Jerry Indrawan's Personal Blog

PRAM, IN LOVING MEMORIES

2011-04-25T20:00:00.002+07:00

Pada hari Minggu 30 April 2006, tepat lima tahun yang lalu, dunia sastra di tanah air, bahkan mungkin dunia, telah kehilangan seorang penulis yang selama 81 tahun hidupnya, lebih dari setengahnya dihabiskan untuk menulis karya-karya fenomenal. Karya-karya yang selama pemerintahan orde baru “dibredel”, tetapi sekarang malah dipuja-puja. Karya yang selama pemerintahan otoriter itu dilarang, bahkan dibakar, sekarang malah banyak jadi konsumsi publik mulai dari yang tua sampai generasi-generasi muda kita.
Bicara sastra, Pram memang fenomenal. Ia adalah seorang penulis yang telah menerbitkan kurang lebih 50 buku yang juga sudah diterjemahkan ke dalam 41 bahasa. Pram menjadi menjadi penulis yang paling rajin memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Namanya sering disebut sebagai calon penerima nobel sastra. Penghargaan, yang anehnya malah banyak datang dari luar negeri, menghiasi rumahnya di kawasan Tanah Abang. Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, Sang Pemula, Rumah Kaca, Arok Dedes, Mangir, dan Arus Balik adalah beberapa contoh karyanya yang fenomenal itu. Hampir semua karya-karyanya adalah berdasarkan cerita sejarah perjalanan bangsa ini, walaupun memang Pram tidak hanya menulis roman-roman sejarah saja.
Penulisan roman sejarah memang menjadi kreatifitasan Pram yang sangat menonjol. Penonjolan masalah-masalah sosial, politik, budaya, ekonomi Indonesia pada sekitar abad 20-an awal ditampilkan secara menarik olehnya. Apalagi dengan paduan sentuhan percintaan serta suasana psikologis antar lakonnya membuat karya-karyanya seperti dalam tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Jejak Langkah menjadi tidak hanya “bertujuan” mengkritik pemerintahan kita saat itu, tetapi juga dapat dinikmati semua kalangan, bahkan yang “buta” politik sekalipun.
Melalui roman sejarah ia memperingatkan bahaya-bahaya eksternal dan internal yang dihadapi bangsa ini. Melalui roman sejarah pula ia melestarikan dan mendekatkan kita secara afektif dengan masa lalu kita. Olehnya, berbagai rangkaian peristiwa sejarah yang pernah dialami bangsa ini menjadi hidup dan nyata dalam hampir setiap karya-karyanya. Pram telah mampu menyatukan pengalaman hidupnya yang sama kelamnya dengan perjalanan sejarah bangsa ini menjadi sebuah karya sastra yang sangat luar biasa sehingga tidak hanya dihargai oleh insan dalam negeri tetapi juga mancanegara.
Pramoedya Ananta Toer sendiri dilahirkan di Blora, Jawa tengah pada tahun 1925. Pada masa kemerdekaan Indonesia, ia mengikuti kelompok militer di Jawa dan seringkali ditempatkan di Jakarta di akhir perang kemerdekaan. Ia menulis cerpen dan buku sepanjang karir militernya dan dipenjara oleh Belanda di Jakarta pada 1948 dan 1949. Pada 1950-an ia tinggal di Belanda sebagai bagian program pertukaran budaya, dan saat kembalinya ia menjadi anggota Lekra. Hal ini yang nantinya membuat ia bermasalah dengan dengan rezim Orba.
Kebiasaan Pram sepulang dari Belanda adalah menulis kolom dan artikel pendek yang mengkritik pemerintah ketika itu. Ia menulis buku Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, dokumentasi yang ditulis dalam gaya menyedihkan para wanita Jawa yang dipaksa menjadi wanita penghibur selama masa pendudukan Jepang. Semuanya dibawa ke Pulau Buru di mana mereka mengalami kekerasan seksual, mengakhiri tinggal di sana daripada kembali ke Jawa. Akhirnya, nalar kritisnya itu membawa Pram berkenalan sendiri dengan Pulau Buru selama masa 1970-an sebagai seorang tahanan politik Orba.
Banyak dari tulisannya menyentuh tema interaksi antarbudaya; antara Belanda, kerajaan Jawa, orang Jawa secara umum, dan Tionghoa. Banyak dari tulisannya juga semi-otobiografi, di mana ia menggambar pengalamannya sendiri. Ia terus aktif sebagai penulis dan kolumnis. Ia memperoleh Hadiah Ramon Magsaysay Award untuk Jurnalisme, Sastra, dan Seni Komunikasi Kreatif pada tahun 1995. Ia juga memenangkan Hadiah Budaya Asia Fukuoka XI tahun 2000, dan pada tahun 2004 diberikan penghargaan Norwegian Authors Union Award untuk sumbangannya pada sastra dunia.
Semua rekognisi ini membuktikan karyanya diakui warga dunia, walau rezim Orba ketika itu mengecam karena Pram dianggap “berbau kiri”. Di rezim ini pula Pramoedya tidak pernah mendapat kebebasan menyuarakan suaranya sendiri. Beberapa kali diri kepengarangannya diserang dan dikeroyok secara terbuka di koran. Dan itu terjadi pada seluruh manusia Indonesia yang dicap sebagai tapol ataupun ET, yang dituduh terlibat “gerakan makar”. Walaupun secara ide ia dimatikan, Pram juga mengatakan bahwa mekanisme kreativitaslah yang menggugah tanggapan senang atau tidak, benci atau tidak, sampai-sampai orang melarang, membakar, atau memujanya.
Bagi Pram, pembelaan terhadap Indonesia dimulai dengan “menampilkan” pengetahuan tentang masa lalu Indonesia dalam bentuk karya-karya sastra. Karya yang ia harapkan dapat merubah nasib negeri ini di masa depan. Karena itu, sungguh tragis ketika bagi Pram negeri ini dicabik-cabik oleh kekerasan dan eksploitasi yang mengakibatkan Indonesia tidaklah menjadi seperti harapannya dulu. Dan lebih tragisnya lagi saat dirinya akhirnya menyerah melawan diabetes, penyakit jantung, dan ginjal yang menggerogoti tubuhnya. Ia pun akhirnya meninggalkan kita semua untuk berpulang ke rumah abadinya di sana. Selamat jalan Pram, Jejak Langkah-mu akan selalu dikenang oleh Anak Semua Bangsa.

Peranan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam Memperjuangkan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia dan ASEAN

2011-04-19T16:29:00.000+07:00

Pendahuluan

Indonesia resmi menjabat sebagai Ketua Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) tahun 2011. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan penutupan Pertemuan Puncak ke-17 ASEAN pada tanggal 30 Oktober 2010 di Hanoi, Vietnam. Dalam acara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pengumuman Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2011 sekaligus menyampaikan visi Indonesia sebagai Ketua ASEAN dan tuan rumah pertemuan puncak ASEAN pada 2011. Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono menyatakan, Indonesia menempatkan ASEAN sebagai organisasi yang sangat penting dan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kemajuan organisasi itu.[1]

Sebenarnya jika kita merujuk pada Piagam ASEAN Pasal 31, dinyatakan bahwa kepemimpinan ASEAN akan digilir setiap tahun berdasarkan urutan alfabetis nama anggota dalam bahasa Inggris. Seharusnya untuk periode 2011 dipegang oleh Brunei Darussalam, bukan Indonesia. Pertukaran jadwal ini dilakukan karena Indonesia akan menjadi host pertemuan KTT Asia Pasific Economic Forum (KTT APEC) pada tahun 2013. Diharapkan pemerintah Indonesia akan dapat memberikan perhatian penuh pada penyelenggaraan masing-masing forum, yakni APEC dan tentunya ASEAN.

“Masyarakat ASEAN di tengah Masyarakat Global” (ASEAN Community in a Global Community of Nations)”, adalah tema yang diusung Indonesia sebagai Ketua ASEAN periode 2011 ini. Tema ini berdasarkan pada visi ASEAN untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang terintegrasi pada tahun 2015 nanti. Kata kuncinya adalah masyarakat, pertanyaannya sejauh mana masyarakat betul-betul dilibatkan sebagai stake holder ASEAN? Keberadaan NGO sebagai elemen dari masyarakat juga apakah signifikan? Mampukah NGO memberikan peran bagi demokrasi dan HAM di Indonesia, bahkan ASEAN? Dan apakah Apakah demokrasi dan HAM akan menjadi tema sentral bagi Komunitas ASEAN di tahun 2015 nanti? Ataukah isu-isu tersebut akan terkooptasi oleh isu keamanan dan ekonomi yang sedang getol-getolnya dibahas oleh ASEAN? Dalam pembahasan berikut akan banyak dijelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan Elsam bagi penegakan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia, dan beberapa saran bagi ASEAN menyambut tongkat kepemimpinan yang sekarang diserahkan kepada Indonesia.

Sekilas tentang HAM dan Demokrasi

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. Akibatnya, muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut.

Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter atau pun legitimasi pragmatis.[2] Namun kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan ketiga legitimasi diatas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter.

Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama.[3] Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.

HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.

Konsepsi HAM dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan prima facie, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan.

Dewasa ini berkembang paradoks dalam perkembangan hak asasi manusia. Di satu sisi, masyarakat mengakui kemajuan-kemajuan dalam legalisasi norma-norma serta instrumen hak asasi dengan berbagai ratifikasi kovenan hak-hak sipol, serta kovenan hak-hak ekosob. Pada saat yang sama, seiring dengan menguatnya isu hak, praktek politik juga secara perlahan mulai lebih berorientasi pada demokrasi dan cara-cara damai, sebagaimana terlihat dalam “isu” reformasi berbagai alat represi negara serta efisiensi birokrasi.

Demokrasi tidak hanya menginstalasikan berbagai kemajuan, pada saat yang sama, di atas kemajuan itu, ia juga mentransparansikan berbagai persoalan dalam perjuangan dan pelembagaan hak asasi. Demokrasi telah merelatifkan segala jenis perjuangan yang semula dianggap prinsipil beserta peralatan institusionalnya. Bisa kita katakan, secara langsung demokrasi menjadi kendaraan bagi tercapainya tujuan hak asasi manusia

Namun demikian, di sisi yang berbeda, makin banyak masyarakat yang resah dengan meluasnya berbagai bentuk konflik dalam masyarakat, intoleransi, dominasi, dan statement kebencian di ruang publik, serta ketidakpuasan sejumlah korban atas penyelesaian kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Ketidakpuasan ini juga bisa ditambah dengan kenyataan bahwa di saat kita menikmati kebebasan sipil dan demokrasi, pada saat yang sama kerja-kerja lembaga HAM semacam Komnas HAM, misalnya, dianggap lebih buruk ketimbang kerja lembaga yang sama di masa politik otoritarian.

Ketika masa otoritarianisme hak asasi, terutama hak kebebasan politik, merupakan isu paling substansial. Karena itu, di bawah legitimasi otoritarianisme, kita mempunyai kecenderungan untuk menggabungkan hak asasi dan demokrasi menjadi satu kesatuan. Hal tersebut terjadi karena secara konkret keduanya absen dalam kepolitikan otoritarianisme, sehingga mempersatukan keduanya adalam satu nafas tuntutan perjuangan sebagai imajinasi politik menjadi relevan untuk menggantikan otoritarianisme.

Dalam situasi paradoksal ini, banyak pejuang hak asasi bersikap gamang sehingga sering kali mereka mengambil sikap yang sama dengan berbagai kelompok yang sejak dulu bersikap sinis terhadap demokrasi. Kekecewaan para korban dan penggiat advokasi terhadap keadaan seperti itu membawa mereka pada semacam tuduhan fatalistik bahwa demokrasi dan kebebasan hanya sejenis “tools” dari kepentingan borjuasi asing. Ditambah dengan keadaan di mana negara relatif lemah, sehingga lembaga yudikatif dan legislatif dipenuhi oleh korupsi, sinisme terhadap demokrasi dengan gampang diarahkan menjadi kebencian terhadap demokrasi. Masyarakat terperangkap dalam suatu keadaan “memaki-maki demokrasi” sambil melupakan bahwa ruang yang dipakai untuk memaki itu adalah buah dari demokrasi. Dengan kata lain, di Indonesia kita menemukan adanya kebingungan yang mengarah pada destruksi akibat pemisahan antara hak asasi dengan demokrasi.

Elsam sejak lahirnya bergerak mengikuti perkembangan jaman. Perubahan taktik dan strategi dilakukan demi menghadapi persoalan-persoalan HAM, dan tentunya demokrasi, yang semakin kompleks. Mekanisme penyelesaian yang hanya berbasis HAM saja dewasa ini sudah tidakmampu lagi menjawab tantangan. Spektrum politik yang bernafaskan democratic approach perlu dikedepankan sebagai solusi. Berikut akan banyak dijelaskan apa-apa saja kerja Elsam dari awal berdirinya, yang hanya mengedepankan aspek hak asasi untuk proses advokasinya, sampai era reformasi yang sudah mulai berperspektif politis dalam penanganan-penanganan perkaranya.

Definisi dan Sejarah NGO

Memperhatikan percaturan sosial dan politik di Indonesia pada akhir abad ke-20 ini kiranya kita tidak dapat mengabaikan peranan yang dimainkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mulai bermunculan pada awal tahun 1950-an, kini LSM hadir dalam setiap bidang kehidupan, dan dalam beberapa kasus menjadi penggerak utama perubahan di dalamnya. Peranan LSM tersebut adalah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah, yang selama ini menjadi pengendali perubahan dalam skala besar, atau melakukan hal yang sama dengan pemerintah tetapi dengan cara yang berbeda.

Dengan mempertimbangkan semangatnya yang hendak menciptakan perbedaan ini, serta keberhasilan relatif di tengah ketiadaan kekuatan lain yang berani berhadapan dengan pemerintah, wajar saja kiranya untuk menyebut LSM sebagai salah satu pendorong dinamika sosial dan politik masyarakat. Dalam hubungan dan situasi seperti inilah maka sebagian orang lebih suka menyebut lembaga-lembaga ini sebagai Organisasi Non-Pemerintah, atau Ornop, yang merupakan terjemahan lurus dari istilah Inggris Non-Governmental Organization (NGO). Dalam situasi politik Indonesia di akhir abad ke-20 yang baru saja terbebas dari otoritarinisme ini, LSM boleh jadi tidak perlu lagi menjadi kekuatan penentang pemerintah, melainkan, sesuai dengan namanya sebagai penganjur ke-swadayaan dan berperan sebagai pelopor masyarakat sipil yang masih jauh dari kuat.[4]

Namun demikian, terlepas dari apapun peranan mereka, yang jelas dalam periode sepuluh sampai lima belas tahun terakhir ini telah sangat banyak bermunculan LSM di Indonesia. LSM tidak hanya menawarkan jalan alternatif yang praktis untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga kegiatan yang bersifat penyadaran dan pembelaan kepentingan umum. Mereka semua berharap dapat memberdayakan masyarakat dalam berhadapan dengan kekuatan besar pemerintah dan bisnis swasta. Tetapi, ada pula LSM yang bergerak dalam bidang-bidang yang sesungguhnya merupakan kepentingan semua orang, contohnya seperti lingkungan hidup dan hak konsumen. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemunculan mereka didorong oleh dua hal, kebutuhan riil masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya serta adanya dana bantuan masyarakat luar negeri yang disalurkan langsung kepada masyarakat.[1]

Di dalam khazanah sistem politik Barat pun, NGO (Non-Governmental Organizations) juga merupakan fenomena baru yang belum banyak dibahas. Karena itu, ketidakpahaman tentang LSM di Indonesia juga bisa dimaklumi. Sebagaimana dilihat dari kepustakaan di atas, maka studi yang serius tentang LSM di Indonesia baru dilakukan di pertengahan dasawarsa 1990-an. Studi Ganie-Rochman memusatkan pada peran LSM di tengah otoriterisme Orde Baru (Orba) serta peran dari LSM bidang advokasi. Untuk itu, ia mengetengahkan studi kasus berbasis isu, yaitu Kedung Ombo (konflik tanah dan bendungan), Marsinah (perburuhan), dan Jelmu Sibak (lingkungan dan kehutanan).[5]

Menurut Kastorius Sinaga, LSM di Indonesia memberikan struktur acuan yang legitimate, dimana kelas menengah yang terdidik, yang berada di luar kekuasaan, bisa melegitimasi kegiatan-kegiatan mereka tanpa terlihat seperti menentang pemerintah. Lebih jauh lagi, LSM juga bisa berfungsi sebagai kelompok penyeimbang bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Mereka pun lebih senang disebut lembaga daripada organisasi, karena kata “organisasi” lebih berasosiasi dengan massa atau dengan partai politik, sampai dengan PKI ketika rezim Orba.[6]

Makin meningkatnya pendidikan dan tingkat pendapatan, terutama ketika terjadi ketidakpuasan di lapisan masyarakat, mulai timbul gejala baru dalam demokrasi, yaitu partisipasi. Dalam sejarah Barat, partisipasi itu timbul dari bawah, di kalangan masyarakat yang gelisah. Gejala itulah yang dilihat oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859) seorang pengamat sosial Prancis dalam kunjungannya ke Amerika pada tahun 1830-an, yakni timbulnya perkumpulan dan perhimpunan sukarela (voluntary association). Selain menyelenggarakan kepentingan mereka sendiri, dengan melakukan berbagai kegiatan inovatif, perkumpulan dan perhimpunan itu juga bertindak sebagai pengimbang kekuatan negara (as a counter-weights to state power).

Ada 3 macam peranan yg dijalankan oleh perkumpulan dan perhimpunan tersebut, yaitu: pertama, menyaring dan menyiarkan pendapat dan rumusan kepentingan yang jika tidak dilakukan pasti tidak akan terdengar oleh pemerintah atau kalangan masyarakat umum. Kedua, menggairahkan dan menggerakkan upaya-upaya swadaya masyarakat, daripada menggantungkan diri pada prakarsa negara. Ketiga, menciptakan forum pendidikan kewarganegaraan untuk menarik masyarakat membentuk usaha bersama (co-operative ventures), dan dengan demikian mencairkan sikap isolatif masyarakat, serta membangkitkan tanggung jawab sosial yg lebih luas.[2]

Perkumpulan dan asosiasi itulah yg kemudian menjadi sokoguru "masyarakat" (civil society). Dan apa yg disebut oleh Tocqueville itu tak lain adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang dalam masyarakat Barat dewasa ini disebut sebagai Non Government Organisation (ORNOP, Organisasi non pemerintah) dan perkumpulan sukarela (voluntary association). David Korten, seorang aktivis dan pengamat LSM memberikan gambaran perkembangan LSM. Ia membagi LSM menjadi 4 generasi berdasarkan strategi yg dipilihnya. Generasi pertama, mengambil peran sebagai pelaku langsung dalam mengatasi persoalan masyarakat. Pendekatannya adalah derma, dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang kurang dalam masyarakat. Generasi ini disebut sebagai "relief and welfare" . LSM generasi ini memfokuskan kegiatannya pada kegiatan amal untuk anggota masyarakat yg menyandang masalah sosial. Generasi kedua memusatkan perhatiannya pada upaya agar LSM dapat mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

               Pada generasi ketiga, keadaan di tingkat lokal dilihat sebagai akibat saja dari masalah regional atau nasional. Masalah mikro dalam masyarakat tidak dipisahkan dengan masalah politik pembangunan nasional. Karena itu penanggulangan mendasar dilihat hanya bisa dimungkinkan jika ada perubahan struktural. Kesadaran seperti itulah yg tumbuh pada LSM generasi ini bersamaan dgn otokritiknya atas LSM generasi sebelumnya sebagai "pengrajin sosial". LSM generasi ini disebut sebagai "sustainable system development". Generasi keempat disebut sebagai "people movement". Generasi ini berusaha agar ada transformasi struktur sosial dalam masyarakat dan di setiap sektor pembangunan yang mempengaruhi kehidupan. visi dasarnya adalah cita-cita terciptanya dunia baru yang lebih baik. Karena itu dibutuhkan keterlibatan penduduk dunia. Ciri gerakan ini dimotori oleh gagasan dan bukan organisasi yg terstruktur.[3]

Peran LSM di sini bukan sebagai pelaku langsung, tetapi sebagai penggerak saja. Orientasinya pada proyek-proyek pengembangan masyarakat. Generasi ini disebut sebagai small scale, self reliance local development. Generasi ini melihat masalah sosial dengan lebih kompleks. Tidak sekedar melihat soal yang langsung kelihatan saja tapi juga mencari akar masalah. Fokusnya pada upaya membantu masyarakat memecahkan masalah mereka, misalnya program-program peningkatan pendapatan, industri kerajinan, dll. Semboyan yang populer adalah "Berilah Pancing dan Bukan Ikannya".

Dewasa ini, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), LSM telah tumbuh dari hanya berjumlah sekitar 10.000 di tahun 1996 menjadi sekitar 70.000 di tahun 2000. Fenomena ini sama dengan yang terjadi di berbagai negara lainnya, di mana jumlah LSM telah meningkat secara tajam. Karena itu tidak mengherankan bahwa LSM telah menjadi "Sektor Ketiga", yaitu sektor publik yang mengedepankan kepedulian sosial atau personal. Sektor Pertama adalah sektor negara atau pemerintah yang berkewajiban menjamin pelayanan bagi warga negaranya dan menyediakan kebutuhan sosial dasar, sedangkan Sektor Kedua adalah sektor swasta yang terdiri dari kalangan bisnis dan industrial yang bertujuan mencari penghidupan dan menciptakan kekayaan. Sebagai Sektor Ketiga, maka LSM beroperasi di luar pemerintah dan pasar.

Mengutip Salamon dan Anheier, Hadiwinata mendefinisikan LSM mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Formal, artinya secara organisasi bersifat permanen, mempunyai kantor dengan seperangkat aturan dan prosedur; (2) Swasta, artinya kelembagaan yang berada di luar atau terpisah dari pemerintah; (3) Tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan (profit) kepada direktur atau pengurusnya; (4) Menjalankan organisasinya sendiri (self-governing), yaitu tidak dikontrol oleh pihak luar; (5) Sukarela (voluntary), yaitu menjalankan derajat kesukarelaan tertentu; (6) Nonreligius, artinya tidak mempromosikan ajaran agama; dan (7) Nonpolitik, yaitu tidak ikut dalam pencalonan di pemilu.

Studi tentang LSM mula-mula lebih banyak dalam konteks studi manajemen. LSM dikategorikan sebagai sektor voluntary, yaitu terletak di wilayah yang merupakan irisan dari dunia birokratik dengan dunia swasta. Akan tetapi, sejak awal tahun 1990, Hadiwinata yang mengutip buku Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, menyatakan bahwa sejak itu telah terjadi ekspansi demokratik secara global dengan menyebarnya tuntutan populer akan kebebasan politik, representasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Hal ini mendorong munculnya teori "masyarakat sipil" (civil society) dan "gerakan sosial" (social movement). Dengan mengutip Joel Migdal, maka agen-agen utama dalam hubungan negara dan masyarakat adalah "kekuatan-kekuatan sosial" (social forces), dan bukan lagi "kelas-kelas sosial" (social classes). LSM adalah salah satu kekuatan sosial tersebut, yang lahir karena respons yang spontan dari berbagai kelompok di masyarakat yang peduli karena adanya stagnasi ekonomi, represi politik, dan sektarianisme yang menghinggapi kelompok-kelompok revolusioner. Dengan memasukkan LSM sebagai bagian dari "organisasi masyarakat sipil" dan "gerakan sosial baru", maka dimensi analisisnya juga menjadi berbeda sama sekali. Dari sinilah LSM menjadi bagian penting dari sistem politik yang berubah di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.[4]

Joseph S Nye, guru besar Kennedy School of Government Universitas Harvard, Amerika Serikat, dalam karyanya "Soft Power: The Means to Success in World Politics" (2004), aktor-aktor bukan negara seperti LSM, memiliki kekuatan yang tak boleh dianggap remeh. Selain negara, LSM juga dapat berperan dalam politik kebijakan. Sebut saja lembaga-lembaga yang sudah cukup terkenal: Greenpeace (LSM lingkungan), Human Right Watch dan Amnesty International (lembaga pengawas pelanggaran hak-hak asasi manusia), Transparency International (lembaga pengawas korupsi).[5]

LSM-LSM serupa, seperti yang disebut di atas, memiliki kuasa mengontrol sekaligus menjadi pelaku yang efektif dalam membentuk opini dan atau pandangan tandingan versus negara. LSM juga dapat menjadi batu sandungan bagi korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak etis. Tak ayal, perkembangan teknologi informasi memudahkan lahir dan berkembangnya LSM

LSM memang sering kali mampu secara efektif berkampanye (named and shamed) menentang apa yang dianggap sebagai tidak adil, misalnya kepada perusahaan transnasional yang membayar murah upah buruhnya. Dalam bahasa Nye, LSM dapat melakukan itu semua karena mereka memiliki apa yang disebut kuasa lunak (soft power). Nye mendefinisikan kuasa lunak sebagai "kemampuan menciptakan pilihan-pilihan bagi orang lain, yakni kemampuan memikat pihak lain agar rela memilih melakukan hal yang kita kehendaki tanpa kita memintanya". Kuasa yang dimiliki LSM bukan terutama karena mereka punya sumber daya uang yang banyak atau senjata yang canggih untuk dapat menekan dan memaksakan kepentingannya, melainkan karena keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil mampu menjadi penyeimbang kuasa negara dan korporasi. LSM tidak memiliki kuasa keras (hard power) yang cukup, seperti halnya negara atau perusahaan-perusahaan besar. Tetapi, LSM cerdik menggunakan kuasa lunak yang mereka dapatkan dari kepercayaan masyarakat. Buah dari kuasa lunak LSM dalam mengontrol kesewenang-wenangan korporasi dan negara sejauh ini relatif behasil, meski konflik kepentingan dan perilaku tak etis dalam tubuh LSM (karena relasinya dengan korporasi dan negara) dapat saja terjadi.

Setelah kita mengetahui sedikit banyak tentang NGO secara umum dan sebelum masuk tentang peran Elsam bagi hak asasi dan demokrasi di Indonesia dan ASEAN, ada baiknya kita juga mengetahui apa yang dimaksud dengan NGO hak asasi manusia (NGO HAM). NGO hak asasi manusia adalah organisasi yang diprakarsai masyarakat sipil untuk memajukan dan melindungi, atau mengimplementasikan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Di Indonesia organisasi ini mulai lahir dan berkembang pada awal tahun 1970-an dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai motornya.munculnya gerakan civil society dalam penegakan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berkembangnya NGO HAM Internasional. Saat ini NGO hak asasi manusia di Indonesia telah berkembang dengan pesat, baik dari konteks jumlahnya maupun cakupannya, yang semakin mengarah kepada spesialisasi. Dalam konteks inilah Elsam muncul, yang kemudian diikuti oleh Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA), Kontras, SNB, dll.

Berdasarkan karakternya, kita bisa memilah dua kategori besar NGO hak asasi manusia. Pertama adalah NGO hak asasi manusia “idealis”, yaitu organisasi yang didirikan secara voluntaristik dan independen baik dari pemerintah maupun dari kelompok-kelompok yang mencari kekuasaan politik secara langsung. NGO hak asasi manusia dalam kategori ini sangat menjaga independensinya, karena itu organisasi ini mengambil posisi nonpartisan. Kredibilitas dan legitimasinya terletak pada hasil monitor atau fact finding yang objektif, dan integritasnya dalam menerapkan standar internasional hak asasi manusia. Singkatnya, mereka tidak mencari dukungan atau kekuasaan politik, atau meminjam pendapat Wiseberg, “what distinguishes a human rights NGO from other political actors is that the latter, typically, seek to protect the rights of their members or constituents only; a human rights group seek to secure the rights for all members of the society”.[7]

Sedangkan yang kedua adalah NGO yang memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Termasuk dalam kategori ini adalah NGO yang didirikan oleh gereja, serikat buruh, organisasi petani, organisasi profesional (pengacara, wartawan, dokter, dan sebagainya), organisasi konsumen, organisasi masyarakat adat, dan NGO-NGO yang memfokuskan perhatiannya pada isu lingkungan dan pembangunan. Bagi organisasi-organisasi ini, yang utama adalah membela masalah-masalah yang dihadapi organisasinya. Sedangkan, pembelaan terhadap hak asasi manusia berada dalam konteks pembelaannya terhadap konstituennya tersebut. Organisasi-organisasi ini tidak memulai dengan agenda yang spesifik mengenai hak asasi manusia, tetapi diletakkan dalam konteks umum usaha bersama memajukan dan melindungi hak asasi manusia. NGO hak asasi manusia dalam kategori ini sering menghadapi tuduhan sebagai “partisan” dan tidak independen.

Elsam pada mulanya memang tidak secara sadar diarahkan secara spesifik menjadikan hak asasi manusia sebagai core business-nya, tetapi seiring dengan pengalaman yang diperoleh dari advokasi yang dilakukannya, akhirnya Elsam menjadikan isu hak asasi manusia sebagai perhatian utamanya. Pada titik ini pun terjadi perdebatan antara fokus kepada isu-isu hak sipol (civil and political rights) atau hak ekosob (economy, social, and cultural rights). Elsam tidak mengambil jalan dikotomi, tetapi mengambil pendekatan indivisible. Perubahan secara sadar menjadi NGO hak asasi manusia kira-kira terjadi setelah dua tahun Elsam berkiprah, yang ditandai dengan advokasi Elsam terhadap ratifikasi Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan (CAT).

Lahirnya Elsam

Sekitar bulan April 1993, sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mulai sering berdikusi instropektif tentang strategi-strategi advokasi yang dilakukan dalam membela korban-korban pembangunan. Pada periode itu, Indonesia memang sedang giat-giatnya membangun proyek dan menjalankan program, yang sebagian besar dibiayai dari pinjaman luar negeri.

