Idamanseo

Surat Edaran Mendikbud Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

2016-08-23T00:56:00.000+07:00

Surat Edaran Mendikbud Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | Idamanseo ~ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat Edaran Mendikbud tersebut diterbitkan tertanggal 18 Agustus 2016 dan ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pengelola Pendidikan di Provinsi, Kepala Dinas Pengelola Kebudayaan di Provinsi, Kepala Dinas Pengelola Pendidikan di Kabupaten/Kota, serta Kepala Dinas Pengelola Kebudayaan di Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

Surat Edaran Mendikbud tersebut diterbitkan Dalam Rangka menindaklanjuti Pasal 212 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selengkapnya untuk melihat dapat mengunduh Surat Edaran Mendikbud Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di tautan bawah ini.

Surat Edaran Mendikbud Nomor 6 Tahun 2016 atau di sini;
Lampiran Surat Edaran Mendikbud Nomor 6 Tahun 2016.

Cek Nilai Mata Kuliah UT Hasil Ujian Program Pendas PGSD 2016.1 di www.ut.ac.id

2016-08-22T23:43:00.000+07:00

Cek Nilai Mata Kuliah UT Hasil Ujian Program Pendas PGSD 2016.1 di www.ut.ac.id | Idamanseo ~ Bagi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka (UT) dan sedang mengikuti Program Pendas S1 PGSD, saat ini perolehan nilai hasil ujian akhir semester (UAS) masa ujian 2016.1 yang telah dilaksanakan dan diikuti beberapa waktu lalu telah bisa dicek. Untuk mengecek nilai hasil UAS masa ujian 2016.1 dapat dicek secara online melalui website resmi UT di alamat www.ut.ac.id.

Berikut secara singkat cara Cek Nilai Mata Kuliah UT Hasil Ujian Program Pendas PGSD 2016.1 di www.ut.ac.id.

1. Kunjungi website UT di alamat www.ut.ac.id.

2. Setelah masuk pada halaman, pilih Menu UT Online lalu pilih dan klik pada Nilai Mata Kuliah.

3. Setelah terbuka halaman Nilai Mata Kuliah, klik pada pilihan Program PGSD dan PGPAUD.

4. Selanjutnya akan tampil halaman Daftar Nilai Ujian S1 PGSD - S1 PAUD. Pada halaman ini untuk melihat Daftar Nilai Ujian, isikan data lengkap pada kolom yang tersedia dengan NIM dan Tanggal Lahir, serta Kode Verifikasi lalu terakhir klik Tampilkan.

5. Jika data yang disikan benar maka akan tampil dan dapat dilihat perolehan daftar nilai ujian yang telah diikuti.

Demikian sekilas tips cara Cek Nilai Mata Kuliah UT Hasil Ujian Program Pendas PGSD 2016.1 di www.ut.ac.id, semoga bermanfaat.

Pengumuman Rencana Penjadwalan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kemdikbud Tahun 2016

2016-08-17T02:55:00.000+07:00

Pengumuman Rencana Penjadwalan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kemdikbud Tahun 2016 | Idamanseo ~ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah merilis informasi resmi mengenai Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016. Informasi tersebut disampaikan melalui Pengumuman Nomor : 30660/A3/KP/2016 Tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

Menyusuli Pengumuman Kemdikbud Nomor 30660/A3/KP/2016 tentang Pengumuman Penerimaan Calon Aparatur Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2016, juga telah dirilis Pengumuman Kemdikbud Nomor : 30671/A3/KP/2006 tentang Rencana Penjadwalan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

Berikut Pengumuman Kemdikbud Nomor : 30671/A3/KP/2006 tentang Rencana Penjadwalan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

Untuk lebih detil, selengkapnya dapat mengunduh Nomor 30660/A3/KP/2016 tentang Pengumuman Penerimaan Calon Aparatur Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2016, di SINI, dan Pengumuman Nomor : 30671/A3/KP/2006 tentang Rencana Penjadwalan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 di SINI.

Pengumuman Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kemdikbud Tahun 2016

2016-08-17T02:30:00.000+07:00

Pengumuman Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kemdikbud Tahun 2016 | Idamanseo ~ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuka lowongan bagi Guru Garis Depan (GGD) untuk diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Informasi tersebut disampaikan melalui Pengumuman Nomor : 30660/A3/KP/2016 tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

Berikut kutipan Pengumuman Nomor : 30660/A3/KP/2016 tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan 93 Kabupaten di daerah khusus (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan Terpencil) membuka kesempatan bagi Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru dengan ketentuan sebagai berikut.

I. INFORMASI UMUM

1. Formasi ini dibuka khusus bagi para lulusan Program Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT untuk diangkat sebagai CASN daerah dengan jabatan tenaga fungsional guru dan ditempatkan di salah satu dari 93 kabupaten (lihat Lampiran I).

2. Proses seleksi yang dilaksanakan meliputi:

a. eleksi administrasi, dilaksanakan bagi semua pelamar yang telah mendaftar pada sistem pendaftaran CASN online;

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dilaksanakan bagi semua pelamar yang memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam tata cara pendaftaran. Seleksi dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), dengan cakupan materi meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi.

3. Untuk mengikuti setiap tahapan dalam seluruh proses penerimaan CASN GGD Kemendikbud, PELAMAR TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN. Pelamar dimohon tidak terpancing oleh tawaran dari oknum/pihak manapun yang mengaku dapat membantu meloloskan untuk dapat diterima sebagai CASN GGD Kemendikbud.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia.

2. Berusia antara 18 (delapan belas) tahun dan 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 18 Agustus 2016. Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan kurang dari 40 (empat puluh) tahun per tanggal tersebut, harus memiliki masa kerja terus-menerus sejak 1 April 1997 pada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional.

3. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.

4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

6. Tidak berkedudukan sebagai CASN atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain, baik instansi di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh pemerintah.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Lulusan Program Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT;

2. Bersedia ditempatkan di satu dari 93 kabupaten daerah khusus (3T dan Terpencil) minimal 5 tahun atau sesuai dengan ketetapan di daerah masing-masing.

IV. RENCANA PENJADWALAN

1. Rencana penjadwalan dapat dilihat pada laman http://casn.kemdikbud.go.id.

2. Pelamar dimohon untuk selalu memonitor perkembangan seleksi CASN GGD melalui laman tersebut.

Untuk lebih detil, selengkapnya dapat mengunduh Pengumuman Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kemdikbud Tahun 2016, di SINI atau di SINI.

