JAMBI DALAM HUKUM

QUO VADIS NEGARA HUKUM

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Sun, 05 Feb 2012 06:23:00 +0000

Menurut konstitusi, Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara hukum (rechtstaat), tidak bersifat absolutisme/kekuasaan yang tidak terbatas (machtsstaat). Meminjam istilah Notohamijoyo “Negara hukum adalah negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum bukan pada seorang penguasa absolut . Padmo Wahjono dengan mengutip pernyataan Oemar Seno Adji dalam ”Indonesia Negara Hukum” menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip umum negara yang berdasar atas hukum terletak pada dua hal, yaitu (1) teori Rechtsstaat yang dicirikan dengan adanya pengakuan hak-hak asasi manusia, adanya Trias Politica, adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administratif; dan (2) teori Rule of Law yang dicirikan dengan adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya .

Dalam berbagai tafsiran “Negara hukum adalah negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum bukan pada seorang penguasa absolut”.

Prinsip ini telah berlangsung sejak tahun 1945 di mana pertama kali UUD 1945 disusun dan diberlakukan. Sebagai pernyataan politik dan ikrar komitmen pendiri republik (Founding Father) pernyataan tersebut tidak usah diragukan. Bahkan didalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, telah tegas dijelaskan. Sejak Indonesia merdeka, pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum.

“Ide Negara Hukum, terkait konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’. Negara Hukum, yang asal katanya adalah “rechtsstaat”, yang di dalam pencantumannya yaitu dalam Penjelasan UUD 1945 - sampai sekarang pun masih menggunakan kata dan bahasa Belanda tersebut, termaktub dalam konstitusi Republik Indonesia sebagai ide dasar sistem pemerintahan republik ini. Melihat “rechtsstaat”, dalam kamus besar bahasa Belanda adalah “staatsvorm die het recht air hoogste gezag handhaafl” Artinya, bahwa negara hukum seperti yang dimaksudkan oleh founding fathers negeri ini, sebuah bentuk negara (pemerintahan) yang menggunakan hukum sebagai kekuasaan pengatur yang tertinggi .

Pandangan Mr IC Van Der Vlies tentang negara hukum adalah tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Asas ini mengandung pengertian “wetmatigheid” yang merupakan jaminan atas tindakan pemerintah yang dikatakan “rechmatigheid”.

Untuk mewujudkannya, maka pembentukan undang-undang yang dirancang harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik.

Lev sendiri menilai adanya perbedaan ini oleh karena pengaruh ideologi “Rechsstaat” yang berkembang di Eropa Continental tumbuh di wilayah birokrasi sentral yang kuat dan tidak dapat begitu mudah didobrak oleh kaum borjuasi. Mereka hanya dapat menghimbau agar diberikan konsensi.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat’’.

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan AV Dicey dengan sebutan “The Rule of Law” .

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu : (1) Perlindungan hak asasi manusia,(2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan AV Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law“, yaitu : (1) Supremacy of Law. (2) Equality before the law. (3) Due Process of Law.

Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas, pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh AV Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang .

Menurut Jimly Assidiq , “The International Cominission of Jurist“, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Cominission of Jurists” itu adalah (1) Negara harus tunduk pada hukum. (2) Pemerintah menghormati hak-hak individu. (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Negara hukum berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang berasal dan perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘nomos’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.

Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggeris yang dikembangkan oleh AV Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “The Rule Of Law, And Not Of Man“. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lnggeris dengan judul “The Laws”, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dan zaman Yunani Kuno.

Sementara, ideologi Rule of Law secara historis terbentuk di Inggris berkat pengaruh golongan kelas menengah yang menguasai parlemen dan birokrasi kerajaan yang relatif lemah. Sebagai akibatnya, kecenderungan prosedural Common Law lebih menguntungkan pihak swasta, sedangkan Civil Law berkecenderungan menguntungkan negara .

Baik konsep Rule of Law maupun Rechtsstaat selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga pengertian keduanya pada masa kini mempunyai beberapa perbedaan-perbedaan dengan pengertian keduanya pada masa lalu.

Namun akhir-akhir ini, kita mengalami sejarah yang kelam. Partai politik sibuk mengumpulkan pundi, negara sibuk menghitung kalkulasi politik menjelang pemilu. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi konstitusi kemudian ditelantarkan, diabaikan, bahkan sama sekali dipinggirkan. Pencurian sandal jepit, pisang, semangka, biji kakao dihadapkan dengan pengadilan yang justru menimbulkan ketidakadilan. Berbanding terbalik dengan proses hukum yang bertele-tele terhadap kasus-kasus besar seperti Wisma Atlet, Bank Century, BLBI. Rakyat kemudian dipaksa menerima dalil “Negara hukum” namun kemudian dipertontonkan tidak tersentuhnya kejahatan yang melibatkan penguasa negeri atau politisi yang piawai memutar balik fakta. Tidak tersentuhnya kejahatan Lumpur Lapindo, pembakar asap, hancurnya jembatan di Kukar memberikan konfirmasi bagaimana kemudian hukum ditelanjangi, dipermainkan bahkan menjadi wacana lips servise semata.

Berkuasanya kelompok mayoritas namun menjadi tirani minoritas semakin memperparah akan perlindungan “negara hukum”. Belum lagi perbedaan keyakinan yang diselesaikan dengan cara-cara kekerasan (Ahmadiyah, penutupan gereja, kelompok Syiah) yang membuat persoalan semakin jauh dari makna “negara hukum”.

Sehingga tidak salah kemudian, rakyat menunjukkan kedaulatan konstitusi dengan cara-cara melakukan perlawanan yang semakin kreatif, inovasi dan canggih untuk melawan negara-negara yang abai melindungi rakyat. Aksi membakar diri, menjahit mulut , Penutupan Jalan tol, penguasaan pelabuhan, pembakaran kantor Bupati, pembakaran kantor polisi, penyerbuan dan pembakaran perusahaan adalah cara-cara yang digunakan disaat negara lalai memberikan kepastian hukum. Belum lagi perlawanan di media maya (Sejuta Facebookers mendukung Bibit Chandra, Petisi Prita Mulya Sari)

Dalam dimensi lain, konstitusi yang telah mengamanatkan “negara hukum” yang mendasarkan kepada kepastian hukum (positivisme) mulai kehilangan relevansi dengan struktur dan kultur Indonesia.

Apabila ada pertanyaan yang disampaikan, Indonesia menggunakan sistem hukum Apa ? Apakah Civil Law sebagaimana dianut di negara-negara Eropa Kontinental ? Atau Common law seperti negara Anglo Saxon? Atau Dipengaruhi hukum Adat di berbagai negara Afrika ? Atau menggunakan sistem hukum Islam karena Indonesia merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak menganut sistem hukum. Pengaruh Eropa Kontinental dalam berbagai peraturan kemudian diterapkan di Indonesia

Problematika sistem hukum nasional ditandai dengan diterapkan berbagai sistem hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut pengetahuan hukum, kita mengenal berbagai sistem hukum. Sebagai akibat dijajah Belanda, Belanda masih meninggalkan produk-produk hukum yang secara yuridis masih berlaku. Baik itu di lapangan Hukum Pidana (wetboek van strafrecht voor Indonesia), Hukum Perdata (burgelk wetboek), Hukum Dagang (wetboek van kophandel), Hukum Acara Perdata (reglement op de rechsvordering) maupun berbagai peraturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Belum lagi masih banyak peraturan peninggalan Belanda yang menurut para ahli masih berjumlah 400 lebih yang belum menjadi hukum nasional yang berwatak responsif terhadap tuntutan zaman.

Sistem Hukum Belanda menganut system kodifikasi sebagaimana kita mengenalnya dengan beberapa kitabnya. Sistematika yang dipakai merupakan adopsi hukum Napoleon. Tidak banyak perbedaan perbedaan antara system hukum Indonesia dengan Belanda. Apabila melihat secara produk hukum tersebut maka Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental mengakibatkan Indonesia dapat dikatakan juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental (civil Law System).

Dengan demikian maka dengan berlakunya Hukum Pidana tersebut mengakibatkan secara hukum menerapkan sistem hukum Belanda yakni Eropa Kontinental (Clvi Law System) seperti Belanda, Perancis dan Jerman yang termasuk Eropa Kontinental.

Sementara Inggris dan Negara Jajahannya temasuk sistem hukum Anglo Saxon (Common Law System) Rusia dan beberapa Negara yang beraliran sosialis (Socialisst Law System), Beberapa negara Timur Tengah yang menganut sistem hukum Islam (Islamic Law System), dan negara ketiga di Benua Afrika yang menganut sistem Hukum Adat (Customary Law System).

Namun Indonesia juga mengadopsi pelaksanaan hukum Kasus (Common Law system) sebagaimana terjadi di Negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Ini dapat kita lihat di dalam Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. System hukum Anglo Saxon menawarkan perwakilan kelompok (class action) dan hak gugat organisasi (legal standing). UU ini juga menawarkan proses penyelesaian mediasi dan arbitrasi. Juga mengatur ganti rugi.

Indonesia juga merumuskan sistem hukum juga terjadi pada pengakuan adanya hukum agama terutama Hukum Islam (Islam Law - Kompilasi Hukum Islam) yang termaktub dalam pelaksanaan Peradilan Agama sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Juga adanya pengakuan yang meletakkan hukum adat (Customary Law System) dalam merumuskan sistem hukum Nasional. Dari paparan singkat inilah, penulis hanyalah memaparkan bahwa walaupun Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, namun dalam dimensi yang lain juga mengadopsi sistem hukum yang dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon, pengakuan hukum agama terutama Hukum Islam dan pengakuan untuk meletakkan hukum adat dalam merumuskan sistem hukum nasional.

Dengan demikian, maka sistem hukum Eropa kontinental lebih dikenal sebagai “civil law” yang berangkat dari pemikiran positivisme. Sedangkan Anglo Saxon dikenal “common law” yang berangkat dari pemikiran social-jurisprudence. Sebagian juga memberikan istilah “case law.

Dalam praktek Peradilan, Bagir Manan menyatakan “Hakim adalah mulut atau corong undang-undang (spreekbuis van de wet, bouche de la hoi). Ajaran ini menggarisbawahi, bahwa hakim bukan saja dilarang menerapkan hukum diluar undang-undang, melainkan dilarang juga menafsirkan undang-undang. Wewenang menafsirkan undang-undang adaiah pembentuk UU Bukan wewenang hakim”. Pandangan ini tidak sekedar teori, melainkan pemah masuk dalam sistem hukum positif seperti didalam pasal 15 AB yang berbunyi “geeft gewoonte geen recht, dan alien wanneer der wet daarops verwijst (ketentuan kebiasaan tidak merupakan hukum, kecuali ditunjuk oleh UU (Bagir Manan, Mengadili Menurut Hukum, Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 238, Juli, 2005, Jakarta, Hal 3)

Apabila kita perhatikan Putusan Mahkamah Agung No. 178 K/Kr/1959 tanggal 8 Desember 1959 yang menyatakan “hakim bertugas semata-mata untuk melakukan undang-undang yang berlaku dan tidak dapat menguji nilai atau keadilan suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan bahwa karena unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan dalam surat dakwaan tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan dan segala tuduhan”, menurut penulis melambangkan asas kepastian hukum (rechtmatigheid) didalam memutuskan perkara. Selain itu juga konsepsi ini juga mengandung asas positivisme.

Pernyataan ini mendukung pendapat yang telah disampaikan oleh Logemann menyatakan “men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden” orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat .

Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, maka seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (formele recht) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (formele recht, adjective law) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (materiele recht, substantive law) . Pemikiran ini dikatakan sebagai Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). MK mendefinisikan sebagai “keadilan prosedural (procedural justice). Sebagian kalangan mendefenisikan sebagai kepastian peraturan.

Dengan memaparkan berbagai argumentasi yang telah penulis paparkan, maka makna “negara hukum” mulai kehilangan relevansinya. Sudah saatnya, pembicaraan serius terhadap “makna hukum” harus berangkat dari kondisi obyektif masyarakat Indonesia. Sehingga makna “negara hukum”” tidak menjadi persoalan dalam tataran teoritis yang rumit. Tapi mengejawantah dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Quo Vadis Negara Hukum.

Terdakwa Menutup dan Mengunci

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Thu, 02 Feb 2012 05:25:00 +0000

JAMBI- Sidang Hardani Harun, mantan hakim sekaligus pengacara yang didakwa mengurung seseorang dalam ruko, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, kemarin (01/02) dengan menghadirkan saksi, yaitu Azmi, seorang anggota Polsekta Telanaipura, Jambi.

Sidang yang dimulai sekitar pukul 16.45 WIB, Hardani duduk bersama Adela Agustini, yang juga merupakan terdakwa dalam kasus ini. Keduanya didampingi empat orang tim penasehat hukum dari Peradi Jambi, yang ketua tim Musri Nauli.

Majelis hakim yang dipimpin M Isya, mendengarkan kesaksian saksi, Azmi, anggota Polsekta Telanaipura yang hadir saat dilakukan penghitungan atau pengecekan harta gono gini milik Suanto alias Alay dengan Adela Agustini. Menurut keterangan saksi ini, dirinya datang ke ruko tersebut, diminta oleh pihak pengadilan untuk melakukan pengamanan, mengecek harta gono gini. “Kami ke sana sama-sama dengan orang pengadilan, sampai disana, terdakwa 1 dan 2 tidak ada, kami sempat menunggu, tidak berapa lama baru mereka datang,” kata saksi.

Setelah pintu dibuka, saksi sempat ikut masuk ke dalam ruko. Namun setelah pengecekan selesai, saksi mengaku langsung keluar, tapi ketika itu Alay tidak mau keluar. “Diminta oleh petugas pengadilan tidak mau juga. Alasannya, itu rumah dia,” terang saksi di muka sidang. Selanjutnya, kata saksi, pintu ditutup oleh Hardani dan dikunci Agustini. "Setelah itu saya pulang ke kantor, tidak lama setelah saya pulang ke kantor, orang ini (terdakwa satu dan dua red) sudah di kantor, setelah itu saya tidak tahu lagi," terang saksi.

Namun Musri Nauli, penasehat hukum terdakwa mempertanyakan kepada saksi, apakah ada komunikasi antara terdakwa dan korban saat pintu akan dikunci, apakah korban memberontak, minta pintu dibuka? saksi tidak melihat, dan saksi mengatakan Alay hanya tidak mau keluar. Ketika ditanya lagi oleh penasehat hukum terdakwa, apakah ketika Kapolsek datang ke ruko, kedua terdakwa masih di Polsek, saksi tidak tahu karena tidak mengikuti lagi. Lalu penasehat hukum menanyakan, apakah ini perbuatan melawan hukum? Saksi menjawab iya. "Kalau iya, kenapa tidak saudara tangkap," tegas salah seorang pengacara terdakwa lagi.

Hardani juga mempertanyakan kepada saksi, kapan ia mengetahui kalau itu (mengurung red) adalah perbuatan melawan hukum, namun saksi tidak menjawab. "Kalau itu perbuatan saya melawan hukum, kenapa saudara tidak tangkap saya," kata Hardani. Namun sebelum menutup pintu, Hardani menyatakan dirinya sebelumnya minta panitera dan polisi untuk mengeluarkan Alay. "Karena panitera tidak sanggup, saya minta ke polisi untuk mengeluarkannya," kata Hardani. Namun saksi mengaku melihat tapi tidak mendengar pecakapan itu. Namun setelah mendengarkan keterangan saksi ini, sidang kemudian ditunda lagi, dengan mengagendakan pemeriksaan saksi, yakni menghadirkan Kapolsek Telanaipura, dan pihak pengadilan yang melakukan pengecekan harta gono gini sebelu kasus pengurungan itu terjadi. (Reporter:Sahrial)

Kamis, 02 /02 2012 12:02

Dikurung, Alay Mengaku Tidak Nyaman

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Thu, 26 Jan 2012 10:23:00 +0000

Dikurung, Alay Mengaku Tidak Nyaman

Ardani Harun (berkaca mata dan berkaos merah) usai sidang di PN Jambi.(F:Dok)

JAMBI– Sidang mantan Ketua Pengadilan sekaligus pengacara, Ardani Harun, yang tersandung kasus mengurung sesorang di dalam ruko, bersama Adela Agustini, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, siang kemarin (25/01).

Sidang dengan menghadirkan enam orang saksi berjalan alot. Enam saksi yang dihadirkan, diantaranya adalah Susanto alias Alay, dan orang tuanya Suamiati, dua saksi lain dari kepolisian Polsekta Telanaipura, Zulkifli dan Beni, dan lurah Simpang Empat Sipin Telanaipura, Siti Ajir ikut dihadirkan sebagai saksi.

Sidang dengan dipimpin oleh hakim Muhammad Isya, memberi kesempatan pertama kepada Sumiati, orang tua Alay, sekaligus sebagai pelapor dalam kasus ini. Dalam sidang yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB, Sumiati menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011, dirinya mendapat telepon dari anaknya, Alay.

Dalam pembicaraan di telepon itu, Alay mengatakan, dirinya dikurung di ruko. Setelah mengetahui hal itu, Jumat keesokan harinya, Suamiati yang tinggal di Tungkal langsung ke Jambi. “Saya sampai di Jambi sekitar jam 10. Saya sempat mampir di depan ruko, melihat pintu ruko tertutup dan digembok,” terangnya. Lalu, setelah melihat ruko tempat Alay terkurung, dirinya bersama istri Alay, langsung melaporkan ke Polresta Jambi. Selanjutnya, bersama pihak kepolisian, saksi datang ke lokasi. Namun sampai di ruko, pintu sudah terbuka. “Sesampai di ruko, pintu sudah terbuka. Saya tidak tahu siapa yang membuka,” jelasnya.

Ketika ditanya oleh hakim, apakah saksi tahu siapa yang mengunci Alay di dalam, dan apakah pintu itu benar-benar terkunci, saksi mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu, saya lihat dari mobil ada gembok,” terangnya lagi. Saksi juga menerangkan, ketika mendapati pintu ruko sudah terbuka, saksi juga menanyakan kepada Alay, kenapa dirinya tidak keluar. “Saya tanya, kenapa kamu di dalam, kenapa tidak keluar? Saya masih punya hak," jelas saksi meniru jabawan Alay, ketika itu. Selain itu, saksi juga mengatakan setelah bertemu Alay, kondisi Alay dalam keadaan lemah. “Kondisinya lemas, saya langsung bawa dia periksa. Mungkin karena tidak makan,” jelasnya, menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut umum yang menanyakan kondisi Alay saat itu.

Sidang kemarin juga mendengarkan keterangan Alay. Saat ditanya kenapa dirinya bertahan di dalam ruko sengketa dengan mantan istrinya, Adela Agustini, Alay menerangkan, bahwa berdasarkan berita acara pengadilan, dirinya berhak, menjaga, merawat, harta gono-gini yang berada di dalam ruko tersebut. Saat pengecekan dilakukan oleh juru sita pengadilan bersama pihak kepolisian, Lurah, dan Adela bersama pengacaranya, berjalan lancar. Namun setelah dicek, ternyata kunci pintu belakang rukonya diakui Adela rusak. Ia lalu bertahan di ruko, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas barang-barang yang masih bersengketa tersebut. "Saya merasa bertanggungjawab atas barang-barang tersebut. Berdasarkan surat pengadilan, saya yang ditunjuk menjaga barang-barang itu," terang Alay.

"Saya tetap bertahan karena saya yang ditunjuk pengadilan untuk menjaga, jadi saya bertanggungjawab," katanya lagi. Setelah itu petugas dan pihak terdakwa keluar semua. “Saya melihat Ardani menutup pintu,” tambahnya. Selain itu, Alay juga menerangkan pada tahun 2011, dia mendapati kunci ruko sudah diganti. “Antara kunci pintu tahun 2008 dengan 2011 tidak sama. Awalnya kunci itu bermerek ses. Saya tahu karena semuanya saya yang beli. Kalau sakarang saya tidak tahu,” katanya.

