Info PNS

Pengumuman : Peneriman CPNS Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

2018-10-02T20:40:00.000-07:00

Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet pada tahun 2018 membuka kesempatan putra-putri terbaik bangsa untuk bekerja di lingkungan Istana Kepresidenan.

Silahkan disimak formasi yang tersedia di Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet:

Alamat pengumuman CPNS Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet adalah https://rekrutmen.setneg.go.id/
Formasi yang tersedia di Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet:

Jadwal Seleksi CPNS Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet:

Pengumuman : 19 September s.d. 10 Oktober 2018
Pendaftaran online : 26 September s.d. 10 Oktober 2018
Verifikasi online : 26 September s.d. 12 Oktober 2018
Pengumuman seleksi administrasi : 16 Oktober 2018
SKD : menyesuaikan jadwal BKN
Pengumuman hasil SKD : menyesuaikan jadwal BKN
SKB : menyesuaikan jadwal BKN
Pengumuman kelulusan : menyesuaikan jadwal BKN
Pemberkasan : menyesuaikan jadwal BKN

Statistik, Instansi dengan pelamar CPNS tahun 2018 terbanyak.

2018-10-02T19:19:00.003-07:00

Berdasarkan statistik tim seleksi nasional CPNS tahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) instansi dengan jumlah pelamar terbanyak per tanggal 28 September 2018 adalah:

Instansi Pusat:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : 10.529
Kejaksaan Agung : 1.718
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : 1.206
Kementerian Perhubungan : 966
Mahkamah Agung : 951
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN : 903
Kementerian Kesehatan : 894
Kementerian Sosial : 644
Badan Pengawas Obat dan Makanan : 610
Badan Pemeriksa Keuangan : 601

Walaupun masih terlalu dini untuk dijadikan kesimpulan mengenai instansi apa saja yang diminati oleh para pelamar CPNS. Akan tetapi sedikit ada gambaran, bahwa Kementerian Hukum dan HAM sangat diminati.

Hal-hal terkait Formasi CPNS tahun 2018 di Kementerian Hukum dan HAM yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut:

Total berjumlah 2000 formasi cpns
Terdiri dari 30 jabatan pelaksana/fungsional
Formasi untuk SLTA yaitu Penjaga Tahanan berjumlah 878 formasi
Terdapat kriteria tinggi badan untuk pelamar Penjaga Tahanan, yaitu Pria minimal 160 cm dan Wanita minimal 155 cm.

Masih ada kesempatan nih guys, bagi yang berminat bekerja di instansi Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya dengan alokasi formasi yang besar, maka kemungkinan lulus seleksi akan lebih besar.

Tetap semangat..

Trik lulus penerimaan CPNS tahun 2018

2018-10-02T18:19:00.000-07:00

Berhubung penerimaan CPNS tahun 2018 masih berlangsung dan euforianya masih terasa, ada baiknya sebelum mendaftar formasi cpns yang dituju, untuk membaca terlebih dahulu artikel ini.

Pendaftaran CPNS tahun 2018 sudah dimulai sejak 26 September s.d. 10 Oktober 2018. Ada kabar yang admin terima juga bahwa pendaftaran CPNS akan diperpanjang hingga tanggal 15 Oktober 2018.

Oleh karena itu sebelum mengikuti seleksi CPNS tahun 2018, simak artikel berikut ini agar kemungkinan lulus seleksi lebih besar.

1. Pendaftaran administrasi

Pada saat pendaftaran, pastikan kelengkapan yang diisi pada aplikasi SSCN BKN sudah benar, cek kembali dengan teliti agar tidak ada kesalahan penulisan, baik itu nama, NIK, jurusan pendidikan, kampus, hingga lampiran yang diupload. Harus sesuai dengan persyaratan pada masing-masing instansi yang dituju.

secara garis besar, hal-hal yang perlu dicek adalah:

a. KTP

Pastikan yang diupload adalah KTP elektronik, bila belum punya KTP elektronik tetapi sudah melakukan perekaman ktp secara elektronik, bisa melampirkan surat keterangan dari dukcapil bahwa telah melakukan perekaman data secara elektronik

b. Ijasah/Transkrip Nilai

Pastikan ijasah/transkrip nilai yang discan itu yang asli ya guys, jangan fotokopian yang discan. Lalu pastikan terdapat nomor akreditasi BAN-PT pada ijasah, kalau tidak ada harap melampirkan akreditasi program studi, yang bisa dimintakan pada pihak kampus dan berlaku pada saat kelulusan. Ingat ya, tahun kelulusan bukan tahun sekarang.