Diskusi-diskusi itu tak selalu formal. Tempatnya juga tak tetap, kadang-kadang di sekretariat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di jalan Diponegoro, Jakpus. Sesekali juga dilakukan di kantor Walhi, Jaksel. Dua organisasi swadaya masyarakat dengan bidang kerja berbeda ini merupakan dua penyangga utama INFID.[8] YLBHI yang memiliki cabang di berbagai kota besar, banyak memberikan bantuan hukum terhadap rakyat yang mengalami kekerasan struktural dari negara. Bantuan yang diberikan berupa pendampingan secara langsung selama berperkara di pengadilan. Walhi, dengan jaringan LSM di berbagai daerah, melakukan advokasi dalam isu-isu lingkungan hidup.

Dalam diskusi-diskusi tak resmi itu, muncul kegelisahan tentang pola advokasi dan penanganan kasus yang pernah ditangani. Mereka yang terlibat aktif dalam diskusi ini memang orang-orang yang yang memiliki rekam jejak cukup lama di dunia LSM. Ada Direktur YLBHI Abdul Hakim Garuda Nusantara, anggota Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Asmara Nababan, Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) Hadimulyo, aktivis Walhi Sandra Yati Moniaga, dan Sekretaris INFID Agustinus Rumansara.[9]

Ada dua hal yang menjadi tema kegelisahan di antara mereka. Pertama, belum ada LSM yang fokus pada studi terhadap kebijakan yang berdampak pada pelaksanaan hak asasi manusia. Kedua, belum ada LSM yang fokus pada kegiatan pendidikan HAM yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi korban kebijakan yang tak ramah terhadap HAM. Saat itu memang tidak banyak LSM yang melakukan advokasi terhadap kebijakan pembangunan (policy advocacy) karena banyak LSM yang masih fokus pada penanganan kasus.

Setelah beberapa kali pertemuan, idenya mengerucut pada kesimpulan tentang perlunya suatu lembaga yang setidaknya menjalankan dua fungsi. Pertama, melakukan kajian pada kebijakan-kebijakan dan prgram pembangunan yang berdampak langsung pada HAM, khususnya hak sipil, politik, dan ekonomi. Kedua, melakukan kegiatan pendidikan HAM kepada kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan pembangunan.

Siklus kegiatan dari lembaga baru itu haruslah sebuah studi kebijakan, lalu hasilnya dijadikan dasar untuk melakukan advokasi. Ia harus disuarakan melalui penerbitan dan dibawa dalam forum-forum lobi, entah untuk pemerintah, DPR, atau instansi lainnya. Hasil studi ini nantinya juga bisa digunakan untuk bahan pendidikan HAM bagi masyarakat. Kegelisahan dan kristalisasi ide itu berujung pada pembentukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).

Lembaga baru ini menggariskan tiga hal sebagai tujuan pendiriannya. Pertama, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan peran serta rakyat dalam pembangunan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial. Kedua, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap HAM. Ketiga, mengupayakan pembaruan hukum dan kebijakan yang tanggap dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi serta kepentingan masyarakat.

Dalam benak para pendiri Elsam, cita-cita besar dalam pendirian lembaga ini adalah mendorong terciptanya negara hukum yang demokratis. Juga memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia warga negaranya. Dalam implementasinya di lapangan, ini harus terwujud dalam sistem hukum dan kinerja aparat yang memberikan perlindungan memadai terhadap hak-hak sipil masyarakat, dengan memberikan perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, dan penganiayaan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Masuk ke pembahasan mengenai peran yang dilakukan Elsam kita harus mengenal terlebih dahulu bahwa berbeda dengan NGO HAM Internasional, NGO HAM di Indonesia harus berhadapan dulu dengan “masalah struktural” yang melilit negeri ini, seperti kemiskinan, konflik etnis, konflik agama, korupsi, utang luar negeri, demokratisasi sistem politik, sampai degradasi lingkungan. Dalam konteks ini, strategi dan taktik NGO HAM di Indonesia sangat berbeda dengan NGO Internasional yang lebih fokus pada pelanggaran individual. NGO HAM di sini melihat pelanggaran hak asasi dalam konteks “masalah strukturak” tersebut. Apalagi, isu hak asasi manusia masih dilihat sebagai “western value” oleh banyak masyarakat Indonesia. Berikut beberapa proyek yang dilakukan Elsam dalam memperjuangkan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia.

Kedung Ombo

Salah satu studi penting Elsam pada masa-masa awal kelahirannya adalah tentang pelanggaran HAM dalam proyek pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah. Proyek ini dimulai tahun 1985, yang menuntut pembebasan lahan yang cukup luas di daerah Kedung Ombo. Proyek yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengamanan dan pengendalian banjir di Jateng ini membutuhkan areal kurang lebih 5.898 hektare, yang terdiri dari lahan 1.500 tanah perhutani, 730 sawah, 2.655 tanah tegalan, 985 hektare tanah pekarangan dan 30 hektare tanah kuburan. Daerah yang akan kena proyek ini meliputi beberapa desa di Kecamatan Kemusu, Boyolali. Sebagian lahan yang harus dikosongkan juga berada di Kecamatan Miri dan Sumber Lawang, Sragen. Selain itu, juga ada satu Kecamatan di Kabupaten Grobogan yang terkena proyek ini. Total akan ada 20 desa yang efektif bakal ditenggelamkan untuk pembangunan waduk ini.[10]

Hasil studi Elsam, yang dilakukan bersama Lawyer Committee for Human Rights, menemukan banyak kasus pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program tersebut. Setidaknya dua pelanggaran HAM yang ditemukan disana. Pertama, tidak adanya musyawarah yang dilakukan pemerintah dalam proses pembebasan lahan. Dalam penentuan harga, pemerintah secara sepihak menetapkan harga tanpa mendengar masukan dari masyarakat. Kedua, intimidasi dan teror terhadap warga yang tidak bersedia menerima ganti rugi, serta tidak mau mengikuti tawaran pemerintah untuk ikut program transmigrasi. Warga yang bertahan ini diberi label pembangkang dan dicap sebagai anggota PKI.

Dalam kampanye di panggung internasional, Elsam difasilitasi oleh Lawyers committee for human rights dan International Rivers Network. Awal kampanye Elsam itu dimulai dengan mengirimkan delegasi untuk bertemu dan menyampaikan hasil studi kepada perwakilan Bank Dunia di Washington DC Amerika Serikat, akhir 1995. Wakil Elsam dalam pertemuan itu adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara, Asmara Nababan, dan Ifdhal Kasim. Kepada wakil Bank Dunia, delegasi Elsam meminta agar lembaga keuangan internasional itu juga harus memberikan tekanan pada adanya keadaan tertentu yang dipersyaratkan saat memberi pinjaman kepada Indonesia. Elsam meminta bahwa proyek tersebut harus juga memperhatikan dimensi hak asasi manusia.

Elsam juga meminta agar Bank Dunia menaikkan harga ganti rugi lahan yang akan diberikan pada warga. Hal ini disebabkan, harga ganti rugi yang diberikan kepada warga sangatlah rendah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tertanggal 25 Agustus 1986 tentang Pedoman Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pelaksanaan Pembebasan Tanah Proyek Kedung Ombo, harganya diatur dengan ketentuan: tanah sawah kelas I Rp. 380 per meter persegi, tanah tegalan kelas II Rp. 250 per meter persegi, tanah pekarangan Rp. 633 per meter persegi.

Dalam pertemuan itu, Bank Dunia bersikukuh bahwa dampak sosial yang timbul dari pelaksanaan proyek menjadi kewajiban pemerintah Indonesia sebab itu masuk dalam tugas pemerintah kita. Bank Dunia hanya bertanggung jawab untuk masalah konstruksi saja, persoalan implikasi sosial adalah urusan pemerintah Indonesia. Delegasi Elsam mempertanyakan alasan ini karena proyek tersebut dibiayai Bank Dunia sehingga lembaga tersebut mmepunyai kewajiban untuk mendesak pemerintah Indonesia melaksanakan proyeknya, termasuk soal pemindahan orang (transmigrasi) dalam kasus Kedung Ombo, sesuai kebijakan Bank Dunia.

Kampanye internasional dalam kasus ini mengundang kearahan pemerintah. Pada 15 November 1993, usai bertemu Presiden Soeharto, Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita mengatakan kepada pers bahwa ada LSM yang mencoba berkampanye agar pihak donor mengurangi, bahkan menghentikan bantuannya kepada Indonesia. Menurutnya, kampanye tersebut dilakukan melalui penyebaran informasi bohong kepada pihak-pihak asing di luar negeri. Di dalam negeri, tudingan Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita menimbulkan kehebohan. Elsam, sebagai LSM yang disebut secara tak langsung dalam soal ini, membuat klarifikasi. Dalam pernyataan persnya, Direktur Elsam Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan hasil studi lembaganya tidak pernah merekomendasikan agar Bank Dunia menghentikan bantuannya untuk Indonesia.

Akhirnya, Ginandjar Kartasasmita mengundang wakil-wakil dari LSM pada tanggal 20November 1995. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama tiga jam tersebut, hadir sejumlah tokoh LSM, termasuk Abdul Hakim Garuda Nusantara. Dalam pertemuan itu, Ginandjar mengatakan, yang prinsip bagi pemerintah adalah semua informasi yang disampaikan harus sesuai kebenaran. Fakta-fakta dalam negeri dapat digunakan di dalam negeri untuk memperbaiki kebijakan dalam negeri. Membawa fakta-fakta itu ke luar negeri merupakan hal yang kontra produktif karena dapat menurunkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara atau pemerintah atas usaha-usaha mereka saat ini.

Kasus itu memang cukup menghebohkan, sebab tuduhan terhadap LSM yang dianggap berkeinginan menggagalkan bantuan merupakan masalah serius sehingga ditanggapi secara hati-hati. Terlepas dari kontroversi itu, studi Elsam untuk masalah Kedung Ombo ini membawa perubahan bagi pelaksanaan proyek itu. Sebagian warga Kedung Ombo mendapat ganti rugi yang lebih layak dan Bank Dunia juga menghentikan bantuan pembangunan dam besar di Indonesia, serta pendekatan yang bersifat keamanan (security approach) sudah mulai berkurang.

Hanya saja, hasil akhir dari perjuangan warga Kedung Ombo melalui jalur pengadilan tak membuahkan hasil. Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan warga Kedung Pring pada 20 Desember 1990. Pengadilan Tinggi Semarang juga bersikap sama, dalam sidang 9 April 1991 gugatan itu tetap ditolak. Angin baik berhembus dari Mahkamah Agung, dalam putusan tanggal 28 Juli 1993 majelis hakim kasasi yang terdiri dari Prof. Asikin Kusuma Atmadja, H. AM. Manrrapi, dan RL Tobing memenangkan warga. Namun, kemenangan warga itu tak berlangsung lama. Dalam sidang peninjauan kembali, 29 Oktober 1994, MA membatalkan kemenangan itu dan mengakhiri harapan warga korban proyek Kedung Ombo untuk bisa menikmati ganti rugi yang layak.[11]

Security Approach

Pemberitaan media massa pada tahun 1990-an diwarnai cukup banyak berita kekerasan, intimidasi, dan penyiksaan yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil. Kekerasan itu terjadi di dalam maupun di luar proses hukum, yang biasanya terkait sikap oposisi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah atau implikasi pembangunan. Aneka macam kekerasan itu berada pada taraf yang sangat memprihatinkan. Elsam mencatat banyak sekali penggunaan metode penyiksaan dan eksekusi langsung di luar proses hukum. Kasus-kasus ini merupakan salah satu contoh bagaimana pedekatan keamanan (security approach) sangat mengemuka di masa Orba.

Ada 10 kasus yang menjadi objek studi Elsam, kasus-kasus itu adalah: Operasi Jaring Merah di Aceh; Kasus Tanah Sei Lepan; Kasus HKBP di Medan; teror dan penyiksaan paksa aksi buruh; pembunuhan terhadap aktivis buruh Marsinah di Sidoarjo, Jawa Timur; intervensi ke pengadilan dalam kasus pembunuhan Marsinah; penembakan di Nipah, Sampang, Madura; pemberian stigma PKI dalam kasus Kedung Ombo; Operasi bersih menghadang pengunjuk rasa; dan pembunuhan di Liquica, Timor Timur.[12]

Dari kasus-kasus diatas, Elsam memetakan pola kekerasan yang dilakukan aparat keamanan negara, yang biasanya terkait dengan upaya menjaga stabilitas untuk memuluskan pembangunan. Secara umum, penyiksaan biasamya diawali dengan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat tindak pidana, politik, maupun kriminal. Teknik penyiksaan paling standar selama proses interogasi adalah intimidasi yang disertai pukulan atau tendangan. Korban pun biasanya dipaksa untuk mengakui segala yang dituduhkan kepadanya. Hal ini menunjukkan netapa lemahnya posisi warga masyarakat ketika berhadapan dengan aparat koersif yang berlindung di balik otoritas negara.

Hasil studi Elsam menyimpulkan, dominasi militer melalui doktrin dwifungsi ABRI dalam pengelolaan berbagai persoalan kemasyarakatan membuka peluang besar terjadinya tindak kekerasan dan penyiksaan tersebut. Melalui lembaga yang bernama Bakorstanas, militer memiliki kewenangan melampaui polisi dan jaksa. Kenyataan ini juga diperburuk dengan tidak memadainya sistem hukum nasional dalam mengantisipasi pelanggaran berat terhadap hak hidup oleh pejabat publik.

Dalam rekomendasinya, hasil studi Elsam menyarankan beberapa hal. Dua yang terpenting adalah: pertama, meninjau kembali pendekatan keamanan yang selama ini menjadi penyangga stabilitas. Sebab, stabilitas yang diperoleh dengan cara menyebarkan rasa takut di tengah masyarakat adalah stabilitas yang semu. Kedua, mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi PBB tahun 1984 tentang “Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya”.[13]

Abdul Hakim Garuda Nusantara berpendapat, setidaknya ada empat alasan mengapa pemerintah perlu segera meratifikasi konvensi PBB tersebut. Pertama, isi konvensi tersebut sangat relevan untuk menjawab kasus-kasus penyiksaan yang melibatkan pejabat publik, seperti polisi, ABRI, dll yang masih sering terjadi ketika itu. Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam konvensi tersebut amat sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, isi konvensi tersebut akan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan hukum pidana (KUHP) yang sekarang berlaku. Keempat, sejak tanggal 23 Oktober 1985 Indonesia telah menandatangani konvensi PBB menentang penyiksaan.

Kasus Papua dan Timor Timur

Kasus pelanggaran HAM di Papua (dulu Irian Jaya) dan Timor Leste (dulu Timor Timur) ini merupakan kasus pelanggaran HAM yang sangat besar eksesnya. Bahkan, Timor Timur sekarang sudah merdeka dan mendeklarasikan negara Timor Leste. Pelanggaran HAM yang terjadi di dua daerah ini memang bukan terjadi karena diawali penentangan atau sikap oposisi dari warganya terhadap pemerintah pusat, tetapi lebih karena pemerintah pusat memiliki kepentingan terhadap daerah-daerah ini yang dikenal memiliki sumber daya alam melimpah. Selain karena ingin mengeruk SDA-nya untuk kepentingan pusat, Papua dan Timor Timur juga dijadikan semacam daerah militer oleh Orba. Ini terlihat dari banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer disana, yang memang punya kepentingan mengamankan bisnis “eksploitasi SDA” yang syarat kepentingan, tidak hanya kepentingan Jakarta, tapi juga negara-negara asing.

Persingguhan awal Elsam dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di daerah ini adalah melalui pelatihan HAM selama tiga hari di Jayapura. Pesertanya adalah warga yang pernah menjadi korban pelanggaran HAM, termasuk Tom Beanal. Advokasi awal Elsam di Papua melibatkan perusahaan multinasional Freeport McMoran Copper and Gold, Inc., yang berkantor pusat di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat.

Salah satu kasus besar di Papua yang diadvokasi Elsam adalah laporan tentang kasus pelanggaran HAM yang disampaikan Uskup Mgr. H.F.M. Munninghoff. Dalam laporan setebal 26 halaman itu, tokoh gereja Katolik itu membuka mata Jakarta dan dunia tentang pelanggaran HAM di Timika, Kabupaten Fakfak, Irian Jaya. Laporan Munninghoff itu mencatat 17 penduduk sipil tewas, empat orang hilang, dan 48 orang ditangkap, ditahan, dan dianiaya dari kurun waktu 6 Oktober 1994 sampai 31 Mei 1995. Laporan Munninghoff itu memancing perhatian nasional. Akhirnya Komnas HAM turun tangan dan melakukan investigasi di Timika, Irian Jaya. Komnas HAM lalu menyatakan ada 16 warga yang terbunuh dan empat penduduk lainnya yang ditahan, sampai hari ini tidak diketahui keberadaannya. Warga tak puas dengan penanganan yang dilakukan Komnas HAM karena mereka tidak memasukkan peran penting PT Freeport Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM tersebut.

Akhirnya warga Amungme, yang diwakili Tom Beanal, memilih jalur pengadilan untuk menggugat PT Freeport secara hukum. Tak tanggung-tanggung, langsung ke pengadilan New Orleans di wilayah Timur Louisiana, Amerika Serikat karena kantor pusat PT Freeport berada disana. Gugatan diajukan pengacara Martin Regan dari Regan, Manasseh & Boshea Law Firm.[14] Elsam aktif terlibat dalam proses pengajuan gugatan dan persidangan kasus ini. Staf dan pengacara Elsam, Aderito de Jesus Soares, menjadi asisten pengacara untuk gugatan warga Amungme kepada PT Freeport di New Orleans.

Dalam berkas gugatannya, PT Freeport dituduh melakukan pelanggaran HAM terhadap suku Amungme dan suku pribumi lainnya, serta melakukan pencemaran lingkungan. Gugatan itu dihadapi Freeport dengan membujuk warga menerima 1 % Trust Fund Freeport. Warga menolak karena menganggapnya sebagai upaya Freeport, ABRI, dan pemerintah untuk mencuci tangan dari masalah pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan.

Kasus ini berakhir dengan adanya kesepakatan antara warga Amungme, yang diwakili Tom Beanal, dengan PT Freeport Indonesia. Ia mendapat pembagian keuntungan 1 % per tahun dari perusahaan tambang itu. PT Freeport juga membayar ganti rugi dan menjadikan kepala suku, Tom Beanal, sebagai komisaris perusahaan tersebut.[15]

Masuk ke kasus Timor Timur, insiden berdarah di Santa Cruz pada 12 November 1991 memancing sorotan mata internasional akan apa yang terjadi di Timor Timur. Insiden ini bermula dari demonstrasi yang dilakukan mahasiswa terhadap pemerintah Indonesia saat penguburan Sebastião Gomes, yang ditembak mati oleh tentara Indonesia sebulan sebelumnya. Para mahasiswa menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, serta gambar pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmao. Tentara Indonesia menembaki para demonstran yang mengakibatkan 271 orang tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Insiden Santa Cruz.

Persingguhan Elsam dengan Timor Timur bermula dari banyaknya kasus pelanggaran HAM di daerah tersebut pasca insiden Santa Cruz. Karena kondisi yang tertutup, tak mudah masuk ke Timor Timur. Waktu itu, Elsam membangun jaringan melalui pastor di Papua. Sekitar tahun 1994, Elsam menyelenggarakan pelatihan di Papua, dengan mengundang peserta dari Timor Timur. Setelah pelatihan tersebut, Elsam memiliki kontak jaringan dengan LSM di daerah tersebut.

Elsam juga mencatat sejumlah kasus pelanggaran HAM di daerah ini. Pada 14 Januari 1998, Elsam meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi mengenai pelanggaran HAM oleh ABRI di Atabae, Timor Timur. Dalam suratnya, Elsam menyatakan bahwa pihaknya pada 14 November 1997 telah menerima laporan dari Yayasan Hukum Hak Asasi dan Keadilan (Yayasan HAK), Dili. Laporan tersebut mengenai sejumlah pelanggaran HAM yang tergolong dalam Gross Violation of Human Rights atau pelanggaran HAM berat yang dilakukan aparat keamanan terhadap sejumlah penduduk sipil di Kecamatan Atabae, Kabupaten Bobonaro, Timor Timur pada 4 Januari 1998.

Pasca mundurnya Presiden Soeharto tahun 1998 dan terbitnya era reformasi, pemerintah Indonesia dibawah Presiden Habibie pada 27 Januari 1999 mengeluarkan dua opsi menyangkut masa depan Timor Timur. Pilihannya adalah menerima atau menolak otonomi khusus. Hasilnya dari 438.968 suara sah, 344.580 suara (78,2 %) memilih merdeka dan 94.388 suara (21,8 %) memilih integrasi. Setelah pengumuman dikeluarkan, terjadilah kerusuhan dan pembumihangusan di daerah tersebut.

Masyarakat nasional maupun internasional sangat prihatin dengan situasi yang terjadi di Timor Timur. Bahkan Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan Resolusi 1999/S-4/1 yang menuntut kepada pemerintah indonesia dan Komnas HAM menjamin bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan dan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia akan diadili. Resolusi tersebut juga meminta kepada Sekjen PBB untuk membentuk komisi penyelidik internasional, serta mengirimkan pelapor khusus tematik ke Timor Timur.

Hasil penyelidikan Komnas HAM itu ditindaklanjuti dengan penuntutan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Timur. Sebelum Kejagung memulai penyelidikannya, Jaksa Agung Marzuki Darusman meminta LSM terlibat sebagai tim ahli, salah satunya adalah Elsam. Hasil itu kelar awal tahun 2001 dan mulai diadili di Pengadilan HAM ad hoc pada 21 Februari 2001. Elsam melakukan monitoring secara intensif saat persidangan berlangsung. Elsam juga memfasilitasi pelatihan hakim ad hoc HAM tentang unsur-unsur tindak pidana pelanggaran HAM berat dan pertanggungjawaban komando.

Usai persidangan, Elsam membuat laporan sangat komprehensif tentang pelaksanaan pengadilan terhadap para pelanggar HAM tersebut. Dalam laporan berjudul “Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta: Catatan Akhir Pengadilan HAM ad hoc Timor Timur”, Elsam memaparkan sejumlah kelemahan-kelemahan dalam dakwaan yang disusun jaksa.[16] Selain itu, Elsam juga mencatat bahwa jaksa dalam merumuskan dakwaan juga tidak cermat, proses pembuktiannya juga terkesan apa adanya.

Dalam kesimpulan kajiannya, Elsam menilai jaksa yang mewakili kepentingan umum (termasuk para korban) guna menuntut para pelaku kejahatan yang serius itu jelas sekali tidak menerapkan prinsip “prosecutions are to be undertaken in good faith and with due diligence” yang telah menjadi standar universal. Hal ini tampak jelas dari proses perumusan dakwaan yang sumir, pengajuan alat-alat bukti dan saksi yang tidak maksimal, dan ketiadaan eksplorasi yang gigih dari jaksa. Dapat dikatakan bahwa ada intensi yang tersembunyi untuk tidak menuntut para tersangka dengan adil. Dengan kualitas dakwaan dan pembuktian seperti itu, maka majelis hakim menghadapi materi yang sangat terbatas untuk menentukan kesalahan para terdakwa.

Pemerintah Indonesia dan Timor Timur sebenarnya juga menggunakan jalur politik untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM ini melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Komisi ini tidak bertujuan menjebloskan mereka yang terlibat pelanggaran HAM ke penjara, tetapi untuk memperkuat rekonsiliasi dan persahabatan Indonesia dengan Timor Timur (Timor Leste kemudian). Hasil akhir dari kerja KKP ini sudah bisa diduga. Meski menemukan sejumlah pelanggaran HAM berat, KKP hanya merekomendasikan kedua negara untuk memberikan pengakuan melalui ungkapan penyesalan dan permintaan maaf resmi, serta berkomitmen untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, dan berupaya menyembuhkan luka masa lalu.[17]

Hasil kerja komisi ini diserahkan KKP kepada kedua kepala pemerintahan di Bali, 15 Juli 2008. Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda mengatakan, dengan rekomendasi ini kasus pelanggaran HAM di Timor Timur dinyatakan selesai. Tetapi, sejumlah aktivis LSM berpendapat lain. Mereka menilai rekomendasi itu tidak lantas membuat para pelakunya tak bisa diadili. Masih ada mekanisme lain yang bisa ditempuh untuk membawa para pelanggar HAM itu ke meja hijau dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tantangan di Era Reformasi

Awal tahun 1998 adalah senja bagi kekuasaan Orba. Setelah berkuasa selama 32 tahun, rezim ini pun takluk oleh hantaman badai politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998, lalu menyerahkan tahtanya kepada sang wakil, BJ Habibie. Perubahan yang bisa dibilang berlangsung cukup cepat itu mengagetkan banyak kalangan, termasuk kalangan LSM yang di masa Orba bergerak dalam isu hak asasi manusia atau bantuan hukum struktural.[18] LSM di era baru ini harus merumuskan kembali agenda bersama untuk mengisi transisi demokrasi setelah rezim otoritarian berganti.

Bagi Elsam, Orde Reformasi menyediakan tantangan tersendiri. Reorientasi pun dilakukan mengingat pemerintah yang dihadapi tak lagi otoriter seperti sebelumnya. Sejak pertengahan 1999, agenda Elsam didominasi oleh upaya reformasi hukum dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu diabnding keterlibatan dalam kasus-kasus baru. Program-program itu berada dalam kerangka mengisi suatu tatanan demokrasi. Dalam beberapa kasus, peluang untuk pengungkapan kasus-kasus di masa lalu itu memang mendapat angin baru di bawah pemerintahan rezim reformasi yang mulai demokratis.

Akan tetapi, peluang yang sangat terbuka itu juga merupakan tantangan tersendiri. Sebab, ini merupakan sesuatu yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, aktivis LSM ditantang untuk tidak lagi berteriak dari luar lapangan. Dalam beberapa hal, mereka harus masuk dan terlibat sendiri. Hanya saja itu membutuhkan kemampuan tersendiri, yang belum tentu dimiliki semua aktivis hak asasi manusia. Kemampuan investigasi dan pengetahuan forensik merupakan hal dasar yang minimal harus dikuasai aktivis LSM untuk bisa terlibat dalam upaya penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Elsam menerbitkan dua buku manual tentang investigasi pelanggaran HAM. Pertama, Menelusuri Jejak Menyingkap Fakta: Panduan Investigasi Pelanggaran HAM, yang diterbitkan Elsam tahun 1999 bekerjasama dengan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK). Kedua, buku bertema sama dengan judul Mengungkap Fakta: Buku Saku Panduan Investigasi Pelanggaran HAM yang diterbitkan tahun 2001.

Satu hal yang juga perlahan berubah setelah reformasi adalah hubungan antara pemerintah dengan LSM. Setelah 1998, secara perlahan hubungan keduanya mulai membaik dan bisa bekerjasama, walau masih terbatas akan isu tertentu saja. Sikap pemerintah yang mulai akomodatif terhadap aspirasi rakyat disambut dengan upaya advokasi yang lebih optimal pula. Dilibatkannya Elsam dalam penyusunan rancangan undang-undang, serta kerja-kerja ad hoc dalam penanganan kasus adalah salah satu indikasi membaiknya hubungan antara mereka. Elsam juga mulai terlibat dalam advokasi kebijakan untuk menggolkan UU Pengadilan HAM, UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Berubahnya pola hubungan ini juga ditandai dengan berhasil masuknya Elsam dalam program pengembangan kapasitas kelembagaan negara yang berhubungan dengan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Contohnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam kasus Timur Timor wakil Elsam diminta Kejagung menjadi tim ahli dalam penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum dan sesudah jajak pendapat. Wakil Elsam juga dilibatkan dalam beberapa tim yang dibentuk Komnas HAM dalam mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, salah satunya adalah Tim Penyelidikan Kasus Orang Hilang.

Dengan visi sebagai lembaga studi dan advokasi, Elsam mengisi ruang demokrasi yang diberikan alam reformasi dengan menyodorkan sejumlah agenda yang harus diselesaikan oleh pemerintah di era transisi ini. Melalui program transitional justice, Elsam menawarkan sejumlah solusi untuk menuntaskan kasus-kasus masa lalu. Elsam mengusung isu pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, selain pengadilan hak asasi manusia ad hoc, serta kampanye anti kekerasan, sampai beberapa tahun sesudahnya.

Di bawah bendera program ini, Elsam menyelenggarakan pemantauan isu dan studi HAM, membuat penerbitan dan pelayanan hukum. Hasil pemantauan diterbitkan secara reguler, melalui buku-buku, buletin Asasi, Jurnal Dignitas, dll. Diharapkan program ini dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang bola panasnya sekarang ada di pemerintahan transisi. Hanya saja, terkadang upaya pemerintah dirasa masih kurang optimal. Walaupun dalam konteks keberadaan undang-undang , katakanlah seperti lahirnya UU KKR, sudah cukup terakomodasi, tetapi dari sisi implementasi penegakan hukumnya masih seperti macan ompong, alias tak bergigi.

Agenda HAM di ASEAN

Sejak berdirinya, 8 Agustus 1967, isu HAM bukanlah sebuah major element bagi ASEAN. Baru memasuki era 1990-an, ASEAN menyadari bahwa mereka harus memiliki pendekatan bersama tentang HAM, serta berpartisipasi aktif dalam pemajuan dan perlindungan HAM di wilayahnya. Harapan muncul ketika ASEAN Charter ditandatangani tahun 2007. Piagam ini menjadi dasar pembentukan ASEAN Community tahun 2015 dengan tiga pilar utama, yaitu ASEAN Security Community, ASEAN Socio Cultural Community, dan ASEAN Economic Community. Sebagai konsekuensi dari ditandatanganinya ASEAN Charter, salah satu pasalnya yaitu Pasal 14, menyerukan dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN.