Pengumuman Rencana Penjadwalan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) Kemdikbud Tahun 2016

Sumber : www.kemdikbud.go.id, casn.kemdikbud.go.id

Pedoman Peringatan HUT Ke-71 Kemerdekaan RI Tahun 2016

2016-08-11T13:30:00.000+07:00

Pedoman Peringatan HUT Ke-71 Kemerdekaan RI Tahun 2016 | Idamanseo ~ Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno selaku Selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara / Pemerintah Asing / Pimpinan Organisasi lnternasional, telah menerbitkan Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Kemerdekaan RI Tahun 2016.

Pedoman Peringatan HUT Ke-71 Kemerdekaan RI Tahun 2016 disampaikan Mensesneg melalui Surat Nomor : B-7O7/M.Sesneg/Set/TU.00.04/08/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang dutujukan kepada Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Bank lndonesia, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Perwakilan Rl di Luar Negeri, Gubernur Provinsi di seluruh lndonesia, Bupati dan Walikota di seluruh lndonesia dan tembusan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Pedoman Peringatan HUT Ke-71 Kemerdekaan RI Tahun 2016 ini Mensesneg menyebutkan tema peringatan HUT ke-71 Kemerdekaan RI tahun 2016 adalah lndonesia Kerja Nyata.

Adapun Tema dan Logo dapat diunduh di website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id).

Unduh Pedoman Peringatan HUT Ke-71 Kemerdekaan RI Tahun 2016 di SINI.

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

2016-08-08T00:28:00.000+07:00

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan | Idamanseo ~ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbud ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 21 Januari 2016.

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, peraturan yang memuat aturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, dan menghindarkan semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan, serta menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan. Permendikbud ini juga mengatur sanksi yang bisa dikenakan terhadap peserta didik yang melakukan tindakan kekerasan, atau sanksi terhadap satuan pendidikan dan kepala sekolah, jika masih terdapat praktik kekerasan di lingkungan sekolah.

Selengkapnya untuk melihat dapat unduh Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 di sini.

SE Dirjen Dikdasmen Nomor 17/D/KU/2016 Tentang Pendataan KIP dan Panduan Pengisian KIP Pada Aplikasi Dapodik 2016

2016-08-07T23:54:00.000+07:00

SE Dirjen Dikdasmen Nomor 17/D/KU/2016 Tentang Pendataan KIP dan Panduan Pengisian KIP Pada Aplikasi Dapodik 2016 | Idamanseo ~ Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 17/D/KU/2016 tentang Pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pada Aplikasi Dapodik.

Berikut di bawah ini isi Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 17/D/KU/2016 tentang Pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pada Aplikasi Dapodik.

Unduh Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 17/D/KU/2016 tentang Pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pada Aplikasi Dapodik di tautan ini.

Selain telah mengeluarkan surat edaran tersebut, terkait teknis/tata cara pengisian data KIP di dalam Aplikasi Dapodik 2016, Dirjen Dikdasmen juga telah menerbitkan Panduan Pengisian KIP Pada Aplikasi Dapodik. Berikut tautan di bawah ini tautan untuk mengunduh.

Panduan Pengisian KIP Pada Aplikasi Dapodik

Panduan Penggunaan Aplikasi Dapodik Versi 2016

2016-08-05T13:46:00.000+07:00

Panduan Penggunaan Aplikasi Dapodik Versi 2016 | Idamanseo ~ Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) versi 2016 telah dirilis pada Jumat, 30 Juli 2016. Rilis Aplikasi Dapodik 2016 disampaikan Tim Dapodikdasmen dan dapat diakses melalui laman resmi situs dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id.

Untuk memberikan kemudahan kepada operator dan warga sekolah yang hendak mengimplementasikan aplikasi Dapodik Versi 2016 secara mandiri di sekolah, Tim Dapodikdasmen juga telah menerbitkan panduan penggunaan Aplikasi Dapodik versi 2016 yang disampaikan dalam Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Dapodik Versi 2016.

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Dapodik Versi 2016 ini memuat pengenalan dan panduan teknis Aplikasi Dapodik Versi 2016 mulai dari persiapan dan proses instalasi, pengenalan tampilan dan navigasi, serta deskripsi perbaikan dan perubahan.

Di dalam Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Dapodik versi 2016 ini beisi informasi-informasi penting seputar penggunaan Aplikasi Dapodik versi 2016.

Selengkapnya untuk melihat Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Dapodik Versi 2016, dokumen buku ini dapat di unduh di tautan ini.

Telah Rilis, Ini Cara Instal dan Langkah-Langkah Upgrade Aplikasi Dapodik 2016

2016-08-01T18:28:00.001+07:00

Telah Rilis, Ini Cara Instal dan Langkah-Langkah Upgrade Aplikasi Dapodik 2016 | Idamanseo ~ Tim Dapodikdasmen telah merilis Aplikasi Dapodik Versi 2016 SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Rilis Aplikasi Dapodik 2016 disampaikan melalui laman resmi situs dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id pada Jumat, 30 Juli 2016.

Untuk menginstal atau mengupgrade Aplikasi Dapodik 2016, terdapat beberapa langkah-langkah penting yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh operator Dapodik.

Melalui website resminya di dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id pada 31 Juli 2016, Admin Dapodikdasmen telah menyampaikan atau merilis informasi tentang Mekanisme Update Aplikasi Dapodik 2016. Seperti dikutip (01/08/2016) berikut cara instal dan langkah-Langkah upgrade Aplikasi Dapodik 2016.

Mekanisme Update Aplikasi Dapodik 2016

Aplikasi Dapodik 2016 telah dirilis, maka diarahkan semua sekolah (SD/SMP/SLB/SMA/SMK) segera melakukan update Aplikasi Dapodik untuk kemudian melanjutkan dengan melakukan update data di Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017. Beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan/diperhatikan oleh operator Dapodik terkait teknis upgrade Aplikasi Dapodik 2016 adalah sebagai berikut:

A. Hapus/Uninstall Aplikasi Dapodik versi lama (Dapodik SD/SMP/SLB 4.1.1 dan Dapodik SMA/SMK 8.4.0**) :

Lakukan penghapusan/uninstall Aplikasi Dapodik SD/SMP/SLB 4.1.1 sampai tuntas.
Lakukan penghapusan/uninstall Aplikasi Dapodik SMA/SMK 8.4.0 sampai tuntas
RESTART komputer.

