Informasi Daerah

Profil Provinsi Sulawesi Selatan

2016-05-07T07:42:00.000-07:00

Pantai Losari

Profil Provinsi Sulawesi Selatan berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi             : Provinsi Sulawesi Selatan

Ibukota                    : Makasar

Website                   : http://sulselprov.go.id

Luas Wilayah/Area     : 46.717,48 km2

Batas Wilayah

    Sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat
    Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone & Propinsi Sulawesi Tenggara
    Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar
    Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Flores

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 21 Kabupaten, 3 Kota

Banyaknya Kecamatan : 304 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Pantai Losari, Taman Laut Takabonerate, Taman Nasional Bantimurung, Malino, Pantai tanjung bira, Kawasan adat ammatoa, Ke'te Kesu, Pusat kerajinan perahu Phinisi

Kuliner

Kapurung, Coto, sop konro, Jalangkote, Buras, Mie Titi, Pisang epe

Alat Musik Tradisional

Panting

Sejarah

Sekitar 30.000 tahun silam pulau ini telah dihuni oleh manusia. Penemuan tertua ditemukan di gua-gua dekat bukit kapur dekat Maros, sekitar 30 km sebelah timur laut dan Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Kemungkinan lapisan budaya yang tua berupa alat batu Peeble dan flake telah dikumpulkan dari teras sungai di lembah Walanae, diantara Soppeng dan Sengkang, termasuk tulang-tulang babi raksasa dan gajah-gajah yang telah punah.

Selama masa keemasan perdagangan rempah-rempah, diabad ke-15 sampai ke-19, Sulawesi Selatan berperan sebagai pintu Gerbang ke kepulauan Maluku, tanah penghasil rempah. Kerajaan Gowa dan Bone yang perkasa memainkan peranan penting didalam sejarah Kawasan Timur Indonesia dimasa Ialu.

Pada sekitar abad ke-14 di Sulawesi Selatan terdapat sejumlah kerajaan kecil, dua kerajaan yang menonjol ketika itu adalah Kerajaan Gowa yang berada di sekitar Makassar dan Kerajaan Bugis yang berada di
Bone. Pada tahun 1530, Kerajaan Gowa mulai mengembangkan diri, dan pada pertengahan abad ke-16 Gowa menjadi pusat perdagangan terpenting di wilayah timur Indonesia. Pada tahun 1605, Raja Gowa memeluk Agama Islam serta menjadikan Gowa sebagai Kerajaan Islam, dan antara tahun 1608 dan 1611, Kerajaan Gowa menyerang dan menaklukkan Kerajaan Bone sehingga Islam dapat tersebar ke seluruh wilayah Makassar dan Bugis.

Perusahaan dagang Belanda atau yang lebih dikenal dengan nama VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang datang ke wilayah ini pada abad ke-15 melihat Kerajaan Gowa sebagai hambatan terhadap keinginan VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di daerah ini. VOC kemudian bersekutu dengan seorang pangeran Bugis bernama Arung Palakka yang hidup dalam pengasingan setelah jatuhnya Bugis di bawah kekuasaan Gowa.
Belanda kemudian mensponsori Palakka kembali ke Bone, sekaligus menghidupkan perlawanan masyarakat Bone dan Sopeng untuk melawan kekuasaan Gowa. Setelah berperang selama setahun, Kerajaan Gowa berhasil dikalahkan. Dan Raja Gowa, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bungaya yang sangat mengurangi kekuasaan Gowa. Selanjutnya Bone di bawah Palakka menjadi penguasa di Sulawesi Selatan.

Persaingan antara Kerajaan Bone dengan pemimpin Bugis lainnya mewarnai sejarah Sulawesi Selatan. Ratu Bone sempat muncul memimpin perlawanan menentang Belanda yang saat itu sibuk menghadapi Perang Napoleon di daratan Eropa. Namun setelah usainya Perang Napoleon, Belanda kembali ke Sulawesi Selatan dan membasmi pemberontakan Ratu Bone. Namun perlawanan masyarakat Makassar dan Bugis terus berlanjut menentang kekuasaan kolonial hingga tahun 1905-1906. Pada tahun 1905, Belanda juga berhasil menaklukkan Tana Toraja, perlawanan di daerah ini terus berlanjut hingga awal tahun 1930-an.

Sebelum Proklamasi RI, Sulawesi Selatan, terdiri atas sejumlah wilayah kerajaan yang berdiri sendiri dan didiami empat etnis yaitu ; Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja.

Pada abad ke XVI dan XVII ada tiga kerajaan besar yang berpengaruh luas di Sulawesi Selatan yaitu kerajaan Luwu, Gowa dan Bone, yang telah mencapai kejayaan pada masa tersebut. Setelah kemerdekaan, dikeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950 dimana Sulawesi Selatan menjadi provinsi Administratif Sulawesi dan selanjutnya pada tahun 1960 menjadi daerah otonom Sulawesi Selatan dan Tenggara berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1960. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1964 Pemisahan dilakukan dari daerah otonom Sulawesi Selatan dan Tenggara menjadi daerah otonom Sulawesi Selatan, kemudian terus disempurnakan dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Sumber

http://sulselprov.go.id
http://www.azwisata.com
http://ngulik.co
http://sibukforever.blogspot.co.id

Profil Provinsi Papua

2016-05-06T21:20:00.000-07:00

Danau Sentani

Profil Provinsi Papua berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Papua

Ibukota                    : Jayapura

Website                   : http://www.papua.go.id

Luas Wilayah/Area     : 319.036,05 Km2

Batas Wilayah

Sebelah Utara        : Samudera Fasifik/Pacific Ocean
Sebelah Selatan       : Laut Arafura/Arafura Sea
Sebelah Barat          : Provinsi Papua Barat
Sebelah Timur        : Papua New Guinea

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 28 Kabupaten, 1 Kota

Banyaknya Kecamatan : 524 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Danau Sentani, Danau Paniai, Lembah Baliem, Pantai Bosnik, Pantai Amai, Tugu MacArthur

Kuliner

Udang selingkuh, Martabak Sagu, Sate ulat sagu, Papeda, Ikan bungkus

Alat Musik Tradisional

Guoto

Sejarah

Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea.

Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New Guinea).

Asal kata Irian adalah Ikut Republik Indonesia Anti-Netherland.

Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli.

Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat .

Sumber

http://www.papua.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://wizamisasi.com
http://ngulik.co
http://anekatempatwisata.com

Profil Provinsi Papua Barat

2016-05-06T21:09:00.000-07:00

Wisata Bahari di Kabupaten Raja Ampat

Profil Provinsi Papua Barat berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Papua Barat

Ibukota                    : Sorong

Website                   : http://papuabaratprov.go.id

Luas Wilayah/Area     : 99.671,63 Km2

Batas Wilayah

Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Papua, sebelah Selatan berbatasan dengan laut Banda, sebelah Barat berbatasan dengan laut Seram, Provinsi Maluku, sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik.

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 12 Kabupaten, 1 Kota

Banyaknya Kecamatan : 203 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Situs Purbakala Tapurarang, Wisata Bahari di Kabupaten Raja Ampat,TWA Gunung Meja,Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Wisata Kuliner di Tembok Berlin

Kuliner

Udang selingkuh, Martabak Sagu, Sate ulat sagu, Papeda, Ikan bungkus,

Alat Musik Tradisional

Guoto

Sejarah

Provinsi Papua Barat awalnya bernama Irian Jaya Barat, berdiri atas dasar UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Serta mendapat dukungan dari SK DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi tiga provinsi. Setelah dipromulgasikan pada tanggal 1 Oktober 1999 oleh Presiden B.J. Habibie, rencana pemekaran provinsimenjadi tiga ditolak warga papua di Jayapura dengan demonstrasi akbar pada tanggal 14 Oktober 1999. Sejak saat itu pemekaran provinsi ditangguhkan, sementara pemekaran kabupaten tetap dilaksanakan sesuai UU Nomor 45 Tahun 1999.

Pada tahun 2002, atas permintaan masyarakat Irian Jaya Barat yang diwakili Tim 315. Pemekaran Irian Jaya Barat kembali diaktifkan berdasarkan Inpres Nomor I Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Januari 2003. Sejak saat itu, Provinsi Irian Jaya Barat perlahan membentuk dirinya menjadi provinsi definitif. Dalam perjalanannya, Provinsi Irian Jaya Barat mendapat tekanan keras dari induknya Provinsi Papua, hingga ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil. Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan UU Nomor 45 Tahun 1999 yang menjadi payung hukum Provinsi Irian Jaya Barat. Namun Provinsi Irian Jaya Barat tetap diakui keberadaannya.

Setelah itu, Provinsi Irian Jaya terus diperlengkapi sistem pemerintahannya, walaupun di sisi lain payung hukumnya telah dibatalkan. Setelah memiliki wilayah yang jelas, penduduk, aparatur pemerintahan, anggaran, anggota DPRD, akhirnya Provinsi Irian Jaya Barat menjadi penuh ketika memiliki gurbernur dan wakil gurbernur definitif Abraham O. Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed yang dilantik pada tanggal 24 Juli 2006. Sejak saat itu, pertentangan selama lebih dari 6 tahun sejak UU Nomor 45 Tahun 1999 dikumandangkan, dan pertentangan sengit selama 3 tahun sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2003 dikeluarkan berakhir dan Provinsi Irian Jaya Barat mulai membangun dirinya secara sah.

Dan sejak tanggal 18-04-2007 berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2007.

Sumber

http://papuabaratprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://www.skyscanner.co.id
http://ngulik.co
http://www.kebudayaanindonesia.com

Profil Provinsi Maluku

2016-05-06T20:08:00.000-07:00

Pulau Nusa Lombo

Profil Provinsi Maluku berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Maluku

Ibukota                    : Ambon

Website                   :  http://www.malukuprov.go.id

Luas Wilayah/Area     : 46.914,03 Km2

Batas Wilayah

Sebelah Utara    : Laut Seram
Sebelah Selatan : Lautan Indonesia dan Laut Arafuru
Sebelah Timur    : Pulau Papua
Sebelah Barat    : Pulau Sulawesi

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 9 Kabupaten, 2 Kota

Banyaknya Kecamatan : 118 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Nusa Pombo, Pantai Liang, Pantai Natsepa, Pantai Pintu Kota, Pantai Santai, Pemandian Air Panas Negeri Tulehu, Benteng Ferangi, Benteng Amsterdam, Museum Siwalima, Masjid Wapauwe

Kuliner

Bubur sagu ubi, Ikan kua pala, Nasi lapola, Gatang Kenari,

Alat Musik Tradisional

Nafiri

Sejarah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, maka secara administrasi Provinsi Maluku terdiri dari 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Utara, kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara; 1 Kotamadya, yakni Kotamadya Ambon; dan 1 Kota Administratif, yaitu Kota Administratif Ternate. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kota Ambon. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku maka secara administratif, Provinsi Maluku dibagi atas 7 (tujuh) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Ambon.

Sumber

http://www.malukuprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://www.wisatatiga.com
http://ngulik.co
http://www.imkuliner.xyz

Profil Provinsi Maluku Utara

2016-05-06T19:39:00.000-07:00

Gunung Gamalama

Profil Provinsi Maluku Utara berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Maluku Utara

Ibukota                    : Ternate

Website                   :   http://malutprov.go.id

Luas Wilayah/Area     :  31.982,50 Km2

Batas Wilayah

Sebelah Utara Berbatasan dengan Samudera Pasifik
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut Seram
Sebelah Timur Berbatasan dengan Laut Halmahera
Sebelah Barat Berbatasan dengan Laut Maluku

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 8 Kabupaten, 2 Kota

Banyaknya Kecamatan : 113 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Pantai Sulamadaha, Benteng Tolukko, Masjid Sultan Ternate, Gunung Gamalama, Danau Tolire

Kuliner

Gohu Ikan, Gatang Kenari, Halua Kenari, Papadea, Bagea

Alat Musik Tradisional

fu

Sejarah

Upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara merupakan hasil perjuangan panjang seluruh lapisan masyarakat selama kurang lebih 42 tahun. Sejak tanggal 1 September 1957 pada waktu DPRD peralihan mengeluarkan Keputusan membentuk Provinsi maluku Utara sebagai Provinsi Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan NKRI. Beralihnya pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru dan peristiwa G.30 S/PKI tahun 1965 mengakibatkan semakin tidak jelasnya nasib perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara. Pada era reformasi, semangat perjuangan tetap terpatri menjadi suatu akomulasi kebutuhan atas kehadiran sebuah Provinsi Maluku Utara. Setelah melalui tahapan pembahasan di DPR-RI maka pada tanggal 4 Oktober 1999 Rancangan Undang-undang Pembentukan Provinsi Maluku Utara disyahkan menjadi Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999.

Sumber

http://malutprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://www.azwisata.com
http://ngulik.co
http://bicara.id

Profil Provinsi Sulawesi Tenggara

2016-05-06T18:57:00.000-07:00

Air Terjun Tumburano

Profil Provinsi Sulawesi Tenggara berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Sulawesi Tenggara

Ibukota                    : Kendari

Website                   :  http://www.sulawesitenggaraprov.go.id

Luas Wilayah/Area     : 38.067,70 Km2

Batas Wilayah

Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah,
Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi NTT di Laut Flores,
Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku di Laut Banda
Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 15 Kabupaten, 2 Kota

Banyaknya Kecamatan : 209 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Samparona, Walengkabola, Danau Biru, Tumburano, Pulau Labengki, Tamborasi, Wawolesea

Kuliner

Kasoami, Kabuto, Lapa-lapa, Sinonggi, Sate Gogos

Alat Musik Tradisional

Ladolado

Sejarah

Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Sulawesi Tenggara memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah Indonesia secara keseluruhan.Tonggak terpenting dalam sejarah Sulawesi Tenggara pada abad ke 10 Suku Konawe mendirikan sebuah kerajaan yang terkenal yaitu Kerajaan Konawe yang diikuti oleh beberapa Kerajaan di Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal 5 Januari 1613, Belanda menginjakkan kaki untuk pertama kali di daratan Buton dan mendapat perlawanan yang gigih dari rakyat Sulawesi Tenggara.

Sumber
http://www.sulawesitenggaraprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://zonasultra.com
http://ngulik.co
http://makananindonesia-top.blogspot.co.id

Profil Provinsi Sulawesi Utara

2016-05-06T18:36:00.000-07:00

Taman Laut Bunaken

Profil Provinsi Sulawesi Utara berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Sulawesi Utara

Ibukota                    : Manado

Website                   : http://www.sulutprov.go.id

Luas Wilayah/Area     : 13.851,64 Km2

Batas Wilayah

    Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
    Sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku
    Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku
    Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 11 Kabupaten, 4 Kota

Banyaknya Kecamatan : 167 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Taman Laut Bunaken, Bukit doa Tomohon, Pulau Siladen, Pulau Lihaga, Pantai Lakban, Bukit Kasih Kanonang, Taman Nasional Tangkoko, Waruga

Kuliner

Tinutuan (bubur Manado), Klapatart, Nasi jaha, Saut, Tinoransat, Cakalang fufu, Mie Cakalang, Rica rodo, Paniki, RW, Sate Kolombi

Alat Musik Tradisional

Kolintang

Sejarah

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang sebelum daerah yang berada dipaling ujung utara Nusantara ini menjadi Provinsi Daerah Tingkat I. Sejarah Pemerintahan Daerah Sulawesi Utara, seperti halnya sejarah provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, beberapa kali mengalami perubahan administrasi pemerintahan. Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, Daerah ini berstatus Keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 5 tahun 1960 Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian yaitu Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara-Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara-Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/m tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960 ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Sembilan bulan kemudian Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 /Prp/Tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulutteng meliputi : Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo, dan delapan Daerah Tingkat II masing-masing : Sangihe Talaud, Bolaang Mongondow, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Luwuk/Banggai. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonomi Tingkat I Sulawesi, dimana Wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Otonomisasi Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah ini secara de facto baru dimulai sejak terbentuknya DPRD Provinsi Sulawesi Utara-Tengah pada tanggal 26 Desember 1961. Penyelenggaraan mekanisme pemerintahan di daerah pada waktu itu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang kemudian diikuti pula dengan terbitnya Penpres Nomor 5 Tahun 1960. Kedua Penetapan Presiden itu pada hakikatnya adalah upaya untuk menertibkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan stelsel "demokrasi terpimpin" sekaligus merupakan penyempurnaan (retooling) aparatur pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Sementara itu Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 mengubah Susunan Keanggotaan DPRD yang semula terdiri dari Wakil-Wakil Parpol sesuai hasil Pemilu, menjadi Dewan yang terdiri atas Wakil Parpol dan Golongan Fungsional dengan menetapkan Kepala Daerah sebagai ketua DPRD yang bukan anggota. Itulah sebabnya dalam Periode Kepemimpinan Mr. A.A. Baramuli sejak tanggal 23 Maret 1960 s.d. 15 Juli 1962 disamping menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah, dia juga berkedudukan sebagai Ketua DPRD. Selama menjalankan roda pemerintahan di Daerah Tingkat I Sulawesi Utara–Tengah, Gubernur Mr. A.A. Baramuli dengan dibantu oleh Wakil Gubernur Letkol F.J. Tumbelaka dan Sekretaris Daerah Residen Datu Mangku Nan Kuning, yang kemudian diganti oleh Residen Hein Lalamentik, telah menempuh langkah-langkah untuk mengonsolidasikan dan menata semua Aparatur Pemerintahan yang ada, sekaligus secara bertahap melalui kerjasama dengan seluruh unsur dan aparat keamanan di daerah telah berupaya memulihkan keamanan dan ketertiban disemua tingkatan kehidupan masyarakat sampai akhir masa jabatan tanggal 15 Juni 1962. Sebagai gantinya, tanggal 15 Juni 1962 Presiden menunjuk Letkol F.J. Tumbelaka sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah, yang kemudian dikukuhkan sebagai Gubernur Definitif berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tertanggal 27 Juli 1963.

