Indo Kadaster info

Pendaftaran Hapusnya Hak

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Fri, 10 Dec 2010 04:29:00 -0800

Pendaftaran Hapusnya Hak

Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh habisnya jangka waktu hak tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan karena jabatannya berdasarkan data di Kantor Pertanahan. (Pasal 131 ayat (1) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Pendaftaran hapsnya hak atas tanah, Hak pengelolaan, atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dibatalkan atau dicabutnya hak yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas permohonan yang berkepentingan dengan melampirkan :

a. Salinan Keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah batal, dibatalkan atau dicabut, dan

b. Sertipikat hak atau, apabila srtipikat tersebut tidak ada pada pemohon, keterangan mengenai keberadaan sertipikat tersebut,

(Pasal 131 ayat (2) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonandari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan :

a. 1). Akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau

2). Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau

3). Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan,

b. Persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila hak tersebut dibebani Hak Tanggungan,

c. Sertipikat hak yang bersangkutan,

(Pasal 131 ayat (3) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Apabila pemegang hak melepaskan haknya dalam rangka pembaharuan atau perubahan hak, maka permohonan dari pemegang hak untuk memperoleh pembaharuan atau perubahan hak tersebut berlaku sebagai keterangan melepaskan hak yang dapat dijadikan dasar pendaftaran hapusnya hak. (Pasal 131 ayat (4) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Apabila pemegang Hak Milik mewakafkan tanahnya, maka akta ikrar wakaf berlaku sebagai surat keterangan melepaskan Hak Milik yang dapat dijadikan dasar pendaftaran hapusnya Hak Milik tersebut untuk selanjutnya tanahnya didaftar sebagai tanah wakaf. (Pasal 131 ayat (5) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Pencatatan hapusnya hak dilakukan sebagai berikut :

a. Di dalam buku tanah dan, apabila sertipikat diserahkan di dalam sertipikat, nomor hak yang bersangkutan dicoret dengan tinta hitam,

b. Selanjutnya dalam halaman perubahan yang telah disediakan dituliskan :

“Hak atas tanah hapus berdasarkan :

- Berakhir jangka waktunya tanggal... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ...... ... ... ... ...

- Keputusan pembatalan/pencabutan hak No ... ... ... ... ... tanggal ... ... ... ... ...

- Akta notaris ... ... ... ... ... Nomor ... ... ... ... tanggal ... ... ... ...dibuat oleh pemegang hak dihadapan dan disaksikan oleh ... ... ... ... ...

- Permohonan pembaharuan/perubahan hak tanggal ... ... dan menjadi Hak ..... Nomor .... ...

- Akta Pejabat Ikrar Wakaf ... ...Nomor ... ...tanggal ... dan tanahnya menjadi tanah wakaf nomor ... ...

c. Dalam daftar nama, surat ukur dan petanya, nomor hak yang telah dihapus dicoret dengan tinta hitam.

(Pasal 131 ayat (6) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Buku tanah dan sertipikat yang sudah diberi catatan mengenai hapusnya hak dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali dalam hal hapusnya hak karena dilepaskan pemegang haknya dalam rangka pembaharuan hak atau perubahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3). (Pasal 131 ayat (7) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan Atau Penetapan Pengadilan

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Thu, 9 Dec 2010 23:26:00 -0800

Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan Atau Penetapan Pengadilan

Penetapan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan. (Pasal 125 ayat (1) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan :

a. Salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi,

b. Sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan,

c. Identitas pemohon.

(Pasal 125 ayat (2) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Pendaftaran pencatatan hapusnya suatu hak atas tanah atau Hak Pengelolaan atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun berdasarkan putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan setelah diterimanya salinan keputusan mengenai hapusnya hak bersangkutan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (Pasal 125 ayat (3) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan. (Pasal 126 ayat (1) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir. (Pasal 126 ayat (2) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan status quo atas hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam dalam buku tanah. (Pasal 126 ayat (3) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. (Pasal 126 ayat (4) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Penyitaan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam rangka penyidikan atau penuntutan perbuatan pidana dicatat dalam buku tanah dan daftar umum lainnya serta, kalau mungkin, pada sertipikatnya, berdasarkan salinan resmi surat penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 127 ayat (1) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Catatan mengenai penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus setelah sita tersebut dibatalkan/diangkat atau penyidikan perbuatan pidana yang bersangkutan dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku atau sesudah ada putusan mengenai perkara pidana yang bersangkutan. (Pasal 127 ayat (2) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Pencatatan lain dari pada yang dimaksud dalam Pasal 125, 126, dan 127 dalam rangka gugatan di depan pengadilan dan penuntutan perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan apabila permintaan utnuk itu disampaikan melalui dan disetujui Menteri. (Pasal 128 , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Pendaftaran Tanah Secara sporadik

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Thu, 9 Dec 2010 16:48:00 -0800

Pendaftaran Tanah Secara sporadik

Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13. (Pasal 73 ayat (1), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk :

a. Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu

b. Mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 PP Nomor 24 Tahun 1997,

c. Mendaftar hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 PP. Nomor 24 Tahun 1997.

(Pasal 73 ayat (2), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh yang berkepentingaan untuk keperluan :

a. Persiapan permohonan hak baru,

b. Pemecahan , pemisahan dan penggabungan bidang tanah,

c. Pengembalian batas,

d. Penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah,

e. Inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Lain-lain dengan persetujuan pemegang hak.

(Pasal 74 , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b harus disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 PP. Nomor 24 Tahun 1997. (Pasal 75 , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

a. Grosse akta hak eigendom yang ditebitkaan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau

b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atau

c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau

d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau

e. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum atau sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau

f. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau

g. Akata pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

h. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

i. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum ataau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

j. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dinukukan dengan disertai alas haak yang dialihkan, atau

k. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau

l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

m. Lain-lain bentk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

(Pasal 76 ayat (1) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajad kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut. (Pasal 76 ayat (2) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan :

a. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih,

2. Bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik,

3. Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan,

4. Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa,

5. Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

b. Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan diatas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14.

(Pasal 76 ayat (3) , PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Penerbitan Sertipikat Pengganti

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Thu, 9 Dec 2010 06:04:00 -0800

Penerbitan Sertipikat Pengganti

Permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena rusak atau karena masih menggunakan blanko sertipikat lama dapat diajukan ileh yang berkepentingan dengan melampirkan sertipikat atau sisa sertipikat yang bersangkutan (Pasal 137 ayat (1), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Sertipikat dianggap rusak apabila ada bagian yang tidak terbaca atau ada halaman yang sobek atau terlepas, akan tetapi masih tersisa bagian sertipikat yang cukup untuk mengidentifikasi adanya sertipikat tersebut. (Pasal 137 ayat (2), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Penerbitan sertipikat karena masih menggunakan blanko lama meliputi juga penggantian sertipikat hak atas tanah dalam rangka pembaharuan atau perubahan hak yang menggunakan sertipikat lama dengan mencoret ciri-ciri hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3). (Pasal 137 ayat (2), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Keterangan :

Pasal 132 ayat (3) : Dalam Pendaftaran Pembaharuan kak atau perubahan hak untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu khusunya yang bersifat massal, buku tanah dan sertipikat lama dapat terus dipergunakan dengan mencoret ciri-ciri hak semula yang tidak sesuai lagi dan menggantinya dengan ciri-ciri hak yang baru, dengan ketentuan bahwa kemudian atas permohonan pemegang hak buku tanah dan sertipikat tersebut dapat diganti dengan yang baru.

Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan dari pemegang hak mengenai hilangnya sertipikat tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan seperti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 25. (Pasal 138 ayat (1), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan. (Pasal 138 ayat (2), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Dalam hal pemegang atau para pemegang hak tersebut berdomisili di luar Kabupaten/Kotamadya letak tanah, maka pembuatan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di Kantor Pertanahan di domisili yang bersangkutan atau di depan pejabat Kedutaan Republik Indonesia di negara domisili yang bersangkutan. (Pasal 138 ayat (3), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Dengan mengingat besarnya beaya pengumuman dalam surat kabar harian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibandingkan dengan harga tanah yang sertipikatnya hilang serta kemampuan pemohon, Kepala Kantor

Pertanahan dapat menentukan bahwa pengumuman akan diterbitkannya sertipikat tersebut ditempatkan di papan pengumuman Kantor Pertanahan dan di jalan masuk tanah yang setipikatnya hilang dengan papan pengumuman yang cukup jelas untuk dibaca orang yang berada di luar bidang tanah tersebut. (Pasal 138 ayat (4), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Sebagai tindak lanjut pengumuman akan diterbitkannya sertipikat pengganti, maka dibuat Berita Acara Pengumuman dengan menggunakan daftar isian 304 A.( Berita Acara Pelaksanaan Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti. (Pasal 138 ayat (5), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Untuk penerbitan sertipikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah. (Pasal 139 ayat (1), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Utamakan Kepentingan Masyarakat dalam Tata Ruang

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Mon, 6 Dec 2010 03:33:00 -0800

Utamakan Kepentingan Masyarakat dalam Tata Ruang

Oleh : Djan Faridz

Dalam penjelasan umum Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diuraikan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, UU No 26/2007 menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan UU No 26/2007 tersebut adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, sehingga dapat terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dari tujuan penataan ruang yang telah dijabarkan di atas, dan dari apa yang dijabarkan dalam penjelasan umum UU No 26/2007 tersebut, maka salah satu hal terpenting yang harus diutamakan dalam penataan ruang adalah peranan masyarakat selaku salah satu pemangku kepentingan.

