Jasa Legalisasi Dokumen di Kemenkumham, Kemenlu, Kedutaan, Notaris, dll.

Jasa Legalisasi Dokumen di Kedutaan Arab Saudi

2020-11-30T22:19:00.004-08:00

Persyaratan Legalisasi Dokumen di Kedutaan Arab Saudi

Dokumen yang akan dilegalisasi terlebih dulu diterjemahkan ke bahasa Arab oleh penerjemah tersumpah.
Hasil terjemahan kemudian dilegalisir di Kemenkumham & Kemenlu Indonesia.
Untuk ijazah SMA, SMP, SD, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir sekolah harus dilegalisir Ditjen Dikdasemen sebelum legalisasi kedutaan. Untuk ijazah perguruan tinggi, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir kampus harus dilegalisasi Ditjen Dikti. Akta Lahir, KK harus legalisasi Disdukcapil yang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut. Buku Nikah Islam harus dilegalisir Kemenag Pusat.
Terjemahan yang sudah dilegalisasi di Kemenkumham & Kemenlu kemudian dilegalisasi di Kedutaan Arab Saudi dengan menunjukkan fotokopi dokumen aslinya.

Biaya Legalisasi di Kedutaan Arab Saudi

Terjemahan tersumpah ke bahasa Arab: Rp. 250.000/halaman hasil terjemahan
Legalisir Kemenkumham & Kemenlu: Rp. 400.000/dokumen
Legalisasi Kedubes Arab Saudi: Rp. 800.000/dokumen

Waktu Pengerjaan Legalisasi di Kedutaan Arab Saudi

Penerjemahan tersumpah ke bahasa Arab: 3 hari kerja
Legalisir Kemenkumham & Kemenlu: 3 hari kerja
Legalisasi Kedutaan Arab Saudi: 2 hari kerja

Contoh Legalisasi Kedutaan Arab Saudi

Jasa Legalisasi Kedutaan Arab Saudi

2014-11-18T15:30:00.002-08:00

Urutan proses:

Dokumen yang akan dilegalisasi diterjemahkan terlebih dulu ke Bahasa Arab
Terjemahan dilegalisasi di Kemenkumham & Kemenlu
Terjemahan yang sudah dilegalisasi di Kemenkumham & Kemenlu dilegalisasi di Kedutaan Arab Saudi dengan menunjukkan dokumen asli

Waktu:

Penerjemahan = 3 hari kerja

Legalisasi di Kemenkumham & Kemenlu = 3 hari kerja

Legalisasi di Kedutaan Arab Saudi = 4 - 7 hari kerja

Biaya:

Terjemahan resmi/tersumpah dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab = Rp. 200.000/halaman hasil terjemahan

Legalisasi di Kemenkumham & Kemenlu (1 paket) = Rp. 350.000/dokumen

Biaya legalisasi di Kedutaan Arab Saudi = Rp. 750.000/dokumen

Jasa Legalisasi Kedutaan

2014-11-18T15:27:00.004-08:00

Kami melayani JASA LEGALISASI KEDUTAAN untuk keperluan sekolah/studi, bekerja di luar negeri, menikah dengan warga negara asing [WNA], dan keperluan lainnya yang mensyaratkan agar dokumen terkait dilegalisasi oleh kedutaan besar negara tujuan/bersangkutan.

Arab Saudi
Aljazair
Austria
Belanda
Belgia
Denmark
Filipina
Jerman
Kanada
Kuwait
Malaysia
Maroko
Oman
Perancis
Qatar
RRC
Singapura
Spanyol
Taiwan
Uni Emirat Arab
Vietnam

Jasa legalisir ijazah

2013-08-24T05:01:00.000-07:00

Kami menyediakan jasa legalisir ijazah untuk keperluan studi, melanjutkan studi atau pindah sekolah ke luar negeri. Biasanya dokumen yang perlu dilegalisir [selain ijazah] adalah transkrip nilai, rapor, dokumen kewarganegaraan/kependudukan, seperti Akta Lahir dan KK. Jasa legalisir ijazah yang kami sediakan meliputi legalisir di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar.