Di sela-sela berbagai tantangan dan rintangan yang menghadang Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah pada waktu itu, tercatat suatu peristiwa besar yang tertulis dengan tinta emas dan tidak akan terlupakan dalam perjalanan sejarah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai salah satu Daerah Otonom. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 September 1964, disaat mana Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1964 yang menetapkan perubahan status Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah. Undang-undang tersebut menjadikan Sulawesi Utara sebagai Daerah Otonom Tingkat I, dengan Manado sebagai Ibukotanya. Momentum diundangkannya undang-undang nomor 13 tahun 1964, kemudian dipatri sebagai hari lahirnya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Sejak saat itu, secara de facto daerah tingkat I Sulawesi Utara membentang dari utara ke selatan barat daya, dari Pulau Miangas ujung utara di Kabupaten Sangihe Talaud sampai ke Molosipat di bagian barat Kabupaten Gorontalo.

Sementara itu Letkol F.J. Tumbelaka masih tetap dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk terus memimpin Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, baik dalam kedudukannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara maupun sebagai ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Utara, didampingi oleh wakil-wakil ketua M. Ma'ruf dan M.D. Kartawinata. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur Letkol F.J. Tumbelaka dibantu pula oleh suatu Lembaga yang disebut Badan Pemerintahan Harian (BPH) dengan para anggota Letkol Rumpokowiryo, Drs. Simanjuntak, Drs. Laute, Hasan Usman dan Pelima, Sekretaris Daerah Abdullah Amu. Upaya-upaya yang telah di rintis oleh Gubernur sebelumnya terus dilanjutkan sampai mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 19 Maret 1965.

Memasuki permulaan tahun 1965, semakin terasa ofensif PKI terhadap tokoh-tokoh politik dan kekuatan–kekuatan sosial politik yang dianggap lawannya. Di tengah-tengah panasnya gejolak politik waktu itu, Panglima Kodam XIII Merdeka Brigadir Jenderal Soenandar Prijosoedarmo, disamping tugasnya sebagai Pansda XIII Merdeka, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 1965 tanggal 19 Maret 1965 diserahi tugas untuk menjabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, dengan tugas utama memulihkan dan menjaga keamanan dan ketertiban di semua sektor kehidupan masyarakat, sekaligus mengendalikan jalannya roda Pemerintahan Daerah, sampai tanggal 26 April 1966. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Brigjen Soenandar Prijosoedarmo dibantu Badan Pemerintah Harian (BPH) yang beranggotakan Letkol Rumpokowiryo, Hasan Usman, Hamid Asagaf dan Husain Musa.

Pada tanggal 26 April 1966, Brigjen Soenandar Prijosoedarmo diganti oleh Residen Abdulah Amu sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dimana salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur tentang tidak dirangkapnya lagi jabatan Ketua DPRD oleh Kepala Daerah. Dengan demikian terjadilah kekosongan jabatan kepemimpinan DPRD. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sulawesi Utara melalui Keputusan nomor 19/dprd/1966 tanggal 12 mei 1966 menyerahkan caretaker pimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara kepada J. Minggu, T.B. Makaminang, Gandhi Kalulu dan G. Lalamentik.

Sementara itu untuk membantu Pejabat Gubernur Abdullah Amu dalam menjalankan tugasnya, maka berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Nomor 274/1966 tanggal 30 Agustus 1966, telah dibentuk Badan Pekerja DPRD Tingkat I Sulawesi Utara yang disebut Steering Committee yang diketuai oleh F.W. Kumontoy, dan Badan Pemerintahan Harian (BPH) dengan para anggota Letkol Rumpokowiryo, Hasan Usman, Hamid Asagaf dan Abubakar Usman, dan Sekretaris Daerah Residen A.M. Jacobus.

Pada tanggal 10 Desember 1966 dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31/DGR/66 telah ditetapkan Pimpinan DPRD-GR Provinsi Sulawesi Utara dengan Ketua Ahmad Husain dan Wakil Ketua U.P. Dondo B.Sc., F.W. Kumontoy, dan Mayor (AL) J. Mamusung. Tugas yang dilaksanakan mereka adalah memilih Gubernur Sulawesi Utara yang definitif.

Pada tanggal 2 Maret 1967 di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Brigadir Jenderal H.V. Worang diambil sumpahnya dan dilantik menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara oleh Menteri Dalam Negeri Mayjen Gatot Suwagyo atas nama Presiden Republik Indonesia. H. V. Worang memegang jabatan sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara selama 11 tahun 3 bulan, yaitu dari tanggal pelantikannya 2 Maret 1967 sampai dengan 20 Juni 1978

Dalam periode kepemimpinan Gubernur H.V. Worang, Sistem dan Pola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih dilengkapi dengan Badan Pemerintahan Harian yang terdiri dari H.N. Pelealu, F. Punuh, Husain Musa, Hamid Assegaf dan Letkol Suwondo. Sedangkan Sekretaris Wilayah Daerah berturut-turut adalah B. Sumampouw, M. Warikki, W. Nayoan, M. H. W. Dotulong dan Drs. P.P. Kepel. Pada periode 1967–1971 DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diketuai Achmad Husain dan periode 1971-1977 diketuai Letkol Alexander Siwi, Bupati J. A. Laimad dan Ketua DPRD hasil Pemilu 1977 adalah J. A. Wuisan.

Di masa H.V. Worang memangku Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara untuk yang kedua kalinya, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang mencabut/menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Mayor Jenderal H.V. Worang mengakhiri perjalanan kepemimpinannya sebagai gubernur yang terlama di Sulawesi Utara. Penggantinya adalah Brigjen TNI Willy Lasut, GA, Yang merupakan Gubernur Sulut yang keenam.

Gubernur Willy Lasut, GA, memulai tugasnya di Sulawesi Utara pada tanggal 20 Juni 1978 setelah beliau diambil sumpahnya dan dilantik di depan Sidang DPRD Tingkat I Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/M Tahun 1978 tanggal 1 Juni 1978. Jabatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dijabat oleh Drs. P.P. Kepel yang kemudian dilanjutkan oleh Drs. J. Rolos sebagai pelaksana tugas sehari-hari. Sedangkan Pimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara dijabat oleh J. A. Wuisan sebagai Ketua dengan Wakil Ketua masing-masing J. H. Pusung dan Hasan Usman.

Pada tanggal 20 Oktober 1979, sejarah Daerah Sulawesi Utara kembali mencatat tongkat estafet kepemimpinan. Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diserahterimakan dari Brigadir Jenderal Willy Lasut, GA. kepada penggantinya Erman Hari Rustaman yang pada waktu itu menjabat Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 176/M Tahun 1979 tanggal 17 Oktober 1979, ditunjuk pula sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, dengan satu tugas utama yaitu mempersiapkan pencalonan dan pemilihan Gubernur yang definitif. Dalam periode kepemimpinan Pejabat Gubernur Erman Harirustaman, Jabatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dipegang oleh J. Rolos, sedangkan kursi puncak kepemimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara sebagai Ketua adalah J.A. Wuisan, dan wakil-wakilnya adalah J.H. Pusung dan Hasan Usman.

Hanya kurang lebih enam bulan sejak diangkat sebagai Pejabat Gubernur, Erman Harirustaman berhasil merampungkan tugasnya dan pada tanggal 3 Maret 1980 jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diserahterimakan kepada Letnan Jenderal G.H. Mantik sebagai Gubernur kedelapan.

Periode kepemimpinan Gubernur G.H. Mantik yang berlangsung dalam kurun waktu 1980-1985 telah diwarnai dengan berbagai perkembangan, baik itu menyangkut penataan organisasi dan tata kerja maupun pembenahan administrasi. Hal itu ternyata telah menjadi dasar berpijak yang kukuh dalam memacu pembangunan di daerah Sulawesi Utara. Selama masa jabatannya, dua tokoh tampil sebagai Ketua DPRD dalam kurun waktu yang berbeda. Mereka adalah Letkol J.A. Wuisan, Ketua DPRD periode 1977 - 1982 dengan Wakil-wakil ketua J.H. Pusung dan H. Hasan usman. Kemudian dilanjutkan oleh F. Sumampouw, sebagai Ketua DPRD hasil Pemilu 1982, serta Wakil-wakil Ketua yaitu M. Toha dan H. Hasan Usman. Sedangkan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dijabat oleh Drs. J. Rolos (Pejabat) dan kemudian dilanjutkan Kolonel I. Tangkudung.

Pada tanggal 4 Maret 1985, kembali sejarah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara mencatat penggantian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara untuk yang kesembilan kalinya. Brigadir Jenderal C.J. Rantung dilantik dalam Sidang Paripurna Khusus DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara untuk menggantikan Pejabat lama Letjen (Purn) G.H. Mantik yang telah habis masa jabatannya. Pelantikan C.J. Rantung sebagai Gubernur yang kesembilan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 1985 tanggal 18 Februari 1985, untuk masa jabatan 1985-1990. Setelah mengakhiri periode tersebut, maka Pemerintah Pusat dan masyarakat Sulawesi Utara kembali memberikan kepercayaan dan meletakkan harapan di pundak Mayor Jenderal (Purn) C.J. Rantung untuk memimpin kembali Daerah Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 1990 tanggal 10 Februari 1990, yang pelantikannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini atas nama Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti kedua Tahun 1990 – 1995. Selama periode kepemimpinan Gubernur C.J. Rantung dari Tahun 1985-1995, dia dibantu oleh Wakil Gubernur Drs. A. Mokoginta, kemudian dilanjutkan oleh Drs. A. Nadjamudin. Sementara itu, Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara semasa kepemimpinan 10 tahun Gubernur C. J. Rantung, tercatat masing-masing Kolonel (Purn) I. Tangkudung, Kol. A.T. Dotulong, dan M. Arsjad Daud, S.H. Sedangkan Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Ketua F. Sumampouw dengan Wakil-wakil Ketua M. Toha dan H. Hasan Usman, yang dilanjutkan oleh Pimpinan DPRD Hasil Pemilu 1997 yaitu Ketua F. Sumampouw dan Wakil-wakil Ketua Achmad H.S. Pakaya, F.P.D. Lengkey dan R. Tanos. Tahun 1995 kepemimpinan daerah dipercayakan kepada Mayjen TNI E.E. Mangindaan, dimana pada tanggal 1 Maret 1995 terpilih dan ditetapkan.

Dimasa kepemimpinan Gubernur E.E. Mangindaan, Ia didampingi oleh Wakil Gubernur Drs. A. Nadjamuddin, kemudian dilanjutkan oleh 2 (dua) orang Wakil Gubernur yaitu Brigjen J. B. Wenas dan Prof. Dr. H.A. Nusi dan Sekretaris Wilayah Daerah dijabat oleh M. Arsjad Daud, S.H. kemudian diganti oleh Drs. J. F. Mailangkay. Pimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara pada saat itu diketuai oleh Drs. J.D.P. Takaendengan serta Wakil-wakil ketua masing-masing Rolly Tanos, W. Walintukan, Dr. H.T. Usup dan Drs. Wempie Frederik. Kemudian tahun 1997-1999 Pimpinan DPRD adalah Brigjen (Purn) R. Tanos sebagai Ketua dengan Wakil-wakil Ketua Drs A. Nadjamuddin, Kol. W. Walintukan, Dra. Ny. J. Paruntu-T serta Drs. Syachrial Damopolii menggantikan Drs. A. Nadjamuddin (Alm). Setelah Pemilu 1999, Pimpinan DPRD dilanjutkan oleh Drs. A.J. Sondakh sebagai Ketua serta Wakil Ketua masing-masing Kol. S.Y. Pantouw, Drs. Sun Biki, dan F.H. Sualang.

Seiring dengan bergulirnya reformasi pemerintahan, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dilakukan penggantian kepemimpinan daerah setelah berakhirnya kepemimpinan Mayjen E.E. Mangindaan melalui mekanisme pemilihan gubernur dan wakil dalam satu paket dan berlangsung secara demokratis, maka terpilihlah Drs. Adolf Jouke Sondakh sebagai Gubernur Sulawesi Utara yang kesebelas dan Freddy Harry Sualang selaku Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2000 – 2005 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/m Tahun 2000 tanggal 9 Maret 2000 dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 15 Maret 2000 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Dengan dibantu oleh Sekretaris Daerah Provinsi Drs. J.F. Mailangkay, yang kemudian dilanjutkan oleh Dr. Johanis Kaloh.

Implementasi Tahun Kasih ini dijabarkan dalam 4 (empat) "Sayang" yaitu Sayang Kepada Tuhan, Sayang Kepada Sesama Manusia, Sayang Kepada Diri Sendiri, dan Sayang Terhadap Lingkungan. Dalam era kepemimpinan Gubernur Drs. Adolf Jouke Sondakh dan Wakil Gubernur Freddy H. Sualang ini terus dibangun hubungan kemitraan dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Drs. Syachrial Damopolii sebagai Ketua, serta para Wakil Ketua masing-masing Ir. Roy Maningkas, S.Y. Pantouw, Drs. Sun Biki, yang kemudian J. Victor Mailangkay, SH. serta Drs. J. Parengkuan menggantikan Ir. Roy Maningkas. Dalam perjalanan panjang sampai dengan Tahun 2000, Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 5 Kabupaten dan 3 Kotamadaya yaitu : Kabupaten Minahasa, Bolaang Mongondow, Gorontalo, Sangihe dan Talaud, Boalemo serta Kotamadya Manado, Bitung dan Gorontalo.

Selanjutnya seiring dengan nuansa reformasi dan otonomi daerah, maka telah dilakukan pemekaran wilayah dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000. Dengan demikian, wilayah Provinsi Sulawesi Utara setelah pemekaran provinsi meliputi : Kabupaten Sangihe dan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Manado dan Kota Bitung. Hingga saat ini telah terjadi pemekaran kabupaten dengan ketambahan kabupaten baru yaitu Kabupaten Talaud berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 serta Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003, dan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003.

Dengan berakhirnya kepemimpinan Drs. A.J. Sondakh dan F.H. Sualang 2000 – 2005, maka perlu dilaksanakan pemilihan kepala daerah; gubernur dan wakil gubernur di daerah ini. untuk itu, guna menindaklanjuti masa transisi menuju kepemimpinan kepala daerah yang definitif, maka Ir. Lucky Harry Korah, M.Si. dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Maret 2005 di Jakarta sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Utara dengan tugas memfasilitasi dan mengawasi jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung.

Pada tanggal 21 Juli 2005 untuk pertama kali di Indonesia dilakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara secara langsung oleh rakyat, dimana berhasil terpilih pasangan S.H. Sarundajang sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan F.H. Sualang sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara untuk masa bhakti 2005 – 2010. Sedangkan Ketua DPRD dijabat oleh Drs. Syarial Damapolii yang dibantu oleh wakil ketua masing-masing Djendri Keintjem, R. Pandegirot, dan Arthur Kotambunan. Untuk Sekretaris daerah selama periode pertama dipegang oleh Dr. Johanis Kaloh kemudian dilanjutkan oleh Drs. R.J. Mamuaja pada tahun 2006, sampai saat ini. Namun dalam masa tugas Drs. R.J. Mamuaja juga ditunjuk Plt. Sekretaris daerah yaitu berturut turut Hr. Makagansa dan Siswa Rahmat Mokodongan.

Dalam masa kepemimpinan S.H. Sarundajang dan F.H. Sualang, wilayah administrasi pemerintahan Sulawesi Utara mengalami ketambahan 4 (empat) kabupaten/kota baru pada tahun 2007 yakni Kota Kotamobagu berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007, Kab. Minahasa Tenggara berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007, Kab. Bolmong Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 dan Kab. Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Pada tahun 2008 ketambahan lagi 2 (dua) kabupaten baru yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 sehingga jumlah daerah otonom di Provinsi Sulawesi Utara menjadi 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota.

Melalui pemilihan langsung Gubernur dan wakil Gubernur Untuk kedua kalinya Sarundajang terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Utara masa bakti 2010-2015 didampingi Wakil Gubernur Drs. Djouhari Kansil, M.Pd. Sedangkan Ketua DPRD dijabat oleh Pdt. Mieva Salindeho, S.Th., dibantu wakil ketua masing-masing Jody Watung, Sus Pangemanan dan Arthur Kotambunan. Untuk Sekretaris Daerah tetap dipegang oleh pelaksana tugas Ir. Siswa Rahmat Mokodongan, kemudian dikembalikan lagi kepada Drs. R.J. Mamuaja sampai pada tanggal 7 Maret 2011 yang dilanjutkan oleh Ir. Siswa Rahmat Mokodongan.

