The Jakarta Observer - Breaking News & Opinion

Tahukah Kamu Ada Tiga Pelabuhan di Ajibata, Sudah Ada Sejak 1970-an

2026-04-20T01:32:00.000+07:00

Foto: Tiga lokasi pelabuhan di Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

AJIBATA, Jakartaobserver.com- Berwisata ke Danau Toba dan ingin berkunjung ke Pulau Samosir atau tempat-tempat lain di sekitar danau vulkanik terbesar di dunia ini, maka datanglah ke Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut). Dari sini kamu bisa memilih berbagai jenis kapal yang akan membawamu ke tujuanmu.

Ada tiga pelabuhan yang tersedia di Ajibata. Pertama, adalah Pelabuhan ASDP Ajibata yang menjadi Pelabuhan bagi KMP Ihan Batak yang melayani lintasan Ajibata-Ambarita. Pelabuhan ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2022. Lokasi Pelabuhan ini adalah Pelabuhan pertama yang didapati saat pengunjung tiba di Ajibata dari Parapat-Tigaraja.

Kedua, adalah Pelabuhan Kapal Tradisional yang berada bersebelahan dengan Pelabuhan ASDP. Pelabuhan ini sudah ada sejak 1970-an melayani berbagai lintasan diantaranya Ajibata-Nainggolan, Ajibata-Onan Runggu, Ajibata-Urat, Ajibata-Tomok termasuk rute lebih pendek seperti Ajibata-Horsik, Ajibata-Sigapiton dan lainnya. Pelabuhan ini adalah pelabuhan milik Lehem Sirait atau Tokke Pinggir, dan hingga saat ini berkontribusi bagi peningkatan PAD maupun peningkatan ekonomi masyarakat dan dukungan bagi pengembangan pariwisata Danau Toba.

Ketiga, adalah Pelabuhan Kapal Ferry KMP Tao Toba yang berlokasi di Kelurahan Pardamean Ajibata, yang jaraknya cukup jauh dari Pelabuhan ASDP maupun Pelabuhan Lehem Sirait. KMP Tao Toba merupakan kapal feri yang selain mengangkut penumpang juga mengangkut kendaraan roda empat maupun roda dua, sama seperti KMP Ihan Batak milik ASDP. Bedanya KMP Tao Toba adalah milik swasta, yang sudah ada sejak 1984, jauh sebelum kapal ASDP hadir.

"Jadi tidak banyak orang yang tahu di Ajibata itu ada tiga Pelabuhan, jadi tidak hanya Pelabuhan ASDP dengan KMP Ihan Batak yang dioperasikan tahun 2022, bahkan Pelabuhan sebelumnya sudah ada sejak 1970-an yaitu Pelabuhan Lehem Sirait yang masih eksis sampai sekarang dengan kapal-kapal tradisional," kata Asi Sirait, salah satu cucu dari Lehem Sirait atau Tokke Pinggir saat ditemui di Ajibata, Sabtu (18/4/2026).

Menurut Asi, pelabuhan yang dikelola oleh ASDP saat ini tanahnya pada awalnya Sebagian besar adalah milik Lehem Sirait, namun sekitar tahun 1973 dibeli oleh Pemkab Tapanuli Utara sejalan dengan rencana Proyek A,B,C di Ajibata meliputi proyek pelabuhan, pasar, hotel hingga lapangan terbang Sibisa. Pemkab Taput melalui Bupati Taput saat itu Mangaraja SM Sinaga membujuk Lehem Sirait untuk mau menjual tanah itu demi pembangunan di Ajibata dan Toba.

"Opung Tokke Pinggir dibujuk supaya mau memberikan demi pembangunan Ajibata. Kalau kita sendirian tentu tidak akan sanggup membangun Ajibata ini, itu alasannya opung mau, karena ingin Ajibata maju dan masyarakatnya sejahtera," ujarnya.

Maka tahun 1974 diadakan pesta untuk dimulainya pelabuhan ini. Tapi sayangnya walaupun dermaga dibuat di lahan yang dibeli pemerintah namun tidak bisa dipergunakan dengan baik karena selalu tenggelam dan kebanjiran. "Sehingga kapal-kapal lebih senang bersandar di dermaga kita yang ada sebelahnya berdampingan," sambung Asi.

Sejak dulu kontribusi pelabuhan lama ini bagi pemasukan daerah memang tidak kecil. Bahkan adanya onan atau pasar yang juga diadakan di areal terminal membuat lokasi Pelabuhan ini menjadi pusat keramaian dan pusat transaksi bisnis para pedagang hasil bumi dari Samosir dan sekitarnya.

Asi juga menyebut, naik kapal kayu tradisional memiliki sensasinya tersendiri dibandingkan dengan naik kapal ferry. Di kapal tradisional bisa dinikmati makanan dan minuman khas Batak yang tidak dimiliki kapal ferry. Di kapal tradisional juga dapat dirasakan sensasi petualangan sesungguhnya untuk menikmati Danau Toba.

"Saran saya kalau mau merasakan sensasi yang terbaik menikmati Danau Toba, naiklah kapal kayu tradisional dari Ajibata. Minum sedikit tuak atau dali ni horbo di dalamnya sambil menikmati angin danau. Anda bisa bernostalgia dengan pasangan berdua, naik kapal ini dan turun misalnya di Nainggolan atau Onan Runggu. Dari sana lanjut ke destinasi lain di Samosir merasakan langsung keindahan, kesegaran dan keramahan masyarakat," sambungnya.

Mau coba? (j)

Ratusan Supplier MBG Tuntut Pencairan Dana

2026-04-15T14:08:00.008+07:00

Foto: Para supplier MBG yang menuntut agar uang mereka diberikan.

TAPUT, JakartaObserver.com- Ratusan supplier atau pemasok Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani (MPTSBP) menggelar aksi unjuk rasa dengan mengepung Kantor Bupati Tapanuli Utara (Taput), Selasa (15/4/2026).

Mereka menuntut pencairan dana suplier MBG yang hingga kini belum dibayarkan oleh Erikson Sianipar, padahal uang supplier telah diambil.

Aksi tersebut menjadi puncak kekecewaan para supplier yang mengaku hak mereka tertahan tanpa kejelasan. Massa mendesak Bupati, Kapolres, dan DPRD Taput turun tangan langsung untuk memastikan dana segera dicairkan dari rekening koperasi.

Selain itu, demonstran juga menuntut pencopotan kepala Bank Mandiri Cabang Tarutung yang dinilai tidak kooperatif dalam proses pencairan.

Mereka turut meminta pihak bank mengabaikan intervensi pihak tertentu, termasuk Erikson Sianipar, yang disebut-sebut menghambat pencairan dana.

Di tengah aksi, kuasa hukum koperasi, Hotbin Simaremare, mengungkap adanya dugaan penggelapan dana yang berdampak pada tertundanya pembayaran kepada suplier.

“Para suplier sudah dimohonkan agar pembayaran ditransfer ke rekening masing-masing, namun pihak bank menolak,” ujarnya.

Ketua Koperasi MPTSBP Erni Mesalina Hutauruk juga mengkritik sikap Bank Mandiri yang belum mencairkan dana tersebut. Dia meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara segera melakukan audit terbuka agar persoalan menjadi transparan.

