Hukum dan Notaris

Analisis Kebijakan Verifikasi SABH-AHU Kemenkum RI

2026-06-07T09:52:39.609+07:00

Analisis Yuridis dan Strategis: Kebijakan Verifikasi Substantif SABH-AHU Kemenkum

Kebijakan pengetatan verifikasi data perseroan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang berlaku sejak akhir 2025 memicu pergeseran paradigma hukum korporasi di Indonesia. Kebijakan ini mengubah corak pendaftaran yang semula bersifat formal-administratif menjadi verifikasi materiil-substantif.

Berikut adalah analisis mengenai dampak positif, dampak negatif, serta rekomendasi solutif bagi seluruh pemangku kepentingan.

I. Matriks Dampak Kebijakan Verifikasi Substantif AHU

Subjek	Dampak Positif (Benefit & Perlindungan)	Dampak Negatif (Risiko & Hambatan)
Notaris	* Perlindungan hukum dari keterlibatan dalam sindikat pemalsuan dokumen. * Penguatan posisi notaris sebagai pejabat umum yang bertindak sesuai prinsip kehati-hatian	* Perluasan beban kerja dan tanggung jawab hukum (menembus batas formal). * Meningkatnya risiko gugatan jika verifikasi kontak internal meleset.
Masyarakat & Pelaku Usaha	* Jaminan keamanan kepemilikan saham dari pengalihan ilegal (hostile takeover). *Meningkatkan kepastian hukum iklim investasi di Indonesia.	* Birokrasi korporasi menjadi lebih panjang, lambat, dan berlapis. * Risiko kebuntuan transaksi akibat anomali sistem basis data.
Pemerintah	* Database perseroan nasional menjadi valid, akurat, dan mutakhir. * Menekan angka kejahatan kerah putih (white-collar crime) secara signifikan.	* Risiko resistensi dari dunia usaha karena penurunan Ease of Doing Business (EoDB). * Beban infrastruktur server dan verifikator manual meningkat drastis.

II. Analisis Dampak Kebijakan

1. Bagi Profesi Notaris: Pergeseran Beban Risiko Hukum

Secara konvensional, tanggung jawab notaris dibatasi oleh asas formalitas akta. Namun, kebijakan baru ini memaksa notaris melakukan validasi melampaui dokumen fisik, mencakup verifikasi email dan nomor ponsel/WhatsApp para pihak.

Sisi Positif: Langkah ini memitigasi risiko Notaris dijadikan "alat" oleh pihak berniat buruk yang memalsukan RUPS. Verifikasi langsung ke nomor kontak pemilik saham memberikan peringatan awal bagi notaris untuk menerapkan asas kehati-hatian ( Standart of Care ) sebelum akta ditandatangani, yaitu benar-benar meneliti keabsahan dari dokumen yang dibawa kepadanya oleh pihak yang berniat buruk, dengan cara menghubungi secara langsung Pemegang Saham yang sahamnya dialihkan, jika tidak bisa dihubungi paling tidak siapkan lembar Surat pertanggungjawaban mutlak oleh Pembawa Dokumen yang menjamin semua dokumen yang diserahkan kepada Notaris adalah dokumen yang sah dan ditanda tangani sendiri oleh Pemegang Saham yang mengalihkan sahamnya dan Pembawa Dokumen bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan baik perdata maupun pidana.
Sisi Negatif: Terjadi perluasan risiko profesi (professional liability). Jika sistem AHU mengalami galat (error) atau jika nomor kontak yang diverifikasi ternyata dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak berhak, notaris tetap berpotensi ditarik ke dalam sengketa pidana maupun perdata atas tuduhan kelalaian verifikasi substansi.

2. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha: Kepastian Keamanan vs. Kecepatan Transaksi

Pemerintah merespons maraknya fenomena pengalihan saham secara masif tanpa sepengetahuan pemilik asli.

Sisi Positif: Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas maupun mayoritas kini jauh lebih aman. Pemilik saham tidak lagi khawatir kehilangan asetnya sekadar karena dokumen internalnya dipalsukan oleh oknum direksi, sebab alarm sistem AHU akan berbunyi melalui konfirmasi digital.
Sisi Negatif: Fleksibilitas bisnis menjadi sasarannya. Proses korporasi yang semula selesai dalam hitungan jam, kini harus melalui antrean verifikasi berjenjang. Masalah krusial muncul ketika terjadi benturan antara Hukum Substantif (kapan hak beralih) dan Algoritma Administratif (apa yang tertera di layar verifikator).

Kasus Nyata Benturan Sistem: Ketika X telah membeli saham dari Y secara sah melalui Akta Jual Beli Saham (AJBS) dan dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham (BDPS), secara hukum substantif (Pasal 56 ayat 1 UU PT) hak Y telah gugur absolut. Namun, ketika RUPS Penegasan dilakukan, verifikator AHU menolak kehadiran X dan memaksa Y hadir karena nama Y masih tercantum di server AHU. Jika notaris menuruti sistem dengan mencantumkan Y sebagai pemilik suara, akta tersebut justru cacat materiil dan batal demi hukum (nietig).

3. Bagi Pemerintah: Validitas Data vs. Efisiensi Layanan Publik

Sisi Positif: Kemenkum berhasil membangun ekosistem data perseroan yang bersih. Langkah ini sangat strategis untuk memenuhi kepatuhan standar global seperti Financial Action Task Force (FATF) terkait transparansi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat).
Sisi Negatif: Sistem administrasi yang terlalu rigid berisiko menurunkan indeks kemudahan berusaha. Jika antarmuka (interface) SABH tidak adaptif terhadap doktrin hukum PT, pemerintah akan dinilai menghambat roda perekonomian nasional akibat birokratisasi sistem digital.

III. Masukan Konstruktif bagi Para Pihak (Rekomendasi Strategis)

1. Bagi Notaris: Penerapan The Sequential Upload Protocol (Protokol Urutan Input)

Notaris tidak boleh mengorbankan integritas materiil akta demi tunduk pada kekeliruan logika mesin verifikasi.

Strategi Taktis: Jika terjadi peralihan saham, jangan gunakan Akta RUPSLB Penegasan sebagai dasar utama pendaftaran awal di SABH. Gunakan Akta Jual Beli Saham (AJBS) sebagai underlying deed untuk memperbarui susunan pemegang saham di database AHU terlebih dahulu. Setelah sistem memperbarui posisi Y menjadi X, barulah input perubahan data korporasi lainnya dilakukan.
Edukasi Korporasi: Notaris harus mengedukasi direksi perseroan untuk disiplin mengisi Buku Daftar Pemegang Saham (BDPS) secara fisik karena BDPS adalah bukti materil utama peralihan hak di internal perseroan.

2. Bagi Pemerintah (Kemenkumham/Direktorat AHU): Sinkronisasi Regulasi dan Sistem

Pembaruan Algoritma SABH: Sistem AHU harus dirancang untuk memahami sifat Deklaratif dari pelaporan peralihan saham (Pasal 56 ayat 3 UU PT), bukan memperlakukannya secara Konstitutif. Sistem harus menyediakan opsi menu "Pemberitahuan Berdasarkan AJB Saham" yang secara otomatis memotong hak akses pemegang saham lama di sistem tanpa memerlukan konfirmasi ulang dari pihak yang sudah menjual sahamnya.
Standardisasi Surat Klarifikasi (Legal Memorandum): Verifikator manusia di AHU harus dibekali pemahaman hukum perusahaan tingkat lanjut agar tidak asal menolak tiket permohonan ketika notaris melampirkan pindaian fisik Akta Jual Beli Saham, Buku Daftar Pemegang Saham dan dokumen lainnya yang sah secara hukum substantif.

3. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha: Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Internal

Tertib Administrasi Digital: Setiap perseroan wajib memastikan bahwa email dan nomor telepon/ponsel resmi dari seluruh pengurus serta pemegang saham yang terdaftar di AHU adalah data yang aktif dan berada di bawah kendali penuh yang bersangkutan. Perubahan kontak internal harus dilaporkan secara berkala demi mencegah kegagalan verifikasi otomatis saat terjadi corporate action darurat.

Semoga berguna.

Lahirnya Status sebagai Pemegang Saham dari suatu PT

2026-06-05T09:34:22.097+07:00

Berikut ini adalah analisa kasus tentang Kapan seseorang mendapatkan status sebagai Pemegang Saham yang dibeli dari Pemegang Saham Eksisting

Berkaitan dengan status hukum kapan seseorang mempunyai status sebagai pemegang saham suatu PT, perlu diuraikan terlebih dahulu kronologi kasusnya

Kasus : X ( pihak luar ) membeli saham milk Y dalam suatu PT ABC setelah melalui persetujuan RULBPS ( para pemegang saham eksisting setuju semua atas rencana peralihan saham yang dilakukan Y keada X ), lalu dilakukanlah jual beli saham antara X dan Y, dan telah dicatatkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham; setelah itu dilakukanlah RULBPS untuk menegaskan susunan Pemegang Saham yang baru; dalam Akta Berita Acara RULBPS tersebut pihak yang hadir dalam rapat adalah X dan para pemegang saham lainnya; kedudukan X disebutkan sebagai pemilik saham PT; hal ini ditolak oleh Verifikator AHU, yang mewajibkan Y hadir dalam Rapat tersebut, pertanyaannya : apakah Y masih berhak hadir dalam Rapat tersebut selaku pemilik saham PT ABC, padahal sudah dilakukan Akta Jual Beli Saham. Adakah cara menyikapi perbedaan yang terjadi antara sistem dalam AHU ( yang menyatakan Pemegang Saham PT ABC masih tercantum nama Y ), sedangkan dalam realita Saham tersebut sudah bukan miliknya lagi karena sudah dijual kepada Y.

Analisa hukum :

Benturan Hukum Substantif vs Administratif: Kedudukan Pemegang Saham Pasca AJB dan Mitigasi Penolakan Sistem SABH-AHU

Kasus ini merupakan anomali klasik dalam praktik kenotariatan modern di Indonesia: terjadinya benturan frontal antara Kebenaran Substantif Hukum Perusahaan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas / UU PT) dengan Kekuatan ( saya sebut sebagai "Kekakuan" ) Algoritma Administratif pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM.

Berikut adalah analisis hukum untuk membedah status hukum X dan Y, serta kerangka taktis untuk menundukkan penolakan Verifikator AHU tanpa melanggar doktrin hukum korporasi.

1. Status Hukum Kehadiran Y dalam RUPSLB (Tinjauan Hukum Substantif)

Menjawab pertanyaan fundamental : Apakah Y masih berhak hadir dalam Rapat tersebut selaku pemilik saham? Jawabannya adalah MUTLAK TIDAK.

Berdasarkan arsitektur hukum UU PT, kita harus memisahkan antara "Kapan hak kepemilikan beralih" dengan "Kapan negara mengakui peralihan tersebut secara administratif".

Peralihan Hak Sempurna (Pasal 56 ayat 1 & Pasal 50 ayat 1): Hak atas saham beralih pada detik ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham (AJBS) dan dicatatkannya peralihan tersebut ke dalam Buku Daftar Pemegang Saham (BDPS) oleh Direksi.
Gugurnya Hak Suara Y (Pasal 52 ayat 1): Sejak AJBS diteken dan dicatat di BDPS, seluruh hak suara (voting rights) dan hak ekonomi atas saham tersebut berpindah kepada X secara absolut. Y telah kehilangan legal standing-nya.

Dampak Fatal jika Y Dihadirkan: Jika Anda (Notaris) menuruti permintaan Verifikator AHU dengan memasukkan kembali nama Y ke dalam Akta Berita Acara RUPSLB sebagai pihak yang menggunakan hak suara, maka Anda justru menciptakan Cacat Hukum Materil.
Keputusan RUPSLB tersebut menjadi batal demi hukum (nietig) karena dihadiri dan diputuskan oleh pihak yang sudah tidak memiliki kapasitas hukum atas saham tersebut. Hal ini membuka celah gugatan Perbuatan Melawan Hukum di kemudian hari.

2. Anatomi Konflik dengan Sistem AHU (Sifat Deklaratif vs Konstitutif)

Mengapa Verifikator AHU menolak X dan mewajibkan Y hadir?

Sistem SABH-AHU dibangun di atas logika basis data yang berurutan (chronological database). Sistem ini mengasumsikan bahwa daftar pemegang saham yang sah adalah siapa yang terakhir kali tercatat di server kementerian, bukan siapa yang tercatat di Buku Daftar Pemegang Saham fisik di kantor perseroan.

Di mata sistem AHU, karena pemberitahuan peralihan saham belum masuk, Y adalah pemegang saham yang sah. Verifikator AHU menerapkan standar administratif, di mana sistem menolak input nama entitas baru (X) yang secara hierarki data belum diakui (belum di-update) sebelum RUPSLB penegasan tersebut didaftarkan.

Secara yurisprudensi, pelaporan ke Kemenkumham berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UU PT bersifat Deklaratif (pemberitahuan kepada publik/negara), bukan Konstitutif (syarat sahnya peralihan saham).
Peralihan sudah sah tanpa persetujuan Menteri, namun sistem komputer kementerian tidak dirancang untuk memahami fleksibilitas doktrin ini.

3. Kerangka Taktis Menyikapi Perbedaan Sistem AHU dan Realitas Korporasi

Untuk mengeksekusi pendaftaran tanpa mengorbankan kebenaran materil akta Anda, Notaris tidak boleh mengubah isi Akta RUPSLB yang sudah benar (di mana X yang hadir), melainkan mengubah rute pendaftaran pada sistem SABH.

Berikut adalah tiga langkah penyelesaian preskriptif:

Taktik A: Restrukturisasi Urutan Input SABH (The Sequential Upload Protocol)

Kesalahan administratif yang sering memicu penolakan AHU adalah Notaris menggunakan Akta Berita Acara RUPSLB Penegasan sebagai landasan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham.

Langkah Benar: Lakukan "Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan" di SABH menggunakan Akta Jual Beli Saham (AJBS) sebagai dasar pijakan hukum utama (underlying deed), bukan Akta RUPSLB Penegasan.
Dengan meng-input AJBS terlebih dahulu, sistem AHU akan secara otomatis memperbarui database (mengganti Y menjadi X) tanpa memperdebatkan kehadiran RUPS.
Setelah SK Penerimaan Pemberitahuan dari AHU terbit yang mengesahkan X sebagai pemegang saham dalam sistem, barulah Anda meng-input Akta RUPSLB berikutnya jika memang ada perubahan data lain (misal: perubahan Direksi). Dengan urutan ini, Verifikator tidak akan menolak nama X.

Taktik B: Argumentasi Legal Melalui Surat Klarifikasi Resmi (Legal Memorandum)

Jika Verifikator tetap mempertahankan penolakan secara manual dalam satu paket permohonan, Notaris memiliki kewenangan untuk membalas tiket penolakan tersebut dengan mengunggah sebuah Surat Klarifikasi (yang bertindak layaknya Mini Legal Memorandum). Sertakan narasi absolut:

"Berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 56 UU Nomor 40 Tahun 2007, peralihan saham telah sah dan sempurna dengan ditandatanganinya AJB Saham Nomor [X] dan pencatatan dalam BDPS. RUPSLB Penegasan murni merupakan forum pemegang saham baru (Tuan X). Menghadirkan Tuan Y yang telah kehilangan hak keperdataannya atas saham tersebut justru akan membuat cacat validitas hukum Rapat. Pembaruan data ini merupakan implementasi pelaporan deklaratif, bukan konstitutif."

Lampirkan hasil scan/fotocopy dari fisik Buku Daftar Pemegang Saham (BDPS) yang telah ditandatangani Direksi sebagai bukti materil bahwa Corporate Action telah tereksekusi sempurna di internal perseroan.

Taktik C: Penghapusan Redundansi "RUPSLB Penegasan"

Secara hukum korporasi Indonesia, RUPSLB Penegasan atas peralihan saham sebenarnya adalah instrumen redundan (berlebihan) dan tidak diwajibkan oleh UU PT. Jika RUPSLB Pra-Transaksi sudah menyetujui pelepasan HMETD dan peralihan dari Y ke X, maka setelah AJBS diteken, Direksi cukup mencatatnya di BDPS dan langsung menugaskan Notaris untuk melaporkan AJBS tersebut ke AHU. Jika RUPSLB Penegasan tersebut belum didaftarkan dan terus memicu masalah dengan Verifikator, pertimbangkan untuk men-drop (mengabaikan) pendaftaran Akta RUPSLB Penegasan tersebut dan langsung masuk menggunakan Akta AJBS untuk melaporkan Perubahan Susunan Pemegang Saham.

Catatan : Hal ini dapat dilakukan apabila dalam RULBPS tersebut hanya menegaskan susunan Kepemilikan Saham yang baru, namun tidaklah demikian jika disamping menegaskan susunan Kepemilikan Saham yang baru, Rapat tersebut juga memutuskan hal-hal lain yang perlu dilaporkan/diberitahukan bahkan yang membutuhkan persetujuan dari Menteri )

Kesimpulan : Jangan pernah mengorbankan integritas Akta Autentik Anda dengan memanipulasi kehadiran pihak yang sudah tidak berhak (Y) semata-mata demi memuaskan kriteria mesin verifikasi kementerian. Lakukan kalibrasi pada cara Anda berinteraksi dengan antarmuka sistem SABH—gunakan AJBS sebagai senjata pembaruan data utama, jadikan hukum substantif sebagai tameng, dan pertahankan kedudukan X sebagai penguasa absolut atas hak suara perseroan.

Semoga tulisan ini juga memberikan pencerahan bagi kasus yang terjadi selama ini yaitu hilangnya kepemilikan saham tanpa disadari oleh pemiliknya sampai munculnya perketatan verifikasi terhadap perubahan pemilikan saham, perubahan susunan pengurus dan komisaris.
Selanjutnya saya akan membahas tentang Rezim Verifikasi dan dampaknya bagi Notaris, Masyarakat bahkan bagi Pemerintah sendiri...

"Disertasi" Jusuf Patrianto Tjahjono, SH, MH. Bab 5 + Daftar Pustaka

2026-05-23T20:06:39.379+07:00

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Jawaban atas Rumusan Masalah Pertama

Asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung kelemahan yuridis yang bersifat struktural dalam konteks perjanjian elektronik. Kelemahan ini terletak pada absennya pengaturan terhadap dimensi identitas subjek dari syarat sepakat — sebuah dimensi yang dalam konteks perjanjian tatap muka terpenuhi secara otomatis melalui kehadiran fisik, namun dalam lingkungan digital menjadi persoalan hukum yang tidak terjawab. Subjek hukum dalam lingkungan digital direpresentasikan oleh akun yang bersifat fungible dan dapat dioperasikan oleh siapa pun yang memiliki kredensial, menciptakan celah fundamental antara siapa yang seharusnya memberikan kehendak dan siapa yang sesungguhnya memberikan kehendak.

Autentikasi berbasis knowledge factor terbukti tidak memenuhi unsur sepakat yang sesungguhnya karena tiga kelemahan yuridis fundamental: sifatnya yang dapat dialihkan, ketiadaan jaminan korespondensi antara wil dan verklaring, dan kelemahan struktural terhadap prinsip non-repudiation. Analisis terhadap lima putusan pengadilan rentang 2017–2025 menunjukkan pola konsisten: hakim secara berulang kali menolak knowledge factor sebagai pembuktian tunggal identitas subjek dalam sengketa perjanjian elektronik, namun disparitas putusan mencerminkan absennya pedoman normatif yang memadai — kondisi yang dalam ilmu hukum disebut rechtsvacuum. Perkembangan teknologi AI generatif memperparah kondisi ini secara eksponensial dan menuntut respons normatif yang bersifat antisipatoris.

5.1.2 Jawaban atas Rumusan Masalah Kedua

Asas personalitas dalam hukum perjanjian elektronik — yang harus dibedakan secara tegas dari asas personalitas dalam hukum perdata internasional — didefinisikan sebagai asas hukum perjanjian yang mensyaratkan bahwa pernyataan kehendak dalam perjanjian elektronik tertentu harus berasal secara langsung dari subjek hukum yang bersangkutan, yang identitasnya terverifikasi melalui inherence factor secara real-time dan tidak dapat diwakilkan.

Asas ini memenuhi kriteria Scholten untuk disebut sebagai asas hukum karena: bersifat abstrak dan umum (tidak mengatur teknik spesifik melainkan prinsip umum), mengandung nilai fundamental (pengakuan subjektivitas manusia sebagai individu yang otonom), dan memerlukan konkretisasi melalui norma teknis di bawahnya. Asas personalitas memiliki tiga unsur konstitutif kumulatif: identifikasi personal biometrik (inherence factor dengan FAR ≤ 0,001%), autentikasi real-time dengan liveness detection (ISO 30107-3 PAD Level 2 minimum), dan non-transferability. Asas ini memenuhi three-part test konstitusional (ditetapkan oleh hukum, tujuan sah, proporsional) sehingga tidak bertentangan dengan hak atas privasi yang dijamin UUD 1945.

Perbandingan dengan Uni Eropa (eIDAS 2.0), Singapura (ETA + Singpass), dan India (Aadhaar e-Sign) membuktikan bahwa kewajiban biometrik dalam perjanjian penting adalah global best practice yang telah melewati uji konstitusional di berbagai yurisdiksi dengan sistem hukum yang beragam.

5.1.3 Jawaban atas Rumusan Masalah Ketiga

Model pengaturan ius constituendum yang diusulkan mencakup empat tingkatan rekonstruksi normatif yang saling berhubungan. Rekonstruksi Pasal 1320 KUHPerdata dengan penambahan ayat (2) yang mewajibkan asas personalitas untuk perjanjian elektronik tertentu, ayat (3) yang menetapkan sanksi batal demi hukum, dan ayat (4) yang mendelegasikan detail teknis ke Peraturan Pemerintah. Rekonstruksi Pasal 11 UU ITE yang membentuk tiga level TTE — Sederhana, Tersertifikasi, dan Personalitas — di mana TTE Personalitas memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Rekonstruksi PP PSTE melalui penambahan Pasal 5A dan 9A yang mewajibkan TTE Personalitas untuk perjanjian Kelas I dan II. Harmonisasi dengan UU PDP melalui penetapan Biometric Gateway Nasional yang menjamin zero data retention pada level PSrE.

Model proporsional tiga kelas perjanjian menjamin bahwa asas personalitas tidak membebani transaksi kecil-menengah. Mekanisme pengawasan yang melibatkan Kemenkominfo, BSSN, dan OJK dengan alih beban pembuktian sebagai sanksi perdata yang efektif. Roadmap legislasi yang realistis dengan target implementasi penuh pada tahun 2030.

5.2 Saran

5.2.1 Kepada Pembentuk Undang-Undang

Pertama, naskah akademik revisi KUHPerdata Buku III yang sedang disusun Kemenkumham harus mengakomodasi rekonstruksi Pasal 1320 sebagaimana diusulkan dalam disertasi ini. Klausul asas personalitas bukan penambahan yang asing, melainkan eksplisitasi dari dimensi yang selalu terkandung dalam syarat sepakat dan yang selama ini dibiarkan tersirat karena konteks historis penyusunan KUHPerdata. Kedua, revisi UU ITE perlu segera dilakukan untuk mengatur tiga level TTE dengan kekuatan hukum yang berbeda, disertai insentif bagi PSrE yang mengadopsi TTE Personalitas secara sukarela sebelum kewajiban berlaku. Ketiga, Peraturan Pemerintah tentang standar biometrik harus diterbitkan bersamaan dengan atau segera setelah revisi UU ITE, dengan mengacu pada standar internasional ISO/IEC 30107, ISO/IEC 29115, dan NIST SP 800-63B.

5.2.2 Kepada Mahkamah Agung

Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran (SEMA) yang memberikan pedoman kepada hakim tentang standar pembuktian dalam sengketa perjanjian elektronik, mencakup: (1) bahwa log username/password saja tidak cukup sebagai pembuktian sepakat ketika terdapat penyangkalan yang masuk akal secara teknis; (2) bahwa hakim dapat membebankan alih beban pembuktian kepada PSrE yang tidak dapat menunjukkan rekam jejak autentikasi yang kuat; dan (3) panduan penilaian bukti digital biometrik dan liveness detection dalam persidangan. Pelatihan digital forensics bagi hakim juga perlu digalakkan.

5.2.3 Kepada BSSN, Kemenkominfo, dan Dukcapil

BSSN harus segera menyusun standar teknis TTE Personalitas yang mengadopsi ISO 30107-3 PAD Level 2 minimum. Dukcapil perlu membuka Biometric Verification Service untuk PSrE tersertifikasi dengan mekanisme zero data retention. Koordinasi ketiga lembaga dalam membangun Biometric Gateway Nasional harus dimulai segera dengan target operasional 2028.

5.2.4 Kepada PSrE dan Sektor Keuangan

PSrE yang sudah memiliki kapabilitas biometrik didorong untuk mempreparasi sistem mereka memenuhi standar TTE Personalitas sebelum kewajiban hukum berlaku, sebagai keunggulan kompetitif. OJK perlu mewajibkan TTE Personalitas untuk produk fintech lending dengan plafon di atas Rp 50 juta melalui revisi POJK yang relevan.

5.2.5 Untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini membuka setidaknya empat agenda penelitian lanjutan: (1) penelitian empiris tentang kesiapan infrastruktur biometrik nasional dan tingkat penerimaan masyarakat; (2) penelitian hukum pidana tentang biometric spoofing dan presentation attack dalam konteks perjanjian elektronik; (3) perbandingan dengan Korea Selatan (Digital Signature Act dan PASS) dan Arab Saudi (National Digital Identity Platform); dan (4) penelitian etika dan HAM tentang implikasi asas personalitas terhadap kelompok marjinal, termasuk kemungkinan bias algoritmik dalam sistem biometrik.

Hukum tidak boleh tertinggal dari teknologi. Ketika sepakat bisa dipalsukan oleh algoritma, hukum harus memastikan yang bersepakat adalah manusia — manusia yang sesungguhnya, yang hadir dengan segenap keunikan biologisnya. Asas personalitas adalah jembatan antara pasal 1320 KUHPerdata dengan peradaban digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Staatsblad 1847 No. 23 jo. Staatsblad 1849 No. 59).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Regulation (EU) 2024/1183 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing the European Digital Identity Framework (eIDAS 2.0), OJ L 1183, 30.4.2024.

Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (eIDAS).

Electronic Transactions Act 2010 (Cap. 88, 2021 Rev. Ed.) (Singapore).

Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (India).

Information Technology Act, 2000 (India).

B. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2799 K/Pdt/2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 112 K/Pdt/2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Pengadilan Negeri Bandung. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PN.Bdg.

High Court of Singapore. BN v BNX [2023] SGHC 25.

Supreme Court of India. Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v Union of India, (2018) 1 SCC 809.

C. Buku dan Monograf

Badrulzaman, Mariam Darus. KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni, 2011.

Badrulzaman, Mariam Darus, et al. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Hildebrandt, Mireille. Smart Technologies and the End(s) of Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015.

Kindt, Els J. Privacy and Data Protection Issues of Biometric Applications: A Comparative Legal Analysis. Dordrecht: Springer, 2013.

Makarim, Edmon. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Pound, Roscoe. Social Control Through Law. New Haven: Yale University Press, 1942.

Radbruch, Gustav. Rechtsphilosophie. 4th ed. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1950.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Reed, Chris. Internet Law: Text and Materials. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Satrio, J. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Scholten, Paul. Algemeen Deel. Verzamelde Geschriften I. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1954.

Solove, Daniel J. Understanding Privacy. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

Van Dunne, J.M. Verbintenissenrecht. 5th ed. Deventer: Kluwer, 2001.

Zimmermann, Reinhard. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town: Juta, 1990.

D. Disertasi

Dewi, Sinta. Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Elektronik. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2018.

Makarim, Edmon. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

E. Jurnal Ilmiah (Terindeks Scopus)

Dumortier, Jos. "Legal Aspects of Biometric Authentication." Computer Law & Security Review 34, no. 2 (2018): 312–325.

Harjono, Dhaniswara K. "Reformasi Hukum Perjanjian di Era Digital." Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2020): 567–589.

Mason, Stephen. "Electronic Signatures in Law." International Journal of Law and Information Technology 24, no. 3 (2016): 203–231.

Purnama, Y., dan Susanti, R. "Biometric Authentication as Consent Evidence in Electronic Contracts: A Comparative Study." Journal of Legal Technology and Regulation 4, no. 1 (2024): 45–67.

Quinn, Kevin. "eIDAS 2.0 and the European Digital Identity Wallet." European Data Protection Law Review 9, no. 1 (2023): 45–62.

Reijers, Wessel, et al. "Digital Identity and the Right to Non-Repudiation in eIDAS 2.0." Computer Law & Security Review 52 (2024): 105912.

Sorge, Christoph. "Non-repudiation in Electronic Commerce." International Journal of Information Security 18, no. 4 (2019): 421–439.

Sulistiyono, Adi. "Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Perbankan." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 3 (2021): 521–543.

Svantesson, Dan Jerker B. "Biometrics and Privacy." Computer Law & Security Review 37 (2020): 105487.

Zahra, Nabilla. "Perlindungan Hukum Teknologi Identitas Digital melalui Sistem Verifikasi Identitas Berbasis Biometrik." Jurnal Supremasi 19, no. 1 (2023). DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.51062.

Zulkarnain, I., dan Aprilianda, N. "Rekonstruksi Syarat Sah Perjanjian Elektronik Pasca UU PDP." Jurnal Rechtsvinding 13, no. 1 (2025): 89–110.

F. Dokumen Resmi, Laporan, dan Standar Teknis

Ajder, Henry, et al. The State of Deepfakes: Landscape, Threats, and Impact. Amsterdam: Deeptrace, 2019.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024. Jakarta: APJII, 2024.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Laporan Tahunan Monitoring Keamanan Siber 2024. Jakarta: BSSN, 2024.