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang sebelum daerah yang berada dipaling ujung utara Nusantara ini menjadi Provinsi Daerah Tingkat I. Sejarah Pemerintahan Daerah Sulawesi Utara, seperti halnya sejarah provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, beberapa kali mengalami perubahan administrasi pemerintahan. Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, Daerah ini berstatus Keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 5 tahun 1960 Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian yaitu Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara-Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara-Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/m tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960 ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Sembilan bulan kemudian Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 /Prp/Tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulutteng meliputi : Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo, dan delapan Daerah Tingkat II masing-masing : Sangihe Talaud, Bolaang Mongondow, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Luwuk/Banggai. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonomi Tingkat I Sulawesi, dimana Wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Otonomisasi Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah ini secara de facto baru dimulai sejak terbentuknya DPRD Provinsi Sulawesi Utara-Tengah pada tanggal 26 Desember 1961. Penyelenggaraan mekanisme pemerintahan di daerah pada waktu itu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang kemudian diikuti pula dengan terbitnya Penpres Nomor 5 Tahun 1960. Kedua Penetapan Presiden itu pada hakikatnya adalah upaya untuk menertibkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan stelsel "demokrasi terpimpin" sekaligus merupakan penyempurnaan (retooling) aparatur pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Sementara itu Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 mengubah Susunan Keanggotaan DPRD yang semula terdiri dari Wakil-Wakil Parpol sesuai hasil Pemilu, menjadi Dewan yang terdiri atas Wakil Parpol dan Golongan Fungsional dengan menetapkan Kepala Daerah sebagai ketua DPRD yang bukan anggota. Itulah sebabnya dalam Periode Kepemimpinan Mr. A.A. Baramuli sejak tanggal 23 Maret 1960 s.d. 15 Juli 1962 disamping menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah, dia juga berkedudukan sebagai Ketua DPRD. Selama menjalankan roda pemerintahan di Daerah Tingkat I Sulawesi Utara–Tengah, Gubernur Mr. A.A. Baramuli dengan dibantu oleh Wakil Gubernur Letkol F.J. Tumbelaka dan Sekretaris Daerah Residen Datu Mangku Nan Kuning, yang kemudian diganti oleh Residen Hein Lalamentik, telah menempuh langkah-langkah untuk mengonsolidasikan dan menata semua Aparatur Pemerintahan yang ada, sekaligus secara bertahap melalui kerjasama dengan seluruh unsur dan aparat keamanan di daerah telah berupaya memulihkan keamanan dan ketertiban disemua tingkatan kehidupan masyarakat sampai akhir masa jabatan tanggal 15 Juni 1962. Sebagai gantinya, tanggal 15 Juni 1962 Presiden menunjuk Letkol F.J. Tumbelaka sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah, yang kemudian dikukuhkan sebagai Gubernur Definitif berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tertanggal 27 Juli 1963.

Di sela-sela berbagai tantangan dan rintangan yang menghadang Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah pada waktu itu, tercatat suatu peristiwa besar yang tertulis dengan tinta emas dan tidak akan terlupakan dalam perjalanan sejarah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai salah satu Daerah Otonom. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 September 1964, disaat mana Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1964 yang menetapkan perubahan status Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah. Undang-undang tersebut menjadikan Sulawesi Utara sebagai Daerah Otonom Tingkat I, dengan Manado sebagai Ibukotanya. Momentum diundangkannya undang-undang nomor 13 tahun 1964, kemudian dipatri sebagai hari lahirnya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Sejak saat itu, secara de facto daerah tingkat I Sulawesi Utara membentang dari utara ke selatan barat daya, dari Pulau Miangas ujung utara di Kabupaten Sangihe Talaud sampai ke Molosipat di bagian barat Kabupaten Gorontalo.

Sementara itu Letkol F.J. Tumbelaka masih tetap dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk terus memimpin Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, baik dalam kedudukannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara maupun sebagai ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Utara, didampingi oleh wakil-wakil ketua M. Ma'ruf dan M.D. Kartawinata. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur Letkol F.J. Tumbelaka dibantu pula oleh suatu Lembaga yang disebut Badan Pemerintahan Harian (BPH) dengan para anggota Letkol Rumpokowiryo, Drs. Simanjuntak, Drs. Laute, Hasan Usman dan Pelima, Sekretaris Daerah Abdullah Amu. Upaya-upaya yang telah di rintis oleh Gubernur sebelumnya terus dilanjutkan sampai mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 19 Maret 1965.

Memasuki permulaan tahun 1965, semakin terasa ofensif PKI terhadap tokoh-tokoh politik dan kekuatan–kekuatan sosial politik yang dianggap lawannya. Di tengah-tengah panasnya gejolak politik waktu itu, Panglima Kodam XIII Merdeka Brigadir Jenderal Soenandar Prijosoedarmo, disamping tugasnya sebagai Pansda XIII Merdeka, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 1965 tanggal 19 Maret 1965 diserahi tugas untuk menjabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, dengan tugas utama memulihkan dan menjaga keamanan dan ketertiban di semua sektor kehidupan masyarakat, sekaligus mengendalikan jalannya roda Pemerintahan Daerah, sampai tanggal 26 April 1966. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Brigjen Soenandar Prijosoedarmo dibantu Badan Pemerintah Harian (BPH) yang beranggotakan Letkol Rumpokowiryo, Hasan Usman, Hamid Asagaf dan Husain Musa.

Pada tanggal 26 April 1966, Brigjen Soenandar Prijosoedarmo diganti oleh Residen Abdulah Amu sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dimana salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur tentang tidak dirangkapnya lagi jabatan Ketua DPRD oleh Kepala Daerah. Dengan demikian terjadilah kekosongan jabatan kepemimpinan DPRD. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sulawesi Utara melalui Keputusan nomor 19/dprd/1966 tanggal 12 mei 1966 menyerahkan caretaker pimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara kepada J. Minggu, T.B. Makaminang, Gandhi Kalulu dan G. Lalamentik.

Sementara itu untuk membantu Pejabat Gubernur Abdullah Amu dalam menjalankan tugasnya, maka berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Nomor 274/1966 tanggal 30 Agustus 1966, telah dibentuk Badan Pekerja DPRD Tingkat I Sulawesi Utara yang disebut Steering Committee yang diketuai oleh F.W. Kumontoy, dan Badan Pemerintahan Harian (BPH) dengan para anggota Letkol Rumpokowiryo, Hasan Usman, Hamid Asagaf dan Abubakar Usman, dan Sekretaris Daerah Residen A.M. Jacobus.

Pada tanggal 10 Desember 1966 dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31/DGR/66 telah ditetapkan Pimpinan DPRD-GR Provinsi Sulawesi Utara dengan Ketua Ahmad Husain dan Wakil Ketua U.P. Dondo B.Sc., F.W. Kumontoy, dan Mayor (AL) J. Mamusung. Tugas yang dilaksanakan mereka adalah memilih Gubernur Sulawesi Utara yang definitif.

Pada tanggal 2 Maret 1967 di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Brigadir Jenderal H.V. Worang diambil sumpahnya dan dilantik menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara oleh Menteri Dalam Negeri Mayjen Gatot Suwagyo atas nama Presiden Republik Indonesia. H. V. Worang memegang jabatan sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara selama 11 tahun 3 bulan, yaitu dari tanggal pelantikannya 2 Maret 1967 sampai dengan 20 Juni 1978.

Dalam periode kepemimpinan Gubernur H.V. Worang, Sistem dan Pola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih dilengkapi dengan Badan Pemerintahan Harian yang terdiri dari H.N. Pelealu, F. Punuh, Husain Musa, Hamid Assegaf dan Letkol Suwondo. Sedangkan Sekretaris Wilayah Daerah berturut-turut adalah B. Sumampouw, M. Warikki, W. Nayoan, M. H. W. Dotulong dan Drs. P.P. Kepel. Pada periode 1967–1971 DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diketuai Achmad Husain dan periode 1971-1977 diketuai Letkol Alexander Siwi, Bupati J. A. Laimad dan Ketua DPRD hasil Pemilu 1977 adalah J. A. Wuisan.

Di masa H.V. Worang memangku Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara untuk yang kedua kalinya, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang mencabut/menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Mayor Jenderal H.V. Worang mengakhiri perjalanan kepemimpinannya sebagai gubernur yang terlama di Sulawesi Utara. Penggantinya adalah Brigjen TNI Willy Lasut, GA, Yang merupakan Gubernur Sulut yang keenam.

Gubernur Willy Lasut, GA, memulai tugasnya di Sulawesi Utara pada tanggal 20 Juni 1978 setelah beliau diambil sumpahnya dan dilantik di depan Sidang DPRD Tingkat I Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/M Tahun 1978 tanggal 1 Juni 1978. Jabatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dijabat oleh Drs. P.P. Kepel yang kemudian dilanjutkan oleh Drs. J. Rolos sebagai pelaksana tugas sehari-hari. Sedangkan Pimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara dijabat oleh J. A. Wuisan sebagai Ketua dengan Wakil Ketua masing-masing J. H. Pusung dan Hasan Usman.

Pada tanggal 20 Oktober 1979, sejarah Daerah Sulawesi Utara kembali mencatat tongkat estafet kepemimpinan. Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diserahterimakan dari Brigadir Jenderal Willy Lasut, GA. kepada penggantinya Erman Hari Rustaman yang pada waktu itu menjabat Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 176/M Tahun 1979 tanggal 17 Oktober 1979, ditunjuk pula sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, dengan satu tugas utama yaitu mempersiapkan pencalonan dan pemilihan Gubernur yang definitif. Dalam periode kepemimpinan Pejabat Gubernur Erman Harirustaman, Jabatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dipegang oleh J. Rolos, sedangkan kursi puncak kepemimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara sebagai Ketua adalah J.A. Wuisan, dan wakil-wakilnya adalah J.H. Pusung dan Hasan Usman.

Hanya kurang lebih enam bulan sejak diangkat sebagai Pejabat Gubernur, Erman Harirustaman berhasil merampungkan tugasnya dan pada tanggal 3 Maret 1980 jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diserahterimakan kepada Letnan Jenderal G.H. Mantik sebagai Gubernur kedelapan.

Periode kepemimpinan Gubernur G.H. Mantik yang berlangsung dalam kurun waktu 1980-1985 telah diwarnai dengan berbagai perkembangan, baik itu menyangkut penataan organisasi dan tata kerja maupun pembenahan administrasi. Hal itu ternyata telah menjadi dasar berpijak yang kukuh dalam memacu pembangunan di daerah Sulawesi Utara. Selama masa jabatannya, dua tokoh tampil sebagai Ketua DPRD dalam kurun waktu yang berbeda. Mereka adalah Letkol J.A. Wuisan, Ketua DPRD periode 1977 - 1982 dengan Wakil-wakil ketua J.H. Pusung dan H. Hasan usman. Kemudian dilanjutkan oleh F. Sumampouw, sebagai Ketua DPRD hasil Pemilu 1982, serta Wakil-wakil Ketua yaitu M. Toha dan H. Hasan Usman. Sedangkan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dijabat oleh Drs. J. Rolos (Pejabat) dan kemudian dilanjutkan Kolonel I. Tangkudung.

Pada tanggal 4 Maret 1985, kembali sejarah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara mencatat penggantian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara untuk yang kesembilan kalinya. Brigadir Jenderal C.J. Rantung dilantik dalam Sidang Paripurna Khusus DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara untuk menggantikan Pejabat lama Letjen (Purn) G.H. Mantik yang telah habis masa jabatannya. Pelantikan C.J. Rantung sebagai Gubernur yang kesembilan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 1985 tanggal 18 Februari 1985, untuk masa jabatan 1985-1990. Setelah mengakhiri periode tersebut, maka Pemerintah Pusat dan masyarakat Sulawesi Utara kembali memberikan kepercayaan dan meletakkan harapan di pundak Mayor Jenderal (Purn) C.J. Rantung untuk memimpin kembali Daerah Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 1990 tanggal 10 Februari 1990, yang pelantikannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini atas nama Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti kedua Tahun 1990 – 1995. Selama periode kepemimpinan Gubernur C.J. Rantung dari Tahun 1985-1995, dia dibantu oleh Wakil Gubernur Drs. A. Mokoginta, kemudian dilanjutkan oleh Drs. A. Nadjamudin. Sementara itu, Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara semasa kepemimpinan 10 tahun Gubernur C. J. Rantung, tercatat masing-masing Kolonel (Purn) I. Tangkudung, Kol. A.T. Dotulong, dan M. Arsjad Daud, S.H. Sedangkan Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Ketua F. Sumampouw dengan Wakil-wakil Ketua M. Toha dan H. Hasan Usman, yang dilanjutkan oleh Pimpinan DPRD Hasil Pemilu 1997 yaitu Ketua F. Sumampouw dan Wakil-wakil Ketua Achmad H.S. Pakaya, F.P.D. Lengkey dan R. Tanos. Tahun 1995 kepemimpinan daerah dipercayakan kepada Mayjen TNI E.E. Mangindaan, dimana pada tanggal 1 Maret 1995 terpilih dan ditetapkan.

Dimasa kepemimpinan Gubernur E.E. Mangindaan, Ia didampingi oleh Wakil Gubernur Drs. A. Nadjamuddin, kemudian dilanjutkan oleh 2 (dua) orang Wakil Gubernur yaitu Brigjen J. B. Wenas dan Prof. Dr. H.A. Nusi dan Sekretaris Wilayah Daerah dijabat oleh M. Arsjad Daud, S.H. kemudian diganti oleh Drs. J. F. Mailangkay. Pimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara pada saat itu diketuai oleh Drs. J.D.P. Takaendengan serta Wakil-wakil ketua masing-masing Rolly Tanos, W. Walintukan, Dr. H.T. Usup dan Drs. Wempie Frederik. Kemudian tahun 1997-1999 Pimpinan DPRD adalah Brigjen (Purn) R. Tanos sebagai Ketua dengan Wakil-wakil Ketua Drs A. Nadjamuddin, Kol. W. Walintukan, Dra. Ny. J. Paruntu-T serta Drs. Syachrial Damopolii menggantikan Drs. A. Nadjamuddin (Alm). Setelah Pemilu 1999, Pimpinan DPRD dilanjutkan oleh Drs. A.J. Sondakh sebagai Ketua serta Wakil Ketua masing-masing Kol. S.Y. Pantouw, Drs. Sun Biki, dan F.H. Sualang.

Seiring dengan bergulirnya reformasi pemerintahan, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dilakukan penggantian kepemimpinan daerah setelah berakhirnya kepemimpinan Mayjen E.E. Mangindaan melalui mekanisme pemilihan gubernur dan wakil dalam satu paket dan berlangsung secara demokratis, maka terpilihlah Drs. Adolf Jouke Sondakh sebagai Gubernur Sulawesi Utara yang kesebelas dan Freddy Harry Sualang selaku Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2000 – 2005 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/m Tahun 2000 tanggal 9 Maret 2000 dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 15 Maret 2000 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Dengan dibantu oleh Sekretaris Daerah Provinsi Drs. J.F. Mailangkay, yang kemudian dilanjutkan oleh Dr. Johanis Kaloh.

Implementasi Tahun Kasih ini dijabarkan dalam 4 (empat) "Sayang" yaitu Sayang Kepada Tuhan, Sayang Kepada Sesama Manusia, Sayang Kepada Diri Sendiri, dan Sayang Terhadap Lingkungan. Dalam era kepemimpinan Gubernur Drs. Adolf Jouke Sondakh dan Wakil Gubernur Freddy H. Sualang ini terus dibangun hubungan kemitraan dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Drs. Syachrial Damopolii sebagai Ketua, serta para Wakil Ketua masing-masing Ir. Roy Maningkas, S.Y. Pantouw, Drs. Sun Biki, yang kemudian J. Victor Mailangkay, SH. serta Drs. J. Parengkuan menggantikan Ir. Roy Maningkas. Dalam perjalanan panjang sampai dengan Tahun 2000, Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 5 Kabupaten dan 3 Kotamadaya yaitu : Kabupaten Minahasa, Bolaang Mongondow, Gorontalo, Sangihe dan Talaud, Boalemo serta Kotamadya Manado, Bitung dan Gorontalo.

Selanjutnya seiring dengan nuansa reformasi dan otonomi daerah, maka telah dilakukan pemekaran wilayah dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000. Dengan demikian, wilayah Provinsi Sulawesi Utara setelah pemekaran provinsi meliputi : Kabupaten Sangihe dan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Manado dan Kota Bitung. Hingga saat ini telah terjadi pemekaran kabupaten dengan ketambahan kabupaten baru yaitu Kabupaten Talaud berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 serta Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003, dan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003.

Dengan berakhirnya kepemimpinan Drs. A.J. Sondakh dan F.H. Sualang 2000 – 2005, maka perlu dilaksanakan pemilihan kepala daerah; gubernur dan wakil gubernur di daerah ini. untuk itu, guna menindaklanjuti masa transisi menuju kepemimpinan kepala daerah yang definitif, maka Ir. Lucky Harry Korah, M.Si. dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Maret 2005 di Jakarta sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Utara dengan tugas memfasilitasi dan mengawasi jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung.

Pada tanggal 21 Juli 2005 untuk pertama kali di Indonesia dilakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara secara langsung oleh rakyat, dimana berhasil terpilih pasangan S.H. Sarundajang sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan F.H. Sualang sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara untuk masa bhakti 2005 – 2010. Sedangkan Ketua DPRD dijabat oleh Drs. Syarial Damapolii yang dibantu oleh wakil ketua masing-masing Djendri Keintjem, R. Pandegirot, dan Arthur Kotambunan. Untuk Sekretaris daerah selama periode pertama dipegang oleh Dr. Johanis Kaloh kemudian dilanjutkan oleh Drs. R.J. Mamuaja pada tahun 2006, sampai saat ini. Namun dalam masa tugas Drs. R.J. Mamuaja juga ditunjuk Plt. Sekretaris daerah yaitu berturut turut Hr. Makagansa dan Siswa Rahmat Mokodongan.

Dalam masa kepemimpinan S.H. Sarundajang dan F.H. Sualang, wilayah administrasi pemerintahan Sulawesi Utara mengalami ketambahan 4 (empat) kabupaten/kota baru pada tahun 2007 yakni Kota Kotamobagu berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007, Kab. Minahasa Tenggara berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007, Kab. Bolmong Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 dan Kab. Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Pada tahun 2008 ketambahan lagi 2 (dua) kabupaten baru yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 sehingga jumlah daerah otonom di Provinsi Sulawesi Utara menjadi 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota.