Ketika ditanya majelis hakim apakah dirinya merasa nyaman di dalam ruko saat terkurung, saksi menjawab tidak nyaman karena tidak bisa beraktifitas. “Saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa keluar, ke atas juga tidak bisa karena dikunci,” katanya lagi.
Ardani selaku terdakwa satu dalam kasus ini, juga melemparkan pertanyaan, jika pintu tidak dikunci apakah saksi akan keluar? Saksi menjawab akan keluar. “Kalau tidak dikunci, saya akan keluar,” tegasnya. Setelah mendengar keterangan Alay, majelis hakim selanjutnya memeriksa Zulkifli, anggota Polsek Telanaipulai, yang ikut saat pengecekan bersama pihak pengadilan. Saksi menjelaskan, kedatangannya ke ruko untuk melakukan pengamanan saat pengecekan harta gono gini Alay dan Agustini. Awalnya tidak ada masalah.

Namun saat pintu akan dikunci, terdakwa I, Ardani Harun minta kepada dirinya mengeluarkan Alay dari ruko. “Saya jawab, saya tidak berhak mengeluarkan orang, karena hanya melakukan pengamanan. Terdakwa satu minta tolong tangkap si Alay. Saya bilang, kalau menangkap orang, saya tidak berhak, dalam perkara apa saya menangkap. Saya bilang lagi, kalau mau ditangkap, silakan buat laporan ke Polsek, nanti ada petugas yang berhak menangkap,” terang saksi. Karena tidak ada kesepakatan untuk mengeluarkan Alay. Hardani, menutup pintu. "Saya tidak melarang karena tidak tahu hak siapa," tegasnya. Selanjutnya, pihak Adela dan Hardani melaporkan kejadian itu ke Polsek Telanaipura. Tidak berapa lama kemudian, atau sekitar pukul 16.00 WIB, Kapolsek Telanaipura didampingi anggota dan disaksikan oleh Hardani dan Adela berusaha menengahi persoalan itu.

Hanya saja tidak terjadi kesepakatan. Alay tetap bertahan di dalam ruko. “Yang saya dengar, Kapolsek membujuk Alay untuk keluar dari ruko dari celah pintu, karena saat itu, pintu ruko terkunci,” kata saksi Zulkifli. Mendengar keterangan saksi ini, Ardani dan Adela keberatan. Ardani dan Adela menyatakan, ketika itu Kapolsek masuk ke dalam ruko, bukan melalui celah pintu. “Saat itu pintu dibuka, saya yang menyerahkan kuncinya,” kata Adela. Ardani menuduh keterangan saksi ini bohong. “keterangan saksi ini bohong, kita minta majelis menghadirkan langsung Kapolsek, dan pihak juru sita,” kata Ardani lagi.
Sementara itu, Musri Nauli ketika ditemui usai sidang, mengatakan, kasus yang menjerat kliennya ini terlalu dipaksakan. Selain itu, dia melihat ada dugaan rekayasa. “Ada dugaan rekayasa. Kalau klien bebas, ada kemungkinan kita akan menuntut pihak-pihak terkait,” tandasnya. (http://www.metrojambi.com/hukrim/18764-dikurung-alay-mengaku-tidak-nyaman-.html#.TyEPpaxsEOs.facebook

WACANA PASAL PEMBUNUHAN DALAM XENIA MAUT

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Thu, 26 Jan 2012 08:05:00 +0000

WACANA PASAL PEMBUNUHAN DALAM XENIA MAUT

Akhir-akhir ini kita dihebohkan peristiwa Mobil Daihatsu Xenia B 2479 XI yang dikemudikan Afriyani Susanti saat kecelakaan maut di Tugu Tani yang menyebabkan sembilan nyawa melayang. Peristiwa ini kemudian menyadarkan kita bahwa jalan raya merupakan salah satu tempat yang paling sadis terjadinya kecelakaan ( penulis menggunakan istilah pasal pembunuhan terhadap peristiwa tersebut).

Dalam berbagai berita, telah disampaikan bagaimana perilaku pengemudi yang ugal-ugalan mengendarai kendaraan (apalagi dalam peristiwa ini, pengemudi sama sekali tidak mempunyai SIM). Perilaku pengemudi yang ugal-ugalan mengingatkan perilaku pengemudi sebuah Bus yang memakan korban 21 orang. Pengemudi kemudian dijerat dengan pasal 283, 287 ayat 5, dan pasal 310 ayat 1-4 Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, ia juga dijerat dengan pasal 112 juncto 132 subsider 127 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun. Berbagai peristiwa kemudian memberikan perspektif yang baru, bahwa UU Lalu lintas tidak dapat menjangkau perilaku pengemudi yang ugal-ugalan.

Dalam perkembangan terakhir, selain pengemudi dijerat dengan berbagai pasal dalam UU Lalu lintas, ada pemikiran untuk menerapkan pasal tentang pembunuhan sebagaimana dalam rumusan pasal 340 junto pasal 338 KUHP. Dalam pernyataan resmi dari institusi Kepolisian, penerapan pasal pembunuhan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, didasarkan karena ”kelalaian” dari pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain. (Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Saud Usman Nasution dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 25/1/12)

Saud menjelaskan, ada tiga pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan penghilangan nyawa seseorang. Pertama, Pasal 338 KUHP tentang dengan sengaja merampas nyawa seseorang. Ancaman dalam pasal ini yakni 15 tahun penjara.

Kedua, Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Ketiga, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan terencana merampas nyawa orang lain. Ancaman hukuman dalam pasal ini yakni pidana mati atau penjara seumur hidup. "Untuk kasus ini kan dapat berlaku lex specialis atau hukum yang berlaku khusus," ujarnya.

Peristiwa ini mengingatkan perilaku ugal-ugalan pengemudi metromini tahun 1994 yang kemudian masuk kali sunter Jakarta Utara. Saat itu, angkutan umum yang diisi 45 orang terjun ke Kali Sunter dan mengakibatkan 32 orang tewas. Penumpang meninggal dunia karena pintu Metro Mini tertutup sehingga air sungai yang hitam pekat meregang nyawa para penumpang secara perlahan. Hakim kemudian memutuskan menjatuhkan pidana penjara berdasarkan pasal-pasal pembunuhan. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung dan menjadi yurisprudensi.

Dalam diskusi terbatas di kalangan pengacara, pertimbangan kepolisian yang menerapkan pasal pembunuhan terhadap peristiwa ”Xenia maut” menimbulkan persoalan yang cukup serius. Namun dalam pembahasan, dalil (baik yang menerima maupun yang menolak) yang dijadikan dasar untuk menyatakan tanggapannya, penggunaan doktrin sama sekali tidak tepat diterapkan.

Dalam ilmu hukum pidana, untuk menentukan kesalahan (schuld) dengna menggunakan “tiada pidana tanpa kesalahan yaitu een straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea. Menentukan kesalahan (schuld) dilihat dari kesengajaan (opzettelijk) dan kelalaian/kealpaan/kekuranghati-hatian (culpa).

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan (opzettelijk), yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn)

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis).

Diluar dari bentuk kesengajaan (opzettelijk), kita kemudian mengenal dengan kelalaian/kealpaan/kekuranghati-hatian (culpa) yang terdiri dari Kurang hati/hati dan dapat menduga akibat perbuatan. Doktrin ini paling sering diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas (diatur didalam pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP) dan kemudian diterapkan dalam pasal-pasal UU Lalu Lintas.

Pembuktian apakah terhadap pelaku diterapkan berdasarkan kepada bentuk kesengajaan dilihat kepada berbagai fakta-fakta untuk melihat penerapan kesengajaan (opzettelijk). Apakah kesadaran dari pengemudi yang mengendarai yang melihat akibat yang terjadi (peristiwa tabrakan itu sendiri). Dengna melihat, korban pada umumnya berada di trotoar (yang memang dikhususkan untuk pejalan kaki), maka bantahan dari kalangan yang mendalilkan peristiwa ”XENIA MAUT” diterapkan dengan bentuk kelalaian (culpa) kurang tepat dijadikan alasan. Selain itu juga, desakan berbagai pihak agar menerapkan pasal-pasal pembunuhan (yang berdasarkan kepada teori kesengajaan/opzettelijk) yang terus menggelinding, membuat wacana penerapan pasal-pasal pembunuhan harus mendapat perhatian dari institu kepolisian.

Dengan menerapkan pasal-pasal pembunuhan terhadap pengemudi ”XENIA MAUT”, maka memberikan pelajaran penting, lalu lintas dapat memberikan perlindungan nyawa kepada manusia yang tidak berdosa. Dan hukum bekerja untuk melindungi terhadap pelaku yang nyata-nyata sadar telah melakukan pembunuhan di jalan raya.

Dimuat di Harian Jambi Ekspress, 28 Januari 2012

SIRINE DAN HUKUM

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Wed, 18 Jan 2012 10:36:00 +0000

Pada saat menuju pulang dari Muara Bulian setelah menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Muara Bulian, penulis yang menaiki kendaraan pribadi harus mengikuti antrian. Antrian disebabkan jalan yang berlubang dan kendaraan yang lewat harus satu persatu.

Pada saat yang bersamaan, dari belakang terdengar “suara” sirine yang meraung-raung dan memekakkan telinga. Sebagai pengguna jalan, suara sirine yang terdengar, membuat kendaraan tersebut harus diutamakan.

Penulis tersentak. Bagaimana mungkin, kendaraan yang harus antri, tiba-tiba dilalui oleh kendaraan berplat merah yang dinaiki Kepala Daerah suatu daerah kabupaten yang menggunakan pengawalan (voorrijder) bukan aparat kepolisian. Kendaraan Voorrijder hanya dipakai Dinas Perhubungan. Padahal berhak melakukan pengawalan adalah petugas penegakan hukum. Penegak hukum itu polisi

Berdasarkan Pasal 75 PP nomor 44 Tahun 1993 itu, mobil yang berhak menggunakan lampu rotator dan sirene adalah, petugas penegakan hukum, Dinas Pemadam Kebakaran, mobil ambulans, mobil PMI, serta mobil jenazah.

Tentu saja penggunaan pengawalan (voorrijder) oleh Dinas Perhubungan bukan aparat kepolisian sama sekali mengganggu dan menimbulkan kesan gagah-gagahan dan tidak mendidik.

Penggunaan pengawalan (voorrijder) oleh Dinas Perhubungan bukan aparat kepolisian sekali lagi memberikan pelajaran buruk kepada masyarakat, bagaimana hukum ”ditelanjangi” di jalan raya, dan berseliweran oleh pemimpin yang ”seharusnya” memberikan teladan.

Di Kota Jambi kita juga sering mendengar suara sirine yang digunakan oleh Dinas Perhubungan bukan aparat kepolisian untuk membawa para pembesar negeri. Padahal pembesar yang datang bukanlah orang yang harus diutamakan terhadap jalan raya. Bukan orang yang harus diprioritaskan untuk menggunakan jalan raya. Pembesar negeri sama sekali tidak terdesak waktu dan harus diutamakan untuk diselamatkannya.

Penggunaan sirine yang tidak sesuai dengna ketentuan, juga sering terjadi terhadap komunitas bikers kendaraan yang melakukan touring (jalan jauh). Hampir saban akhir pekan, kita sering mendengar sirine yang digunakan para bikers yang mutar-mutar keliling kota. Selain penggunaan sirine tidka sesuai dengan peruntukannya dan bertentangna dengan aturan jalan raya, suara sirine yang membuat pengguna jalan raya harus meminggirkan kendaraannya begitu mendengar suara sirine sering kali mengumpat ketika yang lewat adalah kendaraan yang tidak semestinya dan sama sekali tidak diprioritaskan untuk mengggunakan jalan.

Penulis teringat dalam sebuah artikel di media massa disaat kendaraan Presiden Abdurrahman Wahid yang berhenti di lampu merah di tengah keramaian ibukota. Peristiwa ini kemudian menjadi headline di berbagai massa. Dalam kajian intelijen, peristiwa ini sungguh berbahaya. Namun dalam perspektif keteladanan yang disampaikan Gusdur, peristiwa ini membangkitkan harapan kepada Gusdur, Presiden RI sekalipun ingin dekat dengan rakyat dan merasakan kemacetan ibukota. Sebuah pengamatan yang obyektif dari Gusdur sebelum mengambil keputusan penting ketatanegaraan.

Persoalan kemudian menjadi selesai, ketika kemudian Gusdur mengalah dan bersedia tinggal di Istana Negara.

Peraturan sudah dipatuhi. Tinggal teladan dari pemimpin negeri ini untuk memberi contoh. Apabila teladan tidak bisa diberikan oleh pemimpin negeri ini, maka tidak salah gumalan para pengguna jalan. ”Mentang-mentang”.

Dimuat di Harian Jambi Ekspress, 22 Januari 2012

PUSARAN PARLEMEN SAROLANGUN (Peristiwa Mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Sarolangun)

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Sun, 15 Jan 2012 09:46:00 +0000

PUSARAN PARLEMEN SAROLANGUN

(Peristiwa Mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Sarolangun)

Akhir-akhir ini kita disuguhi pusaran parlemen di Sarolangun. ”Mosi tidak percaya” (penulis sengaja memberikan tanda kutip) 22 anggota DPRD Sarolangun kepada Ketua DPRD membuat kita sejenak ingin melihat bagaimana proses terhadap “mosi tidak percaya”.

Terlepas dari substansi yang akan kemudian diuji di peradilan, ada beberapa paradigma yang mesti diluruskan untuk melihat persoalan ini secara obyektif.

Paradigma Pertama adalah kekeliruan beberapa kalangan yang menganggap bahwa pengajuan “mosi tidak percaya” adalah mekanisme dalam sistem politik di Indonesia. Dalam ranah ilmu politik, “mosi tidak percaya” sebenarnya disampaikan oleh kalangan oposisi di parlemen terhadap kebijakan Pemerintah. Dalam ranah ini sebenarnya, “mosi tidak percaya” lebih tepat didalam sistem Pemerintahan Parlementer. Bandingkan dengan sistem Pemerintahan di Indonesia yang secara tegas-tegasnya mengikrarkan dengan sistem Pemerintahan Presidentiiil. Berbagai pasal didalam UUD 1945, misalnya Presiden dipilih langsung, Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR, Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, adalah identitas khas dalam sistem pemerintahan Presidentiil. Walaupun ada beberapa perubahan fundamental dalam amandemen UUD 1945 (adanya kecendrungan menguatnya parlemen dan pergeseran dari executive heavy atau dominan dan menonjolnya peran eksekutif, menjadi legislative heavy justru menguat), namun secara prinsip, Indonesia masih tegas mengikrarkan sebagai sistem Pemerintahan Presidentiil. Sejarah Indonesia telah mengajarkan, sejak Dekrit 5 Juli 1959, Indonesia kembali menjadi sistem Presidentiil dan babak ini menjaid tonggak penting terhadap berbagai ”percobaan” sistem Pemerintahan di Indonesia.

Dengan demikian, maka upaya skenario ”mosi tidak percaya” tidak tepat didalam sistem Pemerintahan Presidentiil.

Paradigma Kedua. Adanya perubahan fundamental dalam sistem politik pengangkatan dan pemberhentian anggota parlemen. Apabila sebelumnya dalam kurun reformasi, anggota parlemen yang terpilih berdasarkan nomor urut dalam partai, namun sejak diputuskan didalam putusan MK, sudah beralih menjadi suara terbanyak. Begitu juga terhadap pemilihan ketua Parlemen. Apabila sebelumnya, Ketua Parlemen dipilih oleh anggota parlemen, maka sejak tahun 2009, Ketua Parlemen dipilih berdasarkan suara pemenang pemilu di daerah bersangkutan.

Paradigma ketiga. Adanya perubahan yang fundamental dari sistem electoral threshold (ET) menjadi Parliamentary Threshold (PT). Perubahan fundamental ini mempengaruhi suara yang diraih untuk menjadi anggota parlemen. Apabila sebelumnya anggota parlemen yang telah meraih suara ditentukan, dapat menjadi anggota parlemen, maka dengan sistem PT, walaupun suara yang ditentukan telah diraih, namun apabila suara partai tidak memenuhi ambang batas minimal PT, maka suara yang diraih oleh anggota parlemen tersebut tidak dapat duduk di senayan. Dalam peristiwa ini, kita dapat melihat suara yang diraih oleh Dita Indah Sari (PBR) yang memenuhi kuota untuk duduk di parlemen, namun disebabkan PBR tidak memenuhi ambang suara minimal berdasarkan ketentuan PT, maka Dita Indah Sari yang sudah memenuhi kuota suara tidak dapat duduk menjadi anggota DPR-RI.

Kesalahan Paradigma anggota DPRD Sarolangun dalam peristiwa ”mosi tidak percaya” membuktikan, paradigma yang digunakan masih terjebak dalam pusaran dalam konteks sistem Pemerintahan Parlementer. Sistem yang sudah ditinggalkan sejak dekrit 5 Juli 1959. Selain itu juga paradigma yang digunakan masih terjebak dalam pemikiran sistem politik ET yang sudah ditinggalkan menjadi sistem politik PT.

Beberapa kesalahan paradigma yang dilakukan oleh 22 anggota DPRD Sarolangun masih memerlukan pengujian di muka persidangan. Tanpa mempengaruhi terhadap proses yang akan bergulir di Pengadilan, peristiwa ”mosi tidak percaya” yang berangkat dari konsepsi politik ”an sich”, harus dilalui berdasarkan mekanisme hukum di Indonesia. Kita tentu saja menunggu bagaimana kiprah pengadilan didalam menyelesaikannya. Dan tentu saja kita terlalu sayang melewatkan peristiwa ini.

Dimuat di Harian Jambi Ekspress, 16 Januari 2012

CATATAN TERCECER PUTUSAN AAL

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Fri, 06 Jan 2012 12:07:00 +0000

Usai sudah putusan terhadap AAL, remaja SMA 3 Palu yang dituduh mencuri oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Palu. Putusan pengadilanpun dijatuhkan. Secara ringkas, AAL dinyatakan bersalah, namun AAL tidak perlu menjalani pidana penjara dan dikembalikan kepada orang tua.

Apabila kita lihat putusan pengadilan tersebut, maka secara garis besar sudah memenuhi keadilan baik ditinjau dari pendekatan Positivisme disatu sisi (AAL dinyatakan bersalah) maupun pendekatan keadilan disisi lain (AAL tidak perlu menjalani pidana penjara dan dikembalikan)

Putusan itu apabila dibaca ”sekilas” akan memenuhi kepentingan publik (public interest), kepentingan sosial (social interest) dan para pihak yang berperkara (privat interest) sebagaimana sering disampaikan oleh Bagir Manan. Justru yang paling mengganggu putusan Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan terdakwa telah terbukti.

Namun ketika Pengadilan Negeri Palu yang kemudian mendasarkan kepada barang bukti yang dihadirkan dan Putusan Pengadilan Negeri Palu yang mengenyampingkan barang bukti dan mendasarkan kepada “semata-mata” alat bukti sebagaimana diatur didalam pasal 184 KUHAP, ternyata mengganggu konsepsi mengenai barang bukti dan alat bukti berdasarkan kepada 184 KUHAP tersebut.

