Jari Cama Laing

Prioritas Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19

2021-03-06T23:01:00.005-08:00

Oleh:

Murti Maharini, Penggerak Swadaya Masyarakat, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY

Pemilihan Lurah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul 2020 baru saja usai. Pemilihan Lurah dilaksanakan secara serentak pada 20 Desember 2020 di 49 kalurahan di Kabupaten Sleman dan 27 Desember 2020 di 24 kalurahan di Kabupaten Bantul.

Di balik senyum kemenangan para kontestan yang berhasil menduduki kursi pemimpin tingkat kalurahan, banyak tantangan yang mengadang ke depan. Para lurah baru yang terpilih dan para lurah di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menghadapi tantangan yang lebih berat mengingat situasi pandemi yang melanda.

Dampak pandemi sangat dirasakan sampai ke masyarakat desa yang berdampak di hampir semua sektor kehidupan. Salah satu tantangan dan amanah selaku pemimpin tertinggi di wilayah kalurahan adalah bagaimana menentukan arah pembangunan desa yang tangguh di situasi pandemi ini.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menetapkan arah pembangunan desa hingga Tahun 2030 mendatang yang disebut dengan SDGs (Sustainable Development Goals) Desa. SGDs Desa merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan dan pembangunan total atas desa yang seluruh aspek pembangunan harus dapat dinikmati manfaatnya oleh semua warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind). Kemendes PDTT telah menerbitkan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021 sebagai langkah untuk mewujudkan SDGs Desa.

Anggaran Dana Desa sebesar Rp72 triliun di Tahun 2021 diharapkan untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs Desa dengan tetap memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa yang disesuaikan dengan kondisi lokal masing masing desa.

Prioritas Dana Desa 2021

Pada hakikatnya dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dampak pandemi covid-19 yang melanda, ada tiga prioritas penggunaan dana desa Tahun 2021 berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 yaitu pertama pemulihan ekonomi nasional, kedua program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan ketiga adaptasi kebiasaan baru desa.

Pertama, untuk tujuan pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat dampak pandemi covid-19 ini, dana desa dapat digunakan untuk membentuk, mengembangkan, dan merevitalisasi Badan usaha milik desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama (BUMDesma). Harapannya BUMDes dapat menjadi garda depan untuk pertumbuhan ekonomi desa.

Dari 392 desa/kalurahan di DIY belum semua memiliki BUMDes. Ada 55 kalurahan yang belum memiliki BUMDes. Dari 336 kalurahan yang sudah memiliki BUMDes terdapat 54 wilayah yang memiliki BUMDes kategori maju, 34 kelurahan kategori berkembang, 157 kalurahan kategori tumbuh dan 92 kalurahan kategori dasar (Data Biro Bermas DIY, Desember 2020).

Data tersebut menunjukka n baru 16% BUMDes yang sudah maju yang mampu menguatkan ekonomi desa. Sedangkan 84% BUMDes masih membutuhkan fasilitasi baik pengembangan ataupun pemberdayaan. Dari data tersebut tentunya menjadi PR bagi Pemda DIY dan kabupaten untuk segera membentuk BUMDes baru di kalurahan yang belum memiliki BUMDes serta pendampingan dan fasilitasi untuk peningkatkan kualitas sumber daya BUMDes yang didukung penggunaan dana desa. Selain itu dana desa diprioritaskan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDesma, sehingga geliat ekonomi masyarakat akan mulai tumbuh dan berkembang di tengah krisis ini.

Prioritas kedua, dana desa digunakan untuk program prioritas nasional berupa pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan desa wisata, desa inklusi, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa. Tidak dimungkiri di era digital ini dibutuhkan kecepatan dan ketepatan untuk merespons perkembangan zaman. Begitu pun masyarakat di desa/kalurahan yang dituntut untuk mengikuti dan menyesuaikan arus. Dana desa dapat menjawab tuntutan itu dengan melakukan percepatan di bidang digitalisasi ekonomi yang difungsikan untuk mengekspos produk unggulan desa sehingga mendapatkan jaringan yang lebih luas dan tak terbatas.

Salah satu contoh kalurahan yang memanfaatkan ekonomi digital adalah Kalurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul dengan mengembangkan platform android pasardesa.id sebagai market place lokal. Keberadaan market place ini mampu meningkatkan perekonomian warga karena berdasar data, omzet pasardesa.id dalam tujuh bulan antara 13 April-28 Okt 2020 mencapai Rp1,7 miliar. Selain itu keberadaan platform ini bisa meminimalisasi jarak pertemuan antara pedagang dan pembeli, warga banyak memilih melakukan aktivitas belanja secara online sehingga dapat membantu menekan angka penyebaran covid-19.

