JURNAL ATAKIWANG GROUP

2021-07-15T00:24:00.000+08:00

ABANG MOLEN

Kalau anda pernah mampir ke pelabuhan Lewoleba di pulau Lembata, atau pernah menumpang kapal dari Lewoleba ke Waiwerang dan Larantuka kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) tentu tidak asing dengan sosok yang satu ini.

Langkah kakinya ringan menapaki tangga setiap kapal penumpang yang siap angkat jangkar meninggalkan pelabuhan Lewoleba di pulau Lembata, NTT. Tampilannya selalu menarik perhatian setiap orang yang bersua dengannya. Selalu rapih, juga ramah. Walau terkadang sedikit berlebiahn. Stelan baju lengan panjang dengan paduan warnah yang serasih dengan celana panjang yang disetrika licin. Sepatu tak pernah absen dari sepasang kakinya yang selalu linca menelusuri lorong kursi penumpang sambil menyapa akrab para penumpang.

"Pemirsa! Selamat pagi!" Itulah sapaan khas yang mengalir akrab dari pria inovatif yang tenar dengan sebutan "Abang Molen". Dari kursi ke kursi, ia menyapa para penumpang sambil sedikit membungkuk merendahkan tubuhnya. Orang tua, orang dewasa, anak-anak, pria dan wanita, semuanya ia sapa akrab. Dari mulutnya mengalir enteng bagai hembusan angin laut kata-kata ajakan dan motivasi sambil memperlihatkan seisi keranjang yang ditentengnya.

Pisang molen adalah produk utama dan pertama yang kini jadi brandingnya. Bahkan karena itulah ia akrab disapa "Abang Molen". Tak segan dan sungkan, ia sering memperkenalkan dirinya "Abang Molen".

Bahkan ketika ada penumpang yang belum mendapatkan tempat duduk, Abang Molen membantu mengarahkan mereka ke kursi kosong yang belum terisi. Tak lupa ia mengajak para penumpang menggunakan masker di masa pandemi covid ini.

Menjual pisang molen, telur puyu, martabak atau terang bulan, air mineral di setiap kapal penyeberangan adalah karya mandiri yang sangat lama ia tekuni. Pria ini terjun langsung menyapa para pembeli. Bahkan ia tak asing lagi bagi para penumpang. Apalagi orang-orang kapal. Di balik penampilannya yang boleh dikategorikan profesional ini, ada bebebrapa orang perempuan dan laki-laki yang menekuni usaha rumah tangga ini di bilangan Kolior, Lewoleba sebagai tenaga kerja.

Setelah semua kapal angkat jangkar hendak meninggalkan pelabuhan Lewoleba, dari ujung dermaga Abang Molen dengan senyuman mengembang melambaikan tangannya mengucapkan selamat jalan pada para penumpang. Tak lupa dari bibirnya mengalir ungkapan doa secara spontan mengiringi perjalanan kapal-kapal yang membawa pergi para penumpang.

Lalu, ke manakah Abang Molen setelah itu? Menghilang dari pelabuhan, Abang Molen menyapa para pembeli di sudut lain. Sapaan khas "Selamat siang pemirsa" terdengar di hiruk pikuknya keramaian di terminal bus kota lewoleba. Terpaan debu dan sengatan panas matahari sirnah oleh semangatnya berhias senyum di bibirnya. Itulah kehebatan Abang Molen. Berani menembus garis batas sosial dan menapaki jalan lain yang bukan jadi pilihan umum, apalagi para laki-laki dalam sebuah iklim patriarki.

Benarlah kata-kata motivasi ini: "Ingin Sukses, Anda Harus Gila". Dan inilah kegilaan Abang Molen yang membuatnya sukses membangun komunikasi dalam melakoni bisnisnya yang unik ini. Keberaniannya keluar dari garis lurus membuatnya tampil beda dalam menyusuri lorong-lorong kreatifitasnya. Benarlah kata-kata motivasi lainnya: "Orang pintar tapi RAGU-RAGU akan dikalahkan oleh orang biasa-biasa tapi BERANI".

Jika cukup seratus orang muda di Lembata memilih jalan tak lazim seperti Abang Molen, niscaya tak ada gejolak saat Pemda Lembata "merumahkan" para tenaga kontrak dari kantor-kantor pemerintah.

Abang Molen, sebuah inspirasi yang nyata. "Teruslah menginspirasi orang muda dan para sarjana lulusan Perguruan Tinggi ternama sekalipun yang sedang bingung mendekap erat ijasah yang ia perjuangkan dan kantongi".

Terima kasih Abang Molen atas sua sejenak kita di pelabuhan Lewoleba kamis pagi 17 Juni 2021. Pertemuan yang menginspirasi.

Melky Koli Baran - Pondok Liberti, Larantuka, 18 Juni 2021

Orde Baru vs Orde Reformasi

2014-10-21T07:08:00.006+08:00

(Catatan Menuju Pemilu 9 Juli 2014)

Oleh Melky Koli Baran

Tanggal 9 juli 2014 besok dinanti-nantikan segenap bangsa Indonesia. Hari penentuan pemimpin bangsa lima tahun ke depan. Inilah momentum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paska Orde Baru yang paling seru. Pasalnya hanya ada dua pasang calon. Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo berpasangan dengan Jusuf Kalla. Mungkin ini pertarungan paling menarik. Betapa tidak, rakyat yang memiliki hak pilih akan menjadi penentu sekaligus wasit lapangan atas pertarungan ini.

Kita bisa menyebut pertarungan ini sebagai pertarungan antara “Orde Baru” dan “Orde Reformasi”. Atau pertarungan antara “seorang jenderal” dengan “seorang pedagang kayu”.

Saya yakin, semua masih ingat hari-hari kelabu di tahun 1998 hingga 2009. Masa yang saat itu lebih dikenal sebagai masa Krismon (Krisis Ekonomi). Tapi itulah tapal batas kekuasaan Orde Baru yang sekaligus melahirkan Orde Reformasi. Pasti para aktivis pro Demokrasi masih ingat. Orde Reformasi lahir dengan “Jalan Darah”. Darah para aktivis dan mahasiswa yang tumpah di kampus dan di jalan-jalan di Jakarta. Bahkan ada yang hilang tanpa bekas. Walau kemudian ada yang kembali seperti Pius Lustrilanang lalu memilih bergabung dalam Partai Gerindra bersama Prabowo yang saat itu disebut-sebut sebagai orang penting di balik penculikan itu, menjadi pilihan bebas pribadinya saudara Lustrilanang. Namun bagi saya, pilihan itu tidak lalu menghapus tragedi penculikan itu. Hingga kini masih ada keluarga yang belum menemukan di mana anak-anak mereka yang hilang di akhir masa kejayaan Orde Baru itu.

Tragedi Mei kelabu 1998 yang diwarnai pembakaran, penjarahan dan pemerkosaan di Jakarta serta hilangnya para aktivis dan mahasiswa telah dikenang sepanjang hayat sebagai pembayaran yang paling mahal bagi lahirnya Orde Reformasi. Orde yang ditandai dengan menguatnya eksistensi masyarakat sipil, tumbuhnya iklim demokrasi dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

Kisah tentang siapa tokoh penting di balik sejarah kelam itu tak pernah diketahui. Di kalangan terbatas, ada dugaan pelanggaran HAM berat, namun Komnas HAM juga dikabarkan gagal menghadirkan tokoh penting itu. Siapakah tokoh penting itu, tetap menjadi mistri.

Tibalah saatnya, menjelang Pemilu Presiden 2014. Munculnya Prabowo dan Jokowi sebagai calon presiden, ternyata sama simpatiknya bagi hampir seluruh masyarakat Indionesia. Tak ada yang berani mempersoalkan dan mempertanyakan rekan jejak masa lalu kedua calon pemimpin sebuah bangsa dengan masyarakatnya yang plural ini. Bangsa yang kokoh kuat di atas keberagaman yang saling menghormati ini.

Munculnya dua calon Presiden ini semestinya mengingatkan pada masa akhir Orde Baru dan lahirnya Orde Reformasi. Prabowo Subianto adalah tokoh penting di zaman Orde Baru. Prabowo disebut-se but sebagai tokoh penting di balik sejarah kelam pencuklikan mahasiswa dan aktivis di awal tahun 1998 yang berlanjut dengan gerakan reformasi menumbangkan Oerde Baru. Walau demikian, tak ada bukti hukum yang mampu menyentuh anak mantu Soeharto, sang Pemimpin Besar Orde Baru. Bahkan Komnas HAM tak mampu menyentuh Jenderal bintang dua ini dalam kasus pelanggaran HAM berat tahun 1998 itu. Lalu perlahan-lahan sejarah itu mulai dilupakan.

Adalah Yusuf Kalla, sang calon Wakil Presiden berpasangan dengan Jokowi. Pada debat putaran pertama, di luar dugaan, Jusuf Kala melontarkan pertanyaan panas ke Prabowo tentang apa strategi Prabowo menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu jika terpilih sebagai peresiden. Saat itu kelihatan Prabowo hampir tersulut emosi, namun ia berusaha tenang. Tapi tidak menjawab pertanyaan Jusuf Kala. Prabowo malah bilang, kalau mau tanya soal itu, tanyalah pada atasnya langsung.

Jawaban Prabowo ini menggelindingkan bola panas. Lalu, terbukalah sebuah dokumen Negara tentang pemberhentian Prabowo dari Militer oleh Dewan Kehormatan Jenderal (DKP). Hal yang bisa menyingkap rahasia masa lalu itu. Mengapa seorang Jenderal bintang dua dengan mudah diberhentikan oleh DKP? Kesalahan apa yang telah dilakukannya? Berbagai media cetak maupun elektronik mengulasnya. Tak ketinggalan sejumlah Jenderal yang saat itu bergabung dalam DKP buka bicara. Misalnya Merdeka.com 11 Juni 2014. Seolah terjadi perang urat saraf para pensiunan Jenderal yang telah tersebar ke berbagai Partai Politik. Wiranto dituding sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas bocornya rahasia Negara itu. "Jadi kalau kemarin itu beredar satu dokumen seolah-olah dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP), itu adalah rahasia negara. Berarti ada yang membocorkan rahasia negara. Kita berharap juga institusi TNI mengusut siapa yang membocorkan dokumen-dokumen, karena itu hanya ada di brankas Panglima ABRI, ketika itu dalam hal ini adalah Pak Wiranto. Jadi itu adalah suatu tindak pidana, membocorkan rahasia negara," kata Waketum Gerindra sekaligus Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin (9/6) sebagaimana dikutip Merdeka.com.

Jenderal (Purn) Fachrul Razi, anggota DKP saat itu angkat bicara. Menurutnya, dari aspek kehormatan perwira Prabowo memang memiliki banyak kesalahan. Tak hanya itu, dia juga menceritakan sejumlah pertimbangan yang diambil DKP sebelum memutuskan merekomendasikan pemberhentian Prabowo. Menurutnya, Prabowo tidak disiplin dalam sejumlah hal. "Beberapa kasus lainnya, misalnya dia sering tidak ada di tempat. Kita tanya kemana dia, dia ada di sebuah negara tertentu, dan ini sangat-sangat tidak disiplin dan membahayakan. Apalagi terakhir pada saat dia melakukan penculikan itu. Terus terang saja, penculikan pada saat itu, kami hanya fokus pada yang diculik yang sudah kembali. Kami tidak sedikit pun menyentuh yang hilang. Dari hasil itu saja kami anggap dia sudah sangat pantas untuk dipecat. Tapi kami sepakat untuk tidak menggunakan kata pemecatan," katanya. Dalam serang menyerang para mantan jenderal ini, mantan Wakasad Letjen TNI Purnawirawan Suryo Prabowo yang masuk dalam tim sukses Prabowo-Hatta justru mempertanyakan tanggung jawab atasan Prabowo dalam kasus penculikan.

Perang para mantan Jendera ini mendorong Prof. Romo Magnis Suseno melayangkan surat terbuka ke Harian Kompas. Menurut pastor dan Profesor dari STF Driyarkara Jakarta ini, TNI telah menyembunyikan apa yang seharusnya diketahui oleh rakyat. Apalagi menyangkut seorang calon presiden saat ini. Masyarakat Indonesia yang akan memilih Pemimpinnya wajib mengetahui rekam jejak calon yang akan dipilihnya. Ternyata Prabowo diberhentikan karena terlibat penculikan 1998 yang selama ini dicari-cari.

Menafsir pendapat Prof Magnis, tidak ada urusan dengan rahasia Negara karena Prabowo saat ini adalah seorang calon Presiden, karena itu, rekam jejaknya di masa lalu seperti keterlibatannya dalam kasus kelabu 1998 dalam hal ini penculikan aktivis pro demokrasi dan pemberhentiannya oleh DKP wajib dibuka untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia.

Dengan dibukanya keterlibatan Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM 1998, bukanlah sebuah hukuman bagi sang jenderal calon Presiden ini. Tidak juga mengurangi kualitasnya sebagai Presiden. Yang diperlukan adalah kejujuran Prabowo kepada rakyat Indonesia tentang hal ini. Itu sebuah tuntutan etis bagi seoang calon presiden. Masyarakat terlebih para korban akan mengampuni pelaku pelanggaran HAM jika ada kejujuran mengakui kesalahan dan meminta maaf pada para korban. Mengaku salah dan meminta maaf adalah watak pemimpin besar yang dicari-cari rakyat. Bila pak Prabowo mengaku tentang posisi dia dalam sejarah kelam itu, lalu berani meminta maaf pada para korban, maka dia telah melewati sebuah rintangan terbesar menuju kursi Presiden RI. Ada ajaran bijak yang mengatakan “orang yang berani meminta maaf dipastikan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang tercela itu. Sebaliknya orang yang berusaha menyembunyikan kehitaman hidupnya, akan berpotensi terus mengulanginya lagi di hari esok”.

Jika masa lalu prabowo dibuka, adalah bagian dari masa lalunya di Orde Baru. Jika hal ini tidak diakuinya, masyarakat berhak mencurigai ketulusannya menjadi Presiden. Kini hanya dua calon. Mau pilih watak Orde Baru yang tidak mengaku salah dan meminta maaf pada para korban atau pilih watak reformasi dan merakyat. Ini rahasia pemilih. Tetapi yang pasti, Pemilu 9 Juli 2014 adalah personifikasi pertarungan antara status quo Orde baru dengan Orde Reformasi pro Demokrasi dan penegakan HAM. Selamat menuju bilik rahasia besok. Songsonglah fajar pagi dengan kemenangan rakyat bersama Presiden yang jujur, merakyat dan berani mengaku salah dan meminta maaf pada rakyat.***

Mungkinkah Ada Skenario Pembiaran?

2014-10-21T07:03:00.001+08:00

Oleh Melky Koli Baran

Tanggal 17 Agustus 2014, darah membasahi tanah Wulandoni. Tanah ini pernah jadi saksi masa lalu tentang eksistensi dua kelompok manusia di Selatan pulau Lembata. Kelompok yang mendiami wilayah di Timur – arah matahari terbit di atas tanjung Atadei, dan yang mendiami wilayah di sebelah Barat – arah matahari terbenam di lengan kiri gunung Labalekan dan sekitarnya sampai Lewuka. Di tanah ini juga, aneka manusia dari pantai dand ari gunung setiap hari Sabtu di pasar barter yang dinaungi sejumlah pohon asam yang teduh. Setelah terjadi pemekaran kecamatan di kabupaten Lembata maka sebagian desa di kecamatan Nagawutung yang mengelilingi gunung Labalekan dan sebagian lagi desa di kecamatan Atadei “digabungkan” ke dalam satu kecamatan baru, yakni Wulandoni.

Sepanjang masa Orde Baru, relasi sosial masyarakat yang mendiami wilayah ini aman dan damai. Setiap hari Sabtu mereka bertemu sebagai “Prevo” di pasar barter Wulandoni. Saling bersapa ramah sambil bersepakat untuk bertukar barang. Bahkan warga Lewuka mengalirkan air bersih ke Pantai Harapan. Saat itu, di sana tidak ada aparat keamanan yang setiap hari menjaga keamanan di daerah ini. Ketika Wulandoni menjadi kecamatan dan dilengkapi dengan aparat Negara sebagaimana layaknya di sebuah ibu kota kecamatan, darah anak manusia, warga Negara yang sah bernama Krinus Lanang Manuk tumpah sia-sia.

Semua tahu, di ibu kota kecamatan itu ada kantor camat dan Pak Camat bersama stafnya, ada Pos Polisi dengan sejumlah personil di sana, dan seorang Bintara Pembina Desa yang bertugas membina desa-desa di kecamatan itu untuk keamanan teritori. Ketika di wilayah itu diisi oleh aparat Negara, di sanalah darah warga Negara tumpah dan nyawa melayang sia-sia. Ketika Wulandoni diisi aparat Negara, di sanalah warga bebas berkelahi, bahkan sampai ada yang terbunuh di depan kantor yang seharusnya menyediakan kenyamanan.

Pembunuhan itu terjadi di depan Pos Polisi Wulandoni. Ini bencana besar dan tamparan bagi isntitusi Polri. Bahwa orang kini tidak segan-segan melakukan perbuatan criminal di depan simbol Negara. Lebih sial, di Pos Polisi itu ada sejumlah anggota Polisi yang menyaksikan tragedi itu. Di mana-mana, dan seharusnya demikian, ketika di sana ada aparat seperti polisi, seharusnya masyarakat merasa aman karena ada ketertiban. Tetapi jika ada polisi, namun nyawa warga Negara dengan mudah tercopot oleh pihak lain, maka di saat itulah “Polisi Tidak dihargai”. Juga, ketika di hadapan polisi salah satu pihak dibantai dan pihak lain bebas membantai, maka gedung Polisi dan aparat Polisi yang hadir di tempat itu menjadi simbol kehadiran Negara yang sedang melakukan pelanggara HAM. Negara melanggar Hak warga Wulandoni untuk hidup aman dan melanggar hak bapak Krinus untuk tetap hidup.Saat itu, polisi ada di tempat tetapi tidak bisa dan tidak mampu mencegah terjadinya penghilangan nyawa manusia. Kita boleh mengatakan, ketidakmampuan polisi di lokasi kejadian menjadi simbol ketidakmampuan institusi Polres Lembata, sekaligus menjadi simbol ketidakmampuan pemegang komando, karena staf di lapangan tentu bekerja berdasarkan komando.

Ketika Polisi yang ada di lapangan berdalih bahwa belum ada komando, itu mungkin dibenarkan oleh prosedur internal kepolisian. Prosedur tetap setiap institusi itu penting. Namun ketika karena prosedur lalu membiarkan kekacauan maka memnghadirkan aparat di lapangan yang tanpa isi, tanpa inisiatif dan tanpa naluri untuk menyelamatkan warga yang terancam. Itu simbol aparat yang bekerja secara kaku di bawah perintah dan komando, yang dalam prosedur pemerintahan sipil disebut petunjuk. Logisnya, perintah, komando, petunjuk merupakan batasan-batasan agar aparat yang bertugas tidak melampaui kewenangannya dalam melakukan sebuah tindakan, bukan supaya boleh membiarkan kekacauan terjadi. Aparat wajib mencegah terjadinya kekacauan, apalagi jatuh korban.

Ketika sebuah prosedur jatuh ke pundak orang yang hanya biasa mengaktifkan “otak kananmya”, sedangkan “otak kirinya” tak pernah difungsikan maka akan menjadikan perintah dan prosedur sebagai yang terpenting, walaupun dia memiliki kemampuan mencegah kekacauan. Di hadapan perintah, komano dan petunjuk sebagai batasan perlu ada “kecerdasan” untuk memahami situasi lalu sigap mengaplikasikan berdasarkan perintah, komando dan petunjuk. Itu butuh kerja kreatif yag didukung oleh “otak kiri” agar berpikir dan bertindak lain di luar jalur perintah, komando dan petunjuk namun menjamin keamanan dan keselamatan rakyat. Ini baru pahlawan Negara, yang selalu dikenang di setiap perayaan Hari Kemerdekaan RI. Namun di hari kemerdekaan RI yang ke-65, di Wulandoni tidak ada pahlawan Negara hari itu, yang ada hanyalah “penonton” kekacauan, semacam “patung polisi” yang berdiri tak berdaya menyaksikan seorang anak manusia bernama Krinus Lanang Manuk tewas sia-sia.

Karinus telah tiada. Perdebatan dan tudingan apapun kepada polisi yang gagal menyelamatkan nyawanya tidaklah akan membangkitkannya dari kuburnya. Yang terpenting adalah ada pelajaran buat semua, terlebih buat mereka yang telah dengan ikhlas tanpa paksa memilih menjadi anggota Polisi. Mereka yang seluruh hidupnya dibiayai oleh Negara. Dan lebih dari sekedar pelajaran, bagaimana agar polisi memulihkan kelalaianya itu dengan mengedepankan nurani keadilannya untuk mengusut para pelaku buas itu, terlepas dia itu siapa dan datang dari mana serta dia anak dan kolega siapa. Dan harap saja bahwa kasus ini murni sebuah kesalahpahaman, bukan sebuah scenario yang sengaja diciptakan oleh siapapun untuk kepentingan tertentu.

Koran mewartakan bahwa sudah ada tersangka yang ditetapkan. Kini bulan Agustus berakhir sudah. Yang ditunggu adalah proses hukumnya. Diharapkan polisi kita di Lembata memulihkan wibawah institusi ini melalui jalur hukum mulai dari penagkapan dan proses hukum bagi para pelaku. Di proses yang satu inilah, akan dilihat, apakah polisi di Lembata jujur dan professional dan dibanggakan.

Mantan Danramil Lembata Barat Bernardus Sesa Manuk yang juga salah satu anggota keluarga korban mengatakan polisi tidak profesional. “Sebenarnya sangat mudah bagi polisi untuk menangkap para pelaku. Kalau polisi saat itu tegas dan professional maka orang-orang yang menyeret Karinus Lanang untuk dibawa di depan kantor polisi langsung ditangkap. Dalam kasus Krinus Lanang ini polisi menjadi saksi karena mereka lihat orang yang menyeret Krinus Lanang. Polisi pasti lihat siapa-siapa yang seret almarhum…”. Artinya, jika kemudian hanya ada satu dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, maka patut ada kecurigaan karena polisi ada di lapangan dan melihat langsung banyak orang menyerbu Wulandoni.

Sebetulnya, pernyataan Sesa Manuk mengundang tafsir tentang dua hal. Pertama, Poleres Lembata sedang tidak berwibawa di depan masyarakat Pantai Harapan, dalam hal ini pelaku penyeretan Karinus. Di hadapan para pelaku, polisi tidak ada artinya, tidak diperhitungkan. Maka mereka tidak punya rasa takut ketika menyeret korban. Di sisi lain kita bisa mengatakan bahwa polisi di Lembata lemah, tak berdaya, yang dalam bahasa Sesa Manuk tidak profesional, dan dalam bahasa Posyandu “tidak bergizi” serta dalam kacamata telah jatuh korban disebut “Polisi Tak Berguna”.

Kedua, secara ekstrim bisa diduga bahwa polisi yang bertugas di depan kantor pos polisi di Wulandoni itu sedang bersandiwara, berpura-pura sedang bertugas padahal sedang sengaja membiarkan orang-orang buas menghabisi Karinus Lanang. Tetapi untuk apa polisi sengaja membiarkan? Apakah agar Pantai Harapan bebas melukai Wulandoni, dan karena terluka lalu ada pembalasan, dan seterusnya penghasutan sosial atas nama etnis dan agama bisa dilakukan sehingga ada ladang konflik baru yang tercipta? Apalagi penyerang sempat melempari gereja karena ada warga yang berlindung di dalamnya. Sepertinya tidak demikian!

Jika seperti dugaan ini, maka wajib ada apresiasi untuk warga Wulandoni yang tidak terhasut sehingga damai bisa diharapkan hidup lagi di Selatan Pulau Lembata. Salut kepada pastor paroki Wulandoni Romo Gabriel Baluk, Pr yang mengatakan bahwa, kasus ini tidak ada muatan Sara, dan bahwa gereja dilempar itu hanyalah kebetulan saja dalam konflik ini.

Dalam kasus ini, publik perlu belajar dari masyarakat yang sadar menciptakan kedamaian walau dilukai bahkan dibunuh. Belajar dari pepata uasang “kalah jadi abu, menang jadi arang”. Sama-sama memikul akibat bila berkonflik. Tidak ada yang diuntungkan dari kedua belah pihak. Belajar dari kata-kata Yesus: Jika orang menampar pipimu yang satu, berikan juga yang sebelahnya untuk ditampar.***

Para Perempuan Menggugat Bertelanjang Dada

2014-10-21T07:00:00.001+08:00

Oleh Melky Koli Baran

Tambang Mangan di Tumbak kabupaten Manggarai Timur telah lama ditolak warga. Di pihak lain, rupanya investor tidak bergeming dengan penolakan warga tersebut. Kabarnya, bupati Manggarai Timur mengatakan belum memberikan ijin panambangan. Lalu, ada negosiasi ke masyarakat oleh pihak investor yang dikawal pemerintah desa dan aparat keamanan setempat. Lalu terjadilah aksi penolakan lagi. Kini yang menolak adalah para perempuan.

Para perempuan ini tidak berorasi menguraikan alasan ekonomi, ekologi dan kultural dalam penolakan tambang sebagai mana terjadi selama ini.Dalam aksi ini, para perempuan “melepas baju dan bertelanjang dada” mengadang langkah investor, pemerintah desa dan aparat keamanan yang hendak melakukan negopsiasi dengan warga “Tolak Tambang” di lokasi tambang di Tumbak di Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur.Sejak hari Kamis (11/9), terhitung belasan ibu bertelanjang dada mengadang aparat yang dating ke lokasi “Lingko Roga”.Aksi ini berlanjut hingga Jumad hari berikutnya.Bahkan dikabarkan telah tejadi kriminalisasi fisik pada pater Simon Suban Tukan, SVD, Ketua Komisi JPIC SVD Ruteng.

Gugat Nurani

Aksi yang terbilang langka ini tentu dilaksanakan bukan di bawah kendali alkohol atau bahan-bahan sejenisnya. Bukan juga diprovokasi sebagaimana karakter rezim Orde Baru yang senantiasa menuduh pihak tertentu sebagai provokator ketika ada gejolak.Ini aksi sadar. Para perempuan ini secara sadar memutuskan untuk mempermalukan kesewenangan “Negara” dan “Pasar” yang dengan “keangkuhan kekuasaan” dan “keangkuhan capital” melanggar hak-hak adat masyarakat atas tanah adat di “Lingko Roga” kabupaten Manggarai Timur.

Ketika aksi ini dilakukan dengan cara yang tidak lasim, maka hal ini wajib dimaknai sebagai sebuah keseriusan, ketimbang sibuk mencari tahu siapa provokatornya.Itu hanya dilakukan oleh orang-orang picik.Sebab hal ini tentu terpaksa dilakukan para perempuan desa ini ketika berbagai upaya lain yang patut dan lasim tidak didengar oleh pemerintah. Mungkin saja ini juga luapan kekecewaan karena pemerintah, dalam hal ini kabupaten Manggarai Timur, secara khsus bupati yang mereka pilih secara langsung dalam Pilkada saat itu tidak lagi berpihak pada rakyatnya.Bahkan cenderung memihak investor. Buktinya, dalam proses negosiasi yang akan dilakukan di Tumbak, pemerintah desa dan aparat Negara lainnya datang ke sana dalam satu rombongan bersama investor. Pilihan posisi seperti ini dalam kunjungan ini memperlihatkan posisi Negara dalam kasus ini.Negara sedang berada dalam satu kelompok dengan investor.Aparat beramai-ramai pergi bersama-sama dengan investor.Rakyat berada di pihak sendiri dan berjuang sendiri.Karena itu, salah satu pilihan “menampar nurani” pemerintah seperti ini adalah membuka baju untuk mempermalukan mereka.

Tidak Main-main

Keseriusan penolakan pertambangan mangan di wilayah itu terbaca sangat jelas dalam aksi ini, yang seharusnya memberikan warning bagi pemerintah dan investor untuk mundur.Apalagi lokasinya di sebuah “Lingko”. Orang Manggarai wajib tahu apa itu Lingko. Lingko itu tanah adat.

Artinya, para perempuan ini nekat membuka baju di depan umum untuk menyatakan bahwa sampai kapanpun mereka menolak tambang di tanah adat mereka. Risiko apapun akan mereka lakukan, termasuk membuka baju, sekalipun di depan umum dan ditonton orang. Dan hal ini dilakukan secara sadar kepada manusia-manusia yang sadar, yakni Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Investor.

Artinya, ketika pemerintah dan investor memiliki konsep moral dan kesadaran moral maka mereka pasti tahu apa makna pakaian bagi tubuh seorang perempuan. Dan ketika mereka memiliki konsep moral yang benar dan memahami makna pakaian bagi seorang perempuan Manggarai, maka seharusnya mereka tahu, bahwa penolakan tambang di Tumbak itu bukan penolakan main-main. Bukan sekedar supaya disuap oleh investor agar mereka mau terima. Rendah sekali para perempuan ini jika mereka berani membuka baju demi suap.

Hal yang dalam banyak kasus korupsi dan suap sering kita baca di media-media tentang perilaku pemerintah dan aparat zaman ini. Bagi masyarakat sederhana, harga diri itu harga mati. Harga diri tidak sama dengan uang, kecuali hanya untuk segelintir pengkhianat para leluhur.

Gugatan Etis

Ketika tindakan membuka baju oleh seorang perempuan diletakan pada tataran etis, maka ini bisa dibenarkan dalam pemahaman bahwa tindakan tak beretika patut dilawan dengan tindakan tak beretika pula.

Ketika memaknai aksi para perempuan ini sebagai tindakan tak beretika, maka sesungguhnya dalam kesadaran sebagai seorang perempuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis pribadi, sesungguhnya sedang menggunakan cara ini untuk membuka mata pemerintahnya tentang etika yang sedang tidak mereka patuhi dalam penyelenggaraan pembangunan yang beretika. Membuka baju sebagai aksi protes mengingatkan kita pada sebuah substansi lain yang diprotes, yakni etika pembangunan yang sedang diabaikan oleh pemerintah dalam izin pertambangan. Di sinilah, etika pembangunan dilawan dengan etika personal para perempuan ini.

Di sisi lain, aksi ini sedang mau menggugat rasa malu Pemerintah Daerah Manggarai Timur yang mungkin sedang krisis rasa malu. Jika aksi perempuan bertelanjang dada ini dilihat sebagai tindakan yang memalukan, maka sebetulnya tindakan ini bisa ditafsir sebagai koreksi atas kebijakan izin pertambangan oleh Pemda yang memalukan.Apalagi izin-izin ini diikuti dengan sejumlah tindakan tak bermoral, seperti sogok dan suap, intimidasi dan terror.Sejumlah kasus investasi pertambangan di berbagai tempat selalu disertai dengan tindakan-tindakan kriminal oleh aparat Negara. Dan ini mejadi tidak bermoral ketika aparat Negara tampil sebagai tukang pukul dan satpam investor tambang. Maka tak heran jika sangat banyak dugaan bahwa aparat Negara kita, baik sipil maupun militer berwatak preman bayaran investor. Lalu mengkhianati rakyat sendiri. Ini yang sebetulnya tidak beretika dan sangat memalukan.