Indonesia di ASEAN cukup dikenal berperan aktif dalam upaya-upaya pemajuan, penegakan, dan advokasi HAM. Para diplomat kita selalu tegas dalam membawa isu HAM di tingkat regional, maupun internasional mewakili ASEAN. Peran Indonesia juga signifikan, khususnya dalam mendorong ASEAN membentuk komisi hak asasi manusia, yang bernama ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) pada 23 Oktober 2009 di Hua Hin, Thailand.[19] Akan tetapi, bagaimanapun Indonesia memiliki kepentingannya sendiri dalam hal ini. Prioritas Indonesia lebih kepada hal-hal yang sejalan dengaan tema Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011, yaitu memastikan terjadinya kemajuan signifikan dalam mewujudkan Komunitas ASEAN; memastikan arsitektur regional dan lingkungan regional tetap kondusif bagi pembangunan; dan memulai pembahasan mengenai visi ASEAN pasca 2015, yakni Komunitas ASEAN di tengah Komunitas Global.

Setidaknya terdapat dua prioritas yang membutuhkan peran aktif Indonesia. Pertama, pengesahan tata cara atau prosedur AICHR dalam mejalankan tupoksinya. Proses ini mengalami permasalahan karena terdapat aturan tentang interaksi AICHR dengan pihak-pihak yang terkait dengan ASEAN, khususnya dengan masyarakat sipil, yang masih mengalami penolakan oleh beberapa negara anggota ASEAN, seperti Myanmar yang ditenggarai bermasalah dengan HAM.

Indonesia sebenarnya mampu meraih dukungan Filipina, dan Thailand untuk kasus ini, tetapi karena mekanisme decision making harus melalui konsensus, maka negara-negara lainnya yang tidak setuju selalu menjadi stumbling block bagi pengesahan aturan-aturan ini. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam setiap aspek ASEAN, khususnya dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, menjadi elemen vital bagi implementasi Komunitas ASEAN 2015. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini harus menekankan pada pentingnya pembentukan Komunitas ASEAN yang berorientasi dan berpusat pada masyarakatnya.

Kedua, berangkat dari kerangka acuannya, AICHR dimandatkan untuk menyusun sebuah Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang bertujuan membangun kerangka kerja sama hak asasi ASEAN dan instrumen-instrumen HAM lainnya. Indonesia harus mampu membujuk negara-negara anggota ASEAN yang selama ini resisten terhadap formalisasi konsep HAM di ASEAN untuk menerimanya sebagai bagian dari Komunitas ASEAN. Pemerintah juga berkewajiban memastikan bahwa deklarasi tersebut memuat prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi universal.

Akan tetapi, di sisi lain kita sering disuguhkan sebuah realitas politik bahwa komitmen ASEAN dalam penegakan HAM hanya menjadi bagian kecil dari salah satu aspek utama Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN, yaitu aspek political development. Jika HAM kembali bersingguhan dengan spektrum politik, maka upaya-upaya penegakan dan perlindungannya pun menjadi sekedar komoditas politik saja, serta hanya mempunyai level of compliance yang rendah. Walaupun sebenarnya usulan diterapkan Confidence Building Measures (CBM) di tiga pilar ASEAN dapat membawa transparansi tersendiri di bidang HAM, jadi negara yang selama ini terkesan menyembunyikan (conceal) pelanggaran-pelanggaran HAM yang mereka lakukan, mau tidak mau harus mentransparansikannya kepada ASEAN. Otomatis publik pun bisa melakukan assessment terhadap kasus-kasus HAM di semua negara anggota ASEAN, dengan dalih transparansi publik.

Menilik Indonesia yang menjadi Ketua ASEAN 2011 ini, kelihatannya hak asasi manusia tidak akan menjadi agenda besar yang dibawa Indonesia ke level regional tersebut. Isu itu akan kembali menguap seiring dengan konsentrasi ASEAN yang tampaknya akan lebih kepada sektor keamanan dan ekonomi. Padahal, pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN merupakan parameter yang sesuai untuk memastikan terwujudnya Komunitas ASEAN. Seharusnya dengan adanya AICHR, kepemimpinan Indonesia di ASEAN dapat menjadi momen penting bagi realisasi agenda-agenda HAM. Kita juga harus dapat memainkan posisi strategis sebagai Ketua ASEAN untuk menempatkan diri kita sebagai garda terdepan dalam upaya-upaya penghormatan dan penegakan HAM di Asia Tenggara.

Penutup

Sebagai lembaga yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu HAM, pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai adalah menyelesaikan tumpukan kasus pelanggaran HAM yang masih macet penyelesaiannya. Hingga 2010, setidaknya ada empat kasus besar pelanggaran HAM yang penyelesaiannya masih jalan di tempat, meski penyelidikannya sudah dirampungkan Komnas HAM. keempatnya adalah kasus Trisakti dan Semanggi I-II, penculikan 1997/1998, kerusuhan Mei 1998, dan penembakan Wamena-Wasior. Pangkal kemacetannya adalah kurangnya kemauan politik pemerintah untuk menuntaskannya. Selama ini, Kejagung menggunakan alasan formil untuk mengembalikan berkas penyelidikan kasus itu ke Komnas HAM, yang mengakibatkan kasus ini seperti digantung.

Cerita kurang menggembirakan tentang situasi HAM ini tampaknya dipengaruhi oleh perkembangan internasional yang dianggap kurang berpihak pada isu-isu HAM. Pada 17-18 Mei 2005, Elsam mengadakan lokakarya Pemetaan Inisiatif Advokasi HAM Masyarakat Sipil Indonesia. Dalam pemetaannya, lokakarya menemukan sejumlah problem baru yang dihadapi Indonesia pasca lengsernya Soeharto. Pertama, perkembangan politik internasional pasca serangan 11 September 2001. Hantaman dua pesawat komersial ke gedung WTC di New York itu mengubah konstelasi dunia yang sebelumnya sudah mulai getol mengusut pelanggaran HAM.

Pasca serangan itu, fokus dunia internasional bergeser ke perang melawan terorisme sehingga agenda pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM juga otomatis tergeser. Dengan alasan melindungi kepentingan nasional, mulai terjadi pengekangan terhadap hak sipil masyarakat. Di Indonesia, dampak dari kejadian itu juga terasa. Insiden 9/11 menguatkan kembali keterlibatan intelijen dan militer untuk melindungi negara, yang mana secara tidak langsung membuat pengusutan kasus pelanggaran HAM mereka di masa lalu cenderung diabaikan.

Kedua, dampak liberalisasi perdangangan. Dalam bidang ekonomi, perkembangan internasional yang juga berdampak langsung dengan kondisi Indonesia adalah pemberlakuan pasar bebas. Ekses dari free trade ini adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin di dunia, terutama di Asia dan Afrika, karena tidak mampu bersaing di pasar global. Indonesia cenderung mengakibatkan kebijakan ekonomi neoliberal, yaitu dengan melakukan kebijakan privatisasi sumber-sumber ekonomi dan menjustifikasi pencabutan subsidi untuk kelompok kecil dan menengah, seperti nelayan, petani, masyarakat, dan kelompok urban, bahkan melimitasi akses rakyat kepada fasilitas publik.

Sebagai lembaga yang mempunyai rekam jejak cukup panjang dalam advokasi isu-isu HAM, Elsam dinilai memiliki modal yang cukup besar untuk memainkan peran penting dalam mengisi periode transisi menuju demokrasi ini. Namanya dianggap memiliki trademark dalam isu-isu HAM. Selain itu, keterlibatan anggotanya dalam institusi yang bergelut di bidang ini kian mentahbiskan kredibilitasnya. Selain itu, Elsam juga dapat menjadi aset jaringan serta pintu masuk untuk “mempopulerkan” isu HAM di tengah masyarakat dan mendorong institusionalisasi HAM di lembaga-lembaga negara.

Elsam memang tidak berperan dalam upaya-upaya penegakan hak asasi manusia maupun demokrasi di tingkat ASEAN, akan tetapi peran Elsam dalam mempromosikan dan memperjuangkan HAM dan demokrasi di Indonesia dilihat oleh dunia internasional sebagai citra yang positif bagi Indonesia pasca rezim otoriterian tumbang. Secara tidak langsung, iklim hak asasi di Indonesia yang mulai membaik, ditambah dengan kesungguhan pemerintah di Orde Reformasi ini untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu, membuat peran Indonesia di tingkat regional semakin besar, khususnya untuk isu-isu HAM.

Sebagai contoh, pemerintah Swedia pada tahun 2008, melalui Menteri Luar Negeri Carl Bildt, sangat menghargai kemajuan yang dicapai oleh Indonesia dalam masalah perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia . Mereka melihat ada niat yang besar dari pemerintah Indonesia dalam hal ini dan Swedia ingin berbagi dan bertukar pengalaman dengan Indonesia dalam upaya-upaya penegakan HAM. Pemerintah Swedia juga mengapresiasi upaya Indonesia dan ASEAN untuk mendorong terjadinya demokratisasi di Myanmar. [20] Indonesia sebagai Ketua ASEAN, bahkan didesak oleh Asean Interparliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) untuk mengeluarkan Myanmar dari ASEAN apabila mereka tetap tidak bersikap demokratis, termasuk untuk isu HAM, dan menolak melakukan rekonsiliasi atas nama rakyat Myanmar.[21]

Dua contoh kasus ini sebenarnya membuktikan bahwa Indonesia di mata dunia internasional sudah cukup mampu membuktikan dirinya sebagai negara yang demokratis dan menjunjung tinggi implementasi hak asasi manusia. Kemampuan kita menjadi anggota Dewan HAM PBB juga menambah value tersebut. Walaupun memang, citra positif itu terpancar tidak sama antara bagaimana dunia luar dan bagaimana masyarakat kita (LSM termasuk di dalamnya) melihatnya. Masih terdapat perpektif yang bias jika kita bicara HAM sebagai komoditi pencitraan dengan HAM sebagai sebuah nilai yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus dioperasionalisasikan di tengah-tengah sebuah bangsa yang mengaku hidup di alam demokrasi.

[1] http://www.lp3es.or.id/direktori/data/pendirlsm.htm

[2] http://www.mail-archive.com/lsm@terranet.or.id/msg00018.html

[3] http://www.mail-archive.com/lsm@terranet.or.id/msg00018.html

[4] http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/17/pustaka/972516.htm

[5] http://indoprogress.blogspot.com/2006/09/lsm-dan-lemahnya-akuntabilitas-mereka.html

[1] http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/10/30/brk,20101030-288304,id.html. Diakses 19 April 2011

[2] Franz Magnis-Suseno. 1999. Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 30 – 66

[3] Harus diingat bahwa paling tidak terdapat tiga macam teori kontrak sosial masing-masing dikemukakan oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseu yang masing-masing melahirkan konsep negara yang berbeda-beda. Lihat George H. Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 517 – 596.

[4] Robertus Robet. 2008. Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia. Jakarta: ELSAM. Hlm. 25-26.

[5] http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/17/pustaka/972516.htm. Diakses 12 April 2011.

[6] Ifdhal Kasim (ed). 1999. Membelenggu Kebebasan Dasar: Potret Tiga Kebebasan Dasar di Asia. Jakarta: Elsam. Hlm. 292.

[7] Abdul Manan. 2008. Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM. Jakarta: ELSAM. Hlm. xvii.

[8] Sebelum menjadi INFID, organisasi ini awalnya bernama International Non Government for Indonesia (INGI). Tujuan pembentukan organisasi yang lahir tahun 1985 ini adalah untuk melakukan advokasi isu-isu hak asasi manusia dalam pembangunan di Indonesia melalui forum internasional.

[9] Abdul Manan. 2008. Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM. Jakarta: ELSAM. Hlm. 12

[10] Atas Nama Pembangunan: Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. 1995. Jakarta: ELSAM dan Lawyer Committee for Human Rights. Hlm. 72.

[11] Perjalanan perjuangan warga Kedung Ombo dapat juga dibaca dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Budiman Tanuredjo. 1997. Dua Kado Hakim Agung Buat Kedung Ombo. Jakarta: Elsam.

[12] Abdul Manan. 2008. Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM. Jakarta: ELSAM. Hlm. 30.

[13] Konvensi ini akhirnya diratifikasi pada 28 September 1998 dan disahkan melalui UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.

[14] Lengkapnya lihat Amiruddin dan Aderito Jesus de Soares. 2003. Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Militer. Jakarta: Elsam. Hlm. 170-194

[15] Amiruddin dan Aderito Jesus de Soares. 2003. Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Militer. Jakarta: Elsam. Hlm. 196-197.

[16] Abdul Manan. 2008. Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM. Jakarta: ELSAM. Hlm. 49.

[17] Daan Bronkhorst. 2002. Menguak Masa Lalu Merenda Masa Depan: Komisi Kebenaran di Berbagai Negara. Jakarta: Elsam. Hlm. xxvii

[18] Binny Buchori. 2004. Peta Permasalahan LSM, dalam “LSM: menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan”. Jakarta: Kompas. Hlm. 11.

[19] http://www.antaranews.com/berita/1256362459/aichr-dan-penguatan-perlindungan-ham-di-asean. Diakses 19 April 2011.

[20] http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/50-mei-2008/440-swedia-mengapresiasi-perlindungan-ham-di-indonesia.html. Diakses 19 April 2011.

[21] http://www.suarapembaruan.com/home/tendang-myanmar-dari-keanggotaan-asean/1128. Diakses 19 April 2011.

Feminisme Kartini

2011-04-17T22:51:00.002+07:00

Feminisme Kartini

Setiap 21 April kita memperingati Hari Kartini. Pada hari itu tahun 1879, telah lahir seorang pahlawan bagi kaum yang dalam perkembangan jaman, dimana pun di seluruh dunia, sering dinomorduakan. Dialah Raden Ajeng Kartini yang sontak menggegerkan pemrintah kolonial Hindia Belanda karena perjuangannya melawan diskriminasi terhadap kaumnya. Belanda bingung, mengapa seseorang yang dibesarkan oleh kultur budaya patriarki dan berada dibawah jajahannya, bisa memiliki pemikiran semodern itu? Tapi, itulah Kartini. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan.

Kebanyakan definisi-definisi feminisme berpusat pada tuntutan kesetaraan jenis kelamin. Akan tetapi, definisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kekayaan dan luasnya pemikiran feminis. Isu-isu kesetaraan dan persamaan hak bukanlah merupakan satu-satunya perhatian feminisme. Istilah feminisme juga sering menimbulkan prasangka, stigma, stereotype pada dasarnya lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai arti feminisme yang sesungguhnya. Di Indonesia, sejarah perjuangan kaum feminis telah dimulai pada abad 18 oleh RA Kartini melalui hak yang sama atas pendidikan bagi anak-anak perempuan. Apabila dikatakan Kartini terpengaruh feminisme, saya cenderung sependapat. Tapi apakah Kartini sepenuhnya mengadopsi konsep feminisme an sich? Kita akan lihat berikut ini.

Feminisme di Indonesia

Feminisme sebagai sebuah gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, sehingga perlu adanya usaha (gerakan) untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi kaum perempuan. Meskipun terjadi perbedaan pandangan antar feminis mengenai apa, mengapa dan bagaimana penindasan dan eksploitasi itu terjadi, namun mereka sepaham bahwa hakikat perjuangan feminis adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan untuk mengontrol badan dan kehidupan baik di dalam maupun diluar rumah. Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi perempuan dihadapan kaum laki-laki saja- karena mereka juga sadar bahwa laki-laki (terutama kaum proletar) juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi, eksploitasi serta represi dari sistem yang tidak adil.

Gerakan feminisme merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan kata lain, hakekat feminisme adalah gerakan transformasi sosial dalam arti tidak selalu memperjuangkan soal perempuan belaka. Dengan demikian strategi perjuangan jangka panjang gerakan feminisme tidak sekadar upaya pemenuhan kebutuhan praktis kondisi kaum perempuan, atau hanya dalam rangka mengakhiri dominasi gender dan manifestasinya seperti: eksploitasi, marginalisasi, subordinasi, pelekatan stereo tipe, kekerasan dan penjinakan belaka, melainkan perjuangan transformasi sosial ke arah penciptaan stuktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

Feminisme Kartini sendiri adalah sebuah sintesis dari patriarki dan feminisme barat, yang kemudian diperkenalkan di Indonesia sebagai sebuah bentuk oposisi terhadap budaya dan otoritas politik (sebelum ada negara ketika itu) yang melakukan penindasan secara sistematis kepada kaum perempuan. Feminisme Kartini penekanannya ada pada budaya “breakthrough” yang diperjuangkan beliau pada sebuah era dimana budaya patriarki dilegalkan baik oleh budaya (Jawa), maupun otoritas politik (pemerintahan Hindia Belanda). Ia bergerak secara komunal, diawali oleh kapasitas individu, bukan karena sifatnya yang feodal, tetapi karena perlunya pemahaman kolektif untuk mendobrak sebuah rezim yang diskriminatif.

Feminisme Kartini juga lebih menekankan pada tuntutan agar perempuan saat itu memperoleh pendidikan yang memadai, menaikkan derajat perempuan yang kurang dihargai pada masyarakat Jawa, dan kebebasan dalam berpendapat dan mengeluarkan pikiran. Pada masa itu tuntutan tersebut khususnya pada masyarakat Jawa adalah lompatan besar bagi perempuan yang disuarakan oleh perempuan juga. Kartini, yang semasa hidupnya dibesarkan oleh kebiasaan-kebiasaan feodalis karena berasal dari kalangan priyayi dan berayahkan seorang Bupati, sudah memiliki courage untuk stand up melawan budayanya sendiri, bahkan jamannya.

Tetapi, banyak yang tidak memperhatikan bahwa karena budaya partiarki itulah sebenarnya Kartini dapat menjadi seorang Kartini yang kita kenal sekarang sebagai pahlawan bagi kaum perempuan. Hal ini karena ia berasal dari keluarga priyayi, maka kehidupan Kartini sebetulnya bisa dibilang baik. Ia tidak mengalami kesulitan seperti banyak perempuan lain yang pada masa itu masih terjerat kemiskinan dan kebodohan. Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS (Europese Lagere School). Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda itulah ia mulai membaca dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, terutama Belanda.

Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Bahkan, dalam Sebuah buku kumpulan suratnya kepada Stella Zeehandelaar berjudul Aku Mau ... Feminisme dan Nasionalisme, Kartini banyak bicara masalah yang dewasa ini menjadi perbincangan kita semua, yaitu masalah sosial, budaya, agama, sampai korupsi. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Ini inti dari Feminisme Kartini yang tidak terfokus pada perempuan saja.

Salah Tafsir Feminisme

Cukup banyak kesalahan dalam memaknai feminisme, dan hal itu juga terjadi di Indonesia. Wardah Hafiz melihat ada sejumlah kekeliruan tafsir terkait feminisme itu sendiri. Menurutnya, banyak orang yang tidak sepenuhnya memahami apa feminisme itu. Ada semacam tuduhan yang salah kaprah tentang feminisme yang dideskreditkan sebagai gerakan para perempuan "tukang bakar BH", "anti lelaki", "perusak keluarga", "tidak mau punya anak" dan sejenisnya. Sejatinya, tegas Wardah, feminisme pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai budaya tandingan (counter culture). Hal ini karena gerakan feminisme memiliki kecenderungan perlawanan terhadap konstruksi sosial masyarakat yang feodalis, dan pastinya patriarkis.

Menilik pada fenomena globalisasi pasar informasi dan komunikasi dengan berbaurnya berbagai komodifikasi gaya hidup anak muda perkotaan dalam atribut-atribut hedonisme, konsumerisme dan seks bebas, yang telah difasilitasi kapitalisme sedemikian rupa, merupakan salah satu fenomena sentral yang menggambarkan apa yang ditegaskan Wardah di atas sebagai kekeliruan memaknai feminisme.

Sebagai contoh saja, bila kekeliruan memaknai feminisme dialamatkan pada mahasiswi-mahasiswi di perkotaan, hampir setali tiga mata uang alias sama saja. Hal ini ditenggarai semakin mempopulerkan pandangan bahwa isu-isu miring yang mengatasnamakan perempuan-perempuan kampus sangat santer terdengar. Dari yang berprofesi sebagai "ayam kampus" sampai beredarnya sejumlah VCD khas erotisme mahasiswa merupakan rahasia umum di lingkungan akademis dan masyarakat luas. Fenomena ini adalah pemerkosaan alami terhadap perjuangan Kartini. Emansipasi yang dimaksud bukan tafsiran ala liberalis yang menghalalkan manifestasi bebas sebebas-bebasnya, tapi sebuah sikap hidup yang komplementatif sebagai bagian dari masyarakat.

Quo Vadis Gerakan Feminisme

Sudah saatnya perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan (woman in development), akan tetapi berkedudukan sebagai subjek pembangunan (woman and development). Hal ini yang secara substansif diperjuangkan oleh Kartini, walaupun mungkin masih dengan bahasa dan konteks yang berbeda ketika itu. Tetapi permasalahan yang justru muncul bukan terletak pada sikap apologi dan permisif pria terhadap keterlibatan perempuan, akan tetapi perempuan an sich. Apakah kesadaran untuk memperjuangkan hak-haknya dan hasrat untuk memperbaiki citranya yang selama ini dianggap sebatas teman di ranjang, pelipur stress pria, ibu yang mengurusi anak-anaknya, telah benar-benar dilakukan perempuan untuk memperoleh kesetaraannya?

Bukan tidak mungkin, upaya-upaya gerakan feminisme yang selama ini masih menjadi perbincangan hangat di semua kalangan hanya cerita dan citra eksklusif para perempuan yang sudah "tercerahkan" dari kehidupan rumah tangga saja. Eksklusif artinya, untuk menunjukkan sejumlah minoritas perempuan yang benar-benar getol mempromosikan dirinya sebagai orang yang kuat secara kognitif-psikologis dan punya pengaruh besar dalam rimba laki-laki. Tidak ada yang salah dengan hal ini, hanya saja konsep kesetaraan gender tidak bermain disini. Yang bermain adalah superioritas individu sebuah gender tertentu. Jika pembangunan dirumuskan sebagai proses pembangunan masyarakat seutuhnya dan di mana pria-perempuan menjadi sasaran pembangunan, seyogianya kedua unsur tersebut dapat berpartisipasi secara equal.

Sensitivitas gender dan altruisme merupakan strategi yang jelas dalam upaya peningkatan citra dan status perempuan. Namun yang perlu disadari oleh perempuan khususnya, bagaimana bisa mengadopsi seoptimal mungkin segala potensi serta terlepas dari kendala struktural, nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriakhi. Sementara mayoritas perempuan yang lain, justru memahami feminisme bukan lagi pada persoalan bahwa mereka tidak sanggup keluar dari "penjara" rumah tangga untuk bersikap lebih "jantan".

Dengan kata lain, tanpa harus mereduksi peran perempuan sejatinya, ketika sebuah pembongkaran wacana feminisme menjadi sebuah keharusan yang niscaya bagi sebuah peradaban bangsa, feminisme ala Kartini menjadi efektif karena ia muncul dari semangat komunal untuk mendobrak sebuah sistematisasi yang bergerak secara diskriminatif. Bukan dari nafsu individu untuk memperoleh penghargaan hanya dari modal “kebebasannya”. Selamat berjuang Kartini-Kartini muda!

MEMBAWA DEMOKRASI INDONESIA KE ARAH YANG LEBIH BAIK

2011-02-11T12:19:00.000+07:00

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis serta mewujudkan sikap nasionalisme kebangsaan di tengah-tengah bangsa Indonesia merupakan amanat para founding fathers kita yang tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bila kita perhatikan susunan sila-sila dalam Pancasila, tampaklah bahwa demokrasi tidak hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan, tetapi juga merupakan bagian dari tujuan itu sendiri. Namun ironisnya, di usianya yang sudah 60 tahun lebih, “alat” itu belum juga kita temukan. Tujuan utama yang hendak dicapai pun masih sangat jauh dari jangkauan tangan kita. Tapi benarkah “alat” itu (ajaran demokrasi) memang tidak kita miliki? Tentu saja tidak!

Nilai mufakat misalnya, terdapat dalam ajaran berbagai suku bangsa di Indonesia. Berikut beberapa contohnya: Purpar pande dorpi jumadihon tu rapotna (Batak Toba); Poangka-angkataka (Buton); Meunyo ka mupakat, lampoih jeurat ta peugala (Aceh); dan Wasimbataka babwerbrau bata baumda, arema babwatfo (Papua). Ironi kita adalah ketika bangsa Indonesia terbentuk, nilai-nilai adat itu dimarjinalkan. Hal ini salah dalam dua hal. Pertama, kita seakan lupa pada prinsip ekosistem bahwa keragaman merupakan kekuatan, penyeragaman merupakan kelemahan. Kedua, penekanan berlebihan pada “ke-ika-an” sebagai konsekuensi dari praktek pemerintahan yang sentralistis serta pola perekonomian yang dianut. Ketika terjadi perubahan, terutama transformasi sosial yang berjalan cepat sejak reformasi 1998, ketika peran negara melemah diikuti dengan terjangan gelombang globalisasi, rakyat Indonesia mengalami disorientasi yang hebat. Nilai-nilai adat sudah lama dimarjinalkan, sementara nilai nasional yang belum terbentuk secara utuh dicampakkan.

Kesalahan dalam mempraktekkan demokrasi

Selama ini kita selalu salah dalam mempraktekkan kehidupan yang demokratis bagi bangsa kita ini. Lalu, di mana letak kesalahannya? Pertama, kita memaknai demokrasi hanya sebatas arena politik, padahal demokrasi didapati di bidang lain, seperti ekonomi, sosial, dan keagamaan. Kedua, demokrasi dimaknai sebatas pelaksanaan pemilu, yaitu hanya memilih pemimpin. Demokrasi adalah wahana di mana pemilik kedaulatan mengejawantahkan kedaulatannya. Jadi, tidak hanya sekedar menyelenggarakan pemilu, bahkan boleh dikatakan selesainya satu pemilu merupakan awal dari ujian kehidupan demokrasi bagi satu bangsa. Ketiga, kita terlalu terpesona dengan praktek demokrasi di negara-negara maju, di mana kondisi dan situasi bangsa-bangsa tersebut jelas sangat berbeda dengan kita.

Demokrasi adalah ajaran universal. Tetapi operasionalisasi dari ajaran itu harus disesuaikan dengan nilai kultural yang berlaku. Demokrasi memang mengagungkan kebebasan individu, tetapi demokrasi tidak bergerak di ruang hampa. Konsep ini mendapatkan predikat sesuai dengan karakter ruang di mana ia dioperasikan. Misal, demokrasi liberal adalah demokrasi yang tumbuh dalam alam liberalisme, serta berbagai macam jenis demokrasi lainnya yang akan tumbuh sesuai dengan “alamnya”.

Demokrasi bukan milik salah satu kubu ideologi. Negara-negara Eropa Barat pada mulanya adalah negara-negara liberal yang kemudian membutuhkan demokrasi karena kaum liberal ingin supaya pemerintah melindungi hak-hak individu. Dengan demikian, “liberalisme” lebih dulu ada daripada “demokrasi liberal”. Karena itu tidak tertutup kemungkinan demokrasi tumbih di alam lain dengan nama atau format yang berbeda. Yang penting konsep itu dipahami sebagai suatu proses kreatif, membangun norma maupun hubungan antarindividu sesuai dengan nilai universal demokrasi.

Nilai universal demokrasi menurut dua orang ahli demokrasi, Ricardo Blaug dan John Schwarzmantel dalam bukunya yang berjudul Democracy: A Reader, ada lima hal utama; freedom and autonomy; equality; representation; majority rule; dan citizenship. Secara formal kelima hal ini dapat kita nikmati, namun bentuk ini sudah tidak terlalu sesuai dengan semangat zaman. Saat ini dikehendaki demokrasi yang deliberative, substantive, dan partisipative.

Pergeseran inilah yang harus kita kelola secara hati-hati, sebab ini terjadi di saat bangsa Indonesia mengalami anomali. Tidak saja di ranah politik, anomali juga dialami di ranah ekonomi, hukum, sosial, budaya, dll. Menghadapi situasi seperti ini, masyarakat cenderung kembali ke nilai-nilai adat yang mereka miliki, atau bersandar pada nilai-nilai agama. Mengingat selama ini terjadi marjinalisasi nilai adat, harapan besar ada pada nilai agama. Namun apa daya, akhir-akhir ini nilai agama lebih digunakan untuk menuntun kita masuk ke istana negara daripada menuju surga.

Ada tiga hal yang dapat kita lakukan agar nilai universal demokrasi, semangat jaman bisa berubah, dan nilai-nilai adat bangsa Indonesia dapat disinergikan. Pertama, menggunakan nilai asli kita sebagai basis membangun kerangka moralitas dan etika berdemokrasi. Kedua, menyuplai masyarakat dengan informasi yang jelas, benar, dan akurat agar mereka bisa bertindak secara bebas, otonom, dan rasional. Dan ketiga, mengupayakan selekas mungkin institusionalisasi politik sehingga dinamika dan perubahan politik berlangsung secara sistemik.

Sistem demokrasi yang lebih baik

Di masa datang, saya menilai prinsip sistem demokrasi, yaitu melalui mekanisme bottom-up disertai transparansi proses politik di tiap tingkatan struktur maupun institusi politik, dan menghindari pemusatan kekuasaan melalui penciptaan mekanisme checks and balances di tiap struktur dan institusi tersebut. Prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi harus menjiwai proses politik di tiap elemen instrumen politik. Lima hal berikut mungkin dapat dipertimbangkan sebagai rujukan untuk merumuskan sistem demokrasi yang kita perlukan di masa depan.

Pertama, menjalankan program good citizen. Demokrasi tidak akan jalan apabila akarnya (citizen) tidak memiliki ruang toleransi yang memadai, tidak mampu bersikap rasional, dan gagal menyeimbangkan hak dan kewajiban politiknya. Kedua, menyadarkan para elit bahwa demokrasi menyediakan prosedur yang memungkinkan dibangunnya kontrak sosial antara elit dengan masyarakat. Demokrasi memungkinkan rakyat mewarnai aktivitas politik sebagai public service, sehingga mimpi para elit bahwa politik hanyalah media untuk meraih kekuasaan semata dapat dibangunkan.

