya tidak bersentuhan antara keduanya. Mekanisme ini diatur oleh Rousseau dengan cara yang ideal yaitu pelepasan total manusia ke dalam negara. Rakyat tetap berdaulat sepenuhnya di mana kedaulatannya itu tidak diserahkannya kepada negara tetapi tetap menjadi miliknya yang hakiki. Masyarakat dapat menjalankan kebebasannya sepenuhnya berada dalam ikatan adanya suatu negara tanpa ada pambatasan yang dilakukan oleh negara.

Dengan alasan yang seperti ini Rousseau menolak adanya lembaga perwakilan rakyat. Dia berpendapat bahwa kedaulatan itu tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun juga. Setiap bentuk perwakilan sebagaimana yang dihasilkan dalam pemilihan umum dengan sendirinya sudah mencampuri identitas dengan memasukkannya ke dalam kehendak negara yang dengan demikian terdapat keterasingan yang dialami oleh individu tersebut. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya sistem perwakilan langsung sebagaimana yang terdapat di Junani Kuno. Undang-undang dan segala kebijaksanaan yang berkenaan dengan negara diputuskan secara bersama-sama dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh seluruh masyarakat. Upaya yang seperti ini memungkinkan kebebasan dari setiap orang itu dapat dibatasi karena mereka mempunyai kehendak dan kebebasan yang sama-maka kehendak itu perlu disalurkan dengan bebas.

Dengan demikian Rousseau menganggap negara itu sebagai panitia yang diangkat oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu dengan tugas utama melakukan kehendak rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Pemerintah itu hanya sah sepanjang masih dapat menjamin kepentingan dan kebebasan warga negara.Kebebasan ini adalah menjadi persyaratan yang diharapkan dalam pembertukan negara tersebut.

Rousseau menganggap bahwa kehendak umum itu hanya ada satu karena kepentingan umum itu memang hanya satu adanya. Tetapi dalam kenyataanya tidak akan semua orang menyetujui suatu kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari suatu negara. Menurut Rousseau keadaan ini akan dapat mengancam konstruksi negara secara keseluruhan. Untuk tujuan itu ada dua masalah yang hendak dipecahkannya, yakni : Pertama, bahwa bagaimana fakta ketidak sepakatan itu dapat diatasi sehingga kehendak negara tetap satu. Kedua, bagaimana fakta ketidak sepakatan itu dijelaskan dalam teorinya. Untuk itu dia berupaya memberi penjelasan bahwa kehendak umum muncul dalam kehendak mayoritas. Kalau ada pertentangan dalam kehendak maka yang lebih diutamakan adalah kehendak urnum di mana kehendak umum itu ditafsirkan sebagai kehendak mayoritas pendapat ini merupakan kelemahan utama dari teorinya, karena dengan demikian pendapat kaum minoritas tidak diperhatikan atau tertampung lagi. Padahal untuk keadaan seperi ini dia menolak dengan tegas akan kebebasan warga negara di mana tak seorangpun warga negara itu tidak tertampung kehendaknya dalam negara sehingga tak setuju juga dengan konsep perwakilan, karena kedaulatan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun juga.

Kemudian dijelaskan oleh Rousseau bahwa orang yang berkehendak minoritas ini tidak perlu diindahkan karena mereka memiliki pandangan yang menyimpang dan terlalu egois, belum sadar dan keliru, dimana mereka ini perlu ditatar dan diajar terlebih dahulu agar mereka sadar dan sederajat dengan orang yang berpendapat mayoritas. Untuk tujuan itu diperlukan adanya lembaga yang bertugas untuk mengembangkan kesadaran politik masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dieliminir orang-orang yang tak sadar ini dengan cara memberikan penerangan kepada mereka.

Dengan demikian nampak adanya kontradiksi yang besar dalam faham kebebasan ini. Dia rnelihat kebebasan yang diperoleh dari alam hendaknya dipertahankan terus di lain pihak dikatakannya juga bahwa negara sebagai suatu kondisi yang tak dapat dihindarkan,sehingga wujud kebebasan yang diinginkan dengan terbentuknya negara itu semakin kabur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2014-05-31T13:45:00.001-07:00

1. Pengertian APBD

Menurut UU No. 33 tahun 2004, “Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD”. Pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desamber”.

Menurut Saragih “APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD)”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Struktur APBD

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD. Sebelum UU Otonomi Daerah dikeluarkan, struktur APBD yang berlaku selama ini adalah anggaran yang berimbang dimana jumlah penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Kini struktur APBD mengalami perubahan bukan lagi anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan atau pendapatan masing-masing daerah.

Adapun struktur APBD berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, “Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: 1. Pendapatan Daerah, 2. Belanja Daerah, dan 3. Pembiayaan Daerah”.

1. Anggaran pendapatan daerah, terdiri atas:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

- Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.

- Pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

2. Anggaran belanja daerah, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

3. Pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

3. Tahapan Penyusunan APBD

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa dokumen perencanaan yang harus ada di daerah untuk jangka panjang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Dokumen tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang wajib disusun oleh Kepala Daerah terpilih. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) yang menegaskan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ini dirinci tiap tahun untuk dijadikan sebagai Rencana Tahunan Daerah yang dikenal dengan nama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 82 ayat (2) bahwa penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

Oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya menjabarkan RPJMD yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra SKPD ini berisi rencana tugas masing-masing unit dalam SKPD, yang secara keseluruhan digabung menjadi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) tersebut selanjutnya dirinci untuk tiap tahun sebagai Rencana Tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan.

Sebelum melakukan penyusunan anggaran kinerja (APBD), dokumen-dokumen perencanaan di daerah seperti dikemukakan di atas yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD merupakan rangkaian dokumen yang menjadi dasar bagi penyusunan APBD atau pengelolaan keuangan daerah, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (Pasal 25 ayat 2) bahwa : RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD. Sedang dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Ketentuan di atas dipertegas lagi dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Selanjutnya dalam pasal 35 ayat (1) dikemukakan bahwa berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.

Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 84 ayat (2), menyatakan bahwa setelah rancangan KUA dan PPAS disusun, Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah paling lambat Minggu I (Pertama) Bulan Juni setiap tahun.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1), kedua dokumen perencanaan tersebut, yaitu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam forum pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, paling lambat Pertengahan Bulan Juni.

Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dan masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 (Pasal 87 ayat 3) dijelaskan bahwa : Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Atas dasar Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud, selanjutnya TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan atau pedoman bagi setiap Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan menurut bentuk dan tatacara yang telah ditetapkan.

Berdasar Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD seperti telah disebutkan, para Kepala SKPD beserta staf melakukan penyusunan RKA-SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya serta menurut ketentuan lainnya yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 41 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pembahasan tersebut terutama untuk menelaah berbagai aspek seperti kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, dan dokumen lainnya dan dihadiri oleh SKPD terkait. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, maka Kepala SKPD melakukan penyempurnaan sesuai petunjuk yang diberikan.