B. Install Aplikasi Dapodik 2016 :

Download INSTALLER Dapodik 2016 pada laman unduhan website dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id
Lakukan instalasi aplikasi Dapodik 2016 sampai dengan selesai.

C. Registrasi OFFLINE

Bagi daerah dengan keterbatasan akses internet (tidak ada akses internet/kurang stabil) dapat menggunakan metode Registrasi secara offline. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Download file prefill dapat dilakukan di link berikut ini:

2. Pelajari dengan seksama ketentuan generate ulang prefill sebagai berikut:

Generate prefill adalah tahapan untuk mengambil data awal sekolah dari server agar dapat diregistrasikan di aplikasi Dapodik secara offline
Generate prefill merupakan data hasil sinkronisasi terakhir sekolah
Masukkan username, password yang lama dan kode registrasi sesuai di aplikasi Dapodik. Jika lupa username / password silakan hubungi admin Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk direset ulang.
Untuk sekolah baru, hubungi KKDATADIK Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk aktivasi username dan password
Saat registrasi di aplikasi, isikan username dan password sesuai pada waktu unduh prefill
Registrasi awal masuk ke dalam aplikasi dapat dilakukan tanpa harus menggunakan prefill, dengan syarat harus online/ terhubung internet
Dinas Pendidikan Kab/Kota dapat membantu men-generate prefill Sekolah di wilayahnya masing-masing untuk membantu sekolah-sekolah dengan keterbatasan infrastruktur (internet, SDM, komputer, listrik, dll) dengan menggunakan akun di laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id [dengan ketentuan: akun yang digunakan ketika proses registrasi harus sama dengan ketika proses generate prefill]
Jangan registrasi dengan menggunakan prefill kadaluarsa (lama), jika ingin pindah ke komputer lain lakukan siklus "sinkronisasi > generate prefill ulang". (untuk mencegah duplikasi data)
Kode registrasi, username dan password dapat di-reset oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota jika diperlukan (terjadi pergantian operator)
Seluruh proses di atas TANPA DIPUNGUT BIAYA

3. Download dan letakkan file prefill pada direktori C:\prefill_dapodik

4. Jalankan Aplikasi Dapodik 2016, kemudian klik tombol "Registrasi".

5. Pada halaman Registrasi Dapodik isikan data dengan lengkap:

Kolom Jenis Registrasi, pilih OFFLINE
Isikan kode registrasi sekolah
Kolom Jejang pilih sesuai jejang sekolah
Username (email) isikan username yang telah diregistrasikan pada aplikasi Dapodik versi sebelumnya dan yang telah digunakan untuk download prefill, untuk sekolah baru gunakan username yang diberikan oleh Dinas.
Password isikan password yang telah diregistrasikan pada aplikasi Dapodik versi sebelumnya dan yang telah digunakan untuk download prefill, untuk sekolah baru gunakan password yang diberikan oleh Dinas.
Konfirmasi Password isikan kembali password yang sama seperti diisikan sebelumnya.

6. Setelah diisi lengkap, klik tombol “SUBMIT” maka proses registrasi berlangsung dan tunggu sampai dengan selesai.

D. Registrasi ON LINE

Bagi daerah dengan akses internet yang bagus dan stabil maka dapat menggunakan metode Registrasi secara online. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Jalankan Aplikasi Dapodik 2016, dan pada halaman login silahkan klik pada tombol "Registrasi".

2. Pada Halaman Registrasi Dapodik isikan data dengan lengkap:

Kolom Jenis Registrasi pilih ON LINE
Kode Registrasi isikan kode registrasi sekolah
Kolom Jejang pilih pilih sesuai jejang sekolah
Username (email) isikan username yang telah diregistrasikan pada aplikasi Dapodik versi sebelumnya dan yang telah digunakan untuk download prefill, untuk sekolah baru gunakan username yang diberikan oleh Dinas.
Password isikan password yang telah diregistrasikan pada aplikasi Dapodik versi sebelumnya dan yang telah digunakan untuk download prefill, untuk sekolah baru gunakan password yang diberikan oleh Dinas.

3. Setelah diisi lengkap, klik tombol “SUBMIT” maka proses registrasi berlangsung dan tunggu sampai dengan selesai.

Semoga bermanfaat..

Aplikasi Dapodik 2016 Telah di Rilis, Ini Daftar Perubahan Terkait Pembaruan dan Perbaikan

2016-08-01T17:39:00.000+07:00

Aplikasi Dapodik 2016 Telah di Rilis, Ini Daftar Perubahan Terkait Pembaruan dan Perbaikan | Idamanseo ~ Info terbaru Aplikasi Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun pelajaran 2016/2017 untuk SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Tim Dapodikdasmen telah merilis Aplikasi Dapodik 2016. Rilis Aplikasi Dapodik 2016 disampaikan melalui laman resmi situs dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id pada Jumat, 30 Juli 2016.

Seperti informasi yang dikutip dari situs dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id (01/08/2016), Tim Dapodikdasmen telah merilis Aplikasi Dapodik 2016 sebagai langkah tindak lanjut untuk menyatukan Aplikasi Dapodik (front-end) untuk jenjang Pendidikan Dasar (Dapodik SD/SMP/SLB) dan jenjang Pendidikan Menengah (Dapodik SMA/SMK). Pada Aplikasi Dapodik 2016 terdapat beberapa pembenahan yang cukup siginifikan dalam hal data referensi, metodologi registrasi, mekanisme memasukkan data GTK baru, pengaturan kurikulum dan pembelajaran. Pembenahan-pembenahan tersebut sebagai upaya dalam melakukan sinkronisasi aturan/regulasi, prosedur, dan mekanisme pemanfaatan data dari Dapodik untuk transaksional di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, transaksi BOS, PIP dan lainnya. Diharapkan dengan pembenahan ini akan semakin meningkatkan kualitas data di Dapodik dalam mendukung semua transaksional di lingkungan Kemendikbud.

Pembaruan pada Aplikasi Dapodik 2016 selain dilakukan di sisi front-end, juga dilakukan pembaruan pada database, yang telah menggunakan database versi 2.54. Maka secara teknis Aplikasi Dapodik versi sebelumnya (Dapodik SD/SMP/SLB 4.1.1 dan Dapodik SMA/SMK 8.4.0**) tidak dapat langsung di-upgrade ke Dapodik 2016, akan tetapi harus melakukan install ulang. Oleh karenanya Aplikasi Dapodik 2016 dirilis hanya dalam bentuk INSTALLER Dapodik 2016 (tidak ada versi UPDATER).