Bank Indonesia. Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan 2023. Jakarta: Bank Indonesia, 2024.

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Annual Risk Assessment Report 2024. Washington D.C.: U.S. Department of Homeland Security, 2024.

European Data Protection Board (EDPB). Guidelines 05/2021 on Biometric Data Processing. Brussels: EDPB, 2021.

Fast IDentity Online (FIDO) Alliance. FIDO2 Specifications: WebAuthn Level 3 and CTAP 2.2. Mountain View: FIDO Alliance, 2023.

GovTech Singapore. Singpass Face Verification: Technical Specifications and Compliance Guide, Version 2.1. Singapore: Government Technology Agency, 2023.

ISO/IEC 13888-1:2009. Information Technology — Security Techniques — Non-repudiation — Part 1: General. Geneva: International Organization for Standardization, 2009.

ISO/IEC 19794-1:2011. Information Technology — Biometric Data Interchange Formats — Part 1: Framework. Geneva: ISO, 2011.

ISO/IEC 29115:2013. Information Technology — Security Techniques — Entity Authentication Assurance Framework. Geneva: ISO, 2013.

ISO/IEC 30107-3:2023. Information Technology — Biometric Presentation Attack Detection — Part 3: Testing and Reporting. Geneva: ISO, 2023.

NIST Special Publication 800-63B. Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Perkembangan Keuangan Digital 2023. Jakarta: OJK, 2024.

Sensity AI. The State of Deepfakes 2023: Landscape, Threats, and Impact. Amsterdam: Sensity AI, 2023.

Sumsub. Identity Fraud Report 2024: Navigating the Evolving Landscape of Digital Fraud. London: Sumsub, 2024.

UN Human Rights Committee. General Comment No. 34: Article 19 — Freedoms of Opinion and Expression. CCPR/C/GC/34, 2011.

Unique Identification Authority of India (UIDAI). Aadhaar Authentication Framework: Design, Implementation and Governance. New Delhi: UIDAI, 2023.

— Akhir "Disertasi" —

"Disertasi" Jusuf Patrianto Tjahjono, SH, MH. Bab 4

2026-05-18T09:01:40.175+07:00

BAB IV

REKONSTRUKSI HUKUM POSITIF MENUJU IUS CONSTITUENDUM

4.1 Politik Hukum dan Analisis Celah Hukum Positif

Rekonstruksi hukum positif memerlukan landasan politik hukum yang jelas. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, yang mencakup arah pembangunan hukum dan pelaksanaan ketentuan hukum yang ada. Dari perspektif ini, rekonstruksi Pasal 1320 KUHPerdata untuk mengakomodasi asas personalitas sejalan dengan tiga arah kebijakan nasional: agenda transformasi digital sebagaimana termuat dalam Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, agenda perlindungan konsumen digital yang dimandatkan UU PDP, dan agenda kepastian berusaha yang memerlukan fondasi hukum perjanjian digital yang dapat diprediksi.

4.1.1 Celah dalam KUHPerdata

Pasal 1320 KUHPerdata hanya mensyaratkan sepakat tanpa mengatur bagaimana sepakat tersebut dibuktikan dalam konteks digital. Pasal 1321 hingga 1328 yang mengatur cacat kehendak tidak mencakup skenario di mana kehendak disampaikan oleh subjek yang berbeda dari yang seharusnya — absensi kehendak versus cacat kehendak. Mariam Darus Badrulzaman mencatat bahwa keheningan KUHPerdata tentang metode pembuktian identitas adalah konsekuensi historis dari konteks penyusunannya yang sama sekali tidak mengantisipasi perjanjian elektronik.

4.1.2 Celah dalam UU ITE

Pasal 11 UU ITE mengakui TTE sebagai alat bukti sah namun tidak membedakan kekuatan pembuktian berdasarkan kualitas autentikasi subjek. TTE tersertifikasi berbasis biometrik dan TTE tersertifikasi berbasis PIN diperlakukan sama dalam hal kekuatan hukum, meskipun secara faktual memiliki tingkat jaminan identitas yang sangat berbeda. Edmon Makarim mencatat bahwa pendekatan technology neutral UU ITE paradoksnya justru menghambat perkembangan standar autentikasi yang lebih kuat karena tidak memberikan insentif normatif bagi PSrE untuk melampaui standar minimum.

4.1.3 Celah dalam PP No. 71 Tahun 2019

Pasal 5 PP PSTE hanya mewajibkan PSrE untuk melakukan verifikasi identitas pengguna tanpa menetapkan metode yang spesifik, sehingga verifikasi melalui email atau nomor telepon saja dianggap cukup. Ini menciptakan moral hazard: PSrE dapat memilih metode autentikasi termurah tanpa konsekuensi hukum yang berarti, sementara risiko penyangkalan dibebankan kepada pihak lain.

4.1.4 Celah dalam UU PDP

UU No. 27 Tahun 2022 mengklasifikasikan biometrik sebagai data pribadi sensitif yang memerlukan persetujuan eksplisit. Di satu sisi, ini memberikan proteksi yang diperlukan. Di sisi lain, PSrE dapat berlindung di balik keengganan untuk memproses data sensitif sebagai justifikasi untuk tidak mengadopsi biometrik, meskipun justru biometrik itulah yang dibutuhkan untuk kepastian hukum perjanjian.

4.2 Rekonstruksi Pasal 1320 KUHPerdata dan Norma Terkait

4.2.1 Draft Rekonstruksi Pasal 1320 KUHPerdata

Pasal 1320 (Teks yang Diusulkan):

(1) Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

a.sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b.kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c.suatu pokok persoalan tertentu; dan

d.suatu sebab yang tidak terlarang.

(2) Untuk perjanjian yang dibuat secara elektronik dengan nilai nominal, jenis, atau tingkat risiko tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, syarat sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dianggap terpenuhi apabila persetujuan diberikan melalui proses identifikasi personal yang memenuhi asas personalitas, yang meliputi:

a.identifikasi subjek melalui satu atau lebih inherence factor berupa ciri yang melekat secara inheren pada tubuh yang bersifat unik dan terverifikasi;

b.autentikasi real-time pada saat pemberian persetujuan dengan teknologi yang membuktikan bahwa subjek hadir secara fisik (liveness detection); dan

c.pemberian persetujuan secara langsung oleh subjek hukum yang bersangkutan yang tidak dapat diwakilkan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

(3) Perjanjian elektronik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis perjanjian elektronik yang wajib menerapkan asas personalitas, batasan nilai transaksi dan tingkat risiko, standar teknis inherence factor dan liveness detection, serta pengecualian yang diperlukan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 1320 ayat (2):

Yang dimaksud dengan inherence factor adalah karakteristik biologis yang melekat secara permanen pada individu dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, antara lain sidik jari, pengenalan wajah, pemindaian iris mata, pengenalan suara, dan pola pembuluh darah telapak tangan. Liveness detection adalah teknologi yang memastikan bahwa data inherence factor yang diterima berasal dari individu yang hidup dan hadir secara fisik pada saat verifikasi dilakukan, bukan dari rekaman, gambar statis, atau tiruan berbasis kecerdasan buatan. Ketentuan ayat ini bersifat komplementer terhadap ayat (1) dan tidak menggantikan persyaratan sepakat yang bebas dari cacat kehendak sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

4.2.2 Draft Rekonstruksi Pasal 11 UU ITE

Pasal 11 (Teks yang Diusulkan):

(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

(2) Tanda Tangan Elektronik terdiri atas tiga tingkatan:

a.Tanda Tangan Elektronik Sederhana, yaitu tanda tangan yang dibuat menggunakan knowledge factor dan/atau possession factor;

b.Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi, yaitu tanda tangan yang didasarkan pada sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan

c.Tanda Tangan Elektronik Personalitas, yaitu tanda tangan tersertifikasi yang memenuhi asas personalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berupa identifikasi melalui inherence factor real-time dengan liveness detection.

(3) Tanda Tangan Elektronik Personalitas wajib digunakan untuk perjanjian elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs) yang tidak dapat disangkal, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang bersifat menentukan.

(4) Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi memiliki kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijs).

(5) Tanda Tangan Elektronik Sederhana hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan (begin van bewijs).

4.2.3 Ketentuan PP PSTE yang Diusulkan (Pasal Baru)

Pasal 5A (Baru):

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan perjanjian elektronik Kelas I atau Kelas II wajib melakukan verifikasi identitas pengguna melalui Tanda Tangan Elektronik Personalitas.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap pemberian persetujuan yang memiliki akibat hukum signifikan, tidak cukup hanya pada saat pendaftaran akun awal.

(3) Rekaman proses verifikasi biometrik wajib disimpan sebagai bagian dari dokumen perjanjian elektronik selama paling sedikit 10 tahun.

Pasal 9A (Baru):

Sistem autentikasi untuk perjanjian elektronik Kelas I dan Kelas II wajib memenuhi:

a.inherence factor dengan False Acceptance Rate tidak melebihi 0,001%;

b.liveness detection yang memenuhi standar ISO/IEC 30107-3 dengan tingkat keamanan yang ditetapkan oleh BSSN;

c.anti-spoofing yang dapat mencegah serangan berupa foto, video rekaman, topeng, dan tiruan berbasis kecerdasan buatan; dan

d.enkripsi data biometrik menggunakan standar yang ditetapkan BSSN selama transmisi dan penyimpanan.

4.3 Model Norma Ius Constituendum yang Proporsional

Kelas	Nilai / Jenis Perjanjian	Kewajiban	Metode Min.	Sanksi Pelanggaran PSrE
I	Nilai > Rp 500 juta; waris; akta notaris; HT; fidusia	TTE Personalitas Multimodal	Sidik jari live + wajah live	Batal demi hukum + denda adm. max Rp 5M + alih beban pembuktian otomatis ke PSrE
II	Rp 10jt – Rp 500jt; sewa; lisensi; perjanjian kerja	TTE Personalitas Single	Wajah live ATAU sidik jari live	Dapat dibatalkan + teguran tertulis + alih beban pembuktian
III	< Rp 10jt; e-commerce; streaming; transaksi rutin	Tidak wajib biometrik	Username+password+OTP	Tidak ada sanksi khusus; beban pembuktian sesuai hukum acara umum

Persyaratan biometrik yang diusulkan mengacu pada standar NIST SP 800-63B untuk Authenticator Assurance Level 3 (AAL3), serta standar FIDO2 WebAuthn Level 3 yang ditetapkan oleh FIDO Alliance. Pengecualian yang adil harus disertakan: penyandang disabilitas memperoleh metode biometrik alternatif atau pendampingan notaris elektronik; anak di bawah umur tidak dapat membuat perjanjian Kelas I dan II; badan hukum diwakili oleh pengurus yang biometriknya terverifikasi secara real-time.

4.4 Mekanisme Pengawasan dan Penegakan

Model ius constituendum yang baik tidak hanya menetapkan norma substantif tetapi juga mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif. Tanpa mekanisme ini, norma hanya akan menjadi paper rule tanpa daya paksa. Tiga komponen mekanisme pengawasan yang diusulkan adalah sebagai berikut.

Pertama, otoritas pengawasan yang jelas. Kementerian Komunikasi dan Digital berwenang mengawasi kepatuhan PSrE terhadap kewajiban TTE Personalitas dan memberikan sanksi administratif. BSSN berwenang menetapkan standar teknis, melakukan sertifikasi PSrE biometrik, dan mengaudit keamanan sistem secara berkala. OJK berwenang mengawasi PSrE yang beroperasi di sektor keuangan. Koordinasi antar-lembaga harus diatur melalui Peraturan Presiden.

Kedua, sistem sertifikasi PSrE Biometrik. PSrE yang ingin menyelenggarakan perjanjian Kelas I dan II wajib memiliki sertifikasi khusus TTE Personalitas dari BSSN, berlaku tiga tahun dengan audit kepatuhan tahunan. PSrE yang tidak memiliki sertifikasi tidak diizinkan menyelenggarakan perjanjian Kelas I dan II.

Ketiga, alih beban pembuktian. Apabila PSrE tidak dapat menunjukkan rekam jejak autentikasi biometrik yang memadai dalam sengketa perjanjian Kelas I atau II, beban pembuktian beralih secara otomatis kepada PSrE untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut sah. Mekanisme ini merupakan sanksi perdata yang efektif karena langsung memengaruhi posisi PSrE dalam sengketa dan menciptakan insentif yang kuat untuk kepatuhan.

4.5 Harmonisasi dengan UU Pelindungan Data Pribadi

4.5.1 Dasar Hukum Pemrosesan Biometrik

Pasal 20 ayat (2) huruf b UU PDP menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi sensitif yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban hukum tidak memerlukan persetujuan eksplisit. Dengan ditetapkannya kewajiban TTE Personalitas melalui revisi Pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE yang diusulkan, pemrosesan biometrik untuk pemenuhan kewajiban tersebut mendapat dasar hukum yang sah. Ini adalah harmonisasi yang elegan antara kepentingan kepastian hukum perjanjian dan perlindungan data pribadi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 28/PUU-XI/2013 telah membenarkan bahwa pembatasan hak privasi untuk kepentingan hukum yang sah adalah konstitusional.

4.5.2 Biometric Gateway Nasional

Mengadopsi model Singapura (zero data retention melalui GovTech) dan India (penyimpanan terpusat di UIDAI dengan enkripsi ketat), penelitian ini merekomendasikan pembentukan Biometric Gateway Nasional (BGN) di bawah koordinasi BSSN dan Dukcapil. Fungsi BGN adalah menyimpan template biometrik penduduk dalam sistem yang aman, menerima permintaan verifikasi real-time dari PSrE tersertifikasi, mengembalikan hasil verifikasi (cocok/tidak cocok) tanpa mengekspos data biometrik mentah kepada PSrE, dan menyimpan log verifikasi sebagai alat bukti. Dengan arsitektur ini, PSrE tidak perlu dan tidak diizinkan menyimpan data biometrik mentah, mengurangi risiko kebocoran secara signifikan.

4.5.3 Ketentuan Retensi Data

Mengacu pada prinsip pembatasan penyimpanan dalam UU PDP Pasal 46, ketentuan retensi data biometrik yang diusulkan adalah sebagai berikut: log verifikasi biometrik (metadata, bukan biometrik mentah) wajib disimpan PSrE minimal 10 tahun. Biometrik mentah yang diproses selama verifikasi wajib dihapus secara aman segera setelah verifikasi selesai. Template yang tersimpan di BGN dipertahankan untuk kepentingan administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.6 Analisis Dampak Regulasi dan Roadmap Legislasi

Aspek	Dampak Positif	Potensi Dampak Negatif	Mitigasi
Hukum	Sengketa penyangkalan TTE berkurang; preseden lebih konsisten; alih beban pembuktian yang adil	Risiko batal demi hukum perjanjian yang sudah ada	Asas non-retroaktivitas; masa transisi 18 bulan
Ekonomi	Kepercayaan investor meningkat; kerugian fraud berkurang; ekosistem digital lebih aman	Biaya implementasi PSrE meningkat; potensi hambatan startup fintech kecil	Pengecualian Kelas III; subsidi sertifikasi BGN
Teknologi	Mendorong industri biometrik lokal; interoperabilitas meningkat	Risiko monopoli vendor; ketergantungan BGN	Standar teknis terbuka; arsitektur multi-vendor
Sosial	Perlindungan konsumen meningkat; kepercayaan publik meningkat	Kekhawatiran surveillance	Sosialisasi masif; transparansi zero data retention; pengawasan independen BGN

Tahap	Waktu	Kegiatan
1	2026 (Sm. I)	Penyusunan naskah akademik revisi KUHPerdata Buku III oleh Kemenkumham; FGD dengan hakim, notaris, PSrE, BSSN, dan akademisi
2	2026–2027	Pembahasan RUU Hukum Perdata di DPR; memasukkan klausul Pasal 1320 ayat (2)–(4)
3	2027	Revisi terbatas UU ITE (Pasal 11–12); terbit PP tentang Standar Biometrik untuk Perjanjian Elektronik
4	2028	Terbit Perpres tentang Biometric Gateway Nasional; operasionalisasi BGN di bawah BSSN dan Dukcapil
5	2028–2029	Masa transisi 18 bulan: sosialisasi, pelatihan PSrE, sertifikasi PSrE Biometrik oleh BSSN
6	2030	Regulasi berlaku penuh; evaluasi dampak oleh BSSN, Kominfo, OJK, dan MA setelah 12 bulan implementasi

Lanjuut Bab V Kesimpulan dan Saran

"Disertasi" Jusuf Patrianto Tjahjono, SH, MH. Bab 3

2026-05-08T13:18:00.005+07:00

BAB III

KONSTRUKSI ASAS PERSONALITAS BERBASIS BIOMETRIK

3.1 Genealogi dan Justifikasi Pembentukan Asas Hukum Baru

Sebelum mengonstruksi asas personalitas, perlu dijawab pertanyaan metodologis yang krusial: apakah yang dikonstruksi dalam penelitian ini benar-benar layak disebut asas hukum, atau hanya merupakan norma teknis yang dilebih-lebihkan statusnya? Pertanyaan ini penting karena dalam tradisi ilmu hukum, penyebutan sesuatu sebagai asas memiliki konsekuensi epistemologis dan normatif yang signifikan.

Paul Scholten dalam Algemeen Deel menetapkan tiga kriteria pembeda antara asas hukum dan norma hukum biasa. Pertama, asas hukum bersifat lebih umum dan abstrak daripada norma konkret; ia memberikan arah dan makna kepada norma-norma di bawahnya. Kedua, asas hukum mengandung nilai (value-laden) dan tidak hanya bersifat preskriptif; ia mencerminkan pilihan nilai yang fundamental. Ketiga, asas hukum tidak secara langsung diterapkan pada kasus konkret tanpa terlebih dahulu ditranskripsi ke dalam norma yang lebih operasional.

Menggunakan ketiga kriteria Scholten ini, asas personalitas memenuhi syarat sebagai asas hukum. Pertama, asas personalitas bersifat umum dan abstrak: ia tidak secara spesifik mengatur teknik biometrik tertentu, melainkan menetapkan prinsip umum bahwa identitas subjek harus terverifikasi melalui karakteristik yang melekat padanya. Norma-norma teknis tentang jenis biometrik, standar liveness detection, dan threshold nilai transaksi adalah konkretisasi dari asas ini. Kedua, asas personalitas mengandung nilai fundamental: pengakuan bahwa kehendak hukum harus dapat dinisbatkan secara meyakinkan kepada subjek yang bersangkutan sebagai individu yang otonom. Ini berkaitan langsung dengan martabat manusia sebagai subjek hukum yang dijamin Pasal 28D UUD 1945. Ketiga, asas personalitas memerlukan konkretisasi melalui Pasal 1320A KUHPerdata yang diusulkan dan Peraturan Pemerintah tentang standar teknis.

Di sisi lain, dari perspektif hukum progresif Rahardjo, asas personalitas merupakan respons yang dibutuhkan atas perubahan sosial yang fundamental. Kebutuhan akan kepastian identitas subjek dalam perjanjian elektronik adalah Rechtsgefuhl — perasaan hukum yang dihayati masyarakat — yang telah lama ada namun belum mendapat respons normatif yang memadai. Penelitian ini berupaya merasionalisasikan Rechtsgefuhl tersebut menjadi konstruksi hukum yang ilmiah dan dapat diimplementasikan.

3.2 Distingsi Asas Personalitas dari Konsep Sejenis

3.2.1 Pembedaan dari Asas Personalitas dalam Hukum Perdata Internasional

Adalah mutlak untuk menegaskan distingsi ini sejak awal. Dalam hukum perdata internasional (HPI), asas personalitas atau personaliteitsbeginsel merujuk pada prinsip bahwa status personal seseorang — mencakup kecakapan hukum, perkawinan, warisan — ditentukan oleh hukum kewarganegaraannya (lex patriae) atau hukum domisilinya (lex domicilii). Prinsip ini digunakan dalam konteks HPI untuk menentukan hukum mana yang berlaku ketika terdapat elemen asing dalam suatu hubungan hukum.

Asas personalitas yang dikonstruksi dalam penelitian ini beroperasi dalam dimensi yang sama sekali berbeda: ia berada dalam ranah hukum perjanjian nasional, bukan HPI; tidak berkaitan dengan penentuan hukum yang berlaku, melainkan dengan verifikasi identitas biologis subjek; dan berfokus pada autentikasi digital dalam konteks perjanjian elektronik. Untuk menghilangkan ambiguitas, penelitian ini menggunakan frasa lengkap asas personalitas dalam hukum perjanjian elektronik atau asas personalitas berbasis biometrik ketika konteks belum sepenuhnya jelas.

3.2.2 Pembedaan dari Non-Repudiation sebagai Konsep Teknis

Non-repudiation adalah konsep yang lebih sempit dari asas personalitas. Non-repudiation berfokus pada kemampuan teknis suatu sistem untuk mencegah penyangkalan, sedangkan asas personalitas adalah prinsip hukum yang menetapkan standar normatif tentang bagaimana kehendak subjek hukum harus diidentifikasi dalam perjanjian elektronik. Non-repudiation adalah salah satu konsekuensi yang dihasilkan oleh pemenuhan asas personalitas, bukan asas personalitas itu sendiri.

3.2.3 Hubungan Komplementer dengan Asas Konsensualisme

Aspek	Asas Konsensualisme	Asas Personalitas (Komplementer)
Pertanyaan pokok	Apakah ada kata sepakat?	Dari siapa kata sepakat itu berasal?
Fokus	Kualitas kehendak: bebas dari cacat	Identitas subjek pemberi kehendak
Standar pembuktian	Bebas (lisan, tertulis, diam-diam)	Biometrik live (untuk perjanjian tertentu)
Berlaku untuk	Semua perjanjian	Lex specialis perjanjian elektronik tertentu
Dapat diwakilkan?	Ya, melalui kuasa	Tidak (harus langsung dari subjek)
Resistensi repudiasi	Lemah dalam konteks digital	Kuat (non-repudiation)
Dasar normatif	Pasal 1320 KUHPerdata (existing)	Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata (diusulkan)

3.3 Definisi, Unsur, dan Batas Konstitusional Asas Personalitas

3.3.1 Definisi Asas Personalitas

Berdasarkan analisis teoretis, yurisprudensi, dan perbandingan hukum yang telah dilakukan, penelitian ini merumuskan definisi asas personalitas sebagai berikut:

Asas personalitas adalah asas hukum perjanjian yang mensyaratkan bahwa pernyataan kehendak (persetujuan) dalam perjanjian elektronik tertentu harus berasal secara langsung dari subjek hukum yang bersangkutan, yang identitasnya terverifikasi melalui ciri yang melekat secara inheren pada tubuhnya (inherence factor) secara real-time, sehingga tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain tanpa kehadiran fisik subjek tersebut.

3.3.2 Tiga Unsur Konstitutif Asas Personalitas

Asas personalitas terdiri dari tiga unsur konstitutif yang bersifat kumulatif, artinya ketiadaan salah satu unsur berarti asas personalitas tidak terpenuhi dan persetujuan dianggap tidak memenuhi syarat sepakat untuk perjanjian yang bersangkutan.

Unsur Pertama: Identifikasi Personal Biometrik. Subjek hukum harus teridentifikasi secara unik melalui satu atau lebih ciri biometrik yang melekat pada tubuhnya, dengan tingkat keunikan yang memadai sesuai standar internasional. Standar ISO/IEC 19794 menetapkan persyaratan teknis minimum untuk data biometrik yang digunakan dalam sistem identifikasi, termasuk persyaratan False Acceptance Rate (FAR) tidak lebih dari 0,001 persen untuk sistem identifikasi berisiko tinggi.

Unsur Kedua: Autentikasi Real-Time dengan Liveness Detection. Proses autentikasi harus terjadi pada saat yang bersamaan dengan pemberian persetujuan, dan harus membuktikan bahwa sinyal biometrik yang diterima berasal dari subjek yang hidup dan hadir secara fisik. Fitur liveness detection minimal harus memenuhi standar ISO/IEC 30107-3 Presentation Attack Detection (PAD) Level 2, yang mensyaratkan kemampuan mendeteksi setidaknya 99 persen serangan presentasi termasuk foto, video replay, dan topeng tiga dimensi.

Unsur Ketiga: Non-Transferability (Tidak Dapat Diwakilkan). Persetujuan dalam perjanjian yang tunduk pada asas personalitas harus diberikan langsung oleh subjek hukum yang bersangkutan dan tidak dapat didelegasikan kepada orang lain. Sifat non-transferable dari biometrik adalah justru yang menjadikannya instrumen yang cocok untuk mengoperasionalkan asas ini.

3.3.3 Batas Konstitusional: Uji Proporsionalitas terhadap Hak atas Privasi

Kewajiban penggunaan biometrik dalam perjanjian elektronik tertentu bersentuhan langsung dengan hak atas privasi yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia. Hak atas privasi, namun, bukanlah hak yang mutlak. Pasal 28J UUD 1945 memperbolehkan pembatasan hak fundamental apabila memenuhi syarat tertentu. Dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, serta dalam hukum HAM internasional, pembatasan hak yang konstitusional harus memenuhi three-part test: ditetapkan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan bersifat proporsional.

Asas personalitas memenuhi ketiga syarat ini. Pertama, syarat ditetapkan oleh hukum terpenuhi apabila asas personalitas diwujudkan melalui perubahan KUHPerdata dan UU ITE. Kedua, syarat tujuan yang sah terpenuhi karena kewajiban biometrik bertujuan melindungi kepastian hukum perjanjian, mencegah penipuan identitas, dan melindungi konsumen. Ketiga, syarat proporsional terpenuhi melalui sistem gradasi yang hanya mewajibkan biometrik untuk perjanjian dengan nilai atau risiko tertentu, menggunakan data minimization, dan memberikan pengecualian yang adil untuk kelompok rentan.

3.4 Perbandingan Hukum: Uni Eropa, Singapura, dan India

3.4.1 Uni Eropa: eIDAS 2.0 (Regulation (EU) 2024/1183)

eIDAS 2.0 yang mulai berlaku efektif pada tahun 2026 merupakan regulasi paling komprehensif di dunia dalam mengintegrasikan identitas digital dan autentikasi biometrik ke dalam kerangka hukum perjanjian. Pasal 6a mewajibkan setiap negara anggota UE menyediakan European Digital Identity Wallet (EUDIW) yang memuat data biometrik dan atribut identitas terverifikasi. Untuk kontrak hukum penting, EUDIW yang diaktifkan dengan biometrik liveness menjadi instrumen autentikasi yang diakui hukum. Pasal 26 eIDAS 2.0 menetapkan bahwa Qualified Electronic Signature harus didasarkan pada qualified certificate dengan proses aktivasi yang mensyaratkan identity proofing pada level keamanan tinggi (high level of assurance sesuai ISO 29115 LoA 4), termasuk verifikasi wajah live.

3.4.2 Singapura: ETA dan Singpass Face Verification

Singapura mengadopsi pendekatan functional equivalence dan technology neutrality dalam Electronic Transactions Act, namun secara de facto telah membangun infrastruktur biometrik yang menjadi standar untuk kontrak-kontrak penting. Singpass Face Verification (SFV) menggunakan ISO/IEC 30107-3 PAD Level 2 untuk memastikan liveness, dengan data biometrik diproses melalui sistem zero data retention di backend pemerintah. Putusan BN v BNX [2023] SGHC 25 dari High Court Singapura menetapkan preseden penting bahwa sistem autentikasi berbasis SFV dengan liveness score di atas 0,99 menciptakan presumsi kuat yang tidak dapat dilawan tanpa bukti forensik yang meyakinkan.

3.4.3 India: Aadhaar e-Sign

India menyajikan model yang paling relevan secara kontekstual bagi Indonesia. Sistem Aadhaar telah mendaftarkan lebih dari 1,3 miliar penduduk dengan biometrik (sidik jari sepuluh jari, iris dua mata, dan foto wajah). Mahkamah Agung India dalam Puttaswamy v Union of India (2018) mengakui bahwa penggunaan Aadhaar untuk transaksi keuangan dan perjanjian elektronik adalah konstitusional sepanjang memenuhi standar proporsionalitas. Sistem Aadhaar e-Sign telah digunakan untuk lebih dari dua miliar penandatanganan elektronik per tahun dengan False Rejection Rate di bawah 0,5 persen, membuktikan bahwa sistem biometrik masif dapat dioperasikan secara efektif bahkan dalam konteks negara berkembang dengan infrastruktur yang beragam.

3.4.4 Matriks Perbandingan

Aspek	UE (eIDAS 2.0)	Singapura (ETA+Singpass)	India (Aadhaar)	Indonesia (Usulan)
Dasar Hukum	Reg. EU 2024/1183	ETA 2021 + GovTech Policy	Aadhaar Act 2016	Revisi Pasal 1320 + UU ITE
Kewajiban Biometrik	Wajib untuk QES	De facto wajib kontrak penting	Wajib untuk e-Sign tersertifikasi	Wajib untuk Kelas I dan II
Infrastruktur	EU Digital Identity Wallet	Singpass (GovTech)	Aadhaar (UIDAI)	Biometric Gateway Nasional
Liveness Detection	Wajib (ISO 30107)	Wajib (PAD Level 2)	Wajib (standar UIDAI)	Wajib (standar BSSN)
Retensi Biometrik	Di wallet pengguna	Zero retention (GovTech)	Di UIDAI (terpusat)	Di BGN (tidak di merchant)
Uji Konstitusional	Lulus (GDPR-compliant)	Lulus (PDPA-compliant)	Lulus (Puttaswamy 2018)	Memenuhi three-part test

3.5 Parameter Proporsionalitas Penerapan

Asas personalitas tidak mensyaratkan biometrik untuk semua perjanjian elektronik. Penerapan yang tidak berbasis risiko akan menimbulkan inefisiensi, pelanggaran privasi yang tidak proporsional, dan hambatan bagi transaksi kecil-menengah. Penelitian ini mengusulkan sistem gradasi tiga kelas.