Aksi tersebut akhirnya direspons oleh pemerintah daerah. Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumbantoruan, didampingi Kapolres, Sekretaris Daerah, serta perwakilan Bank Mandiri, menerima 10 perwakilan massa untuk berdialog di Aula Mini Kantor Bupati.

Dalam pertemuan itu disepakati bahwa pemerintah kabupaten akan memfasilitasi pertemuan lanjutan besok, Kamis (16/4/2026) antara para supplier dan Erikson Sianipar selaku Ketua Pengawas Koperasi.

Dalam kesempatan itu, pihak Bank Mandiri berjanji tidak akan mencairkan uang yang ada di rekening koperasi.

Pimpinan aksi, Tulus Gok Tua Nababan menegaskan, pertemuan lanjutan harus menghasilkan keputusan konkret. “Diskusi ini harus ada hasil, jangan hanya janji,” tegasnya.

Selain menuntut pencairan dana, massa juga meminta aparat penegak hukum mengusut laporan yang telah masuk di Polres Taput serta mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap keuangan koperasi.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan kondusif, meskipun tuntutan utama terkait pencairan dana belum sepenuhnya terealisasi. (tn)

Pemprov DKI Jakarta Susun Aturan Mengenai Naming Rights Infrastuktur

2026-04-14T16:49:58.735+07:00

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyusun aturan rinci terkait penggunaan hak penamaan atau naming rights berbagai infrastruktur milik Pemprov DKI. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi Jakarta sebagai kota global, modern, dan terbuka.

"Naming rights ini tentunya nanti akan kita buat aturan yang lebih rinci dan detail. Tetapi saya memang berpikir bahwa Jakarta ini sebagai kota global, kota modern harus membuka diri terhadap berbagai hal," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di Kantor Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga, Jakarta Timur, Selasa (14/4/2026).

Meski demikian, Pramono menegaskan penggunaan naming rights harus dilakukan dengan tetap menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat.

"Yang paling penting adalah menjaga kenyamanan, keamanan, dan keindahan," kata dia.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa naming rights tidak boleh menganggu estetika Kota Jakarta. "Tentunya naming rights yang akan diberikan tidak boleh juga mengganggu keindahan kota, dan nanti akan kami atur untuk itu," ungkapnya. (jo6)

Gubernur Pramono Anung tidak Beri Ruang Premanisme di Jakarta

2026-04-14T16:43:00.002+07:00

Foto: Pramono Anung

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons maraknya aksi premanisme yang baru-baru ini viral terjadi di kawasan Tanah Abang. Aksi pemalakan yang menyasar sopir bajaj dan pedagang bakso tersebut memicu keresahan publik terkait keamanan di kawasan sekitar.
Pramono memastikan bahwa para pelaku pemalakan yang terekam dalam video viral tersebut saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

"Kemarin yang melakukan pemalakan baik itu kepada pedagang maupun bajaj, sudah ditangkap semua," ujar Pramono di Jakarta Timur, Selasa (14/4/2026).

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memberikan ruang bagi praktik pungutan liar maupun premanisme terhadap warga yang mencari nafkah.

"Dan Pemerintah DKI Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya untuk hal yang seperti ini gak boleh terjadi lagi," katanya.

Karena itu, Gubernur mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menindak tegas aksi premanisme di Jakarta. Ia berharap Jakarta menjadi kota yang aman bagi masyarakatnya.

"Jadi saya sebagai Gubernur Jakarta termasuk memberikan support untuk mengambil tindakan tegas premanisme kepada siapapun di Jakarta ini," ucap Pramono.

Sekadar diketahui, viral di media sosial adanya aksi pemalakan terhadap sopir bajaj dan pedagang bakso di kawasan Tanah Abang. Mereka dimintai uang setoran dan iuran oleh preman tersebut disertai aksi perusakan barang. (jo6)

Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Erikson Sianipar Terkait Dugaan Penggelapan Rp 1 Miliar

2026-04-09T13:59:00.003+07:00

Foto: Aiptu W Baringbing

TAPUT, JakartaObserver.com- Penyidik Satreskrim Polres Tapanuli Utara bergerak cepat mendalami kasus dugaan penggelapan dana operasional SPPG Pagaran Banualuhu.

Kepolisian menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor, Erikson Sianipar, yang merupakan Ketua Koperasi HKTI, pada pekan depan. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi nomor STTLP/76/III/2026 yang dilayangkan oleh Erni Mesalina Hutauruk.

Erikson dilaporkan atas dugaan penggelapan dana senilai Rp1.094.129.200 yang seharusnya disetorkan kepada koperasi pemasok bahan baku.

"Penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor pada pekan depan untuk dimintai keterangan terkait aliran dana tersebut," ujar Aiptu W Baringbing, Kasi Humas Polres Taput, Kamis (9/4/2026) siang.

Selain memanggil terlapor, penyidik juga dikabarkan tengah mengumpulkan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumen transaksi perbankan dan keterangan dari pihak Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani selaku pihak yang merasa dirugikan.

Kasus ini bermula ketika dana operasional periode Desember 2025 hingga Maret 2026 dikirimkan ke rekening Koperasi HKTI, namun diduga tidak diteruskan kepada pihak yang berhak.

Terlapor disangkakan melanggar Pasal 489 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana terkait penggelapan. Pihak pelapor berharap proses hukum berjalan transparan mengingat besarnya kerugian materiil yang dialami dalam perkara ini.(tn)

RUU Perampasan Aset, Anggota DPR Soroti Batasan Penyitaan

2026-04-09T13:53:00.001+07:00

Foto: Rapat Paripurna DPR RI

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti pentingnya pengaturan batasan penyitaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Hal tersebut disampaikan saat menerima masukan dari kalangan mahasiswa dalam forum diskusi di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pembahasan RUU Perampasan Aset perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru, dengan tetap membuka ruang bagi berbagai masukan dari masyarakat.

“Terima kasih atas masukan-masukan yang disampaikan. Komisi III diingatkan untuk tidak terburu-buru dalam mengesahkan RUU ini. Ke depan, kami akan terus mendengarkan usulan dan masukan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Safaruddin menegaskan penyusunan regulasi ini harus mampu menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat. “Sehingga terdapat keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dengan hak-hak masyarakat,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengaturan waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) sebagai dasar dalam melakukan penyitaan aset. Menurutnya, aset yang tidak memiliki keterkaitan dengan waktu tindak pidana tidak seharusnya disita.

“Harus ada batasan waktu yang jelas. Jika tindak pidana terjadi pada tahun tertentu, maka aset di luar periode tersebut tidak dapat serta-merta disita karena tidak memiliki kaitan dengan kejahatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak melakukan penyitaan secara berlebihan tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, ketentuan terkait batas waktu dan keterkaitan dengan tindak pidana perlu diatur secara tegas dalam RUU tersebut.

