Karang Taruna Banten

Kemitraan Karang Taruna dengan PERMAHI

2011-12-05T13:41:00.000+07:00

Salah satu titik berat program yang dilakukan Karang Taruna Banten adalah program kemitraan dan pencitraan. program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan citra Karang Taruna sebagai Organisasi Sosial yang mampu memberikan manfaat dan solusi kesejahteraan bagi masyarakat dalam kerangka kesetiakawanan, persaudaraan dan persahabatan. Sebagai implementasinya, Karang Taruna Banten terus membuka ruang komunikasi, kolaborasi dan kerjasama secara lintas sektoral, salah satunya dengan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Provinsi Banten.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Karang Taruna Banten Gatot Yan S saat menjadi pemateri pada acara Masa Penerimaan Calon Anggota (Maperca) V DPC Permahi Banten Tahun 2011 di gedung MUI Banten, Serang. Dalam acara yang diikuti oleh sekitar seratus orang mahasisiwa dari berbagai perguruan tinggi di Banten itu, Gatot Yan membawakan materi bertema "Karang Taruna sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial"

Gatot mengatakan, meskipun secara esensial kesejahteraan sosial merupakan Hak rakyat yang dilindungi secara hukum, namun ketidakberdayaan pemerintah kerap menjadi penyebab terabaikannya hak masyarakat dalam memperoleh hak-hak sosialnya. "kian kompleksnya persoalan-persoalan sosial ditengah masyarakat ditambah terbatasnya kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah, membuat permasalahan sosial harus dipandang sebagai persoalan bersama yang membutuhkan penanganan secara bersama-sama pula" papar Gatot. Oleh karenanya lanjut Gatot, karang Taruna hadir sebagai mitra pemerintah yang mewadahi masyarakat dalam upaya ikut mencegah dan menanggulangi permasalahan sosial dari sisi yang paling hulu yaitu lapisan masyarakat desa dan kelurahan.

Dalam pandangannya, Gatot menilai bahwa peran hukum dalam persoalan kesejahteraan sosial setidaknya bisa diletakkan pada 3 hal yaitu: Stability; dimana hukum berfungsi sebagai penyeimbang bagi berbagai kepentingan yang saling bersaing. Predictability; dimana hukum harus mampu meramalkan akibat dari suatu kebijakan yang berdampak pada ekonomi dan lingkungan sosial yang tradisional. serta Fairness; dimana hukum mampu memberi perlakuan dan standar yang sama dalam menjaga fungsi sosial masyarakat.

Dalam kesempatan itu Gatot juga mengajak seluruh jajaran anggota Permahi untuk menjadi mitra Karang Taruna dalam menyediakan perlindungan dan pemahaman tentang hukum kepada seluruh anggota dan pengurus Karang Taruna mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. "kedepan kami akan menggandeng Permahi untuk menyelenggarakan pelatihan paralegal bagi pengurus karang taruna tingkat desa dan kecamatan, dimana tujuannya agar dalam menjalankan fungsinya pengurus karang taruna juga memiliki bekal pengetahuan hukum sehingga mereka dapat memahami batasan dan rambu-rambu disamping juga berfungsi melindungi dirinya dan masyarakat dari perlakuan yang melanggar hukum" pungkas Gatot Yan S.

Kisah heroik dari Gedung Juang Banten

2011-08-17T16:29:00.004+07:00

Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-66, kami mencoba menyegarkan kembali catatan sejarah tentang pergerakan masyarakat Banten saat perang kemerdekaan dulu. Sebenarnya banyak sekali literatur yang memuat sejarah perjuangan masyarakat Banten pada masa penjajahan, beberapa catatan tersebut coba kami himpun dan kami sajikan kembali dengan harapan semoga kita selalu mengingat, memahami, dan tentunya dapat mengamalkan nilai-nilai positif dari seluruh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya,, DIRGAHAYU INDONESIA KU...

Salah satu kisah heroik perjuangan masyarakat Banten pada masa kemerdekaan adalah peristiwa penyerangan pemuda Banten ke markas kempetai Jepang. Kempetai adalah satuan polisi militer Jepang yang ditempatkan diseluruh wilayah Jepang termasuk daerah jajahan. Kempetai dapat disandingkan dengan unit Gestapo milik Nazi Jerman, memiliki kesamaan dalam tugas sebagai polisi rahasia militer. Kempetai sangat terkenal karena kedisiplinan dan kekejamannya. Markas Kempetai Serang terletak di sebelah barat alun-alun kota Serang atau yang sekarang dikenal sebagai Gedung Juang '45 Banten.

Pada tanggal 7 Oktober 1945 pasukan marinir Angkatan Laut Jepang (Kaigun) yang bermarkas di Anyer tiba di Serang dengan selamat tanpa gangguan amarah rakyat, karena rakyat telah menerima pesan Ali Amangku agar mereka jangan mengganggu orang Jepang yang menuju ke Serang. Untuk mengumpulkan pasukan Jepang yang berada di Gorda dan Sajira, pihak kempetai meminta bantuan BKR untuk mengawalnya, karena merasa khawatir atas keselamatan mereka dari serbuan rakyat.

Maka untuk menjemput pasukan kidobutai (angkatan udara) Jepang di Gorda, diutuslah dua anggota BKR yaitu Sadheli dan Tb. Marzuki dengan dikawal 10 orang dengan berpakaian dinas polisi istimewa, mengendarai dua buah mobil yang masing-masing berisi 5 orang berangkat ke lapangan udara Gorda. Kedatangan mereka disambut dengan baik, dan tanpa kesulitan semua tentara Jepang dikawal sampai di markas kempetai; tetapi kendaraan truk yang memuat senjata dibelokkan ke markas BKR di jalan Pamelan (markas Korem sekarang).

Pada hari yang sama pula, pimpinan BKR mengutus Abdul Mukti dan Juhdi untuk melakukan penjemputan pasukan Angkatan Darat Jepang (Rikugun) di Sajira, Rangkasbitung. Untuk melaksanakan tugas itu, kedua utusan dikawal oleh 9 orang tentara Jepang. Sebelum mereka sampai di tujuan, rombongan ini dihadang oleh rakyat di lintasan jalan kereta api Warunggunung, Rangkasbitung.

Dendam rakyat terhadap Jepang sudah tidak dapat dikendalikan, sehingga melihat adanya iring-iringan tentara Jepang, rakyat menyerbu ke dalam truk, dan, kesembilan serdadu Jepang ini semuanya dibunuh. Abdul Mukti dan Juhdi melarikan diri dan melaporkan kejadian itu kepada pimpinan BKR di Serang. Keesokan harinya Tb. Kaking, seorang anggota BKR, dipanggil oleh perwira kempetai yang pernah menjadi gurunya sewaktu latihan PETA.

Dia diminta pertolongannya untuk menjemput jenazah korban insiden Warunggunung. Tb. Kaking menyanggupi permintaan itu. Maka bersama dengan Emon dan beberapa orang pengawal, jenazah orang-orang Jepang itu dapat diangkut ke Serang yang kemudian (atas permintaan kempetai)- diperabukan secara massal di Kuburan Cina, Kampung Kaloran, Serang.

Peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Jepang di Warunggung telah mengecewakan kedua pihak, baik kempetai maupun BKR. Semuanya menyesalkan kecerobohan tindakan pemuda Warunggunung itu. Dengan alasan terjadinya peristiwa Warunggunung ini, pihak kempetai membatalkan persetujuannya untuk menyerahkan senjata kepada BKR. Ali Amangku mencoba berunding lagi dengan perwira kempetai, tetapi kedatangannya tidak dihiraukan oleh mereka. Bahkan Ali Amangku melihat kesibukan tentara Jepang membuat barikade-barikade di sekeliling markas sebagai persiapan menghadapi suatu serangan. Menyaksikan hal ini Ali Amangku menemui wakil residen, yang pada hari itu juga dilaporkan kepada K.H. Sam’un, sebagai pimpinan BKR. Ketiga tokoh itu berunding, dan diambil keputusan untuk segera menggempur markas kempetai.

Keputusan demikian mengandung resiko yang sangat mengkhawatirkan, yaitu akan banyaknya korban yang jatuh dari pihak republik, mengingat persenjataan BKR yang sangat sedikit. Hari itu juga, keputusan hasil rapat kilat tersebut disebarkan kepada pimpinan pemuda, masyarakat dan para ulama sekabupaten Serang. Sore harinya para pemimpin pasukan dari kecamatan-kecamatan Ciomas, Pabuaran, Baros, Taktakan, Padarincang, Kramatwatu, Cilegon dan Ciruas datang ke kota Serang untuk membicarakan rencana rinci penyerangan itu. Dan malam harinya diadakan perundingan di markas BKR/API di Kaujon Kalimati, Serang.

Sebagai gambaran, markas kempetai di kota Serang terletak di sebelah selatan gedung kabupaten, terdiri dari tiga gedung besar yang dikelilingi oleh pohon-pohon karet besar. Sekitar halaman, dipasangi kawat berduri tiga lapis dan pagar bambu gelondongan sehingga tidak tembus oleh peluru karaben. Pintu masuk ke halaman markas hanya satu yang juga dihalang barikade kawat berduri. Di beranda depan gedung yang tengah, ditempatkan satu regu tentara penjaga bersenjata brengun, standgun dan karabeyn mitalyur. Di samping kiri pintu masuk ditempatkan dua mitalyur yang dilindungi tumpukan karung pasir. Walaupun pasukan Jepang yang ada di markas itu hanya sekitar 3 kompi, namun mereka memiliki persenjataan lengkap, di samping kuatnya pertahanan.

Pertemuan para pemimpin ini berlangsung sampai pukul 3.00 dini hari, yang akhirnya diputuskan bahwa penyerbuan ke markas kempetai akan dimulai setelah adzan subuh, yaitu sekitar pukul 4.30, hari Kamis, tanggal 10 Oktober 1945. Untuk mengadakan serbuan ke markas kempetai itu, disusunlah siasat dan strategi penyerangan sebagai berikut: Medan pertempuran (palagan) dibagi menjadi 4 sektor yang masing-masing sektor dipimpin oleh pemuda-pemuda bekas syudanco PETA:

- Iski memimpin sektor utara (depan),
- Zaenal Falah memimpin sektor timur (samping kiri),
- Nunung Bakri memimpin sektor barat (samping kanan), dan
- Salim Nonong memimpin sektor selatan (belakang).
Sedangkan pasukan rakyat dari luar kota Serang akan menempati daerah-daerah di sekitar markas kempetai, yaitu di Kampung Dalung, Benggala, Kaujon dan Lontar.

Penyerangan akan dimulai pada hari Kamis, 10 Oktober 1945/ 5 Zulkaidah 1365 H pukul 05.00 pagi; kode penyerangan akan dimulai dengan pemadaman listrik di seluruh kota Serang dan diawali dengan tembakan keiki kanju (karaben steyer berkaki dua) oleh Iski. Komando penyerangan dipegang oleh Ali Amangku.

Pada hari Rabu, 9 Oktober 1945, beberapa pemimpin pejuang rakyat yang bersenjata dari seluruh peloksok Banten berdatangan ke markas BKR di kota Serang untuk meminta intruksi penyerangan; diperkirakan massa rakyat dari beberapa daerah itu akan masuk kota pada malam harinya. Penampungan para pejuang disiapkan; massa dari daerah Pandeglang dan Lebak ditampung di Kampung Benggala, dari daerah Cilegon, Merak dan Anyer ditampung di Lontar dan Kaloran, sedang massa yang datang dari Tangerang ditampung di sekitar daerah Pegantungan.

Ibu-ibu dan para remaja putri yang bertempat tinggal di kampung-kampung sekitar markas kempetai, spontan ikut menyibukkan diri bergotong-royong membantu dengan menyediakan makanan dan minuman bagi para pejuang. Di lokasi-lokasi strategis dan yang dianggap aman di sekitar lokasi penyerbuan, mereka membuat beberapa dapur umum. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya pun tidak ketinggalan menyumbangkan bahan-bahan makanan ke dapur umum. Penduduk yang tinggal di sekitar markas kempetai diperintahkan untuk segera menyingkir dan mengosongkan rumahnya demi keselamatan mereka.