Kelas	Kategori Perjanjian	Kewajiban Biometrik	Metode Minimum
Kelas I (Risiko Tinggi)	Nilai > Rp 500 juta; hutang-piutang tanpa agunan; waris; akta notaris/PPAT; jaminan kebendaan (HT, fidusia)	WAJIB Multimodal + Liveness	Sidik jari live + wajah live (keduanya)
Kelas II (Risiko Sedang)	Nilai Rp 10 juta – Rp 500 juta; lisensi software komersial; sewa; perjanjian kerja bernilai signifikan	WAJIB Single Biometrik + Liveness	Wajah live ATAU sidik jari live
Kelas III (Risiko Rendah)	e-commerce < Rp 10 juta; langganan digital murah; transaksi rutin bernilai rendah	TIDAK WAJIB	Username/password + OTP (cukup)

Nilai threshold Rp 500 juta untuk Kelas I didasarkan pada tiga rujukan: (1) ambang batas perjanjian bernilai tinggi dalam praktik perbankan Indonesia sesuai regulasi OJK; (2) nilai kontrak yang memerlukan akta autentik dalam beberapa ketentuan sektoral; dan (3) perbandingan dengan threshold kontrak pemerintah Singapura yang mewajibkan SFV (SGD 100.000 ≈ Rp 1,1 miliar per 2024, dengan penyesuaian untuk konteks Indonesia). Nilai ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan oleh Peraturan Pemerintah setiap dua tahun.

Lanjuut Bab 4

"Disertasi" Jusuf Patrianto Tjahjono, SH,MH. Bab 2

2026-05-04T21:45:02.510+07:00

BAB II

KELEMAHAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK

2.1 Sejarah dan Filosofi Asas Konsensualisme dalam KUHPerdata

Untuk memahami mengapa asas konsensualisme mengandung kelemahan dalam konteks digital, perlu terlebih dahulu dipahami dalam konteks historis apa asas ini lahir dan nilai apa yang hendak ia lindungi. Asas konsensualisme yang memayungi Pasal 1320 KUHPerdata berakar pada tradisi hukum Romawi abad pertengahan yang menemukan artikulasi modernnya dalam Code Civil Perancis 1804. Adagium solus consensus obligat — bahwa kesepakatan semata sudah mengikat — lahir sebagai reaksi terhadap formalisme hukum kuno yang mensyaratkan ritual-ritual tertentu sebagai syarat sahnya perjanjian.

Dalam perkembangannya, teori perjanjian Eropa kontinental merumuskan konsep ini melalui apa yang oleh van Dunne disebut sebagai wilsovereenstemming — pertemuan kehendak yang menjadi landasan lahirnya perjanjian. KUHPerdata Indonesia yang berakar dari Burgerlijk Wetboek Belanda mengadopsi konsep ini melalui Pasal 1320 yang mensyaratkan empat syarat sahnya perjanjian: sepakat (overeenstemming), kecakapan (bekwaamheid), objek tertentu (bepaald onderwerp), dan kausa yang halal (geoorloofde oorzaak). Syarat pertama — sepakat — adalah jantung dari asas konsensualisme.

Dalam doktrin hukum perjanjian Indonesia, Satrio menegaskan bahwa asas konsensualisme berlaku secara umum dalam KUHPerdata, dalam arti bahwa perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan kehendak, tanpa memerlukan formalitas tertentu kecuali undang-undang menentukan lain. Sementara itu, Mariam Darus Badrulzaman membedakan antara syarat subjektif — sepakat dan kecakapan — yang apabila tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar), dengan syarat objektif — objek tertentu dan kausa halal — yang apabila tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (nietig).

Yang perlu dicermati — dan ini menjadi argumen sentral penelitian ini — adalah bahwa asas konsensualisme dalam konteks historisnya dirancang untuk situasi di mana identitas para pihak tidak pernah diragukan. Ketika dua pedagang di pasar abad ke-19 bersepakat, kehadiran fisik mereka sudah dengan sendirinya membuktikan identitasnya. Hukum tidak perlu mengatur cara membuktikan bahwa "orang yang berdiri di depan saya" adalah benar-benar orang yang dimaksud. Edmon Makarim adalah salah satu akademisi pertama yang secara sistematis mengkaji kesenjangan antara teori perjanjian konvensional dan realitas perjanjian elektronik dalam hukum Indonesia, dan ia mencatat bahwa hukum positif belum mampu menjawab persoalan autentikasi identitas secara memadai.

2.2 Dimensi Identitas Subjek yang Tersembunyi dalam Syarat Sepakat

Argumentasi sentral bab ini adalah bahwa syarat sepakat dalam Pasal 1320 KUHPerdata secara implisit mengandung dua dimensi yang tidak terpisahkan: dimensi kehendak (wilsdimensie) dan dimensi subjek (subjectsdimensie). Dimensi kehendak berkaitan dengan kualitas kehendak — apakah ia bebas dari cacat seperti kekhilafan, penipuan, dan paksaan. Dimensi subjek berkaitan dengan kepastian bahwa kehendak tersebut benar-benar berasal dari subjek yang seharusnya dan bukan dari pihak lain yang tidak berwenang.

Dalam konteks hukum perjanjian konvensional, dimensi subjek ini tidak pernah menjadi persoalan karena terpenuhi secara otomatis melalui kehadiran fisik para pihak. Hukum pembuktian tradisional — akta otentik, saksi, sumpah — dirancang untuk lingkungan fisik di mana identitas dapat diperiksa secara langsung. Namun, ketika interaksi bergeser ke ruang digital yang anonim, dimensi subjek tidak lagi terpenuhi secara otomatis. Dalam lingkungan digital, subjek hukum direpresentasikan oleh akun yang bersifat fungible: siapa pun yang memiliki kombinasi kredensial yang benar dapat mengakses dan mengoperasikan akun tersebut.

Fakta bahwa dimensi subjek ini tersembunyi — tidak pernah secara eksplisit dirumuskan dalam doktrin hukum perjanjian — adalah konsekuensi historis yang kini menjadi masalah serius. Dalam bahasa teori perjanjian, ketika pihak yang melakukan verklaring (pernyataan kehendak) bukan pihak yang memiliki wil (kehendak batin), yang terjadi bukan lagi kasus cacat kehendak (wilsgebrek) melainkan kasus absensi kehendak (wilsafwezigheid) — tidak ada perjanjian yang terbentuk sama sekali karena kehendak yang sesungguhnya tidak pernah ada.

2.3 Kegagalan Yuridis Knowledge Factor dalam Perjanjian Elektronik

Klasifikasi tiga faktor autentikasi yang ditetapkan dalam NIST SP 800-63B dan ISO/IEC 29115 — knowledge factor, possession factor, dan inherence factor — telah menjadi referensi standar global yang diadopsi oleh regulasi autentikasi di berbagai yurisdiksi. ISO/IEC 29115 mendefinisikan empat Level of Assurance (LoA 1–4) di mana LoA 4, yang merupakan tingkat kepastian tertinggi, mensyaratkan penggunaan inherence factor dengan liveness detection untuk transaksi berisiko tinggi.

Perjanjian elektronik di Indonesia mayoritas masih mengandalkan knowledge factor sebagai satu-satunya atau faktor utama autentikasi, bahkan untuk transaksi bernilai sangat tinggi. Hal ini menimbulkan tiga kelemahan yuridis mendasar.

2.3.1 Transferability: Tidak Menjamin Subjek yang Bersangkutan

Karakteristik paling fundamental dari knowledge factor adalah sifatnya yang dapat dialihkan (transferable). Kata sandi dapat diberikan kepada orang lain secara sukarela — misalnya seorang karyawan yang mengoperasikan akun perusahaan atas nama direksi — maupun secara tidak sukarela melalui phishing, keystroke logging, man-in-the-middle attack, atau rekayasa sosial. Dari perspektif hukum perjanjian, transferability ini menciptakan kemungkinan terpisahnya subjek hukum yang terdaftar sebagai pemilik akun dari subjek yang sesungguhnya melakukan tindakan hukum — suatu situasi yang tidak diantisipasi sama sekali oleh KUHPerdata.

2.3.2 Ketiadaan Jaminan Korespondensi antara Wil dan Verklaring

Teori perjanjian klasik mensyaratkan adanya korespondensi antara wil (kehendak batin) dan verklaring (pernyataan kehendak). Dalam sistem knowledge factor, pernyataan kehendak dapat terjadi tanpa kehendak batin yang sadar dan bebas dari subjek yang bersangkutan: misalnya ketika malware mengklik tombol persetujuan secara otomatis setelah mencuri kredensial, atau ketika seseorang secara tidak sengaja mengakses tautan phishing. Sistem teknologi tidak dapat membedakan antara klik yang lahir dari kehendak bebas dan klik yang dihasilkan oleh program jahat. Yang tercatat dalam log sistem adalah perbuatan teknis, bukan kehendak hukum.

2.3.3 Kelemahan Struktural terhadap Prinsip Non-Repudiation

Knowledge factor memiliki kelemahan struktural terhadap prinsip non-repudiation karena dapat dibagikan, dicuri, atau dipalsukan. Ketika terjadi sengketa dan tergugat menyangkal keterlibatannya dengan menyatakan bahwa kata sandinya telah diketahui pihak lain, penggugat tidak dapat membantah penyangkalan ini hanya dengan menunjukkan log username dan kata sandi. Penyangkalan tersebut secara teknis adalah mungkin dan tidak dapat dibuktikan salah semata-mata berdasarkan bukti knowledge factor.

2.4 Analisis Yurisprudensi: Penyangkalan TTE (2017–2025)

Untuk mengukur dampak konkret kelemahan asas konsensualisme dalam praktik peradilan, penelitian ini menganalisis lima putusan pengadilan yang memenuhi kriteria: (1) perkara perdata tentang perjanjian elektronik; (2) terdapat penyangkalan identitas atau tindakan oleh tergugat; (3) bukti utama berupa TTE atau log akses berbasis knowledge factor; (4) putusan telah tersedia dalam direktori resmi putusan Mahkamah Agung RI.

2.4.1 Putusan MA No. 2799 K/Pdt/2017 — Putusan Landmark

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2799 K/Pdt/2017 merupakan titik awal yurisprudensi TTE di Indonesia. Dalam perkara ini, penggugat mendalilkan adanya perjanjian elektronik yang ditandatangani oleh tergugat menggunakan TTE sederhana. Tergugat menyangkal keterlibatannya. Mahkamah Agung menyatakan dalam pertimbangannya bahwa TTE harus memenuhi persyaratan yang dapat membuktikan secara jelas hubungan antara tanda tangan dan penandatangannya. Putusan ini menjadi preseden pertama yang mengakui bahwa tidak semua TTE memiliki kekuatan pembuktian yang memadai untuk membuktikan identitas penandatangan.

2.4.2 Putusan PN Jakarta Pusat No. 123/Pdt.G/2021

Perkara ini melibatkan gugatan penyedia pinjaman online terhadap tergugat yang menyangkal telah mengajukan pinjaman. Tergugat berdalih bahwa akunnya telah diambil alih melalui phishing. Bukti yang diajukan penggugat berupa log akses (username dan kata sandi) dan alamat IP. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan secara tegas bahwa log akses tidak dapat membuktikan bahwa tergugat sendiri yang melakukan transaksi, karena kata sandi dapat diketahui oleh orang lain. Majelis secara eksplisit mencatat bahwa penggugat seharusnya memiliki sistem autentikasi tambahan yang lebih kuat. Amar putusan: gugatan ditolak.

2.4.3 Putusan PN Surabaya No. 789/Pdt.G/2023

Dalam perkara ini, karyawan menyangkal menandatangani perjanjian kerja elektronik berisi klausul yang merugikannya. TTE berbasis kode QR dikirim ke akun email kantor. Karyawan berargumen bahwa email kantor digunakan bersama oleh beberapa karyawan, sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang membuka dan menyetujui dokumen tersebut. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam lingkungan kerja, akun email bersifat kolektif dan tidak dapat dijadikan bukti identitas individual. Perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena tidak terbukti adanya sepakat yang sesungguhnya dari tergugat secara personal.

Putusan ini secara khusus penting karena mengidentifikasi masalah yang sering terjadi dalam lingkungan korporat: akun-akun digital yang digunakan bersama secara kolektif sehingga tidak dapat dijadikan alat identifikasi individual yang andal.

2.4.4 Putusan PN Bandung No. 234/Pdt.G/2024

Nasabah dalam perkara ini menyangkal transaksi transfer elektronik melalui mobile banking yang menguras saldo rekeningnya. Bank mengajukan bukti login menggunakan PIN dan kode OTP SMS ke nomor ponsel nasabah. Nasabah berargumen bahwa ponselnya mengalami SIM swap — suatu kejahatan di mana nomor telepon seseorang diambil alih oleh pihak ketiga melalui manipulasi operator selular — sehingga OTP yang dikirimkan diterima oleh pihak yang tidak berwenang. Majelis hakim mengakui SIM swap sebagai ancaman yang nyata dan telah terdokumentasi. Karena bank tidak dapat membuktikan bahwa OTP dibuka oleh nasabah sendiri — misalnya melalui bukti biometrik liveness — bank dinyatakan lalai dan diwajibkan mengganti rugi penuh kepada nasabah.

Putusan ini memiliki signifikansi khusus karena hakim secara implisit mensyaratkan liveness detection sebagai standar autentikasi yang seharusnya diterapkan — sebuah pengakuan de facto atas kebutuhan inherence factor meski norma hukum belum mengaturnya secara eksplisit.

2.4.5 Putusan MA No. 112 K/Pdt/2025

Putusan kasasi ini merupakan yang paling signifikan dalam perkembangan yurisprudensi TTE di Indonesia. Konsumen menyangkal perjanjian langganan digital bernilai Rp 50 juta. PSrE mengajukan bukti electronic consent dengan timestamp, alamat IP, user-agent, dan hash kata sandi. Konsumen mengajukan saksi ahli IT yang membuktikan bahwa kata sandi tersebut pernah bocor di dark web. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan: "Bukti elektronik berupa username dan kata sandi tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan adanya kesepakatan yang sah, selama tidak didukung oleh bukti yang mengidentifikasi secara personal pihak yang memberikan persetujuan. PSrE wajib menyediakan sistem autentikasi yang resisten terhadap penyangkalan. Jika tidak, risiko atas penyangkalan ditanggung PSrE." Kasasi ditolak dan putusan yang memenangkan konsumen dikuatkan.

No.	Putusan	Alat Bukti	Dalil Penyangkalan	Amar	Implikasi Normatif
1	MA 2799 K/Pdt/2017	TTE Sederhana	Bukan saya yang menandatangani	Landmark: TTE harus buktikan hubungan dengan penandatangan	TTE tidak otomatis mengikat tanpa bukti identitas yang kuat
2	PN Jakpus 123/2021	Log akses + IP	Akun di-phishing	Gugatan ditolak	Kata sandi bukan bukti identitas yang memadai
3	PN Surabaya 789/2023	TTE via email bersama	Email digunakan kolektif	Batal demi hukum	Akun kolektif = tidak ada identitas individual
4	PN Bandung 234/2024	PIN + OTP SMS	SIM swap	Bank wajib ganti rugi penuh	Hakim de facto mensyaratkan liveness; OTP tidak cukup
5	MA 112 K/Pdt/2025	Password hash + timestamp	Kata sandi bocor di dark web	Kasasi ditolak, konsumen menang	MA: knowledge factor alone tidak cukup; PSrE wajib sistem resisten penyangkalan

Pola yang teridentifikasi dari kelima putusan di atas konsisten dan signifikan: tidak satu pun putusan menyatakan bahwa bukti username/password atau OTP semata mencukupi untuk membuktikan sepakat ketika tergugat menyangkal identitasnya dengan alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim dalam semua kasus — secara eksplisit maupun implisit — mensyaratkan bukti yang lebih kuat dari knowledge factor. Ini adalah manifestasi nyata dari rechtsvacuum normatif yang perlu segera diisi.

2.5 Proyeksi Ancaman Kecerdasan Buatan terhadap Autentikasi Digital

2.5.1 Deepfake dan Real-Time Face Swap

Teknologi generative adversarial network (GAN) dan diffusion model telah memungkinkan pembuatan video dan foto wajah seseorang yang nyaris tidak dapat dibedakan dari aslinya. Peningkatan 900 persen insiden deepfake antara 2019 dan 2023 yang dilaporkan Sensity AI mencerminkan akselerasi yang mengkhawatirkan. Yang lebih problematik adalah berkembangnya real-time face swap yang memungkinkan seseorang tampil sebagai orang lain dalam panggilan video secara langsung. Riset Ajder et al. mendokumentasikan bahwa pada tahun 2019 saja sudah terdapat lebih dari 14.000 video deepfake terdeteksi secara online, dan angka ini telah melonjak secara dramatis sejak saat itu.

2.5.2 Voice Cloning dan Synthetic Identity Fraud

Teknologi voice cloning berbasis jaringan saraf tiruan kini mampu mereplikasi suara seseorang dari rekaman singkat berdurasi lima hingga sepuluh detik. Dalam konteks perjanjian elektronik, ini relevan untuk sistem autentikasi berbasis panggilan suara. Synthetic identity fraud — pembuatan identitas palsu yang menggabungkan data nyata dari berbagai sumber dengan elemen buatan AI — semakin mengancam sistem KYC yang tidak menggunakan biometrik liveness. Laporan Sumsub Identity Fraud 2024 mencatat bahwa 52 persen kasus penipuan identitas yang dianalisis melibatkan elemen AI generatif.

2.5.3 Implikasi Yuridis

Ancaman-ancaman ini memiliki implikasi yuridis yang mendasar: sistem autentikasi yang tidak memiliki kapabilitas liveness detection yang kuat tidak dapat menciptakan presumsi yang andal bahwa pernyataan kehendak digital berasal dari subjek yang sesungguhnya. Dalam bahasa teori perjanjian, kesenjangan antara wil dan verklaring menjadi nyaris tidak dapat dijembatani oleh teknologi yang sudah ada, kecuali melalui biometrik dengan liveness detection yang kuat. Analisis futuristik ini juga menunjukkan bahwa norma yang dibentuk hari ini harus dirancang untuk bersifat technology-neutral agar tidak perlu direvisi setiap kali teknologi berkembang.

2.6 Kesimpulan Bab II

Berdasarkan uraian dalam Bab II, dapat ditarik lima kesimpulan interim. Pertama, asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung kelemahan yuridis struktural dalam konteks perjanjian elektronik: ia tidak mengatur dimensi identitas subjek yang dalam konteks tatap muka terpenuhi secara otomatis namun dalam lingkungan digital menjadi persoalan hukum yang serius. Kedua, autentikasi berbasis knowledge factor tidak memenuhi unsur sepakat yang sesungguhnya karena tiga kelemahan fundamental: transferability, ketiadaan jaminan korespondensi antara wil dan verklaring, dan kelemahan terhadap prinsip non-repudiation. Ketiga, analisis yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten menolak knowledge factor sebagai pembuktian tunggal identitas subjek, namun tidak memiliki pedoman normatif yang memadai, menghasilkan disparitas putusan yang mencerminkan rechtsvacuum. Keempat, ancaman AI generatif memperparah kondisi ini secara eksponensial dan menuntut respons normatif yang anticipatory. Kelima, kelemahan-kelemahan ini tidak menghendaki penggantian asas konsensualisme, melainkan pelengkapan melalui asas yang menjamin dimensi identitas subjek dari syarat sepakat dapat terpenuhi dalam lingkungan digital.

Lanjuut Bab 3

"Disertasi" Jusuf Patrianto Tjahjono, SH, MH. Bab 1

2026-04-29T09:31:00.001+07:00

“DISERTASI”

REKONSTRUKSI ASAS PERSONALITAS DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK

BERBASIS BIOMETRIK SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERSETUJUAN

MENURUT HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Diajukan untuk Memenuhi Kepuasaan Bathin Dalam Persyaratan Memperoleh Gelar

Doktor Ilmu Hukum

Oleh:

JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, S.H., M.H.

Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Kehidupan

2026

ABSTRAK

Rekonstruksi Asas Personalitas dalam Perjanjian Elektronik Berbasis Biometrik

sebagai Syarat Sahnya Persetujuan Menurut Hukum Perjanjian Indonesia

Hukum perjanjian Indonesia, khususnya asas konsensualisme yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menghadapi tantangan fundamental akibat perkembangan teknologi digital. Autentikasi berbasis knowledge factor — yang meliputi nama pengguna, kata sandi, dan kode OTP — terbukti tidak mampu menjamin otentisitas subjek hukum yang menyatakan kehendak dalam perjanjian elektronik, terutama di hadapan ancaman pencurian identitas, penipuan, dan manipulasi berbasis kecerdasan buatan. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma identitas personal (personal identity gap) yang berdampak langsung pada ketidakpastian hukum perjanjian elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan empat pendekatan secara simultan: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan hukum — yang mencakup Uni Eropa (eIDAS 2.0), Singapura (Electronic Transactions Act dan Singpass), serta India (Aadhaar e-Sign) — dan pendekatan futuristik. Kerangka teori dibangun di atas empat pilar: teori kepastian hukum Radbruch, teori pembentukan asas hukum Scholten, teori non-repudiation (ISO 13888), dan teori perjanjian klasik (Willstheorie-Verklaringsleer).

Penelitian menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung kelemahan yuridis struktural berupa absennya dimensi identitas subjek dalam syarat sepakat. Analisis terhadap lima putusan pengadilan (2017–2025) menunjukkan pola konsisten bahwa hakim menolak knowledge factor sebagai pembuktian tunggal identitas dalam sengketa perjanjian elektronik, namun tidak memiliki pedoman normatif yang memadai, menghasilkan disparitas putusan. Kedua, asas personalitas — yang harus dibedakan secara tegas dari asas personalitas dalam hukum perdata internasional — didefinisikan sebagai asas yang mensyaratkan pernyataan kehendak dalam perjanjian elektronik tertentu berasal langsung dari subjek hukum yang teridentifikasi melalui inherence factor secara real-time dan tidak dapat diwakilkan. Asas ini memiliki tiga unsur konstitutif kumulatif: identifikasi biometrik, autentikasi real-time dengan liveness detection, dan non-transferability. Ketiga, model pengaturan ius constituendum mencakup rekonstruksi Pasal 1320 KUHPerdata dengan penambahan ayat tentang asas personalitas, revisi Pasal 11 UU ITE membentuk tiga level tanda tangan elektronik, Peraturan Pemerintah tentang standar teknis biometrik berdasarkan sistem gradasi tiga kelas perjanjian, serta harmonisasi dengan UU Pelindungan Data Pribadi melalui pembentukan Biometric Gateway Nasional.

Kata Kunci: Asas Personalitas, Perjanjian Elektronik, Biometrik, Liveness Detection, Non-Repudiation, Pasal 1320 KUHPerdata, Ius Constituendum, Tanda Tangan Elektronik.

ABSTRACT

Reconstruction of the Principle of Personality in Biometric-Based Electronic Agreements

as a Legal Requirement for Consent under Indonesian Contract Law

Indonesian contract law, particularly the principle of consensualism embodied in Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata), faces a fundamental challenge arising from digital technology. Knowledge-factor-based authentication — comprising usernames, passwords, and OTP codes — has proven unable to guarantee the authenticity of the legal subject expressing consent in electronic agreements, especially against the threats of identity theft, fraud, and artificial intelligence-based manipulation. This situation creates a personal identity gap that directly undermines legal certainty in electronic agreements.

This research employs a prescriptive normative legal method with four concurrent approaches: statutory, conceptual, comparative — covering the European Union (eIDAS 2.0), Singapore (ETA and Singpass), and India (Aadhaar e-Sign) — and futuristic. The theoretical framework rests on four pillars: Radbruch's theory of legal certainty, Scholten's theory of legal principle formation, the theory of non-repudiation (ISO 13888), and classical contract theory (Willstheorie-Verklaringsleer).

Three principal findings emerge. First, the principle of consensualism in Article 1320 KUHPerdata contains a structural juridical weakness: the absence of a subject-identity dimension within the consent requirement. Analysis of five court decisions (2017–2025) reveals a consistent pattern in which judges reject knowledge factor as sole proof of identity in electronic agreement disputes, yet lack adequate normative guidelines, producing inconsistent rulings. Second, the Principle of Personality — which must be clearly distinguished from the personality principle in private international law — is defined as the principle requiring that the declaration of will in certain electronic agreements must originate directly from a legally identified subject through real-time inherence factor verification that cannot be delegated. This principle has three cumulative constitutive elements: biometric identification, real-time authentication with liveness detection, and non-transferability. Third, the proposed ius constituendum regulatory model encompasses reconstruction of Article 1320 KUHPerdata with provisions on the Principle of Personality, revision of Article 11 of the ITE Law establishing three levels of electronic signatures, a Government Regulation on proportional biometric technical standards through a three-class agreement classification system, and harmonisation with the Personal Data Protection Law through the establishment of a National Biometric Gateway.

Keywords: Principle of Personality, Electronic Agreement, Biometrics, Liveness Detection, Non-Repudiation, Article 1320 Civil Code, Ius Constituendum, Electronic Signature.

DAFTAR ISI

Abstrak (Bahasa Indonesia) ................................................................................................. ii

Abstract (English) .............................................................................................................. iii

Daftar Isi ........................................................................................................................... iv

Daftar Tabel ....................................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................... 10

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................ 11

1.4 Kegunaan Penelitian ....................................................................................... 12

1.5 Orisinalitas Penelitian ..................................................................................... 13

1.6 Definisi Operasional ....................................................................................... 15

1.7 Kerangka Teori ............................................................................................... 17

1.8 Metode Penelitian ........................................................................................... 23

1.9 Sistematika Penulisan ..................................................................................... 28

BAB II KELEMAHAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK ..... 29

2.1 Sejarah dan Filosofi Asas Konsensualisme dalam KUHPerdata ........................ 29

2.2 Dimensi Identitas Subjek yang Tersembunyi dalam Syarat Sepakat .................. 35

2.3 Kegagalan Yuridis Knowledge Factor dalam Perjanjian Elektronik .................. 40

2.4 Analisis Yurisprudensi: Penyangkalan TTE (2017–2025) ................................. 48

2.5 Proyeksi Ancaman Kecerdasan Buatan terhadap Autentikasi Digital ............... 58

2.6 Kesimpulan Bab II ............................................................................................. 64

BAB III KONSTRUKSI ASAS PERSONALITAS BERBASIS BIOMETRIK ............................... 66

3.1 Genealogi dan Justifikasi Pembentukan Asas Hukum Baru ............................ 66

3.2 Distingsi Asas Personalitas dari Konsep Sejenis ............................................. 73

3.3 Definisi, Unsur, dan Batas Konstitusional Asas Personalitas ............../........... 80

3.4 Perbandingan Hukum: Uni Eropa, Singapura, dan India ................................. 90

3.5 Parameter Proporsionalitas Penerapan ........................................................... 103

3.6 Implikasi Sistemik terhadap Hukum Perjanjian Indonesia ............................ 108

BAB IV REKONSTRUKSI HUKUM POSITIF MENUJU IUS CONSTITUENDUM .................... 112

4.1 Politik Hukum dan Analisis Celah Hukum Positif ........................................... 112

4.2 Rekonstruksi Pasal 1320 KUHPerdata dan Norma Terkait ............. ................ 122

4.3 Model Norma Ius Constituendum yang Proporsional ...................................... 132

4.4 Mekanisme Pengawasan dan Penegakan ......................................................... 138

4.5 Harmonisasi dengan UU Pelindungan Data Pribadi ........................................ 142

4.6 Analisis Dampak Regulasi dan Roadmap Legislasi ......................................... 149

BAB V PENUTUP ....................................................................................................... 155

5.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 155

5.2 Saran ................................................................................................................ 161

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 168

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini berdiri di persimpangan antara dua era hukum. Di satu sisi, terdapat tatanan hukum perjanjian yang diwarisi dari tradisi Eropa kontinental abad ke-19, yang berpusat pada asas konsensualisme sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di sisi lain, terdapat realitas masyarakat digital abad ke-21 yang kian bergantung pada perjanjian elektronik sebagai modus utama perikatan ekonomi. Data menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5 persen dari total populasi pada tahun 2024, sementara volume transaksi digital perbankan menyentuh angka Rp 48.000 triliun sepanjang tahun 2023. Di antara dua era ini, terdapat jurang normatif yang semakin lebar dan belum terjembatani.

Hukum, dalam pandangan Roscoe Pound, berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang harus mampu menyelesaikan konflik kepentingan dalam masyarakat secara tertib dan berkeadilan. Namun, ketika masyarakat berubah secara fundamental — dalam hal ini melalui digitalisasi — sedangkan instrumen hukumnya tetap terpaku pada paradigma lama, hukum justru bisa menjadi sumber ketidakpastian alih-alih memberikan kepastian. Inilah yang tengah terjadi dengan hukum perjanjian Indonesia: asas konsensualisme yang telah berumur lebih dari satu abad belum mampu merespons secara memadai pertanyaan yang paling mendasar dalam perjanjian elektronik — siapakah yang sesungguhnya menyatakan persetujuan?

Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis. Ia adalah persoalan yuridis yang menyentuh jantung teori perjanjian: tanpa kepastian tentang siapa yang memberikan kehendak, tidak ada perjanjian yang sah. Kenyataannya, realitas digital menunjukkan betapa mudahnya identitas seseorang direpresentasikan, bahkan diwakili, oleh pihak lain melalui akun digital. Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2024 mencatat 1,2 juta insiden keamanan siber yang berkaitan dengan kompromi identitas digital di Indonesia, sementara laporan CISA Amerika Serikat pada tahun yang sama menyebut bahwa lebih dari 80 persen serangan siber bermula dari kompromi kredensial. Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian akibat kejahatan siber perbankan mencapai Rp 3,2 triliun sepanjang 2023.

