INT REL UR 2013

Pengantar Ilmu Politik

2013-09-28T01:27:00.001+07:00

Pengantar Ilmu Politik

A. Pengertian Politik, Ilmu Politik dan Konsep Ilmu Politik
Politik berasal dari bahasa yunani polites berarti warga negara kemudian berkembang menjadi Politikos yang berarti kewarganegaraan, dan Politike yang berarti kemahiran politik. Adapun konsep-konsep dalam ilmu politik senantiasa berkutat dalam masalah:
a. Kekuasaan – sumber kekuasaan – pengaruh – pembuat dan pelaksanan kebijakan
b. Kewenangan – kekuasaan berdasarkan legitimasi
c. Konflik dan konsensus
d. Pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan

B. Lingkup dan pengertian Politik

Sebagai ilmu, politik mempunyai lingkup yang meliputi berbagai aspek. Berikut pendapat para ahli tentang ruang lingkup dan pengertian ilmu politik:

- Gambte:
politik merupakan kumpulan dari satu wilayah kehidupan sosial seperti jender, ras, dan kelas sosial, sehingga politik diartikan sebagai aspek dari keseluruhan kehidupan sosial, dan tidak hanya terpusat pada lembaga-lembaga pemerintah.

- Lefwich
Politik tidak terlepas dari kehidupan dan aktivitas publik. Politik menyangkut keseluruhan aktivitas dan kerjasama dan konflik di dalam atau antar masyarakat.

- Deliar Noer
Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang dimaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.

C. Sejarah Perkembangan Politik
Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit. Secara luas berarti ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu berupa pembahasan dalam buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau, sedangkan secara sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisasinya sebagai ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis. Sejarah secara luas. Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya berikut;
a. Yunani tahun 450 SM terdapat buku karya Herodatus, Plato dan Aristoteles.
b. India tahun 500 SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra.
c. Cina tahun 500 SM terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu Tzu
d. Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyyah
e. Indonesia abad 13 M terdapat kitab Negarakertagama dan Babad Tanah Jawi.
Sejarah secara sempit
- Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul pembahasan tentang politik namun masih kental dipengaruhi hukum dan negara.
- Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah
- Di Paris Prancis tahun 1870 lahir Ecole libredes Scienies
- Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of Economic and Political Science
- Di AS tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar Sejarah dan Ilmu politik di columbia College.
- Masih di AS tahun 1904 lahir American Political Science Assosiation (APSA)
- Unesco lembaga dibasah PBB tahun 1948 melahirkan buku Contemporary Political Science
Dalam Buku Contemporary Political Science ini terdapat 4 bidang ilmu politik, yaitu:
1. Teori Politik
2. Lembaga Politik (Undang-Undang, pemerintah)
3. Partai
4. Hubungan Internasional (politik internasional, organisasi, hukum)
Pada zaman Yunani Kuno para pemikir yang terkenal antara lain:

- Socrates (469-399 SM)
Menurut socrates ilmu politik adalah ilmu yang membahas masalah Public good (kebaikan bersama) yakni struktur ideal serta tentang keadilan.

- Plato (429-347 SM)
Menurut socrates ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang siapa yang memerintah dan kedudukan individu dalam lingkup kekuasaan yang dipegang.

- Aristoteles (384 - 322 SM)
Menurut socrates ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang asal dan tujuan terbentuknya negara.

Perkembangan sebagai ilmu pada akhir abad 19 mulai berkembang sebagai cabang ilmu social memiliki : rangka, dasar, fokus, dan ruang lingkup mengembangkan hukum-hukum ilmiah, obyektif, sistematis, dan empiris, Muncul pendekatan-pendekatan yg berkembang. David E Apter Menyatakan beberapa pendekatan yang berkembang:

1. Pendekatan Kelembagan / institusional
2. Pendekatan tingkah laku (behaviouralism)
3. Pendekatan kenajemukan (pluralism)
4. Pendekatan stuktural
5. Pendekatan Developmentalis.

Perkembangan ilmu politik diberbagai Negara berbeda-beda tahapnya, berikut adalah contoh perkembangan ilmu politik diberbagai Negara termasuk Indonesia.

Eropa Daratan Anglo Saxon Indonesia
1. Negara-negara eropa selain Inggris

2. Aspek Kajian
- Kelembagaan
- Filosofis
- Historis
- Yuridis Formal
- Sempit
3. Kecenderungan
- Klasik
- Tradisional

4. Sifat
- Ilmu Terapan
- Bernilai
1. Negara-negara amerika dan pengaruhnya
2. Aspek Kajian
- Tingkah laku
- Empiris
- Sosiopsikologis
- Luas

3. Kecenderungan
- Aktual
- Fenomenal
- Kotemporer
4. Sifat
- Ilmu Murni
- Bebas nilai

1. Belanda 1596

2. 1960

3. 1970

4. Anglo Saxon

D. Fokus obyek kajian Ilmu Politik

- Roger F Soltau:
Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, hubungan antar negara dengan warga negara dengan negara lain.

- Harold Laswll dan Abraham Kaplan:
Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasan

- Joyce Mitchell :
Ilmu Politik mempelajari pengambilan keputusan kolektef dan atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat.

- Hoggerwerf :
Ilmu Politik menelaah tentang kebijakan pemerintah, proses terbentuknya maupun akibat-akibatnya.

- Harolod Laswell :
Ilmu Politik memepelajari masalah siapa mendapat apa, kapan dan Bagaimana

E. Bidang Kajian Ilmu Politik

Politik sebagai ilmu politik memiliki bidang kajian antara lain:

1. Teori-teori Politik
Teori Politik berdasarkan moral dan menetukan norma-norma politik (mengandung nilai). Teori politik adalah generalisasi dari phenomena-phenomena politik. Teori politik ini terdiri dari :
- Tujuan politik
- Cara mencapai tujuan politik tersebut
- Kemungkinan dan kebutuhan untuk cara tersebut
- Kewajiban dalam mencapai kebutuhan tersebut

Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu :
1. Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.
2. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma.
Menurut Harold Laswell terdapat 8 nilai yang dikejar dalam politik, yaitu ;
1. Kekuasaan
2. Pendidikan
3. Kekayaan
4. Kesehatan
5. Keterampilan
6. Kasih sayang
7. Kejujuran/keadilan
8. Keseganan

2. Filsafat Politik.
Mencari kebenaran berdasarkan rasional tentang apa, bagaimana sifat dan hekekat kehidupan manusia. Contoh: etika politik, keadilan, dsb.