Malam harinya, sekitar pukul 20.00 tanggal 9 Oktober 1945, berturut-turut datang rombongan BKR serta pemuda-pemuda dari Kecamatan Ciomas, Pabuaran, Baros, Cilegon, Padarincang, Ciruas, Mancak, Taktakan, dan Kramatwatu. Mereka semua berkumpul di asrama Sekolah Guru di jalan Pamelan, Serang, yang sementara menjadi markas BKR (sekarang markas Korem 064 Maulana Yusuf).

Sekitar pukul 4.30 pagi hari tanggal 10 Oktober 1945, seluruh pasukan telah siap di tempat yang direncanakan. Pasukan yang berada di sektor utara dipimpin oleh Iski menjadi barisan penyerang. Pasukan ini mengambil lokasi mulai dari perempatan Jalan Kantin (sekarang Jalan Juhdi) sampai ke halaman gedung kabupaten Serang. Pasukan ini terdiri dari anggota pilihan yang dipersenjatai dengan karaben Jepang, pistol dan granat tangan. Satu-satunya keiki kanju yang dimiliki oleh BKR, ditempatkan pada sektor ini dan dipegang oleh bekas budanco Juhdi, sebagai pendamping Iski. Sedangkan barisan-barisan pada ketiga sektor lainnya berfungsi sebagai barisan pengepung dan penghadang musuh.

Sektor barat mulai dari halaman gedung karesidenan dan di sepanjang Kali Banten dipimpin oleh eks shodanco Nunung Bakri dengan membawahi pasukan rakyat. Sektor selatan di sekitar kampung Benggala, sepanjang sisi selatan alun-alun sampai ke batas Rumah Sakit Serang, dipimpin oleh eks shodanco Salim Nonong; sektor barat dan selatan ini terdiri dari massa rakyat yang kebanyakan bersenjatakan golok dan bambu runcing.

Sedangkan barisan yang ada di sektor timur dipimpin oleh bekas syudancho Zainal Falah dengan anggotanya terdiri dari para pemuda eks bintara PETA, tetapi mereka pun hanya memiliki beberapa pucuk senjata api. Setelah terdengar suara adzan subuh dari beberapa masjid, dan disusul dengan pemadaman lampu-lampu di dalam kota, terdengar tembakan kode penyerangan oleh Iski, maka dimulailah penyerangan ke markas kempetai.

Dengan pekikan takbir “Allahu Akbar”, para pejuang sebelah timur mulai menembaki markas kempetai sambil maju menyerang. Dari arah markas kempetai terdengar pula tembakan beruntun yang mengarah ke posisi penyerang, maka terjadilah tembak-menembak berbalasan antara dua kubu yang berlawanan, dalam suasana gelap. Karena pertahanan tentara Jepang yang begitu kuat, maka sulitlah bagi para pejuang Banten untuk merebut markas kempetai ini. Sampai pukul 6.30 pertempuran berlangsung tanpa henti, dan pihak pejuang belum berhasil mendekati gedung sasaran; karena di sekitar markas kempetai itu dikelilingi lapangan terbuka — sehingga apabila ada penyerang, dengan mudah tentara Jepang menembakinya baik yang berusaha menyeberangi jembatan atau yang merayap dari arah belakang gedung.

Sekitar pukul 07.00, tersiar berita bahwa pemuda Nunung Bakri, pemimpin sektor barat dan Juhdi dari sektor selatan telah gugur. Mendengar berita gugurnya dua pemuda itu para pejuang baik dari BKR, lasykar rakyat dan pemuda, semakin beringas dan menjadi “nekad”, mereka hendak menyerang kubu musuh dari jarak dekat, walau harus menebusnya dengan nyawa.

Beberapa pemuda yang tidak tahan menahan amarahnya lalu meninggalkan pasukan dan menyerang markas kempetai dalam jarak dekat. Namun belum mencapai jarak 100 meter, peluru kempetai yang bersembunyi di atas pohon di sekitar markas menewaskan mereka. Di antara yang meninggal ini adalah Kudsi dan Thalib, pemuda dari laskar Ciomas. Sampai sekitar pukul 10 pagi pertempuran belum mereda. Melihat situasi yang tidak menguntungkan itu, para sesepuh BKR: K.H. Ahmad Khatib, K.H. Sam’un, H. Abdullah dan K.H. Djunaedi segera memanggil para pemimpin pejuang. Dinasehatkan bahwa Berjihad yang dikehendaki Islam bukanlah berarti bunuh diri, tapi mati sahid dalam membela agama dan negara dengan strategi yang sewajarnya.

Sebaliknya cara berperang yang akan mereka lakukan itu cenderung kepada bunuh diri yang mengorbankan ratusan bahkan ribuan pemuda dengan sia-sia. Oleh karena itu musuh cukup dikurung terus sampai kehabisan perbekalan, nanti baru diserbu. Mendengar nasehat itu, para pemimpin pejuang berjanji akan menuruti nasehat itu dan baru akan mengadakan penyerangan apabila dikomandokan oleh Ali Amangku sebagai Komandan Pertempuran. Sampai menjelang sore, tembak-menembak tidak terdengar lagi dari kedua belah pihak, pasukan rakyat tetap berjaga-jaga dan mengepung markas kempetai. Dalam pada itu. K.H. Ahmad Khatib mengajak para pemimpin penyerangan itu untuk bersama-sama mengerjakan shalat berjamaah di Masjid Agung Serang.

Sekitar pukul 20.00, tiba-tiba terdengar tembakan gencar dari markas kempetai yang diarahkan ke Kampung Benggala. Setengah jam kemudian, tembakan pun berhenti, sehingga suasana menjadi hening sampai matahari terbit. Hal ini menimbulkan kecurigaan para pemuda, sehingga beberapa di antara mereka mengintip keadaan di dalam markas kempetai yang ternyata telah kosong, kecuali dua mayat tentara Jepang.
Rupanya tembakan gencar yang dilakukan pada malam itu merupakan pengalih perhatian pasukan rakyat dari gerakan pasukan Jepang yang sebenarnya, yaitu meloloskan diri.

Dengan menggunakan 4 buah truk mereka meloloskan diri dari belakang, jalan Rumah Sakit, ke Jakarta dari arah timur dengan melalui jalan Cijawa, Cipete dan Ciceri. Sedangkan kedua mayat Jepang yang tertinggal itu diduga adalah tentara yang mendapat tugas melakukan tembakan perlindungan, yang kemudian (mungkin) melakukan harakiri (bunuh diri) setelah merasa tugasnya berhasil baik. Jumlah korban dalam pertempuran ini dari pihak kempetai hanya 2 orang dan dari pihak republik 5 orang.

Tiga hari setelah pertempuran perebutan markas kempetai, yaitu pada tanggal 14 Oktober 1945 K.H. Syam’un membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai Divisi I Komandemen Jawa Barat dengan nama Divisi 1000/I (dibaca: divisi seribu satu); sesuai dengan maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945.

sumber: http://humaspdg.wordpress.com

Karang Taruna digandeng Bakrie Microfinance

2011-04-12T18:26:00.000+07:00

Ketua Umum Karang Taruna Indonesia Taufan Rotorasiko akan mengerahkan tenaga karang taruna untuk membantu penyaluran kredit tanpa jaminan dari Bakrie Microfinance Indonesia (BMF). Taufan yang juga menantu dari Aburizal Bakrie ini akan segera mengesahkan kerjasama dengan BMF lewat MoU. Apalagi sekarang BMF masih kekurangan SDM untuk memicu kreditnya.

"Karang Taruna bisa membantu BMF dalam menilai siapa yang pantas dapat kredit ini. Fokusnya lebih ke ibu-ibu. Tapi Laki-laki juga tidak apa-apa selama dia sudah menikah. Peran Karang Taruna bisa bermanfaat bagi BMF," ujar Taufan saat ditemui di Graha Niaga, Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Taufan mengatakan, BMF mempunyai program yang jelas untuk membantu masyarakat miskin. "Ini untuk amal, meskipun masih ada kendala SDM dan infrastruktur untuk pengembangan," imbuh suami dari Anindhita Bakrie ini.

Menurutnya, dana yang disalurkan oleh BMF ini murni dari keluarga Bakrie. "Jadi pribadi-pribadi dalam keluarga Bakrie punya uang tambahan disalurkan ke sini. Ini uang pribadi yang disumbangkan. Daripada tidak terarah, kita ingin bentuk satu program dan difokuskan. Ini tak ada hubungan dengan perusahaan. Kita ingin mensejahterakan masyarakat. Target untuk 1 juta orang senilai Rp 1 triliun," tukasnya.

sumber: detik.com

Definisi dan Kriteria PMKS

2011-02-01T20:09:00.001+07:00

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Seseorang keluarga atau kelompok masyarakat, yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya ,dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecatatan, ketunasosialan, keterbelakangan atau keterasingan, dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara besaran dapat dibagi menjadi 8 (delapan) kelompok, yaitu:

Anak
Wanita
Lanjut Usia
Keluarga
Tuna Sosial
Korban Penyalahgunaan NAPZA
Penyandang Cacat
Masyarakat

A. ANAK

Kelompok anak terdiri dari: Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Nakal, Anak Jalanan, Anak Cacat.

1. Anak Balita Terlantar
Anak yang berusia 0 – 4 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibanya (karena beberapa kemungkinan: Miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua–duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidupnya, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
Kriteria :

Anak (Laki – laki/perempuan) usia 0 – 4 tahun.
Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, atau balita yang tidak pernah mendapat ASI/susu pengganti atau balita yang tidak mendapat makanan bergizi (4 sehat 5 sempurna) 2 kali seminggu atau balita yang tidak mempunyai sandang yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, ditempat umum maupun rumah sakit dsb.
Apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke PUKESMAS dll).

2. Anak Terlantar
Anak yang berusia 5 – 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit , salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
Kriteria :

Anak (laki–laki/perempuan) usia 5–18 tahun
Anak yatim, piatu, yatim piatu maupun masih punya kedua orang tua
Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
Anak yang lahir karena pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan

3.Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah
Anak yang berusia 5 – 18 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
Kriteria :

Anak (laki – laki/perempuan) usia 5–18 tahun
Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat menderita secara psikologis.
Pernah di aniaya dan atau di perkosa.
Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)

4. Anak Nakal
Anak yang berusia 5 - 18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya, sehingga merugikan dirinya , keluarganya dan orang lain, akan mengganggu ketertiban umum, akan tetapi (karena usia) belum dapat di tuntut secara hukum.
Kriteria :

Anak (laki – laki/perempuan) usia 5 sampai kurang dari 18 tahun dan belum menikah.
Melakukan perbuatan (secara berulang) yang menyimpang.

5. Anak Jalanan
Anak yang berusia 5 – 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat – tempat umum.
Kriteria :

Anak (laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun
Melakukan kegiatan tidak menentu,tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran di jalanan atau ditempat umum minimal 4 jam/hari dalam kurun waktu 1 bulan yang lalu, seperti: pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, pembawa belanjaan di pasar dan lain-lain.
Kegiatan dapat membahayakan dirinya sendiri atau menggangu ketertiban umum.

6. Anak Cacat
Anak yang berusia 5 – 18 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Kriteria :
a. Cacat Fisik

Anggota tubuh tidak lengkap putus/amputasi tungkai, lengan atau kaki.
Cacat tulang/persendian.
Cacat sendi otot dan tungkai, lengan atau kaki.
Lumpuh.

b. Cacat Mata.

Buta total (buta kedua mata).
Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas (low vision)

c. Cacat Rungu Wicara

Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar.
Tidak dapat bicara sama sekali atau berbicara tidak jelas (pembicaraannya tidak dapat mengerti).
Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain.

d. Cacat Mental eks Psilotik

Eks penderita penyakit gila.
Kadang masih mengalami kelainan tingkah laku
Sering menggangu orang lain.

e. Cacat mental retardasi

Idiot: Kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal idiot usia 2 tahun, wajahnya terlihat seperti wajah dungu.
Embisil: kemampuan mental dan tingkah laku nya setingkat dengan anak normal usia 3 – 7 tahun.
Debil: Kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normausia 8 – 12 tahun

B. WANITA

1. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Seseorang wanita dewasa yang berusia 18 – 59 tahun belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari.
Kriteria :

Wanita usia 18 – 59 tahun
Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan fisik minimum (sesuai kriteria Fakir Miskin).
Tingkat pendidikan rendah (umumnya tidak tamat/maksimal pendidikan dasar).
Istri yang di tinggal suami tanpa batas waktu dan tidak dapat mencari nafkah.
Sakit, sehingga tidak mampu bekerja.