Didalam hukum acara pidana, kita mengenal alat bukti sebagaimana diatur didalam pasal 184 KUHAP. Alat bukti itu terdiri dari saksi, saksi ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Yang dimaksudkan dengan barang bukti yaitu barang mengenai delik dilakukan (obyek) delik dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik (Andi Hamzah, Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981). Untuk menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana tidak disyarat¬kan bahwa barang itu disebut dalam surat tuduhan. Barang bukti harus diperlihatkan kepada saksi (Putusan MA 125 K/Kr/1960 tanggal 13 November 1960. Lihat juga115 Kr/K/1972. 23 Mei 1973), juga terdakwa dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenai benda itu. Tentunya juga diperlihatkan bukti diam (silent evidence) seperti jejak jari, benda-benda yang menjadi barang bukti. Alasan yang disampaikan oleh saksi untuk memberi keterangan. Apakah keterangan itu dapat atau tidaknya dipercaya berdasarkan pasal 302 R.I.B terserah kepada kebijaksanan hakim. Dan hakim berwenang untuk tidak usah mendengar semua saksi apabila pengadilan negeri berpendapat, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terdapat cukup alat-alat pembuktian untuk menghukum terdakwa. Namun yang harus perhatikan tentang barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum ditentukan haruslah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Di KUHAP sendiri, status barang bukti dan Persoalan kepada siapa barang bukti harus dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan judex facti kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. (Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Kr/1974 Tanggal 6 Mei 1975). Apakah diserahkan kepada pihak yang paling berhak (saksi korban atau pihak ketiga), dilampirkan dalam berkas perkara yang terpisah atau dirampas untuk negara. UU No. 7 Tahun 1955 dan pasal 39 KUHP perampasan tidaklah diharuskan (Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/Kr/1964 tanggal 22 Desember 1964). Namun Barang bukti yang terdiri dari barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus dirampas untuk negara (Putusan Mahkamah Agung No. 20 K/Kr/1976 Tanggal 1 Juli 1978). Putusan pengadilan tentang status barang bukti merupakan wewenang judex facti majelis hakim. (Putusan Mahkamah Agung No. 107 K/Kr/1977 Tanggal 16 Oktober 1978)
Dalam hal terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka semua barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa. (Putusan Mahkamah Agung No. 87 K/Kr/1970 Tanggal 3 Maret 1972). Untuk menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana tidak disyaratkan bahwa barang itu disebut dalam surat tuduhan. (Putusan Mahkamah Agung No. 125 K/Kr/1960 Tanggal 13 November 1962)

Dari paparan diatas, yang menjadi perhatian kita adalah, Apakah Hukum Pidana yang berfungsi untuk mencari kebenaran yang materiil, yaitu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya akan memberikan rasa adil baik kepada pelaku ataupun pihak lain.

Namun disaat Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan barang bukti yang dihadirkan bukan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh AAL maka menimbulkan persoalan yang cukup serius didalam persidangan. Walaupun Hakim mendasarkan kepada pembuktian berdasarkan kepada pasal 184 KUHAP yaitu ”kriteria alat bukti”, namun barang bukti yang dihadirkan justru membuktikan kepada kita (ada upaya sistematis skenario untuk menyeret AAL dimuka persidangan), upaya untuk menyeret AAL dimuka persidangan mendasarkan kepada pendekatan positivisme sebagaimana sering dianut dalam berbagai yurisprudensi MA. Hakim mendasarkan yang mengenyampingkan barang bukti (dengan tetap berpatokan semata-mata kepada alat bukti berdasarkan kepada pasal 184 KUHAP), justru memberikan catatan jelek terhadap proses hukum dimuka persidangan. Barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan (terlepas daripada barang bukti tidak relevan), seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim, bahwa saksi yang dihadirkan tidak relevan untuk membuktikan kesalahan terdakwa (dengan memperlihatkan barang bukti yang dihadirkan) dengna melihat barang bukti yang dihadirkan.

Pembuktian ”nilai” kerugian merupakan salah satu unsur yang penting didalam tuduhan pasal 362 KUHP (Pasal pencurian). Nilai ini harus seimbang dengna unsur pasal yang dituduhkan (UU No. 16 tahun 1960)

KUHP pada masa kolonial berisi nilai yang dapat diperkarakan adalah 26 gulden, kemudian direvisi menjadi UU no 16 tahun 1960 menjadi Rp250. Kalau misalnya Rp250 itu pada tahun 1960 setara dengan 10gr emas, maka harusnya idealnya pun untuk masa sekarang juga mengikuti harga emas. Misal harga 1 gr emas Rp 450.000 maka nilai minimum yang bisa diperkarakan adalah Rp4.500.000.

Sehingga unsur yang paling penting, terhadap nilai kerugian (unsur ”barang”) menjadi tidak terbukti dimuka persidangan.

Dari nilai kerugian ini, maka pengadilan dapat menentukan, apakah unsur pasal yang dituduhkan dapat dibuktikan dimuka persidangan.

Berdasarkan kepada uraian yang telah disampaikan, maka AAL dapat mengajukan banding dengan menggunakan berbagai penjelasan diatas. Semoga di tingkat banding, paparan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim yang akan memutuskan perkara ini.

PARADIGMA NEGARA DALAM MELIHAT HUKUM PIDANA

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Fri, 06 Jan 2012 09:59:00 +0000

PARADIGMA NEGARA DALAM MELIHAT HUKUM PIDANA

Media online ”hukumonline” mengabarkan, tahun 2011, ”Seratusan Pasal Pidana Siap Mengancam” 04 January 2012. Berita ini memberikan inspirasi kepada penulis untuk melihat bagaimana hukum (terutama hukum pidana) memberikan penghukuman (judgement) kepada masyarakat dan paradigma negara melihat hukum yang cenderung represif dalam melihat berbagai pelanggaran.

Hampir seratus pasal pidana siap mengancam siapapun yang melanggarnya. Penelusuran yang dilakukan terhadap 24 undang-undang yang dihasilkan Pemerintah dan DPR sepanjang tahun 2011, tercatat tidak kurang dari 95 pasal baru yang memuat ancaman pidana, baik ditujukan kepada subjek hukum perorangan maupun subjek hukum korporasi. Jumlahnya kemungkinan masih bertambah karena DPR dan Pemerintah juga telah menyetujui RUU Pengadaan Tanah untuk disahkan menjadi undang-undang.

Meskipun terdapat 95 pasal, norma pidananya dipastikan lebih banyak. Ada beberapa pasal yang terdiri dari dua atau lebih ayat. Pasal 73 D dan pasal 73 E UU No 10 Tahun 2011, yang mengatur Perdagangan Berjangka Komoditi, misalnya masing-masing memuat lima ayat. Ancaman terbanyak terdapat pada UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memuat 24 pasal. Dalam aturan keimigrasian lama (UU No 9 Tahun 1992), hanya ada 14 pasal ancaman pidana.

Jumlah Pasal Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Tahun 2011

Nomor UU	Tentang	Jumlah Pasal Pidana
1.	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13 pasal
2.	Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	-
3.	Transfer Dana	8 pasal
4.	Informasi Geospasial	5 pasal
5.	Akuntan Publik	3 pasal
6.	Keimigrasian	24 pasal
7.	Mata Uang	8 pasal
8.	Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	-
9.	Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang
10.	Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.	9 pasal
11.	Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2010	-
12.	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	-
13.	Penanganan Fakir Miskin	2 pasal
14.	Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010	-
15.	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	-
16.	Bantuan Hukum	1 pasal
17.	Intelijen Negara	4 pasal
18.	Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	-
19.	Pengesahan Convention on the Rights of Persons With Disabilities	-
20.	Rumah Susun	8 pasal
21.	Otoritas Jasa Keuangan	3 pasal
22.	APBN Tahun Anggaran 2012	-
23.	Pengelolaan Zakat	3 pasal
24.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	2 pasal
T o t a l		95 pasal

Sumber : www.hukumonline, 4 Januari 2012

Dosen hukum pidana Universitas Widyagama Malang, Zulkarnain, mengatakan perumusan pidana acapkali dibutuhkan untuk mengakomodir perkembangan baru. Banyak perbuatan baru yang perlu diatur karena belum ada aturan yang bisa menjerat perbuatan tersebut, termasuk di KUHP. “Rumusan pidana dalam KUHP kan belum tentu komprehensif,” ujarnya.

Faktor lain yang mendorong perlunya perumusan pidana, kata Zulkarnain, karena perubahan paradigma. Jika dulu subjek hukum pidana itu hanya orang perseorangan, kini subjek hukum korporasi semakin banyak dikenal. Semakin banyak Undang-Undang yang mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kebiasaan legislator membuat rumusan pidana nyaris dalam setiap Undang-Undang sebenarnya mengkhawatirkan. Akibat yang paling mungkin adalah potensi disharmoni dan perbedaan perumusan norma pidananya. Di satu Undang-Undang suatu tindak pidana bisa bersifat aduan, tetapi norma yang nyaris sama di Undang-Undang lain bukan delik aduan. “Disparitas hukuman pidananya juga mungkin berbeda,” kata Zulkarnain

Semakin banyak rumusan pidana dicantumkan, semakin potensial saling bertentangan.

Padahal Hukum seharusnya selaras dengan keadaan bangsa. Cesare Beccaria menyebutkan Di antara masyarakat yang belum keluar dari kebiadannya, hukuman yang paling berat karena pengaruh yang kuat diperlukan. Tetapi seiring pikiran manusia yang melunak karena hubungannya dalam masyarakat, berat hukuman harus dikurangi.

Hakim tidak punya hak untuk menafsirkan hukum pidana karena ia bukanlah pembuat UU. Jika kekuasaan untuk menafsirkan hukum merupakan kejahatan, maka ketidakjelasan dalam hukum pastinya merupakan kejahatan lain.

Perumusan setiap UU yang mencantumkan pidana penjara terhadap pelanggar ketentuan UU membuktikan, negara masih menganut paradigma didalam melihat setiap pelanggaran Pidana dalam rumusan UU. Negara masih menganut paradigma yang memandang sempit setiap kesalahan merupakan pidana penjara.

Berangkat dari kekeliruan dan paradigma yang memandang sempit pelaksanaan hukuman pidana, membuat rumusan penerapan pasal-pasal dijatuhi pidana penjara membuat, setiap persoalan penyelesaikan menggunakan pendekatan premium remedium. Pidana penjara merupakan penyelesaikan utama dan pendekatan pertama didalam menyelesaikan kesalahan penerapan hukum.

Padahal sebagaimana telah kita ketahui bersama, pendekatan premium remedium sudah lama usang dan sudah ditinggalkan justru di kawasan negara-negara Eropa daratan/Eropa kontinental (aliran hukum positivisme yang kemudian diadopsi oleh Belanda dan kemudian diteruskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia). Menjadi aneh dan mengganggu pemikiran kita semua, pendekatan pendekatan premium remedium kemudian menjadi mantra yang ”seakan-akan” sakti yang digunakan para legislator dalam perumusan UU.

Justru pendekatan yang kemudian digunakan adalah ”Ultimum remedium”. Pendekatan yang menggunakan pengadilan sebagai sarana terakhir didalam memproses pelanggaran pidana.

Pendekatan yang digunakan juga membuktikan paradigma yang digunakan negara masih tertinggal dalam pemikiran kolonial yang di Eropa masih dalam abad kegelapan (Abad XII-XIV). Padahal Setiap hukuman yang tidak lahir dari kebutuhan mutlak bersifat lalim. Hukum apapun yang menyimpang dari prinsip ini

Atau negara masih teringat pernyataan Nicolas machiavelli. PEMIMPIN LEBIH BAIK DITAKUTI DARIPADA DIHORMATI.

Dimuat di Harian Jambi Ekspress, 11 Januari 2012

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Wed, 04 Jan 2012 13:53:00 +0000

PERSIDANGAN AAL

( Waktu Salah diangkatnya Pedang Keadilan)

Musri Nauli

Sidang kasus dugaan pencurian yang melibatkan AAL, pelajar SMK Negeri 3 Palu yang dituduh mencuri sandal jepit milik Polisi menarik perhatian publik bersamaan dengan berita “rakitan mobil KIA-ESEMKA” yang kemudian dijadikan mobil dinas Walikota Solo. Dua peristiwa ini sekedar gambaran, bagaimana pelajar di Indonesia menjadi sorotan setelah generasi sebelumnya dituding sebagai bagian dari korupsi di Indonesia dan generasi selanjutnya gagal membina Sepakbola Indonesia.

Sidang Kasus pencurian sandal jepit membuka mata publik dan mengingatkan terhadap persidangan terhadap Muhammad Azwar alias Raju di Pengadilan Negeri Stabat, Langkat (Maret 2007). Di Jambi sendiri, di Tebo, kita dikabarkan dengan berita gempar ditemukan meninggalnya seorang anak yang masih balita (bawah umur lima tahun) korban berinisial Mz. Didalam proses penyidikan, kemudian pihak kepolisian berhasil membongkar sebab kematian dari Mz. Seorang pelaku yang kemudian dikenal dengan nama si AF mengaku melakukan perbuatan “tidak senonoh” terhadap korban. Perbuatan Si AF yang melakukan perbuatan “tidak senonoh” terhadap korban disebabkan setelah pelaku menonton video “ariel Peterpan” dari rekaman HP (Maret 2011).

Tiga peristiwa diatas sekedar menggambarkan bagaimana pandangan publik yang melihat proses peradilan terhadap anak dibawah umur (UU Pengadilan Anak memberikan batasan umur terhadap pelaku anak yang berusia dibawah 18 Tahun). Tiga peristiwa diatas sekali lagi membuktikan kepada kita semua, bagaimana proses hukum dimuka persidangan tidak terlepas dari tarik menarik paradigma aliran positivisme disatu sisi dan aliran keadilan disisi lain.

Terlepas dari pembuktian materiil terhadap tuduhan terhadap ketiga pelaku dari tiga peristiwa diatas, Tiga proses persidangan terhadap AAL, Raju dan si AF menimbulkan persoalan dalam praktek peradilan pidana.

MAKNA KEADILAN

Apabila kita melihat pemikiran kalangan yang menghendaki agar menghentikan proses persidangan terhadap AAL, maka penulis termasuk kalangan setuju. Dari konteks ini, penulis berpendapat, bahwa proses persidangan terhadap AAL tidak memenuhi prinsip dari hukum pidana tersebut. Prinsip dari hukum pidana yaitu menciptakan rasa adil ditengah masyarakat, proses ini juga menimbulkan effek jera kepada pelaku dan masyarakat umum terhadap perbuatan yang dilarang tersebut. Namun berpijak kepada kasus AAL, dua fundamental ini tidak terpenuhi. Selain menimbulkan kontroversial ditengah masyarakat, AAL sebagai terdakwa dalam perkara ini tentunya merasakan ketidakadilan. AAL justru tidak mengalami masa-masa indah dan bergaul dengan teman-teman sebayanya. AAL mengalami “dunia” yang aneh dan cenderung asing dengan berbagai lapisan diluar usianya. AAL “dipaksa” menjadi dewasa dan mandiri untuk bertahan hidup. Seluruh perasaan ingin dibelai dan butuh perhatian kasih sayang dari orang yang menyayangi tidak diterimanya lagi. AAL memang dituduh mencuri sandal jepit oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan. Namun kelakuannya tersebut tidak pantas kemudian disidangkan dimuka persidangan. Sehingga AAL mengalami “hukuman” yang melebihi kesalahannya. AAL tidak pantas mengalami proses dan hukuman sosial melebih kesalahannya dan tentu saja disinilah rasa “ketidakadilan” yang dirasakan oleh AAL dan menggelitik penulis juga termasuk barisan yang menyatakan ketidakadilan terhadap proses terhadap AAL.

Selain itu juga bahwa peristiwa terhadap AAL tentunya tidak menimbulkan effek jera kepada masyarakat umum. Sehingga dua fundamental dari hukum pidana tidak tercapai dengan diterapkan proses persidangan terhadap AAL

Namun mengharapkan agar persidangan ”dihentikan” sebagaimana disampaikan sebagian kalangan akan berbenturan dengan paradigma aliran positivisme yang dianut sebagian besar penegak hukum di Indonesia.

ALIRAN POSITIVISME

Sebagaimana kita ketahui, hakim menjatuhkan putusan berpatokan kepada alat bukti sebagaimana diatur didalam pasal 184 KUHAP. Suatu perbuatan tindak pidana yang harus dilakukan kepada para pelaku harus juga memperhatikan teori pertanggungjawaban pidana seperti teorkenbaarheid, criminal responbility, criminal liability yaitu teori untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Artinya perbuatan pidana tersebut dilakukan bersifat melawan hukum. Menurut Pompe hubungan petindak dengna tindakannya ditinjaui dari sudut kehendak (de will), kesalahan petindak adalah merupakan bagian dari kehendak tersebut. Maka asas yang timbul adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Nyatalah bahwa jika seseorang melakukan tindakan yang tidak bersifat melawan hukum tersebut dihapuskan oleh suatu keadaan tertentu berdasarkan undang-undang maka terhadap petindak itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadapnya.

Dalam berbagai wacana diskusi, penulis termasuk barisan yang konsisten menyatakan bahwa hakim di Indonesia harus berpandangan positivisme dimana ajaran in merupakan ajaran umum dalam hukum Indonesia. Ajaran ini merupakan terjemahan langsung dari pengembangan ajaran legalisme. Ajaran legalisme menyatakan bahwa yang dinamakan hukum adalah Undang-undang. Sedangkan ajaran positivisme merupakan ajaran yang menyatakan bahwa selain UU juga adanya yurisprudensi. Dari titik masuk ini, maka hakim di Indonesia harus berpandangan positivisme.

Dalam berbagai literatur yang menjadi sorotan penulis, bahwa sebagaimana diatur didalam Putusan Mahkamah Agung No. 178 K/Kr/1959 tanggal 8 Desember 1959 yang menyatakan hakim bertugas semata-mata untuk melakukan undang-undang yang berlaku dan tidak dapat menguji nilai atau keadilan suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan bahwa karena unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan dalam surat dakwaan tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan menurut penulis melambangkan alam berfikir hakim didalam memutuskan perkara.

Dari ranah ini, Berdasarkan teori pertanggungjawaban inilah, penulis menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terpenuhi dan terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban sebagaimana diatur didalam pasal 5 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Pasal 5 “(1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.(2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

Bahwa mendasarkan kepada pemikiran yang telah disampaikan oleh Bagir Manan, bahwa yang paling penting didalam melakukan putusan terhadap suatu perkara haruslah memperhatikan kepentingan publik (public interest), kepentingan sosial (social interest) dan para pihak yang berperkara (privat interest) yang dalam hal ini adalah terdakwa Raju. Apabila tidak dimungkinkan adanya keseimbangan dari kepentingan tersebut, maka haruslah diutamakan kepada public interest yang mendasarkan kepada kepastian hukum.

Apabila kita membedah persidangan terhadap AAL, maka terhadap AA tidak ditemukan dasar untuk dihentikan pemeriksaan persidangan sebagaimana diatur didalam KUHAP. KUHAP hanya membuka ruang diskusi untuk menghentikan pemeriksaan persidangan dengan alasan bahwa terdakwa sakit sebagaimana persidangan terhadap Soeharto dan terdakwa meninggal dunia sebagaimana diatur didalam pasal 77 KUHP. Selain daripada dua ketentuan tersbut, maka terdakwa haruslah tetap diperiksa dan tidak dapat dihentikan pemeriksaan terhadapnya. Sedangkan apabila melihat daripada alasan pembenar maupun pemaaf perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dari pasal 44 sampai dengan pasal 51 ayat (2) dapat dilakukan dalam pemeriksaan namun, pasal ini juga tidak mengatur untuk dihentikan pemeriksaan.

Sedangkan dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak tidak juga ditemukan dasar untuk menghentikan pemeriksaan terhadap proses persidangan.

Secara yuridis-formil, hakim harus memeriksa dan mengadili perkara ini dan tentu saja tidak dihentikan karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagaimana diatur didalam KUHP. Pemikiran ini adalah positivisme yang senantiasa harus dilakukan oleh Hakim.