Kami juga menyediakan layanan legalisir ijazah untuk keperluan bekerja di luar negeri. Biasanya dokumen yang dilegalisir adalah dokumen akademik [ijazah + transkrip] dan dokumen kependudukan/kewarganegaraan seperti Akta Lahir, Kartu Keluarga, Surat Nikah, dan dokumen-dokumen lainnya sesuai permintaan perusahaan tujuan/employer.

Sebelum dilegalisir biasanya dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi/penerjemah tersumpah, dan kami juga menyediakan jasa terjemahan resmi/terjemahan tersumpah untuk Bahasa Arab, Belanda, China/Mandarin, Inggris, Jepang, Jerman, dan Prancis.

Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi: 021-7892364 / 7892429 / 70906134 / 081574470719

Prosedur/Tata Cara/Urutan Legalisasi Dokumen di Kedutaan Uni Emirat Arab untuk keperluan kerja

2013-04-12T03:03:00.000-07:00

Ijazah

Fotokopi ijazah dilegalisir oleh sekolah/perguruan tinggi yang mengeluarkan
Setelah itu, dilegalisir oleh notaris
Ijazah diterjemahkan ke bahasa Inggris/Arab (sesuai permintaan lembaga/perusahaan terkait di UAE)
Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh sekolah/perguruan tinggi dan notaris dan terjemahannya dilegalisasi di Kementerian Hukum & HAM dan Kementerian Luar Negeri RI.
Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh sekolah/perguruan tinggi dan notaris dan terjemahannya yang sudah dilegalisasi di Kementerian Hukum & HAM dan Kementerian Luar Negeri RI dilegalisasi di Kedutaan Besar Uni Emirat Arab

Dokumen Pendukung

1. Fotokopi paspor

2. Fotokopi Akta Lahir

3. Fotokopi KK

4. Salinan lengkap Kontrak Kerja

5. Ijazah Asli (hanya ditunjukkan, tidak dilegalisasi)

Biaya

Terjemahan ke Bahasa Arab = Rp. 200.000/halaman hasil terjemahan
Terjemahan ke Bahasa Inggris = Rp. 50.000/halaman hasil terjemahan
Legalisasi Notaris = Rp. 150.000/dokumen (transkrip nilai yang aslinya terpisah dihitung 2 dokumen)
Legalisasi Kem. Hukum & HAM dan Kem. Luar Negeri = Rp. 350.000/dokumen (transkrip nilai yang aslinya terpisah dihitung 2 dokumen)
Legalisasi Kedutaan Uni Emirat Arab = Rp. 600.000

Waktu

Total waktu 10 hari kerja

Kontak

2011-05-24T02:28:00.000-07:00

JTC Indonesia
Jl. Amil II No. 27 Pejaten Barat
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
T. 021-7892364
M. 087887070772
E. jtcindonesia@yahoo.co.id

Legalisasi Notaris

2011-03-25T10:26:00.001-07:00

Biaya legalisasi notaris = Rp. 200.000 per dokumen
Waktu = 2 hari kerja

Legalisasi di Kedutaan Besar

2011-03-25T10:15:00.000-07:00

Harap diingat bahwa masing-masing negara menerapkan aturan dan prosedur yang berbeda untuk legalisasi dokumen. Untuk lebih jelasnya, silahkan hubungi kami.

Untuk daftar biaya dan waktu yang kami tawarkan untuk jasa legalisasi dokumen di Kedutaan Besar silahkan lihat di sini.

Biaya Legalisasi di Depkumham dan Deplu

2011-03-25T09:59:00.000-07:00

Biaya yang kami tawarkan untuk jasa legalisasi dokumen di Kementerian Hukum & HAM dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia adalah Rp. 350.000/dokumen. Waktu 4 hari kerja.

Catatan:

Harap informasikan ke negara mana dokumen akan dibawa, karena masing-masing negara menerapkan aturan dan prosedur yang berbeda.

Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi kami.