Lalu IPK juga harap diperhatikan guys, pastikan IPK sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Misalnya untuk formasi umum, IPK minimal 3,0, dan formasi cumlaude mempersyaratkan IPK minimal 3,50.

c. Surat Lamaran

Format surat lamaran wajib pakai format yang sudah disertakan masing-masing instansi ya guys, jangan buat format surat lamaran sendiri ya guys. Walau dibuat sebaik mungkin pun tetapi tidak sesuai format instansi, bisa kemungkinan didiskualifikasi guys.

d. Surat Pernyataan

Surat pernyataan biasa dimintakan untuk disertakan oleh panitia seleksi instansi, dan harus sesuai format yang sudah disertakan instansi juga. Teliti ya guys dalam membuatnya.

e. Kelengkapan tambahan

Kelengkapan tambahan yang harus disertakan sesuai dengan jenis formasi yang dipilih, misalnya jika formasi cumlaude maka ijasah harus tertulis cumlaude/dengan pujian, dan jika lulusan luar negeri maka harus menyertakan penyetaraan DIKTI dan juga surat keterangan dari DIKTI yang menerangkan predikat kelulusan cumlaude.

2. Seleksi SKD dengan menggunakan CAT

Jika sudah sampai tahap ini, selamat buat kawan-kawan calon CPNS, sudah berhasil melewati tahap seleksi administrasi. tahap berikutnya adalah tes seleksi kemampuan dasar (SKD) dengan mengggunakan komputer (CAT).

Seleksi ini menggunakan komputer dan disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Agar dapat lulus SKD maka harus memiliki nilai di atas ambang batas minimal lolos seleksi SKD CAT. Berdasarkan Permenpan Nomor 37 Tahun 2018, ambang batas minimal lolos SKD CAT BKN adalah:

a. Tes Karakteristik Pribadi : 143

b. Tes Inteleegensia Umum : 80

c. Tes Wawasan Kebangsaan : 75

Akan tetapi nilai di atas kurang cukup kalau mau jadi calon CPNS. Nilai ujian SKD CAT BKN harus masuk dalam 3 (tiga) kali jumlah formasi. Oleh karena itu harus memiliki nilai SKD yang tinggi agar bisa masuk dalam 3 (tiga) kali jumlah formasi dan bisa mengikuti tahapan seleksi berikutnya atau Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Sebelum ikut ujian SKD, ada baiknya mengikuti latihan/simulasi SKD dengan CAT di website CAT BKN, gratis dan tidak dipungut biaya. Alamat webnya adalah http://cat.bkn.go.id/simulasi/.

3. Seleksi SKB

Ini adalah tahapan ketiga seleksi CPNS. SKB pada setiap instansi itu berbeda-beda, ada yang bentuknya ujian SKB pada CAT, bahasa inggris dan wawancara, dan ada juga yang berbentuk ujian psikotes, bahasa inggris dan wawancara.

Peserta yang bisa mengikuti SKB adalah peserta 3 (tiga) kali jumlah formasi yang dilamar. misalnya formasi Analis Hukum 1 (satu) formasi, maka yang berhak mengikuti ujian SKB adalah 3 x 1, yaitu 3 orang dengan nilai ujian SKD CAT tertinggi.

Jika sudah sampai pada tahap ini, maka tahapan ini adalah tahap yang menentukan, pada tahap ini harus bisa menunjukkan bahwa saya adalah berhak dan paling pantas dipilih untuk menjadi calon CPNS. Usahakan mendapatkan nilai tertinggi pada setiap tahapan test SKB.

Tahapan SKB yang paling menentukan juga ada pada wawancara, di sini pewawancara memiliki subyektivitas masing-masing untuk menentukan calon yang layak menjadi CPNS. Untuk itu harus dipersiapkan, dan dilatih kemampuan pada saat wawancara agar dapat dipilih oleh pewawancara sebagai calon yang terbaik.