2. Wanita yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah.
Wanita yang berusia 18 – 59 tahun yang terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.
Kriteria :

Wanita usia 18 – 59 tahun atau kurang dari 18 tahun tetapi sudah menikah
Tidak diberi nafkah atau tidak boleh mencari nafkah
Diperlakukan secara keras kasar dan kejam (dipukul, disiksa) dalam keluarga
Diancam secara fisik dan psikologis (diteror, ditakut – takuti, di sekap) dalam kelurga atau ditempat umum.
Mengalami pelecehan seksual (dikantor, di RT, ditempat umum antara lain diperkosa atau dipaksa menjual diri/di eksploitir).

C. LANJUT USIA

1. Lanjut Usia Terlantar
Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
Kriteria :

Usia 60 tahun ke atas (laki-laki/perempuan)
Tidak Sekolah/tidak tamat/tamat SD.
Makan 2 x perhari
Makan-makanan berprotein tinggi (4 sehat 5 sempurna) 4 kali perminggu.
Pakaian yang dimiliki kurang dari 4 stel.
Tempat tidur tidak tetap.
Jika sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan.
Ada atau tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya.

2. Lanjut Usia yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah.
Lanjut usia (60 tahun keatas) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.
Kriteria :

Wanita usia 18 – 59 tahun kurang dari 18 tahun tetapi sudah menikah.
Tidak diberi nafkah atau tidak boleh mencari nafkah.
Diperlakukan secara keras, kasar dan kejam (dipukul, disiksa) dalam keluarga.
Diancam secara fisik dan psikologis (diteror, ditakut-takuti, disekap) dalam keluarga atau ditempat umum.
Mengalami pelecehan seksual (dikantor, di RT di tempat umum antara lain di perkosa atau dipaksa menjual
diri/dieksploitir).

D. PENYANDANG CACAT

Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya yang terdiri dari: Penyandang cacat fisik, Penyandang cacat mental, Penyandang cacat fisik dan mental (undang– undang Nomor 4 tahun 1997).

1. Penyandang cacat fisik.
Seseorang yang menderita kelainan pada tulang dan atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak tulang, tidaknya lengkap anggota gerak atas dan bawah, sehingga menimbulkan gangguan atau menjadi lambat untuk melakukan kegiatan sehari – hari secara layak/wajar.
Kriteria :

Anggota tubuh tidak lengkap putus/amputasi tungkai, lengan atau kaki.
Cacat tulang/persendian.
Cacat sendi otot dan tungkai, lengan atau kaki
Lumpuh

2. Penyandang cacat mata (tuna netra)
Seseorang yang buta kedua matanya atau kurang awas (low vision) sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari – hari secara layak/wajar.
Kriteria :

Buta total (buta kedua mata)
Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas (low vision)

3. Penyandang Cacat Tuna Rungu/Wicara
Seseorang yang tidak dapat mendengar dan berbicara dengan baik sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari – hari secara layak/wajar.
Kriteria :

Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu
dengar.
Tidak dapat bicara sama sekali atau berbicara tidak jelas (pembicaraannya tidak dapat dimengerti)
Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain.

4. Penyandang cacat mental
Seseorang yang menderita kelainan mental/jiwa sehingga orang tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum di lakukan orang lain seusianya atau yang tidak dapat mengikuti perilaku biasa sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari – hari secara layak/wajar Penyandang cacat mental terdiri dari:

Penyandang cacat mental eks psikotik.
Eks penderita penyakit gila.
Kadang masih mengalami kelainan tingkah laku
Sering mengganggu orang lain.

5. Penyandang cacat mental reterdasi

Idiot : Kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 2 tahun, wajahnya terlihat seperti wajah dungu.
Embisil : Kemampuan mentral dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 3 – 7 tahun.
Debil : Kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 8 – 12 tahun.

6. Penyandang cacat fisik dan mental
Seseorang yang menderita kelainan fisik dan mental sekaligus, atau cacat ganda, seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari – hari secara layak/wajar.
Kriteria :
Gabungan dari beberapa kriteria cacat fisik dan mental diatas.

7. Penyandang Cacat Bekas Penyakit Kronis.
Seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis, seperti kusta, TBC paru, yang dinyatakan sembuh/terkendali. Termasuk penyandang cacat jenis ini adalah penderita HIV/AIDS, dan stroke, tetapi mengalami hambatan fisik dan sosial untuk melaksanakan kegiatan sehari – hari secara layak/wajar.
Kriteria :

Eks penderita penyakit TBC paru, Kusta dan stroke.
Mengalami hambatan/kelainan fisik, meski badan tidak hilang (kusta).
Tubuh menjadi bokong dan ringkih (TB paru)
Cenderung dijauhi masyarakat karena takut terjangkit/menular (lerophobia dan HIV/AIDS)
Mempunyai rasa rendah diri

E. TUNA SOSIAL

Seseorang yang karena faktor – faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya. Termasuk tuna sosial adalah: tuna sosila, pengemis, gelandangan dan bekas narapidana.

1. Tuna Susila
Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
Kriteria :

Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 19 tahun ke atas atau lebih.
Menjajakan diri ditempat umum,di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall, dan diskotek).

2. Pengemis
Orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
Kriteria :

Anak sampai usia dewasa.
Meminta-minta dirumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.
Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu.
Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.

3. Gelandangan
Orang – orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
Keriteria :

Anak sampai usia dewasa, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandangan ditempat – tempat umum, biasanya di kota – kota besar.
Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya .
Tidak mempunyai pekerjaan tetap meminta – minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dan lain – lain.

4. Eks Narapidana
Seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal
Kriteria :

Usia 18 tahun sampai usia dewasa
Telah selesai atau segera keluar dari penjara karena masalah pidana.
Kurang diterima dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat.
Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap.

F. KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat – zat adiktif lainya termasuk minuman keras di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
Kriteria :

Usia 10 tahun sampai usia dewasa.
Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat – zat adiktif lainya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba – coba .
Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantunngan obat oleh dokter yang berwenang.

G. KELUARGA

1. Keluarga Fakir Miskin
Seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
Kriteria :

Penghasilan rendah atau berada di bawah garis kemiskinan seperti tercermin dari tingkat pengeluaran perbulan, yaitu pengeluaran biaya hidup tidak melebihi Rp. 62.000,- untuk perkotaan, dan Rp. 50.000,- untuk pedesaan setiap orang perbulan (tahun 2000)
Tingkat pendidikan pada umumnya rendah: tidak tamat SLTP, tidak ada keterampilan tambahan.
Derajat kesehatan dan gizi rendah
Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, termasuk tidak memiliki MCK
Pemilikan harta sangat terbatas jumlah atau nilainya
Hubungan sosial terbatas, belum banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.
Akses informasi terbatas (baca koran, radio)

2. Keluarga Berumah Tak Layak Huni
Keluarga yang kondisi Perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
Kriteria Kondisi rumah :

Luas lantai perkapital kota < 4 m2, desa <10 m2
Sumber air tidak sehat , akses memperoleh air bersih terbatas
Tidak mempunyai akses MCK
Bahan bangunan tidak permanen atau atap / dinding dari bambu rumbia.
Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
Tidak memiliki pembagian ruangan
Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap
Letak rumah tidak teratur dan berdempetan
Kondisi rusak.

3. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
Masyarakat yang bertempat tinggal diwilayah rawan bencana atau disekitar daerah rawan bencana yang mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda. Kerusakan alam lingkungannya, kerusakan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan
Kriteria:

Wilayah bahaya gunung berapi
Daerah aliran sungai yang sering banjir/mungkin banjir
Daerah yang kemungkinan besar bisa terjadi bencana longsor
Daerah padat penduduk dan kumuh diperkotaan yang rawan bencana kebakaran
Daerah pantai yang rawan gelombang pasang/Tsunami
Daerah rawan bencana gempa bumi.

sumber: Kementerian Sosial RI

Banten, gerbang investasi Indonesia

2011-01-09T09:55:00.001+07:00

Mau investasi aman, Banten adalah tempatnya. Berbagai kemudahan telah disiapkan Gubernur Provinsi Banten, Hj. Ratu Atut Chosiyah kepada para investor yang akan berinvestasi. Provinsi Banten yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, tak dipungkiri punya andil besar dalam menopang perekonomian nasional. Sebagai provinsi ke 2 tertinggi di bidang Penaman Modal Dalam Negeri (PMDN) keberadaan Banten dikenal sangat aman bagi kalangan pengusaha untuk berinvestasi.

Dengan modal sebagai provinsi ke 4 terbesar di bidang penanaman modal asing (PMA) Provinsi yang dipimpin Ratu Atut Chosiyah, Gubernur perempuan pertama di Indonesia ini, melejit pesat khususnya di bidang investasi.

Bermodal keyakinan itulah, Provinsi Banten ikut serta menawarkan potensi 10 proyek investasi unggulan kepada para calon investor. Diberbagai temu bisnis dan pameran potensi investasi, Gubernur Ratu Atut selalu menawarkan dan mempromosikan Banten kepada kalangan investor dalam maupun luar negeri. Adapun proyeki Investasi yang ditawarkan itu meliputi:

Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Bojonegara
Pembangunan Jalan Tol Cilegon - Bojonegara
Pembangunan Jalan Kereta Cilegon - Bojonegara
Pembangunan Jalur Transportasi Moda Monorel Serpong - Bandara Soekarno Hatta
Pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang
Pembangunan Terminal Transit Bojonegara
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
Pembangunan Tanjung Lesung Waterfront City
Pembangunan Industri Kerang
Pembangunan Industri Rumput Laut

Bojonegara merupakan proyek investasi yang akan diakselerasi pertumbuhannya terutama oleh pelabuhan laut yang terintegrasi dengan kawasan industri dan terminal petikemas. Feasibility Study atas proyek ini telah dirampungkan dengan lahan yang tersedia seluas 500 hektar dan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

Selain itu banyak sektor yang sebelumnya sudah dilirik oleh investor asing dan sampai saat ini sudah terealisasi. Diantaranya investor asing yang sudah masuk ke Banten dan merupakan investor besar di dunia yaitu:

Blue Scope Steel (Steel) - Australia;
Dystar (Chemical) - German;
Asahimas Chemical (Chemical) - Japan;
Charoen Phokpand (Poultry) - Thailand;
Nikomas Gemilang (Shoes) - Taiwan;
Korindo Utama (Automotive) - Republic of Korea;
Daekyung Indah Heavy Industry (Metal) - Republic of Korea;
Dong Jin Indonesia (Chemical) - Republic of Korea;
Baiksan Indonesia (Chemical) - Republic of Korea;
Japfa Comfeed (Food) - Thailand;
Tifico (Textile) - Japan;
Surya Toto (Sanitary) - Japan;
Siloam Gleneagles (Hospital) - Singapore;
Swiss-German University (Education) - Germany;
Cabot (Chemical) - USA;
Banten Bay Refinery (oil Refinery) - Iran.

Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimiliki Banten juga banyak diminati oleh invetor asing atau Penanam Modal Asing (PMA), sektor itu meliputi Pertanian, dengan tanaman pangan, seperti padi, kacang, jagung, singkong,sayuran, jahe, dan lain-lain.

Juga bidang peternakan, seperti kerbau, sapi, ayam, kambing; lalu perkebunan, seperti kelapa, kelapa sawit, cokelat, karet, melinjo, aren, buah tropis, kayu/hutan. Ada juga perikanan, meliputi, perikanan tangkap, ikan, udang, kerang, rumput laut.

Kemudian pariwisata. wisata alam meliputi; pantai, air panas, ngarai, Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Krakatau, selam. Juga aktraksi budaya, wisata sejarah dan ziarah. Selanjutnya Pertambangan, Panas bumi, emas, batubara, batu fossil, minyak bumi, zeolit, timah hitam dan lain-lainnya. Kawasan Industri di Provinsi Banten:

Krakatau Industrial Estate Cilegon;
Petrochemical Industrial Estate Pancapuri;
Jababeka Industrial Estate;
Nikomas Gemilang Industrial Estate;
Modern Cikande Industrial Estate;
Langgeng Sahabat Industrial Estate;
Pancatama Industrial Estate;
Samanda Perdana Industrial Estate;
Saur Industrial Estate;
Kawasan Industrial Park;
Balaraja Industrial Park;
Balaraja Industrial Estate;
Kawasan Industri & Pergudangan Cikupa mas;
West Tangerang Industrial Estate Cikupa;
Graha Balaraja Sentra Produksi & Distribusi;
Pasar Kemis Industrial Park;
Taman Tekno Industrial Estate;
Millenium Industrial Estate;
Pantai Indah Dadap.