Catatan Penting Legalisasi di Kedutaan RRC

2011-02-27T12:00:00.000-08:00

Sumber: http://id.china-embassy.org/indo/lsqw/gzrz/

Hal-hal yang harus diketahui oleh pemohon akte notaris

I ) Kedutaan pada prinsipnya hanya menerima permohonan akte notaris dari warga negara RRC, sedangkan warga negara Indonesia (termasuk keturunan Tionghoa ) harus mengajukan permohonannya di kantor pengurusan akte notaris Indonesia.

II ) Waktu kantor Kedutaan untuk akte notaris :

Hari Senin - Jumat ( kecuali hari libur )

Jam : 00.90 - 11.30 WIB

III) Waktu proses dan biaya : Biasanya 4 hari kerja setelah penyerahan bahan2 permohonan(tidak termasuk hari libur)

Untuk mengambil kembali pada hari ke 2 dan ke 3

ditambah biaya Rp.200,000.-

Untuk mengambil kembali pada waktu sore hari pertama

ditambah biaya khusus Rp.300,000.-

IV) Jenis2 akte notaris yang diurus oleh Kedutaan :

Tentang Surat Kuasa

Pemohon harus hadir dan menyerahkan :

1. Paspor RRC pemohon (asli dan fotokopi)；

2. "Formulir Permohonan akte notaris dan akte legitimasi " yang terisi 1 lembar；

3. Mengisi " Surat Kuasa ", dan dengan menandatangani dan menanggali di hadapan petugas konsuler.

l Surat kuasa yang menyangkut properti harus dilengkapi dengan bahan2 yang bersangkutan dengan properti.

Biaya Rp.250.000,-

Tentang Surat Pernyataan

Pemohon harus hadir dan menyerahkan :

1. Paspor RRC pemohon (asli dan fotokopi)；

2. 1 lembar " Formulir Permohonan akte notaris dan akte legitimasi " yang terisi；

3. Mengisi " Surat Pernyataan ".

l Jika memohon pernyataan pelepasan hak waris , harus dilengkapi dengan surat :

A. Surat kematian pewaris.

B. Bukti hubungan sekeluarga antara penerima warisan dengan pewaris.

Biaya Rp.250.000,-

Tentang kesamaan antara fotokopi dengan bahan2 asli

Pemohon harus menyerahkan dokumen :

1 ) Paspor RRC (asli dan fotokopi)；

2 ) 1 lembar "Formulir permohonan akte notaris dan akte legitimasi" yang terisi

3 ) Bahan-bahan yang diperlukan : (dokumen asli dan fotokopi).

Biaya Rp.130.000,-

Surat Keterangan khusus

I ) Surat keterangan Pembatalan Kewarganegaraan RRC

Bagi mereka yang mau membatalkan kewarganegaraan RRC dengan maksud untuk mendapatkan kewarganegeraan RI, pemohon diminta datang sendiri ke Kedutaan RRC dengan menyerahkan dokumen sbb:

1) Paspor RRC (asli dan fotokopi)

2) Surat Departemen Kehakiman RI yang menjelaskan pemohon sudah memenuhi syarat2 untuk menjadi warganegara RI (asli dan fotokopi )

3) Mengisi "Surat Permohonan Pembatalan Kewarganegaraan RRC "

l bagi warga negara RRC yang dilahirkan di Indonesia dan belum pernah medapat paspor RRC diminta menyerahkan KTP aslinya sendiri.

Biaya Rp.10.000,-

Bagi penduduk Daerah Khusus Administrasi Hong Kong yang bermaksud membatalkan kewarganegaraan RRC untuk jadi warganegara RI diminta:

1) Menyerahkan fotokopi bahan-bahan sbb :

A. Surat keterangan kewarganegaraan RRC (akte lahir atau surat warga negara)；

B. Paspor atau sertifikat perjalanan beserta kartu identitas Hong Kong；

C. Alasan pembatalan kewarganegaraan RRC；

D. Kartu izin tinggal tetap (kitap) Indonesia.

2) Mengisi formulir (ID924) "Permohonan Pembatalan Kewarganegaraan RRC" atau formulir "Permohonan Pengubahan Kewarganegaraan"

3) Mengisi Formulir biaya dan membayar ongkos yang perlu:

A. Ongkos servis untuk pembatalan Kewarganegaraan RRC yang dilakukan di Kantor Urusan Masuk Pemerintah Daerah Khusus Administrasi Hong Kong : 575 dolar HK atau 74 dolar US.