Ketiga, menguatkan sistem bikameral dengan menegaskan fungsi DPD. Alternatif yang bisa digalakkan adalah dengan memberi “hak veto” bagi DPD sebagai satu institusi, atau bagi tiap anggota DPD. Keempat, menata ulang reformasi politik di bidang state institution seperti reformasi birokrasi, dan juga di bidang societal institution seperti partai politik. Dan kelima, menciptakan situasi yang kondusif bagi penguatan civil society. Bila kelima hal ini bisa dilaksanakan secara efektif, maka proses mekanisme politik yang bottom-up tadi, akan mulai menggeser paradigma “Republik Kerajaan” yang sudah puluhan tahun melekat dalam memori para elit yang melestarikan pola pikir sentralistis.

Quo Vadis Gerakan Feminisme di Indonesia

2011-02-09T13:57:00.002+07:00

Kebanyakan definisi-definisi feminisme berpusat pada tuntutan kesetaraan jenis kelamin. Akan tetapi, definisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kekayaan dan luasnya pemikiran feminis. Isu-isu kesetaraan dan persamaan hak bukanlah merupakan satu-satunya perhatian feminisme. Istilah feminisme juga sering menimbulkan prasangka, stigma, stereotype pada dasarnya lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai arti feminisme yang sesungguhnya. Pandangan bahwa feminis datang dari barat adalah salah, tetapi istilah feminis dan konseptualisasi mungkin datang dari Barat bisa dibenarkan. Di Indonesia, sejarah perjuangan kaum feminis telah dimulai pada abad 18 oleh RA Kartini melalui hak yang sama atas pendidikan bagi anak-anak perempuan.

Secara sederhana, paling tidak ada 4 aliran feminisme yang berkembang di dunia. Kita akan bahasa satu persatu.

Feminisme Liberal

Adalah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia -demikian menurut mereka- punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakngan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka "persaingan bebas" dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

Feminis liberal memilki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasl dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, yang terlefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat maskulin, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum liberal feminis, status perempuan di dalam sebuah negara hanya sebatas warga Negara saja, bukannya sebagai pembuat kebijakan, bahkan pengambil keputusan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Dalam perkembangan berikutnya pun, pandangan dari kaum feminist liberal mengenai kesetaraan setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara.

Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi sub-ordinat. Seperti contoh, budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkarier dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria.

Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraaan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar prempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berperspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal.

Feminisme Radikal

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an di mana aliran ini menawarkan ideologi "perjuangan separatisme perempuan". Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang "radikal".

Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. "The personal is political" menjadi gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (black propaganda) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang Undang RI no. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Feminisme Marxis

Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini—status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaaan pribadi (private property). Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendri berubah menjadi keperluan pertukaran (exchange). Laki-laki mengontrol produksi untuk bertukar dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari kepemilikan. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat, yaitu borjuis dan proletar. Jika kapitalisme tumbang, maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan dihapus.

Kaum Feminis Marxis, menganggap bahwa negara bersifat kapitalis yakni menganggap bahwa negara bukan hanya sekadar institusi tetapi juga perwujudan dari interaksi atau hubungan sosial. Kaum Marxis berpendapat bahwa negara memiliki kemampuan untuk memelihara kesejahteraan, namun disisi lain, negara bersifat kapitalisme yang menggunakan sistem perbudakan kaum wanita sebagai pekerja.

Feminisme sosialis

Sebuah faham yang berpendapat "Tak Ada Sosialisme tanpa Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan tanpa Sosialisme". Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa pembedaan gender.

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Agenda perjuangan untuk memeranginya adalah menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki. Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan.

Feminisme di Indonesia

Wardah Hafiz melihat ada sejumlah kekeliruan tafsir terkait feminisme itu sendiri. Menurutnya, banyak orang yang tidak sepenuhnya memahami apa feminisme itu. Ada semacam tuduhan yang salah kaprah tentang feminisme yang dideskreditkan sebagai gerakan para perempuan "tukang bakar BH", "anti lelaki", "perusak keluarga", "tidak mau punya anak" dan sejenisnya. Sejatinya, tegas Wardah, feminisme pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai budaya tandingan (counter culture). Hal ini karena gerakan femenisme memiliki kecenderungan perlawanan terhadap konstruksi sosial masyarakat yang feodalis, dan pastinya patriarkis.

Secara khusus sebagai contoh saja, mengingat kita berada dalam lingkup kampus, bila kekeliruan memaknai feminisme dialamatkan pada mahasiswi-mahasiswi di perkotaan, hampir setali tiga mata uang alias sama saja. Hal ini ditenggarai semakin mempopulerkan pandangan bahwa isu-isu miring yang mengatasnamakan perempuan-perempuan kampus sangat santer terdengar. Dari yang berprofesi sebagai "ayam kampus" sampai beredarnya sejumlah VCD khas erotisme mahasiswa merupakan rahasia umum di lingkungan akademis dan masyarakat luas.

Terkait dengan persoalan feminisme ini, mahasiswa khususnya mahasiswi, yang pastinya diklaim juga sebagai agent of change, harusnya dapat menjadi gerbong lokomotif bangsa yang mendorong masyarakat pada sebuah kesadaran bahwa perannya sebagai bagian dari entitas masyarakat berpendidikan merupakan amanah dan tanggung jawab moral untuk ikut terlibat dalam berbagai aktivitas fungsional, layaknya pria. Terbukti setelah Orde Baru dan di era reformasi sekarang ini, kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak perempuan semakin meningkat dan terus berkembang, tidak saja bidang sosial, budaya dan politik, akan tetapi juga dalam bidang agama.

Sudah saatnya perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan (woman in development), akan tetapi berkedudukan sebagai subjek pembangunan (woman and development). Tetapi permasalahan yang justru muncul bukan terletak pada sikap apologi dan permisif pria terhadap keterlibatan perempuan, akan tetapi perempuan an sich. Apakah kesadaran untuk memperjuangkan hak-haknya dan hasrat untuk memperbaiki citranya yang selama ini dianggap sebatas teman di ranjang, pelipur stress pria, ibu yang mengurusi anak-anaknya, telah benar-benar dilakukan perempuan untuk memperoleh kesetaraannya?

Yang perlu menjadi perhatian kalangan pria, bahwa pada dasarnya perempuan Indonesia juga mempunyai beragam ideologi, agama, ras, suku, kelas sosial dan memiliki rasa kebersamaan untuk mensukseskan pembangunan sebagai cita-cita nasional. Jika pembangunan dirumuskan sebagai proses pembangunan masyarakat seutuhnya dan di mana pria-perempuan menjadi sasaran pembangunan, seyogianya kedua unsur tersebut dapat berpartisipasi secara equal.

Dengan kata lain, tanpa harus mereduksi peran perempuan sejatinya, ketika sebuah pembongkaran wacana feminisme menjadi sebuah keharusan yang niscaya bagi sebuah peradaban bangsa, dan ketika sikap permisif laki-laki terhadap peran perempuan di luar rumah tidak bisa diabaikan, maka pada saat yang sama muncullah sebuah "budaya tandingan" yang disebut "psikologi terbalik" atau dalam istilah sosiologi biasa disebut "ledakan sosial."

Perempuan, lebih-lebih di Indonesia, mengalami kejutan-kejutan impulsif atas berbagai dinamika peran emansipatif di saat krannya dibuka secara lebar, sehingga cenderung membludakkan "air segar" feminisme yang begitu deras ke arah-arah yang lebih vulgar dan melanggar tabu-tabu sosial yang seharusnya dipertahankan. Ledakan-ledakan itu bisa saja memunculkan berbagai serpihan-serpihan psikologis perempuan, bahkan dalam bentuk pembalikan yang paling kontras (negatif).

Memang kita sebagai intelektual, setidaknya intelektual kampus, seyogyanya tidak melihat persoalan feminisme sebatas pada peran dan perjuangan akan hak-hak perempuan secara adil, lebih-lebih, dengan memahami bahwa feminisme adalah sebuah persoalan yang multidimensional. Setiap sisi-sisi perempuan berpengaruh terhadap semua kehidupan sosial. Perempuan sebagai manusia, mengambil bagian dalam setiap produk kemanusiaan.

Penutup

Secara keseluruhan, agenda dan tujuan feminisme memang merupakan perjuangan yang patut dikawal dan diapresiasikan karena dapat mensejajarkan posisi pria dan wanita, terutama terkait dengan kenyataan bahwa talenta dan kemampuan yang dimiliki wanita sering adakalanya melampaui kapasitas pria. Namun, feminisme ini masih perlu pengembangan lebih jauh lagi dengan konsep agenda yang lebih jelas, yaitu bagaimana cara konkret untuk mensejajarkan posisi dua gender tersebut dalam rangka pemenuhan esensi demokrasi dan cita-cita pembangunan negara, tanpa adanya beberapa pihak yang mengambil keuntungan dari perjuangan kaum hawa di nusantara tercinta.

Tetapi, bagaimanapun kita masih melihat bukti hebatnya hegemoni patriarki dalam masyarakat kita, sehingga jangankan yang menguasai, yakni pria, yang dikuasai pun, yaitu wanita, merasa takut, khawatir, bahkan merasa menikmati "penguasaan" itu. Bagi kelompok terakhir ini, hegemoni kekuasaan pria akan dinikmatinya sebagai "perlindungan" dan "kasih sayang". Ditindas kok tidak melawan. Mengapa? Sulit menjawabnya. Mungkin kaum wanita tergolong makhluk ajaib, yang suka menyiksa diri, menyimpan samudra kesabaran luar biasa, suka berkorban, memang karena tak berdaya, atau jangan-jangan mereka berjiwa masokistis, suatu jenis kenikmatan dalam penindasan. Jiwa mereka berada dalam situasi terpenjara (captive mind). Akhirnya, Perempuan Indonesia, terserah saja, Anda mau ke mana ...?

KORUPSI DI BIROKRAT

2011-02-09T13:20:00.000+07:00

Di lingkungan birokrat maupun pengusaha, korupsi sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu buktinya, masyarakat harus membayar mahal pelayanan publik yang buruk. Apabila ingin mendapat pelayanan yang baik, masyarakat harus menyediakan uang pelicin. Kondisi itu diperparah dengan adanya kecenderungan pegawai negeri sipil, harus pandai mengumpulkan uang untuk kenaikan pangkat. Begitu pula tingkat pejabat tinggi, memperluas kroni guna mempertebal saku agar dapat mempertahankan loyalitas bawahan dan jabatannya.

Pada rezim yang memiliki otoritas kuat, pemberantasan korupsi secara konvensional, seperti perbaikan pengawasan melalui institusi negara, terbukti sudah tidak efektif lagi. Pada akhirnya rakyat tetap saja menjadi korban. Apalagi saat ini sudah terbangun mitos di masyarakat korupsi hampir mustahil dibasmi. Korupsi hanya menguntungkan segelintir orang kaya, penguasa, dan kroni, sementara yang memikul akibatnya seluruh rakyat.

Upaya Memerangi Korupsi

Untuk memerangi korupsi di kalangan birokrat, memerlukan kampanye massal supaya rakyat sadar pada haknya, memperoleh pelayanan publik yang baik. Kemudian warga yang selalu menjadi korban penyalahgunaan kekua-saan publik, harus mendapat ruang dalam sistem hukum, perlindungan hukum, dan menuntut koruptor ke pengadilan pidana atau perdata.

Celakanya, saat ini ada kecenderungan dari masyarakat semakin "menuhankan" materi. Mereka memberi tempat istimewa kepada pejabat negara yang korup, status sosial kaya raya, dan gaya hidup mewah. Padahal itu semua mustahil atau tidak mungkin bisa diperoleh dari pendapatan resmi. Kedudukan pejabat seperti itu malah mendapat tempat cukup tinggi di masyarakat, diidolakan dan dirubung. Pejabat yang royal berderma, dianggap seseorang yang tinggi ahlaknya dan senantiasa didoakan masyarakat, tanpa pernah dipertanyakan dari mana sumber dananya.

Dalam kondisi tersebut, tidaklah mengherankan bila semua orang bermimpi jadi koruptor. Bahkan kalau seorang pejabat itu miskin, dianggap tolol dan bodoh. Kalaupun ada kebencian, paling hanya kecemburuan sosial. Pasalnya kalau mereka ada kesempatan dapat dipastikan akan menirunya, bukan membasmi.

Kondisi sama terjadi pula di tubuh para pengusaha, untuk me-ngakhiri patronasi politik dalam bisnisnya harus dimulai dari organisasi profesi dan asosiasi. Itu bisa dilakukan dengan meningkatkan standar etika di kalangan mereka. Salah satunya harus ada kesadaran, tran-saksi bisnis kolutif dan mengabaikan hukum akan merugi-kan kepentingan jangka panjang bisnis mereka. Akibatnya bisa melahirkan biaya tinggi yang membebani konsumen, menekan upah buruh, menciptakan persaingan tidak sehat, dan merusak sumber daya alam.

Mandul

Perlu juga disoroti kemandulan fungsi kontrol lembaga legislatif, yang tidak bisa dilepaskan dari sosok para anggota dewan sendiri. Tidak sedikit dari mereka yang terjun ke dunia politik dengan tujuan mendekatkan atau memiliki akses ke sumber eko-nomi atau melindungi kepentingan bisnisnya. Buktinya, tidak sedikit pejabat dan anggota DPR menjadi kontraktor pengadaan publik atau proyek pembangunan yang dibiayai pemerintah. Dan parahnya lagi para wakil rakyat kita itu sering bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memuluskan keinginan mereka itu. Itu merupakan suatu bukti bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga sudah merambah ke tingkat-tingkat daerah. Satu contoh kasus adalah kasus Andi Mustaqim, staf salah satu anggota DPR, yang diduga kuat menjadi perantara proyek-proyek pemerintah di beberapa daerah.

Begitu pula dengan pemilihan calon legislatif, mutlak jadi kewenangan orang kuat dalam parpol pusat maupun daerah. Tidak sedikit mereka yang berhasil duduk di DPR ini dicukongi pengusaha atau bahkan mereka juga adalah pengusaha, sehingga lazim disebut “pejabatusaha”. Terkadang mereka memanfaatkan jabatan mereka sebagai anggota dewan untuk menyertakan perusahaan-perusahaan mereka dalam proyek-proyek pemerintah.

Di bidang yudikatif juga begitu. Mahkamah Agung yang memiliki wewenang yudikasi tertinggi malah sedang terkena kasus jual beli perkara yang melibatkan semua elemen MA, mulai dari tukang parkir sampai ketua MA-nya sendiri, yang sedang diperiksa KPK menyangkut masalah korupsi pengusaha Probosutedjo. Saya menyambut baik dibentuknya Komisi Yudisial, yang diketuai Busyro Muqoddas, untuk memeriksa hakim-hakim yang diduga melakukan penyelewengan-penyelewengan serta membersihkan internal MA dari unprofessional conduct para hakim.

Memberantas korupsi sangat sulit, salah satu cara menekannya yaitu melibatkan seluas mungkin partisipasi masyarakat. Hanya saja perlu diingat, gerakan antikorupsi haruslah merupakan gerakan sosial. Tolok ukur paling penting, yaitu seberapa jauh korupsi berkaitan dengan kepentingan umum dan merugikan keuangan negara. Pasalnya tidak mungkin bisa menyelesaikan semua kasus korupsi dan sangat membingungkan karena begitu banyaknya kasus. Semoga saja seluruh elemen pemerintahan, tidak hanya KPK, dapat terus memerangi korupsi sesuai dengan instruksi Presiden di awal-awal pemerintahannya.

Korupsi dan Kemiskinan Rakyat

2011-02-08T16:53:00.000+07:00

Sudah umum berkembang anggapan bahwa korupsi di Indonesia merajalela. Dengan anggapan ini sebetulnya banyak orang yang bisa dituduh atas kejahatan korupsi. Tapi yang terjadi adalah sangat sedikit yang dapat di proses hukum atas kejahatan korupsi tersebut. Dengan mudah pula bisa ditelusur bahwa komitmen kerja pemerintah dan aparat penegak hukum telah gagal memberantas korupsi. Keroposnya komitmen ini pantas untuk diberi "angka merah" dalam rapor kerja pemerintah dan aparat penegak hukum. Tentu saja, korupsi yang merajalela itu tak hanya berdampak pada kehidupan usaha, melainkan yang lebih menderita lagi adalah rakyat kecil. Perkembangan ini tercermin dari keputusan menaikkan harga BBM, listrik dan telepon bahkan tarif tol pun rencananya bakal naik, yang segera memunculkan gelombang protes yang meluas.

Birokrasi pemerintahan sekarang adalah warisan Orde Baru Soeharto baik birokrasi sipil maupun militer. Salah satu faktor penyebab krisis ekonomi yang membangkrutkan keuangan negara adalah penguapan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai Rp 144 triliun sehingga dengan pukulan krisis moneter, kehancuran ekonomi tak dapat dihindarkan. Birokrasi negara memang sangat akrab dengan kebocoran dana pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian besar kebocoran ini telah menguap tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Semua departemen pemerintah, tak terkecuali Departemen Agama (contoh kasus adalah penyelewengan Dana Abadi Umat yang melibatkan mantan Menteri Agama Said Agil Al-Munawar), telah dilaporkan terjadi berbagai kebocoran.

Irama kerja birokrasi yang lamban, bertele-tele dan tak becus, semakin mengikis fungsinya untuk memberikan pelayanan bagi warga negara. Sebaliknya, watak birokrasi ini telah berkembang menjadi birokrasi yang justru harus dilayani warga negara. Aparat peradilan pun bukan lagi tempat orang untuk dilayani dalam meraih keadilan, melainkan telah diubah menjadi "sarang mafia peradilan". Pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung telah ditengarai sebagai pasar jual-beli perkara. Harapan akan suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, telah digerogoti oleh praktik suap dan korupsi. Kenyataannya, tangan-tangan kotor pelaku korupsi kelas kakap tak jarang malah dilepaskan dari jerat hukum atau memperoleh hukuman yang ringan, bahkan tidak sedikit menikmati putusan bebas. Institusi kejaksaan dan pengadilan lebih dikenal sebagai "mesin binatu" yang siap bekerja mencuci tangan-tangan kotor itu menjadi bersih kembali.

Ketika pemerintah berganti, birokrasi negara masih tetap seperti sediakala. Pada masa pemerintahan Habibie memang pernah menonaktifkan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib dan Abdurrahman Wahid mencopot Marzuki Darusman serta beberapa menteri yang diduga terlibat KKN atau dianggap tidak becus, namun korupsi dalam tubuh birokrasi tak juga berkurang. Bahkan bertambah-tambah dengan berjalannya "proyek otonomi daerah" sejak Januari 2001, serta kebutuhan dana partai-partai politik yang menikmati politik pasca-Soeharto.

Sepanjang pemerintahan Megawati, Jaksa Agung MA Rachman yang diketahui publik memiliki rumah yang tidak dilaporkan kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), masih saja menikmati kursi empuknya tanpa tanda-tanda akan dicopot. Begitu juga yang dinikmati Gubernur BI Syahril Sabirin. Kendati penyimpangan BLBI menjadi salah satu penyebab bangkrutnya ekonomi Indonesia, tapi Syahril Sabirin masih terus menduduki jabatannya, bahkan kini menikmati kebebasan dengan vonis bebas dari majelis hakim. Akbar Tandjung pun seperti tanpa halangan untuk terus menduduki jabatan Ketua DPR. Putusan hakim pengadilan yang memutuskannya bersalah atas perkara penyelewengan dana nonbujeter Bulog, tetap saja menikmati keistimewaan dengan kursi Ketua DPR-nya. Bahkan kasus Asramagate dan Wakil Presiden Hamzah Haz dengan PT QSAR. Tapi hingga kini tak ada kejelasan pengusutan mengenai dugaan keterlibatan dalam kasus tersebut. Presiden sekarang Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Kapolri Jenderal Da’I Bachtiar dengan Komisaris Jenderal Sutanto yang sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional. Pergantian ini disinyalir sebagai upaya Presiden untuk merestrukturalisasi dan merevitalisasi instansi kepolisian di Indonesia mengingat citra Polri di mata masyarakat yang sudah demikian buruk.

Sebelum, di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sempat terungkap sejumlah yayasan bisnis dan koperasi yang dikelola TNI dan Polri tapi kini kembali menguap tanpa dikutak-katik lagi. Bahkan yang terhangat kasus pengerukan pasir laut yang diekspor ke Singapura juga tak jelas ujung penyelesaian hukumnya. Belum lagi kasus “helikopter” mantan Gubernur NAD Abdullah Puteh dan pembunuhan aktivis HAM Munir yang tak kunjung dapat terselesaikan.

Sementara itu, partai-partai politik besar yang juga pernah diungkapkan melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2004, bahkan ada beberapa kasus perkara bekas pemilu 1999 lalu, melalui "politik uang" (money politics), namun tak satu pun diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sebagian besar elite partai-partai itu kini telah menikmati kursi DPR dan DPRD, dan sebagian ada yang menjadi pejabat pemerintah. Tapi mereka telah merasuk dalam lingkungan politik di mana prosesnya lebih condong pada "politik dagang sapi" ketimbang upaya-upaya melembagakan demokrasi. Perilaku mereka tercermin dari tindakan sering bolos sidang sambil tetap menerima uang rapat, menikmati "hadiah" mesin cuci, uang kavling, uang perjalanan ke daerah, bahkan studi banding ke luar negeri. Dampaknya antara lain mereka gagal membentuk Pansus Bulog II serta lemahnya komitmen atas kasus Trisakti-Semanggi, bahkan gagal mengungkap kasus praktek percaloan proyek daerah yang terjadi di lingkungan mereka sendiri. Hal yang sama juga terjadi bagi anggota-anggota DPRD di daerah. Dengan lingkungan politik seperti itu, pemerintah dan DPR maupun partai politik di pusat maupun di daerah, pada umumnya tak dapat menunjukkan komitmen yang kuat atas dua hal yang dibahas.

Pertama, gagal memenuhi komitmen kerja dalam memberantas korupsi demi pemulihan ekonomi untuk kepentingan menciptakan kembali iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Malah perhatian mereka lebih terfokus untuk memburu pengumpulan dana bagi kelanjutan jabatan-jabatan mereka pada pemilihan umum 2004. Kedua, penciptaan proses pelembagaan demokrasi melalui penguatan partisipasi rakyat dalam politik justru telah dipatahkan oleh lingkungan koruptif dan "politik dagang sapi". Demokrasi hanya sekadar politik wacana, bukan bergerak dalam pelaksanaan proses pelembagaannya.

Pemerintah, dengan dana pembangunan dan APBN di tangannya, seyogianya dituangkan secara ketat dan terukur dalam program pemulihan ekonomi. Selain itu, melalui sasaran yang tepat, dilakukan program peningkatan kesejahteraan rakyat yang terencana. Tapi dengan perilaku DPR dan DPRD maupun partai-partai politik, pengawasan atas jalannya program pemerintah acap gagal dikontrolnya. Korupsi, kebocoran-kebocoran dana pembangunan dan APBN, serta pungutan yang merajalela, telah menjadi penghalang bagi penciptaan iklim investasi yang kondusif. Harapan untuk meningkatkan daya saing ekspor perusahaan-perusahaan nasional, telah dihadang korupsi.

Kondisi merajalelanya korupsi itu membuat Indonesia menjadi tak menarik sebagai ajang investasi. Akibatnya ada sebagian yang memilih hengkang ke luar negeri, tapi tak sedikitpun yang terancam gulung tikar. Kepentingan dunia usaha yang telah memberikan sumbangan penting bagi penerimaan pajak, justru tak diperbaiki dengan komitmen dan kinerja pemerintah untuk memberantas korupsi dan pungutan liar. Terganggunya kepentingan dunia usaha ini membuat mereka mengancam untuk memboikot membayar pajak.

Memang tiap tahun pemerintah berupaya mengeruk dana yang besar untuk menutupi defisit APBN sebesar kurang lebih Rp 27 triliun. Pemerintah menganggap penerimaan pajak kurang lebih Rp 180 triliun tiap tahunnya belum mampu menutupi defisit APBN. Namun akibat merajalelanya korupsi dan kebocoran dana, serta ditambah lagi kinerja pemerintah yang buruk dan kebijaksanaan yang tak efektif, telah membuat dunia usaha tak bisa bergairah. Pada gilirannya kegiatan usaha mereka semakin terancam. Selama hampir 10 tahun krisis, rakyat telah berkorban demi langkah efektif pemerintah untuk mengatasinya. Tapi kini rakyat kian kritis dan merasa telah diperlakukan tidak adil.

Dengan situasi yang terus memburuk itu, diperkirakan akan bertambah 2,9 juta orang miskin tiap tahunnya apabila masalah ini tidak dicarikan solusinya. Hasil yang lain dapat diprediksi, banyak buruh yang bekerja tanpa upah yang layak, puluhan ribu pekerja nelayan dan pekerja industri terancam kehilangan pekerjaan, sementara jutaan orang mulai menderita rawan pangan, kurang gizi, busung lapar, jutaan anak putus sekolah, dan berbagai macam jeritan dan tangisan rakyat lainnya. Sampai kapankah Indonesia akan terus menangis? Hanya Tuhan yang tahu.

Pasang Surut Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

2011-02-08T16:50:00.002+07:00

Pendahuluan

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.[1] Menurut Prof. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya sehingga sifatnya suci.[2] Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari Droits de L’homme (Perancis), Human Rights (Inggris), dan menselijke rechten (Belanda). Di Indonesia hak asasi pada umumnya lebih dikenal dengan istilah “hak-hak asasi” sebagai terjemahan dari basic rights (Inggris) dan grondrechten (Belanda), atau bisa juga disebut hak-hak fundamental (civil rights). Istilah hak-hak asasi secara monomental lahir sejak keberhasilan Revolusi Perancis tahun 1789 dalam “Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan Liberte, Egalite, Fraternite. Namun demikian, sebenarnya masalah hak-hak asasi manusia telah lama diperjuangkan manusia dipermukaan bumi.

Latar belakang sejarah hak asasi pada hakekatnya, muncul karena keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan tirani yang melanda seluruh umat manusia. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal. Naskah-naskah itu, beberapanya adalah Magna Charta (1215), Bill of Rights (1689), Declaration of Independence (1776), Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen (1789), Atlantic Charter (1941), dan Universal Declaration of Human Rights (1948).[3] Bahkan beberapa pemikir Islam melihat bahwa Piagam Madinah dapat dikategorikan sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia. Dalam piagam tersebut, setiap masyarakat Madinah diperbolehkan menganut agama masing-masing dan tidak mengganggu orang untuk beribadah. Karena itu para pemikir Islam banyak yang beranggapan bahwa Piagam ini merupakan teks pengakuan hak asasi manusia. Walaupun teks ini dilanggar oleh kelompok non muslim, namun sumbangsih Islam terhadap cetak biru hak asasi manusia di bumi ini haruslah diakui.[4]

Seperti juga di negara-negara lain, Indonesia juga mencantumkan bebrapa hak asasi di dalam UUD 1945. sebelum diamandemen, pasal-pasal yang memuat hal tentang hak asasi manusia ada dalam pasal 27-31. Setelah diamandemen, tepatnya pada perubahan kedua tahun 2000, dalam UUD terdapat pasal sendiri yang memuat tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pasal 28A-J.

Masa Awal HAM Di Indonesia

Pemikiran tentang hak asasi manusia mendapat landasan yang kuat seusai berakhirnya Perang Dunia II, setelah dunia mengalami salah satu bentuk kekuasaan yang paling mengerikan dalam sejarahnya, yakni fasisme. Pada saat bersamaan, di berbagai belahan tanah jajahan muncul negara-negara baru yang merdeka, termasuk Indonesia. Semangat yang hadir saat itu adalah keadilan, kebebasan dan penolakan terhadap segala jenis penindasan.

Naskah Pembukaan UUD 1945 mencatat semangat tersebut dengan mengatakan “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karena itu penjajahan di muka bumu harus dihapuskan”. Semangat yang sama juga tercermin dalam perumusan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.[5] Seperti yang sudah disebutkan, dalam Batang Tubuh UUD 1945 (sebelum diamandemen) juga dapat ditemukan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yaitu Pasal 27-31.

Dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia, perlindungan atas hak asasi manusia dirasa masih kurang. Pada Sidang Konstituante tahun 1950 perubahan pun dilakukan dengan mencantumkan 28 pasal khusus tentang hak asasi manusia. Dimasukkannya pasal-pasal baru yang mengatur tentang hak asasi manusia ini berlangsung dalam proses pembentukkan sistem kenegaraan yang lebih terbuka dan pastinya demokratis, serta menciptakan tatanan ekonomi, sosial, dan budaya yang adil.

Proses ini kemudian dipatahkan pada tahun 1965. Perubahan politik menyusul usaha kudeta yang gagal tersebut membuat terjadinya kekerasan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah negeri ini. Di hampir seluruh wilayah Indonesia terjadi pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pengadilan tidak adil terhadap sebagian anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta pendukung Soekarno.

Pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dikesampingkan dengan alasan “menjaga keselamatan bangsa”, dan pembicaraan tentang hak asasi manusia sebagai ketentuan konstitusional pun terkubur. Dekrit Presiden tahun 1959 dipandang sebagai momentum terhentinya pembicaraan tentang hak asasi manusia, dengan dibubarkannya konstituante dan kembali berlakunya UUD 1945.[6]

Di bawah penguasa yang baru ketika itu, yaitu Jenderal Soeharto, pembicaraan tentang hak asasi manusia menjadi sangat terbatas dan bermuka dua. Di satu sisi ada euforia kemenangan terhadap pemerintahan Soekarno yang sewenang-wenang, tetapi di sisi lain segala kesewenangan “penguasa baru”, tidak banyak dibicarakan, bahkan dibenarkan dengan alasan “menjaga keselamatan bangsa”. Tidak sedikit pemikir dan aktivis yang menilai masa awal Orde Baru sebagai periode paling demokratis dalam sejarah Indonesia, tetapi menutup mata terhadap salah satu kejahatan kemanusiaan terbesar yang terjadi pada saat yang bersamaan.[7] Sangat ironis memang.