Platform pasardesa.id telah diisi puluhan mitra usaha dengan menyediakan berbagai kebutuhan warga yang bisa dibeli secara daring. Dana desa untuk mendukung implementasi desa digital mencakup pemenuhan infrastruktur desa digital seperti jaringan Internet, komputer, handphone, maupun menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang teknologi informasi.

Fokus ketiga dari penggunaan dana desa 2021 adalah adaptasi kebiasaan baru yang dalam hal ini bertujuan untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19 dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Desa Aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi Covid-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Dukungan dana desa untuk penyediaan sarana prasarana pendukung kesehatan seperti penyediaan masker, penyediaan tempat cuci tangan di tempat publik, penyemprotan disinfektan serta media untuk sosialisasi hidup sehat. Selain itu perlunya inovasi ketersediaan media sosial dan pusat media informasi internal desa yang menghimpun segala macam informasi terkait penanganan dampak Covid-19. Informasi bisa berupa perkembangan warga dengan status ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan PDP (Pasien dalam Pengawasan), ruang isolasi desa, keberadaan relawan lawan Covid-19, informasi rawan pangan ataupun segala macam informasi pencegahan dan penanganan Covid-19 dari level RT, RW, pedukuhan dan kalurahan. Sistem informasi tersebut sebagai salah satu langkah untuk melakukan monitoring dan meminimalisasi penyebaran Covid-19 serta mempercepat penanganan terhadap kasus yang terjadi.

Inovasi Lurah

Untuk menjawab tantangan prioritas dana desa di Tahun 2021 maka diperlukan inovasi dan terobosan dari para lurah beserta jajarannya dalam membuat program kerja yang dituangkan dalam RKPDes dan RPJMDes. Amanah untuk mengimplementasikan SDGs desa tidak bisa ditawar.

Perlunya kerja sama dan kolaborasi yang melibatkan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam penyusunan program kerja yang inovatif. Tantangan di masa pandemi tentunya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Program kerja desa bukan hanya bersifat rutinitas belaka saja tapi perlu program kerja yang mampu menjawab permasalahan warga di masa pandemi ini.

Baiknya dana desa bukan hanya untuk pembangunan fisik yang mudah dilihat secara kasat mata seperti pengaspalan jalan, pembenahann jembatan, pembuatan talud, pembuatan rabat beton dan pembuatan saluran irigasi, seperti yang sering menjadi rutinitas program kerja desa selama ini, namun saat mendatang mulai ditekankan dalam pemberdayaan masyarakat. Persentase belanja pemberdayaan masyarakat sebaiknya semakin meningkat dan tidak hanya menjadi bagian belanja yang kurang prioritas.

Penguatan anggaran di bidang pemberdayaan akan mampu memfasilitasi penguatan SDM yang berkualitas. Penguatan SDM dapat diselenggarakan di antaranya dengan pelatihan berbagai bidang kemasyarakatan, fasilitasi kelompok usaha masyarakat, pembinaan UMKM di desa, pengembangan usaha mikro, pendampingan dan pembinaan BUMDes, pembinaan kelompok tani dan fasilitasi-fasilitasi pemberdayaan lainnya yang akan mampu menggerakkan berbagai sektor untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat.

Program program pemberdayaan tersebut mungkin tidak akan langsung dinikmati seketika sebagaimana halnya pembangunan fisik, namun pemberdayaan dapat menjadi investasi sumber daya manusia yang memiliki peluang yang lebih besar untuk mengatasi permasalahan di masa pandemi yang tidak diketahui kapan akan berakhir.

disadur dari: https://opini.harianjogja.com/read/2021/01/04/543/1059793/opini-prioritas-dana-desa-di-masa-pandemi-covid-19

Aturan Modal BUMDES 2021 pada UU Cipta Kerja

2021-03-06T22:43:00.000-08:00

Logo BUMDES Jari Cama Laing

Pemerintah mengubah ketentuan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang semula berasal dari desa. Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia Perubahan itu tertuang di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang baru disahkan awal pekan lalu.

Berdasarkan draf UU Ciptaker yang diterima CNNIndonesia.com, definisi BUMDes berubah di bagian ke-10 mengenai BUMDes Pasal 117 UU Ciptaker. Pasal ini mengubah ketentuan sebelumnya di Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa," tulis Pasal 1 UU Desa, dikutip Jumat (9/10).

Sebelumnya tertuliskan bahwa modal BUMDes dimiliki oleh desa. Sebab, merupakan kekayaan desa yang diberikan melalui mekanisme penyertaan langsung.

Namun, ketentuan itu kini diubah.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa," tulis Pasal 117 UU Ciptaker.