Selain itu, Safaruddin juga menekankan pentingnya pengelolaan aset hasil rampasan agar benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pihak tertentu. “Aset yang dirampas harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru atau disalahgunakan oleh pihak tertentu,” tegasnya. (jo3)

Wali Kota Jaksel Ingatkan Jajaran Perketat Penggunaan AI dan Medsos

2026-04-09T13:46:00.002+07:00

Foto: Muhammad Anwar

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar meminta jajarannya untuk memperketat penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) serta pengelolaan akun media sosial (medsos) instansi.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya kasus penanganan yang dinilai kurang tepat dan telah dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

'Hari ini kita melakukan upaya mitigasi dan penanganan pengaduan masyarakat melalui media digital atau media sosial, sekaligus evaluasi kinerja perangkat daerah terkait," ujarnya, saat memimpin Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) tingkat kota di Ruang Antasari, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan," Kamis (9/4/2026).

Anwar menjelaskan, para lurah harus memastikan pengelolaan akun instansi berada di bawah tanggung jawab yang jelas, yakni Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) atau bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang).

"Hal ini perlu ditegaskan karena sebelumnya masih ditemukan kasus akun dikelola sepenuhnya oleh petugas PPSU. Sehingga, memicu saling menyalahkan ketika terjadi kendala," terangnya.

Sigap
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan untuk sigap menindaklanjuti laporan masyarakat melalui aplikasi JAKI dalam waktu maksimal 24 jam dengan mengedepankan koordinasi lintas-sektor.

"Jika laporan berkaitan dengan parkir atau sampah, lurah harus berkoordinasi dengan pihak terkait, bukan menangani sendiri tanpa koordinasi," ungkapnya.

Anwar menuturkan, lurah juga harus dapat memberdayakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat kelurahan untuk melakukan mitigasi gangguan lingkungan.

"Pendekatan preventif melalui komunikasi langsung dengan warga dinilai lebih efektif sebelum permasalahan berkembang menjadi laporan formal," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga menekankan larangan keras bagi lurah untuk mengambil tangkapan layar (screenshot) data pelapor dan menyebarkannya kepada pihak yang tidak berwenang.

"Identitas pelapor merupakan data rahasia yang wajib dilindungi. Kebocoran data pelapor dapat memicu intimidasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Akibatnya, warga bisa memilih melapor ke LSM atau Medsos dibandingkan melalui saluran resmi pemerintah," bebernya. (jo7)

Diduga Gelapkan Rp 1 Miliar, Ketua Pengawas Koperasi TSBP Dinonaktifkan

2026-04-08T16:32:00.001+07:00

Foto: Surat pemberhentian sementara

TAPUT, JakartaObserver.com- Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani (TSBP) resmi memberhentikan sementara ketua pengawasnya, Dr Ir Erikson Sianipar, MM menyusul dugaan penyalahgunaan jabatan hingga penggelapan dana koperasi mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 06/KPMP-TSBP/III/2026 yang ditetapkan di Tarutung pada 30 Maret 2026 oleh pengurus koperasi.

Ketua Pengurus Koperasi TSBP Erni Mesalina Hutauruk menyatakan, langkah pemberhentian sementara diambil sebagai bentuk respons atas temuan internal yang dinilai merugikan koperasi secara signifikan.

“Pemberhentian sementara ini didasari oleh sejumlah tindakan yang berpotensi merugikan koperasi,” ujarnya.

Dalam dokumen keputusan tersebut, salah satu poin utama adalah dugaan penggelapan dana koperasi sebesar Rp1.094.129.200. Atas dugaan itu, pengurus telah melaporkan kasus ini ke Polres Tapanuli Utara dengan nomor laporan LP/B/82/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026.

Selain dugaan kerugian finansial, Erikson juga dituding melakukan penyalahgunaan jabatan, di antaranya dengan menunjuk konsultan eksternal tanpa persetujuan pengurus. Ia juga disebut melampaui kewenangan dengan menggelar Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) serta mengubah prosedur operasional koperasi.

Pengurus menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian serta melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi.

Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, status Erikson Sianipar sebagai Ketua Pengawas dinyatakan nonaktif sejak tanggal penetapan.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Terpisah, Kasubag Humas Polres Taput Aiptu W Baringbing, Rabu (8/4/2026) mengatakan jika LP/B/82/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 sudah kita tindak lanjuti.

"Saksi Pelapor sudah dua orang diperiksa, selanjutnya minggu depan terlapor akan diperiksa," terangnya. (tn)

Jakarta Kota Kedua Teraman di ASEAN, Gubernur Pramono Terkejut dan Bangga

2026-04-07T16:54:00.000+07:00

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku terkejut sekaligus bangga

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Kota Jakarta berhasil menempati peringkat kedua daftar kota teraman di Asia Tenggara 2026 berdasarkan laporan Global Residence Index edisi 16 Januari 2026. Singapura masih menduduki peringkat pertama.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun menyampaikan rasa terkejut sekaligus bangga terkait capaian ini. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan semata-mata hasil kerja Pemprov DKI, melainkan kerja sama dan kesadaran kolektif dari seluruh warga dalam menjaga kota.

"Jakarta yang selama ini dari 13 kota di ASEAN, ibu kota-ibu kota ASEAN, selalu biasanya nomor enam, nomor tujuh. Jakarta sekarang nomor dua, nomor satu Singapura," kata Pramono.

Menurutnya, salah satu kebijakan Pemprov DKI yang mendukung capaian tersebut yakni pembukaan lapangan Monumen Nasional (Monas) untuk berbagai kegiatan masyarakat serta penyelenggaraan hari besar keagamaan mulai dari Natal, Imlek, Nyepi, hingga Idulfitri.

Penyelenggaraan berbagai acara keagamaan ini menunjukan kuatnya toleransi dan keberagaman di ruang publik, sekaligus sebagai simbol kekuatan Jakarta. Dengan demikian, ia meyakini masyarakat turut memiliki rasa saling memiliki Jakarta.

"Bahkan salah satu menteri yang kebetulan teman saya di Singapura menyampaikan kepada saya, 'Kok bisa Jakarta menyambut Imlek ngalahin Singapura?'," kata dia.

Karena itu, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama merawat momentum ini dan menjaga kondusivitas dan toleransi di Jakarta.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan Global Residence Index edisi 16 Januari 2026, Singapura diketahui menempati posisi teratas daftar kota teraman di Asia Tenggara 2026 dengan indeks keamanan 0,90. Sedangkan Jakarta berada di posisi kedua dengan skor 0,72.

Setelah Jakarta, posisi berturut-turut ditempati oleh Bangkok, Vientiane, Hanoi, Kuala Lumpur, Phuket, Ho Chi Minh City, Phonm Penh, dan Manila. (jo6)

Grand Opening Tempat Latihan Resmi dan Kejurcab Orado Jakarta Selatan 2026

2026-04-05T00:23:00.002+07:00

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Federasi Olahraga Domino (Orado) terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun ekosistem olahraga domino yang modern, tertib, dan bermartabat.
Hal ini ditandai dengan digelarnya Syukuran dan Grand Opening Pusat Kegiatan Club/Cabang (PKC) Balak 6 sebagai tempat latihan resmi Orado Jakarta Selatan, yang sekaligus dirangkaikan dengan Kejuaraan Cabang Federasi Olahraga Domino Jakarta Selatan 2026 pada Sabtu (4/4/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi perkembangan Orado di wilayah Jakarta Selatan. Selain menandai berdirinya pusat kegiatan resmi untuk pembinaan atlet, acara ini juga menjadi bukti bahwa olahraga domino kini bergerak ke arah yang lebih profesional, terstruktur, dan memiliki arah pembinaan yang jelas.