Dalam proses konsolidasi Orde Baru, paling tidak selama dua puluh tahun pertama, pembicaraan tentang hak asasi manusia sangatlah terbatas hanya dalam aspek legal formal., dan berkaitan langsung dengan kebutuhan pembelaan di pengadilan. Pembicaraan tentang hak asasi manusia baru meluas kembali seiring dengan tumbuhnya gerakan demokratisasi di tahun 1980-an, dengan dimasukkannya hak atas tanah, hak mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, perlindungan atas lingkungan hidup, hak perempuan dari perilaku-perilaku diskriminatif, dan isu-isu lannya.

Di masa selanjutnya pembicaraan tentang hak asasi manusia ini terus berkembang dan mempertajam berbagai pengertian. Misalnya, hak atas lingkungan hidup. berkembang bersama hak masyarakat adat menentukan kehidupan ekonomi dan budayanya sendiri, sementara hak atas tanah berkembang menjadi hak mengelola tanah pertanian secara mandiri. Hal terpenting adalah masyarakat secara langsung terlibat dalam merumuskan dan mendefinisikan pengertian hak asasi manusia tersebut.

Proses ini sempat membuat cemas penguasa Orde Baru yang kemudian menuduh ide penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pikiran liberal yang bertentangan dengan budaya bangsa. Di tingkat praktis, penguasa kerap mengancam dan menyatakan perang terhadap pihak yang tidak koorperatif terhadap bangsa di forum-forum internasional. Sikap ini melemah ketika dunia internasional justru memberi dukungan terhadap kampanye dan advokasi hak asasi manusia in, dan penguasa pun menggunakan tameng partikularisme untuk melawan paham barat yang universal. Sebaliknya dengan kebijakan ekonomi, penguasa Orde Baru mengikuti tuntutan liberalisasi yang jelas mewakili kepentingan barat. Dengan demikian membantu menjadikan kapitalisme sebagai cara produksi yang berlaku universal.[8]

Perkembangan wacana hak asasi manusia yang meluas ini ternyata tidak berjalan seiring dengan tumbuhnya pengertian baru tentang demokrasi. Konsep demokrasi yang terbatas pada pembenahan sistem politik dan aturan main (rule of the game) untuk mempertahankan sistem yang bersih dan berwibawa, tidak mampu menjawab persoalan-persoalan dasar, seperti perlindungan bagi perempuan, kesejahteraan rakyat, atau tindak kekerasan yang dilakukan aparat. Masalah-masalah seperti itu kerap dianggap berada di luar konteks pembicaraan politik dan hanya merupakan urusan ahli ekonomi atau sosial saja.

Potret HAM paska Orde Baru

Membaca hak asasi manusia di Indonesia paska Orede Baru atau era Reformasi, memang begitu melelahkan. Sebab sebagaimana terlihat pada era ini, yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia adalah hampir semua unsur negara Indonesia. Jika pada Orde Baru, yang sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia adalah aparat pemerintah, dalam hal ini TNI, maka pada era sekarang, hak asasi manusia dilanggar secara “bersama-sama”. Dalam konteks ini, pelanggaran hak asasi manusia merupakan hal yang biasa terjadi di tengah masyarakat atau oleh masyarakat sendiri.

Secara garis besar, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama era reformasi dapat dipetakan menjadi tiga pelaku. Pertama, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara atau difasilitasi oleh negara. Jenis pelanggaran hak asasi manusia ini hampir sama dengan yang terjadi pada Orde Baru dimana militerisme masih merupakan solusi dalam menyelesaikan isu-isu separatisme di berbagai daerah konflik di Indonesia.[9] Demikian juga pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan melalui pemberlakuan Undang-Undang Anti Subversif seperti yang telah dilakukan pada masa mantan Presiden Soeharto.

Dua penerus Soeharto pertama, Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid, menggunakan pendekatan tanpa kontrol terhadap kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Keduanya menempuh langka nyata dalam menangani pelanggaran-pelanggaran masa lalu. Pada akhir kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid, sebagian besar tahanan politik (tapol) yang ditawan selama pemerintahan Soeharto telah dibebaskan.[10] Fenomena ini memang merupakan keberhasilan dua presiden in, dimana kebijakan-kebijakan mereka tidak popular di kalangan pro status quo.

Karena itu, eskalasi pelanggaran hak asasi manusia meningkat sejak tahun 2002, saat Megawati menjadi Presiden. Pada masa tersebut hingga sekarang, setiap ada aksi kebebasan mulai dianggap mencancam negara. Sejak kepemimpinan Megawati, tidak sedikit mereka yang dijebloskan ke penjara karena dianggap menghina negara atau simbol negara. Pembenahan kembali undang-undang kolonial dan praktek-praktek era Soeharto yang sistematik dapat ditelusuri ulang ke bulan Juli dan Agustus 2002, ketika sejumlah kejadian penangkapan para aktivis politik di Jakarta. Penagkapan ini menyusul kejengkelan Megawati ketika foto-fotonya diinjak oleh demonstran dan penolakan berbagai kebijakan pemerintah Megawati yang sama sekali tidak memihak kepada wong cilik.

Pada era Megawati, setidaknya ada beberapa aktivis yang ditangkap karena mengancam “stabilitas” negara. Mereka diantaranya, yaitu Nang Mamija dan Muzakkir (pengamen jalanan); Susyanti, An’am Jaya, Sahabudin, Ansar Suherman, Hariansyah, dan M. Akman (Front Pemerintah Rakyat Miskin); Ignas Mau dan Firman (mahasiswa); Raihana Dany (Organisasi Perempuan Aceh); dll.

Selain beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, gejalan mandulnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan gaungnya pada era reformasi tidak memberikan implikasi yang signifikan terhadap perjalanan hak asasi manusia di Indonesia. Di era Orde Baru, mereka dipandang sebagai tempat terakhir mengadu setiap ada pelanggaran hak asasi manusia. Namun sampai saat ini setiap ada temuan, komisi yang diketuai Abdul Hakim Garuda Nusantara ini kurang efektif dalam penanganannya.[11]

Kedua, masyarakat sipil yang bersenjata. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersenjata sangat kental dijumpai di daerah konflik seperti di Maluku, Ambon, dan Aceh. Dalam berbagai laporan kerusuhan, tampak bahwa sipil bersenjata merupakan hal yang tidak begitu mengejutkan pada era reformasi. Seperti di Maluku, tempat konflik antara kelompok Muslim dan Kristen ternyata seperti perang suku jaman belum beradab dulu. Masing-masing menggunakan senjata tajam ketika berhadapan dan hanya karena beda agama, mereka saling bacok dan bunuh.

Kendati sebab musabab kerusuhan mudah sekali dicari, namun fenomena menggunakan senjata merupakan hal yang tidak lazim dalam sejarah kerusuhan di Indonesia. Ketika rakyat sipil menggunakan senjata untuk saling membunuh, maka hal itu menjadi sebuah hal yang harus dihilangkan. Dalam kasus Maluku, kehadiran laskar jihad yang menyerukan jihad di Maluku dengan menggunakan senjata, baik dirakit sendiri maupun dirampas dari aparat, memang membuat konflik kian parah. Hal ini tentu saja main hakim sendiri, kendati atas nama agama.

Fenomena di Aceh juga tidak kalah menarik untuk dipelajari mengenai bagaimana tindakan sipil bersenjata yang bernaung di bawah organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebelum mereka menandatangani perjanjian damai di Helsinski Agustus 2005 lalu tentunya. Kendati GAM hanya ingin berperang melawan TNI, namun jatuhnya korban di pihak sipil juga mengkhawatirkan. Tembak di tempat (shot on site) adalah sesuatu yang sangat lazim dilakukan pihak GAM. Hal ini dipicu oleh adanya senjata di pihak yang dimaksudkan untuk menakuti rakyat sipil. Namun uniknya, GAM sendiri mengaku bahwa senjata mereka juga berasal dari TNI melalui traksaksi bisnis antara TNI dan GAM. Pada gilirannya, senjata tersebut digunakan untuk berperang dan menembak masyarakat sipil yang tidak mendukung perjuangan GAM. Alhasil, pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, selain dilakukan oleh TNI/POLRI, juga dilakukan pihak GAM sendiri.

Dari beberapa uraian di atas, tampak sebuah kesimpulan bahwa adanya senjata di pihak sipil, selain diperoleh melalui cara mereka sendiri, ternyata juga dipicu oleh lengahnya aparat keamanan dalam menjaga senjata mereka agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Karena itu, eskalasi pelanggaran hak asasi manusia seperti yang telah dibahas di atas, juga dipicu oleh pihak sipil.

Ketiga, masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Fenomena pelanggaran hak asasi manusia oleh sipil yang minus senjata ini ternyata mengalami lonjakan yang signifikan pada era reformasi. Tampaknya ini menjadi agenda kita ketika melihat rakyat mengamuk dan tidak dapat dikendalikan oleh aparat keamanan. Sejak kerusuhan Mei 1998 lalu, fenomena kerusuhan sangat mudah ditemukan. Kejadian seperti itu memang bukan tanpa sebab, jika dipetakan, kerusuhan memang dipicu oleh persoalan sosial, politik, ekonomi, dan agama.

Peristiwa kerusuhan Mei 1998, terutama tanggal 13 Mei, juga menyimpan luka mendalam bagi korbannya. Dalam tragedi ini, rakyat yang tidak bersenjata menjadi begitu ganas dan menyeramkan. Kendati hasil yang dicapai adalah turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan selama 32 tahun, namun implikasi pelanggaran hak asasi manusia juga menjadi ekses lain yang harus segera diselesaikan. Dampak sosial politik dari peristiwa ini pun sangat serius, sebab setelah kejadian tersebut berbagai misteri pelanggaran hak asasi manusia mulai mencuat.

Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia lain yang dilakukan aoleh sipil tidak bersenjata adalah ketika proses pemakzulan Abdurrahman Wahid pada Mei 2001. dalam situasi dimana pendukung Gus Dur ini tidak menerima perlakuan parlemen terhadap cucu pendiri Nahdhatul Ulama ini, maka mereka pun melalukan amuk massa di Situbondo, Gresik, Sidoarjo, Bondowoso, Pasuruan, dan beberapa kota lainnya di Jawa Timur sebagai basis kawasan pendukung Gus Dur. Tempat-tempat yang dirusak adalah aset pemerintah, Muhammadiyah, Gereja, PDII-P, dan PAN. Kejadian ini tentu mencoreng wajah Indonesia yang tengah bertransisi menuju demokrasi. Mudahnya massa dimobilisasi untuk melakukan penjarahan dan pembakaran merupakan bukti bahwa bangsa kita memang memiliki kepribadian dan nalar yang tidak sehat serta cenderung destruktif.

Demikian juga rentetan kejadian peledakan bom bunuh diri di Indonesia sejak kejadian 9/11 di Amerika Serikat dan terorisme mulai menggejala di dunia. Kasus terorisme di Indonesia memang memberikan implikasi yang negatif terhadap dinamika hak asasi manusia di Indonesia. Kenyataan ini memperlihatkan bagaimana keterampilan sipil yang tidak bersenjata dalam merakit bom dan meledakkannya secara profesional. Harus diakui, hal ini membuat Indonesia dicap oleh dunia internasional sebagai sarang teroris. Karena itu hak asasi manusia sendiri masih merupakan diskursus yang sulit terselesaikan di Indonesia. Hal ini pada gilirannya merupakan agenda bagi pemerhati hak asasi manusia untuk terus menggali aspekaspek yang selama ini “terabaikan” dalam realisasi hak asasi manusia di Indonesia.

Dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa penegakan hak asasi manusia paska Orde Baru tidak memberikan peningkatan yang signifikan. Kita lihat contohnya, misalkan aparat negara, sipil yang bersenjata, yang tidak bersenjata begitu banyak yang melanggar hak asasi manusia. Semua kasus-kasus di atas tidak lepas dari kebijakan dan political will pemerintah untuk bagaimana benar-benar mengedepankan masalah-masalah hak asasi manusia ini.

Hubungan Antara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Dilema antara perluasan makna hak asasi manusia di satu sisi dan penyempitan pengertian demokrasi di sisi lain, berulang kali muncul sehingga menjadi sebuah diskursus tersendiri. Dalam proses ini hak asasi manusia dimengerti secara abstrak dan dirumuskan sebagai persamaan di depan hukum, jaminan perlindungan pribadi, dan kebebasan nurani. Dalam pengertian ini, demokrasi politik memberikan peluang besar terwujudnya kebebasan dasar dan persamaan, bahwa kebebasan dasar dan persamaan akan terwujud bila terdapat mekanisme efektif untuk terjadinya proses saling mengingatkan tentang apa yang benar dan yang menjadi kebaikan bersama.

Hubungan antara demokrasi politik dan hak asasi manusia berdiri di atas berbagai asumsi yang sesunguhnya rapuh, misalnya bahwa kebebasan berbicara memungkinkan membicarakan masalah-masalah yang merugikan rakyat. Asumsi lain hubungan demokrasi dan hak asasi manusia adalah dapat mewakili berbagai kepentingan dan dengan sendirinya menjadi alat kontrol bagi proses checks and balances dalam pemerintahan.[12] Demokrasi politik yang terbatas itu kemudian dinilai sebagai cure yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sekali mekanismenya terbentuk.

Yang dimaksud dengan demokrasi politik ini tidak lain adalah kehadiran partai politik yang bebas tapi bertanggung jawab, dan kehadiran pemimpin yang kuat untuk mempertahankan sistem tersebut. Hal ini sangat tampak dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Banyak sekali kelompok dan kalangan yang tidak dapat memperjuangkan kepentingannya secara langsung di dalam sistem tersebut dan harus mempercayakan kepada partai-partai yang ada. Rakyat miskin di daerah tertentu tidak dapat memperjuangkan kepentingannya karena jika harus membentuk partai politik sekalipun, akan sulit untuk lolos dari seleksi yang ketat, apalagi mengikuti proses pemilu yang pasti sangat menelan biaya yang sangat besar.

Tidak adanya pelembagaan pengertian hak asasi manusia secara luas, maka masalah-masalah mendasar yang termasuk dalam perlindungan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya kurang mendapat perhatian karena perlindungan lebih dikonsentrasikan pada perlindungan hak-hak sipil dan politik. Ada dua hal yang mendukung proses tersebut, yaitu politik represif penguasa Orde Baru dulu yang membuat pelanggaran hak-hak sipil dan politik sangat menonjol. Kedua adalah meningkatnya dukungan dunia internasional terhadap perlindungan hak-hak tersebut.

Pengertian hak asasi manusia seperti ini sesungguhnya merupakan kemunduran dari perjuangan hak asasi manusia yang berkembang di tingkat basis. Usaha-usaha untuk memperjuangkan hak-hak yang mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya kerap tertutup jika tidak ada unsur represif yang memberi ruang pada kampanye hak-hak sipil dan politik menentang represi Orde Baru ketika itu. Dalam konteks ini, pengutamaan hak-hak sipil dan politik tidak jadi prioritas bukan karena alasan strategis tetapi lebih karena asas kesempatan. Dapat pula dikatakan, pandangan semacam ini jauh terbelakang bila dibandingkan dengan pencapaian pengertian demokrasi oleh warga dunia dalam konferensi Hak Asasi Manusia di Wina, Austria tahun 1993.[13]

Konferensi Wina secara resmi telah menetapkan prinsip ketidakterpisahan antara hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya sebagai dasar melakukan penegakan hak asasi manusia. Dengan demikian jika demokrasi berangkat dari prinsip penegakan hak asasi manusia, ia haruslah merupakan kehendak rakyat yang dinyatakan secara bebas dan harus menjadi satu pekerjaan total untuk mengubah sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Apabila praktek demokrasi di Indonesia saat ini dianggap sebagai pemenuhan hak asasi manusia maka persoalannya adalah dimana tempat hak anak, hak masyarakat adat, hak perempuan, dan masih banyak hak-hak lainnya yang belum terakomodir yang sesunguhnya dinyatakan dalam Deklarasi Wina sebagai hak yang bersifat universal.

Penutup

Dalam perkembangan gerakan hak asasi manusia di dunia, terlihat munculnya sejumlah pengertian baru tentang hak asasi yang sejalan dengan praktek demokrasi langsung yang dianut negara kita dan terbukti efekti membawa perubahan. Gerakan perempuan berhasil mendesak pengakuan pelanggaran hak-hak di wilayah domestik sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pengaruhnya begitu besar, sehingga Amnesti Internasional (salah satu lembaga hak asasi manusia yang memperjuangkan penegakan hak sipil politik) memulai usaha untuk mengembangkan konsep-konsep pelanggaran hak sipil dan politik di wilayah domestik. Komisi HAM PBB juga membentuk lembaga pelapor khusus masalah kekerasan terhadap perempuan. Selain masalah perempuan, gerakan perjuangan masyarakat adat telah mempertajam pengertian hak suatu bangsa menentukan nasib sendiri, dalam konvensi internasional hak ekonomi sosial budaya menjadi hak komunitas mengelola sumber daya alam, masyarakat, dan budayanya.

Mengambil sedikit komparasi dengan perjuangan penegakan hak asasi manusia di Aljazair, mereka menghasilkan pengertian hak dasar yang lebih maju daripada deklarasi umum hak asasi manusia. Deklarasi Aljazair memperluas ruang lingkup hak asasi manusia dan hak individual sampai pada hak rakyat dan hak gerakan. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa hak dapat dirumuskan atas inisiatif rakyat dan tidak tergantung pada tindakan pemerintah. Intinya, deklarasi ini memberikan tekanan yang besar pada struktur dominasi transnasional dan kolaborator domestiknya sebagai penjelasan bagi terciptanya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Beberapa pemikiran hak asasi manusia lainnya telah memunculkan hak-hak baru yang dipandang fundamental dalam situasi saat ini seperti hak untuk bertahan hidup dalam dunia yang damai.

Berbagai pencapaian tersebut justru langsung memperlihatkan keterbatasan demokrasi formal yang sering dianggap sebagai satu-satunya jalan. Di Filipina, naiknya Corazon Aquino dianggap sebagai kemenangan demokrasi atas tirani. Tidak disadari bahwa pelanggaran hak asasi manusia justru meluas. Jumlah pembunuhan politik oleh militer jauh di atas pembunuhan yang terjadi semasa Marcos menetapkan keadaan darurat (martial law). Di masa Aquino ini juga terjadi proses eksploitasi luar biasa terhadap rakyat yang dipaksa mengikuti austerity program dari lembaga-lembaga dana internasional.

Di Indonesia kita belajar dari sejarah kemunculan Orde Baru yang juga dianggap sebagai kemenangan demokrasi, tetapi kenyataannya menghasilkan kesengsaraan luar biasa selama kurang lebih 32 tahun. Keyakinan besar terhadap proses yang “bebas tetapi bertanggung jawab” sering menutup pandangan yang tumbuh dari bawah dan bahkan menciptakan sikap konservatif untuk mempertahankan status quo, tanpa menyadari bahwa status itu bersifat semu dan dalam prakteknya justru bertentangan dengan hati nurani rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

· Budiarjo, Miriam. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

· Budiyanto. 2003 Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU. Jakarta: Erlangga.

· Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. 2004. Wajah Baru Islam Di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

· Human Rights, The New Consensus. 1994. London: Regency Press.

· Laski, Harold J. 1936. The Rise of European Liberalism. London: George Allen & Unwin Ltd.

· The Ridep Institute dan Friedrich Ebert Stiftung. 2003. Demos Kratos = Demokrasi: Panduan Bagi Pemula. Jakarta: The Ridep Institute.

· Yap Thiam Hien. 1998. Negara, HAM, dan Demokrasi. Jakarta: YLBHI.

[1] Miriam Budiardjo. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 120.

[2] Budiyanto. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU. Jakarta: Erlangga. Hlm. 55-56.

[3] Budiyanto. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU. Jakarta: Erlangga. Hlm. 56-58.

[4] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. 2004. Wajah Baru Islam Di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 105.

[5] Ide ini dirumuskan sebagai hak sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut tercantum dalam Pasal 1 dan dijadikan bagian tersendiri. Sepuluh tahun kemudian hak ini dipertegas dengan dikeluarkannya Resolusi 1512 oleh Majelis Umum PBB.

[6] Yap Thiam Hien. 1998. Negara, HAM, dan Demokrasi. Jakarta: YLBHI. Hlm. 18.

[7] Salah satu ahli hukum yang yang mau tampil untuk membela perkara-perkara pengadilan tokoh peristiwa 1965 dan juga satu diantara sedikit ahli hukum yang corncern dengan permasalahan hak asasi manusia. Lihat Yap Thiam Hien. 1998. Negara, HAM, dan Demokrasi. Jakarta: YLBHI.

[8] Harold J. Laski. 1936. The Rise of European Liberalism. London: George Allen & Unwin Ltd. P. 37.

[9] Kasus seperi ini terjadi, misalnya di Papua, Ambon, Maluku, Aceh, Poso, dll.

[10] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. 2004. Wajah Baru Islam Di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 112.

[11] Belum selesainya kasus pengrusakan kantor Kontras, penyerangan kantor Tempo oleh orang tak dikenal, kasus Munir, penculikan aktivis 1998, sampai kasus penembakan aparat Marinir kepada warga Alas Tlogo di Pasuruan, dll seakan menjadi bukti bahwa lembaga HAM di Indonesia ini memang kurang efektif dalam menjalankan tugasnya.

[12] The Ridep Institute dan Friedrich Ebert Stiftung. 2003. Demos Kratos = Demokrasi: Panduan Bagi Pemula. Jakarta: The Ridep Institute. Hlm. 13.

[13] Lebih lengkap lihat Human Rights, The New Consensus. 1994. London: Regency Press.

Gestok

2011-02-08T15:54:00.002+07:00

Akronim Gestok (Gerakan 1 Oktober) diperkenalkan oleh Bung Karno karena peristiwa yang dikendalikan CIA tersebut berlangsung setelah tengah malam. Penganut Orde Baru senang sekali mendiskreditkan peristiwa tersebut dengan istilah Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) agar mirip dengan pasukan Gestapo Nazi. Jahat ya Orde Baru!!

Hari Kesaktian Pancasila diselewengkan serta dikaburkan substansi, tujuan, dan maknanya hanya untuk memuluskan kepentingan penguasa. Kesaktian Pancasila bukan teruji dari peristiwa G30S/PKI yang disiasati oleh CIA, tetapi memang sudah teruji menghantarkan Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan. Orde Baru yang memanipulasi peristiwa dan julukan tersebut, akhirnya hanya membawa bangsa ini mundur ke belakang.

Soeharto, komprador di balik peristiwa Gestok, selanjutnya mendapatkan peran sentral mendominasi kekuasaan di republik ini. Sepertiga hidupnya dia habiskan menjadi presiden dengan membohongi rakyatnya sendiri, memperkaya keluarganya dari darah dan nyawa orang-orang yang tewas tanpa pengadilan dan hak pembelaan diri, serta mendedikasikan hidupnya sebagai perpanjangan kapitalis dan imperialis Barat untuk terus-menerus meneriakkan bahaya laten PKI.

Secara geografis, Indonesia berada dalam posisi strategis menyambung benua Asia daratan dan Australia. Pengaruh komunisme terus merambat dari Rusia terus ke Cina, Korea, dan Vietnam. Kekhawatiran komunisme merangsek ke Australia menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki peran strategis menghempang pengaruh komunisme.

Secara geopolitik, Indonesia memiliki pemimpin sekuat Presiden Soekarno yang anti penjajahan dan anti penindasan, pemimpin yang menginspirasi kemerdekaan negara-negara Asia Afrika dari kolonialisme. Figur Soekarno sangat mengganggu kepentingan kapitalis dalam menangkal komunisme. Gangguan tersebut direspon oleh CIA dengan beberapa kali upaya pembunuhan terhadap Bung Karno, seperti pelemparan granat di Sekolah Cikini.

Keahlian CIA melihat gesekan di grass root antara Partai Komunis Indonesia yang memberikan tanah kepada rakyat di satu sisi dan para ulama yang menguasai puluhan/ratusan hektar tanah pesantren untuk menghidupi para santrinya di sisi lain menjadi dasar analisa CIA untuk menggulingkan Presiden Soekarno dari tampuk kekuasaan, sehingga isu Dewan Jenderal/Dewan Revolusi hanya ilusi yang sengaja dipublikasi sebagai bentuk makar terhadap Presiden Soekarno.

Korban peristiwa Gestok hanya sebagai martir, sebagai dalih pembenaran atas pembinasaan ratusan ribu hingga jutaan rakyat Indonesia yang dicap PKI untuk dieksekusi secara kejam tanpa mendapatkan pembelaan diri dan pengadilan hukum. Siapa saja yang melakukan eksekusi sekejam itu, wallahualam.

Stigma PKI begitu membekas, berlanjut hingga anak cucu korban yang mendapatkan perlakuan menyedihkan selama rezim Orde Baru berkuasa. Bahkan kartu identitas pun diberi tanda khusus bahwa yang bersangkutan tersangkut bahaya laten yang harus diwaspadai. Secara psikologis, korban terintimidasi hak asasi, hak politik, dan hak ekonominya.

Soeharto benar-benar serius menjadikan komunis sebagai momok yang menakutkan bagi masyarakat. Rekayasa kekejaman komunis divisualisasikan dalam film dokumenter yang wajib diputar setiap 30 September. Bertujuan brainwash, menciptakan kesan dan citra bahwa PKI merupakan musuh bersama yang harus ditakuti. Tidak sebanding nyawa tujuh jenderal bila dibandingkan dengan nyawa ratusan ribu/jutaan orang. Setelah ditelusuri, jenderal yang terbunuh pun ternyata pengikut setia Bung Karno, berbeda dengan Jenderal Abdul Haris Nasution yang selamat dari peristiwa dan Soeharto yang memang binaan CIA.

Sanksi sosial berupa pengucilan dan diskriminasi tersebut dibangun sedemikian rupa sehingga bangsa Indonesia terjebak dalam arus utama keinginan rezim Orde Baru dan Barat, energi dan pemikiran rakyat terkuras untuk persoalan tersebut.

Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), lembaga yang dibentuk untuk mensterilkan dan menginvestigasi lawan-lawan Orde Baru memiliki kewenangan penuh untuk menyingkirkan siapa saja yang dianggap mengancam kekuasaan dan eksistensi rezim Soeharto.

Pembubaran Kopkamtib yang dinilai kejam, tidak manusiawi, dan mendapatkan tekanan lembaga internasional, digantikan dengan membentuk Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional) dan Bakorstanasda (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah). Lembaga baru ini hanya mengganti jubahnya saja, tetapi kolornya tetap sama, memuaskan libido kekuasaan Soeharto. Tugas menyingkirkan orang-orang yang dicurigai berseberangan dengan pemerintah dan mengeliminir bangkitnya paham komunis dijalankan dengan kepatuhan.

Peristiwa 27 Juli 1996, kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pimpinan Megawati Soekarnoputri diserbu oleh sekelompok orang berambut cepak yang mengatasnamakan pendukung mantan Ketua Umum PDI Soerjadi. Penyerbuan yang dikomandoi oleh Yoris Raweyai (Pemuda Pancasila) ini melakukan briefing di Tugu Monas dengan kamuflase Hari Kesetiakawanan Sosial. Menjelang subuh, agenda berubah menjadi penyerangan kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro.

Pilihan represif dengan tujuan pendongkelan Megawati sebagai Ketua Umum PDI dibenarkan karena dianggap membahayakan rezim Soeharto. Harus selalu ada kambing hitam berlabel komunis, Partai Rakyat Demokratik (PRD) pun menjadi dalih korban kebusukan politik ketakutan yang dicitrakan militer dan Soeharto.

Soeharto terbukti telah membawa bangsa ini menuju jurang penistaan yang parah. Harga diri dan kehormatan bangsa ini telah terjual dengan harga yang sangat rendah dan memakan jutaan korban jiwa.

Roda berputar, jarum jam bergerak. Pengalaman kejahatan Soeharto mengkudeta Bung Karno berulang ketika rakyat menjungkalkan Soeharto dari kediktatorannya. Waktu berlalu, di akhir-akhir sisa hidupnya, Soeharto terus merenungi nasib sebelum akhirnya dijemput malaikat maut Januari 2008 silam.

Paham komunisme terbukti gagal untuk dijadikan pegangan dan pandangan hidup rakyat Indonesia yang dikenal memiliki tingkat religiusitas dan spiritualitas yang tinggi. Namun, bukan berarti kita sebagai bangsa Indonesia dilarang mempelajari paham tersebut, termasuk paham-paham apapun yang ada di dunia ini.

Cina memodifikasi paham komunis yang dianutnya dengan memberikan kebebasan beragama bagi rakyatnya dan membuka pasar bagi ekonominya. Tetapi kontrol negara terhadap sektor publik, distribusi kesejahteraan, dan memastikan rakyat memperoleh hak-haknya tidak bisa dilepaskan kepada sektor swasta.

* Mahasiswa Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Volunteer Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

BERSIKAP JUJUR UNTUK MENATAP MASA DEPAN INDONESIA YANG LEBIH BAIK

2011-02-08T15:49:00.000+07:00

Plato dalam salah satu bukunya berjudul Georgias menulis perdebatan Socrates, gurunya, dengan Thrasymachus, kaum Sofist. Menurut Thrasymachus hukum ialah apa yang berguna bagi si kuat. Dan adil adalah semua yang dilakukan demi kepentingan kekuasaan yang ada dalam negara. Pendapat itu dibantah oleh Socrates dan dikatakan pemerintah juga bisa berbuat khilaf. Karena kemungkinan berbuat khilaf, apa yang baik untuk kepentingan kekuasaan belum tentu baik untuk rakyat.