B. Biaya pengiriman kembali surat keterangan tentang pembatalan kewarganegaraan RRC yang dilakukan di Kantor Urusan Masuk Pemerintah Daerah Khusus Administrasi Hong kong.

Bagi pengiriman udara dengan pencatatan rangkap bayar 45 dolar HK atau 6 dolar US

Bagi pemohon dari wilayah Asia dan Asia pasifik dengan cara expres khusus, bayar 115 dolar HK atau 15 dolar US.

(biaya diatas harus dibayar secara wesel bank dengan dolar HK atau dolar US , penerima adalah Pemerintah Darerah Khusus Administrasi Hong Kong.

Diatas wesel bank tersebut harus dituliskan bahwa pembayaran uang melalui bank yang ada di Daerah Khusus Administrasi Hong Kong.Pemohon boleh juga mengangkat seseorang di Hong Kong sebagai wakilnya untuk membayar langsung di Kantor Urusan Masuk Pemerintah Daerah Khusus Administrasi Hong Kong).

C Biaya pengiriman untuk data permohonan dari Kedutaan RRC ke

Hong Kong Rp.200,000.-

Biaya diatas tidak dapat dikembalikan jika permohonan tidak dikabulkan.

Kedutaan akan mengirim data pemohon yang lengkap dan wesel bank kepada Kantor Urusan Masuk Pemerintah Daerah Khusus Administrasi Hong Kong dengan cara pengiriman yang dipilih oleh pemohon sendiri.

I I ) Surat Keterangan Pengembalian Paspor RRC

Pemohon harus datang sendiri ke Kedutaan Besar RRC dengan membawa dokumen sbb:

1. Paspor RRC；

2. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (asli dan fotokopi)；

3. Mengisi "Formulir Permohonan untuk Surat Keterangan Pengembalian Paspor RRC" untuk 1 lembar.

Biaya Rp.10,000.-

I I I ) Surat Keterangan Tentang Tidak Keberataan Atas Pernikahan

Pemohon harus datang sendiri ke Kedutaan bersama calon istri/suami dengan membawa dokomen sbb:

1. Paspor RRC ( asli dan fotokopi)；

Bagi warga negara RRC yang berdomisili di Indonesia dan belum pernah memohon paspor RRC diminta membawa KTP sendiri (asli dan fotokopi)；

2. Mengisi formulir "Permohonan Surat Keterangan Tidak Keberatan Atas Pernikahan ", dengan menandatangani dan mencap dengan jari dihadapan petugas Kedutaan；

3. Surat keterangan tentang indentitas calon istri/suami ( passport bagi warga negara RRC, KTP bagi warga negara Indonesia ).

Biaya Rp.10,000.-

IV ) Surat Keterangan Tentang Kesehatan Jasmani Dan Rohani

Pemohon diminta datang sendiri ke Kedutaan dengan membawa dokumen sbb:

1. Paspor RRC ( asli dan fotokopi)；

2. Surat izin untuk tinggal dari Pemerintah Indonesia；

3. Kartu Pensiun pemohon( asli dan fotokopi)；

4. Mengisi "Formulir keterangan tentang keadaan masih hidup dan sehat bagi pensiunan yang tinggal di luar negeri".

Tanpa bayar.