PKC Balak 6 tidak diposisikan sekadar sebagai tempat berkumpul atau ruang komersial, melainkan sebagai pusat pembinaan atlet, pusat edukasi aturan permainan, pusat latihan wasit, dan pusat penguatan sportivitas di bawah naungan organisasi resmi.

Dalam sambutannya, para pengurus menegaskan bahwa kehadiran tempat latihan resmi seperti PKC Balak 6 merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk menghapus stigma negatif domino di tengah masyarakat. Domino didorong untuk dipahami sebagai olahraga pikiran yang menuntut strategi, konsentrasi, ketelitian, pengendalian emosi, dan kecerdasan membaca situasi.

Dengan demikian, Orado hadir bukan hanya untuk menyelenggarakan pertandingan, tetapi juga untuk membangun citra baru domino sebagai cabang olahraga yang memiliki nilai edukatif, sosial, dan kompetitif.

Pelaksanaan Kejuaraan Cabang Federasi Olahraga Domino se-Jakarta Selatan yang digelar bersamaan dengan peresmian PKC Balak 6 juga memiliki makna strategis. Kejuaraan ini bukan sekadar agenda kompetisi, tetapi menjadi instrumen pembinaan, pemetaan potensi atlet, serta sarana seleksi menuju level yang lebih tinggi.

Melalui Kejurcab, Orado Jakarta Selatan berharap dapat melahirkan atlet-atlet terbaik yang kelak mampu mewakili wilayahnya di tingkat provinsi hingga nasional.

Kegiatan diawali dengan rangkaian seremoni resmi, meliputi pembukaan acara, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan dari unsur panitia, Club Balak 6 diketuai Helmy Handy , Dewan Pembina diketuai AKP Yudi Haryadiana, MM, Pengurus Cabang Orado Jakarta Selatan diketuai Dino Paulindra, SH , Pengurus Provinsi ORADO DKI Jakarta diketuai Faris Royan M. Kalifah, serta unsur pimpinan daerah / Forpimda. (yuh/jo10)

Dua Menteri Tinjau Huntap Taput, Korban Bencana Dipastikan Dapat Hunian Layak

2026-03-27T08:26:00.000+07:00

Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (26/3/2026).

TAPUT, Jakartaobserver.com- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara (Sumut), Kamis (26/3/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan huntap berjalan sesuai rencana, sekaligus menjamin warga korban bencana alam November 2025 memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman.

Dalam peninjauan itu, Maruarar menegaskan komitmen pemerintah agar seluruh warga yang rumahnya rusak akibat bencana mendapat hunian tetap.

“Semua warga korban yang rumahnya rusak harus mendapat hunian tetap, jangan ada yang tidak dapat,” tegas Maruarar.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat, Maruarar juga langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk menghubungi Kepala BPS Pusat, untuk mempercepat proses verifikasi data yang telah diusulkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Selain rumah, para penghuni huntap nantinya juga akan menerima bantuan perlengkapan rumah tangga berupa dua unit springbed beserta bantal, sofa dan meja ruang tamu, serta meja makan.

“Bantuan tersebut berasal dari dukungan Yayasan Budha Suci dan Kementerian Sosial,” ujar Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menjelaskan kepada masyarakat bahwa status kepemilikan rumah huntap akan diserahkan sepenuhnya kepada penghuni setelah 15 tahun.

Kebijakan tersebut dinilai memberi kepastian tempat tinggal sekaligus harapan baru bagi warga terdampak untuk memulai kembali kehidupan mereka.

Di akhir kunjungan, Maruarar menyampaikan apresiasi kepada pihak kontraktor yang mengerjakan pembangunan huntap dan berharap seluruh proses dapat selesai tepat waktu agar segera ditempati masyarakat sesuai jadwal.

Kunjungan kerja kedua menteri itu turut dihadiri rombongan kementerian terkait dan disambut langsung oleh Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat bersama jajaran pemerintah daerah.

Kehadiran pemerintah pusat di lokasi huntap dinilai menjadi bentuk nyata perhatian terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Tapanuli Utara, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. (tn)

Gubernur DKI Jakarta Halal Bihalal dengan Para Pegawai

2026-03-26T21:07:00.003+07:00

Foto: Halal bihalal di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/3/2026).

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno melakukan halal bihalal dengan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jaakrta pada hari pertama masuk kerja usai libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

"Hari ini Pemerintah DKI Jakarta mengadakan acara halalbihalal dalam rangka Idulfitri 1447 Hijriah bersama ASN di DKI Jakarta. Dari boks yang disiapkan, 2.000 lebih habis, artinya lebih dari 2.000 ASN hadir," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Pada kesempatan tersebut, Pramono juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN serta masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan semangat baru usai Ramadan dalam meningkatkan pelayanan publik.

Pram menegaskan, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan ikut menjalankan kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pramono menjelaskan, pelaksanaan WFA dilakukan secara terbatas dengan maksimal 50 persen pegawai bekerja dari luar kantor. Pemberian izin pun bersifat selektif, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta kondisi masing-masing pegawai.

"Masih ada dua hari lagi pelaksanaan itu sesuai dengan SE Gubernur. ASN yang belum in-charge secara langsung di kantor dapat memanfaatkan kebijakan ini," tandasnya. (jo6)

Pemprov DKI Jakarta Terapkan Work from Anywhere Maksimal 50 Persen Usai Libur Lebaran

2026-03-24T15:15:00.004+07:00

Foto: WFA (Ilustrasi)

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) menerapkan kebijakan Work from Anywhere (WFA) maksimal 50 persen pegawai usai masa libur Lebaran, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kebijakan ini memungkinkan ASN bekerja lebih fleksibel, baik dari kantor maupun dari lokasi lain tanpa menganggu prioritas pelayanan publik.

Mengacu pada SE Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah disebutkan, kepala perangkat daerah atau biro sekretariat daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sistem kerja pegawai melalui skema Work from Office (WFO) dan WFA.

Penyesuaian berlaku pada dua hari menjelang Nyepi, yakni 16 dan 17 Maret 2026, serta tiga hari setelah cuti bersama Lebaran, yaitu 25 hingga 27 Maret 2026.

Meski demikian, penerapan WFA tidak bisa dilakukan secara penuh. Pemerintah membatasi maksimal hanya 50 persen ASN dalam satu unit kerja yang dapat bekerja dari luar kantor.

Pemberian izin juga dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kondisi pegawai.

Dalam Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatur ASN yang bekerja dari luar kantor tetap wajib menjalankan disiplin kerja, termasuk presensi secara daring dua kali sehari.

ASN yang menjalankan tugas dari luar kantor tetap diwajibkan melakukan presensi secara daring melalui aplikasi resmi pemerintah sebanyak dua kali sehari, yakni pagi pukul 06.00-08.00 WIB dan sore pukul 16.00-18.00 WIB.

Selain itu, aturan jam kerja juga tetap diberlakukan. Untuk periode 16-17 Maret, akumulasi jam kerja ditetapkan 7,5 jam per hari. Sementara pada 25–27 Maret, jam kerja menjadi 8,5 jam per hari.