Terkait pembaruan dan perbaikan dari aplikasi sebelumnya, berikut ini merupakan daftar perubahan pada Aplikasi Dapodik 2016.

[Pembaruan] Pembaruan tampilan antarmuka pengguna
[Pembaruan] Fungsi ganti gambar profil pengguna
[Pembaruan] Penambahan menu Sekolah Aman pada data rinci sekolah
[Pembaruan] Penambahan kolom isian pada sanitasi di data rinci sekolah
[Pembaruan] Penambahan kolom Aktivitas Peserta didik pada tabel MoU Kerjasama untuk SMK pada data rinci sekolah
[Pembaruan] Penambahan isian nama wajib pajak di form sekolah
[Pembaruan] Menu dropdown di data rinci sekolah
[Pembaruan] Penambahan penilaian komponen pada input kondisi
[Pembaruan] Status tingkat kerusakan
[Pembaruan] Sidebar data periodik sarana, buku dan alat
[Pembaruan] Status kolom "vld"
[Pembaruan] Menu validasi (hanya 1 kali perbaikan)
[Pembaruan] Kolom ID Bank, Rekening Bank, dan Rekening atas nama
[Pembaruan] Kolom nama wajib pajak pada PTK
[Pembaruan] Sidebar daftar tugas tambahan
[Pembaruan] Menu paging pada tabel PTK
[Pembaruan] Penambahan kolom penerima KIP pada Peserta Didik
[Pembaruan] Penambahan kolom nomor KIP pada Peserta Didik
[Pembaruan] Penambahan kolom nama di KIP pada Peserta Didik
[Pembaruan] Penambahan kolom nomor KKS pada Peserta Didik
[Pembaruan] Penambahan kolom nomor registrasi akta lahir pada Peserta Didik
[Pembaruan] Penambahan kolom alasan menolak KIP pada Peserta Didik
[Pembaruan] Penambahan kolom NIK ayah, ibu, dan wali pada Peserta Didik
[Pembaruan] Menu paging pada tabel PD
[Pembaruan] Pengelompokan validasi berdasarkan tabel sekolah, sarpras, peserta didik, ptk, rombongan belajar, pembelajaran
[Perbaikan] Mengubah pengaturan bahasa tampilan standar menjadi bahasa Indonesia
[Perbaikan] Bug tidak bisa simpan pengguna pada tambah pengguna di menu manajemen pengguna
[Perbaikan] Bug tidak bisa tambah program pengajaran baru untuk SMA
[Perbaikan] Penonaktifan menu tambah/ubah/hapus di tabel akreditasi sekolah dan tabel blockgrant
[Perbaikan] Penyeragaman deteksi kepala sekolah di beranda dan validasi
[Perbaikan] Validasi email dan website pada DuDi
[Perbaikan] Perubahan nama kolom "keterangan" menjadi "spesifikasi"
[Perbaikan] Verifikasi format penulisan NPWP
[Perbaikan] Pengaturan pengisian no SK dan TMT berdasarkan jenis kepegawaian PTK
[Perbaikan] Perubahan nama kolom dari "NIK" menjadi "NIK/No. Passport untuk WNA" pada formulir PTK
[Perbaikan] Penguncian data rw. sertifikasi, inpassing non-PNS pada data rinci PTK
[Perbaikan] Perbaikan nama tab "Buku" menjadi "Buku yang pernah ditulis" pada data rinci PTK
[Perbaikan] Tambah baru PTK pada aplikasi dinonaktifkan
[Perbaikan] Penambahan kolom referensi "kembali bersekolah"
[Perbaikan] Perubahan penamaan kolom dari "Paket Keahlian" menjadi "Program Pengajaran" pada rombongan belajar
[Perbaikan] Informasi jumlah jam per kelompok matpel pada pembelajaran
[Perbaikan] Unduh excel validasi per kelompok validasi

Aplikasi Dapodik akan senantiasa dilakukan pembenahan, penyempurnaan dan update seiring perkembangan dan tuntutan serta penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan regulasi. Untuk itu, Admin Dapodikdasmen senantiasa mengingatkan agar sekolah terus meningkatkan kualitas data Dapodik baik secara kuantitas maupun kualitas.

Berikut link unduhan Rilis Aplikasi Dapodik 2016 :

Aplikasi Dapodik Versi 2016 (unduh disini)
Generate Data Prefill (unduh disini)
Panduan Penggunaan Aplikasi Versi 2016 (unduh disini)
Surat Edaran Dirjen Dikdasmen (unduh disini)

Informasi resmi Admin Dapodikdasmen terkait Rilis Aplikasi Dapodik 2016 dapat dilihat di SINI.

SMS Gateway BPJS Kesehatan, Cek Informasi Data Pribadi Peserta dan Tagihan Iuran

2016-07-31T01:44:00.000+07:00

SMS Gateway BPJS Kesehatan, Cek Informasi Data Pribadi Peserta dan Tagihan Iuran | Idamanseo - SMS Gateway Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah layanan informasi dua arah yang disampaikan melalui pesan singkat menggunakan sistem informasi. Guna melancarkan layanan, BPJS Kesehatan menyediakan Layanan SMS Gateway yang dapat diakses melalui nomor jaringan seluler nomor 08777-5500-400.

SMS Gateway ini menyediakan layanan informasi bagi peserta melalui kanal komunikasi yang mudah dan ramah bagi pengguna.

Untuk mengakses informasi mengenai data pribadi peserta dan fasilitas kesehatan terdaftar dapat dilakukan berdasarkan Nomor Induk Kepegawaian (NIK), Nomor Kartu BPJS Kesehatan (NOKA), atau Nomor Induk Pegawai (NIP) melalui pengiriman pesan dengan format :

NIK<spasi>NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Contoh : NIK 357303030987
Kirim ke : 087775500400

NOKA<spasi>NOMOR KARTU BPJS KESEHATAN

Contoh : NOKA 0001260979209
Kirim ke : 087775500400

NIP<spasi>NOMOR INDUK PEGAWAI

Contoh : NIP 1962061119880001009
Kirim ke : 087775500400

Sedangkan untuk tagihan iuran dapat dilakukan melalui pengiriman pesan dengan format :

TAGIHAN<spasi>NOMOR KARTU BPJS KESEHATAN

Contoh : TAGIHAN 0001260979209
Kirim ke : 087775500400

Untuk menegetahui format penulisan pesan pada layanan SMS Gateway BPJS Kesehatan, cukup dengan mengetik HELP lalu dikirim ke nomor 08777-5500-400.