V ) Akte-akte notaris yang tidak dapat diurus di Kedutaan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan RRC yang bersangkutan, pada prisipnya akte2 notaris yang disebut disini tidak dapat diurus di Kedutaan, karena fakta hukum dan perbuatan hukumnya terjadi di RRC :

1. Akte Notaris tentang kelahiran；

2. Akte Notaris tentang bebas perbuatan pidana；

3. Akte Notaris tentang riwayat pendidikan；

4. Akte Notaris tentang riwayat hidup；

5. Akte Notaris tentang hubungan sekeluarga；

6. Akte Notaris tentang surat gelar jabatan dan teknisi；

7. Akte Notaris tentang Surat Izin Mengemudi (SIM).

Akte2 notaris diatas harus dibuat di kantor notaris tempat asal yang pemohon tinggal semula di China, atau di tempat kejadian fakta dan perbuatan hukum, lalu disahkan oleh Departemen Konsuler Kementerian Luar Negeri RRC atau kesatuan lain yang diberikan wewenang, serta dilegalisasikan oleh Kedutaan Besar RI di RRC, sebelum digunakan di Indonesia.

Hal-hal yang harus diketahui oleh pemohon akte legitimasi

I ) Kedutaan menerima permohonan akte legitimasi dari Warga Negara RRC

yang bertempat tinggal di Indonesia, Warga Negara Republik Indonesia

(termasuk warga keturunan Tionghoa) dan Warga Negara lain.

II ) Waktu kantor Kedutaan untuk akte legitimasi :

Senin s/d Jumat (kecuali hari libur)

Jam 9.00 - 11.30 WIB

III) Biaya dan waktu proses:

Dokumen urusan sipil Rp. 130.000,- Dokumen urusan bisnis Rp.250.000,-

Biasanya 4 hari kerja setelah penyerahan bahan permohonan (tidak termasuk hari libur,)

Untuk pengambilan kembali pada hari ke 2 , 3 ditambah biaya Rp.140.000,-

Untuk pengambilan kembali pada waktu sore hari pertama ditambah biaya Rp.210.000,-

IV) Pemohon harus menyerahkan :

1. 1 lembar" Formulir Permohonan akte notaries dan akte legitimasi" yang terisi dengan benar；

2. Surat indentitas pemohon (asli dan fotokopi)

3. Dokumen untuk dilegalisasi (asli dan fotokopi)

Dokumen lain yang diminta diajukan kepada Kedutaan.

V ) Penjelasan khusus

1. Dokumen2 yang akan digunakan di RRC seperti Surat Pernyataan, Surat Kuasa, Surat Hadiah, Akte Notaris Hak Mewaris, Surat Wasiat, Surat Kontrak, Kontrak Tanah dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Notaris serta surat2 yang dikeluarkan atas nama pribadi atau instansi kesatuan.

2. KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Ganti Nama, Akte Kewarganegaraan, Akte Perkawinan, Surat Izin Usaha, Dokumen Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

Harus dilegalisasikan dahulu oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, lalu Departemen Luar Negeri RI, akhirnya dilegalisasikan di Kedutaan RRC.

Jika dokumen asli dengan bahasa Indonesia, untuk digunakan di RRC,

pemohon harus membawa dokumen bahasa Indonesia dan dokumen

terjemahan dalam bahasa China；untuk maksud digunakan di Hong Kong,

pemohon harus membawa dokumen bahasa Indonesia dan dokumen

terjemahan dalam bahasa Inggris (atau bahasa China).

Semua dokumen tersebut diatas harus dilegalisasikan dahulu oleh Departemen Hukum Dan HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, lalu di antarkankan ke Kedutaan RRC untuk dilegalisasikan terakhir.

Alamat : Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Jl. H. R. Rasuna Said Kav 4, Jakarta, INDONESIA

Alamat : Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta, INDONESIA

Daftar Alamat Kedutaan Besar Asing di Indonesia

2011-02-27T11:37:00.000-08:00

Uni Emirat Arab
JI Singaraja, Block C - 4, KAV, 16 - 17, Kuningan Timur, Selatan 12950
P.O.Box 4859 JKT
Jakarta
12950
Indonesia
Phone:
+62-21-5206518
Fax:
+62-21-5206526
Email:
uaeemb@rad.net.id

--------------------------------

Kerajaan Belanda
Jalan HR Rasuna Said Kav. S-3
Kuningan
Jakarta 12950
Indonesia
Contact
Telephone (+62) 21 524 8200
Fax (+62) 21 570 0734
E-Mail jak@minbuza.nl
Opening hours
Embassy
Mon-Thu: 8 am – 4 pm
Fri: 8 am – 2 pm