Akhir kata, setelah berusaha semaksimal mungkin, kita tidak boleh lupa untuk berdoa. Semoga semua usaha yang kita upayakan membuahkan hasil yang menggembirakan. Seperti kata pepatah hasil tidak akan menghianati usaha.

Sukses ya guys..

Seleksi CPNS Dibuka Agustus 2018, Cek Kesiapannya

2018-08-13T19:17:00.001-07:00

Setelah sempat batal dibuka pada Juli 2018, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dijadwalkan akan dibuka pada akhir Agustus 2018. Badan Kepegawaian Negara (BKN pun terus matangkan persiapan dengan pihak terkait.

1. Seleksi CPNS dilakukan Agustus 2018

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Mudzakir mengatakan, pembukaan pendaftaran CPNS 2018 nantinya akan dimulai pada awal Agustus 2018. Sebab, pihaknya akan mengumumkan formasi dan persyaratan untuk menjadi abdi negara tersebut ditargetkan pada akhir Juli 2018.

2. Formasi CPNS 2018 Masih Dihitung Pemerintah

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Mudzakir mengatakan, pemerintah tengah dalam tahap finalisasi validasi data untuk lowongan CPNS 2018. Data tersebut merupakan data kebutuhan pegawai yang diajukan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah kepada Kemenpan-RB.

"Kita sudah mendekati penyelesaian proses validasi tetapi itu nanti setelah final semua sudah siap baru akan kita sampaikan kepada masyarakat," jelasnya.

3. BKN Susun Rencana Penerimaan CPNS 2018

Untuk mekanisme pendaftarannya lanjut, Mudzakir nantinya akan di atur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Termasuk juga mekanisme seleksinya yang mana semuanya lewat metode seleksi berbasis komputer (CAT).

"Formasinya akan nanti tentu akan mulai dibuka proses pendaftarannya. Nanti akan ada jadwalnya. Setelah proses pendaftaran nanti tentu akan secara teknis akan dikelola oleh BKN," ucapnya.

4. Pemerintah Segera Umumkan Tanggal Resmi Penerimaan CPNS 2018

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Iwan Hermanto meminta kepada masyarakat untuk sabar menunggu. Dirinya menyebutkan, jika pengumuman pembukaan CPNS akan diumumkan secara resmi oleh Kemenpan-RB.

"Tunggu saja informasi dari sumber resminya (dari) Kemenpan-RB," ucapnya.

5. Bocoran Formasi CPNS 2018

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, untuk formasinya nantinya akan diutamakan untuk mengisi pegawai di daerah. Utamanya adalah untuk yang berada di daerah terluar, tertinggal dan terdepan.

"Saya sampaikan bahwa kebijakan penetapan formasinya diutamakan untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, terdepan," ujarnya dalam acara pembukaan rapat koordinasi BKN.

Sumber : Okezone

Pengumuman : Seleksi Terbuka Calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

2018-07-08T19:05:00.002-07:00

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur secara terbuka dan kompetitif, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM
A. Persyatatan Umum

Berstatus Pegawai Negeri Sipil, diutamakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan KompetensiSosial Kultural sesuai standard kompetensi jabatan yang ditetapkan;
Memperoleh persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;4. Memiliki pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pembina UtamaMuda (IV/c), diutamakan pangkat golongan ruang Pembina Utama Madya (IV/d);
Sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Jabatan Fungsional Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun pada tanggal1 Juni 2018;
Pada saat pelantikan usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;
Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana (S1)/Diploma IV diutamakan pascasrajana (S2)/Doctor (S3);
Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah mengikuti atau sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat I;
Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (SKP tahun 2016 dan tahun 2017);
Tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK;
Telah menyerahkan SPT/pelunasan kewajiban pajak tahun 2017; dan
Sehat jasmani dan rohani.