3. Teori Politik sistematis
Bagaimana menerapkan norma-norma dlm kehidupan politik, sehingga teori politik membahas fenomena dan fakta politik.(bisa tidak mengandung nilai = bebas nilai)

4. Lembaga-lembaga politik konstitusi,
pemerintah, perbandingan lembaga politik dsb

5. Partai Politik ,
golongan dan pendapat umum
6. Hubungan International
Politik International, orang, administrasi, dan hak international

F. Hubungan Ilmu Politik dgn Ilmu Lainnya.

Prinsip-prinsip ilmiah dalam ilmu alam adalah berarti prinsip “resonable conduct” yaitu ‘the manner in which a typical contemporary scientist deal with his problems of research”, atau prinsip-prinsip yang sudah diterima secara umum dalam ilmu ilmu alam, seperti ketika ilmuwan ilmu alam dihadapkan pada gejala yang harus dijelaskannya

1. Hubungan Ilmu Politik & Sosiologi
Baik ilmu sosiologi maupun ilmu politik sebagai ilmu yang berusaha mengupas fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi banyak memberi kontribusi terhadap ilmu politik dalam penajaman analisis Membantu ilmu politik dalam memahami latar belakang struktur dan pola kehidupan sosial terutama kaitannya dengan pengambilan keputusan, pengendalian sosial serta pola pengorganisasian secara politis. Sama-sama menelaah negara. Sosiologi melihat Negara sebagai organisasi pengendali sosial. Ilmu politik melihatnya sebagai asosiasi tertinggi. Membantu memahami ilmu politik dalam rangka mengetahui sumber-sumber kewenangan politik, sumber-sumber keabsahan politik

2. Ilmu Politik & Ilmu Sejarah
Mempelajari peristiwa masa lampau baik menyangkut sebab-sebabnya serta hubungan antar peristiwa. Membantu ilmu politik dalam memprediksi masa depan yakni mengapa suatu peristiwa terjadi, bagaimana suatu peristiwa terjadi serta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

3. Ilmu Politik & Antropologi Budaya
Fokus analisisnya menyelidiki aspek kultural dari setiap hidup bersama. Membantu Ilmu politik : Untuk memahami kondisi masyarakat terutama di negara-negara berkembang yang sedang mengalami perubahan terkait dengan konsep modernisasi, demokratisasi, kolonialisme, hubungan elite dengan massa, nasionalisme, dll Pengembangan metode penelitian partizipant observer

4. Ilmu Politik dengan Filsafat
Mengkaji secara sistematis dan rasional dalam mencari jawaban atas persoalan yang menyangkut alam dan kehidupan manusia. Membant ilmu politik menyangkut hakekat manusia, nilai-nilai ideal bagi kehidupan negara/pemerintah. Membantu ilmu politik menyangkut moral dan etika

5. Ilmu Politik & Psikologi Sosial
Cabang psikologi yang meneliti perilaku manusia sebagai individu dalam kaitannya dengan situasi sosial (mengamati tingkah laku seseorang yang dipengaruhi situasi sosial). Membantu ilmu politik : Menjelaskan gejala-gejala politik dan motif-motif politik yang menjadi dasar setiap proses politik Dalam menganalisis tentang siapa yang paling berkuasa dalam proses politik Pengaruh pemimpin informal dalam pembuatan keputusan politik Mengetahui sikap masyarakat terhadap hal-hal yang baru dan bagaimana situasi yang ada.

6. Ilmu Politik dan Ilmu Hukum
Sama-sama menganalisis negara dan komponenanya. Ilmu Politik dapat dibantu dalam memahaminya secara normatif.

7. Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi
Menelaah sesuatu yang berkaitan dengan faktor kelangkaan sehingga berorientasi pada kebijakan rasional. Membantu ilmu politik: Pengambilan keputusan terutama menyangkut pembangunan ekonomi nasional Penggunaan pendekatan tingkah laku dalam menganalisis masalah-masalah politik

G. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik Prinsip moral menentukan siapa yang berhak memerintah mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang. Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuan. Kegiatan untuk mencapai tujuan disebut tugas. Hak moral untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan Tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara disebut fungsi Sumber kewenangan
1. Tradisi – keluarga atau darah biru
2. Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan
3. Kualitas pribadi seperti atlit, artis
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat menjadi pemimpin
5. Instrumental yaitu kekayaan dan keahlian iptek
Adapun Tipe kewenangan adalah sebagai berikut:
1. Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan
2. Kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental
Setiap masyarakat pasti memakai kedua tipe kewenangan ini hanya yang satu dijadikan sebagai yang utama dan yang lain sebagai pelengkap Peralihan kewenangan
a. Turun temurun – keturunan atau keluarga
b. Pemilihan – langsung atau perwakilan
c. Paksaan – revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan.
Sikap terhadap kewenangan
1) Menerima
2) Mempertanyakan (skeptis)
3) Menolak
4) Kombinasi

H. Legitimasi
Adalah Pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Persamaan antara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi karena ketiganya berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau masyarakat. Perbedaannya kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan politik, sedangkan kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik (bersifat top down), adapun legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin (bersifat bottom up). Objek legitimasi adalah:
1. Masyarakat politik - krisis identitas
2. Hukum - krisis konstitusi
3. lembaga politik - krisis kelembagaan
4. pemimpin politik - krisis kepemimpinan
5. kebijakan - krisis kebijakan
krisis ini terjadi secara berurutan ketika sudah mencapai krisis kebijakan maka sebenarnya sudah terlewati krisis identitas, krisis konstitusi, krisis kelembagaan dan krisis kepemimpinan. Maka bila semuanya sudah mengalami krisis disebutlah krisis legitimasi. Kadar legitimasi:
a. pra legitimasi, ada dalam pemerintahan yang baru terbentuk yang meyakini memiliki kewenangan tapi sebagian kelompok masyarakat belum mengakuinya
b. berlegitimasi, yaitu ketika pemerintah bisa meyakinkan masyarakat dan masyarakat menerima dan mengakuinya.
c. Tak berlegitimasi, ketika pemimpin atau pemerintah gagal mendapat pengakuan dari masyarakat tapi pemimpin tersebut menolak untuk mengundurkan diri, akhirnya muncul tak berlegitimasi. Untuk mempertahankan kewenangannya biasanya digunakan cara-cara kekerasan.
d. Pasca legitimasi, yaitu ketika dasar legitimasi sudah berubah.
Adapun Cara mendapat legitimasi
1. Simbolis, yaitu memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan dilakukan secara ritualistik seperti upacara kenegaraan, parade tentara atau pemberian penghargaan.
2. materiil/instumental yaitu menjanjikan dan memberikan kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) seperti sembako, pendidikan, kesehatan dll.
3. pemilu untuk memilih orang atau referendum untuk menentukan kebijakan umum.
Tipe legitimasi
1. Tradisional – tradisi yang dipelihara dan dilembagakan contoh kerajaan
2. ideologi – penafsir dan pelaksana ideologi, untuk mendapat dan mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya juga menyingkirkan pihak yang membangkan terhadap kewenangannya.
3. kualitas pribadi – kharisma, penampilan pribadi, atau prestasi
4. prosedural – peraturan perundang-undangan
5. instrumental – menjanjikan dan menjamin kesejahteraan materiil.
Pemimpin yang mendapatkan legitimasi berdasarkan prinsip tradisional, ideologi dan kualitas pribadi menggunakan metode simbolis. Sedangkan pemimpin hasil dari prinsip prosedural dan instrumental menggunakan metode prosedural dan metode intrumental. Manfaat legitimasi
1. menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial
2. mengatasi masalah lebih cepat
3. mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik
4. memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualita kesejahteraan
Krisis legitimasi terdi karena:
1. peralihan prinsip kewenangan
2. persaingan yang tajam dan tidak sehat
3. pemerintah tidak memenuhi janjinya
4. sosialisasi kewenangan berubah
I. Kekuasaan Dan Pengaruh Politik
Kekuasaan adalah gejala yang selalu ada dalam proses politik Politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu berkaitannya antara keduanya. Konsep-konsep yang berkaitan dengan kekuasaan
Influence atau pengaruh, yaitu bagimana seseorang mampu mempengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela.
Persuasi yaitu cara meyakinkan orang dengan memberikan argumentasi
Manipulasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain namun yang dipengaurhi tidak menyadari
Coersion adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai dengan kehendak yang punya kekuasaan.
Force yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan. Ini biasanya dilengkapi dengan sejata, sehingga orang lain mengalami ketakutan.
Kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat secara umum. Unsur kekuasaan terdiri dari ;
• Tujuan
• Cara
• Hasil
Oleh karena agar kekuasaan tidak disalahartikan maka perlu difahami makna kekuasaan, yaitu :
1. Kekuasaan adalah hubungan antara manusia
2. Pemegang kekuasaan punya kemampuan mempengaruhi orang lain
3. Pemegang kekuasaaan bisa individu, kelompok, organisasi atau pemerintah
4. Sasaran kekuasaan dapat individu, kelompok, organisasi atau pemerintah
5. Pihak yang mempunyai sumber kekuasaan belum tentu punya kekuasaan, bergantung pada kemampuannya untuk menggunakan sumber kekuasaan itu.
6. Penggunaan sumber kekuasaan dapat dengan paksaan, konsensus atau kombinasi dari keduanaya.
7. Kekuasaan bisa memiliki tujuan yang baik atau juga buruk
8. Berkaitan pula dengan distribusi kekuasaan
9. Kekuasaan digunakan untuk masyarakat umum
10. Sumber pengaruh digunakan mempengaruhi proses politik