Bagi ASN yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis beban kerja, capaian jam kerja tetap menjadi dasar perhitungan kinerja. Atasan langsung diwajibkan melakukan verifikasi kehadiran pegawai melalui sistem presensi yang tersedia.

Pemerintah menegaskan, fleksibilitas kerja ini tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, sekaligus menjaga pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien.

"Adapun kebijakan WFA tidak berlaku bagi unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang tidak dapat dilakukan secara digital, termasuk layanan publik yang beroperasi selama 24 jam," demikian dikutip dari edaran tersebut, Senin (23/3/2026).

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap mobilitas ASN selama periode libur panjang dapat lebih terkelola, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. (jo5)

Kurir Sabu 2 Kg Tujuan Jakarta Ditangkap di Bandara Silangit

2026-03-22T16:01:00.002+07:00

Foto: Kurir narkoba berinisial AAA,21, warga Rawang Itek, Kecamatan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

TARUTUNG, JakartaObserver.com- Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 kilogram yang hendak dikirim ke Jakarta melalui Bandara Internasional Sisingamangaraja XII, Silangit, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berhasil digagalkan oleh personel Polres Tapanuli Utara.

Seorang kurir berinisial AAA,21, warga Rawang Itek, Kecamatan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, berhasil diamankan saat hendak melakukan proses check-in di bandara tersebut.

Kasi Humas Polres Tapanuli Utara Aiptu W Baringbing menjelaskan, penangkapan terjadi pada Kamis (19/3/2026) sekitar pukul 12.30 WIB. Kecurigaan awal muncul dari petugas bandara saat memeriksa identitas pelaku. Selain berasal dari Aceh, gerak-gerik pelaku juga dinilai mencurigakan.

Petugas check-in kemudian berkoordinasi dengan personel kepolisian yang bertugas di bandara. Pelaku diamankan sementara sambil menunggu kedatangan personel Satresnarkoba Polres Tapanuli Utara.

Setelah petugas Satresnarkoba tiba di lokasi, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pelaku. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam lipatan 12 celana jeans yang berada di dalam tas milik pelaku. Barang bukti yang ditemukan diperkirakan seberat sekitar 2 kilogram.

Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang akan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenalnya secara langsung.

Menurut pengakuan pelaku, narkotika tersebut diperoleh dari seseorang di Kota Medan. Komunikasi antara pelaku dan pemberi tugas dilakukan melalui aplikasi Zangi agar percakapan tidak mudah disadap.

Saat bertemu di Medan, pelaku dan orang yang menyuruhnya menggunakan kode khusus yang telah disepakati sebelumnya.

Pelaku mengaku dijanjikan upah sebesar Rp 35 juta untuk mengantarkan barang haram tersebut ke Jakarta. Namun sebelum berangkat, ia baru menerima sebagian uang sebagai panjar melalui transfer.

Hal yang cukup mengejutkan, pelaku juga mengaku sudah empat kali berhasil menyelundupkan sabu melalui Bandara Silangit dengan rincian pPengiriman pertama 2 kg, pengiriman kedua 2 kg, ketiga 1,7 kg, dan keempat 1 kg. Pada percobaan kelima ini, pelaku akhirnya berhasil ditangkap dengan barang bukti sekitar 2 kg sabu.

Selain melalui Bandara Silangit, pelaku juga mengaku pernah mengirim sabu melalui Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat, dengan berat sekitar 1,3 kg. Pelaku menyebutkan bahwa narkotika yang berhasil lolos tersebut berasal dari Aceh.

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan pemesan di Jakarta serta pihak yang mengirim barang dari Medan dan Aceh. (tn)

Presiden Prabowo Subianto Terima Megawati Soekarnoputri Dihadiri Puan dan Dasco

2026-03-20T10:24:00.003+07:00

Foto: Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2026) siang.

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2026) siang, yang turut dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi Presiden Prabowo (@prabowo), pertemuan tersebut dilakukan untuk melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa.

"Pada hari ke-29 bulan Ramadan menjelang Idul Fitri 1447 H, saya menerima Presiden Ke-5 RI, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka. Pertemuan ini melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa," tulis unggahan tersebut.

Dalam foto-foto yang diunggah, nampak Megawati mengenakan batik bernuansa biru. Prabowo menyambut langsung ketibaan Megawati di Serambi luar Istana Merdeka. Presiden nampak menuntun Megawati saat berjalan memasuki area dalam Istana.

Dalam foto lainnya, Prabowo dan Megawati duduk dalam satu sofa di salah satu ruangan Istana Merdeka, di hadapan keduanya, nampak Dasco dan Puan turut duduk mendampingi. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan.

Sebelumnya Presiden Prabowo telah mengundang sejumlah pemimpin bangsa ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Pertemuan silaturahmi antarpemimpin bangsa itu turut dihadiri Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden Ke-13 RI Ma’ruf Amin. (jo3)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Salat Idul Fitri di Istiqlal, Wagub Rano Karno di Balai Kota

2026-03-18T14:00:00.005+07:00

Foto: Masjid Istiqlal

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diagendakan mengikuti salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Setelah itu, Pramono dijadwalkan untuk menghadiri halalbihalal di Istana Kepresidenan.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dijadwalkan salat Id di Masjid Fatahillah, Balai Kota DKI Jakarta.

"Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena besok kita akan dibagi salat Id-nya. Pak Gubernur salat Id di Istiqlal. Kemudian beliau berkunjung ke Istana. Saya, Wakil Gubernur di sini (Balai Kota)," ujar Rano.

Hal itu disampaikan dalam acara buka puasa bersama para tokoh agama, alim ulama, dan habaib di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Menurut Rano, salat Id di Balai Kota rencananya turut dihadiri oleh Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin dijadwalkan akan menjadi khotib salat Id di Masjid Fatahillah.

"Yang akan menjadi khatibnya, Wakil Pak Ma'ruf Amin," kata Rano.

Usai menggelar salat Idulfitri, Pemprov DKI juga akan menyelenggarakan open house atau halalbihalal pada pukul 11.00 WIB.

"Besok, mungkin kalaupun ada open house, rencananya jam 11 siang, ya. Jadi kalau Bapak-Ibu mau mampir ke Balai Kota, kita baru buka pintu jam 11 siang," tandas Rano. (jo6)

Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta, 33.902 Pemudik Dilepas Gubernur

2026-03-17T12:56:00.002+07:00

Foto: Ilustrasi

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Sebanyak 33.902 pemudik dilepas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026). Mereka dalah peserta program Mudik Gratis yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Program ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan mobilitas yang lebih aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat yang akan mudik lebaran.

Tahun ini, program Mudik Gratis mencatatkan peningkatan signifikan hingga 34 persen dibandingkan tahun lalu, dengan total 33.902 pemudik. Sebanyak 744 unit bus dengan kapasitas 35.012 penumpang disiapkan untuk mengantar warga menuju 20 kota/kabupaten di enam provinsi, mulai dari Lampung dan Sumatera Selatan hingga berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Rinciannya terdiri dari 400 unit bus untuk arus mudik dengan kapasitas 18.813 penumpang, serta 344 unit bus untuk arus balik dengan kapasitas 16.199 penumpang.