Setelah disempurnakan oleh kepala SKPD, selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 103 ayat (1), (2), (3) dan (4) selanjutnya dinyatakan bahwa :

(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

(4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Jika telah dilakukan sosialisasi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut beserta Nota Keuangannya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 43, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada Minggu Pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Mekanisme pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD yang bersangkutan, antara lain dengan melalui rapat-rapat kerja dengan SKPD. Dengan kata lain bahwa pembahasan di DPRD melibatkan SKPD yang bersangkutan, apabila SKPD tersebut sudah mendapat kesempatan untuk dibahas rancangan kegiatan dan anggarannya yang tercantum dalam Rancangan APBD. Setelah melalui pembahasan di DPRD antara pemerintah daerah/SKPD dan DPRD, dan telah menemukan atau menghasilkan kesepakatan dalam bentuk keputusan bersama, maka dianggap bahwa pembahasan pada tingkat daerah di DPRD sudah berakhir, untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 45 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Setelah penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala daerah dengan DPRD selesai, maka pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RAPBD) telah berakhir, dan atas dasar keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD seperti tersebut di atas, Kepala Daerah selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Dalam rangka penetapannya secara sah, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sudah dibahas, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, sedang Kabupaten/Kota ke Gubernur untuk dievaluasi. Keharusan evaluasi terhadap kedua dokumen perencanaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 47 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa : (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Ketentuan seperti ini juga berlaku bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten dan Kota yang wajib dievaluasi oleh Gubernur yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dokumen berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi, dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota, hasil evaluasinya dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur, dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Mengenai ketentuan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan penjabarannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Pasal 116 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagai berikut :

(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

(2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dengan ditetapkannya kedua dokumen anggaran tersebut, maka berarti bahwa seluruh materi atau muatan yang ada dalam Rancangan APBD telah disetujui untuk dilaksanakan, dengan kata lain bahwa proses atau tahap perencanaan, pembahasan dan penetapan anggaran telah berakhir untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

UU 32 tahun 2004 menyatakan bahwa DPRD bersama Kepala Daerah menetapkan APBD. Tata cara dan prosedur penyusunan APBD sebagai berikut:

a. Dalam rangka menyiapkan RAPBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD

b. Berdasarkan arah dan kebijaksanaan umum APBD, Pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.

c. Berdasarkan strategi dan prioritas yang telah ditetapkan, Pemerintah daerah menyiapkan RAPBD.

d. Kepala Daerah menyerahkan RAPBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

e. Sebelum disetujui, DPRD membahas RAPBD berdasarkan tata tertib yang ada.

Kebijakan Publik

2014-05-31T13:44:00.002-07:00

Agar pemaparan kebijakan publik lebih jelas sebelum membahas kebijakan publik terlebih dahulu akan dibahas pengertian kebijakan dan pengertian publik. Baru setelah kedua pengertian tersebut dibahas dilanjutkan kemudian pengertian kebijakan publik.
Istilah policy (kebijakan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.

Secara Etimologis, istilah Kebijakan (policy) berasal bahasa Yunani,Sangsekerta, dan Latin. Dimana istilah kebijakan ini memiliki arti menangani masalah-masalah publik atau pemerintahan[1]. Secara umum, saat ini kebijakan lebih dikenal sebagai keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalah-permasalahan yang terjadi dimasyarakat dalam sebuah negara[2].

Seorang ahli, Anderson merumuskan bahwa kebijakan itu adalah A purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with problem or matter of concern[3] (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Sedangkan pengertian publik; dalam bukunya, Islamy menjelaskan: Kata publik mempunyai dimensi arti agak banyak, secara sosiologis kita tidak boleh menyamakan dengan masyarakat[4]. Perbedaan pengertian masyarakat diartikan sebagai “sistem antar hubungan sosial dimana manusia hidup dan tinggal secara bersama –sama”. Didalam masyarakat tersebut norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan anggota-anggotanya.

Dilain pihak kata publik diartikan sebagai “kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama”. Tidak ada norma yang mengikat /membatasi perilaku publik sebagaimana halnya pada masyarakat, karena publik itu sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya (identifikasinya) secara jelas. Satu hal yang menonjol mereka mempunyai perhatian atau minat yang sama.

Untuk selanjutnya pengertian publik sebagaimana yang telah diuraikan diataslah yang digunakan sebagai pembatas. Selanjutnya pengertian kebijakan publik (public policy), Dye memberikan definisi kebijakan publik sebagai “is whatever governments choose to do or not to do”. Edwards dan Sharkansky mengartikan public policy yang hampir mirip dengan definisi Dye tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: “……….is what governments say and do, or not do. It is the goals or purpose of governments programs…[5]” (“adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah….”).

Edwards dan Sharkansky kemudian mengatakan bahwa kebijakan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Kemudian, berkaitan dengan definisi kebijakan Anderson yang telah dikemukakan diatas, Anderson mengatakan “public policies are those policies developed by governmental bodies and official[6] “. Berdasarkan pengertian dari Anderson tentu saja pengertian kebijakan dapat dijabarkan sebagaimana diartikan Anderson pada uraian sebelumnya. Jadi menurut Anderson setiap kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah dapat disebut kebijakan publik. Kebijakan publik tidak hanya yang dibuat oleh lembaga/ badan negara tertinggi/tinggi saja, seperti dinegara kita MPR dan Presiden tetapi juga oleh badan/pejabat disemua jenjang pemerintahan.

Sofian Effendi memberikan batasan kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat yang antara lain tidak mau bertanggungjawab. Jadi kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat yang orang lain tidak mau mengatasinya[7].

Sedangkan menurut Dye kebijakan publik adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan pemerintah, baik untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, lebih jauh lagi dikatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, harus ada tujuannya (objek). Dan kebijakan publik itu harus meliputi semua tindakan-tindakan pemerintah.

Dari berbagai definisi diatas, pada dasarnya yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah semua tindakan pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, untuk mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat, bentuknya berupa Peraturan perundang-undangan atau program-program.

Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu berupa Peraturan atau Peraturan Daerah, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut.

Suatu kebijakan atau Peraturan dibuat bukan untuk kepentingan politik (misalnya guna mempertahankan status quo pembuat keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan. Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam perumusan kebijakan, Charles Lindblom, menuturkan bahwa pembuatan kebijakan negara (Public-Policy-marking) itu pada hakekatnya merupakan “an extermely complex, analytical and politica process to which there is no beginning or end, and the boundaries of which are mosed uncertain. Somehow a complex set of forces that we call policy making all taken together, produses effects called policies[8].” (merupakan proses politik yang amat kompleks dan analisis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan negara itulah yang membuahkan hasil yang disebut kebijakan).

Raymond Bour merumuskan pembuatan kebijakan negara sebagai proses transformasi atau pengubahan input-input politik menjadi output-output politik. Sementara kalau kita mengikuti pendapat Anderson[9] membedakan pengertian pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan dengan mengatakan: pembuatan kebijakan atau policy formulation sering disebut juga policy making dan ini berbeda dengan pengambilan keputusan karena pengambilan keputusan adalah pengambilan pilihan sesuatu alternatif yang bersaing mengenai sesuatu hal dan selesai sampai disitu. Sedangkan policy making meliputi banyak pengambilan keputusan. Jadi menurut Tjokroamidjoyo, apabila pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, maka kegiatan itu disebut pembuatan keputusan, sebaliknya bila pemilihan alternatif itu terus-menerus dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut dinamakan perumusan kebijakan.