Hal ini selaras dengan salah satu asas penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 huruf g. UU No. 26 tahun 2007 yaitu asas perlindungan kepentingan umum. Hal ini dapat diartikan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang diatur secara spesifik dalam Bab VIII, UU No 26 Tahun 2007. Dalam ketentuan Pasal 60 UU No. 26 Tahun 2007 diatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Kemudian memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Masyarakat jug dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada Pejabat yang berwenang, serta mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Ketentuan Pasal 65 (1) UU No. 26 Tahun 2007 kemudian dengan jelas mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pemerintah dengan melibatkan masyarakat.

Pengadilan

Sementara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 65 (2) UU No. 26 Tahun 2007, berupa partisipasi dalam 3 hal yaitu, partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan demikian dapat disimpulkan masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan penataan ruang, dimulai dari penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang hingga pengendalian pemanfaatan ruang.

Aturan-aturan tersebut memberikan dasar atau landasan yang kuat untuk menjamin keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Selain jaminan atas keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang, UU No. 26 Tahun 2007 juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan, apabila dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 (1) UU No. 26 Tahun 2007. Lebih lanjut lagi, pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang berhak untuk memperoleh penggantian yang layak. Mengingat peranannya sangat penting di samping adanya jaminan dari UU, maka masyarakat berhak untuk diberikan akses seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi mengenai rencana tata ruang dan juga partisipasi dalam tiap-tiap tahap proses penataan ruang. Baik tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Peranan masyarakat dalam tiap tahap tersebut tidak dapat dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penataan ruang. Hal ini tentu saja membutuhkan peran aktif dari pemerintah dan pemda untuk membuka akses informasi seluas-luasnya terkait Penataan Ruang kepada masyarakat luas. Akses informasi tersebut sudah seharusnya tidak hanya terbatas kepada akses informasi yang bersifat elektronis, yang sulit untuk dijangkau khususnya oleh masyarakat kecil. Padahal masyarakat kecil adalah pihak yang paling pertama terkena dampak dari suatu kegiatan penataan ruang.

Peran pemerintah dan pemda dalam membuka akses informasi termasuk juga dengan melaksanakan kewajiban pemerintah dan pemda untuk mensosialisasikan kepada masyarakat setiap rancangan peraturan-peraturan terkait penataan ruang. Baik berupa UU ataupun Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat sebelum rancangan peraturan tersebut diundangkan sesuai dengan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22 ayat 2 dan ketentuan Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kegagalan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan rancangan peraturan-peraturan terkait Penataan Ruang sebelum diundangkan dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah atau pemda masih menganut paham kolonialisme, di mana peraturan hanya dibuat dan berpihak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat.

Padahal, selain kewajiban dari sisi pemerintah atau pemda untuk mensosialisasikannya, UU bahkan sudah memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Lalu bagaimana masyarakat dapat menggunakan haknya apabila masyarakat bahkan tidak mengetahui rancangan peraturan tersebut, akibat tidak tersosialisasikannya suatu rancangan peraturan?

Diberikannya hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan tentu harus sejalan dengan sosialisasi dari pemerintah itu sendiri. Selain pentingnya sosialisasi, hal yang harus diperhatikan lebih lanjut adalah ketentuan ancaman pidana dalam UU atau

Perda terkait Penataan Ruang. Ketentuan ancaman pidana seyogyanya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Akan tetapi, apabila perumusan ancaman pidana tidak dibarengi dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, tentu saja tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, tidak akan tercapai, di mana pada akhirnya masyarakat yang akan dirugikan. Dengan demikian, sudah sepatutnya rancangan tersebut dibuat tidak semena-mena dan sesuai dengan asas-asas hukum pidana, serta dalam tahap perancangan peraturan tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pada akhirnya, secara singkat dapat diambil kesimpulan bahwa selain dengan membuka akses informasi terkait penataan ruang sebagaimana telah diuraikan di atas, pemerintah juga harus berperan dalam mengupayakan pemberdayaan dan mendorong serta membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat ikut serta secara aktif atau berpartisipasi dalam penataan ruang sehingga tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang dapat terwujud.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Dikutib dari Sumber : http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=22588

"Quo Vadis" UUPA?

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Mon, 6 Dec 2010 02:44:00 -0800

"Quo Vadis" UUPA?

Oleh Maria SW Sumardjono

Tanggal 24 September genap 50 tahun Undang-Undang Pokok-pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 terbit.

Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 agar tercapai keadilan akses terhadap perolehan dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya.

Namun, perkembangan di segala bidang dan kebutuhan sumber daya alam (SDA) yang meningkat memerlukan penyempurnaan UUPA secara komprehensif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Degradasi UUPA

Sejatinya, UUPA dimaksudkan berlaku untuk semua SDA, tidak hanya tanah. Proses penyusunannya selama 12 tahun diwarnai dengan ketidakstabilan penyelenggaraan negara dan konflik politik. Didorong oleh kebutuhan mendesak terbitnya UUPA, dapat dipahami bahwa di luar 10 pasal yang memuat dasar dan ketentuan pokok, hampir 80 persen UUPA mengatur pertanahan.

Kekuranglengkapan UUPA semestinya dilengkapi pada tahun - tahun berikutnya. Akan tetapi, yang terjadi adalah pada 1970-an terbit berbagai UU sektoral (kehutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, pengairan, dan lain-lain) untuk mengimplementasikan pembangunan ekonomi. UU sektoral itu masing-masing berlandaskan pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tanpa merujuk pada UUPA. Sejak saat itu, kedudukan UUPA didegradasi menjadi UU sektoral, khusus mengatur pertanahan.

UU sektoral yang disusun sesuai dengan visi, misi, dan orientasi tiap sektor itu ternyata tumpang tindih. Akibatnya, keadilan dan kepastian hukum di bidang SDA sungguh dipertaruhkan. Hasil kajian terhadap 12 UU sektoral (Maria Sumardjono, dkk, 2009) mengonfirmasikan hal itu.

Dilihat dari aspek orientasi, keberpihakan, pengelolaan, perlindungan HAM, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat inkonsistensi antar-UU sektoral. Dampak disharmoni dapat dilihat pada sulitnya koordinasi, degradasi SDA, ketimpangan struktur penguasaan dan pemanfaatan SDA, serta berbagai konflik yang berlarut.

Di bidang pertanahan sudah terbit banyak peraturan pelaksanaan UUPA. Namun, masih ada dua persoalan mendasar pembangunan hukum pertanahan.

Pertama, belum tersedia cetak biru kebijakan pertanahan yang komprehensif. Berbagai peraturan disusun untuk mengatasi hambatan yang terjadi dan urgensi-urgensi lain.

Adanya tenggat penyelesaian peraturan mendorong penyusunan peraturan tidak selalu dilandasi pada Naskah Akademik (NA) yang memuat kerangka konseptual sebagai dasar perumusan peraturan yang bersangkutan. Bisa jadi NA bahkan dibuat bersamaan atau setelah peraturan selesai disusun. Penyusunan peraturan yang reaktif dan parsial berpotensi menghasilkan produk hukum temporer.

Kedua, arah dan strategi penyempurnaan UUPA belum tampak jelas. Kondisi yang dilematis ini perlu dicarikan solusinya.

Dilema UUPA

Wacana revisi UUPA diawali dengan usulan Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 1998, yang memilih revisi UUPA sebagai UU payung/induk pengaturan sumber-sumber agraria (lex generalis).

Tahun 2000 BPN menyusun RUU Pertanahan (lex specialis) dan September 2004 BPN menyusun RUU Sumber Daya Agraria (lex generalis). Tahun 2005/ 2006 BPN kembali menyusun RUU Pertanahan (lex specialis). Tahun 2006 DPD mengusulkan RUU Penyempurnaan UUPA sebagai lex generalis.

Revisi UUPA sebagai lex specialis dimaksudkan untuk mempertegas rumusan ketentuan UUPA seraya menyatukan ketentuan dasar tentang pertanahan yang tersebar dalam berbagai peraturan. Pilihan ini meminimalkan resistensi sektor lain, tetapi tidak mengubah peta sektoral dengan segala dampaknya.

Revisi UUPA sebagai lex generalis memerlukan komitmen semua sektor bahwa kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu prinsip dasar dalam pengaturan SDA. Mengingat tingginya ego sektoral, mengupayakan komitmen bersama bukanlah pekerjaan mudah.

Konsekuensi revisi UUPA sebagai lex specialis adalah memperkuat pengaturan di bidang pertanahan, tetapi tidak menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditinggalkan UUPA. Revisi UUPA sebagai lex generalis dimaksudkan untuk mereposisi UUPA melalui (1) penguatan prinsip-prinsip UUPA dengan memberi perspektif baru sesuai perkembangan dan aspirasi masyarakat; (2) perumusan pokok-pokok pengaturan penguasaan dan pemanfaatan SDA di bidang pertanahan dan SDA selain pertanahan.