Artinya, desa hanya berperan untuk mengelola usaha dan aset yang sudah ada di BUMDes. Hanya saja, pemerintah desa bisa mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan hibah atau akses permodalan. Hal ini ada di Pasal 90 UU Desa yang tak diubah di UU Ciptaker.

Selanjutnya, UU Ciptaker juga mengubah Pasal 87 UU Desa. Pada perubahannya, ditambahkan ayat 4 yang menyatakan bahwa BUMDes dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Kemudian, UU Ciptaker juga menambahkan ayat 5 yang menyatakan bahwa seluruh ketentuan di ayat 1-4 Pasal 87 diatur dengan peraturan pemerintah. Selebihnya, ayat 1 mengenai ketentuan desa dapat mendirikan BUMDes tidak diubah.

Begitu juga dengan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan pada ayat 2 dan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum di ayat 3.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi untuk meminta tanggapan mengenai poin perubahan ini. Namun, belum ada tanggapan sampai berita ini diturunkan.

disadur dari: (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201009105000-532-556437/melihat-aturan-modal-bumdes-di-uu-cipta-kerja)

Desa watu Lanur Bangun Jalan Lapen di Lingkungan Desa

2020-06-16T23:08:00.001-07:00

Foto: Papan Proyek Lapen Desa Watu Lanur

Watu Lanur, bumdesjaricamalaing.blogspot.com. Peningkatan jalan aspal Lapis Penetrasi (Lapen), bagian dari peningkatan pembangunan yang semula jalan yang hanya telfor, saat ini dibangun jalan aspal Lapen dengan anggaran Dana Desa di desa Watu Lanur Kecamatan Poco Ranaka , Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa tenggara Timur.

Kepala Desa (Kades) Watu Lanur Petrus Cucur Radison mengatakan, tahun 2019 pembangunan jalan lingkungan desa menjadi prioritas utama, mengingat peningkatan jalan lingkungan sudah sangat mendesak sebagai kebutuhan masyarakat desa Watu Lanur, dikarenakan jalan sebelumnya sudah banyak mengalami kerusakan yang dapat menjadi tempat tampungan disaat musim hujan,” ungkapnya, Kamis (05/12/2019).

Radison menambahkan, sebagai pemerintah desa sangatlah memperhatikan kepentingan prioritas bagi masyarakat kami dalam penggunaan program dana desa, sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran. Sementara masyarakat secara bersama melakukan pengawasan, mulai dari awal pekerjaan sampai akhir kegiatan nantinya.

“Kita membangun sarana itu semua atas musyawarah di desa, apalagi paling prioritas jalan-jalan menuju ke pemukiman warga dan perkebunan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat disini,” ujar Radison.

Lanjut kades dua periode itu, kepada Mitra penyedia barang dan jasa, dirinya berharap pekerjaan diharapkan selesai tepat waktu. Mutu dan volume pekerjaan harus sesuai yang diharapkan.

Terpisah beberapa tokoh masyarakat watu lanur yang sangat mendukung program dan prestasi selama berjalannya kegiatan dana desa. Karena sudah banyak sekali kemajuan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Watu Lanur.

Untuk diketahui, besaran anggaran yang dikeluarkan untuk peningkatan jalan Desa watu lanur sepanjang 1.277M dengan besar anggaran Rp.765.127.700,- berasal dari Dana Desa tahun 2019.

_____________________________________

Disadur dari: Desa watu Lanur Bangun Jalan Lapen di Lingkungan Desa

Mem-Back Up Desa di Masa Pandemi

2020-06-16T22:52:00.003-07:00

Foto: Ilustrasi

Desa semakin terbebani saat pandemi Covid-19 terjadi, terlebih dengan pulangnya pekerja urban yang telah sampai di kampung halaman karena membawa kecemasan terjadinya transmisi lokal virus corona. Sekarang, kota besar telah banyak dikunci dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), berbeda dengan desa yang digenjot perekonomiannya, terus berjalan dengan realokasi stimulus fiskal.

Sekarang, desa menghadapi Covid-19 dengan dua penguatan dari pemerintah, yakni penguatan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat.

Infrastruktur Sosial

Warga desa bukanlah penduduk yang kebal virus, namun mereka harus tetap memproduksi hasil pertanian untuk menghidupi diri dan menyangga kehidupan kota. Sementara, hingga saat ini belum ada kebijakan yang terlihat mumpuni untuk menahan penyebaran pandemi. Kota besar istirahat sementara waktu hingga pandemi berlalu, sementara desa dipacu untuk tetap memutarkan sendi-sendi ekonomi supaya bahan pangan penyangga kehidupan tidak terhenti.