Dalam defenisi diatas dapat dilihat dengan jelas adalah bahwa pelaku yang melahirkan kebijakan adalah pemerintah. Dimana untuk melahirkan suatu kebijakan tidaklah dapat dilakukan hanya dalam waktu yang seketika. Namun untuk membuat suatu kebijakan dibutuhkan suatu proses yang sering disebut dengan proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan itu sendiri memiliki makna sebagai serangkaian aktivitas intelektual yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Adapun tahapan yang harus dilalui dalam proses pembuatan kebijakan adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Skripsi ini membatasi tahapan kebijakan public sampai pada formulasi kebijakan.

[1] William Dunn, Pengantar Analisa Kebijakan Publik (Edisi II), Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 1999. Hal. 51

[2] Ibid, Hal 32.

[3] Anderson, 1979, Public Policy Making Hoolt, Rinehart and Weston, NewYork hal 77.

[4] Islamy, 1998, Agenda Kebijakan Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang hal 23.

[5] Edwards dan Sharkansky dalam Islamy, 1998, Agenda Kebijakan Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang hal 58.

[6] Anderson, 1979, Public Policy Making Hoolt, Rinehart and Weston, NewYork hal 30.

[7] Sofian., 1990, Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Tinggal Landas, Solo hal 15.

[8] Charles Lindblom dalam Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rienika Cipta, Jakarta, 1990 hal 54.

[9] Anderson, Public Policy Making Hoolt, Rinehart and Weston, NewYork, 1979, hal 95.

Fungsi Legislasi

2014-05-31T13:34:00.002-07:00

Kata “legislasi” berasal dari Bahasa Inggris “legislation” yang berarti 1) perundang-undangan dan 2) pembuatan undang-undang. Sementara itu kata “legislation” berasal dari kata kerja “to legislate” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata legislasi berarti pembuatan undang-undang. Dengan demikian, fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang.

Sebagai sebuah fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan sebuah proses. Oleh karena itu, Woodrow Wilson dalam bukunya “Congressional Government” mengatakan bahwa legislation is an aggregate, not a simple production. Berhubungan dengan hal itu, Jeremy Bentham dan John Austin mengatakan bahwa legislasi sebagai “any form of law-making”. Dengan demikian, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislative untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian perundang-undangan dalam arti luas.

Pada hakekatnya fungsi utama dari legilatif adalah membuat undang-undang (legislasi), hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti

fungsi pengawasan (controlling) juga merupakan bagian fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (budgeting) yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah APBD setiap tahun anggaran.[1]

Maka yang menjadi fungsi pokok dari DPRD adalah pembentukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam konsep demokrasi menempatkan partipasi sebagai intinya, berarti menghendaki diikutsertakannya masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (public policy).

Pembuatan kebijakan hukum merupakan tindakan politik sehingga dalam proses Rancangan Peraturan Daerah terjadi tiga proses pelaksanaan fungsi sistem politik yaitu fungsi input, fungsi pengolahan dan fungsi output.

Input dibedakan menjadi dua yaitu tuntutan dan dukungan yang keduanya merupakan tindakan politik yang sangat beragam sifat dan jenisnya. Tidak semua tuntutan dan dukungan, baik yang berasal dari individu maupun kelompok yang ada dalam masyarakat dapat terpenuhi secara memuaskan untuk menjadi output.[2]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintaha daerah.Lembaga ini mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Secara umum yang dimaksudkan dengan fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat peraturan daerah. Hal ini ditegaskan pada pasal 42, UU No 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

1. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

2. DPRD membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.

Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 10 Tahun 2004, Pembentukan Peraturan Daerah pada dasamya dimulai dari: tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, Perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Kedelapan tahapan tersebut adalah prosedur baku yang harus dilewati oleh setiap Pembentukan Peraturan Daerah.

Dalam menyusun APBD tahun 2011, Pemerintah Daerah dan DPRD perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut[3] :

1. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD tahun anggaran 2011 secara tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

2. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Daerah agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penetapan KUA-PPAS bersama DPRD hingga dicapai kesepakatan terhadap Raperda APBD antara pemerintah daerah dengan DPRD, paling lambat tanggal 30 November 2010.

------------------------------------------------------------------
[1]Arbi Sanit, Perwakilan Politik: Suatu Stdi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan politik di Indonesia, Imu dan Budaya, Edisi 2, tahun V, Jakarta : Penerbit Universitas Nasional1982 , hal. 48-52

[2]David Easton, A System Analysis of Political Life, New York : John Willey and Sons Inc, 1965, hal. 57-69 : David Easton, A Framework, hal.120.

[3] Permendagri No.37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011

PEMIKIRAN POLITIK JOHN LOCKE(1632-1704)

2014-05-31T10:22:00.000-07:00

John locke termasuk salah seorang yang tidak menyukai kekuasaan mutlak berada ditangan penguasa. Tulisan locke sangat kurang mengandung dogma. Pada pokokmya ia mengemukakan bahwa berdasarkan akal, kebenaran itu sukar sekali ditetapkan, dan bahwa suatu pendapat itu mengandung keraguan dalam kebenarannya. Sungguhpun akal itu dianggapsebagai hakim tertinggi dalam menilai, tetapi locke menganggap kesimpulannya sebagai suatu kemungkinan saja, bukan suatu yang mutlak. Pendapat ini antara lain menyampaikan pemikir ini pada toleransi terhadap agama.

Two treatises of government

Locke menolak pendapat yang mengatakan bahwa kekuasaan itu didasarkan pada warisan seperti yang terdapat pada hubungan keluarga. Locke kemudian memberikan pembahasan khusus kepada buku Patriarcha yang ditulis oleh Sir Robert Filmer. Filmer berpendapat bahwa kekuasaan memerintah mulanya diberikan tuhan kepada adam, dan adam menurunkannya kepada ahli-ahli warisnya dan akhirnya sampai kepada ahli-ahli waris selanjutnya. Terhadap pendapat filmer ini, locke mengemukakan bahwa Adam hanya mungkin mempunyai seorang “putra mahkota”, kalau memang kekuasaan itu turun tenurun sifatnya. Tetapi siapa putra mahkita ini tidak seorang pun yang tahu apalagi putra mahkota yang hidup dizaman Locke itu. Kalaupun dapatlah diketahui ahli waris ini, locke bertanya apakahsemua penguasa yang ada akan menyerahkan semua kemahkotaannya masing-masing kepada putra mahkota yang sesungguhnya itu.

Locke meneruskan bahwa manusia itu lahir dengan persamaan dan kebebasan. Ia melukiskan manusia dalam keadaan alami, dan kemudian dalam keadaan bernegara setelah melalui perjanjian bersama. Dalam keadaan alami manusia berada dalam kebebasan, tetapi bukanlah kebebasan yang seperti digambarkan oleh Hobbes. Kebebasan .

Menurut Locke bukan kebebasan sesuka hati (lisensi) tetapi mengandung batas-batas yang ditentukan oleh hukum alam, hukum yang memberikan ketentuan bahwa “tidak seorangpun dibenarkan merusakkan oranglain dalam soal hidup matinya, kesehatannya, kemerdekaannya, ataupun miliknya. Hukum alam ini bersifat normatif, hukum yang menyuruh orang bagaimana Ia seharusnya bersikap, bukan bagaimana ia sebenarnya bersikap.