Agenda mendesak

Jalan keluar dari dilema antara kebutuhan penyusunan peraturan pertanahan dan pada saat yang sama merevisi UUPA adalah dengan mulai menyusun cetak biru kebijakan pertanahan/agraria sesuai pilihan pendekatan.

Melalui cetak biru kebijakan akan diperoleh gambaran menyeluruh tentang visi, misi, tujuan, strategi, program, dan skala prioritas, berikut peraturan-peraturan yang diperlukan.

Di Republik Afrika Selatan, proses penyusunan cetak biru kebijakan pertanahan memerlukan waktu 2,5 tahun melalui konsultasi publik yang ekstensif. Ini diperkaya pengalaman hasil uji coba kebijakan di lapangan.

Pekerjaan besar menyusun cetak biru kebijakan pertanahan/ agraria memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Sebelum hal ini terwujud, masa depan UUPA akan terus dipertanyakan.

Maria SW Sumardjono Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM

Dikutib dari Sumber : http://m.kompas.com/news/read/data/2010.09.24.03504295

Pendaftaran Hak Tanggungan

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Sat, 4 Dec 2010 17:03:00 -0800

Pendaftaran Hak Tanggungan

Obyek Sudah Terdaftar tetapi belum atas nama pemberi Hak Tanggungan

Untuk pendaftaran Hak Tanggungan yang obyeknya berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan umah Susun yang sudah terdaftar tetapi belum atas nama pemberi Hak Tanggungan dan diperoleh pemberi Hak Tanggungan karena peralihan hak melalui pewarisan atau pemindahan hak, PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta tersebut menyerahkan kepada Kantor Pertanahan berkas yang diperlukan yang terdiri dari :

a. Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dan memuat daftar jenis surat-surat yang disampaikan,

b. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dari pemberi Hak Tanggungan,

c. Fotocopy surat bukti identitas pemohon pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud huruf b,

d. Sertipikat asli hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek tanggungan,

e. Dokumen asli yang membuktikan terjadinya peristiwa/perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun kepada pemberi Hak Tanggungan, yaitu :

1. Dalam hal pewarisan: surat keterangan sebagai ahli waris dan Akta Pembagian Waris apabila sudah diadakan pembagian waris,

2. Dalam hal pemindahan hak melalui jual-beli : Akta Jual Beli,

3. Dalam hal pemindahan hak melalui lelang : Kutipan Risalah Lelang,

4. Dalam hal pemindahan hak melalui pemasukan modal dalam perusahaan (inbreng) : Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan,

5. Dalam hal pemindahan hak melalui tukar-menukar : Akta Tukar Menukar,

6. Dalam hal pemindahan hak melalui hibah : Akta Hibah,

f. Bukti Pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang,

g. Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang.

h. Surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dari penerima Hak Tanggungan,

i. Fotocopy surat bukti identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan,

j. Lembar ke-2 Akta Pemberian Hak Tanggungan,

k. Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disyahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan,

l. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, apabila pemberian Hak Tanggungan dilakukan melalui kuasa.

(Pasal 115 ayat (1), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Dalam hal pendaftaran Hak Tanggungan yang obyeknya berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang sudah terdaftar tetapi belum atas nama pemberi Hak Tanggungan dan diperoleh oleh pemberi Hak Tanggungan karena peralihan hak, pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan dilaksanakan lebih dahulu. (Pasal 115 ayat (2), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Setelah hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek Hak tanggungan didaftar peralihan haknya atas nama pemberi Hak Tanggungan, Kepala Kantor Pertanahan mendaftar Hak Tanggungan yang bersangkutan dengan membuatkan Buku Tanah Hak tanggungan dan mencatatnya pada Buku Tanah dan Sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek Hak Tanggungan, yang tanggalnya adalah tanggal hari ketujuh setelah tanggal pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan bahwa apabila hari ketujuh tersebut jatuh pada hari libur Buku tanah Hak tanggungan dan pencatatan tersebut diberi bertanggal hari kerja berikutnya. (Pasal 115 ayat (3), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2), (3), (4), dan (7) berlaku secara mulatis mutandis terhadap pendaftaran Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal ini, baik mengenai permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun maupun permohonan pendaftaran Hak Tanggungan yang bersangkutan. (Pasal 115 ayat (4), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Pendaftaran Hak Tanggungan

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Sat, 4 Dec 2010 15:45:00 -0800

Pendaftaran Hak Tanggungan
Obyeknya Sudah Terdaftar atas nama pemberi Hak Tanggungan

Untuk pendaftaran Hak Tanggungan yang obyeknya berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang sudah terdaftar atas nama pemberi Hak Tanggungan, PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta tersebut menyerahkan kepada Kantor Pertanahan berkas yang diperlukan yang terdiri dari :

a. Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dan memuat daftar jenis surat-surat yang disampaikan,

b. Surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dari penerima Hak Tanggungan,

c. Fotocopy surat bukti identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan,

d. Sertipikat asli hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek tanggungan,

e. Lembar ke-2 Akta Pemberian Hak Tanggungan,

f. Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disyahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan,

g. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, apabila pemberian Hak Tanggungan dilakukan melalui kuasa.

Pasal 114 ayat (1), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Di daerah yang letak Kantor PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jauh dari Kantor Pertanahan dan menurut pendapat PPAT yang bersangkutan akan memerlukan biaya yang mahal untuk menyerahkan berkas tersebut dengan cara datang di Kantor Pertanahan, berkas tersebut dapat dikirim dengan Pos Tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau disampaikan melalui penerima Hak Tanggungan yang bersedia menyerahkannya kepada Kantor Pertanahan tanpa membebankan biaya penyampaian berkas tersebut pada pemberi Hak Tanggungan. (Pasal 114 ayat (2), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Petugas Kantor Pertanahan yang ditunjuk membubuhkan tanda-tangan, cap, dan tanggal penerimaan pada lembar kedua surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai tanda terima berkas tersebut dan mengembalikannya melalui petugas yang menyerahkan berkas itu atau, dalam hal berkas tersebut diterima melalui Pos Tercatat, menyampaikan tanda terima itu kepada PPAT yang bersangkutan melalui Pos Tercatat pula. (Pasal 114 ayat (3), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Apabila dalam pemeriksaan berkas ternyata bahwa berkas tersebut tidak lengkap, baik karena jenis dokumen yang diterima tidak sesuai dengan jenis dokumen yang disyaratkan pada ayat (1) maupun karena pada dokumen yang sudah diserahkan terdapat cacat materi atau dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sesudah tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan secara tertulis ketidak lengkapan berkas tersebut kepada PPAT yang bersangkutan dengan menyebutkan jenis kekurangan yang ditemukan. (Pasal 114 ayat (4), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Segera sesudah ternyata bahwa berkas yang bersangkutan lengkap Kepala Kantor

Pertanahan mendaftar Hak Tanggungan yang bersangkutan dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek Hak Tanggungan, yang tanggalnya adalah tanggal hari ketujuh setelah tanggal tanda terima termaksud pada ayat (3), dengan ketentuan bahwa apabila hari ketujuh tersebut jatuh pada hari libur, maka Buku tanah Hak Tanggungan dan pencatatan diatas diberi bertanggal hari kerja berikutnya. (Pasal 114 ayat (5), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Dalam hal terdapat ketidak lengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka tanggal Buku tanah Hak Tanggungan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya kelengkapan berkas tersebut, dengan ketentuan bahwa apabila hari ketujuh tersebut jatuh pada hari libur, maka Buku tanah Hak Tanggungan dan pencatatan diatas diberi bertanggal hari kerja berikutnya. (Pasal 114 ayat (6), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5) dan (6) harus juga dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, walaupun pengiriman berkas oleh PPAT dilakukan sesudah waktu yang ditetapkan pada ayat (1) dan (2). (Pasal 114 ayat (7), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Peralihan Hak Karena Pewarisan

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Sat, 4 Dec 2010 09:27:00 -0800

Peralihan Hak Karena Pewarisan

Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana Pasal 36 (yaitu : ayat (1). Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Ayat (2). Pemegang hak yang bersangktan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.), wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. ( Pasal 42 ayat (1), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b (antara lain surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut, dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.) ( Pasal 42 ayat (2), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ( Pasal 42 ayat (3), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tetentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut. ( Pasal 42 ayat (4), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut. ( Pasal 42 ayat (5), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Pemindahan Hak Dengan Lelang

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Sat, 4 Dec 2010 08:30:00 -0800

Pemindahan Hak Dengan Lelang

Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang ( Pasal 41 ayat (1), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu bidang tanah atau satuan rumah susun dilelang baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi, Kepala Kantor Lelang wajib meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ( yaitu : (1). Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. (2). Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. (3). Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.) kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang. ( Pasal 41 ayat (2), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Kepala Kantor Lelang. ( Pasal 41 ayat (3), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Kepala Kantor Lelang menolak melaksanakan lelang, apabila : ( Pasal 41 ayat (4), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

a. Mengenai tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun :

1. Kepadanya tidak diserahkan sertipikat asli hak yang bersangkutan, kecuali dalam hal lelang eksekusi yang dapat tetap dilaksanakan walaupun sertipikat asli hak tersebut tidak diperoleh oleh Pejabat Lelang dari pemegang haknya, atau

2. Sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan,

b. Mengenai bidang tanah yang belum didaftar, kepadanya tidak disampaikan :

1. Surat Bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), yaitu : (untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau prnyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dan

2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersetipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang besangkutan dengan dikuatkan Kepala Desa/Kelurahan, atau

c. Ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan lelang berhubung dengan sengketa mengenai tanah yang bersangkutan.

Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan : ( Pasal 41 ayat (5), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

a. Kutipan risalah lelang yang bersangkutan ,

b. 1). Sertipikat hak milik atau satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar, atau

2). Dalam hal sertipikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diserahkannya sertipikat tersebut, atau

3). Jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar, surat-surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b Pasal ini ,

c. Bukti identitas pembeli lelang,

d. Bukti pelunasan harga pembelian

Pemindahan Hak

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Sat, 4 Dec 2010 05:14:00 -0800

Pemindahan Hak

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 37 ayat (1), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. ( Pasal 37 ayat (2), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan pebuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. ( Pasal 38 ayat (1), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri. ( Pasal 38 ayat (2), Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Jenis dan Bentuk Akta

Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah : ( Pasal 95 ayat (1), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

a. Akta Jual Beli

b. Akta Tukar Menukar

c. Akta Hibah

d. Akta Pemasukan Ke dalam Perusahaan

e. Akta Pembagian Hak Bersama

f. Akta Pemberian Hak Tanggungan

g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik

h. Akta Pemberian Hak Pakai Atas Hak Milik

Selain akta-akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPAT juga membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang merupakan akta pemberian kuasa yang dipergunakan dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. ( Pasal 95 ayat (2), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Bentuk-bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) dan cara pengisiannya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 16 s/d 23. ( Pasal 96 ayat (1), PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ).

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menolak untuk membuat akta, jika :

a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, atau

b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan :

1. Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), PP. Nomor 24 tahun 1997. yaitu : (untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau prnyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yaitu : (Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya,

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hokum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau utnuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan, atau

c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hokum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian, atau

d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakekatnya berisikan perbuatan hokum pemindahan hak, atau

e. Untuk perbuatan hokum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlikan menurut peaturan perundang-undangan yang berlaku, atau

f. Obyek perbuatan hokum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya, atau

g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahkan secara tertulis kepada para pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya

Sumber : PP. Nomor 24 tahun 1997

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Fri, 3 Dec 2010 16:30:00 -0800

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Ilustrasi

Pada prinsipnya, Hukum Agraria Indonesia tidak memperkenankan adanya tindakan penelantaran tanah oleh Pemiliknya ( Pemegang Hak ). Sebab tindakan demikian dikuatirkan akan memicu tumbuhnya efek negatif yang akan merugikan banyak pihak, antara lain seperti : Kesenjangan sosial-ekonomi, menurunnya kualitas lingkungan dan bahkan Konflik horizontal.

Guna mencegah munculnya efek negatif tersebut, maka upaya penelantaran tanah harus segera diantisipasi sedini mungkin. Untuk itulah Undang - Undang No. 5 / 1960 ( Agraria / UUPA ) mengingatkan kita semua, terutama para Pemegang hak, untuk tidak menelantarkan tanahnya secara sengaja. Keseriusan UUPA melarang adanya tindakan penelantaran tanah, nampak pada ancaman berupa sanksi yang akan diberikan, yaitu : Hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan, Pemutusan hubungan hukum antara Tanah dan Pemilik, dan tanahnya akan ditegaskan sebagai Tanah Negara ( Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ), sebagaimana dalam Pasal 27, 34 dan 40 UUPA.

Tanah Terlantar.

Definisi mengenai Tanah Terlantar terdapat dalam Penjelasan Pasal 27 UUPA, yang menegaskan bahwa " Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya ". Namun sejak pengundangan UUPA, Pasal-pasal mengenai tanah terlantar ini tidak dengan serta merta dapat dilaksanakan, sebab juklak pasal tersebut diatas belum diterbitkan, akibatnya larangan penelantaran tanah tidak efektif, sehingga tindakan penelantaran tanah semakin meluas dan tak terkontrol.

Kondisi ini menyadarkan Pemerintah untuk segera bertindak, maka pada Tahun 1998 ( kurang lebih 30 Tahun kemudian ), Pemerintah menerbitkan juklak tata cara penyelesaian Tanah Terlantar melalui Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 36 / 1998, akan tetapi dalam prakteknya penerapan PP ini kurang kondusif, sehingga berdasarkan tuntutan dinamika pembangunan, Pemerintah kembali meninjau dan membaharui PP No. 36 / 1998 dengan PP No. 11 / 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

PP No. 11 Tahun 2010.

PP No. 11 / 2010 pada prinsipnya mengatur tata cara mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, melalui serangkaian tindakan seperti : Identifikasi, Penetapan dan Pendayagunaan tanah terlantar, sebagaimana dibawah ini :

1. Objek Penertiban Tanah Terlantar. Objek tanah terlantar meliputi bidang tanah yang sudah diberikan oleh Negara kepada Pemegang hak berupa : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan Dasar Penguasaan; yang tidak dipergunakan / tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan Pemberiannya / Dasar penguasaannya. Yang tidak termasuk dalam kriteria ini adalah : Tanah Hak Milik / Hak Guna Bangunan milik Perseorangan yang secara tidak sengaja, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Tanah asset Pemerintah yang tidak sengaja, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. Identifikasi dan Penelitian. Kanwil BPN Provinsi menyiapkan data tanah yang terindikasi terlantar, selanjutnya Panitia ( unsur BPN dan Instansi terkait ) melaksanakan identifikasi dan penelitian atas objek dimaksud. Identifikasi dan penelitian dilaksanakan terhitung 3 Tahun sejak diterbitkannya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau sejak berakhirnya Izin / Keputusan / Surat Dasar Penguasaan, atas tanah dari Pejabat yang berwenang. Hasil penelitian Panitia disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi.

3. Peringatan. Apabila hasil penelitian Panitia menyimpulkan terdapat tanah terlantar, maka Kakanwil BPN Provinsi secara tertulis memberikan Peringatan Pertama ( ke I ) kepada Pemegang hak, agar dalam tempo 1 Bulan segera menggunakan tanahnya sebagaimana mestinya. Jika Peringatan Pertama tidak juga dilaksanakan, segera diikuti Peringatan ke II dan ke III ( semua surat peringatan dilaporkan ke Kepala BPN RI dan Pemegang Hak Tanggungan / Kreditur, jika tanah dimaksud sedang terikat Hak Tanggungan ). Dan apabila Peringatan ke III tidak juga direspon oleh Pemegang hak, maka Kakanwil BPN Provinsi segera mengusulkan ke Kepala BPN RI untuk menetapkan tanah dimasud sebagai Tanah Terlantar. Selama proses pengusulan sebagai tanah terlantar, status atas tanah dimaksud dinyatakan dalam keadaan status quo ( tidak dapat dilakukan perbuatan hukum apapun ).

4.Penetapan Tanah Terlantar. Kepala BPN RI selanjutnya menetapkan tanah dimaksud sebagai Tanah terlantar, dalam penetapannya Kepala BPN RI juga menetapkan hapusnya hak atas tanah tersebut sekaligus juga memutuskan hubungan hukum antara tanah dengan pemegang hak, serta menegaskan tanah tersebut sebagai Tanah Negara, yaitu tanah yang dikuasai secara langsung oleh Negara. Tanah yang sudah dinyatakan sebagai Tanah Terlantar, dalam jangka waktu 1 Bulan wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang hak dari benda-benda yang ada diatasnya dengan biaya sendiri, dan apabila bekas Pemegang hak tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka benda-benda yang ada diatas tanah dimaksud tidak lagi menjadi miliknya, melainkan dikuasai langsung oleh Negara.

5. Pendayagunaan. Atas objek tanah dimaksud, maka selanjutnya untuk : Peruntukkan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan, akan didayagunakan untuk kepentingan Masyarakat dan Negara melalui Reforma Agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.

Dikutib dari Sumber : http://landdiary.blogspot.com/2010/04/tanah-terlantar_20.html

Tertibkan Tanah Terlantar

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Wed, 1 Dec 2010 15:00:00 -0800

Tertibkan Tanah Telantar
Oleh : Maria SW Sumardjono

Ilustrasi

Hiruk-pikuk menyangkut kasus Bank Century telah mereda dan kini saatnya publik mengawal Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar, salah satu hasil kerja 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PP ini implikasinya luas, tetapi masih menyisakan permasalahan yang perlu diklarifikasi.

Konsep dasar PP ini adalah fungsi sosial hak atas tanah. Setiap pemegang hak atas tanah wajib mengusahakan atau menggunakan tanahnya secara bertanggung jawab. Ketika kewajiban itu dilanggar, melalui suatu proses, tanah yang bersangkutan dinyatakan telantar, hak atas tanahnya hapus dan tanahnya dikuasai oleh negara, untuk selanjutnya didayagunakan untuk berbagai keperluan.