Berikut informasi resmi yang dikutip dari website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id :

BPJS Kesehatan tidak bertanggungjawab atas informasi yang keluar selain dari Nomor SMS Gateway BPJS Kesehatan - 087775500400.

Mohon berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi "1500400" atau layanan "Hubungi Kami" pada website BPJS Kesehatan.

Nama-Nama Menteri Baru Kabinet Kerja dan Yang Bergeser Hasil Reshuffle Jilid II

2016-07-28T01:12:00.000+07:00

Nama-Nama Menteri Baru Kabinet Kerja dan Yang Bergeser Hasil Reshuffle Jilid II | Idamanseo - Presiden RI Joko Widodo secara resmi telah melantik sejumlah menteri Kabinet Kerja yang baru. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 27 Juli 2016 siang.

Dalam pelantikan tersebut ada nama menteri baru yang masuk dalam kabinet kerja dan ada yang mengalami pergeseran posisi dari hasil reshuffle jilid II. Seperti informasi ditelusuri, berikut nama-nama menteri baru dalam kabinet kerja dan yang mengalami pergeseran posisi hasil reshuffle jilid II.

Nama-nama Menteri yang mengalami pergeseran posisi :

Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menjadi Menko Kemaritiman;
Bambang Brodjonegoro, sebelumnya Menteri Keuangan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
Sofyan Djalil, sebelumnya Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan
Thomas Trikasih Lembong, sebelumnya Menteri Perdagangan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Nama-nama Menteri baru yang masuk dalam jajaran Kabinet Kerja periode 2014-2019 :

Wiranto sebagai Menko Polhukam;
Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan;
Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan;
Muhajir Effendi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan;
Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian;
Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM; dan
Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sumber : setkab.go.id, www.setneg.go.id

Surat Menpan RB Nomor : B/2631/M.PAN-RB/07/2016 Tentang Informasi Mengenai Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2016

2016-07-26T14:50:00.000+07:00

Surat Menpan RB Nomor : B/2631/M.PAN-RB/07/2016 Tentang Informasi Mengenai Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2016 | Idamanseo - Sehubungan dengan informasi rekrutmen atau penerimaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahun 2016, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi telah mengeluarkan Surat Nomor : B/2631/M.PAN-RB/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Informasi Mengenai Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2016.

Seperti dikutip dalam Surat Menpan RB Nomor : B/2631/M.PAN-RB/07/2016 yang ditujukan kepada Para Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut, dijelaskan bahwa sebagaimana komitmen Pemerintah Kabinet Kerja 2015–2019, dan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet/Rapat Kerja tanggal 7 Juni 2016 bahwa agar setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan penghematan penggunaan anggaran, dan lebih diarahkan untuk memperbesar belanja modal. Di samping itu, dipastikan agar anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas dalam mendukung Nawacita. Terkait dengan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan efisiensi penggunaan anggaran belanja diluar belanja modal antara lain dengan cara menunda melakukan penerimaan pegawai baru dalam tahun 2016.

Lebih lanjut dijelaskan, Pemerintah dalam tahun 2016 sangat membatasi penerimaan pegawai baru dari pelamar umum, terkecuali untuk pengangkatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, THL-TB Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian setelah lulus seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan dan pengadaan formasi tahun 2014 di lingkungan Pemerintah Provinsi dan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksanaannya ditunda, serta Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Tahun 2012.

Dalam surat tersebut Menteri PANRB minta agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota melakukan re-distribusi pegawai, baik secara internal maupun antar instansi seperti yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Badan Intelejen Negara.

Unduh Surat Menpan RB Nomor : B/2631/M.PAN-RB/07/2016 tentang Informasi Mengenai Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2016 di sini.

Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

2016-07-26T01:23:00.000+07:00

Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah | Idamanseo - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 yang memuat aturan tentang Perangkat Daerah. PP Nomor 18 Tahun 2016 ini merupakan tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Perangkat Daerah merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan.

Dalam Peraturan Perangkat Daerah ini memuat aturan-atauran atau ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipelogi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terbit menggantikan peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinyatakan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016.

Selengkapnya unduh Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah di Tautan Ini.

SK Dirjen Dikdasmen Nomor 375/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri

2016-07-22T15:02:00.000+07:00

SK Dirjen Dikdasmen Nomor 375/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri | Idamanseo - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 375/KEP/D/KR/2016 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri.

SK Dirjen Dikdasmen Nomor 375/KEP/D/KR/2016 ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2016 dan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengevaluasi satuan pendidikan yang dapat melaksanakan Kurikulum 2013, serta bahwa agar Kurikulum 2013 dapat terlaksana secara optimal, perlu komitmen kepala daerah atau kepala yayasan untuk menetapkan Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 secara optimal.

Selengkapnya di bawah ini tautan untuk mengunduh.

SK Dirjen Dikdasmen Nomor 375/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri.

SK Dirjen Dikdasmen Nomor 374/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013

2016-07-22T14:24:00.001+07:00

SK Dirjen Dikdasmen Nomor 374/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 | Idamanseo - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 374/KEP/D/KR/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 305/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013.

Berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen Nomor 374/KEP/D/KR/2016 tersebut, dinyatakan bahwa terdapat perubahan Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 305/KEP/D/KR/2016 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013.

Selengkapnya di bawah ini tautan untuk mengunduh.

SK Dirjen Dikdasmen Nomor 374/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013.

Peraturan Mendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah

2016-07-22T01:39:00.002+07:00

Peraturan Mendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah | Idamanseo - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2016 yang memuat aturan tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 29 Juni 2016.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 ini disebutkan bahwa Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Sementara Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.

Diberlakukannya Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 ini maka ketentuan yang mengatur tentang Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Muatan Pembelajaran dalam Struktur Kurikulum, Silabus, Pedoman Mata Pelajaran, dan Pembelajaran Tematik Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selengkapnya untuk melihat, unduh dokumen Peraturan Mendikbud Nomor 24 Tahun 2016 yang memuat tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ini di tautan ini.

Peraturan Mendikbud Nomor 20, 21, 22, 23 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan

2016-07-22T00:59:00.000+07:00

Peraturan Mendikbud Nomor 20, 21, 22, 23 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan | Idamanseo - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan peraturan baru yang memuat aturan tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20, 21, 22, dan 23 Tahun 2016.

1. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
Permendikbud ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Dengan diberlakukannya Permendikbud ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Permendikbud ini memuat tentang Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi Inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
Permendikbud ini berisi kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
Permendikbud ini berisi kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selengkapnya unduh Permendikbud Nomor 20, 21, 22, 23 Tahun 2016 di tautan bawah ini.

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016, di sini alternatif di sini.
Lampiran Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016, di sini.

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016, di sini alternatif di sini.
Lampiran Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016, di sini.

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, di sini alternatif di sini.
Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, di sini.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, di sini alternatif di sini.

Surat Edaran Menpan RB Tentang Larangan ASN Bermain Game Virtual Berbasis GPS di Lingkungan Instansi Pemerintah

2016-07-22T00:16:00.000+07:00

Surat Menpan RB Tentang Larangan ASN Bermain Game Virtual Berbasis GPS di Lingkungan Instansi Pemerintah | Idamanseo - Mengingat akhir-akhir ini semakin maraknya game virtual berbasis Global Positioning System (GPS) seperti Pokemon Go yang akhirnya turut menjadi perhatian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) RB Yuddy Chrisnandi, MENPAN RB menerbitkan surat tentang larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) bermain game berbasis GPS di Lingkungan instansi pemerintah. Surat tersebut disampaikan dalam Surat Menpan RB Nomor : B/2555/M.PANRB/07/2016 tertanggal 20 Juli 2016 tentang Larangan Bermain Game Berbasis GPS di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berikut Surat Menpan RB Nomor : B/2555/M.PANRB/07/2016 tentang Larangan Bermain Game Berbasis GPS di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Selengkapnya unduh dokumen Surat Menpan RB Nomor : B/2555/M.PANRB/07/2016 tentang Larangan Bermain Game Berbasis GPS di Lingkungan Instansi Pemerintah, di sini.

Panduan Singkat Persiapan Rilis Aplikasi Dapodik Versi 2016 SD, SMP, SMA, SMK dan SLB

2016-07-21T23:27:00.003+07:00

Panduan Singkat Persiapan Rilis Aplikasi Dapodik Versi 2016 SD, SMP, SMA, SMK dan SLB | Idamanseo - Tahun Pelajaran Baru 2016/2017 telah dimulai. Di tahun pelajaran baru 2016/2017 ini, Aplikasi Dapodik terbaru versi 2016 SD, SMP, SMA, SMK dan SLB bakal segera dirilis. Sebagai persiapan yang harus dilakukan, berikut informasi yang dirilis Admin Dapodikdasmen melalui situs resminya dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id, seperti dikutip (21/07/2016).

Persiapan Rilis Aplikasi Dapodik Versi 2016

Yth. Bapak/Ibu,
1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB
3. Operator Dapodik
di Seluruh Nusantara

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Senin Tanggal 18 Juli 2016 adalah Hari Pertama Sekolah di Tahun Pelajaran 2016/2017, hari dimulainya proses pembelajaran di tahun pelajaran baru. Pergantian tahun pelajaran adalah momen besar bagi sekolah dimana sekolah telah meluluskan dan mengantarkan anak didiknya untuk menempuh pendidikan di jenjang berikutnya, juga telah melakukan proses kenaikan tingkat pada siswa-siswanya dan telah juga membuka proses penerimaan siswa baru. Sebuah pekerjaan besar yang akan terus berulang setiap tahunnya.

Semua proses periodikal yang dilaksanakan tersebut juga harus diikuti dengan melakukan proses dan pemutakhiran data pada sistem pendataan Dapodik, oleh karenanya pergantian tahun ajaran baru juga merupakan momen penting bagi pendataan Dapodik. Diawal tahun ajaran Operator Dapodik akan melakukan proses kelulusan, proses kenaikan kelas, memasukkan data siswa baru dan melakukan pemutakhiran terhadap seluruh data-data periodik.

Memasuki Tahun Pelajaran Baru 2016/2017 ini Aplikasi Dapodik juga akan memasuki era baru, dimana akan dirilis Aplikasi Dapodik 2016. Aplikasi Dapodik 2016 adalah pengembangan dan penggabungan dari Aplikasi Dapodik SD/SMP/SLB dan Aplikasi Dapodik SMA/SMK, jadi Aplikasi Dapodik 2016 dapat digunakan untuk sekolah jenjang SD, SMP, SLB, SMA dan SMK. Secara teknis Aplikasi Dapodik 2016 juga mendapatkan pengembangan dan perubahan yang cukup banyak, baik dari sisi tampilan, pengembangan prosedur Registrasi maupun penambahan fitur dan atribut-atribut data baru lainnya.

Guna mendukung kesuksesan dan kelancaran sekolah dalam melakukan pemutakhiran data menggunakan Aplikasi Dapodik 2016 ini, maka perlu dilakukan beberapa persiapan dan pemahaman agar proses update versi aplikasi maupun proses pemutakhiran data berjalan lancar. Berikut adalah beberapa persiapan yang perlu dilakukan oleh sekolah:

1. Persiapan Komputer server

Sebagaimana diketahui bahwa pendataan Dapodik telah terintegrasi dengan berbagai system lain untuk melayani kebutuhan data transaksional di Lingkungan Kemendikbud. Maka aplikasi Dapodik harus senantiasa di update dan up grade dari sisi fitur dan teknologinya untuk memenuhi berbagai tuntutan tersebut. Maka dari itu dari sisi teknis kompleksitas Aplikasi Dapodik terus mengalami peningkatan, dimana hal ini menuntut spesifikasi teknis dari komputer yang cukup baik agar Aplikasi Dapodik dapat berjalan dengan optimal. Berikut adalah spesifikasi teknis yang disarankan:

A. Spesifikasi perangkat keras yang diperlukan adalah:

Processor minimal Pentium Core Duo
Memory minimal 2 GigaByte
Storage tersisa minimal 400 MegaByte
CD/DVD drive jika instalasi melalui media CD/DVD

B. Spesifikasi perangkat lunak yang diperlukan adalah:

Windows 7 32 & 64 Bit
Windows 8 32 & 64 Bit
Windows 8.1 32 & 64 Bit
Windows 10 32 & 64 Bit
Layar Monitor dengan resolusi minimal 1024 x 768

C. Terpasang web Browser versi baru

Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Comodo
UC Browser

2. Persiapan SDM, Kode Registrasi dan Akun Aplikasi Dapodik

Peran Operator Dapodik sangatlah penting sebagai pelaku utama operasional Aplikasi Dapodik. Bagi sekolah yang pada tahun pelajaran baru ini juga memiliki/menunjuk Operator Dapodik yang baru maka Kepala Sekolah diharapkan segera menerbitkan SK penugasannya. SK tersebut segera didaftarkan ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan(PDSPK) melalui laman: http://sdm.data.kemdikbud.go.id/. Dengan SK penugasan tersebut operator dapat melakukan verifikasi dan validasi data pokok pendidikan.