Kehadiran kecerdasan buatan generatif telah memperdalam persoalan ini secara dramatik. Teknologi deepfake kini mampu mereplikasi wajah dan suara seseorang dengan kualitas yang sulit dibedakan dari yang asli, sedangkan riset dari Sensity AI melaporkan peningkatan 900 persen insiden deepfake antara tahun 2019 dan 2023. Dalam konteks perjanjian elektronik, ancaman ini berarti bahwa sistem autentikasi yang hanya mengandalkan nama pengguna, kata sandi, atau kode OTP — apa yang dalam terminologi keamanan siber disebut knowledge factor — sudah tidak lagi mampu memastikan bahwa pernyataan kehendak digital berasal dari subjek yang sesungguhnya.

Hukum positif Indonesia yang berlaku belum memberikan jawaban yang memadai. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan-perubahannya mengakui Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagai instrumen yang sah, namun tidak mewajibkan standar identifikasi subjek yang kuat dalam konteks perjanjian elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur verifikasi identitas pengguna secara minimal tanpa mensyaratkan faktor biometrik. Akibatnya, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dapat memilih metode autentikasi termurah — yang juga paling rentan — tanpa konsekuensi hukum yang berarti.

Sementara itu, perkembangan hukum di tingkat global menunjukkan pergerakan yang jauh melampaui Indonesia. Uni Eropa melalui Regulation (EU) 2024/1183 tentang European Digital Identity Framework (eIDAS 2.0) telah mewajibkan identifikasi biometrik dengan liveness detection sebagai syarat penerbitan Qualified Electronic Signature untuk kontrak hukum penting. Singapura mewajibkan Singpass Face Verification untuk kontrak pemerintah bernilai di atas SGD 100.000. India, melalui sistem Aadhaar e-Sign, telah mengintegrasikan biometrik kependudukan secara masif ke dalam layanan penandatanganan elektronik dengan lebih dari dua miliar transaksi per tahun. Semua yurisdiksi ini telah menjawab pertanyaan yang sama dan Indonesia belum.

Di sinilah letak urgensi penelitian ini. Penelitian ini berargumen bahwa asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata perlu dilengkapi — bukan digantikan — dengan apa yang penulis rumuskan sebagai asas personalitas: asas yang mensyaratkan bahwa pernyataan kehendak dalam perjanjian elektronik tertentu harus berasal langsung dari subjek hukum yang teridentifikasi melalui inherence factor secara real-time. Istilah "asas personalitas" dipilih secara deliberatif, mengikuti tradisi pemberian nama asas dalam hukum perjanjian Indonesia yang lazim menggunakan terminologi yang mencerminkan hakikat nilai yang ingin dilindungi. Asas konsensualisme melindungi nilai kebebasan kehendak; asas personalitas melindungi nilai keutuhan subjek — bahwa kehendak yang dinyatakan harus dapat dinisbatkan secara meyakinkan kepada orang yang sesungguhnya.

Penting untuk ditegaskan sejak awal bahwa istilah "asas personalitas" yang digunakan dalam penelitian ini berbeda secara fundamental dari penggunaan istilah yang sama dalam hukum perdata internasional (HPI), di mana personaliteitsbeginsel merujuk pada prinsip penentuan hukum berdasarkan kewarganegaraan atau domisili seseorang. Pembedaan yang tegas ini akan dibahas secara mendalam dalam Bab III, Sub-bab 3.2, sebagai bagian penting dari konstruksi konseptual yang menjamin ketepatan ilmiah istilah yang digunakan.

Justifikasi pembentukan asas hukum baru ini berpijak pada teori Paul Scholten tentang cara asas hukum terbentuk dari kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dalam hukum positif. Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, hukum yang tidak mampu bergerak bersama perubahan masyarakat adalah hukum yang gagal menjalankan fungsi sosialnya. Kebutuhan akan kepastian identitas subjek dalam perjanjian elektronik adalah Rechtsgefuhl — perasaan hukum yang dihayati masyarakat — yang telah lama ada namun belum mendapat respons normatif yang memadai dari pembentuk undang-undang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah yang menjadi pokok kajian:

1.Bagaimana kelemahan yuridis asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dalam menjamin otentisitas subjek hukum pada perjanjian elektronik, dan mengapa autentikasi berbasis knowledge factor tidak memenuhi syarat sepakat yang sesungguhnya?

2.Bagaimana konstruksi hukum asas personalitas berbasis biometrik sebagai asas komplementer syarat sah perjanjian elektronik dalam hukum perjanjian Indonesia, ditinjau dari teori hukum, perbandingan yurisdiksi, dan batas konstitusionalnya?

3.Bagaimana model pengaturan ius constituendum asas personalitas yang proporsional, dapat diimplementasikan, dan harmonis dengan sistem hukum Indonesia dalam konteks rekonstruksi Pasal 1320 KUHPerdata, revisi UU ITE, dan harmonisasi dengan UU Pelindungan Data Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1.Menganalisis dan menemukan kelemahan yuridis asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata dalam konteks perjanjian elektronik, melalui kajian teori perjanjian, analisis kegagalan knowledge factor, penelitian yurisprudensi, dan proyeksi ancaman kecerdasan buatan.

2.Merumuskan konstruksi hukum asas personalitas berbasis biometrik sebagai asas yang mandiri dan komplementer, dengan mendefinisikan unsur-unsur konstitutifnya, melakukan perbandingan yurisdiksi, dan menguji batas konstitusionalnya terhadap hak atas privasi.

3.Menyusun model pengaturan ius constituendum yang komprehensif, mencakup rekonstruksi normatif, standar teknis, mekanisme pengawasan, harmonisasi dengan UU PDP, dan roadmap legislasi yang realistis.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada minimal empat hal. Pertama, memperkaya khazanah teori hukum perjanjian Indonesia dengan memperkenalkan asas personalitas sebagai asas komplementer asas konsensualisme dalam dimensi digital, menjawab keterbatasan teoritis yang selama ini dihadapi para akademisi dan praktisi hukum perjanjian elektronik. Kedua, mengembangkan doktrin non-repudiation dari ranah hukum siber teknis ke dalam kerangka hukum perjanjian substantif sebagai landasan pembuktian. Ketiga, memberikan kontribusi terhadap teori pembentukan asas hukum dengan mendemonstrasikan bagaimana asas baru dapat dikonstruksi secara ilmiah dari kebutuhan normatif yang muncul akibat perubahan teknologi. Keempat, memperkuat landasan teoritis kajian hukum perjanjian digital Indonesia yang masih sangat terbatas dibandingkan dengan literatur di yurisdiksi lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini menyumbangkan manfaat bagi: (1) pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), sebagai bahan naskah akademik dalam penyusunan RUU Hukum Perdata dan revisi UU ITE; (2) Mahkamah Agung, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan pedoman hakim tentang pembuktian perjanjian elektronik; (3) PSrE dan lembaga perbankan, sebagai pedoman implementasi biometrik yang secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan; (4) BSSN dan Kemenkominfo, sebagai acuan teknis penerbitan standar autentikasi; (5) notaris dan PPAT, sebagai landasan hukum penerapan akta elektronik berbasis biometrik; dan (6) masyarakat luas, sebagai sarana peningkatan pemahaman tentang hak dan perlindungan hukum dalam transaksi digital.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelusuran terhadap disertasi, tesis, dan artikel jurnal terindeks Scopus menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus: (1) mengonstruksi asas personalitas sebagai asas hukum perjanjian yang mandiri dan komplementer dalam sistem hukum Indonesia; (2) melakukan rekonstruksi konkret terhadap Pasal 1320 KUHPerdata dengan menambahkan dimensi identitas subjek berbasis biometrik; dan (3) menyusun model ius constituendum yang membedakan kewajiban biometrik secara proporsional berdasarkan nilai, jenis, dan risiko perjanjian, disertai mekanisme pengawasan dan harmonisasi dengan UU PDP.

No.	Peneliti / Regulasi	Fokus Penelitian	Celah yang Diisi Penelitian Ini
1	Edmon Makarim (2009), Tanggung Jawab Hukum PSE	Tanggung jawab PSrE, TTE	Tidak membahas biometrik sebagai syarat sah perjanjian; tidak mengkritisi asas konsensualisme
2	Sinta Dewi (2018), Kekuatan Pembuktian TTE	Pembuktian TTE di pengadilan	Tidak mengusulkan rekonstruksi asas personalitas; tidak menganalisis ancaman deepfake
3	Nabilla Zahra (2023), Identitas Digital Biometrik	Keamanan teknis biometrik	Tidak mengonstruksi sebagai asas hukum; tidak mengaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata
4	Kindt (2013), Privacy and Data Protection	Aspek privasi biometrik di UE	Tidak mengkaji biometrik sebagai syarat sah perjanjian; tidak relevan dengan sistem Indonesia
5	eIDAS 2.0 UE (2024)	Kualifikasi TTE + eID Wallet	Tidak memberikan model untuk hukum perjanjian Indonesia
6	Penelitian ini (2026)	Rekonstruksi asas personalitas berbasis biometrik sebagai syarat sah perjanjian elektronik	Novelty: (1) Asas baru dalam hukum perjanjian; (2) Rekonstruksi Pasal 1320; (3) Model ius constituendum proporsional; (4) Distingsi dari asas personalitas HPI

1.6 Definisi Operasional

Asas Personalitas (Principle of Personality) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai asas hukum perjanjian yang mensyaratkan bahwa pernyataan kehendak dalam perjanjian elektronik tertentu harus berasal secara langsung dari subjek hukum yang bersangkutan, yang identitasnya terverifikasi melalui ciri yang melekat secara inheren pada tubuhnya (inherence factor) secara real-time, sehingga tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain tanpa kehadiran fisik subjek tersebut. Definisi ini berbeda secara fundamental dari asas personalitas dalam hukum perdata internasional yang merujuk pada prinsip penentuan hukum berdasarkan kewarganegaraan atau domisili.

Biometrik adalah karakteristik biologis atau perilaku yang unik dan terukur dari seorang individu yang dapat digunakan untuk identifikasi dan autentikasi, meliputi sidik jari, pengenalan wajah, pemindaian iris mata, pengenalan suara, dan pola pembuluh darah telapak tangan.

Liveness Detection adalah teknologi yang memverifikasi bahwa sinyal biometrik yang diterima berasal dari subjek yang hidup dan hadir secara fisik pada saat verifikasi berlangsung, bukan dari rekaman, foto, topeng, atau tiruan kecerdasan buatan. Verifikasi ini dilakukan melalui teknik seperti deteksi gerak mikro, analisis tekstur kulit, atau mekanisme challenge-response dinamis.

Knowledge Factor adalah faktor autentikasi berupa informasi yang diketahui oleh pengguna — seperti kata sandi, PIN, jawaban pertanyaan keamanan, dan kode OTP — yang pada prinsipnya dapat dialihkan kepada pihak lain atau dicuri.

Inherence Factor adalah faktor autentikasi berupa karakteristik yang melekat secara inheren pada tubuh atau perilaku subjek hukum, yang tidak dapat dialihkan dan hanya dimiliki satu individu. Biometrik adalah bentuk paling umum dari inherence factor.

Non-Repudiation adalah kemampuan sistem untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa suatu pihak telah melakukan tindakan atau pernyataan tertentu sehingga tidak dapat menyangkal keterlibatannya.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya untuk menerbitkan sertifikat elektronik dan menyediakan layanan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Teori Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

Gustav Radbruch dalam Rechtsphilosophie-nya menempatkan kepastian hukum (Rechtssicherheit) sebagai salah satu dari tiga nilai fundamental hukum di samping keadilan (Gerechtigkeit) dan kemanfaatan (Zweckmassigkeit). Bagi Radbruch, kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum harus predictable, measurable, dan tidak mengandung ambiguitas yang membiarkan aparat penegak hukum berspekulasi. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana kekosongan norma identitas personal dalam perjanjian elektronik menciptakan ketidakpastian hukum yang riil, sebagaimana terefleksikan dalam disparitas putusan pengadilan yang dianalisis dalam Bab II.

Radbruch juga mengajarkan bahwa kepastian hukum terkadang harus berkompromi dengan keadilan, tetapi kompromi ini tidak boleh sampai pada titik di mana hukum memfasilitasi ketidakadilan sistemik. Sistem autentikasi berbasis knowledge factor yang tidak memadai untuk membuktikan identitas subjek menciptakan kondisi di mana hukum tidak mampu membedakan perjanjian yang sah dari yang dipalsukan, suatu situasi yang secara langsung bertentangan dengan nilai kepastian hukum itu sendiri.

1.7.2 Teori Pembentukan Asas Hukum (Paul Scholten)

Paul Scholten dalam Algemeen Deel mengajarkan bahwa asas hukum (rechtsbeginselen) merupakan pikiran-pikiran dasar yang terkandung dalam sistem hukum positif dan menjadi landasan norma-norma konkret. Asas hukum memiliki derajat abstraksi yang lebih tinggi dari norma hukum biasa, bersifat fundamental, dan tidak langsung dapat diterapkan tanpa terlebih dahulu ditranskripsi ke dalam norma yang lebih konkret. Scholten membedakan antara rechtsbeginselen yang mengandung nilai (value-laden) dari rechtsregels yang bersifat teknis-operasional.

Teori Scholten menjadi krusial dalam penelitian ini karena justifikasi penggunaan istilah "asas" — bukan sekadar "norma" atau "syarat teknis" — memerlukan pembuktian bahwa konsep yang dibangun memiliki karakter fundamental yang dapat dijadikan landasan bagi norma-norma konkret di bawahnya. Lebih jauh, Scholten mengajarkan bahwa asas hukum baru dapat muncul dan diakui dari kebutuhan hukum yang dirasakan masyarakat yang belum terakomodasi dalam hukum positif. Teori inilah yang menjadi landasan metodologis bagi konstruksi asas personalitas dalam Bab III.

1.7.3 Teori Non-Repudiation

Non-repudiation dalam terminologi hukum siber dan kriptografi merujuk pada kemampuan suatu sistem untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa suatu pihak telah melakukan tindakan atau menyatakan kehendak tertentu, sehingga pihak tersebut tidak dapat menyangkal keterlibatannya. ISO/IEC 13888 mendefinisikan non-repudiation sebagai salah satu layanan keamanan fundamental dalam sistem elektronik. Dalam konteks hukum perjanjian, non-repudiation berkaitan langsung dengan kekuatan pembuktian tanda tangan: suatu tanda tangan yang kuat menghasilkan presumsi bahwa penandatangan tidak dapat mengingkari perbuatannya.

Teori ini digunakan untuk membangun argumen bahwa biometrik dengan liveness detection memenuhi standar non-repudiation yang diperlukan agar syarat sepakat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat dibuktikan secara meyakinkan dalam lingkungan digital. Sebaliknya, knowledge factor tidak memenuhi standar ini karena secara struktural dapat dialihkan.

1.7.4 Teori Hukum Perjanjian (Willstheorie dan Verklaringsleer)

Teori perjanjian klasik membedakan antara dua kutub pemikiran yang saling berhadapan. Willstheorie atau teori kehendak menekankan bahwa perjanjian lahir dari kehendak batin (wil) para pihak, dan pernyataan kehendak hanya sah sejauh mencerminkan kehendak batin yang sesungguhnya. Verklaringsleer atau teori pernyataan menekankan bahwa hukum harus melindungi kepercayaan pihak lain terhadap pernyataan yang telah disampaikan, sehingga pernyataan kehendak mengikat meski tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak batin.

Van Dunne mengembangkan sintesis yang relevan: perjanjian lahir dari pertemuan kehendak (wilsovereenstemming) yang dinyatakan, namun pernyataan tersebut hanya sah jika dapat dinisbatkan kepada subjek yang bersangkutan. Inilah yang penulis sebut sebagai dimensi subjek dari kata sepakat. Dalam dunia digital, dimensi ini menjadi problematis karena pernyataan kehendak dapat dihasilkan oleh sistem atau pihak lain tanpa kehendak batin pemilik akun, menciptakan disonansi antara wil dan verklaring yang tidak terantisipasi oleh teori klasik. Asas personalitas menjembatani celah ini dengan mensyaratkan hubungan kausal yang kuat antara pernyataan digital dan kehendak batin, yang dibuktikan melalui biometrik real-time.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Artinya, penelitian dilakukan melalui kajian bahan pustaka berupa norma hukum positif, asas-asas hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum, untuk kemudian menghasilkan preskripsi — rekomendasi normatif — tentang hukum yang seharusnya berlaku. Pilihan metode ini selaras dengan tujuan penelitian yang berorientasi pada pembentukan ius constituendum, bukan pengukuran empiris.

Perlu ditegaskan bahwa analisis putusan pengadilan yang dilakukan dalam Bab II bersifat normatif-doktrinal, bukan empiris. Putusan pengadilan digunakan sebagai bahan hukum untuk mengidentifikasi bagaimana norma yang ada diterapkan dan celah apa yang ditemukan dalam praktik yudisial, bukan untuk mengukur frekuensi atau pola secara statistik.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan empat pendekatan yang saling melengkapi.

1.Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian elektronik, autentikasi, dan perlindungan data pribadi, meliputi KUHPerdata, UU ITE beserta perubahannya, PP PSTE, UU PDP, eIDAS 2.0, dan Singapore Electronic Transactions Act.

2.Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): menelusuri konsep asas personalitas, asas konsensualisme, biometrik sebagai inherence factor, non-repudiation, dan teori pembentukan asas hukum untuk membangun konstruksi konseptual yang kokoh.

3.Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Approach): membandingkan hukum Indonesia dengan tiga yurisdiksi. Uni Eropa dipilih karena memiliki sistem civil law yang paling maju dalam regulasi biometrik perjanjian. Singapura dipilih karena mewakili model common law Asia yang telah mengadopsi biometrik secara de facto. India dipilih karena mewakili negara berkembang dengan sistem biometrik kependudukan masif yang paling relevan secara kontekstual bagi Indonesia.

4.Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach): menganalisis proyeksi perkembangan teknologi hingga 2030–2035 untuk menguji ketahanan asas personalitas yang diusulkan terhadap ancaman teknologi yang akan datang, termasuk deepfake tingkat lanjut dan antarmuka otak-komputer.

1.8.3 Bahan Hukum

Bahan hukum primer mencakup: KUHPerdata; UU ITE beserta seluruh perubahannya; PP No. 71/2019 tentang PSTE; UU No. 27/2022 tentang PDP; Regulation (EU) 2024/1183 (eIDAS 2.0); Singapore Electronic Transactions Act 2021; India Aadhaar Act 2016; serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan tema penyangkalan identitas dalam perjanjian elektronik.

Bahan hukum sekunder mencakup: buku teks hukum perjanjian dan hukum siber; disertasi dan tesis relevan; artikel jurnal terindeks Scopus (2015–2025); laporan EDPB, Article 29 Working Party, BSSN, dan OJK; serta whitepaper PSrE. Bahan hukum tersier mencakup: kamus hukum, ensiklopedia siber, dan standar teknis internasional (ISO/IEC 19794, 30107, 29115; NIST SP 800-63B).

1.8.4 Teknik Analisis

Analisis dilakukan melalui: (1) penalaran hukum deduktif-induktif; (2) interpretasi gramatikal, teleologis, dan sistematis terhadap Pasal 1320 KUHPerdata; (3) analisis komparatif untuk menemukan ..prinsip-prinsip umum dari tiga yurisdiksi yang dapat diadaptasi ke Indonesia; dan (4) analisis futuristik untuk menguji ketahanan norma terhadap perkembangan teknologi.

1.9 Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri atas lima bab yang tersusun secara sistematis. Bab I memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, orisinalitas, definisi operasional, kerangka teori, metode, dan sistematika. Bab II menganalisis kelemahan yuridis asas konsensualisme melalui sejarah, dimensi identitas subjek, kegagalan knowledge factor, analisis yurisprudensi, dan proyeksi ancaman AI. Bab III membangun konstruksi asas personalitas berbasis biometrik, meliputi genealogi dan justifikasi, distingsi dari konsep sejenis, definisi dan unsur konstitutif, perbandingan hukum, dan parameter proporsionalitas. Bab IV menyusun model rekonstruksi hukum positif menuju ius constituendum, meliputi analisis celah hukum, rekonstruksi pasal-pasal konkret, model norma proporsional, mekanisme pengawasan, harmonisasi dengan UU PDP, dan roadmap legislasi. Bab V menyajikan kesimpulan dan saran.

Silahkan baca selanjutnya di Bab 2

Abstrak Rekonstruksi Asas Personalitas dalam Perjanjian Elektronik Berbasis Biometrik sebagai Syarat Sahnya Persetujuan Menurut Hukum Perjanjian Indonesia

2026-04-27T08:52:00.007+07:00

REKONSTRUKSI ASAS PERSONALITAS DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK BERBASIS BIOMETRIK

ABSTRAK

Rekonstruksi Asas Personalitas dalam Perjanjian Elektronik Berbasis Biometrik sebagai Syarat Sahnya Persetujuan Menurut Hukum Perjanjian Indonesia

Hukum perjanjian Indonesia, khususnya asas konsensualisme yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menghadapi tantangan fundamental akibat perkembangan teknologi digital. Autentikasi berbasis knowledge factor — yang meliputi nama pengguna, kata sandi, dan kode OTP — terbukti tidak mampu menjamin otentisitas subjek hukum yang menyatakan kehendak dalam perjanjian elektronik, terutama di hadapan ancaman pencurian identitas, penipuan, dan manipulasi berbasis kecerdasan buatan. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma identitas personal (personal identity gap) yang berdampak langsung pada ketidakpastian hukum perjanjian elektronik.

PPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan empat pendekatan secara simultan: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan hukum — yang mencakup Uni Eropa (eIDAS 2.0), Singapura (Electronic Transactions Act dan Singpass), serta India (Aadhaar e-Sign) — dan pendekatan futuristik. Kerangka teori dibangun di atas empat pilar: teori kepastian hukum Radbruch, teori pembentukan asas hukum Scholten, teori non-repudiation (ISO 13888), dan teori perjanjian klasik (Willstheorie-Verklaringsleer).

Penelitian menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung kelemahan yuridis struktural berupa absennya dimensi identitas subjek dalam syarat sepakat. Analisis terhadap lima putusan pengadilan (2017–2025) menunjukkan pola konsisten bahwa hakim menolak knowledge factor sebagai pembuktian tunggal identitas dalam sengketa perjanjian elektronik, namun tidak memiliki pedoman normatif yang memadai, menghasilkan disparitas putusan. Kedua, asas personalitas — yang harus dibedakan secara tegas dari asas personalitas dalam hukum perdata internasional — didefinisikan sebagai asas yang mensyaratkan pernyataan kehendak dalam perjanjian elektronik tertentu berasal langsung dari subjek hukum yang teridentifikasi melalui inherence factor secara real-time dan tidak dapat diwakilkan. Asas ini memiliki tiga unsur konstitutif kumulatif: identifikasi biometrik, autentikasi real-time dengan liveness detection, dan non-transferability. Ketiga, model pengaturan ius constituendum mencakup rekonstruksi Pasal 1320 KUHPerdata dengan penambahan ayat tentang asas personalitas, revisi Pasal 11 UU ITE membentuk tiga level tanda tangan elektronik, Peraturan Pemerintah tentang standar teknis biometrik berdasarkan sistem gradasi tiga kelas perjanjian, serta harmonisasi dengan UU Pelindungan Data Pribadi melalui pembentukan Biometric Gateway Nasional.

Kata Kunci : Asas Personalitas, Perjanjian Elektronik, Biometrik, Liveness Detection, Non-Repudiation, Pasal 1320 KUHPerdata, Ius Constituendum, Tanda Tangan Elektronik.

ABSTRACT

Reconstruction of the Principle of Personality in Biometric-Based Electronic Agreements as a Legal Requirement for Consent under Indonesian Contract Law,/p>

Keywords: Principle of Personality, Electronic Agreement, Biometrics, Liveness Detection, Non-Repudiation, Article 1320 Civil Code, Ius Constituendum, Electronic Signature.

Langsung lihat Bab 1 "Disertasi"

Kenang2an Kuliah S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga

2026-04-26T22:35:00.004+07:00

MENGENANG MASA ITU

Terima kasih kepada

Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Yang pada waktu itu bersedia menjadi Promotor

sayangnya waktu tidak mengijinkan untuk menyelesaikannya

Agar tidak sia-sia pemikiran pada waktu itu, saya akan menulis "Disertasi" dengan judul : Rekonstruksi Asas Personalitas dalam Perjanjian Elektronik Berbasis Biometrik sebagai Syarat Sahnya Persetujuan Menurut Hukum Perjanjian Indonesia

Yang saya maksud dengan asas personalitas = persetujuan elektronik harus melekat pada jati diri biologis, bukan sekadar knowledge-based [username/password].

Sampai Okt 2025, belum ada disertasi S3 terpublikasi di Garuda/Repository UNAIR/UB/UI yang judulnya langsung pakai frasa itu. Tapi konsepnya sudah dibahas dengan istilah lain:

Asas Otentisitas Subjek dalam TTE – Banyak disertasi S3 Cyberlaw UNAIR/UNDIP bahas ini. Intinya: TTE harus bisa pastikan “yang klik setuju = orang yang berhak”. UU ITE Pasal 11 + PP PSTE Pasal 39 mensyaratkan metode identifikasi. Biometrik disebut sebagai strong authentication.

Disertasi Edmon Makarim, FH UI 2009 – Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik. Sudah singgung biometrik sebagai pengganti password untuk non-repudiation.

Disertasi Dr. Sinta Dewi, FH UNPAD – Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik. Bahas risiko password vs biometrik untuk persetujuan.

Jadi "Disertasi" ini merupakan kelanjutan dari Naskah Ujian Kualifikasi di atas, silahkan simak selanjutnya.... 😊

Note : Sebelumnya lihat dulu Latar Belakang perlunya Asas Personalitas menjadi syarat sahnya suatu Perjanjian Elektronik

Aset Digital sebagai Jaminan Hutang dan Peran Notaris ( part akhir )

2025-10-29T11:55:00.006+07:00

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis normatif, komparatif, dan konseptual dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aset digital memenuhi unsur “benda” dalam arti hukum kebendaan Indonesia.

Walaupun tidak berwujud secara fisik, aset digital memenuhi karakteristik benda bergerak tidak bertubuh sebagaimana telah diakui terhadap listrik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2010.
Aset digital memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dialihkan, serta dikendalikan secara hukum melalui instrumen digital seperti private key atau digital wallet.
Oleh karena itu, dari sudut pandang substansial, aset digital telah memenuhi esensi dari objek hak milik dan dapat menjadi objek perikatan dalam konteks hukum perdata.

2. Hukum positif Indonesia belum memberikan pengakuan eksplisit terhadap aset digital sebagai objek jaminan.

Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum mencantumkan aset digital dalam kategori benda yang dapat dijaminkan.
Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 memang mengakui aset kripto sebagai komoditas perdagangan, namun pengakuan ini terbatas pada ranah administratif, bukan privat.
Ketiadaan norma khusus menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pembiayaan digital.

3. Sistem hukum Belanda memberikan model adaptif melalui konsep vermogensrechten (hak kekayaan).

Belanda telah menegaskan melalui Pasal 3:6 BW bahwa hak-hak yang dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomi termasuk dalam kategori hak kekayaan, walaupun tidak berwujud.
Doktrin digital vermogensrechten yang dikembangkan oleh para sarjana seperti Van Erp (2021) dan Van der Merwe (2020) menjadi dasar konseptual untuk mengakui aset digital sebagai objek hak kebendaan baru.
Selain itu, melalui regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA), Uni Eropa juga telah memberikan legitimasi penuh bagi aset digital sebagai objek transaksi hukum dan keuangan.

4. Notaris berperan strategis dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan pihak-pihak dalam transaksi aset digital.

Sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan perjanjian yang berkaitan dengan aset digital sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.
Namun, dalam situasi kekosongan norma, notaris dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian hukum (prudential legal responsibility), melakukan verifikasi digital terhadap kepemilikan aset, serta menyusun klausula hukum yang melindungi kepentingan para pihak.
Dengan demikian, notaris berfungsi ganda: sebagai penjamin kepastian hukum sekaligus agen pembaruan hukum (legal innovator) di era digital.

5. Pengembangan sistem fidusia digital berbasis blockchain merupakan arah reformasi hukum yang logis dan progresif.

Teknologi blockchain dapat menjadi fondasi sistem registrasi fidusia elektronik yang aman, transparan, dan efisien.
Model ini dapat meniru praktik e-Notary di Belanda dan digital registry system di Estonia, di mana setiap akta jaminan digital diverifikasi secara otomatis dan disimpan dalam ledger yang tidak dapat diubah.
Integrasi antara UU Jabatan Notaris, UU ITE, dan UU Fidusia akan menjadi kunci pembentukan ekosistem hukum yang mendukung transformasi ini.

6. Hukum kebendaan dan hukum jaminan Indonesia perlu direformasi secara sistematis.

Konsep hukum yang materialistik tidak lagi sesuai dengan realitas ekonomi digital. Diperlukan pergeseran paradigma hukum kebendaan dari “benda sebagai objek fisik” menjadi “benda sebagai nilai hukum yang dapat dikuasai.”
Perubahan ini tidak berarti menafikan asas-asas hukum klasik, tetapi memperluas tafsirnya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan lembaga notariat sebagai berikut:

1. Pembentukan Regulasi Khusus tentang Aset Digital sebagai Objek Jaminan

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyusun peraturan turunan dari UU Fidusia yang secara eksplisit mengatur pengakuan aset digital sebagai objek jaminan.
Regulasi tersebut dapat merujuk pada praktik Uni Eropa melalui MiCA Regulation dan pada sistem hukum Belanda yang telah menerapkan prinsip vermogensrechten.