Jika ditotal ke 19 Kawasan Industri ini memiliki luas 8.103 hektar dan saat ini telah terbangun 1.984 hektar, sedangkan areal siap bangun 6.119 hektar. Daya tarik investasi di Provinsi Banten juga tidak terlepas dari Infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya seperti:

Akses jalan tol dari Jakarta – Tangerang – Merak;
Akses jalan Arteri Primer (jalan Nasional) di seluruh wilayah;
Akses kereta api Jakarta – Rangkasbitung – Merak;
Akses penerbangan internasional (Bandara Soekarno-Hatta);
Fasilitas Bandara untuk perawatan dan pendidikan penerbangan (Budiarto Curug);
Akses pelabuhan penyebrangan kapal Ferry Ro-Ro (ASDP Merak);
Pelabuhan petikemas standar internasional (Pelabukan Ciwandan);
Pelabuhan Curah standar internasional & 38 dermaga untuk kepentingan sendiri;
Tersedianya 2 PLTU (Suralaya, Bojonegara sebesar 4.100 MW dan 4 Captive Power (KDL, Tifico, Indah Kiat, Nicomas, Chandra Asri) sebesar 595 MW;
Jaringan telekomunikasi tetap dan seluler;
Suplai air baku untuk industri dan rumah tangga;
Terdapat jalur pipagas dari Sumatera Selatan ke Bojonegara, Banten.

Fasilitas pendukung lainnya:

Rumah sakit internasional;
Rumah sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota;
Rumah sakit swasta & klinik kesehatan;
Sekolah kejuruan;
Pusat riset;
BLKI (kerjasama Indonesia-Austria);
Jasa Perbankan nasional dan internasional;
Sarana olah raga dan hiburan;
Hotel dan restoran internasional;
Kawasan wisata.

*sumber: majalahpotretindonesia.com

Taufan EN Rotorasiko: Entrepreneurship lewat Karang Taruna

2011-01-04T08:26:00.001+07:00

Sudah saatnya karang taruna tidak hanya sibuk mengurusi persiapan perayaan 17-an.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Setidaknya itulah yang menjadi obsesi Taufan EN Rotorasiko menyangkut citra Karang Taruna yang telanjur berada di zona nyaman. "Anggapan yang sudah telanjur ada dan itu harus diubah. Organisasi kepemudaan karang taruna berpotensi menjadi kekuatan pembangunan ekonomi Indonesia," kata Taufan.

Presiden Komisaris Indonesia Clean Energy ini mengaku tak main-main saat menerima amanah untuk membina karang taruna tersebut. Rupanya keseriusan dan komitmen Taufan inilah yang kemudian membawanya diundang sebagai salah satu pembicara di forum Asia Pasific Young Business Conference and Trade, di Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 Oktober 2010 lalu.

Di hadapan para peserta konferensi, Taufan memaparkan potensi karang taruna, wadah pemuda-pemudi yang ada di hampir setiap desa di Indonesia, sebagai sesuatu kekuatan besar untuk memajukan perekonomian bangsa di daerah masing-masing. Pengalamannya sebagai pebisnis membuat dia optimistis bahwa karang taruna, jika dibina tepat, akan menghasilkan jiwa kewirausahaan pada diri pemuda yang tanggguh

Dia pun memaparkan visinya yang akan menitikberatkan jiwa kewirausahaan pada karang taruna di bidang agrikultur(pertanian). Bahkan ia menyebut akan mengubah agrikultur sebagai sebuah bisnis industri yang seksi. Alasannya, "Agrikultur adalah kekuatan utama Indonesia. Bukan IT ataupun manufacturing. Kenapa kita tidak memanfaatkan potensi luar biasa yang memang sudah ada."

Di sini Taufan juga melihat ada kontradiksi. Meski di Indonesia lebih banyak orang yang bekerja di bidang agrikultur, generasi mudanya seakan memandang sebelah mata potensi bidang ini. Ada semacam trademark bahwa 'bertani bukan sesuatu yang keren, yang bisa dibanggakan.' Pola pikir seperti ini yang akan diubah Taufan. "Mereka enggak tertarik karena mungkin penghasilan pelaku agrikultur enggak menjanjikan. Mereka nggak tertarik mungkin karena orang tuanya bertani dan sawahnya kena hama, habis semuanya. Banyak dari hal-hal itu yang bisa kita ubah," ucapnya penuh semangat.

Kita ingin, lanjut Taufan, membuat agrikultur menjadi sesuatu yang seksi, sehingga membuat orang tertarik lagi. Pemaparannya mengenai karang taruna di forum pemuda tersebut langsung mengundang ketertarikan para peserta. Bahkan beberapa organisasi pemuda negara lain menyatakan keinginannya untuk mengadopsi cara bekerja karang taruna di Indonesia.

Meski konsepnya sudah diakui di forum internasional itu, Taufan menyadari sesungguhnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan untuk mewujudkan hal tersebut. Sejak terpilih sebagai ketua karang taruna, pria pehobi silat ini sudah mengunjungi berbagai karang taruna yang ada di berbagai daerah Indonesia.

Selain untuk mengenalkan diri sebagai ketua baru, ia juga melakukan konsolidasi sekaligus melihat lebih jauh kondisi riil di lapangan. Di situ dia menemukan persoalan klasik bahwa kurangnya dukungan dari segi dana dan pembinaan adalah hal yang paling 'mengganggu' pikirannya. "Saya prihatin melihat teman-teman yang punya semangat untuk membangun daerah tapi tidak difasilitasi secara memadai. Dukungan berupa dana maupun pembinaan masih minim."

Karena itu, salah satu program utamanya ke depan adalah menyebarkan konsep tentang pentingnya karang taruna bagi pembangunan sebuah daerah. Untuk itu, Taufan berjanji akan lebih aktif mengomunikasikan posisi strategis karang taruna kepada stakeholder pemerintah setempat. "Kita akan aktif berkomunikasi dengan DPR, DPRD, gubernur. Insya Allah ke depannya karang taruna bisa lebih baik lagi."

Nama: Taufan Ekonugroho Rotorasiko
Tempat, Tgl Lahir: Semarang, 17 April 1976
Status: Menikah, dengan 1 anak

Pendidikan:

Master of Business Administration UCLANUS Executive MBA Program (May 2008-2009)
Bachelor of Science in Computer Information Systems, Strayer College Washington DC

Organisasi:

Ketua Umum Karang Taruna Nasional
Ketua Umum Gerakan Pemuda Sehat

Lebih jauh, ayah dari satu anak ini mengungkapkan tentang peta perekonomian dunia, dengan konsep paling berhasil yang dikenal dengan istilah, one village one product. Keberadaan karang taruna yang ada di setiap desa atau kelurahan tentu sangat mendukung konsep tersebut. Beberapa negara yang sudah sukses dengan konsep ini di antaranya Thailand, Taiwan, dan juga Korea. Indonesia belum melakukan hal ini.

Strategi melakukan pembinaan kewirausahaan kepada karang taruna di seluruh Indonesia tentu bukan hal mudah. Namun, yang melegakan Taufan, banyak teman-teman karang taruna yang berbasis di desa langsung ingin turun melakukan pembinaan. Ia pun menyampaikan ide. Salah satu strateginya adalah membawa contoh-contoh kisah sukses pemuda daerah yang sudah sukses berwirausaha.

"Kalau orang mudanya produktif, desa tersebut akan menjadi lebih berhasil dan terhindar dari masalah sosial dan kemiskinan." Ia mencontohkan beberapa karang taruna yang cukup berkembang di daerah dengan potensi masing-masing. Dalam perjalanannya ke Pulau Bintan, misalnya, para pemudanya melakukan kerja sama dengan bank lokal untuk menyebarkan gerakan Desa Menabung. Kebetulan di desa itu belum ada bank. Jadi, gerakan menabung ini dilakukan secara jemput bola. Mobil bank keliling setiap minggunya datang ke desa tersebut. Pemuda yang tergabung dalam karang taruna berperan mengenalkan kegiatan tersebut, mengoordinasi dan menjawab pertanyaan masyarakat setempat seputar manfaat menabung itu.

Ada juga cerita sukses dari Sukabumi. Pemuda karang taruna setempat telah membawa Sukabumi menjadi daerah swasembada beras. "Cerita ini menarik. Awalnya sang pemuda adalah penjual nasi goreng. Ia mempertanyakan kenapa kualitas beras yang diterimanya untuk membuat nasi goreng berbeda-beda terus. Ternyata karena berasnya juga diambil dari berbagai wilayah di luar Sukabumi."

Berangkat dari situlah, lanjut Taufan, pemuda itu bertekad menjadikan Sukabumi yang pada dasarnya bertanah subur bisa berswasembada beras. Melalui berbagai usaha, ia akhir nya bisa memiliki puluhan hektare sawah dan menghidupi banyak petani lain. Tingkat perekonomian Sukabumi juga meningkat. Ke depan Taufan mengaku sedang menggodok konsep toko karang taruna. Setiap karang taruna punya toko yang menjual barang andalan dari daerah lain. Misalnya, kerajinan patung Papua yang diminati masyarakat Jawa Barat akan dijual di toko karang taruna di Jawa Barat. "Nilai jualnya pasti lebih tinggi di luar Papua. Jadi, orang Papua untung, yang di Jawa Barat juga untung. Tapi konsep ini masih penuh pendalaman lagi," tukasnya.

Memiliki komitmen kuat terhadap suksesnya gerakan karang taruna jelas membanggakan. Lalu, bagaimana dengan komitmennya terhadap kehidupan rumah tangganya? Bukankah menjadi Ketua Umum karang taruna Nasional ia akan semakin sibuk konsolidasi ke daerah, di luar profesinya sebagai pengusaha muda? "Saya sudah komitmen meski harus sering ke berbagai daerah. Sabtu, Minggu tetap hari buat keluarga. Saya menekankan pada quality time, bukan quantity," tegas suami Anindita Bakrie ini.

(M-1)dipi@mediaindonesia.com
sumber: Media Indonesia

Saatnya yang muda jadi pelopor

2011-01-01T15:40:00.003+07:00

Oleh: H. Andika Hazrumy

Ketua Karang Taruna Prov. Banten

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "Berikan aku sepuluh pemuda maka akan aku guncangkan dunia." Pernyataan presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno, itu masih pas dengan peringatan sumpah pemuda tahun ini. Pemuda masih menjadi tumpuan bangsa untuk arus perubahan. Tepat 82 tahun yang lalu, Sumpah Pemuda diucapkan dan digelorakan oleh Muhammad Yamin dan para pemuda dari pelosok negeri ini. Mereka mengikrarkan diri dengan sasanti "Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa yaitu Indonesia."

Sumpah Pemuda, dalam konteks pra-kemerdekaan 1945, mempunyai makna nasionalisme pemuda dalam upaya mendefinisikan berbagai macam suku, bangsa dan bahasa ke dalam bingkai ke-indonesiaan menjadi the real Indonesia sebagai sebuah nation state yang berdaulat, lepas dari cengkeraman kolonialisme. Basis misinya adalah mewujudkan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, Jadi, dapat dikatakan bahwa pemuda saat itu merupakan pelopor atas cikal bakal berdirinya Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara kesatuan.

Selanjutnya, dalam konteks pasca-kemerdekaan, Sumpah Pemuda lebih dimaknai secara normatif sebagai peran pemuda dalam mengisi kemerdekaannya. Dialektika pergerakan pemuda pada masa ini juga melahirkan kepeloporan yang mewarnai berbagai dinamika sejarah pergerakan bangsa dan negara. Sehingga peranannya dapat dilihat dalam setiap derap sejarah pemuda di setiap angkatan, mulai angkatan 1966, angkatan 1974, dan angkatan 1998. Meski setiap angkatan mempunyai misinya masing-masing, namun referensi sejarah mencatat dan mengatakan bahwa kepeloporan pemuda pada masanya tidak dapat dipungkiri, pemuda masa ini menjadi tonggak sejarah perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi.