Jadi kekuasaan bukan hanya paksaan atau kekerasan atau manipulasi tetapi bisa juga konsensus dan kerelaan Kekuasaan harus dilihat dari dimensi yang saling melengkapinya, yaitu :
a. Potensial – aktual artinya sumber kekuasaan bila belum digunakan maka masih bersifat potensial bila sudah digunakan berarti sudah aktual.
b. Positif – negatif maksudnya kekuasaan apakah untuk mencapai tujuan tertentu (positif) atau untuk mencegah pihak lain (negatif)
c. Konsensus – paksaan kekuasaan bisa berupa kesadaran dan persetujuan (konsensus) bisa juga dengan ketakutan (paksaan) seperti ketakuatan secara fisik, ekonomi dan psikologis.
d. Jabatan – pribadi, kekuasaan di masyarakat modern adalah kekuasaan karena jabatan sedangkan, bila kekuasaan pribadi itu karena kualitas pribadi seseorang.
e. Implisit – eksplisit kekuasaan bisa secara kasat mata dirasakan atau tidak dirasakan
f. Langsung – tidak langsung, maksudnya seberapa besar efektivitas kekuasaan.
Adapun Sumber kekuasaan terdiri dari ;
1. Sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi dll
2. Kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha dll
3. Normatif seperti pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah yang diakui.
4. Popularitas pribadi, seperti bintang film, pemain sepakbola.
5. Jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, keterampilan.
6. Massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, guru dll.
7.Informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk opini publik.
Sumber kekuasaan juga harus dilengkapi dengan
• waktu dan keterampilan
• minat dan perhatian
Empat hal ini menjadi penunjang seseorang yang punya sumber kekuasaan menjadi penguasa. Karena kekuasaan cenderung berkembang biak. Sumber kekuasaan dapat digunakan untuk dua hal :
a. Non politik seperti untuk usaha, berbelanja, memberi bantuan dll.
b. Mempegaruhi proses politik dengan syarat :
- Kuat motivasi untuk mencapai tujuan
- Mempunyai harapan untuk berhasil
- Punya persepsi mengenai biaya dan resiko
- Punya pengetahuan tentang cara mencapainya.
Hasil penggunaan sumber kekuasaan bisa dilihat dari :
1- Jumlah individu yang dikendalikan
2- Bidang kehidupan yang dikendalikan
3- Kedalaman pengaruh kekuasaan
Kekuasaan harus didistribusikan dengan cara ;
a- Model elit memerintah
b- Model pluralis
c- Model populis

J. Pandangan Politik
1. Klasik
Politik dalam pandangan klasik dikemukakan oleh Arsitoteles, adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum Kebaikan bersama ini bisa berupa. Nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebajikan, kesejahteraan, dll. Keinginan orang banyak atau keinginan golongan mayoritas. Pandangan politik klasik ini terlalu bersifat filosofis sehingga tidak membumi, tidak melihat realitas.
2. Kelembagaan
Pandangan politik kelembagaan menurut Weber berarti politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Negara adalah komuntas manusia yang sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu.
3. Kekuasaan
Pandangan ini dikemukakan oleh Robson, menurutnya politik adalah usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuiai dengan kehendak yang mempengaruhi. Kelemahan pandangan ini tidak membedakan aspek politik dengan aspek lain, seperti tokoh agama yang punya pengaruh tidak berarti dia sedang berpolitik. Selain itu dalam politik terdapat konsep lain selain kekuasaan seperti kewenangan, legitimasi, konflik, dll.
4. Fungsionalisme
Politik dalam pandangan ini berarti merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. David Easton “The Authoritative allocation of values for a society” Artinya alokasi nilai-nilai berdasarkan kewenangan mengikat suatu masyarakat. Harold Lasswell “Who gets what, when, how” Siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana, Siapa bisa orang, lembaga, kelompok, atau bangsa Apa berati nilai, bisa abstrak seperti keadilan dll, bisa juga konkrit seperti kedudukan, kekayaan dll. When ukuran orang yang mendapatkan kekuasaan pada waktu tertentu. How cara untuk mendapatkan kekuasaan seperti persuasif atau koersif. Kelemahan pandangan ini menganggap pemerintah sebagai wasit kepentingan masyarakat, padahal pemerintah sendiri memiliki kepentingan tersendiri.
5. Konflik
Dalam mendapatkan kekuasaan selalu terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan bahkan pertentangan maka lahirlah konflik. Pandangan ini terlalu menekankan aspek konflik padahal dalam politik ada juga konsensus, kerjasama maupun integrasi. Jadi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yagn tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Ilmu politik muncul sejak zaman Yunani dengan adanya polis (negara kota) Menjadi ilmu yang mapan sejak abad ke-18 Di indonesia juga ada buku tentang ilmu politik seperti kitab negara kertagama dan babad tanah jawi. Pendekatan dalam ilmu politik
1. Pendekatan tingkah laku berhubungan dengan fakta, empiris dll.
2. pendekatan tradisional berhubungan dengan nilai, filsafat.
Ilmu politik selalu berkaitan dengan
a. Negara
b. Kekuatan
c. Pengambilan keputusan (membuat pilihan diantara alternatif)
d. Kebijakan (keputusan yang memiliki tujuan dan cara mencapainya)
e. Pembagian atau alokasi sumber

Referensi :
1. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
2. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992
3. Affan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
4. Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1988
5. Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Kita Mandul, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1997
6. Robert A. Dahl, Analisa Politik Modern, Dewaruci Press, Jakarta, 1980
7. Inu Kencana Syafe’I, Pengantar Ilmu Politik, Remaja Rosda Karya, bandung, 1998

DEFINISI ILMU POLITIK

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah gemah ripah loh jinawi. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai en dam onia atau the good life.

Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik.

Bagaimana caranya mencapai tujuan dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bertentangan dengan satu sama lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada.

Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan.

Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan.