Menghadapi beratnya beban ini, pemerintah membekali desa dengan protokol relawan desa lawan Covid-19. Sayangnya, protokol yang bersifat relawan ini tak ada tambahan anggaran khusus yang disematkan, karena relawan desa diharapkan dapat diatur bekerja tanpa digaji. Protokol ini digulirkan melalui Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 8/2020 untuk menjaga dua komponen krusial, yaitu memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui PKTD dan penguatan kesehatan masyarakat desa mencegah penyebaran Covid-19.

Melalui relawan desa lawan Covid-19 diharapkan mampu mendukung penyebarluasan kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus secara terorganisir hingga desa. Relawan desa merupakan bagian dari pemerintah desa ditambah pendamping yang ada di desa, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, serta kader desa lainnya. Ada sepuluh tugas yang diatur oleh pemerintah yang bisa dilaksanakan oleh relawan.

Kesepuluh tugas yang praktis tanpa bekal biaya itu hanya berharap menunggu peralihan sebagian anggaran dari dana desa yang telah digunakan untuk padat karya. Kesepuluh tugas relawan tersebut Memberikan edukasi ke masyarakat tentang Covid-19;
Mendata penduduk rentan sakit;
Menyiapkan Ruang Isolasi Covid-19 di sesa;
Menyemprotkan disinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan di tempat umum;
Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, dan pencegahan penyebaran wabah yang dikoordinasikan dengan Puskesmas atau tenaga-tenaga kesehatan di pedesaan;
Menyediakan alat deteksi dini non medis berupa daftar isian/formulir sebagai pedoman wawancara atau yang diisi oleh warga sebagaimana contoh terlampir;
Menyediakan informasi nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
Mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 jam);
Memastikan tidak ada kerumunan banyak orang;
Penyiapan dan penanganan logistik untuk kepentingan warga desa yang menjalani isolasi serta penyiapan logistik untuk situasi dan kondisi yang darurat, baik melalui BUMDes, lumbung desa, dan lain-lain.

Dengan aturan ini, relawan komunitas desa menjadi penyangga kota. Pertama, menangani pemudik yang pulang kampung dengan potensi virus Covid-19 yang dibawanya. Kedua, menjaga kesehatan warga melalui menjaga kebersihan dan jaga jarak, namun bukan menghentikan aktivitas seperti yang berlangsung di kota. Ketiga, menjaga ketahanan pangan tidak hanya bagi desa sekaligus menyangga kehidupan kota yang tengah tertidur.

Melaksanakan aturan ini, relawan desa dapat memanfaatkan infrastruktur sosial yang telah berdiri atau kegiatan yang telah membudaya di warga desa. Romer (2012) dalam bukunya Advanced Macroeconomics menegaskan bahwa infrastruktur sosial bermanfaat dalam proses pembangunan. Infrastruktur sosial ini merupakan endowment atau hal yang sudah melekat di dalam suatu komunitas terkecil seperti desa. Untuk kasus di Indonesia, infrastruktur sosial tercermin pada Data Potensi Desa (Podes) 2018.

Relawan desa memiliki modal infrastruktur sosial yang dapat digerakkan, meski terkendala anggaran desa yang terbatas. Seperti pembuatan ruang isolasi dapat mengalihfungsikan poskesdes di 35.750 desa. Sementara, pendirian pos jaga yang dapat dilakukan secara gotong royong atau memanfaatkan pos keamanan lingkungan (poskamling) telah tersedia di 46.752 desa. Bahkan, 38.702 desa mengaktifkan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga, seperti portal desa.

Selain itu, penyiapan logistik untuk warga sedang mengalami musibah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan di desa dalam bentuk gotong royong. Relawan desa hanya perlu membangkitkan pelaksanaan kegiatan ini melalui RT/RW. Kegiatan ini ada di 67.760 desa yang warganya sebagian besar warga terlibat.

Pada kegiatan sosialisasi, relawan desa dapat melibatkan tenaga kesehatan yang tinggal di desa untuk sosialisasi pandemi Covid-19. Rata-rata ada 5 orang tenaga kesehatan yang tinggal di desa, mulai dari tenaga kesehatan masyarakat, perawat, bidan, hingga dokter. Tenaga kesehatan akan lebih mudah mensosialisasikan program pencegahan Covid-19 sesuai protokol kesehatan WHO. Semua infrastruktur sosial ini dapat dijadikan amunisi awal, mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia di desa.

Selanjutnya, memastikan protokol desa lawan Covid-29 dapat berjalan, Ketua Gugus Tugas di Pemerintahan Tingkat II, yaitu Bupati dan Wali Kota perlu mengkoordinasikan semua relawan desa di wilayahnya. Gugus tugas ini telah diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Koordinasi ini untuk memastikan desa kuat menghadapi pandemi, sekaligus memastikan perekonomian tetap berjalan dan pertanian tetap diproduksi untuk menyangga ketahanan pangan semua lini.