Di berbagai penjelasan tentang pentingnya pertamnbangan untuk meyakinkan masyarakat, pemerintah tak jarang mengatakan bahwa pertambangan itu untuk kesejahteraan rakyat. Ini juga cermin kegagalan Pemerintah membangun daerah. Ini pernyataan ketidakmampuan pemerintah melaksanakan janji politiknya saat kampanye untuk mensejahterakan rakyat dan menyerahkan tanggungjawab itu kepada investor tambang. Lebih memalukan ketimbang membuka baju di depan umum. Memalukan karena telah berkampanye minta dipilih untuk mensejahterakan rakyat, namun dalam pelaksanaanya, menyerahkan komitmen politik itu, atau bisa saja menjual komkitmen politik itu kepada investor tambang. Para perempuan pewaris Lingko Roga ingin memberi pemahaman dan kesadaran sekaligus menggugat tanggungjawab pemerintah melalui aksi telanjang dada.

Menggugat Posisi

Siklus moral memperlihatkan bahwa sebuah tindakan tidak lahir dengan sendirinya, sekalipun itu dari orang yang sangat primitif. Sejarah panjang pengembaraan hidup seseorang, serta struktur-struktur sosial mapupun politik yang menyertai perjalanan pengalamannya itu turut berpengaruh penting dalam menciptakan konsep-konsep moral pada seseorang. Konsep-konsep inilah yang menjadi pengetahuan dasar yang kemudian menciptakan sikap dasar. Dari sikap dasar inilah akan lahir perilaku-perilaku etik seseorang.

Ketika sejarah hidup seseorang sejak dari rahim ibu menciptakan konsep moral yang salah dalam dirinya, maka orang itu juga akan memiliki pandangan moral yang salah. Dari pandangan moral yang salah inilah, lahirlah perilaku maupun tindakan moral yang salah dan menyimpang. Karena itulah, dalam banyak kasus, hal yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh seseorang, ternyata itu dipandang pantas. Orang yang berperilaku menyimpang karena lahir dan besar dalam pandangan-pandangan moral yang salah sehingga tidak punya rasa malu ketika melakukan tindakan criminal, bahkan bangga melakukannya.

Dalam banyak kasus, ada yang sebetulnya mampu membedakan mana benar dan mana salah, mana boleh dan mana tidak boleh. Namun terpaksa melakukan itu karena perintah atasan dan lain sebagainya. Ini juga pilihan moral yang salah dengan risiko paling tinggi karena tahu tetapi melanggar apa yang ia tahu demi sesuap nasi yang semestinya bisa didapatkan dengan cara yang lebih terpuji dari pekerjaan-pekerjaan yang terpuji pula.

Inilah posisi-posisi yang dengan bebas dipilih, entah oleh para politisi, pemerintah sipil, aparat keamanan maupun para investor. Sangat sulit mengambil posisi yang berpihak pada moral, etik dan kebenaran ketika etik, moral dan kebenaran itu tidak bisa dijelmakan agtau ditukar dengan uang dan jabatan. Dalam kasus tambang di Manggarai Barat yang ditandai dengan perempuan bertelanjang dada dan tindakan kriminal pada Pater Simon Suban Tukan, SVD selaku ketua Komisi JPIC SVD Riteng, kita semua dapat memosisikan diri. Pemda Manggarai Timur dan aparat di sana sedang ada di posisi mana? Terpuji atau memalukan!***

Ketika Penegak Hukum Tidak Mengerti Hukum

2014-10-21T06:56:00.001+08:00

Oleh Melky Koli Baran

Gonjang janjing politik dan hukum di Lembata akhir-akhir ini semakin menempatkan reputasi Polisi di Polres Lembata ke titik nadir. Kekacauan pemahaman dan penerapan hukum dan politik yang saling terintervensi semakin menempatkan Polisi di Lembata pada posisi tidak netral dan karena itu terbaca tidak professional dalam menjalankan tugas. Bahkan di mata Pengacara papan atas Jakarta asal Lembata Petrus Bala Pationa, SDM (Sumber Daya Manusia) Polisi di Lembata Rendah (FP, Rabu, 15 Oktober 2014).

Jika mencermati alur pikir pengacara Bala Pationa tentang reputasi kerja dan kualitas “barisan seragam coklat” yang bermarkas di Polres Lembata, secara argumentatif Bala Pationa menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas penegakan hukum di Lembata atas berbagai kasus, terbaca bahwa jajaran Kepolisian di Lembata “Tidak Mengerti Hukum”.

Kecelakaan Profesi

“Polisi Lembata Tidak Mengerti Hukum” menjadi judul berita halaman depan Flores Pos Rabu 15 Oktober 2014. Judul ini diambil dari pernyataan pengacara Petrus Bala Pationa selaku kuasa hukum anggota DPRD Philipus Bediona yang saat ini telah ditetapkan Penyidik di Polres Lembata sebagai tersangka kasus Pemalsuan Dokumen.

Pernyataan ini tentu bukan tanpa dasar atau sekedar menyerang institusi kepolisian. Seorang pengcara tentu telah mendalami kasus hukum yang menimpa kliennya. Dalam pemahaman hukum sang pengacara atas kasus hukum kliennya inilah, ia lalu berkesimpulan bahwa polisi di Lembata mulai dari Kapolres, Wakapolres, Kasat reskrim dan anak buahnya tidak mengerti hukum.

Membaca kesimppulan dan pernyataan seorang pengacara sepeti ini tentu sangat mengejutkan. Ini sebuah mala petaka penegakkan hukum di kabupaten Lembata. Betapa tidak, polisi di Polres Lembata adalah institusi utama penegakan hukum. Segala perkara atau proses hukum yang mengalir ke Pengadilan dan Kejaksaan itu berawal dari kepolisian, dalam hal ini dari ruangan Reskrim. Karena itu, segala langkah hukum yang keluar dari Polres Lembata mencerminkan kualitas hukum semua polisi yang bertugsa di ruang Reskrim Polres Lembata.

Jika seorang pengacara yang tengah mendampingi kliennya yang sedang diproses hukum di Polres Lembata dan mengatakan Polisi di Lembata Tidak Mengerti Hukum dan sumber daya manusianya rendah, itu sekaligus sedang menyampaikan kesimpulan bahwa ruang Reskrim di Polres Lembata mulai dari kasat Reskrimnya sampai ke semua penyidiknya punya tingkat pemahaman hukum yang rendah. Apakah berarti ruang Reskrim di Polres Lembata saat ini mulai dari Kasat Reskrimnya diisi oleh Polisi-polisi yang tidak menerti hukum dan karena itu punya sumberdaya manusia yang renah?

Tidak cuma itu. Pernyataan bahwa Polisi di Lembata tidak mengerti hukum dan punya sumberdaya manusia yang rendah sekaligus memperlihatkan keterkaitrannya dengan pemegang tongkat komando di institusi kepolisian itu, yakni Kapolres Lembata. Dan ketika mencermati kronologi proses hukum para anggota DPRD Lembata, di sana terbaca juga keterkaitannya dengan Polda NTT dalam hal ini pada diri Wakapoolda NTT Kombes Pol Sumartono.

Koran Flores Pos mewartakan bahwa Wakapolda ini melakukan kunjungan silaturahmi ke Lembata dan menemani Bupati Lembata ke salah satu desa di Kecamatan Lebatukan. Dalam kunjungan ini, dan sedang bersama bupati di sana, Wakapolda membuat pernyataan yang memerintahkan Polres Lembata untuk melanjutkn proses hukum atas anggota DPRD Lembata.Ketika mensandingkan hal seperti ini dengan sejumlah kasus suap oleh para pejabat daerah kepada aparat penegak hukum dalam kasus-kasus hukum dan politik, pernyataan Wakapolda ini bisa saja mengundang dugaan bahwa apa yang dikatakan itu hanya memenuhi pesan sponsor seseorang. Apakah bupati lembata yang mensponsori perjalanan silaturahmi pak Wakapoloda ke Lembata? Publik tidak perlu mencurigai secara berlebihan, sebab yang tahu pasti adalah pak Wakapolda sendiri.

Ketika Wakapolda ikut nimbrung memberi pernyataan seperti ini maka dalam kasus ini sebagaimana dikatakan Petrus Bala Pationa, Kapolres Lembata dan Wakapolda NTT termasuk polisi yang tidak mengerti hukum. Dasarnya karena kekacauan penerapan hukum atas para anggota DPRD itu tidak lepas dari perintah Kapolres dan Wakapolda. Maka menurut Petrus Bala Pationa, kedua pejabat tinggi Kepolisian “tidak mengerti hukum” dan juga punya SDM rendah.

Semestinya para petinggi kepolisian selevel Kapolres dan Wakapolda memiliki pemahaman hukum yang memadai dan jadi rujukan. Mustahil dan menjadi kecelakaan profesi di Kepolisian jika jabatan setingkat Kapolres yang kini dipegang oleh Kaplres Lembata dan Wakapolda NTT itu dipercayakan kepada personil yang tidak paham hukum. Jika pimpinan Polri menempatkan anggota yang tidak paham hukum maupun anggota dengan sumber daya manusia yang rendah pada posisi jabatan Kapolres (selevel Bupati) dan Wakapolda (selevel Wakil Gubernur) maka ini boleh dilkataan sebagai “kecelakaan profesi” di kepolisian.

Agar tidak mencelakai wajah penegakkan hukum di kabupaten lembata maka semestinya Kepolisian Republik Indonedia secepatnya mengevaluasi Kapolres Lembata dan Wakapolda NTT dan membaharui kepemimpinan di Polres Lembata dan Polda NTT denghan personil-personil polisi yang berkualitas. Dalam konteks pernyataan Petrus Bala Patinola dengan orang-orang yang mengerti hukum.

Sebab jika seorang Kapolres dan Wakapoda dengan tingkat pemahaman hukum yang buruk serta sumber daya manusia yang berkualitas rendah, maka di lapangan akan terjadi banyak kekacauan dalam mengendalikan institusi kepolisian ini. Boleh jadi, institusi kepolisian di menjadi sumber segala kekisruan politik dan hukum.

Jangan Mengintervensi

Saya sempat heran ketika membaca pernyataan Kapolres Lembata di Flores Pos yang meminta DPRD Lembata jangan mengintervensi proses hukum yang sedang ada di tangan polisi. Pernyataan ini disampaikan kepada Ketua DPRD Lembata Ferdi Koda saat DPRD dan Aldiras menyerahkan keputusan DPRD untuk memboikot semua sidang di DPRD jika tiga orang anggota DPRD tetap diproses hukum. Menurut Kapolres Lembata, apa yang dilaksanakan oleh DPRD Lembata itu merupakan bentuk intervensi atas proses hukum di tangan polisi.

Saya heran dengan pernyataan ini. Sebab sejauh kasus dua orang anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen, justru di sana ada intervensi hukum atas sebuah proses politik di DPRD. Intervensi hukum yang justru dilaksanakan Polres Lembata atas perintah (laporan) bupati. Dalam kasus ini, sebetulnya ada proses politik di DPRD untuk memberhentikan bupati. Ketika proses politik ini sampai ke tingkat MK, tiba-tiba di Polres Lembata bupati membuat laporan tentang dokumen palsu milik DPRD. Dan di sinilah seharusnya polisi diam dan tahu batas bahwa apa yang dilaporkan bupati itu adalah sebuah proses politik, bukan proses hukum. Tetapi kenyataannya lain. Polisi dengan sigap memproses laporan bupati ini, yang berarti polisi mengintervensi proses politik di DPRD menjadi proses hukum. Apakah ini bukan namanya polisi mengintervensi proses politik di DPRD?

Menurut pandangan saya, jika polisi telah mengintervensi proses politik di DPRD, maka DPRD juga punya kewajiban untuk mengingatkan polisi agar jangan mengintervensi kerja-kerja politik DPRD. Cara yang ditempuh adalah pernyataan DPRD untuk memboikot semua sidang selama polisi masih keras kepala untuk tetap memproses hukum dua anggota DPRD itu. Sialnya, polisi justru memahaminya sebagai intervensi DPRD atas proses hukum di polisi. Barangkali inilah salah satu indikasi pernyataan pengacara Petrus Bala Pationa bahwa “Polis tidak mengerti hukum”. Karena tidak mengerti hukum maka mudah diatur, didikte dan dikendalikan oleh pihak lain dalam hal ini laporan seroang bupati yang mungkin sedang ketakutan akan kehilangan jabatannya.

Jika polisi paham hukum, maka polisi tidak mengintervensi proses politik di DPRD sampai selesai. Jika proses poltik selesai dan bupati merasa dirugikan dalam proses politik itu, dia berhak menempuh jalur hukum melalui laporan ke MK dan bukan ke polisi. Tetapi jika polisi yakin bahwa laporan bupati ini beralasan untuk diproses lebih lanjut, maka seharunya polisi meminta bupati untuk mengubah laporannya, bukan melaporkan Philipus Bediona dan Fransiskus Limawai atas pemalsuan dokumen DPRD tetapi melaporkan Lembaga DPRD yang akan diwakili oleh Pimpinan DPRD atas sebuah dokumen palsu milik DPRD. Sebab dokumen yang menmjadi obyek perkara ini bukan milik Philipus Bediona dan Fransiskus Limawai tetapi milik DPRD sebagai sebuah lembaga. Polisi menurunkan status kepemilikan dokumen DPRD ke dokumen personal DPRD. Ini yang barangkali menurut Petrus Bala Pationa bahwa polisi di Lembata itu tidak menegrti hukum karena SDMnya rendah.

Di sinilah, polisi di jajaran polres Lembata mulai dari Kapolres hingga struktur di bawahnya terlebih Reskrim perlu direfromasi. Ini pilihan untuk menyelamatkan wajah agung kepolisian Republik Indonesia. Karena sangat memalukan jika polisi sebagai penegak hukum tetapi justru tidak mengerti hukum. Sama jeleknya dengan dokter yang tidak bisa mendiagnosa keluhan pasien. **

Operasi Kriminal Tak Bergeming di Hadapan Aparat

2014-10-21T06:44:00.000+08:00

(Membaca Peristiwa Wulandoni dari Sisi Lain)

Oleh Melky Koli Baran

Peristiwa kriminal yang terjadi di Selatan pulau Lembata telah berlalu hampir sebulan. Kala itu (17/8/2014), warga Pantai Harapan Menyerbu warga Wulandoni. Sejumlah rumah warga dan kantor camat dirusaki. Cerita lapangan menjelaskan bahwa warga Pantai Harapan berwajah beringas menyerbu Wulandoni. Seorang warga Wulandoni diseret dan dibunuh di kampungnya sendiri. Lebih memalukan lagi, terjadi di hadapan aparat Polisi dari Polres Lembata yang sedang resmi bertugas. Ini terbilang operasi kriminal terbesar di Lembata pada lima tahun terakhir. Negara dalam hal ini pemerintah dan aparat keamanan gagal.

Kasus yang berlangsung sangat terbuka di siang bolong, disaksikan langsung oleh aparat polisi yang sekaligus sebagai lembaga penyidik, juga oleh warga Wulandoni dan pastor paroki Wulandoni Romo Gabriel Jogo Baluk selaku korban itu direkam oleh kamera. Dari rekaman kamera itulah, kabarnya kini polisi selaku lembaga penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka. Hanya 6 orang tersangka. Lima orang dari Pantai harapan dan satu orang dari Wulandoni yang kabarnya terpaksa melakukan upaya pembelaan diri. Ini masuk akal bagi orang yang diserang. Bahkan polisi diserangpun pasti melepaskan tembakan membunuh penyerang dengan alasan membela diri (ingat kasus Ruteng berdarah tahun 2004).

***

Tindakan kriminal dalam bentuk apapun semestinya takluk di hadapan kebesaran kekuasaan Negara. Karena itu, operasi kriminal dalam bentuk apapun dan oleh siapapun sering dilakukan melalui sejuta pertimbangan dan kadang dilaksanakan secara taktis, sembunyi-sembunyi, tidak demonstratif di hadapan kontrol Negara dalam hal ini aparat keamanan dan ketertiban masyarakat seperti Polri.

Karena itu pula, telah mentradisi di negeri ini betapa masyarakat menaruh hormat pada kehadiran aparat Negara terlebih polisi dan tentara. Dalam Bahasa negatif, masyarakat takut buat ulah jika ada aparat bersenjata. Hal ini berdampak positif pada tumbuhnya situasi sosial yang kondusif di masyarakat. Relasi sosial masyarakat warga antar kampung dan desa, antara kelompok satu dengan kelompok. Didukung media-media dan ruang-ruang lokal di level komunitas yang semakin mempererat tali persaudaraan. Pesta-pesta adat dan pesta keluarga besar dengan ritus seni dan tari kolosal, pasar lokal tradisional berisi tukar menukar barang produksi setempat semakin mengentalkan relasi sosial sebagai sebuah komunitas.

Al hasil, dari hari ke hari cerita kriminal demonstratif semakin tak bergeming. Sejumlah kerusuhan massal yang berlangsung sangat lama di beberapa tempat di negeri ini telah tertumpas. Apresiasi bagi aparat Negara dalam hal ini Polri dan TNI.

***

Sejalan dengan apresiasi ini, tidaklah menutup mata terhadap sejumlah kejadian kecil di berbagai daerah, yang menampilkan wajah ketakberdayaan aparat Negara di satu pihak dan arogansi kelompok pengacau di pihak lain yang bebas melakukan kekacauan dan memancing amarah sosial di hadapan “tontonan” aparat Negara. Mengesankan bahwa aparat Negara “mandul”, yang jadi peluang semakin menjamurnya kekacauan-kemacauan di berbagai level.

Jika memaknai tumbuhnya ketertiban dan keamanan sebagai dampak dari power dan kewibawaan aparat Negara, maka munculnya kekacauan-kekacauan bisa saja mempertontonkan kebangkrutan wibawa aparat Negara itu.

Catatan media dan rekaman cerita lapangan di daerah ini sedikitnya semakin mencemaskan ketika mulai bermunculan sejumlah letupan dan konflik sosial kriminal. Tahun 2013 lalu, di pulau Solor terjadi serangan dari satu kampung kepada kampung yang lain. Ada bisik-bisik saat kunjungan saya ke Solor saat itu bahwa mengalir juga bala bantuan kekuatan kriminal dari luar pulau itu, yang juga merepotkan aparat melalui serangan dari laut.

Terakhir tanggal 17 Agustus 2014, warga desa Pantai Harapan menyerang warga desa Wulandoni. Polisi ada di lokasi tetapi tak berfungsi. Sejumlah informasi mengatakan dari rekaman kamera, warga Wulandoni diserang oleh orang dalam jumlah banyak. Bahkan ada yang guru PNS dalam operasi kriminal itu.

Kasus seperti ini memperlihatkan dua fakta dalam “satu mata uang logam”. Di satu sisi mata uang memperlihatkan “tak bergemingnya operasi kriminal di hadapan aparat Polisi dari Polres Lembata” dan di sisi lain memperlihatkan polisi tak berdaya atau sengaja membiarkan terjadi kekacauan.

Di hadapan para pelaku tindakan kriminal, polisi dinarasikan tak berdaya. Menonton saja ketika rombongan penyerang bersenjata dari desa Pantai Harapan menyerbu pemukiman warga Wulandoni, merusak kantor camat dan membunuh seorang warga Wulandoni. Bahkan sangat demonstratif mempertontonkan power mereka di hadapan power polisi di Polsek Wulandoni yang sedang bangkrut tak berdaya.

Pertanyaannya adalah, apakah benar power Polri di Polres Lembata dalam kasus Wulandoni itu sedang bangkrut di hadapan power operasi kriminal warga Pantai Harapan, ataukah ada semacam pembiaran? Artinya polisi sengaja membiarkan orang Pantai Harapan merusak rumah dan membantai warga Wulandoni?

***

Memasuki bulan Septembeer, kabarnya baru 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kabarnya para tersangka diidentifikasi polisi antara lain berdasarkan rekaman video. Apakah saat itu polisi ada di lapangan dengan peralatan lengkap untuk merekam jalannya penyerangan itu? Artinya apakah polisi telah tahu sebelumnya bahwa orang Pantai Harapan akan menyerang orang Wulandoni sehingga mereka menyiapkan alat rekam? Kalau ya, mengapa tidak melakukan pencegahan yang berakibat jatuh korban dan rusaknya fasilitas umum dan milik warga?

Juga tentang 6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan rekaman video. Satu di antaranya warga Wulandoni. Artinya hanya 5 orang Pantai Harapan yang menyerang orang Wulandoni? Benarkah demikian rekaman video itu? Ataukah ada yang sengaja dilindungi? Seperti seorang guru PNS yang sampai saat ini belum tersentuh.

Tentang pelaku guru PNS ini, terlepas siapa dia, hal ini memperlihatkan karakter seorang guru dan seorang Pegawai Negeri Sipil yang mestinya tidak bisa diteladani. Orang seperti ini patut diwaspadai karena bisa saja menyebar virus radikalisme di sekolah untuk anak didiknya.

Kasus Wulandoni menggarisbawahi gejala menguatnya kriminalitas warga di hadapan aparat kepolisian. Fakta di kebanyakan tempat, orang-orang desa sangat hormat bahkan takut melakukan kejahatan jika ada aparat bersenjata seperti Polisi. Maka ketika warga Pantai Harapan sangat berani dan demoinstratif melakukan tindakan kriminal di hadapan Polisi yang sedang bertugas, hal ini memperlihatkan sedang menguatnya kejahatan oleh warga dan sedang bangkrutnya power kepolisian. Jika bukan hal ini maka ada kesengajaan dari Polisi untuk melakukan pembiaran atas apa yang diketahuinya akan terjadi. Jangan salahkan masyarakat jika kemudian muncul dugaan bahwa Polisi sedang melindungi warga Pantai Harapan dan mengkianati warga Wulandoni.

Perlukah mengevaluasi dan mereformasi kepemimpinan di Polres Lembata demi tegaknya wibawa Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)?.***

Telah Terjadi Pembunuhan Berencana?

2014-10-21T06:41:00.004+08:00

(Sekedar Tanya untuk proses hukum HJM)

Awal tahun 2013, Flores geger oleh penemuan kerangka manusia di Lela kabuaten Sikka. Kemudian diketahui publik bahwa kerangka tiga orang manusia itu milik Mery Grace (MG) bersama dua orang anaknya. MG seroang perempuan asal Adonara, seorang mantan biarawati.

Penyelidikan cepat oleh Polres Sikka menyimpulkan bahwa kerangka tiga orang manusia itu hasil “pembunuhan berencana”. Pelakunya seorang romo. Dialah Herman Jumat Masan (HJM), asal Adonara yang saat itu sebagai Pembina para calon imam diosesan di rumah TOR (Tahun Orientasi Rohani) Lela. Artinya “korban dan pelaku” sama-sama seasal.

Penelusuran atas kasus ini mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi awal tahun 2000-an. Artinya sepuluh tahun kejadian ini terkubur tanpa satu anggota keluarga korban mengetahuinya. Media massa mengabarkan bahwa kasus ini terbongkar berkat kerja keras seorang imam SVD asal Adonara bernama Pastor Petrus Payong, dibantu seorang teman perempuan HJM. Padahal keluarga MG sudah mencari ke mana-mana dan sempat berkeyakinan bahwa MG berada di pedalaman Kalimantan.

Pengadilan resmi atas diri HJMpun berlangsung di PN Maumere. Dalam tuntutan JPU Kejari Maumere, HJM terbukti melakukan “tindak pidana pembunuhan berencana” yang diatur dalam pasal 330 KUHP jo pasal 65 ayat 1 dan pasal 181 KUHP junto 65 ayat 1 KUHP. Karena ia dituduh telah melakukan “pembunuhan berencana” maka JPU menuntut hukuman mati baginya. Dalam putusannya, Pengadilan yang mengadili perkara unik ini memutuskan “hukuman seumur hidup” bagi HJM.

Karena pembunuhan Berencana (?)

Menanggapi putusan PN Maumere atas dirinya, HJM di hadapan majelis hakim mengatakan bahwa yang tahu persis kejadian ini hanyalah dirinya, Mary (MG) dan Tuhan. Karena itu, pihaknya masih pikir-pikir. “Atas vonis hakim, saya pikir-pikir dulu. Menyikapi banyak desakan saya ingin sampaikan kalau kejadian itu hanya saya, Mery dan Tuhan yang tahu semuanya. Maka itu saya pikir-pikir” (Pos Kupang, 20 Agustus 2013).

Dari hasil pikir-pikir itulah ia memutuskan menggunakan hak-hak hukum yang disediakan Negara bagi para pencari keadilan. Ia mengajukan banding dan kasasi. Putusan banding di Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan putusan PN. Maumere. HJM masih punya hak lain yakni mengajukan kasasi ke Mahkama Agung. Kini, putusan Mahkama Agung telah ada. HJM dijatuhi hukuman mati, jauh lebih berat dari putusan sebelumnya.

Hakim Agung Gayus Lumbunn, salah seorang hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat Kasasi mengatakan, putusan ini perlu dan patut diterapkan karena pembunuhan berencana kini marak di mana-mana. “Saya nggak pro hukuman mati, tapi untuk hal seperti ini perlu efek penjerahan, agar publik tidak mudah merencanakan sesuatu pembunuhan yang sekarang marak di mana-mana. Putusan ini perlu dan patut diterapkan”, kata Gayus sebagaimana dikutip floresbangkit.com, 12 Februari 2014.

Baik PN maumere, PT Kupang maupun Mahkama Agung sama-sama menilai bahwa HJM telah “merencanakan” sebuah pembunuhan sehingga mengorbankan tiga orang. Terlepas dari alasan lainnya sebagaimana muncul atau dimunculkan dalam fakta-fakta persidangan di Pengadilan, agaknya “Pembunuhan Berencana” itulah yang menjadi alasan sangat mendasar untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Artinya, matinya MG dan kedua anaknya merupakan hasil dari sebuah rencana pembunuhan oleh HJM.

Para hakim berkeyakinan bahwa HJM telah secara rapi merencanakan sebuah pembunuhan. Perencanaan yang tentu didukung sejumlah fakta sangat kuat di pengadilan, yang menjadi alasan sangat kuat pula bagi para hakim di semua level peradilan untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati. Sebab tidak gampang bagi seorang hakim yang bernurani untuk menjatuhkan hukuman berat seperti ini jika tidak disertai sejumlah fakta dan keyakinan bahwa HJM telah benar-benar merencanakan dan melaksanakan sebuah pembunuhan.

Benarkah Sebuah Perencanaan?

Pertanyaan tentang benarkah kejadian di Lela sepuluh tahun silam itu sebuah perencanaan, saya kemukakan sebagai bahan diskusi para pembaca karena saya yang awam hukum ini sulit memahami kebenaran yang keluar dari fakta-fakta persidangan kasus ini bahwa apa yang terjadi di TOR Lela atas diri MG itu sebuah perencanaan.

Pertanyaan ini bermula ketika saya mengingat lagi pernyataan HJM ketika menerima putusan majelis hakim yang mengadili perkara ini. Pernyataan yang dipublikasikan media massa di hari-hari paskah putusan itu. “…kalau kejadian itu hanya saya, Mery dan Tuhan yang tahu semuanya”.

Bagi saya orang yang awam hukum, pernyataan seperti ini mengandung pertanyaan atas proses hukum yang didukung fakta-fakta persidangan atas sebuah perkara berat. Jika ucapan HJM di hadapan Majelis Hakim yang disaksikan massa yang hadir itu lahir dari sebuah pengakuan tulus atas perkara yang didakwakan atas dirinya, maka saya yang tidak menghadiri seluruh jalannya persidangan perkara unik ini mesti bertanya seperti ini. “Benarkah telah terjadi pembunuhann berencana”?

Jika tragedy sepuluh tahun silam itu adalah pembunuhan berencana, maka benarkah dalam persidangan itu telah terkuak cukup kuat bukti yang meyakinkan majelis hakim bahwa matinya MG dan dua anaknya di rumah TOR Lela itu adalah akibat pembunuhan berencana. Pembunuhan yang direncanakan secara rapih oleh HJM?

Jika benar itu pembunuhan berencana, maka bukti dan saksi manakah yang menguatkan hal itu? Pertanyaan ini saya kemukanan karena HJM bilang bahwa yang tahu pasti tentang hal ini hanyalah dirinya, MG dan Tuhan. Sebuah rahasia yang hanya diketahui HJM, MG dan Tuhan. Sejauh berbagai publikasi atas kasus ini, terkesan kuat bahwa tidak satu orangpun yang tahu tentang kejadian ini sehingga menyulitkan keluarga mencari MG.

Terkuaknya sebuah kubur tak berbatu nisan di halaman TOR Lela justru berasal bukan dari saksi mata kejadian itu tetapi dari cerita Maria Sofia, seorang perempuan teman HJM tentang sebuah kubur di taman bunga di halaman TOR Lela. Karena itu Maria Sofia juga bukan saksi mata yang mengetahui detail tentang sebuah “Rencana Pembunuhan.” Lalu dari manakah proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini mendapatkan fakta dan bukti bahwa matinya MG dan dua anaknya adalah hasil pembunuhan berencana? Adakah saksi dan bukti lain di pengadilan yang menjelaskan bahwa HJM telah merencanakan pembunuhan itu? Di mana dia merencanakan hal itu dan untuk apa hal itu direncanakan dan dilaksanakan? Dengan siapa rencana itu dibuat? Sedangkan HJM sendiri mengatakan yang tahu persis kejadian itu hanyalah dirinya, MG dan Tuhan.

Kalau benar demikian, maka siapakah dari ketiga pihak ini yang dihadirkan di Pengadilan sebagai saksi mata? Dalam kasus ini HJM adalah pelaku dan MG adalah saksi korban. Karena MG telah meninggal maka tidak ada saksi korban di pengadilan. Apakah Tuhan yang dihadirkan di pengadilan sebagai saksi? Kasus dengan putusan hukuman mati mestinya dilandasi bukti-bukti sangat kuat.

Ada referensi lain yang bica digunakan penyidik dalam kasus ini. Mislanya hasil laboratorium forensik. Itupun hanya bisa memperlihatkan ada tidaknya indikasi tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian. Tidak meninggalkan rekaman tentang rencana pembunuhan. Lalu dari mana diketahui bahwa tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian itu adalah hasil pembunuhan berencana? Apakah dari pengakuan HJM sendiri?

Jika berasal dari pengakuan HJM di hadapan polisi penyidik di Polres Sikka, maka yakinkah bahwa hasil itu didapatkan melalui sebuah proses penyidikan yang profesional? Kita bisa saja percaya dengan proses penyidikan ini. Namun sejumlah kasus rumit di tangan polisi yang penyidikannya dilakukan dengan kekerasan agar pelaku mengaku, patut melahirkan curiga karena hanya HJM sendirilah yang bisa menjamin kebenaran kejadian ini. Bahwa ada pembunuhan itu benar, dan semua telah tahu. Tetapi apakah benar itu pembunuhan berencana, hanya HJM, MG dan Tuhan yang tahu.

Kini HJM telah berstatus terpidana mati. Menunggu saatnya eksekusi. Kata Marianus Laka, salah satu penasehat hukum HJM sebagaimana dikutip floresbangkit.com bahwa masih ada upaya PK dan pengajuan Grasi. PK jika ada novum atau bukti baru yang cukup kuat. Jika pengakuan HJM di hadapan penyidik karena kekerasan, pemaksaan atau janji lain dari Polisi penyidik, maka bisakah hal ini menjadi novum?