Dari seluruh ketentuan normatif tersebut, maka dapat dimengerti bahwa hakim tidak dapat menghentikan pemeriksaan tersebut dengan alasan apapun yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu berdasarkan kepada ajaran positivisme, maka persidangan tidak dapat dihentikan. Pertimbangan itulah yang membuat penulis memahami argumentasi aliran positivisme dalam polemik terhadap persidangan AAL.

Namun wacana persidangan terhadap AAL apabila kita dalilkan dengan ajaran positivisme dan rasa keadilan ditengah masyarakat dan tidak terpenuhinya prinsip dari hukum pidana yaitu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya tidak akan terpenuhi dan akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Terhadap dua perbandingan tersebut, maka dapat kita tarik benang merah sehingga untuk kedepan tidak terulang peristiwa tersebut.

Apabila kita lihat proses persidangan terhadap AAL, maka kita harus membongkar rangkaian perjalanan perkara ini hingga diperiksa dimuka persidangan. Pihak kepolisian haruslah diusut tuntas dengan pertimbangan, Mengapa perkara ini tetap dilanjutkan ? Apakah sudah dilakukan upaya perdamaian sehingga perkara ini tidak dilanjutkan. Apakah tidak dimungkinkan adanya pembinaan dari orang tua AAL dalam perkara ini ? apakah sudah terlalu berbahaya perbuatan AAL sehingga upaya diluar proses hukum tidak berjalan ? Apakah tidak dilakukan cara-cara lain untuk menyelesaikan perkara ini. Pertanyaan ini sengaja menggelitik penulis untuk dapat berfikir jernih didalam melihat perkara ini.

Pertanyaan sama juga ditujukan kepada Jaksa penuntut umum yang berdasarkan kewenangannya kemudian menerima berkas dan membuat dakwaan dan membawa AAL dimuka persidangan. Apakah pertimbangan itu juga menjadi bahan Jaksa Penuntut Umum sebelum membuat dakwaan terhadap AAL Seluruh rangkaian perkara ini hingga dimuka persidangan mengakibatkan perkara ini tidak dapat dihentikan. Karena hakim tidak boleh menolak perkara sebagaimana diatur didalam berbagai peraturan yang berkaitan dengna kedudukan hakim dan peraturan lainnya. oleh karena itu sebenarnya titik taut kesalahan perkara ini muncul karena proses di tingkat kepolisian dan Kejaksaan yang tidak sesuai dengan normatif UU peradilan Anak.

Dari deskripsi sederhana ini, banyak pelajaran yang menarik untuk kita tarik. Pertama. Bahwa adanya pemahaman di tingkat penyidik dan Kejaksaan tentang Peradilan Anak dan berbagai ketentuan normatif yang memberikan perlindungan anak. Kedua. Perlunya revisi terhadap UU Peradilan Anak dan Kejahatan Anak yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk dapat mempunyai kewenangan menghentikan pemeriksaan terhadap anak dibawah umur terhadap kejahatan yang nilai kerugiannya kecil. Ketiga. Bahwa peradilan haruslah steril dari “intervensi” diluar persidangan agar proses persidangan fair.

Apabila kita mau sejenak untuk menghentikan perdebatan aliran positivisme dan makna keadilan disisi lain, maka kita akan bertindak bijaksana dan tidak meminta kepada Dewi Themis, Sang Dewi Keadilan dalam Mitologi Yunani agar tidak salah mengayunkan pedangnya.

Dimuat di Harian Jambi Ekspress, 6 Januari 2012

BELAJAR DARI LAPANGAN (Studi Kasus Masyarakat Desa Rantau Gedang dengan PT. SJL)

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Fri, 30 Dec 2011 06:53:00 +0000

BELAJAR DARI LAPANGAN

(Studi Kasus Masyarakat Desa Rantau Gedang dengan PT. SJL)

Musri Nauli[1]

BELAJARLAH DARI SIAPAPUN, DIMANAPUN DAN KAPANPUN..

Saya meyakini kata-kata itu setelah ketemu dengan Tarmizi, AB[2], seorang Kepala Desa[3] Rantau Gedang Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari[4]. Saya kaget, ketika ketemu dengan beliau, penguasaan materi hukumnya sangat baik, menguasai sistem hukum ketatanegaraan, administrasi sangat rapi, dokumentasi baik. Kekagetan saya ditambah, disaat bersamaan, ketika mendampingi masyarakat Desa Rantau Gedang berhadapan dengan PT. SJL, Kepala Desa mempunyai strategi yang canggih[5] yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan oleh saya.

KRONOLOGIS[6]

Tarmizi, AB sudah memperjuangkan masalah hak milik atas tanah PT.SJL Sejak tahun 1993. Perjuangan tanah ini dari awal pembukaan lahan menyerobot kebun/lahan hak milik Tarmizi, AB bersamaan dengan hak milik warga lainnya. Pada awal pembukaan lahan untuk areal perkebunan kelapa sawit PT. SJL dengan warga desa Rantau Gedang tanpa adanya pengumuman, penyuluhan dan pemberitahuan.

Setelah Kebun/lahan digarap oleh PT.SJL, diupayakan melarangnya untuk tidak Dikerjakan. Namun pihak PT.SJL selalu memberikan janji kebun/lahan yang digarapnya akan diganti rugi maupun diikutsertakan peserta pirtrans. Lama kelamaan janji PT.SJL tidak menepati janji, warga melalui desa melaporkan kepada kakansospol selaku ketua Tim kebun/lahan. Hal ini juga tidak terealisasi sehingga melanjutkan hal ini melalui surat bapak Gubernur jambi untuk meminta penyelesaian sebanyak dua kali hal tidak terealisasi. Selain itu melakukan aksi Demo ke Batanghari, kekantor BPN Propinsi namun juga tidak terealisasi. Sebagai Kepala Desa juga mengirim surat ke Bupati Batanghari maupun ke DPRD batanghari agar hak hak dapat diberikan baik hak kebun/lahan yang digarap PT. maupun Hak Pir-Trans Lokal.

Masyarakat desa mengadakan aksi demo ke DPRD Batanghari tanggal 26 Agustus 2002 dengan hasil DPRD Batanghari akan membentuk TIM terpadu antara Legislatif dan dan akan turun kelapangan proyek PT.SJL. Tanggal 31 agustus 2003 turun bersama Tim Terpadu Legislatif dan Eksekutif dahadiri oleh pihak PT.SJL, hasilnya Rantau Gedang diberikan 165 kk/ 165 kaling lahan sawit PT.SJL. Sampai tahun 2002 tidak terealisasi.

Dikarenakan PT.SJL tidak penuhi janjinya, masyarakat sepakat melakukan musawarah desa pada tanggal 1 januari 2003. Musyawarah desa dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pemerintahan,kaur Umum, Kaur Pembangunan, Kepala, Ketua RT. BPD beserta anggota, LPM, tokoh masyarakat dan masyarakat. Rapat saat musawarah desa masyarakat menganggap pihak PT.SJL selalu memenuhi janjinya. Oleh karena itu masyarakat kemudian akan menduduki kebun/lahan inti PT.SJL. Berdasarkan hasil musawarah desa dibuat berita acara musawarah desa yang isinya sebagai berikut : (1) memblokede inti perkebunan kelapa sawit PT.SJL, (2) mengambil alih lahan/kebun masyarakat yang telah ditanami kelapa sawit oleh PT.SJL yang diselesaikan, (3) agar kepala desa mengirim surat kepada Bapak Batanghari dan Kapolsek Mersam dengan tembusan kepada Intansi terkait. Sebagai kepala desa sesuai dengan berita acara musawarah kemudian mengirimkan surat kepada Kopolres Batanghari dan ke Kapolsek Mersam yang pada pokoknya memberitahukan maksud dan tujuan memblokade dan mengambil alih kebun inti PT.SJL terhitung dari tanggal 11 Januari 2003 sampai adanya penyelesaian dari pihak pihak PT.SJL.

Berdasarkan musyawarah desa cara pembagian tanah dengan sistim pemetakan /pemblokan dari blok A sampai Blok I yang diketuai oleh masing masing Ketua RT. Masyarakat kemudian merawat, dan memupuk. Sejak tahun 2003 sampai 2008 perusahaan mengetahui yang merawat, memupuk dan memanen.

Sebagai kepala desa, pada bulan Februari tahun 2008, menghadiri mengenai penyuluhan PBB. Pertemuan itu membicarakan juga Pajak Bumi dan Bangunan PT.SJL yang tidak membayar PBB sejak diberikan izin. Dilanjutkan untuk mendapatkan forrmulir untuk pengisian wajib pajak untuk warga simpang Rantau Gedang dan warga lainnya yang menduduki kebun/lahan kebun PT.SJL. Formulir tersebut diisi sesuai dengan laporan nama, alamat dan luas lahan warga itu sendiri. Setelah selesai formulir tersebut diberikan KPPBB jambi. Tidak beberapa lama kemudian terbitlah SPPT PBB dan SPPT PBB tersebut langsung diberikan kepada warga yang bersangkutan. Setelah SPPT PBB sampai ke yang bersangkutan maka masyarakat mulai melaksanakan pembayaran. Hasilnya dikumpulkan dan diserahkan kepada kantor pajak PBB Jambi. Bahkan SPPT PBB tahun 2009 masih tetap dibayar oleh warga.

NORMA HUKUM

Pada Tanggal 27 Maret 2009, masyarakat yang telah merawat, memupuk dan memanen dilaporkan oleh PT. SJL dengan tuduhan pasal pencurian (Pasal 362 KUHP). 4 orang Kemudian ditetapkan sebagai tersangka (Hendri, M. Ziat, Angga, Guntur) dan disidangkan di Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Didalam persidangan kemudian, terdakwa memaparkan fakta-fakta yang menerangkan, masyarakat selama ini telah melakukan perawatan, pemupukan dan pemanenan oleh masyarakat. PT. SJL tidak pernah mempermasalahnya sejak tahun 2003. Bahkan PT. SJL sendiri telah mengajukan permohonan pembatalan pajak berdasarkan suratnya Nomor : 71/ SJL/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007.

Dengan demikian, maka masyarakat telah melakukan perawatan, pemupukan dan pemanenan sebenarnya sudah diketahui oleh PT. SJL dan PT. SJL telah menyetujuinya secara diam-diam. Pendapat ini disampaikan oleh Dr. Sahuri yang menyatakan pemilik HGU melepaskan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan Bangunan dan ada pihak lain yang membayarnya, maka pemilik HGU berdasarkan teori Ratificatian dan teori tolerantion, yang berati telah menyetujui/mengesahkan secara diam diam/membiarkan adanya peralihan hak milik, karena kantor pajak tidak akan menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang sebagai suatu kewajiban wajib pajak untuk membayar.

Dengan demikian, maka menurut hukum PT. SJL telah melepaskan haknya untuk menikmati hasil dan menyerahkan kepada negara. Negara melalui Ditjen Pajak kemudian menerbitkan SPPT untuk masyarakat Rantau Gedang dan kemudian terbitlah SPT Pajak yang juga diterima oleh masyarakat Dengna diterimanya SPPT Pajak dan kemudian masyarakat telah membayar sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 592/KMK/04/2000 yang kemudian diubah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomo 21 Tahun/PMK.03/2000 junto pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007.

Dengan demikian jika ada pemilik HGU melepaskan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan Bangunan dan ada pihak lain yang membayarnya, maka pemilik HGU berdasarkan teori Ratificatian dan teori tolerantion, yang berati telah menyetujui/mengesahkan secara diam diam/membiarkan adanya peralihan hak milik, karena kantor pajak tidak akan menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang sebagai suatu kewajiban wajib pajak untuk membayar.

Selain itu juga, pada tanggal 1 Januari 2003 telah diadakan rapat musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa, BPD, perangkat Desa, Kepala Dusun, RT, dan tokoh masyarakat. Didalam musyawarah desa disepakati (1) memblokede inti perkebunan kelapa sawit PT.SJL, (2) mengambil alih lahan/kebun masyarakat yang telah ditanami kelapa sawit oleh PT.SJL yang diselesaikan, (3) agar kepala desa mengirim surat kepada Bapak Batanghari dan Kapolsek Mersam dengan tembusan kepada Intansi terkait. Bahwa hasil musyarah desa kemudian telah dilakukan pengirirman surat ke berbagai instansi oleh Kepala Desa. Keterangan ini didukung oleh bukti surat. Bahwa setelah dilakukan musyawarah desa kemudian diikuti dengna berita acara pemetaan dan pemblokan dan sistem pembagian kepada warga masyarakat Rantau Gedang. Bahwa menurut hukum, musyawarah desa sah dan mengikat dan dapat dijadikan dasar.

Dengan pertimbangan yang telah disampaikan, maka Pengadilan Negeri Muara Bulian kemudian melepaskan para terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian dikuatkan di Mahkamah Agung.

REKOMENDASI

Dari rekonstruksi yang telah dipaparkan, pembelajaran yang telah didapat dari lapangan menggambarkan bagaimana strategi reclaiming yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari memberikan pelajaran penting. Proses advokasi yang sistematis yang tetap merujuk kepada ketentuan yang berlaku, selain dapat melepaskan masyarakat dengna tuduhan pasal-pasal pidana juga dapat memberikan kepastian hak kepada masyarakat.

Sekali lagi pelajaran penting yang saya dapatkan, ternyata masyarakat mempunyai cara-cara yang canggih didalam memperjuangkan dan mempertahankan haknya.

Disampaikan dalam Dialog ”Refleksi Advokasi Kelapa Sawit

Jambi, 28 – 30 Desember 2011

[1] Advokat, Tinggal di Jambi

[2] Lahir di Desa Rantau Gedang tanggal 2 Desember 1962

[3] Sebagai Kepala Desa, praktis jabatannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hampir praktis tugas administrasi Desa diserahkan kepada Sekretaris Desa. Termasuk berbagai kegiatan pedesaan (seperti pembagian beras, minyak, dsb).

[4] Desa Rantau Gedang, Kecamatam Mersam, Kabupaten Batanghari terletak 120 km arah barat dari Jambi. Desa Simpang Rantau Gedang adalah salah satu desa asli di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari yang dimekarkan dari Desa Rantau Gedang pada tanggal 14 September 2005. Pekerjaan umum masyarakat desa adalah petani karet, petani sawit, petani holtikultura, pedagang, menyusul pegawai negeri kecil, dll. Luas Desa Simpang Rantau Gedang adalah 6.009 KM, terdiri dari 3 Dusun dan 14 RT dengan jumlah penduduk sebayak 1.938 jiwa/475 Kepala keluarga (KK), Laki-laki berjumlah 1.003 jiwa dan perempuan berjumlah 935 jiwa. Adapun batas-batas Desa, Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Benanak Kec. Merlung Kab. Tanjabbar, Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Batanghari, Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ruan, Tebing Tinggi, Sungai Rengas dan Kabupaten Tebo Sebelah timur berbatasan dengan Sengkati Baru, Sengkati Kecil, Sungai Puar dan Sungai Danglo.

[5] Saya mendefinisikan sebagai “strategi canggih”, karena Laporan perusahaan untuk menjerat dia sebagai Kepala Desa di Kepolisian mencapai 12 Laporan. Hingga kini laporan tersebut tidak bisa diproses karena sebagai Kepala Desa, Tarmizi sangat piawai lepas dari berbagai perangkat hukum.

[6] Dikutip dari buku Perjuangan masyarakat “Kesatuan Tani Sialang Pangkal”, tidak terbit..

Wajah Penegakan Hukum di Jambi Tahun 2011

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Thu, 29 Dec 2011 06:38:00 +0000

Secara umum penegakan hukum di Jambi selama tahun 2011 ada perbaikan. Namun, kekurangan yang harus diperbaiki tahun depan juga tidak sedikit. Berikut hasil “Diskusi Refleksi Akhir Tahun Bidang Hukum” yang digelar Jambi Independent bekerja sama dengan Sigma Indonesia, Survey & Consultans, di Lantai 2 Gedung Graha Pena Jambi, kemarin (28/12).

Pada tahun 2011, banyak sekali masalah yang terjadi dalam penegakan hukum di Jambi. Namun yang paling menonjol adalah soal penanganan konflik lahan, narkoba dan kasus korupsi. Walaupun (penanganannya) ada sedikit kemajuan, tapi penegakan hukum terhadap tiga masalah ini tidak tuntas dan masih terkesan tebang pilih.

“Meski demikian, masih ada sedikit harapan agar wibawa hukum kembali tegak di tengah masyarakat,” begitu kata Praktisi Hukum Jambi Musri Nauli dalam diskusi yang dihadiri Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar, Wakajati Jambi Uung Abdul Sakur, Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Jambi Sigit Eko Yuwono, kemarin.

“Saya, satu dari sedikit orang yang masih optimis akan hal itu,” kata Nauli. Dia juga memaparkan gambaran penanganan kasus-kasus di Jambi. Khusus masalah lahan, menurut Nauli, dalam dua-tiga tahun belakangan ini banyak terjadi konflik. “Tapi selama 2011 ini proses penanganannya cukup mengalami kemajuan,” kata pria yang juga pengacara itu.

Dia mengatakan, kini konflik lahan hampir merata di setiap daerah Provinsi Jambi. Khususnya sawit. Hanya Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci yang tidak memiliki perkebunan sawit. “Sisanya ada, dan rata-rata memiliki konflik dengan masyarakat,” tegasnya.

Nauli -begitu dia biasa disapa-- menyoroti penanganan konflik yang menurut dia, substansi masalahnya kerap terlupakan. Orang yang memperjuangkan hak masyarakat malah dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa. Padahal, katanya, jika warga sudah turun ke jalan, itu berarti upaya yang terakhir. “Semua sudah mereka temui, mungkin hanya tinggal malaikat saja yang belum (ditemui),” selorohnya disambut tawa peserta diskusi yang melibatkan mahasiswa dan organisasi itu.

Atribut lainnya dalam konflik lahan, kata Nauli, terkesan ada skenario pengalihan isu, menjadi kriminal. “Perjuangan masyarakat malah dikriminalisasikan. Tapi substansi masalahnya tidak tersentuh,” katanya.

Nauli juga sedikit menyentil penanganan kasus korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan. Menurutnya, dari beberapa kasus aparat cenderung baru mengambil langkah tegas saat si tersangka sudah menjadi masyarakat biasa. Saat si tersangka masih memegang kekuasaan, biasanya akan banyak polemik yang terjadi.

Pengadilan pun dinilainya seperti lobang angin. “Artinya, yang masuk itu hanya nyamuk, kecoa, dan yang kecil-kecil lainnya,” kata Nauli. Kemudian, soal mulai berjalannya pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Provinsi Jambi, juga dinilainya tidak jauh berbeda hasilanya, jika tidak ada keseriusan dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Menjawab semua persoalan penegakan hukum itu, Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar mengaku sudah memprogramkan 400 fokus discussion group. Program ini, menurut mantan Direktur Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) itu merupakan upaya memberi ruang diskusi, bagi masyarakat dengan polisi. “Silahkan manfaatkan ini. Kita terbuka. Dengan adanya diskusi dan tatap muka langsung, akan ada pencerahan bagi semua,” tawarnya.

Anang mengakui, dalam menjalankan tiga fungsi kepolisian yaitu menegakkan hukum, mengayomi dan melindungi masyarakat, dibutuhkan “polisi super”. Ini karena tiga fungsi itu sangat kompleks. Di satu sisi harus menegakkan hukum, di sisi lain harus mengayomi dan melindungi masyarakat.

Untuk itu, dia berusaha mengembangkan perpolisian masyarakat, untuk menyelesaikan masalah secara sosial, bukan hukum. Kemudian meningkatkan patroli dengan melakukan patroli multi sasaran selama 365 hari. “Semua kejahatan yang ditemukan dalam patroli ini, akan ditindak,” tegas Anang.