Socrates berkata, “ Tiap penguasa tidak boleh mengejar kepentingan pribadi saja, tapi juga bertugas menyelenggarakan kepentingan rakyat.” Namun kaum Sofist, orang yang mengukur segala sesuatu hanya dari diri sendiri sehingga pernyataan-pernyataannya kerap memperuncing masalah, menolak pendapat Socrates. Mereka mengatakan, “Ketidakadilan jauh lebih menguntungkan dibandingkan keadilan. Keadilan bekerja hanya untuk kepentingan si kuat, sedang ketidakadilan itu mempertahankan sesuatu yang berguna dan memberi keuntungan bagi diri sendiri.” Ditambahkan, “Kebajikan itu hanya membawa kesukaran dan kesedihan. Seseorang untuk mrnjadi berbahaya dan ditakuti harus menonjolkan ketidakadilan dengan topeng kejujuran.

Ajaran-ajaran kaum Sofist itu bisa jadi mengandung kebenaran dalam kenyataannya. Sedang pendapat Socrates memiliki kebenaran ideal. Sejarah membuktikan suatu negara yang pemimpinnya berlaku sewenang-wenang, menindas, dan tidak adil justru membawa negara itu dalam keutuhan sosial maupun politik yang baik. Kepatuhan rakyat kepada penguasa bukan karena rasa aman yang diberikan oleh negara, juga bukan karena kesadaran politik rakyat sudah mencukupi, tetapi kepatuhan mereka lebih berdasarkan karena ketakutan. Tidak ada oposisi, tidak ada perlawanan, tidak ada disintegrasi, semua berjalan di rel masing-masing adalah contoh bagaimana terjadinya sebuah proses “harmonisasi” yang sesuai dengan kehendak penguasa.

Jika kepatuhan karena ketakutan yang terjadi, lantas dimana letaknya kebahagiaan yang notabene adalah tujuan hidup manusia di dunia? Kepatuhan karena ketakutan jelas tidak membuat rakyat bahagia dan bukan wujud rasa terima kasih rakyat pada pemerintah di sisi lain tidak ada satupun penguasa di dunia yang bisa hidup tenang bila rakyatnya hidup dalam ketakutan. Karena sikap diam dan ketakutan rakyat menyimpan bara dendam serta berkecenderungan melakukan pemberontakan. Sikap diam rakyat sebenarnya merupakan alunan doa tak terucapkan pada Tuhan agar menghukum penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Sang penguasa tidak akan pernah tenang dan bahagia dalam hidupnya, karena tiap detik dipergunakan hanya untuk memikirkan siapa yang akan memberontak dan bagaimana cara menumpasnya.

Kepatuhan semu oleh pemerintah otoriter disebut persatuan dan kesatuan, ketakutan disebut peran serta rakyat dalam proses pembangunan dan kesadaran rakyat akan hukum. Namun bagi rakyat kepatuhan merupakan upaya menyelamatkan diri, menumpuk kepedihan untuk mencari saat yang tepat untuk meledak. Kekuatan rakyat yang seperti itu jarang disadari oleh rezim otoriter

Walau sang penguasa mampu membungkus kekejian dengan bahasa ketertiban, penindasan diganti keamanan, ketidakadilan diistilahkan dengan penegakan hukum, toh penderitaan rakyat tidak dapat selamanya ditangguhkan. Dan ketika rakyat menuntut hak, kekuatan mereka tidak akan mampu dibendung. Persatuan dan kesatuan negara menjadi terancam, radikalisme tumbuh subur dan puncaknya adalah pertumpahan darah.

Sejarah modern membuktikan, sebutlah Uni Sovet (sekarang Rusia) pasca komunis jatuh, negeri itu menjadi tercabik-cabik dalam berbagai macam disintegrasi dan ambruknya sektor ekonomi. Masing-masing wilayah, suku, etnis ingin berdiri sendiri untuk meneguhkan identitas kelompok. Demikian juga dengan Yugoslavia (sekarang pecah menjadi beberapa negara), perang antar etnis berkepanjangan dan terjadinya genocide yang mengerikan. Ketika negara ditinggalkan oleh penguasa atau pemerintah yang otoriter dan sistem yang menindas, disintegrasi terbuka di depan mata siap menelan korban tanpa peduli rasa kemanusiaan.

Semoga kisah-kisah yang mengerikan itu tidak terjadi di Indonesia. Tapi bagaimanapun kecenderungan-kecenderungan itu mau tidak mau sudah mulai terjadi di Indonesia, walaupun kadarnya masih belum terlau masif. Kemunculan berbagai konflik seperti di Sambas, Ambon, Aceh, Papua dan berbagai daerah di nusantara lainnya perlu menjadi sebuah perenungan bersama. Konflik-konflik ini terjadi karena ada sebuah proses rekonstruksi politik dari negara, terutama rezim yang berkuasa, yang seakan-akan membuat dunia luar tahu bahwa ini adalah konflik ras atau buadaya. Padahal, itu hanya sebuah kamuflase politik belaka. Jangan pula sampai kasus lepasnya Timor Timur terulang kembali pada daerah lain. Konsep Bhinneka Tunggal Ika harus tetap dijadikan landasan bagi bangsa Indonesia untuk tetap survive dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Dan ternyata ketidakadilan yang dibungkus oleh topeng kejujuran hanya menjadi kebohongan yang terorganisir. Sebab antara keadilan dan kejujuran menjadi mata rantai untuk membangun sebuah peradaban kemanusiaan. Kejujuran dan keadilan merupakan kata kunci kebahagiaan. Tak satupun manusia bisa berlaku adil jika ia tidak bisa menerima kejujuran. Dan tidak ada yang bisa jujur jika tidak mengetahui keadilan. Untuk berlaku jujur, kadang kala kita harus mau menerima pil pahit, walaupun itu berat untuk dilakukan.

Untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik dan juga lebih beradab diperlukan kejujuran. Jujur untuk mengakui segala perbedaan agama, etnis, kemampuan ekonomi. Jujur untuk mengakui bahwa kebenaran bukan monopoli kelompok kita sendiri. Dan jujur untuk mengatakan tidak pada praktek-praktek penyimpangan politik seperti KKN. Terakhir, untuk membangun sifat kejujuran memang harus dimulai dari setiap pribadi kita masing-masing. Setelah itu dapat dilembagakan pada sebuah dialog intensif antar komponan bangsa sehingga sifatnya dapat menjadi masif. Lalu setelah kita berani bersikap jujur, maka barulah kita pantas berteriak MERDEKA!

Politik Bahasa Nasional Dalam Rangka Pengembangan Dan Pelestarian Bahasa Indonesia Di Masa Datang

2011-02-08T15:42:00.000+07:00

Pendahuluan

Bukan hal yang baru lagi jika dikatakan bahwa bahasa dan masyarakat merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin ada masyarakat tanpa bahasa dan tidak mungkin pula ada bahasa tanpa masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu yang saling berhubungan sehingga terbentuk kerjasama antara individu-individu itu. Hubungan itu hanya mungkin terjadi bila ada alat penghubungnya, dan dalam hal ini adalah bahasa. Bahasa adalah alat penghubung, alat komunikasi anggota masyarakat yaitu individu-individu tadi sebagai manusia yang berpikir, merasa, dan berkeinginan. Pikiran, perasaan, dan keinginan baru terwujud bila dinyatakan, dan alat untuk menyatakan itu adalah bahasa. Apa yang kita pikirkan tidaklah berarti sebelum itu dinyatakan dengan bahasa, dan diketahui, ditanggapi, atau diberi reksi oleh individu yang lain. Demikian pula dengan perasaan dan keinginan kita. Setelah perasaan, pikiran, dan keinginan itu diwujudkan dengan bahasa dan beroleh tanggapan oleh individu yang lain sebagai anggota masyarakat, barulah ia berarti.

Makin rendah peradaban suatu masyarakat, makin sederhana bahasanya karena anggota-anggota masyarakat itu hanya membutuhkan simbol-simbol sederhana untuk menyatakan keinginan, kemauan, perasaan, serta pikirannya. Yang dinyatakannya dengan bahasanya hanyalah hal-hal yang sederhana yang ditemukannya dalam kehidupannya. Sehari-hari. Makin berkembang kebudayaan suatu bangsa dan makin tinggi peradabannya, makin luas pula jangkauan pemikirannya, dank arena itu ia membutuhkan bahasa yang berkemampuan tinggi untuk menyatakan semua yang dipikirkannya.

Dalam masyarakat yang sudah maju, fungsi bahasa akan semakin banyak. Bila dalam masyarakat primitif bahasa lebih berfungsi sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari saja agar seorang individu dapat berhubungan dengan individu yang lain, sehingga mereka dapat bekerja sama, maka dalam masyarakat yang sudah maju dan berkembang, fungsi bahasa menjadi lebih banyak. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: dapat berfungsi untuk keperluan pendidikan, untuk administrasi pemerintahan, bagi perdagangan antarnegara dan antarbangsa, politik, ilmu, dan teknologi.

Masyarakat maju dan modern seperti dilukiskan itu membutuhkan bahasa yang mampu digunakan dalam semua keperluan yang disebutkan tadi. Karena itu bahasa harus kaya, bukan saja dalam pemilikan kosakatanya, melainkan juga dalam penggunaan bahasa yang lebih luas. Untuk keperluan pendidikan, ilmu, teknologi, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam arti luas, bahasa membutuhkan istilah serta struktur yang luwes sehingga dapat menampung berbagai macam pengungkapan pemikiran yang tinggi dan rumit. Fungsi bahasa seperti itu tidak dapat diemban oleh bahasa yang miskin, yang tidak berkemampuan untuk mengungkapkan segala hal yang rumit itu. Di sini kita melihat bahwa makin maju suatu bangsa serta makin modern penghidupannya, akan makin berkembang pula bahasanya. Perkembangan bahasa itu harus sejalan dan seiring dengan kemajuan kebudayaan serta peradaban bangsa sebagai pemilik dan pemakai bahasa itu.

Bahasa Indonesia diangkat dari bahasa Melayu yang miskin, bahasa yang pada mulanya lebih bersifat lingua franca sebagai bahasa penghubung antarindividu yang tersebar di Nusantara, yang berbeda-beda bahasanya. Bahasa ini lebih bersifat bahasa pergaulan. Sejak kita merdeka, kita menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara, kita tetapkan pula menjadi bahasa resmi di negara kita dan kita gunakan sebagai bahasa persatuan, bahasa pengantar di sekolah-sekolah, bahasa ilmu dan teknologi. Semuanya itu terjadi karena bangsa kita juga berubah menjadi bangsa modern mengikuti perkembangan dan kemajuan dunia modern. Dengan sendirinya bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu itu harus kita perkaya. Beribu-ribu kata baru muncul, istilah-istilah baru kita ciptakan. Dari segi struktur, kita tingkatkan swadayanya sehingga dapat kita rumuskan segala pikiran yang tinggi dan rumit itu dengan bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia perlahan-lahan tumbuh menjadi bahasa yang canggih, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pemakainya.

Hal yang dulu disangsikan oleh bekas penjajah kita, bangsa Belanda, tidak menjadi kenyataan. Bahasa Indonesia dapat menggantikan kedudukan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar pengajaran dan bahasa ilmu. Semuanya itu hanya mungkin karena dengan kesadaran tinggi kita bina bahasa Indonesia menjadi bahasa yang berkemampuan tinggi. Lihatlah bagaimana disertasi untuk mencapai gelar doktor ditulis dalam bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa asing, baik ilmu eksakta maupun non eksakta. Bukankah ini suatu bukti bahwa bahasa Indonesia telah berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya yang maju dan modern. Tetapi haruslah diakui bahwa perkembangannya ini belum mencapai puncaknya. Kita masih membutuhkan waktu beberapa dasarwasa lagi bagi penyempurnaannya. Akan tetapi kita harus yakin bahwa kelak bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kaya dan mantap seperti bahasa Inggris, Jerman, atau Perancis.

Kongres Bahasa Indonesia yang diadakan tiap lima tahun sekali adalah bukti bahwa kita masih terus-menerus berusaha ke arah menjadikan bahasa Indonesia bahasa yang kaya, yang dicintai oleh para pemakainya dan digunakan secara sadar dengan baik, baik sebagai bahasa lisan maupun tulisan. Pengadaan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah rangkaian usaha ke arah pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sungguh berperan nyata dan positif dalam perkembangan dan pengembangan masyarakat Indonesia sehingga bahasa Indonesia haruslah mampu survive di tengah era globalisasi ini sebagai sebuah bahasa yang saya sebutkan di atas, kaya dan mantap seperti bahasa-bahasa lainnya di dunia ini.

Politik Bahasa Nasional

Jika kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kita tidak dapat melepaskan diri dari masalah bahasa daerah dan bahasa asing. Mengapa? Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia sangat erat tautannya dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada saat ikrar pemuda pada hari Sumpah Pemuda tahun 1928 itu dicetuskan, yang diberi nama bahasa Indonesia itu tidak lain daripada bahasa Melayu. Tetapi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, bahasa Melayu yang telah berubah nama menjadi bahasa Indonesia itu terus diperkaya. Sumbernya adalah bahasa daerah dan bahasa asing.

Bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang sudah diperkaya dengan berbagai unsure bahasa daerah dan bahasa asing sehingga ia telah menjelma menjadi satu bahasa baru dari satu bangsa baru yaitu bangsa Indonesia. Karena itu, tidak mungkin kita berbicara tentang bahasa Indonesia tanpa menyinggung bahasa daerah dan bahasa asing. Ketiganya merupakan suatu yang padu, tidak dapat dipisah-pisahkan, dan memiliki hubungan timbal balik. Hubungan itu mempunyai dampak positif maupun negatif. Positif dalam hal sumbangannya untuk memperkaya bahasa Indonesia, dan negatif dalam hal timbulnya interferensi antara kedua bahasa. Pengolahan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional haruslah merupakan pengolahan menyeluruh sebagai kebijaksanaan nasional mengenai bahasa dan sastra kita dan inilah yang disebut politik bahasa nasional. Politik di sini tidak mempunyai konotasi seperti politik dalam kenegaraan dalam arti sempit, tetapi berkonotasi kepada kebijaksanaan penanganan masalah kebahasaan dan kesusastraan Indonesia secara nasional. Politik bahasa nasional juga berhubungan dengan sangkut pautnya bahasa Indonesia dengan masalah masalah nasional secara luas.

Tujuan politik bahasa nasional ada tiga, ialah:

Perencanaan dan perumusan kerangka dasar kebijaksanaan di dalam kebahasaan;
Perumusan dan penyusunan ketentuan-ketentuan dan garis-garis kebijakan umum mengenai penelitian, pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa termasuk sastra;
Penyusunan rencana pengembangan kebijaksanaan nasional.

Dalam kebijakan bahasa nasional yang berencana, terarah, dan terperinci itu, kita dapat mengatur fungsi antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di satu pihak dengan bahasa-bahasa asing yang digunakan di Indonesia pada pihak lain. Yang jelas ialah bahwa politik bahasa nasional menempatkan kedudukan bahasa Indonesia pada titik pusat. Bahasa Indonesia menjadi urusan negara karena sesuai dengan bunyi UUD 1945, Bab XV, Pasal 36: “Bahasa Indonesia adalah bahasa Negara”. Ketentuan ini memberikan dasar yang kokoh serta resmi mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Sehubungan dengan ketentuan itu, jelaslah bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tidak lagi hanya dipakai sebagai bahasa perhubungan/pergaulan dalam tingkat nasional, melainkan juga sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua kesempatan, pertemuan, pembicaraan yang sifatnya resmi baik lisan maupun tulisan.

Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki multifungsi, antara lain sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, pendidikan dan pengajaran, pengembangan kesusastraan nasional, peningkatan mutu media massa, dan sebagai penulisan buku-buku pelajaran maupun buku-buku ilmu pengetahuan. Sebagai alat perjuangan bangsa, bahasa Indonesia telah terbukti menjadi alat pemersatu yang paling jitu. Bangsa Indonesia yang terdiri dari beratus-ratus suku bangsa ini dalam masa pertumbuhan yang relatif singkat, perlahan-lahan tetapi tetap dan mantap, membentuk satu bangsa karena ikatan perasaan kebangsaan yang makin lama makin menjadi kuat dan akhirnya mengalahkan rasa kedaerahan yang mulanya sangat kuat pada diri tiap-tiap suku tersebut. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia harus menentukan ciri-ciri bahasa baku, bahasa yang menjadi acuan bagi penggunaan bahasa ragam resmi baik lisan maupun tulisan. Bagaimana bentuk bahasa baku yang dimaksud dan apa itu bahasa baku, siapa yang harus menetapkan bahasa baku itu dan hal-hal lain yang menyangkut masalah itu perlu ditetapkan. Hal itu juga menjadi masalah dan perlu dituangkan di dalam politik bahasa nasional.

Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Politik Bahasa Nasional

Dalam penentuan politik bahasa nasional, hal-hal yang disebutkan di bawah ini perlu sekali mendapat perhatian.

Bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman dalam bahasa, adat-istiadat, kebudayaan, pendidikan, bahkan kepentingannya.
Bahwa bahasa Indonesia mengenal bentuk bahasa lisan dan bahasa tulisan, dan kedua bentuk bahasa itu pada umumnya berbeda. Bahasa lisan di tiap daerah memiliki coraknya sendiri-sendiri karena pengaruh penggunaan bahasa setempat atau pengaruh antarindividu dilihat dari segi kedudukan sosialnya, atau dari segi adat.
Bahwa pemerkayaan bahasa Indonesia oleh bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing telah menyerap berbagai unsur fonologi, morfologi, dan sintaksis serta kosakata yang tidak sedikit jumlahnya.
Bahwa bahasa Indonesia perlu diperkaya dan disempurnakan dengan berbagai istilah agar dapat mengikuti laju perkembangan ilmu dan teknologi modern.

Sehubungan dengan yang disebutkan pada butir 1 di atas, kita mungkin bertanya, mungkinkah bahasa Indonesia memiliki corak yang sama untuk seluruh Indonesia? Jawabnya, untuk tuturan resmi, kita dapat menjawab ya, tetapi di dalam batas-batas tertentu. Bahasa tulisan lebih memberikan kemungkinan untuk itu daripada bahasa lisan dalam penggunaan struktur fonologi, morfologi, sintaksis, dan penggunaan kosakata. Dalam bahasa lisan, terdapat jauh lebih banyak kelonggaran baik secara struktur bahasa maupun dalam penggunaan kosakata yang ditimbulkan oleh pengaruh dialek setempat, pengaruh bahasa daerah, pengaruh orang yang diajak bicara, pengaruh tempat di mana pembicaraan dilakukan, dan terutama pengaruh situasi.

Bahasa yang sudah mantap, seperti bahasa Belanda dan Inggris, memperlihatkan bahwa bahasa lisan dan tulisannya, struktur dasar bahasa ragam resminya hampir tidak berbeda. Hendaknya ragam lisan bahasa Indonesia dalam tuturan resmi seperti pidato, diskusi, ceramah, bahasa kuliah/pelajaran juga demikian. Tuturan dalam suasana santai memang sangat bergantung kepada keadaan, tempat, dan situasi.

Sehubungan dengan butir 2 yaitu bahasa lisan dan tulisan saya beranggapan bahwa yang penting sekali dibina adalah bahasa tulisan. Kita dapat menetapkan kaidah tetap bagi bahasa tulisan. Bahasa lisan, seperti yang sudah dikatakan tadi, dapat lebih bebas bentuknya daripada bahasa tulisan karena faktor situasi yang dapat memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Dalam bahasa tulisan, situasi harus dinyatakan dengan kalimat-kalimat. Di samping itu, bahasa lisan yang digunakan dalam tuturan dibantu pengertiannya oleh intonasi, oleh gerak-gerik pembicara, dan oleh mimiknya. Dalam bahasa tulis, alat atau sarana yang membantu memperjelas pengertian seperti dalam bahasa lisan itu tidak ada. Itulah sebabnya bahasa tulis harus selalu disusun lebih sempurna.

Bahasa Daerah

Kita yang mengaku bangsa Indonesia ini terdiri atas beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing memiliki adat-istiadat dan bahasanya sendiri. Seperti pada pembahasan saya sebelumnya, bahasa daerah merupakan salah satu unsur pemerkaya bahasa Indonesia selain bahasa asing. Oleh karenanya, ketiganya merupakan sebuah bagian yang padu dan tidak dapat dipisahkan. Bahasa daerah itu pada sebagian penuturnya telah mendarah daging karena setiap hari digunakan. Karena itu, janganlah heran apabila bahasa daerah sebagai bahasa pertama yang kita kenal besar pengaruhnya bagi bahasa Indonesia yang kita kuasai kemudian. Sering kita tidak sadar bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan bukanlah bahasa Indonesia yang murni, melainkan bahasa Indonesia yang sudah dipengaruhi oleh bahasa daerah. Pengaruh itu ada bermacam-macam: ada pengaruh makna kata, ada pengaruh bentukan kata, dan ada pula pengaruh struktur kalimat. Juga pengaruh intonasi dan lafal sering kita dengarkan dengan jelas pada seseorang yang bertutur bahasa Indonesia. Telinga yang sudah biasa mendengar bermacam-macam bahasa daerah di Indonesia akan segera dapat mengenal dari suku manakah orang yang menggunakan bahasa Indonesia itu.

Dalam menetukan kebijakan bahasa nasional, bahasa daerah tertentu perlu dikembangkan dan dibakukan. Jika dikehendaki oleh penuturnya, bahasa daerah yang besar jumlah penuturnya dapat diajarkan di sekolah sebagai mata pelajaran walaupun tidak lagi digunakan sebagai bahasa pengantar, contoh mata pelajaran Basa Sunda yang diajarkan di sekolah-sekolah di Jawa Barat. Harus pula diketahui berapa jumlah bahasa daerah yang ada, berapa jumlah penutur bahasa daerah itu masing-masing, bahasa daerah mana yang harus diteliti dan didokumentasikan, disusun kaidahnya, kamusnya, agar bahasa daerah tersebut dapat terpelihara karena memiliki dokumentasi. Hasil usaha tersebut perlu bagi bahasa itu sendiri, bagi keperluan studi perbandingan, dan bagi pengembangan bahasa nasional.

Mengenai bahasa daerah yang disebutkan dalam butir 3 di atas, kita tahu bahwa dalam UUD 1945 dinyatakan juga bahwa bahasa daerah yang masih dipakai sebagai alat perhubungan yang hidup dan dibina oleh masyarakat pemakainya dihargai dan dipelihara oleh negara karena ia merupakan bagian daripada kebudayaan bangsa yang hidup. Politik bahasa nasional harus memperhitungkan kelangsungan hidup bahasa daerah karena bahasa daerah mencerminkan kekayaan budaya kita dan bahasa daerah selalu dapat kita manfaatkan bagi pengembangan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia agar tetap dapat eksis di masa depan.

Bahasa Asing

Mengenai bahasa asing, politik bahasa nasional perlu menetapkan kebijaksanaan mengenai kedudukan bahasa-bahasa asing itu, peranannya bagi kepentingan nasional dan tujuan yang ingin kita capai dengan pengajaran bahasa asing di lembaga-lembaga pendidikan kita. Di negara ini, kita menetapkan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa asing pertama. Penetapan itu tentu didasarkan pada peranan bahasa Inggris dalam hubungan internasional. Begitu banyak buku yang ditulis dalam bahasa Inggris mengenai bermacam-macam ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berguna bagi kita. Hanya bila kita dapat memanfaatkan buku-buku itu, kita dapat memetik fedahnya bagi kepentingan nasional.

Sebagian orang risau melihat banyaknya kata dari bahasa asing dan istilah-istilah asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Hal itu tidaklah perlu terlalu dirisaukan karena bahasa Indonesia hanya dapat menjadi bahasa yang kaya dan mantap apabila ia tidak menutup pintu terhadap masuknya kata dan unsur baru baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Semua unsur yang dapat memperkaya bahasa Indonesia seharusnyalah kita terima. Tentu saja kita harus mengutamakan swadaya bahasa kita, bahasa Indonesia. Mengangkat kembali kata Bahasa Indonesia asli yang sudah “tenggelam”, atau meningkatkan kemampuan bahasa kita, bahasa Indonesia itu sendiri, dalam bentukan baru di bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis untuk menemukan makna baru yang singkat, tepat, tetapi teliti. Upaya itu merupakan suatu usaha yang sangat positif dalam memperkaya bahasa kita.

Penutup dan Saran

Kita yang hidup dalam masa pertumbuhan bahasa kita ini harus dapat memberikan perhatian yang lebih kepada bahasa Indonesia. Karena jika tidak, kita tidak akan dapat mengikuti pertumbuhan dan perkembangannya dengan baik. Kita akan ketinggalan oleh laju perkembangannya, malah mungkin akan terbawa hanyut oleh arus salah kaprah dewasa ini yang banyak dijumpai dalam pemakaian bahasa kita. Jangan menganggap bahasa Indonesia itu mudah. Yang bahasa adalah bahasa Indonesia lisan yang kita gunakan dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi bahasa Indonesia ragam resmi yang baku tidah semudah yang kita pikir. Seseorang yang tidak biasa menggunakan bahasa Indonesia secara teratur dalam bertutur akan merasakan kesukarannya bila ia tiba-tiba diminta berbicara dalam ragam bahasa formal. Demikan pula dengan seseorang yang tidak biasa menulis akan merasa sukar bila ia harus membuat karangan, misalnya surat resmi, kertas kerja, atau laporan ilmiah.

Sikap kita terhadap bahasa Indonesia sering kali negatif. Untuk hal ini dapat diberikan contoh yang sederhana tentang betapa kurang atau malah tidak adanya perhatian kita terhadap bahasa Indonesia yang tiap hari kita gunakan itu. Jika kita bertutur bahasa asing, kita selalu ingin menjaga agar bahasa asing yang kita gunakan itu baik, bersih dari kesalahan. Ini sikap yang baik dan positif. Tetapi mengapa bila berbahasa Indonesia, sikap tadi menjadi berubah? Kita seolah-olah tidak peduli, kita merasa tidak ada kekurangan pada diri kita atas kekurangsanggupan kita menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik, akan kesalahan bahasa yang banyak kita buat baik susunan kata dalam kalimat, bentukan kata, maupun kata dengan makna yang tepat. Contoh berbahasa yang kurang baik ini dapat kita saksikan dan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika bangsa Indonesia sebagai pemilik dan pemakai bahasa Indonesia terus bersikap negatif terhadap bahasa nasionalnya, bahasa Indonesia akan berkembang secara kacau dan tak akan pernah menjadi bahasa yang mantap.

Bahasa Indonesia dalam pertumbuhan dan perkembangannya masih berada di tengah perjalanan, namun pembakuan tata bahasa merupakan suatu hal yang mendesak. Pembakuan tata bahasa rasanya perlu segera beroleh prioritas karena pembakuan bahasa Indonesia merupakan salah satu garapan politik bahasa nasional. Para guru yang berdiri di depan kelas sangat memerlukan pegangan mantap agar mereka tidak dihadapkan pada keragu-raguan untuk menetapkan mana yang benar atau baku dan mana yang tidak. Tetapi sampai saat ini, bidang tata bahasa saya rasa kurang terlalu serius digarap, sedangkan banyak sekali yang perlu ditetapkan lagi mengenai kaidah bahasa Indonesia. Buku-buku tata bahasa yang ada rasanya sudah ketinggalan jaman. Kita dihadapkan pada banyak sekali bentukan baru yang selalu mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan semakin modernnya masyarakat sehingga kita mau tidak mau harus selalu “up to date”. Hampir selalu ada struktur kata dan kalimat baru yang dipakai di masyarakat, tetapi tetap dianggap bentuk nonbaku. Bahkan kalau perlu, tiap sepuluh tahun sekali diadakan peninjauan kembali terhadap struktur bahasa yang hidup dan digunakan oleh masyarakat pemakainya sehingga mungkin saja dalam 50 tahun mendatang bahasa kita sudah dapat memperbaiki masalah-masalah tersebut.

Bahasa yang teratur, bahasa yang mantap, harus memiliki kaidah yang mantap pula. Penggunaan bahasa bahasa yang menunjukkan gejala hiperkorek, pleonastis, dan kontaminasi hendaknya dapat diperbaiki dan diluruskan. Lebih-lebih masalah “salah kaprah” dalam penggunaan bahasa haruslah dapat diberantas atau sekurang-kurangnya diusahakan berkurang. Untuk mewujudkan hal ini, peranan lembaga bahasa dan lembaga pendidikan sangatlah menentukan. Akhir kata, kita semua sebagai manusia Indonesia haruslah mempunyai sebuah keinginan agar bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa ilmiah yang berkemampuan tinggi dan mantap. Bahasa akademik memerlukan ketepatan, kejelasan, keteraturan, serta keindahan secara estetik. Berhubungan dengan eksistensi bahasa Indonesia 50 tahun yang akan datang, beberapa hal yang saya kemukakan di atas ada baiknya perlu diperhatikan apabila bahasa Indonesia masih ingin eksis sebagai bahasa persatuan kita di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Ø Alisjahbana, S. Takdir. Politik Bahasa Nasional dan Pembinaan Bahasa Indonesia dalam Politik Bahasa Nasional, jilid 1. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1976.

Ø Badudu, J.S. Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar, jilid 3. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Ø Halim, Amran. Fungsi Politik Bahasa Nasional dalam Politik Bahasa Nasional, jilid 1. sda.

Ø Wojowasito, S. Fungsi dan Kedudukan Bahasa Daerah dalam Politik Bahasa Nasional, jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1976.

Abstraction

Our attitude towards Indonesian language is often negative. The perfect example of such condition is how our attention in concerning Indonesian language still minimum or even lower. We sometimes don’t care about using Indonesian language well or in proper manner. We don’t feel sorry for our self if we use Indonesian language not in proper way. We don’t care at all. When someone become customary of using Indonesian not in proper manner, he will find difficulties in using Indonesian in much more formal form. If this kind of habit continues, I’m afraid that Indonesian language will never develop it self and sooner or later will lost its existence. We, Indonesian, that lives in the developing era of this language, should preserve it in order to catch up with the world.

In the end we, as Indonesians, should have a commitment to make Indonesians language become a highly evolve scientific language in order to catch up with the world, like I said previously. Academic language requires occurrence, order, and esthetic beauty. Regarding with the existence of Indonesian language in the future, sincerely hope that my writings may just give just a slight contribution to the development of our “so called” unity language.