Sekarang, sendi-sendi ekonomi masing-masing wilayah telah dibebankan pada desa dengan segala kekurangan. Dengan protokol relawan desa yang telah disiapkan, semoga dapat menahan penyebaran Covid-19 melalui transmisi lokal. Pada kondisi ini, sebaiknya pemerintah (melalui Ketua Gugus Tugas) perlu menjamin bahwa protokol relawan desa ini dapat menguatkan warga desa melawan pandemi. Jika tidak, meski telah diterapkan dengan ketat, menjadikan warga desa semakin rentan seperti tanpa perlindungan. Karena pemerintah telah memaksakan perekonomian desa harus tetap berjalan untuk menyangga kehidupan perkotaan yang tengah diistirahatkan.

_______________________________________________________________

Udin Suchaini analis data di Badan Pusat Statistik, berkecimpung dalam Pendataan Potensi Desa (Podes)

disadur dari Memperkuat Desa di Masa Pandemi

BUMDES di Tengah Wabah Pandemi Covid-19

2020-06-16T21:44:00.000-07:00

Foto: Ilustrasi

Wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia tidak hanya berimbas pada kesehatan masyarakat, namun juga pada perekonomian Indonesia. Banyak usaha-usaha yang merasakan dampaknya, tak hanya di kota namun di desa juga turut merasakannya. Salah satu lembaga ekonomi desa yang menjadi kebanggaan desa yakni BUM Desa, saat ini mengalami masa ujian di tengah perkembangannya.

Sejak munculnya Undang-Undang Desa, secara kuantitas BUM Desa bertambah pesat di Indonesia. Dengan bermodalkan semangat gotong royong menjadi landasan terbentuknya BUM Desa-BUM Desa ini. Namun saat ini keberadaan usaha dari BUM Desa mengalami guncangan akibat wabah covid-19 yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam keberlanjutan usaha BUM Desa.

Dampak covid-19 dirasakan oleh BUM Desa di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya adalah BUM Desa di Kabupaten Klaten. Informasi yang didapatkan dari Purwoto Nur Wahono yang merupakan Ketua Forum BUM Desa Kabupaten Klaten, dampak yang paling dirasakan yaitu untuk BUM Desa yang memiliki usaha di bidang pariwisata. Wabah covid-19 membuat usaha pariwisata BUM Desa terpaksa ditutup sementara. Hal ini dirasakan antara lain oleh BUM Desa Tirta Mandiri di Desa Ponggok, BUM Desa Sinergi di Desa Sidowayah, BUM Desa Tirta Sejahtera di Desa Pluneng dan BUM Desa Gumerah di Desa Gununggajah.

Penutupan usaha pariwisata berimbas pada yang lainnya seperti penutupan homestay, peliburan karyawan dan pengelola BUM Desa, penutupan usaha masyarakat yang berjualan di area wisata, serta hal ini juga berpengaruh terhadap unit usaha BUM Desa lainya yakni toko desa yang lokasinya berada di dekat area wisata. Tak hanya berdampak pada BUM Desa yang memiliki usaha pariwisata, hal ini juga dirasakan BUM Desa dengan usaha lain contohnya BUM Desa Kemudo yang memiliki berbagai macam usaha salah satunya usaha pengelolaan sampah industri.

Isa Sekretaris BUM Desa Kemudo di Klaten menambahkan, terkait dampak yang dirasakan BUM Desa akibat wabah ini antara lain aktivitas kerja terganggu, penurunan pendapatan, mundurnya waktu pelaksanaan musyawarah desa, dan penundaan penambahan unit usaha. Isa pun menyebutkan kekhawatirannya akan kondisi ini karena akan mengganggu kestabilan BUM Desa di masa yang akan datang.

Selain Kabupaten Klaten, hal yang sama dirasakan oleh BUM Desa di Kabupaten Belitung Timur, di mana jumlah BUM Desa yang terkena dampak negatif dari adanya wabah covid-19 di Kabupaten Belitung Timur cukup banyak. Tercatat sebanyak kurang lebih 22 BUM Desa merasakan dampaknya.

Berdasarkan informasi dari Trijono Agus Santosa Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Belitung Timur, dampak dirasakan oleh BUM Desa yang kebanyakan bergerak di bidang usaha pariwisata. Dampak tersebut antara lain penutupan usaha sementara, pengurangan jam operasional usaha, penurunan omset sampai pemberhentian sementara tenaga kerja.