Tahapan seleksi:

Pengumuman : 1 Juli 2018
Pendaftaran : 1 s.d. 15 Juli 2018
Seleksi administrasi : 2 s.d. 16 Juli 2018
Pengumuman hasil seleksi administrasi : 18 Juli 2018
Seleksi kompetensi : 19 Juli 2018
Pengumuman hasil : 20 Juli 2018
Wawancara : 21 Juli 2018
Pengumuman dan hasil seleksi kompetensi dan wawancara : 23 Juli 2018
Pengajuan 3 calon terbaik kepada Gubernur : 24 Juli 2018

Informasi lebih lengkap, unduh di sini

Pengumuman : Seleksi Terbuka JPT Utama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

2018-07-08T18:55:00.002-07:00

Dalam rangka pengisian jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2018, kami mengundang PNS, Non PNS dan atau prajurit TNI dan anggota Polri yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka calon JPT Utama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Ketentuan pendaftaran:

Pengumuman : 3 s.d. 17 Juli 2018
Pendaftaran : 4 s.d. 18 Juli 2018
Pengumuman seleksi administrasi : 26 Juli 2018
Penulisan Policy Brief : 28 Juli 2018
Pengumuman peserta dan jadwal uji kompetensi : 6 Agustus 2018
Uji kompetensi : 8 s.d. 9 Agustus 2018
Tes kesehatan : 10 Agustus 2018
Pengumuman peserta dan jadwal uji wawasan : 17 Agustus 2018
Presentasai dan uji wawasan : 23 s.d. 24 Agustus 2018

Informasi lebih lengkap, unduh pengumuman di sini

Pengumuman : Seleksi Terbuka JPT Madya di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

2018-07-08T18:45:00.000-07:00

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan ini kami mengundang kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dibuka meliputi:

Deputi Bidang Kelembagaan
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro
Staf Ahli Bidang Produktifitas dan Daya Saing
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga

Tahapan Seleksi:

Pengumuman : 2 s.d. 16 Juli 2018
Pendaftaran : 2 s.d. 16 Juli 2018
Penyampaian berkas administrasi : 2 s.d. 16 Juli 2018
Pengumuman hasil seleksi administrasi : 18 Juli 2018
Penulisan makalah : 23 Juli 2018
Uji kompetensi : 24 s.d. 25 Juli 2018
Presentasi dan wawancara : 1 s.d. 2 Agustus 2018
Pengumuman : 10 Agustus 2018

Info lebih lengkap, unduh pengumuman di sini

Pengumuman : Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2018-07-08T18:36:00.001-07:00

Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Kemendikbud mengundang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan:

Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal
Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal
Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan
Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan

Tahapan Pelaksanaan:

Pengumuman : 4-19 Juli 2018
Pendaftaran dan Penerimaan berkas Lamaran : 4 - 19 Juli 2018
Pengumuman hasil seleksi administrasi : 24 Juli 2018
Seleksi lanjutan (asesmen) : 30-31 Juli 2018
Penulisan makalah : 31 Juli 2018
Wawancara akhir : 15-16 Agustus 2018

Info lebih lengkap, silahkan unduh pengumuman di sini

Rakornas Kepegawaian Bakal Bahas Mekanisme Seleksi CPNS

2018-07-08T18:15:00.001-07:00

Mekanisme seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi isu utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2018 yang akan dihelat Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 11 Juli mendatang di Gedung Indonesia Convention Exchibition (ICE) BSD Tangerang.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengungkapkan, salah satu alasan diangkatnya isu tersebut untuk memperluas penetrasi kepahaman publik mengenai seleksi CPNS yang kini semakin profesional, transparan dan objektif sebagai bukti komitmen mewujudkan kinerja birokrasi yang lebih baik.

BKN selaku ketua pelaksana kegiatan penyelenggaraan rekrutmen CPNS 2018 akan menggunakan sistem seleksi CPNS terintegrasi yang akan memangkas alur penyelenggaraan seleksi, salah satunya dalam mekanisme pendaftaran.

"Jika tahun sebelumnya, pendaftar seleksi CPNS pada sejumlah instansi masih harus membuka dua portal saat akan registrasi, kini proses pendaftaran hanya berfokus pada portal SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional)," tutur Ridwan, Rabu (4/7).

Demikian juga nantinya dalam pelaksanan seleksi hanya akan digunakan satu sistem seleksi yakni Computer Assissted Test (CAT-BKN) yang dari hari ke hari semakin memikat kepercayaan publik karena obyektivitas dan transparansi yang mampu dibuktikan dalam penyelenggaraan seleksi yang difasilitasinya selama ini.