Berikut ini definisi ilmu politik menurut para tokoh, diantaranya :

a. Prof. Moh. Yamin
Ilmu Politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat : sifat hakikatnya, dasar-dasarnya, proses-proses kelangsungannya, luas lingkungannya, dan hasil akibatnya. (dalam karangan “Ilmu Politik di Indonesia” yang dimuat dalam “Research di Indonesia 1945-1965″ jilid VI, 1965, hal. 314)

b. Prof. Mr. Dr. J. Barents
Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari penghidupan negara dan Ilmu politik diserahi tugas untuk menyelidiki negara-negara itu sebagaimana negara-negara itu melakukan tugasnya. (dalam “Pengantar Ilmu Politik, 1978. hal. 17)

c. H.D. Lasswell dan A.Kaplan
“Political science is concerned with power in general, with all the forms in which it occurs.” (dalam “Power and Society ” A Framework for Political” 1950, hal. 85)

d. Seely dan Stephen Leacock
Ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan.

e. Rod Hague et al.
Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.

f. M. Hutauruk SH.
Ilmu politik itu menyelidiki dan mempelajari proses-proses dalam pemerintahan dan masyarakat yang berintikan aktivitas, kompetisi, dan kerjasama dalam memupuk dan menggunakan kekuasaan.
g. Dari Wikipedia Indonesia
Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.

h. Ilmu politik ialah yang mempelajari tentang rakyat yang berdaulat yang mendiami suatu wilayah tertentu secara geopolitik serta mampu mengurus negaranya itu, karena mempunyai pemerintahan yang didukung oleh rakyatnya sehingga mampu melaksanakan hubungan internal dan eksternal serta mempunyai fungsi dan pengaruh di dalam dunia internasional. (dalam “Pengantar Ilmu Politik”, Drs. Sukarna, 1994. CV.Mandar Maju, Bandung)

i. David Easton
Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum. j. Ossip K. Flechtheim dalam Fundamentals of Political Science Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi negara.

SASARAN ILMU POLITIK

Dalam dunia keilmuan telah diterima bahwa sesuatu ilmu selalu membahas suatu sasaran tertentu. Sasaran itu bisa berupa benda mati dalam alam semesta ini seperti misalnya batu atau berupa sesuatu gejala dalam masyarakat.

Ilmu politik harus memiliki sasaran tertentu telah pula ditegaskan oleh Eisenmann yang menyatakan : “When mention is made of the matter of the political sciences, what is, or should be, primarily meant is the facts, the data, the phenomena, on which those sciences seek to acquire knowledge; and which are thus in some sort their ‘raw material’ or ‘matter’. There we have the first at least of the elements essential to any definition of a science by its object.”

Sasaran pokok ilmu politik itu dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu :
1. Negara
2. Pemerintahan
3. Kekuasaan
4. Fakta Politik
5. Organisasi masyarakat
6. Kegiatan politik

KONSEP DASAR ILMU POLITIK

Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik. Unsur ini diperlukannya sebagai konsep pokok yang akan dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lain.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep itu adalah:

1. Negara (state)

2. Kekuasaan (power)

3. Pengambilan keputusan (decision making)

4. Kebijakan (policy, beleid)

5. Pembagian (distribution)

Konsep-konsep pokok yang dipelajari dalam ilmu politik :

a. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya.

c. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative sedangkan istilah pngambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.

d. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

e. Pembagian adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbul konflik.

BIDANG KAJIAN ILMU POLITIK
Dalam contemporary Political Science, terbitan Unesco 1950, ilmu politik dibagi menjadi empat bidang.

1. Teori Politik Teori Politik dan Sejarah Perkembangan ide-ide politik

2. Lembaga-lembaga politik , Undang-undang dasar , Pemerintah nasional, Pemerintah daerah dan lokal, Fungsi ekonomi dan social dari pemerintah

3. Partai-partai, golongan-golongan (groups), dan pendapat umum Partai-partai politik, Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi Partisipasi warga Negara dalam pemerintah dan administrasi Pendapat umum

4. Hubungan internasional ; Politik internasional, Organisasi-organisasi dan administrasi internasional, Hukum internasional Teori politik yang merupakan bidang pertama dari ilmu politik adalah bahasan sistematis dan generalisasi-generalisasi dari fenomena politik.

Teori politik bersifat spekulatif (merenung-renung) sejauh dia menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik. Tetapi dia juga dapat bersofat deskriptif (menggambarkan), atau komparatif (membandingkan) atau berdasarkan logika. Bidang kedua dari Ilmu politik, yaitu lembaga-lembaga politik seperti misalnya pemerintah mencakup aparatur politik teknis untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Bidang ketiga yaitu mengenai partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum banyak memakai konsep-konsep sosiologis dan psikologis dan sering disebut political dynamics oleh karena sangat menonjolkan aspek-aspek dianmis dari proses-proses politik. Perkembangan penelitian ilmu politik sejak tahun 1950 menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial telah mengakibatkan bertambahnya pengkhususan-pengkhususan. Hubungan dan Politik luar negeri ada kecerundungan untuk berdiri sendiri dan di beberapa Negara merupakan fakultas tersendiri.

TUJUAN ILMU POLITIK

Ilmu politik bertujuan untuk :

• Memberikan pemahaman secara integral terhadap politik dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

• Memahami ilmu politik agar dapat mencapai kecerdasan politik.

Yaitu Kecerdasan Politik, PQ = A + B + C Political Quetiont = A : Political Thinking (kemampuan berfikir politis dengan mengikuti peristiwa, kemampuan menganalisis) B : Political Attitude (kemampuan bersikap, politik kecerdasan [inter-intra] dalam mewujudkan pemikiran politik) C : Political Skills (kemampuan bertindak politik) • Ilmu politik bertujuan untuk mensejahterakan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara perdamaian dunia.

HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU LAIN

1. Sejarah
Sejak dahulu kala ilmu politik erat hubugannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut. Dan berguna untuk mengembangkan politik selanjutnya. Sarjana politik memakai sejarah untuk menemukan pola-pola ulangan (recurrent patterns) yang dapat membantunya untuk menentukan suatu proyeksi untuk masa depan.
2. Filsafat
Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (universe) dan kehidupan manusia. Ilmu politik terutama sangat erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal – mula dan nilai (values) dari Negara. Dan membahas persoalan-persoalan politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai (value system) dan norma-norma tertentu.

3. Sosiologi
Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi-lah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi , sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi atau pun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijaksanaan (policy decisions), corak dan sifat keabsahan politik (political legitimacy), sumber-sumber kewenangan politik (sources of political authority), pengendalian sosial (social control), dan perubahan sosial (social change).

4. Antropologi
Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antrophologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik.

5. Ilmu Ekonomi
Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik (political economy), yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingannya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Jerman, pada abad ke-18 dan ke-19. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian terhadap tingkah laku manusia yang berbeda-beda : ilmu politik dan ilmu ekonomi. Dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antara ilmu politik dan ilmu ekonomi makin dibutuhkan untuk menganalisa siasat-siasat pembangunan nasional.

6.Psikologi Sosial
Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok sosial, bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Psikologi sosial dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi (informal leadership) turut menentukan suatu hasil putusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan.

7. Ilmu Bumi
Faktor-faktor yang berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh mempengaruhi politik. Montesquie, seorang sarjana Perancis, untuk pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor ilmu bumi mempengaruhi konstelasi politik suatu Negara. Dalam masa sebelum Perang Dunia II suatu cabang ilmu bumi mendapat perhatian besar, yaitu Geopolitik atau Geopolitics, yang biasa dihubungkan dengan seorang Swedia bernama Rudolf Kiellen (1864-1933). Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologis ilmu bumi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Dengan kekalahan Nazi Jerman yang banyak memakai argumentasi berdasarkan geopolitik (seperti faktor ras, Lebensraum, faktor ekonomi dan sosial) untuk politik exspansinya, Geopolitik kurang mengalami perkembangan.