Jika harus melakukan upaya PK dan Grasi, maka hal itu harus dilakukan atas nama keadilan dan kemanusian. Tidak semata kemanusiaan dan mengabaikan keadilan. Adil dulu baru Damai agar manusiawi. Tulisan ini tentu tidak melepaskan HJM dari hukuman ini. Namun kejadian ini bisa menjadi bahan diskusi dan referensi hidup atas sebuah peristiwa kemanusiaan yang sangat penting.***

Rumah Rindu Transformasi

2014-10-21T06:39:00.003+08:00

Kado Ekawindu CU Sinar Saron

Oleh Melky Koli Baran

Menjelag berakhirnya tahun 2013 kemarin, Flores Timur diguncang sebuah peristiwa bersejarah. Boleh dikatakan “sejarah kelam keuangan”. Tetapi bisa saja menorehkan pengalaman penting buat dikisahkan dan disikapi di hari-hari selanjutnya. Pada saat itu, sebuah lembaga keuangan non bank yang beroperasi di Flores Timur dengan ribuan nasabah jatuh bangkrut. Pimpinannya menghilang tanpa jejak hingga saat ini. Kepolisian Resort Flores Timur hanya bisa membawa kabar di lembar-lembar media massa bahwa sedang diupayakan pencariannya, dan bahwa telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Walau ada cerita lain bahwa ada perwakilan nasabah yang dengan mudah menemui pimpinan lembaga keuangan itu Jakarta, sementara polisi belum bisa membawa pulang orang yang paling dicari para nasabah.

Lembaga keuangan non bank yang menerapkan system perbankan itu bernama Mitra Tiara. Lembaga ini berhasil menarik nasabah hampir di seluruh Flores. Flores Timur mendominasinya. Tak tanggung-tanggung, ditaksir menguapnya miliaran rupiah uang masyarakat. Dan dalam kasus ini, satu nama yang jadi tokoh di sini adalah Nikolaus Ladi, sang top manager lembaga keuangan yang berhasil menggaet juga orang-orang penting dan berpendidikan serta berkarakter di kabupaten Flores Timur dan sekitarnya sebagai nasabah. Bukan rahasia lagi, aparat pemerintah, anggota DPRD, pengusaha, pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan biarawan-biarawati terperangkap dalam lingkaran praktek perbankan tanpa ijin ini. Kabarnya belum terdaftar di OJK, lembaga yang berkompeten menilai dan mengevaluasi lembaga-lembaga yang mengumpul dan mengelola uang-uang milik public non koperasi. Artinya, antara penipuan dan kesadaran kritis untuk menabung di lembaga keuangan seperti Mitra Tiara sama-sama miripnya. Jika dibilang para nasabah tertipu, belum tentu benar ketika merilis para nasabah yang adalah orang-orang yang seharusnya tidak mudah tertipu.

***

Selepas kisah kelam Mitra Tiara yang kini sejumlah karyawannya mendekam di tahanan, Flores Pos Senin 14 Juli 2014 menurunkan sebuah artikel menarik. Judulnya “Rumah Rindu Transformasi”. Judul artikel itu yang sengaja saya pinjam untuk tulisan ini. Di bawah judul itu, dikisahkan bahwa di Larantuka hadir juga sebuah lembaga keuangan kategori Koperasi dengan anggota 7.185 orang pada Juli 2014 serta total asset anggota sebesar Rp 84.048.902.540. Bahkan Credit Union ini telah berusia delapan tahun pada Juli 2014.

Membaca artikel itu, serta mengingat kisah tenggelamnya uang para nasabah Mitra Tiara, ternyata di kabupaten ini selain berbagai koperasi seperti CU Sinar Saron yang menyediakan berbagai produk keuangan bagi masyarakat, masih ada juga warga yang mempercayakan uangnya dikelola oleh lembaga seperti Mitra Tiara. Setelah dicari tahu, sekilas dugaan bahwa bunga simpananlah yang menjadi pilihan ke mana orang menyimpan atau mempercayakan uangnya dikelola. Paddahal, di mana orang memutuskan untuk mempercayakan uangnya dikelola bukan saja faktor bunga tetapi jaminan keamanan dan keselamatan asset yang dipercayakan ke sana. Dan juga, sejauh mana para nasabah memiliki akses informasi bagaimana dan dengan cara apa lembaga keuangan itu mengelola semua uang yang ditampung dari para nasabah. Bukan Cuma itu, masih banyak prasyarat yang mesti diketahui setiap calon nasabah sejak awal sebelum memutuskan untuk menyimpan uangnya di sana. Dan telah ada bukti sangat jelas bahwa lembaga seperti Mitra Tiara hanya bisa memberikan jaminan bunga yang besar melampaui bunga bank resmi dan mengabaikan hal-hal lain yang lebih penting, yakni keselamatan dan keamanan asset keuangan serta sejauh mana akses dan control yang diberikan kepada nasabah atau anggota.

***

Sepanjang tahun 2014 yang masih tersisa kisah-kisah kelam kasus Mitra Tiara, hingga hari-hari menjelang berakhirnya bulan Juli 2014, tak banyak yang tahu sebuah aktivitas tersembunyi di wilayah kelurahan Sarotari. Di sana, sebuah gedung berlantai dua sedang dalam proses final pembangunannya. Walau tersembunyi, tetapi gedung itu tidak dibangun secara sembunyi-sembunyi. Gedung dengan total biaya mencapai dua milyar itu dibangun secara transparan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya dalam sebuah mekanisme organisasi yang kurang lebih melibatkan semua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Itulah “Rumah Rindu Transformasi” sebagaimana ditulsi Flores Pos 14 Juli silam. Tidak lain, itulah Kantor Pusat CU Sinar Saron sekaligus tempat diklat Credit Union yang bernaung di bawah BK3CU Kalimantan itu.

Menelusuri proses pembangunan gedung megah ini, Nampak sangat beda dengan lembaga keuangan seperti Mitra Tiara. Mitra Tiara menjelang bangkrut juga membangun sejumlah gedung megah. Namun tahukah para nasabah bagaimana dan dengan dana dari mana gedung-gedung itu dibangun? Kabarnya tidak! Itu yang dimaksudkan dengan sejauh mana para nasabah memiliki akses informasi ke dalam system pengelolaan lembaga keuangan tersebut. Beda dengan koperasi pada umumnya. Rumah Rindu Transformasi milik CU Sinar Saron yang siap digunakan itu dibangun melalui proses awal yang panjang. Berulang-ulang dibahas di berbagai Rapat Tahunan Anggota dan di sana suara anggota mendapat tempat yang penting. Hal seperti ini semestinya telah diketahui umum karena sejak tahun 1960-an, lembaga keuangan berbentuk koperasi telah lama ada di wilayah ini. Namun, hingga saat ini masih banyak warga yang belum bergabung dalam satu koperasipun. Bahkan mempercayakan uangnya yang dikumpulkan bertahun-tahun dengan cucuran keringat kepada lembaga-lembaga keuangan baru dengan janji bunga yang tinggi namun ujungnya mengecewakan.

***

Rumah Rindu Transformasi itu diresmikan penggunaannya hari ini tanggal 1 Agustus 2014 dihadiri seluruh anggota. Peresmiannya menandai ulang tahun Ceredit Union ini yang ke VIII. Artinya, sudah delapan tahun lembaga keuangan ini hadir dan menjadi tempat bergabungnya ribuan anggota. Dari hari ke hari jumlah anggota semaklin bertambah. Dalam bahasa Kitab Suci, jumlah mereka bertambah dari orang-orang yang diselamatkan.

Di sinilah, sesungguhnya roh dan semangat yang hidup dan dipelihara di dalam Credit Union yang lahir dari lahim karya Pastoral Sosial Ekonomi Gereja Katolik Keuskupan Larantuka itu. Ceredit Union ini hadir tidak mengandalkan besarnya saham dan simpanan orang. Lembaga keuangan ini lahir, besar dan terus bertumbuh oleh kekjuatan anggota yang saling percaya. Orang-orang yang datang bergabung dengan semangat untuk saling menolong dan menyelamatkan. Semangat yang mengalir dalam lembaga CU Sinar Saron terungkap dalam semboyan “anggota susah CU tolong, CU susah anggota tolong”.

Karena itu, tepatlah nama yang disematkan pada gedung yang diresmikan hari ini tanggal 1 Agustus 2014, “Rumah Rindu Transformasi”. Sebagaimana dijelaskan ketua CU Sinar Saron Romo R. Yansen Raring, Pr. Rumah bukan dalam pengertian house (gedung fisik). Tetapi home, yakni ruang huni, berada, bertemu, berbagi, bersaudara dan bertumbuh kembang. Rindu lebih sebagai gelora dan gejolak jiwa yang melibatkan dan menggerakkan seluruh diri. Rindu menjadi jembatan antara harapan dan kenyataan. Membahasakan usaha tak kenal lelah. Transformasi mengandung makna perubahan. Perubahan ke arah yang membahagiakan, menyelamatkan, ke arah penuh harapan. Bukan keputusasaan, bukan kekecewaan, bukan kebangkrutan total yang tidak sebatas kehilangan uang simpanan tetapi juga kebangkrutan mental dan semangat.

Hal ini telah dibuktikan selama perjalanan panjang delapan tahun CU Sinar Saron hadir di bumi Lamaholot. Mulai dari tunas kecil dengan sekelompok kecil anggota. Dari tahun ke tahun, jumlah mereka terus bertamba oleh upaya “satu anggota merasul satu anggota baru”. Dan menariknya, serta menjadi kekuatan unik yang membedakan dengan lembaga keuangan lain, yakni semangat untuk tumbuh bersama yang menjadi daya pikat untuk bergabung dalam CU Sinar Saron. Bukan janji-janji keuntungan, bukan bunga tinggi tetapi kekayaan persaudaraan. “Carilah dahulu Kerajaan Allah, dan semuanya akan ditambahkan”.

Selamat ulang tahun, selamat memasuki gedung baru!***

Polisi Lembata Akomodir Penipuan?

2014-10-21T06:36:00.002+08:00

Oleh Melky koli Baran

Karena berbicara dalam sidang Paripurna di DPRD Lembata, maka Yakobus Liwa, Anggota DPRD Lembata kena getahnya. Ia diadukan ke Polres Lembata. Kabar yang lama beredar di Lembata bahwa yang melapor adalah ajudan Bupati yakni Faisal dan Agustinus Dominikus Tueng Lasar.

Sungguh aneh! Yakobus Liwa bicara sebagai anggota DPRD tentang bupati lembata Yentji Sunur. Tapi yang polisikan Yakobus Liwa adalah dua orang ajudannya. Apa hubungannya? Dan polisi menerima laporan ini. Seorang ajudan bupati bisa lapor seorang aggota DPRD yang bicara di ruang sidang resmi. Seorangn anggota DPRD resmi menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat lalu digugat oleh seorang ajudan bupati. Adakah hubungan struktural antara seorang ajudan bupati bernama Faisal dan Tueng Lasar dengan seorang anggota DPRD? Rasanya tidak! Karena itu aneh! Lalu mengapa kedua ajudan ini berani memolisikan Yakobus yang adalah anggota DPRD?

Kita bisa paham posisi keduanya sebagai ajudan bupati. Pemahaman akan relasi sosial dan struktural antara seorang bupati dengan ajudannya. Dengan memahami relasi ini, bisa diduga, kedua ajudan ini terpaksa melakukannya atau merasa sangat bertanggungjawam melindungi bupati yang adalah “tuan” mereka yang mereka abdi setiap hari sebagai ajudan. Mereka yang selalu siap kapan saja untuk melayani bupati, terlepas suka atau tidak suka. Harus membukakan pintu mobil, membukakan pintu ruangan ketika hendak masuk, mengambilkan tas dan keperluan lainnya yang dibutuhkan, menjaga di depan pintu ketika ada tamu yang datang. Karena itu maka mungkin dalam keterbatasan pengetahuan, keduanya merasa bertanggungjawab melindungi “tuan” mereka ini kapan dan dalam situasi apapun.

Maka ketika Yakobus Liwa bicara keras dalam sidang paripurna dan mengatakan bupati melakukan pembohongan publik, kedua ajudan ini langsun bereaksi melaporkan Yakobus ke polisi. Karena itu, ketika ditanya, keduanya sangat berani mengatakan merekalah yang memolisikan Yakobus. Bahkan “dalam rapat Pansus di ruang Komisi III DPRD Lembata tanggal 1 Juni 2013 kedua orang ini bersikeras menyatakan bahwa laporan kepada polisi atas diri Yakobus Liwa dilakukan tanpa komando, perintah atau suruhan dari bupati” (Bentara Flores Pos, 2 Juli 2014). Itu kemungkinan pertama bahwa kedua orang ini benar melapor Yakobus ke Polisi.

Kemungkinan kedua adalah mereka disuruh oleh bupati untuk melapor Yakobus Liwa tetapi dengan pesan kalau ditanya bilang saja bahwa bupati tidak suruh, sebagaimana kesaksian keduanya di hadapan rapat Pansus DPRD Lembata 1 juni 2013. Kemungkinan ketiga adalah kedua orang ini disuruh mengaku saja sedangkan laporan ke polisi dibuat oleh bupati sendiri dan wajib dirahasiakan.

Karena itu, hingga Yakobus Liwa diperiksa Polisi tanggal 27 Juni 2014, semua pihak di Lembata kecuali bupati dan ajudannya serta para polisi di Polres Lembata memiliki satu cerita bahwa dua orang ajudan bupatilah yang melapor Yakobus Liwa ke Polisi.

Bukan cuma itu. Bupati Yentji Sunur kepada floresbangkit.com (16/2/2013) sebagaimana dikutip Bentara Flores Pos 2 Juli 2014 mengatakan, “Saya tidak melaporkan Yakobus Liwa, anggota DPRD kepada polisi, karena itu saya tidak bisa mencabut laporan itu. Yang lapor itu ajudan saya, karena itu dialah yang berhak mencabut laporan itu”.

Pernyataan dua ajudan bupati di hadapan Pansus DPRD Lembata itu substansinya sama persis dengan pernyataan bupati kepada floresbangkit.com. Tentu kesamaan ini bukan kebetulan, tetapi sudah diatur bersama. Apakah ajudan yang mengatur dan mengendalikan bupati atau bupatilah yang mengendalikan dan mendikte kedua ajudannya? Jika ini dibahas, tentu mayoritas orang akan tidak percaya bahwa kedua ajudan ini yang mendikte bupati. Itu berarti kuat dugaan bupatilah yang mengendalikan kedua ajudan ini.

Walau apapun yang dikatakan bupati di floresbangkit.com atau di media mana saja, serta apapun pernyataan kedua ajudan di hadapan rapat pansus, itu tidak bisa lari dari bukti hitam atas putih, yakni surat laporan ke polisi. Itulah bukti otentik ketika berdebat tentang benar tidaknya kedua ajudan ini melapor Yakobus Liwa ke polisi. Terhadap hal ini, tentu polisi juga tahu siapa sesungguhnya pelapor Yakobus Liwa berdasarkan surat laporan yang masuk ke Polres, apakah kedua ajudan bernama Faisal dan Tueng ataukah bupati Sunur?

Pelapor sesungguhnya baru terkuak ketika Yakobus Liwa mau diperiksa polisi di Polres Lembata tanggal 27 Juni lalu. Flores Pos menulis bahwa saat hendak diperiksa polisi di Polres Lembata, Yakobus Liwa bertahan untuk tidak memberi keterangan jika yang melaporkannya ke polisi adalah ajudan bupati. Sebab menurutnya, pembicaraannya di Paripurna DPRD waktu itu tidak ada kaitannya dengan kedua ajudan itu. Kedua ajudan itu bukan korban sehingga mereka tidak berhak melapornnya ke polisi. Dia mau beri keterangan jika polisi membuka siapa sesungguhnya korban yang melapornya ke polisi. Dan hari itulah, rahasia yang disimpan selama ini oleh bupati dan kedua ajudannya serta turut dijaga kerahasiaannya oleh Polres Lembata itu terbuka lebar. Polisi tentu terpaksa memperlihatkan surat pengaduan bupati agar Yakobus mau diperiksa. Ketika polisi memperlihatkan surat pengaduan , ternyata yang melapor Yakobus Liwa adalah bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur. Sungguh mrmalukan!

Rahasia dan sandiwara antara bupati dan kedua ajudannya itu sangat lama dirahasiakan oleh Polres Lembata. Dan di titik inilah, ada pertanyaan penting dan etisyang mesti di jawab oleh bupati dan polisi.

Pertama, mengapa bupati tidak melapor sendiri jika merasa sangat yakin bahwa pernyataan Yakobus Liwa itu salah dan tidak pada tempatnya? Mengapa mesti memperalat kedua ajudannya untuk menyembunyikan diri? Dalam kultur etis masyarakat Lembata, sikap seperti ini disebut penipu dan penakut, sorong orang lain ke depan lalu dia sembunyi di belakang. Seorang pemimpin harus berani dan jujur, tidak tipu dan sembunyi di belakang orang lain. Ini bukan sekedar jujur tetapi profesional sebagai seorang pemimpin yang berkualitas.

Kedua, mengapa polisi tidak membuka ke publik siapa sebetulnya yang melapor Yakobus Liwai? Sepertinya polisi turut merahasiakan sandiwara antara bupati dan kedua ajudannya. Jika ini kasus penipuan, dan dalam kasus penipuan ini polisi tahu tapi menyembunyikannya maka polisi juga “turut serta” dalam perbuatan penipuan ini. Dan ternyata bukan saja turut serta dalam penipuan tetapi dengan memanggil Yakobus Liwa untuk diperiksa atas laporan kedua ajudan bupati, berarti polisi secara resmi mengkomodir penipuan dalam kasus pidana Yakobus Liwa.

Pertanyaan yang saya jadikan judul tulisan ini adalah “Mengapa polisi Lembata mengakomodir penipuan”? Polisi tahu bahwa surat pengaduan terhadap Yakobus Liwa itu datang dari bupati Lembata. Polisi juga tentu di Koran dan tahu atau dengar kesaksian kedua ajudan di hadapan rapat Pansus. Dari sini polisi tentu tahu ada penipuan dalam kasus ini. Namun Yakobus Liwa tetap dipanggil untuk diperiksa atas sebuah laporan yang pelapornya lain di surat laporan dan lain di pernyataan depan rapat Pansus DPRD. Saya yakin bahwa polisi itu penegak hukum, yang seharusnya pintar menangani kasus ini. Tetapi tidak hanya mengandalkan kepintaran. Yang diperlukan juga adalah nurani.

Dalam menangani kasus-kasus yang memperhadapkan kebenaran dan ketidakbenaran, nurani sangat penting membimbing langkah dan keputusan. Jika polisi kehilangan nura ni, maka jual beli kasus akan tetap terjadi, ada orang yang disembunyikan dan ada orang yang ditumbalkan.***

Langkah Polisi Di Lembata, Ach Bukan Hal Baru

2014-10-21T06:21:00.000+08:00

Oleh Melky Koli Baran

Flores Pos cukup sering menulis berita dan artikel tentang sejumlah kasus di kabupaten Lembata. Kasus-kasus itu justru menjadi potret buram bagi kepolisian di kabupaten Lembata sebagai sebuah institusi Negara. Dapat saja institusi ini terus terpuruk jika tidak secepatnya dilakukan tindakan pemulihan. Seperti apa tindakan pemulihan itu, saya tidak perlu mendikte kepolisian dalam hal ini Kapolda NTT. Seharusnya sudah jelas.

Indikasinya adalah terkesan penanganan sejumlah kasus kriminal di Lembata oleh Polres mengundang segudang tanda tanya bahkan protes. Hal-hal yang terkesan terus berulang sehingga ketika membaca cerita media tentang penanganan kasus-kasus kriminal itu, orang akan berkata “ach, itu bukan hal baru. Itu sepertinya telah menjadi pola polisi di sana”. Kita bisa memotretnya dari sejumlah kasus kriminal di pulau itu.

Kematian Tak Wajar Steven Manuk

Awal tahun 1990-an. Kala itu kota Lewoleba masih sepih. Jalan depan kantor Pembantu Bupati masih berbatu. Di atas jalan berbatu itu Steven Manuk ditemukan terkapar di jalan. Ia dilarikan ke RS Bukit Lewoleba. Nyawanya tak tertolong. Lalu dalam hitungan hari bahkan jam, institusi kepolisian di Lewoleba, dalam hal ini Polsek Lewoleba saat itu melalui Kapolseknya Peltu Isak Ranga Ja mengatakan Steven Manuk adalah korban kecelakaan lalu lintas. Pernyataan itu dilanjutkan dengan penetapan tersangka pelanggaran lalu lintas.

Tak tanggung-tanggung tersangkanya adalah putra seorang mantan Kapolsek Lewoleba, pak Benyamin Dasion. Sedangkan Steven Manuk adalah putra Danramil Lembata Barat saat itu Peltu Bernardus Sesa Manuk. Sama-sama dari Lamalera.

Ada hal yang aneh dalam kesimpulan cepat polisi yang membuat publik terlebih keluarga korban tidak langsunng menerima kesimpulan polisi ini. Tentu dengan sejumlah argument. Kendaraan yang dituduh menabrak Steven adalah sebuah sepeda motor yang dikendarai Wendy Dasion tak sebanding dengan luka korban. Namun polisi sangat kepala batu bahwa itu kecelakaan lalu lintas. Walau rekonstruksi kasus itu jelas-jelas bisa disimpulkan bahwa analisa polisi kurang akuratpun, polisi tetap kepala batu. Kemudian polisi angkat tangan.

Pertanyaan yang menggelantung saat itu adalah mengapa polisi sangat kepala batu dan bertahan dengan argumentasi yang dengan mudah dirontokan? Ternyata setelah dicek lebih lanjut, Steven Manuk ditemukan sekarat di jalan raya bukan karena ditabrak tetapi karena dianiaya di rumah salah seorang purnawirawan polisi di Lewoleba, lalu direkayasa cerita bahwa dia ditabrak. Pelaku penganiayaan sekaligus otak rekayasa buruk ini adalah anggota Polisi juga. Seorang polisi yang masih aktif dan seorang lagi yang purnawirawan dengan jabatan terakhir Kapolsek Lewoleba sebelum Benyamin Dasino.

Artinya, kepala batunya polisi di Lewoleba saat itu karena memang polisi terlibat. Ceritanya jelas, mau melindungi korps atau anggota yang busuk dan bopeng. Intinya bahwa skenario dibuat karena ada “orang Kuat” di balik kasus ini, yakni mantan Kapolsek Lewoleba.

Kematian Yoakim Laka Langodai

Ketika Yoakim Laka Langodai ditemukan meninggal di hutan bakau dekat Bandara Lewoleba, secepat kilat diduga ia mati bunuh diri. Alasannya bahwa di leher almarhum Yoakim ada tali skapulir yang digunakannya untuk membunuh diri.

Walau sejumlah desakan agar penyelidikan lebih intensif dilakukan dan jangan tergesa-gesah membuat analisis yang prematur, toh polisi saat itu hampir tak bergeming. Karena desakan masyarakat, maka kasusnya perlahan-lahan terungkap. Walau hingga saat ini, mister X yang disebut-sebut tak terungkap jelas.

Menariknya, pelaku pembunuhan adalah adik kandung korban sendiri yang bersekongkol dan bekerja sama dengan anak kandung bupati saat itu. Mirip-mirip dengan kasus Steven Manuk, yakni ada “orang kuat” di dalam kasus ini sehingga polisi bersikap seperti itu, tidak professional.

Kematian Lorens Wadu

Kasus terakhir di Lembata yang justru paling heboh adalah kematian Lorens Wadu di Pondoknya. Heboh karena melibatkan anak kandung dan adik kandung. Sungguh menarik simpati masyarakat luas. Walau demikian, mirip-mirip dengan kasus Steven Manuk dalam hal kerumitan pengusutannya.

Mencermati rumitnya penyidikan kasus ini, serta kondisi tubuh korban ketika ditemukan juga mirip-mirip. Maka ada dugaan telah terjadi sesuatu yang lain dari hasil pengungkapan di pengadilan. Bahkan kasus ini lebih heboh karena para pelakunya berfariasi, muai dari keluarga sangat dekat, keluarga dekat, anggota DPRD, bahkan sempat disebutkan anggota Polisi dari Polres Lembata. Dan lebih heboh lagi adalah, intel polisi membawa rekaman sidang kasus ini ke rumah jabatan bupati untuk ditonton oleh bupati. Bahkan disebut-sebut bahwa pada malam naas itu sebuah mobil merah sempat nyasar masuk ke kompleks misi Lewoleba dan mencari jalan masuk ke kebun milik almarhum. Apakah sama dengan Steven Manuk, dibunuh di lain tempat lalu diletakan di lain tempat untuk menjebak orang lain sebagai pelaku paksaan?

Hal-hal seperti ini tidak sedikitpun menggerakkan radar inteligen kepolisian untuk menjadikannya sebagai petunjuk ke arah semakin terang benderangnya kasus ini. Bahkan dalam seluruh proses ini, ada pihak tertentu yang belakangan diketahui hijrah atau dihijrahkan dari Lembata. Ada yang kabarnya ke luar daerah dan ada yang ke Flores. Mereka itu anggota keluarga dekat para tersangka saat ini. Ada apa? Dan mengapa mereka tiba-tiba hijrah?

Sejumlah petunjuk yang tak mampu menggerakkan radar ingtelijen polisi justru menjadikan kasus ini mirip dengan kasus Steven Manuk. Jika kasus Steven manuk menjadi sulit karena anggota Polisi dan orang kuat di Lewoleba terlibat, maka apakah polisi dan orang kuat di Lewoleba terlibat dalam pembunuhan Lorens Wadu?

Disebutnya nama seorang anggota polisi dalam pemeriksaan terdakwa dalam satu hari persidangan di PN Lewoleba dan bupati dan polisi menonton bersama rekaman sidang, tidakkah menjadi penting untuk diperiksa lebih lanjut. Apa hubungannya dengan anggota polres Lembata yang membawa rekaman sidang ke rumah jabatan bupati dan ditonton juga oleh bupati? Apakah dalam kasus Lorens Wadu juga ada “Orang Kuat” di belakangnya? Patut diduga ya, dan patut diduga juga bahwa itu penyebab mandulnya polisi dalam kasus ini.

Skenario Baru?

Penanganan kasus Loresn Wadu oleh Polisi sepertinya selesai dengan proses hukum beberapa terdakwa saat ini. Pengembangan lebih lanjut ke soal nama polisi yang disebut terlibat, mengapa dan untuk kepentingan apa bupati menonton rekaman sidang di PN, dan misteri mobil merah sepertinya tak menarik bagi polisi penyidik. Bahkan janji Kapolda untuk penyelesaikan kasus ini perlahan dilupakan dan diganti dengan kasus-kasus lain.

Lebih heboh lagi adalah hadirnya Kasat Reskrim baru yang dengan sigap “cerdas” memproses laporan bupati tentang pemalsuan dokumen oleh DPRD Lebata. Hal yang aneh karena yang punya dokumen itu adalah DPRD bukan bupati. Tapi untuk hal yang aneh seperti ini Polisi melalui Kasat Reskrim cepat memprosesnya. Patut diduga ada skenario baru untuk menutupi kasus-kasus besar seperti kematian Loresn Wadu dan buruknya kepemimpinan bupati Lembata. Apakah untuk hal seperti itu polisi bisa diatur? Lalu untuk urusan rakyat seperti Lorens Wadu? Itukah hasil janji Kapolda NTT saat ke Lembata untuk menggantikan Kasat Reskrim supaya bekereja lebih profesiobal?

Pertanyaannya, mengapa Kasat Reskrim sangat cepat memproses sebuah laporan yang aneh seperti itu? Tahukah Kasat Reskrim bahwa yang seharusnya mempersoalkan palsu tidaknya sebuah dokumen adalah pemilik dokumen itu sendiri? Begitu rendahkah nalar seorang Kasat Reskrim dan seorang Kapolres di sebuah Resort Kepolisian? Ataukah memang ada agenda lain di balik semuanya ini untuk mengalihkan perhatian DPRD, FP2L dan Aldiras dari kasus Lorens Wadu serta proses pemberhentian bupati?

Di titik inilah, kita bisa menduga langkah polisi di Lembata. Bukan langkah baru ketika merunut ke soal-soal serupa beberapa tahun sebelumnya dan beberapa kasus sebelumnya. Apakah dengan proses hukum bagi lembaga DPRD Lembata saat ini dengan tuduhan pemalsuan dokumen milik DPRD sendiri merupakan upaya Polres Lembata untuk melindungi “Orang Kuat” di balik kematian Lorens Wadu?

Yang pasti adalah, dari tanah Lembata, khsusnya Lewoleba, darah almarhum Lorens Wadu serta darah para korban lainnya akan terus berteriak meminta pertanggungjawaban terhadap siapapun yang berupaya merekayasa penyelesaian kasus-kasus ini.***

Gerakkan Solor Hijau, Gerakkan Perbaikan Keutuhan Ciptaan

2013-04-28T00:13:00.003+08:00

Oleh Melky Koli Baran

“Wajah bumi ini babak belur. Tanah ini porakporanda dikuras isinya. Kulit bumi carut marut. Hutannya compang camping. Sumber air merana. Pesisir pantai dan laut tercemar. Itulah wajah pulau-pulau kita. Wajah pulau Flores, Slor, Lembata, Sumba dan Timor”. Kata-kata ini terucap lancar dari bibir sosok tua berambut putih. Dia itu Pater Petrus Nong, SVD, pastor Serikat Sabda Allah (SVD) yang berbarya di Keuskupan Larantuka. Kini ia dan SVD Provinsi Ende sedang serius dengan sebuah proyek pembelajaran bersama umat dan masyarakat di pulau Solor untuk perbaikan keutuhan ciptaan. Namanya Solor Hijau.

Ditemui di pastoran paroki St. Maria Semesta Alam Hokeng tanggal 2 April 2013, ia banyak berkisah tentang semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup – alam ciptaan karena kerakusan manusia. Menurutnya, upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup mesti dimulai dari perbaikan tingkah laku manusia. Jadi tidak hanya mengandalkan proyek-proyek seperti reboisasi dan sebagaianya. “Perbaikan alam ciptaan ini mustahil terjadi tanpa perbaikan cara pandang dan pola laku serta tindakan kita manusia terhadap lingkungan sekitar kita”, demikian kata Pater Piet, sapaannya.

Beralasanlah apa yang dikatakan pastor yang telah kenyang dengan kehidupan orang-orang desa dan yang akrab dengan alam lingkungan ini. Kata dia, perbaikan ekologis sesungguhnya adalah perbaikan kemanusiaan kita. Perlu membangun sebuah etika global tentang keutuhan ciptaan. “Manusia itu bukan lagi pusat dari alam semesta. Manusia itu cuma salah satu bagian integral dari segenap ciptaan”, tandasnya, sambil menambahkan, kerusakan keutuhan ciptaan yang sekaligus merusak kemanusiaan itu berawal dari egoisme yang tak terkendali.

Solor, sebuah pilihan dan alasan

“Pilihan menyelamatkan keutuhan ciptaan perlu dilakukan. Dimulai dari hal kecil dan lingkup kecil namun membuka ruang pembelajaran bagi semua. Pulau Solor di Flores Timur dipilih untuk sebuah proses dan ruang pembelajaran tentang perbaikan kualitas keutuhan ciptaan sebagai perbaikan kualitas kemanusiaan”, demikian kata pater Piet Nong memulai penjelasan tentang mengapa aksi ini dilakukan SVD provinsi Ende di pulau Solor.

Provinsi SVD Ende telah menetapkan dan mengarahkan kegiatan misioner dalam keutuhan ciptaan ke pulau Solor dengan gerakkan penghijauan berjangka panjang selama lima tahun. Hal ini juga berangkat dari amanat Kapitel Jenderal SVD XVII/arah dasar SVD 2012-2018 yang digarisbawahi dalam Kapitel SVD Provinsi Ende.