"Pada hari ini, Pemerintah DKI Jakarta mengadakan program Mudik Lebaran tahun 2026 yang tadi sudah kami sampaikan bahwa jumlahnya kurang lebih 34.000 pemudik. Mengalami kenaikan 34 persen dibandingkan dengan tahun lalu," ujar Pramono.

Selain itu, Pemprov DKI juga menyediakan layanan pengangkutan sepeda motor menggunakan truk dari Terminal Pulo Gadung. Layanan ini disediakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik dalam perjalanan.

Pramono mengungkapkan, kegiatan mudik gratis ini merupakan kerja sama Pemprov DKI dengan berbagai perusahaan, seperti PT Bank Jakarta, Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, PAM Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan PT Varcos Citra Internasional.

Gubernur pun memastikan keamanan perjalanan melalui pengecekan kelaikan kendaraan dan kesehatan para pengemudi dan awak bus. Ia juga mengimbau masyarakat yang akan kembali ke Jakarta agar menggunakan transportasi yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI.

"Kami mengharapkan bahwa pelaksanaan mudik di tahun 2026 ini berjalan lancar, aman, dan mudah-mudahan semuanya sesuai dengan harapan," ujarnya.

Bagi Pramono, mudik bukan hanya sekadar perjalanan pulang, tetapi momentum untuk merawat silaturahmi, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga nilai kebersamaan. Meski demikian, Pemprov DKI juga menyediakan berbagai kemudahan dan kegiatan menarik bagi masyarakat Jakarta yang tidak mudik.

Di antaranya seperti layanan gratis transportasi di bawah kelola Pemprov DKI, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, dan Mikrotrans; hingga pesta diskon di berbagai pusat perbelanjaan. (jo6)

Gubernur DKI Jakarta Tegaskan tidak Ada Operasi Justisi bagi Pendatang Baru

2026-03-17T12:49:00.007+07:00

Foto: Pramono Anung

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI tidak akan menggelar operasi yustisi bagi pendatang baru yang datang ke Jakarta. Jakarta, katanya adalah kota yang inklusif dan terbuka bagi siapa saja.

"Saat kembali ke Jakarta, tentunya sebagai Pemerintah DKI Jakarta kami mengharapkan siapapun yang akan kembali dan masuk Jakarta, Jakarta terbuka," ujar Pramono, usai melepas ribuan pemudik gratis di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Meski tidak melakukan operasi yustisi, namun Gubernur mengingatkan masyarakat yang akan datang ke Jakarta agar memiliki ketrampilan dan keahlian sesuai yang dibutuhkan dunia usaha.

Sebab menurutnya, kehidupan di Jakarta tak hanya menuntut kerja keras namun juga harus memiliki keterampilan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup.

"Karena kehidupan di Jakarta tidak seperti yang digambarkan bahwa baik-baik saja, ternyata tidak. Harus bekerja keras untuk bisa melakukan itu. Dan kami sudah memutuskan tidak akan ada operasi yustisi. Jadi, Jakarta terbuka bagi siapa saja," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Pramono juga berpesan kepada para pemudik agar menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan selama perjalanan. Ia pun meminta masyarakat yang mudik agar tidak memberikan harapan kepada keluarganya untuk bekerja di Jakarta tanpa ketrampilan.

"Dan nanti kalau mau pulang kampung, atau pulang ke Jakarta, Jakarta terbuka bagi siapa saja. Tetapi jangan menjanjikan sesuatu yang ngiming-ngimingi atau mengharapkan sesuatu yang ternyata tidak semua orang bisa bertarung di Jakarta," ucap Pramono. (jo6)

Jelang Idul Fitri, Pengawasan Keamanan Pangan Diintensifkan

2026-03-10T12:50:00.005+07:00

Uus Kuswanto

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan pengawasan pangan di pusat perbelanjaan Lotte Mart, Jalan Supriyadi, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur.

Kegiatan pengawasan ini melibatkan sekitar 100 personel gabungan dari BPOM RI dan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Inspeksi mendadak (Sidak) ini dipimpin langsung oleh Kepala BPOM RI Taruna Ikrar bersama Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto.

Uus mengapresiasi kolaborasi BPOM RI bersama Pemprov DKI dalam pengawasan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, langkah ini penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk pangan yang dibeli, baik di pasar modern maupun pasar tradisional.

"Masyarakat sangat membutuhkan berbagai kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Pengawasan terpadu seperti ini sangat diperlukan," ujarnya, Senin, (9/3/2026).

Uus menjelaskan, dari hasil pemeriksaan terhadap 79 produk pangan yang diuji, seluruhnya dinyatakan negatif dari bahan berbahaya sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat.

"Hasil ini tentu sesuai harapan masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta, yaitu adanya kepastian dan jaminan bahwa makanan yang beredar aman dan sehat untuk dikonsumsi," terangnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menambahkan, pihaknya telah melakukan pengawasan pangan segar di lebih dari 200 lokasi pasar tradisional dan swalayan di Jakarta.

"Ada sekitar 30.000 sampel pangan telah diperiksa dengan parameter uji meliputi Formalin, tingkat kebusukan, Residu Pestisida, Klorin, serta Boraks. Hasilnya sekitar 99 persen aman," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar memaparkan, kegiatan hari ini merupakan bagian dari program intensifikasi pengawasan pangan yang dilakukan menjelang Ramadan, selama bulan puasa, hingga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Ia menegaskan, pengawasan dilakukan karena pada periode tersebut terjadi peningkatan signifikan dalam penjualan dan konsumsi produk pangan.

"Saat seperti ini intensitas penjualan dan pemakaian produk pangan sangat tinggi. Untuk itu kami melakukan pengawasan serentak di seluruh Indonesia secara terus-menerus setiap hari," bebernya.

Ia menuturkan, terdapat dua metode pengawasan yang dilakukan, yakni surveillance atau pengawasan secara acak dan tersembunyi, serta pemeriksaan resmi seperti yang dilakukan dalam kegiatan sidak di Lotte Mart tersebut. Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan terkait sanitasi, higiene, standar label, kemasan, izin edar, serta masa kedaluwarsa.

"Namun, petugas juga menemukan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti. Contohnya, ditemukan pula produk yang tidak disimpan sesuai petunjuk penyimpanan," ungkapnya. (jo5)

Tak Punya Izin, Pemkot Jakbar Segel Lapangan Padel di Kembangan

2026-03-09T19:04:00.001+07:00

Foto: Suasana saat penyegelan terhadap bangunan pada sarana olahraga padel di Kelurahan Kembangan Selatan, Kembangan, Jakbar.

JAKARTA,Jakartaobserver.com– Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) melakukan penyegelan terhadap bangunan pada sarana olahraga padel yang tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bangunan tersebut juga diketahui berdiri di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Puri Indah Blok Q Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengatakan penyegelan dilakukan karena pengelola tidak mengindahkan berbagai peringatan yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah.

“Bangunan ini selain tidak memiliki izin PBG juga berdiri di atas lahan RTH. Sebelumnya kami sudah memberikan Surat Peringatan mulai dari SP1 hingga Surat Perintah Penghentian. Namun semua teguran itu tidak diindahkan oleh pihak pengelola, sehingga hari ini kami lakukan penyegelan secara permanen,” tegas Iin Mutmainnah, Senin (9/3/2026).