8. Ilmu Hukum
Terutama negara-negara Benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata-negara (dan ilmu negara).

SUMBER RUJUKAN :

1. Hutauruk, M. Garis Besar Ilmu Politik (Pelita keempat 1984-1989). Jakarta : Erlangga.

2. Sukarna. 1994. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : CV. Mandar Maju.

3. Gie, The Liang. 1990. Ilmu Politik. Yogyakarta : Yayasan Studi dan Ilmu Teknologi.

4. Budihardjo, Miriam. 1993. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.]

5. Website : • http://tasarkarsum.blogspot.com/2006/06/apa-itu-ilmu-politik.html • http://a2i3s-c0ol.blogspot.com/2008/09/sifat-arti-dan-hubungan-ilmu-politik.html

Tata cara membuat paper

2013-09-28T01:19:00.001+07:00

Paper, Contoh Paper, Membuat Paper

1.   Pengertian Paper

Pengertian Paper atau Definisi Paper sebenarnya merupakan makalah. Hal yang membedakannya adalah unsur dan tujuannya. Unsur paper lebih banyak dibandingkan makalah. Orang membuat paper biasanya untuk memenuhi tugas dari dosen dalam rangka mengetahui tingkat pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada mata kuliah tententu.

2.   Unsur Paper

a. Halaman sampul

Halaman sampul paper bertuliskan judul, tujuan pembuatan, nama penulis, nama lembaga, kota tempat membuat paper, dan tahun pembuatan paper.

PAPER
diajukan sebagai salah satu syarat mata kuliah.. .yang dibina oleh Bapak/Ibu....
NIM..............................

Fakultas... Jurusan....

Logo (kalau ada)

UNIVERSITAS INDONESIA JAKARTA Th. Masehi/Hijriah

b. KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahuwataala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu-alaihiwasallam, karena atas hidayah-Nyalah paper ini dapat diselesaikan. Paper ini penulis sampaikan kepada pembina mata kuliah... Bapak/Ibu... sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah tersebut. Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berjasa mencurahkan ilmu kepada penulis mengajar....

Penulis memohon kepada Bapak/Ibu dosen khususnya, umumnya para pembaca apabila menemukan kesalahan atau kekurangan dalam karya tulis ini, baik dari segi bahasanya maupun isinya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada semua pembaca demi lebih baiknya karya-karya tulis yang akan datang.

Bandung, 25 Mei 2006
Penulis

c. Daftar isi

Daftar isi hampir sama dengan kerangka karangan, yaitu memuat bagian-bagian yang dibahas. Hanya saja dalam daftar isi ada nomor halamannya. Maksudnya untuk mempermudah pembaca mengecek atau mencari bagian-bagian tertentu. Dalam daftar isi, dari hal-hal yang dinomori ke nomor halaman tidak boleh memakai titik-titik.

d.   Bab I Pendahuluan

e.   Bab II Pembahasan

f.   Bab III Simpulan

Simpulan merupakan jawaban atas masalah-masalah pada bab kesatu, baik yang tersurat maupun tersirat di akhir latar belakang masalah.

3.   Daftar Pustaka

Contoh daftar pustaka:

DAFTAR PUSTAKA

Jauhari, Heri dkk.2005. Kaidah dan Latihan Bahasa Indonesia.Bandung: Pusbinsa UIN Sunan Gunung Djati.

Sukma, Fitri. Menyikapi Rancangan Undang-Undang Pornografi Pomoaksi. Pikiran Rakyat. Him. 15. Tgl. 25 Mei 2006.

Tarigan, Djago.1996. Membina Keterampilan Menulis Paragraf dan Pengembangannya. Bandung: Angkasa

4.   Langkah-langkah membuat paper

a.   Menentukan ide

b.   Menentukan topik karangan

c.   Membuat tesis

d.   Membuatjudul

e.   Membuat pendahuluan pada bab ke-1

f.   Membahas masalah pada bab ke-2

g.   Membuat simpulan pada bab ke-3

h.   Membuat daftar pustaka

i.   Membuat daftar isi

j.   Membuat kata pengantar

k.   Membuat halaman sampul

Tentang Konflik Rwanda

2013-09-28T01:05:00.000+07:00

Akar Konflik dan Aktor yang Terlibat

Rwanda adalah salah satu negara yang berada di benua Afrika, dan negara yang penduduknya berkulit hitam ini memiliki sebuah sejarah yang tidak akan pernah dilupakan Rwanda, bahkan dunia pun tidak akan melupaknnya. Konflik ini menyebabkan terjadinya genosida terhadap suku lain yang dilakukan salah satu suku di Rwanda, yang memakan banyak sekali korban.

Konflik yang terjadi di Rwanda bukanlah konflik yang begitu saja terjadi hanya dikarenakan kecemburuan sosial, ketimpangan ekonomi, atau semata–mata adanya rasa superior yang dimiliki oleh salah satu suku yang ada di Rwanda. Konflik dan gesekan yang terjadi antara dua suku ini sudah berakar dimulai dari saat mereka dijajah oleh Belgia.

Permulaan adalah saat Belgia menjadi penguasa di Rwanda, di mana dari masalah inilah yang menyebabkan konflik di Rwanda terjadi, dan benar – benar tak terlupakan. Saat itu, Belgia menstratifikasi atau membeda–bedakan suku Hutu, Tutsi dan juga sekelompok suku kecil yaitu Twa. Belgia membuat Tutsi, sebagai suku minoritas dibandingkan Hutu, menjadi suku yang lebih superior. Mereka diberikan kewenangan untuk berkuasa dan memerintah. Belgia memilih Tutsi karena dari sudut pandang Belgia, Tutsi terlihat lebih ‘Eropa’ secara fisik untuk mereka.

Saat itu Twa tidak diperhitungkan karena sukunya yang sangat sedikit. Akhirnya semasa Belgia menjajah Rwanda, Tutsilah yang memegang kekuasaan. Sedangkan Hutu sebagai suku mayoritas tidak diberi kesempatan untuk memerintah. Hal ini berjalan cukup lama dan dapat dipastikan bibit kecemburuan sosial mulai tumbuh di hati para Hutu melihat Tutsi sebagai minoritas dapat meguasai Rwanda.

Akhirnya pada masa dekolonisasi Belgia meninggalkan Rwanda. Saat Belgia hendak meninggalkan Rwanda, Belgia malah memberikan kekuasaan kepada Hutu. Tentu saja keputusan ini sangat mengejutkan Tutsi yang telah begitu lama memiliki kekuasaan di Rwanda. Tentunya Hutu sangat gembira dengan keputusan Belgia, dan mereka mengambil alih kekuasaan di Rwanda. Pada 1961, terjadilah Hutu Revolution. Saat pemilu, pemerintahan sudah didominasi oleh Hutu, hingga akhirnya Hutu terus menguasai pemerintahan Rwanda.[1]

Masa dekolonisasi membawa Tutsi pelan-pelan terpinggirkan dari Rwanda, karena Rwanda telah didominasi oleh Hutu. Hal ini membuat Tutsi harus mengungsi ke negara–negara tetangga sekitar Rwanda. Pada 1990, suku Tutsi membentuk RPF (Rwanda Patriotic Front), yang dipimpin oleh Paul Kagame. Mereka adalah sebuah kelompok militer yang terlatih untuk merebut kekuasaan dari Hutu yang terus mendominasi Rwanda.