President Susilo Bambang Yudhoyono Political Communication

2011-02-08T15:05:00.001+07:00

Abstrack

Di negara-negara demokratis, proses komunikasi terjadi secara vertikal dan horisontal, artinya komunikasi disampaikan oleh elit politik, lalu mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Di Indonesia, secara umum, elit politik sangat mendominasi pembicaraan politik, melebihi umpan balik yang dihasilkan masyarakat sebagai tanggapan atas pembicaraan tersebut. Mereka menggunakan media massa sebagai sarana pembentukan citra positif mereka. Peran Presiden SBY sebagai seorang komunikator politik juga sangat dominan. Pesan-pesan politik yang disampaikan, dalam tahapan tertentu, dibuat dan direkayasa sedemikian rupa untuk membentuk opini publik. Kontrusksi opini publik sangat berguna dalam upaya-upaya mempertahankan pemerintahan, maupun kontestasi politik dalam pemilu.

Kata kunci: Politik, Komunikasi, dan Opini Publik

Introduction

In general, communication is the process of social interaction that people use to construct meaning about the world and to exchange that image with symbols.[2] While, politics is a variety of activities within a political system that involves the process of determining the purpose of the system and implement the goals.[3] According to Michael Scudson, political communication is: “any transmission of messages that has, or is intended to have an effect on the distribution or use of power in society or an attitude toward the use of power.” [4]

Political scientists assume that the object of political communication is included in political science studies because of the messages conveyed in the communication process are associated with political power, state, government, also communicator and communicants, who engage as agents of political activity. [5]

Our political communication system consists of political elite, mass media, and society that run vertically. Each is a sub system that serves as the source (communicator), channel, audience, recipient (communicants), and a process known as feedback. In democratic countries communication process occurs vertically and horizontally. Political talks proceeded reciprocally and the role of each element of the political communication system will change according to changing situations. For example, political elites in some situation can play a part as message communicator, but in other hands can turned into a channel or media, and also in certain circumstances can also be changed as a spectator of the recipient. Likewise with other elements, such as media and society that continue to switch roles according to the conditions. [6]

In 1948, political scientist Harold Lasswell said that a simple way to describe an act of communication is by answering the following questions:

who?

say what?

what channels?

to whom?

with what result?[7]

Simple questions to identify the common elements contained in all communications, namely the source and recipient, message, media communication, and feedback. Five basic of this Lasswell laws presents a useful way to analyze the Presidential political communication.

Political Talks: Presidencial Political Message

For political communicator, in conversation regarding political communication, must contain the political talks. The President must have the message or something that will be presented to the audience about the policy or other matters relating to the role of the state in general and especially his role as president. Here we will try to analyze the political message of the president.

In politics we will mention a lot of talk, so much as if the talk was politics it self. According to political scientist David VJ Bell, there are three types of political talks, power talks, influence talks, and authority talks. For example, how important it is to speak for politicians, especially for goverment official.

Most of us know the president for speaking at press conferences, speeches, written statements, etc, or through what other people say about him. Television reporters, newspapers and magazines reviewed each issue to find the nature, satire, or clues about what will happen. A quiet president was discussed almost equal to what he/she said if he/she had spoken, for example, former President Megawati Sukarnoputri who rarely speaks in public, so she has the impression of a quiet President.

In Indonesia, in general, we can say that political elite dominate political talks.[8] They use the mass media, that since the reformation era are very free in building an image (positive one surely) on the elite itself, or their political affiliations, including the government. For example, in the government there are numbers of Department who place ads in both print and electronic media, about their success or achievements.

One side is good to communicate to the public about what has been accomplished with the objectives of government agencies to improve performance in the future, but do not let the media used to build the image of the institution in such way. Even worse, if there are competition among government institutions in terms of putting add in mass media, become a political tool to prevent the ministers to be replaced by the President and the Department budget was reduce also by the president.

Thus, the role of political communicator (in this case the President) is very dominant, especially about his political propaganda. Political messages are created or engineered in such ways to shape public opinion. Some form of engineered public opinion that can serve as an example are the problem of elections, democracy, political recruitment, political rhetoric, political propaganda, etc.

Presidential Political Media

Why did the President talk to the press? One reason is to promote political demands before they work together and compete in their own interest. The President used the press to spread the message of the government and outside government to influence policy and generate results or assuage public concerns. So instead, the president always tried to use the press in promoting his political interest.

Many of the press when acting as a news channel also serves as a news maker. Media coverage is no longer based on reality but a construction of reality. What does it mean? Media reporting today is no longer based on a singular fact, but based on the interests or the interests of certain people who wants to direct the subject to any direction he/she wants to take it. As I mentioned earlier, the media has played a second hand reality role that is usually very tendentious. Media has also becomes a teacher and guide us to determine the situation according to their will.

Some journalists openly defend the ideas, policies, and certain programs because they were paid to adopt an attitude like that. They made no attempt to report or write on all sides of the story (write a balanced or neutral) because they typically believe that the balance was not possible. They should tell one side only, because others will tell the other side, and they also know that all truth and the rest are irrelevant.[9]

We have already discussed that the president and his administration officials using the press to pursuit the goals or his own political interests. In addition, the president reading, listening, and watching local and national news from the general mass media to obtain information about events that are not flowing through official government channels, like the Presidential Official website www.presidensby.info. The statements comes from former Presidential Spokesman Andi Malarangeng, which the web itself was accessed by thousands of surfers every day.[10]

One of the interests of the President in viewing general mass media is to observe public opinion that comes form published polls and editorials. Useful also get a macro picture of public reaction on the policies made by him. The President has a parameter of how well people respond to policies that are reported through public media. It can be use as consideration for the President to make better policy for the people, in response to the problems that occurred in this country.

But the way I see it, the President is still unable to solve this problem. We still remember the case of fuel price increases which occurred twice in Susilo Bambang Yudhoyono’s administration on March and October 2005. When that happens the massive wave of protests by everyone, which occurred almost in all Indonesia. The government stated that based on economic calculation, the increase in fuel prices is inevitable at this time. There is no denying that the fuel subsidy burden paid by the state is no longer possible, especially with world oil prices continue to rise.[11]

Fortunately, the President with his economic team has done steps, before the increase, to explain this policy in detail on television. They hope that people can understand and give their support. Steps of other political communication, such as socialization, dialogue, and an presidential official appeal by related government agencies (Pertamina, Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Economy, etc.) were also conducted. Although it seems that people still could not understand, and still doing demonstrations, but at least reviewed from the standpoint of political communication, this course of action was rightly done by the president.

About the President access to the press itself, I will make comparisons by looking at what happened in the United States. President of the United States have access to free, easy, and direct press in his country.[12] This allows the President of the United States to appear simultaneously on radio and television in prime time, in which the general public usuall listen and watch media.[13] Presidential appearances in the media make him possible to speak directly with the audience and making printed media to make news about the President appeared on the front page of their media in the morning. In America, the president's speech on radio or television is also used to inform the people about government standing point and their policies towards certain issues.[14]

Public Opinion

Public opinion described as a process that combines thoughts, feelings and suggestions expressed by citizens in private on policy choices by government officials who are responsible for the achievement of social order in a situation that contains a conflict, discord, and disagreement about what to do and how to do.

The primary basis in our understanding about political communication is that people act toward objects based on the meaning of the object for themselves. But the meaning of an object, whether human objects, places, events, ideas or words, are not fixed and static. In short, people behave toward the object by giving meaning to it, which means that in turn comes from the behavior as an individual. Through the activities of giving and receiving communications between meaning and actions, people are usually acquired to a certain tendency.

Personal opinion consists of verbal and nonverbal activity that presents images and interpretations of individuals of a particular object in the settings, usually in the form of issues. In order to make public opinion, personal opinion should be shared widely through the collective activity with a lot of people.

The core of the formation of opinions is a four-stage process involving interrelatedness aspects of personal, social, and politics through the emergence of: the dispute has the potential to be a problem, political leadership, personal interpretation and social considerations, and willingness to publicly express personal opinions.[15]

We have studied the main characteristics of personal opinions, opinions have a content (an opinion about something), direction (believe or not believe, etc.), and intensity (strong, moderate, or weak). Public opinion also has certain features in particular. First, there are also contents, direction and intensity of public opinion. Second, the controversy that marked the public opinion, that is something that not everyone agreed. Third, public opinion has a volume based on the fact that the controversy was touched all those who feel directly and indirectly. Fourth, public opinion remained relatively.

There are some social implications inherent in public opinion that will be presented here. One of them pointed to the role played by the mass media in the process of opinion. One way, is that the media helped create the public opinion not just by telling people what to think, this is a form of agenda setting function. But there is also another meaning, is that the media is saying what to think. So far people are still dependent on media, for them the media presents image of social consensus.

Provides an opportunity for the emergence of the problematic relationship between public opinion and politics is the nature of political communication between government officials and ordinary citizens. By embracing the illusion that the policy was in accordance with the will or the common myth, certain officials and mobilize support for broad diffusion. Compared to what can be done by government officials to sell the policies, the feedback from the community to policy makers that only small droplets, which almost did not present a complete picture about the diversity of views was expressed. Tools to measure public opinion is relatively coarse when compared with the sophistication of modern techniques for the management of opinion.[16]

In the case of Iran's interpellation, we see that the media helped create the public opinion that the president must be present at the interpellation session in the parliament. Presidential former spokesman Andi Mallarangeng said that the president does not need to attend the parliament calls in the case of Iran.[17] legal basis is Article 174 section d House Rules, which states that the president may assign the relevant ministers representing him to answer the question directly.[18] In the era of President Megawati's leadership as well, Megawati has also sent the Coordinating Minister for Political and Security Affairs, Susilo Bambang Yudhoyono to attend the interpellation session at the House of Representatives.[19]

President as a political communicator must be capable of communicating a political message to the people of Indonesia that are very diverse in such a manner, so that public opinion is formed to discredit not even the president as the examples I mentioned in previous discussions. For that, President's former spokesman Andi Mallarangeng said that political communication done by the President, his spokesman, and ministers should be able to reach all segments of society.[20]

Efforts must be taken by the president political communication team in order to gives value to their news. These efforts, among others, is through adjustable language used, an interesting news marketing, accessible channels, and the most important thing is to keep face to face communication with the people. And if there is misperceptions of the news given, the president is entitled to hold a press conference and use the full right of reply or rebuttal of any that are considered defiled himself or his government as long as it is still in the process of pure and consequent democracy.[21]

In essence, communication with the people are to be maintained by political decision makers. Democratic systems require a large influence from the public towards the political authorities in the process of drafting legislation or decision. Gabriel Almond indicated in his writing that non-democratic system is still possible to consider the voice of the people. But, of course in a different way or the structure of the democratic political system.[22]

Because communication is two way process, the president should listen to the voice of his people. The process of delivering people aspirations, whether in the form of demands and supports, for the political system (government) should be considered in the policy making process in the future.[23] In this reformation era, where there is power in every society and also free press, civil society has the ability to construct public opinion, because they have the capability to do so. I think they must be heard and given an explanation. They must be conditioned so that every government policy can be understood and supported. If the public gives their support, all efforts of politicization from political opponents (or from several media that often are not neutral) would be easily anticipated. The public itself will not be easily provoke by the opposition if they understand the problems.

Feedback

One element in the framework of a communication process is feedback (feedback). This element plays a very big role in the process of communication because it provides communicant information about how to interpret a received message.[24] In communication, the expected feedback is positive. This means that convey messages from the communicator received a positive response from the communicant, so that it will maintain a good relation in communicating.[25]

In political communication, the President receive not only positive feedback but also negative. That is the risk that the President will have. David Easton is also mentioned in the analysis of political systems in the process of providing input (input) to the government by the people as a political infrastructure for the conversion institute,[26] as the political superstructure also expect feedback in the form of a pro-people policy.[27]

According to David Berlo, there are so called external feedback, is a feedback that comes from the coomunicant to the communicator. We can call it immediate feedback. Beside direct, there is also indirect feedback. Indirect feedback is a delayed feedback, usually involving the mass media, such as letters to the editor in the newspaper colomn.[28] Response from the public that against government policies are also classified as indirect because the feedback process is indirect. In political science the people usually participate in political agenda to give response to the government, we can call it the process of political participation.[29]

The types of feedback according to Ralph Webb jr. are divided into several types. First zero feedback, is a feedback received by communicator from communicant, with the communicator does not understood the meaning. Second is the positive feedback, the communicator can understand and reach an agreement with the commnicant, communicants are willing to participate to meet the demand as contained in the messages it receives. The third is a neutral feedback, which means that the message returned to the communicator are not relevant to the problem presented by the communicator to the communicants. And the last is negative feedback, is a messages that are returned by the communicants does not support or oppose the communicator, so it will causing anger or criticism.[30]

Closing

According to John Corner and Dick Pels, we are now entering the era of 3C political communication. First is consumerism, second is celebrity, and third is cynicism.[31] Candidates who want to win elections or local elections should be the type of consumerism. Selling candidates is almost the same as selling shampoo. There should be ads everywhere. This is called political imaging.

Then celebrity. Those who want to advance, even when he/she already administered, still have to maintain its image. And third, cynicism. Media and public will always be cynical about political figures and political parties. Cynicism can go hand in hand with parody. Parody is like a cradle. If the government failing, parody rises. If the government succeed, parody drowned. Unfortunately, people involved in parody occasionally become celebrity. He was born in the context of cynicism to improve the government, but he also had to participate in consumerism celebritism.

Closing this article, I think it's time for the President to have his own political communication team. As far as I know, the President does not have his own political communication team. The President only has two spokesman to communicate his political messages.

Learning from United States, the President political communication team can be placed under the president's office or the State Secretariat. The team has a task to find out the public reaction towards certain policy taken by the government. This team may also propose to change a policy in order to reduce public resistance.

In developed countries, a political communication team has a pollster and marketer. Pollster has a task to get a comprehensive picture of public reaction. While marketer will find a way of socializing effectively, so that policies taken could be supported widely by the public.[32] The first objective of the establishment of this team, is that the political communication done by the President and his entire staff can be maximized for the people best interest.

Bibliography

Almond, Gabriel A. and James Coleman. 1960. The Politics of the Developing Areas. New Jersey: Princeton University Press.
Alfian. 1991. Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

· Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Budiarjo, Miriam. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
J.A. Denny. 2006. Jalan Panjang Reformasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

· Meinanda, Teguh. 1981. Pengantar Ilmu Komunikasi. Bandung: CV. Armico.

· Meinanda, Teguh. 1981. Pengantar Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik. Bandung: CV. Armico.

· Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik. Khalayak dan Efek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

· Susanto, Astrid S. 1985. Komunikasi Sosial di Indonesia. Bandung: Binacipta.

Rauf, Maswardi and Mappi Nasrun. 1993. Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

[1] Alumni Program Studi Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta.

[2] Dan Nimmo. 2005. Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. P. 6.

[3] Miriam Budiarjo. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. P. 8.

[4] Alfian. 1991. Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. P. 5.

[5] Maswardi Rauf dan Mappi Nasrun. 1993. Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. P. 20.

[6] Maswardi Rauf dan Mappi Nasrun. 1993. Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. P. 80.

[7] Dan Nimmo. 2005. Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. P. 13.

[8] Maswardi Rauf dan Mappi Nasrun. 1993. Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. P. 80.

[9] Dan Nimmo. 2005. Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. P. 231.

[10] Was expressed in Gusest Speaker Lectures in Institute of Social and Political Science Jakarta, 8 June 2007.

[11] Republika, 5 October 2005.

[12] Newton N. Minow et al. 1973. Presidential Television. New York: Basic Books, Inc. Quoted from

Dan Nimmo. 2005. Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. P. 242.

[13] Usually in form of official speech.

[14] Dan Nimmo. 2005. Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. P. 244.

[15] Dan Nimmo. 2005. Komunikasi Politik. Kahalayak dan Efek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. P. 24

[16] Dan Nimmo. 2005. Komunikasi Politik. Kahalayak dan Efek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. P. 30.

[17] Was expressed in Gusest Speaker Lecture in Institute of Social and Political Science Jakarta, 8 June 2007.

[18] The President did assigned 7 Minister and 1 ministerial-level official to attend the Iranian Interpellation Court.

[19] Kompas, 9 June 2007.

[20] Was expressed in Gusest Speaker Lecture in Institute of Social and Political Science Jakarta, 8 June 2007.

[21] Ibid.,

[22] Gabriel A. Almond and James Coleman. 1960. The Politics of the Developing Areas. New Jersey: Princeton University Press. P. 64.

[23] David E. Apter. 1985. Pengantar Analisa Politik. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia. P. 18.

[24] Teguh Meinanda. 1981. Pengantar Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik. Bandung: CV. Armico. P. 14.

[25] Teguh Meinanda. 1981. Pengantar Ilmu Komunikasi. Bandung: CV. Armico. P. 5.

[26] Conversion Institution in Montesquie trias politica system are Executive, Legislative, and Yudicative. See David E. Apter. 1985. Pengantar Analisa Politik. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

[27] Was expressed in Political Introduction Lecture in Institute of Social and Political Science Jakarta, 8 January 2007. See also David E. Apter. 1985. Pengantar Analisa Politik. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

[28] Teguh Meinanda. 1981. Pengantar Ilmu Komunikasi. Bandung: CV. Armico. P. 6.

[29] Political participation is citizen participation in political activities and taking part in decision making process. See Phillip Althoff and Michael Rush in Pengantar Sosiologi Politik.

[30] Teguh Meinanda. 1981. Pengantar Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik. Bandung: CV. Armico. p.15-16.

[31] Kompas, 3 June 2007.

[32] Denny J.A. 2006. Jalan Panjang Reformasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. P. 54.

Penyederhanaan Parpol: Oligarki Politik Gaya Baru?

2011-02-08T15:03:00.000+07:00

Akhir-akhir ini muncul niat dari tiga partai besar di parlemen untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Niat mereka ini akan dituangkan dalam RUU Paket Politik, yang sedang dalam pembahasan di dewan. Selain akan mendorong penerapan parliamentary threshold (PT) sebesar 5 persen, ada usulan untuk memperkecil jumlah kursi per dapil. Dari 3-10 kursi pada Pemilu 2009, salah satu partai besar, Parati Demokrat, siap mengajukan cukup 3-8 kursi saja per dapil untuk Pemilu 2014.

Menurut Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, "Sistem presidensial yang kita anut sekarang akan lebih kuat jika ditunjang partai yang tidak terlalu plural atau majemuk" Sedangkan menurut Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, “alasan utama Golkar bertahan pada angka 5% karena sistem presidensial membutuhkan sistem multipartai yang jauh lebih sederhana. Ini akan membuat proses demokrasi akan lebih efektif dan efisien”. Penerapan PT pun akan dibuat dalam skala nasional, artinya berlaku tidak hanya untuk DPR pusat seperti pemilu lalu, tetapi juga untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut saya, penyederhanan partai harus terjadis secara alamiah karena demokrasi yang baik itu prosesnya terjadi secara alamiah. Kita tidak bisa menderegulasi demokratisasi dengan alasan penyederhaan. Demokrasi memang dipengaruhi banyak oleh yang namanya kapitalisme. Kapitalisme lahir sebelum konsep-konsep demokrasi dieksekusi oleh negara. Kapitalisme banyak berakar dari pemahaman alamiah, seperti dalil utamanya bahwa pasar harus dibiarkan tanpa campur tangan pemerintah. Pasar harus dibiarkan mengatur dan meregulasi dirinya sendiri, tanpa campur tangan asing. Proses pengaturan ini yang dinamakan Invicible Hands (tangan-tangan yang tak keliahatan). Invicible Hands ini akan mengatur pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

Begitu juga dengan demokrasi. Kita tak bisa memungkiri bahwa demokrasi penuh dengan tarik-menarik kepentingan, tetapi yang harus dipahami disini adalah proses alamiah demokrasi akan terjadi dan mengarah kepada kemaslahatan apabila proses tersebut terjadi sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai stake holder utama demokrasi, bukan para elit politik yang terkadang memanfaatkan demokrasi sebagai alat kepentingannya sendiri. Secara lebih sederhana kita maknai bahwa konsep penyederhanaan partai politik harus dibiarkan terjadi secara alamiah, bukan dengan membuat aturan-aturan kompromistis untuk interest politik sesaat.

Demokrasi tidak boleh dibiarkan menjadi poliarki. Poliarki menurut Joseph Alois Schumpeter, dalam “Capitalism, Socialism and Democracy” menyebabkan demokrasi menjadi kereta kencana tunggangan elite. Makna dasar demokrasi sebagai kekuasaan (rule/kratos) rakyat (people/demos), lenyap dalam rimbunan belukar birokrasi beserta seluruh aturan mainnya. Suara rakyat, yang berlangsung secara periodik pada akhirnya, hanya dibutuhkan sekadar sebagai sumber otoritas bagi elite untuk melayani kepentingannya sendiri. Inilah teori yang digugu dan dipuja para pemikir demokrasi liberal (liberal democracy) yang terkenal sebagai ‘Schumpeterian’.

Pro Kontra PT 5%

Suara partai-partai menengah di DPR pun tidak merta-merta setuju dengan wacana PT 5%. Sekjen PAN Taufik Kurniawan mengatakan, “Batasan PT tentunya harus dicari berdasarkan pertimbangan matang sehingga benar-benar merupakan angka yang paling optimal antara tujuan memperkuat sistem presidensial namun tetap tidak mengabaikan suara rakyat yang diberikan kepada parpol-parpol kecil". Begitu juga Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, “ini adalah bentuk arogansi yang tidak sehat. Demokrasi harus gradual, tidak bisa ujug-ujug dan semena-mena. Kalau PT dipaksakan naik 5 persen tanpa ada alasan yang rasional, bisa jadi justru akan menimbulkan eskalasi sosial dan politik. Ini yang harus dihindari bersama”.

Akibat dari pembatasan jumlah parpol, maka aspirasi masyarakat terkesan seperti sengaja disumbat. Padahal aspirasi masyarakat itu tidak hanya diwakili oleh parpol-parpol besar di parlemen, tetapi masih banyak representasi masyarakat yang aspirasinya juga diwakili oleh parpol-parpol kecil. Contohnya, masyarakat adat, masyarakat daerah terpencil, golongan kekaryaan, dll. Di era Pak Harto saja ada yang dinamakan Utusan Golongan dan Utusan Daerah, malu kita jika di era reformasi ini demokrasi perwakilan kita malah mengalami sebuah dekadensi politik yang bahkan lebih buruk ketimbang era Orba.

Semua komponen bangsa harus waspada dengan gagasan-gagasan yang ingin mengembalikan perpolitikan nasional seperti pada zaman Orde Baru. Sebab, jika masyarakat teledor dengan gagasan tersebut, bukan tak mungkin demokrasi akan kembali terpuruk. Bangsa ini harus tetap dijaga agar tak kembali mengulang praktik buruk masa lalu. Yaitu berseminya oligarki dan kartelisasi penguasa-pengusaha akibat terlalu minimnya parpol.

Makna penyederhanaan parpol jangan diarahkan untuk membunuh hak berdemokrasi bagi setiap warga yang telah dijamin UUD 1945. 9 parpol yang sekarang eksis di DPR saja masih dikritik masyarakat karena dinilai tidak cukup mewakili, apalagi jika dikurangi. Apalagi negara kita adalah negara yang heterogen, dengan ratusan suku dan bahasa seantero nusantara. Penyederhanaan partai melalui PT, selain akan menyuburkan oligarkhi politik, dipastikan juga membunuh hak-hak politik rakyat yang dijamin konstitusi. pematangan sistem presidensial jangan jadi justifikasi untuk membatasi aspirasi rakyat dalam berdemokrasi.

Seharusnya yang disederhanakan adalah fraksi saja di DPR, katakanlah syarat pembentukan fraksi adalah gabungan partai-partai yang lolos ke DPR, yang gabungan suaranya mencapai 7-10 %. Jadi, kursi-kursi partai kecil tidak hangus, hanya mereka di dalam DPR tidak berkesempatan memiliki fraksi sendiri, sehingga harus menggabungkan dirinya dengan partai-partai lain yang dianggap bisa mewakili aspirasi mereka juga. Sebagai perbandingan, di Senat AS terdapat 1 kursi independen yang menggabungkan dirinya ke Partai Demokrat, sehingga kursi Demokrat menjadi 60 kursi, dan Republik tetap 40 kursi.

Bahkan, jika memungkinkan sebaiknya hanya ada dua fraksi saja di DPR, yaitu fraksi pendukung pemerintah dan fraksi oposisi, layaknya sistem parlementer. Kondisi demikian akan mengefektifkan pemerintahan karena proses lobi-lobi politik akan semakin singkat, dan setiap fraksi sudah terlihat sikapnya terhadap sebuah kebijakan sejak awal, tidak seperti sekarang dimana fraksi-fraksi yang katanya mendukung pemerintah, tiba-tiba bisa berbelok arah dukungannya menghadapi sebuah kasus tertentu, contohnya kasus Century. Hanya saja usulan ini harus terakomodir dalam Tatib DPR, sehingga implementasinya pun jelas dan konstitusional.

Regulator UU Pemilu

Saya pun ingin menyoroti dan mempertanyakan keabsahan dari semua paket undang-undang politik yang dibuat DPR, karena secara akal sehat seharusnya DPR tidak deperkenankan membuat regulasi yang mengatur tentang dirinya sendiri. Apa jadinya bila kita boleh membuat aturan tentang diri kita sendiri? Maka lahirnya sebuah aturan yang kompromistis dan tendensius, karena tentunya tidak mungkin seseorang membuat aturan yang merugikan dirinya sendiri.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat Federal Elections Commisions (FEC) sebagai KPU-nya AS, diberi wewenang oleh Kongres untuk membuat UU Pemilu-nya AS, yang namanya Federal Election Campaign Act (FECA). FECA dibuat tahun 1975 dan masih dipergunakan hingga sekarang, bandingkan dengan UU Pemilu kita yang tiap 5 tahun direvisi. FECA adalah sebuah aturan yang khusus mengatur masalah pendanaan dalam pemilu Amerika Serikat.

Di AS, ketentuan pemilu, baik pemilu federal maupun presiden, diatur oleh ketentuan yang lebih tinggi dari sekedar UU (Act), yaitu melalui Amandemen Konstitutusi. Amandemen-amandemen tersebut adalah Amandemen XII tahun 1804, Amandemen XVII tahun 1913, Amandemen XX tahun 1933, Amandemen XXII tahun 1951, Amandemen XXIII tahun 1961, dan Amandemen XXV tahun 1967. Aturan-aturan tersebut dipatuhi hingga kini, tanpa tarik-menarik kepentingan tiap kali mau pemilu.

Kembali ke FEC, badan ini mempunyai enam anggota yang ditunjuk presiden, melalui persetujuan Senat. Anggotanya diperbolehkan berasal dari partai politik, tetapi tidak boleh lebih dari tiga, sehingga netralitas dan objektifitas lembaga ini dapat terjaga karena aspirasi anggota yang berasal dari nonparpol dapat terakomodir. Sisanya adalah orang-orang independen yang tidak terkait partai politik apapun. Masa jabatannya adalah 6 tahun,dan setiap 2 tahun ada pemilihan anggota FEC baru.

FEC berfungsi sebagai regulator independen yang bertugas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan pemilu federal maupun pemilu presiden, memastikan aturan yang berkaitan dengan pemilu berjalan efektif, dan mengawasi pendanaan dari masyarakat untuk para calon presiden. Tidak ada aturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat, kecuali tentang pendanaan yang diatur FECA tadi. Sedikitpun FECA tidak mengatur masalah partai, karena bagi mereka establishment dari sebuah partai, baik pendiriannya maupun eksistensinya adalah sebuah hak asasi. Tidak diatur partai-partai mana saja yang boleh ikut pemilu, bahkan calon independen (nonpartai) pun diperkenankan ikut pemilu federal maupun presiden. Seorang pengusaha asal Texas, Ross Perot pernah ikut pemilu AS pada tahun 1992 dan 1996 bersaing dengan Bill Clinton sebagai calon independen.

Jika ingin membuat regulasi yang objektif dan mampu mengakomodir semua pihak, ada baiknya regulasi tersebut tidak dibuat oleh kontestan pemilu. Saya mengusulkan dibuatnya sebuah Komite Nasional untuk membuat paket UU Pemilu. Komite ini diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidang politik, terutama pemilu, yang terdiri dari akademisi, kalangan LSM, Pemerhati, pengamat, dan masyarakat tentunya. Komite Nasional ini akan merumuskan produk UU yang dihasilkan bukan dari hasil kompromi elit yang didasarkan syahwat politik temporal, tetapi betul-betul aturan yang akomodatif dan mendapat legitimasi kultural, sosial, maupun politik dari masyarakat selaku stake holder utama demokrasi. Akhir kata, demokrasi prosedural tidak boleh mereduksi substansi dari demokrasi itu sendiri, melainkan menjaganya agar demokrasi itu sendiri tidak diperkosa oleh kepentingan buta sesaat!

Penanggulangan Bencana Berbasis Sinergitas antara Pemerintah dan Masyarakat

2011-02-08T15:01:00.000+07:00

Pendahuluan

Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Bencana-bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan juga gunung berapi, seperti kasus di Merapi baru-baru ini, seringkali muncul di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Susunan lapisan tanah di Indonesia tidak terlalu padat, sehingga goncangan-goncangan dari laut dan selat disekitarnya menjadikan tanah di kepulauan Indonesia luwes.

Susunan tanah di kepulauan Indonesia tidak terikat kuat pada poros bumi, dan oleh sebab itu bencana alam seperti gempa tektonik yang mungkin terjadi disekitarnya tidak berpengaruh banyak karena goncangan bencana tersebut tersalur ke berbagai selat diantara pulau. Namun demikian, susunan lapisan tanah yang tidak terlalu padat ini sangat berpotensi terhadap bencana, katakanlah seperti tanah longsor. Di samping itu, berbagai aktivitas yang dilakukan manusia dengan tidak mengindahkan aspek kelestarian lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya banyak daerah rawan bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan.