Obyek penertiban tanah telantar adalah tanah-tanah hak milik (HM), hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai (HP) dan hak pengelolaan (HPL), atau tanah-tanah yang penguasaannya didasarkan pada izin atau keputusan pejabat yang berwenang, yang tidak diusahakan atau digunakan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau penguasaannya.

Dikecualikan sebagai obyek tanah telantar adalah HM atau HGB atas nama perorangan dan tanah-tanah pemerintah yang dikuasai secara langsung atau tidak langsung, baik yang sudah maupun belum berstatus barang milik negara/daerah yang tidak diusahakan/digunakan karena ketidaksengajaan.

Panitia C melakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah-tanah yang terindikasi sebagai telantar terhadap tanah-tanah HM, HGU, HGB, dan HP, yang diawali tiga tahun sejak terbitnya sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau sejak berakhirnya izin atau keputusan tentang penguasaan tanah tersebut.

Hasil kerja Panitia C menjadi dasar bagi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi untuk memberikan peringatan kepada pemegang hak untuk melakukan tindakan konkret terhadap hak atas tanahnya.

Peringatan diberikan sebanyak tiga kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu satu bulan. Bila peringatan itu tidak membuahkan hasil, akibatnya tanah ditetapkan sebagai tanah telantar.

Berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya, kepada bekas pemegang hak tidak diberikan ganti kerugian. Tanah negara bekas tanah telantar itu didayagunakan untuk kepentingan masyarakat melalui program reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.

Perlu penegasan

PP dan Peraturan Kepada BPN Nomor 4 Tahun 2010 (”Perkaban”) menyisakan beberapa permasalahan.

Pertama, walaupun HPL disebut sebagai obyek penertiban tanah telantar, tetapi tidak dijabarkan lebih lanjut. Mengapa? Karena pencantuman HPL itu menimbulkan kontradiksi: (1) HPL itu bukan hak atas tanah, tidak ada jangka waktunya, tidak dapat hapus/dihapuskan, tetapi berakhir jika dilepaskan/diserahkan kembali kepada negara oleh pemegang HPL; (2) jika HPL tersebut berstatus sebagai barang milik negara/daerah, justru dikecualikan sebagai obyek tanah telantar.

Kedua, pengaturan tentang pengecualian sebagai obyek tanah telantar menimbulkan pertanyaan sebagai berikut (1) jika HM/HGB atas nama perorangan dikecualikan, bagaimana dengan HP atas nama perorangan; (2) mengingat banyaknya jenis dan status penguasaan tanah yang ada, di mana kedudukan tanah ulayat masyarakat hukum adat dan tanah-tanah milik adat yang belum selesai proses administrasinya, dalam PP ini.

Kemudian, (3) bila tanah tidak diusahakan/digunakan karena dikuasai pihak lain (dalam sengketa) atau sedang menjadi obyek sengketa/perkara di pengadilan, bagaimana sikap PP terhadap hal ini?

Ketiga, hasil kerja Panitia C dapat berujung pada penetapan sebagai tanah telantar. Perlu ditegaskan dalam PP bahwa penelitian terhadap tanah yang diindikasikan sebagai telantar itu secara teknis operasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan instansi terkait. Masyarakat perlu memahami bahwa proses itu makan waktu.

Keempat, penetapan sebagai tanah telantar bisa berdampak terhadap pemegang hak tanggungan (HT) bila tanah yang bersangkutan dijadikan obyek hak tanggungan.

Jika hak atas tanah tersebut hapus, hak tanggungan juga hapus, tetapi utang yang membebani tetap berlangsung. Barangkali dalam akta pemberian HT perlu dicantumkan janji bahwa pemberi HT akan mengganti obyek HT apabila obyek tersebut ditetapkan sebagai tanah telantar.

Tindak lanjut

Sosialisasi sangat diperlukan agar PP dipahami secara proporsional. Tujuan dikeluarkannya PP adalah untuk mendorong pemegang hak agar mengusahakan/menggunakan tanahnya secara bertanggung jawab. Data tentang tanah telantar dan pendayagunaannya harus dapat diakses oleh publik.

Di samping hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan transparansi dapat dihindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran hukum lain serta dicegah timbulnya konflik baru.

Karena materi PP terkait dengan hak asasi manusia (HAM) dan bersinggungan dengan UU yang lain, seyogianya PP ditingkatkan menjadi undang-undang.

Maria SW Sumardjono Guru Besar Hukum Agraria FH UGM Yogyakarta

Menuju Transparansi Sertifikasi Tanah

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Sat, 20 Nov 2010 06:16:00 -0800

Menuju Transparansi Sertifikasi Tanah

Kamis, 19 Februari 2009 | 14:45 WIB

Masih ingat kasus sengketa tanah di Meruya Selatan, Jakarta Barat beberapa tahun silam (1999)? Ketika itu ramai diberitakan perebutan tanah seluas 44 hektar antara PT Portanigra dan para warga yang sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Sampai sekarang pun kasus tersebut belum tuntas. Mengerikan bukan?

Andai saja ada transparansi data dan sertifikasi tanah bagi masyarakat, pasti kasus seperti itu bisa dicegah atau dikurangi. Sebab masyarakat bisa mengecek status sebidang tanah dengan mudah dan cepat sebelum memutuskan untuk membelinya. Peluang adanya duplikasi sertifikat tanah pun dapat ditekan. Transparansi seperti inilah yang mulai diupayakan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Tinggal Klik Web

Nantinya jika ingin tahu status tanah yang sudah Anda beli, Anda tidak perlu repot-repot lagi datang ke kantor BPN. Tinggal klik saja http://map.bpn.go.id yang sekarang masih merupakan prototipe, maka peta online akan terpampang di depan Anda. Informasi yang dapat diakses adalah informasi umum, seperti bidang tanah, titik-titik GPS (global positioning system), peta-peta BPN, transaksi tanah, dan foto udara.

Anda tinggal memilih apa yang ingin diketahui. Sebaran transaksi jual beli tanah—tanggal, nilai, luas tanah, nilai pajak—di wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu misalnya. Atau wilayah administrasi yang meliputi propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Tidak perlu bayar, alias gratis.

Untuk mencari transaksi pertanahan misalnya, pertama-tama pilih propinsi, misalnya DKI Jakarta, kemudian pilih kabupaten (misalnya Jakarta Pusat). Selanjutnya tinggal ikuti petunjuk yang ada. Enak dan cepat bukan? Apalagi visualnya bisa di-zoom.

“Semua disimpan dalam database dalam bentuk vector line. Geodatabase namanya. Sekarang database dalam bentuk koordinat,’ ungkap Suyus Windayana (KaBid. Pengembangan Sistem, Data & Informasi Pertanahan, BPN).

“Secara peraturan beberapa data boleh (diumumkan), kecuali yang berkaitan dengan nama. Misalnya bapak A punya tanah berapa. Di pemerintah masih untuk BPN dan beberapa, misalnya penyidik seperti KPK dan Kejaksaaan. Buat publik belum. Yang kita coba adalah yang boleh-boleh dulu, seperti peta bidang tanah si ini di sini. Sudah diplot-plotkan. Itu yang akan kita coba bagikan ke masyarakat, di Internet,” jelas Suyus.

Jakarta Duluan

Dengan peta di Internet itu, kita bisa mencocokkan apakah benar tanah yang sudah kita miliki sertifikatnya tercantum di peta online tersebut. “Kalau tanahnya sudah ada di peta, berarti pemiliknya sudah tenang, tidak was-was, karena data yang ada di BPN sama dengan yang dimiliki masyarakat,” tandas Suyus. Namun jika data tidak sama, misalnya karena baru dijual, sang pemilik harus segera mengurusnya ke kantor pertanahan sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara ini, BPN sedang mengujicobakan peta online di Jakarta. Mengapa Jakarta? Ini, kata Suyus, karena adanya masalah komunikasi data, yakni mahalnya biaya komunikasi (Telkom) jika dilakukan di daerah-daerah.

Prosesnya sendiri terjadi di lima kantor pertanahan di ibukota yang memang memiliki kewewenangan untuk hal ini. “Data kemudian dikirim ke kantor pusat. Kita sedang siapkan server, storage, dan sekuriti. Data-data bidang tanah yang sudah bersertifikat, sudah publish,” ucap Suyus sambil mengatakan bahwa server dan sekuritinya masih dalam tahap pengujian. “Tahun ini Insya Allah sudah siap,” tambahnya.

Tahun depan, peta online ditargetkan juga mencakup Jabodetabek. Menyusul berikutnya adalah Bandung, Surabaya, dan Makassar. Sebenarnya setiap kantor (pertanahan), datanya sudah ada. “Cuma bagaimana mensinkronisasikan data dengan pusat agar beban di server tidak besar,” kata Suyus yang memulai karier di BPN sejak tahun 1993.

Gara-gara AutoDesk MapGuide

Untuk keperluan transparansi itu, BPN telah menyiapkan hardware dan software. Sebanyak 14 Blade server HP telah dibeli, juga storage HP EVA 4000/5000 dengan kapasitas sekitar 5 terabyte (TB). Sedangkan untuk sekuriti, sebagian menggunakan Juniper, dan HP di beberapa switch. Firewall juga menggunakan Juniper.