Sementara itu, materi lain yang akan dipaparkan dalam Rakornas Kepegawaian 2018 yaitu "Grand Design Pengelolaan Human Capital Aparatur Sipil Negara Menuju World Class Aparatur Sipil Negara” yang akan disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur; materi tentang "Singapore Experiences in Managing Human Capital to be World Class Civil Service" yang akan dipaparkan oleh Lim Soo Hoon dari Public Service Division (PSD) Singapore; dan materi tentang “Trend Industri Kreatif dalam Era Industri 4.0” yang akan disampaikan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.(esy/jpnn)

Pengumuman : Seleksi Terbuka JPT Madya di lingkungan Kementerian Desa, PDT

2018-07-02T00:29:00.001-07:00

Seleksi terbuka

Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Jabatan yang lowong:

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
Staf Ahli BIdang Pengembangan Ekonomi Lokal

Jadwal Pelaksanaan Seleksi:

Pengumuman pendaftaran : 22 Juni s.d. 6 Juli 2018
Pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran : 22 Juni s.d. 6 Juli 2018
Seleksi administrasi : 7 s.d. 11 Juli 2018
Pengumuman hasil seleksi administrasi : 12 Juli 2018
Seleksi kompetensi tertulis : 16 s.d. 19 Juli 2018
Pengumuman hasil seleksi kompetensi tertulis : 20 Juli 2018
Seleksi kompetensi manajerial : 23 s.d 25 Juli 2018
Tes kesehatan : 26 s.d. 27 Juli 2018
Wawancara : 7 s.d. 8 Agustus 2018
Pengumuman hasil akhir : 9 Agustus 2018

Info lebih lengkap, unduh pengumuman di sini

Pengumuman : Seleksi Terbuka JPT Madya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

2018-06-26T00:36:00.001-07:00

Pengumuman Seleksi Terbuka BPOM

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan POM, dengan ketentuan sebagai berikut :

Jabatan Lowong : Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pengumuman : 4 - 17 Juni 2018
Pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran : 5 - 27 Juni 2018
Seleksi administrasi oleh Sekretariat : 28 - 29 Juni 2018
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi : 2 Juli 2018
Assesment Kompetensi Manajerial dan Assesment Kompetensi Teknis/Bidang : 4 - 12 Juli 2018

Info lebih lengkap, unduh pengumuman ini.

Pengumuman : Seleksi Terbuka JPT Madya dan JPT Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

2018-06-25T23:02:00.001-07:00

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan JPT Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sesuai dengan UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan bukan Pegawai Negeri Sipil (dapat untuk jabatan Deputi) yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Umum
A. JPT Madya

B. JPT Pratama

Batas waktu pendaftaran:
27 April 2018 s.d. 18 Mei 2018

Info lebih lengkap, silahkan download pengumuman di sini

Cara melihat Profil PNS

2018-06-25T22:48:00.003-07:00

Data PNS baik pusat maupun daerah dapat diakses melalui situs bkn.go.id. Profil PNS yang ditampilkan adalah:

NIP lama
NIP baru
tempat tanggal lahir
golongan dan tmt golongan
pendidikan terakhir
tmt cpns
tmt pns
tmt jabatan
unit kerja
instansi
keaktifan

Caranya dengan mengakses apps.bkn.go.id lalu pilih profil pns.

masukkan NIP

Masukkan kode captcha

profil pns

Aplikasi yang disediakan BKN ini memudahkan untuk pemroses kepegawaian melihat golongan dan tmt golongan terakhir PNS.

*) Mohon untuk tidak menyalahgunakan informasi PNS yang ditampilkan

Kemen PAN-RB: Kabar Pendaftaran CPNS 2018 Hoax, Hati-hati

2018-06-25T21:50:00.001-07:00

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menegaskan belum ada pendaftaran CPNS tahun 2018. Kabar dibukanya pendaftaran CPNS yang beredar dipastikan hoax, masyarakat diimbau hati-hati.

"Belum ada informasi resmi mengenai pembukaan dan pendaftaraan CPNS tahun 2018. Kabar yang beredar di masyarakat kami pastikan hoax," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman dalam keterangannya, Minggu (24/6/2018).