“Tentang dipilihnya pulau Solor, SVD Ende mempunyai sejumlah pertimbangan”, kata pater Piet. Pertama, sejarah Gereja di wilayah ini mencatat Misi Solor sebagai awal dari pertumbuhan dan perkembangan Gereja di wilayah ini. Karena itu, SVD berkewajiban untuk melanjutkan pengembangan Misi Solor dalam konteks dan kondisi saat ini. Alasan kedua lantaran kondisi fisik lingkungan hidup pulau Solor kini sangat memprihatinkan, gersang, terbakar setiap tahun, banyak mata air mengering. Maka aksi utama dalam gerakkan Solor Hijau ini adalah penghijauan di pulau Solor, konservasi hutan, tanah dan mata air.

Dari segi praktis mengukur hasilnya, pulau Solor itu relatif kecil, dapat diukur dan dikawal proses perkembangan keberhasilannya. “Ini alasan ketiga”, katanya. Sedangkan alasan keempat karena tahun 2013 merupakan tahun Yubileum 100 tahun karya SVD di Indonesia. “Gerakkan Penghijauan pulau Solor sebagai salah satu komitmen SVD di Gereja lokal di mana SVD hadir dan bekerja selama 100 tahun”.

Sebagai alasan terakhir, Keuskupan Larantuka dalam Sinode tahun 2012 menggarisbawahi isu lingkungan sebagai bagian integral dari program pastoral di keuskupan Larantuka. Maka, SVD Ende melalui komunitas SVD yang bekerja di Keuskupan Larantuka mendukung dan turut berpartisipasi dalam ekopastoral di keuskupan ini.

Kata pater Piet, sesungguhnya gerakkan penghijauan di pualu Solor merupakan sebuah aksi dan refleksi berkelanjutan untuk memperbaiki alam ciptaan yang diharapkan melahirkan perubahan cara pandang, perilaku dan tindakan yang adil dan benar terhadap alam ciptaan, terhadap tanah, hutan, air dan tatanan ekosistem. “Menanam itu mudah dilakukan oleh siapa saja. Namun menanam yang berhasil harus dimulai dengan membangun perubahan cara pandang dan perilaku”, kata pater Piet Nong menjelaskan.

Berbasis Masyarakat

Seperti apa gerakkan Solor Hijau, pater Piet Nong menjelaskan bahwa rencana aksi selama lima tahun itu difokuskan pada aksi menanam dan menanam yang selalu dimulai dan diakhiri dengan refleksi bersama masyarakat dan umat, baik orang dewasa maupun sekolah.

Langkah-langkah yang telah dilakukan di pulau Solor oleh SVD adalah identifikasi lokasi konservasi dengan prioritas di wilayah puncak bukit dan DAS, pengadaan benih tanaman untuk penghutanan seperti sengon, trambesi, gayam dan jenis tanaman lokal milik alam pulau Solor. Dilanjutkan dengan kegiatan pembibitan, penanaman, perawatan dan perlindungan. Tahun kedua dan seterusnya dilakukan perbaikan dan perluasan wilayah penghijauan.

“Hal yang sangat penting di sini adalah bukan dilakukan sendiri oleh SVD. Gerakkan Solor Hijau menjadi milik orang-orang Solor”, demikian pater Piet Nong menjelaskan pendekatan yang dilakukan dalam proyek ekopastoral ini. Karena itu, gerakkan Solor Hijau sejak rencana, aksi, refleksi dan aksi selama lima tahun ke depan berbasis masyarakat setempat. Kerja sama dibangun bersama desa dan stasi dalam lingkup paroki. Koordinasi dan kerja sama mengembangkan gerakkan Solor Hijau Berbasis Masyarakat ini dijalankan dalam koordinasi dengan tim pastor di paroki-paroki di pulau Solor, Dewan Paroki dan juga pemerintah Desa.

Solor Hijau berbasis masyarakat ini, demikian kata pater Piet Nong, SVD, menjadi kesempatan perbaikan kualitas aset sosial masyarakat. Semua pihak di stasi, desa, paroki bahkan sekolah-sekolah merespon program ini dan bahu membahu karena sadar bahwa gerakkan Solor Hijau itu untuk orang-orang Solor. “Masyarakat dan anak-anak sekolah melakukan pembibitan sampai penanaman dan perawatan. Karena itulah, maka untuk sementara tawaran bantuan dari pemerintah kami terima dengan kriteria tidak merusak aset sosial yang sedang di bangun serta suksesnya tujuan program ekopastoral. “Misalnya, Dinas Kehutanan kabupaten Flotim menawarkan anakan mahoni. Kami tidak tolak tapi kami katakan, jika mahoni telah dewasa, pasti ditebang, dan situasinya kembali seperti semula. Maka mahoni kami pertimbangkan”. ***

Semalam di Wulublolong

2013-04-27T23:53:00.000+08:00

Melky Koli Baran

Senin, 15 April 2013. Matahari miring di Barat. Pulau Solor di Flores Timur itu cerah dipayungi berkas-berkas sinar matahari menjelang senja. Tepat pukul 16.00. Kapal Motor Purnama lepas tali di pelabuhan Larantuka. Kurang lebih 30 menit berlalu, satu persatu pelabuhan laut di pesisir utara pulau Solor disinggahi: Ongalereng, Podor dan Wulublolong lalu Menanga. Sebelum matahari meghilang di ufuk barat, kapal Purnama merapat di pelabuhan Wulublolong. Para penumpang melompat turun. Setelah melewati pendakian sepanjang 1 kilo meter, sampailah kami di Wulublolong.

Kosmas Hayon, seorang guru Sekolah Dasar di kampung itu membawa kami ke rumahnya di kompleks SDK Wulublolong. Malam ini akan digelar upacara adat Reka Wuu, yakni upacara makan hasil panen baru pada musim panen tahun ini untuk orang tua. Malam ini merupakan puncak acara ini. Sebelumnya telah dilakukan untuk kelompok para gadis, lalu kelompok para bapak. Di kampung Wulublolong ini ada 10 suku. Dua orang pemangku suku dari suku Lamarebon dan Lamanepa yang berpuasa dan berpantang sejak masa tanam di bulan November tahun 2012 hingga malam ini akan mengakhiri pantang dan puasa. Mereka boleh makan hasil panen tahun ini. Bapak Lowa Lamarebon dan bapak Namajaga Lamanepa. Reka Wuu merupakan satu-satunya upacara adat di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Senja dan malam itu, para pengunjung, sanak famili, keluarga suku terkait dari berbagai kampung di Solor berdatangan. Bahkan utusan suku Lamanepa di Watoone, pulau Adonara juga hadir. Upacara ini sangat kental dengan nuansa pariwisata budaya. Maka tak heran, hadir juga dua staf dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Flores Timur, Stef Da Silva dan Suban Dawan.

Konsentrasi di Tengah Kampung

Sekitar pukul 19.00 satu persatu warga berdatangan ke lokasi upacara. Tepatnya di tengah kampung. Sebuah pelataran cukup luas. Di sinilah pusat kampung budaya ini. Sepuluh rumah adat dibangun membentuk formasi segi empat. Di tengah-tengahnya sebuah lapangan upacara cukup luas yang bisa menampung warga yang mengikuti upacara yang digelar di sini. Sebelah menyebelah lapangan itu, berdiri anggun rumah adat Lamarebon dan Lamanepa. Lapangan upacara di tengahnya dikelilingi kursi batu. Jumlahnya sesuai dengan jumlah para pemangku yang akan menempati kursi-kursi itu jika berlangsung upacara atau musyawarah kampung. Sejumlah korke juga dibangun di pelataran itu.

Kosmas Hayon, guru Sekolah Dasar yang mengabarkan dan mengundang untuk menghadiri acara ini jika ada waktu. Juga bisa menulisnya. Di Wulublolong, sebelum ke tempat upacara ia menjelaskan bahwa upacara adat ini akan berlangsung semalam suntuk. Diawali upacara pembukaan di semua rumah adat lalu dilanjutkan dengan peryaan Ekaristi Kudus, makan bersama dan dilanjutkan dengan berbagai upacara adat hingga menjelang pagi.

Pantang Selama semusim

Upacara Reka Wuu dimulai di semua rumah adat. Karena semua rumah adat melakukan upacara serentak maka kami hanya sempatkan diri menyaksikan upacara di rumah adat Lamarebon. Bapak Lowa Lamarebon yang memimpin upacara tersebut. Di sebuah ruangan khusus di rumah adat itu, sebanyak tuju orang tetua adat melingkar khusuk melakukan upacara adat. Melingkar mengelilingi sebuah batu. Konon itu simbol leluhur suku Lamarebon. Mantra-mantra adat diucapkan tanpa suara diiringi asap dupa dari sebuah tempurung. Hanya terlihat bibir bapak Lowa bergerak seperti sedang bicara. Lalu seekor ikan panggang dan nasi satu bakul kecil disantap bersama oleh ketuju tetua adat serta warga yang menyaksikan jalannya uapacara itu. Juga arak dan tuak putih diminun bergilir.

Upacara selanjutnya terjadi di ke halaman depan rumah adat suku Lamarebon. Sebuah mesbah kecil dari batu menjadi pusat upacara memberi makan leluhur. Lalu dinaljutkan dengan persiapan mengikuti upacara ekaristi. Semua warga berpakaian adat.

Bapak Lowa Lamarebon dan Namajaga Lamanepa, kedua pemangku suku yang sukses melewati masa puasa dan pantang selama semusim. Sejak tanaman ladang ditanam di awal musim hujan, para anak gadis, laki-laki dewasa yang sudah menikah dan kedua pemangku suku ini mengikrarkan diri untuk melakukan pantang dan puasa terhadap berbagai jenis makanan baru yang tumbuh di musim hujan. Maka sepanjang musim hujan itu, mereka pantang makan sayuran musim hujan seperti daun labu kuning atau kestela, kacang-kacangan baru baik daun maupun buah. Ketika musim jagung muda, mereka pantang makan jagung muda. Masa pantang paling lama ditanggung oleh kedua pemangku suku dari suku Lamarebon dan Lamanepa. “Pada malam ini, melalui upacara ini, bapak Lowa Lamarebon dan Namajaga Lamanepa boleh makan makanan baru ini yang ditandai dengan upacara puncak Reka Wuu”, kata Arnold Lamanepa ketika berbincang-bincang di teras rumah adat suku Lamanepa.

Pusaka Suku Dibersihkan

Selesai perayaan ekaristi, dilanjutkan dengan makan bersama. Suasana akrab bersaudara mewarnai pelataran depan kesepuluh rumah adat. Usai makan bersama dilanjutkan dengan upacara adat di setiap rumah adat. Semua pintu dan jendela rumah adat tertutup selama upacara berlangsung. Karena dilaksanakan serentak di semua rumah adat maka hanya bisa menyaksikan upacara itu di rumah adat suku Koten.

Sementara pemimpin upacara suku Koten melakukan ukup tujuh kali keliling ruangan sakral di rumah adat, sebuah tabung bambu diturunkan dari ruang atas rumah adat itu. Di atas selembar tikar yang terbentang di lantai ruang tengah, isi tabung bambu dikeluarkan. Belasan keris pusaka tanpa tangkai dijejer di atas tikar. Bersamaan itu, dari ruang atas rumah adat diturunkan juga sejumlah meriam tua. Barang-barang pusaka itu diletakan di atas tikar. Ritus selanjutnya adalah membersihkan benda-benda pusaka itu menggunakan kelapa parut sehingga kelihatan mengkilat. Yang melakukan pembersihan ini hanyalah kaum laki-laki suku.

Malam semakin larut. Pintu-pintu rumah adat yang berjejer mengelilingi lapangan upacara itu dibuka tanda upacara di tiap rumah adat telah selesai. warga berkelompok melakukan kunjungan dari rumah adat satu ke rumah adat lainnya. Di sana, ketika malam semakin larut dan waktu bergeser ke hari berikutnya tanggal 16 April, seekor ayam dipotong di ruang tengah tiap rumah adat tanda upacara akan berakhir. Daging ayam dimasak lalu dimakan beramai-ramai sambil ditemani tuak putih atau arak.

Berebut Jagung di Korke

Sebuah ritus menarik berlangsung di dua korke antara rumah adat suku Koten dan Lamanepa. Para laki-laki remaja dan orang dewasa berebut jagung hasil panen tahun ini. Upacara ini hanya diikuti oleh kaum laki-laki. Bernard Lamanepa menjelaskan, jika perempuan ambil bagian dalam acara ini atau makan jagung yang diperebutkan dalam korke itu maka mereka akan terkena bala. Rambutnya akan gugur.

Sejumlah anak muda naik ke panggung korke. Sebuah bakul berisi puluhan batang jagung dibuang ke lantai panggung korke. Anak-anak itu mengguncang-guncangkan lantai yang terbuat dari bambu. Saat itu, jagung-jagung yang dihambur di lantai itu terjatuh ke kolong korke. Dalam suasana gelap gulita, para laki-laki dewasa maupun anak-anak merayap ke kolong korke dan berebutan jagung. Ritus ini diiringi gelak tawa riang gembira di malam yang kian larut.

Kata Bernard Lamanepa, jagung-jagung yang diperebutkan itu dibawa pulang ke rumah masing-masing dan hanya boleh dimakan oleh kaum laki-laki. Karena itu harus dijaga agar tidak tercampur dengan jagung lainnya di rumah agar tidak ikut dimakan oleh ibu-ibu dan anak-anak perempuan.

Perlahan kegelapan malampun surut. Bias-bias cahaya samar di ufuk timur. Pagi pun tiba. Warga bergegas pulang ke rumah masing-masing. Kami bersama guru Kosmas melangkah menjauh dari arena upacara Reka Wuu. Letih dan mengantuk mulai terasa lantaran tak sedetikpun memejamkan mata sepanjang malam.

Pagi 16 April di pelabuhan laut Wulublolong. Kapal motor Rahmat Solor merapat. Setelah tali dilepaskan, kapal itupun menjauh membelah ombak pagi. Kota Larantuka samar di kejauhan. Kapalpun menepis arus dan gelombang. Wulublolong perlahan menjauh. Bulir-bulir jagung menguning di sepanjang pendakian ke kampung Wulublolong perlahan hilang dari pandangan. Kekayaan budaya yang tersisa di Wulublolong penuh makna tentang “Kedaulatan Pangan”. Pelajaran berharga tentang nilai-nilai tata kelola ketahanan pangan yang sangat asli masih ditemukan di sini, di Wulublolong, dalam upacara adat Reka Wuu.***

Petani Kolaka Garap Laut

2013-02-24T09:05:00.000+08:00

Oleh Melky Koli Baran

Kolaka, akronim dari Kolidatang dan Laka. Dua kampung tidak jauh dari kota Larantuka kabupaten Flores Timur. Tepatnya di kecamatan Tanjung Bunga. Persis menghadap laut Flores mengarah ke Tanjung Bunga, sebuah tanjung di ujung paling timur pulau Flores. Tanjung yang mematri nama pulau ini “Flores”. Ketika itu kapal Portugis melintasi tanjung paling timur pulau Flores dan terkagung-kagum menyaksikan bunga-bunga liar nan indah yang bergelantungan di tebing tanjung itu dan berkata “coba da flores”. Lalu menamai pulau ini Flores. Dari sini dapatlah dikatakan bahwa nama pulau ini berasalmuasal dari tanjung di Timur pulau ini. Masyarakat Flores Timur juga menamai wilayah di timur itu Tanjung Bunga.

Memerlukan waktu kurang lebih 90 menit dari Larantuka Untuk mencapai desa ini dengan kecepatan sepeda motor 60 km per jam. Jalan yang menghubungkan kota Larantuka dengan desa ini dan sekitarnya rusak di sana sini. Selepas Bandara Gewayan Tana Larantuka, akan bertemu dengan jalan aspal lapem yang sudah uzur dimakan usia. Di sani sini tersebar lubang-lubang tak teratur sehingga sangat memperlabat kecepatan kendaraan.

Add caption

Masalk Garam

Irama kehidupan desa ini tak beda dengan desa-desa lainnya. Kedua kampung yang membentuk kesatuan desa ini memiliki mata pencarian yang nyaris beda satu dengan yang lain. 70% warga Kolidatang bermata pencarian sebagai petani lahan kering dan sisanya nelayan tangkap. Di Laka bermata pencarian nelayan tanggap untuk kaum laki-laki dan terbanyak ibu-ibu sebagai pengrajin garam dapur. Pertanian lahan kering dengan curah hujan kurang dan tak menentu mendorong warga terutama perempuan untuk beralih ke pinggir pantai sebagai pengrajin garam dapur.

Menurut Abdullah Ola Watololon, tiga tahun terakhir penghasilan penduduk terus menurun. Kelender tanam bagi petani begeser tak menentu. “Biasanya bulan oktober hujan sudah turun sehingga paling cepat bulan November awal petani sudah menanam”, demikian kata Abdulah menjelaskan saat YPPS melakukan pertemuan sosialisasi lajutan program Pengurangan Risiko Bencana.

Hal ini terjadi hampir di seluruh kabupaten Flores Timur. Musim hujan yang biasanya dimulai akhir Oktober itu kini berpindah ke akhir November atau awal Desember. Karena buruknya pergantian musim ini, menurut Abdullah, masyarakat desa Kolaka mulai beralih ke laut. Salah satu kelompok yang produktif adalah ibu-ibu pengrajin garam di pantai Kolaka.

“Sebetulnya masak garam ini bukan hal yang baru. Sudah lama dijalani para perempuan Kolaka untuk dijual dan konsumsi keluarga. Dengan penurunan penghasilan pertanian, kebiasaan para perempuan ini mulai ditekuni secara serius sebagai salah satu sumber utama penghasilan keluarga”, katanya menjelaskan.

Kalau para perempuan menekuni produksi garam dapur, maka para laki-laki juga tidak berpangku tangan terhadap ancaman penurunan penghasilan ladang dan kebun jambu mente. Laut menjadi tumpuan harapan selain ladang. Abdullah Ola Watololon salah satu dari kaum laki-laki Kolaka yang bergerak menuju laut sebagai nelayan.

“Sekarang saya tidak lagi berladang. Semusim bahkan setahun bekerja, hasilnya sangat kecil. Bukan karena petani malas tetapi karena hujan tak menentu. Belum lagi angin kencang yang merusak tanaman sehingga gagal panen. Menjadi nelayan langsung dapat hasil. Sekarang saya jalani itu”, kata Abdullah Ola Watololon kepada Petrus Pati Hokor, Fasilitator YPPS di Kolaka Agustus silam.

Menelusuri lebih jauh kultur bertani masyarakat Kolaka, memang selalu berkaitan dengan tanda-tanda alam. “Dan hal itupun banyak mengalami pergeseran”, demikian kata Stefanus Suban Aran, organiser desa Kolaka untuk program Pengurangan Risiko Bencana.

Dituturkannya, satu tanda alam bagi petani Kolaka adalah ikan paus. Petani Kolaka akan bergerak menyiapkan kebun apabila melihat ikan paus bergerombol melintas di laut depan kampung dari Timur ke Barat. Jika rombongan ikan itu bergerak balik dari Barat ke Timur maka petani akan bergegas menanam. “Saat ini tidak ada lagi ikan paus yang bergerombol melintas di laut depan kampung ini. Kalau lewatpun, hujan belum turun sehingga kami ragu-ragu untuk menanam”, kata Sabon Aran. Hal ini dibenarkan sejumlah warga lainnya di Kolaka termasuk Kepala Desa Kolaka Bartolomeus.

Menurut Elisabeth Titi Betan, organiser perempuan di Kolaka untuk program Pengurangan Risiko Bencana, latihan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang diselenggarakan YPPS telah membantu menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di kampungnya. “Inilah yang mungkin disebut perubahan iklim global itu. Semua tanda alam berubah dan tidak sejalan dengan pergantian musim”, kata elisabeth.

Sebagai sebuah kesatuan ekologi, apa yang berubah di darat berlaku juga di laut dan pesisir. Abrasi pantai yang terus merangsek ke darat sangat serius mengganggu kenyamana aktivitas para perempuan Kolaka memasak garam.

Kristina Mika Maran, satu dari puluhan anggota kelompok usaha garam perempuan Kolaka mengatakan, abrasi laut semakin menggusur usaha mereka. Sebagian ladang garam terendam air laut. “Beberapa ibu di antara kami terpaksa berhenti memasak garam karena pondoknya terendam air laut yang pasang tinggi setiap hari. “Saya sebetulnya punya tempat sendiri di sini untuk masak garam. Gara-gara abrasi, lahan saya bersama pondoknya hanyut. Sekarang saya numpang usaha di tempat kawan”, kata Kristina Mika Maran.

Di pesisir pantai yang terus tergerus abrasi laut setiap detik, perempuan-perempuan Kolaka terus berjuang demi mempertahankan ekonomi keluarga di samping para bapak yang juga membanting tulang di tengah pergantian musim yang tak ramah. Bahkan di pesir pantai dengan laut yang terus bergelora menghempas dan menggusur kehidupan pesisir, para ibu yang tergabung dalam Kelompok Pugar ini sering bermalam di dinginnya angin laut hanya menjaga tungku apinya. Di atas tungku api itu, kristal-kristal garam berproses menjadi garam dapur yang bersih dan sehat.

Kata Elisabeth Titi Betan, kelompok ibu-ibu Pugar berkonsentrasi pada produksi garam rakyat dengan jangkauan pemasaran skala lokal sampai ke Larantuka. “Sebelumnya, seorang anggota menghasilkan 20 sokal garam sebulan. Karena diusik terus oleh abrasi pantai sehingga sejumlah anggota kehilangan lahan maka produksi menurun menjadi hanya 10 sokal sebulan.

Dijelaskan Betan, sebulan 70 orang perempuan Kolaka menghasilkan kurang lebih 700 sokal garam dengan kapasitas 3 kg per sokal atau setara 2 tom. Garam ini dijual langsung di Kolaka dengan harga sepuluh ribu rupiah per sokal. Dengan demikian, penghasilan para pengrajin garam Kolaka mencapai tujuh juta rupiah sebulan. “Jika dibandingkan sebelumnya, produksi garam Kolaka menurun 50% dari 1,4 sokal menjadi 700 sokal. Penghasilan pun berkurang dari 14 juta rupiah ke tujuh juta rupiah”, kata Betan merincikan.

Ternyata, abrasi pantai berisiko bukan saja pada penghancuran ekosistem pantai tetapi berdampak juga ke ekonomi. Hanya menghitung produksi garam saja sudah mencapai tujuh juta rupiah untuk satu desa. Belum menghitung kerusakan-kerusakan dan hambatan lainnya. Seperti gagal panen karena musim yang tidak ramah. Di sinilah, perubahan iklim, cuaca dan musim bukan persoalan tunggal. Merupakan persoalan jamak yang mencakup berbagai segi kehidupan.***

Banjir Bertutur Di Welo

2013-02-24T08:26:00.002+08:00

Oleh Melky Koli Baran

Dataran Welo

Welo, sebuah kampung di lintasan jalan utama Larantuka menuju Waiklibang, ibu kota Kecamatan Tanjung Bunga di kabupaten Flores Timur. Butuh waktu kurang lebih setengah jam dari Larantuka untuk mencapai kampung ini. Selasa, 24 Juli 2012, sebuah tim dari Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) di Flores Timur melakukan assesment singkat di desa ini terkait bencana banjir Maret silam. Jika ceritera bencana banjir di Flores Timur itu identik dengan banjir bandang di kota Larantuka, maka kini tambah satu lagi. Dataran Welo pun bertutur tentang bencana serupa.

Kata sumber-sumber di kampung itu, setiap tahun dataran Welo berpotensi diterjang dan digenangi banjir yang meluap dari kali. Kampung Welo memang terbelah dua oleh sebuah kali. Kali itu berhulu jauh di pedalaman, di tengah hutan rimba kecamatan Lewolema. Secara turun temurun kawasan ini berada dalam wilayah adat Lewolema, khususnya kampung Lamatou di desa Painapang. Perjalanan menyusuri kali yang selalu dialiri air sepanjang tahun itu menyajikan pesona hutan alam tropis sepanjang daerah aliran sungai. Namun, ada kecenderungan rusaknya hutan oleh aktivitas berladang di lereng-lereng bukit yang membujur sepanjang kali itu dari kampung Welo hingga air terjun Goleng Suban.

Aktivitas berladang di wilayah ini sudah turun temurun. Bahkan karena kegiatan berladang inilah yang melahirkan kampung Welo. Secara historis, kampung ini terbentuk sekitar tahun 1980-an. Penduduk yang mendiami kampung ini berasal dari desa Painapang di kecamatan Lewolema. Mulanya penduduk desa Painapang yang berkebun di kawasan ini membangun sebuah pemukiman sementara karena kebun jauh dari rumah di Lamatou. Pemukiman yang terdiri dari sejumlah pondok itu terus bertumbuh menjadi sebuah kampung tetap. Barangkali dimungkinkan oleh letak Welo persis di jalan utama menuju Tanjung Bunga. Dari hari ke hari lintasan ini semakin ramai. Kini kampung Welo tercatat sebagai sub desa Painapang meliputi dua dusun dihuni 146 KK.

Sebagai sebuah dataran di pinggir pantai yang dibelah sebuah kali, kampung ini berpotensi banjir setiap tahun. Apalagi datangnya banjir bertepatan dengan pasang di pantai. Juga letak kampung yang dilatari gugusan bukit dengan kemiringan yang sangat curam. Kondisi alam yang rentan seperti ini diperparah oleh aktivitas berladang gilir balik setiap tahun.

Setidaknya masyarakat Welo telah merekam kurang lebih tiga bencana banjir. Menurut bapak Siku Ruron, seorang pensiunan guru dari Painapang yang memilih mengisi masa pensiunnya di kampung Welo, banjir pertama melanda dataran Welo tahun 1982. Kejadian ini terulang lagi tahun 2010 dan terbaru Maret 2012. Di mata pak Siku, mungkin ini sudah takdir Tuhan.

Warga masih ingat kejadian beruntun itu. Kata mereka dalam sebuah diskusi di kampung ini akhir Juli silam, tingginya ancaman banjir dari saat ke saat cenderung meningkat. Dari ketiga kejadian yang pernah dialami, banjir pada Maret 2012 terhitung paling parah. Bahkan kecenderungannya terus meningkat. Bisa saja di masa yang akan datang lebih tinggi ancamannya dari Maret tahun ini. Berarti risikopun semakin tinggi jika tidak secepatnya diimbangi dengan upaya-upaya penguatan kapasitas.

Dari ketiga kejadian ini masyarakat juga punya rekaman suasana sebelum kejadian. Dalam teori disaster managemen disebut peringatan dini. Diceriterakan Siku Ruron, banjir Maret 2012 didahului hujan lebat selama kurang lebih dua hari. Beberapa jam sebelumnya, tercium bau lumpur yang sangat tajam disertai naiknya permukaan air hampir melampuai bibir kali. Terlihat juga, kayu dan daun-daunan hanyut terbawa banjir. Bahkan ada pohon yang tercabut bersama akarnya juga dihanyutkan banjir menjelang magrip.

Malam harinya, kurang lebih pukul 23.30 wita gemuruh banjir semakin keras terdengar. Bersamaan itu, batu, kayu dan lumpur yang digelontorkan dari hulu kali tak sanggup tertampung. Akibatnya, kayu, batu dan lumpur itu keluar dari jalurnya didorong banjir yang terus bergulung lalu memasuki pemukiman. Sontak, di malam yang kelam dan samar itu, sebagian dataran Welo dipenuhi banjir yang membawa serta lumpur.

Kejadian ini mengakibatkan empat Rumah rusak berat dan belasan lainnya di dusun III terendam. Perabotan keempat rumah yang rusak berat itu hanyut terbawa banjir. Puluhan hektare ladang petani sepanjang kali yang dalam masa penantian panen pun tersapu banjir.

Menariknya, kejadian di malam gelap gulita itu tidak menelan korban jiwa. Setelah ditelusuri, ternyata masyarakat belajar dari dua kejadian sebelumnya. Kata Siku Ruron, ketika mencium tajam dan menyengatnya bau lumpur serta permukaan kali yang nyaris hilang, warga secara spontan dan mandiri menghidar ke lokasi yang diyakini aman.

“Malam itu, masyarakat yang terancam berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju lokasi yang diprediksikan aman, yakni di daerah hokeng dusun IV sebelah utara sungai, dan ke Selatan Sungai di daerah Tobi wolong”, kata Siku Ruron. Menurutnya, malam itu warga berupaya menyelamatkan diri hanya berbekal pengalaman pada banjir bandang tahun 2010. Artinya, pengalaman pada kejadian sebelumnya telah memperkuat kapasitas masyarakat sehingga berhasil meredam terjadinya risiko korban jiwa. Dalam teori disaster management, ketika ada ancaman tetapi kapasitas masyarakat dan wilayah terdampak tinggi maka risiko bisa diminimalisir.

Menurut Kepala Dusun IV Welo Hendrikus Hogo Hekin, jauh sebelumnya sudah ada peringatan dari para orang tua untuk tidak mendirikan rumah di dataran ini. Hal serupa juga pernah disampaikan Pemerintah Daerah Flores Timur. Bahkan Pemda Flotim menetapkan Welo sebagai daerah rawan banjir. Namun demikian, saat ini warga Welo seakan tidak punya pilihan lain. Warga telah terlanjur membangun rumah permanen di dataran Welo, bahkan bertekad memperjuangkan kampung Welo sebagai desa definitif terpisah dari induknya Painapang.

Menelusuri jalur bekas banjir Maret silam, di sana masih terlihat sisa-sisa material yang tersangkut di kali, pohon-pohon tumbang dan tercerabut beserta akarnya. Bapak Petrus, seorang warga yang menemani penelusuran itu menjelaskan, “sekarang sudah ada pendangkalan kali sehingga jalur banjir semakin meluas. Longsoran di daerah pertanian bukit Barahia masih menjadi salah satu sebab tingginya ancaman yang memperparah risiko bagi daerah terpapar beserta isinya”.

Kejadian Maret silam diperkirakan akan terus terulang jika hujan lebat mengguyur wilayah ini dalam kurun waktu lama dan frekuensi yang tinggi. Kerentanan wilayah pertanian di hulu perlu secepatnya dipulihkan. Pendangkalan kali akan terus terjadi, dan itu berarti Welo berlangganan banjir setiap tahun. Apakah harus pindah? Menurut Siku Ruron, itu sesuatu yang sulit jika Pemda Flores Timur belum memberikan alternatif untuk kami.***

[Bagian 2]

Mengapa banjir seakan berulang di Welo? Catatan warga di sana, sudah tiga kali terjadi banjir. Pertama tahun 1982. Menyusul tahun 2010 dan terakhir Maret 2012. Belum tentu ini terakhir. Mungkin masih berlanjut. Semuanya tergantung pada upaya-upaya sadar dan terencana. Sebab ada pertanyaan lain yang bisa menggugat kesadaran untuk melakukann upaya apa saja. “Mengapa sebelum tahun 1982 tidak ada ceritera banjir di wilayah ini? Apa yang terjadi di daerah aliran sungai ini sebelum tahun 1982? Ataukah sudah pernah terjadi namun di dataran Welo belum terbentuk pemukiman?

Berbagai pertanyaan tentu akan terus dilontarkan ketika dataran Welo telah menjadi sebuah pemukiman tetap yang tengah diperjuangkan menjadi desa otonom namun cenderung terancam banjir jika curah hujan terus meningkat.