Pada 1990 mereka menginvasi Rwanda dan meminta posisi dalam pemerintahan. Namun Rwanda masih menolaknya. Pada 1993, Juvenal Habyarimana yaitu Presiden Rwanda dari kalangan Hutu yang saat itu berkuasa ingin memberikan posisi bagi para Tutsi serta melakukan perjanjian perdamaian.[2] Usaha ini dilakukan oleh Presiden dalam rangka pertanggung jawabannya terhadap keadaan Rwanda, dan juga tuntutan dari RPF yang membuat Presiden perlu mempertimbangkan nasib para Tutsi yang juga merupakan bagian dari Rwanda.

RPF yang dipimpin oleh Paul Kagame menyerang Rwanda dan meminta dibentuknya perjanjian demi tuntutan mereka mendapatkan bagian dalam pemerintahan. Mereka meminta dibentuknya Arusha Accords, yaitu perjanjian di mana Presiden akan memberikan kesempatan dan juga tempat untuk orang Tutsi memiliki posisi dalam pemerintahan. Namun para Hutu ekstrimis yang sangat anti kepada Tutsi menolak kebijakan itu mentah-mentah dan sama sekali tidak menginginkan adanya Tutsi di dalam pemerintahan.

Pada kenyataannya perjanjian ini tidak terimplementasi dengan baik. Akhirnya pada saat Presiden Juvenal Habyarimana terbunuh saat pesawatnya melintasi Kigali pada 6 April 1994, ini menjadi sebuah momentum bagi Hutu ekstrimis dan menjadikannya alasan untuk menyerang para Tutsi dan Hutu moderat yang memang berlawanan dengan Hutu.[3]

Peristiwa kematian Presiden Habyarimana ini memang menjadi momentum besar bagi para Hutu ekstrimis. Tetapi ada pula kemungkinan bahwa peristiwa ini sengaja dilakukan oleh para Hutu ekstrimis demi melancarkan rencana mereka membantai suku Tutsi.[4]

Pembantaian suku Tutsi oleh suku Hutu dimulai. Terbunuhnya Presiden menjadikan Rwanda seketika menjadi horor untuk para Tutsi yang dituduh telah merekayasa pembunuhan Presiden, namun sampai kasus ini selesai ternyata tidak bisa dibuktikan bahwa pembunuhan itu adalah perbuatan Tutsi. Pembantaian dilakukan oleh para Hutu sekitar 100 hari.

Pembantain tersebut dipermudah dengan salah satu bentuk diskriminasi yang dibentuk saat Hutu berkuasa yaitu kartu penduduk yang mencantumkan identitas suku penduduk (siapa yang merupakan suku Tutsi akan mendapatkan kesulitan dalam pekerjaan, pendidikan, dan lain lain). Para Hutu memblok setiap jalan dan memeriksa orang–orang yang lewat dan membunuh setiap Tutsi yang mereka temukan.

Jumlah korban diperkirakan sekitar 800.000 orang[5], dibunuh dengan brutal dengan golok atau alat–alat pertanian lain oleh para Hutu ekstrimis, bahkan pembunuhan yang mereka lakukan tidak segan – segan dilakukan di gereja.[6]

Keadaaan Rwanda pada saat itu memang benar–benar memprihatinkan. Keadaan ini awalnya memang tidak didiamkan saja oleh kalangan internasional. PBB pun akhirnya turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu Jenderal bernama Romeo Dallaire pun dikirim dengan beberapa pasukan oleh PBB untuk membantu meredam konflik Rwanda. Berikut adalah kutipan yang menjelaskan misi PBB di Rwanda:

“The UN was in a position to curtail at least some of the bloodshed, given its advance warning from Dallaire of the planned massacres and the presence in Rwanda of a peacekeeping contingent under his command. The peacekeepers were sent months earlier to safeguard a peace agreements between the Hutu government and the Tutsi –led RPF Rebels. But at the start of genocide, following the murder of ten Belgian peacekeepers, the Security Council ordered the removal of the most of the UN peacekeeping force. Dallaire’s remaining peacekeepers saved some live but, abandoned by the UN and the international community, they were essentially helpless in the face of the Hutu’s extremists lethal efficiency.”[7]

Selain suku Tutsi dan juga Hutu, dapat kita lihat bahwa PBB juga menjadi aktor yang terlibat di dalam konflik ini.

· Teori Konflik

Konflik yang terjadi di Rwanda dapat dikategorikan kedalam konflik etnis. Hal tersebut dapat kita lihat dari perbedaan definisi antara ras dan etnis, sebagai berikut.

1. Ras adalah kelompok manusia yang dicirikan oleh kondisi biologis tertentu seperti kemiripan fisik, warna kulit, dan struktur genetis.

2. Sedangkan etnis adalah kelomok orang yang dibedakan oleh kebudayaannya. Etnis merujuk pada ciri kultural, seperti cara pikir, sistem nilai, ritual, dan bahasa.

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai faktor yang dapat menyebabkan konflik. Menurut Donald L. Horowitz adalah :

“Ethnic conflict is the result of an extraordinary presence of traditional antipathies so strong that they can survive even the powerful solvent of modernization”.[8]

Menurut Edward Azar terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya konflik internal :

1. Konflik dipicu karena hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas seperti suku, agama, dan budaya tertentu dengan negara maupun dengan kelompok yang berbeda itu sendiri.

2. Konflik dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses pemiskinan secara sistematis.

3. Karakter pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan aspirasi akar rumput.

4. International linkages yaitu suatu sistem ketergantungan yang terjadi antara suatu negara dengan sistem ekonomi global, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memihak kekuatan modal asing daripada kepada penduduk lokal.[9]

Teori yang tepat untuk digunakan dalam konflik yang terjadi di Rwanda adalah teori kebutuhan manusia dan teori transformasi konflik.

1. Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam dan disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia baik secara fisik, mental, ekonomi dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi seringkali menjadi inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai dari teori ini adalah :

a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

b. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan secara adil untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial budaya, politik dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai dari teori ini adalah :

a. Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan , termasuk kesenjangan ekonomi.

b. Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara pihak-pihak yang mengalami konflik.

c. Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan. [10]

· Dimensi Internasional dan Resolusi Konflik

Di dalam konflik yang terjadi di Rwanda, tentu ada aspek dimensi internasional di mana komunitas internasional turut berperan dalam usaha meredam konflik tersebut. Seperti yang telah dijabarkan di atas, PBB sebagai organisasi internasional telah mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Rwanda.

PBB membentuk pasukan dengan misi menjaga perdamaian di Rwanda. Misi ini bernama United Nations Assistance Mission for Rwanda, atau biasa disebut UNAMIR. UNAMIR dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 872 (1993) pada 5 Oktober 1993 untuk membantu mengimplementasikan perjanjian Arusha. Mandat UNAMIR adalah:

“. . . to assist in ensuring the security of the capital city of Kigali; monitor the ceasefire agreement, including establishment of an expanded demilitarized zone and demobilization procedures; monitor the security situation during the final period of the transitional Government’s mandate leading up to elections; assist with mine-clearance; and assist in the coordination of humanitarian assistance activities in conjunction with relief operations.”[11]

Dari kutipan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa misi UNAMIR hanya sebatas membantu (assist) menjaga perdamaian di Rwanda, dan mengawasi (monitor) keamanan Rwanda. UNAMIR sendiri dipimpin oleh Letnan Jenderal Romeo Dallaire.