Saat ini Pemkot Jakarta Barat bersama Dinas CKTRP juga telah memasang segel dan garis CKTRP Line untuk melarang segala bentuk aktivitas di area bangunan tersebut.

“Kami pasang segel permanen dan melarang seluruh aktivitas di lokasi arena padel ini. Apabila pemilik merusak atau memindahkan CKTRP Line, maka itu merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat diproses secara hukum,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta Vera menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam penataan ruang kota. Bahwa bangunan yang berdiri di atas lahan RTH harus dikembalikan sesuai dengan peruntukannya.

"RTH harus dikembalikan pada fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Karena sejak awal peruntukan lahan ini adalah RTH, maka harus kembali ke fungsi tersebut,” tegas Vera.

Ia juga menambahkan, setiap bangunan yang tidak memiliki izin akan ditindak tegas sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta. Terlebih jika berada di kawasan permukiman yang tidak diperbolehkan untuk pembangunan baru.

Selain itu, Vera mengingatkan, bangunan olahraga padel yang telah memiliki PBG tetapi belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta belum mendapat persetujuan warga, tidak diperbolehkan beroperasi.

Robert, Sekertaris Gerakan Pemuda Marhaenisme DKI Jakarta mengatakan bahwa penyegelan bangunan Padel di wilayah Jakarta Barat terkesan tebang pilih. Pasalnya, masih marak bangunan yang melanggar aturan tidak sesuai dengan perijinan dan peruntukannya.

Tidak hanya itu ujar Robert, di Jakarta Barat juga banyak bangunan kos-kosan berikut puluhan kios dibangun tidak memiliki ijin dan tidak ada tindakan dari pihak terkait yang diduga berdiri diatas lahan fasos fasum seperti bangunan kos kosan 5 lantai di jalan Jelambar Selatan Raya, RT14/09 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. Hal ini menjadi sorotan di masyarakat.

"Pemkot Jakarta Barat bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) melakukan menyegelan bangunan arena padel. Proses penyegelan mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan seakan akan terkesan kinerja CKTRP Jakarta Barat cepat tanggap atas pengaduan masyarakat padahal banyak bangunan yang melanggar tapi tindakannya lamban, " Tegas Robert, Senin (9/3/2026) di bilangan Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Ia juga menyayangkan kenerja CKTRP Jakarta Barat tebang pilih melakukan penyegelan, seharusnya penyegelan pada semua bangunan yang melanggar berlaku sama, jangan hanya bertindak memenuhi kewajiban pimpinan saja. Tindak semua bangunan yang menyalahi ijin dan yang tidak memiliki ijin, kalau tidak jadi preseden buruk di masyarakat, dan terkesan ada permainan antara pemohon dengan oknum CKTRP, Tandasnya.

Ketika jakartaobserver.com mengkondirmasi lewat WhatsApp kepada Kepala Suku Dinas (Kasudis) CKTRP Jakarta Barat Luciana terkait bangunan bangunan kos-kosan lima lantai dan puluhan kios yang berdiri diatas lahan RTH berlokasi di jalan Jelambar Selatan Raya, RT14/09 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan, beliau belum bersedia menjawabnya. (jo6)

Lima Korban Longsor TPST Bantargebang Masih Dicari, Empat Meninggal

2026-03-09T14:33:00.003+07:00

Longsor menimpa truk pengangkut sampah, sopir, dan warga.

JAKARTA, Jakartaobserver.com- JAKARTA, Jakartaobserver.com- Lima korban longsor di area Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (8/3/2026) masih terus dicari oleh tim SAR gabungan hingga Senin (9/3/2026) hari ini.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, upaya pencarian masih berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur tim penyelamat dan alat berat di lokasi kejadian.

“Tim SAR gabungan saat ini masih melakukan proses pencarian terhadap korban yang diduga tertimbun longsor di TPST Bantar Gebang. Pencarian dilakukan secara intensif dengan dukungan alat berat untuk mempercepat proses evakuasi,” ujarnya, Senin (9/3/2026).

Proses pencarian dilakukan secara maksimal dengan dukungan sekitar 20 unit ekskavator untuk membuka timbunan material sampah. "Petugas juga terus melakukan penyisiran di titik-titik yang diduga menjadi lokasi korban tertimbun,” jelas Isnawa Adji.

Berdasarkan data sementara, empat orang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia, yakni Enda Widayanti (25) warga, Sumine (60) warga, Dedi Sutrisno pengemudi truk sampah, dan Irwan Supriatain (42) pengemudi truk sampah.

Empat orang lainnya berhasil selamat, yakni Johan, Sarifudin, Budiman, dan Selamat yang seluruhnya merupakan pengemudi truk sampah.

Adapun lima orang lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian, yaitu Riki Supriadi, Hardianto, Ato (warga), Dofir (warga), dan Jussova Situmorang (warga). Tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian untuk menemukan para korban yang diduga masih tertimbun material longsor di area TPST Bantar Gebang.

Peristiwa longsor terjadi saat sejumlah truk sampah tengah mengantre untuk melakukan pembongkaran muatan di area TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat itu, hujan lebat dengan durasi yang cukup lama diduga menjadi pemicu terjadinya longsor.

Material longsor tiba-tiba menimpa lima unit truk sampah yang sedang berada di lokasi serta satu warung yang berada di sekitar area tersebut. Hingga saat ini, data kerugian akibat kejadian tersebut masih dalam proses pendataan oleh petugas di lapangan.

Sejumlah unsur terlibat dalam operasi pencarian dan evakuasi tersebut, antara lain Basarnas Special Group (BSG), unsur kepolisian dan TNI, Kantor SAR Kota Bekasi, BPBD Kota Bekasi, BPBD DKI Jakarta, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, serta UPST Bantargebang.

Tim relawan seperti PMI Kota Bekasi, Pramuka Peduli, dan layanan ambulans darurat juga dikerahkan untuk mendukung proses evakuasi dan penanganan korban.

Dalam operasi tersebut, BPBD DKI Jakarta turut mengerahkan sejumlah peralatan pendukung di antaranya 11 kantong jenazah, satu tali karmantel sepanjang 50 meter, tiga tali webbing, lima helm rescue, satu senter jinjing, empat pasang sarung tangan, serta satu kotak masker untuk mendukung kegiatan pencarian. (jo6)

Kekacauan Perjalanan Timur Tengah, Hampir 14.000 Penerbangan Dibatalkan

2026-03-07T10:48:00.001+07:00

Foto: Ilustrasi

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Ratusan ribu wisatawan terdampar di Timur Tengah setelah pembatalan ribuan penerbangan akibat perang yang berkecamuk di seluruh wilayah tersebut.

Hampir 14.000 penerbangan yang dijadwalkan berangkat dari bandara-bandara besar di 10 negara telah dibatalkan sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari, menurut data dari Flightradar24.

Data penerbangan menggambarkan gambaran suram jalur penerbangan yang kosong di langit yang biasanya ramai. Beberapa bandara dan maskapai penerbangan di Teluk Persia telah sepenuhnya menangguhkan operasi normal. Hingga 6 Maret, 10 negara telah menutup wilayah udaranya sepenuhnya atau sebagian pada suatu waktu sejak serangan tersebut, menurut Flightradar24.