Anang juga membuat program satu desa satu polisi. Jika ini berjalan, diharapkan permasalahan di tengah masyarakat bisa diminimalisir. “Jadi saya akan mengedepankan pembinaan masyarakat. Tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan proses hukum. Karena itu merugikan masyarakat. Proses hukum itu merupakan upaya terakhir,” katanya.

Terkait pengalihan isu konflik lahan menjadi kriminal, Anang mengatakan, hal itu sebenarnya adalah proses penegakan hukum. Menurut dia, protes atau keberatan warga dengan perusahaan boleh saja dilakukan, asal tidak berujung pada aksi anarkis dan pengerusakan.

“Kalau sampai ke pengrusakan, itu kan artinya pelanggaran. Sayang sekali jika perjuangan masyarakat merebut kembali haknya berakhir hanya karena pelanggaran. Dan tugas polisi adalah menegakkan hukum,” katanya.

Khusus masalah narkoba, menurut Anang, tidak bisa hanya diberantas dengan melakukan penangkapan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menyembuhkan para pengguna di Jambi yang saat ini, menurut survei BNN mencapai 50 ribu orang.

Dalam dua bulan terakhir ini saja, Polda Jajaran sudah mengungkap 72 kasus dengan 114 tersangka. “Kalau dari segi keberhasilan pengungkapan, ini prestasi bagi polisi. Tapi bukan itu tujuan utama kita. Yang kita inginkan adalah bagaimana pengguna itu bisa disembuhkan. Dengan begitu baru bisa menekan angka pengguna di Jambi,” katanya. “Makanya, ke depan mari kita stop menggunakan narkoba,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Linmas Provinsi Jambi Sigit Eko Yuwono mengatakan, tahun 2012 mendatang, ekslarasi konflik lahan akan meningkat. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut, menurut Sigit, Pemprov Jambi sudah melakukan berbagai upaya. Di antaranya, membentuk Tim Penyelesaian konflik lahan.

Tim ini, kata dia, melibatkan semua elemen, kepolisian, TNI, LSM dan tokoh masyarakat. “Tim ini sudah bekerja, tapi memang sementara ini belum maksimal. Mudah-mudahan tahun depan, kinerja tim ini lebih maksimal lagi,” katanya.

Sigit juga memaparkan program kerja Kesbangpol yang sudah dilakukan. Antara lain membentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Lalu, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUG) dan Forum Pembaharuan Kebangsaan FPK). “Semua ini tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman dan mencegah terjadi konflik di masyarakat,” kata Sigit.

Sementara itu, Wakajati Jambi Uung Abdul Sakur mengatakan, pihaknya akan berusaha lebih transparan pada masyarakat. Kejati Jambi katanya, akan membuat ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik. “Nanti bisa diketahui perkembangan kasus apapun, kita tidak ada yang dirahasiakan,” katanya.

Soal penanganan kasus korupsi yang cenderung menunggu saat si tersangka sudah menjadi masyarakat biasa, Uung mengatakan tidak demikian. Menurut dia, kajaksaan akan terus berbenah. Siapapun yang melanggar hukum akan ditindak, tidak pandang bulu. Dia juga memaparkan kasus-kasus yang ditangani Kejati Jambi dan jajaran pada tahun 2011. (lengkapnya baca di halaman di halaman 4).

Di akhir diskusi, Musri Nauli menyambut baik rencana Kapolda Jambi melakukan berbagai diskusi dengan masyarakat. “Mudah-mudahan ini bisa lebih meningkatkan penanganan hukum yang saat ini sudah semakin baik,” katanya. Selain itu, bisa memberi pengertian hukum pada masyarakat.

Pada aparat penegak hukum, Nauli menawarkan beberapa opsi. Salah satunya agar Polda Jambi dan Kejati Jambi bisa berbenah untuk mengembalikan wibawa hukum di mata masyarakat. Dia juga berharap, agar penyelesaian masalah perbatasan dilakukan secara hukum adat. “Dari pengalaman saya, ini lebih efektif. Karena masyarakat sangat menjunjung tinggi hukum adat,” katanya.

Selain itu, penyelesaian masalah tanah tidak hanya melihat sisi legalitas saja. “Lihat juga sisi historisnya,” katanya. Dia mengatakan, jarang sekali masyarakat desa memiliki sertifikat. Ini karena mereka menempati tempat itu secara turun temurun. Berkebun secara turun temurun. Ketika tiba-tiba mereka terusir oleh perusahaan yang berisi orang-orang pintar sambil membawa HGU, tentu akan menimbulkan reaksi. “Pertanyaan kita, apa itu adil,” katanya.

Kapolda dan Wakajati Jambi pun siap terbuka dan membenahi di internal masing-masing supaya penegakan hukum ke depan lebih baik lagi..

http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=14815:wajah-penegakan-hukum-di-jambi-tahun-2011&catid=5:hukkrim&Itemid=7

Pelimpahan Tersangka Ardani Tertunda

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Wed, 28 Dec 2011 10:25:00 +0000

Pelimpahan Tersangka Ardani Tertunda

Ketua Tim Advokasi Hardani Harun, Musri Nauli SH saat memberikan keterangan kepada wartawan.(F:Hardiyansyah)

JAMBI - Berkas dua orang tersangka perampasan hak kemerdekaan seseorang, Ardani Harun (68), warga Jalan Asparagus RT 5 Kelurahan Beliung Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dan Adela Agustini (33), warga RT 13 Jalan Patimura Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang jadwalnya akan dilimpahkan kemarin, ditunda satu minggu lagi. Penundaan disebabkan pihak dari kejaksaan sedang tidak berada di tempat. Penundaan pelimpahan tahap dua tersangka Ardani Harun dan Adela Agustina terjadi karena Kejari Jambi dan Kasi Pidum Kejari Jambi sedang sakit. Karena itulah tersangka tidak jadi dilimpahkan kemarin.

Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Agung W Nugroho kepada koran ini mengatakan, tertundanya pelimpahan tersangka kepada pihak kejaksaan. Karena pihaknya masih menunggu hasil dari kooordinasi dengan pihak kejasaan. “Rencananya pada Rabu (04/01/2011) nanti, pelimpahan tahap dua terhadap tersangka akan dilakukan. Untuk berkasnya sendiri telah p21,” ujar Agung. Diungkapkan Agung, dalam proses hukum yang menjerat tersangka. Pihaknya tingga melimpahkan tersangka dan berkasnya kepada pihak kepolisian. dan berkas tersangka telah dinyatakan lengkap.

Terkait dengan kasus yang menimpa Ardani Harun, salah satu anggota Peradi Jambi. Sekjen Peradi Ramli Taha kepada koran ini mengatakan, Peradi siap memberi bantuan hukum terhadap Ardani. Namun sampai saat ini, Peradi belum mengetahui permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh Ardani. “Selama ini Ardani tidak pernah berkoordinasi dengan lembaga, jika ia tersangkut dengan masalah hukum,” ujar Ramli Taha. Bukan hanya itu saja, Ramli Taha juga mengatakan, peradi telah membentuk tim advokasi terhadap Ardani. Dalam tim tersebut, yang sebagai ketua adalah Musril Nauli, SH. Sampai saat ini, tim advokasi belum mau banyak berbicara mengenai persoalan yang sedang menimpa Ardani tersebut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ardani dan kliennya ditetapkan sebagai tersangka perampasan hak kemerdekaan seseorang terjadi pada 13 Mei lalu. Penetapan keduanya sebagai tersangka berdasarkan berawal dari laporan korban yang telah dikurungnya di dalam ruko. Karena telah cukup bukti, barulah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Untuk diketahui, Ardani dan Agustini ditetapkan menjadi tersangka karena telah mengurung Susanto yang tak lain adalah suami Agustini. Antara Agustini dan Susanto saat terjadinya pengurungan tersebut pada 12 Mei lalu, keduanya sedang menjalankan proses perdata yang dilakukan oleh pengadilan. Entah apa yang terjadi antara keduanya, sehingga Agustini dan kuasa hukumnya Ardani mengurung Susanto di dalam ruko yang masih milik Susanto dan Agustini.

Padahal, Susanto memiliki surat izin untuk mengurus ruko tersebut. Akibat dikurung, Susanto tidak bebas untuk bergerak menjalankan kemerdekaan sesuai dengan hak yang ia miliki selama lebih kurang 24 jam. Tidak terima dirinya dikurung dan merasa hak kemerdekaannya telah dirampas oleh Ardani dan Agustini, Susanto membawa kasus ini ke Polresta Jambi. Dari informasi yang didapatkan koran ini, kasus perdata yang dijalankan antara Agustini dan Susanto tersebut di pengadilan, karena keduanya tengah ribut dan dalam proses perceraian. Tetapi saat ditetapkan Ardani dan Agustini sebagai tersangka, penyidik belum mengetahui kejadian tersebut. Penyidik mengakui tidak tahu persoalan itu dan mereka mengakui tidak menanganinya. Apa yang telah dilakukan Ardani dan kliennya, mereka dijerat dengan pasal 333 KUHP tentang perampasan hak kemerdekaan seseorang. (http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4681159420874858958#editor/target=post;postID=5600673953086923277

CATATAN HUKUM 2011

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Sun, 25 Dec 2011 09:34:00 +0000

Tahun 2011 merupakan tahun berat pemenuhan dan Penegakan HAM di Jambi. Terlepas dari wacana nasional terhadap berbagai pelanggaran HAM, di Jambi sendiri, merupakan tahun yang paling berat terhadap pemenuhan dan penegakan HAM. Terjadinya berbagai pelanggaran HAM di Jambi mengindikasikan, persoalan HAM masih memerlukan proses dan waktu yang panjang.

Tahun 2011 dimulainya dengan peristiwa Tertembaknya masyarakat Karang Mendapo (Sarolangun). Tertembaknya masyarakat Karang Mendapo menambah catatan hitam dalam persoalan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. Jumlah korban di tengah masyarakat semakin menambah angka-angka statistik korban yang terjadi. Sementara di Nasional, masih digunakan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan diselesaikan dengan anarkhis oleh berbagai organisasi yang mengklaim sebagai organisasi keagamaan. Masih ingat dalam benak ketika, ketika persoalan rohani dan ibadah kemudian dibenturkan dengan organisasi keagamaan yang menyelesaikan cara-cara yang bertentangna dengan demokrasi. Kekerasan ini terus menerus terjadi terhadap aktivis HMI (baik aksi di didepan Rumah Dinas Walikota Jambi maupun di Depan Mapolda Jambi). Kekerasan ini juga terjadi dengan dilakukan pembakaran rumah di Sungai Beruang, Tanjung Lebar, Muara Jambi di areal konfik antara SAD dengan PT. Asiatik awal ramadhan tahun 2011.

Di Jambi sendiri, issu ini semakin tenggelam dengan berbagai hiruk pikuk agenda politik pemberantasan korupsi. Propinsi Jambi yang kemudian menerapkan Pengadilan Tipikor dengan mengabulkan eksepsi dari terdakwa Arfandi (Mantan Sekda Kabupaten Merangin) kemudian menyidangkan Muchtar Muis (Mantan Wakil Bupati Muara Jambi). Issu ini lebih menarik perhatian publik dibandingkan dengan issu kegagalan pemerintah didalam Pengelola sumber daya alam.

AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI

Wacana pemberantasan korupsi menemukan momentum dengan disidangkan Muchtar Muis (mantan Wakil Bupati Muara Jambi) dalam proyek PLTD Sungai Bahar di Pengadilan Tipikor Jambi. Masih segar dalam ingatan kita, berlarut-larutnya pemeriksaan terhadap “petinggi” dalam kasus PLTD Sungai Bahar di Muara Jambi. Berlarut-larutnya pemeriksaan dengan “alasan pemeriksaan memerlukan izin dari Presiden” merupakan wacana yang menjadi perdebatan panjang baik sebelum perkara ini digelar hingga putusan Kasasi turun. Lembaga penegak hokum “terjebak” dalam aturan normative pasal 36 UU No. 32 Tahun 2004. Padahal aturan itu juga harus diterjemahkan dan ditafsirkan “memerlukan izin dari Presiden”, tapi juga mengatur “pengajuan permohonan izin yang memerlukan waktu hingga 60 hari” (lihat pasal 36 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004).

Sehingga tidak salah apabila dalam peristiwa ini dapat dikatakan terjadinya “diskriminasi” perkara yang mengabaikan fakta-fakta yang berkaitan dengan peran pelaku tindak pidana.

Padahal sebelumnya Pengadilan Negeri Bangko telah mengabulkan eksepsi yang disampaikan oleh Arfandi (mantan Sekda Kabupaten Merangin). Terlepas dari materi yang disampaikan oleh Pengacara Arfandi yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bangko terhadap penerapan pasal apakah menerapkan pasal 147 KUHAP ataupun 156 KUHAP, dikabulkannya eksepsi dari pengacara Arfandi menimbulkan problematika praktek peradilan dalam tindak pidana korupsi di Jambi. Problematika praktek peradilan dalam tindak pidana korupsi disatu sisi justru mengabaikan prinsip KUHAP, peradilan yang murah, cepat, menimbulkan konsekwensi anggaran yang tidak diperhitungkan oleh para perumus UU tindak pidana korupsi.

Terlepas dari wacana polemik putusan pengadilan Tipikor yang kemudian membebaskan para pelaku korupsi, praktek pengadilan Tipikor menimbulkan Problematika praktek peradilan dalam tindak pidana korupsi disatu sisi justru mengabaikan prinsip KUHAP, peradilan yang murah, cepat, menimbulkan konsekwensi anggaran yang tidak diperhitungkan oleh para perumus UU tindak pidana korupsi.

Namun yang tidak boleh dilupakan, bukan berarti tidak mendukung terhadap pemberantasan korupsi, para terdakwa yang dihadirkan dimuka persidangan, setelah tidak menjabat sebagai pejabat negara. Keraguan publik terhadap pemberantasan korupsi patut dipertanyakan disaat bersamaan, Pengadilan Tipikor diharapkan menyidangkan pelaku korupsi aktif malah terjebak dengan paradigma menyidangkan pelaku yang tidak mempunyai akses lagi terhadap kekuasaan.

Sehingga dapat dimengerti, para pelaku korupsi yang kemudian disidangkan di pengadilan merupakan pelaku lapangan (pemain pinggiran ) yang tidak mempunyai lagi akses politik, pengaruh kekuasaan.

KONFLIK SUMBER DAYA ALAM

Tahun 2011 merupakan periode yang berat dalam memperjuangkan kepentingan sumber daya alam. Berbagai konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam hampir praktis tidak menjadi agenda utama pembenahan hukum dan penegakan HAM. Kegagalan pemerintah sebagai arus utama negara yang berfungsi menegakkan HAM dan melindungi menyebabkan berbagai konflik sumber daya alam masih menyisakan konfik laten yang terus menerus terjadi. Konfik sumber daya alam kemudian menyebabkan berbagai konfik di berbagai daerah. Hampir praktis, setiap Kabupaten/kota tidak pernah lepas dari konflik sumber daya alam. Konfik ini kemudian menyebabkan berbagai arsitektur yang menyebabkan terjadinya anarkhis massa.

Arsitektur pertama adalah pembakaran perusahaan oleh masyarakat. Arsitektur yang kedua adalah pengalihan issu. Penulis sengaja memberikan definisi ini, karena ada kecendrungan secara sistematis untuk mengalihkan issu dari semula persoalan tanah menjadi persoalan kriminal. Arsitektur ketiga adalah kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan tanahnya. Cara-cara menggunakan hukum kepada para pejuang dan masyarakat lebih sering digunakan sehingga konsentrasi masyarakat untuk memperjuangkan tanahnya kemudian berkonsentrasi kepada persoalan persidangan dan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Arsitektur selanjutnya menggunakan cara-cara kekerasan didalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Cara-cara kekerasan cenderung digunakan sebagai langkah pragmatis terhadap pergumulan persoalan yang begitu akut. Penembakan, pemukulan, penangkapan, pembakaran merupakan cara yang digunakan selain untuk mempercepat penguasaan areal perkebunan milik perusahaan, cara ini juga digunkan bertujuan untuk menakut-nakuti penduduk. Cara ini cenderung effektif dalam jangka pendek namun menimbulkan problematika dan bom waktu dalam jangka panjang.

Belum lagi terjadinya pembakaran asap di berbagai daerah yang tidak berhasil memaksa aparat penegak hukum untuk menyeret para pelaku ke muka persidangan.

Tahun 2011 ditutup dengan issu yang paling hangat. Terjadi pembantaian di Mesuji dan Sorong. Peristiwa ini merupakan muara dari berbagai konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam di tahun 2011. Peristiwa merupakan puncak dari gunung es yang meletup di berbagai daerah.

Tahun 2011 memberikan pelajaran pahit kepada kita semua. Para pelaku korupsi aktif yang masih lenggangkangkung dan berkeliaran berhadapan dengan pelaku korupsi yang tidak mempunyai akses politik, pengaruh kekuasaan yang kemudian disidangkan dimuka pengadilan. Sementara konflik sumber daya alam masih wacana didalam pemikiran aparat penegak hukum dan jauh dari kesan untuk menyelesaikan. Bahkan praktis masih digunakan cara-cara kekerasan didalam menyelesaikan konflik sumber daya alam.

Namun tahun 2012 merupakan tahun harapan. Momentum persiapan Pemilu memaksa agar berbagai konfik sumber daya alam menjadi prioritas dan agenda untuk menyelesaikan. Peristiwa Mesuji dan Sorong menjadi sorotan publik yang akan mewarnai berbagai media massa hingga awal tahun 2012.

Dimuat di Harian Jambi Ekspress, 26 Desember 2011

http://www.jambiekspres.co.id/utama/21557-catatan-hukum-2011.html

Nauli: Ada Aktor Intelektual di Belakang Abdul Hamid

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Fri, 23 Dec 2011 06:46:00 +0000

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Penasihat Hukum Abdul Hamid, Musri Nauli, menganggap ada aktor intelektual di belakang kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga penyeberangan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).

Musri Nauli mengatakan, kliennya hanya menjalankan perintah tanpa menikmati hasil korupsi. "Ada keterlibatan orang besar. Klien saya hanya korban. Klien saya hanya disodori dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek itu, padahal seharusnya dia yang melaksanakannya," kata Nauli, Jumat (23/12).

Menurutnya, untuk membuktikan hal tersebut, pihaknya masih kesulitan karena perintah menjalankan proyek kepada kliennya tersebut tanpa disertai bukti tertulis, hanya lisan. "Klien saya hanya jalankan perintah, untuk membuktikan keterkaitan hukumnya sulit," katanya.

Abdul Hamid tersangka dugaan korupsi pembangunan dermaga pelabuhan Kuala Tungkal tahun anggaran 2010 senilai Rp 4,7 miliar menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejati. Dia diperiksa kapasitas sebagai tersangka dan saksi untuk tersangka Sutrisno. Menurut hasil penghitungan sementara oleh penyidik, diduga terdapat kerugian negara senilai Rp 728 juta.(*

http://jambi.tribunnews.com/2011/12/23/nauli-ada-aktor-intelektual-di-belakang-abdul-hamid

HARI HAM 2011 (Paradok Pemenuhan dan Penegakan HAM di Jambi)

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Fri, 09 Dec 2011 04:01:00 +0000

Belum lagi peristiwa Irzen Octa, seorang debitur kartu kredit yang kemudian ditemukan tewas setelah dilakukan penyiksaan oleh debt collector yang menggunakan jasa keamanan swasta.

Disaat bersamaan, kader-kader HMI Cabang Jambi yang kemudian dibubarkan dan dipukul ketika aksi menolak masuknya truk tonase besar yang memuat batubara.

Pertengahan Tahun 2011, nasional menjadi geger oleh pernyataan seorang Anggota DPRD Propinsi Jambi yang mewacanakan ”test keperawanan” masuk ke Sekolah Tingkat Atas. Wacana ini menjadi issu nasional yang menjadi polemik.