Pada Aplikasi Dapodik 2016 database nya telah dilakukan upgrade versi untuk mengakomodir perkembangan kebutuhan. Maka untuk menggunakan Aplikasi Dapodik 2016 sekolah yang sebelumnya menggunakan Aplikasi Dapodik SD/SMP/SLB versi 4.1.1 dan Aplikasi Dapodik SMA/SMK versi 8.4.0 harus melakukan install ulang menggunakan Installer Dapodik 2016 dan melakukan registrasi ulang kembali. Terdapat pengembangan pada methodology registrasi pada Aplikasi Dapodik 2016, yaitu dapat dilakukan secara Off Line dan On Line. Secara garis besar methode Off Line dilakukan dengan mendownload prefill sedangkan methode On Line registrasi dilakukan secara on line tanpa perlu mendownload prefill sebelumnya. Untuk keperluan registrasi ini maka Operator Dapodik harus menyiapkan:

A. Kode Registrasi
Siapkan Kode Registrasi aktif untuk sekolah masing-masing, kode registrasi akan diperlukan untuk melakukan download prefill atau registrasi on line. Untuk SMA dan SMK kode registrasi dapat dilihat pada laman: http://sdm.data.kemdikbud.go.id/. Sedangkan untuk SD, SMP dan SLB dapat meminta/menanyakan ke KKdatadik di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

B. Akun Aplikasi Dapodik
Siapkan akun aplikasi Dapodik berupa user dan password yang telah diregistrasikan pada aplikasi Dapodik versi sebelumnya (Dapodik SD/SMP/SLB 4.1.1 dan Dapodik SMA/SMK 8.4.0) dan telah terdaftar di server Dapodik Pusat. Akun berupa user dan password ini akan diperlukan untuk melakukan download prefill atau registrasi on line. Bagi operator baru (SD/SMP/SLB/SMA/SMK) dapat meminta user dan password Aplikasi Dapodik dari operator lama atau meminta dibuatkan akun baru kepada:
- KKdatadik Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- Tim Support Dapodikdasmen Pusat

3. Persiapan Data

Di tahun pelajaran 2016/2017 yang baru tentunya banyak sekali data-data di Aplikasi Dapodik yang harus di lakukan pemutakhiran dan data baru yang harus dimasukkan. Untuk membantu Operator Dapodik dalam mengumpulkan data awal dan validasi data kepada pemilik data ( peserta didik, GTK, sarpras, dll) maka telah disiapkan formulir pendataan. Formulir pendataan yang telah diisi dan di validasi oleh pemilik data akan menjadi dasar bagi Operator Dapodik dalam entry data dan pemutakhiran data di Aplikasi Dapodik.

Di Aplikasi Dapodik 2016 juga ada penambahan validasi data Kartu Indonesia Pintar (KIP), oleh karenanya sekolah dapat mulai mendata siswanya yang telah menerima KIP. Validasi data akan meliputi Nomor KIP dan Nama yang tertera di KIP.

4. Panduan Singkat Aplikasi Dapodik 2016

Dalam rangka memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai pengembangan Aplikasi Dapodik 2016, telah disiapkan Panduan Singkat Aplikasi Dapodik 2016. Panduan ini akan berisi penjelasan singkat mengenai perkembangan dan perubahan-perubahan pada Aplikasi Dapodik 2016, sekaligus sebagai panduan untuk melakukan up grade dari aplikasi Dapodik versi lama menjadi Aplikasi Dapodik 2016.

Informasi-informasi diatas penting untuk kami sampaikan diawal sebelum Aplikasi Dapodik 2016 dirilis sebagai bekal pemahaman awal untuk dapat melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan sehingga transformasi ke Aplikasi Dapodik 2016 dapat berjalan dengan lebih baik. Sebagai informasi bahwa INSTALLER APLIKASI DAPODIK 2016 dalam waktu dekat akan segera dirilis.

Harapan kami informasi diawal ini dapat menjadi acuan bagi segenap stakeholder di sekolah untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik dan mendorong tercapainya data Dapodik 100% baik secara kuantitas maupun kualitas. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Satu Data,

Admin Dapodikdasmen
(dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id)

Link Unduhan Panduan Singkat Persiapan Rilis Aplikasi Dapodik Versi 2016 SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.

Panduan Singkat Aplikasi Dapodik Versi 2016 ( Pra-Rilis )
Formulir Aplikasi Dapodik Versi 2016.

Masa Orientasi Siswa (MOS) Berubah Menjadi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)

2016-06-25T05:11:00.002+07:00

Masa Orientasi Siswa (MOS) Berubah Menjadi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) | Idamanseo ~ Tidak lama lagi tahun pelajaran 2016/2017 akan segera dimulai. Seperti biasa, di awal tahun pelajaran baru para siswa baru akan mengikuti kegiatan Masa Orientasi Siswa atau biasa disebut MOS.

Dalam kegiatan MOS seperti tahun-tahun sebelumnya umumnya siswa baru akan menjalani perpeloncoan, misalnya diharuskan memakai atribut-atribut yang tidak mendidik seperti tas karung, aksesoris di kepala yang tidak wajar dan sebagainya. Namun demikian mulai tahun 2016 ini segala macam perpeloncoan tidak lagi diperbolehkan. Hal itu ditegaskan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

Diterbitkannya Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tersebut dimaksudkan untuk mendukung proses belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 menggantikan kebijakan lama terkait Masa Orientasi Siswa Baru di Sekolah yang dinilai belum dapat secara optimal mencegah terjadinya perpeloncoan dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah.

Dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru ini telah diatur sanksi yang mengikat bagi ekosistem pendidik yang ada di Satuan Pendidikan, dan dengan itu Masa Orientasi Siswa Baru berubah nama menjadi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.