Bandara Internasional Dubai di Uni Emirat Arab — salah satu pusat penerbangan tersibuk di dunia yang menghubungkan 291 destinasi — telah membatalkan 85 persen penerbangan terjadwalnya sejak 28 Februari. Pada bulan Februari saja, bandara tersebut menangani 4,9 juta kursi, menurut Panduan Penerbangan Resmi, sebuah referensi untuk data perjalanan udara.

Penerbangan telah dibatalkan dengan tingkat yang tinggi di bandara lain di wilayah tersebut, termasuk sekitar 90 persen penerbangan dari Sharjah, sebuah emirat yang berbatasan dengan Dubai, bersama dengan 94 persen dari Doha, Qatar.

Terlepas dari ketidakpastian yang terus berlanjut di wilayah tersebut, beberapa bandara mulai melanjutkan penerbangan pada hari Rabu, termasuk Dubai, Abu Dhabi, dan Bandara Internasional King Khalid di dekat Riyadh, Arab Saudi.

Lebih dari 300.000 warga negara Inggris tinggal di atau transit di negara-negara Teluk, menurut menteri luar negeri Inggris. Dan pada hari Rabu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa lebih dari 17.500 warga negara Amerika telah kembali ke Amerika Serikat dari Timur Tengah sejak 28 Februari. (jo2)

Disnakertrans DKI Buka Posko THR Lebaran 2026

2026-03-06T11:37:00.000+07:00

Syaripudin

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Syaripudin mengatakan, pihaknya membuka Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 untuk memberikan layanan konsultasi dan pengaduan terkait pembayaran THR bagi pekerja menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menurut Syaripudin, posko ini dibentuk sebagai sarana bagi pekerja maupun perusahaan untuk memperoleh informasi serta menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, dan membantu memastikan hak pekerja atau buruh dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Layanan Posko THR Keagamaan Tahun 2026 dibuka mulai 2 Maret hingga 27 Maret 2026. Layanan operasional dibuka setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, serta pada hari Jumat pukul 08.00 hingga 15.30 WIB.

“Melalui layanan ini, pekerja maupun perusahaan juga dapat memperoleh penjelasan mengenai ketentuan pemberian THR keagamaan, mekanisme perhitungannya, hingga prosedur penyampaian pengaduan apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya,” ujarnya, Jumat (6/3/2026).

Syaripudin berharap, posko ini juga dapat mendorong kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran THR secara tepat waktu.

“Dengan demikian, hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan dapat terjaga secara harmonis, dinamis, dan berkeadilan menjelang Hari Raya Idulfitri,” tandasnya.

Masyarakat yang ingin melakukan konsultasi terkait THR dapat menghubungi nomor 0823-5370-1464. Sementara untuk layanan pengaduan dapat disampaikan melalui nomor 0821-8501-7080. Selain itu, informasi mengenai layanan posko juga dapat diakses melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id. (jo6)

Gubernur DKI Jakarta Antisipasi Perang AS-Israel dengan Iran Berdampak Stabilitas Harga

2026-03-03T11:11:00.004+07:00

Foto: Pramono Anung

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran diprediksi akan berdampak terhadap stabilitas harga pangan dan barang termasuk di Jakarta. Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan langkah mitigasi melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Saat berada di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026), Pramono berharap konflik bersenjata tersebut tidak berlangsung lama. Sebab menurutnya, gangguan pada jalur distribusi internasional, terutama di Selat Hormuz dapat memicu efek domino pada kenaikan biaya logistik dunia.

"Karena pertama supply chain-nya ini kan melalui Selat Hormuz yang di situ hampir 30 persen lebih minyak dunia itu selalu melewati selat ini, termasuk juga barang-barang yang lain," ujar Pramono.

Pramono menjelaskan, Jakarta telah memiliki infrastruktur dan juga BUMD terkait pangan. Ia pun mengaku telah meminta jajaran BUMD pangan agar selalu bersiap diri dan mengadopsi pola pikir sadar krisis.

Hal ini dilakukan agar Jakarta memiliki ketahanan stok yang cukup jika sewaktu-waktu terjadi kelangkaan produk tertentu.

"Sehingga dengan demikian kalau ada kekurangan misalnya produk-produk tertentu, maka kita harus mempersiapkan untuk itu," kata Pramono.

Ia mencontohkan saat mendatangkan sekitar 2.000 ekor sapi untuk menjaga harga daging tetap stabil di pasar-pasar Jakarta menghadapi Ramadan dan Idulfitri. Melalui pengadaan tersebut, Pramono menyebut harga daging di Jakarta pun terkendali. (jo6)

Trump Sebut Calon Potensial untuk Ambil Alih Kepemimpinan di Iran

2026-03-02T12:43:00.001+07:00

Donald Trump

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Presiden Donald Trump mengatakan kepada ABC News bahwa calon potensial yang diidentifikasi oleh AS yang mungkin mengambil alih Iran pasca tewasnya petinggi Iran dalam serangan gabungan AS dan Israel pada hari Sabtu (28/2/2026).

“Serangan itu sangat sukses sehingga melumpuhkan sebagian besar kandidat,” kata Trump kepada Jonathan Karl dari ABC News, seperti dilansir Senin (2/3/2026). “Tidak akan ada orang yang kami pikirkan karena mereka semua tewas. Peringkat kedua atau ketiga juga tewas.”

Komentar Trump muncul di tengah pertanyaan tentang bagaimana transisi kekuasaan di Iran akan berlangsung setelah kematian pemimpin tertinggi Iran yang telah lama berkuasa, Ayatollah Ali Khamenei.

Presiden juga menyinggung pembunuhan Khamenei, dengan mengatakan, “Saya membunuhnya sebelum dia membunuh saya. Mereka mencoba dua kali. Nah, saya membunuhnya lebih dulu.”

Sumber CNN menyebut, Departemen Kehakiman pada tahun 2024 mengumumkan dakwaan federal dalam rencana yang digagalkan untuk membunuh Trump sebelum pemilihan presiden. Menurut dokumen pengadilan, pejabat Iran meminta salah satu tersangka, Farhad Shakeri, untuk fokus pada pengawasan dan akhirnya pembunuhan Trump.

Sementara pejabat keamanan nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, mengatakan Iran "tidak akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat," dalam sebuah unggahan di X.

Larijani, yang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh di negara itu, membuat komentar tersebut sebagai tanggapan terhadap laporan media yang menunjukkan bahwa Iran telah menghubungi Amerika Serikat melalui perantara untuk meminta dimulainya kembali pembicaraan.

Presiden AS Donald Trump telah "menjerumuskan kawasan ini ke dalam kekacauan dengan 'harapan palsunya' dan sekarang khawatir akan korban jiwa lebih lanjut dari pasukan Amerika," kata Larijani, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, di X.

"Dengan tindakannya yang delusi, ia telah mengubah slogan buatannya sendiri 'Amerika Pertama' menjadi 'Israel Pertama' dan mengorbankan tentara Amerika untuk upaya Israel meraih kekuasaan," tambahnya.

Larijani, yang merupakan penasihat utama mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan pasukan Iran "tidak memulai invasi."(jo2)