Herman menambahkan informasi yang beredar di media sosial seolah-olah pemerintah membuka pendaftaran CPNS pada Juli 2018. Padahal saat ini formasi penerimaan CPNS masih disusun, terutama untuk formasi guru, tenaga kesehatan, serta formasi spesifik lainnya yang membidik Nawacita dan sesuai dengan core business instansi.

"Semua masih dalam proses. Sampai saat ini usulan formasi yang disampaikan oleh instansi melalui e-formasi masih dalam tahap validasi," jelasnya.

Herman menyebut berita hoax penerimaan CPNS juga sempat beredar pada 1 November 2017. Isinya, berupa kuota formasi dari sejumlah instansi pemerintah pusat serta pemda yang ditetapkan dalam e-formasi. Informasi tersebut menyebutkan Kanreg, kode cepat, nama instansi, formasi, usul masuk, dan ditetapkan. Padahal, Kemen PAN-RB tidak pernah menerbitkan kebijakan e-formasi untuk non CPNS. Sebab, E-formasi sendiri merupakan usulan dari instansi pemerintah untuk formasi CPNS, hanya pihak berwenang yang bisa mengakses e-formasi.

"Berdasarkan pengalaman, beredarnya hoax seperti itu berujung aksi penipuan CPNS. Jadi berhati-hatilah," ucapnya.

Dia pun mengimbau agar masyarakat terus waspada dan berhati-hati dengan informasi yang beredar soal penerimaan CPNS. Herman menyebut semua informasi resmi termasuk penerimaan CPNS disampaikan melalui situs KemenPAN-RB.

"Semua informasi resmi terkait kebijakan pendayagunaan aparatur negara, termasuk rencana penerimaan CPNS tahun 2018, akan kami sampaikan melalui website menpan.go.id," ujarnya.

Sumber : detik.com

Lebih Efektif dan Transparan, BKN Siapkan Infrastruktur Seleksi Penerimaan CPNS 2018

2018-06-25T21:41:00.001-07:00

Sesuai dengan rencana Pemerintah untuk kembali membuka penerimaan CPNS tahun 2018, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai koordinator pelaksana seleksi nasional tengah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan.

Infrastruktur tersebut, menurut Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan BKN, M. Ridwan, mulai dengan proses pendaftaran secara online melalui https://sscn.bkn.go.id (website SSCN), Seleksi Administrasi, sampai dengan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

“Sambil menunggu pengumuman penerimaan CPNS resmi yang akan dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), BKN telah melakukan peningkatan kapasitas (upgrading) web SSCN, karena diperkirakan akan terdapat 8-10 juta pendaftar,” ujar Karo Humas BKN dalam rilis yang diterima

Sistem Helpdesk dan pengaduan, menurut Ridwan, akan dilaksanakan dengan lebih efektif, cepat, transparan, dan efisien.

“Sistem Helpdesk ini akan dibuat secara online (yang menyatu dengan website SSCN) maupun offline di Kantor Pusat BKN dan 14 Kantor Regional BKN,” ujarnya.

Pelaksanaan SKD dan SKB, tambah Ridwan, tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan perbaikan SOP dan pengembangan fitur perangkat lunak.

“Karena diperkirakan penerimaan CPNS kali ini dimaksudkan untuk penambahan PNS di pusat dan daerah, maka titik-titik lokasi SKD dan SKB akan berada di 34 provinsi, dengan memperhitungkan jarak dan kendala transportasi peserta,” papar Karo Humas BKN.

Untuk itu, saat ini, menurut Ridwan, BKN sedang menjajaki kerja sama dengan BKD/BKPSDM/BKPP di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki fasilitas CAT.

Ia menambahkan bahwa penjajakan serupa dilakukan pula dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki fasilitas UKG dan UNBK.

“Dengan kebijakan rekrutmen yang, “Kompetetif, Adil, Objektif, Transparan, Tidak KKN, dan Bebas Biaya,” masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi yang berkaitan dengan penerimaan CPNS,” ujarnya.

Karo Humas BKN juga mengingatkan agar jangan pernah percaya jika ada pihak yang menjanjikan dapat membantu dalam penerimaan CPNS dengan atau tidak dengan imbalan tertentu.