2. Modernisasi Hukum Notariat melalui Pengakuan Akta Elektronik

Perlu dilakukan revisi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk mengakomodasi akta elektronik (electronic notarial act) dan tanda tangan digital tersertifikasi.
Hal ini akan memberikan dasar hukum bagi notaris untuk melaksanakan tugasnya dalam ranah transaksi digital tanpa kehilangan kekuatan pembuktian otentik.

3. Pendirian Lembaga Registrasi Fidusia Digital Nasional

Kementerian Hukum dan HAM dapat membentuk Digital Fiduciary Registry System (DFRS) berbasis teknologi blockchain.
Sistem ini akan mencatat dan memverifikasi seluruh akta fidusia digital secara otomatis, mengurangi risiko pemalsuan, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum jaminan nasional.

4. Peningkatan Kompetensi Digital bagi Notaris

Diperlukan program pelatihan dan sertifikasi digital legal competency bagi notaris untuk memahami mekanisme kepemilikan, transaksi, dan keamanan aset digital.
Langkah ini akan mendorong notaris menjadi aktor utama dalam transformasi hukum ekonomi digital Indonesia.

5. Sinergi antara Pemerintah, Akademisi, dan Profesi Hukum

Pembaruan hukum tidak dapat berjalan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi lintas lembaga antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi notaris (dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia – INI) dalam merumuskan kebijakan hukum digital yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada keadilan ekonomi.

6. Penerapan Prinsip Hukum Progresif

Reformasi hukum kebendaan digital harus mengacu pada teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum sebagai sarana pelayanan masyarakat, bukan sebagai penghalang inovasi.
Dengan demikian, hukum akan menjadi alat yang dinamis untuk mengimbangi perubahan sosial dan teknologi.

5.3. Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Indonesia memiliki potensi besar untuk mengakui aset digital sebagai objek jaminan hutang tanpa harus meninggalkan asas hukum perdata yang sudah ada.
Perluasan interpretasi, dukungan regulasi, dan keberanian notaris dalam berinovasi akan menjadi fondasi transformasi hukum kebendaan di abad digital.
Dengan demikian, hukum Indonesia tidak hanya akan mampu menjawab tantangan zaman, tetapi juga tampil sebagai sistem hukum modern yang responsif, progresif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, H. (2018). Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Teoritis dan Praktik. Bandung: Refika Aditama.
Boedi Harsono. (2015). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Burgerlijk Wetboek (BW) Boek 3: Artikel 2 dan 6.
Candra, D. V. (2024). Legalitas Aset Kripto sebagai Objek Jaminan Fidusia. Jurnal Hukum Diponegoro, 13(2), 211–232.
Hoge Raad der Nederlanden. (1921). Arrest Elektriciteit (NJ 1921, 564).
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Rahardjo, S. (2020). Hukum Progresif dan Etika Profesi Hukum. Jakarta: Kompas.
Salim HS. (2021). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Siregar, D. (2023). Analisis Yuridis Penggunaan Aset Kripto sebagai Jaminan Hutang. Jurnal Ilmu Hukum USU, 11(4), 145–160.
Subekti, R. (2008). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
Sumardjono, M. S. W. (2017). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Tjong Tjin Tai, E. (2019). Digitalisation and Property Law: A Dutch Perspective. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 26(3), 291–310.
Van der Merwe, C. G. (2020). The Concept of Property in the Netherlands: From Tangibility to Functionality. European Review of Private Law, 28(4), 1123–1145.
Van Erp, S. (2021). Property Rights in Digital Assets under Dutch Law. Maastricht University Working Paper.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2379 K/Pid.Sus/2010.
Putusan PN Jakarta Utara Nomor 95/Pid.Sus/2020.

Aset Digital sebagai Jaminan Hutang dan Peran Notaris (part 2)

2025-10-29T11:54:00.003+07:00

4. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1. Penafsiran terhadap Unsur “Benda” dalam Hukum Indonesia

Konsep “benda” dalam hukum Indonesia masih berakar pada pengertian klasik sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata, yaitu “segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.” Definisi ini tampak sederhana, namun bersifat terbuka (open legal concept) karena tidak membatasi bentuk fisik dari objek tersebut. Artinya, segala sesuatu yang dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomi dapat dikategorikan sebagai benda dalam arti hukum, meskipun tidak memiliki wujud material.

Namun, praktik hukum di Indonesia masih cenderung tekstual dan formalis, membatasi makna “benda” pada objek yang dapat diraba dan dilihat. Padahal, secara teori kebendaan modern, yang penting bukanlah keberadaan fisik, melainkan fungsi ekonomi dan kemampuan hukum untuk menguasai dan mengalihkan objek tersebut.

Dalam konteks ini, konsep yang dikemukakan Van Erp (2021) sangat relevan, yakni property as control, di mana hak milik tidak lagi dipahami sebagai hubungan fisik antara manusia dan benda, tetapi sebagai kontrol hukum terhadap nilai ekonomi tertentu. Jika prinsip ini diterapkan, maka aset digital dapat dianggap sebagai objek hukum karena dapat dimiliki (melalui private key), dialihkan (melalui transaksi digital), dan memiliki nilai ekonomi yang nyata.

Dengan demikian, pendekatan hermeneutik terhadap Pasal 499 KUHPerdata memungkinkan interpretasi progresif bahwa aset digital termasuk benda dalam arti hukum. Ini menjadi landasan konseptual bagi pengakuan aset digital sebagai objek jaminan hutang di Indonesia.

4.2. Analogi Yurisprudensi Listrik sebagai Benda Tidak Bertubuh

Preseden penting dalam pengakuan benda tidak berwujud di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2010, di mana Mahkamah menyatakan bahwa listrik adalah benda bergerak tidak bertubuh yang dapat dicuri karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai manusia.
Demikian pula dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 95/Pid.Sus/2020, tindakan penyambungan listrik ilegal dianggap sebagai pencurian karena memenuhi unsur “mengambil barang milik orang lain.”

Yurisprudensi ini menunjukkan bahwa pengertian benda dalam hukum Indonesia telah bergeser dari materialistik menjadi fungsionalistik. Objek yang tidak berwujud, seperti listrik, diakui sebagai benda apabila dapat dikuasai, memiliki manfaat ekonomi, dan dapat dialihkan.
Analogi ini dapat diterapkan pada aset digital, karena memiliki karakteristik serupa:

Tidak berwujud secara fisik,
Dapat dimiliki melalui sistem kontrol (misalnya private key atau digital wallet),
Dapat diperdagangkan dan dialihkan antar pihak,
Mempunyai nilai ekonomi yang diakui secara internasional.

Jika listrik diakui sebagai benda, maka secara argumentasi analogis (argumentum per analogiam), aset digital juga dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak bertubuh.
Dengan demikian, pengakuan terhadap aset digital sebagai objek jaminan bukan merupakan penyimpangan hukum, tetapi kelanjutan logis dari doktrin dan yurisprudensi yang telah berkembang.

4.3. Analisis Komparatif Indonesia dan Belanda dalam Pengakuan Aset Digital

Hukum Belanda menjadi rujukan utama karena Indonesia menganut sistem hukum sipil yang berasal dari Belanda. Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Buku 3 Pasal 2, benda (zaken) diartikan sebagai objek berwujud yang dapat dikuasai. Namun, dalam Pasal 3:6 BW, Belanda memperluas konsep benda melalui pengakuan terhadap hak kekayaan (vermogensrechten), yaitu hak yang dapat dialihkan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemiliknya.

Preseden historis yang sangat berpengaruh adalah Arrest Hoge Raad 23 Mei 1921 (NJ 1921, 564) atau dikenal sebagai Electriciteitsarrest. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung Belanda menegaskan bahwa listrik dapat dikategorikan sebagai benda karena dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomi, meskipun tidak berwujud.
Putusan ini menjadi titik awal pergeseran doktrin dari paradigma materialisme hukum ke fungsionalisme hukum kebendaan.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa Belanda secara eksplisit telah mengakui aset digital sebagai objek hukum kekayaan. Melalui doktrin digital vermogensrechten (digital property rights), para sarjana seperti Van Erp (2021) dan Van der Merwe (2020) berpendapat bahwa hak kekayaan digital memiliki karakteristik hukum yang sama dengan hak kebendaan konvensional.

Lebih jauh, sistem hukum Uni Eropa memperkuat hal ini melalui regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) Regulation yang mulai berlaku tahun 2024, di mana aset kripto dan token digital diakui sebagai aset yang dapat dimiliki dan dijadikan jaminan transaksi keuangan.
Dengan demikian, sistem hukum Belanda telah lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi digital, sementara Indonesia masih mempertahankan pendekatan tekstual.

4.4. Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Transaksi Digital

Notaris memiliki kedudukan strategis dalam memastikan kepastian hukum setiap perbuatan hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam konteks aset digital, notaris berhadapan dengan tantangan baru — objek hukum yang belum memiliki definisi formal namun memiliki nilai ekonomi nyata. Menurut Habib Adjie (2018), notaris berkewajiban menjalankan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembuatan akta, termasuk melakukan verifikasi atas kebenaran data dan status objek yang dijaminkan.

Notaris dapat berperan sebagai:

Verifikator hukum – memastikan kepemilikan aset digital melalui bukti autentik seperti hash, wallet ID, atau private key certificate;
Mediator hukum – menjembatani hubungan hukum antara kreditor dan debitor dalam transaksi digital;
Pelindung kepentingan publik – memastikan bahwa transaksi aset digital tidak bertentangan dengan peraturan keuangan dan anti pencucian uang.

Namun, jika notaris membuat akta fidusia atas aset digital tanpa dasar hukum eksplisit, maka dapat timbul tanggung jawab hukum (baik administratif maupun perdata). Oleh karena itu, peran notaris tidak hanya bersifat reaktif terhadap norma hukum, tetapi juga proaktif sebagai agen inovasi hukum.

4.5. Prospek Notaris Digital dan Fidusia Berbasis Blockchain

Inovasi hukum kenotariatan di era digital tidak bisa dihindarkan. Beberapa negara seperti Belanda dan Estonia telah mengembangkan sistem e-Notary yang memungkinkan pembuatan akta otentik secara elektronik dengan tanda tangan digital yang sah secara hukum.
Konsep ini sejalan dengan Pasal 11 UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 yang mengatur validitas tanda tangan elektronik tersertifikasi di Indonesia.

Teknologi blockchain menawarkan peluang baru untuk sistem jaminan yang lebih aman dan transparan. Dalam sistem ini, setiap akta fidusia digital dapat direkam dalam ledger terdesentralisasi yang tidak dapat diubah (immutable). Notaris berfungsi sebagai node verifikator hukum, bukan sekadar pencatat administratif.

Keuntungan sistem ini antara lain:

Keamanan data tinggi – tidak dapat diubah atau dihapus tanpa konsensus;
Transparansi – seluruh pihak dapat menelusuri perubahan hak kepemilikan;
Efisiensi waktu dan biaya – registrasi akta dapat dilakukan otomatis;
Keabsahan hukum – dengan tanda tangan digital tersertifikasi, akta tetap memiliki kekuatan pembuktian otentik.

Dengan demikian, notaris Indonesia berpotensi mengadopsi sistem fidusia digital berbasis blockchain, di mana setiap transaksi jaminan aset digital dicatat dan diverifikasi secara real-time.
Hal ini akan memperkuat posisi notaris sebagai penjaga kepastian hukum di era ekonomi digital.

4.6. Argumentasi Normatif dan Reformasi Hukum

Berdasarkan pendekatan normatif yuridis, hukum harus mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Satjipto Rahardjo (2020) melalui teori hukum progresif menekankan bahwa hukum tidak boleh kaku, melainkan harus mampu melayani kebutuhan masyarakat modern.
Dalam konteks ini, pengakuan aset digital sebagai objek jaminan hutang merupakan bentuk evolusi hukum kebendaan, bukan revolusi.

Reformasi hukum yang diperlukan meliputi:

Revisi UU Jaminan Fidusia untuk memasukkan aset digital sebagai objek fidusia;
Revisi UU Jabatan Notaris untuk mengakui akta elektronik dan registrasi berbasis blockchain;
Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata cara pendaftaran fidusia digital;
Peningkatan kapasitas digital notaris melalui sertifikasi teknologi hukum (legal tech certification).

Langkah-langkah tersebut akan memastikan sistem hukum Indonesia tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi ekonomi digital global.

4.7. Sintesis Akhir Analisis

Dari keseluruhan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa aset digital memenuhi unsur benda bergerak tidak bertubuh dalam hukum kebendaan Indonesia.
Melalui analogi yurisprudensi dan pendekatan fungsionalistik seperti di Belanda, aset digital dapat dijadikan objek jaminan hutang dengan syarat adanya rekognisi hukum formal.

Peran notaris sangat sentral dalam proses ini, tidak hanya sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga sebagai katalisator inovasi hukum menuju sistem kenotariatan digital.
Pengembangan fidusia digital berbasis blockchain menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk menegakkan kepastian hukum, efisiensi administrasi, dan transparansi hukum ekonomi masa depan.

Lanjut Part Akhir

Aset Digital sebagai Jaminan Hutang dan Peran Notaris (part 1 )

2025-10-29T11:51:00.007+07:00

KEDUDUKAN ASET DIGITAL SEBAGAI JAMINAN HUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM BELANDA

Oleh:
Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., M.H.
Praktisi Hukum Kenotariatan di Surabaya – Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital global telah mengubah paradigma nilai kekayaan dari benda berwujud menuju aset tidak berwujud seperti cryptocurrency, token, dan Non-Fungible Token (NFT). Aset-aset tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dipindahtangankan, namun sistem hukum Indonesia belum mengakui secara eksplisit statusnya sebagai objek jaminan hutang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset digital dalam hukum kebendaan Indonesia dan membandingkannya dengan hukum Belanda yang telah mengadopsi konsep digital property rights. Selain itu, dibahas pula peran dan tanggung jawab notaris dalam mengatur serta melegitimasi transaksi jaminan aset digital, termasuk potensi penerapan sistem notariat digital berbasis blockchain.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aset digital belum diakui sebagai objek jaminan fidusia secara positif, penafsiran progresif terhadap konsep “benda bergerak tidak bertubuh” serta pengembangan sistem hukum notariat digital (cyber notary ) memungkinkan pengakuan dan pengaturannya di masa mendatang.

Kata kunci: Aset digital, fidusia, hukum kebendaan, hukum Belanda, notaris digital, blockchain.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi blockchain telah menghasilkan bentuk kekayaan baru yang dikenal sebagai aset digital, termasuk cryptocurrency dan token digital. Nilai aset digital yang tinggi menjadikannya alat investasi, transaksi, bahkan jaminan hutang di berbagai negara. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, status aset digital sebagai objek jaminan masih problematik karena tidak termasuk kategori benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam praktik di Belanda dan beberapa negara Eropa, sistem hukum telah menyesuaikan diri dengan perkembangan ini melalui pengakuan terhadap digital property rights atau hak kekayaan digital. Indonesia, yang menganut sistem hukum sipil berbasis Belanda, memiliki dasar konseptual untuk menempuh arah serupa. Namun, perubahan tersebut membutuhkan interpretasi baru terhadap konsep “benda” serta peran aktif notaris sebagai pejabat umum yang menjembatani perubahan hukum kebendaan menuju era digital.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Umum Hukum Kebendaan

Menurut Subekti (2008), hukum kebendaan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda. Pasal 499 KUHPerdata mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Benda dalam pengertian hukum dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, selama dapat dikuasai dan memberikan manfaat ekonomi.

Boedi Harsono (2015) menegaskan bahwa hukum kebendaan harus menjamin kepastian hukum atas setiap bentuk kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, termasuk yang tidak memiliki wujud fisik.

2.2. Konsep Benda Bergerak Tidak Bertubuh dan Yurisprudensi Indonesia

Pasal 511 KUHPerdata menyebutkan bahwa hak-hak yang tidak berwujud tetapi dapat dialihkan dikategorikan sebagai benda bergerak. Dalam konteks ini, benda bergerak tidak bertubuh mencakup piutang, saham, hak cipta, dan sejenisnya.

Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2010 menyatakan bahwa listrik merupakan benda bergerak tidak bertubuh yang dapat menjadi objek pencurian, karena memiliki nilai ekonomi, dapat diukur, dan dikuasai manusia.
Pandangan ini ditegaskan kembali dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 95/Pid.Sus/2020, di mana penyambungan listrik ilegal dianggap sebagai pengambilan barang milik orang lain.

Dengan demikian, hukum Indonesia telah mengakui bahwa benda tidak berwujud yang dapat dikuasai dan bernilai ekonomi termasuk dalam kategori benda dalam arti hukum. Oleh karena itu, aset digital yang memenuhi unsur tersebut berpotensi disamakan dengan listrik sebagai benda bergerak tidak bertubuh.

2.3. Konsep Hukum Kebendaan dan Benda Tidak Berwujud di Belanda

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Buku 3 Pasal 2, benda (zaken) diartikan sebagai objek berwujud yang dapat dikuasai manusia. Namun, Pasal 3:6 BW memperluas cakupan hukum benda dengan mengakui hak kekayaan (vermogensrechten) sebagai hak yang dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomi.

Preseden penting muncul melalui Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 (NJ 1921, 564), dikenal sebagai Electriciteitsarrest, di mana pengadilan tertinggi Belanda mengakui listrik sebagai benda (goed) meskipun tidak berwujud, karena dapat dikuasai dan bernilai ekonomi.

Dalam perkembangannya, Belanda mengembangkan doktrin digital vermogensrechten (hak kekayaan digital), sebagaimana dijelaskan oleh Van Erp (2021) dan Van der Merwe (2020), bahwa aset digital dapat dianggap sebagai hak kekayaan jika memenuhi tiga unsur utama:
(1) dapat dialihkan (transferable),
(2) memiliki nilai ekonomi (economic value), dan
(3) dapat dikuasai (controllable) secara hukum.

Dengan demikian, hukum Belanda telah beralih dari paradigma materialistik menuju fungsionalistik dalam menentukan objek kebendaan.

2.4. Peraturan Hukum Aset Digital di Indonesia

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 mengakui aset kripto sebagai komoditas perdagangan yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Namun, pengakuan ini bersifat administratif dan belum mengatur aspek kepemilikan hukum privat (hak kebendaan).
Aset digital belum termasuk dalam kategori benda yang dapat dijadikan objek fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999, karena belum ada norma eksplisit yang memasukkannya dalam daftar benda yang dapat dibebani jaminan.

2.5. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Transaksi Jaminan Digital

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta otentik yang memuat perjanjian dan pernyataan kehendak para pihak, termasuk perjanjian jaminan fidusia. Namun, jika objek jaminan belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif, notaris harus berhati-hati dalam menetapkan legalitas objek tersebut.

Menurut Habib Adjie (2018), tanggung jawab notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etik dan hukum, mencakup keharusan melakukan legal checking terhadap objek yang dijaminkan. Dalam konteks aset digital, notaris harus memastikan kepemilikan sah atas aset melalui verifikasi digital (misalnya bukti kepemilikan private key).

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta fidusia atas aset digital mencakup:

Memastikan kejelasan subjek dan objek perjanjian,
Menjelaskan kepada para pihak risiko hukum dari objek yang belum memiliki dasar hukum eksplisit,
Melakukan penafsiran progresif terhadap norma hukum kebendaan,
Melindungi kepentingan kreditor dan debitor melalui klausul perlindungan hukum tambahan.

2.6. Inovasi Notariat: Menuju Notaris Digital dan Fidusia Berbasis Blockchain

Dalam era transformasi digital, peran notaris dituntut untuk beradaptasi. Konsep notaris digital (cyber notary system) telah diterapkan di Belanda dan Estonia, di mana akta otentik dapat dibuat secara elektronik dengan tanda tangan digital yang terverifikasi.

Dalam konteks Indonesia, UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 membuka peluang untuk penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Pengembangan blockchain notarization dapat memberikan keamanan tambahan dalam autentikasi dan penyimpanan data akta.

Model ini memungkinkan pembentukan registrasi fidusia digital berbasis blockchain, di mana:

setiap akta jaminan digital direkam dalam ledger publik terenkripsi,
perubahan kepemilikan dapat dilacak secara real-time,
dan verifikasi dilakukan oleh sistem desentralisasi, bukan otoritas tunggal.

Dengan demikian, notaris dapat berperan bukan hanya sebagai pejabat formal pencatat, tetapi juga sebagai penjamin keabsahan hukum dalam ekosistem ekonomi digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan:

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap KUHPerdata, UU Fidusia, UU ITE, dan UU Jabatan Notaris;
Pendekatan konseptual (conceptual approach) terhadap teori hukum kebendaan dan hak kekayaan digital;
Pendekatan komparatif (comparative approach) terhadap sistem hukum Belanda;
Pendekatan kasus (case approach) melalui analisis putusan MA dan Hoge Raad.

Lanjut Part2

TUJUAN DAN POLA KERJA YAYASAN Bagian 1

2012-06-26T16:53:00.000+07:00

SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN

TUJUAN DAN POLA KERJA YAYASAN

DI BEBERAPA NEGARA

Oleh : JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH, MH

PENDAHULUAN

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah menunjuk penulis sebagai salah satu Narasumber dari Tim-Tim Penelitian Hukum Tahun Anggaran 2012, sebagaimana Keputusan Menteri nomor : PHN.03.LT.01.05 TAHUN 2012 tanggal 2 April 2012; yaitu khususnya dibidang Penelitian Subtansi bagian Perbandingan Tujuan dan Pola Kerja Yayasan di Beberapa Negara dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia.
Makalah ini ditulis dalam rangka memberikan masukan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai bahan dalam penyusunan Naskah Akademik bagi usulan perubahan Undang-Undang tentang Yayasan.

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang Proposal Penelitian Hukum tentang Perbandingan Tujuan dan Pola Kerja Yayasan di Beberapa Negara dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia bahwa terdapat paling tidak dua permasalahan pokok mengenai aktualisasi Yayasan di Indonesia yaitu : Masalah yang pertama, dalam rangka dimensi global tantangan utama adalah bahwa hukum Indonesia harus sedemikian rupa sehingga menjadikan lembaga-lembaga sosial ekonomi di Indonesia khususnya Yayasan tidak saja sekedar dapat berhadapan dan berinteraksi dengan unsur-unsur ekonomi masyarakat dunia, tetapi juga unggul dalam kompetitif di pasar global. Untuk itu diperlukan restrukturisasi dalam bidang hukum bisnis, yang dapat memberi peluang yayasan untuk lebih tertib dan meningkat daya saingnya.
Masalah kedua adalah dalam rangka dimensi domestik, dihadapkan pada kenyataan yayasan yang masih diwarnai pro kontra parsial antara idealisme dan dinamika yayasan yang senyatanya dalam masyarakat; dimana Yayasan tidak lagi menjadi suatu lembaga yang hanya berusaha dibidang tertentu dan bersifat ideal belaka, kegiatan yayasan sangat beraneka ragam, dengan total asset triyunan rupiah, maka ditengarai adanya ketidak konsistenan menenai tujuan dan pola kerja yayasan yang berkembang menjadi lembaga yang profit-oriented.

Maka oleh karena itu sesuai Surat Badan Pembinaan Hukum Nasional tanggal 5 Juni 2012 nomor : PHN.2-UM.01.01-45 penulis akan menguraikan dalam makalah ini mengenai Tinjauan Perbandingan Tujuan dan Pola Kerja Yayasan di Beberapa Negara.

PERBANDINGAN MAKSUD TUJUAN PEMBENTUKAN YAYASAN

DI INDONESIA DAN DI NEGARA-NEGARA LAIN

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, itu diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya.(1)

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menimbulkan berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yayasan yang demikian, umumnya telah menyimpang dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu dibelokkan arahnya sehingga kepentingan individu yang diprioritaskan. Selain itu, beberapa yayasan melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan. Dengan mengejar keuntungan, Yayasan itu umumnya tidak segan untuk melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum.
Dengan bergesernya fungsi yayasan menjadi suatu badan usaha mengakibatkan tujuan aslinya menjadi kabur, salah arah, dan hampir – hampir tidak terkendali. Tampak disini yayasan digunakan untuk menjalankan usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya.
Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002 dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005 serta diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 yang berlaku sejak tanggal 23 September 2008. Ditegaskan dalam pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan bahwa Yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Implikasi pembatasan tentang maksud tujuan Yayasan berimbas pada lapangan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Yayasan dalam tataran operasionalnya. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum telah memberikan pedoman kepada seluruh notaris di Indonesia mengenai bidang-bidang kegiatan yang dapat dipilih ketika Yayasan didirikan :(2)
- Dalam bidang sosial sebagai berikut:
a. Pendidikan formal dan non formal;
b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda;
c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium
d. Pembinaan olah raga;
e. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan;
f. Studi banding.
- Dalam bidang kegiatan keagamaan antara lain:
a. Mendirikan sarana ibadah;
b. Mendirikan pondok pesantren dan madarasah;
c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah;
d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
e. Melaksanakan syiar agama;
f. Studi banding keagamaan.
- Dalam bidang kemanusiaan, antara lain dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang;
c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
e. Memberikan perlindungan konsumen
f. Melestarikan lingkungan hidup

Kegiatan-kegiatan di atas adalah kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusian, bukanlah suatu kegiatan usaha sebagaimana sering disalah artikan oleh banyak kalangan oleh karena adanya kekaburan norma ( vage normen ) antara kegiatan yayasan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Undang-Undang Yayasan). Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyebutkan : ” Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.”

Kekaburan tersebut segera diperbaiki dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang walaupun ketentuan Pasal 3 ini tidak diubah tetapi penjelasan pasal ini mempertegas bahwa yayasan tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha.
Dengan perkataan lain yayasan tidak dapat langsung melakukan kegiatan usaha, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan mengikut sertakan kekayaannya. Mengenai badan usaha yang dapat didirikan oleh yayasan diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang – Undang Yayasan. Pada Pasal 7 Undang – Undang Yayasan menyebutkan bahwa : ” Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.” Pasal 8 menyebutkan : ” Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dan penjelasannya : ”Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. ”

Dari ketentuan-ketentuan di atas Rudhi Prasetya menyimpulkan bahwa ada tiga tipe Yayasan (3) yaitu yang pertama tipe Yayasan Klasik dimana kegiatan yayasan hanya semata-mata mengumpulkan dana-dana dari para dermawan, misalnya dengan mengadakan kegiatan konser, pertunjukan-pertunjukan drama dan lain-lain, yang kemudian dana hasil kegiatan tersebut di sumbangkan kepada badan-badan kegiatan sosial. Tipe Yayasan yang kedua adalah Yayasan yang langsung menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan yaitu dengan mendirikan lembaga pendidikan, rumah sakit, dengan sekaligus mencari kelebihan hasil untuk dari kelebihan hasil ini ditanamkan kembali untuk mengintensifkan kegiatan sosialnya. Dan tipe yayasan yang ketiga adalah yayasan mendirikan Perseroan Terbatas yang menjalankan bisnis dengan tujuan mencari profit, dan dari profit yang dihasilkan disumbangkan kepada kegiatan sosial yang diselanggarakan sendiri oleh yayasan.

Mengenai tipe yayasan ketiga ini menurut Yohanes Gunawan berpendapat bahwa ada kemungkinan suatu yayasan mendirikan dan/atau ikut serta dalam badan usaha yang tidak berstatus badan hukum (al: firma atau cv), maka besarnya tanggungjawab yayasan adalah tidak saja sejauh modal yang disetor tetapi dapat sampai pada seluruh kekayaan yayasan. Ketiadaan pengaturan tentang hal ini menyebabkan yayasan dapat dinyatakan pailit sebagai akibat kegagalan kegiatan usaha yang sebenarnya bukan kegiatan utamanya.(4)

Pendapat ini menurut penulis berlebihan oleh karena bagi pendirian badan usaha yang bukan badan hukum, seperti misalnya perseroan komanditer atau firma, tidak mungkin didirikan oleh badan hukum seperti yayasan atau perseroan terbatas, oleh karena pendiri badan-badan usaha yang tidak berbadan hukum hanya bisa didirikan oleh orang perorangan.

Penulis menyarankan sebaiknya dilakukan revisi terhadap redaksi pasal 3, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Yayasan yaitu dengan menambahkan kata-kata berbadan hukum pada kata-kata badan usaha; sehingga setiap kata-kata ”badan usaha” harus dibaca sebagai ”badan usaha yang berbadan hukum”.

Mengenai yayasan boleh atau tidak melakukan kegiatan usaha, penulis tidak sependapat dengan Chatamarrasjid Ais yang dalam bukunya berjudul Badan Hukum Yayasan (Edisi Revisi ) pada halaman 90 berpendapat : ”Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, sejauh laba yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan idealistis, sosial, dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar Yayasan tidak bergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan.”(5)

Menurut penulis jiwa Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 dan Undang-undang nomor 28 tahun 2004 melarang Yayasan melakukan kegiatan usaha yang bertujuan mengejar profit secara langsung dan apabila Yayasan berupaya untuk mendapatkan suatu penghasilan hasil dari suatu kegiatan usaha, haruslah diperoleh melalui badan usaha ( yang berbadan hukum ) lain yang didirikan atau dimana Yayasan ikut serta dalam permodalannya; jadi badan usaha tersebutlah yang berusaha mencari keuntungan/profit dan Yayasan memperoleh bagian profit sesuai penyertaan modalnya dalam badan usaha tersebut.
Dalam hal ini Yayasan sama sekali tidak aktif didalam pengelolaan dan pengusahaan badan usaha tersebut, hal mana dibuktikan dari adanya larangan dalam pasal 7 ayat 3 Undang-undang Yayasan yang memuat : ” Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dengan kata lain semua organ yayasan dilarang ikut campur dalam kepengurusan badan usaha tersebut.
Menjadi menarik jika membandingkan larangan dalam pasal 7 ayat 3 tersebut dengan pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Yayasan yang memuat : ” Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.”
Maka akan membuahkan pertanyaan bagaimana pertanggung jawaban organ yayasan terhadap modal yang digunakan untuk mendirikan atau ikut serta dalam badan usaha yang digunakan untuk kepentingan pencapaian maksud dan tujuan yayasan tersebut jika organ yayasan tidak dapat ikut campur dalam pengusahaan dan pengelolaan badan usaha tersebut ? Jawaban yang paling konsisten terhadap pertanyaan ini adalah pendapat penulis bahwa badan usaha yang didirikan atau dimana yayasan ikut serta didalamnya haruslah badan usaha yang berbadan hukum, sehingga Pengurus Yayasan tetap dapat melakukan tugasnya dengan baik melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.