Sejumlah kemungkinan bisa diandaikan terkait bencana banjir di Welo. Pertama, curah hujan boleh saja meningkat tanpa harus melahirkan banjir. Kedua, banjir boleh saja menerjang dataran Welo tanpa harus menelan korban jiwa dan harta jika Welo bukan sebuah pemukiman. Ketiga, Welo memang sebuah pemukiman, dan curah hujan terus meningkat, dan secara normal memicu banjir, namun tidak perlu ada korban harta benda apa lagi jiwa. Ketiga kemungkinan ini bukan hal yang mustahil. Menggunakan alat analisis kapasitas dan kerentanan atau Vulnearebility Capacity Analisys (VCA) ketiga kemungkinan ini bisa dijelaskan, bahkan menjadi alat analisis pembangunan ramah bencana.


Warga Welo sedang membersihkan kali

Kemungkinan pertama, curah hujan boleh saja terus meningkat tanpa harus melahirkan banjir. Kemungkinan ini berkaitan dengan hukum alam. Curah hujan yang terus meningkat tidak harus melahirkan bencana. Bahkan meningkatnya curah hujan justru membawa berkat. Misalnya akan tersedia air tanah yang memadai sehingga wilayah sekitar berlimpah sumber air tanah. Kelimpahan air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini sangat mungkin jika kualitas hutan di wilayah ini memadai. Dengan kualitas hutan di hulu dan sepanjang daerah aliran sungai yang bagus, tingginya curah hujan tidak harus mengirim banjir ke dataran Welo. Dalam analisis kapasitas dan kerentanan, potensi curah hujan yang tinggi tidak menimbulkan ancaman banjir karena kapasitas hutan sangat tinggi. Sebab jika kapasitas yang tinggi berhadapan dengan potensi ancaman maupun ancaman, risiko akan selalu kecil.

Pengalaman menelusuri daerah aliran sungai ini hingga ke air terjun Goleng Suban tahun 2008 silam, di kiri kanan daerah aliran sungai terdapat aktivitas kerladang. Bapak Yakobus Krowe, warga desa Painapang saat itu menjelaskan, kebun-kebun di “etang Barahia” yang terhampar sepanjang daerah aliran sungai itu, milik para petani desa Painapang dan telah diolah turun temurun. Dalam konteks ini, terjadinya banjir di Welo bisa saja dikategorikan sebagai kejadian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan dan daerah aliran sungai.

Kemungkinan kedua, banjir boleh saja menerjang dataran Welo tanpa harus menelan korban jiwa dan harta jika Welo bukan sebuah pemukiman. Teori disaster management menjelaskan bencana sebagai kejadian alam maupun non alam yang menyebabkan kerusakan, kehilangan harta benda, kesakitan, kecacatan fisik bahkan korban jiwa. Hal ini dipertegas lagi dalam UU nomor 24 tahun 2007. Jika banjir menerjang dataran Welo dan di sana tidak ada aset-aset penghidupan warga yang disebut harta benda dan bangunan yang rusak dan tak berfungsi, di sana tidak ada pemukinan warga sehingga tidak ada korban jiwa maka sebesar apapun kerusakan yang ditimbulkan belum dikategorikan sebagai bencana. Dalam frame kapasitas dan kerentanan, ancaman banjir tidak melahirkan risiko karena di daerah terpapar tidak ada potensi kerusakan, kehancuran, kesakitan, kecacatan dan kematian.

Kemungkinan ketiga, Welo memang sebuah pemukiman, dan curah hujan terus meningkat, dan secara normal memicu banjir, namun tidak perlu ada korban harta benda apalagi jiwa. Faktor alam berpotensi memicu bannjir sehingga mengubah potensi ancaman menjadi bencana. Terhadap ancaman banjir ini, risiko kehancuran aset penghidupan berupa ladanng, rumah tinggal bahkan korban jiwa sangat kecil karena kapasitas daerah terpapar tinggi. Ladang-ladang tidak berada pada daerah sasaran banjir, rumah dibangun bukan pada jalur banjir, masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang karakter banjir, tahu di mana daerah aman untuk mengungsi dan menyelamatkan diri. Dengan demikian, walau ancaman tinggi namun risiko kecil karena kapasitas daerah terpapar dan segala isinya tinggi.

VCA sebagai sebuah alat analisis kapasitas dan kerentanan membantu membangun dan memperbaiki kapasitas manusia, alam, infrastruktur, ekonomi dan sosial agar mampu meredam atau mengurangi risiko jika terjadi bencana. Sebab semakin tinggi ancaman dan semakin rendah kapasitas maka risiko yang ditimbulkan bencana cenderung tinggi. Sebaliknya, walau ancaman tinggi tetapi kapasitas juga tinggi maka risiko akan cenderung kecil.

Pengalaman bencana banjir di Welo bisa dianalisis dalam konteks ini. Sejumlah mimpi bisa dipasang di sini. Apakah mimpi agar Welo stop banjir, atau Welo aman dari ancaman banjir atau Welo minim risiko jika terjadi banjir? Terhadap harapan-harapan ini, analisis kapasitas dan kerentanan akan sangat membantu upaya-upaya sadar dan terencana yang diintegrasikan dalam pembangunan dan tata kelola kehidupan bersama sebagai sebuah komunitas agar Welo aman dari ancaman banjir. Atau sekurangnya Welo nyaman di tengah tingginya ancaman banjir.

Jika dalam analisis itu diketahui bahwa terjadinya banjir di Welo karena rendah dan buruknya kapasitas alam (hutan dan kawsan sepanjang daerah aliran rungai) maka Welo bisa bebas banjir jika kapasitas alam diperbaki dan ditingkatkan. Jika analisis memperlihatkan bahwa terendam dan hanyutnya rumah-rumah penduduk ketika terjadi banjir karena rumah-rumah itu berada di jalur banjir maka dari segi tata letak kapasitas pemukiman perlu diatur ulang.

Jika bapak Siku Ruron mengatakan untuk pindah dari Welo itu sulit kecuali difasilitasi oleh Pemda, maka pilihannya bisa pindah atau juga tidak pindah. Yang perlu adalah, kapasitas dan kerentanan dianalisis untuk kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan oleh Pemda Flores Timur maupun masyarakat Welo agar ke depan Welo bebas banjir atau setidaknya hidup nyaman di tengah ancaman banjir. Itu yang perlu didiskusikan dan dikerjakan ke depan untuk Welo.***

Sampah: Etika dan Estetika

2013-02-24T07:47:00.000+08:00

Oleh Melky Koli Baran

Tulisan pendek ini menawarkan tema yang tidak asing. Tema yang akrab dengan kehidupan manusia. Bahkan boleh dibilang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sampah dalam kehidupan kita, menyangkut etika dan estetika.

Sebetulnya sampah tidak saja berkaitan dengan kehidupan manusia, tetapi juga dengan keseluruhan isi jagat. Namun ketika disandingkan dengan etika dan estetika maka dia masuk secara khusus ke dalam wilayah kehidupan manusia. Sebab yang memiliki etika dan rasa estetika, yang disebut beretika dan tahu etika hanyalah manusia. Binatang misalnya, tidak kenal apa itu etika, apalagi estetika. Di mana saja dia mau buang kotoran, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Beda dengan manusia. Kehidupan manusia selalu dituntun berbagai aturan, berbagai norma, berbagai tata nilai dan kesopanan serta rasa sebagai manusia. Karena itu manusia menjadi pribadi yang bernormal, beradat, bertata nilai. Dia beretika. Lalu apa hubungan antara etika dan estetika yang melekat dalam diri manusia itu dengan sampah?

Dewasa ini sangat mudah kita temukan sampah yang tak terurus. Hampir di semua kota kecil di NTT ini dengan mudah mata kita menangkap sebaran sampah yang seharusnya bisa diatur sehingga tidak merusak lingkungan. Bahkan di tempat-tempat yang seharusnya sampah dapat diurus secara baik, masih mudah kita temukan sampah berserakan. Satu contoh kecil saja, ketika beberapa bulan silam menghadiri Rapat Tahunan Anggota (RAT) Credit Union (CU) Sinar Saron Larantuka, Flores Timur. RAT kala itu digelar di gedung OMK (Orang Muda Katolik) di Larantuka. Saat itu hujan gerimis. Di teras samping timur dan belakang gedung itu berbagai sampah plastik berserakan. Ada sampak bekas minuman dan makanan yang dibuang di halaman berumput. Tidak tahu siapa yang membuangnya. Mungkin saat ini sudah disingkirkan. Namun pemandangan kala itu patut menjadi pelajaran tentang perlakuan terhadap sampah. Seandainya semua orang tahu menempatkan atau menyimpan sampah pada tempatnya, tentu pemandangan seperti ini tidak akan ada.

Untuk mengatur sampah di lingkungan agar tertib, biasanya di kota-kota dibangun bak-bak penampungan sampah. Di ruangan-ruangan rumah tangga atau di gedung-gedung publik juga biasanya disediakan kotak sampah. Dengan media-media seperti ini orang diarahkan dan belajar untuk menempatkan sampah pada tempatnya. Tidak dibuang begitu saja. Siapa saja yang memiliki pemahaman yang cukup tentang kebersihan, keindahan dan keselamatan lingkungan, akan menempatkan sampah pada tempatnya dan menurut jenisnya, walau tidak disediakan tempat sampah khusus.

Sadar atau tidak, sampah yang dibuang sembarangan memberi dampak langsung maupun tidak langsung pada kehidupan manusia. Pada musim hujan, selokan dan parit-parit pembuang air dalam kota sering buntuh tersumbat aneka jenis sampah. Sampah menumpuk dan terkonsentrasi di parit-parit itu. Bahkan, tersedianya bak sampah di hampir seluruh sudut jalan kota tidak banyak membantu. Parit-parit pembuang air terlanjur dijadikan tempat pembuangan sampah. Lebih parah lagi, mayoritas sampah-sampah itu tidak mudah terdaur secara alamiah, seperti sampah dengan bahan plastik. Budaya menggunakan fasilitas berbahan dasar plastik belum diimbangi pengetahuan yang cukup tentang karakter sampah plastik. Banyak sekali pelajaran tentang sampah bisa dipetik di jalan-jalan.

Ditempatkan secara benar setiap sampah bukan saja karena tersedianya tempat sampah. Tetapi lebih ditentukan oleh kualitas setiap orang, terletak pada sejauh mana orang memiliki pengetahuan dan perspektif yang benar dalam memperlakukan sampah. Sejauh mana orang memiliki etika dan estetika. Jika punya etika dan estetika, maka dipastikan tidak membuang sampah seenaknya di berbagai tempat. Sebab tertib membuang sampah bukan saja karena tersedia tempat sampah tetapi terletak pada kualitas dan integritas orang.

Di titik inilah, tema ini mendapat konteksnya. Sampah akan selalu berhubungan dengan estetika dan etika yang mencerminkan kualitas dan integritas. Dari sampah setiap rumah tangga, setiap unit kehidupan, setiap komunitas kita bisa membaca sejauh mana etika dan estetika rumah tangga itu, unit kehidupan itu, komunitas itu. Bahkan dari sampah setiap rumah tangga, setiap unit kehidupan, setiap komunitas masyarakat, kita bisa baca berbagai hal yang dimiliki dan ada dalam rumah tangga itu, dalam unit kehidupan itu dan dalam komunitas itu.

Dari sampah kita tahu tentang apa yang dimakan sehari-hari anggota rumah tangga, anggota komunitas tertentu. Dari sampah kita tahu apa yang akrab dalam kehidupan rumah tangga dan komunitas itu. Jika mayoritas sampah terdiri dari bekas kemasan bahan-bahan makanan instan, kita langsung paham bahwa pemilik sampah itu dekat dengan bahan-bahan makanan instan, bahkan menjadi salah satu konsumennya. Kita tahu seperti apa tingkat kesibukan rumah tangganya. Kita tahu selera makannya, selera konsumsinya.

Lebih jauh dari hal-hal lahiriah ini, keberadaan sampah di setiap tempat merefleksikan keberadaan masyarakatnya, orang-orangnya, lengkap dengan gambaran perilaku, cara hidup, tingkat peradaban. Bahkan memberikan gambaran tentang estetika dan etika komunitas asal muasal sampah.

Membuang sampah merupakan hal sederhana dalam kehidupan setiap orang. Ketika sedang berjalan seseorang bisa saja secara spontan membuang sampah di jalan itu. Tindakan sederhana, bahkan terkesan tidak berisiko. Tetapi pertanyaannya, mengapa orang seperti itu bisa tanpa beban melakukan hal itu? Percaya atau tidak, tindakan spontan itu sesungguhnya lahir dari akumulasi cara hidup seseorang. Potret dari kultur dan peradaban yang dimilikinya. Gambaran dari kualitas estetika dan etika yang bersangkutan.

Sampah yang merupakan hal sepele dan sederhana, yang bisa dibuang tanpa dihiraukan orang. Bisa diterbangkan angin ke mana saja. Juga, sampah yang bisa menyebarkan bau dan aroma tertentu di lingkungannya, adalah obyek belajar tentang estetika, etika dan kualitas peradaban komunitas sekitar sampah itu berada. Karena sampah tidak lahir sendiri. Tidak jatuh dari langit. Sampah itu produk orang-orang. Produk sebuah komunitas. Produk sebuah kultur. Dari produknya, estetika, etika dan kualitas peradaban komunitas asalnya ditakar.

Ada ungkapan yang sudah sangat lama saya baca di salah satu ruangan publik, katanya, “Jika anda bukan orang sembarangan, janganlah buang sampah di sembarangan tempat”. Kata sembarangan merupakan kosa kata yang lazim digunakan umum, yang menggambarkan perilaku tak tertatur, perilaku kacau, tidak tertib, perilaku buruk, bahkan perilaku tidak etis.

Hanya dari sepotong sampah kita bisa mengukur kualitas, tingkat peradaban, etika dan estetika sebuah komunitas manusia yang sekaligus membedakannya dengan makhluk lainnya. Jadilah orang beretika yang senantiasa tertib membuang sampah pada tempatnya. Sebab “sembarangan” membuang sampah merupakan gambaran orang-orang ”sembarangan”.***

YPPS AKHIRI PROGRAM BR DENGAN SUKSES

2012-04-19T08:30:00.003+08:00

Tanggal 9 Desember 2009. Kala itu, bertempat di aula kantor camat Ile Bura, kabupaten Flores Timur, program Building Resilience (BR) diluncurkan untuk kabupaten Flores Timur dan Sikka. Program kerjasama kolaboratif Oxfam dan kemitraan Indonesia Australia (AusAid) dengan Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) Flores Timur itu diluncurkan Bupati Flores Timur saat itu Drs. Simon Hayon. Durasi waktu program membangun kedayatahanan masyarakat dan pemerintah (Building Resilience) di wilayah Timur Indonesia itu berdurasi waktu tiga tahun sampai tahun 2012.

Selama tiga tahun, program ini mengusung propmosi dan proses belajar bersama masyarakat dan pemerintah daerah serta para pihak lainnya (LSM, pers, TNI, POLRI dan pers) tentang membangun kedayatahanan menghadapi bencana. Program ini menyasar desa-desa, sekolah dan para pihak di kabupaten Flores Timur dan Sikka. Fokus berbagai upaya membangun kedayatahanan masyarakat dan pemerintah meliputi penguatan kapasitas masyarakat di lokasi-lokasi rawan bencana dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dan para pihak terkait lainnyaa untuk mengembangkan perubahan-perubahan kebijakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko bencana (PRB).

Pada level komunitas di 15 desa, dilakukan pendidikan dan pengorganisasian masyarakat membangun kedayatahanan menghadapi dan mengurangi risiko bencana. Masyarakat difasilitasi untuk melakukan pengorganisasian, pelatihan dan pembekalan dasar-dasar disaster management, analisis kapasitas dan kerentanan desa, penyusunan Rencana Aksi Masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaiki kerentanan, pelaksanaan berbagai rencana aksi masyarakat untuk mengembangkan pembelajaran-pembelajaran pengurangan risiko bencana, penyusunan SOP komunitas, peta risiko desa, sistem peringatan dini dan simulasi. Dari komunitas juga berbagai pembelajaran ditulis dan dibukukan dalam buku berjudul “Inspirasi Dari Komunitas”.

Masih di komunitas, aktivitas propmosi dan fasilitasi pembelajaran bersama pengurangan risiko bencana juga menyasar ke sekolah-sekolah di desa-desa itu. Ada latihan bagi para guru tentang dasar-dasar disaster management, rencana aksi sekolah, SOP sekolah, simulaasi sekolah. Di sekolah juga dikembangkan kegiatan-kegiatan kreatif pengembangan kapasitas siswa-siswa dalam bentuk pemutaran film dengan tema-tema disaster dan perubahan iklim, pengorganisasian kelompok pencinta alam dan lingkungan dan berbagai aksi lapangan menarik. Gerakan menanam berbasis sekolah untuk mitigasi perubahan iklim merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Para guru juga mengembangkan pendampingan-pendampingan kreatif kepada para siswa dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Para guru di sepuluh sekolah menuliskan berbagai pengalaman kebencanaan dan mitos-mitos tentang kebencanaan sebagai bahan bacaan. Artikel-artikel ini telah diterbitkan dalam buku berjudul “Menembus Batas Kaki Langit”.

Di level pemerintah daerah Sikka dan Flores Timur serta para pihak terkait lainnya, proses belajar bersama telah berkontribusi pada sejumlah regulasi dan dokumen-dokumen sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan berperspektif PRB. Di Flores Timur khususnya, terbentuk kelompok kerja (Pokja) PRB kabupaten. Kelompok ini terdiri dari aparat pemerintah daerah dari berbagai instansi, organisasi pemuda, LSM, Perguruan Tinggi dan pers. Hingga tahun ketiga dan berakhirnya program ini, Pokja di Flores Timur telah menghasilkan dua rancangan Perda dan telah pula disahkan yang kemudian berimplikasi pada lahirnya Badan Penanggulanghan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Flores Timur, dokumen Rencana Aksi Daerah Flotim, Analisis Risiko Kabupaten Flotim dan Rencana Kontigency Flotim terntang Banjir Bandang Ile Mandiri. Di Sikka dihasilkan dokumen Rencana Aksi Daerah Sikka, Analisis Risiko Bencana kabupaten Sikka dan Rencana Kontigency letusan gunung Egon.

Tepatnya, bulan Maret 2012 program ini berakhir. Maka bertempat di aula Dekopinda Flores Timur, tanggal 31 Maret 2012 program ini resmi ditutup dalam sebuah acara yang sangat sederhana. Sehari sebelumnya, bertempat di pondok Liberti (Linger Belajar Transformasi) YPPS, dilangsungkan evaluasi bersama program yang dihadiri utusan masyarakat (kepala Desa dan seorang organizer) dan Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Flores Timur.

Dalam evaluasi bersama ini, para pihak yang terlibat dalam program selama tiga tahun itu sama-sama menyimpulkan bahwa belajar bersama selama tiga tahun itu ternyata telah menyumbang bagi perubahan kebijakan dan tata organisasi pemerintahan di kabupaten Flores Timur. Dua Perda PRB di Flores Timur disusul pembentukan BPBD kabupaten Flores Timur adalah contoh nyata perubahan itu. “Jika tidak ada program ini, mungkin ada regulasi kebencanaan namun itu karena perintah UU, bukan lahir dari proses-proses partisipatif para pihak dalam sebuah mekanisme belajar bersama”, demikian sari pati evaluasi itu. Hal ini juga tidak lepas dari lobi dan negosiasi yang dikembangkan dengan DPRD Flores Timur yang sangat didukung oleh iklim politik pembangunan kabupaten yang kondusif.

Kepala BPBD kabupaten Flores Timur Paulus Igo Geroda S.Sos,MAp kesempatan penutupan program ini yang dihadiria oleh Pokja, utusan instansi terkait, para lurah sekota Larantuka, mengatakan, Oxfam dan YPPS telah meninggalkan kenangan sangat berarti yang menandai perubahan kebijakan daerah dan perspektif pembangunan daerah yang berwajah PRB. “Atas nama pemeerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih kepada Oxfam dan YPPS untuk berbagai dukungannya. Kami berharap masih ada kelanjutan program untuk tahun-tahun mendatang. Pintu tetap dibuka”, demikian kata Kepala Pelaksana BPBD kabupaten Flores Timur Paulus Igo Geroda.

Kesempatan penutupan itu, Direktur YPPS Melky Koli Baran bersama Dheny Ardian dari Oxfam menyerahkan dokumen-dokumen PRB yang dihasilkan, termasuk Pokja sebagai salah satu aset pembangunan pengurangan risiko bencana di kabupaten Flores Timur.

BPBD kabupaten Flores Timur dalam bulan April akan melaksanakan simulasi Banjir Bandang di Larantuka untuk menguji dokumen Rencana Kontigensi yang telah dihasilkan program ini. ***

Nostalgia Pangan Lokal

2012-03-03T14:04:00.004+08:00

OLeh Melky Koli Baran

Albert Sani Sogen, aktivis Yayasan Ayu Tani, Flores Timur berceritera tentang sebuah percakapan dengan anaknya yang masih kecil, sedang duduk di bangku Sekolah Dasar. Setiap hari ke sekolah anaknya meminta uang jajan 2000 rupiah. Suatu malam, Albert bertanya kepada anaknya. Uang 2000 rupiah tiap hari itu digunakan untuk apa? Anak menjawab, untuk beli makanan atau jajanan di sekolah, seperti kerupuk.

Lalu Albert berceritera kepada anaknya tentang masa kecilnya saat di Sekolah Dasar dulu. "Saat bapa masih kecil, setiap hari ke sekolah tidak membawa uang jajan. Pagi-pagi bapa diberikan nenek sebatang jagung. Kadang sebatang singkong atau beberapa buah pisang. Lalu bapa bakar atau goreng sendiri. Kadang nenek yang masak, goreng atau bakar. Itulah bekal yang bapa bawa ke sekolah. Bapa tidak bawa uang jajan tetapi jagung goreng atau ubi kabar. Sebagian dimakan sambil berjalan ke sekolah dan sebagian disimpan di atas pohon mangga dekat sekolah. Saat istirahat, kami anak-anak sekolah ramai-ramai makan bekal itu."

Albert berharap, ceritera ini bisa memotivasi anaknya untuk tidak meminta uang jajan tetapi cukup membawa bekal makanan masak dari rumah. Namun jawaban anaknya di luar dugaan. Kata anaknya, "Kalau begitu bapa bodok karena tidak bawa uang tetapi bawa makanan masak ke sekolah".

Albert bernostalgia tentang pangan di masa lalunya. Anaknya bicara tentang realitas hari ini. Dua dunia dan zaman yang berbeda. Artinya, di bawah tema pangan, tentang apa yang harus dimakan hari ini, situasinya sudah berubah. Menyangkut perubahan pola. Dalam konteks ceritera bapa dan anak ini disebut pola konsumsi, yang kemudian berimplikasi sekaligus berbasis pada pola produksi dan distribusi.

****

Tahun 1960-an hingga 1980-an bahkan awal 1990-an, di kabupaten Flores Timur masih dengan mudah menjumpai pangan setempat atau lokal di keluarga-keluarga baik di kota kabupaten maupun di desa.Hingga pertengahan tahun 1970-an, petani makan dari hasil kebunnya. Karena itu di kebun-kebun petani ditanami aneka tanaman pangan. Ada aneka padi dengan nama, warnah kulit dan aromanya masing-masing. Ada berbagai jenis jagung dengan warnah, nama, usia tanam dan aroma rasanya. Ada berbagai jenis ubi-ubian mulai dri singkong, ubi jalar dan berbagai jenis ubi rambat. Juga berbagai jenis kacang-kacangan, jewawut, sorgum yang melimpah di kampung-kampung.

Teringat di kampungku, semasa kecil. Tanah ladang yang diolah orang tua saat itu pasti ditanami berbagai jenis tanaman itu. Semuanya untuk mengisi lumbung, dapur dan meja makan. Kami makan makanan berfariasi: jagung goreng, jagung titi, jagung rebus campur kacang merah dan berbagai jenis kacang lainnya, jagung muda bakar, ubi rebus, ubi bakar, pisang bakar/rebus dan berbagai jenis pangan lainnya. Nasi jagung campur kacang merah yang disebut kacang nasi adalah hidangan utama di meja makan yang sangat diminati,walau bahannyua adalah jagung giling dicampur kacang merah yang disebut kacang nasi. Sering diselingi dengan nasi beras tumbuk dengan aroma yang sedap dan menggoda. Beras karung tidak dikenal. Jenis beras ini bebredar sangat terbatas di kalangan guru desa. Pernah para guru ini dibagikan bulgur.

Kebutuhan yang paling pokok untuk dipenuhi oleh setiap keluarga saat itu adalah pangan. Setiap tahun keluarga-keluarga harus memastikan bahwa hasil panen mencukupi kebutuhan pangan selama setahun. Tanaman untuk menghasilkan uang menempati nomor urut kedua. Tanaman perdagangan untuk menghasilkan uang masih sangat terbatas. Hanya ada kelapa untuk kopra, kemiri dan asam. Selebihnya jika membutuhkan uang, ditukarkan dengan padi, jagung, kacang atau buah-buahan. Hanya orang tertentu yang menyimpan uang di rumahnya.

***

Memasuki 1980-an, kebutuhan akan uang semakin dominan. Karena itu, pertanian mulai diorientasikan ke tanaman penghasil uang. Di mana-mana, lahan pertanian tanaman pangan perlahan diubah menjadi lahan komoditi perdagangan. Tanaman kemiri yang masih terbatas terus diperluas. Ditambah lagi jenis tanaman perdagangan yang baru, seperti jambu mente. Memasuki pertengahan 1980-an hingga 1990-an, penanaman jambu mente menjadi sebuah "gerakan" dan masal dengan dukungan pendanaan dari pemerintah.

Anehnya, sejalan makin gencarnya perluasan lahan perkebunan jambu mente di Flores Timur, para petani kurang mempersoalkan pangan. Sebab bersamaan dengan proses penyempitan lahan pertanian tanaman pangan oleh ekspansi perkebunan jambu mente, beras "karung" - yakni beras putih yang diisi dalam karung goni dan plastik membanjiri pasar-pasar di Flores Timur, termasuk Lembata saat itu. Jenis beras ini menawarkan kemudahan, yakni siap dimasak. Berbeda dengan padi ladang yang butuh waktu untuk tumbuk agar mendapatkan berasnya.

Proses ini terus berjalan normal dan tak bermasalah. Urusan budidaya pangan semakin marginal. Tanah-tanah pertanian tanaman pangan berubah menjadi lahan jambu mente. Petani Flores terus dibuat terpesona oleh hasil panen jambu mente yang melimpah. Uang menjadi ukuran dalam aktivitas pertanian. Dengan uang hasil menjual jambu mente, petani membawa pulang berkarung-karung beras ke kampungnya untuk makan beberapa bulan.

****

Memasuki tahun 1990-an akhir dan awal tahun 2000-an, usia tanaman jambu mente semakin tua. Seiring dengan itu, produksinya terus menurun. Selain itu, di kebun-kebun jambu mente itu tidak bisa dibudidayakan tanaman lainnya. Pakan ternakpun tidak bisa hidup di lahan yang telah ditanami jambu mente. Tanaman ini ternyata egois dan tidak adaptif terhadap tanaman kainnya.

Sejalan dengan itu, iklim dan cuaca pun berubah-ubah dari waktu ke waktu, terlebih pertengahan tahun 2010 menuju 2011. Kelebihan curah hujan seperti yang terjadi tahun 2010 dan disusul dengan panas berlebihan di tahun 2011, praktis petani jambu mente gagal panen. Sejalan dengan itu harga jambu mente cenderung turun dan harga beras cenderung meningkat. Tahun 2011, harga jambu mente hanya mencapai 5000 rupiah per kg, sedangkan harga beras di atas 5000 rupiah. Penghasilan jambu mente menurun drastis jika diperhadapkan dengan kebutuhan beras setiap hari di setiap rumah tangga.

Menyadari hal ini, beberapa petani di Flores Timur mengambil langkah berani menebang tanaman jambu mentenya. Bekas kebun jambu mente dialihkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan. Pada saat ini kesulitan lain telah menanti di sana. Para petani ini harus memulai sesuatu yang baru atau menghidupkan lagi sesuatu yang telah ditinggalkannya. Ternyata upaya membangunkan lagi pertanian tanaman pangan bukan pekerjaan gampang. Kultur bertani sudah terlanjur berubah. Bibit-bibit tanaman pangan juga sudah banyak yang hilang dari komunitas-komunitas.

****

Bupati Flores Timur Yosef Lagadoni Herin saat membuka Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2011 di pelataran Delsos Komisi PSE Keuskupan Larantuka mengatakan, saat ini berbagai pangan lokal yang kaya nutrisi dan sehat telah hilang dari kehidupan kita. Saat itu bupati menunjuk tanaman sorgum dan "ubi besar" yang dipamerkan di acara itu sambil mengatakan bahwa, sorgum atau "wata blolon" dalam bahasa Lamaholot sudah sulit dijumpai di Flores Timur. Padahal di Solor dan beberapa wilayah di Flores Timur, sorgum cocok dibudidayakan, bahkan di musim hujan, tanaman sorgum bisa tumbuh sendiri dan adaptif dengan lingkungan ini. Ia juga menunjuk pada ubi besar sambil mengatakan, "Itu kami di SDolor sebut Uwe Bele (Ubi Besar), tetapi saat ini sudah sulit dijumpai.

Dalam acara yang digelar Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) atas dukungan Yayasan TIFA Jakartta bersama stakeholder terkait lainnya di Flores Timur itu, Bupati mengatakan bahwa pangan yang dikonsumsi haruslah pangan yang tidak saja bergizi tetapi juga sehat. "Karena itu, saya lebih suka dengan pangan lokal karenha saya tahu, pangan lokal itu dibudidayakan secara alamiah".

Menurutnya, antara hidangan sayur daun merungge atau daun kelor dengan kubis atau sawi, saya pasti memilih sayur daun kelor. Sebab tanaman kelor tumbuh bebas di antara batu-batu di Flores Timur tanpa rangsangan pupuk dan racun pembasmi hama dan penyakit tanaman", demkikian kata bupati Flotimj.

Dalam kesempatan itu bupati juga berbicara tentang proyek beras miskin atau lasim disebut Raskin. Menurutnya, raskin itu proyek politik bagi-bagi uang, bukan semata untuk kepentingan orang miskin. Apalagi dari segi gizi dan kesehatan belum dijamin. Kalau kita mau, maka kita bisa tolak Raskin dengan tujuan melindungi pangan lokal saat ini yang telah terkapar.

Bupati juga mengatakan tekadnya selama kepemimpinannya untuk menjadikan pangan lokal sebagai pangan kebanggaan masyarakat dan pemerintah Flores Timur. Untuk itu, di rumah jabatan bupati Flores Timur ada hari untuk pangan lokal. Pada hari itu, dihidangkan nasi jagung, sayur merungge dan ikan. Diharapkan hal ini menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Flores Timur dalam melindungi dan menyelamatkan pangan lokal yang sedang sekarat ini.

****

Pengalaman YPPS mengembangkan kebun belajar pangan di dua desa memperlihatkan betapa sulitnya mendapatkan sejumlah bibit pangan lokal yang pernah dibudidayakan di kampung itu. Di kebun kelajar yang direncanakan untuk ditanami dengan aneka tanaman pangan lokal jagung, padi, kacang dan ubi-ubian itu, petani kesulitan mendapatkan bibit pangan tersebut di kampung itu. Karena itu harus mencari dan mendatangkan dari kampung dan pulau lain.

Di Desa Riangrita, kecamatan Ile Bura, bapak Agus selaku pendamping kebun belajar mengatakan terpaksa kebun belajar yang direncakan itu tidak semua tanaman pangan ditanam tahun ini. Hal ini karena ketiadaan bibit untuk sejumlah jenis pangan.