Di awal misi ini terbentuk ada sekitar 400 pasukan Belgia yang terlibat, walaupun Rwanda merupakan bekas jajahan Belgia, dan PBB biasanya melarang bekas penjajah terlibat di dalam misi perdamaian. Pada akhirnya, Belgia menarik pasukannnya setelah 10 anggota pasukan perdamaian di bawah UNAMIR terbunuh ketika melindungi Perdana Menteri Rwanda.

Namun, misi perdamaian ini dianggap gagal, karena tidak dapat mencegah terjadinya genosida dan jatuhnya korban jiwa di Rwanda. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 912 dan mengurangi jumlah personel UNAMIR menjadi 270 personel.[12] Dallaire sebagai pemimpin pasukan UNAMIR terus berusaha untuk menjaga perdamaian di Rwanda walaupun dengan keterbatasan personel dan logistik. Dallaire sendiri juga telah meminta tambahan personel, tetapi permintaan ini ditolak.

Pihak internasional, dalam hal ini DK PBB tampak menunjukkan keengganan untuk membantu penduduk Rwanda yang terancam. Pasukan UNAMIR sendiri hanya memiliki jatah makanan untuk jangka waktu dua minggu, persediaan air hanya untuk satu atau dua hari, dan bahan bakar untuk dua atau tiga hari. Persediaan amunisi dan medis pun sangat terbatas.[13]

PBB dan negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat dan Perancis hanya mendukung evakuasi warga asing dari Rwanda, tapi tidak berusaha untuk menyelamatkan penduduk Rwanda yang sedang terancam.

Genosida ini berakhir ketika RPF berhasil mengambilalih ibukota Rwanda yaitu Kigali pada Juli 1994. Tentara Perancis yang dikirim ke Rwanda juga berhasil membuat zona aman di bagian barat daya Rwanda. 17 Juli 1994, RPF mengalahkan pemerintahan Rwanda dan menyatakan akhir perang.[14]

PBB berusaha untuk “membayar” kegagalannya di Rwanda dengan membentuk Pengadilan Pidana Internasional [Internationan Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)] melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/955 tahun 1994. ICTR bertujuan untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida dan kejahatan berat lain yang melanggar hukum humaniter internasional di Rwanda atau oleh orang Rwanda di negara-negara tetangga selama tahun 1994.[15]

Berdasarkan resolusi 977 pada 22 Februari 1995, DK PBB menetapkan lokasi ICTR di Arusha, Tanzania.[16] Dari berbagai resolusi, DK PBB menargetkan ICTR untuk menyelesaikan seluruh investigasi pada akhir 2004, menyelesaikan seluruh aktivitas pengadilan pada akhir 2008, dan menyelesaikan seluruh kegiatan pada 2012.[17]

Sejauh ini, ICTR telah meyelesaikan 55 kasus, termasuk di dalamnya 9 kasus naik banding dan 8 dibebaskan. 20 kasus masih dalam proses, 2 kasus dialihkan kepada yurisdiksi nasional, 2 terdakwa meninggal sebelum keputusan pengadilan keluar, dan 1 yang sedang menanti pengadilan.[18]

· Kesimpulan

Dengan melihat konflik antar etnis yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk kolonialisasi yang tidak terarah seperti yang dilakukan Belgia hanya akan meninggalkan bekas luka di dalam hati dan kehidupan suku Hutu sehingga memicu timbulnya perpecahan.

Sebagai sesama manusia kita memiliki banyak kekurangan dan juga kelebihan yang telah diberikan oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna untuk itu klasifikasi, diversivikasi, dan stratifikasi terhadap suatu kelompok etnis, ataupun ras, adalah hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan di dalam kehidupan bersosial umat manusia. Hal tersebut hanya akan menjadikan api dalam sekam yang suatu saat akan meledak ke berbagai arah.

Dalam konflik etnis di Rwanda, seharusnya dari awal Hutu dan Tutsi saling bekerjasama dalam mencapai kesejahteraan hidup. Walaupun Belgia datang untuk menjajah dan membuat kecemburuan sosial, dengan iming-iming membantu memajukan Rwanda, namun seharusnya mereka tetap saling bersama. Belgia sengaja mengadudomba keduanya agar terjadi perpecahan di Rwanda, sehingga Belgia dapat menguasai wilayahnya.

Namun di saat genosida berlangsung, seharusnya kedua etnis ini berpikir, bahwa kejadian masa lampau tidak baik untuk diingat di masa mendatang, karena faktanya warga-warga tak berdosa pun ikut menjadi korban atas tindakan genosida tersebut. Seharusnya mereka malu terhadap dunia internasional, dan sebaiknya mereka saling bergotong-royong untuk membangun perdamaian di antaranya agar keduanya saling sejahtera dan saling menguntungkan.

Dilihat dari peran komunitas internasional dalam konflik Rwanda ini, PBB yang merupakan organisasi internasional yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia, seharusnya lebih bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan konflik ini. Namun PBB terlihat tidak sungguh-sungguh dan kurang tegas dalam membuat keputusan, terutama dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB ke Rwanda.

Seharusnya negara yang tergabung dalam PBB, khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB, mampu bekerjasama dan mengesampingkan unsur kepentingan masing-masing dalam penyelesaian konflik di Rwanda ini. Namun faktanya, pembantaian massal ini tidak mendapatkan perhatian dari Belgia, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Padahal masalah ini merupakan pelanggaran HAM, seperti yang sering dikemukakan di forum internasional. Ini menunjukkan bahwa PBB hanya seperti wadah kepentingan negara-negara maju.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azar, Edward. 1990. The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases. Aldershot: Dartmouth.

- Fisher, Simon. 2001. Mengelola Konflik : Keterampilan, dan Strategi untuk Bertindak. The British Council.

- Horowitz, Donald L. 1985. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press.

- Peskin, Victor. 2008. International Justice in Rwanda and The Balkans. New York: Cambridge University Press.

- Pottier, Johan. 2002. Re-imagining Rwanda: Conflict, Survival and Disinformation in the Late Twentieth Century. New York: Cambridge University Press.

- Schabas, William A. 2006. The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone. New York: Cambridge University Press.

Internet:

- http://www.hrw.org/legacy/reports/1999/rwanda/

- http://www.unhcr.og/publ/PUBL/3ebfgbb60.pdf

- http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13431486

- http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamirM.htm

- http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamirS.htm

- http://americanradioworks.publicradio.org/features/justiceontrial/rwanda_chronology.html

- http://www.survivors-fund.org.uk/assets/docs/education/historical-chronology.pdf