September 2011, Propinsi Jambi disibukkan kedatangan ”orang besar” Presiden SBY yang kemudian menerima gelar adat Sri Paduko Maharajo Noto Negoro. Terlepas dari pemberian gelar Melayu Jambi Kepada SBY, peristiwa kedatangan Presiden SBY disikapi aparat keamanan dengan represif. Pembubaran aksi mahasiswa oleh aparat keamanan masih mengindikasikan, hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum masih jauh dan terus diperjuangkan.

Kedatangan SBY sebelumnya didahului asap akibat pembakaran hutan yang sempat menghentikan kedatangan pesawat dan mengganggu aktivitas kegiatan penduduk.

Berbagai Peristiwa yang silih berganti tahun 2011 menjawab keraguan dan pertanyaan berbagai pihak. Apakah pemenuhan dan penegakan HAM sudah sesuai dengan berbagai konvenan dan peraturan yang berkaitan dengan HAM.

Disatu sisi harus diakui, Indonesia salah satu yang paling responsif dan progresif untuk mengundangkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan HAM. Baik yang termuat dalam konstitusi (lihat berbagai pasal 28 UUD 1945 amandeman), maupun berbagai peraturan perundang-undangan. Hampir praktis, konvenan dan berbagai pranata HAM telah diatur di berbagai perundang-undangan.Sehingga tidak salah, apabila dikatakan, Indonesia salah satu negara yang maju dalam pandangan HAM di Asia dan menjadi tempat belajar para pejuang demokrasi dan HAM di Asia.

Namun dalam implementasi dan praktek pemenuhan dan penegakan HAM, Indonesia bisa disejajarkan dengan negara-negara yang baru tumbuh dan berkembang.

Di Bidang Politik, walaupun sudah mengalami kebebasan mendirikan berbagai organisasi politik dan organisasi lainnya, namun kekuasaan dan politik masih dikuasai dan dinikmati segelintir kelompok (oligarkhi). Sehingga sulit diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Sehingga dapat dimengerti apabila tahun 2011 masih mengulang peristiwa yang terjadi terhadap sengketa lahan baik dengan perusahaan maupun laten peninggalan dari orde baru. Catatan tahun 2011, membuktikan bahwa sengketa yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit masih sering terjadi dan akan terus terjadi.

Di bidang ekonomi, sudah jamak diketahui, sektor-sektor ekonomi masih dikuasai segelintir orang yang mendapatkan akses dan bagian dari kekuasaan.

Di bidang sosial kebudayaan, persoalan keagamaan dan perbedaan pandangan agama sering diselesaikan dengan cara-cara kekerasan yang anarkhi.

Hingga menjelang akhir tahun 2011, berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang masih sering terjadi belum dapat diselesaikan.

Catatan tahun 2011 tentang HAM harus diakui merupakan paradok dari pemenuhan dan penegakan HAM.

JEMBATAN DAN KORUPSI

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Sat, 03 Dec 2011 06:40:00 +0000

JEMBATAN DAN KORUPSI

Runtuhnya Jembatan Tenggarong di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mengingatkan penulis akan rusaknya jembatan yang menghubungkan perjalanan menuju Jambi. Tahun 2002, rusaknya jembatan di Pijoan mengharuskan kendaraan yang menuju harus melewati Jalan Ness. Jalan kecil yang selama ini hanya bisa dilewati kendaraan kecil. Sejak Tahun 2002, praktis Jalan Ness yang lancar kemudian rusak dan hingga kini perjalanan melewati Jalan Ness membuat waktu tempuh menjadi lama.

Tahun 2009, Jembatan di Desa Tebing Tinggi membuat macet dan memaksa penulis sering harus menginap di jalan. Tahun 2009 kemudian menjadi tahun yang paling melelahkan akibat jembatan di Tebing Tinggi. Tahun 2009 juga menjadi issu yang paling hangat, karena dalam periode waktu satu tahun, jembatan di Desa Kamisan harus dua kali diperbaiki.

Tahun 2010, jembatan di Durian Luncuk memaksa perjalanan harus memutar melewati Bungo untuk menuju Bangko. Waktu tempuh semakin lama, karena pada saat bersamaan jalan Bungo- Jambi rusak parah. Waktu tempuh normal 5 jam, seringkali harus ditempuh dengan waktu 7 – 8 jam. Jembatan di Durian Luncuk praktis selesai menjelang idul Fitri 2011.

Menjelang akhir Tahun 2011, jembatan Rengkiling memaksa penulis harus menginap semalaman di Jalan. Jembatan di Rengkiling membuat jadwal perjalanan menjadi kacau. Disatu sisi apabila menuju ke Bangko/Kerinci, disaat melewati Muara Tembesi, kita harus memilih, apakah harus menempuh melewati Rengkiling atau memutar melewati Bungo. Kebimbangan dan waktu tempuh yang lama membuat perjalanan menuju ke Bangko/Kerinci menjadi membosankan.

Terlepas dari kajian teknis terhadap rusaknya jembatan di Kalimantan dan rusaknya beberapa jembatan di daerah-daerah tertentu (baik karena umur ataupun faktor-faktor lain), persoalan jembatan menimbulkan persoalan serius dari penegakan hukum.

Aparat penegak hukum harus turun dan melakukan penyidikan terhadap rusaknya jembatan. Harus dicari formula dan akibat dibangunnya jembatan dilihat dari tindak pidana korupsi. Harus dilakukan penyidikan, dilihat dari teknis baik karena umur jembatan maupun jalur yang dilewati jembatan dilihat dari tender pelaksanaan proyek tersebut.

Hampir praktis, kasus-kasus yang terjadi masih banyak berkutat terhadap proyek fisik jalan, proyek fisik lainnya. Sudah seharusnya, persoalan jembatan yang rusak yang mengganggu jalur distribusi sembako menjadi perhatian dan persoalan serius dilihat dari tindak pidana korupsi.

Dari kejadian yang telah penulis sampaikan, menjadi catatan penting bagi kita semua. Walaupun di Propinsi Jambi belum ada jembatan yang putus seperti terjadi di Kalimantan, namun rusaknya jembatan (walaupun disediakan jembatan alternatif), membuat perjalanan menjadi mahal, baik waktu, ongkos perjalanan maupun stamina penumpang dan supir.

Selain itu juga mengganggu jalur distribusi bahan pokok yang menyuplai kebutuhan Jambi.

Dari catatan panjang rusaknya jembatan, meyakini penulis jalur utama (Sarolangun – Jambi, Bungo – Jambi) harus diutamakan dan menjadi prioritas dalam menjaga distribusi bahan pokok dan penyaluran hasil pertanian. Terlalu banyak Pilkada yang ada di Propinsi Jambi (Baik Pemilihan Bupati maupun Gubernur Jambi), persoalan jembatan menjadi perhatian Kepala Daerah terpilih semata-mata apabila terjadinya kemacetan dan mulai mengganggu jalur distribusi. Sama sekali tidak ada design yang utuh untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan.

Kejati Tahan Dua Tersangka Korupsi

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Fri, 02 Dec 2011 06:59:00 +0000

JAMBI – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, kemarin (01/12) menahan dua orang lagi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga penyeberangan Kualatungkal, Kabupaten Tanjab Barat (Tanjabbarat) tahun anggaran 2010. Sutrisno, dari pihak rekanan dan Abdul Hamid, dari Dinas Pehubungan (Dishub) Provinsi Jambi, kedua tersangka ini ditahan oleh penyidik kejaksaan sekitar pukul 16.00 WIB. Dengan menggunakan mobil tahanan jenis Toyota, milik Kejati Jambi, keduanya dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jambi.

Saat digiring ke mobil tahanan, Sutrisno yang mengenakan kemeja putih tampak santai, Sedangkan Abdul Hamid, berusaha menutup muka menuju ke mobil tahanan. Tak ada komentar yang keluar dari mulut kedua tersangka ini saat keduanga digiring ke mobil tahanan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka, karena dianggapkan bertanggungjawab dalam proyek pembangunan dermaga tahun 2010, yang merugikan negara sekitar Rp 700 juta lebih. Sebelum ditahan, Sutrisno, sempat menjalani pemeriksaan dengan didampingi penasehat hukumnya, Pamussureng,SH. Begitu juga Abdul Hamid, ia juga menjalani pemeriksaan sejak pagi dengan didampingi penasehat hukumnya, Musri Nauli.

Musri Nauli, penasehat hukum Abdul Hamid, ditanya terkait penahanan kliennya, ia hanya meminta penanganan kliennya dipercepat. “Kita tidak mau berpolemik, karena nanti akan menimbulkan fitnah. Kita hanya minta penanganannya cepat selesai, karena kasus ini juga sudah cukup lama,” kata Nauli. Ketiganya ditanya, apakah pihaknya akan mengajukan upaya penangguhan terhadap kliennya, Nauli mengatakan kemungkinan tidak akan mengajukan hal itu. ia hanya meminta penangan kasus cepat selesai. “Mungkin tidak akan kita ajukan. Kita hanya minta dipecepat saja,” pungkas Naluli. Sementara Itu, Asisten Intelijen Kejati Jambi, Wito, mengatakan pihaknya juga akan mengusahakan penangan kasus ini bisa cepat selesai. “Kita usahakan ini cepat selesai. Begitu juga kasus yang tahun 2009, kalau bisa sidangnya bersamaan karena tersangkanya juga orang yang sama,” ujar Wito.

Mengenai pengembalian kerugian negara, Wito menagatakan, memang ada uang yang dikembalikan oleh tersangka. “Kasus yang tahun 2010 anggarannya sekitar 4 miliar. Ada dugaan kerugian negara sekitar Rp 700 juta, yang baru dikembalikan sebanyak Rp 300 juta lebih,” ungkap Wito, didampingi Kasi Penkum Kejati, Andi Ashari, sore kemarin. Untuk diketahui, selain peroyek tahun anggaran 2010, penyidik Kejati Jambi juga memeriksa kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga penyeberangan Kualatungkal untuk proyek tahun anggaran 2009. Sama dengan proyek tahun 2010, dalam proyek tahun 2009 juga telah ditetapkan dua orang tersangka, yakni J dari Dishub Provinsi Jambi dan S dari rekanan.

(Reporter:Sahrial)

Posmetro Jambi, Jumat, 02 /12/ 2011 09:48

http://www.metrojambi.com/headline/16371-kejati-tahan-dua-tersangka-korupsi-.html

MEMANDANG PENGADILAN TIPIKOR DARI SUDUT PANDANG YANG BERBEDA

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Sun, 27 Nov 2011 10:01:00 +0000

Beberapa waktu yang lalu, Pengadilan Negeri Bangko mengabulkan permohonan eksepsi (tangkisan) yang disampaikan oleh Pengacara Arfandi dalam dugaan korupsi di Bangko. Terlepas dari materi yang disampaikan oleh Pengacara Arfandi yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bangko terhadap penerapan pasal apakah menerapkan pasal 147 KUHAP ataupun 156 KUHAP, dikabulkannya eksepsi dari pengacara Arfandi menimbulkan problematika praktek peradilan dalam tindak pidana korupsi di Jambi. Problematika praktek peradilan dalam tindak pidana korupsi disatu sisi justru mengabaikan prinsip KUHAP, peradilan yang murah, cepat, menimbulkan konsekwensi anggaran yang tidak diperhitungkan oleh para perumus UU tindak pidana korupsi.

Semangat pemberantasan korupsi menemukan momentum disaat bersamaan bergulirnya reformasi, lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen dengan UU No. 20 Tahun 2001 kemudian diperkuat dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Tiga rangkaian UU inilah yang kemudian disatu sisi menimbulkan efek jera dalam pemberantasan korupsi, namun disisi lain menimbulkan persoalan konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan. UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 30 Tahun 2002 merupakan UU yang paling banyak digugat (judicial review) di Mahkamah Konstitusi. Putusan terakhir MK yang paling menimbulkan problematika disaat bersamaan MK mengabulkan permohonan dari para pihak yang menyatakan UU No. 30 Tahun 2002 harus tunduk dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun bukannya memperbaiki UU, para perumus UU malah membentuk peradilan Tipikor di berbagai kota besar di Indonesia. Dari titik inilah, kemudian dibentuknya pengadilan Tipikor menimbulkan praktek peradilan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebagai contoh, upaya penyuapan dari oknum Kades Lubuk Selasah yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian sebesar Rp. 60-an, harus disidangkan di Pengadilan Tipikor di Jambi. Sebagai pihak yang melimpahkan perkara korupsi harus menghadirkan saksi dan membawa ke Jambi. Penulis harus menghitung kalkulasi anggaran biaya yang mesti disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membawa dan menghadirkan saksi ke Jambi. Termasuk akomodasi, transportasi, konsumsi para saksi ke Jambi. Itu saja untuk daerah yang masih dekat dengan Kota Jambi.

Bagaimana dengan tindak pidana korupsi di Kerinci ? Tentu saja biaya yang dikeluarkan lebih besar dan waktu yang harus digunakan lebih panjang.

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut umum untuk membawa dan menghadirkan para saksi ke Kota Jambi, apabila dilihat dari pagu anggaran dari Kejaksaan Agung, sama sekali tidak tersedia angggaran untuk mewujudkan keinginan itu. Sehingga dalam upaya pemberatasan korupsi akan menimbulkan persoalan dari sisi biaya.

Berangkat dari sekedar paparan yang penulis sampaikan, terlepas dari semangat pemberantasan korupsi yang digalakkan Pemerintah, harus dicari upaya yang sistematis untuk memberantas korupsi namun disisi lain tidak membebani anggaran dan tidak bertentangan dengan prinsip KUHAP.

Dimuat di Jambi Ekspress, 29 November 2011

SURAT TERBUKA KEPADA KAPOLDA JAMBI

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Wed, 09 Nov 2011 01:30:00 +0000

SURAT TERBUKA KEPADA KAPOLDA JAMBI

Kepada Yth Bapak Kapolda Jambi

Jambi

Sebelumnya saya mengucapkan Selamat Datang kepada Kapolda Jambi yang baru, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Anang Iskandar SH MH yang menggantikan Kapolda sebelumnya Brigjen Bambang Suparsono. Dan ucapan selamat Berpisah dan Terima kasih kepada Kapolda sebelumnya Brigjen Bambang Suparsono

Bapak Kapolda Anang, bapak telah berada di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, negeri yang mengagungkan Nilai yang menjadi pegangan dan dihormati masyarakat, Titian Teras bertangga batu. Cermin nan tak kabur. Lantak nan tak goyang, kaping idak tagensuo. Tidak lekang karena panas tidak lapuk karena hujan, “Adat bersendikan syarak, Syarak bersendikan kitabbullah.

Sebagai Kapolda Jambi, maka harus dianggap sebagai pemimpin Yang berhak untuk memutih menghitamkam, Yang memakan habis, memancung putus, dipapan jangan berentak, diduri jangan menginjek

“Rajo alim, Rajo disembah, Rajo lalim, Rajo disanggah”. Sedangkan pemimpin yang baik maka “Alam sekato Rajo, Negeri sekato Bathin. Atau Alam berajo, rantau bejenang, kampung betuo, negeri bernenek mamak. Atau “Luak Sekato Penghulu, Kampung Sekato Tuo, Alam sekato Rajo, Rantau Sekato Jenang, Negeri sekato nenek moyang.

Dan dapat dilihat “negeri aman padi menjadi, airnyo bening ikannyo jinak, rumput mudo kebaunyo gepuk, bumi senang padi menjadi, padi masak rumpit mengupih, timun mengurak bungo tebu, menyintak ruas terung ayun mengayun, cabe bagai bintang timur, keayek titik keno, kedarat durian guguu

Namun negeri ini terancam mulai rusak karena investasi perkebunan kelapa sawit yang nyata-nyata merampas tanah dan hak masyarakat. Dalam catatan penulis, Dari data-data yang berhasil penulis kumpulkan, issu sejuta hektar pembangunan kelapa sawit yang merupakan program ambisius dari Gubernur Jambi awal tahun 2000 telah memantik protes berbagai kalangan. Walhi Jambi yang paling keras menentang program ini kemudian diprotes dan dianggap menghambat pembangunan dan pekerjaan dari Gubernur Jambi yang baru terpilih. Issu ini kemudian ditentang dan mendapat dukungan internasional. Internasional kemudian menentang dan kemudian menjadi agenda internasional. Program ini kemudian berhasil digagalkan

Namun, penghentian issu program sejuta hektar pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak serta merta pembangunan perkebunan kelapa sawit menjadi terhenti. Pemberian izin terhadap pembangunan kelapa sawit masih terus berlangsung dan menimbulkan konflik yang laten yang terus terjadi. Bahkan pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak menyelesaikan berbagai sengketa yang belum terselesaikan peninggalan pemerintahan orde baru.

Dalam kesempatan ini, penulis akan mencoba menguraikan arsitektur konflik pembangunan kekapa sawit. Penulis menggunakan istilah arsitektur sebagai ilusi atraktif untuk menggambarkan bangunan konflik pembangunan kelapa sawit. Ilusi atraktif itu juga digunakan untuk memudahkan kita melihat persoalan itu secara lebih luas walaupun dari sudut pandang sederhana.

Dalam deskriptif yang juga hendak dipaparkan, arsitektur yang dimaksudkan juga dilihat dari aktor yang berperan. Aktor yang terlibat konflik pembangunan kelapa sawit yaitu masyarakat pemilik tanah, perusahaan dan Pemerintah.

Arsitektur pertama adalah pembakaran perusahaan oleh masyarakat. Pembakaran PT. DAS bulan November 1998 di Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung jabung (kemudian setelah daerah pemekaran bernama Tanjung jabung barat). Kemudian disusul pembakaran PT. Tebora januari 1999 di Muara Bungo. September 1999 pembakaran PT. KDA di Bangko dan Januari 2000 pembakaran PT. Jamika Raya di Muara Bungo. Bahkan pada April 2002 juga terjadi pembakaran PTPN VI di Bungo dan pembakaran PT. DIPP Desember 2006 di Sarolangun.

Dari data-data yang dipaparkan, maka didapatkan beberapa peristiwa yang dapat dijadikan pembelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa hampir praktis tiap daerah telah terjadi pembakaran. Baik itu di Tanjung Jabung, Bungo, Bangko dan sarolangun. Artinya, hampir tiap daerah telah terjadinya pembakaran oleh masyarakat terhadap perusahaan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Kedua, rentang waktu yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Artinya, konflik yang terjadi tidak diantisipasi di daerah lain. Yang ketiga cara-cara penyelesaian yang masih cenderung menggunakan cara-cara represif dan tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Artinya. Pemerintah setelah reformasi tidak berusaha menyelesaikan sengketa tanah dan cenderung membiarkan sehingga terjadi terus menerus antara daerah satu dengan daerah lain. Dengan demikian, daerah-daerah yang telah terjadi pembakaran perusahaan tidak diselesaikan dngan masyarakat sekitar pembangunan tersebut.

Arsitektur yang kedua adalah pengalihan issu. Penulis sengaja memberikan definisi ini, karena ada kecendrungan secara sistematis untuk mengalihkan issu dari semula persoalan tanah menjadi persoalan kriminal. Yang penulis maksudkan adalah persoalan tanah antara pemilik tanah dengan perusahaan menjadi persoalan kriminal dan cenderung menggunakan hukum untuk dijadikan sebagai alat untuk membungkam perjuangan masyarakat. Masyarakatpun tersita pemikiran dan energi untuk mengurusi persoalan yang berkaitan dengan hukum. Peristiwa pembakaran perusahaan perkebunan kelapa sawit kemudian mengakibatkan masyarakat tidak lagi mau memperjuangkan kepntingan semula. Selain karena sudah tersitanya kasus semula menjadi kasus hukum, teror dan ketakutan proses hukum akan terjadi lagi apabila mereka masih mau memperjuangkan kepentingannya membuat masyarakat. Cara-cara ini kemudian effektif dan berhasil untuk menggeser itu.