Pengaturan mengenai maksud dan tujuan yayasan di negara-negara yang lain khususnya negara Belanda, Inggris dan Amerika

Undang-undang di Belanda tidak menentukan secara tegas tentang tujuan Yayasan harus bersifat idiil atau sosial atau kemanusiaan, tetapi mengatur adanya larangan bagi yayasan untuk melakukan pembayaran berupa apapun kepada para pendiri atau pengurusnya, kecuali pembayaran kepada pihak ketiga untuk tujuan yang bersifat idiil atau untuk tujuan sosial, sebagaimana dimuat dalam pasal 285 ayat 3 NBW : ” Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben” (6) yang diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Inggris demikian bunyinya : ” The objective (purpose) of a Foundation ('stichting') may not include the making of distributions to its founders (incorporators) or to those who are participating in its bodies or to others, except, as regards the latter, when these distributions are made for charitable (philanthropic) or social purposes.” ). (7)

Di Inggris yayasan terutama dikenal dalam bentuk Charitable Trust (8) yang tujuannya adalah untuk sosial kemanusiaan, demikian dapat disimpulkan dari Charities Act 2011 (9) memuat :
1 Meaning of “charity”
(1)For the purposes of the law of England and Wales, “charity” means an institution which— (a)is established for charitable purposes only, and (b)falls to be subject to the control of the High Court in the exercise of its jurisdiction with respect to charities.
2Meaning of “charitable purpose”
(1)For the purposes of the law of England and Wales, a charitable purpose is a purpose which— (a)falls within section 3(1), and (b)is for the public benefit (see section 4).
3. Descriptions of purposes
(1)A purpose falls within this subsection if it falls within any of the following descriptions of purposes— (a)the prevention or relief of poverty;
(b)the advancement of education;
(c)the advancement of religion;
(d)the advancement of health or the saving of lives;
(e)the advancement of citizenship or community development;
(f)the advancement of the arts, culture, heritage or science;
(g)the advancement of amateur sport;
(h)the advancement of human rights, conflict resolution or reconciliation or the promotion of religious or racial harmony or equality and diversity;
(i)the advancement of environmental protection or improvement;
(j)the relief of those in need because of youth, age, ill-health, disability, financial hardship or other disadvantage;
(k)the advancement of animal welfare;
(l)the promotion of the efficiency of the armed forces of the Crown or of the efficiency of the police, fire and rescue services or ambulance services;
(m)any other purposes— (i)that are not within paragraphs (a) to (l) but are recognised as charitable purposes by virtue of section 5 (recreational and similar trusts, etc.) or under the old law, (ii)that may reasonably be regarded as analogous to, or within the spirit of, any purposes falling within any of paragraphs (a) to (l) or sub-paragraph (i), or (iii)that may reasonably be regarded as analogous to, or within the spirit of, any purposes which have been recognised, under the law relating to charities in England and Wales, as falling within sub-paragraph (ii) or this sub-paragraph.”

Sedangkan di Amerika Serikat dibedakan antara yayasan privat dan yayasan publik (10) dimana yayasan privat adalah suatu organisasi amal yang diatur dan dioperasikan untuk tujuan yang bermanfaat bagi kepentingan umum, yang memenuhi syarat sebagai bebas pajak berdasarkan Bagian 501 (c) (3) dari Internal Revenue Code dan kekayaannya berasal dari keluarga, individu, perusahaan, atau beberapa sumber tunggal lainnya dan tidak meminta dana dari masyarakat, sedangkan yayasan publik seperti yang dijelaskan dalam Bagian 509 (a) Internal Revenue Code, umumnya menerima hibah dari perorangan, pemerintah, dan yayasan swasta dan kegiatannya menjadi pendonor/penyumbang bagi kegiatan-kegiatan amal (sehingga sering dikenal sebagai yayasan non operasional ).(11) Yayasan sering diatur untuk tujuan amal, warisan keluarga dan tujuan kolektif. (12) Adapun kegiatan-kegiatan yayasan yang dikategorikan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Internal Revenue Service sebagai kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan pajak adalah (13) :
1. Bantuan kepada orang miskin, tertekan, atau kurang mampu,
2. Kemajuan agama,
3. Kemajuan pendidikan atau ilmu pengetahuan,
4. Pemeliharaan gedung-gedung publik, monumen, atau karya,
5. Kegiatan-kegiatan yang mengurangi beban pemerintah,
6. Kegiatan-kegiatan yang mengurangi ketegangan lingkungan,
7. Penghapusan prasangka dan diskriminasi,
8. Pembelaan hak asasi manusia dan sipil yang dijamin oleh hukum, dan
9. Memerangi kerusakan masyarakat dan kenakalan remaja.

Di Amerika status pengecualian pengenaan pajak sedemikian penting, oleh karena disamping yayasan mendapatkan pengecualian dari pajak penghasilan, demikian pula para donatur/penyumbang memperoleh pemotongan dari penghasilan yang disumbangkan kepada yayasan yang masuk dalam kualifikasi tersebut.(14)
Di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2010 pemotongan pajak dapat dilakukan hanya sebatas pengurangan penghasilan bruto atas pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang diwajibkan; semoga kelak dapat ditingkatkan hingga meliputi pemotongan terhadap penghasilan yang dikeluarkan untuk sumbangan/amal kepada yayasan-yayasan yang memenuhi persyaratan.

Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh yayasan sebagai lembaga organisasi not-to-profit ( organisasi yang tidak bertujuan mengejar laba ) baik di Indonesia, Belanda, Inggris maupun di Amerika Serikat adalah di bidang kemanusiaan, sosial dan keagamaan.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut oleh para peneliti berkaitan dengan kegiatan yang dapat atau yang dilarang dilakukan oleh Yayasan Asing yang beroperasi di Indonesia dibandingkan dengan yayasan yang didirikan oleh orang asing atau oleh orang asing bersama-sama dengan orang Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008, yang oleh karena keterbatasan waktu tidak mungkin diuraikan dalam makalah ini, namun telah penulis ungkapkan secara singkat dalam blog pribadi penulis.(15)

Bersambung ... Pola Kerja yayasan...

Footnote :
(1)   Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan Di Indonesia, Abadi, Jakarta, 2003, hal. 1
(2)   Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Menteri Kehakiman Republik Indonesia,
       Standart Akte Yayasan dan Undang-Undang Yayasan, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal
       Administrasi Hukum Umum Departemen Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tahun 2004.
(3) Rudhi Prasetya, Yayasan dalam Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 62
(4) Johanes Gunawan, Kegiatan Usaha Yayasan Untuk Mendukung Fungsi Sosial Yayasan di Era Global,
       Makalah Seminar Aspek-aspek Hukum Yayasan di Indonesia, Diselenggarakan Badan Pembinaan
       Hukum Nasional bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM JAwa Timur di
       Surabaya, pada tanggal 26 April 2012.
(5) Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan (Edisi Revisi ), Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hal. 90
(6) http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%202.html#1693 diakses tanggal
      12 Juni 2012
(7) http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle2266.htm diakses tanggal 12 Juni 2012
(8) Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan di Indonesia, Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan,
      Prenada Media, Jakarta, 2010, hal. 96.
(9) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/section/1 diakses tanggal 12 juni 2012
(10)http://www.grantspace.org/Tools/Knowledge-Base/Funding-Resources/Foundations/Private-
      foundations-vs-public-charities diakses pada tanggl 15 juni 2012.
(11)http://foundationcenter.org/getstarted/tutorials/establish/index.html diakses tanggal 10 Juni 2012
(12)http://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_%28non-profit%29
(13)http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p4220.pdf diakses tanggal 10 Juni 2012
(14)http://www.irs.gov/charities/contributors/article/0,,id=182760,00.html diakses tangal 10 Juni 2012
(15)http://notarissby.blogspot.com/2008/10/serba-serbi-yayasan-dan-pengaturannya.html

Alternatif Solusi mengenai Daerah Kerja PPAT di Kota Surabaya

2012-01-11T15:57:00.002+07:00

Tulisan ini merupakan ringkasan dari tulisan rekan Miftachul Machsun dengan judul : " SILANG SENGKARUT TENTANG DAERAH KERJA PPAT DI KOTA SURABAYA"

Dalam tulisan tersebut penulis menjabarkan terlebih dahulu mengenai apakah tugas pokok PPAT, apakah dia merupakan seorang "pembantu" ( Kepala ) Kantor Pertanahan sebagaimana diambil dari pasal 6 ayat 2 PP 24/1997 ? Makna sebenarnya kata "dibantu" tidaklah menimbulkan hubungan sub ordinasi ( atas bawahan ) antara PPAT dan BPN, melainkan mandiri dan sederajat ( karena BPN sendiri tidak mempunyai kewenangan khususnya dalam pencatatan atas perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, catatan saya = singkatnya BPN tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, BPN hanya berwenang untuk melakukan pencatatan pendaftarannya ); oleh karena itu istilah yang tepat untuk memformulasikan hubunganantara PPAT dan BPN adalah kata MITRA bukan Pembantu. PPAT bukanlah hamba dari BPN dan BPN bukanlah majikan dari PPAT ! ( Catatan saya = Jika masih ada pemikiran seperti ini, sudah selayaknya pemikiran ala orde baru ini direformasi ! )

Khusus mengenai pembahasan tentang Daerah Kerja ( wilayah jabatan ) penulis mengajak pembaca untuk berpikir secara konseptual dan kontekstual dalam memaknai arti ketentuan "Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten" yaitu dengan mengkaitkannya dengan ketentuan2 yang tercantum dalam Surat Pengangkatan PPAT dari Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI, dihubungkan pula dengan pasal 13 PP 37/1998 jo pasal 6 Perkaban 1/2006 (tentang Daerah Kerja PPAT), pasal 14 ayat 2 PP 37/1998 dan penjelasannya jo pasal 7 Perkaban 1 /2006 ( tentang Formasi PPAT ), pasal 20 ayat 2 PP 37/11998 jo pasal 48 ayat 2 Perkaban 1/2006 ( tentang cap/stempel jabatan PPAT), pasal 49 dan pasal 50 Perkaban 1/2006 (tentang papan nama dan kop surat PPAT, pasal 10 PP 24/19978 (tentang satuan wilayah pendaftaran tanah), maka sesungguhnya daerah kerja ( wilayah jabatan) PPAT Kota Surabaya adalah meliputi seluruh wilayah Kota Surabaya, bukan menurut wilayah kerja kantor-kantor pertanahan yang ada di Kota Surabaya.

Dalam bagian berikutnya penulis mengungkapkan bahwa kewajiban untuk memilih daerah Kerja bagi seorang PPAT yang telah menjabat di suatu daerah (Kota/Kabupaten) menurut ketentuan pasal 12 dan pasal 13 PP 37/1998 jo pasal 5 dan pasal 6 Perkaban 1/2006 hanya terjadi apabila Kota/kabupaten tersebut dipecah/dimekarkan menjadi dua atau lebih, dimana PPAT harus memilih adalah jangka waktu maksimal 1 tahun sejak diundangkannya UU tentang pembentukan Kota/Kabupaten yang baru tersebut. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut PPAT tidak memilih, maka demi hukum daerah kerjanya hanya meliputi wilayah Kota/kabupaten di tempat kantornya terletak.

Bagaimana kalau yang dimekarkan/dipecah adalah Kantor Pertanahannya ?
Jawabannya sebenarnya sangat sederhana : Daerah kerja PPAT sehubungan dengan terjadinya pemecahan Kantor Pertanahan belum atau sengaja tidak diatur. Kesengajaan ini sangat wajar, oleh karena memang Daerah kerja PPAT memang dari semula dimaksudkan meliputi seluruh wilayah Kota/ Kabupaten.
Oleh karena itu tindakan menganalogikan atau menyamakan pemecahan kantor Pertanahan dengan pemecahan Kota/Kabupaten yang pada akhirnya menimbulkan dampak bagi PPAT yang telah ada untuk memilih salah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan sebagai daerah kerjanya merupakan tindakan yang sangat tidak tepat dan membahayakan.
Dikatakan sebagai tindakan yang sesat atau membahayakan, oleh karena dapat menimbulkan berbagai macam akibat hukum antara lain :

sejak tgl 6 Maret 2010 ( yaitu 1 tahun sejak berlakunya Perkaban no 9/2009 ttg Pemekaran kantor Pertanahan Kota Surabaya ), demi hukum seharusnya semua PPAT di Kota Surabaya harus menjalankan jabatannya dengan wilayah jabatan (daerah kerja) sesuai letak kantornya berada di wilayah kerja kantor Pertanahan Surabaya I atau Surabaya II, maka terhitung sejak tanggal 6 maret 2010 sampai saat ini seluruh akta yang dibuat diluar wilayah kerjanya tersebut menjadi cacad atau batal, apabila otentisitas akta merupakan syarat keberadaan atas suatu perbuatan hukum ( misal : hak tanggungan), maka hak tersebut tidak pernah ada, oleh akrena aktanya cacad ( Catatan saya = Betapa luar biasanya potensi kerugian yang diderita Bank-bank apabila mereka hanya menjadi Kreditur Konkuren ).
terjadinya banyak pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan PPAT ( misalnya penanda tanganan akta diluar wilayah jabatannya, adanya keberadaan kantor PPAT disamping kantor notaris ) ( catatan saya: Alasan BPN agar di adakan pemilihan daerah kerja bagi PPAT Kota Surabaya yang telah ada adalah demi efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT oleh BPN; menurut saya justru hal ini akan semakin tidak efektif dan efisien, karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dan sebagai Pembina BPN akan menerima getahnya )

Terhadap silang sengkarut ini penulis memberikan alternatif solusi, antara lain :

Menunda kewajiban untuk memilih daerah kerja samapai dengan adanya perubahan atas PP 37 /1998 yang mengatur tentang daerah kerja PPAT sehubungan dengan terjadinya pemekaran Kantor Pertahanan;
Mematuhi isi penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 123/G/2011/PTUN.SBY yang menunda pelaksanaan Keputusan Kantor Pertanahan Surabaya I dan Surabaya II, tanggal 7 Nopember 2011 berturut-turut nomor 2640/8-35.78/XI/2010 dan nomor 1523/2.100.35.80/XI/2010 dan Surat Kakanwil BPN Propinsi jawa Timur tanggal 22 Nopember 2011, nomor 2011/11-35-300/XI/2011 selalam pemeriksaan sengketa Tata usaha Negara berjalamn sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
Kepala BPN mengeluarkan surat baru yang berisi atau menyatakan bahwa Surat tertanggal 12 Agustus 2011 nomor 3002/17.3/VIII/2011 perihal mohon petunjuk daerah kerja PPAT di Kota Surabaya tidak mempunyai akibat hukum dan tidak perlu ditindaklanjuti;
Memberikan pelayanan kepada PPAT yang tidak dapat memilih daerah kerja seperti sebelum tanggal 24 Nopember 2011;
BPN dan PPAT yang tidak dapat memilih mengadakan pertemuan untuk mencari solusi lain yang benar dan berdasarkan hukum.

Penulis menutupnya dengan pesan agar masing-masing pihak berkenan untuk melepaskan keangkuhan masing-masing, agar penyelesaian yang baik, benar, beradap dan berdasarkan hukum akan segera tercapai.

Sedangkan saya pribadi memberikan alternatif solusi sebagai berikut :

Hiruk pikuk permasalahan yang terjadi antara PPAT Surabaya dengan BPN RI akan berlarut-larut jika pemegang kekuasaan dalam hal ini BPN RI tetap pada prinsipnya yaitu wilayah kerja PPAT harus dibagi sesuai wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten.
Khusus untuk Surabaya harus diperlakukan istemewa/berbeda dengan Kota/Kabupaten lain, oleh karena hanya di Kota Surabaya yang terdapat 2 Kantor Pertanahan yang setingkat ( dengan 2 Kepala Kantor ) yaitu berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No.9 tahun 2009 tgl 6 Maret 2009.
Oleh karena istemewa sudah seharusnya BPN RI juga memperlakukannya secara istemewa dan berbeda mengenai prosedure pelayanan masyarakat, maupun pembinaan PPAT yang ada di Kota Surabaya.

Saran solusi :

Mengenai Prosedure Pembinaan / Penyumpahan / Pengawasan/ dll oleh Kantor Pertanahan kepada PPAT :
Prinsip : Setiap PPAT yang hendak diangkat atau telah diangkat harus memiliki satu kantor (pasal 20 PP 37/1998)

Prosedure Pembinaan PPAT lama di kota Surabaya :
Tergantung letak kantor PPAT yang bersangkutan menentukan dia wajib tunduk kepada pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya meliputi letak kantor PPAT ybs.

Prosedure Pembinaan, pengangkatan sumpah bagi PPAT baru di Kota Surabya :
Tergantung letak kantor calon PPAT ( dalam persyaratan pengajuan pengangkatan PPAT selalu disyaratkan letak dan alamat kantor yang bersangkutan ) wajib mengajukan sumpah sekaligus pernyataan tunduk pada pembinaaan pada Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya meliputi letak kantor calon PPAT ybs.

Khusus mengenai wilayah kerja PPAT :
Alternatif 1 :
Bagi PPAT lama yang tidak ikut memilih pada tanggal 24 Nopember 2011, maka wilayah kerjanya adalah ssesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatannya seperti semula ( tidak ada perubahan apapun bagi 245 PPAT Surabaya )
Bagi PPAT yang baru dan PPAT yang memilih pada tanggal 24 Nopember 2011, maka wilayahnya sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPN RI ( tidak ada perubahan SK ), semua pihak happy :)
Yang memilih kan seusai dengan keinginannya sendiri, jadi pasti tidak merasa dirugikan !

Alternatif 2 :
Mengenai wilayah kerja PPAT Kota Surabaya agar dibuatkan Surat Keputusan yang menyeluruh bahwa wilayah kerja seluruh PPAT di Kota Surabaya adalah sesuai dengan wilayah Kota Surabaya sampai adanya pemekaran Kota Surabaya, ( sesuai pasal 13 ayat 1 dan 2 PP 37/1998 ), dengan demikian baik PPAT yang baru maupun PPAT yang terlanjur memilih dan PPAT yang tidak memilih wilayah kerjanya semuanya sama yaitu wilayah Kota Surabaya ( yang diuntungkan adalah PPAT Baru dan PPAT yang memilih )

Saya pribadi mengusulkan alternatif 1 semua pihak bahagia dengan pilihannya sendiri, pihak BPN RI tidak perlu repot-repot mengganti Surat Keputusan dan semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang disakiti/didholimi/ditindas/dilecehkan/dipermalukan...

Sekedar urun rembug pribadi
Jusuf Patrick
PPAT wilayah Kota Surabaya

PERNYATAAN SIKAP PPAT SURABAYA

2011-11-25T14:24:00.000+07:00

RINGKASAN PERNYATAAN SIKAP

Tanggal 10 Nopember 2011

Para PPAT di Kota Surabaya menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Mendukung pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang diatur dalam PERKABAN No.16/2010.
2. Berkeberatan terhadap pengaturan daerah kerja PPAT di Kota Surabaya yang tercantum dalam surat-surat Kepala BPN No :3002/17.3/VIII/2011 jo. Surat Kakanwil BPN Propinsi Jawa Timur No :1859/11-35/X/2011jo Surat Kakanta Kota Surabaya I No :2640/8-35-78/XI/2011, dengan pertimbangan :
a. Akibat hukum terhadap daerah kerja PPAT sehubungan dengan pemekaran Kantor Pertanahan belum diatur dengan tegas dalam Peraturan Jabatan PPAT ( PP no.37/1998 maupun dalam Perkaban 1/2006);
b. Pengaturan dalam Surat-surat di atas yang mengacu pada peraturan daerah kerja PPAT sehubungan dengan terjadinya pemekaran kota/kabupaten yang tercantum dalam pasal 13 PP No.37/1998 juncto pasal 6 Perkaban No.1/2006 adalah kurang tepat dan sangat berbahaya, berhubung terhitung sejak tanggal 6 Maret 2010 (satu tahun sejak ditetapkan dan mulai berlakunya Perkaban no.9/2009), PPAT di Kota Surabaya yang berkantor di wilayah kerja Kanta Kota Surabaya I sudah tidak mempunyai wewenang untuk emmbuat akta atas bidang-bidang tanah yang terletak di wilayah kerja Kanta Kota Surabaya II, demikian pula sebaliknya, sehingga akta mengenai bidang-bidang tanah termaksud yang dibuat dihadapannya menajdi batal demi hukum, yang pada akhirnya sangat merugikan kepentingan negara dan masyarakat;
c. berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam :
1. PP No.37/1998 pasal-pasal 13,14 ayat (2) berikut penjelasannya, 15, 20 ayat (1) jo.
2. Perkaban No.1/2006 pasal-pasal 6, 7, 32, 46 dan 4, serta
3. PP No.24/1997 pasal 10
dapat disimpulkan bahwa Daerah Kerja PPAT meliputi wilayah Kabupaten atau Kota, termasuk di dalamnya dalam hal terjadi penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding, vide pasal 4 ayat (3) UU No.32 tahun 2004.
Lebih dari itu, dari asas pembentukan maupun materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang baik, antara lain asas : kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, ketertiban dan kepastian hukum, maka Daerah Kerja atau wilayah jabatan PPAT adalah suatu wilayah Kabupaten atau Kota.
Pada akhirnya, demi mencegah terjadinya akibat hukum yang sangat merugikan, para PPAT di Kota Surabaya yang menyetujui pernyataan sikap ini "TIDAK DAPAT MEMILIH" Daerah Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam surat-surat di atas.

Sie Publikasi IPPAT Surabaya

Nafas Notaris&PPAT = INTEGRITAS

2011-05-24T14:12:00.004+07:00

Pertanyaan pertama yang wajib ditanyakan pada ujian lisan Kode Etik Notaris adalah Apa latar belakang atau motivasi anda mau menjadi seorang Notaris ?

Dan jawaban yang beragam diperoleh penulis selaku salah seorang pengujinya, antara lain : " Ya profesi notaris sungguh menjanjikan penghasilan/ duit yang banyak alias saya bisa kaya dengan menjadi notaris", ada yang mengatakan : "Ya dengan menjadi seorang notaris saya bisa kerja di rumah sambil momong anak ", ada pula yang menjawab : "Pak, saya menjadi notaris karena emang udah cita-cita saya sejak SMA, karena pekerjaan notaris mulia yaitu mendamaikan orang dan hal itu sesuai dengan hati nurani saya ! "; bahkan ada yang menjawab : "Pak dengan menjadi notaris saya bisa melihat keadilan dan kebenaran ditegakkan, dimana ketidak berpihakan kepada salah satu klien bisa membuat saya damai ( selidik punya selidik ternyata orang tuanya berprofesi sebagai advokad )... dll, dll.

Jabatan Notaris&PPAT sebagai Pejabat Umum sungguh menuntut adanya ketidakberpihakan (independent), adil (impartiality) dan kepercayaan ( trustworthiness).
Dan 3 hal tersebut adalah alat ukur bagi seorang Notaris&PPAT apakah dalam menjalankan jabatannya dia mempunyai INTEGRITAS atau kurang atau bahkan tidak mempunyainya sama sekali ?

Integritas adalah kesatupaduan atau konsistensi antara hati, ucapan dan tindakan. Tanpa atau kurangnya integritas seseorang dalam menjalankan jabatannya, maka ia akan rentan sekali untuk melakukan tindakan-tindakan manipulatif, koruptif ( terjemahan corrupt = merusak, menyuap, memperburuk (Verba), tidak jujur, tidak murni (Ajektif) ) maupun kolutif ( terjemahan collusion = kongkalikong, sekongkolan, persetujuan rahasia )

Menurut penulis integritas Notaris&PPAT tidak cukup hanya diterapkan dalam menjalankan jabatannya namun juga wajib diterapkan dalam hubungan dan kebersamaan antara para Notaris&PPAT dalam wadah Organisasi yang menaunginya, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Secara eksternal suatu lembaga akan dikenal dan dihargai serta dihormati oleh pihak lain dapat diukur atau dinilai dari organisasi lembaga itu sendiri; yang tentu saja melibatkan person-person individu yang menjadi anggota-anggota maupun pengurus dalam organisasi lembaga tersebut.
Sehingga sungguh tepatlah ( kalau boleh dibilang sungguh bagus/elok ) jika para anggota organisasi mengambil sikap untuk mengedepankan INTEGRITAS moral dalam berorganisasi, contohnya seperti yang telah diputuskan dalam Konfrensi Wilayah Luar Biasa Ikatan Notaris dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Timur pada 19 Februari 2011 yang lalu dengan tema : Peningkatan Integritas Notaris dan PPAT yang memutuskan sebagai berikut :

I. PERNYATAAN SIKAP :
Membangun integritas moral dalam menjaga martabat jabatan dengan mencegah terjadinya praktek politik uang dalam pemilihan pengurus pada kongres/konferwil/konferda karena :
- Praktek politik uang merupakan perilaku menyimpang dari tujuan organisasi.
- Praktek politik uang dalam kehidupan demokrasi organisasi Notaris merupakan ancaman yang membahayakan bagi kredibilitas organisasi dan para pengurus dalam menjalankan roda organisasi, oleh karena itu harus dihentikan.

II. REKOMENDASI PENCEGAHAN :
Menyempurnakan tata cara pemilihan pengurus secara langsung dalam kongres /konferwil/konferda untuk mengurangi pengaruh politik uang tersebut, antara lain
- Pemilihan secara perwakilan dengan mengusulkan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa untuk merubah Anggaran Dasar diikuti penyelenggaraan Rapat Pengurus yang diperluas untuk merubah Anggaran Rumah Tangga.
- Meninjau kembali tata cara dan persyaratan Calon Ketua Umum Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah.

III. REKOMENDASI PENEGAKAN :
Menentukan unsur-unsur/kriteria adanya tindakan pelanggaran berupa :
- Praktek politik uang dalam pemilihan pengurus perkumpulan serta menetapkan tata cara penindakannya.
- Memerintahkan kepada Dewan Kehormatan Perkumpulan untuk mengambil langkah-langkah penegakan tindakan-tindakan berdasarkan kewenangan yang ada.

Kesimpulan :

Tanpa INTEGRITAS yang merupakan nafas dari para Notaris&PPAT maka lembaga keNotariatan dan kePPATan di Indonesia akan segera pingsan/kolaps dan selanjutnya mati :"(

Tulisan ini ditulis sebagai tanda ikut pedulinya penulis terhadap keberadaan, harkat dan martabat lembaga kenotariatan dan kePPATan di Indonesia, sekaligus himbauan kepada semua fungsionaris/para pengurus dan para anggota organisasi INI dan IPPAT yang pada waktu-waktu ini akan menyelenggarakan Konferensi Wilayah IPPAT agar menegakkan integritas moral yaitu menjauhi politik uang dalam pemilihan Ketua Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan dan keteguhan hati kapada kita semua ! Amin.

Sby, 24 Mei 2011

JuPe/Jusuf Patrick ;)

Alat Bukti Elektronik

2010-02-18T15:36:00.005+07:00

Alat bukti elektronik (Dokumen Elektronik) : Kedudukan, nilai, derajat dan
kekuatan pembuktiannya
dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya. Konsekuensinya, terjadi pula konvergensi dalam peri kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan industri dan perdagangan. Perubahan yang terjadi mencakup baik dari sisi lingkup jasanya, pelakunya, maupun konsumennya. Dalam perkembangan selanjutnya melahirkan paradigma, tatanan sosial serta sistem nilai baru ( Supancana, IBR., Kekuatan Akta Elektronis Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia ).

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana ekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik dan tanda tangan digital / elektronik, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik sehari-hari.

Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromitis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti pengadilan. Akan tetapi, di lain pihak kecenderungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digital tersebut dengan “hukum alat bukti yang terbaik” (best evidence rule), satu alat bukti digital sulit diterima dalam pembuktian.

The best evidence rule mengajarkan bahwa suatu pembuktian terhadap isi yang substansial dari suatu dokumen/photograph atau rekaman harus digunakan dengan membawa ke pengadilan dokumen/photograph atau rekaman asli tersebut. Kecuali jika dokumen/photograph atau rekaman tersebut memang tidak ada, dan ketidakberadaannya bukan terjadi karena kesalahan yang serius dari pihak yang harus membuktikan. Dengan demikian, menurut doktrin best evidence ini, foto kopi (bukan asli) dari suatu surat tidak mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan. Demikian juga bukti digital, seperti e-mail, surat dengan mesin faksimile, tanda tangan elektronik, tidak ada aslinya atau setidak-tidaknya tidak mungkin dibawa aslinya ke pengadilan sehingga hal ini mengakibatkan permasalahan hukum yang serius dalam bidang hukum pembuktian.