Melalui pemilihan langsung Gubernur dan wakil Gubernur Untuk kedua kalinya Sarundajang terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Utara masa bakti 2010-2015 didampingi Wakil Gubernur Drs. Djouhari Kansil, M.Pd. Sedangkan Ketua DPRD dijabat oleh Pdt. Mieva Salindeho, S.Th., dibantu wakil ketua masing-masing Jody Watung, Sus Pangemanan dan Arthur Kotambunan. Untuk Sekretaris Daerah tetap dipegang oleh pelaksana tugas Ir. Siswa Rahmat Mokodongan, kemudian dikembalikan lagi kepada Drs. R.J. Mamuaja sampai pada tanggal 7 Maret 2011 yang dilanjutkan oleh Ir. Siswa Rahmat Mokodongan.

Sumber
http://www.sulutprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://www.seputarsulut.com
http://ngulik.co

Profil Provinsi Sulawesi Tengah

2016-05-06T18:14:00.000-07:00

Pantai Talise

Profil Provinsi Sulawesi Tengah berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Sulawesi Tengah

Ibukota                    : Palu

Website                   : http://sulteng.go.id

Luas Wilayah/Area     : 61.841,29 Km2

Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;

- Sebelah Timur : Propinsi Maluku dan Maluku Utara;

- Sebelah Selatan : Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara;

- Sebelah Barat : Selat Makassar dan Propinsi Sulawesi Barat

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 8 Kabupaten, 12 Kota

Banyaknya Kecamatan : 174 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Pantai Talise, Sou Raja, Pantai Tanjung Karang, Pulau Pasoso, Pusentasi Pusat Laut, Taman Nasional Lore Lindu, Danau Poso, Air Terjun Saluopa, Pulau Lutungan

Kuliner

Uta Kelo, Palumara, Uvempoi

Alat Musik Tradisional

Ganda

Sejarah

Sebelum terbentuknya daerah otonom Sulawesi Tengah, kekuasaan pemerintahan masih dipegang oleh raja-raja yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah. Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada masa itu merupakan sebuah Pemerintahan Kerajaan, terdiri dari Tujuh Kerajaan di wilayah Timur dan Delapan Kerajaan di wilayah Barat, dan raja-raja ini mempunyai daerah dan kekuasaan sendiri-sendiri. Namun dengan adanya perkembangan sistem pemerintahan kerajaan dan hubungan sosial ekonomi (perdagangan), maka kerajaan-kerajaan ini perlahan-lahan mendapat pengaruh dari luar, antara lain dari kerajaan Bone, Gowa, Luwu, Mandar dan Ternate. Bahkan pada akhir abad XIX kerajaan di Wilayah Sulawesi Tengah sudah ada yang menjalin hubungan dengan luar negeri seperti Portugis, Spanyol dan VOC (Belanda).

Semenjak tahun 1905, wilayah Sulawesi Tengah seluruhnya jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda, dari Tujuh Kerajaan Di wilayah Timur dan Delapan Kerajaan Di wilayah Barat, kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan Landschap-landschap atau Pusat-pusat Pemerintahan Hindia Belanda yang meliputi, antara lain:

1. Poso Lage di Poso
2. Lore di Wianga
3. Tojo di Ampana
4. Pulau Una-una di Una-una
5. Bungku di Bungku
6. Mori di Kolonodale
7. Banggai di Luwuk
8. Parigi di Parigi
9. Moutong di Tinombo
10. Tawaeli di Tawaeli
11. Banawa di Donggala
12. Palu di Palu
13. Sigi/Dolo di Biromaru
14. Kulawi di Kulawi
15. Tolitoli di Tolitoli

Pada mulanya hubungan tersebut masih bersifat lunak dalam bentuk hubungan persahabatan dagang, tetapi lama kelamaan hubungan tersebut makin mengikat dengan berbagai perjanjian. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menaklukkan sebagian raja-raja di Sulawesi Tengah. Bahkan raja yang tidak mau tunduk dibawah kekuasaannya dipaksa melalui peperangan. Pada zaman pemerintahan Belanda awal abad XX pulau Sulawesi dibagi atas dua provinsi yaitu Sulawesi Selatan dengan ibukota Makassar dan Sulawesi Utara dengan ibukota Manado. Setiap provinsi dibagi menjadi afdeling dan setiap afdeling dibagi menjadi onder afdeling serta setiap onder afdeling terdiri dari beberapa kerajaan.

Dengan datangnya pemerintahan Jepang tahun 1942 di Sulawesi Tengah praktis berlaku administrasi pemerintahan militer yang tidak jauh beda dengan Belanda. Dari organisasi dan para raja inilah timbul ide untuk membentuk daerah otonom Sulawesi Tengah. Pada tahun 1949 lima belas orang raja yang memerintah di 15 kerajaan di Sulawesi Tengah mengadakan pertemuan di Tentena untuk membicarakan perlunya dibentuk daerah otonom Sulawesi Tengah yang wilayahnya terdiri dari 15 kerajaan tersebut. Sebagai koordinator/ketua dari 15 dewan raja tersebut dipilih R. M. Pusadan yang juga sebagai Kepala Daerah Otonom dengan ibu kota Poso. Pemerintahan dewan raja ini hanya berlangsung hingga tahun 1950. Melalui PP No. 33 tahun 1952 Sulawesi Tengah yang tadinya hanya satu kabupaten dengan ibukota Poso, dibagi lagi menjadi dua daerah administratif setingkat kabupaten yaitu kabupaten Poso dengan ibukota Poso dibawah pimpinan Kepala Daerah Abdul Latif Daeng Masikki dan Kabupaten Donggala dengan ibukota Palu di bawah pimpinan Kepala Daerah Intje Naim Daeng Mamangun. Keadaan kedua Wilayah ini berlangsung hingga tahun 1956.

Pada bulan Juli 1957 Permesta memproklamirkan berdirinya Provinsi Sulawesi Utara (melepaskan diri dari Gubernur Sulawesi di Makassar) yang mencakup wilayah Sulawesi Tengah dengan Gubernur H. D. Manoppo. Namun para tokoh masyarakat Sulawesi Tengah dari berbagai aliran dan golongan serta para pemuda tidak setuju dengan tindakan indisiplier Permesta tersebut. Para tokoh yang tergabung dalam GPPST (Gerakan Penuntut Provinsi Sulawesi Tengah) bertekad untuk mempertahankan daerah Sulawesi Tengah serta memperjuangkan Provinsi Sulawesi Tengah yang otonom. Pada tahun 1959 berdasarkan UU No. 29 tahun 1959, Keresidenan Koordinator Sulawesi Tengah yang tadinya hanya membawahi dua kabupaten, dirubah menjadi empat kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Donggala dengan ibukota Palu
2. Kabupaten Tolitoli dengan ibukota Tolitoli
3. Kabupaten Poso dengan ibukota Poso
4. Kabupaten Banggai dengan ibukota Luwuk.

Sedangkan bekas Kewedanaan Buol yang tadinya masuk wilayah Kabupaten Gorontalo digabungkan ke dalam wilayah daerah Kabupaten Buol Tolitoli tahun 1960. Status Propinsi Administratif Sulawesi berakhir pada tahun 1960 yang ditetapkan dengan UU No. 47 tahun 1960 dan secara otonom membagi Sulawesi menjadi Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan ibukota Makassar dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah dengan ibukota Manado. Dalam kurang lebih sepuluh tahun sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Pemerintah Pusat dikenal delapan macam konsepsi. Dari kedelapan konsepsi tersebut yang disetujui dan diterima oleh Pemerintah Pusat adalah "Konsepsi Mahasiswa Sulawesi Tengah" atau juga dikenal sebagai "Konsepsi Rusdi Roana-Rene Lamakarate". Akhirnya pada tahun 1964 melalui PERPU No. 2 tahun 1964 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Palu, yang disahkan dengan UU No. 13 yang diundangkan pada tanggal 23 September 1964, dan berlaku surut tanggal 1 Januari 1964 (LN No. 64 tahun 1964) yang wilayahnya meliputi:

1. Kabupaten Poso = 24.122 Km2
2. Kabupaten Donggala = 23.496 Km2
3. Kabupaten Banggai = 13.163 Km2
4. Kabupaten Buol Tolitoli = 7.261 Km2

Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-toli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Dengan perkembangan Sistem Pemerintahan dan tuntutan Masyarakat dalam era Reformasi yang menginginkan adanya pemekaran Wilayah menjadi Kabupaten, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 oleh Pemerintah Pusat terbentuk lagi Kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Parigi Moutong. Dengan demikian hingga saat ini berdasarkan pemekaran Wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi sepuluh Daerah yakni :

1. Kabupaten Donggala berkedudukan di Donggala, luas wilayah 10.471,71 Km2
2. Kabupaten Poso berkedudukan di Poso, luas wilayah 8.712,25 Km2
3. Kabupaten Banggai berkedudukan di Luwuk, luas wilayah 9.672,70 Km2
4. Kabupaten Tolitoli berkedudukan di Tolitoli, luas wilayah 4.079,77 Km2
5. Kota Palu berkedudukan di Palu, luas wilayah 395,06 Km2
6. Kabupaten Buol berkedudukan di Buol, luas wilayah 4.043,57 Km2
7. Kabupaten Morowali berkedudukan di Kolonodale luas wilayah 15.490,12 Km2
8. Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai, luas 9.672,70 Km2
9. Kabupaten Parigi Moutong berkedududkan di Parigi, luas wilayah 6.231,85km2
10. Kabupaten Tojo Una-Una berkedudukan di Ampana, luas wilayah 5.721,51 km2

Demikian pada tanggal 13 April 1964, di Palu dilangsungkan upacara serah terima Daerah Keresidenan Koordinator Sulawesi Tengah dari Gubernur J. F. Tumbelaka selaku bekas penguasa Sulawesi Utara Tengah kepada Gubernur Anwar Datuk Mojo Basa Nan Kuning selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang pertama, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1964 tanggal 13 Pebruari 1964.

Sumber
http://sulteng.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://lifeblogid.com
http://chairunnisatamam1.blogspot.co.id
http://ngulik.co

Profil Provinsi Sulawesi Barat

2016-05-06T17:56:00.000-07:00

Air Terjun Tamasapi

Profil Provinsi Sulawesi Barat berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Sulawesi Barat

Ibukota                    : Mamuju

Website                   : http://www.sulbarprov.go.id

Luas Wilayah/Area     : 16.787,18 (Km2)

Batas Wilayah

~ Sebelah Utara Berbatasan dengan Sulawesi Tengah
~ Sebelah Timur Berbatasan dengan Sulawesi Selatan
~ Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sulawesi Selatan
~ Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kalimantan Timur.

Banyaknya Kabupaten/Kota : 6 Kabupaten

Banyaknya Kecamatan : 69 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Jati Gentungan, Pantai Dato Majene, Air Terjun Indo Rannuang, Air terjun tamasapi

Kuliner

Jepa, Ikan Terbang

Alat Musik Tradisional

Kecapi

Sejarah

Bertolak dari semangat "Allamungan Batu di Luyo" yang mengikat Mandar dalam perserikatan "Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "Sipamandar" (saling memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar, dari semangat inilah maka sekitar tahun 1960 oleh tokoh masyarakat Manda yang ada di Makassar yaitu antara lain : H. A. Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, SH. dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra).

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarasikan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan namun selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung Lombok kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polmas.

Tuntutan memisahkan diri dari Sulsel sebagaiman diatas sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi.

Sejak tahun 2005, tiga kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali-Mamasa) resmi terpisah dari Propinsi Sulawesi Selatan menjadi Propinsi Sulawesi Barat, dengan ibukota Propinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali-Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali dan Kabupaten Mamasa).

Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau ‘yang terlupakan’ di Sulawesi Selatan.

Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting:

Jaraknya yang cukup jauh dari ibukota propinsi (Makassar);

Kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dengan prasarana jalan yang buruk;

Mayoritas penduduknya (etnis Mandar, dan beberapa kelompok sub-etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal) – pada awal tahun 1960an, sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999-2000, dan sempat menjadi ‘aikon nasional’ gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan ‘Risalah Demokrasi’ menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan politik Jakarta dan Makassar; serta

Fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan utama ‘tentara pembelot’ (Batalion 310 pimpinan Kolonel Andi Selle), pada tahun 1950-60an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI); selain sebagai daerah lintas-gunung dan hutan –untuk memperoleh pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar- oleh gerilyawan Darul Islam (DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang di sebelah timurnya.

Pembentukan daerah kabupaten baru di wilayah sulawesi barat masih dalam proses dan dalam prosesnya masih sering diiringi oleh permasalahan-permasalahan yang merupakan efek penyatuan pendapat yang belum memiliki titik temu.

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Yang dibentuk dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2013.

Sumber
http://www.sulbarprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://tipsjalan.com
http://www.makanankhasindo.tk
http://ngulik.co

Profil Provinsi Gorontalo

2016-05-06T10:55:00.000-07:00

Benteng Otanaha

Profil Provinsi Gorontalo berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Gorontalo

Ibukota                    : Gorontalo

Website                   : http://www.gorontaloprov.go.id

Luas Wilayah/Area     : 11.257,07 Km2

Batas Wilayah

    Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
    Di sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Utara
    Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini
    Di sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 5 Kabupaten, 1 Kota

Banyaknya Kecamatan : 77 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Pantai Bolihutuo, Taman Laut Pulau Bitila, Air Terjum Lombongo, Air Terjun Taludaa

Kuliner

Ayam Iloni, Binte Biluhuta, Kue Sabongi, Tiliaya, Ilabulo

Alat Musik Tradisional

Ganda

Sejarah

Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain KotaMakassar, Pare-pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara.Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara).

Kedudukan Kota Kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran sungai Bolango. Menurut Penelitian, pada tahun 1024 H, kota Kerajaan ini dipindahkan dari Keluruhan Hulawa ke Dungingi Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Kota Barat sekarang. Kemudian dimasa Pemerintahan Sultan Botutihe kota Kerajaan ini dipindahkan dari Dungingi di pinggiran sungai Bolango, ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limba B. Dengan letaknya yang stategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama islam maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol ToliToli dan, Donggala dan Bolaang Mongondow.

Sebelum masa penjajahan keadaaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut "Pohala'a". Menurut Haga (1931) daerah Gorontalo ada lima pohala'a :

    Pohala'a Gorontalo
    Pohala'a Limboto
    Pohala'a Suwawa
    Pohala'a Boalemo
    Pohala'a Atinggola

Dengan hukum adat itu maka Gorontalo termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Antara agama dengan adat di Gorontalo menyatu dengan istilah "Adat bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah". Pohalaa Gorontalo merupakan pohalaa yang paling menonjol diantara kelima pohalaa tersebut. Itulah sebabnya Gorontalo lebih banyak dikenal. Asal usul nama Gorontalo terdapat berbagai pendapat dan penjelasan antara lain :

    Berasal dari "Hulontalangio", nama salah satu kerajaan yang dipersingkat menjadi hulontalo
    Berasal dari "Hua Lolontalango" yang artinya orang-orang Gowa yang berjalan lalu lalang.
    Berasal dari "Hulontalangi" yang artinya lebih mulia.
    Berasal dari "Hulua Lo Tola" yang artinya tempat berkembangnya ikan Gabus.
    Berasal dari "Pongolatalo" atau "Puhulatalo" yang artinya tempat menunggu.
    Berasal dari Gunung Telu yang artinya tiga buah gunung.
    Berasal dari "Hunto" suatu tempat yang senantiasa digenangi air

Jadi asal usul nama Gorontalo (arti katanya) tidak diketahui lagi, namun jelas kata "hulondalo" hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo dan orang Belanda karena kesulitan dalam mengucapkannya diucapkan dengan Horontalo dan bila ditulis menjadi Gorontalo.

Pada tahun 1824 daerah Limo Lo Pohalaa telah berada di bawah kekusaan seorang asisten Residen disamping Pemerintahan tradisonal. Pada tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah "Rechtatreeks Bestur". Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan Daerah Limo lo pohalaa dibagi atas tiga Onder Afdeling yaitu :

    Onder Afdeling Kwandang
    Onder Afdeling Boalemo
    Onder Afdeling Gorontalo

Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi lima distrik yaitu :

    Distrik Kwandang
    Distrik Bone
    Distrik Gorontalo
    Distrik Boalemo

Pada tahun 1922 Gorontalo ditetapkan menjadi tiga Afdeling yaitu :

    Afdeling Gorontalo
    Afdeling Boalemo
    Afdeling Buol

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bpk H. Nani Wartabone berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942. Selama kurang lebih dua tahun yaitu sampai tahun 1944 wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional. Oleh karena itu Bpk H. Nani Wartabone dikukuhkan oleh Pemerintah RI sebagai pahlawan perintis kemerdekaan.

Pada dasarnya masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan yaitu pada saat "Hari Kemerdekaan Gorontalo" yaitu 23 Januari 1942 dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu Negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia.

Selain itu pada saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya berjuang untuk tetap menyatu dengan Negara Republik Indonesia dengan semboyan "Sekali ke Djogdja tetap ke Djogdja" sebagaimana pernah didengungkan pertama kali oleh Ayuba Wartabone di Parlemen Indonesia Timur ketika Gorontalo menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur.
Sistem Pemerintahan

Pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaankerajaan adalah bersifat monarkikonstitusional, yang pada awal mula pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut berakar pada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan Linula, yang sesungguhnya menurutkan azas demokrasi. Organisasi pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas tiga bagian dalam suasana kerjasama yang disebut "Buatula Totolu", yaitu :

    Buatula Bantayo; dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan
    Buatula Bubato; dikepalai oleh Raja (Olongia) dan bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat.
    Buatula Bala; yang pada mulanya dikepalai oleh Pulubala, bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Olongia Lo Lipu (Maha Raja Kerajaan) adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan tetapi tidak berkuasa mutlak. Ia dipilih oleh Bantayo Poboide dan dapat dipecat atau di mazulkan juga oleh Bantayo Poboide. Masa jabatannya tidak ditentukan, tergantung dari penilaian Bantayo Poboide. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi dlm kerajaan berada dalam tangan Bantayo Poboide sebagai penjelmaan dari pd kekuasaan rakyat.