Consular Affairs
Mon-Fri: 9 am – 12 pm

--------------------------------

Republik Rakyat China

JL. MEGA KUNINGAN NO.2, JAKARTA SELATAN 12950, INDONESIA
Website: http://id.china-embassy.org
Reception: +62 21-5761039
Administrative Office: +62 21-5761037, 5761038 (Fax)
Political Office: +62 21-5761023, 5761022,5761021, 5761028 (Fax)
Press and Public Affairs Office: +62 21-5761042, 5761279, 5761023 (Fax)
Consular Affairs Office: +62 21-5761025, 5761026, 5761024 (Fax)
Visa Information Inquiry: +62 21-5761026 (3 P.M. to 4 P.M.)
Office of Technology: +62 21-5761264, 5761033, 5761261 (Fax)
Cultural Office: +62 21-5761263, 5761031, 761032, 5761263 (Fax)
Office of Military Attaché: +62 21-5761029, 5761030, 5761046 (Fax)
Commercial Office: +62 21-5761048, 5761049, 5761051 (Fax)
Office of ASEAN Affairs: +62 21-2510689, 2510748(Fax)
General Fax: +62 21-5761034
E-mail: chinaemb_id@mfa.gov.cn
Mobile Phone out of Office Hours: +62 816865655
Office Hours: 8:30 A.M. to 12:00 A.M,
2:00 P.M. to 5:00 P.M., GMT+7
(Monday to Friday except Holidays)
Visa Section Officer Hours: 9:00 A.M. to 12:00 A.M. (for Applying Visa),
3:00 P.M. to 4:00 P.M. (for Collecting Visa)
Chinese Visa Application Service Center: http://www.visaforchina.co.id/
Business Hours: Monday to Friday (Except Holidays)
Submission of Applications: 9:00 A.M. - 3:00 P.M.
Payment and Collection: 9:00 A.M. - 4:00 P.M.
Address: Unit 6, 2nd Floor East Building, JI. Lingkar Mega Kuningan Blok E.3.2 Kav 1, Jakarta 12950, Indonesia
Call: +62 21-57938655 Fax: +62 21-57938659
E-mail: jakartacentre@visaforchina.org

Legalisasi Dokumen Di Kementerian Luar Negeri

2011-02-27T11:23:00.000-08:00

Jam kerja pemberian pelayanan:

Senin – Jumat pukul 09.00 - 16.00

Penerimaan berkas permohonan: Pukul 09.00 - 12.00

Istirahat pukul 12.00 -13.00, Jum’at pukul 12.00 – 14.00

Prosedur:
Pemohon membawa dokumen yang telah dilegalisasi oleh Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM untuk dimintakan legalisasi oleh Menteri Luar Negeri c.q. Direktur Konsuler, disertai alasan penggunaan dokumen tersebut di luar negeri.

Pemohon juga membawa terjemahan dokumen oleh penerjemah resmi ke dalam bahasa negara yang akan dituju.

Pemohon membayar Rp. 10.000.- per-dokumen dan menerima tanda bukti pembayaran kuitansi.

Setelah dokumen diberi tanda tangan pengesahan, pemohon diarahkan untuk melegalisasi dokumen dimaksud ke perwakilan asing negara yang akan dituju.

Jika terdapat kekurangan/tidak lengkap dalam persyaratan legalisasi, maka semua berkas berikut surat/dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Apabila berhalangan, pemohon boleh diwakili oleh orang yang diberi kuasa atau ditugaskan, disertai dengan fotokopi KTP pihak-pihak yang berkepentingan.

UU No. 28 Th. 1954 Tentang Biaya Legalisasi Tanda Tangan

2011-02-27T10:55:00.000-08:00

UU 28/1954, BIAYA LEGALISASI TANDA TANGAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu diadakan pemungutan biaya untuk keperluan legalisasi tandatangan-tandatangan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman yang berhak untuk itu berdasarkan Gouvernementasbesluit tanggal 25 Mei 1909 No. 32 (Staatsblad 1909 No. 291) yang masih berlaku;

Mengingat : pasal-pasal 89, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BIAYA LEGELISASI TANDA TANGAN.