Kondisi berbeda terjadi pada BUM Desa di di Kabupaten Bogor. Meskipun banyak BUM Desa yang merasakan dampak negatif dari wabah covid-19, tetapi terdapat BUM Desa yang mampu mengubah tantangan ini menjadi sebuah peluang demi keberlajutan usaha BUM Desa tersebut. Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Bogor Mohamad Shopan telah melakukan pendataan beberapa BUM Desa yang merasakan dampak negatif dan positif dari adanya wabah COVID-19 ini.
Terdapat empat BUM Desa di Kabupaten Bogor yang merasakan dampak negatif akibat wabah tersebut. Di antaranya Desa Nambo, Desa Cinangneng, Desa Lumpang dan Desa Gunung Malang.

Dampak negatif yang dirasakan berupa penurunan omset, penghentian sementara sejumlah tenaga kerja, hingga penutupan sementara usaha BUM Desa. Sedangkan BUM Desa yang dapat memanfaatkan peluang dengan membuat usaha terkait wabah covid-19 yaitu membuka usaha produksi hand sanitizer dan masker yang dilakukan oleh 10 BUM Desa di Kabupaten Bogor antara lain BUM Desa di Desa Jatisari, Desa Tarikolot, Desa Rawapanjang, Desa Parakan, Desa Banjarwangi, Desa Gunungsari, Desa Cikahuripan, Desa Warujaya, Desa Curug dan Desa Kembang Kuning.

Berdasarkan kondisi BUM Desa di beberapa daerah maka perlu adanya perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap eksistensi BUM Desa di tengah wabah covid-19 ini. BUM Desa yang memiliki unit usaha pada sektor pariwisata merupakan BUM Desa yang paling banyak terimbas dari adanya wabah covid-19 ini, sehingga diharapkan adanya kebijakan yang dapat membangkitkan BUM Desa-BUM Desa tersebut.

Di satu sisi, BUM Desa saat ini juga diharapkan dapat mendukung program Desa Tanggap covid-19 yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. BUM Desa seharusnya dapat menjadi peluang penyerapan tenaga kerja di desa yang saat ini adanya ancaman PHK besar-besaran di kota-kota besar dan banyak masyarakat yang memilih pulang kampung ke desa.

BUM Desa selama ini memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian Desa, sehingga kondisinya akan semakin mengkhawatirkan apabila BUM Desa tidak mampu mempertahankan eksistensinya di tengah wabah covid-19 ini. Selain itu juga diperlukan adanya pendampingan dan penguatan dari sisi kelembagaan dan usaha untuk mendukung keberlanjutan BUM Desa.

______________________________________________________
disadur dari : Eksistensi BUM Desa Selama Pandemi Covid-19

Peluang Bisnis BUMDes Berbasis Waralaba

2020-03-13T04:17:00.001-07:00

Foto; (Arischy Hadur/Instagram)

Oleh: Hilarian Arischi Hadur*

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) menjadi makhluk yang cukup disoroti dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjadi anak kandung UU Desa, yang juga ikut viral bersama isu dana desa dengan angka fenomenal 1,4M itu. Menjadi semakin viral ketika di masa jelang Pilkada, sejumlah paslon menggiring desa ke dalam isu Pilkada.

BUMDes pun ikut terseret, menjadi perbincangan yang cukup serius di meja kopi timses. Tetapi tulisan ini tidak sedang mengutak-atik Pilkada, karena BUMDes memang lahir jauh sebelum Pilkada hari ini.

BUMDes lahir sejak tahun 2015, bersamaan dengan dirilisnya Permendes No. 4 Tahun 2015 (sekalipun sebelum UU Desa, beberapa desa sudah mulai menggagas bisnis berbasis desa).
Kementerian dan seluruh level pemerintahan diarahkan untuk menggenjot BUMDes. Cukup beralasan, karena Nawacita membangun dari pinggir, salah satunya memuat point: Kemandirian Ekonomi Desa. Mengapa? Karena desa tidak selamanya akan terus disuap. Negara juga tidak akan setiap saat menyuntik dana desa.

Mari perhatikan, gejolak fiskal dan politik sering berdampak pada bongkar pasang program pemerintah ke desa, dari PNPM, PPIP, dan terakhir dana desa. Belum lagi program- program di era sebelumnya. Poinnya sama kayak kata Ariel Noah: tak ada yang abadi!! Maka tuntutannya sederhana, neka temo (jangan terlena), desa harus mandiri secara keuangan.

Menyadari itu, ribuan desa termasuk desa- desa di Manggarai Raya, berlomba membentuk BUMDes di tahun 2017. BUMDes diharapkan dapat memadamkan alarm Ariel menjadi peluang, berharap bisnis yang dijalankan bisa meningkatkan PADes agar desa menjadi mandiri secara keuangan. Sebab sebelumnya, pendapatan desa tidak lebih dari hasil bunga Bank.