Yang dimaksud dengan bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa tang disebabkan oleh gejala-gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, maupun korban manusia. Ditinjau dari segi geologi, sebagian wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana karena wilayah ini adalah tempat pertemuan antara dua rangkaian jalur pegunungan muda dunia, yaitu sirkum pasifik dan sirkum mediteran. Sedangkan dilihat dari segi geografis, Indonesia berada pada posisi silang antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang membujur pada daerah tropical. Kondisi alam seperti inilah yang meyebabkan wilayah Indonesia rawan terhadap berbagai jenis bencana alam.

Peran Pemerintah

Upaya penanggulangan bencana alam di Indonesia secara koordinatif telah digariskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1979, tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS PBA) atau yang biasa lebih dikenal dengan nama BAKORNAS saja. BAKORNAS ini adalah suatu lembaga koordinasi yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan semua kegiatan penanggulangan bencana alam. Sejak tahun 2008, badan ini disempurnakan menjadi BNPB. BNPB sendiri dibentuk melalui Peraturan Presiden RI No 8 tahun 2008. Pembentukan BNPB merupakan amanat UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Realisasinya, di masing-masing propinsi terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang komposisi perangkat operasionalnya melibatkan hampir setiap instansi (lintas sektoral). BPBD dulunya bernama Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (SATKORLAK PBA). BNPB di tingkat pusat harus melakukan koordinasi dengan BPBD di tingkat daerah untuk mengkoordinir dan memadukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana alam yang secara fungsional dilakukan oleh sektor masing-masing tanpa mengurangi wewenang dan tanggung jawabnya.

Upaya penanggulangan bencana alam ini telah berkembang di mana kita tidak hanya mengutamakan atau menunggu terjadinya bencana untuk siap memberikan pertolongan penyelamatan dan bantuan kepada para korban saja, tetapi terutama kita harus mampu mencegah terjadinya bencana, atau setidaknya mengurangi penderitaan dan kerusakan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, kesiagaan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan dan keterampilan para petugas atau aparat penanggulangan bencana alam bersama-sama dengan masyarakat akan lebih dimantapkan. Begitu pula secara teknis tenaga-tenaga terampil akan lebih siap sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas fungsionalnya.

Selain itu, pembuatan fasilitas-fasilitas pendukung yang sifatnya permanen juga diperlukan. Contoh, pada kasus bencana Merapi, seharusnya dibuat tempat-tempat pengungsian permanen dalam radius zona aman merapi, sehingga pengungsi tidak terbengkalai seperti yang kita saksikan sekarang. Pengungsi pun tahun kemana harus mengungsi karena tempat pengungsian permanen sudah siap sedia, jadi tidak lagi memadati balai desa, kantor-kantor pemerintah, sampai stadion sepakbola untuk mengungsi. Tindakan seperti ini wajib dilakukan bagi daerah-daerah yang secra gradual berpotensi bencana, seperti daerah-daerah di sekitar gunung berapi aktif, seperti di Merapi.

Upaya Swadaya Masyarakat

Selain disebabkan oleh faktor alam, faktor manusia juga disinyalir juga menjadi salah satu penyebabnya. Karena itu penanggulangan terhadap bencana alam harus diarahkan kepada kepada kedua faktor tersebut, yang dilaksanakan secara mendasar, konsepsional, berkesinambungan, dan tuntas. Kesiagaan dan kewaspadaan masyarakat sebagai objek utama dan yang terkena langsung di lokasi sangatlah diperlukan dalam sebuah upaya penanggulangan bencana alam, baik berupa tindakan preventif maupun represif dan yang dilakukan atas bimbingan pemerintah dibawah koordinasi BNPB.

Upaya preventif diarahkan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai jenis bencana alam pada setiap daerah kejadian. Antara lain adalah dengan cara membuat perencanan yang mantap dan terarah untuk menanggulangi faktor penyebab bencana alam di daerahnya. Dengan demikian secara bertahap kejadian bencana alam dapat dikurangi, kecuali bencana alam yang terjadi di luar jangkauan kemampuan manusia.

Lebih daripada itu, kepada masyarakat di daerah-daerah rawan bencana, perlu diberikan penyuluhan-penyuluhan tentang kewaspadaan dan kesiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam termasuk usaha menghindar atau menyelamatkan diri dari bencana. Selain itu yang paling penting adalah masyarakat harus memperhatikan dan memelihara kelestarian alam dan lingkungan sekitar.

Selain upaya yang bersifat preventif, perlu juga ada upaya-upaya yang sifatnya represif. Tentunya upaya-upaya tersebut harus dikoordinasikan secara baik dengan pemerintah. Beberapa contoh upaya-upaya tersebut adalah:

Melaksanakan tindakan darurat dengan mengutamakan keselamatan manusia dan harta bendanya.
Segera membentuk pos posko-posko penanggulangan bencana, regu penyelamat, dapur umum, dan lain-lain.
Melakukan pendataan terhadap faktor penyebab timbulnya bencana alam, maupun besarnya kemungkinan korban yang diderita untuk bahan tindakan selanjutnya, serta berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.
Sesuai dengan situasi dan perkembangan bencana alam serta kemajuan yang dicapai dari upaya-upaya penanggulangan darurat, segera menetapkan program rehabilitasi baik bidang fisik, sosial, dan ekonomi.
Perlunya melaksanakan sebuah program pemantapan terhadap semua faktor kehidupan yang realisasinya dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan demi terwujudnya konsolidasi dan normalisasi secara penuh.

Penutup

Sudah jelas bahwa bencana alam tidak dapat diramalkan secara pasti kapan dan bagaimana akan terjadi, tetapi setidak-tidaknya atas dasar pengalaman-pengalaman dan dengan adanya data-data mengenai daerah-daerah rawan bencana, sudah dapat diajukan perkiraan-perkiraan resiko kerusakan bila terjadi suatu bencana serta dapat pula memperhitungkan anggaran biaya yang diperlukan. Demikian pula dapat diperkirakan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk pencegahannya serta kesiapan masyarakat untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi.

Dengan memperhatikan upaya-upaya penanggulangan alam baik tingkat lokal, regional, maupun nasional seperti yang telah dijelaskan di atas, tentunya diharapkan adanya peningkatan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan tugas-tugas sektoral, di mana BNPB sebagai institusi pemerintah tingkat pusat akan menjadi titik pusat dari segala kegiatan penanggulangan bencana alam. Sedangkan untuk masing-masing daerah, BPBD akan menjadi titik pusat pengendalian semua penanggulangan bencana alam di daerahnya yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan BNPB.

Mengingat intensitas terjadinya bencana di Indonesia yang semakin sering serta tidak menentu sifatnya, maka kini kian penting untuk dilakukan monitoring secara terus-menerus oleh BNPB maupun BPBD serta semua pihak yang bersangkutan. Mereka harus dapat mengikuti segala perkembangan situasi dan kondisi lingkungan hidup yang dapat dapat memberikan indikasi akan terjadinya suatu bencana alam dan juga tanggap mengambil langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menghadapi bencana yang terjadi maupun yang akan terjadi.

Dan terakhir partisipasi masyarakat baik secara individu maupun secara bermasyarakat yang nantinya akan menjadi penentu utama keberhasilan dalam penanggulangan bencana alam dan akibatnya. Karena sebagus apapun kerja dari semua instansi-instansi pemerintah maupun swasta, apabila tanpa peran serta masyarakat yang aktif dan kontributif, maka hasilnya pasti tidak akan memuaskan. Semua unsur-unsur yang ada haruslah bekerja sama secara sinergis untuk mewujudkan sebuah hasil penanggulangan bencana yang lebih baik, terpadu, serta berguna bagi semua pihak.

Mau Dibawa Kemana Otonomi Daerah?

2011-02-07T11:50:00.001+07:00

Mau Dibawa Kemana Otonomi Daerah?

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik dipercaya mempunyai banyak sisi positif. Indikatornya adalah bahwa untuk menilai demokratis atau tidaknya sebuah sistem politik, kita dapat melihat dari beberapa kriteria, yang mana salah satunya adalah hubungan pusat dan daerah. Aspirasi politik harusnya dihidupkan sejak awal, yaitu muncul dari daerah-daerah, tidak hanya dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan elit atau masyarakat urban saja. Untuk itu, kelangsungan otonomi daerah menjadi sangat esensial bagi transisi demokrasi bangsa ini pasca rezim otoritarian.

Penulis menemukan enam masalah utama yang sering muncul dalam problematika otonomi daerah yang mulai hidup pasca Soeharto lengser. Pertama, setelah rapat konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan DPR, Presiden SBY mengatakan 80 persen dari DOB (Daerah Otonomi Baru) selama 10 tahun terakhir kurang berhasil dan justru menimbulkan masalah baru. Argumen presiden ini kontradiktif dengan data dari Kemendagri yang bulan Juli ini melakukan evaluasi kinerja Pemerintahan Daerah. Menurut Kapuspen Kemendagri, Saut Sitomorang dari 469 jumlah daerah yang dimekarkan, 11 daerah dengan kinerja sangat tinggi (2%), 195 daerah dengan kinerja tinggi (58%), 138 daerah dengan kinerja sedang (34%), dan hanya 67 daerah dengan kinerja rendah (4%). Karena itulah, secara umum dapat kita kategorikan 67% pemekaran daerah berjalan baik, sementara sisanya masuk kategori tertinggal. DPR pun berpendapat sama, Komisi II mempertanyakan Presiden mendapat data dari mana, jangan-jangan Presiden disuplai dengan data yang tidak valid dan tidak akurat.

Kedua, Grand Design strategi penataan daerah sudah diselesaikan Kemendagri. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi rumusan tersebut sudah diserahkan kepada Presiden SBY dan selanjutnya dibahas di Komisi II. Seharusnya dengan selesainya Grand Design ini, Presiden memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk permasalahan pemekaran daerah, bukannya memperkeruh suasana dengan membuat moratorium pemekaran daerah. Ketiga, pada periode DPR 2009-2014 terdapat 69 rancangan daerah yang masuk ke Komisi II DPR, dimana 33 usulan daerah baru sudah dinilai dan hanya perlu melengkapi persyaratan, dan 3 usulan daerah baru sudah memenuhi persyaratan.

Keempat, pemekaran daerah selalu dianggap sebagai proyek politik bagi DPR, maupun Kemandagri. Menurut Rober Endi Jaweng pemekaran daerah memang proyek menggiurkan bagi mereka. Pasalnya, pemekaran daerah merupakan lahan bagi distribusi kader, lahan jabatan birokrasi, dan politik. Jika moratorium diberlakukan maka mereka tidak dapat meraih keuntungan politik. Terlalu banyak lobi yang dilakukan antara DPR dengan pihak daerah pemekaran, sehingga DPR sering dituduh sebagai agen pemekaran. DPR pun masih berkelit atas data evaluasi yang dilakukan pemerintah. Mereka menganggap bahwa data tersebut bertolak belakang dengan data yang mereka miliki. Di sinilah timbul ketidaksinkronan data dengan pemerintah, DPR, bahkan Kemendagri sekalipun. Kelima, Moratorium pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah dinyatakan tak berlandaskan hukum. Oleh karena itu, moratorium semestinya tak lagi dilanjutkan. Komisi II DPR menilai moratorium tidak ada undang-undangnya, untuk itu dapat dikatakan cacat hukum.

Keenam, pemberian otonomi daerah kepada bupati/walikota memunculkan fenomena yang tidak sinergis antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Pasalnya kewenangan bupati/walikota mempersempit tugas gubernur dan kepala daerah di kabupaten/walikota berupaya mencari penghasilan asli daerah (PAD) dengan segala cara untuk membangun daerahnya. Akar permasalahan otonomi daerah kita adalah gabungan antara mandulnya kekuasaan gubernur yang wilayah kekuasannya telah habis dibagi-bagi kepada Bupati serta terlalu besarnya wewenang Bupati dalam mengatur kabupatennya. Salah satu akibatnya, demi mengejar PAD, pembangunan daerah kebablasan tanpa mempertimbangkan keterpaduan pembangunan intra-provinsi dan mengorbankan kelesstarian lingkungan. Kekuasan besar yang dimiliki Bupati juga dapat melahirkan fenomena "Raja-raja kecil" yang meluaskan praktik KKN sampai tingkat kabupaten.

Dari enam temuan di atas, tidak adil rasanya jika penulis tidak memberikan beberapa usulan atau rekomendasi terhadap permasalahan otonomi daerah ini. Pertama, harus ada sonkronisasi data yang jelas dan tepat antara pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah ini, karena usulan daerah baru bisa masuk melalui pintu DPR, DPD, dan Pemerintah. Kedua, Grand Design strategi penataan daerah harus dapat mencerminkan optimalisasi, transparansi, efektifitas potensi daerah maupun nasional, sehingga sinergitas antar stakeholder dapat terjadi.

Ketiga, daerah pemekaran selama ini tidak pernah disiapkan sebelum pemekaran. Akibatnya, sampai menginjak tahun ke-5, konsentrasi pembangunan biasanya diarahkan pada fisik sarana dasar. Seharusnya, sebuah daerah sebelum dimekarkan harus menjadi daerah persiapan pemekaran selama 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, baru diberikan status DOB. Dengan begitu, daerah itu matang dalam pemekaran. Keempat, Setiap pemekaran pada dasarnya penggemukan organisasi dan biaya pemda. Cara terbaik adalah memberdayakan kecamatan dan kelurahan untuk pelayanan publik, bukan hanya pemekaran. Ini bisa jadi alternatif lain tuntutan pemekaran.

Kelima, otonomi daerah yang ada hendaknya hanya diberikan dan diberlakukan kepada daerah setingkat provinsi atau gubernur dan kota-kota tertentu yang mampu membiayai dirinya sendiri. Meskipun nantinya itu tak dapat dipungkiri akan menimbulkan gejolak sosial, namun hal tersebut dapat menyelamatkan Indonesia pada umumnya dan daerah-daerah pada khususnya dari otonomi daerah yang "kebablasan" tanpa lagi memperhatikan banyaknya kerugian yang akan ditimbulkan karena "keasyikan" memekarkan daerah sendiri.

Keenam, terkait masalah moratorium yang cacat hukum, posisi dasar hukum bagi pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah seharusnya dikembalikan saja pada ketentuan yang masih berlaku yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2007. Walaupun, moratorium bisa jadi sebuah pilihan korektif. Artinya, jangan ada pemekaran dulu sampai terjadi penataan daerah yang sungguh-sungguh komprehensif. Pemekaran daerah harus dikaitkan langsung dengan tujuan utama otonomi daerah, yaitu meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mensejahterakan rakyat. Robert Endi Jaweng juga mengatakan, pemerintah seharusnya mengumumkan lebih dulu hasil evaluasi terhadap daerah pemekaran sebelum melakukan moratorium. “Segera umumkan ke publik evaluasi terhadap daerah pemekaran. Ini dimaksudkan agar publik mengetahui persoalan mendasar mengapa dari 205 daerah pemekaran baru, 80 persen dinyatakan tidak memuaskan. Apakah persoalan APBD atau lainnya.”

Ketujuh, pemekaran daerah seharusnya dilihat dari sudut yang lebih luas. Memang, kita harus akui bahwa pemekaran telah mendekatkan layanan pemerintah daerah dengan rakyatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah pemekaran bisa berkembang karena upaya publik itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini hanyalah stimulan untuk memperluas desentralisasi pemerintahan. Jadi, menurut kami anggaran yang saat ini masih terpusat semaksimal mungkin harus diberikan ke daerah.

Kedelapan, usulan pembentukan pengadilan khusus pemilu, yang salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi sengketa pemilikada yang selama ini ditangani di MK, menjadi salah satu opsi menarik. Hanya saja, kami berpendapat seharusnya juga dibentuk sebuah lembaga khusus setingkat komisi negara, seperti KPK dan Komnas HAM, yang khusus mengatasi kasus-kasus otonomi daerah, yang meliputi masalah otonomi desa, desentralisasi fiskal, pemekaran dan penggabungan daerah, masyarakat adat, pemilukada, serta pengadilan khusus sengketa pemilukada tadi. Jika keruwetan masalah Otda ini berlanjut, maka bener lirik lagu yang dibawakan grup band Armada, “mau dibawa kemana” otonomi daerah di Indonesia!

KRONISNYA KORUPSI DI NEGERI INI

2011-02-07T11:49:00.000+07:00

KRONISNYA KORUPSI DI NEGERI INI

Upaya Memerangi Korupsi

Kondisi sama terjadi pula di tubuh para pengusaha, untuk mengakhiri patronasi politik dalam bisnisnya harus dimulai dari organisasi profesi dan asosiasi. Itu bisa dilakukan dengan meningkatkan standar etika di kalangan mereka. Salah satunya harus ada kesadaran, tran-saksi bisnis kolutif dan mengabaikan hukum akan merugikan kepentingan jangka panjang bisnis mereka. Akibatnya bisa melahirkan biaya tinggi yang membebani konsumen, menekan upah buruh, menciptakan persaingan tidak sehat, dan merusak sumber daya alam.

Mandul

Perlu juga disoroti kemandulan fungsi kontrol lembaga legislatif, yang tidak bisa dilepaskan dari sosok para anggota dewan sendiri. Tidak sedikit dari mereka yang terjun ke dunia politik dengan tujuan mendekatkan atau memiliki akses ke sumber ekonomi atau melindungi kepentingan bisnisnya. Buktinya, tidak sedikit pejabat dan anggota DPR menjadi kontraktor pengadaan publik atau proyek pembangunan yang dibiayai pemerintah. Dan parahnya lagi para wakil rakyat kita itu sering bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memuluskan keinginan mereka itu. Itu merupakan suatu bukti bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga sudah merambah ke tingkat-tingkat daerah. Satu contoh kasus adalah masalah pemekaran daerah yang 80% dikatakan gagaloleh Presiden. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemekaran daerah sudah menjadi “proyek bersama” DPR dengan para pejabat daerah. Usulan suatu daerah untuk dimekarkan bisa gol atau tidak bukan karena kebutuhan, tetapi lebih karena politik transaksional antara elit-elit Senayan dengan elit-elit lokal.

Di bidang yudikatif juga begitu. Dunia hukum kita malah sedang terkena virus “Markus” yang melibatkan semua elemen peradilan di negeri ini, mulai dari tukang parkir sampai pejabatnya sendiri. Untuk itu peran lembaga-lembaga macam KPK, PPATK, Satgas Anti Korupsi, sampai Komisi Yudisial sangatlah esensial untuk memeriksa hakim-hakim atau aparat hukum yang lain yang diduga melakukan penyelewengan-penyelewengan serta membersihkan dunia hukum kita dari jeratan para makelar perkara.

Kearifan Lokal dalam Memaknai Persatuan Nasional

2011-02-07T11:30:00.000+07:00

Kearifan Lokal dalam Memaknai Persatuan Nasional

Kearifan lokal sering disebut juga local genius. Sering dipahami sebagai sebuah entitas budaya, sosial, ekonomi, bahkan politik suatu daerah yang mana menunjukkan suatu modernitas masyarakat atau peradaban daerah tersebut. Sayang, modernitas lokal tersebut sering tereduksi atau terkooptasi oleh modernitas-modernitas semu yang bersifat eksternal, sehingga menganexasi local genius tersebut, hingga mengalami degradasi, bahkan extinction atau kepunahan.

Dilematisasi dalam memaknai konteks ini memang menjadi hal yang niscaya. Yang seharusnya terjadi adalah integrasi akulturalis antara local genius dengan foreign entity atau entitas asing untuk menciptakan sebuah kesatuan holistik budaya, sosial, ekonomi, politik baru, yang mana dalam substansinya terdapat kombinasi modernitas-modernitas lokal dan asing.

Setiap kebudayaan menampilkan sisi-sisi humanis, hanya jangan kita melihatnya melalui kacamata kuda. Harus ditelaah dan dipandang secermat mungkin dari berbagai perspektif dan paradigma, sambil juga kita menghargai perbedaan yang melekat di dalamnya. Yang penting kebenaran universal akan yang namanya kebaikan pasti tertera di dalamnya.

Itulah modernitas-modernitas lokal tadi, dimana sisi humanis sebuah kebudayaan teraplikasi dalam rutinitas-rutinitas subjek kebudayaan tersebut, dalam mengintegrasikan perannya ke dalam struktur sosial masyarakat yang lebih tinggi lagi. Tetapi, sekali lagi struktur sosial masyarakat yang tinggi juga sering kita pahami sebagai sebuah modernitas semu. Modernitas semu adalah pihak-pihak yang menjadi subjek dari pertanyaan-pertanyaan tadi, yang menggunakan kacamata kuda dalam mengaplikasikan point of view mereka.

Masuk ke dalam pemahaman tentang persatuan nasional, saya melihat persatuan nasional harus dilakukan secara desentralisasi. Kearifan lokal tadi dapat menjadi pemicu semangat nasional, bukannya pelecut selera disintegrasi, seperti banyak yang ditakutkan elit-elit pusat yang punya kepentingan ekonomi dan politik di daerah. Local genius harus terseminasikan secara integral dan holistik, sehingga tercipta entitas baru yang lebih kompleks dan, tetapi tetap mewakili entitas-entitas lokal yang adalah stake holder utama entitas baru tersebut.

Entitas baru ini adalah entitas nasional, yang merupakan kombinasi-kombinasi akulturatif kearifan lokal di seluruh Nusantara Indonesia , sehingga layak disebut post-kebudayaan nasional yang lebih aspiratif. Melangkah 65 tahun kemerdekaan ini, isu-isu disintegrasi memang masih banyak yang belum terselesaikan. Persatuan nasional yang berlandaskan pengakuan dan keterwakilan aspirasi kearifan lokal harus dapat jadi benteng utama mengatasi masalah tersebut. Persatuan nasional harus dan tetap wajib menjadi guidance bagi bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya dan menjadi filter bagi pengaruh globalisasi dunia.

Humanisme vs Barbarisme

2011-02-07T11:26:00.000+07:00

Humanisme vs Barbarisme

Masa depan perdamaian dunia kian menjauh. Berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian hancur karena kesombongan, keserakahan, keangkuhan, dan tindakan tak beradab. Dengan dalih melanggar batas perairan internasional, Israel secara membabi-buta mengoyak kapal relawan Mavi Marmara sehingga tergolek lemas tak berdaya, lalu diseret ke Ashdod padahal mereka hanya mengangkut bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Puluhan nyawa melayang dari kapal itu, semata-mata hanya karena “bertindak sebagai manusia” dengan membawa bantuan untuk warga Gaza yang terdzolimi. Israel yang sepertinya memang bukan bagian dari warga internasional, dengan pongahnya “memamerkan” kehebatan alat-alat perangnya untuk menghentikan kapal relawan, dan seakan tidak peduli akan aturan-aturan internasional manapun. Padahal, canggihnya armada tempur Israel juga adalah hasil “mengemis” pada AS.

Minggu (6/6) kapal Rachel Corrie, yang namanya diambil dari aktivis asal AS yang mati-matian membela Palestina sehingga akhirnya betul-betul harus merelakan nyawanya diambil Israel tahun 2003 silam, dibajak oleh kapal-kapal perang Israel di perairan internasional untuk kemudian diseret ke Ashdod. Walaupun tidak ada kekerasan dan hilangnya korban jiwa, pembajakan kapal yang mengangkut misi kemanusiaan ke Gaza adalah sebuah tindakan pengecut dan tak berperikemanusiaan. Pemblokadean itu sendiri adalah bukti nyata bahwa Israel sebenarnya takut dengan kekuatan “intifada”, yang sekarang tidak hanya dilakukan rakyat Palestina, tapi juga rakyat dunia menentang kesewenang-wenangan Israel.

Tindakan Israel ini melampaui batas dan tidak bisa dibenarkan secara moral dan tentunya secara hukum. Perilakunya melanggar batas naluri bangsa berperikemanusiaan. Ini adalah sebuah ketidakadilan dan dunia harus bertindak menghentikan kekerasan ini serta juga melawan kekejaman Israel ini yang penulis analogikan sebagai sebuah tindakan savage atau tak beradab. Tidak bisa ada sekelompok manusia dengan alasan apapun membunuhi kelompok manusia lainnya di dunia ini.

Sudah selayaknya agresi Israel ini menyatukan umat manusia di dunia untuk bersama mengecam Israel dan mendukung rakyat Palestina agar bisa terbebas dari tindakan keji Israel ini. Warga dunia harus bersatu mendesak Israel untuk menghentikan blokadenya atas Gaza dan juga Israel harus mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap kapal Mavi Marmara di hadapan mahkamah internasional. Tidak ada satu pun persoalan yang dapat diselesaikan dengan cara kekerasan. Setiap kekerasan akan hanya melahirkan penindasan dan penganiayaan.

Humanisme Poskolonialis

Humanisme secara umum dapat diartikan sebagai istilah umum untuk berbagai jalan pikiran yang berbeda yang memfokuskan dirinya ke jalan keluar umum dalam masalah-masalah atau isu-isu yang berhubungan dengan manusia. Edward Said melihat humanisme sebagai sebuah kajian poskolonialisme, yang penulis rasa tepat untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi pada rakyat Palestina. Sederhananya poskolonialisme menurut Said terlihat dari cara pandang dunia barat terhadap dunia timur (kajian orientalisme) yang selama ini selalu dalam upaya penguasaan dan penindasan.

Penguasaan dunia barat terhadap dunia timur terlihat dari cara pandang yang menganggap Timur sebagai "yang lain", baik itu karena bahasa, budaya, tradisi, dan segala hal yang berkaitan dengan dunia Timur.Kemudian tidak berhenti sampai situ, dunia Barat menganggap "lainnya" Timur sebagai sesuatu yang bermutu lebih rendah, sehingga perlu dijadikan sama dengan Barat yang "lebih maju". Bahkan, barat merasa dirinya “lebih beradab” daripada timur dengan melupakan local genius tiap-tiap kebudayaan.

Perspektif humanisme poskolonialis yang dikembangkan Said bisa dijadikan alat untuk membongkar hegemoni dan dominasi paradigma positivis-logis gaya barat dalam membangun sebuah paradigma terhadap dunia timur. Tidak sampai disitu saja, humanisme poskolonialis Said sebenarnya ingin menegaskan bahwa konsep humanis haruslah mampu untuk melihat manusia sebagai manusia. Selama ini, kajian orientalis versi Samuel Huntington menganggap gaya barat yang berbasiskan positivism-logis selalu melihat dunia timur sebagai objek atau kelompok manusia yang berbeda dari konsep manusia yang tertanam dalam pikiran mereka. Gelombang pemikiran ini telah memberikan andil besar dalam membentuk persepsi Barat terhadap timur, terutama dunia Islam. Caranya ialah dengan mengungkapkan kemunduran pola pikir dunia Islam dalam rangka pertarungan peradaban antara Timur dengan Barat.

Said ingin menegaskan warga negara dunia oriental adalah subjek pengetahuan juga, mereka adalah manusia yang sama memiliki rasio, sehingga oposisi biner gaya strukturalism dan perspektif ketergantungan karya pemikir-pemikir macam Raul Prebisch dan Paul Baran, yang menyatu dengan positivism-logis sudah selayaknya ditinggalkan.

Barbarisme Israel

Israel bisa kita kategorikan negara barat, walau domisilinya adalah di timur, karena tingkah polahnya mencerminkan teori Clash of Civilizations-nya Huntington. Aneksasinya terhadap Palestina dapat kita "amini" sebagai sebuah pelestarian terhadap gaya berpikir strukturalis dan dependensi yang seharusnya sudah jauh-jauh dikubur apabila kita mau menjadi warga dunia yang toleran.

Barbarisme sendiri adalah sebuah kondisi dimana keadaan perabadan dalam sebuah masyarakat menurun atau peradaban dalam masyarakat sedang mengalami proses kehancurannya. Tindakan barbar dapat diartikan juga sebagai sebuah tindakan keji, di luar batas-batas kemanusiaan. Dua terminologi ini sebetulnya pas menggambarkan Israel, pertama masyarakat Israel sebenarnya adalah sebuah masyarakat yang peradabannya sedang mengalami kehancuran keduA setelah peristiwa Holocaust. Hal ini disebabkan kecaman terhadap Israel sudah mendunia sehingga Israel terancam kehilangan kedaulatannya sebagai negara, walaupun sejak berdirinya tidak semua negara di dunia mengakui Israel.

Kedua, tindakan Israel menyerang Mavi Marmara yang notabene hanya menjalankan misi kemanusiaan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan barbar, karena hanya bangsa barbarlah yang mengesampingkan aspek-aspek kemanusiaan demi kepentingan pribadi semata. Ditambah lagi, selama ini penderitaan rakyat Palestina terhadap kekejaman yang dilakukan Israel, terutama di Gaza, telah mencapai titik nadir sehingga harus ada tindakan tegas dan berani terhadap Israel.

Peran PBB

Menyikapi hal ini PBB sebagai sebuah badan dunia yang netral haruslah dapat bertindak secara tegas dan tentunya netral untuk menghentikan aksi blokade oleh militer Israel ini. Karena membiarkannya hanya akan menggoyang stabilitas Timur Tengah, bahkan kemungkinan juga akan terjadi perang besar apabila tingkah Israel ini merembet ke negara-negara lain yang punya “masalah” dengan Israel, seperti Suriah atau Iran. Turki, yang dulu dianggap sekutu Israel, bahkan sudah menarik duta besarnya dari Israel. Sebuah kehilangan besar bagi Israel, karena Turki dulu diangap sebagai sekutu terdekat Israel di sekitar Timur Tengah.

Apa pun alasannya, Israel telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang paling dalam. Karena itu haruslah ada sanksi atau ancaman kepada Israel atas tindakan savage mereka ini. Sudah waktunya dunia memaksa Israel tunduk pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku universal. Sekarang sudah bukan jamannya lagi berselisih hanya karena suku, agama, kelompok, ataupun warna kulit. Marilah kita bersatu untuk mewujudkan sebuah dunia yang mana di dalamnya hanya ada kedamaian.