Arsitektur ketiga adalah kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan tanahnya. Cara-cara menggunakan hukum kepada para pejuang dan masyarakat lebih sering digunakan sehingga konsentrasi masyarakat untuk memperjuangkan tanahnya kemudian berkonsentrasi kepada persoalan persidangan dan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Dalam putusan terhadap terdakwa pembakaran PT. KDA, PT. Jamika Raya dan PT. DIPP, semua pelaku diterapkan pasal 170 KUHP. Namun dalam menjatuhkan putusannya, sudut pandang hakim berbeda. Apabila dalam didalam pembakaran PT. Jamika dan PT. KDA, pelaku haruslah dibuktikan kesalahannya. Apabila pelaku tidak melakukan perbuatan, maka pelaku haruslah dibebaskan. Sedangkan apabila pelaku melakukan perbuatan maka pelaku haruslah dijatuhi hukuman. Namun berbeda dengan terdakwa dalam pembakaran PT. DIPP. Pengadilan Negeri Bangko ternyata melihat dari sudut pandang yang berbeda. Walaupun pelaku tidak melakukan perbuatan sebagaimana diatur didalam pasal 170 KUHP, namun pelaku mempunyai niat untuk melakukan dan tidak selesai karena bukan kehendak pelaku. Dengan demikian maka pelaku dapat dikenakan perbuatan percobaan sebagaimana diatur didalam pasal 53 KUHP.

Selain itu juga, terhadap masyarakat yang memperjuangkan tanahnya bisa saja dikenakan berbagai ketentuan lain seperti tuduhan membawa senjata tajam, penggelapan dan berbagai skenario untuk menjerat masyarakat dan mengkriminalisasi pelaku.

Selain daripada arsitektur yang telah dijelaskan sebelumnya, arsitektur selanjutnya adalah pendudukan lahan dengan mengambil alih tanah yang kemudian tidak dibangun oleh perusahaan perkebunanan kelapa sawit. Cara-cara ini yang paling banyak dijumpai. Faktor yang mempengaruhi digunakan cara ini antara lain. Pertama, perundingan antara masyarakat pemilik tanah dengan pihak perusahaan berlangsung alot dan tidak tercapai kesepakatan. Masyarakatpun jenuh dan mengambil kembali tanahnya. Kedua. Pihak perusahaan menelantarkan perkebunan sawit. Baik karena memang ditelantarkan (pergantian manajement atau pergantian saham) juga karena perusahaan tidak terlibat lagi dalam pembangunan kelapa sawit. Baik karena sudah dicairkannya kredit perbankan ataupaun hanya mengejar komoditas kayu semata dalam tahap land clearing. Cara-cara ini yang masih trend dan digunakan pemilik tanah yang tanahnya dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Dari deskripsi sederhana yang telah penulis paparkan, penulis berkeyakinan, bahwa sengketa pembangunan perkebunan kelapa sawit masih terus terjadi dan terus berulang. Siapapun yang diberi amanat untuk menjalankan negara ini, Maka menurut penulis, sudah saatnya agenda penyelesaikan sengketa pembangunan perkebunan kelapas sawit merupakan agenda yang diprioritaskan dalam program Kapolda Jambi.

Sebelum menutup pembahasan, penulis sekedar menyampaikan kasus-kasus menonjol yang belum diselesaikan Kapolda sebelumnya. Kasus seperti pengungkapan terhadap matinya pejuang petani di Senyerang, pemukulan terhadap aksi-aksi yang dilakukan terhadap HMI Cabang Jambi, penyerbuan di kebun Karang Mendapo. Kasus-kasus ini menarik perhatian publik, namun sangat lama dan belum juga disidangkan di muka persidangan. Penulis berharap kepada Kapolda Brigadir Jenderal Polisi Drs. Anang Iskandar SH MH untuk menjadikan prioritas 100 hari dan mampu menuntasnya.

Berangkat dari Paparan yang telah penulis sampaikan, penulis mengucapkan selamat bertugas kepada Kapolda Jambi.

Nauli: PN Muara Bulian Tidak Berwenang

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Mon, 24 Oct 2011 20:31:00 +0000

MUARA BULIAN, TRIBUN- Syaipul alias Sipon, Warga Dusun Sungai Beruang, dinilai tidak seharusnya diadili di Pengadilan Negeri Muara Bulian. Syaipul diseret atas kasus kepemilikan senjata tajam pada saat terjadinya bentrokan antara aparat dengan warga di dusun tersebut, Agustus lalu.

Hal itu disampaikan kuasa hukumnya, Musri Nauli, saat membacakan eksepsinya di PN Muara Bulian, kemarin (25/10). Pria berambut gondrong itu mengatakan, PN berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Sedangkan kasus kepemilikan senjata tajam itu, ucapnya, bukan berada di wilayah hukum PN Muara Bulian, melainkan wilayah hukum PN Sengeti.
Dusun Sungai Beruang sejak berdiri sampai sekarang bagian dari Desa Tanjung Lebar, yang nota bene termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi,” ungkapnya.

Dia menyebut pihaknya telah mendatangi langsung dusun tersebut, serta mendapatkan data dan fakta bahwa dusun itu tidak masuk dalam wilayah Kabupaten Batanghari.

Ketua RT, Kepala Dusun, dan Kepala Desa Tanjung Lebar telah mengeluarkan surat keterangan yang menyebutkan Dusun Sungai Beruang masuk dalam wilayah Muaro Jambi. Demi tertibnya acara, serta kepastian dan perlindungan hukum bagi terdakwa, kami minta eksepsi ini dikabulkan,” ungkapnya.

Selain menyorot masalah tempat digelarnya pengadilan, Musri Nauli Cs juga menemukan kekeliruan pada syarat formalnya, yakni keterangan tempat terjadinya tindak pidana dalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.

" Dalam surat dakwaan disebutkan, tindakan pindana yang dilakukan Syaiful berlokasi di Dusun Sungai Beruang, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Syarat formalnya salah,” ucapnya.

Melihat pada isi surat dakwaan yang dibuat JPU, kata dia, sudah jelas tidak sesuai, dan itu membuktikan JPU tidak cermat sebagaimana rumusan yang tertera dalam pasal 143 KUHAP. Surat dakwaan yang tidak cermat berdasarkan pasal 143 KUHAP haruslah dinyatakan batal demi hukum,” ujarnya

Kepada Tribun usai membacakan eksepsi, Nauli dan Sri hayani mengatakan, semua yang tersandung dalam kasus kriminal di Dusun Sungai Beruang, baik yang tersandung masalah penyerangan aparat maupun kepemilikan senjata tajam, tidak bisa diadili di PN Muara Bulian.

Menanggapi eksepsi kuasa hukum Syaiful itu, Jaksa penuntut umum meminta waktu satu minggu untuk membuat pembelaan. Sidang kita lanjutkan Selasa depan dengan agenda pembacaan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi ini,” kata Yogi Dulhadi, Ketua Majelis Hakim.

Mengingatkan, kasus penyerangan terhadap aparat dan kepemilikan senjata tajam terjadi tepat pada hari masyarakat adat se dunia, (10/8) lalu. Saat itu polisi menangkap 18 orang yang diduga menjadi pelaku. Namun yang tidak terbukti bersalah sudah dipulangkan.

Kasus penyerangan aparat brimob yang dilakukan Zainal Cs sendiri belum mulai disidangkan. Informasi yang diperoleh Tribun, kasus pengeroyokan dan perampasan senjata brimob disidangkan pekan depan.

http://jambi.tribunnews.com/2011/10/25/nauli-pn-muara-bulian-tidak-berwenang

ADVOKAT DALAM PUSARAN ZAMAN

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Tue, 11 Oct 2011 11:38:00 +0000

Penulis tersentak kaget ketika pertanyaan yang paling menggugat dipertanyakan “APA GUNA PENGACARA ?

Pertanyaan itu seakan mengisi relung hati dan paling menggugat setelah peran advokat (selanjutnya penulis menggunakan istilah advokat sebagaimana diatur didalam UU No. 18 Tahun 2003), dalam reformasi tenggelam dalam hiruk pikuk. Advokat kemudian larut menikmati suasana dan seakan-akan utopia menikmati kebebasan yang disuarakan oleh kaum reformis.

Padahal apabila mau melihat sejarah, Sejarah Advokat dimulai ketika terbukanya kesempatan untuk menjadi advokat di Rechtskundigen tahun 1910-an dan akhir 1920-an di Belanda. Akann tetapi yang lebih penting adalah fakttor-faktor politik dan ideologi. Para mahasiswa meninggalkan Jawa pergi ke Leiden sekitar 1920-an bertepatan dengan menanjaknya kegiatan perjuangan nasional dan pertarungan politik di tanah jajahan seehingga berpengaruhi di kalangan Mahasiswa di negeri Belanda. Beberapa mahasiswa hukum kemudian terjun di dunia politik termasuk di antara para pendiri Perhimpunan Indonesia (PI) sebuah perhimpunan kaum nasionalis yang didirikan pada tahun 1922 dari sisa-sisa organisasi Indonesia yang lebih galak di negeri Belanda.

Mereka yang terlibat didalamnya di antaranya Rm Sartono, Iwa Kusumasumantri, Ali Sastroamodjoyo, dan R. Sastra Mulyono yang kesemuanya advokat. Advokat Indonesia yang pertama adalah Mr. Besar Martokusumo yang membantu advokat Indonesia lainnya untuk memulai karier sebagai advokat. Langkah ini kemudian diikuti oleh Ali Sastroamidjojo, Sartono, Sastromulyono, Suyudi yang kembali ke Indonesia setealh menyelesaikan Sekolah hukum di Leiden. Kantor Advokat Mr. Besar di Tegal.

Hampir semua advokat pada mulnya terutama terdiri dari orang Jawa serta satu sama lain mengenal dengna baik serta bekerja sama di bidang pekerjaan maupun politik. Advokat keturunan Cina juga mulai muncul tahun 1920-an akhir. Hampir semua berasal dari keluargaa – peranakan yakni lahir di Indonesia.

Advokat ketika itu dihormati para hakim Belanda. Advokat memperoleh martabat yang tinggi dan derajat profesional. Advokat mempunyai tempat yang terhormat. Ali Sastroamidjojo kemudian menjadi Perdana Menteri dari PNI. Kekuatan advokat terletak selain daripada perlawanan menghadapi sikap perlakuan kolonial terhadap bangs Indonesia, advokat juga mempunyai tanggung jawab pribadi. Bahkan mereka menjadi nasionalis yang keras dengan tetap menghormati sistem hukum.

Advokat secara politis menaruh perhatina dan ikut berkiprah didalamnya. Seperti halnya wartawan dan para sastrawan, para advokat adalah kelompok yang giat. Pemimpin politik yang berasal dari advokat melebih perbandingan menurut jumlah mereka.

Politik nasionalis para advokat di masa sebelum perang berbentuk beraneka ragam . Semangat kebangsaan mereka tidak usah diragukan. Mr. Besar tidak pernah menjaddi anggota partai politik, tetapi sikap simbolis ia menolak mengenakan tutup kepala yang lazim dikenakan para advokat di landraad (baca Pengadilan – Daniel S. Lev, Hukum Dan Politik di Indonesia). Suyudi dan Gatot Mangkupradja ditangkap tahun 1929 karena mengganggu ketenangan masyarakat dengan pidato yang disampaikannya dalam kunjungan keliling ke seluruh Jawa. Pembela Soekarno pada peradilannya yang terkenal di depan landraad Bandung 1930 terdiri dari Sartono, Sastromulyono serta Suyudi.
Bahkan sekitar 75 % dari advokat Indonesia terlibat secara organisasi dalam gerakan nasional sebelum perang. Organisasi utama yang dimasukinya adalah PNI. Ada nama-nama seperti Iskaq, Sartono, Budiarto, Ali Sastroamidjojo dan Sunaryo. M. Roem di Masyumi. Advokat kurang menyetujui corak tambahan ideologi yang radikal populis atau radikal nasionalis maupun kecendrungan keagamaan partai-partai Islam. Mereka cenderung melepaskan diri dari keterikatan dan pandangan lokal dan memasuki keterikatan dan nasiolis.

Untuk suatu kurun waktu tertentu, advokat sangat berpengaruh di bidang politik. Sistem parlementer paling cocok buat mereka. Advokat terlibat didalamnya. Sartono menjadi ketua parlementer, Ishaq menjadi Menteri Keuangan, Ali Sastroamidjoho dua kali menjadi Perdana Menteri, Besar menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman yang dua orang menterinya Lukman Wiriadinata (PNI) dan Jodi Gondokusuma (PRN). Sementara Sunardjo menjadi Menteri Luar Negeri.

Catatan tentang perkembangan dan Politik Advokat di Indonesia kemudian dapat ditelusuri lebih lengkap dari berbagai perkembangan politik dan hukum di Indonesia. Namun perkembangan terakhir, posisi yang strategis baik di Komisi DPR dan berbagai lembaga negara lainnya, masih ditemukan pejabat yang berlatar belakang advokat. Nama-nama seperti Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ifdam Kasim, Trimulya Panjaitan, A. Teras Narang, adalah nama-nama yang terbukti sukses dan mampu mewarnai kancah politik nasional. Belum lagi Pimpinan NGO/LSM yang kritis terhadap kebijakan Pemerintah. Bahkan tokoh HAM yang paling terkenal, Munir merupakan advokat dari Surabaya yang terbukti sukses dan dinobatkan sebagai Tokoh Muda yang akan mempengaruhi Asia. Sungguh prestasi ini merupakan bukti nyata dari perjuangan advokat dalam kiprahnya secara nasional.

Dalam periodik sekarang, menurut penulis, fungsi dan peran advokat sangat strategis. Ditangan seorang advokat, kemarahan, ketidakadilan, kegundahan para pencari keadilan kemudian dirumuskan dalam bentuk formal melalui gugatan pengadilan ataupun membuat laporan ke pihak yang berwenang. Di tangan seorang advokat, kemarahan, kegundahan, ketidakadilan kemudian disuarakan kemudian diperiksa di muka persidangan. Disisi lain, hukum nasional yang cenderung positivisme, legalitas, rumit dengna pembuktian berbagai asas, norma, dan nilai kemudian digugat melalui ”ketidakadilan” berdasarkan rasa keadilan rakyat. Advokat memainkan peran sehingga suara rakyat menggugat ”ketidakadilan” diperjuangkan.

Dari ulasan yang telah penulis sampaikan, ada beberapa catatan penting dari paparan tersebut. Pertama, sudah saatnya, para advokat membangun kerja yang kongkrit (relationship) dengan berbagai kekuatan politik yang mempengaruhi kebijakan. Kedua. Argumentasi yang dipaparkan dan menjadi konsumsi publik, harus berangkat dari nilai-nilai yang paling hakiki yaitu keadilan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Bukan kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok. Ketiga. Sudah saatnya, posisi yang penting harus dikuasai sehingga hukum tidak dijadikan alat represif bagi rezim yang berkuasa. Keempat, sudah saatnya hukum dikembalikan kepada fungsi hukum sebagaimana dinyatakan oleh Satipto Rahardjo, Hukum harus kita bicarakan “hic et nunc”, “sekarang dan disini”. Dengan demikian, cara-cara yang digunakan oleh politisi menggunakan hukum sebagai alat kepentingan, tidaklah dilakukan oleh anggota parlemen yang berlatar belakang advokat. Kelima, didalam memberikan pendapat hukum (legal opinion), advokat harus konsisten menggunakan asas dan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan sikap yang selama ini dilaksanakan. Tidaklah boleh advokat melakukan tafsiran hukum sebuah produk perundang-undangan dengan tidak merujuk kepada ketentuan yang mengaturnya. Keenam. Sudah saatnya advokat mematangkan ilmu dan pemahaman hukumnya dan mengikuti perkembangan ilmu hukum. Menjadi ironi apabila advokat berbicara sebuah norma ataupun aturan yang berlaku, ternyata norma dan aturan yang digunakan tidak berlaku lagi. Ketujuh. Advokat harus menguasai istilah hukum yang digunakan dalam produk perundang-undangan. Janganlah advokat menggunakan istilah yang sering digunakan dalam kalangan masyarakat awan sehingga publik mendapat pelajaran penting dan pendidikan hukum dari pernyataan advokat. Kedelapan. Advokat menghormati pendapat yang berbeda dengan tetap menggunakan akal sehat dalam melihat persoalan hukum.

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Tue, 04 Oct 2011 14:43:00 +0000

Mantan Kasat Narkoba Resmi Ditahan

PH Sebut Korban Mafia Narkoba

Kompol Sunhot P Silalahi

JAMBI - Setelah dicopot dari jabatan Kasat Narkoba Polresta Jambi, Kompol Sunhot P Silalahi, Minggu (2/10) resmi ditahan penyidik Polda Jambi. Dia diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dengan menguasasi puluhan pil ekstasi dan sejumlah paket sabu-sabu.

“Tadi malam (kemarin malam, red) sekitar pukul 22.00 WIB penyidik Polda Jambi resmi menetapkan klien saya (Sunhot P Silalahi, red) sebagai tersangka,” kata Musri Nauli, SH, penasehat hukum Sunhot P Silalahi, yang di dampingi tiga orang penasehat hukum lainnya.

Berbeda dengan Sunhot, tiga orang lainnya yakni IPDA Syafrudin, Brigadir Kepala Zuljon dan IPDA Losa Lusiano, yang semuanya merupakan bawahan Sunhot, setelah menjalani pemeriksaan dilepaskan oleh penyidik Polda Jambi. Karena dianggap tidak terlibat dalam tuduhan penyalahgunaan wewenang tersebut.

“Tiga orang bawahannya di lepas oleh penyidik. Karena menurut penyidik mereka tidak terlibat,” jelas Nauli.

Nauli menyebutkan, penahanan terhadap kliennya dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 29/10/ditresnarkoba, yang ditandatangani Direktur Direktorat Narkoba Polda Jambi Kombes Pol Irawan David Syah. “Surat penahananya keluar pukul 23.30 Wib,” ujar Nauli, yang kemarin di dampingi Nelson Freddy, SH, Mely Cahlia, SH dan Sondang, SH.

Menurut Nauli, dalam kasus ini kliennya telah menjadi korban kriminalisasi mafia narkotika. “Kita tahu sendiri, klien kita telah banyak membongkar kasus besar narkotika yang ada di Jambi,” bebernya.

Nauli menambahkan, proses penangkapan terhadap kliennya juga di nilai tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dalam proses proses penangkapan terhadap kliennya, kata Nauli, tidak ditemukan surat perintah penggeledahan dan penyitaan.

“Klien kita tidak membantah kalau yang ditemukan (barang bukti, red) adalah miliknya, namun akan digunakan untuk melakukan operasi. Memang diperbolehkan dalam Keputusan Kapolri Nomor 10 tahun 2010,”terangnya.

Lebih lanjut Nauli mengatakan, dari keterangan-keterangan yang ada, pihaknya menemukan ada sejumlah kejanggalan dalam proses penangkapan terhadap kliennya tersebut. Bahkan ia juga mengatakan, kedatangan tim dari Propam Mabes Polri juga menjadi tanda tanya.

“Kita juga akan selidiki terkait kedatangan Bid Propam ke Jambi,” sebutnya lagi, seraya mengatakan dirinya dan rekannya akan menggunakan seluruh hak untuk meringankan kliennya. “Kalau perlu kita akan lakukan pengalihan penahanan,” tandasnya.

Sementara itu Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah, belum bisa memberikan keterangan terkait penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Kompol Sunhot P Silalahi. “Kita tunggu dulu hasil urin,” katanya singkat.