Juga di desa Riangkemie, kecamatan Ilemandiri. Untuk menanami kebun belajar dengan bibit pangan lokal, Ato, staf pendamping kebun belajar di Riangkemie harus bolak balik pulau Adonara untuk mencari bibit jagung, padi dan kacang tanah.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka sebanyak .... ribu penduduk Flores Timur akan menyerahkan diri dan hidupnya pada pangan-pangan import, yang mungkin dari bibit-bibit transgenik. Juga bahan makanan kemasan yang menggunakan pengawet berbahan kimia dan beracun yang tentunya tidak sehat. Di saat inilah, kita akan duduk dan bernostalgia tentang pangan lokal yang aman dikonsumsi sebagaimana diceriterakan Albert Sani Sogen kepada anaknya. ****

Di Pelabuhan Larantuka

2012-02-27T07:37:00.002+08:00

Oleh Melky Koli Baran

Langit cerah. Tak semendung malam-malam sebelumnya di awal 2012. Gonsalu, selat kecil antara Larantuka dan Adonara Barat bagai hamparan permadani biru kelam. Sesekali melesat percikan kemilau pantulan cahaya rembulan dari permukaan laut. Di ujung belokan pantai Wureh, bergerak lampu terang benderang. Perlahan hanyut diayun arus gonsalu. Bagai sebuah hotel terapung. Kapal Tidar milik Pelni. Kapal yang kesekian menyambangi para penumpang yang selalu berjubel di pelabuhan Larantuka. Siap bepergian ke tanah seberang.
Pelabuhan Larantuka di Flores Timur menjadi salah satu pintu masuk pulau Flores. Pelabuhan ini sudah sangat lama ada, dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Melalui plabuhan inilah, mobilitas manusia setiap hari belangsung. Selain kapal Pelni yang datang dan pergi setiap dua minggu, setiap hari kapal-kapal antar pulau di Flores Timur masuk dan keluar. Mulai dari kapal ukuran kecil untuk menyeberangkan penumpang dan kendaraan roda dua ke pulau adonara dengan jarak tempuh 7-10 menit hingga kapal-kapal penumpang dan barang ukuran besar untuk antar pulau dalam kabupaten, proponsi bahkan antar propinsi. Malah sudah beroperasi setiap hari dua unit kapal cepat yang melayani penumpang Larantuka-Lewoleba dan sebaliknya.
Untuk urusan kenyamana bepergian ke luar NTT melalui pelabuhan laut Larantuka, sejak tahun 1990 beroperasi silih berganti sejumlah kapal Pelni. Mulai kapal Sirimau, Tatamailau, Kelimutu, Awu, Bukit Siguntang, bahkan saat ini telah beroperasi kapal Tidar. Kapal-kapal ini menyeberangkan para penumpang dari Larantuka menuju Kupang, Makasar, Batu Licin, Semarang, Jakarta, bahkan ke wilayah perbatasan RI seperti Batam di Sumatera dan Nunukan di Kalimantan.

Peluang Kerja
Bertumbuhnya sebuah pelabuhan tidak saja sebatas pada lancarnya mobilitas barang dan manusia. Ramainya pelabuhan seperti Larantuka juga membuka peluang kerja.
Melalui pelabuhan ini, para pencari kerja ke luar daerah bahkan luar negeri bisa dengan mudah mengakses transportasi. Biaya-biaya perjalanan yang sebelumnya terasa mahal bisa sedikit ditekan.
Peluang kerja bukan hanya untuk para pencari kerja ke luar daerah. Terus bertumbuhnya pelabuhan Larantuka justru membuka kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Di tengah hiruk pikuknya arus penumpan dan barang setiap hari, pelabuhan ini membuka kesempaatan bagi sangat banyak warga Flores Timur untuk mendapatkan pekerjaan. Di pelabuhan ini berbagai kebutuhan perjalanan para penumpang bisa dijual seperti buah-buahan segar, air minum dan makanan kecil lainnya. Juga berbagai jasa angkutan darat mulai dari gerobak dorong, sepeda motor ojek sampai angkutan umum lainnya.
Di pelabuhan ini juga setiap jasa angkutan penumpang antar kabupaten antri menanti datangnya para calon pnumpang. Setiap kapal yang merapat dan menurunkan penumpang adalah rejeki bagi para penyedia jasa di pelabuhan itu. Walau sering sangat mengganggu, namun satu keunikan jika berlayar ke larantuka adalah anda siap disapa oleh para penyedia jasa angkutan darat. Bahkan mereka akan melompat masuk ke kapal ketika kapal merapat ke dermaga. Tak jarang terjadi keributan karena perebutan penumpang.
Bisa dibayangkan, jika dalam sehari tak satupun kapal yang mendatangi pelabuhan ini. Diam tapi pasti akan ada sejumlah probem. Karena itu, dalam kacamata pembangunan dan kesejahteraan, tumbuhnya sentra-sentra keramaian seperti yang terjadi di pelabuhan turut menyumbang bagi dinamika kehidupan.

Operasi Kekerasan
Saya teringat masa kecil. Komunitas-komunitas Katolik di sejumlah tempat di Flores Timur dan Lembata menyebut kota Laraantuka dengan sebutan “Serani” - sebutan yang memberi identitas bahwa kota ini adalah pusat agama Nasrani. Kota serani mungkin sama dengan kota Katolik untuk saat ini.
Masih cukup kuat label keKatolikan melekat pada nama kota Larantuka, termasuk pelabuhannya. Hal ini tidak serta merta megatakan bahwa pelabuhan Larantuka adalah pelabuhan yang ramah, bersahabat dan nyaman. Sisi lain wajah pelabuhan Larantuka seperti diuraikan di atas tetaplah dengan jujur diuraikan juga.
Pos Kupang, senin 13 Februari 2012 halaman 15 menulis tajam tentang operasi kekerasan di atas kapal Pelni di pelabuhan Larantuka. Pelaku kekerasan itu adalah para porter. Judul hasil liputan jurnalistik wartawan Pos Kupang di Larantuka sangat beraroma kekerasan. “Jangan berani sentuh Porter”.
Dua tahun silam, ketika bertamu ke sebuah keluarga Flores di Jakarta mereka berceritera tentang prosesi Jumad Agung di Larantuka. Juga tentang mulai ada persiapan panitya lima abad Tuan Ma di Jakarta. Tetapi mereka menyesal karena punya pengalaman buruk pergi ke Larantuka. Keluarga ini berceritera tentang sunguh tidak bersahabat dan tidak nyamaan ketika memasuki pelabuhan Larantuka. Di sana ada praktek pemerasan. Keluarga ini pernah menumpang KM Sirimau dari Jakarta ke larantuka. Sungguh tak masuk di akal sehat apa yang dialami saat itu. Harga tiket kapal kelas VIP masih lebih murah dari tuntutan sepihak buruh angkut barang dari atas kapal ke atas lantai dermaga, bukan sampai terminal pelabuhan atau terminal kota. Bahkan tagihhan buruh pikul itu jauh lebih mahal jika dua tas berisi pakaian dan sebuaah dus berisi oleh-oleh untuk keluarga di Larantuka itu dikirim via cargo pesawat terbang dari Jakarta.
Lebih disesalkan adalah cara atau sikap para buruh pikul itu. Barang-barang diangkut saja tanpa pamit pada pemiliknya. Jika ditanya akan dijawab “ini hak kami. Ini wilayah kerja kami”. “Penumpang dilarang bawah barang sendiri”. Tiba di atas dermaga buruh pikul ini meminta bayaran yang sangat mahal. Tidak ada tawar menawar. Bahkan terkesan memaksa atau lebih tepatnya memeras. Satu dus seberat 20-30 kg bisa ditagih dua ratus sampai lima ratus ribu pupiah. Pernah pihaknya mengadu ke petugas yang berjaga di situ. Kata petugas itu, “bayar saja agar aman”.
Ceritera seperti ini bukan kasus biasa. Apa yang terjadi di luar kewajaran, dan hanya keputusan sepihak saja sudah masuk kategori paksaan, pemerasan. Karena itu dikategorikan dalam kasus “kekerasan”.

Negara Lalai
Terhadap kekerasan seperti ini di sebuah ruang publik tanpa upaya pencegahan dari aparat yang bertugas di tempat itu maka masuk kategori “pembiaran” yang berakibat rakyat dirugikan. Dalam kacamata tanggungjawab negara maka negara dalam hal ini pemerintah kabupaten, TNI dan Polri di wilayah kabupatn itu sedang tidak berfungsi dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak rakyat untuk bergerak aman di segala ruang publik tanpa merasa ditipu, diintimidasi, dipaksa dan diperas. Merasa aman di mana saja adalah hak asasi setiap warga negara di negara-negaara merdeka.
Ini bukan ceritera tunggal atau atau cuma satu kasus. Mungkin saja dalam kurun waktu beberapa tahun berlalu telah terjadi ratusan bahkan ribuan kasus “pemerasan” seperti ini di pelabuhan Larantuka. Dan herannya, pemerasan seperti ini bertumbuh leluasa tanpa ada yang mampu menghentikannya. Bahkan pemerasan dilakukan secara telanjang di hadapan aparat yang bertugas di pelabuhan itu. Bisa diduga, apa yang terjadi di pelabuhan Larantuka itu diketahui oleh aparat yang bertugas di situ, dan mebiarkannya karena dua alasan atau lebih. Pertama, aparat yang bertugas tidak dilengkapi sejumlah kekuata hukum. Kedua, dibiarkan karena menjadi lahan bersama sebagai sumber pendapatan tambahan.
Dalam pandangan saya, mungkin alasan pertama. Sebab di mana-mana aparat negara selalu akan menjadikan hukum dan aturan sebagai panglima. Jika telah ada aturan hukum yang mengatur tarif-tarif jasa di ligkungan pelabuhan, pasti aparat yang bertugas akan mudah melakukan pengendalian. Aturan hukum menjadi alat untuk mengatur dan mengendalikan perilaku menyimpang bahkan jahat di pelabuhan.
Jika belum ada payung hukum yang mengatur hal ini maka tanggungjawab pemerintah daerah untuk mengaturnya. Jika sudah ada namun belum optimal ditegakkan atau sengaja diabaikan oleh aparat di lapangan dengan berbagai alasan, maka prilaku aparat perlu dibenah. Ini menjadi tanggngjawab negara dalam hal ini pemerintah kabupaten setempat.
Jika kasus ini menjadi kasus mayoritas, maka pihak lain yang mestinya proaktif mendorong optimalnya fungsi penegakkan keamanan dan kenyamanan para penumpang kapal adalah Pelni. Sebab kasus-kasus miris yang terus mengemuka justru mayoritas terjadi di lingkup pelayanan jasa Pelni. Pelni sebagai sebuah unit bisnis penyedia jasa pelayaran tentu tidak mengiginkan ceritera buruk seperti ini menjadi momok. Jika pengguna jasa semakin tidak nyaman maka mereka akan berpaling ke alternatif lain. Misalnya ke plabuhan lain yang lebih nyaman. “Penumpanng dari Nunukan jarang di (numpang) kapal kami. Mereka lebih memilih bukit Siguntang yang turun di Lembata. Katanya di Lembata lebih nyaman dan tidak minta bayaran yang mahal seperti di Larantuka”, tutur para ABK sirimau” (PK, Senin, 13 Februari 2012).***

TERGUSURNYA KEANEKARAGAMAN PANGAN LOKAL

2012-02-15T10:19:00.003+08:00

Melky Koli Baran

Bulan Oktober tahun 2011 silam. Sebuah hajatan tentang Pangan digelar sejumlah elemen masyarakat sipil. Malah berhasil menggandeng Pemda setempat. Motornya adalah Yayasan Pengkajian dan pengembangan Sosial (YPPS) yang mendapat dukungan dari Yayasan Tifa di Jakarta. Di tingkat lokal, YPPS juga brhasil menggandeng Delegatus Socialis/Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (Delsos/PSE) Keuskupan Larantuka.

Ide awalnya sederhanya saja. Pangan yang sehat dan bergizi adalah hak rakyat. Karena itu harus diadvokasi. Jika tidak, hak rakyat yang satu dan penting ini akan tergusur. Untuk kepentingan advokasi, YPPS memulainya dengan menggalang dukungan. Berbagai pihak strategis diajak diskusi tentang keberadaan pangan di kabupaten ini. Sejumlah LSM, Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Komisi Gender dan komisi Pendidikan keuskupan Larantuka dan Tim Penggerak PKK kabupatenFloresTimur. Hal yang sama juga dilakukan di dua desa.
Diskusi keliling KE BERBAGAI PIHAK mendapat tanggapan bagus. Kepala dinas Pertanian kabupaten Flores Timur bersedia mendiskusikan gagasan YPPS ini dengan bupati Floress Timur. Bupati setuju berat. Tim Penggerak PKK kabupaten Flores Timur mengembangkan ide ini ke jaringan kerjanya 19 tim penggerak PKK Kecamatan. YPPS sendiri merapat ke Delsos/PSE Keuskupan. Lembga Gereja katolik ini harus diyakinkan untuk berada di garda depan. Posisinya strategis mengingat mayoritas petani dikabupaten ini Katolik. Selain itu, pangan telah menjadi mandat Gereja Katolik. Beberapa bulan sebelumnya Keuskupan larantukaa dalam masa puasa 2011 menjadikan pangan sebagai tema refleksi iman. Delsos tergerak. Romo Yansen Raring menyambut gembira, bahkan berterima kasih.
12 Oktober 2011, bertempat di aula Marisa milik Delsos/Komisi PSE, berlangsung sebuah pertemuan awal membahas tema pangan sebagai hak. Para pihak yang telah dikunjungi YPPS sebelumnya hadir. Istri bupati dan wakil bupati selaku Ketua dan wakil Tim Penggerak PKK kabupaten juga hadir. Tidak cuma itu. Kepala Dinas Pertanian dan wakil Badan Ketahanan Pangan kabupate juga hadir.
Diskusi ini sepakat bahwa rakyat berhak atas pangan yang sehat dan bergizi. Ketua tim penggerak PKK Flotim ibu Tresia Hadjon menambahkan bahwa rakyat juga berhak mendapatkan pangan secara mudah. Karena itu faktor ketersediaan menjadi penting. Hal ini didukung Kepala Dinas Pertanian. Untuk mecapai hal itu, berbagai persoalan harus dilewati. Dari segi ketersediaan, pangan lokal semakin tergusur. Sebuah statement dalam diskusi itu yang ditanggapi ramai. Pasar-pasar dan dapur sampai meja makan warga dibanjiri pangan import, bahkan pangan instan. Romo Yansen Raring bilang, pangan instan itu belum tentu sehat. Kaya zat pengawet dan bahan kimia lainnya. Benediktus Bedil bilang, ladang-ladang petani juga dibanjiri prodduk pabrik yang juga difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Bibit lokal tergusur. Tanah pertanian diracuni pupuk kimia dan racun pembunuh serangga dan rumput atau gulma. Sesaat sunyi. Tapi peserta, termasuk unsur pemerintah manggut-manggut.
Ibu Tresia Hadjon bilang, flores Timur kaya pangan lokal. Bukan kaya persediaan tetapi kaya gizi daan aman dikonsumsi. Ia memberi contoh, jagung dan ubi-ubian tersedia di kebun-kebun. Bisa tumbuh subur tanpa bantuan pupuk kimia. Tanaman kelor tumbuh subur di sela-sela batu tanpa batuan pupuk kimia. Tanaman sayur khas Flores Timur ini juga kebal terhadap serangan hama dan penyakit.
Magda Rianghepat dari YPPS mengatakan, semua hal yang tercurah dalam diskusi ini harus diketahui masyaarakat luas. Itu juga menjadi hak rakyat untuk tahu dan dapat informasi tentang pangan mana yang sehat, bergizi, aman dikonsumsi dan mudah didapatkan. Benediktus Bedil dari Delsos menyambung hal ini. Menurutnya, perlu ada ruang publik untuk membahas semua soal ini agar masyarakat luas mengetahuinya.
Diskusi tanggal 12 ini menyepakati untuk menggelar sebuah diskusi publik sekaligus memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2011. “Agar gemah diskusi ini punya kekuatan, maka Buati Flores Timur bisa diloby untuk meghadiri diskusi ini, bila perlu menjadi pembicara kunci”, usul Magdalena dari YPPS. Usul ini disamut baik, dan tugas menguhungi bupati menjadi tanggungjawab Kepala Dinas pertanian serta ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten.

***
“Fakta bahwa pangan lokal di Flors Timur semakin tergusur dan terancam musnah. Perlu upaya penyelamatan terhadap keadaan ini. Harus ada kerja-kerja terorganisir yang menembus ruang-ruang kebijakan publik”. Ini salah satu inti sari diskusi publik memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXI tahun 2011 tingkat kabupaten Flores Timur di stadion mini, Delsos/PSE Keuskupan Larantuka.
“Penggusuran secara sistematis dilakukan oleh negara melalui kebijakan bantuan beras untuk orang miskin yang dikenal dengan nama raskin”, demikian kata Delsos Keuskupan Larantuka pastor Rosarius Yansen raring, Pr dalam diskusi itu. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Flores Timur Tresia Hadjon, perlu dilakukan pendidika ekstra kepada para petani tentang hal ini. Masyarakat perlu tahu pangan yang dikosumsi itu sehat, bergizi dan aman.
Bupati Flores Timur Yosef Lagadoni Herin kesempatan itu mengatakan, pangan yang aman itu harus bebas dari bahan-bahan kimia. “Jika di meja makan tersedia sayur daun kelor dan sayur kol, maka saya akan memilih makan daun kelor. Karena daun kelor tidak terkontaminasi bahan kimia”, demikian kata Yosef Herin disambut gembira.
Bupati juga berbicara tentang Raskin. Menurutnya, “beras itu dikatakan untuk orang miskin. Itu bisa benar. Tetapi yang yang saya tahu beras itu politik. Belum lagi pertanggungjawaban kandungan gizi raskin itu. Kalau mau, kita tolak raskin masuk kabupaten ini”. Sekali lagi diskusi menjadi riuh oleh tepukan tangan.
Tresia Hadjon berceritera, dari pengalamannya keanekaragaman pangan lokal di Flores Timur masih dijumpai akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990-an. Selanjudnya perlahan hilang diganti raskin. Di sini bisa dikatakan bahwa poitik beras telah berkontribusi pada penggusuran pangan lokal.
Tresia menyebutkan, di desa-desa di seluruh Flores Timur saat itu masih dijumpai aneka hidangan pangan lokal seperti jagunng nasi, kacang nasi, dan ubi-ubian. Setelah masuknya program raskin, perlahan-lahan keanekaragaman hidangan menu pangan lokal hilang dari dapur dan meja makan setiap keluarga.
Data yang dipaparkan kepala dinas pertanian kabupaten Flores Timur Anton Sogen dalam diskusi itu bahwa, kebutuhan bibit pangan lokal di kabupaten Flores Timur saat ini mencapai 30 an ton setiap musim hujan. Sedangkan ketersediaan di tangan petani rata-rata mencapai 10 ton saja. Karena itu, pemerintah terpaksa mendatangkan bibit pangan dari luar untuk memenuhi kekurangan ini.
Data Delsos keuskupan Larantuka sebagaimana disampaikan Yohanes Ujan dalam diskusi itu bahwa, yang dihitung baru sebatas bibit padi dan jagung. Padahal para petani memiliki juga bibit pangan lokal lain yang hampir punah. Dia menyebutkan sejumlah nama pangan lokal seperti jewawut, sorgum, ubi-ubian dan kacang-kacangan. Romo Yansen mengatakan, aneka pangan lokal yang perlu dilipatgandakan produksinya di kebun-kebun petani tidak sebatas padi dan jagung saja tetapi jenis pangan lain. Menurut pastor Yansen, proses produksi pangan menggunakan bibit transgenik, disertai dengan pupuk kmia dan racun pembasmi hama penyakit kimia menghasilkan pangan yang tidak sehat untuk tubuh manusia.
Tresia Sabu Hadjon dari perspektif menu bergizi, beragam, sehat dan aman dikonsumsi mengatakan, berbagai jenis pangan lokal di Flores Timur yang disebutkan dalam diskusi ini merupakan jenis pangan yang memenuhi standar gizi dan aman dikonsumsi karena bebas dari kontaminasi kimia.
Dalam diskusi itu juga, sejumlah peserta dari 250 orang peserta perayaan HPS di keuskupan Larantuka menyoroti penataan lahan pertanian yang menggusur keberlanjutan pangan lokal. Sr. Maria Sixta PRR antara lain mengatakan lahan-lahan pertanian di Flores Timur yang didominasi tanaman perkebunan jambu mente selain mempersempit lahan pertanian tanaman pangan, tetapi juga menghilangkan keanekaragaman budidaya pangan lokal di tangan rakyat.
Menurut partor Yansen, industrialisasi komoditi perkebunan telah mendorong petani meninggalkan peran pentingnya sebagai produsen pangan yang sehat, beragam, bergizi dan aman.
Bupati Flores timur dalam diskusi itu mengatakan, tahun 1970-an sampai 1980-an di pulau Solor, Adonara dan Flores bagian Timur melimpah berbagai jenis pangan yang disebut-sebut dalam diskusi ini. Daerahh ini kaya jagung dan padi, aneka jenis kacang, jewawut, sorgum dan puluhan bahkan ratusan jenis ubi-ubian. Saat ini sulit dijumpai lagi. Jika tidak segera dibudidayakan maka daerah ini akan kehilangan identitasnya atas pangan lokal.

***

Diskusi ini baru awal dari sebuah kerja advokasi yang panjang. Tanggal 19 Oktober, sehari setelah diskusi ini, sebuh kelompok pilihan unsur-unsur dalam diskusi publik sehari sebelumnya bertemu di Rumah jabatan Bupati. Pertemuan ini memetakan sejumlah isu yang tercurah dalam diskusi publik untuk ditindaklanjuti. Antara lain, isu tentang keberadaan pangan lokal, kemiskinan, gender, kebijakan dan perspektif masyarakat.
Isu-isu ini didiskusikan secara medalam dan melahirkan tiga agenda ke depan yang dikerjakan secara bertahap atau berjenjang. Agar terbangun kedaulatan pangan sebagai hak rakyat maka, pertama: perlu gerakan bersama yang terkonsolidasi. Membangun kedaulatan pangan bukan urusan segelintir orang tetapi mandat bersama rakyat yang perlu diadvokasi. Kedua: Kebijakan Daerah. Negara, dalam hal ini daerah kabupaten sangat bertanggungjawab agat terwujud kedaulatan pangan di Flores Timur sebagai sebuah gerakkan bersama. Karena itu perlu kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah sebagai pengendali. Ketiga: Tim pengawal. Disadari bahwa advokasi merupakan sebuah kerja yang tidak ringan. Maka konsolidasi terhadap isu ini harus dikawal sebuah Tim.
Prioritas pertama dari ketiga agenda ini adalah membangun dan memperkuat sebuah kelompok inti sebagai pengawal. Kelompok inti ini terdiri dari wakil para pihak. Tugas pertama adalah secara ke dalam memperkuat tim dan secara keluar mulai mempersiapkan advokasi kebijakan panngan. Untuk itu, diagendakan setiap tanggal 16 dalam bulan, tim ini bertemu. Tim ini diberi nama Forum Peduli Pangan Flores Timur, dengan Ketua Anton Wukak Sogen (kepala inas Pertanian).***

2011-07-18T20:49:00.002+08:00

Quo Vadis Lembata

Oleh Melky Koli Baran

Saat ini kabupaten Lembata sedang siap memasuki Pemilu Kada (Pilkada) putaran kedua. Paket jagoan Golkar dan PDIP yang lolos ke putaran kedua ini. Golkar mengusung moto “Untuk Lembata Yang Lebih Baik” sedangkan PDIP populer dengan sebutan “Lembata Baru”. Lembata yang Baru tentulah Lembata yang Lebih Baik dari hari ini. Dan Lembata yang Lebih Baik dari hari ini adalah Lembata yang Baru, yang tentunya jauh berbeda dengan Lembata 10 tahun silam. Artinya, selama sepuluh tahun otonomi setelah pisah dari Flores Timur Lembata masih tetap Lembata yang Lama dan karena itu belum menjadi Lembata yang Lebih Baik.

Ceritera Pembelajaran

Masa sepuluh tahun meninggalkan berbagai ceritera pembelajaran untuk membangun Lembata menuju Lembata Baru yang tentu Lebih Baik. Tentang Lembata sepuluh tahun berlalu ada berbagai ceritera pembelajaran yang dipungut dari fakta-fakta kehidupan pengalaman masyarakat Lembata.

Pertama: Infrastruktur jalan yang jelek. Dalam satu perjalanan dari kecamatan Wulandoni ke Lewoleba terekam ceritera ini. Selepas desa Puor dan memasuki desa Keluang Belabaja, guncangan mobil mulai tidak beraturan. Para penumpang terguncang-guncang melewati jalanan yang rusak, berlubang-lubang dan berdebu. Terakhir jalur jalan ini dibangun tahun 1991 pada masa Bupati H.I. Munthe di Flores Timur. Selama otonomi jalur ini belum diurus. Jalan yang membentang dari desa Keluang Belabaja hingga Lewoleba rusak parah. Di musim hujan ribuan kolam pekat terhampar sepanjang lajan ini. Sama halnya dengan ruas jalan jurusan Kedang, Lebatukan dan Atadei. Ketika melewati jalur Lewoleba - Kedang tiga tahun silam, seorang penumpang yang baru pertama kali ke Lembata berkomentar bahwa kolam-kolam berlumpur sepanjang jalan itu bisa digunakan untuk ternak ikan lele. Karena itu sebaiknya jalan ini diurus Dinas Kelautan dan Perikanan. Ceritera dan komentar polos bernuansa kecewa dan putus asa. Infrastruktur jalan sungguh tak terurus dibandingkan kabupaten-kabupaten lain. Belum lagi mutu jalan. Pernah penulis mendaki ke pedalaman Lebatukan. Jalan menuju Lodoblolong saat itu sedang diaspal. Namun sebelum pekerjaan itu selesai ada bagian yang mulai terkelupas.

Kedua: BBM langka. Masih dalam perjalanan dari kecamatan Wulandoni. Memasuki desa Puor sekitar pukul 03.30 perkampungan di lereng gunung Labalekan itu gelap gulita. Padahal beroperasi di sini Perusahaan Listrik Desa. Lalu muncullah ceritera ini. Seorang penumpang berceritera bahwa sudah beberapa pekan terakhir PLTD di Lamalera dan Puor tidak beroperasi karena solar (BBM) habis. Ini juga ceritera pilu. Sebab beberapa saat yang lalu terjadi polemik di media tentang pembangunan Jober (Join Bersama) Pertamina di Lembata untuk menjaga ketersediaan BBM karena kabupaten ini merupakan kabupaten pulau. Jober merupakan fasilitas Pertamina yang tidak mudah dijumpai di berbagai tempat. Sangat terbatas. Join Bersama antara Pemda, Pertamina dan Kementrian Sumberdaya Mineral untuk membangun pangkalan minyak di suatu wilayah karena wilayah itu selain jauh dari komunikasi angkutan BBM tetapi di sana tersedia aset-aset penting negara yang akan bermasalah jika terjadi kelangkaan BBM, seperti sentra industri, pertambangan dll. Mungkin saja Lembata itu kabupaten pulau dan ada rencana pertambangan emas maka Jober dibangun dengan biaya tidak sedikit. Minimal menjamin ketersediaan BBM. Namun ironisnya, setelah miliaran rupiah terkuras untuk membangun Jober, masih ada kampung yang diliputi kegelapan karena ketiadaan BBM. Hal ini karena fasilitas Jober itu masih belum berfungsi. Katanya sedang bermasalah. Ujung-ujungnya rakyat yang menderita.

Ketiga: Air Bersih. Lembata selalu punya masalah ketersediaan ari bersih di beberapa tempat. Misalnya di kecamatan Ile Ape. Selama sepuluh tahun otonomi, belum terlihat upaya yang jelas untuk mengubah keadaan ini. Di kecamatan Ile Ape dibangun proyek penyulingan air laut menjadi air tawar. Lalu media lokal di NTT pernah melansir perdebatan di DPRD Lembata tentang kuaalitas bangunannya yang ujung-ujungnya pihak eksekutif selaku pengelola berdalih bahwa kerusakan itu terjadi karena gelombang pasang. Salah urus oleh manusia tetapi alam yang disalahkan.

Keempat: penataan kota Lewoleba. Ketika kampanye Pemilu Kada beberapa saat lalu, datanglah Rano Karno, jurkam Pusat PDIP ke Lembata. Seorang teman berceritera, saat itu Rano Karno dari Bandara menuju Lewoleba. Ketika dari bandara melintasi kota dan memasuki pemukiman Pada, ia bertanya, “apakah kota Lewoleba masih jauh?” Padahal ia telah melewati jalan protokol di depan kantor Bupati tetapi tidak tahu bahwa itu adalah kaawasan kota. Aneh tapi nyata. Bukan saja Rano Karno yang bertanya demikian. Setiap orang yang baru pertama kali ke Lewoleba akan melontarkan pertanyaan yang sama. Ini artinya selama sepuluh tahun wajah pemukiman Lewoleba gagal dibangun untuk menampilkan wajah sebuah kota kabupaten. Jika ke Lembata melalui jalur laut, setiap orang akan disuguhi kerusakan infrastruktur kota mulai dari atas dermaga laut yang retak dan jebol di beberapa bagian. Lalu jalan berdebu dan berlubang menjadi kenyataan yang wajib diakrabi menuju kota. Dari pelabuhan, jalan yang ditata dalam dua jalur sepuluh tahun silam itu berdebu, retak dan berlubang. Demikian pula lorong dan jalan dalam kota yang telah disediakan sebelum otonomi itu masih belum diurus. Pasar Lewoleba yang menjadi pusat perdagangan tradisional juga masih misterius antara dibakar demi isu politik atau terbakar. Anggota DPRD Lembata Yakobus Liwa pernah bilang pasar itu dibakar, bukan terbakar. Karena itu, para pedagang berjualan di sembarang tempat dan menjadi obyek kejaran Pol PP. Bukti tata kota yang amburadul dan tak berwibawa.

Masih banyak ceritera yang patut dijadikan pelajaran bagi Paket Titen Herman Loli Wutun-Viktus Murin dan paket Lembata Baru Yence Sunur-Viktor Mado Watun. Siapapun yang memenangkan pertarungan putaran kedua harus bisa mengubah ceritera-ceritera duka ini. Dengan demikian terjawablah apa yang dikampanyekan tentang “Lembata Baru” yang adalah “Lembata yang Lebih Baik” atau Lembata yang Lebih Baik adalah Lembata yang Baru. Jika tidak maka rakyat Lembata akan belajar sekali lagi tentang pembohongan.

Pendekatan Pembangunan

Membangun Lembata Baru atau Lembata yang Lebih Baik sangat tergantung pada pendekatan pembangunan selama lima tahun ke depan yang dipilih. Pilihan itu juga teramat sangat dipengaruhi oleh proses politik suksesi ini. Jika suksesi yang sekarang berjalan dalam kekotoran, maka pendekatan pembangunan yang dipilihpun penuh dengan beban-beban utang politik pada pihak lain di luar kepentingan rakyat Lembata. Politik pembangunan bisa menjadi transaksi balas jasa bukan kepada rakyat Lembata yang telah memberikan suara tetapi pada pihak lain yang berada jauh di luar kontrol rakyat Lembata termasuk kontrol DPRD sendiri.

Ceritera-ceritera liar dan kasat mata tentang ongkos politik yang teramat sangat besar kemudian memunculkan pertanyaan, siapakah yang berada di balik mahal dan menggunungnya ongkos politik itu? Apa kepentingan dia dengan segala pembiayaan yang teramat melangit? Lalu apa yang akan dia panen jika figur yang dibiayai itu lolos?