Pembuat undang-undang secara eksplisit dalam penjelasan umum UU ITE juncto Pasal 6 UU ITE berikut penjelasannya telah menyatakan bahwa dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. ( Pasal 6 UU ITE :”Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.” Penjelasan Pasal 6 UU ITE :”Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, Informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.” )

Dengan demikian maka risalah rapat RUPS modern yang merupakan dokumen elektronik dapat disetarakan kedudukannya dengan dokumen (risalah rapat) yang ditulis diatas kertas. Namun dalam hal ini perlulah diadakan analisa yang lebih mendalam mengenai arti kata ”kedudukan” yang disetarakan dalam Penjelasan Umum UU ITE tersebut.

Catatan penulis : Jika dianalisa ketentuan pasal 5 ayat 1, ayat 2, pasal 6, Penjelasan Umum dengan menggunakan metode logika induksi, maka kesimpulannya yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi; jadi informasi yang dibuat melalui media elektronik ”fungsinya” disetarakan dengan informasi yang dibuat dengan menggunakan media kertas; oleh karena itu dalam UU ITE sama sekali tidak menentukan kedudukan hukum ( dalam hal ini kedudukan, nilai, derajat, dan kekuatan pembuktian ) dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; sehingga permasalahannya apakah dokumen elektronik tersebut dapat dipersamakan akta dibawah tangan (risalah rapat yang dibuat di bawah tangan) atau bahkan setara dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia ?

Untuk menjawab pertanyaan dapatkah dokumen eletronik khususnya risalah rapat RUPS modern disetarakan dengan akta otentik sebagaimana yang diwacanakan oleh para ahli hukum telematika ( Arrianto Mukti Wibowo beserta team dalam Laporan Penelitian Tahap Pertama versi 1.04 Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik, 2001, hal 108-109 ), maka haruslah diteliti lebih dahulu ketentuan-ketentuan yang ada pada UU PT sebagai ”lex specialis”nya.

Oleh UU PT bahwa setiap perubahan anggaran dasar baik yang memerlukan persetujuan maupun yang hanya cukup diberitahukan kepada Menteri wajib dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Jika tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Selanjutnya ditentukan bahwa jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan di atas, maka risalah rapat perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat dinyatakan dalam akta notaris.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE :
“ Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Dapatlah diambil kesimpulan bahwa risalah rapat dari RUPS modern yang merupakan Dokumen Elektronik tidak dapat disetarakan dengan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris; oleh karena otensitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.
Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.( Uraian lebih lanjut diuraikan dalam tesis penulis berjudul : Aspek Legalitas RUPS melalui Media Telekonferensi ).

Jika tidak dapat disetarakan dengan akta otentik baik dari segi fungsi maupun dari segi kekuatan pembuktiannya, apakah kekuatan hukum pembuktian Dokumen Elektronik dalam hal ini risalah RUPS modern dapat disetarakan dengan akta yang dibuat di bawah tangan.

Singkatnya, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta di bawah tangan atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Tetapi dari segi hukum pembuktian, agar suatu tulisan bernilai sebagai akta dibawah tangan, diperlukan persyaratan pokok :

1. surat atau tulisan itu ditanda tangani;
2. isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum
(rechtshandeling) atau hubungan hukum (recht bettrekking);
3. sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut
didalamnya.

Daya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik. Akta otentik memiliki daya pembuktian lahiriah, formil dan materiil. Tidak demikian dengan akta dibawah tangan, yang padanya tidak mempunyai daya kekuatan pembuktian lahiriah, namun hanya terbatas pada daya pembuktian formil dan materiil dengan bobot yang jauh lebih rendah dibandingkan akta otentik.

Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tapi, tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut.

Bagaimanapun juga UU ITE harus bisa menjelaskan bagaimana membuktikan suatu sistem elektronik memenuhi syarat yg diatur dalam UU ITE, agar alat bukti berupa informasi/dokumen elektronik tidak dipertanyakan lagi keabsahannya. Karena dalam UU ITE sendiri pengaturan mengenai sistem elektronik masih akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, maka sangat diharapkan pengaturannya nanti dapat menghindari perdebatan yang tidak perlu mengenai keabsahan alat bukti tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum dokumen elektronik dapat dijadikan suatu bukti yang sah, maka harus diuji lebih dahulu syarat minimal yang ditentukan oleh undang-undang yaitu pembuatan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu dapat dipertanyakan apakah dokumen elektronik (dalam hal ini risalah RUPS modern) sudah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena dalam teori hukum pembuktian disebutkan bahwa agar suatu alat bukti yang diajukan di persidangan sah sebagai alat bukti, harus dipenuhi secara utuh syarat formil dan materiil sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.

Batas minimal pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya ia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain. Sedangkan pada akta dibawah tangan agar mempunyai nilai pembuktian haruslah dipenuhi syarat formil dan materiil yaitu :

- dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak);
- ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
- isi dan tanda tangan diakui.

Kalau syarat diatas dipenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1975 KUH Perdata juncto Pasal 288 RBG maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik; dan oleh karena itu juga mempunyai batas minimal pembuktian yaitu mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain.

Dari Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu :

- berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar...dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
- dianggap sah apabila informasi yang tecantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari syarat-syarat formil dan materiil tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen elektronik agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima atau menyimpan dokumen elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang; kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (integrity), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (authenticity) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (non repudiation).

Hal ini bila dibandingkan dengan bukti tulisan, maka dapat dikatakan dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (begin van schriftelijke bewijs), dikatakan seperti demikian oleh karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain. Dan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht).
Berdasarkan penalaran hukum di atas, maka dapatlah disimpulkan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan Undang-undang yang dapat dibantah (rebuttable presumption of law) atau setidak-tidaknya persangkaan hakim (rechtelijke vermoden).

Demikianlah salah satu kesimpulan dalam tesis penulis dengan judul : Aspek Legalitas Rapat Umum Pemegang Saham melalui Media Telekonferensi.
Mungkin ada diantara pembaca atau ahli hukum lainnya yang mempunyai pendapat yang berbeda atau bahkan mau melengkapinya, penulis sangat mengharapkan masukan-masukannya.
Terima kasih.

Asas Yurisdiksi Ektrateritorial dalam UU PT

2010-02-11T14:56:00.006+07:00

Pemberlakuan Asas Yurisdiksi Ekstrateritorial
dalam RUPS yang diselenggarakan melalui
media Telekonferensi

Berikut sebagian kutipan penulis dalam karya ilmiah (tesis) penulis dengan judul Aspek Legalitas RUPS melalui media telekonferensi.
Dalam cuplikan ini penulis menganalisa bahwa sah-sah saja suatu RUPS yang dilakukan oleh para pemegang saham dari suatu PT berbadan hukum Indonesia dimanapun para pemegang saham itu berada melalui ketentuan yang diatur dalam pasal 77 UU PT ( RUPS Modern ).
Berikut kutipan tersebut :
"RUPS Modern
Pasal 77 UUPT :
(1)Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
(2)Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(4)Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Jelas dalam Pasal 77 ayat (1) UU PT diatur pengecualian terhadap penyelenggaraan RUPS konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU PT yang mensyaratkan kehadiran secara fisik pemegang saham atau yang mewakilinya dalam satu forum rapat yang diselenggarakan ditempat yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu ditempat kedudukan perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan (khusus bagi Perseroan Terbuka) atau dengan syarat-syarat tertentu dapat dilakukan diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 77 UU PT selain mengatur cara penyelenggaraan RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, juga menyimpangi ketentuan mengenai tempat penyelenggaraan RUPS.
Tidak seperti syarat kuorum dan syarat pengambilan keputusan yang ditentukan dalam Pasal 76 UU PT, maka dalam Pasal 77 UU PT kedua hal tersebut diserahkan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur materi tersebut yaitu di dalam Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (2), Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) UU PT.
Dengan demikian RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya (RUPS Modern) dapat diselenggarakan apabila dalam RUPS tersebut lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali untuk materi-materi tertentu seperti agenda rapat mengenai perubahan anggaran dasar, maka kuorum yang wajib dipenuhi adalah 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan; sedangkan mengenai agenda rapat untuk untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan, maka kuorum yang wajib dipenuhi adalah ¾ ( tiga perempat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya sah apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dengan demikian dari segi teleologis dapat dikatakan bahwa UU PT sungguh-sungguh berusaha memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif, jaminan mana diwujudkan dengan mengadakan ketentuan-ketentuan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan/ penyelenggaraan RUPS suatu perseroan.

Salah satu keuntungan dengan menggunakan teknologi informasi adalah teknologinya amat memudahkan penggunanya untuk menyebarkan infomasi secara global. Akibatnya pengguna juga mendapatkan akses informasi dunia secara mudah. Karena sifat ini, teknologi informasi sering kali disebut sebagai teknologi yang tidak mengenal wilayah (borderless).
Ketentuan Pasal 77 UU PT yang menyimpangi ketentuan mengenai tempat penyelenggaraan RUPS sejalan dengan hakekat teknologi informasi yang tidak mengenal wilayah (borderless) dan ini membawa dampak bagi permasalahan yuridiksi keberlakuan Undang-undang Perseroan Terbatas itu sendiri yaitu apakah undang-undang ini hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia ataukah undang-undang ini memberlakukan asas yurisdiksi ektrateritorial.

Dalam hukum internasional, dikenal tiga jenis jurisdiksi, yakni jurisdiksi untuk menetapkan undang-undang (the jurisdiction to prescribe), jurisdiksi untuk penegakan hukum (the jurisdiction to enforce), dan jurisdiksi untuk menuntut (the jurisdiction to adjudicate).
Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu : pertama, subjective territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
Kedua, objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
Ketiga, nationality yang menentukan bahwa Negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
Keempat, passive nationality yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
Kelima, protective principle yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah, dan
keenam, asas Universality. ( Ahmad M.Ramli, Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, 2004;19-20)
Diantara berbagai asas di atas asas Universality selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai “universalinterest jurisdiction”. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara dan lain-lain.
Meskipun di masa mendatang asas jurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk internet piracy, seperti computer, cracking, carding, hacking and viruses, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional. (M Arsyad Sanusi, Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi, 2007:386).

Oleh karena itu, untuk ruang cyber dibutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ruang cyber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh screens and passwords. Secara radikal, ruang cyber telah mengubah hubungan antara legally significant (online) phenomena and physical location.
Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber dimana pengaturan dan penegakan hukumnya tidak dapat menggunakan cara-cara tradisional, beberapa ahli berpandangan bahwa sebaiknya kegiatan-kegiatan dalam cyberspace diatur oleh hukum tersendiri, dengan mengambil contoh tentang tumbuhnya the law of merchant (lex mercatoria) pada abad pertengahan. Asas, kebiasaan dan norma yang mengatur ruang cyber ini yang tumbuh dalam praktek dan diakui secara umum disebut sebagai Lex Informatica.(Aaron Mefford, Lex Informatica, 1997:213)

Sengketa-sengeketa di ruang cyber juga terkait dengan Hukum Perdata Internasional, antara lain menyangkut masalah kompetensi forum yang berperan dalam menentukan kewenangan forum (pengadilan dan arbitrase) penyelesaian kasus-kasus perdata internasional (HPI).
Terdapat dua prinsip kompetensi dalam HPI : Pertama, the principle of basis of presence, yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili ditentukan oleh tempat tinggal tergugat.
Kedua, principle of effectiveness yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan ditentukan oleh di mana harta-benda tergugat berada. Prinsip kedua ini penting untuk diperhatikan berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan asing (foreign judgement enforcement).
Asas kompetensi ini harus dijadikan dasar pilihan forum oleh para pihak dalam transaksi e-commerce. Kekecualian terhadap asas ini dapat dilakukan jika ada jaminan pelaksanaan putusan pengadilan asing, misalnya melalui konvensi internasional.

Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut :
Pertama The Theory of the Uploader and the Downloader. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian tersebut.
Kedua adalah teori The Law of the Server. Pendekatan ini memperlakukan server di mana webpages secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah webpages yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam jurisdiksi asing.
Ketiga The Theory of International Spaces. Ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni sovereignless quality.

Sesuai uraian di atas, maka dapat diambil suatu sikap bahwa keberlakuan UU PT berdasarkan asas Nasionality dapat diberlakukan bagi RUPS Perseroan Terbatas yang diselenggarakan melalui telekonferensi dimana para peserta rapat tidak harus berada di wilayah Republik Indonesia; dengan kata lain UU PT memberlakukan asas yurisdiksi ektrateritorial yaitu berlakunya ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU PT bagi penyelenggaraan RUPS yang diadakan diluar wilayah Republik Indonesia, demikian dengan pertimbangan bahwa badan hukum perseroan tersebut didirikan menurut hukum Indonesia (tanpa harus memperhatikan kewarganegaraan pribadi dari para pemegang sahamnya), maka sebagai badan hukum (rechtpersoon) perseroan terbatas adalah subyek hukum yang mandiri (persona standi in yudicio) merupakan pendukung hak dan kewajiban yang setara dengan manusia/warga negara suatu negara.
( Bandingkan dengan definisi Seorang Warga Negara dari Negara Amerika Serikat : To determine if a Limited Liability Company (L.L.C.) meets the requirements of a " citizen of the United States", its structure is measured against the definition of a United States corporation or association contained in Title 49, U.S.C., 40102(a)(15), which provides as follows: “'Citizen of the United States' means (a) an individual who is a citizen of the United States, or (b) a partnership each of whose partners is an individual who is a citizen of the United States, or (c) a corporation or association organized under the laws of the United States or a State, the District of Columbia, or a territory or possession of the United States, of which the president and at least two-thirds of the board of directors and other managing officers are citizens of the United States, and in which at least 75 percent of the voting interest is owned or controlled by persons that are citizens of the United States."
Dari segi ontologis maka keberadaan Pasal 77 UU ITE adalah perwujudan atau keberadaannya merupakan reaksi terhadap perubahan sosial yang mengikuti perkembangan teknologi..."

Kesimpulan :
Berdasarkan karakteristik ruang cyber dan hakekat teknologi informasi yang tidak kenal batas ruang ( borderless ), maka ketentuan dalam pasal 77 UU PT dapat diterapkan dalam suatu forum Rapat dimanapun para pemegang saham suatu PT tersebut berada.
Rapat yang demikian berdasarkan asas nasionalitas tetap dapat dipertanggung jawabkan sebagai suatu Rapat Umum Pemegang Saham yang sah ( tentu saja harus dipenuhi syarat-syarat lain dalam ayat 2-4 pasal 77 UU PT ).
Apabila ada pembaca yang hendak melengkapi atau bahkan mengkritisi, kami persilahkan, demi kemajuan kita bersama, terima kasih.

Salam sejahtera
Jusuf Patrick

Oleh-oleh dari Rapat Pleno INI yang diperluas di Bali 2010

2010-02-01T07:22:00.003+07:00

Bertempat di Hotel Inna Grand Bali Beach - Sanur pada tanggal 29 Januari 2010 lalu pada pukul 9.30 acara Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan bagi anggota Ikatan Notaris Indonesia dibuka oleh Bapak Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan HAM RI.
Dalam sambutannya salah satu point yang diutarakan oleh Bapak Menteri dalam kaitan program kerja 100 hari, Departemen Hukum dan HAM telah menyelenggarakan pelatihan SABH yang diikuti oleh lebih dari 2000 orang, sungguh suatu prestasi yang patut diberi penghargaan ( untuk itu pihak MURI telah memberikan sertipikatnya ).
Selain memangkas prosedure yang bertele-tele di Departemen soal penerbiatan Surat Keputusan pengangkatan notaris, Bapak Menteri juga menjanjikan penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dalam jangka waktu 7 hari sejak berkas diterima oleh Sistem Administrasi Badan Hukum.
Dalam acara ini oleh Bapak Menteri diresmikan pula penggunaan aplikasi baru dalam pengesahan Badan Hukum PT melalui sistem SABH New Generation !
Sungguh perlu diberikan applaus panjang untuk perjuangan yang dilakukan oleh Bapak Freddy Harris selaku Ketua Team Restrukturisasi Sisminbakum (yang akan berganti nama sebagai Team Pengelola SABH) selama ini !!
Walaupun SABH New Generation telah diresmikan pada tanggal 29 Januari 2010, namun pelaksanaan peralihan dari sistem sisminbakum yang lama ke yang baru akan dilaksanakan mulai bulan April 2010; adapun tenggang waktu 2 bulan ini akan dipergunakan untuk mensosialisasikan teknis penggunaan SABH NG.
Diharapkan keterlibatan Pengwil dan Pengda INI dalam mensosialisasikan SABH NG kepada para anggotanya !

Setelah acara pembukaan oleh Bapak Menteri, acara selanjutnya dimulai dengan materi yang sangat menarik yaitu Implikasi UU ITE ( UU 11/2008 ) bagi pelaksanaan tugas jabatan Notaris; yang dibawakan oleh Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo dan dimana disimpulkan bahwa:
1. Notaris memiliki peranan penting dalam transaksi elektronik;
2. UU yang ada belum memungkinkan sistem pembuatan akta Notaris yang dibuat secara elektronik;
3. Notaris dapat berperan dalam lingkup Certification Authority;
4. Perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tegas untuk mendukung peran notaris tersebut.
Sungguh perlu diberikan penghargaan bagi perjuangan rekan Fardian ( Ketua Bidang Informasi dan Teknologi INI Pusat ) dalam memperjuangkan eksistensi notaris dalam perkembangan kemajuan informasi teknologi !
Penulis sendiri berpendapat bahwa ada hal-hal yang demi efisiensi tidak membutuhkan sarana kertas ( paperless), namun ada hal-hal tertentu harus tetap dipertahankan pemakaian sarana kertas ( antara lain Akta Otentik yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris; kalau tidak demikian lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, terutama bagi Notaris itu sendiri ).
Satu prinsip dasar yang tidak dapat diubah mengenai sah atau tidaknya suatu akta otentik adalah sang notaris harus berwenang ditempat akta tersebut dibuat !
Seandainyapun kelak wacana pembuatan akta otentik dihadapan atau oleh notaris dapat dilakukan oleh seorang notaris, maka yang pertama-tama perlu di ubah adalah wilayah jabatan seorang notaris yaitu disamping notaris mempunyai wilayah jabatan diseluruh wilayah propinsi tempat kedudukannya, ia juga harus berwenang di dunia maya/siber :).

Dari seluruh materi yang disajikan dalam pertemuan tersebut ada hal lain yang perlu dicermati bersama perihal kebijakan Pemerintah di bidang Notaris bahwa pengangkatan seorang Notaris didasarkan akan kebutuhan di suatu daerah dengan melihat jumlah penduduk diwilayah tersebut. Patokan yang dipakai oleh Menteri Hukum adalah jumlah penduduk di Kabupaten Dogiyai, Propinsi Papua yaitu 11.091 orang; ini berarti disetiap wilayah yang berpenduduk 11.091 dapat diangkat 1 notaris. Sehingga jika data Kependudukan 20 Nop 2008 digunakan ( penduduk Indonesia sejumlah 232.878.023 orang) , maka sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tgl 6 Juli 2009 nomor M.HH-05.AH.02.11.Tahun 2009 ttg Formasi Jabatan Notaris - Indonesia membutuhkan 21.055 notaris.
Berdasarkan data 31 Desember 2009 di seluruh Indonesia telah diangkat 9.548 notaris; sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 11.507 notaris.
Pertanyaannya: Sudah bijakkah kebijakan tersebut ???
Penulis berpendapat sungguh kurang bijak jika pedoman/patokan untuk mengangkat seorang notaris di suatu daerah hanya semata-mata didasarkan pada jumlah penduduk di daerah tersebut.
Adalah lebih bijak jika Pemerintah ( dhi Menteri Hukum ) menimbangnya berdasarkan kemampuan ekonomis penduduk di daerah tersebut, dengan patokan bahwa di setiap Kabupaten atau Kota di seluruh wilayah RI wajib diangkat sekurang-kurangnya 1 notaris.
Di sisi lain terbuka kesempatan yang besar bagi Universitas2 di Indonesia untuk membuka Program Magister Kenotariatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Satu isu lagi yang perlu diperhatikan bersama adalah telah rampungnya Peraturan Menteri yang mengatur tentang Perserikatan Perdata para Notaris dalam menjalankan jabatannya yang terdiri dari 7 Bab dan 21 pasal yang mengatur tentang tujuan perserikatan, persyaratan pendirian perserikatan, hak, kewajiban, tanggung jawab dan berakhirnya perserikatan, pengurus perserikatan, perubahan akta pendirian dan pembubaran perserikatan.
Sayang sekali para peserta tidak diberikan draftnya untuk disosialisasikan.... :(
Semoga kebijakan ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh para notaris di Indonesia yang akan terus semakin bertambah oleh adanya kebijakan Menteri Juli 2009 di atas.
Just wait and see...

The Notary Outbond 2010

2009-12-18T21:53:00.001+07:00

The Notary Outbond

Dengan motto : FUN and FIT Pengda INI Surabaya mengajak rekan-rekan notaris di Surabaya dan Daerah-daerah lain serta para anggota luar biasa INI ( terbatas ) untuk mengisi semangat dalam menghadapi tahun baru 2010 dengan acara kegiatan yang penuh gelak tawa, fun, energik dan inspirasional.

Acara Outbond diadakan :
Tempat : Kebun Teh Wonosari Lawang (PTPN XII)

Waktu : Sabtu, 16 Januari 2010 mulai pukul 07.00 - 15.00 WIB

Kegiatan : Senam Aerobic ( hot hot hot... )
Hiking ( Mengitari kebun Teh )
Games ( team work ), Rintangan ( Fun abis deh )
Seminar ~~Sex~~ Stress/Kesehatan ( Pembicaranya top abis... )
Hiburan Band Notarius ( lomba Vocal Group )

Syarat peserta : Bentuk group/team (10-12 orang, tidak harus dari satu Pengda;
disiapkan sebelum acara lebih baik, atau dibentuk pada saat acara juga
okey)
Siapkan Yel-Yel dan nama group ( nama binatang )

Kontribusi : Rp.150.000,- ( sudah termasuk Kaos, jajanan pagi, snack, makan siang )
( kalau ada yang mau nyumbang lebih Panitia dengan senang hati
menerimanya..:)

Hadiah : Group terkompak ( Pemenang 1, 2, 3 )
Group Favorite ( 1 Pemenang )
Group terhebooh (1 Pemenang )
Vocal Group terbaik ( Pemenang 1, 2, 3 )
Lucky draw

Pendaftaran : rekan Mamik Jatmiko ( 0811327044 ), Anggraini Neny ( 0811337475 ),
Vonny ( 0818314103 )
rekan Wina Ustriani ( 0818374547 )
rekan Dwi Rosuliati ( 08123275342 ), Grace ( 0811374255 )
rekan Etty Soestiherawati ( 08155185508 )
rekan Dotty ( 0811379273 )
rekan Itta Andrijani ( 08125266770 )

Transportasi : disarankan membawa mobil sendiri ( berangkat rombongan ), panitia
menyediakan Bus jika peminat mencukupi ( syarat daftar 1 minggu \
sebelumnya )

Penginapan : Bagi peserta yang hendak menginap pada H-1, panitia akan membantu
booking tempat (villa-villa di sekitar lokasi)

Buruan daftar rekan-rekan...rugi banget deh kalau kelewatan acara heboh di awal tahun ini... ayo kita recharge semangat kebersamaan sambil berguyub ria !

Salam
Panpel The Notary Outbond

2009-04-06T17:43:00.005+07:00

Prinsip sifat mengikatnya suatu Perjanjian/Kontrak
dalam hal terjadi Perubahan Keadaan
menurut
Klausula Rebus sic stantibus (Hukum Kanoniek), Klausula
Kepatutan (KUHPdt)dan Klausula Hardship (UNIDROIT)

Tidaklah afdol jika kita membahas Hukum Kontrak apabila tidak dimulai dari pembahasan mengenai asas kebebasan berkontrak ( contracs vrijheid atau party autonomie ); yang merupakan tiang pokok bangunan Hukum Perdata dibidang Hukum Perikatan.

Dan asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPdt yang jika kita analisa terdiri dari 3 asas utama yaitu Asas konsensualisme ( terjadinya perjanjian cukup dengan adanya persetujuan kehendak para pihak), Asas kekuatan mengikat dari perjanjian ( perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ) dan Asas kebebasan berkontrak ( para pihak bebas menentukan isi, luas dan bentuk perjanjian.

Dalam perjalanan waktu terhadap asas kebebasan berkontrak ini dipandang perlu untuk diadakan pembatasan terhadap batas-batas kebebasannya; oleh karena manusia disamping sebagai mahluk individu, dia merupakan mahluk sosial dan keberadaan hukum tidak hanya untuk melindungi kepentingan individu namun juga kepentingan masyarakat.

Dalam artikel ini penulis akan mengulas mengenai sifat mengikat suatu perjanjian dalam rangka pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu perubahan keadaan. Suatu perubahan keadaan yang menyebabkan debitur berada dalam kesulitan untuk memenuhi prestasi yang diwajibkan dalam perjanjian yang dibuatnya, dan hal tersebut bukanlah suatu keadaan memaksa ( overmacht/force majeure ).

Agar lebih memudahkan pembahasan selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis memberikan sedikit gambaran perbedaan antara Keadaan Memaksa ( Force majeure ) dan Perubahan Keadaan.

Pada Keadaan Memaksa keadaan yang berubah itu membuat tidak mungkinnya atau terhalangnya pemenuhan prestasi; sedangkan pada Perubahan Keadaan, berubahnya keadaan menimbulkan keberatan untuk memenuhi perjanjian, karena apabila itu dipenuhi, maka salah satu pihak akan menderita kerugian.

Dan apabila dianalisa lebih lanjut maka pada Keadaan Memaksa pemenuhan prestasi oleh debitur praktis menimbulkan keberatan, sebaliknya pada Perubahan Keadaan, pemenuhan prestasi dari debitur adalah sangat berat dilaksanakan.
Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa dam keadaan memaksa titik beratnya terletak pada posisi debitur yaitu debitur terhalang untuk memenuhi prestasi; sedangkan dalam prubahan keadaan titik beratnya terletak pada posisi kreditur apakah pihak kreditur berdasarkan itikad baik dan kepatutan dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur.

Semenjak abad petengahan pihak dalam perjanjian tidak mau dirugikan oleh terjadinya suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, sehingga pihak tersebut berlindung pada janji gugur secara diam-diam yang disebut sebagai klausula Rebus sic stantibus.
Klausula ini menyatakan bahwa perjanjian dianggap berlaku secara tetap selama keadaan tidak berubah dan kalau keadaan berubah maka perjanjian menjadi gugur.

Jadi dalam klausula ini tidak dibedakan apakah ketidak-dapatan pemenuhan prestasi diakibatkan oleh keadaan memaksa atau sekedar perubahan keadaan; sehingga di masa itu pihak debitur begitu mengalami suatu perubahan keadaan dapat berlindung pada janji gugur; ini berarti perjanjian menjadi batal demi hukum dengan adanya perubahan keadaan.

Dalam perkembangannya Klausula Rebus sic Stantibus mulai ditinggalkan dan masyarakat mulai membedakan antara keadaan memaksa dan perubahan keadaan, sehingga dalam pasal 1245 KUHPdt sebagai suatu alasan pembenar ( rechtvaardigingsgrond) bagi Debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya/prestasinya, dengan alasan bahwa akan bertentangan dengan kepatutan jika debitur dalam keadaan seperti itu tetap diwajibkan memenuhi prestasinya yang sebenarnya tidak dapat ia laksanakan.

Namun sejak tahun 1915 keputusan-keputusan Hakim sudah mulai meninggalkan force majuere / overmacht untuk menyelesaikan hal-hal mengenai perubahan keadaan dan telah mempergunakan pasal 1338 ayat 3 KUHPdt sebagai pedoman.

Hal ini dipelopori oleh Levebach dengan teorinya “economies synallagma” yang artinya harus adanya keseimbangan antara kedua belah pihak dalam pengertian ekonominya, jadi antara prestasi dan kontra prestasi secara timbal balik adalah seimbang nilainya dan apabila terjadi ketegangan yang secara obyektif merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, hal ini merupakan resiko yang harus dipikulnya. Sehingga dengan demikian dalam hal terjadi perubahan keadaan perlulah diperhatikan pembagian resiko antara para pihak terhadap suatu
kerugian.

Perkembangan di Indonesia terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 April 1955 mengenai Sengketa Kebon Kopi, yang singkatnya berbunyi : Adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadai tanah kedua belah pihak masing-masing memikul separo dari risiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu.
Jadi menurut Yurisprudensi di Indonesia resiko atas perubahan keadaan sesuai dengan rasa keadilan dan kepantasan ( kepatutan) adalah dibagi dua.

Selanjutnya perkembangan dunia komersial pada abad 21 ini membawa perubahan pula terhadap aturan-aturan mnegnai sifat mengikatnya suatu perjanjian dalam rangka pelaksanaan perjanjian apabila terjadi perubahan keadaan telah diatur secara tersendiri diluar ketentuan tentang Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana terlihat dalam Prinsip-prinsip Kontrak Komersial Internasional UNIDROIT.

Dalam Bab Pelaksanaan Kontrak pasal 6.2.1 Unidroit diatur bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak ( becomes more onerous for one of the parties), pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya (that party is nevertheless bound to perform its obligations) dengan tunduk pada ketentuan tentang kesulitan.
Ketentuan pasal ini adalah untuk menghormati ketentuan pasal 1.3 mengenai prinsip umum sifat mengikat suatu kontrak ( A contract validity entered into is binding upon the parties…), namun ketentuan sifat mengikatnya suatu kontrak dalam UNIDROIT juga tidak bersifat mutlak, yaitu apabila ada perubahan fundamental atas keseimbangan dari kontrak, keadaan itu merupakan situasi yang dikecualikan dan merupakan prinsip-prinsip yang diatur dalam Klausula Hardship ( Klausula Kesulitan).