Manusia cenderung memiliki nafsu dan dendam yang akan menyebabkan hilangnya pengendalian diri dalam memberikan batas-batas hukum sehingga mudahlah muncul kekacauan. Untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan badan tersendiri yang mempunyai kekuasaan politik. Menurut Locke, penguasa atau pemerintah itu bukanlah suatu pertumbuhan yang dengan sendirinya muncul dari perkembangan kodrat alam. Pembentukan masyarakat politik ini ada atas kemauan dan izin mereka sendiri, bukan dengan paksaan, dan kesadaran mereka yang menyuruh.

Untuk melaksanakan maksud membentuk masyarakat politik tadi, maka dibuatlah undang-undang atau hukum. Badan legislatif, dipilih dan dibentuk oleh masyarakat. Badan ini mempunyai kekuasaan tertinggi tetapi masih terikat oleh ketentuan-ketentuan, antara lain bahwa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap hidup dan nasib orang-orang yang bersekutu, harus bertindak adil dan untuk kepentingan umum, tidak boleh menyita milik orang tanpa persetujuan atau izinnya termasuk masalah pajak, dan tidak pula boleh menyerahkan hak lkegislatif yang diperoleh dari masyarakat ke pihak lain.

- Badan eksekutif, kedudukannya bergantung pada badan legislative. Badan ini memiliki hak prerogratif, menurut Locke hak ini tidak berdasar pada suatu undang-undang, malah kadang-kadang hak ini berlawanan dengan undang-undang itu tetapi tidak berlawanan dengan kepentingan umum.

- Kekuasaan federatif, kekuasaan yang berhubungan dengan kekuasaan tentang hal perang dan damai, dengan pembuatan perjanjian dan persekutuan serta apapun yang diperlukan dalam berhubungan dengan pihak-pihak luar negara. Kekuasaan ini juga tunduk pada badan Legislatif

Berbicara masalah agama, Locke berpendirian agar dalam agama dipegang toleransi. Ia juga seorang penganjur pemisahan gereja dari negara. Menurutnya, negara dan agama mempunyai daerah serndiri-sendiri.

Masyarakat politik atau sipil dibentuk untuk “memajukan kepentingan-kepentingan sipil mereka sendiri yaitu hidup, kemerdekaan, kesehatan, dan sakit senang badaniah, dan menjaga milik berupa benda lahir. Sebaliknya gereja adalah kumpulan manusia secara sukarela untuk memuja bersama tuhan dengan cara yang menurut mereka dapat ia terima dan bisa berpengaruh terhadap keselamatan jiwa mereka. Dalam kumpulan ini tiada sesuatu pun yang harus ataupun dapat diselesaikan yang bersangkutan dengan milik berupa benda-benda keduniawian, disini tidak dapat dipergunakan kekerasan, jadi tidak ada paksaan dalam agama.

Menurut Locke, tujuan pokok dan utama manusia untuk bersatu dan membentuk negara dan menempatkan diri mereka dibawah satu pemerintahan, adalah untuk melindungi mereka. Locke melihat, pada mulanya manusia itu tidak mempunyai milik, tetapi kemudian ia memperoleh sebagai hasil kerja keras. Jadi Locke mengemukakan teori nilai menurut tenaga.

Masalah lain dalam hubungan rakyat keseluruhan dan sebagian rakyat ialah masalah mayoritas dan minoritas. Locke sangat mengagungkan kekuasaan mayoritas, dan efeknya sebenarnya ialah kemungkinan yang sama seperti yang dijumpai pada penguasa absolute.

KRITIK TERHADAP LOCKE

Gagasan Locke tentang model negara terlalu mengedepankan kepentingan kaum bangsawan dan kaum pemodal dibandingkan kepentingan seluruh rakyat. Hal itu terlihat dari model pembatasan kekuasaan negara yang menggunakan pembagian kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, yang mana golongan eksekutif dan federatif diduduki oleh raja dan para menteri, sedangkan golongan legislatif diisi golongan bangsawan dan orang-orang kaya. Tidak ada tempat bagi rakyat biasa di dalam model pembagian kekuasaan ini. Jikalau tidak ada tempat bagi rakyat biasa untuk mengawasi jalannya pemerintahan, maka pembuatan Undang-Undang dan pelaksanaannya dapat saja disalahgunakan bagi kepentingan pemerintah dan kaum bangsawan saja. Bila ini terjadi, rakyat tidak dapat memperjuangkan kepentingannya melalui sistem negara yang ada, dan akhirnya hanya akan membuat negara kembali ke "keadaan perang" karena terjadi ketidakadilan. Padahal situasi "keadaan perang" itulah yang ingin diatasi Locke.

Locke merumuskan wewenang negara dan agama dengan amat ketat sehingga keduanya menjadi terpisah dan tidak boleh saling mencampuri wewenang yang lain. Urusan agama adalah keselamatan akhirat sedang urusan negara adalah keselamatan di dunia saat ini, ketika manusia masih hidup. Persoalannya, apakah pemisahan itu sesuai dengan pandangan agama itu sendiri? Kebanyakan agama memiliki pandangan bahwa agama harus ikut campur dalam soal-soal publik, seperti keadilan sosial, wewenang pemerintahan, dan tuntutan moral umum. Perwujudan iman setiap pemeluk agama seringkali harus berfungsi juga di dalam persoalan-persoalan umum, sehingga pemisahan antara agama dan agama seperti yang diusulkan Locke dapat melanggar keyakinan agama-agama tertentu dan tidak dapat diterima.

Pemikiran THOMAS AQUINAS

2014-05-30T10:26:00.000-07:00

Thomas Aquinas merupakan filsuf terbesar pada abad pertengahan di Eropa. Pikirannya sampai sekarang masih sangat berpengaruh. Thomas Aquinas berhasil mempersatukan ajaran-ajaran Augustinus yang sampai saat ini menentukan pemikiran di Eropa dengan filasafat Aristoteles dan dengan demikian memberikan impuls-impuls baru bagi kehidupan intelektual di Barat. Sejak itu filasafat mulai berkembang sebagai ilmu tersendiri.

Selama hampir seribu tahun pemikiran Kristiani di Eropa Barat memang amat dipengaruhi oleh sosok raksasa Santo Augustinus. Augustinus sendiri dekat dengan tradisi Neoplatonisme. Adapun Aristoteles semula kurang dikenal di Eropa Kristiani. Itu berubah karena Ibnu Sina dan lebih-lebih Ibnu Rushd dua filsuf besar Islam, serta Maimonides, filsuf Yahudi paling termasur diabad pertengahan yang tinggal di Kairo. Mereka memperkenalkan karya-karya Aristoteles ke Eropa.

Masuknya Aristoteles menimbulkan perdebatan. Pemikirannya yang tanpa dimensi transenden, duniawi, analitis, dan bertolak belakang dari pengalaman indrawi terasa jauh kedalaman metafisik dan kehangatan teologis gaya berfilsafat Plato. Diperdebatkan apakah filasafat Aristoteles dapat disesuaikan dengan ajaran Kristiani. Orang pertama yang berhasil menunjukkan kepada pentingnya dan kedalaman pemikiran Aristotelas adalah Albertus Agung (1993-1280), seorang anggota terekat Santo Dominicus. Albertus juga berhasil menjelaskan dimana interpretasi Aristoteles oleh Ibnu Rushd berdasarkan salah pengertian terhadap teks asli Aristoteles.

Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225 di Roccasecca, Itali. Ia masuk tarekat Santo Dominicus dan menjadi murid Albertus Agung di Koln. Ia mengajar di Koln Paris dan di Italia. Ia meninggal pada usia sekitar 50 tahun pada tahun 1274 di biara Fossanuova dalam perjalanan ke Konsili (Muktamar Gereja) di Lyon. Thomas Aquinas yang menjadikan Aristoteles dasar pemikirannya, tetapi dengan tidak menyingkirkan gagasan-gagasan dasar Augustinus. Ia memperlihatkan bahwa atas dasar kerangka pemikiran Aristoteles Teologi Augustinus dapat diberikan pendasaran yang lebih mantap.

Thomas mempunyai karya yang luas, ditulis dalam gaya yang ketat dan langsung mengena pada pokok pembicaraan, memperlihatkan keluasan pengetahuan, ketajaman analitis dan kedalaman spekulatif yang jarang ditemukan. Sumbangannya pada filsafat politik walaupun hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh tulisannya semakin diakui sebagai hakiki bagi etika kekuasaan. Thomas Aquinas membicarakan masalah etika politik dalam dua tulisan, pertama dalam Summa Theologiae I dan II, kedua dalam tulisan mungilnya De Regimine Principum (tentang pemerintahan raja).

Dalam uaraian pertama Thomas membicarakan tiga macam hukum dan hubungan yang terdapat diantara hukum-hukum ini, yang pertama adalah Lex Aterna (Hukum Abadi) atau kebijakan Ilahi sendiri sejauh merupakan dasar kodratnya, karena kodrat mahluk-mahluk mencerminkan kebijaksanaan yang menciptakannya. Bahwa mahluk itu ada dan bahwa mahluk berbentuk atau berkodrat sebagaimana adanya adalah karenaitulah yang dikehendaki Sang Pencipta.

Kenyataan ini mempunyai akibat, bahwa kodratnya aadalah normatif bagi ciptaanya. Bagi cipta tak berakal budi halnya dengan sendirinya demikian; mahluk itu dengan sendirinya tumbuh, bergerak, dan berkembang menurut hukum alam. Tetapi lain halnya dengan manusia. Manusia memiliki pengertian dan kemauan bebas dan oleh karena itu dapat menentukan sendiri bagaimana ia mau bertindak. Maka baginya kodratnya merupakan hukum dalam artiyang sungguh-sungguh : ia wajib hidup sesuai dengan kodratnya.

Hukum kodrat (Lex Naturalis) itulah dasar semua tuntutan moral. Dengan menghubungkan hukum moral dengan hukum kkodrat, Thomas mencapai dua hal sekaligus : ia mendasarkan norma-norma moral pada wewenang mutlak Sang Pencipta. Dan ia sekaligus menunjukkan rasionalitasnya. Rasionalitasnya tuntutan-tuntutan moral terletak dalam kenyataan, bahwa tuntutan-tuntutan itu sesuai, dan berdasarkan, keperluan kodrat manusia. Jadi Thomas mengatasi irasionalisme banyak etika religius yang begitu saja mengembalikan norma-norma moral pada kehendak Tuhan tanpa menjelaskan mengapa Tuhan berkehendak demikian. Menurut kodratnya Tuhan menghendaki agar manusia hidup sesuai dengan kodratnya dan itu berarti, hidup sedemikian rupa hingga ia dapat berkembang. Dapat membangun dan menemukan identitasnya, dapat menjadi bahagia. Dalam bahasan moral : hukum kodrat menuntut manusia agar hidup sesuai dengan martabatnya.

Dengan demikian Thomas pada akar hukum moral menolak segala paham kewajiban yang tidak dapat dilegitimasikan secara rasional, dari kebutuhan manusia sendiri yang sebenarnya. Prinsip itu diterapkan dengan tegas pada hukum buatan manusia, Lex Humana. Menurut Thomas suatu hukum buatan manusia hanya berlaku apabila menurut dimensinya berdasarkan hukum kodrat isinya harus seuai dengan hukum kodrat dan pihak yang memasang hukum itu memiliki wewenangnya berdasarkan hukum kodrat.

Dengan demikian Thomas Aquinas secara radikial menolak kekuasaan sebagai dasar hukum. Suatu peraturan hanya bersifat hukum, artinya hanya mengikat, apabila isinya dapat dilegitimasi secara rasional dari hukum kodrat. Suatu “hukum” yang bertentangan dengan hukum kodrat, menurut Thomas tidak memiliki status hukum, melainkan merupakan “Corruplio Legis” atau penghancuran hukum.

Jadi Thomas Aquinas secara radikal menuntut legitimasi etis penggunaan kekuasaan. Kekuasaan tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Kekuasaan hanyalah suatu kenyataan fiksi dan sosial, tetapi tidak memuat suatu wewenang. Bagi Thomas tak ada satu orang pun yang secara asasi mempunyai wewenang atas manusia lainnya, yang berwenang hanyalah satu ialah Sang Pencipta dan segenap wewenang atas manusia haruslah mendapat hak dan wewenang yang pertama itu. Hukum kodrat adalah tolok ukur legitimasi segala tindakan kekuasaan. Suatu ketentuan penguasa yang tidak sesuai dengan hukum kodrat, tidak mengikat. Dengan demikian filsafat Thomas Aquinas membuka fakta kekuasaan terhadap kritik dan tuntutan pertanggungjawaban. Sekaligus dipastikan bahwa segenap kekuasaan manusia terbatas sifatnya dan tidak pernah mutlak.Kekuasaan itu perlu sejauh manusia, sebagai mahluk berkodraat sosial, membutuhkan kesatuan pimpinan agar ia dapat menjalankan kemanusiaannya secara utuh. Kekuasaan adalah fungsional demi kesejahteraan masing-masing orang. Keperluan manusia dalam martabatnya adalah batas prinsipil segala kekuasaan.

Dalam buku kecil tentang “Pemerintahan Para Raja” yang ditujukan kepada Raja Hugo di Cyprus, Thomas menjelaskan perbedaan antara pemerintahan yang sah dan pemerintahan yang disebut despotik. Pemerintahan despotik adalah pemerintahan yang hanya berdasarkan kekuasaan saja, sedangkan pemerintahan politik yang sah harus sesuai dengan kodrat manusia sebagai orang yang bebas. “Jadi apabila kesatuan orang-orang bebas dibimbing kearah kesejahteraan umum masyarakat, pemerintah ini bersifat betul dan adil sebagaimana sudah semestinya bagi orang-orang yang bebas. Tetapi apabila pimpinan tidak mengusahakan kesejahteraan umum masyarakat, melainkan keuntungan pribadi sang pemimpin, pemerintahan itu tidak adil dan bertentangan dengan kodrat.” Kekuasaan pada dasarnya hanya benar dan baik sejauh berjalan dalam batas-batas yang presis, sedangkan hukum sendiri harus menunjang tujuan negara, yaitu mengusahakan kemakmuran bersama dan bukan kepentingan pribadi penguasa sendiri atau kelompok tertentu. Yang boleh disebut raja bukanlah segenap orang yang kebetulanduduk diatas tahta, melainkan hanyalah penguasa yang memerintah demi kesejahteraan umum masyarakat bukan demi kepentingan diri sendiri.