Olongia sebagai penguasa tertinggi dalam kerajaan, terdapat pula jabatan tinggi lainnya yaitu "Patila" (Mangku Bumi) selanjutnya disebut Jogugu. Wulea Lo Lipu (Marsaoleh) setingkat dengan camat. Disamping Olongia dan pembantu-pembantunya sebagai pelaksana pemerintahan seharihari terdapat suatu Badan Musyawarah Rakyat (Bantayo Poboide) yang diketuai oleh seorang Bate. Setiap kerajaan mempunyai suatu Bantayo Poboide yang berarti bangsal tempat bermusyawarah. Di dalam bangsal inilah diolah dan dirumuskan berbaga

    Menetapkan adat dan hukum adat.
    Mendampingi serta mengawasi pemerintah.
    Menggugat Raja.
    Memilih dan menobatkan Raja dan pembesar-pembesar lainnya.

Bantayo Poboide dalam menetapkan sesuatu, menganut musyawarah dan mufakat untuk menghendaki suatu kebulatan suara dan bersama-sama bertanggung jawab atas setiap keputusan bersama. Demikianlah gambaran singkat tentang sejarah dan pemerintahan pada kerajaan-kerajaan di Daerah Gorontalo yang berlandaskan kekuasaan rakyat atau demokrasi.
Sejarah Terbentuknya Provinsi

Terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942, maka pada tanggal da bulan yang sama pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Ir. Nelson Pomalingo, MPd ditemani oleh Natsir Mooduto sebagai ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya (P4GTR) serta sejumlah aktivis, atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara.Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1964 yang isinya adalah bahwa Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo merupakan wilayah administrasi dari Propinsi Sulawesi Utara. Setahun kemudian tepatnya tanggal 16 Februari 2001, Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo dilantik.

Sumber

http://www.gorontaloprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://wisatatempat.com
http://webtempatwisata.com
http://ngulik.co

Profil Provinsi Nusa Tenggara Barat

2016-05-05T21:16:00.000-07:00

Pulau Lombok

Profil Provinsi Nusa Tenggara Barat berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ibukota                    : Mataram

Website                   : http://www.ntbprov.go.id

Luas Wilayah/Area     : 18.572,32 Km2

Batas Wilayah

    Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores
    Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
    Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Bali
    Sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Nusa Tenggara Timur

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 8 Kabupaten, 2 Kota

Banyaknya Kecamatan : 116 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Pulau Lombok, Pulau Senggigi, Pantai Maluk, Taman Nasional Gunung Rinjani, Pantai Kuta Lombok

Kuliner

Ayam Taliwang, Sate Bulayak, Jaje Lunjak Lapis Poteng, sate Pusut

Alat Musik Tradisional

Serunai

Sejarah

Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat,dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menja di Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang- undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknyaProvinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahanpun terus terjadi.

Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR.Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978 H.R.Wasita Kusuma digantikan H.Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs.H.Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998.

Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 september 2008 Drs. H. Lalu Serinatadan wakil Gubernur Drs.H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai bidang dan sektor. Di zaman ini,sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan ditargetkan rampung pertengahan 2009.

Dalam usianya yang ke-52 Provinsi NTB kini dipimpin oleh salah satu putra terbaiknya yaitu Gubernur Dr. KH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM. Pada tahun 2010 ini, kedua pasangan pemimpin menggenapkan dua tahun pemerintahannya di ProvinsiNTB untuk mengemban amanah dan harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan daerah menuju NTB yang Beriman dan Berdaya Saing. .

Sumber
http://www.ntbprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://masakannttasliyuyubgubub.blogspot.co.id
http://www.tempatwisataid.com
http://ngulik.co

Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur

2016-05-05T20:49:00.000-07:00

Pulau Komodo

Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ibukota                    : Kupang

Website                   : http://www.nttprov.go.id

Luas Wilayah/Area     : 48.718,10 Km2

Batas Wilayah


    Sebelah utara dengan Laut Flores
    Sebelah selatan dengan Samudera Hindia
    Sebelah barat dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat
    Sebelah timur dengan Propinsi Maluku, Laut Banda dan Negara Timor Leste

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 21 Kabupaten, 1 Kota

Banyaknya Kecamatan : 306 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Pulau Komodo, Pulau Kolbano, Danau Kelimutu, Taman Laut Selat Pantar, Kampung Megalitik

Kuliner

Jagung Bose, Kolo, Se'i, Manggulu, Rebok, Gula sabu

Alat Musik Tradisional

Sasando

Sejarah

Zaman Kebangkitan Nasional (±1900–1942)

Pada masa sesudah tahun 1900, kerajaan–kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur pada umumnya telah ber ubah status menjadi Swapraja. Swapraja–swapraja tersebut, 10 berada di pulau Timor (Kupang, Amarasi, Fatuleu, Am foan, Molo, Amanuban, Amanatun, Mio maffo, Biboki, Insana) satu di pulau Rote (Rote), satu di pulau Sabu (Sabu), 15 di pulau Sumba (Kanatang, Lewa–Kanbera, Tabundung, Melolo, Rendi Mangili, Wei jelu, Masukaren, Laura, Waijewa, Kodi–Lauli, Membora, Umbu Ratunggay, Ana kalang, Wanokaka, Lambaja), sembilan di pulau Flores (Ende, Lio, Larantuka, Ado nara, Sikka, Ngada, Riung, Nage Keo, Manggarai), tujuh di pulau Alor–Pantar (Alor, Baranusa, Pantar, Matahari Naik, Kolana, Batu Lolang, Purema).

Swapraja–swapraja tersebut terbagi lagi menjadi bagian–bagian yang wilayah nya lebih kecil. Wilayah–wilayah kecil itu disebut kafetoran–kafetoran.

Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

Wilayah Nusa Tenggara Timur pada waktu itu merupakan wilayah hukum dari keresidenan Timor dan daerah takluknya (Residentie Timor en Onder Hoorig Heden). Keresidenan Timor dan daerah bagian barat (Timor Indonesia pada waktu itu, Flores, Sumba, Sumbawa serta pulau–pulau kecil sekitarnya seperti Rote, Sabu, Alor, Pantar, Lomblen, Adonara, Solor).

Keresidenan Timor dan daerah takluknya berpusat di Kupang, yang me miliki wilayah terdiri dari tiga afdeeling (Timor, Flores, Sumbawa dan Sumba), 15 onderafdeeling dan 48 Swapraja. Afde eling Timor dan pulau–pulau terdiri dari 6 onder afdeeling dengan ibukotanya di Kupang. Afdeeling Flores terdiri dari 5 onder afde eling dengan ibukotanya di Ende.

Yang ketiga adalah Afdeeling Sumbawa dan Sumba dengan ibukota di Raba (Bima). Afdeeling Sumbawa dan Sumba ini terdiri dari 4 onder afdeeling.

Keresidenan Timor dan daerah takluknya dipimpin oleh seorang residen, sedangkan afdeeling dipimpin oleh seorang asisten residen. Asisten residen ini membawahi kontrolir/ Controleur dan Geraghebber sebagai pemimpin Onder afdeeling. Residen, asisten residen, kon troliir dan gezaghebber adalah pamong praja Kolonial Belanda. Para kepala onder afdeeling yakni kontrolir dibantu oleh pamong praja bumi putra ber pangkat Bestuurs assistant. (Ch. Kana, 1969, hal . 49–51).

Zaman Pendudukan Jepang (1942–1945)

Pada tanggal 8 Maret 1942 komando angkatan perang Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan demikian secara resmi Jepang menggantikan Belanda sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia. Untuk Indonesia bagian timur termasuk wilayah Indonesia Bagian Timur wilayah NTT berada di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang (Kaigun) yang berkedudukan di Makasar. Adapun da lam rangka menjalankan pemerintahan di daerah yang diduduki Kaigun menyusun pemerintahannya. Untuk wilayah Indonesia bagian timur dikepalai oleh Minseifu yang berkedudukan di Maka sar. Di bawah Minseifu adalah Minseibu yang untuk daerah Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam Sjoo Sunda Shu (Sunda Kecil) yang berada di bawah pimpinan Minseifu Cokan yang ber kedudukan di Singaraja.

Disamping Minseibu Cokan terda pat dewan perwakilan rakat yang disebut Syoo Sunda Sukai Yin. Dewan ini juga berpusat di Singaraja. Diantaranya ang gota dewan ini yang berasal dari Nusa Tenggara Timur adalah raja Amarasi H. A. Koroh dan I. H. Doko.

Untuk pemerintahan di daerah–daerah nampaknya tidak banyak mengalami perubahan, hanya instilah–istilahnya saja yang dirubah. Bekas wilayah afdeeling dirubah menjadi Ken dan di NTT ada tiga Ken yakni Timor Ken, Flores Ken dan Sumba Ken. Ken ini masing–masing dikepalai oleh Ken Kan rikan. Sedang kan tiap Ken terdiri dari beberapa Bunken (sama dengan wilayah onder afdeeling) yang dikepalai Bunken Karikan. Di bawah wilayah Bunken adalah swapraja–swapraja yang dikepalai oleh raja–raja dan pemerintahan swapraja ke bawah sampai ke rakyat tidak mengalami perubahan.

Zaman Kemerdekaan (1945–1975)

Setelah Jepang menyerah, Kepala Pemerintahan Jepang (Ken Kanrikan) di Kupang memutuskan untuk menyerahkan pemerintahan atas kota Kupang kepada tiga orang yakni Dr.A.Gakeler sebagai walikota, Tom Pello dan I.H.Doko. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena pasu kan NICA segera mengambil alih seluruh pemerintahan sipil di NTT, di mana susunan pemerintahan dan pejabat–pejabatnya sebagian besar adalah pejabat Belanda sebelum perang dunia II. Dengan demikian NTT menjadi daerah kekuasaan Belanda lagi, sistem pemerintahan sebelum masa perang ditegakkan kembali. Pada tahun 1945 kaum pergerakan secara sembunyi–sembunyi telah mengetahui perjuangan Republik Indonesia melalui radio. Oleh karena itu kaum pergerakan menghidupkan kembali Partai perseri katan Kebangsaan Timor yang berdiri sejak tahun 1937 dan kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Perjuangan politik terus berlanjut, sampai pada tahun 1950 dimulai pase baru dengan dihapusnya dewan raja–raja. Pada bulan Mei 1951 Menteri Dalam Negeri NIT mengangkat Y.S. Amalo menjadi Kepala Daerah Timor dan kepu lauannya menggantikan H.A. Koroh yang wafat pada tanggal 30 Maret 1951. Pada waktu itu daerah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam wilayah Propinsi Sunda Kecil.

Berdasarkan atas keinginan serta hasrat dari rakyat Daerah Nusa Tenggara, dalam bentuk resolusi, mosi, pernyataan dan delegasi–delegasi kepada Pemerintah Pusat dan Panitia Pembagian Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.202/1956 perihal Nusa Tenggara, pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk membagi daerah Propinsi Nusa Tenggara termaksud da lam Peraturan Pemerintah RIS no.21 tahun 1950. (Lembaran Negara RIS tahun 1950 No.59) menjadi tiga daerah tingkat 1 dimaksud oleh undang–undang No.1 tahun 1957.

Akhirnya berdasarkan undang–undang No.64 tahun 1958 propinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi Daerah Swa tantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (inventarisasi Land Use, 1967, hal. 2). Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur meliputi daerah Flores, Sumba dan Timor.

Berdasarkan undang–undang No.69/ 1958 tentang pembentukan daerah–daerah tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, maka daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 12 Daerah Swatantra Tingkat II (Monografi NTT, 1975, hal. 297). Adapun daerah swatantra tingkat II yang ada tersebut adalah : Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu.

Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daswati I Nusa Tenggara Timur tertanggal 28 Pebruari 1962 No.Pem.66/1/2 yo tanggal 2 Juli 1962 tentang pembentukan kecamatan di Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka secara de facto mulai tanggal 1 Juli 1962 swapraja–swapraja dihapuskan (Monografi NTT, Ibid, hal. 306). Sedangkan secara de jure baru mulai tanggal 1 September 1965 dengan berlakunya undang–undang no.18 tahun 1965 tentang pokok–pokok pemerintahan daerah. Pada saat itu juga sebutan Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dirubah menjadi Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Daerah Swatantra Tingkat II dirubah menjadi Kabupaten.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang, tanggal 20 Juli 1963 No.66/1/32 mengenai pembentukan kecamatan, maka Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan 12 daerah tingkat II dibagi menjadi 90 kecamatan dan 4 555 desa tradisionil, yakni desa yang bersifat kesatuan genealogis yang kemudian dirubah menjadi desa gaya baru.

Pada tahun 2003 wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 16 kabupaten dan satu Kota. Kabupaten–kabupaten dan Kota tersebut adalah: Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat dan Kota Kupang. Dari 16 kabupaten dan satu kota tersebut terbagi dalam 197 kecamatan dan 2 585 desa/kelurahan. (Disarikan dari buku “Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur” Proyek Penelitian dan Pencetakan Kebudayaan Daerah 1977/1978).

Sumber
http://www.nttprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://masakannttasliyuyubgubub.blogspot.co.id
http://www.tempatwisataid.com
http://ngulik.co

Profil Provinsi Bali

2016-05-05T20:25:00.000-07:00

Pantai Kuta

Profil Provinsi Bali berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Bali

Ibukota                    : Denpasar

Website                   : http://www.baliprov.go.id

Luas Wilayah/Area     : 5.780,06 Km2

Batas Wilayah

   – Sebelah Utara dengan Laut Bali
   – Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia
   – Sebelah Barat dengan Propinsi Jawa Timur
   – Sebelah Timur dengan Provinsi NTB

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 8 Kabupaten, 1 Kota

Banyaknya Kecamatan : 57 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Pantai Kuta, Pantai sanur, Tanah Lot, Danau Beratan Bedugul, Tanjung Benoa, Ubud, Pulau Uluwatu, Pantai Seminyak, Pantai Legian, Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Pantai Jimbaran, Danau Batur Kintamani, Nusa Dua,

Kuliner

Bebek Betutu, Sate Lilit, Lawar Kuwir, Rujak Kuah Pindang dan Rujak Bulung, Serombotan, Tipat Blayag, Nasi Jinggo, Nasi Tepeng

Alat Musik Tradisional

Cengceng

Sejarah

Pada permulaannya yang datang di Bali adalah tentara dari kesatuan angkatan darat Jepang (Rikugua) yang tampaknya lebih kejam, bengis dengan pedang selalu ditangan, kemudian setelah pemerintahan sipil mulai disusun, yang mengambil peranan adalah tentara angkatan laut yang disebut kaigen. Pemerintahan sipil ini disebut Menseibu dengan kepalanya Menseibu Chookan berpusat di Singaraja.

Sistem militer yang diterapkan disini menyebabkan pemerintah bersifat militer fasis. Pusat kekuatan militer untuk seluruh Sunda Kecil berada di kota Denpasar dengan kepala militer tertinggi disebut Sirei.

Dalam hal ini walaupun bentuknya adalah pemerintahan sipil, namun selalu berada dibawah pengawasan militer. Setelah pemerintahan sipil dapat diwujudkan aksi propaganda oleh pemerintah Jepang semakin giat dilakukan. Dalam hal ini dibentuk semacam barisan propaganda yang disebut Sendenbu Sedenka.

Pada tanggal 15 Agustus 1943, dibentuk semacam Dewan Perwakilan Rakyat (Chuoa Sangai In) untuk seluruh Indonesia namun khusus di Bali dibentuk pula badan-badan yang disebut Syu Kaigi, dan para anggotanya disebut Syu Kaigi In serta bukan terpusat di Singaraja.

Sumber
http://www.baliprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://www.yoshiwafa.com
http://liburanbali.net
http://ngulik.co

Profil Provinsi Jawa Timur

2016-05-05T19:53:00.000-07:00

Gunung Bromo

Profil Provinsi Jawa Timur berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Jawa Timur

Ibukota                    : Surabaya

Website                   : http://www.jatimprov.go.id

Luas Wilayah/Area   : 47.799,75 Km2

Batas Wilayah

   – Sebelah Utara dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan
   – Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia
   – Sebelah Barat dengan Propinsi Jawa Tengah
   – Sebelah Timur dengan Selat Bali / Propinsi Bali

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 29 Kabupaten, 9 Kota

Banyaknya Kecamatan : 664 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Gunung Bromo, Pantai Papuma, Kawah Ijen, Pantai Pulau Merah, Air Terjun Madankaripura, Taman Nasional Baluran, Pulau Sempu, Ranu Kumbolo, Pantai Klayar, Songa Rafting

Kuliner

Soto Lamongan, Rawon, Rujak Cingur, Lontong Balap, Gado-gado, Tahu Tek, Pecel, Bakso Malang, Nasi Tumpang,

Alat Musik Tradisional

Bonang

Sejarah

Jawa Timur pernah menjadi pusat kekuasaan dan pemerintahan raja-raja dari abad X sampai abad XIII, yaitu pada masa kerajaan Kediri, Singasari dan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang berdiri tahun 1292 mencapai puncak kejayaannya berhasil mempersatukan Wilayah Nusantara, yang wilayah kekuasaannya hingga Semenanjung Malaka, Muangthai dan beberapa pulau di Philipina Selatan. Pada masa tersebut Agama Hindu dan Budha sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sampai abad XIV dan setelah Kerajaan Islam memerintah pada awal abad XVI, pengaruh Hindu dan Budha menepi ke daerah Blambangan dan Bali.