Tetapi membangun bisnis itu memang tidak mudah. Tidak semudah membandingkan keberhasilan Desa Ponggok dan Panggungharjo di Jogja dan Klaten. Kedua desa ini hampir tidak lagi ingin menerima Dana Desa, karena PADes mereka sudah lebih dari 1 Milliar per tahun. Bagi mereka, dana desa itu ribet dengan aturannya. Muncul pertanyaan: bagaimana dengan desa-desa di Manggarai Raya?

Potret BUMDes Manggarai Raya

Berdasarkan hasil riset lembaga Change Operator, Manggarai Barat dan Manggarai Timur belum sampai 50 persen desa memiliki BUMDes. Mungkin juga terjadi di Manggarai, karena datanya belum didapatkan penulis. Data ini bukanlah pencapaian yang buruk, karena memang BUMDes tidak dipaksakan untuk dibangun. Perintahnya: “desa dapat mendirikan BUMDes”.

Bisnis memang tidak harus dipaksakan, apalagi jika memang tidak memiliki jiwa bisnis. Ini menjadi alasan mendasar beberapa desa belum berani mendirikan BUMDes. Belum lagi ketakutan dikejar tipikor, karena BUMDes itu berbisnis menggunakan uang negara.

Jika dirangkum, sedikitnya ada beberapa fenomena yang memperlambat perkembangan BUMDes di Manggarai Raya.

Pertama, managemen bisnis. Desa masih belum begitu yakin dengan kapasitas managemen bisnis dari pengurus BUMDes. Alhasil, ada begitu banyak Kades yang takut sertakan modal dalam jumlah besar, dan bahkan ada yang tidak melakukan penyertaan modal sama sekali ke BUMDes.

Kedua, konflik kepentingan. Beberapa BUMDes didirikan atas dasar balas jasa dan balas dendam politik dan relasi kekeluargaan, tanpa memperhatikan aspek profesionalitas pengelola. BUMDes terkadang digunakan sebagai bagian dari posisi politik yang ditawarkan dalam Pilkades. Kebanyakan mereka tak mengerti bisnis, tetapi lihai secara politik. BUMDes dengan komposisi ini cukup memberatkan.

Ketiga, bisnis keuangan. Bisnis ini banyak digemari beberapa BUMDes, karena menjalankannya cukup mudah. Semua orang kepepet di waktu tertentu, dan pasti akan pinjam uang. Terutama untuk kalangan petani yang harus segera menanam, tetapi tidak punya modal produksi. Memang secara sosial dan politik, bisnis ini menjadi pilihan yang baik. Tetapi dengan pengalaman pengelola yang minim di bidang keuangan mikro, bisnis ini seringkali menjerat BUMDes ke dalam piutang yang besar. Tidak mampu menagih, apalagi dengan ikatan sosial yang kuat di desa, BUMDes pun merugi.

Keempat, bisnis yang eksklusif. Kebanyakan BUMDes kita bisnisnya masih ekslusif, pasarnya masih di dalam desa. Kasarnya, BUMDes hanya ambil hasil dari belanja masyarakat desa, tetapi tidak berhasil pasarkan produk masyarakatnya. Fenomena ini juga tergambar jelas jika kita sempatkan diri mengunjungi pasar-pasar di desa. Biasanya di bulan panceklik, pasar sepi, karena transaksi pasar hanya mengandalkan uang masyarakat desa, tanpa memikirkan bagaimana cara produk masyarakat juga diperdagangkan.

Ini terjadi karena akumulasi dari modal bisnis yang kecil dan keterbatasan jaringan bisnis luar. Sederhana saja, beberapa desa penghasil jahe hanya mampu menjual jahe dengan harga Rp 9.000/kg. Padahal, pasar Ruteng yang berjarak 1 jam perjalanan, sudah menjualnya dengan harga Rp 25.000/kg. Petani tidak mendapat 50% dari harga transaksi akhir.

Membangun Bisnis Waralaba BUMDes

Waralaba merupakan konsep bisnis yang cukup diminati di Indonesia. Indomart dan Alfamart adalah contoh sukses waralaba. Sederhananya, dalam konteks ini BUMDes membangun usahanya, lalu melakukan kerjasama managemen dengan pelaku bisnis sektor riil yang telah menerapkan sistem bisnis perusahaan profesional. Yang dipakai adalah brand dan managemen perusahaannya. Hal ini untuk meminimalisir risiko kerugian pengelolaan BUMDes, yang ditimbulkan oleh keempat fenomena di atas.