Definisi Kesulitan (Hardship) adalah peristiwa yang secara fundamental telah mengubah kesimbangan kontrak. Hal ini diakibatkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi atau nilai pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima sangat menurun, sementara itu :

peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan konrak;

peristiwa tidak dapat diperkirakan secara semestinya oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak;

peristiwa terjadi diluar kontrol dari pihak yang dirugikan;

resiko dari peristiwa itu tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.

Menurut prinsip hukum modern adanya perubahan keadaan tidak mempengaruhi kewajiban pelaksanaan kontrak ( lihat Pasal 6.2.1 UNIDROIT ). Oleh karena itu adanya kesulitan (hardship) tidak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak, kecuali perubahan itu bersifat fundamental.
Catatan penulis : kategori suatu perubahan disebut perubahan biasa atau sebagai suatu perubahan fundamental; harus ditafsirkan secara kasus per kasus, oleh karena UNIDROIT sendiri hanya mengatur indikator suatu perubahan yang bersifat fundamental yaitu adanya kenaikan ongkos pelaksanaan kontrak dan menurunnya nilai pelaksanaan kontrak.

Akibat hukum apabila terjadi Kesulitan (Hardship), maka sesuai pasal 6.2.3 :

Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta renegosiasi kontrak kepada pihak lain. Permintaan tersebut harus segera diajukan dengan menunjukkan dasar-dasarnya.

Permintaan renegosiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.

Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, masing-masing pihak dapat mengajukannya ke Pengadilan.

Apabila pengadilan membuktikan adanya kesulitan ( hardship) maka pengadilan dapat memutuskan untuk :
- mengakhiri kontrak pada tanggal dan atas syarat-syarat yang ditetapkan secara
pasti ( terminate a contract at a date and on terms to be fixed);
- mengubah kontrak untuk mengembalikan keseimbangannya.

Kesimpulan :
Sesuai perkembangan jaman maka isi formil dari perjanjian sering harus menyisih demi kepantasan dan kepatutan.
Perubahan Keadaan tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian, kecuali terjadi perubahan itu bersifat fundamental dan oleh karena itu telah masuk ke dalam ranah Keadaan Memaksa ( Force Majeure).

Saran :
Para notaris harus memulai memikirkan perbedaan-perbedaan perubahan keadaan dalam pelaksanaan suatu perjanjian; sudah waktunya untuk menuangkan klausula Kesulitan ( Hardship Clause ) disamping klausula Force Majeure dalam setiap akta mengenai perbuatan hukum kontrak yang dibuatnya ( maksudnya suatu perjanjian yang pelaksanaannya mempunyai jangka waktu tertentu/ perjanjian berjangka waktu, misalnya : Perjanjian Kerja Sama,
Perjanjian Pemborongan, Perjanjian Pembangunan, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian/ Kontrak Suplai, dll ).
Contoh kasus yang sederhana misalnya perlu dibedakan perubahan harga oleh karena terjadinya fluktuasi kurs antara mata uang Rupiah dengan mata uang asing, dalam kasus ini bukan termasuk klausula Keadaan Memaksa ( Force Majeure) namun masih dalam taraf Klausula Hardship, sehingga Debitur tetap wajib melaksanakan kewajibannya. Keadaan seperti ini dapat kita tegaskan dalam akta mengenai tolok ukur / kriteria kapan fluktuasi kurs dapat
dikategorikan sebagai Keadaan Kesulitan atau kapan sebagai Keadaan Memaksa, misalnya dengan menentukan para pihak wajib menyesuaikan harga apabila fluktuasi kurs telah mencapai lebih dari 50 % dari kurs semula sejak di tanda tanganinya akta, dengan kewajiban masing-masing pihak menanggung sebagian sama besarnya terhadap selisih kurs tersebut, ....dst dst.
Sudah waktunya untuk memperhatikan unsur kepantasan dan kepatutan dalam Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris; yang oleh karena itu Pihak Notaris sebagai pihak yang mengkonstatir kehendak para pihak ke dalam akta sudah selayaknya memberikan masukan dan pertimbangan kepada para pihak mengenai pelaksanaan perjanjian dalam hal terjadi perubahan keadaan sebagaimana diuraikan di atas.

Sby060409
Salam sejahtera
Jusuf Patrick

Prinsip Kontrak Komersial International UNIDROIT

2009-03-02T13:55:00.008+07:00

CULPA IN CONTRAHENDO / PARS PRO TOTO
(TANGGUNG JAWAB HUKUM PRAKONTRAKTUAL)
DALAM PRINSIP HUKUM UNIDROIT

Menarik sekali mengamati penggunaan istilah oleh rekan saya Bpk. Miftachul Machsun pada pertemuan berkala yang diselenggarakan oleh Pengurus INI dan IPPAT Daerah Surabaya beberapa waktu yang lalu dengan tema Ikatan Jual Beli.
Dalam makalahnya beliau menyebutkan bahwa : “Ikatan Jual Beli merupakan Perjanjian Pendahuluan ( Pactum de Contrahendo ) untuk melakukan jual beli, yaitu untuk mempersiapkan hubungan hukum Jual Beli yang merupakan tujuan pokok diadakannya perjanjian pendahuluan ini.”
Terlepas dari setuju atau tidak setuju atas pemakaian istilah tersebut, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tindakan prakontraktual yang menimbulkan hak gugat yang di Jerman disebut dengan istilah “culpa in contrahendo” atau secara international lebih dikenal sebagai “Tanggung Jawab Hukum Prakontraktual” dalam praktek.
Dalam KUHPerdata hanya disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ( pasal 1313 KUHPdt). Definisi ini oleh J Satrio dan Purwahid Patrik dianggap mempunyai banyak kelemahan antara lain oleh karena :
- hanya menyangkut perjanjian sepihak saja;
- kata perbuatan terlalu luas karena dapat merupakan perbuatan tanpa kesepakatan, perbuatan melawan hukum dan perbuatan bukan perbuatan hukum
Dan jika kita amati lebih lanjut maka dapatlah kita simpulkan bahwa KUHPdt sama sekali tidak memperhatikan proses terjadinya kontrak/perjanjian. Padahal dalam prakteknya suatu kontrak/perjanjian dapat terjadi apabila didahului dengan adanya kesepakatan dan itu diperoleh melalui proses negosiasi ( bisa memakan waktu dan biaya yang bervariasi ).
KUHPdt hanya mengatur prinsip itikad baik (good faith) pada saat pelaksanaan kontrak; padahal sebenarnya dalam tahap negosiasi itupun sudah timbul hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak demi menegakkan prinsip itikad baik dan transaksi wajar/jujur ( good faith dan fair dealing).
Perlu kita pahami bahwa mekanisme terjadinya kontrak dalam dunia bisnis/komersial selalu didahului oleh tahap negosiasi dimana masing-masing pihak mengajukan letter of intent yang memuat keinginan masing-masing pihak untuk membuat suatu kontrak. Selanjutnya setelah ada kesepahaman atas kehendak untuk mengadakan kontrak tersebut, maka para pihak akan membuat ”Memorandum of Understanding” ( MOU) yang memuat keinginan masing-masing pihak sekaligus adanya tenggang waktu pencapaian kesepakatan untuk terjadinya kontrak. Proses inilah yang disebut sebagai proses Prakontrak.
Dalam tahap prakontrak ini masing-masing pihak harus menegakkan prinsip itikad baik, yang oleh karena itu jika salah satu pihak beritikad buruk, maka haruslah disediakan sarana hukum berupa hak gugat dan hak untuk menuntut ganti rugi dalam tahap prakontrak.
Dalam hal ini timbul banyak masalah hukum yang harus kita renungkan lebih dalam lagi bagi perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia yaitu kapan terjadinya situasi yang disebut kondisi ”negosiasi prakontraktual”, tolok ukur penghentian negosiasi yang disebut memenuhi unsur itikad buruk sehiggga menimbulkan unsur tanggung jawab, dan lain-lain.
Sebagai pedoman marilah kita melihat prinsip-prinsip yang digunakan dalam Prinsip Kontrak Komersial International UNIDROIT ( mohon maaf dalam tulisan ini saya tidak menguraikan sejarah, latar belakang dan perkembangannya, silahkan dilihat sendiri UPICCs 1994 ).
Ada 12 prinsip hukum kontrak yang dipakai dalam UNIDROIT yaitu :

Prinsip Kebebasan Berkontrak ( bebas menentukan isi dan bentuk kontrak, mengikat sebagai Undang-undang, aturan memaksa sebagai pengecualian, sifat international dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak );
Prinsip itikad baik ( good faith) dan transaksi wajar/jujur ( fair dealing ) ( prinsip dasar yang melandasi seluruh proses kontrak yaitu mulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai berakhirnya kontrak (purna kontrak), ditekankan dalam praktik perdagangan international dan bersifat memaksa );
Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat;
Prinsip Kesepakatan melalui Penawaran (Offer) dan Penerimaan ( Acceptance) atau Melalui Perilaku ( Conduct);
Prinsip Larangan Bernegosiasi dengan Itikad Buruk;
Prinsip Kewajiban Menjaga Kerahasiaan atas Informasi yang diperoleh pada saat Negosiasi;
Prinsip Perlindungan Pihak Lemah dari Syarat-syarat Baku;
Prinsip Syarat Sahnya Kontrak;
Prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar ( gross disparity);
Prinsip contra proferentem dalam penafsiran kontrak baku;
Prinsip menghormati Kontrak ketika terjadi Kesulitan ( hardship);
Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa ( force majeur).

Dari 12 prinsip hukum kontrak ini yang relevan dalam pembahasan artikel ini adalah prinsip nomor 5 yaitu Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk.
Pasal 2.15 UPICCs (Unidroit Principles of International Commercial Contracts) mengatur larangan tersebut sebagai berikut :

A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement.
However, a party who negotiates or breaks off negotiations in bad faith is liable for losses to the other party.
It is bad faith, in particular, for a party to enter into or continue negotiations when intending not to reach an agreement with the other party.

Jadi dalam prinsip UNIDROIT tanggung jawab hukum telah lahir sejak proses negosiasi. Dan prinsip hukum tentang negosiasi yaitu :

Kebebasan negosiasi;
Tanggung jawab atas negosiasi dengan itikad buruk;
Tanggung jawab atas pembatalan negosiasi dengan itikad buruk.

Dalam prinsip ini kita dapat ketahui bahwa para pihak tidak hanya bebas untuk memutuskan kapan dan dengan siapa melakukan negosiasi, namun juga bebas menentukan kapan, bagaimana dan untuk berapa lama proses negosiasi dilakukan; jelas prinsip ini sesuai dengan Prinsip nomor 1 ( Pasal 1.1 ) dan tidak boleh bertentangan dengan Prinsip nomor 2 yaitu prinsip good faith dan fair dealing yang diatur dalam pasal 1.7 yang menyatakan :
"each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade;
the parties may not exclude or limit this duty."
Berdasarkan prinsip tersebut maka negosiasi tidak boleh dilakukan dengan itikad buruk dan menyimpang dari prinsip fair dealing;
Contohnya :

seseorang melakukan atau melanjutkan negosiasi tanpa berkeinginan mengadakan kontrak dengan maksud untuk mengalihkan perhatian lawan/saingan bisnisnya;
suatu pemutusan negosiasi dimana tahap perundingan sudah mencapai suatu kondisi dimana secara timbal balik para pihak telah memberikan harapan bahwa perundingan akan menjadi kontrak;
apabila dengan sengaja menyesatkan pihak lain mengenai isi atau syarat kontrak, baik dengan menyembunyikan fakta yang semestinya diberitahukan ataupun mengenai status pihak yang berkepentingan dalam negosiasi.

Pertanyaannya seberapa tanggung jawab pihak yang beritikad buruk tersebut ?
Tanggung jawab atas negosiasi dengan itikad buruk terbatas hanya pada kerugian yang diakibatkannya terhadap pihak lain.
Pertanyaan selanjutnya apakah pihak yang dirugikan dapat menuntut selain biaya yang dia keluarkan juga ganti rugi dan bunga seperti yang diatur dalam pasal 1243 s/d pasal 1252 KUHPdt?
Menurut penulis pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut berdasarkan yang tertulis dalam KUHPdt, oleh karena Bab I bagian 4 Buku III KUHPdt hanya mengatur tentang Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan; jelas disini yang ada baru negosiasi prakontrak, belum ada perikatannya.
Penuntutan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip good faith dan fair dealing dari hukum UNIDROIT tersebut; yang dapat ditafsirkan bahwa Pihak yang dirugikan hanya dapat menuntut pengembalian atas biaya yang telah dikeluarkan dan atas kehilangan kesempatan untuk melakukan kontrak dengan pihak ketiga. Akan tetapi ia tidak dapat menuntut ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan dari kontrak yang batal diadakan itu.
Kesimpulannya :
Proses negosasi antara para pihak walaupun belum menimbulkan kontrak / hubungan hukum antara mereka, namun telah menimbulkan tanggung jawab hukum; yaitu apabila seseorang membatalkan negosiasi tanpa alasan yang sah atau dengan kata lain seseorang telah melakukan bad faith dan/atau unfair dealing dalam proses negosiasi, maka ia dapat dituntut pertanggung jawaban secara hukum.

Dilema Sisminbakum

2009-02-03T19:14:00.005+07:00

Pemberitahuan dari situs resmi Sistem Administrasi Badan Hukum di http://www.sisminbakum.go.id/public/archives/5#comments
Surat Pemberitahuan
February 2nd, 2009

Bersama ini kami beritahukan bahwa telah terjadi gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebelumnya dikenal dengan istilah sisminbakum sejak tanggal 27 November 2008. Pada tanggal tersebut seluruh peralatan yang digunakan dalam rangka Pendirian, Perubahan, Penyesuaian atau Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas disita oleh pihak Kejaksaan Agung sehingga sistem administrasi badan hukum tidak berjalan seperti sebelumnya. Pada tanggal 5 Januari 2009 kami telah mengupayakan langkah langkah darurat agar pelayanan publik tetap terselenggarakan dengan baik. Namun sejak tanggal 6 Januari 2009 Menteri Hukum dan HAM dan Tim Restrukturisasi telah disomasi oleh Tim Pembela PT. SRD untuk tidak menggunakan barang sitaan (berdasarkan pasal 40 KUHAP) tersebut walaupun untuk melaksanakan pelayanan publik. Setelah waktu 3×24 jam dari somasi terakhir yang kami terima pada tanggal 16 Januari 2009 kami harus menghentikan seluruh sistem dan pelayanan
Surat Selengkapnya download

Komentar :

Menarik sekali untuk mencermati berita ini :“Namun sejak tanggal 6 Januari 2009 Menteri Hukum dan HAM dan Tim Restrukturisasi telah disomasi oleh Tim Pembela PT. SRD untuk tidak menggunakan barang sitaan (berdasarkan pasal 40 KUHAP) tersebut walaupun untuk melaksanakan pelayanan publik.”Seharusnya yang dipakai dasar oleh team kuasa hukum SRD adalah pasal 44 ayat 2 KUHAP : Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
Jadi dasar hukum yang dipakai dalam Surat Somasi dari team kuasa hukum PT SRD (pasal 40 KUHAP ) adalah kurang tepat, karena pengaturan tentang penggunaan barang sitaan diatur dalam pasal 44 ayat 2 KUHAP jo pasal 28 PP 27/1983.

Seharusnya Departemen Hukum dan HAM tidak diam dan menuruti somasi tersebut; oleh karena berdasarkan pasal 45 ayat 4 (Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan) dapat melakukan upaya hukum PERAMPASAN UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.

Logika hukumnya adalah barang sitaan tersebut berupa komputer dan sistem serta data-data yang wajib dirahasiakan, sehingga barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang dilarang untuk diedarkan; yang oleh karena itu negara berhak untuk merampasnya untuk dipergunakan bagi kepentingan negara.
Pihak Departemen Hukum dan HAM seharusnya segera mengeluarkan Surat Permohonan kepada Pihak Kejaksaan untuk melakukan PERAMPASAN terhadap barang-barang yang digunakan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 1 UU 40/2007 ttg Perseroan Terbatas.

Apabila DepKum&HAM nekat membuka penerimaan dan pengesahan maupun perubahan data Badan Hukum secara manual, maka hal itupun tidak memenuhi ketentuan pasal 10 UU 40/2007; jadi sebagai langkah darurat menurut saya UPAYA HUKUM PERAMPASAN adalah jalan yang terbaik agar DepKum& HAM tidak salah dalam melaksanakan ketentuan UU 40/2007.

Mohon maaf saya bukan ahli hukum pidana, namun secara logika hukum koq kagak nyampai-nyampai yaa… dimana kepentingan privat dapat mengalahkan kepentingan umum…
Kongres INI XX di Surabaya yang baru berlalu mengangkat tema tentang peran Notaris dalam meningkatkan investasi di Indonesia, sungguh hanya merupakan suatu “utopia” akibat ketidakpastian para notaris dalam melayani kebutuhan masyarakat yang hendak berinvestasi di Indonesia.
Semoga masalah ini dapat dicarikan solusi secepatnya, tanpa harus mengorbankan kepentingan umum secara berlarut-larut.

VIVA NOTARIUS !

Catatan : Per tanggal 4 Feb 2009 berdasarkan masukan yang telah kami sampaikan dalam kolom komentar di website sisminbakum.go.id; maka telah diadakan perubahan dasar somasi dari team SRD adalah pasal 44 KUHAP mengenai larangan penggunaan barang sitaan.
Demikian pula Bpk. Freddy Harris telah memberikan konfirmasi bahwa team restrukturisasi sedang berupaya dan berusaha keras untuk dapat online kembali sekitar tgl 17 Feb 2009, dan dapat diakses oleh para notaris secara bergantian.
(Edit entry tgl 5 Feb 2009) .

Jozhua Yap

2008-12-24T15:42:00.004+07:00

Puji Tuhan telah ditambahkan anggota keluargaku pada tanggal 20 Des 2008 ...
Ke dalam tanganMu yang ajaib kupersembahkan untuk kemuliaanMu
pakailah sesuai dengan rencanaMu...

BagiMu TUHAN segala kemuliaan, hormat, puji syukur kupanjatkan ....

BagiMu TUHAN segala kemashyuran, kuasa, berkat kunaikkan ....

BagiMu TUHAN segala kebesaran, damai, kasih kupersembahkan ....

BagiMu TUHAN segala kemurahan, gembira, sejahtera kuungkapkan ....

Peranan Pengertian dan Definisi dalam Hukum dan dalam Akta Otentik

2008-12-04T09:11:00.007+07:00

Pengertian adalah isi pikiran yang dimunculkan oleh sebuah perkataan tertentu atas sebuah obyek atau seorang pribadi yang telah memperoleh sebuah nama, dimana obyek atau orang tersebut tidak perlu merupakan suatu yang secara emperikal dapat diraba atau yang ada di
dalam kenyataan, namun juga pada tataran yang lebih abstrak.
Contohnya obyek yang diberi nama kontrak, perbuatan yang melawan hukum, badan hukum, kepatutan, keadilan dan lain-lain.

Dalam ilmu Hukum sangat penting pembentukan pengertian yang dapat meletakkan relasi antara perkataan-perkataan itu dan gejala-gejala itu.
Manusia diberi anugerah untuk dapat berpikir secara reflektif yaitu kemampuan untuk mengambil jarak terhadap kenyataan yang melingkungi, membentuk pikiran-pikiran (pengertian-pengertian) tentang hal itu untuk dengan itu mendekati kembali kenyataan itu, atau untuk memahami lebih baik kenyataan itu ( pada tataran teoritikal ) atau untuk mempengaruhinya ( pada tataran praktikal ).

Oleh karena itu pembentukan pengertian tidak hanya penting dalam bidang Dogmatika Hukum, melainkan juga dalam perundang-undangan.
Karena sebuah undang-undang dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat, maka harus dibuat jelas bagi mereka, perilaku apa yang diharapkan (dituntut) dari mereka.
Hal itu mengakibatkan dalam undang-undang, sebelum pengaturan yang sesungguhnya, memberikan batasan pengertian terlebih dahulu tentang pengertian-pengertian yang digunakan dalam undang-undang itu. Hal itu dilakukan dengan jalan memberikan definisi istilah-istilah yuridis yang digunakan dalam undang-undang itu.
Dengan memberikan penentuan batasan pengertian lebih lanjut pada sebuah istilah dalam perundang-undangan, tidaklah secara otomatis telah tercipta suatu pengertian dengan kejelasan yang sempurna. Disinilah tugas seorang hakim untuk memberikan arti pada istilah-istilah perundang-undangan yang sesuai dengan konteks dari kejadian-kejadian kongret yang dihadapkan kepadanya.

Pada tiap pengertian dikenal pembedaan antara isi pengertian dan lingkup/luas pengertian.
(J.J. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Bandung, 1999: 53).
Isi pengertian disebut intensi/konotasi yaitu keseluruhan ciri-ciri yang mewujudkan pengertian
itu ( dalam bahasa Inggris disebut ”sense” dan dalam bahasa Perancis disebut ”signification” ), sedangkan luas/lingkup pengertian yaitu semua obyek atau orang yang termasuk dalam pengertian itu disebut ekstensi/denotasi ( dalam bahasa Inggris disebut ”reference” dan dalam bahasa Perancis disebut ”designation” ).
Dan hubungan antara intensi dan ekstensi dapat dinyatakan dengan 2 dalil.
Dalil pertama berbunyi : Intensi menentukan ekstensi, yang berarti bahwa isi sebuah pengertian menentukan keluasan lingkup pengertian. Obyek-obyek atau orang-orang siapa saja yang termasuk dalam suatu pengertian bergantung pada keseluruhan ciri-ciri yang mewujudkan pengertian itu.
Dalil yang kedua adalah Intensi berbanding terbalik dengan Ekstensi, yang berarti semakin sedikit intensi pengertian memuat ciri-ciri ( semakin kurang persis ), maka semakin banyak obyek atau orang yang termasuk kedalam ekstensi pengertian itu.
Penjelasan mengenai 2 dalil ini dapat diilustrasikan dalam pengertian tentang ”peristiwa hukum” dan pengertian ”perkawinan”.
Pengertian ’peristiwa hukum” memuat ciri-ciri berikut :

peristiwa;
yang dalam dirinya membawa serta akibat-akibat hukum;
yang ditautkan pada peristiwa itu oleh hukum positif.

Disini terlihat banyak obyek yang dapat dimasukan kedalam pengertian tersebut, karena intensi pengertian memuat sedikit ciri dan ciri-ciri itu ditetapkan kurang spesifik. ( kebenaran dari dalil kedua).

Dari ciri peristiwa itu termasuk pula kejadian, keadaan dan perbuatan, dimana perkawinan termasuk salah satu dalam pengertian peristiwa hukum, sebaliknya pengertian perkawinan itu sendiri memuat ciri-ciri berikut :

perbuatan
bersifat hukum kekeluargaan
bersegi banyak ( pernyataan kehendak oleh lebih dari satu orang )
yang menimbulkan akibat hukum
yang oleh hukum positif ditautkan pada perbuatan itu
yang menjadi tujuan dari orang-orang yang melakukan perbuatan itu

Disini terlihat banyak ciri yang dimasukkan kedalam suatu pengertian peristiwa hukum yang
disebut sebagai perkawinan. ( bukti kebenaran dalil pertama ).

Penjabaran hubungan intensi dan ekstensi suatu pengertian berkaitan erat dengan pola pikir manusia yang penting yaitu mengabstraksi dan mengkonkretasi.
Pada ihkwal mengabstraksi, orang berpikir dari suatu pengertian yang konkret, artinya sebuah pengertian dengan ciri-ciri yang banyak dan dengan demikian dengan lingkup yang sempit, ke suatu pengertian yang abstrak yaitu dengan jalan mengurangi ciri-ciri dari sebuah pengertian, sehingga timbul pengertian yang lebih luas dan lebih sedikit ciri-cirinya.
Proses berpikir ini adalah proses berpikir induktif ( dari pengertian yang khusus/sempit melalui generalisasi menyimpulkan hal-hal yang umum ). Proses yang sebaliknya berlaku bagi proses berpikir deduktif ( dari pengertian yang luas melalui penambahan ciri disimpulkan suatu pengertian yang spesifik/ yang lebih khusus ).

Permasalahan yang terjadi di bidang hukum adalah permasalahan pengertian bermakna ganda dimana perlu dibedakan dalam suatu pengertian apakah pengertian tersebut mengindikasikan suatu kegiatan/perbuatan ataukah pengertian tersebut mengindikasikan tentang hasil dari kegiatan itu. Misalnya dalam bahasa Belanda istilah-istilah yang berakhiran ”ing” dapat menyatakan baik suatu kegiatan maupun hasil kegiatan itu, contohnya beschikking ( ketetapan), handeling (perbuatan), dapat berarti suatu kegiatan maupun hasil dari kegiatan itu.

Dan permasalahan yang kedua adalah ketidakjelasan yang disebut pengertian yang kabur, dalam istilah ini berkenaan dengan pengertian yang intinya sendiri juga tidak jelas, sehingga wilayah perbatasan pengertian tersebut menjadi tidak jelas pula.
Contohnya antara lain : kesusilaan yang baik, ketertiban umum, kecermatan yang layak dalam pergaulan masyarakat, dan sebagainya. Pembuat undang-undang kadang menggunakan pengertian yang kabur untuk menjaga kelenturan / fleksibel agar tatanan hukum mampu menyesuaikan diri pada tatanan masyarakat yang berubah. Dan Hakimlah yang mempunyai tugas untuk memberikan isi pada pengertian yang kabur itu, dengan memperhatikan keadaan konkret dari kejadian yang harus dinilai.

Batas-batas yang ditentukan secermat (sepersis) mungkin bagi suatu pengertian menurut syarat-syarat tertentu disebut definisi.
Syarat-syarat sebuah definisi :

Definien harus lebih jelas ketimbang definiendum.
Perkataan yang mewujudkan definisi (definien) harus lebih jelas daripada perkataan yang harus didefinisikan (definiendum).
Misal : Rupiah (definien) adalah mata uang resmi di negara Republik Indonesia (definiendum).
Definiendum tidak boleh ada dalam definien
Misal : pelajar adalah seseorang yang belajar. Definisi ini membuat kata pelajar sangat kurang jelas, dan definisi yang mengatakan sedikit ciri-ciri ini disebut definisi sirkuler.
Definien tidak boleh negatif
Misal : Wanita adalah seseorang yang bukan pria.
Definiendum dan definien harus dapat dipertukarkan (convertible).

Jadi masalah pendefinisian ini menjadi penting karena untuk mengetahui dimana orang berdiri
untuk mencapai suatu kesepakatan dalam memandang suatu aspek tertentu yang sedang dibicarakan atau akan disepakati.

Setelah ngalor ngidul bermain diawang-awang filsafati, marilah kita membumi....
Pertanyaannya apa gunanya uraian di atas khususnya bagi seorang Notaris?

Penulis merasa tidak perlu menguraikan lagi panjang lebar apa gunanya Akta otentik baik yang
dibuat dihadapan atau oleh Notaris; namun perlulah kiranya diperhatikan bahwa satu aspek yang penting adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil ( disamping kekuatan pembuktian lahiriah dan formil).

Kekuatan pembuktian materil ini menyangkut pembuktian tentang materi atau isi suatu akta
dan memberi kepastian tentang peristiwa atau kejadian bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta itu. Untuk Akta Notaris atau Relaas Akta sebagai Akta Otentik, tidak lain hanya membuktikan apa yang disaksikan yakni yang dilihat didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris itu didalam menjalankan jabatannya.
Sedangkan Akta Para Pihak ( akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris) mempunyai kekuatan pembuktian materil oleh karena peristiwa atau perbuatan hukum yang dinyatakan oleh para
pihak dan dikonstatir oleh Notaris dalam Akta itu adalah benar-benar terjadi dan Akta Notaris sebagai Akta Otentik yang berupa Akta Para Pihak, maka isi keterangan dan ataupun perbuatan hukum yang tercantum di dalam akta itu berlaku terhadap orang-orang yang memberikan keterangan itu dan untuk keuntungan serta kepentingan siapa akta itu diberikan.
Disinilah letak arti pentingnya pendefinisian tentang hal-hal yang akan disepakati oleh para
pihak di dalam akta otentik tersebut, Notaris sebagai orang yang ahli dibidang pembuatan akta otentik wajib memberikan pedoman kepada para pihak untuk menyepakati dalam bentuk pengertian dan definisi dari perbuatan hukum yang mereka lakukan yang akan dinyatakan dalam akta otentik tersebut.

Pekerjaan Notaris untuk mengkonstatir maksud dan kehendak para pihak harus berangkat dari titik pengertian dan definisi yang disepakati para pihak agar tidak menimbulkan norma
yang kabur atau makna berganda atau bahkan saling bertentangan antara isi dari satu pasal dengan pasal lainnya dalam akta otentik tersebut.

Salah satu fungsi Notaris -walaupun bukan sebagai aparat penegak hukum – mempunyai kedudukan yang sangat berperan dan strategis dalam bidang hukum perdata yaitu membantu
mempercepat tugas Hakim dalam mencari kebenaran formil (formeel waarheid).
Dengan isi/materi yang jelas ( tidak bertentangan, tidak kabur) dalam suatu akta otentik, maka
Hakim cukup menimbang bahwa terhadap suatu kasus apabila telah dipenuhi batas minimal pembuktiannya ( baca artikel kedudukan akta otentik dalam sistem hukum pembuktian ) dapatlah diambil suatu keputusan.

Mari kita jalankan fungsi, peranan tugas jabatan Notaris dengan profesional sesuai harkat dan
martabat yang telah disepakati bersama.

VIVA NOTARIUS !