- http://www.unictr.org/AboutICTR/GeneralInformation/tabid/101/Default.aspx

- http://www.undemocracy.com/S-RES-1824%282008%29/page_1/rect_184,654_830,862

- http://www.unictr.org/Cases/tabid/204/Default.aspx

Jurnal Khusus HAM

Hubungan Internasional : Sebuah Studi Untuk Menjawab Kompleksitas Dunia Global

2013-09-28T00:52:00.001+07:00

Pernahkah anda membayangkan seseorang yang sama sekali tidak melakukan interaksi dengan yang lain?, sangat mustahil bagi siapapun untuk tidak melakukan interaksi dengan yang lain. Begitupun negara, tidak dapat dibayangkan andaikan suatu negara tidak berinteraksi dengan negara lain, atau sedang mengalami sebuah embargo, maka justru kesusahan terjadi di sana-sini. Disebabkan negara-negara tersebut hidup berdampingan maka bersama mereka membentuk sebuah sistem global[1]. Maka pada hakikatnya hubungan antara negara satu dengan yang lain adalah sebuah keniscayaan, jika ditarik definisi secara sempit, maka disitulah letak esensi Hubungan Internasional.
Sebagai sebuah fenomena, Hubungan Internasional sangat terasa dan begitu berdampak luas keberadaannya, maka dirasa perlu untuk mengkajinya lebih dalam, maka jadilah ia sebuah disiplin ilmu. Hubungan Internasional sendiri memiliki definisi yang sangat beragam, namun dapat ditarik kesimpulan ia dibagi menjadi dua definisi, secara sempit ia khusus mempelajari hubungan politik antar negara, sedangkan dalam arti umum ia tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam dan sebagainya.
Dewasa ini Hubungan Internasional merupakan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang sedang tumbuh. Kalau kita katakan sedang tumbuh, maka ini menunjukkan suatu hal yang ada dalam proses. Proses ini pula mengandung arti sedang berkembang, dan sekaligus menunjukkan bahwa bentuk finalnya belum tercapai. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkannya dalam sebuah wadah yang otonom, mandiri dan memungkinkannya memfasilitasi interseksi dan kolaborasi ilmu-ilmu sosial dalam dirijensi paradigma global[2].
Hubungan Internasional merupakan sebuah fenomena yang telah terjadi sejak adanya interaksi antar negara, namun ia baru disadari sebelum perang dunia I (1914-1918)[3] dan terus berkembang hingga perang dunia II dan perang dingin, pada waktu itu para sarjana hubungan International hanya berfokus pada hubungan antar negara-sebagai aktor dalam mencegah perang, lalu berkembang menjadi lebih luas, seperti diplomasi antar negara, kerjasama ekonomi dan berbagai isu global lainnya. Dalam perkembangan kontemporernya, kini fenomena Hubungan Internasional tidak hanya terkait pada hubungan antar negara dalam berbagai bidang, tapi juga hubungan Institusi-institusi lain-dalam hal ini mereka yang terlibat di hubungan internasional disebut aktor, seperti PBB, Uni Eropa, MNC (Multi National Corporation), IGOs (Inter Government Organizations), INGO (Inter Non Government Organization, bahkan setiap individu pun telah terlibat dalam sebuah Hubungan International, seperti mengikuti perkembangan sebuah peristiwa global atau peristiwa yang terjadi di negara lain dalam sebuah berita, membeli produk yang ditawarkan dalam pasar dunia. Kini, keputusan yang diambil oleh tiap skala individu hingga skala negara, secara langsung ataupun tidak, berdampak pada dunia kita saat ini. Maka aktor yang terdiri dari negara hingga individu, telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang unik dan penting, meskipun kecil, kepada individu lain, negara lain dan aktor yang lain dalam dunia Hubungan International[4]. Sebagai contoh, misalnya ketika anda membeli sebuah produk yang dipasarkan secara internasional, anda telah turut serta dalam kegiatan perdagangan bebas, yang mempengaruhi ekspor-impor negara lain dan berbagai contoh lainnya.
Dalam perkembangannya sebagai sebuah disiplin ilmu, ia memiliki sebuah batas yang tidak pasti[5], yang dimaksud ialah ia merupakan ilmu yang multidisiplin, mencakup dan terkait berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu politik, ekonomi hukum dan lainnya. Contohnya dalam hubungannya dengan politik, ia membahas aktivitas seperti diplomasi, perang, hubungan bilateral maupun multilateral dan berbagai contoh terkait dengan disiplin ilmu lain. Mempelajarinya telah menjadi sebuah kebutuhan berbagai lini strategis, ia dipelajari secara khusus ataupun menjadi sub-disiplin dari disiplin ilmu yang lain, contohnya seperti hukum internasional, politik internasional, manajemen dan bisnis internasional dan lain-lain.
Ada hal penting dalam kajian ilmu Hubungan Internasional yang tidak bisa ditinggalkan, ia menjadi komponen utama di dalamnya, karena ia yang melandasi terjadinya hubungan internasional, ia adalah power (kekuatan) dan interest (tujuan). Para penempuh studi hubungan internasional tradisional menjadikan power sebagai tujuan setiap aktor (negara). Power merupakan perpaduan antara pengaruh persuasif untuk menggerakkan orang lain melalui janji-janji maupun pemberian keuntungan, juga kekuatan koersif seperti ancaman-ancaman atau perampasan hak-hak, dalam hal ini lebih condong kepada kekuatan militer, sehingga kepiawaian diplomasi internasional dan bargaining position (nilai tawar) merupakan indikasi dari power sebuah pihak. Dewasa ini dalam hubungan internasional, terjadi “the changing nature of power”[6], pergeseran alamiah spektrum power yang sebelumnya didominasi oleh kekuatan militer (military power) berubah dan meluas menuju yang lainnya (non-military power) , seperti penguasaan teknologi, budaya, pendidikan, kekuatan ekonomi dan sebagainya. Misalnya penguasaan teknologi, kemampuan ekonomi dan tingginya tingkat pendidikan masyarakat Jepang, telah memberikan gambaran yang jelas mengenai non-military power yang mereka miliki.
Maka bagi setiap akademisi, individu yang akan selalu berpartisipasi dalam hubungan internasional dan mereka yang berkeinginan menjadikan dunia lebih baik, studi hubungan internasional secara langsung- mempelajarinya sebagai mayor utama maupun subdisiplin dari cabang ilmu, ataupun secara tidak langsung- mengikuti perkembangannya, merupakan sebuah keharusan. Oleh karena itu diperlukan sebuah pusat kajian dari hubungan internasional guna menjawab kompleksitas dunia global secara strategis.

Jurnal Pengantar Ilmu Hubungan Internasional Oleh ahmadjqf-fisip11

Referensi :

Departemen Hubungan Internasional Unversitas Airlangga. Road Map 2020
Jill Steans & Lloyd Pettiford. 2011. Introduction to International Relation, Perspective & Themes. Pearson, Longman.
Jackson R & Sorensen G. 1999. Introduction to International Relation. Oxford University Press.
Minix, Dean A. & Hawley, Sandra M. 1998. Global Politics. West/Wodsworth.
Henderson, Conway. 1998. International Relations, Conflict and Cooperation at the Turn of Century. Mc.Graw Hill International Edition.
Goldstein, Joshua S.2005. International Relations. Pearson / Longman.
Hocking, Brian & Smith Michael. 1990. World Politics, An Introduction to International Relations. Harwester/Wheatsheaf
Anak Agung, B. P. & Yanyan, M.Y. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung : Rosda

[1] Robert Jackson & Sorensen, 2011, Introduction to International Relation. Oxford University Press , hal 31

[2] Road Map 2020 Departemen Hubungan Internasional Unversitas Airlangga, hal 1

[3] Jill Steans & Lloyd Petterford, 2011, Introduction to International Relation, Perspective & Themes, Pearson, Longman, hal 1

[4] Joshua S. Goldstein, 2005, International Relation, Pearson Longman, hal 4

[5] Ibid, hal 3

[6] Charles W. Kegley & Eugene R Wittkopf. 2004. The Global Agenda: Issues and Perspective. New York: St. Martin’s Press, hal 450