“Semuanya lagi di-setting. Database pakai Oracle Spatial. Untuk mapping-nya, menggunakan AutoDesk MapGuide versi 2009,” tutur Suyus. “Sangat terbantu dengan AutoDesk karena semua prosesnya disiapkan dengan AutoDesk supaya datanya ready apa pun software yang akan dipakai.”

Saat ini, jelas Suyus, ada beberapa yang sedang diperbaiki di MapGuide, seperti konflik dengan Windows. Selain itu sedang dilakukan penambahan server sehingga ada dua server yang identik dan aktif bersamaan.

Sebenarnya transparansi data pertanahan ini, tutur Suyus, dipicu oleh penggunaan software AutoDesk. Awalnya memang ada kebutuhan dari internal untuk mengetahui kemajuan kerja BPN secara nasional setiap tahunnya. Contohnya, peta satelit tahun 2007 dilakukan di wilayah-wilayah mana saja.

“Setelah pakai AutoDesk dan digabungkan datanya, ternyata di-publish pun bisa. Jadi kenapa tidak (di-publish) ke masyarakat?. Apalagi tidak terlalu mahal,” cerita Suyus. “Tujuannya transparansi pelayanan ke masyarakat, agar bisa interaktif dengan BPN,” tambahnya.

Belum Akurat 100%

Sayang data yang ada sekarang belum 100% akurat. Ini, ungkap Suyus, karena data manual harus didigitalkan dulu. “Saat didigitalkan mungkin ada error. Mungkin belum semua data diplotkan, belum semua yang diukur dimasukkan ke peta. Jadi belum 100% dipetakan.”

Query-nya pun belum dilengkapi. “Tapi bisa cari alamat. Namun alamat yang ada di BPN itu belum up-to-date, jadi kita sedang bandingkan dengan alamat yang ada di peta,” kata Suyus.

Menurut Suyus, kesulitan terjadi antara lain akibat perkembangan dan pemekaran wilayah. Misalnya di sertifikat yang dikeluarkan tahun 1975 yang ketika itu belum memiliki jalan sehingga oleh juru ukur disebut Kampung A. Sekarang jalanan sudah ada, sehingga datanya tidak cocok dan perlu dicek silang satu per satu.

Tidak Cakup Girik

Sayangnya lagi, tanah yang sedang dalam sengketa tidak bisa dilihat datanya di peta online. “Ada kebijakan yang harus dilihat karena menyangkut banyak orang. Secara sistem datanya kita punya, misalnya tanah ini sengketa siapa dengan siapa. Yang sedang dibangun adalah statusnya. Databasenya sedang dibuat,” jelas Suyus.

Tanah girik juga tidak akan tercantum di peta. “Yang kita kelola baru tanah yang sudah bersertifikat, hak guna, hak milik, hak usaha. Untuk apartemen sebenarnya juga sudah ada, tapi memvisualkannya kita belum bisa. Gambar denahnya ada, tapi memvisualkannya dalam bentuk 3D, sedang dibicarakan dengan AutoDesk.“

“Prosesnya memang banyak tetapi BPN berusaha memberikan pelayanan pada masyarakat agar mereka lebih tenang karena (tahu tanahnya) sudah diplotkan di BPN. Kalau belum, ya lapor,” kata Suyus.

Saat ini semua kantor BPN masih melakukan digitalisasi. Dari 35 juta sertifikat yang sudah dikelusarkan, baru 11 – 12 juta yang sudah didigitalkan. “Ke depannya semua data spasial, infrastruktur harus publish,” ungkap Suyus.

Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2009/02/19/14451524/menuju.transparansi.sertifikasi.tanah

Komersialisasi Pesisir

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Sat, 20 Nov 2010 05:43:00 -0800

Komersialisasi Pesisir
Rabu, 9 September 2009 | 05:42 WIB

Kabar mengenai Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir yang segera terbit dan diberlakukan tahun 2011 menuai protes dari pemangku kepentingan (Kompas, 20/8). Maria SW Sumardjono Pemahaman obyektif hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menunjukkan, pemberlakuan HP3 berpotensi menimbulkan masalah dilihat dari segi hukum dengan aneka implikasinya.

Arah komersialisasi perairan pesisir jelas terbaca dalam HP3. HP3 diberikan dalam luasan tertentu, dalam jangka waktu 60 tahun kumulatif, diterbitkan sertifikatnya, dapat beralih dan dialihkan, serta dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Subyek HP3 adalah WNI, badan hukum Indonesia, dan masyarakat adat. Dengan alasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui sistem perizinan memiliki keterbatasan (Kompas, 28/8), HP3 diciptakan sebagai ”hak” dan bukan izin.

Analogi HP3 dengan hak atas tanah menurut rezim UUPA itu tidak tepat. Hak atas tanah menimbulkan hubungan kepemilikan antara subyek hak dan obyek yang memberikan wewenang melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanahnya (mengalihkan, menjadikan hak atas tanah sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan).

Pendaftaran hak atas tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas subyek dan obyek hak.

Berbeda dengan hak atas tanah, HP3 adalah izin untuk memanfaatkan, dalam hal ini mengusahakan, sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. HP3 tidak menciptakan hubungan kepemilikan, tetapi hanya memberikan kewenangan terbatas untuk memanfaatkan obyek/hasilnya.

Konsekuensinya, HP3 tidak dapat beralih serta dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan karena HP3 bukan hak atas tanah. HP3 juga tidak perlu diterbitkan sertifikatnya.

Ternyata, angin surga yang dijanjikan kepada (calon) investor pun akan mengalami kendala karena persoalan mendasar HP3. Apakah kelemahan dalam sistem perizinan yang ada dapat diatasi dengan menciptakan lembaga hukum HP3 yang bermasalah?

Tumpang tindih HP3

Obyek HP3 itu luas, dengan berbagai bentuk pemanfaatannya. Pertama, perairan pesisir dapat dimanfaatkan untuk, misalnya, budidaya rumput laut dan kerang mutiara.

Kedua, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk usaha wisata alam, penambangan pasir/mineral laut, usaha tenaga listrik, dan usaha penyulingan air laut.

Ketiga, daratan pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk usaha nonkomersial maupun komersial (wisata alam, industri perikanan, dan lain-lain).

Obyek HP3 berpotensi tumpang tindih dengan (1) perizinan bidang kehutanan (misalnya pemanfaatan hutan bakau, penggunaan jasa lingkungan di kawasan hutan bakau); (2) perizinan bidang pertambangan (pemanfaatan pasir dan mineral laut); (3) perizinan bidang pariwisata, pengembangan wisata pantai. Amat mungkin terjadi tumpang tindih dengan pemberian HGB di wilayah perairan pantai, perairan pesisir, dan HGU untuk budidaya perikanan pantai, budidaya mutiara dan rumput laut, dan sebagainya.

Kehadiran HP3 dipastikan menambah ketidakpastian hukum dalam pemberian hak/izin sektor lain.

HP3, hak masyarakat adat

UU No 27/2007 dalam berbagai pasalnya mengakomodasi hak masyarakat adat, Pasal 61 mengakui masyarakat adat tanpa persyaratan. Hal ini merupakan kemajuan dibandingkan dengan pengaturan dalam undang-undang sektoral lain. Namun, pemahaman secara kontekstual menunjukkan hal sebaliknya.

Pertama, kesempatan masyarakat adat menjadi subyek HP3. Pertanyaannya, apakah masyarakat adat yang telah mempraktikkan kegiatannya selama ini harus mempunyai HP3? Apa manfaat HP3 bagi masyarakat adat? Apakah masyarakat adat memerlukan HP3, mengingat persyaratan teknis, administratif, dan operasionalnya tidak mudah dipenuhi? Jika wilayah kegiatan masyarakat adat dimohonkan HP3 oleh pihak lain, siapa yang akan dimenangkan?

Pasal 60 menegaskan, masyarakat adat berhak mendapat akses terhadap perairan yang ditetapkan sebagai HP3 atau mendapat kompensasi karena hilangnya akses terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil akibat pemberian HP3 kepada pihak lain. Tampaknya masyarakat adat harus mengalah, dengan cara diberikan akses dan/atau kompensasi.

Kedua, pemanfaatan pulau- pulau kecil wajib mempunyai HP3. Jika pemanfaatannya digunakan masyarakat adat, pemerintah/pemerintah daerah menerbitkan HP3 setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat adat. Pertanyaannya, siapa yang melakukan musyawarah, pemohon HP3 dengan masyarakat adat atau pemerintah/pemerintah daerah dengan masyarakat adat? Apakah masyarakat adat dapat menolak permohonan HP3 itu dan apa akibat hukumnya?

Ketiga, saat wilayah yang diatur adat (sasi, mane'e, panglima laot, dan sebagainya) dijadikan konservasi yang pengelolaannya dilakukan pemerintah/pemerintah daerah, apakah masyarakat adat dapat mempraktikkan hak ulayat lautnya seperti semula sesuai pranata adatnya?

Keempat, sejauh mana keleluasaan masyarakat adat melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil? Pasal 60 Ayat (1) Huruf c menafikan pengakuan masyarakat adat tanpa syarat itu karena menyatakan, masyarakat adat berhak melakukan kegiatan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Siapa yang berhak menentukan hukum adat itu bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan?