Informasi resmi penerimaan CPNS, menurut Ridwan, hanya berasal dari website dan kanal informasi Kementerian PAN dan RB dan BKN.

“Untuk itu, BKN telah disediakan berbagai kanal informasi yaitu web www.bkn.go.id serta media sosial twitter.com/BKNgoid, facebook.com/BKNgoid, instagram.com/BKNgoidOfficial serta youtube.com/c/BKNgoidOfficial,” pungkas Ridwan.

Sumber : setkab.go.id.

Beredar Juknis Syarat Pemberkasan Usulan CPNS Honorer, BKN: Itu Bukan Produk BKN

2018-06-25T21:36:00.001-07:00

Honorer di sejumlah wilayah di Indonesia dibuat resah. Pasalnya, saat ini beredar Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari Tenaga Honorer tahun 2018-2019 yang disebutkan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Najat salah satu tenaga honorer di Kabupaten Wonosobo mengkonfirmasi kepada Humas BKN mengenai kebenaran Juknis tersebut.

“Ada Juknis mengenai pemberkasan usulan CPNS tenaga honorer yang dikeluarkan BKN. Juknis itu telah beredar di Group WhatsApp Honorer di daerah. Rekan-rekan honorer semua resah akan Juknis tersebut. Kami butuh kejelasan Juknis itu betul dikeluarkan oleh BKN atau tidak,” Najat bercerita.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN Haryomo Dwi Putranto saat diwawancari Tim Humas BKN menjelaskan bahwa Juknis Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari tenaga honorer tersebut palsu. “BKN tidak pernah mengeluarkan Juknis itu,” jelas Haryomo.

Pada kesempatan lain, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengimbau seluruh honorer di Indonesia agar lebih selektif menerima informasi mengenai hal-hal yang terkait pengangkatan CPNS, termasuk seperti Juknis yang sedang beredar. Ia menegaskan agar membiasakan konfirmasi kepada instansi terkait untuk mengecek kebenaran sebuah informasi.

“Untuk produk BKN, kami pasti mensosialisasikan secara resmi melalui laman www.bkn.go.id dan media sosial resmi BKN, silakan pantau laman-laman tersebut untuk mengecek apakah sebuah produk yang terkait kepegawaian diterbitkan oleh BKN atau tidak,” tambah Ridwan.

Sumber : setkab.go.id

Perpres THR dan Gaji ke-13 PNS

2018-06-25T21:07:00.000-07:00

Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

Perpres THR PNS

"Pada hari ini saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, dan Polri," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

"Dan ada yang istimewa tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. THR tahun ini akan diberikan pula kepada pensiunan," lanjut dia.

Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, namun juga bagi peningkatan kinerja.

"Kita juga berharap ada peningkatan kinerja ASN (aparatur sipil negara) dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan," ujar Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, THR yang dibayarkan tahun ini tidak hanya sebesar gaji pokok saja, melainkan juga ditambah tunjangan keluarga sekaligus tunjangan kinerja.

"Dengan demikian, PNS yang akan mendapat THR nanti hampir sama seperti take home pay. Sementara, gaji ke-13 sebesar satu kali gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain," ujar Sri Mulyani.

Download Perpres THR dan Gaji 13 PNS di sini

SE Menpan terkait penyebarluasan informasi melalui media sosial bagi ASN

2018-06-25T20:01:00.000-07:00

SE Menpan

Dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dinamis, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, serta pembinaan profesi ASN, bagi pegawai ASN dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.
Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.
Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan.
Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.
Tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman

Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, PPK agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unduh SE Menpan di sini

Keppres penetapan libur nasional pada 27 Juni 2018 dalam rangka Pilkada serentak

2018-06-25T19:36:00.003-07:00

Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 yang mengatur Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional. Keputusan Presiden ini ditandatangani Presiden pada tanggal 25 Juni 2018.

Keppres Nomor 15 Tahun 2018

Dalam Keputusan Presiden ini terdapat diktum yang berisi antara lain menetapkan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

Adapun dasar hukum penetapan Keputusan Presiden ini antara lain adalah Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Download dokumen Keppres Nomor 15 Tahun 2018 di sini