Pertanyaannya kemudian, sejauhmana peran kepeloporan pemuda dalam era reformasi sekarang ini? Menurut saya, secara normatif dan berdasarkan UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, generasi muda atau yang dikatakan pemuda di era reformasi ini (Pasca 1998) adalah mereka yang berumur sampai dengan 30 tahun, atau yang lahir sekitar tahun 1980-an. Namun, dalam hal ini saya lebih memaknainya bahwa pemuda itu merupakan pribadi atau kelompok masyarakat yang mempunyai jiwa dan spirit kepemudaan. Sebab, dalam konteks membangun bangsa dan negara tidak hanya menjadi kewajiban kaum mudanya saja namun semua komponen bangsa.

Era reformasi lebih diidentikkan dengan era otonomi daerah, karena itu saya ingin memaknai kepeloporan pemuda dalam era reformasi ini menjadi kepeloporan pemuda dan kiprahnya dalam era otonomi daerah atau dalam membangun daerahnya dengan tetap memperhatikan visi keindonesiaannya.

Berikut ini pokok-pokok pikiran saya mengenai perlunya kepeloporan pemuda dalam era otonomi daerah, pertama bahwa pemuda diharapkan sebagai pengawal dan sekaligus subyek atas pembangunan di daerah dengan pemberdayaan semua potensi yang dimilikinya di setiap bidang profesi.

Kedua pemuda khususnya mahasiswa diharapkan dapat mengedepankan rasionalitas (akal sehat) dan kesantunan dalam berpikir, dan bertindak atas segala hal yang yang menjadi panggilan jiwanya, mengingat hingga saat ini terjadi defisit atas rasionalitas dan kesantunan di mana-mana. Pemuda kini tampaknya lebih mengedepankan dimensi emosionalitasnya dalam memandang setiap persoalan, daripada rasionalitas, intelektualitas dan kesantunannya. Karena dengan rasionalitas, pemuda akan berpikir lebih jernih, obyektif dan bertanggung jawab meski disampaikan secara kritis;

Lalu ketiga, pemuda diharapkan menjadi perekat atas setiap dinamika sosial, politik dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Sehingga jika ada persoalan di masyarakat, ia bukan merupakan bagian dari masalah melainkan menjadi solusi. Pemuda diharapkan dalam konteks ini, menjadi agent of social change yang konstruktif dan bermartabat.

Keempat, mendorong perguruan tinggi yang ada di Banten menjadi katalisator bagi para pemuda khususnya mahasiswa dan civitas akademika lainnya dalam menumbuhkembangkan budaya akademis dan intelektual yang unggul dan bermartabat. Karena itu, perlunya digagas dan dikaji secara mendalam kemitraan pembangunan daerah berbasis pada triumvirat ABG (Academic, Bussiness, dan Government). Di negara maju mana pun, model ini diberlakukan. Ketiga unsur tersebut, bila digabungkan akan menjadi power steering bagi pelaksanaan pembangunan terutama di Banten.

Dan terakhir kelima, mendorong perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah daerah untuk membuat program-program yang merangsang dan menumbuhkembangkan kepeloporan pemuda di semua bidang. Kepemudaan hendaknya dijadikan mainstreeming dalam setiap program pembangunan daerah. Sebagai contoh, program kepeloporan pemuda di bidang inovasi teknologi, lingkungan hidup, keagamaan, kepemimpinan, kewirausahaan, kesehatan, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Selamat Hari Sumpah Pemuda. (*)

*H. Andika Hazrumy
- Ketua Karang Taruna Provinsi Banten;
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Banten;

HKSN 2010, momentum memelihara nilai-nilai kesetiakawanan sosial

2011-01-01T14:16:00.002+07:00

Setiap tanggal 20 Desember, selalu diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN). Hari Sosial atau Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini diperingati sebagai momentum untuk menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial untuk didayagunakan sehingga menjadi bagian dari sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan berbangsa.

Selain itu juga untuk mendayagunakan peran aktif masyarakat luas, khususnya masyarakat mampu secara berkelanjutan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan sosial. Berdasarkan hal tersebut, bertepatan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010, dilaksanakan Peringatan Puncak Acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional bertempat di Sirkuit Sentul, Bogor.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Sosial RI DR. Salim Segaf Al Jufri, MA, dan dihadiri pula oleh Gubernur Jawa Barat Bapak H. Ahmad Heryawan, Duta Besar dari negara sahabat, Bupati/Walikota Kabupaten Bogor, para pejabat pemerintah, TNI, POLRI, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat, unsur generasi muda, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, relawan sosial maupun warga masyarakat lainnya. Acara dibuka oleh Wakil Presiden RI Bapak Prof. DR. Boediono beserta Ibu Herawati Boediono.

HKSN tahun ini mengusung tema “Meningkatnya Kesetiakawanan Sosial Akan Mempercepat Terwujudnya Kesejahteraan Sosial”, berlangsung dengan sangat meriah. Berbagai atraksi dipertontonkan seperti Prosesi Penerjunan Bendera Pataka KSN dan Bendera Lambang 33 Provinsi, Penyerahan Bendera Pataka oleh Pasukan Paskibra Kabupaten Bogor kepada Gubernur Yogyakarta sebagai simbol untuk penyelenggaraan HKSN tahun 2011, Simulasi kampung Siaga Bencana oleh Pasukan TAGANA dan Demonstrasi Keterampilan Mengendarai Mobil dan Motor.

Selain itu, acara juga diisi dengan Pemberian Penghargaan Prestasi TK. Nasional dan Penyerahan bantuan secara simbolis oleh Menteri Sosial disaksikan Wakil Presiden RI kepada 3 (tiga) orang Pekerja Sosial Berprestasi TK Nasional tahun 2010, Pemberian Penghargaan Pembina Karang Taruna Terbaik TK. Nasional tahun 2010, Pemberian penghargaan kepada Karang Taruna Berprestasi TK. Nasional tahun 2010, Organisasi Sosial Berprestasi TK. Nasional tahun 2010, Pekerja Sosial Masyarakat Berprestasi TK. Nasional tahun 2010, Santunan kepada 10 (sepuluh) orang ahli waris Relawan yang gugur pada Bencana Gunung Merapi tahun 2010, Pemberian Penghargaan Satyalencana Kebaktian Sosial, Satya Lencana Karya Satya, Penyerahan Bantuan dan Sarana Penanggulangan Bencana untuk 33 Provinsi oleh Wakil Presiden RI kepada Bupati Kabupaten Bogor serta Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Peringatan Puncak Acara HKSN dan Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sejak Bulan Oktober 2010 ini dilandasi oleh jiwa dan semangat Kesetiakawanan Sosial Nasional yang bertitik berat pada hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, terutama penyandang masalah sosial serta warga masyarakat yang kurang beruntung. Pada akhir sambutannya, Menteri Sosial RI merasa yakin bahwa kita mampu mengatasi berbagai masalah sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat jika dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dari seluruh elemen masyarakat. Kesetiakawanan Sosial Nasional merupakan panggilan dari hati nurani, bukan hanya slogan semata.

*sumber: depsos.go.id

Hari Ibu, Gubernur Banten kembali raih Anugerah Parahita Ekapraya

2010-12-23T09:41:00.005+07:00

Peringatan Hari Ibu ke-82 yang jatuh pada Tanggal 22 Desember 2010 menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan seluruh masyarakat Banten. Pasalnya, di hari tersebut Gubernur Perempuan Pertama di Indonesia itu untuk kedua kalinya kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Madya. Penghargaan tersebut diberikan kepada 25 kepala daerah dan kementerian/lembaga yang dinilai telah berhasil melaksanakan strategi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.

Anugerah Parahita Ekapraya diserahkan langsung oleh Presiden pada acara Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-82 di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. "Teruslah berprestasi dan menjadi teladan," demikian pesan presiden yang didampingi ibu Ani Yudhoyono serta Wapres Boediono dan ibu Herawati Boediono kepada para penerima penghargaan.

Melalui PHI ke-82 yang mengangkat tema "Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki untuk Membangun Karakter Bangsa dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Bermartabat" ini dapat dilihat bahwa perempuan Indonesia di seluruh pelosok tanah air dapat menikmati hasil pembangunan, berperan serta secara aktif di seluruh bidang pembangunan, dan merupakan agen perubahan bersama-sama dengan kaum laki-laki sebagai mitra sejajar.

Peringatan Hari Ibu kali ini juga merupakan momentum untuk mengevaluasi dan mengapresiasi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan.

"Dorong dan libatkan kaum ibu dalam menjalankan program pro rakyat, seperti PNPM Mandiri. Bantu permodalan untuk kaum perempuan. Kalau ini dijalankan, maka akan menarik lapangan kerja baru, yang berdampak pada pengurangan pengangguran yang nantinya akan mengurangi kemiskinan. Ini sebuah mata rantai yang saling berkaitan. Pada saatnya nanti para wanita Indonesia akan bekerja di negaranya sendiri," tegas presiden yang disambut tepuk tangan.

*dari berbagai sumber

Peran Ibu, membentuk karakter berkesadaran sosial

2010-12-22T09:59:00.004+07:00

Hari ini, 22 Desember 2010 bangsa Indonesia diseluruh pelosok nusantara memperingati Hari Ibu. Peringatan Hari Ibu diharapkan bisa memberi makna positif bagi kemajuan dan eksistensi wanita khususnya para ibu di negeri ini. Dibalik kemeriahan peringatan Hari Ibu, Karang Taruna Provinsi Banten tertarik untuk menelusuri tentang asal muasal sejarah peringatan Hari Ibu dan korelasinya dengan apa yang selama ini dipersepsikan masyarakat terkait Hari Ibu tersebut.

SEJARAH

Sejarah penetapan tanggal 22 Desember sebagai peringatan hari ibu berawal dari bertemunya para pejuang wanita pada sebuah Kongres Perempuan Indonesia pada 22 sampai 25 Desember 1928. Kongres tersebut dilaksanakan di sebuah gedung yang kini dikenal sebagai Mandalabhakti Wanitatama, Jalan Adisucipto, Yogyakarta. Hasil dari kongres yang dihadiri sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera tersebut salah satunya adalah membentuk Kongres Perempuan yang kemudian dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia (Kowani).

Penetapan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia III pada tahun 1938. Presiden Soekarno kemudian menetapkannya melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959. Misi diperingatinya Hari Ibu pada awalnya adalah untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini. Dari situ pula tercermin semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja sama.

PERSEPSI

Kini, Hari Ibu di Indonesia diperingati untuk mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada para ibu. Berbagai kegiatan pada peringatan itu di antaranya memberikan kado istimewa, penyuntingan bunga, pesta kejutan bagi para ibu, aneka lomba masak, dan berkebaya.

Menurut Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dewi Motik Pramono, Persepsi masyarakat terhadap Peringatan Hari Ibu perlu diluruskan. Hari Ibu yang biasa diperingati setiap 22 Desember itu, selalu dipersepsikan sebagai hari untuk ibu atau seperti Mother's Day di Amerika Serikat.

"Kita banyak mengalami miskomunikasi dalam memperingati hari ibu, di mana Hari Ibu itu diperingati seperti Mother's Day di Amerika. Itu tren yang ingin saya balik-balikan. Padahal bukan, hari ibu itu hari pergerakan perempuan," tegas Dewi Motik selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Ibu

Di negara-negara lain, Hari Ibu digelar untuk menghormati ibu. Di lebih dari 75 negara, Hari Ibu dirayakan pada hari Minggu di pekan ke dua bulan Mei. Antara lain di Australia, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hongkong. Lanjut Dewi seperti dikutip inilah.com

Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari andil para pejuang wanita, di antaranya kaum ibu, walau jumlahnya tidak sebanyak kaum pria. Banyak pejuang wanita yang bersedia berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsanya, demi kemajuan kaumnya. Kita mencatat sejumlah pahlawan wanita abad ke-19 seperti M. Christina Tiahahu, Cut Nya Dien, Cut Mutiah, RA Kartini, Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said dan lain-lain. Sehingga kalau kita bicara Hari Ibu identik dengan kemajuan wanita Indonesia.