Sayang pengakuan terhadap masyarakat adat itu secara tekstual dan kontekstual ternyata berbeda.

Oleh karena itu, PP HP3 seyogianya tidak dipaksakan untuk segera diterbitkan. Penerbitan PP yang bermasalah sama dengan mempertaruhkan kredibilitas. Jangan hendaknya karena target, substansi lalu diabaikan. Membuka diri terhadap usulan penyempurnaan HP3 dalam UU No 27/2007 terkait HP3 adalah perwujudan akuntabilitas publik.

Maria SW Sumardjono Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM Yogyakarta
Sumber http://cetak.kompas.com/read/ xml/2009/09/09/05424047/ komersialisasi..pesisir

Disharmoni Dalam UUPA

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Sat, 20 Nov 2010 03:45:00 -0800

Wacana

Disharmoni Dalam UUPA

Oleh Sudarmanto

UNDANG-UNDANG (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diundangkan sejak 24 September 1960 merupakan dasar dari sistem hukum tanah nasional. Setelah 50 tahun diundangkan ternyata belum semua masalah pertanahan dapat dituntaskan. Timbul suatu pertanyaan, masih kurang lengkapkah UUPA? Atau sudah ketinggalan zaman untuk menghadapi tantangan atau permasalahan pertanahan pada era globalisasi? Pertanyaan yang lebih ekstrem perlukah UU itu diganti?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu juga kita pertanyakan sudahkan UUPA benar-benar digunakan sebagai dasar dari sistem hukum agraria nasional? Saya kira semua sudah mengetahui jawabannya bahwa selain UUPA terdapat 9 UU yang mengatur unsur-unsur agraria antara lain UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan yang diperbarui dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pertambangan yang diperbarui dengan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Semua UU itu ditindaklanjuti dengan aturan teknis, baik berupa peraturan pemerintah, keppres, perpres, permen yang di tingkat daerah berupa perda. Jadi, UU berikut peraturan di bawahnya menjadi peraturan perundangan sektoral, dan menurut Prof Maria SW Sumardjono dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang sektoral-sentralistik, sering tumpang tindih, tidak konsisten satu sama lain, sehingga sering menimbulkan permasalahan yang ujung-ujungnya rakyatlah menjadi korbannya. Salah satu contoh konkret adalah penentuan kawasan, baik hutan maupun pertambangan sering tumpang tindih dengan areal pertanian ataupun permukiman seperti kasus Taman Nasional Karimunjawa (SM, 18/03/09).

Dari uraian itu, ternyata UUPA bukan menjadi acuan/pedoman kebijakan, perbuatan hukum, ataupun pekerjaan yang menyangkut bidang pertanahan atau agraria. Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk menyempurnakan UUPA sehingga objek pengaturan UU Agraria menjadi lengkap sesuai dengan maksud dan tujuan semula, yaitu sejalan dengan semangat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Prof Maria diperlukan leading department yang berwenang mengkoordinasikan berbagai departemen/instansi sektoral yang berhubungan dengan pertanahan/keagrariaan. Hal itu mengingat tidaklah mudah mengupayakan departemen/instansi sektoral melangkah surut ke belakang dan memintanya menunggu terbitnya UU Agraria yang telah disempurnakan.

Antarsektor Hal ini juga tidak mudah mengingat struktur Kabinet Indonesia Bersatu II tidak memiliki leading department (meminjam istilah Prof Maria) atau semacam menko yang mengkoordinasikan departemen atau badan yang membidangi pertanahan. Untuk itu, perlu solusi lain yang lebih bersifat operasional dan mudah diwujudkan.

Apabila alternatif pertama sulit dilaksanakan maka wacana pembuatan UU Pertanahan perlu dipertimbangkan meskipun bukan hal ideal karena sebagaimana pendapat Prof Maria, yaitu dengan dibuatnya UU Pertanahan berarti kita menerima paham sektoralisme.

Pilihan ini lebih didasari pada pragmatisme keputusan politik yang melekat pada kondisi ketiadaan departmen yang memegang kendali koordinasi antarsektor. Selain itu, juga ada program pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan dan hal itu telah mengubah persepsi tentang fungsi tanah yang berakibat makin sulitnya mencapai keadilan sosial yang merupakan salah satu tujuan UUPA

Jika kedua alternatif tersebut merupakan hal yang tidak mudah dilaksanakan barangkali perlu juga lebih kita cermati keberadaan UUPA dari sudut pandang yang lain antara lain bahwa UUPA dibuat sebagai amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD RI 1945. Ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal UUPA merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila.

Adanya pertentangan atau disharmoni antara UUPA dan peraturan-peraturan lainnya masih dapat diatasi secara teknis operasional dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1976 karena dalam regulasi itu presiden memerintahkan anggota kabinetnya (Departeman Kehutanan, Pertambangan, PU, Agraria/ Pertanahan c.q.

Depdagri pada waktu itu) untuk meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan tugas masing-masing yang bersentuhan dengan keagrariaan. Dengan kata lain disharmoni UU sektor agraria seharusnya tidak perlu terjadi jika UUPA dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. (10)

— Ir Sudarmanto MM, Kabid Pengkajian, Penanganan Sengketa, dan Konflik Pertanahan Kantor BPN Kanwil Jateng

Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/09/27/124822/10/Disharmoni-Dalam-UUPA-

Kumplan makalah GNSS-CORS

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Tue, 9 Nov 2010 19:36:00 -0800

Kumpulan Makalah Tentang GNSS-CORS, Dalam Seminar Nasional di Yogyakarta, 17 Juli 2010.

TINJAUAN STATUS TITIK DASAR TEKNIK DAN PROSPEKNYA DI MASA MENDATANG BAGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
OLEH : T. Aris Sunantyo
Jurusan Geodesi FT-UGM

INTISARI

Titik Dasar Teknik merupakan salah satu infrastruktur yang diperlukan didalam melakukan mapping di wilayah daratan, terdiri atas berbagai orde dan digunakan untuk berbagai keperluan sesuai dengan orde dan peruntukannya. Di bidang Pertanahan peranan titik dasar teknik senantiasa hampir tidak mengalami perubahan namun secara fisik dan teknologi penentuannya akan berbeda seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Hal tersebut akan memunculkan permasalahan utamanya terhadap peninjauan status dan prospeknya dimasa mendatang.
Penelaahan tentang Titik Dasar Teknik secara yuridis meliputi Undang-undang No. 5 tahun 1960, PP No 10 1961, PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997. Sedangkan prinsip positioning Titik Dasar Teknik terkini menggunakan teknologi GNSS-CORS.
Titik Dasar Teknik yang telah dibangun tetap diperlukan, dan dikelola dengan baik yang berfungsi sebagai titik ikat dan ditingkatkan peranannya bersinergi dengan kemajuan teknologi positioning yang berbasis GNSS-CORS. Pengujian terhadap Titik Dasar Teknik yang telah dibangun merupakan suatu kebutuhan dimasa mendatang.

Seminar Nasional GNSS-CORS Yogyakarta, 17 Juli 2010
STUDI PENENTUAN TITIK BATAS BIDANG TANAH MENGGUNAKAN METODE RTK NTRIP
DI DESA BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN, YOGYAKARTA
Oleh : Hidayat P; T. Aris Sunantyo; Rakhmat Aries; Fajar Subhianto
Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Teknik UGM
Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta.

INTISARI

Hambatan utama dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di Indonesia adalah kurang tersedianya titik dasar teknik yang digunakan sebagai titik ikat dalam kegiatan tersebut. Selain itu jumlah sumberdaya manusia yang sedikit dan luasnya wilayah Indonesia menjadi faktor penghambat lain yang menyebabkan pemetaan bidang tanah di Indonesia tidak berjalan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian yang sinergis dengan adanya perkembangan teknologi penentuan posisi GPS CORS. Tujuan dalam penelitian kali ini adalah untuk membuat peta bidang dengan menggunakan metode RTK ( Real Time Kinematik ) NTRIP (Networked Transportasi of RTCM via Internet Protocol).
Selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan koordinat hasil peta bidang hasil pengukuran BPN dengan RTK NTRIP. Penelitian dilakukan di Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, DIY dengan mengambil 80 sampel bidang tanah. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan stasiun GNSS CORS (GMU 1) sebagai base stasion dan rover dengan metode RTK NSTRIP.
Pengukuran dengan metode ini dapat menghasilkan bidang tanah 6 sampai 7 kali lebih cepat dari metode konvensional. Pada hasil analisis dan uji statistik yang telah dilakukan, ternya ada perbedaan signifikan antara koordinat Survey GPS CORS-RTK NTRIP dan koordinat peta bidang dari BPN.