Selengkapnya silahkan unduh di SINI untuk melihat detil Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Baru Mengenai Kegiatan MOS di Sekolah

2016-06-24T12:11:00.001+07:00

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Baru Mengenai Kegiatan MOS di Sekolah | Idamanseo ~ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan peraturan baru yang mengatur tentang kegiatan MOS atau masa orientasi siswa baru di sekolah. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 terbit dengan pertimbangan bahwa dalam rangka penerimaan siswa baru di sekolah diperlukan pengenalan lingkungan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Selain itu sebagai pertimbangan juga bahwa dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru perlu dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan, serta dengan pertimbangan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru di Sekolah belum dapat secara optimal mencegah terjadinya perpeloncoan dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah sehingga perlu dicabut.

Selengkapnya untuk melihat lebih detil Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru terkait aturan baru yang harus diperhatikan serta contoh aktifitas dan atribut yang dilarang dalam kegiatan MOS di sekolah, dapat di unduh di tautan ini.

PMK Nomor 96, 97, 98, 99 Tahun 2016 Tentang Gaji Ke-13 dan THR

2016-06-23T13:38:00.000+07:00

PMK Nomor 96, 97, 98, 99 Tahun 2016 Tentang Gaji Ke-13 dan THR | Idamanseo ~ Pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) dalam tahun anggaran 2016 bagi PNS, TNI, Polri dan Pejabat Negara. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19, 20, 21, dan 22 Tahun 2016. Sebagai tindak lanjut dari PP tersebut, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji ke-13 dan THR tahun 2016.

Berikut PMK Nomor 96, 97, 98, 99 Tahun 2016 Tentang Gaji Ke-13 dan THR.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural.

Untuk melihat selengkapnya PMK Nomor 96, 97, 98, 99 Tahun 2016 dapat diunduh pada tautan di bawah ini.

PMK Nomor 96/PMK.05/2016
PMK Nomor 97/PMK.05/2016
PMK Nomor 98/PMK.05/2016
PMK Nomor 99/PMK.05/2016

Unduh PP Nomor 19, 20, 21, 22 Tahun 2016 Tentang Gaji Ke-13 dan THR di SINI.

PP Nomor 19, 20, 21, 22 Tahun 2016 Tentang Gaji Ke-13 dan THR

2016-06-23T13:07:00.001+07:00

PP Nomor 19, 20, 21, 22 Tahun 2016 Tentang Gaji Ke-13 dan THR | Idamanseo ~ Pemerintah telah menerbitkan peraturan yang mengatur tentang pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) dalam tahun anggaran 2016 bagi PNS, TNI, Polri dan Pejabat Negara. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19, 20, 21, dan 22 Tahun 2016.

Berikut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19, 20, 21, 22 Tahun 2016 Tentang Gaji Ke-13 dan THR.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural.

Untuk melihat selengkapnya PP Nomor 19, 20, 21, 22 Tahun 2016 dapat diunduh pada tautan di bawah ini.

PP Nomor 19 Tahun 2016
PP Nomor 20 Tahun 2016
PP Nomor 21 Tahun 2016
PP Nomor 22 Tahun 2016

Unduh PMK Nomor 96, 97, 98, 99 Tahun 2016 Tentang Gaji Ke-13 dan THR di SINI.

Pengumuman, Rekrutmen, Seleksi, Penempatan Program SM-3T Tingkat Nasional Tahun 2016

2016-06-08T13:52:00.000+07:00

Pengumuman, Rekrutmen, Seleksi, Penempatan Program SM-3T Tingkat Nasional Tahun 2016 | Idamanseo ~ Berikut informasi seperti dikutip dari website resmi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Pengumuman, Rekrutmen, Seleksi, Penempatan Program SM-3T Tingkat Nasional Tahun 2016.

Akan dibuka rekrutmen, seleksi dan penempatan calon Guru SM-3T Pendidikan Menengah oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendaftaran dimulai 6 Juni 2016 pukul 07:00 WIB – 4 Juli 2016 pukul 23:59 WIB. Syarat dan Jadwal Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan adalah sebagai berikut:

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP / SIM yang masih berlaku.
Sarjana dari program studi kependidikan minimal S-1 lulusan tiga tahun terakhir (2014, 2015, 2016) dari program studi terakreditasi minimal B yang sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran dan atau bidang keahlian yang dibutuhkan; pas foto berwarna, soft copy ijazah dan transkrip nilai di up load bersama borang pendaftaran dari sistem informasi yang ada.
Usia maksimum 27 tahun per 31 Desember 2016.
IPK minimal 3,00; dibuktikan fotokopi transkrip nilai yang telah disahkan (legalisasi).
Berbadan sehat; dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari klinik terdaftar / Puskesmas.
Bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza)dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) serta Miras dari pejabat yang berwenang.
Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres/Polresta.
Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti Program SM-3T yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000 rupiah.
Belum pernah mengikuti program SM-3T pada tahun sebelumnya, dan sanggup mengikuti program PPG yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Bukti persyaratan nomor 1) s.d. nomor 9) dibawa pada saat tes wawancara. Pada saat wawancara peserta juga diminta membawa contoh RPP yang dibuat sendiri (berdasar topik tertentu yang dipilih). Khusus lulusan tahun 2016 yang belum memiliki ijazah, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang ditandatangani dan/atau diketahui Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik, sedangkan ijazah dan transkrip nilai asli wajib ditunjukkan pada saat wawancara.

NAMA PROGRAM STUDI YANG DIBUTUHKAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pendidikan Sejarah
Pendidikan Ekonomi
Pendidikan Geografi
Pendidikan IPS
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
Pendidikan Bahasa Indonesia
Pendidikan Bahasa Inggris
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
Pendidikan Biologi
Pendidikan Matematika
Pendidikan Fisika
Pendidikan Kimia
Pendidikan IPA
Pendidikan Teknik Bangunan
Pendidikan Teknik Mesin
Pendidikan Teknik Otomotif
Pendidikan Teknik Elektro/Ketenagalistrikan
Pendidikan Teknik Elektronika
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Boga
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Busana
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Rias
Pendidikan Luar Biasa
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Pendidikan Guru Anak Usia Dini
Bimbingan dan Konseling
Pendidikan Seni Budaya (Drama, Tari, Musik)
Pendidikan Seni Rupa

JADWAL REKRUTMEN, SELEKSI DAN PENEMPATAN PROGRAM SM-3T TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

Info selengkapnya dapat di lihat di gtk.kemdikbud.go.id.