(fth)

http://www.jambiekspres.co.id/utama/20977-mantan-kasat-narkoba-resmi-ditahan.html

Andi Samsan Nganro Dan Jabatan Diam

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Wed, 28 Sep 2011 20:08:00 +0000

”Calon Hakim Agung Pamerkan Putusannya Jadi Rujukan”. Demikian judul provokatif dari media online dari pengamatan proses seleksi Hakim Agung di DPR. Judul ini sangat mengganggu dan menimbulkan persoalan kepantasan (etika), apakah seorang Hakim dibenarkan untuk mengomentari putusan yang telah dihasilkannya.

Dalam pemberitaan, Calon Hakim Agung Andi Samsan Nganro ”bercerita”, mengabulkan gugatan terhadap secure parking yang pernah diputusnya. Pendekatan yang digunakan moral justice. Ia mencontohkan gugatan terhadap secure parking yang pernah diputusnya ketika bertugas sebagai hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bila hanya mengacu kepada legal justice, lanjutnya, penggugat sulit dimenangkan. Pasalnya, undang-undang dan perjanjian dalam karcis parkir yang menyatakan pengelola parkir tak bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan. Ada klausula baku dalam karcis parkir itu dan didukung oleh Perda DKI Jakarta.

Dalam kasus ini, Pengadilan kemudian memutus berdasarkan moral justice. Apabila menggunakan pendekatan legal justice maka, tak ada peluang penggugat gugat kausula baku. Namun berungkali terjadi kehilangan kendaraan. Maka Klausula baku itu merupakan kesepakatan sepihak. Tak sesuai kehendak bebas.

Selain putusan ini, Andi Samsan juga membanggakan putusan yang ia buat dalam kasus gugatan Citizen Law Suit dalam kasus Nunukan. Ini gugatan rakyat atas nama penduduk yang menggugat pemerintah dalam kasus buruh migran di Nunukan, Kalimantan Timur.

Majelis hakim terbentur hukum acara yang belum mengatur CLS. Namun dengan asas Ius curia novit bahkan menjadi dasar sebuah pengadilan atau hakim dilarang menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak diatur, maka kemudian CLS menjadi yurisprudensi terhadap kasus yang berangkat dari CLS.

Dua peristiwa yang dipaparkan oleh Calon Hakim Agung Andi Samsan Nganro memang menjadi peristiwa penting dan menjadi rujukan pembahasan kasus-kasus di Indonesia. Putusan-putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian membuka ruang terhadap pemikiran positivisme dengan pendekatan legalitas menjadi pendekatan keadilan yang subsantif.

Namun yang menjadi persoalan dilihat dari kepantasan (etika) yang dilakukan oleh Calon Hakim Agung Andi Samsan Nganro.

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan pada tahun 2007 telah mengingatkan jabatan hakim adalah jabatan diam. Jabatan yang tidak membicarakan pekerjaannya di depan publik.

Para hakim juga tidak diperbolehkan memberi komentar terhadap putusannya maupun putusan orang lain di muka publik.

Jabatan diam itu merupakan tradisi para hakim dimana pun yang harus dihormati.

Bagir juga menyatakan, selain tidak boleh mengomentari pekerjaannya sendiri, hakim-hakim dimanapun saja sangat tidak layak mengomentari pekerjaan instansi lain atau lembaga lain. Tidak boleh, tidak wajar, tidak layak. Hakim harus independen, adalah hakim yang netral kepada siapapun saja.

Berangkat dari pernyataan dari mantan Ketua Mahkamah Agung dengan melihat

penyampaian Calon Hakim Agung Andi Samsan Nganro dalam fit and propert test di DPR maka menimbulkan persoalan kepantasan (etika) yang cukup serius. Kepantasan yang dilakukan oleh Calon Hakim Agung Andi Samsan Nganro mengakibatkan, sudah semestinya, adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh Calon Hakim Agung Andi Samsan Nganro. Dan menurut penulis ini sangat serius dan mengakibatkan jabatan hakim agung menjadi jabatan publik semata tanpa roh dan makna jabatan itu sendiri. Sebagai jabatan – meminjam istlah Bagir Manan – Jabatan diam.

MENCARI SANG ”PENGADIL” YANG AGUNG

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Wed, 28 Sep 2011 18:44:00 +0000

Akhir-akhir ini, DPR sedang mengadakan test terbuka (fit and proper test) calon-calon sang ”pengadil” untuk Mahkamah Agung. Fit and proper test sedang berlangsung, tenggelam dengan hiruk pikuk kasus korupsi yang terkait dua Kementerian (Menpora dan Menteri Nakertrans). Fit and proper test juga tenggelam dengan berbagai issu dan intrik politik sejagat politik yang lagi hangat.

Padahal peristiwa ini sebenarnya adalah hulu dari penegakkan hukum di Indonesia. Di tangan ”pengadil”, wajah hukum Indonesia ditentukan. Di tangan ”pengadil”, wajah keadilan diwujudkan. Berpihak kepada keadilan yang substantif atau terjebak dengan keadilan prosedural.

Issu pemilihan ”Pengadil” tidak terlepas dari tarik menarik dan intrik yang berseliweran. Issu apakah yang dibutuhkan harus memenuhi kuota sistem kamar atau harus independent tanpa affiliasi kepada Parpol menguat dan mewarnai perdebatan di berbagai media massa. Issu ini selain menguras energi justru mengaburkan terhadap fungsi dari lembaga ”pengadil” itu sendiri.

Terhitung 1 Oktober mendatang, MA akan menerapkan sistem kamar dengan menerapkan lima kamar. (Surat Keputusan Nomor 142/KIX/MA/ 2011, Rapat Kerja Nasional (rakernas) MA, 2011). Pembagian sistem kamar bertujuan, agar putusan di tingkat Mahkamah Agung disandarkan kepada spesialisasi dan background Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara.

Sudah jamak diketahui, putusan yang dihasilkan oleh Hakim Agung yang background berbeda dengna perkara yang diperiksa menimbulkan problematika dan pertanggungjawaban ilmiah yang cukup serius.

Hakim Agung yang mempunyai background dan meniti karir Pengadilan Agama kemudian memeriksa perkara pidana misalnya, tentu saja akan kesulitan dan sering mengabaikan prinsip-prinsip, norma hukum pidana. Sehingga putusan yang dihasilkan menjadi aneh dan sulit dimengerti dalam praktek hukum acara pidana.

Selain itu juga penulis sering menemukan putusan yang justru berbeda dengan prinsip dari pemeriksaan di tingkat kasasi.

Padahal kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya berwenang untuk memeriksa terhadap penerapan suatu norma terhadap putusan sebelumnya (Pengadilan Pertama dan tingkat banding). Prinsip ini kemudian biasa dikenal dengna istilah ”judex jurist”. Hakim pada tingkat kasasi tidka berwenang untuk memeriksa terhadap fakta-fakta persidangan. Pemeriksaan fakta-fakta persidangan telah diperiksa dan diputus di tingkat pertama dan tingkat banding. Prinsip ini biasa dikenal dengan istilah ”judex factie”.

Prinsip ini sudah diatur dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung dan sudah menjadi pengetahuan yang jamak di ketahui praktisi hukum.

Namun dalam praktek, masih sering ditemukan, hakim pada tingkat kasasi masih memeriksa terhadap ”judex factie” dan memutuskan berdasarkan pertimbangan ”judex factie”.

Selain itu juga putusan MA tidak cukup menguraikan dengan jelas alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum. Putusan MA hanya mengatakan, 'menimbang bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi tidak dibenarkan karena judex facti tidak melanggar hukum” tanpa pertimbangan hukum yang memuat argumentasi hukum yang jelas, runtut, dan komprehensif.

Kekeliruan ini selain akan menimbulkan persoalan yang serius dalam tataran pelaksanana putusan (eksekusi) juga menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid)

Perdebatan tentang apakah calon hakim agung berasal dari Partai atau tidak tidak relevan dibahas. Banyak contoh hakim agung dari parpol tapi bisa independen. Sekedar menyebutkan Bagir Manan dari Golkar, Mukhsin dari PPP, Muladi dari Golkar dan Abdurahman Saleh dari PBB adalah hakim-hakim Agung yang mempunyai integritas dan tidak terjebak dalam pragmatis politik. Begitu juga di MK ada Pak Mahfud MD dari PKB, Pak Akil Mochtar dari Golkar justru dihormati dan membuat MK salah satu lembaga yang dihormati.

Sebenarnya perhatian kita terhadap fit and proper test berangka dari kerinduan Bangsa ini merindukan para hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Kita tentu saja tidak bisa melepaskan pandangan dan rasa hormat kita terhadap Bismar Siregar, Asikin Kusumah Atmadja dan Benyamin Mangkudilaga contoh kecil dari nama-nama Hakim yang dihormati dan membuat Mahkamah Agung diharapkan bersandar dari pencari keadilan (justice artikelen)

Salah satu keputusan kontraversial Hakim Agung Siregar adalah saat menambah hukuman seorang guru di Sumatra Utara, yang berbuat cabul dengan muridnya. (Tempo 31 Desember 1983).

Drs. Manginar Manullang, kepala SMPN III Kisaran, Drs. Manginar Manullang, yang dihukum tujuh bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kisaran karena berbuat cabul dengan muridnya kemudian menyatakan banding. Bismar memperberat hukuman buat Manullang, menjadi tiga tahun penjara. Tidak hanya itu. Bismar kemudian menjatuhkan hukuman tambahan untuk Manullang, yaitu dipecat dari pekerjaannya. Bismar merasa berwenang menjatuhkan hukuman tambahan itu walau pasal 35 ayat 2 KUHP mengecualikan pemecatan pegawai negen oleh hakim. Alasan Bismar, selain sebagai Kepala Sekolah tidak pantas melakukan perbuatan itu, terdakwa tidak pantas menjadi pegawai negeri dan tidak perlu dibina lagi.

Sedangkan Benyamin Mangkudilaga tidak terlepas dari Namanya muncul ke permukaan ketika sebagai hakim di sidang PTUN Jakarta, memenangkan gugatan majalah Tempo yang dibredel pemerintah ORDE BARU, terhadap menteri penerangan Harmoko. Ia patut disebut Ikon Integritas seorang Hakim Karir di negeri ini.

Hal serupa juga dilakukan oleh Hakim Agung Asikin ketika beliau membuat putusan dalam kasus Kedung Ombo. Kasus tersebut, dalam tingkat pertama, ganti rugi yang dituntut hanya Rp. 1000,- (seribu rupiah). Namun dalam tingkat kasasi, Asikin memutuskan jumlah ganti rugi menjadi berlipat-lipat dari tuntutan pada tingkat pertama, sehingga jumlahnya menjadi berpuluh-puluh ribu. Beliau menerobos larangan ‘ultra petitum petita’. Putusan ini dibangun atas pertimbangan beliau bahwa rentang waktu antara sidang pada tingkat pertama dengan sidang pada tingkat kasasi sangat lama, sehingga nilai seribu pada waktu sidang tingkat pertama nilainya menjadi berpuluh-puluh ribu pada waktu sidang tingkat kasasi.

Mereka keluar dari pemikiran keadilan prosedural dan mengedepankan keadilan yang substantif.

Hakim bertugas seperti peniup sangkakala. Ia harus bisa menghidupkan teks yang mati, karena di balik teks terdapat ‘ruh’ yang harus dihidupkan oleh hakim agar relevan dengan kondisi sosial.

MAKNA PEMBERIAN GELAR ADAT MELAYU KEPADA SBY

noreply@blogger.com (Musri Nauli) — Tue, 20 Sep 2011 18:59:00 +0000

Kedatangan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jambi merupakan peristiwa penting di Jambi. Terlepas dari substansi kedatangan SBY, pemberian gelar adat dari Lembaga Adat Melayu Jambi menarik untuk didiskusikan.

Daya Tarik pemberian gelar adat Melayu Jambi juga harus dilihat Prestasi yang diberikan SBY sehingga layak dan pantas diberikan gelar Adat Melayu Jambi. Wacana yang mengemuka di publik menimbulkan persoalan yang cukup serius dari pembahasan hukum adat Melayu Jambi.

Membicarakan Melayu Jambi tidak dapat dipisahkan dari kewilayahan Propinsi Jambi yang merupakan daerah yang menjadi residentie Djambi. Dalam Tambo, batas wilayah Jambi dikenal dengan istilah durian di Takuk Rajo (Batas dengan Sumsel), sialang belantak besi (Batas dengan sumbar), Salo belarik (batas dengan Riau)

Dalam dokumen-dokumen Belanda wilayah Jambi sebagai bagian dari kekuasaan Belanda dapat dilihat pada Peta Belanda seperti Schetkaart Resintie Djambi Adatgemeenschappen (Marga’s), Tahun 1910, Skala 1:750.000, Schetskaart Van de Residentie Djambi, Tahun 1906, Skala 1 : 500.000, Schetskaart Van de Residentie Djambi, Bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau 1922 – 1923, Skala 1 : 750.000, Automobielkaart van Zuid Sumatra Samengesteld en Uitgegeven door Koniklijke , Vereenging Java Motor Club, Tahun 1929, Skala 1 : 1.500.000, Economical MAP of The island Of Sumatra, Gold and silver, Tahun 1923, Skala 1 : 1.650.000, Verkeers en Overzichtskaart van het eiland Sumatra, Tahun 1929, Skala 1.650.000, dan Kaart van het eiland Sumatra, Tahun 1909, Skala 1 : 2.000.000, , Aangevende de ligging Der Erfachtsperceelen en Landbrouwconcessies Of Sumatra, Tahun 1914, Skala 1 : 2.000.000 telah jelas menerangkan posisi Residentie Jambi sebagai jalur perdagangan karet yang utama bagi Pemerintah Kolonial.

Melayu Jambi termasuk rumpun kesukuan Melayu. Rumpun Melayu termasuk kedalam 9 suku yang dominan dari 650 suku di Indonesia (Zulyani Hidayah, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1997). Zulyani Hidayah didalam Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia menunjukkan terdapat lebih kurang 658 suku di Nusantara. Dari enam ratusan, 109 kelompok suku berada di belahan barat, sedangkan di Timur terdiri dari 549 suku. 300 berada di Papua.

Kekerabatan Melayu dapat dilihat dalam seloko adat. “Sumpah setio. Ke langit sama dikadah Ke bumi sama dikutungkan, Darah samo dikacau, daging samo dikimpal, Kehilir serentak dayung, kemudik sehentak satang, Kebukit samo mendaki, kelurah samo menurun, Tegak sama tinggi, duduk sama rendah, serumpun bak serai, seinduk bak ayam, Tolong menolong bagai aur dengna tebing, Tudung menudung bagai daun sirih, samo-samo berbenteng dadober berkuto betis beranjau, tunjuk menunjuk menghadapi musuh, Tidak boleh pepat diluar rencong didalam, tidak boleh budi menyuruk akal merangkak, Menggunting dalam lipatan, tidak boleh menohon kawan seiring, harus sesopan semalu, Dapat samo belabo hilang samo merugi. Samo makan tanah bila telungkup, samo minum air bila telentang”

Clifford Geerz mendefinisikan ikatan primordial adalah “perasaan yang lahir dari yang dianggap ada dalam kehidupan sosial, sebagian besar dari hubungan langsung dan hubungan keluarga, tetapi juga meliputi keanggotaan dalam lingkungan keagamaan tertentu, bahasa atau dialek tertentu, serta kebiasaan-kebiasaan sosial tertentu. Persamaan hubungna darah, bahasa dan kebiasaan pada dirinya memiliki kekuatan yang meyakinkan.

Nilai yang menjadi pegangan dan dihormati masyarakat, Titian Teras bertangga batu. Cermin nan tak kabur. Lantak nan tak goyang, kaping idak tagensuo. Tidak lekang karena panas tidak lapuk karena hujan, “Adat bersendikan syarak, Syarak bersendikan kitabbullah.

Hipotesis yuridis ini diurai oleh Ali Safa’at, selama Orde Baru Grundnorm diisi dengan Pancasila dan Orde Reformasi diisi dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Grundnorm yang berada di “atas“ norma-norma hukum positif merupakan daya tarik dan sekaligus krisis bagi Ajaran Hukum Murni di kemudian hari. Masa ini dihiasi dengan munculnya Ajaran Hukum Murni (Reine Rechtslehre) dari Hans Kelsen yang mendefinisikan Ajaran Hukum Murni sebagai Teori Hukum Positif yang objeknya adalah hukum positif. Berbagai istilah digunakan oleh Hans Kelsen guna menamai Teori Hukum Positif seperti Ilmu Hukum Normatif dan Teori Juristik yang sebangun struktur argumentasinya. Sikap yang diambil Hans Kelsen adalah pemurnian “hukum” dari kepentingan-kepentingan di luar hukum seperti politik, keadilan, ideologi dan seterusnya. Hukum merupakan teknik sosial yang spesifik dengan objek hukum positif.

Nilai yang terkandung didalam “Titian Teras bertangga batu. Cermin nan tak kabur. Lantak nan tak goyang, kaping idak tagensuo. Tidak lekang karena panas tidak lapuk karena hujan, “Adat bersendikan syarak, Syarak bersendikan kitabbullah, dalam Teori stufenbau, menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak)

Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila. Melalui grundnorm ini semua peraturan hukum disusun dalam satu-kesatuan. Grundnorm merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum, Grundnorm merupakan norma hukum tertinggi dalam Negara. Dibawah grundnorm terdapat norma-norma hukum yang tingkatannya lebih rendah dari grundnorm tersebut. Maka berdasarkan stufenbau der rechtstheorie (teori pertingkatan hukum) Hans Kelsen, nilai adat berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar). Grundnorm adalah kaidah tertinggi, fundamental, dan menjadi inti (kern) setiap tatanan hukum dan negara. Grundnorm, disebut juga staas grundnorm. Dalam ajaran mazhab sejarah hukum yang dipelopori Friedrich Carl von Savigny dan bertitik tolak pada volksgeist (jiwa bangsa), nilai adat dapat digolongkan sebagai volksgeist bangsa Indonesia

Dengan menggunakan berbagai pendekatan, maka menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, Nilai-nilai yang diajarkan didalam Masyarakat Adat dikenal sebagai ajaran nilai (waardenleer).

Begitu pentingnya pemberian gelar adat Melayu Jambi kepada Presiden SBY harus dibuktikan dengan prestasi sebagai Presiden terhadap masyarakat Adat Melayu Jambi dan Hukum Adat Jambi. Pemberian adat selain sebagai identitas pengakuan dari komunitas adat Melayu Jambi juga SBY diharapkan dapat “Yang berhak untuk memutih menghitamkam, Yang memakan habis, memancung putus, dipapan jangan berentak, diduri jangan menginjek. Mampu menyelesaikan dengan cara Jenjang Adat. Betakap naik, berjenjang turun. Dari Suku membawa ke nenek mamak. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka memberitahu kepada Debalang. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka Debalang memberitahu kepada Kepala Dusun. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka kepala Dusun memberitahu kepada kepala Negeri.

Alam juga mengabarkan pemimpin yang lalim sebagaimana ujaran “Rajo alim, Rajo disembah, Rajo lalim, Rajo disanggah”. Sedangkan pemimpin yang baik maka “Alam sekato Rajo, Negeri sekato Bathin. Atau Alam berajo, rantau bejenang, kampung betuo, negeri bernenek mamak. Atau “Luak Sekato Penghulu, Kampung Sekato Tuo, Alam sekato Rajo, Rantau Sekato Jenang, Negeri sekato nenek moyang.

Apabila seluruh ujaran yang telah diketahui oleh komunitas adat Melayu Jambi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka biarlah pemberian gelar adat menjadi wacana nasional semata. Karena sesungguhnya Hukum adat ada dalam relung hati rakyat Jambi.

Dimuat di Harian Jambi Ekspress, 24 September 2011
http://www.jambiekspres.co.id/opini/20838-makna-pemberian-gelar-adat-melayu-kepada-sby.html