Seminar Nasional GNSS-CORS Yogyakarta, 17 Juli 2010

STUDI PENGGUNAAN METODE RTK-NTRIP DENGAN PROVIDER MOBILE INTERNET PROTOCOL TELKOMSEL, XL, DAN NDOSAT UNTUK PENGECEKAN TITIK DASAR TEKNIK ORDE-4 DI DESA BANYURADEN GAMPING SLEMAN, DIY
Oleh : Andresta Sari; T. Aris Sunantyo; Hidayat P; Rakhmat Aries; Fajar Subhianto
Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Teknik UGM

INTISARI

Seiring dengan perkembangan teknologi GPS, salah satunya NTRIP yang menambah efisiensi dalam pengukuran. Pengukuran GPS metode RTK NTRIP dengan memanfaatkan teknologi Internet Protocol secara mobile dalam pengiriman data koreksi GPS. Sebagai solusi memperoleh ketelitian pengukuran yang lebih efisien baik dari aspek teknis maupun survei terestris dalam bidang pertanahan. Jaringan mobile IP yang memungkinkan sebuah perangkat mobile, seperti notebook dapat mengakses internet kapan saja dan dimana saja. Di antara provider mobile IP yang berkembang di Indonesia, ada tiga provider terbesar yang menguasai telekomunikasi di Indonesia yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL. Tiga provider tersebut memiliki perpedaan karakteristik kinerja dalam pengiriman data koreksi antara rover dan reference station. Oleh karena itu untuk mengetahui kinerja masing-masing provider perlu dilakukan penelitian pengamatan RTK NTRIP untuk rekontruksi TDT orde-4.
Untuk mengetahui perbedaan kinerja antara tiga provider mobile IP, maka telah dilakukan penelitian dengan pengamatan RTK NTRIP untuk rekontruksi TDT Orde-4 sebanyak 13 titik TDT. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil antara koordinat TDT Orde-4 yang telah diukur dari metode RTK NTRIP dibandingkan dengan koordinat TDT Orde-4 yang ada di Peta Dasar Teknik BPN Kabupaten Sleman.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketelitian titik yang dihasilkan Telkomsel berada posisi terendah dibandingkan dengan XL, berada pada posisi tertinggi kecuali pada titik 154p. Hasil dari uji hipotesis kompaatif dua sampel dapat dibuktikan XL lebih baik dari pada provider yang lainnya. Berdasarkan perbandingan koordinat TDT Orde-4 dari BPN, disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada nilai Easting tetapi pada nilai Northing terdapat perbedaan yang signifikan terutama di provider Telkomsel.

Seminar Nasional GNSS-CORS Yogyakarta, 17 Juli 2010
MENUJU KE JARING RTK
Djawahir Fahrurrazi
Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM

INTISARI

Teknologi CORS merupakan produk inovasi teknologi GNSS yang menjanjikan solusi penetuan posisi spasial yang dianggap cukup efisien untuk diterapkan dalam berbagai aplikasi. Dua metode penetuan posisi spasial yang dikembangkan bersama dengan CORS ialah jaring DGPS dan jaring RTK. Dua metode ini mendapat sambutan luas di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat geodesi dan geomatika, seperti nampak pada kecenderungan semakin meningkatnya jumlah stasiun CORS yang dibangun di berbagai negara. Pembangunan jaring CORS memrlukan investasi besar dan oleh karena itu langkah efisien perlu ditempuh, terutama melalui kerjasaama (shring resorces) pihak-pihak yang berkepentingan dengan aplikasi CORS. Sementara itu perlu dibentuk organisasi pengelola dan model pengelola jaring CORS yang menjamin terpenuhinya kebutuhan akan data posisi yang handal untuk berbagai bidang aplikasi melalui produk layanan CORS.

Pendaftaran tanah dan istilah lainnya di Pertanahan

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Tue, 9 Nov 2010 16:32:00 -0800

Pendaftaran Tanah di Indonesia
Sedikit mengenal apa sih Pendaftaran Tanah itu? dan istilah-istilah lainnya di Pertanahan.

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, temasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1, ayat 1, BAB I Ketentuan Umum , PP. Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah).

Perlu diketahui atau dikenal istilah-istilah yang terkandung didalamnya yang diuraikan dalam ayat 1, dan sebagai lanjutan ayat berikutnya , pasal 1. BAB. I . Ketentuan Umum antara lain :

2. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.

3. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai sesuatu hak atas tanah.

4. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

5. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.

6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

7. Data yurdis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban - beban lain yang membebaninya.

8. Ajudikasi ( atau dikenal saat ini dengan istilah LMPDP : Land Management and Policy Development Project) adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

9. Pendaftaran untuk pertamakali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

10. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah atau desa/kelurahan.

11. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

12. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

13. Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistim tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.

14. Peta dasar pendaftaran tanah adalah peta yang memuat titik-titik dasar tknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.

15. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan hak.

16. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran.

17. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta atau uraian.

18. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

19. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

20. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal
19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

21. Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Makalah GNSS-CORS

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Sat, 17 Jul 2010 22:39:00 -0700

Seminar Nasional GNSS-CORS Yogyakarta, 17 Juli 2010

PENGKAJIAN DAMPAK PENERAPAN TEKNOLOGI GNSS-RTK
NETWORK UNTUK SURVEY PERTANAHAN : SEBUAH PROPOSAL

Oleh : Imam Mudita; Rowland P. Sidjabar; Agustan; Herry Sudiartono

BPP Teknologi
Badan Pertanahan Nasional

INTISARI

Penerapan teknologi GNSS-RTK Network perlu ditinjau seluruh dampaknya baik pada lingkungan geografis, masyarakat maupun lembaga yang akan melaksanakannya. Tinjauan ini berupa pengumpulan informasi yang dikenal sebagai pengkajian dampak teknologi. Maksud dari pengkajian dampak teknologi GNSS-RTK Network adalah untuk sejauh mungkin melihat ke depan kemungkinan penerapan teknologinya serta menganalisa perkembangan dan akibat dari diterapkannya teknologi tersebut utnuk survey pertanahan.

Langkah pertama dari metodologi pengkajiannya merupakan jawaban dari pertanyaan: apakah topik, ruang lingkup, dan batasan waktu pengkajian dampak teknologinya ?. Langkah kedua adalah jawaban dari pertanyaan: teknologi apakah yang akan dikaji ? Bagaimanakah teknologi itu dapat menyatu dalam sistem ? dan bagaimana cara pengembangannya ? Langkah ketiga adalah jawaban dari pertanyaan mendasar: apakah keuntungan yang dapat diharapkan dari teknologi tersebut dan bagi siapa saja ? Langkah keempat merupakan rumusan jawaban dari pertanyaan: apakah bahaya dan dampak buruk yang ditimbulkan akibat penerapan teknologi tersebut? Langkah terakhir adalah jawaban dari pertanyaan: apakah dukungan dan pengawasan yang diperlukan bagi teknologi tersebut dan apa saja pilihan yang dapat diberikan untuk melakukannya ?

Dalam proposal ini, kami berusaha melihat kedepan apakah suatu teknologi GNSS-RTK Network untuk survei pertanahan dapat diterapkan di Badan Pertanahan Nasional, yakni dengan cara melakukan pengkajian dampak teknologi yang langkah-langkahnya seperti telah disebutkan di atas. Sebagai rangkuman, metodologi pengkajian dampak teknologi dapat dikatakan sebagai serangkaian langkah-langkah yang meliputi pembahasan scope, technology, impacts, dan policy (STIP)

Tanah terlantar kena Aturan

noreply@blogger.com (Maz-Prie82) — Sat, 10 Jul 2010 07:41:00 -0700

Tanah Telantar Segera Terkena Aturan

Senin, 24 November 2008 | 16:41 WIB

TEMPO Interaktif , Jakarta: Pemerintah segera mengeluarkan aturan mengenai pemanfaatan tanah telantar. Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto, aturan itu diharapkan terbit sebelum akhir tahun.
"Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara sudah setuju. Sebelum akhir tahun sudah terbit," ujar dia di kantornya, Senin (24/11).
Setelah aturan ini terbit, lanjutnya, pemerintah dapat mengambil alih lahan terlantar dan memanfaatkannya dalam sistem ekonomi politik. Joyo menjelaskan kendati tidak produktif, tanah-tanah ini bisa "diputar" di perbankan.

Pemerintah mencatat setidaknya terdapat 11 juta hektar tanah telantar di seluruh Indonesia. Joyo mengatakan jumlah itu setara dengan 167 kali luasan Singapura. "Hak Guna Usaha (HGU) yang berhasil diidentifikasi baru 1,93 juta hektar, setara 33 kali luas Singapura," jelas dia.
Dia mengungkapkan dalam rancangan peraturan itu, pemerintah tak memasukkan tanah rumah tinggal pribadi yang memiliki lahan terlantar masuk dalam pengertian "tanah terlantar."
"Jika tanahnya luas, dan hanya sedikit yang dibangun, sisanya tidak termasuk tanah telantar," tuturnya. Tanah telantar, lanjut Joyo, ialah tanah dengan luasan besar yang ditinggalkan oleh pemiliknya baik korporasi dan pribadi.
Sebelumnya Direktur Jenderal Pengolahan Lahan dan Air Departemen Pertanian Hilman Manan mengatakan setiap tahun terdapat lebih dari 100 ribu hektare lahan pertanian yang hilang. Bila kondisi ini tak segera ditangani Hilman khawatir akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan nasional.
Dia mengatakan peraturan pemerintah yang digodok oleh BPN itu diharapkan dapat melindungi stok pangan nasional dengan melindungi lahan produktif dan mendorong lahan tidur menjadi lahan produktif. "Nanti tidak ada lagi sawah yang berubah jadi perumahan," kata dia.