Dalam hubungan ini Thomas Aquinas mengutamakan ajaran yang termasyur tentang perjanjian pemerintahan. Bagi Aquinas tidak pernah seorang dengan sendirinya berhak untuk memerintah orang lain. Sebagai sesama ciptaan Tuhan tak ada manusia yang sebagai manusia mengungguli manusia lain. Bahwa ada orang yang memerintah dan diperintah berdasarkan kodrat manusia sebagai mahluk sosial. Fungsi suatu pemerintahan diatas masyarakat memang diperlukan agar semua prasarana yang diandaikan manusia dalam usahanya meweujudkan kehidupannya dapat tersedia. Tetapi kepada siapa pemerintahan itu dipercayakan, masyarakatlah yang berhak menentukan (rakyat, populus, dalam bahasa Thomas Aquinas). Menurut Aquinas, setiap raja atau penguasa yang sah menduduki jabatannya berdasarkan suatu perjanjian dengan rakyatnya. Dalam perjanjian itu rakyat disatu pihak berjanji akan taat kepada raja. Di lain pihak raja berjanji bahwa ia akan mempergunakan kekuasaanya demi tujuan yang sebenarnya, yaitu untuk mengusahakan kepentingan rakyat atau kesejahteraan umum. Apabila raja menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan sendiri, ia melanggar perjanjian. Dengan demikian perjanjian ini tidak berlaku lagi. Thomas Aquinas menulis, “Karena apabila termasuk hak rakyat untuk menentukan sendiri, siapa yang menjadi rajanya, maka berdasarkan hak yang sama raja yang diangkat itu dapat disingkirkan dari kedudukannya oleh rakyat yang sama, atau kekuasaannya dapat dibatasi. Dan jangan dikira bahwa rakyat itu dengan demikian melanggar kesetiannya..... karena Raja sudah sepantasnya mengalami bahwa bawahannya tidak menepati perjanjian mereka dengannya, karena ia sendiri dalam memerintah rakyatnya tidak setia kepadanya sebagaimana menjadi kewajiban seoarang raja.”

Untuk mencegah timbulnya Tiranis itu kekuasaan hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga “raja tidak memiliki kesempatan untuk mendirikan pemerintahan yang despotik. Sekaligus kekuasaannya harus dibatasi sedemikian rupa sehingga raja tidak mudah dapat menjadai Tiran.”

Pendasaran segenap kekuasaan yang sah pada legitimasi etis berdasarkan kodrat dan martabat manusia sebagai mahluk yang bebas merupakan sumbangan Thomas Aquinas yang hakiki pada etika politik.

Dalam etikanya Aquinas mengikuti kerangka dasar dari Aristoteles tapi memberikan dimensi yang baru. Bagi Aquinas pun tujuan manusia adalah kebahagiaan. Seperti menurut Aristoteles kebahagiaan dalam Conteplatio, yang memandang Ilahi. Namun ia tidak berhenti pada pikiran filsafati. Pemikiran filsuf tidak sungguh-sungguh dapat memuaskan manusia. Satu-satunya pendangan yang memuaskan manusia sepenuhnya adalah pandangan nilai tertinggi dan abadi adalah Tuhan sendiri.

Thomas Aquinas mendobrak keterbatasan etika Aristoteles pada dunia ini. Tidak mungkin manusia mencapai tujuan terakhirnya dalam dunia ini. Adapun yang diciptakan tidak dapat membahagiakan manusia sepenuhnya karena manusia berakal budi, terarah kepada yang tak terbatas. Sebagaimana akal budi terarah kepada realitas tak terbatas, begitu pula kehendak manusia barupuas apabila sampai pada nilai yang tertinggi, dan nilai tertinggi itu adalah Tuhan.

Dalam pengertian Aquinas, akal budi merupakan kemampuan yang secara hakiki terbuka bagi yang tak terhingga. Meskipun objek akal budi dianggap menurut pola objek indrawi dan memahami yang terhingga. Karena itu, manusia berakal budi dan binatang tidak.

Akal budi dapat dianggap sebagai keterbukaan yang tak terhingga atau sebagai cakrawalatak terhingga, tetapi karena cakrawala tak terhingga, manusia menangkap objek terhingga sebagai terhingga dan dengan demikian sudah mengatasi keterhinggaan (Hegel). Karena itu Tuhan dapat mewahyukan diri kepada manusia, tapi tidak kepada binatang. Binatang tidak mempunyai cakrawala tak terhingga, sehingga Tuhan tidak mungkin masuk kedalam wawasannya. Namun cakrawala pengertian manusia adalah tak terhingga, sehingga yang tak terhingga dapat mewahyukan diri kepada manusia. Manusia secara kodrati terbuka terhadap Tuhan jadi apabila ketakterhinggaan memenuhi keterbukaan manusia itu. Itulah sebabnya manusia ahnya dapat bahagia apabila memandang Tuhan jadi apabila ketakterhinggaan memenuhi keterbukaan manusia yang terarah pada yang tak terhingga.

Namun manusia hanyalah keterbukaan agar potensialitasnya tak terhingga. Oleh karena itu, manuisa dari kekuatannya sendiri tidak dapat mencapai Tuhan. Ia hanya dapat menerima Tuhan karena Tuhan memberikan diri sendiri. Pemberian diri Tuhan itu sama sekali bukan suatu hak manusia, melainkan tindak bebas Tuhan. Atasnya manusia tidak mempunyai klaim apapun. Ia hanya dapat menerimanya.

Dalam tradisi Kristiani, kerelaan Tuhan membuka diri kepada manusia disebut rahmat. Kata Rahmat memuat arti bahwa pemberian diri Tuhan itu seluruhnya atas kerelaan dan inisiatif Tuhan sendiri, dan bahwa dasarnya adalah kasih sayang Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan diri, bahwa Tuhan bersifat maha rahim, itu diketahui dengan pasti hanya karena wahyu, karena Tuhan sendiri memberitahukannya.

Dari sini kita lihat bahwa Aquinas tidak lagi bicara murni sebagai filsuf melainkan sebagai teolog. Karena itu, dalam etikanya Thomas melampaui metode filsof murni dan bicara sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen. Namun, tentu tidak dalam artian eksklusif. Pandangan yang membahagiakan adalah tujuan akhir segenap orang, sebagai manusia, dan segenap orang dipanggil kepandangan itu. Agama-agama lainpun menyadari bahwa Tuhan bersifat maharahim. Namun kenyataannya itu bukan hasil dari pikiran akal budi manusia saja. Bahwa tujuan manusia yang berkahir dan paling luhur bukan sekedar berfikir yang kabur, melainkan suatu tawaran nyata, tidak diketahui manusia dari filsafat murni, melainkan dari akal budi yang telah diterangi oleh cahaya sabda Allah sendiri, sebagaimana disadari dalam agama-agama yang tahu bahwa Tuhan memang menyapa manusia.