Sumber
http://www.jatimprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://anekatempatwisata.com
http://masfikr.com
http://ngulik.co

Profil Provinsi DI Yogyakarta

2016-05-05T19:34:00.000-07:00

Candi Prambanan

Profil Provinsi DI Yogyakarta berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Ibukota                    : Yogyakarta

Website                    : http://www.jogjaprov.go.id

Luas Wilayah/Area    : 3.133,15 Km²

Batas Wilayah

   Sebelah utara    : Kabupaten Sleman
   Sebelah timur    : Kabupaten Bantul & Sleman
   Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
   Sebelah barat    : Kabupaten Bantul & Sleman

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 4 Kabupaten, 1 Kota

Banyaknya Kecamatan : 78 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek WisataCandi Prambanan, Pantai Parangtritis, Resor Kaliurang, Malioboro, Keraton Yogyakarta, Museum Sonobudoyo, Candi Plaosan, Pantai Baron, Kota Gede, Goa Selarong, Goa Jomblang, Taman Pintar Yogyakarta

Kuliner

Sate Petir dan Tongseng Petir Pak Nano, Sate Klathak Pak Bari, Sambal Welut, Mangut Lele, Gudeg

Alat Musik Tradisional

Gendang

Sejarah

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat propinsi yang ada di Indonesia. Propinsi ini beribukota di Yogyakarta. Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati.Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berartiYogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa).

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakartaadalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Landschappen. Di jaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II ) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.

Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 No. 577.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya adalah :

    Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia.
    Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 ( yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah)
    Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 ( yang dibuat bersama dalam satu naskah ).

Dari 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia, justru dimasa perjuangan bahkan mengalami saat-saat yang sangat mendebarkan, hampir-hampir saja Negara Republik Indonesia tamat riwayatnya. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di Yogyakarta mempunyai kenangan tersendiri tentang wilayah ini. Apalagi pemuda-pemudanya yang setelah perang selesai, melanjutkan studinya di Universitas Gajah Mada, sebuah Universitas Negeri yang pertama didirikan oleh Presiden Republik Indonesia, sekaligus menjadi monumen hidup untuk memperingati perjuangan Yogyakarta.

Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Propisni Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati.

Pasal 18 undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa “ pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa “.

Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman.

Sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata.

Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada jaman kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman.

Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai kini masih tetap lestari. Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya. Sebutan kata Mataram yang banyak digunakan sekarang ini, tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas kejayaan Kerajaan Mataram.

Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di propinsi ini, di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia.

Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi propinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, bahkan, yang terbaru, wisata malam.

Disamping predikat-predikat di atas, sejarah dan status Yogyakarta merupakan hal menarik untuk disimak. Nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sumber

http://www.jogjaprov.go.idhttp://www.kemendagri.go.id
http://www.initempatwisata.com
https://www.brilio.net
http://ngulik.co

Profil Provinsi Jawa Tengah

2016-05-04T21:06:00.000-07:00

Candi Borobudur

Profil Provinsi Jawa Tengah berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Jawa Tengah

Ibukota                    : Semarang

Website                    : http://www.jatengprov.go.id

Luas Wilayah/Area      : 32.800,69 Km2

Batas Wilayah

   Sebelah Utara     : Laut Jawa
   Sebelah Selatan : Samudra Indonesia dan D.I Yogyakarta
   Sebelah Timur     : Jawa Timur
   Sebelah Barat     : Jawa Barat

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 29 Kabupaten, 6 Kota

Banyaknya Kecamatan : 573 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Candi Borobudur, Kepulauan Karimunjawa, Candi Prambanan, Taman Wisata Air Panas Guci, Museum Kereta Ambarawa, Puri Maerokoco, Pantai Kartini, Keraton Surakarta, Ketep Pass, Dataran Tinggi Dien, Grejengan Sewu Tawangmangu

Kuliner

Tempe Mendoan, Telur Asin, Brekecek, Sroto Purbalingga, Sup Senerek, Mangut Beon, Dawet ireng Purworejo, Tahu Petis, Sego Liwet, Sambel Lethok, Tahu susu, Nasi Grombyang

Alat Musik Tradisional

Gamelan

Sejarah

I. SEJARAH PERKEMBANGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Sebagai suatu Propinsi, Jawa Tengah sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

A. Jaman Penjajahan Belanda

Berdasarkan Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland -Indie (Decentralisatie Wet 1903), maka pemerintahai di Jawa dan Madura terbagi atas Gewest (Karesidenan), Afdeeling/Regentschap (Kabupaten), District / Standgeemente (Kotapraja), dan Oderdistrict(Kecamatan).

B. Jaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaltu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menetapkan bahwa seluruh Jawa kecuali Vorstenkendeh (Kerajaan-kerajaan) terbagi dalam wilayah Syuu (Karesidenan), Si (Kotapraja), Ken (Kabupaten), Gun (Distrik), Son ConderDistrikdan Ku(Kelurahan)

C. Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan UU No. 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Propinsi Jawa Tengah. Sesual dengan PP No. 31 Tahun 1950, UU No.10 Tahun 1950, dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tenciab Nomor 7 Tahun 2004 ditetapkan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah tanggal l5 Agustus 1950.

II. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROPINSI JAWA TENGAH

UU Pengaturan Pemerintah Daerah

Sejak merdeka hingga sekarang peraturan per Undang-Undangan yang mengatur tentang system Pemerintah Daerah adalah :

1. UU No. 1 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi berdasarkan kedaulatan rakyat;

2. UU No. 22 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi sebanyak banyaknya;

3. UU No. 1 Tahun 1957, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya;

4. PenPres No. 6 Tahun 1959;

5. UU No. 18 Tahun 1965, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya.

6. UU No. No. 5 Tahun 1974, dengan prinsip otonomi nyata dan bertanggungjawab;

7. UU No. 22 Tahun 1999, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertangungjawab;

8. UU No. 32 Tahun 2004, dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

Sumber

http://www.jatengprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://tempatwisatadaerah.blogspot.co.id
http://sobatinfo.com
http://ngulik.co

Profil Provinsi Jawa Barat

2016-05-04T20:36:00.000-07:00

Gunung Tangkuban Perahu

Profil Provinsi Jawa Barat berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Jawa Barat

Ibukota                    : Bandung

Website                    : http://www.jabarprov.go.id

Luas Wilayah/Area      : 35.377,76 Km2

Batas Wilayah

   Sebelah Utara     : Laut Jawa dan DKI Jakarta
   Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
   Sebelah Timur     : Jawa Tengah
   Sebelah Barat     : Banten

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 17 Kabupaten, 9 Kota

Banyaknya Kecamatan : 626 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Pantai Pangandaran, Gunung Tangkuban Perahu, Kawah Putih, Pantai Pelabuhan Ratu, Situ Patengan, Taman Wisata Mekar Sari, Kebun Raya Bogor, Taman Bunga Nusantara, Goa Buniayu, Green Canyon, Pantai Ujun Genteng

Kuliner
Empal Gentong, Batagor dan Siomay, Cireng, Sega Lengkong, Cumi Hideung, Hayam Bakakak, Kerupuk Melarat, Karedok

Alat Musik Tradisional
Angklung

Sejarah

Sejarah "Sunda" yang dimaksud di sini bersifat umum berdasarkan data atau tulisan terbatas yang digunakan. Menurut data dan penelitian arkeologis, Tanah Sunda telah dihuni oleh masyarakat Sunda secara sosial sejak lama sebelum Tarikh Masehi. Situs Purbakala di Ciampea (Bogor), Kelapa Dua (Jakarta), Dataran Tinggi (Bandung) dan Cangkuang (Garut) memberi bukti dan informasi bahwa lokasi - lokasi tersebut telah ditempati oleh kelompok masyarakat yang memiliki sistem kepercayaan organisasi sosial, sistem mata pencaharian, pola pemukiman dan lain sebagainya sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat betapapun sederhananya.

Era sejarah di Tanah Sunda baru mulai pada pertengahan abad ke-5 seiring dengan dibuatnya dokumen tertulis berupa beberapa buah prasasti yang dipahat batu dengan menggunakan bahasa Sangsekerta dan Aksara Pallawa. Prasasti - prasasti itu yang diketemukan di Ciaruteun daerah Bogor, Bekasi dan Pandeglang dibuat zaman kerajaan Tarumanegara dengan salah seorang rajanya bernama Purnawarman dan Ibukotanya terletak di Bekasi sekarang. Pada masa itu sampai abad ke-7, sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, agama Hindu sebagai agama resmi negara, sistem kasta berbentuk stratifikasi sosial dan hubungan antar negara telah mulai terwujud walaupun masih dalam tahap awal dan terbatas.

Kerajaan Sriwijaya di Sumatra, India dan China merupakan negeri luar yang menjalin hubungan dengan kerajaan Tarumanegara, tetapi kebudayaan Hindu dari India yang dominan dan berpengaruh di sini. Kerajaan Sunda baru muncul pada abad ke-8 sebagai lanjutan atau penerus Kerajaan Tarumanegara, pusat kerajaannya berada sekitar Bogor sekarang. Paling tidak ada tiga macam sumber yang menyebut Sunda sebagai nama kerajaan, pertama dua buah prasasti (Bogor dan Sukabumi). kedua beberapa buah naskah lama (Carita Parahiyangan, Sanghiyang siksa kendang karesian). Ibu kota kerajaan Sunda di namai Pakuan Padjadjaran.

Dalam tradisi lisan dan Naskah sesudah Abad ke-17, Pakuan biasa disebut untuk nama Ibu kota sedangkan Padjadjaran untuk menyebutkan kerajaan. Kerajaan ini hidup kira-kira 6 abad, karena runtuh sekitar tahun 1579. Pernah mengalami masa kejayaan antara lain ditandai dengan luas wilayah yang meliputi seluruh Tatar Sunda, kesejahteraan rakyat tinggi, keamanan stabil, hubungan dengan dunia luar (Majapahit, Portugis, Sriwijaya) berjalan baik. Dikenal ada dua raja termasyhur kebesarannya (Prabu Niskala Wastu Kancana dan Sri Baduga Maharaja). Ibu kotanya pernah berada di Kawali, Galuh. Pada masa pemerintahan Prabu Maharaja (1350-1352) terjadi konflik dengan Majapahit, karena masalah pernikahan putri Sunda dengan raja Majapahit Hayam Wuruk.

Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja (1482-1521), dan putranya, Prabu Surawisesa (1521-1535) terjalin hubungan kerjasama ekonomi dan keamanan antara kerajaan Padjadjaran dengan Portugis yang berkedudukan di Malaka. Dari kerajaan ini dihasilkan beras dan lada yang bisa diekspor. Kota Pelabuhan yang besar antara lain Banten, Sunda Kelapa (Jakarta sekarang) dan Cirebon, sistem ladang merupakan cara bertani rakyatnya. Ada jalan raya darat yang menghubungkan Ibukota kerajaan dengan Banten disebelah barat, Kelapa disebelah utara, serta Cirebon dan Galuh disebelah timur. Dari daerah pedalaman ke pesisir utara dihubungkan dengan jalur lalu lintas sungai dan jalan menyusuri pantai.

Pedagang Islam sudah berdatangan ke kota - kota pelabuhan Kerajaan Sunda untuk berdagang dan memperkenalkan ajaran Islam. Lama kelamaan para pedagang Islam bermukim di kota - kota pelabuhan Sunda, terutama di Banten, Karawang dan Cirebon kemudian penduduk setempat banyak yang menganut Agama Islam. Berkat dukungan Kesultanan Demak berdirilah kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten yang dalam perkembangan selanjutnya mendesak kekuasaan kerajaan Sunda sampai akhirnya menumbangkan sama sekali (5179). Sementara di daerah pesisir berkembang kekuasaan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Sedangkan di daerah pedalaman muncul kabupaten - kabupaten yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu : Sumedang, Galuh, Sukapura, Limbangan, Parakanmuncung, Bandung, Batulayang dan Cianjur.

Periode selajutnya (sejak abad ke-17) Sejarah Sunda mengalami babak baru, karena dari arah pesisir utara di Jayakarta (Batavia) masuk kekuasaan Kompeni Belanda (sejak 1610) dan dari arah pedalaman sebelah timur kekuasaan Mataram (sejak 1625). Secara perlahan - lahan tapi pasti akhirnya seluruh Tanah Sunda jatuh ke genggaman kekuasaan Belanda (sejak awal abad ke-19) karena itu mulailah zaman kekuasaan kolonial Hindia Belanda.

Tanah Sunda yang subur dan orang - orang yang rajin bekerja menjadikan pengeksploitasian tersebut sangat mengutungkan penguasa kolonial Belanda sehingga membawa kemakmuran yang luar biasa bagi mereka yang tinggal disini dan yang berada di tanah leluhurnya (Belanda). Sebaliknya rakyat pribumi tidak mengecap keuntungan yang setimpal dengan tenaga dan jasa yang diberikan, bahkan banyak yang hidupnya menderita, kecuali sekelompok masyarakat kecil yang dekat dan kerjasama dengan penguasa kolonial yang biasa disebut kaum Menak.

Pada sisi lain masuknya penjajahan itu menimbulkan ketidakpuasan dan bahkan penentangan sebagian masyarakat. Di bawah beberapa pemimpinnya timbulah serangkaian perlawanan dan pemberontakan rakyat, seperti yang dipimpin oleh Dipati Ukur di Priangan (1628 - 1632), Sultan Ageng Tirtayasa dan pangeran Purbaya di Banten (1659 - 1683), Prawatasari di Priangan (1705 - 1708), Kiai Tapa dan Bagus Buang di Banten (1750 - 1752), Bagus Rangin (1802 - 1818), Kiai Hasan Maulani di Kuningan (1842), Kiai Washid di Banten (1888), Kiai Hasan Arif di Garut (1918).

Ketidakpuasan masyarakat terus berlanjut, walaupun penguasa kolonial mengupayakan perbaikan kehidupan masyarakat melalui program pendidikan, pertanian, perkreditan dan juga menerapkan sistem ekonomi bagi Pemerintahan Pribumi. Sejak awal abad ke-20 muncul gerakan penentang sosial dan organisasi politik seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Paguyuban Pasundan dan Partai Nasional Indonesia.

Melalui pendudukan Militer Jepang (1942 - 1945) yang mengakhiri kekuasaan kolonial Hindia Belanda (menyerah di Kalijati, Subang tanggal 8 Maret 1942) dan menumbuhkan keberanian di kalangan orang pribumi untuk melawan kekuasaan asing dan memberikan bekal keterampilan perang pada tahun 1945 masyarakat Sunda, umumnya masyarakat Indonesia berhasil mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Sejak itu masyarakat dan Tanah Sunda berada dalam lingkungan negara Republik Indonesia.

Secara historis Propinsi Jawa Barat yang dibentuk berlandaskan Undang - undang No. 11 Tahun 1950 dengan Bandung sebagai ibukotanya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang - undang Dasar 1945, Undang - undang No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan peraturan perundangan lainnya, dan dalam perkembangan terakhir dengan berlakunya Undang - undang No. 22 Tahun 1999 yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah.

Dengan terbentuknya Propinsi Banten pada bulan Nopember tahun 2000, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat terdiri dari 16 Kabupaten, yaitu Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan dan 9 Kota, yaitu Bandung, Bogor, Sukabumi, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar.

Sumber
http://www.jabarprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://tempatwisatadaerah.blogspot.co.id
http://sobatinfo.com
http://ngulik.co

Profil Provinsi DKI Jakarta

2016-05-04T19:48:00.000-07:00

Tugu Monas

Profil Provinsi DKI Jakarta berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi DKI Jakarta

Status                      : Ibukota Negara

Ibukota                    : Jakarta

Website                    : http://www.jakarta.go.id

Luas Wilayah/Area      : 664,01 Km2

Batas Wilayah

   Sebelah Utara     : Laut Jawa
   Sebelah Selatan : Jawa Barat
   Sebelah Timur     : Jawa Barat
   Sebelah Barat     : Banten

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 1 Kabupaten, 5 Kota

Banyaknya Kecamatan : 44 Kecamatan

Lambang Daerah

Objek Wisata

Tugu Monas, Kepulauan Seribu, TMII, Ancol Dreamland, Pulau Tidung, Kebun Binatang Ragunan, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral Jakarta, Kota Tua Jakarta, Taman Suropati, Pasar Tanah Abang, Pecinan Glodok, Museum Fatahillah

Kuliner
Kerak Telor, Nasi uduk, Nasi ulam, Ketupat Sayur, Gado-gado, Ketoprak, semur jengkol, Soto Betawi, Soto tangkar

Alat Musik Tradisional
Tehyan

Sejarah

Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit.

Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.

Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lilngkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat nasionalisme Indonesia di canangkan oleh para mahasiswa di Batavia pada awal abad ke-20.

Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu itu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan , yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan : Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21.

     * Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.
     * 22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan
        sebagai hari jadi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956).
     * 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad
        Batavia.
     * 1 April 1905 berubah nama menjadi 'Gemeente Batavia'.
     * 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
     * 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi.
     * September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
     * 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama menjadi Stad
        Gemeente Batavia.
     * 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praj'a Jakarta.
     * 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja
        Djakarta Raya.
     * Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah
        Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
     * 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota
        Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.
     * Tahun1999, melalaui uu no 34 tahun 1999 tentang pemerintah provinsi daerah khusus
        ibukota negara republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi
        pemerintah provinsi dki Jakarta, dengan otoniminya tetap berada ditingkat provinsi dan
        bukan pada wilyah kota, selain itu wiolyah dki Jakarta dibagi menjadi 6 ( 5 wilayah
        kotamadya dan satu kabupaten administrative kepulauan seribu)

Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Sumber
http://www.jakarta.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://www.initempatwisata.com
http://digiku.com
http://ngulik.co

Profil Provinsi Banten

2016-05-04T18:51:00.000-07:00

Pantai Anyer

Profil Provinsi Banten berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Banten

Ibukota                    : Serang

Website                    : http://www.bantenprov.go.id

Luas Wilayah/Area      : 9.662,92 Km2

Batas Wilayah

   Sebelah Utara     : Laut Jawa
   Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
   Sebelah Timur     : DKI Jakarta dan Jawa Barat
   Sebelah Barat      : Selat Sunda

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 4 Kabupaten, 4 Kota

Banyaknya Kecamatan : 155 Kecamatan
Lambang Daerah

Objek Wisata

Pantai Anyer, Pantai Tanjung Lesung, Gunung Krakatau, Kampung Baduy, Pantai Sawarna, Pulau Umang, Arum Jeram Sungai Ciberang, Pulau dua, Rawa dano, Pantai Badegur, Pulau Sangiang, Pantai Carita, Taman Nasional Ujung Kulon, Pantai Karang Taraje, Air Terjun Cihear,
Kuliner
Laksa Tanggerang, Sate Bandeng, Nasi Sum-sum, Sate bebek, Nasi uduk empal, Rabeg Banten

Alat Musik Tradisional
Gendang

Sejarah

Dahulu wilayah Banten (Cilegon, Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak) merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dengan adanya pemekaran daerah maka sejak tanggal 4 Oktober 2003 Banten resmi menjadii sebuah Provinsi dengan Ibukota Serang. Meskipun usianya masih muda Banten mempunyai sejarah panjang dalam perjuangan bersama dengan daerah-daerah yang lainnya, utamanya perjuangan melawan kaum kolonialisme / penjajahan.

Sumber
http://www.bantenprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://www.kebudayaanindonesia.com
http://tempatwisataseru.com
http://ngulik.co

Profil Provinsi Kalimantan Utara

2016-05-04T18:25:00.000-07:00

Pantai Amal

Profil Provinsi Kalimantan Utara berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Kalimantan Utara

Ibukota                    : Tanjung Selor

Website                    : http://www.kaltaraprov.go.id

Luas Wilayah/Area      : 75.467,70 Km2

Batas Wilayah
   Sebelah Utara   : Malaysia
   Sebelah Selatan : Kalimantan Timur
   Sebelah Timur     : Laut Sulawesi
   Sebelah Barat    : Malaysia

Lambang Daerah

Banyaknya Kabupaten/Kota : 4 Kabupaten, 1 Kota

Banyaknya Kecamatan : 50 Kecamatan

Objek Wisata

Pantai Amal, Rumah Bundar, Wahana wisata persemaian, Penangkara Juwata, Gunung Putih, Gunung Rian, Pantai Tanah Kuning

Kuliner

Nasi Udang Malinau, Nasi subut, Sate ikan Pari

Alat Musik Tradisional

Babun

Sejarah
Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara yang disingkat menjadi Kaltara, melalui proses panjang yang diwacanakan sejak tahun 2000. Provinsi Kaltara secara resmi terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

RUU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini sebelumnya telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 untuk disahkan menjadi undang-undang (UU). Sejak terbit UU No. 20 Tahun 2012 maka resmi terbentuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke 34 di Indonesia. Pada tanggal 22 April 2013 Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yaitu Irianto Lambrie dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta.

Tujuan pembentukan provinsi ini adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, terutama di kawasan perbatasan. Pemerintah Pusat berharap dengan adanya pemerintahan provinsi, permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat langsung dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan juga dengan adanya Provinsi Kaltara dapat meningkatkan perekonomian warga Kalimantan Utara yang berada di dekat perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Pada saat dibentuknya, wilayah Kaltara terbagi 5 wilayah administrasi yang terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Seluruh wilayah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Kaltara beribukota Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan.

Sumber

http://www.kaltaraprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://www.wisataku.id
http://www.republika.co.id
http://ngulik.co
http://www.wisatakaltara.com

Profil Provinsi Kalimantan Tengah

2016-05-04T17:56:00.000-07:00

Taman Nasional Tanjung Puting

Profil Provinsi Kalimantan Tengah berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Kalimantan Tengah

Ibukota                    : Palangkaraya

Website                    : http://kalteng.go.id

Luas Wilayah/Area      : 153.564,50 Km2

Batas Wilayah

   Sebelah Utara : Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat
   Sebelah Selatan : Laut Jawa
   Sebelah Timur : Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
   Sebelah Barat : Kalimantan Barat

Lambang Daerah

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 13 Kabupaten, 1 Kota,

Banyaknya Kecamatan : 152 Kecamatan

Objek Wisata

Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Bukit Raya, Arboretum Nyaru Menteng, Danau Tahai, Kota air Muara Teweh, Pantai ujung Pandaran, Rumah adat betang

Kuliner

Sambal dadah balasan

Alat Musik Tradisional

Japen

Sejarah

Provinsi Administratif Kalimantan Tengah terbentuk pada tahun 1950, sejak saat itu munculah berbagi aspirasi serta keinginan dari kalangan masyarakat di Kalimantan Tengah yang ingin memiliki Provinsi sendiri, terlepas dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang tidak bersifat administratif tetapi bersifat otonom.

Prakarsa serta aspirasi yang muncul tersebut timbul dari hasrat serta keinginan para tokoh kalangan masyarakat Dayak yang berada di 3 (tiga) Kabupaten, antara lain Kabupaten Kapuas, Barito dan Kabupaten Kotawaringin, yang menginginkan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah yang otonom.

Keinginan serta aspirasi yang muncul di kalangan masyarakat Kalimantan Tengah tersebut kemudian dituangkan dalam pernyataan yang disampaikan dan disalurkan melalui organisasi masa (ormas) maupun melalui saluran partai politik (parpol) yang ada pada saat itu.   Hasrat serta keinginan, untuk membentuk Provinsi Kalimantan Tengah yang mandiri serta otonom salah satunya dicetuskan oleh Ikatan Keluarga Dayak (IKAD) yang ada di Banjarmasin pada awal tahun 1952.

Aspirasi yang terus berkembang tersebut kemudian disalurkan melalui wadah yang dibentuk dengan nama ”Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah” (PPHRKT) di Banjarmasin.    Sementara aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah yang juga muncul pada saat itu, yaitu datang dari Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) yang melangsungkan Kongres di Desa Bahu Palawa, dilaksanakan pada tanggal 22-25 Juli 1953. Salah satu poin hasil kongres pada saat itu adalah menuntut terbentuknya Provinsi otonom Kalimantan Tengah.

Pada tanggal 17 April 1954, ”Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah” (PPHRKT)   melaksanakan rapat dan menghasilkan kesepakatan berisi tuntutan agar Pemerintah Pusat segera membentuk Provinsi keempat yakni Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Resolusi Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah (PPHRKT) tersebut sebagai reaksi atas keputusan Pemerintah Pusat di Jakarta pada tanggal 3 Februari 1954, yang menetapkan bahwa di pulau Kalimantan hanya ditetapkan menjadi 3 (tiga) provinsi saja.

Tuntutan serta aspirasi dari masyarakat Kalimantan Tengah yang dideklarasikan dalam resolusi tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah pusat dikala itu. Kabinet serta Parlemen (DPR-RI hasil Pemilu 1955) tetap menyetujui serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari 1957. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, yang telah disyahkan serta yang telah dilegitimasi tersebut menyatakan bahwa “ ... Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi Otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun”.

Atas terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tersebut, masyarakat Kalimantan Tengah merasa kurang puas serta menilai bahwa undang-undang tersebut kurang akomodatif serta tidak aspiratif terhadap tuntutan serta harapan masyarakat Kalimantan Tengah di masa tersebut.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956, yang kurang akomodatif serta aspiratif tersebut ketika diterapkan menimbulkan akses yang kurang kondusif ditengah masyarakat, sehingga menimbulkan efek serta akses lain terhadap kondisi keamanan dan ketentraman di tengah masyarakat Kalimantan Tengah. Akses negatif yang ditimbulkan akibat tetap diterapkannya undang-undang nomor 25 Tahun 1956 adalah terjadinya bentrokan bersenjata serta kesalahpahaman antara aparat keamanan dengan organisasi militan GMTPS (Gerakan Mandau Talawang Pantja Sila).

Sementera itu di kalangan masyakat Kalimantan Tengah juga terjadi aktivitas berbagai golongan di masyarakat, yang juga punya tujuan serta keinginan yang sama agar Kalimantan Tengah menjadi Provinsi yang otonom dan mandiri.   Hal tersebut tercermin dari hasil Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 2 – 5 Desember 1956, yang dipimpin oleh Ketua Presidium Mahir Mahar dan tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan Tengah lainnya yang juga hadir.

Kongres telah melahirkan resolusi serta ikrar bersama, yang berisi poin “Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu, agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Kalimantan Tengah sudah ditetapkan menjadi Provinsi yang Otonom”.

Adapun butir kesepakatan hasil kongres masyarakat yang dilaksanakan di Banjarmasin yang dilaksanakan pada pada tanggal 2 – 5 Desember 1956, adalah :

(1). Bersatu tekad, tidak terpisahkan dan konsekwen menyelesaikan perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah secepatnya;

(2). Bersatu tekad tidak terpisahkan untuk mengangkat derajat hidup yang layak bagi segala lapisan rakyat dalam daerah Kalimantan Tengah khususnya dan Indonesia umumnya.

Selain itu, kongres juga membentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dengan tugas, menindaklanjuti Keputusan Kongres terutama resolusi. Dewan Rakyat Kalimantan Tengah mengirim utusan menghadap Gubernur Kalimantan, selanjutnya Dewan Rakyat Kalimantan Tengah bersama-sama Gubernur Milono ke Jakarta menghadap Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah, serta memberikan penjelasan-penjelasan. Dengan demikian, telah terdapat saling pengertian serta kesesuaian pendapat antara Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Pusat.

Pihak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan pada tanggal 28 Desember 1956 Nomor U.P.34/41/24, menetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1957, membentuk Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sementara ditempatkan di Banjarmasin.

Sebelumnya, Mendagri menetapkan Surat Keputusan Nomor Des.52/19/10/50 tanggal 12 Desember 1956, tentang Ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956, akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1957. Untuk pelaksanaan Surat Keputusan Mendagri tersebut, pada tanggal 9 Januari 1957 dilakukan serah terima kekuasaan pemerintah antara Gubernur Kalimantan R.T.A. Milono dengan para pejabat Gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di Banjarmasin dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, dan pada hari itu pula Menteri Dalam Negeri meresmikan Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah.

Gubernur R.T.A. Milono selanjutnya mendapat tugas dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu mengemban tugas sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara Tjilik Riwut yang pada waktu itu sebagai Bupati Kepala Daerah Kotawaringin dilantik menjadi residen, bersama-sama dengan George Obus sebagai bupati Kapuas, yang pada waktu itu ditugaskan membantu membentuk Provinsi Kalimantan Tengah, bertugas di Banjarmasin.   Sementara selaku Sekretaris yang bertugas di Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah ditunjuklah Drs. F.A.D. Patianom.

Dengan terbentuknya Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah maka kemudian ditunjuklah R.T.A. Milono sebagai Gubernur, dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat senior yaitu Tjilik Riwut dan G. Obus serta pejabat Pamong Praja berpengalaman Drs. F.A.D. Patianom sebagai Sekretaris dengan 21 orang personil, bekerja keras menyiapkan segala sesuatu bagi terwujudnya pembentukan Provinsi Otonom Kalimantan Tengah, serta selalu menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat, yaitu kepada Menteri Dalam Negeri.

Pada tanggal 23 Mei 1957 diterbitkanlah Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1957, dan Tambahan Lembaran Negara No. 1284 Tahun 1957).

Dengan keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 yang ditetapkan dan diundangkan pada 23 Mei 1957, maka berakhirlah tugas R.T.A. Milono sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Bersamaan dengan berakhirnya masa tugasnya tersebut, Pemerintah Pusat kemudian menunjuk dan mengangkat R.T.A. Milono menjadi Gubernur Kalimantan Tengah definitif.

Pada saat Kalimantan Tengah masih menjadi Daerah Swatantra, Provinsi Kalimantan Tengah pada waktu itu masih belum memiliki DPRD. Adapun Pemilu untuk Pemilihan Anggota DPRD dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota DPRD (Lembaran Negara No. 44 Tahun 1956).

Pelaksanaan pemilihan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah swatantra yang pertama kali yaitu dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1958.   Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah swatantra pada Tahun 1958 telah menetapkan sebanyak 17 orang anggota.   Pelantikan para anggota dewan dilaksanakan pada tanggal 2 April 1959.

Dengan terbentuknya Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, maka mulailah dibicarakan serta difikirkan wacana tentang tempat dan dimana lokasi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah akan ditempatkan dan dibangun.   Pada saat itu masyarakat masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang dimana lokasi yang ideal sebagai lokasi yang tepat untuk membangun ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang bersifat otonom.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut maka Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah otonom, R.T.A. Milono mengambil suatu kebijaksanaan, yaitu membentuk suatu Panitia untuk merumuskan serta menetapkan daerah atau lokasi yang tepat untuk dijadikan sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

Panitia kemudian dibentuk oleh R.T.A. Milono pada tanggal 23 Januari 1957 yang diketuai oleh Mahir Mahar didampingi oleh 6 orang anggota, 2 diantaranya adalah Tjilik Riwut, selaku Residen Kalimantan Tengah pada waktu itu dan G. Obus, sebagai Bupati Kepala Daerah Kapuas yang diperbantukan pada Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah.

Maka Panitia mengadakan rapat serta berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat di Kalimantan Tengah serta berkoordinasi dengan para pejabat TNI/ POLRI dan Sipil, Kalimantan di Banjarmasin.   Kegiatan tersebut kemudian mendapat restu dari Kolonel Koesno Utomo, Panglima Tentara dan Teritorium VI/ Tanjungpura pada waktu itu. Dari hasil pertemuan, didapat kesimpulan, bahwa wilayah yang akan dijadikan lokasi sebagai Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dipilih desa Pahandut, dikampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling sebagai lokasi Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

Alasan atau dasar untuk memilih tempat tersebut menjadi calon lokasi Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah, antara lain :

-      Adanya perbedaan pendapat tentang tempat dan lokasi ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dibangun pada      saat itu di kalangan masyarakat, misalnya ada yang berkeinginan mengusulkan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah    ditempatkan di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Buntok, Muara Teweh, Sampit, dan Pangkalan Bun. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, maka dipandang perlu diambil sebuah kebijakan dalam rangka mengatasi perbedaan pendapat yang muncul.

-         Panitia berpendapat dengan alasan tuntutan yang muncul dikalangan masyarakat tersebut perlu adanya solusi yaitu mencari daerah baru yang dapat diterima oleh semua masyarakat di Kalimantan Tengah dan para Pejabat Pemerintah tingkat Kalimantan.

-         Panitia selajutnya berpendapat, alangkah baiknya jika calon ibukota Provinsi Kalimantan Tengah otonom, lokasinya berada di tengah-tengah Kalimantan Tengah tujuannya adalah agar masyarakat mudah mencapainya serta mudah dalam berkoordinasi apabila sudah menjadi ibu kota pemerintahan ;

-         Pemilihan lokasi serta tempat pembangunan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah juga ditinjau dari sudut pandang politik, sosial ekonomi, budaya, pertahanan keamanan dan psikologis.

Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 menetapkan bahwa ibukota Provinsi Kalimantan Tengah berlokasi di daerah Pahandut.   Dalam pidatonya Gubernur Kalimantan Tengah otonom R.T.A. Milono menyampaikan bahwa nama Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah otonom yang akan bangun adalah didasari oleh jiwa pembangunan serta dilandasi oleh tujuan yang suci, mulia serta cita-cita yang besar, yang diinginkan oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Dan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah otonom diberi nama PALANGKA RAYA.   Palangka Raya artinya tempat yang suci, yang mulia dan besar.

Pada upacara peresmian Pemancangan Tiang batu Pertama Pembangunan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri dan dilakukan sendiri oleh Persiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Ir. Soekarno, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli Tahun 1957.

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tanggal 17 Juni 1958 (Lembaran Negara No. 62 Tahun 1958 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1622), nama ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dinamakan dengan sebutan ”Palangka Raya”.

Provinsi Kalimantan Tengah otonom pada saat terbentuk, hanya memiliki 3 Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Kabupaten tersebut dimekarkan menjadi:

1. Kabupaten Daerah Tingkat II Barito dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yakni :

    -     Kabupaten Barito Utara, dengan ibukotanya Muara Teweh.
    -     Kabupaten Barito Selatan, dengan ibukotanya Buntok.

2. Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas (tetap/ tidak mengalami perubahan).

3. Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yakni :

     -    Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ibukotanya Sampit.

     -    Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ibukotanya Pangkalan Bun

Dengan terbangunnya sarana dan prasarana perkantoran serta sarana pendukung lainnya di Palangka Raya, maka sesuai Surat Keputusan Mendagri tanggal 22 Desember 1959, nomor 52/2/2-206, kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah yang semula berada di Banjarmasin bersifat sementara, kemudian dipindahkan ke wilayah hukumnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 , yaitu berada di Palangka Raya, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1960.

Sejak terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah yang beribu kota di Palangka Raya hingga sekarang, sudah beberapa Gubernur dan wakil Gubernur yang dilantik serta menjabat sebagai kepala daerah.