RENUNGAN

Apapun persepsi masyarakat tentang peringatan Hari Ibu, kami menilai semuanya memiliki satu kesamaan tujuan, yaitu mengapresiasi serta mengenang semangat dan perjuangan kaum perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini. Peringatan Hari Ibu hendaknya menjadi momentum menyatukan visi dan misi perjuangan kaum perempuan dalam menghadapi semakin besarnya tantangan sejalan dengan kemajuan zaman di era globalisasi.

Para ibu berperan besar dalam membimbing anak-anaknya dalam bidang pendidikan, menjaga putra-putrinya dari dampak negatif kemajuan teknologi informasi, tidak terlibat dalam pergaulan bebas, narkoba, Dll. Kaum Ibu juga termasuk berperan besar dalam membentuk kepribadian anak yang memiliki sensitifitas kesadaran dan kesetiakawanan sosial yang tinggi.

Besar sekali jasa para ibu, sehingga Nabi Muhammad SAW ketika ditanya para sahabat, siapa orang yang paling berjasa dan patut dihormati di dunia ini, beliau menjawab: "Ibumu" sampai beberapa kali, baru kali ketiga ditanya, Nabi SAW menjawab, "Ayahmu".

Tahun ini Peringatan Hari Ibu yang ke 82. Akan digelar di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Rabu (22/12/2010). Temanya, "Kesetaraan Perempuan Dan Laki-Laki untuk Membangun Karakter Bangsa Dalam Mewujudkan Bangsa Yang Sehat dan Bermartabat"

Saatnya kaum wanita terutama para ibu memperjuangkan kaumnya yang tertindas, meningkatkan kemampuannya dengan terus belajar, terutama membina putra-putrinya menjadi pribadi-pribadi mandiri yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam upaya mengoptimalkan kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Karang Taruna Citangkil pertanyakan komitmen PT. KTI

2010-12-16T20:37:00.002+07:00

Seluruh Pengurus Karang Taruna se-Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon Minggu 28 November 2010 berkumpul dikantor sekretariat Karang Taruna kec. Citangkil Jl. H Agus Salim Delingseng Kec. Citangkil , guna membahas tindak lanjut tentang komitmen yang diberikan oleh PT. Krakatau Tirta Industri ( KTI ). Hadir pada kesempatan itu, tujuh perwakilan dari pengurus Karang Taruna Kecamatan Citangkil yang meliputi Kelurahan Taman Baru, Deringo, Warnasari, Kebonsari, Citangkil, Samang Raya dan Lebak Denok.

Mulyana selaku Wakil Ketua Karang Taruna Kec. Citangkil kepada Banten Fm mengatakan, pihaknya menanyakan komitmen dari PT. Krakatau Tirta Industri yang akan melibatkan seluruh pengurus Karang Taruna Kecamatan Citangkil, karena pada sebelumnya Pihak PT.KTI akan memberdayakan Karang Taruna Kec.Citangkil untuk proyek perluasan waduk krenceng dengan penambahan debit air waduk dari 3 juta meter kubik menjadi 5 juta meter kubik.

Menurutnya bukan hal tersebut saja yang menjadi pertanyaan, tetapi penyaluran CSR pun menjadi hal yang sangat sulit untuk diakses informasinya dan keterlibatan Karang Taruna sebagai representatif pemuda belum pernah terealisir sampai saat ini, Mulyana juga menambahkan apabila dalam waktu dekat aspirasi Karang Taruna kec. Citangkil tidak terealisasi,maka pihaknya akan menerjunkan seluruh anggota karang taruna kec.citangkil dalam jumlah yang banyak.

Senada dengan hal tersebut, Anis yang mewakili Karang Taruna Kelurahan Samang Raya mengaku, pada beberapa bulan yang lalu,pihaknya menghadiri sosialisasi tentang perluasan waduk dengan berbagai faktor, dan dirinya hadir bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya untuk mendukung perluasan waduk tersebut dengan catatan, seluruh anggota Karang Taruna dan masyarakat setempat agar diberdayakan.

Namun sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjut, yang ada hanyalah jawaban,nanti dan nanti,padahal pengerjaan proyek perluasan waduk sudah dimulai. Dihubungi terpisah Humas PT.KTI Tapip enggan menanggapi pernyataan tersebut,pada saat dikonfirmasi beliau tidak bersedia menjawab.

sumber: bantenFM.com

Karang Taruna Bersinergi dengan Guru

2010-12-16T18:46:00.001+07:00

Karang Taruna di seluruh pelosok negeri dihimbau untuk bersinergi dengan guru-guru untuk mengembangkan potensi di suatu daerah. Para guru ini akan membentuk anak-anak muda yang berpotensi mendukung kemajuan bangsa. Sebagai wujud penghargaan Karang Taruna pada pendidik bangsa, organisasi para pemuda ini meluncurkan program sinergi dengan guru-guru di Sekolah Semut-Semut di Depok, Jawa Barat, Senin (22/11/2010).

Seperti diberitakan Kompas, Ketua Umum Karang Taruna, Taufan EN Rotorsiko mengatakan, budaya penghormatan kepada guru di Hari Guru Nasional yang jatuh setiap tanggal 25 November mulai dihidupkan Karang Taruna pada tahun ini.

"Sinergi bersama guru ini diharapkan sebagai langkah untuk mendukung Kebangkitan Indonesia yang semakin nyata di masa depan," kata Taufan yang menjadi pemimpin Karang Tarunan periode 2010-2015.

Di samping menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada guru-guru generasi masa depan bangsa, Taufan juga menyampaikan masukan untuk peningkatan dunia pendidikan Indonesia. Menurut Taufan, guru-guru sekarang ini lebih menitikberatkan tugasnya sebagai pengajar daripada pendidik.

"Padahal, pendidik itu bermakna dalam. Pendidik itu bukan cuma mengajari, tetapi mau membantu siswa untuk mengembangkan potensi dirinya sehingga berhasil dalam kehidupannya di masa depan," kata Taufan yang mengenyam pendidikan di beberapa negara, antara lain Spanyol dan Amerika Serikat.

Arfi Moenandris, pendiri Sekolah Semut-Semut, mengatakan, sekolah mengecilkan perannya jika hanya memfokuskan agar anak-anak didiknya bisa lulus ujian. "Sekolah mesti mampu mendidik anak-anak muda yang tahu siapa dirinya. Sebab, dalam hitungan 20 atau 40 tahun ke depan, anak-anak kecil yang dididik di sekolah-sekolah akan jadi pemimpin negeri ini," ujar Arfi.

Sekolah Alam Semut-Semut menjalankan pendidikan Indonesia yang memperispakan anak-anak didiknya menjadi warga dunia. Namun, anak-anak itu tidak kehilangan jati dirinya sebagai anak-anak bangsa Indonesia.

sumber: Kompas.com

MPKT

2010-12-14T19:10:00.003+07:00

Susunan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Provinsi Banten

Masa Bhakti 2010 - 2015

berdasarkan SK Gubernur Banten No: 246.05/Kep.798-Huk/2010

MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA PROVINSI BANTEN
01.	Ketua	:	H. Dedi Kurniadi
02.	Sekretaris	:	H. Rosyid Haerudin, SP, MM
03.	Anggota	:	H. Tb. Chaeri Wardana, B.Bus
04.	Anggota	:	Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE
05.	Anggota	:	Lukman Setiawan, SH
06.	Anggota	:	H. Cecep Mihardja, S.Ip
07.	Anggota	:	Ayudin
08.	Anggota	:	Drs. Sunardi, M.Si
09.	Anggota	:	Drs. E. Kusmayadi, M.Si
10.	Anggota	:	H. Suparman, SH, M.Si
11.	Anggota	:	Encup Supriadi

5 Relawan TAGANA gugur di Merapi

2010-11-09T18:22:00.002+07:00

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) tengah berkabung, 5 orang relawannya gugur saat melakukan tugas evakuasi di sekitar kawasan gunung Merapi. Komandan relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Andi Hanindito menjelaskan 5 relawan Tagana gugur saat bertugas di Gunung Merapi.

Slamet Ngatiran relawan pertama yang tewas saat Merapi pertama kali meletus 26 Oktober 2010. Slamet relawan terlatih warga asli Glagaharjo, Cangkringan Sleman dan masih kerabat dengan mbah Maridjan. Sementara 4 relawan Tagana lainnya gugur saat terjadi letusan merapi pada Kamis 4 November 2010.

Dua jenazah, Ariatno dan Samiyo, kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Dr Sardjito, Yogyakarta. Sedangkan Dua jenazah lainnya, Supriyadi dan Supriyanto, belum berhasil dievakuasi dari Dusun Glagaharjo, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta.

Tim mengalami kendala untuk mengangkat jenazah korban karena tertimbun material Gunung Merapi sedalam 3 meter. Menurut Andi, timnya hampir merasa apatis untuk menembus ke lokasi di mana jenazah kedua relawan itu diperkirakan berada, yakni sekitar 12-14 km dari puncak Merapi. Selain karena dalam, material yang disemburkan gunung itu hingga kini masih sangat panas.

Andi menceritakan, pada saat terjadi letusan terdahsyat Merapi pada Kamis 4 November 2010 hingga Jumat keesokan harinya, keempat relawan itu berjaga di dusunnya, Glagaharjo, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman. Lokasi itu berjarak sekitar 12 Km dari puncak Merapi. Supriyadi dan Supriyanto menjaga gudang logistik bantuan. Sementara Ariatno dan Samiyo berjaga di tempat lain, namun masih berada di wilayah Glagaharjo.

Ketika situasi Merapi makin memburuk, baik Supriyadi maupun Supriyanto, melihat sejumlah pengungsi yang terancam nyawanya oleh awan panas atau wedhus gembel. Sebelum wedhus gembel turun menggulung, menurut Andi, Supriyadi dan Supriyanto sempat menelepon posko yang berada di bawah. Komandan lapangan saat itu meminta agar keduanya segera turun dan menyelamatkan diri. Namun, mereka memilih untuk menjemput para pengungsi.

Begitu pula dengan Ariatno dan Samiyo. Kedua relawan ini tetap bertahan untuk mengevakuasi warga meski wedhus gembel kian dekat. Mereka sebenarnya menunggu kendaraan susulan yang akan melarikannya ke tempat aman, namun terlambat. Menurut Andi, keempat relawan yang meninggal itu adalah orang-orang terakhir yang berada di zona bahaya ketika Merapi meletus. Sebagai warga setempat, mereka mempunyai tingkat emosional dan rasa pengorbanan yang besar bagi para warga Glagaharjo.

Atas jasa mereka dalam upaya menyelamatkan pengungsi, Kementerian Sosial (Kemensos) akan memberikan penghargaan bagi relawan. "Kami akan beri santunan yang layak kepada ahli waris atau keluarganya dan penghargaan khusus atas jasanya," kata Mensos Salim Segaf Al Jufri dalam siaran pers, Minggu (7/10/2010).

Salim juga menyampaikan bela sungkawa serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tagana yang gugur dalam tugas. "Mereka telah berjuang menyelamatkan warga pengungsi bersama prajurit TNI, Tim SAR dan relawan lain dengan bertaruh nyawa," imbuhnya. Kepada anggota Tagana yang lain, Salim berharap agar tetap bersemangat dan berhati-hati di lokasi berbahaya. "Terutama menjaga komunikasi dan memakai perlengkapan yang memadai," tuturnya.

Sementara Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, Andika Hazrumy yang juga Koordinator TAGANA Prov. Banten menyampaikan belasungkawa atas gugurnya para pahlawan kebencanaan itu. “atas nama pengurus Karang Taruna dan seluruh anggota Tagana Banten saya menyampaikan keprihatinan dan dukacita yang sedalam-dalamnya” tutur Andika.

“gugurnya lima orang relawan Tagana di Merapi merupakan bukti bahwa Tagana memiliki tanggungjawab yang berat dan beresiko tinggi dalam mengemban tugasnya” lanjut Andika. “semoga amal ibadah mereka diterima disisi Allah dan pengorbanan yang telah mereka berikan dapat menginspirasi seluruh relawan Tagana dalam memaknai nilai-nilai keikhlasan” tutup Andika.

Sebagaimana diketahui, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah satuan tugas penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat. Organisasi yang dibentuk oleh Departemen Sosial pada tahun 2003 ini pada awalnya diperuntukkan bagi anggota Karang Taruna yang peduli pada kebencanaan. Dalam perkembangannya Tagana juga mengakomodir elemen-elemen lain seperti RAPI, Menwa, kelompok pencinta alam, Dll. Keberadaannya kemudian diatur dalam Permensos Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana.