Bahwa tujuan akhir merupakan pemberian Tuhan yang berdaulat tidak berarti bahwa manusia tidak perlu berusaha sendiri. Aristoteles sudah menegaskan bahwa tindakan manusia bersifat bebas. Stoa, mendahului kant, sadar bahwa kualitas manusia akan moral ditentukan oleh kehendaknya, bukan tindakan lahiriah yang menentukan orang baik atau buruk dalam arti moral melainkan sebagai ungkapan kehendak. Manusia itu baik apabila ia berkehendak baik, jahat apabila berkehendak jahat. Augustinu berpendapat sama demikian juga Thomas.

Menurut Thomas, manusia memilih antara baik dan buruk dan itu harus. Perbuatan baik mengarahkan kepada tujuan akhir, perbuatan buruk menjauhkan daripadanya. Kebebasan itu padanan dari akal budi. Sebagai mana akal budi merupakan kemampuan kognitif manusia yang terbuka kepada yang tak terhingga begitu pula kehendak adalah dorongan manusia yang mengarah kepada yang baik, yaitu nilai yang tak terhingga.

Thomas membedakan antara dua macam kegiatan manusia yaitu kegiatan manusiawi dan kegiatan manusia.

Kegiatan manusia adalah segala macam gerak, perkembangan, dan perubahan pada manusia yang tidak disengaja, yang munri vegetatif ataau sensitif dan instingtif. Kegiatan ini diluar kuasa manusia, tidak perlu dipertanggung jawabkan, itu berarti kegiatan pada manusia itu tidak mempunyai kualitas moral mereka bukan baik atau buruk.

Kegiatan manusia justru tidak khas manusia, melainkan juga ada pada binatang dan sebagian juga pada tumbuhan. Kegiatan yang khas bagi manusia disebut kegiatan manusiawi, yaitu kegiatan sebagai manusia yang tidak ada pada organisme lain. Itulah kegiatan yang disengaja, tindakan dalam arti yang sebenarnya. Tindakan itu dikuasai. Berarti berlaku dengan bebas karena kita menentukan diri sendiri. Atas tindakan, kita bertanggung jawab. Karena itu, tindakan menentukan kualitas moral manusia. Tindakan baik berarti manusia baik, tindakan buruk berarti manusia jahat.

Apakah manusia mendekati tujuan akhir atau tidak adalah tanggung jawab manusia itu sendiri. Ia wajib bertindak kearah yang baik dan tidak bertindak kearah yang jahat. Perintah moral paling dasar menurut Thomas Aquinas adalah, “Lakukanlah yang baik, jangan melakukan yang salah. Yang baik adalah tujuan terakhir manusia, yang buruk adalah apa yang tidak sesuai. Tindakan ini didahului oleh pengertian bahwa sesudah mengetahui yang baik kita wajib menghendaki melakukan. Begitu pula, kita wajib menghindari apa yang kita ketahui sebagai jahat.”

Kemantapan dalam berbuat baik dan menolak yang jahat disebut keutamaan. Aquinas mengambil faham keutamaan dari Aristoteles. Keutamaan merupakan sikap hati yang sudah mantap, seakan-akan diandalkan. Sikap akan kebiasaan hati itu terbentuk karena tindakan. Manusia diharapkan mengusahakan keutamaan agar ia dengan mudah dapat bertindak sesuai dengan apa yang disadarinya dengan baik, agar kehendak, bagian dari jiwa yang menuju baik semakin terarah kepada apa yang diketahui dengan baik, yang sesuai dengan akal budi.

Sebagaimana bagi Aristoteles begitu juga bagi Thomas, keutamaan pada umumnya merupakan sikap yang ditengah. Artinya keutamaan berada diantara dua sikap yang ekstrim yang dua-duanya buruk (kebijaksanaan, misalnya, terletak diantara ketololan dan sikap berhati-hati yang berlebihan).

Dengan melihat pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh Thomas Aquinas terutama tentang etika politiknya dengan mewariskan hukum kodratnya sangat berkembang dengan lebih meyakinkan dimana dalam negara hukum konstitusional yang keberadabannya diukur pada perlindungan yang diberikan kepada hak-hak asasi manusia. Dalam kesepakatan etika politik modern bahwa kekuasaan politik memerlukan legitimasi demokrasi dan dalam tuntutan bahwa negara dibebani tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial.

Mengenai etika Thimas Aquinas adalah etika yang berkaitan erat dengan iman kepercayaan kepada Allah pencipta. Dalam arti ini, etika Aquinas memiliki unsur teologis. Namun, unsur itu tidak menghilangkan cirinya yang khas filosofis bahwa etika itu memungkinkan orang menemukan garis hidup yang masuk akal, tanpa mengandaikan kepercayaan atau keyakinan agama tertentu.

Keunggulan Etika Thomas dibandingkan dengan etika teonom lainnya adalah bahwa dia tidak sekedar merupakan etika peraturan. Kebanyakan etika yang mendasarkan kewajiban moral manusia kepada kehendak Tuhan bersifat Etika peraturan yang diberikan Tuhan dan karena itu harus ditaati oleh manusia. Meskipun tidak salah, pola etika peraturan itu tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa peraturan itu diterapkan; jadi, ada defisit dalam rasionalitas.

Orang dewasa mau saja taat pada peraturan, tetapi ia ingin tahu mengapa peraturan itu dipasang. Bahwa peraturan itu dipasang oleh yang berwenang tidak membuatnya rasional. Kecuali itu, etika peraturan mereduksi sikap moral manusia pada pertanyaan; boleh atau tidak boleh; pertanyaan itu tidak memberi ruang kepada salah satu faham moral yang paling penting dsan paling dibutuhkan pada zaman pasca tradisional, yaitu tanggung jawab.

Thomas mengatasi kelemahan itu karena hukum abadi yang diperintahkan oleh Tuhan adalah pengembangan dan penyempurnaan manusia sendiri. Jadi ada rasionalitas internal; hidup menurut hukum kodrat, hanya memenuhi perintah Tuhan melainkan memang sesuai dengan dinamika internal manusia sendiri. Dengan demikian, manusia menemukan diri menjadi nyata. Ketakwaan dan kebijaksanaan menyatu; takwa karena taat kepada Tuhan, bijaksana karena memang demi keutuhan manusia sendiri.

Thomas berhasil mengkombinasikan dua pola etika, etika teonom dan eudemodisme. Taat kepada Allah secara intrinsik menjadikan manusia bahagia karena dengan demikian ia menemukan kepenuhan dan kesempurnaannya. Berbeda dengan etika Kant yang mereduksi moralitas pada kewajiban, Etika Thomas berkaitan dengan desakan dasar hati manusia kearah kebahagiaan. Setiap orang ingin bahagia. Keinginan itu yang terlaksana lewat etika hukum kodrat.

Dengan demikian, Thomas mempertahankan faham Yunani bahwa etika mengajarkan seni hidup. Seni hidup, dalam arti bahwa orang yang mengikuti tuntutan etika menjadi semakin pandai atau bijaksana dalam cara mengurus gaya hidupnya dengan sedemikian rupa sehingga maju, bermakna, terasa bermutu, mendukung daripada mencecerkan identitas diri. Segi itu menghilang dalam pola etika kewajiban sebagaimana dicanangkan oleh Kant. Seperti Thomas Aquinas tidak memisahkan antara ketakwaan dan kebijaksanaan, begitu pula antara keutamaan moral dan kebijaksanaan. Dalam kerangka teori hukum kodrat, orang bijaksana akan hidup lebih baik karena itulah yang paling membahagiakan dan memang itulah yang paling membahagiakan dan memang itulah yang dikendaki oleh Tuhan Pencipta.