Siapapun dia dan apapun maunya, dalam pelaksanaan pembangunan telah ada format yang dipayungi sederet regulasi tentang pembangunan di daerah otonom. Ada sekurangnya tiga elemen yang berkepentingan dan bermain dalam sistem ini. Mereka adalah politisi lokal, bisnis dan rakyat.

Yang kelihatan kasat mata dalam proses Pilkada adalah politisi dan rakyat. Para politisi melakukan seleksi calon dan menetapkan calon untuk diusung. Selanjudnya para calon dibawa ke tengah rakyat untuk diperkenalkan saat sosialisasi paket calon dan kampanye. Golkar menggunakan metode survey calon mendahului penetapan. Setelah proses ini selesai sesuai tahapan yang telah ditetapkan KPUD, maka gilirannya rakyat memilih paket yang dipercaya.

Lantas di manakah kelompok bisnis? Permainan kelompok ini biasanya tidak jelas di mata publik namun profesional dalam mengembangkan loby dan pendekatan menggalang logistik dan pendanaan. Membentuk semacam korporasi bisnis bayangan mengkawal para calon. Kelompok ini yang selama ini diduga menyiapkan berbagai ongkos politik.

Kelompok politisi, rakyat dan bisnis merupakan tiga elemen penting yang sangat diperlukan untuk menggerakkan mesin suksesi seperti Pilkada. Omong kosong jika mengatakan bahwa perjuangan murni politisi berbasis pada rakyat untuk memenangkan pertarungan. Sekecil apapun aktivitas, perlu logistik. Dan ketika kelompok politisi dan rakyat tidak menguasai logistik maka harus berkompromi dengan pemegang modal yakni para pebisnis. Dari sanalah mobilisasi logistik mulai berjalan. Semuanya bisa saja berjalan lancar maupun rumit, namun tak satupun yang terpantau oleh rakyat. Dan lebih celaka lagi jika rakyat yang masih terus mengambang ini mau juga menerima hamburan uang dan barang pada masa kampanye. Hal ini bukan lagi rahasia. Praktek money politick berupa bagi uang dan barang atas nama pembangunan maupun cinta kasih menjadi sangat akrab dalam proses Pilkada.

Selain ketiga elemen ini, masih ada satu kelompok strategis yakni birokrat. Oleh UU kelompok ini disuruh netral tetapi punya hak politik untuk memilih. Namun jangan lupa, kelompok birokrat yang pada msa Orde Baru menjadi kekuatan Golkar itu berada di bawah bayang-bayang elit politik kabupaten, propinsi dan pusat dalam figur seorang Bupati, Gubernur ata presiden yang sedang memerintah. Kecelakaan berikut muncul di sini jika pak Gubernur atau Butapi yang sedang berkuasa tidak bisa membedakan posisinya sebagai “PNS” dan pengayom proses Pilkada atau pengurus maupun ketua Partai. Dengan atribut kebesaran sebagai Gubernur dan Bupati ia memberi bantuan kepada rakyat pada masa kampanye atau persiapan kampanye, tetapi di baliknya terselip atribut partai yang sulit dihindari. Terkadang jabatan sebagai bupati/gubernur dan kedua partai dipandang sebagai kekuatan sekaligus peluang.

Dalam konteks Lembata lima tahun ke depan, keempat elemen ini sangat berpengaruh. Namun yang akan lebih kuat menentukan ke mana arah kemudi pembangunan Lembata lima tahun justru bukan pada politisi lokal dan rakyat. Sangat boleh jadi ada pada tangan konglomerasi bisnis yang terkonsolidasi selama proses Pilkada berlangsung atau elit politik di propinsi dan pusat. Dengan demikian, mekanisme pembangunan mulai dari penyusunan rencana pembangunan, penganggaran, pembahasan di DPRD sampai pada lelang dan tender proyek-proyek APBD maupun APBN di daerah akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelompok bisnis dan elit politik propinsi dan pusat.

Di titik inilah, seroang bupati di sebuah daerah otonom walau secara politik memiliki kekuatan yang terlegitimasi oleh rakyat namun dalam hal tekhnis pengelolaan pembangunan ia terbebani oleh kuatnya bisikan paran kawan dan sahabat dari kelompok bisnis dan elit politik yang telah berjasa meloloskannya sebagai pemenang. Jadilah dia seorang “Bupati Boneka”.

Nuansa ini menjadi topik kasak kusuk di masyarakat Lembata memasuki Pilklada putaran dua. Peta para kontraktor, pebisnis, pedagang mulai dihitung sebarannya pada dua paket ini. Terpetakan menjadi tiga kelompok. Ada yang katanya berada di paket A dan ada yang di paket B. Lalu ada juga abu-abu. Tidak jelas di A atau B. Tetapi yang pasti, bermain dua kaki. Siang di A dan malam di B.

Peta permainan seperti inilah yang akan sangat mempengaruhi pendekatan pembangunan. Apakah pendekatan pembangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanana berjalan secara sentralistrik top down atau kerakyatan botton up, tetaplah kelompok yang berjasah dalam proses Pilkada yang turut mengendalikan. Semakin dasyat jika elit politik propinsi juga minta jatah.

Karena itu, Lembata lima tahun ke depan menjadi Lembata yang Baru yang akan Lebih Baik, sangat ditentukan oleh warnah warni politik Pilkada itu sendiri di tangan empat elemen tadi: politisi lokal, rakyat, bisnis dan elit politik propinsi atau pusat. Di titik inilah sebetulnya analisis risiko dapat menjadi acuan dalam menentukan siapakah yang layak menjadikan Lembata ke depan Baru dan Lebih Baik. Kalau ada yang berisiko mengkianati rakyat maka dia tetap dihormati tetapi sebaiknya tidak dipilih. Jika dua-duanya berisiko maka pilihlah yang punya risiko kecil membuat Lembata gagal lagi lima tahun ke depan. Siapa yang bermain uang dan program pembangunan dalam proses Pilkada akan mempermainkan uang dana-dana pembangunan. Tetapi rakyat pemilih yang cerdas akan “Menerima Uangnya dan Melupakan Orangnya”.***

2011-07-18T20:45:00.001+08:00

Benang Kusut Pilkada

Oleh Melky Koli Baran

Di ruang sidang Mahkama Konstitusi (MK). Peserta sidang duduk berderet. Mereka berasal dari kabupaten yang sama. Anehnya, mereka tidak saling bertegur sapa. Suasana dingin dan tegang. Juga terkesan menyelinap kecurigaan di antara mereka. Di antara mereka ada pegawai negeri sipil (PNS). Mereka hadir sebagai saksi sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerah asal mereka.

Berbeda dengan pemilihan kepala daerah dalam sistem perwakilan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketika seorang kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD pada masa Orde Baru, prosesnya sangat sederhana dan hemat. Tidak ada kampanye terbuka, tidak ada mobilisasi masa, tidak ada tim sukses, tidak ada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), tidak ada sidang sengketa Pilkada di MK dan lain sebagainya. Seluruh proses menjadi kewenangan partai politik. Ketika mandat kepada para wakil rakyat diambil oleh rakyat dalam sistem pemilihan langsung, semuanya menjadi mahal, rumit, sarat masalah dan sengketa. Pertanyaannya, apakah sistem pemilihan langsung oleh rakyat lebih buruk dan karena itu kembali saja ke sistem perwakilan?

Ceritera tentang suasana di ruang sidang MK di mana mereka yang dari kabupaten yang sama tidak saling tegur dalam ekspresi dingin dan tegang merupakan salah satu gambaran dari dampak politik kotor dalam pelaksanaan Pilkada langsung oleh rakyat.

Sesungguhnya pemilihan langsung itu demokratis karena melibatkan partisipasi langsung rakyat pemilih. Rakyat sendiri memutuskan siapa yang layak dipilih dari sejumlah paket calon. Karena itu pula, rakyat juga secara langsung dapat membangun negosiasi politik dengan para calon melalui tim sukses masing-masing maupun tidak langsung melalui kampanye dialogis maupun monologis. Rakyat secara langsung dan bebas aktif membahas berbagai hal tentang para calon, terlibat menelusuri latarbelakang calon dan kemudian secara pribadi maupun kolektif dalam sebuah komunitas memutuskan siapa yang layak dijagokan dan dipilih.

Apa yang seharusnya demokratis dan karena itu positif, ternyata dalam pelaksanaannya menuai masalah, bahkan merusak dan mengotori tatanan sosial masyarakat. Bayangkan saja, para PNS dari daerah yang sama, yang tentu dalam karier birokrasi telah membangun keakraban dan kerja sama harmonis, tiba-tiba menjadi dingin dan tegang seolah tidak saling mengenal hanya karena sama-sama duduk dalam satu ruang sidang sengketa pemilu kada. Praktek buruk politik telah mengotori, merusak tatanan sosial dan dan menodai persaudaraan. Persaudaraan yang rusak ini akan terus menjadi beban korps dan beban sosial. Semuanya ternoda dan tercabik-cabik oleh perilaku tim sukses atau para calon yang memobilisasi partisipasi pemilih yang dapat saja dengan iming-iming jabatan dan peluang jika lolos terpilih.

Selain PNS seperti disebutkan, proses politik Pilkada yang kotor juga telah merusak relasi komunitas-komunitas sedesa atau sekampung, sesuku maupun seprofesi.

Di atas realitas politik Pilkada yang dijalani secara tidak terpuji ini, muncul pertanyaan, mungkinkah sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih baik dibandingkan sisitem pemilihan langsung? Ataukah memang sesungguhnya sisitem pemilihan langsung itu jauh lebih baik hanya saja menjadi buruk karena dikotori oleh para pemainnya demi meraih kemenangan.

Sejauh diamati, ada satu dua perilaku kotor yang merusak. Sangat boleh jadi, perilaku buruk ini bisa melahirkan kesimpulan buruk bahwa rakyat seharusnya diwakili dalam memilih pemimpinnya karena ia sendiri tidak mampu bermain sebagai pemain langsung yang baik.

Politik Uang

Politik uang (meney politics) sudah lama ada. Merupakan salah satu bentuk politik kotor dalam setiap level Pemilu. Pada rejim orde baru, pembicaraan tentang money politics langsung dialamatkan ke partai Golkar. Cornelis Lay dalam wawancara dengan tabloit Detak 11 Agustus 1998 mengatakan, Golkar selalu menggunakan uang sebagai instrument penting untuk mendapatkan dukungan dari berbagai segmen politik (Indra Ismawan: 1999). Hal ini karena saat itu Golkar menjadi kekujatan tunggal.

Ketika hak pilih langsung berada di tangan rakyat, ceritera-ceritera seputar money politics semakin marak, bahkan sangat telanjang. Masyarakat pemilih dimobilisasi untuk mengikuti kampanye akbar dengan bayaran uang, BBM dan nasi bungkus. Di pagi hari menjelang pemilihan, ada juga praktek penghamburan uang yang disebut dengan serangan fajar. Ada juga yang membagi-bagi paket sembako atau pakaian yang di dalam paket itu terselip foto calon dan ajakan untuk mencoblos calon tersebut.

Selain uang, mengalir berbagai bantuan mendadak ke desa tanpa diminta atau diusulkan dari bawah. Kebetulan pucuk pimpinan daerah berasal dari salah satu parpol yang sedang bertarung maka para pejabat pemerintah di tinngkat kabupaten dan propinsi (dimobilisasi) ke daerah-daerah pemilihan menggunakan biaya-biaya kedinasan seperti SPPD. Praktek seperti ini selalu dicarikan argumen pembenarnya. Jika itu dilakukan oleh aparat pemerintah maka disebut program pemberdayaan maasyarakat, program pemandirian desa dan lain sebagainya. Jika itu dilakukan secara langsung oleh partai politik maka itu disebut ongkos politik, biaya kampanye, penguatan partai, pembinaan politik, kaderisasi dan lain sebagainya.

Yusril Ihza Mahendra dalam Jawa Pos 16 Februari 1999 mengatakan money politics adalah upaya memengaruhi massa pemilih dengan imbalan materi. Pelakunya dapat dijerat dengan pasal pidana penyuapan jika terbukti (Indra Ismawan: 1999). Karena masuk kategori pidana penyuapan, maka, money politics merupakan tindakan melawan hukum, dan karena itu juga merupakan kejahatan politik.

Singkatnya, money politics merupakan upaya memengaruhi pemilih atau upaya mendapatkan dukungan pemilih melalui bayaran sejumlah uang, barang atau janji-janji proyek dan jabatan. Praktek jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan seperti ini merambah mulai dari tingkat pemilihan kepala desa hingga presiden. Praktek pemberian uang, barang dan iming-iming kepada pemilih (voters) secara kelompok atau individu dilakukan secara sadar dan terencana dengan target memenangkan pemilihan. Karena itu masuk ketegori perbuatan secara sistematis.

Pertanyaannya, akan jadi apakah jika seorang pemimpin seperti gubernur atau bupati mendapatkan jabatan melalui upaya-upaya politik kotor seperti ini?. Karena money politics itu tindakan pidana kejahatan maka sangat diragukan kualitas moral seorang pemimpin yang mendapatkan jabatan melalui itu. Lebih dari itu, money politics merupakan kejahatan yang merusak tatanan demokrasi.

UU no. 32 tahun 2004 tegas mengatakan, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Jika pasangan calon dan/atau tim kampanye terbukti melakukan pelanggaran di atas berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD (pasl 28).

Keterlibatan Aparat

Selain money politics, pemburukan proses politik juga dilakukan oleh aparat sipil (masa Orba termasuk militer). Secara pribadi, setiap manusia memiliki hak politik, termasuk aparat. Melekat pada mereka hak untuk memilih dan dipilih. Namun posisi sebagai PNS dan aparat yang adalah pelayan pemerintahan dan kemasyarakatan maka dibangun rambu-rambu baginya agar tidak menyalahgunakan tugas pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan untuk kepentingan kelompok atau paket calon tertentu. Pasal 79 UU no. 32 tahun 2004 menegaskan bahwa dalam kampanye dilarang melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN atau BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, kepala desa, pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri.

Fakta di sejumlah daerah yang menuai masalah Pilkada dan berujung di sidang MK cukup signifikan menempatkan aparat sipil di daerah sebagai salah satu penyebab kekisruhan politik daerah. Padahal tegas-tegas UU melarang keterlibatan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri. Artinya dalam pelaksanaan Pilkada di daerah, aparat sipil di daerah seharusnya menjadi penyelamat demokrasi, bukan perusak demokrasi yang sedang bertumbuh.

Terlibat dan ikut terseretnya sejumlah pejabat struktural di daerah ke persidangan sengketa Pilkada di MK sebagai saksi pelapor dan terlapor semakin membenarkan bahwa para pejabat ini turut menyumbang bagi perusakan demokrasi. Di sejumlah daerah, sengketa Pilkada di MK membeberkan keterlibatan aparat propinsi dan kabupaten dalam upaya memenangkan paket tertentu. Dan celakanya, pelibatan para pejabat ini justru menggunakan fasilitas-fasilitas kedinasan. Para pejabat ini sangat rajin berkunjung ke daerah-daerah atau ke tengah rakyat pada saat-saat menjelang Pilkada. Bahkan ada yang terang-terangan tampil di panggung kampanye.

Perilaku aparat atau pejabat seperti ini bukan saja berkontribusi pada berbagai sengketa pilkada tetapi menunjukkan kotornya kualitas pejabat bersangkutan. Kualitas seorang pejabat turut ditentukan oleh sejauh mana pejabat tersebut menempatkan diri di tengah carut marut politik seperti ini. Sejauh mana ia terlibat dalam menjadikan politik itu semakin bersih atau malah semakin kotor.

Pendidikan Politik Rakyat

Praktek kotor dalam politik seperti pemilihan kepala daerah menjadi semakin subur juga oleh sistem kaderisasi, konsolidasi dan pendidikan politik oleh partai politik. Praktek jual beli suara terjadi justru karena masih besarnya massa pemilih yang tidak terkonsolidasi ke dalam salah satu partai. Mereka adalah massa yang bebas, bukan anggota aktif partai sehingga menjadi sasaran praktek politik kotor entah melalui politik uang atau sasaran bagi-bagi bantuan.

Dengan mengabaikan pendidikan politik secara sistematis oleh partai politik, maka akan semakin sedikit massa rakyat yang terdidik dan kritis berjuang dalam wadah partai. Dengan demikian, semakin besar pula lahan jual beli suara.

Di sini ciri loyalitas dan volatilitas massa partai menjadi faktor penting apakah money politics mendapatkan lahan subur untuk berkembang atau malah sebaliknya menjadi kerdil dan mati. Money politics tidak akan berkembang subur ketika loyalitas massa ke partai politik semakin besar dan kental. Sebaliknya money politics bertumbuh subur ketika loyalitas kalah terhadap volatilitas massa partai.

Karena itu, diskusi tentang bagaimana membangun karakter politik yang bersih sebagai lawan dari politik kotor adalah pendidikan politik oleh partai politik. Setiap partai politik yang telah melakukan konsolidasi hingga ke tingkat desa akan memiliki ukuran kekuatan dalam menghadapi sebuah event politik. Jika memiliki kekuatan maksimum, maka cara-cara kotor seperti bagi-bagi uang dan barang serta pengerahan aparat tidak akan menjadi pilihan memenangkan pertarungan. Sebaliknya partai politik yang hanya membuat gembuk kepengurusan dan administrasi dan lupa melakukan konsolidasi dan pendidikan politik ke masyarakat untuk merebut dan memperbesar anggota partai maka tiba pada tahap pertarungan politik ia akan cemas lalu menggunakan berbagai cara kotor untuk memenangkan pertandingan.

Dari sisi negara, telah mulai dialokasikan dana-dana pembinaan partai. Setiap partai peserta pemilu sampai ke tingkat daerah mendapatkan jatah dari anggaran daerah untuk pembinaan partai. Besaranya sesuai dengan perolehan suara dalam pemilu tarakhir. Jika pengurus partai cerdas mengelola dana ini serta kreatif mengembangan sistem pendanaan internal partai maka sejak awal partai ini sedang turut merancang bangunan politik yang bersih.

Sebab sejauh masih ada mayoritas massa pemilih yang merasa tidak menjadi bagian langsung dari salah satu parpol maka sejauh itu pula praktek-praktek kotor politik seperti jual beli suata, money politik, pengerahan bantuan dan pengerahan aparat akan terus mengotori setiap event politik. Dan sejauh itu pula, perkara sengketa Pilkada terus terjadi dan relasi sosial masyarakat terus terluka. ***

Pilkada Bertabur Janji

2011-06-04T08:32:00.002+08:00

Oleh Melky Koli Baran

Flores Tumur baru saja mengakhiri hari-hari kampanye terbuka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) periode 2011 hingga 2016. Perhelatan politik lima tahunan di daerah yang sempat tertunda setahun itu memasuki garis finish. Di kabupaten Lembata, perhelatan itu telah berlalu. Di sana, rakyat yang haus akan pemimpin pemberani dalam menghadapi sejuta tantangan dan keterbelakangan yang gagal dibangun dalam masa 10 tahun otonomi daerah itu telah dijejali berbagai janji para kandidat. Akhir pertarungan itu belum mnembuahkan hasil. Lalu kalau tidak salah, aaat ini sedang siap juga kabupaten Rote Ndao.

Satu hal yang pasti, dari mimbar kampanye satu ke mimbar kampanye lain, dari kampanye satu paket ke paket yang lain, rakyat pemilih disugihi berbagai janji. Sejumlah bujuk rayu dikemas dalam visi misi dan isu-isu strategis maupun program strategis.
Esensi sebuah kampanye tak bedanya dengan iklan. Walau sering dikritik bahwa iklan itu “indah kabar dari rupa” atau jauh dari kenyataan, tetaplah iklan itu menarik dan mempesona. Kampanye politik pun punya esensi yang sama, yakni upaya-upaya sadar dan terencana untuk meyakinkan pendengar/audiens agar dalam kondisi tertentu terpesona lalu setuju dengan apa yang dikampanyekan. Karena itu, janji-janjia Pilkada yang menarik, mempesona, realistis, riil sejalan dengan kenyataan hidup harian akan mudah termakan. Pada saat yang sama akan menarik simpati rakyat sehingga kandidat yang punya janji akan diidolakan dan didukung.

Indah Kabar Dari Rupa

Kampanye politik beda jauh dengan presentase ilmiah (ceramah, kuliah). Sebuah presentase ilmiah akan lebih mempertimbangkan bangunan informasi, pengetahuan dan argumentasi logis dari sejumlah data dan realitas yang tersedia akurat untuk mendorong kesadaran audiens sehingga pada akhirnya lahir diskusi dan perdebatan kritis sebelum memberi persetujuan dalam sebuah kesimpulan. Kampanye politik lebih bersiafat pengerahan massa. Para juru kampanye (jurkam) dituntut kepiawaian menghipnotis massa yang bergelora. Maka tak jarang terdengar berbagai gaya kampanye dengan tujuan awal menghipnotis pendengar, tergantung seperti apa psikologi massa peserta kampanye. Maka tak heran, seorang jurkam tingkat propinsi diberitakan mengelorakan massa peserta kampanye di dua kabupaten baru-baru ini dengan bergoyang di panggung kampanye sambil menyanyikan lagu Terajana. Terkesan sangat sederhana dan hura-hura tak berbobot jika dilihat dari level asal jurkam tersebut, yakni dari propinsi. Namun dari segi gaya dan strategi, hal-hal yang tergolong naif seperti ini menjadi medium menggelorakan dan menghipnotis massa. Apalagi bagi masyarakat yang dihimpit kekeringan hiburan dan rekreasi massal ketika gencar terjadi hegemoni sosial yang mematikan budaya-budaya rekreasi massal seperti dolo-dolo. Maka tak heran, para artis yang katanya “artis ibukota” diboyong ke desa untuk menghibur rakyat yang lagi kekeringan hiburan.
Selain itu ditampilkan tokoh-tokoh terkenal. Kader-kader Partai tingkat pusatpun diturunkan untuk berkampanye, walau kehidupan mereka sangat jauh dari realitas masyarakat di daerah sehingga jatuh terjebak dalam “indah kabar dari rupa”.
Dari berbagai gaya dan medya, uang menjadi salah satu alat menarik simpati masa. Pada masa kampanye raya, uang mengalir ke daerah-daerah. Ketika awal bergulirnya masa Reformasi tahun 1998 dan wacana pemilihan Presiden, Kepala Daerah, DPR dan DPRD secara langsung, para pengamat politik memprediksikan bahwa para calon yang akan mendapat dukungan rakyat adalah tokoh-tokoh populer di tingkat nasional maupun daerah (Arbi Sanit, 1998).
Prediksi politik ini benar adanya. Tokoh-tokoh populer sungguh mendapat tempat. Namun sejarah kepopuleran juga beragam. Ada tokoh yang memang matang dalam karier politik sehingga di bidang politik dia populer. Ada yang populer karena faktor keturunan dan ada yang karena karier-karier kemasyarakatan. Tetapi ada yang dipopulerkan oleh uang. Uang tiba-tiba menyulap seorang tokoh menjadi populer. Rakyat tiba-tiba membicarakan kedermawanannya membagi-bagi uang dan barang saat masa kampanye.
Letak strategis uang dalam kampanye politik seperti Pilkada tak dapat disangkal. Namun sangat diyakini bahwa, pendewasaan politik rakyat yang terus bertumbuh telah mengajarkan pada rakyat bahwa suaranya tidak bisa dibeli murah atau diuangkan. Dan bahwa kandidat atau calon yang berupaya membeli suara adalah tipe calon pemimpin yang tidak percaya diri dan juga buta terhadap kekritisan rsakyat pemilih yang akan “menerima uangnya dan melupakan orangnya”.
Ceritera-ceritera seputar penghamburan uang pada masa kampanye Pilkada sangat menarik. Ceritera bagaimana massa dimobilisir, diangkut dari desa dan dari pulau, bagaimana massa dibagi-bagikan uang atau bahan bakar untuk kendaraan mereka, dan bahkan ceritera kemunculan para dermawan dadakan yang membagi-bagi sembako, peralatan dapur, kain dan lain sebagainya.
Dan tentang uang, dari mimbar kampanye juga lantang terdengar janji kandidat untuk menggelontorkan uang ratusan juta ke desa. Ini distribusi langsung. Masih ada juga janji distribusi uang secara tidak langsung melalui pendidikan gratis, beasiswa S1 dan S2, bantuan pengembangan ekonomi rakyat dan sebagainya.
Singkat ceritera, semua janji tentang uang ini bermuara ke desa karena secara politis, desalah yang menjadi kantong suara mayoritas. Dan karena ini sebuah kampanye yang esensinya berupaya meyakinkan dan menarik simpati rakyat, maka janji uang dan sejuta bentuk bantuan lainnya akan mudah menghipnotis dan memikat rakyat. Lalu mereka lupa bahwa rakyat yang sama juga sedang menyimpan janji sejumlah jurkam dari mimbar kampanye lain sebelumnya yang hingga kini belum pernah satupun dipenuhi. Misalnya di Flores Timur sering terdengar janji para politisi pada kampanye pemilihan DPRD silam untuk memperjuangkan naiknya harga jambu mente, yang ternyata belum terpenuhi hingga kini. Atau Lembata yang sejumlah wilayahnya masih terisolir dalam sepuluh tahun otonomi, padahal dalam dua pilkada sebelumnya janji itu telah disampaikan.
Tetapi kalau bukan demikian, maka ini bukan kampanye politik, yang dapat saja disamakan dengan propaganda. Karena sebuah propaganda maka yang terjadi adalah “Indah Kabar Dari Rupa”. Janji boleh jadi sangat muluk, namun sulit diingat baik oleh pemberi janji maupun yang diberi janji.

Kampanye Hitam

Janji-janji dari mimbar kampanye punya tujuan, yakni merebut simpati pemilih sekaligus mematahkan lawan politik. Katanya hal biasa dalam politik. Dan untuk tujuan mematahklan lawan politik, etika sejumlah politisi (jurkam dan kandidat) menjadi sangat jelek. Para jurkam dan kandidat tampil di depan publik tidak saja menebar janji tetapi juga menebar fitnah. Saling serang dan saling memfitnah seakan menjadi hal yang lumrah dan etis bagi para politisi. Bahkan tak jarang, isu-isu hitam memperalat bahkan menyogok seorang “perempuan” untuk rela jadi alat kampanye hitam hanya untuk mendepak lawan politik. Hal ini pernah terjadi di Flores Timur beberapa waktu silam.
Kampanye hitam juga masih diyakini sebagai alat ampuh menghipnotis massa yang rata-rata masih kuat memiliki rasa etis tradisional. Namun, para politisi ini lupa bahwa proses pendidikan politik yang terus bertumbuh telah perlahan membentuk sens politik rakyat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang cuma jualan isu. Bahkan, rakyat yang semakin kritis, mulai belajar membaca bahwa politisi yang suka memfitnah sesama politisi adalah tipe politisi yang belum matang. Tipe politisi yang berambisi menjadi pemimpin tetapi tidak siap untuk menerima bahwa kandidat lain lebih unggul dan lebih didukung rakyat. Dan karena itu, tumbuh pula kesadaran rakyat bahwa politisi yang gemar mengumbar fitnah adalah tipe bukan pemimpin sejati. Ia mungkin hanyalah seorang ambisius yang keropos, tidak percaya diri dan takut kalah. Lebih lagi, tanpa disadari bahwa semakin ia memfitnah lawan politik, rakyat justru semakin bersimpiati pada lawan yang difitnah. Sebab, masyarakat desa lebih mudah bersimpati pada orang yang dihina dan dibuat susah. Sosiologi masyarakat pedesaan seperti ini semestinya dipahami para politisi yang hendak merebut suara dari desa.

Pendidikan Politik

Mimbar kampanye semestinya menjadi mimbar pendidikan politik. Karena itu, para jurkam seharusnya adalah para pendidik tentang politik dan etika perpolitikan. Pendidik yang tidak saja memiliki segudang pengetahuan dan strategi politik tetapi pendidik yang bermoral dan beretika. Karena bermoral dan beretika maka haram baginya untuk memfitnah lawan politik dari atas mimbar kampanye. Jurkam bukanlah penebar iri, dengki dan fitnah. Sekali lagi jurkam adalah guru politik yang sedang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Rakyat yang berjubel mengikuti ajang kampanye selain massa yang dimobilisasi, juga massa kritis yang ingin tahu seperti apa kedewasaan politik kandidat. Masa kritis yang haus akan pendidikan politik. Haus akan informasi pembangunan. Ingin tahu dan mencerna gagasan-gagasan cerdas para calon pemimpinnya. Di ajang kampanye seperti Pilkada di berbagai daerah termasuk Flores Timur dan lembata yang baru saja usai kehausan-kehausan seperti ini seharusnya dipenuhi. Itulah tanggungjawab jurkam sebagai pendidik bagi rakyat. Namun sial! Dalam kampanye-kampanye ini, fitnah dan cercaan masih menjadi alat membunuh lawan politik.
Seorang politisi sekaligus jurkam kawakan akan memanfaatkan mimbar kampanye untuk menawarkan gagasan-gagasan cerdas bagaimana mengemban visi politik untuk mensejahterakan rakyat tanpa tendensi untuk memfitnah dan mencercah sesama lawan politik. Karena fitnah, kampanye hitam, hamburan iri dan dendam, bahkan sampai pada cercaan dan caci maki di atas mimbar kampanye adalah pendidikan politik yang buruk. Dan pada saat yang sama, massa rakyat yang kritis akan berpaling dan berkata, selamat tinggal calon pemimpin yang belum matang.****

Penjaga Rumah Belajar Liberty, YPPS, Flores Timur - artikel ini dimuat di Pos Kupang 31 Mei 2011

2011-05-06T21:00:00.002+08:00

Melawan Kebijakan

Oleh Melky Koli Baran

Jumad, 25 aret 2011. Di lingkup pemerintah kabupaten Flores Timur (Flotim) berlangsung pelantikan sejumlah pejabat eselon III dan IV. Dalam catatan waktu sejak peletakan jabatan bupati dan wakil bupati Flotim setahun silam, ini adalah mutasi gelombang kedua. Sebelumnya, penjabat bupati Muhamad S. Wongso telah melantik sejumlah pejabat eselon II.

Mutasi gelombang kedua ini sesungguhnya bukan hal luar biasa. Namun sebagaimana diberitakan harian pagi Timor Expres (Timex) tanggal 30 Maret 2011, mutasi itu justru mendapat perlawanan dari Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Flores Timur. Singkatnya, mutasi itu dilawan karena melawan hukum.
Momentum ini menjadi heboh juga bukan hanya laporan Timex. Setelah ditelusuri, hebohnya peristiwa itu justru karena Kasubag Peratuan Perundang-undangan Rofin Kopong, SH melakukan perlawanan terbuka pada pagi hari menjelang upacara pelantikan. Hal langka di kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Rofin tidak saja diam-diam menolak dan mengabaikan mutasi yang juga untuknya tetapi secara terbuka melayangkan surat protes dan perlawanan kepada Penjabat Bupati Flores Timur selaku pejabat yang melakukan mutasi. Surat serupa ditembuskan juga ke Mentri Dalam Negeri di Jakarta, Pimpinan DPRD kabupaten Flores Timur, seluruh anggota DPRD kabupaten Flores Timur, Inspektur Inspektorat Daerah kabupaten Flores Timur, Kepala BKD kabupaten Flores Tiumur dan seluruh PNS Lingkup Pemkab Flores Timur. Sebuah sumber di Larantuka mengatakan, terhadap aksi Rofin ini, Penjabat Bupati telah meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Flotim untuk menyikapinya.
Ulasan ini tidak bermaksud membenarkan perlawanan Rofin Kopong. Semata bermaksud membuka diskusi lebih lanjud terhadap peristiwa langka ini sebagai pembelajaran di hari-hari mendatang. Karena substansinya lebih menyangkut kebenaran penafsiran hukum maka mungkin dengan ini akan lebih mendapatkan pencerahan dari pihak-pihak yang berkompeten.
Pertanyaan kunci dalam tulisan ini untuk diskusi adalah, jika kebijakan mutasi ini bertentangan dengan aturan, lalu mengapa hanya Rofin Kopong yang melakukan perlawanan sementara PNS yang lain menerimanya termasuk staf ahli bidang hukum dan HAM kabupaten Flotim.