*diolah dari berbagai sumber

Merapi meletus

2010-11-09T17:42:00.002+07:00

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta, Selasa (26/10/2010) menyatakan Gunung Merapi meletus sejak pukul 17.02 WIB dengan mengeluarkan awan panas. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi, Kementerian Sumber Daya Mineral di Kantor BPPTK, Surono mengungkapkan, letusan ditandai dengan suara gemuruh dengan dentuman sebanyak tiga kali.

Menurut berbagai sumber, awan panas pertama yang muncul pada pukul 17.02 WIB tersebut mengarah ke barat, namun awan panas berikutnya tidak dapat terpantau dengan baik karena kondisi cuaca di puncak Merapi cukup gelap dan hujan.

Sirine bahaya di Kaliurang Sleman berbunyi pada pukul 17.57 WIB. Pada pukul 18.00 WIB terdengar letusan sebanyak tiga kali yang terdengar dari pos Jrakah dan pos Selo yang disusul dengan asap membumbung setinggi 1,5 kilometer mengarah ke selatan, dan pada pukul 18.05 WIB Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta menarik semua petugas dari pos pengamatan.

Merapi adalah nama sebuah gunung berapi di provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, Indonesia yang masih sangat aktif hingga saat ini. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Letaknya cukup dekat dengan Kota Yogyakarta dan masih terdapat desa-desa di lerengnya sampai ketinggian 1.700 meter. Bagi masyarakat sekitar, Merapi membawa berkah material pasir, sedangkan bagi pemerintah daerah, Gunung Merapi menjadi obyek wisata bagi para wisatawan. Kini Merapi termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Seperti dikutip dari Wikipedia, Gunung Merapi adalah yang termuda dalam kumpulan gunung berapi di bagian selatan Pulau Jawa. Gunung ini terletak di zona subduksi, dimana Lempeng Indo-Australia terus bergerak ke bawah Lempeng Eurasia. Letusan di daerah tersebut berlangsung sejak 400.000 tahun lalu, dan sampai 10.000 tahun lalu jenis letusannya adalah efusif. Setelah itu, letusannya menjadi eksplosif, dengan lava kental yang menimbulkan kubah-kubah lava.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga selasa (09/11/2010) jumlah korban yang meninggal dunia akibat letusan Gunung Merapi sejak 26 Oktober telah mencapai 151 orang yang terdiri atas 135 orang di DIY dan 16 orang di Jawa Tengah dan korban luka 453 orang, sedangkan total pengungsi mencapai 320.090 jiwa. Sementara Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkirakan 867 hektare hutan di kawasan Gunung Merapi di wilayah Kabupaten Sleman rusak akibat erupsi gunung itu, dan hutan seluas itu terdiri atas hutan negara di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), hutan rakyat, serta kebun rakyat, dengan total kerugian sekitar Rp33 miliar.

*diolah dari berbagai sumber

Pengertian PSKS

2010-10-27T02:43:00.001+07:00

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada dasarnya mencakup :

Potensi Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok organisasi, dan lembaga yang belum memiliki dan atau belum memperoleh pelatihan dan atau pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya belum dapat didayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
Sumber Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, organisasi, dan lembaga yang telah memiliki kemampuan dan atau telah memperoleh pelatihan dan atau pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya dapat didayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah Potensi atau sumber yang ada pada manusia, alam, dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial.

Saat ini pembinaan PSKS oleh Departemen Sosial RI meliputi :

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). adalah warga masyarakat yang atas kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang Kesejahteraan Sosial.
Organisasi Sosial (Orsos). adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.
Karang Taruna (KT). adalah Organisasi sosial kepemudaan, wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan secara organisasi berdiri sendiri.
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masayarakat (WKSBM). adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini berupa jejaring kerja dari pada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuh kembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
Dunia Usaha Yang Melakukan UKS, adalah organisasi komersial seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa termasuk BUMN dan BUMD serta wirausahawan beserta jaringannya yang dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Pengertian PMKS

2010-10-27T02:36:00.000+07:00

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. Saat ini Departemen Sosial menangani 22 jenis PMKS, yaitu sebagai berikut :

Anak Balita Telantar, adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya, meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani dan sosial.
Anak Telantar, adalah anak berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengampu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
Anak Nakal, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.
Anak Jalanan, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.
Wanita Rawan Sosial Ekonomi, adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Korban Tindak Kekerasan, adalah seseorang yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.
Lanjut Usia Telantar, adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental.
Tuna Susila, adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dangan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
Pengemis, adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
Gelandangan, adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK) adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
Korban Penyalahgunaan NAPZA, adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
Keluarga Fakir Miskin, adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, adalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratanyang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami -istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
Komunitas Adat Terpencil, adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan â€“ kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya,sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.
Korban Bencana Alam, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran permukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja).
Korban Bencana Sosial atau Pengungsi, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
Pekerja Migran Telantar, adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi telantar.
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), adalah seseorang yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup telantar.
Keluarga Rentan, adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Data PMKS dan PSKS seluruh Indonesia

2010-10-20T19:38:00.001+07:00

Departemen Sosial RI sebagai unsur pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Sosial memiliki tugas pokok mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sasaran pokok pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS dikelompokkan menjadi 6 (enam) permasalahan, yaitu : kemiskinan, kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, korban bencana, dan ketertinggalan/ keterasingan.

Sebagai penunjang keberhasilan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah menggali dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki pada setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam unsur masyarakat, kondisi alam, dan tatanan sosial masyarakat setempat.

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2008 telah melaksanakan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS. Selanjutnya hasil pemutakhiran data ini masing-masing dituangkan dalam buku data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2008 dan Buku Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2008. Melalui Buku tersebut disajikan informasi perkembangan jumlah dan persebaran PMKS dan PSKS tingkat provinsi diseluruh Indonesia.

Download Buku Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2008 DISINI
Download Buku Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2008 DISINI

sumber: Kementerian Sosial RI

Pengurus Nasional Karang Taruna 2010-2015

2010-10-17T04:02:00.000+07:00

Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) hasil TKN VI Maluku Utara telah tersusun, bertempat di Taman Wiladatika Bumi Perkemahan Cibubur (27/9) Menteri Sosial Salim Segaf AlJufri mengukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna. Acara ini merupakan puncak acara dariserangkaian acara yang telah dilaksanakan sejak hari Sabtu, 25 September 2010. Dalam sambutannya, Menteri Sosial menegaskan agar kader karang taruna menunjukan kiprahnya, karena dengan usianya yang telah 50 tahun, bukanlah usia yang muda lagi, dan sebagai mitra kerja terdepan pemerintah dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik di desa/kelurahan. Berikut Struktur Organisasi PNKT 2010-2015 beserta nama-nama pengurusnya:

PENGURUS HARIAN
Ketua Umum	Taufan E. N. Rotorasiko
Wakil Ketua Umum 1	Budhy Setiawan
Wakil Ketua Umum 2	Didik Mukrianto, SH
Ketua I Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Keanggotaan	Deden Siradjudin
Ketua II Bidang Pengembangan Ekonomi & Koperasi	Pulo Marbun
Ketua III Bidang Pengembangan dan Pelayanan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	Agustiar Caya
Ketua IV Bidang Pengembangan Hubungan dan Kemitraan	Arnanto
Sekretaris Jenderal	Harry Soeriaatmadja
Sekretaris I Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Keanggotaan	Pandu Nugroho Supanji
Sekretaris II Bidang Pengembangan Ekonomi & Koperasi	dr Eka Yusuf Singka
Sekretaris III Bidang Pengembangan dan Pelayanan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	Ade Nurliah Sarnata
Sekretaris IV Bidang Pengembangan Hubungan dan Kemitraan	Harris Andi Surahman
Bendahara Umum	Rahmad Pribadi
Bendahara I Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Keanggotaan	GKR Pembayun
Bendahara II Bidang Pengembangan Ekonomi & Koperasi	Adi Sukemi
Bendahara III Bidang Pengembangan dan Pelayanan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	H. Dedi Kurniadi
Bendahara IV Bidang Pengembangan Hubungan dan Kemitraan	Rahmad Sulaiman
DEPARTEMEN DEPARTEMEN
Departemen Organisasi dan Kerjasama Internal
Ketua	Tahyuddin Aditya
Anggota	Aji Abdul Wahid
Departemen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keanggotaan
Ketua	Syaifuddin Roem
Anggota	Emma Arce Auri
Departemen Pendidikan dan Pelatihan SDM
Ketua	Abdul Basid
Anggota	Melky Aliandri
Departemen Penelitian dan Pengembangan Organisasi
Ketua	Syahmud Ngabalin
Anggota	Ahmad Solihin
Departemen Pengembangan Kelompok Usaha Bersama
Ketua	David Nainggolan
Anggota	Abdul Halim
Departemen Pengembangan Ekonomi Skala Kecil dan Menengah
Ketua	Faisal Mahrawa
Anggota	Andi Megawanto
Departemen Pengembangan Ekonomi dan Koperasi Karang Taruna
Ketua	M. Fahruddin Yunus, SH
Anggota	Agus Suripto
Departemen Pembinaan Mental dan Spiritual
Ketua	Sumakmur
Anggota	Junaedi
Departemen Pengembangan Olahraga dan Rekreasi
Ketua	Satrio Yudhiwahono
Anggota	Muhammad Sukarno Hatta
Departemen Pemberdayaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Ketua	Agus Salim
Anggota	M. Zaki Sahab
Departemen Humas, Publikasi, dan Pencitraan Karang Taruna
Ketua	Anne Ridwan
Anggota	Anggun Anesia
Departemen Hubungan Kerjasama Luar Negeri
Ketua	Moreno Soeprapto
Anggota	Maman Abdurahman
Departemen Hubungan Kerjasama Kemitraan Lembaga
Ketua	Kemal Fikri
Anggota	Cici Faramida
Departemen Hukum, Advokasi, dan HAM
Ketua	Santuso SH
Anggota	Erry Indrajaya SH

sumber: Kementerian Sosial

Makna Lambang Daerah Provinsi Banten

2010-10-17T00:59:00.002+07:00

MAKNA LOGO

KUBAH MASJID, melambangkan kultur masyarakat yang agamis. Bintang bersudut lima, Ketuhanan Yang Maha Esa.
MENARA MASJID AGUNG BANTEN, melambangkan semangat tinggi, yang berpedoman pada petunjuk Allah SWT.
GAPURA KAIBON, melambangkan Daerah Propinsi Banten sebagai pintu gerbang peradaban dunia, perekonomian dan lalu lintas internasional menuju era globalisasi.
PADI BERWARNA KUNING BERJUMLAH 17 dan KAPAS BERWARNA PUTIH BERJUMLAH 8 TANGKAI , 4 KELOPAK BERWARNA COKLAT, 5 KUNTUM BUNGA melambangkan Provinsi Banten merupakan daerah agraris, cukup sandang pangan. 17-8-45 menunjukkan Proklamasi Republik Indonesia.
GUNUNG BERWARNA HITAM, melambangkan kekayaan alam dan menunjukkan dataran rendah serta pegunungan. Badak bercula satu, melambangkan masyarakat yang pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran dan dilindungi oleh hukum.
LAUT BERWARNA BIRU, dengan gelombang putih berjumlah 17 melambangkan daerah maritim, kaya dengan potensi lautnya.
RODA GERIGI BERWARNA ABU-ABU BERJUMLAH 10, menunjukkan orientasi semangat kerja pembangunan dan sektor industri.
DUA GARIS MARKA BERWARNA PUTIH, menunjukkan landasan pacu Bandara Soekarno Hatta, lampu bulatan kuning (beacon light) melambangkan pemacu semangat mencapai cita-cita.
PITA BERWARNA KUNING, melambangkan ikaatan persatuan dan kesatuan masyarakat Banten.
SEMBOYAN "IMAN TAQWA" sebagai landasan pembangunan menuju Banten Mandiri, Maju dan Sejahtera.