Kelemahan Etika Thomas Aquinas tidak terletak pada polanya melainkan dalam paham-pahamnya. Koodrta manusia terdiri dari apa ?. Pertanyaan ini merupakan kunci karena daripadanya tergantung bagaimana manusia harus hidup namun Thomas tidak menyediakan suatu metode untuk memastikan isi paham kodrat.

Yang kedua, kalaupun kita mencapai kesatuan paham tentang kodrat manusia, hukum kodrat juga belum berisi. Hukum kodrat menuntut agar kita bertindak sesuai dengan kodrat, tapi tindakan mana yang sesuai dengan kodrat manusia ?.

Namun demikian Etika Thomas Aquinas memilikirasionalitas tinggi. Disamping itu pula hukum kodrat mempunyai sifat yang universal karena meskipun acuan kepada Allah pencipata bersifat teologis, dalam strukturnya sendiri etika ini tidak berdasarkan iman kepercayaan atau agama tertentu. Etika hukum kodrat terbuka bagi siapa saja mengembangkan potensi-potensinya, menyempurnakan diri secara utuh, mengusahakan identitasnya, merupakan tujuan yang masuk akal.

Partai Politik

2014-05-28T12:39:00.000-07:00

Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik “sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil kepada anggotanya”.[3] Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah “ suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan – jabatan.[4]

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

b. Sebagai Sarana Sosialisai Politik

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

d. Sebagai Sarana pengatur Konflik

Setiap manusia pasti punya tujuan hidup, begitu juga halnya dengan partai politik. Adapun tujuan umum partai politik di Indonesia sebagai berikut :

(1) Mewujudkan cita – cita nasional bangsa Indonesia, sebagai termaksud dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

(2) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Mewujudkan kesejahtraan bagi seluruh rakyat Indonesia.[6]

Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita – citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional.

A. Prinsip Pendanaan Politik

Pendanaan politik tidak lepas dari tujuan pengaturan dana politik yaitu:

a. Sistem mengizinkan dan menyediakan uang yang cukup untuk mendukung kampanye yang kompetitif

b. Sistem yang mendukung dan menjaga peluang bagi semua penduduk untuk berpartisipasi secara bersama

c. Sistem yang dapat mencegah korupsi dan mencegah dampak negative dari pengelolaan dana

d. Sistem yang dapat membebaskan dari iming-iming uang

Menurut Marcin Waleky (2004) pengaturan dana politik berdasarkan beberapa tujuan:

a. Mendekatkan jarak (gap) antara elit politik dan masyarakat (mendorong representation dan accountability)

b. Mendorong kepercayaan public (Trust) dan meningkatkan partisipasi publik untuk berpartisipasi dalam pemilu

c. Membantu politik lebih akuntabel tidak hanay terkait masalah uang atau keuntungan materil

d. Mencegah menerima money politics

e. Mencegah potensi penyelewengan dana Negara

f. Mendorong persaingan yang kompetitif

g. Menguatkan penegakan hukum

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan diantara unsur tersebut pada waktu tertentu.

C. Pendanaan Partai

a. Iuran Anggota

Pada prinsipnya, setiap partai harus menarik iuran dari anggotanya. Hal ini penting bagi pendanaan partai dan juga kehidupan intern partai. Jika sebuah partai hanya bergantung pada sumbangan atau dana dari segelintir orang, atau kadang - kadang hanya pada seorang anggota saja, hal ini bisa menyulitkan proses demokrasi dalam tubuh partai, dan partai akan selalu diperas.

b. Biaya Penerimaan Anggota

Dalam partai menerapkan biaya masuk bagi anggota baru. Biaya ini khususnya menutupi biaya penerimaan, tapi tidak berfungsi sebagai dana rutin dan karenanya tidak begitu penting.

c. Sumbangan

Jangkauan dan bentuk pencarian sumbangan diatur dalam undang - undang kepartaian dan undang - undang pemilu yang relevan. Dalam UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD terdapat sederetan pembatasan terhadap sumber dan besarnya jumlah sumbangan.

1. Sumbangan dari luar negeri. Di sebagian besar Negara termasuk Indonesia dilarang menerima sumbangan dari luar negeri. Tujuannya agar partai tidak dikendalikan dari luar negeri atau agar partai tidak tergantung pada sekelompok orang asing jika partai tersebut harus membuat keputusan nasional.

Bentuk - bentuk umum bantuan dana dan sasaran dari pemerintah kepada partai adalah :

Jumlah uang untuk setiap suara pemilih bervariasi di Negara-negara yang menerapkan sistem ini.Cara perhitungan suara pemilih untuk pembayaran jumlah sumbangan juga bisa beraneka ragam, karena hanya suara pemilih yang benar-benar telah diperoleh dan diserahkan yang dapat dijadikan dasar pembayaran uang hasil pemilihan. Dalam sistem-sistem lain, proses perhitungan suara pemilih yang diraih dilakukan berdasarkan prediksi bahwa seluruh (100%) warga yang berhak memilih menggunakan hak pilihnya. Tentu, jika partisipasi warga yang berhak memilih rendah, maka ini akan “menguntungkan” partai dalam segi finansial. Dalam kasus ini dimana perhitungan suara tersebut benar-benar berupaya untuk menerapkan strategi yang difokuskan pada memotivasian warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.Hal ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaa kampanye sebelum pemilihan.

1. Perencanaan Keuangan. Membuat rencana pemasukan dan pengeluaraan serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.

2. Penganggaran Keuangan. Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.

3. Pengelolaan Keuangan. Menggunakan dana lembaga/organisasi untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.

4. Pencarian Keuangan. Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan organisasi.

5. Penyimpanan Keuangan. Mengumpulkan dana organisasi serta menyimpan dana tersebut dengan aman.

6. Pengendalian Keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada sebuah organisasi.

7. Pemeriksaan Keuangan. Melakukan audit internal atas keuangan organisasi yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.[8]

1. Keuangan partai politik bersumber dari :

a. Iuran anggota.

b. Sumbangan yang sah menurut hukum.

c. Bantuan dari anggaran Negara.

2. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.

3. Sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

[1] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2006) Hal.160

[2] Pasal 1, ayat 1 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

[3] Miriam Budiarjo, Op.Cit Hal.161

[4] Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Politik diakses pada tangga 13-03-2011

[5] Http://Bimaaryasugiarto.Blogspot.Com/2008/03/Partai-Politik-Dan-Prospek.Html diakses pada tanggal 04-03-2011

[6] Indra Bastian, Akutansi Untuk LSM dan Partai Politik. (Jakarta.Erlangga.2007) Hal.154

[7] Toni Adrianus Pito dan Efriza, Mengenal Teori – Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. (Bandung: Nuansa.2006). Hal 15

[8] http://www.slideshare.net/manajemenkeuangan10/1fungsi-dan-tujuan-manajemen keuangan diakses pada tanggal 24-04-2011

[9] UU No. 2, Pasal 35, Ayat 1-3, Tahun 2011

[10] Haryono Umar, 2003