Pasal 1

Untuk setiap legalisasi tandatangan yang dilakukan oleh atau atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman berdasarkan Gouvernementsbesluit tanggal 25 Mei 1909 Np. 32 (Staatsblad 1909 No. 291) dipungut biaya sebanyak Rp. 7,50.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

Diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1954. *840 MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

MEMORI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1954 TENTANG BIAYA LEGALISASI TANDA TANGAN

Setiap tahun Sekretaris Jenderal pada Kementerian Kehakiman, oleh atau atas namanya, melegaliseer tanda tangan-tanda tangan pejabat-pejabat yang dikenal olehnya sebanyak 3 sampai 4000 buah (lihat pasal 4 Gouvernementsbesluit tanggal 25 Mei 1909 Nr 32, Staatsblad 1909 Nr 291). Sampai sekarang legalisasi ini dilakukan dengan percuma. Rasanya adalah pada tempatnya, untuk keperluan negara, jika yang berkepentingan membayar ongkos selayaknya guna pekerjaan yang tersangkut pada legalisasi ini, seperti juga telah dilakukan oleh Centraal Testamentenregister guna pemberian keterangan sebagai yang dimaksud dalam Ordonnantie Centraal Testamentenregister (lihat pasal 4 Ordonnantie tersebut), atas kuasa Menteri Kehakiman.

Mengingat biaya yang dipungut di sana adalah Rp. 7,50 (lihat Staatsblad 1949 Nr 230), maka adalah layak jika biaya untuk legalisasi oleh Sekretaris Jenderal disamakan.

Berdasarkan hal-hal yang praktis untuk sementara waktu hal yang dikemukakan di sini tidak berlaku bagi legalisasi-legalisasi percuma yang dilakukan oleh pejabat-pejabat lain daripada Sekretaris Jenderal yang disebut di atas. Berhubung dengan itu rencana ini terbatas pada legalisasi yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal tersebut.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 82 tahun 1954.

Diketahui : Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO

Legalisasi Dokumen

2011-02-27T09:56:00.000-08:00

PERMOHONAN LEGALISASI

Pengertian :

Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

Dasar Hukum:

Staatsblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan.

Persyaratan:

Surat permohonan legalisasi yang di tanda tangani oleh pemohon.
Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari pemohon.
Foto copy dokumen yang akan dilegalisasi.
Bila dokumen yang akan dilegalisasi berupa terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, maka dilampirkan pula foto copy dokumen yang berbahasa Indonesianya.
Dalam hal dokumen yang akan dilegalisasi adalah dokumen perusahaan, maka dilampirkan Surat Kuasa dari Direksi dan foto copy KTP dari pemberi dan penerima kuasa.
Materai sebesar Rp. 6.000,- untuk setiap dokumen yang akan dilegalisasi.
Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Catatan:

Dokumen dapat dilegalisir apabila tanda tangan dari pejabat yang menandatangani dokumen yang akan dilegalisasi telah sesuai dengan contoh tanda tangan dari pejabat tersebut yang tersimpan di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

ALIR PROSES PERMOHONAN LEGALISASI

Keterangan:

Pemohon atau kuasa Pemohon mengajukan permohonan Legalisasi yang ditujukan kepada Direktur Perdata;
Permohonan dikirim ke Subdirektorat Hukum Perdata Umum untuk diproses;
Penomoran dilakukan oleh Kepala Seksi Legalisasi;
Pengecekan spesimen tandatangan dan cap dilakukan oleh staf Legalisasi;
Kepala Subdirektorat Hukum Perdata Umum meneliti dan memparaf dokumen yang akan ditandatangani oleh Direktur Perdata;
Direktur Perdata menandatangani dokumen yang telah di paraf Kepala Subdirektorat Hukum Perdata Umum;
Dokumen diserahkan kepada pemohon.