Adapun Gubernur dan Pejabat Gubernur yang pernah dan yang masih menjabat memimpin Provinsi Kalimantan Tengah sesuai periode waktu pemerintahan, antara lain

1. Gubernur R.T.A. MILONO (1957 – 1958)

2 . Gubernur TJILIK RIWUT (1958 – 1967)

3. Gubernur Ir. REINOUT SYLVANUS (1967 – 1978)

4. Gubernur W.A. GARA (1978 – 1983)

5. Gubernur Gubernur EDDY SABARA (1983– 1984) (Pejabat Gubernur)

6. Gubernur GATOT AMRIH, SH. (1984 – 1989)

7. Gubernur Drs. SOEPARMANTO (1989 – 1993)

8. Gubernur WARSITO RASMAN, MA. (1993 – 1999)

9. Pejabat Gubernur RAPPIUDIN HAMARUNG, SH. (1999 – 2000) (Pejabat Gubernur)

10. Gubernur Drs. H. ASMAWI AGANI (2000 – 2005)

11. Pejabat Gubernur Dr. SODJUANGON SITUMORANG, M.Si. (23 Maret 2005 (Penjabat Gubernur) s.d. 4 Agustus 2005)

12. Gubernur AGUSTIN TERAS NARANG, SH. (4 Agustus 2005 sampai sekarang)

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang pernah menjabat :

1. Bapak Ir. REINOUT SYLVANUS
2. Bapak VICTOR PHAING
3. Bapak H. J. ANDRIES
4. Bapak Drs. SISWANTO ADI
5. Bapak Ir. E. GERSON
6. Bapak Drs. NAHSON TAWAY
7. Bapak Ir. H. ACHMAD DIRAN (2005- Sampai sekarang).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pamerintahan Daerah, maka untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,serta menghargai aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah, Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan surat Nomor 1356/II/Pem, tanggal 30 Desember 1999, mengusulkan pemekaran Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya usulan pemekaran Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah disetujui oleh pemerintah pusat, dengan ditandai diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, sehingga Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dimekarkan menjadi 13 Kabupaten 1 kota, yang semula hanya 5 Kabupaten. Hal tersebut ditandai oleh adanya penambahan 8 Kabupaten Baru yang diresmikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 2 Juli tahun 2002.

Ke 8 (delapan) Kabupaten Baru tersebut adalah :

1. Kabupaten Katingan, dengan Ibukota Kasongan;
2. Kabupaten Seruyan, dengan Ibukota Kuala Pembuang;
3. Kabupaten Sukamara, dengan Ibukota Sukamara;
4. Kabupaten Lamandau, dengan Ibukota Nanga Bulik;
5. Kabupaten Gunung Mas, dengan Ibukota Kuala Kurun;
6. Kabupaten Pulang Pisau, dengan Ibukota Pulang Pisau;
7. Kabupaten Murung Raya, dengan Ibukota Puruk Cahu;
8. Kabupaten Barito Timur, dengan Ibukota Tamiang Layang.

Demikianlah sekelumit sejarah singkat terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, hingga sekarang ini, yang tidak lepas dari lembaran sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat adil dan makmur, serta yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.

Komitmen serta keinginan luhur yang telah diamanatkan oleh para pemimpin pendahulu serta cita-cita yang mulia yang menjadi harapan para pejuang serta para pemimpin di Kalimantan Tengah, akan terus diperjuangkan dengan segala kemampuan serta sumberdaya yang ada, dimana Kalimantan Tengah dibawah Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, SH dan Ir. Achmad Diran, telah mendeklarasikan serta mencanangkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai Bumi Pancasila, yang menjadi wadah segala anak bangsa untuk berbakti dan berkarya, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sumber

http://kalteng.go.id
http://www.kemendagri.go.id
https://direktori-wisata.com
http://ngulik.co

Profil Provinsi Kalimantan Selatan

2016-05-04T17:24:00.000-07:00

Pasar Terapung

Profil Provinsi Kalimantan Selatan berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Kalimantan Selatan

Ibukota                    : Banjarmasin

Website                    : http://www.kalselprov.go.id

Luas Wilayah/Area      : 38.744,23 Km2

Batas Wilayah

   Sebelah Utara : Kalimantan Timur
   Sebelah Selatan : Laut Jawa
   Sebelah Timur : Selat Makasar
   Sebelah Barat : Kalimantan Tengah

Lambang Daerah

Banyaknya Kabupaten/Kota : 11 Kabupaten, 2 Kota,

Banyaknya Kecamatan : 152 Kecamatan

Objek Wisata

Bukit Bangkirai, Samboja Lodge, Batu dinding, Liang mangku Langit, Pasar terapung

Kuliner

Soto banjar, Ketupat kandangan banjar, tumis kacang banjar, lontong banjar, gangan asam, sop mutiara

Alat Musik Tradisional

Panting

Sejarah

Bagi Kalimantan Selatan, tanggal 1 Januari 1957 benar-benar merupakan momentum penting dalam sejarahnya, mengingat pada tanggal itu Kalimantan Selatan resmi menjadi Provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan, bersama-sama dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya ketiga Provinsi tersebut berada dalam satu Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan.

Sebelum menjadi Provinsi yang berdiri sendiri, sesungguhnya Kalimantan Selatan sudah merupakan daerah yang paling menonjol di Pulau Kalimantan, khususnya Kota Banjarmasin yang merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi/perdagangan, dan pemerintahan, baik semasa penjajahan maupun pada awal kemerdekaan.
Perkembangan kehidupan pemerintahan dan kenegaraan di daerah Kalimantan Selatan sampai dengan permulaan abad 17 masih sangat kabur karena kurangnya data sejarah. Adanya Hikayat Raja-Raja Banjar dan Hikayat Kotawaringin tidak cukup memberikan gambaran yang pasti mengenai keberadaan Kerajaan-kerajaan tersebut.

Namun demikian berdasarkan kedua hikayat tersebut dapat diketahui bahwa pada abad 17 salah satu tokoh yaitu Pangeran Samudera (cucu Maharaja Sukarama) dengan dibantu para Patih bangkit menentang kekuasaan pedalaman Nagara Daha dan menjadikan Bajarmasin di pinggir Sungai Kwin sebagai pusat pemerintahannya (daerah ini disebut Kampung Kraton).

Pemberontakan Pangeran Samudera tersebut merupakan pembuka jaman baru dalam sejarah Kalimantan Selatan sekaligus menjadi titik balik dimulainya periode Islam dan berakhirnya jaman Hindu. Sebab dialah yang menjadi cikal bakal Islam Banjar dan pendiri Kerajaan Banjar.

Dalam perkembangan sejarah berikutnya pada Tahun 1859 seorang Bangsawan Banjar yaitu Pangeran Antasari mengerahkan rakyat Kalimantan Selatan untuk melakukan perlawanan terhadap kaum kolonialisme Belanda meskipun akhirnya pada Tahun 1905 perlawanan-perlawanan berhasil ditumpas oleh Belanda.
Kelancaran hubungan dengan Pulau Jawa turut mempengaruhi perkembangan di Kalimantan Selatan. Bertumbuhnya pergerakan-pergerakan kebangsaan di Pulau Jawa dengan cepat menyebar kedaerah Kalimantan Selatan, hal ini tercermin dengan dibentuknya wadah-wadah perjuangan pada Tahun 1912 di Banjarmasin seperti berdirinya Cabang-cabang Sarikat Islam di seluruh Kalimantan Selatan. Seiring dengan itu para pemuda Kalimantan terdorong membentuk Organisasi Kepemudaan yaitu Pemuda Marabahan, Barabai dan lain-lain, yang kemudian pada Tahun 1929 terbentuk Persatuan Pemuda Borneo.
Organisasi-organisasi perjuangan tersebut merupakan wadah untuk menyebarluaskan kesadaran kebangsaan melawan penjajahan Kolonial Belanda.

Pada periode pasca Proklamasi Kemerdekaan merupakan momentum yang paling heroik dalam sejarah Kalimantan Selatan, dimana pada tanggal 16 Oktober 1945 dibentuk Badan Perjuangan yang paling radikal yaitu Badan Pemuda Republik Indonesia Kalimantan (BPRIK) yang dipimpin oleh Hadhariyah M. dan A. Ruslan, namun dalam perjalanan selanjutnya gerakan perjuangan ini mengalami hambatan, terutama dengan disepakatinya perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 Nopember 1945. Berdasarkan perjanjian ini ruang gerak pemerintah Republik Indonesia menjadi terbatas hanya pada kawasan Pulau Jawa, Madura dan Sumatera sehingga organisasi-organisasi perjuangan di Kalimantan Selatan kehilangan kontak dengan Jakarta, kendati akhirnya pada tahun 1950 menyusul pembubaran Negara Indonesia Timur yang dibentuk oleh kaum kolonial Belanda, maka Kalimantan Selatan kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia sampai saat ini.

Sumber

http://www.kalselprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
www.indonesia.go.id
http://ngulik.co
http://www.idtempatwisata.com
http://wisatatempat.com

Profil Provinsi Kalimantan Timur

2016-05-04T16:54:00.000-07:00

Pulau Derawan

Profil Provinsi Kalimantan Timur berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Kalimantan Timur

Ibukota                    : Samarinda

Website                    : http://www.kaltimprov.go.id

Luas Wilayah/Area      : 129.066,64 Km2

Batas Wilayah

   Sebelah Utara : Kalimantan Utara
   Sebelah Selatan : Kelimantan Selatan
   Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Selat Makasar
   Sebelah Barat : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Malaysia

Lambang Daerah

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 7 Kabupaten, 3 Kota,

Banyaknya Kecamatan : 140 Kecamatan

Objek Wisata

Bukit Bangkirai, Samboja Lodge, Batu dinding, Liang mangku Langit,

Kuliner

Gangan ubi jukut salai, Sambal Raja, Bebek Betutu,

Alat Musik Tradisional

Sampe

Sejarah

Sebelum masuknya suku-suku dari Sarawak dan suku-suku pendatang dari luar pulau, wilayah ini sangat jarang penduduknya. Sebelum kedatangan Belanda terdapat beberapa kerajaan yang berada di Kalimantan Timur, diantaranya adalah Kerajaan Kutai (beragama Hindu), Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Kesultanan Pasir dan Kesultanan Bulungan.

          Menurut Hikayat Banjar, wilayah Kalimantan Timur (Pasir, Kutai, Berau, Karasikan) merupakan sebagian dari wilayah taklukan Kesultanan Banjar, bahkan sejak jaman Hindu. Dalam Hikayat Banjar menyebutkan bahwa pada paruh pertama abad ke-17 Sultan Makassar meminjam tanah sebagai tempat berdagang meliputi wilayah timur dan tenggara Kalimantan kepada Sultan Mustain Billah dari Banjar pada waktu Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan I Mangngadaccinna Daeng I Ba’le’ Sultan Mahmud Karaeng Pattingalloang, yaitu Sultan Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa tahun 1638-1654 yang akan menjadikan wilayah Kalimantan Timur sebagai tempat berdagang bagi Kesultanan Makassar (Gowa-Tallo), dengan demikian mulai berdatanganlah etnis asal Sulawesi Selatan. Sejak 13 Agustus 1787, Sultan Tahmidullah II dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur mejadi milik perusahaan VOC Belanda dan Kesultanan Banjar sendiri dengan wilayahnya yang tersisa menjadi daerah protektorat VOC Belanda.

         Sesuai traktat 1 Januari 1817, Sultan Sulaiman dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur, Kalimatan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan (termasuk Banjarmasin) kepada Hindia-Belanda. Pada tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar menegaskan kembali penyerahan wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1846, Belanda mulai menempatkan Asisten Residen di Samarinda untuk wilayah Borneo Timur (sekarang provinsi Kalimantan Timur dan bagian timur Kalimantan Selatan) bernama H. Von Dewall. Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai kesatuan administrasi, juga sebagai kesatuan ekologis dan historis. Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan gubernurnya yang pertama adalah APT Pranoto.

            Sebelumnya Kalimantan Timur merupakan salah satu karesidenan dari Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

        Daerah-daerah Tingkat II di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).

Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas :

Pembentukan 2 kotamadya, yaitu:
1. Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya dan sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.

Pembentukan 4 kabupaten, yaitu:
1. Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
2. Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
3. Kabupaten Berau, dengan ibukotanya Tanjung Redeb.
4. Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.

Pembentukan Kota dan Kabupaten Baru
Berdarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1981, maka dibentuk Kota Administratif Bontang di wilayah Kabupaten Kutai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989, maka dibentuk pula Kota Madya Tarakan di wilayah Kabupaten Bulungan. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar
2. Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta
3. Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau
4. Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan
5. Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kotamadya)

         Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2002, maka Kabupaten Pasir mengalami pemekaran dan pemekarannya bernama Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tanggal 17 Juli 2007, DPR RI sepakat menyetujui berdirinya Tana Tidung sebagai kabupaten baru di Kalimantan Timur, maka jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur menjadi 14 wilayah. Pada tahun yang sama, nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser berdasarkan PP No. 49 Tahun 2007.

Tahun 2012, giliran Provinsi Kalimantan Timur yang dimekarkan dan melahirkan Provinsi Kalimantan utara (UU No.20 Tahun 2012). Lima Kota/Kabupaten bergabung ke dalam Provinsi Kaliamantan Utara, yitu Kota Tarakan, Kabuapten Nunukan,Kabuapten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kabuapten Bulungan. Hingga jumlah kota/kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur berkurang dari 14 kota/kabupaten menjadi 9 kota/kabuapten.

Tahun 2013, wilayah Kabupaten Kutai Barat dimekarkan dan melahirkan Kabuapten termuda dikaltim, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, yang mengenapkan dalam Provinsi Kalimantan Timur menjadi 10 Kota/Kabuapten.

Sumber

http://www.kaltimprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
https://id.wikipedia.org
http://ngulik.co
http://daerahwisata-indonesia.blogspot.co.id
https://direktori-wisata.com

Profil Provinsi Kalimantan Barat

2016-05-04T16:28:00.000-07:00

Tugu Katulistiwa

Profil Provinsi Kalimantan Barat berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Kalimantan Barat

Ibukota                    : Pontianak

Website                    : http://kalbarprov.go.id

Luas Wilayah/Area      : 147.307,00 Km2

Batas Wilayah

   Sebelah Utara : Sarawak (Malaysia)
   Sebelah Selatan : Laut Jawa & Kalteng
   Sebelah Timur : Kalimantan Timur
   Sebelah Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

Lambang Daerah

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 12 Kabupaten, 2 Kota,

Banyaknya Kecamatan : 175 Kecamatan

Objek Wisata

Tugu Katulistiwa, Pantai Pasir Panjang, Sinka Island Park, Kebun Binatang Sinka zoo, Taman Bukit Bougenvile, Air Terjum Riam Merasap, Pulau Randayan, Taman Nasional Gunung Palung, Museum dara Juanti Sintang, Istana Kesultanan Kadariah Pontianak

Kuliner

Bubur Pedas, Lempok Durian, Mie Sagu, Cucur,

Alat Musik Tradisional
Tuma

Sejarah
Atas dasar undang-undang Nomor 25 tahun 1956, Kalimantan Barat mendapat status sebagai daerah Propinsi Otonom dengan ibukota Pontianak. Kedudukan sebagai daerah otonom ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1957. Selanjutnya tanggal ini dianggap sebagai hari jadi Propinsi Kalimantan Barat. Namun mulai tahun 2002 Hari Jadi Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat diperingati setiap tanggal 28 Januari.

    Sejak ditetapkannya sebagai Daerah Propinsi Otonom yaitu pada 1 Januari 1957 maka sampai saat ini, Kalimantan barat telah dipimpin oleh sepuluh Pejabat Gubernur Kepala Daerah. Gubernur Drs. Cornelis, MH adalah Pejabat Gubernur Propinsi Kalimantan Barat pada saat ini dan mulai bertugas sejak 14 Januari tahun 2008.

    Dewasa ini daerah pemerintahan propinsi Kalimantan Barat sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 terbagi menjadi sepuluh kabupaten, dua kota sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak.

Sumber
http://kalbarprov.go.idhttp://www.kemendagri.go.id
http://www.lilytour.com
http://ngulik.co
http://makananindonesia-top.blogspot.co.id

Profil Provinsi Bangka Belitung

2016-05-04T15:18:00.000-07:00

Pulau Lengkuas

Profil Provinsi Bangka Belitung berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.

Nama Resmi              : Provinsi Bangka Belitung

Ibukota                    : Pangkal Pinang

Website                    : http://www.babelprov.go.id

Luas Wilayah/Area      : 16.424,06 Km2

Batas Wilayah

Di sebelah Barat dengan Selat Bangka
Di sebelah Timur dengan Selat Karimata
Di sebelah Utara dengan Laut Natuna
Di sebelah Selatan dengan Laut Jawa

Lambang Daerah

Banyaknya Kabupaten/Kota : 6 Kabupaten, 1 Kota,

Banyaknya Kecamatan : 47 Kecamatan

Objek Wisata

Gunung Menumbing, Pantai Parai Tenggiri, Pulau Memperak, Pantai Tikus, Pantai Penyusuk, Pantai Padi, Pulau Lengkuas, Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Pesona, Pantai Tanjung Tinggi

Kuliner

Berego, Gangan, Kue Lumpang, Lepat Pulut, Lempah, Rusip, Kecalo,Balacan, Patiaw, Lakso, Kericu,

Alat Musik Tradisional

Gendang Melayu

Sejarah

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil. Sebelum Kapitulasi Tutang Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan daerah taklukan dari Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Setelah itu, Bangka Belitung menjadi daerah jajahan Inggris dan kemudian dilaksanakan serah terima kepada pemerintah Belanda yang diadakan di Muntok pada tanggal 10 Desember 1816. Pada masa penjajahan Belanda, terjadilah perlawanan yang tiada henti-hentinya yang dilakukan oleh Depati Barin kemudian dilanjutkan oleh puteranya yang bernama Depati Amir dan berakhir dengan pengasingan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur oleh Pemerintahan Belanda. Selama masa penjajahan tersebut banyak sekali kekayaan yang berada di pulau ini diambil oleh penjajah.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Ibukota provinsi ini adalah Pangkalpinang.

Sumber

http://www.babelprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://www.initempatwisata.com
http://ngulik.co
https://dessynathalia.wordpress.com