Tidak Berwewenang
Keberanian Rofin dilatari argumentasi kuat versi dirinya. Argumentasi bahwa penjabat bupati Flotim tidak berwewenang melakukan mutasi. Implikasi hukum atas hal ini adalah perbuatan melawan hukum. Dan hal itu dijelaskan dalam suratnya yang beredar cepat pada detik-detik menjelang pelantikan.
Dan jika benar hal ini melawan hukum, lantas apa implikasi bagi menyelenggaraan pembangunan di unit kerja pejabat terlantik, termasuk penggunaan kewenangan dan budget? Tidakkah hal ini melawan hukum karena dilakukan oleh seorang pejabat yang tidak legal?
Dasar legalitas jabatan dan kewenangan Penjabat Bupati Flotim saat ini adalah Keputusan Mentri Dalam Negeri nomor 131.53-602 tahun 2010 tentang pengesahan pemberhentian bupati Flores Timur dan pengangkatan Penjabat Bupati Flores Timur propinsi Nusa Tenggara Timur.
Karena masa jabatan bupati Flotim telah berakhir, dan agar tidak terjadi kevakuman pemerintahan di kabupaten ini maka pengangkatan seorang penjabat bupati oleh Mendagri adalah untuk mengisi kekosongan tersebut sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan normal serta mempermudah penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati definitif.
Karena jabatan seorang penjabat bupati bersifat sementara maka baginya juga tentu melekat kewenangan-kewenangan yang terbatas. Merujuk pada keputusan Mendagri sebagaimana disebutkan, maka kewenangan penjabat bupati sepertinya dibatasi pada tugas memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan normal sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Juga agar penyelenggaraan PEMILU KADA bisa berjalan sukses melahirkan bupati dan wakil bupati definitif.
Mencermati fenomena politik birokrasi lokal Flores Timur pada beberapa bulan belakangan, terbersit di satu sisi niat Penjabat Bupati untuk mereformasi jabatan-jabatan struktural. Namun di sisi lain, niat ini dibatasi oleh kewenangannya yang terbatas. Pertanyaannya adalah, apakah ada hal urgen dan mendesak dalam tata pemerintahan Flotim sehingga perlu melakukan mutasi jabatan struktural dengan memanfaatkan kewenangan yang terbatas ini?
Rofin merujuk pasal 132A ayat (2) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, bawah Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mentri Dalam Negeri.

Restu Mendagri
Karena harus mendapat restu tertulis Mendagri maka Penjabat Bupati Flores Timur dikabarkan telah berupaya menggunakan cela ini untuk menyurati Mendagri pada bulan September 2010 nomor A. Pem.130/70/Pem.Umum/2010 tanggal 10 September. Lalu kabarnya Mendagri juga telah merespon dan merestuinya dengan surat nomor: 644.212/2048/SJ tanggal 22 September 2010. Isinya menyetujui mutasi jabatan struktural dengan ketentuan tetap mengutamakan unsur profesionalisme, kompetensi dan demi pembinaan karier PNS sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang penting juga adalah mutasi dimaksud untuk pengisian jabatan yang lowong/menggantikan PNS yang pensiun dan tidak boleh merugikan PNS (bdk. Surat Rofin Kopong hal.2).
Jika merujuk pada surat Mendagri ini serta memperhatikan dinamika pemerintahan lokal Flores Timur, mutasi yang perlu dilakukan untuk pengisian lowongan dapat terjadi di kurang lebih dua pimpinan SKPD karena kevakuman akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.
Merujuk surat Mendagri, Rofin Kopong membangun argumentasi bahwa mutasi jabatan struktural dalam bentuk rotasi para pejabat struktural merupakan perbuatan melawan hukum. Menurutnya, sedang mengabaikan surat Mendagri, yang sama halnya mengabaikan ketentuan pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP. Nomor 49 tahun 2008.
Jika benar analisis hukum Rofin Kopong, Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada bagian Hukum Setda Flotim ini, dapatlah dikatakan bahwa mutasi jabatan struktural yang sedang berjalan saat ini walau mendapat restu Mendagri, namun dalam pelaksanaannya bertentangan atau melawan PP 49 tahun 2008. Belum lagi mencermati syarat-syarat formal lainnya yang perlu dimiliki perjabat-pejabat terlantik.
Seorang pejabat di Flores Timur mengatakan, syarat formal ini diabaikan untuk pejabat terlantik tertentu, seperti Daftar Urutan Kepangkatan. Seorang pejabat baru yang dilantik pangkatnya lebih rendah dari stafnya di unit itu. Artinya, rotasi jabatan struktural ini tercela pada aspek kajian yang matang dalam menempatkan pejabat baru dalam kebijakan mutasi ini

Implikasi Jabatan
Implikasi dari sebuah kibijakan yang melawan hukum adalah produk kebijakan itu sendiri juga melawan hukum. Maka pertanyaannya adalah, apakah dengan itu berarti para pejabat yang menerima mutasi jabatan dan bersedia dilantik itu sedang melawan hukum juga? Karena itu berimplikasi juga pada tidak sahnya kewenangan para pejabat ini termasuk kewenangan penggunaan anggaran.
Sebuah konsistensi atas sebuah pilihan selalu bermakna jamak tergantung pada posisi mana pilihan itu dijatuhkan. Jika pipihannya benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku maka apapun yang dijalani dalam pilihan itu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh aturan tersebut. Namun jika pilihan itu salah maka apapun yang dilakukan berkaitan dengan jabatan, merupakan perbuatan melawan hukum juga. Sebab legalnya sebuah jabatan paling pertama karena sesuai dengan aturan yang berlaku normal.
Flores Timur dalam peristiwa ini, bukan hanya Rofin Kopong yang dimutasikan tetapi sejumlah pejabat eselon II dan menyusul eselon III dan IV. Artinya, dari sekian banyak pejabat yang dilantik, hanya Rofin yang menolak dengan alasan mutasi itu melawan hukum. Berarti ada sekian banyak pejabat terlantik yang mengakui dan menerima mutasi struktural itu sebagai hal yang legal.
Tetapi pada akhirnya, legal tidaknya pejabat dan jabatan terletak pada cara pancang subyektif yang tentu dilatari oleh bangunan analisis dan logika hukum setelah menafsir sejumlah regulasi terkait. Dan lebih jauh adalah apakah analisis dan konstruksi argumentasi tersebut murni untuk pembinaan PNS dan jaminan kelanggengan pemerintahan ataukah dilatari faktor lain.
Rofin Kopong yang hanyalah seorang PNS yang kebetulan menempuh pendidikan Hukum dan dipercaya menjabat Kasubag Peraturan Perundangan pada bagian hukum itu berani menulis pada salah satu point suratnya sebagai berikut: “Bahwa mutasi pegawai oleh seorang penjabat bupati yang merasa berwewenang harus dilandasi langkah-langkah dan pertimbangan rasional... dimulai dari kebijakan mengevaluasi kinerja aparatur untuk mengetahui secara pasti titik lemah dan titik kuat dari tatanan struktural birokrasi sebelumnya agar upaya penataan kembali melalui mutasi benar dilakukan secara obyektif dan proporsional sehingga tidak menggambarkan adanya kesan sekedar mengakomodir kepentingan kelompok belaka … tidak menimbulkan friksi negatif dalam konteks pemenuhan kepentingan jangka pendek.”
Dan yang lebih penting adalah tidak melukai dan menceraiberaikan keutuhan PNS sebagai sebuah korps. Sebab tugas moril seorang leader di lingkup Pemda seperti Flotim adalah menjaga dan memelihara keutuhan ke dalam birokrasi demi pelayanan yang adil dan bermartabat kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan oleh para aparatur yang bersih dan berwibawa.***

2011-02-11T07:42:00.001+08:00

KEGADUHAN ORIENTASI

Melky Koli Baran

Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (Drs. Frans Lebu Raya dan Ir. Eston Foenay, M.Si) di masa kepemimpinannya ini menggantung orientasi pada kesejahteraan rakyat melalui mekanisme dan politik penganggaran daerah. Tiga pilar andalan menjadi lokomotif penggerak kesejahteraan itu. Dua diantaranya berbasis pertanian, yakni Jagung dan Ternak. Satu lagi basis organisasi perekonomian rakyat, yakni koperasi.

Sektor pertanian didorong sambil memperkuat koperasi “petani” sebagai organisasi perekat. Dan lebih khusus lagi, ikon ketahanan ekonomi masa lalu menjadi acuan, yakni jagung dan ternak. Betapa tidak, mayoritas masyarakat NTT berlatarbelakang sebagai petani jagung dan peternak (sapi dll). Dua ikon ini cukup merata ditemukan dalam sejarah interaksi perekonomian masyarakat NTT. Koperasi juga sudah terbukti di masa lalu melalui koperasi kopra (kokop) di Flores dan Koperasi Ternak di Timor.

Apa yang dipotret untuk digapai dalam orientasi pembangunan skala regional NTT ini berpeluang terperangkap ke dalam orientasi pembangunan global. Mengembangkan jagung di NTT dengan basis anggaran untuk rakyat namun proses implementasinya cenderung mengabaikan basis-basis kerakyatan dan basis-basis keselamatan ekologi. Menanam jagung menggunakan bibit-bibit hibrida, rekayasa gen dan bupuk kimia yang berpeluang menyedot anggaran sehingga menafikan gagasan “anggaran untuk kesejahteraan rakyat” dalam bingkai “Anggur Merah” propinsi NTT. Juga berkontribusi nanti pada semakin marginalnya lahan-lahan marginal di NTT oleh penggunaan berlebihan bahan kimia dalam pertanian.

Di lain pihak, membangun propinsi jagung, ternak dan koperasi di NTT merupakan sebuah orientasi pembangunan kerakyatan yang justru berpacu tak seimbang dengan kegaduhan orientasi pembanghunan global yang juga “laris manis” di NTT. Turut didukung kegaduhan berpikir segelintir elit dan menengah enta bisnis, peneliti, politisi bahkan wartawan dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

Salah satu ingar bingar kegaduhan orientasi dan berpikir yang tengah mengemuka di NTT saat ini adalah rencana-rencana pertambangan yang hampir merata di pulau-pulau Flobamora. Pertanyaannya adalah, apakah visi kesejahteraan NTT melalui program Jagung, Ternak dan Koperasi tidak tersandung dan terjerumus ke dalam kegaduhan orientasi yang eksploitatif dengan memilih pertambangan sebagai pilar pengganti lantaran besarnya tantangan mengembangkan pertanian di bumi Flobamora?

Ragu dan Pesimis

Pos Kupang 12 Agustus 2010 menurunkan tulisan Ir. Ignas K. Lidjang, M.Si berjudul Kegaduhan Sekitar Masalah Tambhang. Peneliti Madya Bidang Usaha Pertanian/Ketua Kelompok Pengkaji Sumberdaya Lahan di BPTP NTT- Naibonat ini menyoroti perdebatan seputar ingar bingarnya diskusi tentang rencana-rencana pertambangan di NTT yang rata-rata mendapat perlawanan maha hebat dari elemen-elemen masyarakat sipil (kritis), namun oleh peneliti dari Naibonat ini disinyalir juga berpijak pada mitos-mitos.

Menarik, tulisan tersebut menyentuh orientasi pertanian di NTT. Tampaknya amat sangat pesimis terhadap masa depan pertanian di NTT. Disebutkan, hanya 30 % dari total luas wilayah yang cocok untuk pertanian. Dari total itu, 92 % lahan kering marginal dan hanya 2,6 % lahan irigasi. Hal ini yang juga menjadi salah satu sebab ceritera rawan pangan yang tak berujung.

Di titik ini, orientasi kesejahteraan di NTT di tengah program Anggur Merah seakan menyimpan keraguan pada basis pertanian sebagai andalan. Ketidak pastian curah hujan dan ketidak pastian penghasilan semakin mempertebal keraguan itu. Bahkan peneliti dan sarjana pertanian dari lembaga penelitian pertanian seperti Naibonat ini terkersan mulai ragu. Padahal ada fakta masa lalu, seperti suksesnya petani kelapa di Flores melalui Koperasi Kopra (Kokop) yang mampu mengeksport kopra ke luar daerah, peternak sapi di Timor dan Sumba yang mampu mengantar pulaukan ternaknya, juga petani Soe degan jeruknya.

Masa lalu suksesnya sektor pertanian dan peternakan seakan sulit dijadikan arena belajar bagi para sarjana dan peneliti pertanian. Seakan sulit menjadi media promosi para PPL. Sementara sekolah dan fakultas pertanian laris manis menamatkan para sarjana pertanian setiap tahun. Lalu apa sesungguhnya sumbangan lembaga-lembaga pendidikan pertanian dan para alumninya untuk mengembalikan reralitas sukses pertanian di NTT pada masa lalu?

Di tengah situasi keterpurukan pertanian di NTT saat ini, terbaca ada semacam kegaduhan orientasi. Kegaduhan orientasi ini terbaca agak jelas ketika dalam artikel Pos Kupang 12 Agustus itu memotret visi kesejahteraan dalam konteks realitas NTT yang terpuruk pertaniannya dan kemudian berkompromi dengan industri pertambangan sebagai salah satu solusi kesejahteraan sekaligus jalan keluar menyelesaikan kegaduhan sekitar masalah pertambangan.

Terkesan, sektor pertanian di NTT angkat tangan menyerah pada realitas buruk NTT dan memberi ruang bagi pertambangan. Dengan demikian, masa depan NTT tidak lagi berorientasi pada sektor pertanian dan peternakan tetapi pada pertambangan. Konsekuensinya, pembangunan di NTT akan membutuhkan sarjana, peneliti, ahli dan PPL pertambangan dan bukan lagi pertanian. Sekolah-sekolah pertanian di NTT bisa saja mulai pikir-pikir untuk mengubahnya menjadi sekolah pertambangan. Lebih menjanjikan dan sesuai dengan realitas alam NTT yang kaya kandungan mineral dan bahan tambang lainnya.

Solusi Menuju Petaka

Struktur artikel “Kegaduhan Masalah Pertambangan” dimulai dengan visi, realitas dan solusi. Setelah memaparkan visi kesejahteraan lalu memperlihatkan reralitas NTT yang kurang menguntungkan bagi pengembangan pertanian, pada bagian mencari solusi penulis langsung membahas solusi pertambangan di tengah arus pro dan kontra. Terbaca di sini, terhadap realitas NTT yang kurang menguntungkan bagi pertanian maka pertambangan menjadi pilihan menggapai visi kesejahteraan. Karena itu pada bagian solusi, penulis sedang berbicara kepada para pembaca bahwa program-program pertanian di NTT kurang strategis dibanding pertambangan. Khusus pembaca yang adalah petani juga sedang ditawari sebuah solusi untuk menjadi pemegang saham di pertambangan dan menyerahkan lahan pertanian dan peternakannya sebagai lahan pertambangan. Tawaran dari seorang peneliti pertanian.

Memperhatikan janji-janji pertambangan yang sempat saya baca di beberapa media, mungkin ini solusi instan bagi para petani. Dalam waktu yang singkat petani desa yang sehari-hari berkaki telanjang itu akan berubah instan menjadi pemegang saham, menjadi dewan direksi yang jika pada rapat pemegang saham akan menanggalkan pakaian hariannya dan mengenakan pakaian resmi pemegang saham seperti jas dan dasi. Lalu ketika fase tutup tambang mereka akan kehilangan orientasi hidup. Gagap untuk kembali menjadi petani.

Itu satu hal. Hal lain yang perlu diketahui adalah kelangsungan hidup petani yang akan sangat bergantung pada kelangsungan industri pertambangan serta keterkaitannya dengan politik ekonomi global. Pertanyaannya, aman dan berkelanjutankah jika petani NTT mengubah orientasi hidupnya ke sektor pertambangan?

Menjawab pertanyaan ini, perlu dicek apa sesungguhnya titik aman dan berisiko dari operasi industri pertambangan. Secara sederhana, industri pertambangan merupakan kegiatan yang dilakukan pemilik modal, yang menguntungkan pemilik modal (termasuk petani jika petani menjadi pemegang saham) serta menyisahkan derita berkepanjangan bagi rakyat dan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya di lapangan, seluruh kegiatan industri pertambangan melewati tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi dan penutupan. Setiap tahapan memiliki karakter risiko dengan tingkatan yang berbeda.

Tahap penyelidikan umum biasanya melahirkan pro - kontra yang menyimpan benih-benih perpecahan di masyarakat, beredar janji-janji manis tentang kesejahteraan yang belum tentu terwujud serta berbgai informasi yang simpang siur dan membingungkan masyarakat.

Pada tahap eksplorasi, risiko sosial meningkat ke terbukanya konflik antar pemilik kepentingan, keberpihakan pemerintah kepada investor menguat dengan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ia membelakangi rakyatnya, bujuk rayu, intimidasi dan teror-teror mengitari kehidupan masyarakat.

Risiko kehidupan semakin nyata ketika tahapan ini beranjak ke eksploitasi. Di sana penghancuran sumberdaya alam menjadi semakin terbuka, peracunan sumber air bersih, pangan dan sumber-sumber penghidupan masyarakat oleh pembuangan limbah ringan sampai berat yang mengandung B3 (bahan berbahaya beracun), disusul hasil-hasil riset akademis yang cenderung manipulative membela kepentingan industri pertambangan. Konflik horizontal dan vertikal semakin terbuka disertai proses-proses pemiskinan secara sistematis. Pada tahapan ini juga masyarakat seakan dikejutkan oleh hal-hal yang tidak dibayangkan sebelumnya. Segala janji surga pada tahapan penyelidikan umum dan eksplorasi berubah menjadi petaka berkepanjangan. Dampak-dampak buruk pembuangan limbah menjadi konsumsi pahit sehari-hari.

Tambang tidak selamanya kekal dan berkelanjutan. Maka memasuki fase tutup tambang perusahaan akan pergi. Masyarakat termasuk yang menjadi pemegang saham akan tetap tinggal di tempat. Merekalah yang akan menjadi pemilik lokasi bekas tambang yang rusak. Dan secara tiba-tiba, perekonomian menjadi sangat berubah. Peredaran uang menurun drastis. Kelimpahan fasilitas berakhir. Lalu ekonomi lokal terpuruk, jumlah pengangguran mendadak meledak, lingkungan alam menjadi tidak ramah dan tidak produktif karena terlanjur tercemar oleh kandungan logam berat.

Menghadapi situasi sulit ini, beban rakyat semakin berat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak terkuras untuk membiayai perbaikan lingkungan dan mengurus kemiskinan rakyat sementara perusahaan pergi tak bertanggungjawab. Contoh paling nyata adalah Lapindo. Untuk mengatasi masalah sosial, ekologi dan kemiskinan masyarakat di sekitar Lapindo, anggaran negara dikuras untuk menangani lumpur itu sementara perusahaannya bebas.

Quo Vadis

Tidak diharapkan akan terjadi perubahan orientasi ekonomi di NTT dengan alasan alam dan geografi NTT yang kering dan gersang. Apalagi memilih pertambangan sebagai penggantinya dengan proses persiapan dan advokasi yang sistematis sekalipun. Jika alasannya adalah pertanian di NTT bertumpu pada lahan-lahan marginal, maka solusi cerdas yang harus difasilitasi oleh para sarjana dan ahli pertanian yang didukung rekomendasi-rekomendasi cerdas para penelitinya adalah bagaimana agar di tanah yang gersang dan marginal seperti NTT ini bisa menjadi lahan pertanian yang membanggakan dengan komoditi spesifik.

Adakah permasalahan lahan pertanian di NTT yang marginal ini telah menjadi focus studi dan kemudian dokumen-dokumen studi itu telah pula menjadi agenda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tani NTT. Toh fakta masa silam telah membuktikan bahwa pertanian di NTT diperhitungkan. Suksesnya petani kelapa di Flores bersama Kokop, petani jeruk di Soe dan ternak di Timor adalah guru. Fakta masa lalu dengan masih sangat minimnya ahli, sarjana dan peneliti pertanian di NTT telah sangat membanggakan akan menjadi keheranan saat ini. Keheranan lantaran pertanian NTT terpuruk di tengah melimpahnya para ahli, sarjana, PPL dan peneliti pertanian.

Semuanya ini barangkali berangkat dari kegaduhan orientasi. Kegaduhan orientasi akibat rontoknya keyakinan intelektual lalu terpesona dengan kampanye-kampanye pertambangan. Lalu kalah dan menyerahkan urusan pertanian ke pelaku pertambangan. Oh, quo vadis pertanian NTT. NTT yang gersang butuh petani yang optimis yang juga didukung sarjana, PPL dan peneliti pertanian yang punya orientasi jelas. ***

Melky Koli Baran – Penjaga Rumah Belajar Liberty – YPPS di Flores Timur – Artikel ini telah dimuat di Harian Umum Pos Kupang

2011-02-11T07:27:00.002+08:00

KEDAULATAN PANGAN

(Yang Tercecer Dari Mubes V Petani Flores)

Oleh Melky Koli Baran

“Petani harus berdaulat”. Begitulah seruan yang terus berulang dari para petani. Padahal masih terdengar lantang ceritera tentang petani minta bibit, pupuk bahkan beras yang berlabel “miskin”. Lasim disebut Raskin. Di satu sisi petani mau berdaulat. Tetapi di masih tergantung pada pihak lain. Meneriakkan kedaulatan pangan di tengah gegap gempita bagi-bagi Raskin.

Dua tahun silam, tepatnya 20-22 Oktober 2008 di Labuan Bajo, Manggarai Barat berlangsung Musyawarah Besar (Mubes) IV Petani dan Nelayan se-Flores dan pulau-pulau sekitarnya untuk diskusi hal ini. Masa dua tahun itu telah berlalu. Maka, ketika senja masih tersisa di garis batas Flores Timur dan Sikka, sebuah ritus khas masyarakat Adat komunitas Boru Kedang di gelar di pondok Kelompok PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) di Baologun, bersebelahan dengan Pusat Informasi Pariwisata Flores Timur – bangunan megah yang mubasir. Para peserta Mubes V dari kabupaten-kabupaten Barat Flores diterima.

Petani harus berdaulat. Organisasinya harus kuat. Tema-tema ini yang digumuli pada Mubes V di Hokeng, Flores Timur. Penguatan Organisasi, Kedaulatan Pangan dan Pemasaran menjadi diskusi serius. Mubes V mempertanyakan dan mempersoalkan Kedaulatan petani atas pangan dan pasar. Tema ini penting lantaran dalam banyak hal, petani belum berdaulat.

Cita-cita Mubes V jelas. Petani nelayan mesti berdaulat. Berdaulat atas Pangan. Ini mendesak. Sebab aneh jika menyaksikan petani dari desa pergi mencari pangan ke kota. Berebut beras, sayur dan daging di pasar desa maupun kota dengan sesama yang bukan petani.

Reflkeksi Mubes V memberi peringatan akan kiamatnya pangan dari tangan petani. Semakin kecilnya peluang bagi petani untuk mengembangkan pertanian tanaman pangan karena terjerumus dalam janji-janji pasar yang diageni juga oleh pembangunan sektor pertanian.

Konsep kedaulatan pangan lebih penting dari ketahanan pangan. Sebab ketahanan pangan lebih menyangkut ketersediaan pangan entah di rumah tangga atau di pasar. Pangan yang mengabdi pada pasar dan dikuasai pasar. Sedangkan kedaulatan pangan menyangkut penguasaan langsung pangan oleh komunitas-komunitas sehingga memungkinkan ketersediaan yang berlanjud. Ambruknya kedaulatan pangan seperti direfleksikan di Mubes V merupakan buah dari Revolusi Pertanian, yang di dalamnya termuat revolusi bibit dan revolusi pasar. Dua hal ini cukup menentukan posisi pangan saat ini di tangan petani Flores dan pulau-pulau.

Revolusi Bibit

Revolusi bibit dimulai dengan uji coba laboratorium untuk mendapatkan bibit-bibit unggul dengan tingkat produksi yang tinggi namun membuka peluang bagi tersedianya pembiayaan baru oleh petani. Hadir sebagai sebuah gerakan besar dan meluas ke berbagai pelososk dunia menggunakan kendaraan-kendaraan politik ekonomi dan pembangunan dan dalami kerja sama multi lateral.

Dengan demikian, ada lembaga atau korporasi yang menguasai, menyediakan dan menyalurkan aneka bibit tanaman pangan seperti jagung, padi dan kacang-kacangan serta buah-buahan. Agar korporasi ini bisa efektif maka perlu pasar dan konsumen. Negara kemudian menjadi agen pemasaran bibit milik korporasi penguasa benih dan petanilah pasarnya. Agar pasar ini efektif maka instansi-instansi penting negara yang membidangi pertanian didukung dengan biaya, kewenangan dan jabatan untuk menjadi agen yang mewajibkan petani selaku pasar penjualan bibit. Proses penguasaan benih dan bibit ini yang kemudian mejadikan para petani di komunitas-komunitas sebagai petani tanpa bibit atau benih. Padahal, dari asalnya para petani sudah memiliki dan mewarisi aneka benih dan bibit tanaman pangan yang disebut pangan lokal.

Di setiap musim tanam, para petani ini menunggu kiriman bibit dari pemerintah. Di sana pemerintah juga mengalokasikan uang milik rakyat dalam jumlah yang besar untuk pengadaan bibit oleh para kontraktor. Dalam proses ini ada banyak kasus korupsi melalui manipulasi label dan penggelembungan harga. Perlahan petani meninggalkan bibit pangan lokal milik komunitasnya. Jadilah petani tidak lagi berdaulat atas benih.

Revolusi Pasar dan Industri

Revolusi pasar bermula dari revolusi industri. Sepintas tidak ada hubungan dengan dunia pertanian di kampung terpencil. Namun, suburnya industri di negara-negara maju butuh bahan baku. Maka pertanian menjadi penyedia bahan baku bagi industri.

Pasar bahan baku industri yang bertumbuh subur di berbagai negara cukup signifikan menyumbang bagi keterpurukan kedaulatan pangan di komunitas-komunitas. Petani perlahan menjadi penyedia bahan baku industri sedangkan urusan pangan diserahkan pada pasar. Pertanian di komunitas diarahkan untuk menanam sebanyak-banyaknya tanaman-tanaman kebutuhan industri. Pasar akan diciptakan untuk melayani penukaran hasil-hasil pertanian industri dengan uang. Di sana pasar juga akan menyediakan aneka bahan pangan termasuk yang instan. Maka bertumbuhlah di komunitas-komunitas perkebunan-perkebunan milik petani yang menyediakan bahan mentah industri, seperti kakao, jambu mente dan fanili. Ketika komoditas ini cukup terdepan di Flores, padahal tidak satupun petani Flores yang sehari-hari makan fanili, kakao dan jambu mete. Maka untuk menopang pangan, ketiga komoditi ini harus dijual ke pasar dan dari pasar petani membeli bahan pangan yang bukan lokal.

Pada titik ini, petani Flores sedang menuju ke petani industri atau kasarnya buruh industri yang bekerja untuk pertumbuhan industri melalui penyediaan bahan mentah, dan dari pekerjaannya itu akan diberi imbalan melalui pembelian hasil-hasil bahan baku industri. Petani seperti ini tidak sedang menguasai pangan. Pangan ia akses dari pasar. Jika pertumbuhan industri baik dan pasar aman, maka petani aman. Tetapin jika terjadi fluktuasi harga atau perubahan iklim yang berdampak gagal panen, petani kesulitan membeli pangan di pasar walau di sana tersedia. Jadi ketahanan pangan di pasar tidak menjamin akses dan penguasaan pangan oleh petani.

Tahun ini (2010) oleh perubahan iklim, petani mente pasti keteteran karena pada umumnya mente gagal berbuah. Inilah pengalaman paling riil. Dengan apakah petani mente membeli bahan makanan kalau mentenya gagal berbuah? Satu lagi kedaulatan petani yang hilang setelah bibit yakni pangan. Petani hasil bahan mentah industri seperti jambu mete, kakao dan fanili tidak berdaulat atas pangan.

Konsep Kedaulatan Pangan

Konsep kedaulatan pangan masih baru umurnya (Khudori: 2003). Tahun 1996, ia dikenalkan oleh La Via Campesina, organisasi petani internasional, pada World Food Summit di Roma, Italia. Konsep ini sebagai lawan atas konsep ketahanan pangan yang dikenalkan FAO.

Kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak rakyat untuk menentukan kebijakan dan strategi sendiri atas produksi, distribusi dan konsumsi secara berkelanjutan. Kedaulatan pangan juga wajib menjamin hak atas pangan bagi penduduk dari aras lokal hingga nasional. Karena itu, kedaulatan pangan haruslah menjadi gerakkan kemandirian pangan mulai dari komunitas-komunitas petani setempat. Petani menetukan secara mandiri untuk menanam jenis pangan yang akan dikonsumsi sendiri dan bisa didistribusikan dalam batas-batas relasi komunitas sekitarnya melalui pasar-pasar rakyat di mana kaum perempuan memegang peranan penting mulai dari pemuliaan bibit dan benih, alokasi konsumsi setahun dan distribusi terbatas ke pasar-pasar setempat. Kedaulatan pangan menjadi hak setiap petani untuk memproduksi kebutuhan pokok secara mandiri dan otonom (Khudori). Terbalik dari konsep ketahanan pangan. Justru kedaulatan pangan akan menjamin ketahanan pangan. Ada kedaulatan barulah ada ketahanan atas panga.

Dalam ranah hak, ia adalah hak setiap bangsa dan komunitas petani untuk menentukan pangan apa yang akan dimakan, bagaimana diproduksi dan sebatas mana diproduksi. Sebagai hak, maka kedaulatan pangan di level komunitas petani akan menjadi alat ukur kedaulatan negara dan bangsa. Bagaimana mungkin sebuah bangsa berdaulat jika untuk menjamin pangan bagi bangsanya ia harus mencarinya ke negara lain atau terus menerus bergantung pada kebijakan produksi dan distribusi bangsa lain.

Dari Mubes V petani dan nelayan Flores dan pulau-pulau sekitarnya, gema ini telah disuarakan. Ini semata bukan untuk kepentingan petani tetapi juga untuk kehormatan bangsa jika kita telah sukses berdaulat atas pangan. Tentu dimulai dari berdaulat atas tanah pertanian dan bibit serta benih.

Dari Mubes V petani Flores dan pulau-pulau sekitarnya, aktual terdengar pesan ini: Stop Perdagangan Benih dan Bibit. Stop proyek-proyek pengadaan benih dan bibit. Lakukan kebijakan perlindungan pada benih dan bibil lokal petani Flores dan NTT umumnya. Sebab siapa menguasai benih, ia menguasai pangan.***

(Melky Koli Baran, Penjaga Rumah Belajar Liberty di YPPS, Flores Timur - artikel ini telah dimuat di Harian Umum Flores Pos, 2 November 2010)