Karakteristik Gugatan CLS:

Gugatan Citizen Lawsuit pada intinya adalah mekanisme bagi Warga Negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga CLS diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara Perdata. Oleh karena itu Atas kelalaiannya, dalam petitum gugatan, Negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur umum (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. (more…)

Di Schengen, Luxemburug, pada 1985 Belanda, Belgia, Luxemburg, Jerman dan Prancis menandatangani perjanjian untuk berangsur-angsur memungkinkan lalu lintas bebas bagi manusia. Persetujuan itu mulai berlaku tahun 1995 dan pada 1997 menjadi bagian Uni Eropa melalui perjanjian Asmterdam. Selain lalu lintas bebas manusia, Schengen juga mengatur masalah kerjasama antara polisi, kehakiman, kebijakan visa bersama dan prosedur permohonan suaka antar negara-negara Eropa.Lalu lintas bebas manusia artinya seseorang hanya diwajibkan memiliki satu visa untuk berlalu lalang di seluruh negara-negara yang menandatangi Perjanjian Schengen. Misalnya jika Anda (warga negara Indonesia) sedang studi di Perancis, sehingga Anda memegang Visa Perancis maka dengan mudah Anda bisa melakukan perjalanan ke Belanda/ Jerman dengan mengguankan visa Perancis karena ketiga negara tersebut peserta dari Perjanjian Schengen.  Jadi sama dengan dari Surabaya ke Jakarta cukup beli tiket kereta api atau pesawat. Lalu negara mana saja yang berlaku schengen visa? (more…)

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum Hal ini menjadi dasar pemikiran Adanya aturan gugatan perdata.Secara umum model gugatan perdata ada dua macam yaitu gugatan yang dilakukan di luar pengadilan (nonlitigasi) dan gugatan yang dilakukan melalui peradilan disebut litigasi. Gugatan perdata atas pelanggaran hubunganperdata dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, oleh orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. Ke-dua, sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama (class action). Model-model gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum ini dikenal dengan sebutan gugatan-gugatan Class Action, Actio Popularis, Citizen Lawsuit, Groepacties, dan NGO’s Standing. (more…)

Raperda melahirkan diskriminasi pendidikan

Pendidikan adalah hak setiap orang. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan sistem pendidikan tidak boleh ada disriminasi/ membedakan suku, agama, ras, kepercayaan, dsb. Sistem Pendidikan juga harus diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi hak setiap orang atas pendidikan tanpa bermaksud sedikitkan memberikan peluang bagi terciptanya diskriminasi/ membeda-bedakan seseorang dalam memperolah pendidikan hanya karena alasasn politik, ekonomi, social, budaya, dan hukum. Pengakuan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap orang tidak hanya pengakuan hak secara internasional namun juga pengakuan yang diberikan oleh hukum positif di Indonesia.
(more…)

This research project is about “Examination of Judge Decision Making Process” in the District Court (Pengadilan Negeri/PN) and the High Court (Pengadilan Tinggi/PT) of Surabaya and other surrounding cities at East Java Province, has been done by Center For Human Rights Study of Law Faculty of Muhammadiyah University and supported by The National Judicial Commission of Indonesia in two periods that are from April 2007 to October 2007 and March 2008 to June 2008. In this project, the writer is a coordinator of the research project. As research objective some cases chosen are special cases that spend a lot of attention from society such as Corruption, Narcotic and Psychotropic, Citizen Law Suit and Intelectual Property Rights (IPR) cases within the Year of 2004-2007. This research will be focused on analyze of empiric facts, legal factor or legal construction, and legal finding of the case made by judge and using a legal doctrinal method in order to see the fulfillment of four aspects that are fairness, the rule of law, utilities and progressives of the judge decision.
(more…)

Hak Asasi Manusia atau sering kita sebut sebagai HAM adalah terjemahan dari istilah human rights[1] atau the right of human. Secara terminologi istilah ini artinya adalah Hak-Hak Manusia.  Namun dalam beberapa literatur pemakaian istilah Hak Asasi Manusia (HAM) lebih sering digunakan dari pada pemakaian Hak-hak Manusia. Indonesia hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah “hak asasi” sebagai terjemahan dari basic rights (Inggris) dan grondrechten (Belanda), atau bisa juga disebut hak-hak fundamental (civil rights). Istilah hak-hak asasi secara monomental lahir sejak keberhasilan Revolusi Perancis tahun 1789 dalam “Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan Liberte, Egalite, Fraternite. Istilah HAM berkembang sesual dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman dalam arti perubahan peradaban manusia dari masa ke masa. Pada mulanya dikenal dengan sebutan natural rights (hak-hak alam), yang berpedoman kepada teori hukum alam bahwa; segala sesuatu berasal dari alam termasuk HAM. Istilah ini kemudian diganti dengan the rights of man, tetapi akhirnya tidak diterima, karena tidaak mewakili hak-hak wanita. Setelah PD II dan terbentuknya PBB, maka muncul istilah baru yang lebih populer sekarang yaitu human rights[2]  Di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan Civil Rights. Perancis menyebutnya: Droit de L’ Homme; Belanda: Menselijke Rechten (more…)