Waralaba akan membantu membuka akses pasar desa dalam sistem jaringan pemasaran. Konsepnya kerja bisnisnya sederhana: barang yang tidak ada di desa didatangkan dari kota, dan barang produksi desa dijual di kota, dengan BUMDes sebagai sentra managemen bisnisnya. Dengan ini kita tengah menerapkan innercycle cost, bahwa perputaran uang terjadi di dalam desa.

Penulis bersama lembaga, mengakui bahwa tidak memiliki kapasitas dalam sektor riil bisnis. Maka dari itu, dalam beberapa kali seminar dan workshop bertajuk “Bangun Kota di Desa”, Change Operator mencoba mengumpulkan sejumlah pengusaha yang tergabung dalam jaringan bisnis Manggarai Raya Perkasa, sebagai wadah konsultan dan jaringan bisnis yang memenuhi kebutuhan jaringan pasar Manggarai Raya.

Manggarai Raya pada dasarnya sudah memiliki sejumlah perusahaan profesional hasil besutan putra- putri Manggarai, sebut saja NTC Kopi Flores, Golo Mori Coffe, Bandung Utama Group, Kopi Diidii, Rembu Tedeng, Kopi Mane, dan lainnya. Sebagian telah tergabung dalam managemen bisnis Manggarai Raya Perkasa, semoga tulisan ini dapat menggugah sebagiannya lagi untuk bergabung. (Ayo “kopi darat”J)

Melalui sistem ini, permasalahan managemen dan akuntablitas keuangan (sistem kasir dengan tekhnologi aplikasi) akan lebih mudah diselesaikan. Juga, bisnis waralaba sangat baik sebagai strategi maintanance, mempertahankan bisnis ditengah naik turunnya omzet BUMDes. Managemen akan selalu memantau traffic bisnis, dan mengerahkan konsultan untuk memperbaharui strategi pengelolaan sehingga pendapatan akan tetap stabil. Intinya, kita tidak sedang mengelola bisnis sendirian.

Dalam konsep yang telah dirancang juga, standar perusahaan diterapkan tanpa memandang relasi keluarga dan relasi politik. Sebab, bisnis tidak dibangun berbasarkan balas jasa dan balas dendam. Jadi, karyawan BUMDes akan diseleksi dan bekerja seturut standar perusahaan.
Tetapi sebagaimana baiknya sebuah sistem, waralaba juga memiliki sejumlah tantangan. Masalah besaran modal, komitmen pemerintah desa, dukungan masyarakat, serta ancaman kebangkrutan pun pasti selalu ada di dalam menjalankan bisnis. Sistem ini hanya mencoba meminimalisir resiko. Begitupun, sebaik- baiknya sistem bisnis juga tidak akan berguna jika kita belum memilih untuk memulainya, bukan?

Lebih dari itu, Change Operator dapat membantu BUMDes dalam melakukan analisis potensi dan kebutuhan, sehingga bisnis yang dibangun benar- benar berdasarkan potensi dan kebutuhan. Karena bisnis harus dibangun atas dasar kebutuhan, bukan keinginnan ataupun gagah- gagahan mengikuti perkembangan bisnis lainnya.

Lalu bagaimana dengan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat desa?

Kawasan Ekonomi Desa

BUMDes itu lembaga bisnis sosial. Bahkan, tanpa profit pun, BUMDes tetap sukses jika memang yang berhasil dikembangkan adalah usaha masyarakat. Maka dari itu, formulasi waralaba konteks Manggarai pun dirumuskan dalam konsep ekonomi kawasan.

BUMDes- BUMDes dalam sebuah kawasan dihimpun membentuk pusat perdagangan kawasan. BUMDes menjalankan core bisnis berdasarkan hasil musdes, sedangkan masyarakatnya difasilitasi gerai-gerai dagang. Produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) dipasarkan di sana, sambil juga dijual pada jaringan bisnis lain yang sudah tergabung. Segalanya diatur dalam suatu managemen bisnis bersama.

Konsep bisnis ini juga mengarah pada industri pasca panen berbasis rumah tangga, guna menaikkan nilai jual barang produksi masyarakat, terutama produk pertanian.

Formula ini dirancang sebagai bentuk keprihatinan akan keberadaan puluhan ribu BUMDes yang mangkrak di Indonesia, bahkan beberapa diantaranya dinyatakan pailit.

Catatan pentingnya, BUMDes tidak boleh dikelola secara eksklusif, karena kisah sukses Ponggok dan Panggungharjo juga berawal dari keterbukaan pada jaringan bisnis lainnya. Mari menempatkan BUMDes sebagai wadah kebangkitan ekonomi, dari desa.

*Direktur Change Operator, Pegiat Desa

Disadur dari https://voxntt.com/2020/03/02/peluang-bisnis-bumdes-berbasis-waralaba/59012/