MAKNA WARNA

MERAH - keberanian
PUTIH - suci, arif dan bijaksana
KUNING - kemuliaan, lambang kejayaan dan keluhuran
HITAM - keteguhan, kekuatan dan ketabahan hati
ABU-ABU - ketabahan
BIRU - kejernihan, kedamaian dan ketenangan
HIJAU - kesuburan
COKLAT - kemakmuran

Pengurus

2010-10-14T17:23:00.142+07:00

Susunan Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten

Masa Bhakti 2010 - 2015

berdasarkan SK Gubernur Banten No: 246.05/Kep.798-Huk/2010

PENGURUS KARANG TARUNA PROVINSI BANTEN
01.	Ketua	:	H. Andika Hazrumy
02.	Wakil Ketua I Bidang Kewirausahaan	:	Eddy Sofyan
03.	Wakil Ketua II Bidang Kemasyarakatan	:	Oji Fachruroji
04.	Wakil Ketua III Bidang Kelembagaan	:	Madronie
05.	Sekretaris	:	Gatot Yan .S
06.	Wakil Sekretaris I Bidang Kesekretariatan dan Tata Usaha	:	Iton Rustandi, SE
07.	Wakil Sekretaris II Bidang Personalia	:	Rachmatullah, SH
08.	Wakil Sekretaris III Bidang Logistik dan Akomodasi	:	Maksis Sakhabi, S.Sos
09.	Bendahara	:	Siti Halimah
10.	Wakil Bendahara I Bidang Pengelolaan Aset dan Keuangan	:	Dadan M. Ramdhani
11.	Wakil Bendahara II Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	:	Indra Surya Miharja, SE
Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia
12.	Ketua	:	H. Muhamad Pahruroji, MM
13.	Anggota	:	R.H. Bondan P. Pati
14.	Anggota	:	Herdi Herdiyansah, SH
Biro Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial
15.	Ketua	:	Eva Hasanah, S.Pd, M.Pd
16.	Anggota	:	Fatrul Taupik
17.	Anggota	:	Iwan Hermawansyah, SE
Biro Pengembangan Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi
18.	Ketua	:	Hj. Ratu Nurlella, SH
19.	Anggota	:	Yudi Nur Supriadi, S.Sos
20.	Anggota	:	Tatang, SE
Biro Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental
21.	Ketua	:	H. Holil Badawi, S.Ag
22.	Anggota	:	Dede Damayanti
23.	Anggota	:	Tatu Komalasari
Biro Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya
24.	Ketua	:	Deni Arisandi
25.	Anggota	:	Much. Dicky
26.	Anggota	:	Turwanto
Biro Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan
27.	Ketua	:	H. Yan Yan Royani
28.	Anggota	:	Muhtar Efendi
29.	Anggota	:	Revi Silvia Dewi
Biro Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi
30.	Ketua	:	Krisna Widi Aria
31.	Anggota	:	Dhani A. Kurniawan
32.	Anggota	:	Dedi Romdani, S.Sos
Biro Organisasi dan Pengembangan Hubungan Kerjasama Kemitraan
33.	Ketua	:	Badrusalam
34.	Anggota	:	Khairunni’mah
35.	Anggota	:	M. Fadil Usman
Biro Hukum, Advokasi dan HAM
36.	Ketua	:	Dani Samiun, SH
37.	Anggota	:	Nana Sumarna, SH
38.	Anggota	:	Benny Pribadi, SH

JOB DESCRIPTION

2010-10-14T12:40:00.004+07:00

STRUKTUR & URAIAN TUGAS
PENGURUS KARANG TARUNA PROVINSI BANTEN
MASA BHAKTI 2010 2015

KETUA

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan keputusan dan kebijakan kebijakan organisasi yang bersifat strategis (politis) melalui kesepakatan dalam forum Rapat Pengurus Pleno (RPP).

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya dan mempertanggung jawabkannya secara internal kepada forum RPP dan forum TKD KT Prov. Banten pada akhir masa bhaktinya.

3. Tugas

Memimpin rapat rapat pengurus pleno dan rapat rapat pengurus harian;
Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan Pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam forum RPP;
Mengawasi seluruh penyelenggaraan roda organisasi dan program kerja melalui jenjang hirarkis organisasi;
Mewakili organisasi untuk menghadiri acara/upacara kenegaraan tertentu atau agenda strategis nasional dan provinsi lainnya;
Bersama sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda pengupayaan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktivitas operasional dan program organisasi;
Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi;
Memberikan pokok pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan KT Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita cita dan tujuan organisasi;
Mengoptimalkan fungsi dan peran serta para Wakil Ketua agar tercapai efisiensi dan efektifitas kerja organisasi.

WAKIL KETUA I

Bidang Kewirausahaan

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi di Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia; Biro Pengembangan Usaha usaha Kesejahteraan Sosial; dan Biro Pengembangan Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program pada Biro yang di naunginya dan mempertanggungjawabkannya kepada Ketua.

3. Tugas

Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten;
Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas pada Biro yang di naunginya;
Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh forum RPP;
Merumuskan segala kebijakan pada Biro yang di naunginya untuk diusulkan menjadi kebijakan organisasi;
Memimpin rapat rapat organisasi pada Biro yang di naunginya;
Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan pada Biro yang di naunginya.

WAKIL KETUA II

Bidang Kemasyarakatan

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi di Biro Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental; Biro Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya; dan Biro Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan;

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program pada Biro yang di naunginya dan mempertanggung jawabkan kepada Ketua.

3. Tugas

Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten;
Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas pada Biro yang di naunginya;
Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh forum RPP;
Merumuskan segala kebijakan pada Biro yang di naunginya untuk diusulkan menjadi kebijakan organisasi;
Memimpin rapat rapat organisasi pada Biro yang di naunginya;
Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan pada Biro yang di naunginya.

WAKIL KETUA III

Bidang Kelembagaan

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi di Biro Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi; Biro Organisasi dan Pengembangan Hubungan Kerjasama Kemitraan; dan Biro Hukum, Advokasi dan HAM;

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program pada Biro yang di naunginya dan mempertanggung jawabkan kepada Ketua.

3. Tugas

Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten;
Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas pada Biro yang di naunginya;
Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh forum RPP;
Merumuskan segala kebijakan pada Biro yang di naunginya untuk diusulkan menjadi kebijakan organisasi;
Memimpin rapat rapat organisasi pada Biro yang di naunginya;
Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan pada Biro yang di naunginya.

SEKRETARIS

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggung jawabkannya kepada Ketua.

3. Tugas

Bersama Ketua menandatangani surat masuk dan surat keluar pengurus;
Bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh pengurus;
Bertanggung jawab untuk setiap aktifitas di bagian administrasi dan tata kerja organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bagian administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bagian administrasi dan tata kerja;
Memimpin rapat rapat organisasi di bagian administrasi dan tata kerja organisasi dan menghadiri rapat rapat pleno dan rapat pengurus harian;
Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi dan antar bagian secara bersama sama.

WAKIL SEKRETARIS I

Bidang Kesekretariatan dan Tata Usaha

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama sama Sekretaris dalam hal kesekretariatan umum dan kerumahtanggaan.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kesekretariatan dan tata usaha organisasi dan mempertanggung jawabkannya kepada Sekretaris.

3. Tugas

Mewakili Sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas kesekretariatan dan tata usaha organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang sistem kearsipan, koresponden dan kesekretariatan secara keseluruhan untuk menjadi kebijakan organisasi;
Membuat risalah dalam setiap pertemuan/rapat rapat organisasi baik Rapat Pengurus Pleno maupun Rapat Pengurus Harian;
Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bagian kesekretariatan dan tata kerja organisasi;
Memfasilitasi kebutuhan ketatausahaan internal organisasi dan antar departemen;
Menyelenggarakan aktifitas korespondensi organisasi baik internal maupun eksternal, masuk maupun keluar organisasi;
Bertindak selaku Kepala Sekretariatan Organisasi yang memiliki kewenangan mengatur dan mengkoordinasikan tata usaha organisasi.

WAKIL SEKRETARIS II

Bidang Personalia

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama sama Sekretaris dalam hal kepersonaliaan.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kepersonaliaan dan mempertanggung jawabkannya kepada Sekretaris.

3. Tugas

Mewakili Sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas kepersonaliaan;
Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang kepersonaliaan untuk menjadi kebijakan organisasi;
Mendokumentasikan data pengurus dan anggota aktif di seluruh lingkup provinsi terutama pengurus provinsi untuk kepentingan organisasi dan hal kepersonaliaan;
Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bagian kepersonaliaan;
Memfasilitasi dan merekomendasi/mengusulkan kebutuhan kepersonaliaan organisasi, terutama dalam hal pembentukan kepanitiaan untuk aktifitas tertentu;
Menyelenggarakan akfifitas yang berkaitan dengan pemberian reward dan punishment terhadap pengurus berdasarkan kode etik organisasi;
Bertindak selaku Kepala Personalia yang memiliki kewenangan mengatur dan mengkoordinasikan sistem kepersonaliaan organisasi.

WAKIL SEKRETARIS III

Bidang Logistik dan Akomodasi

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama sama Sekretaris dalam hal logistik, akomodasi dan urusan perjalanan organisasi (travel).

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan seluruh aktifitas logistik, akomodasi dan urusan perjalanan organisasi (travel) dan mempertanggung jawabkannya kepada Sekretaris.

3. Tugas

Mewakili Sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas logistik, akomodasi dan urusan perjalanan organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang logistik, akomodasi dan urusan perjalanan organisasi (travel) untuk menjadi kebijakan organisasi;
Mendokumentasikan data yang berkaitan dengan akomodasi, logistik, dan travel untuk mendukung aktifitas organisasi baik eksternal maupun internal;
Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bagian logistik, akomodasi dan urusan perjalanan organisasi;
Memfasilitasi dan merekomendasi/mengusulkan kebutuhan akomodasi, logistik maupun travel, terutama dalam hal pembentukan kepanitiaan untuk aktifitas tertentu;
Menyelenggarakan aktifitas pengadaan akomodasi, travel dan logistik organisasi;
Bertindak selaku Kepala Bagian Umum Organisasi yang memiliki kewenangan mengatur dan mengkoordinasikan sistem kepersonaliaan dan bagian umum organisasi.

BENDAHARA

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama sama Ketua dalam bagian kekayaan dan keuangan organisasi.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan segala upaya pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi dan mempertanggung jawabkannya kepada Ketua.

3. Tugas

Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas di bagian pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
Bersama Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan atau Otorisator Keuangan di tubuh pengurus;
Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bagian pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
Memimpin rapat rapat organisasi di bagian pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus setiap tahunnya untuk mendapatkan persetujuan dalam forum RPP;
Menyelenggarakan aktifitas pemeriksaan keuangan organisasi baik secara berkala dan/atau setiap tahunnya;
Menyelenggarakan aktifitas pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi baik yang bersifat pengumpulan dana secara rutin, fund raising maupun kerjasama (sponsorship);
Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bagian pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.

WAKIL BENDAHARA I

Bidang Pengelolaan Asset dan Keuangan

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama sama Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan organisasi.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan seluruh aktifitas pengelolaan/pembukuan keuangan organisasi dan mempertanggung jawabkannya kepada Bendahara.

3. Tugas

Mewakili Bendahara apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembukuan keuangan organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem pembukuan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
Menyelenggarakan aktifitas pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan organisasi secara rutin;
Menyusun neraca rugi laba keuangan organisasi setiap bulan sekali;
Menyelenggarakan aktifitas transaksi yang berkaitan dengan lembaga-¬lembaga keuangan dan donasi;
Menyimpan keuangan organisasi di lembaga keuangan yang disepakati forum RPP dan menyisihkan dalam pettycash untuk kepentingan operasional;
Bertindak sebagai akuntan organisasi yang berwenang mengatur dan mengelola keuangan organisasi secara teknis administratif.

WAKIL BENDAHARA II

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama sama Bendahara dalam hal pengawasan dan pemeriksaan kekayaan dan keuangan organisasi.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan seluruh aktifitas pengawasan dan pemeriksaan kekayaan dan keuangan organisasi dan mempertanggung jawabkannya kepada Bendahara.

3. Tugas

Mewakili Bendahara apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan kekayaan dan keuangan organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem pengawasan dan pemeriksaan kekayaan dan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
Menyelenggarakan aktifitas pengawasan dan pemeriksaan keuangan organisasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
Menyusun konsepsi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi setiap tahunnya dengan menggunakan pertimbangan dan indikator indikator teknis yang ada;
Mendata dan menginventarisir asset dan harta kekayaan organisasi untuk kepentingan perhitungan modal dan rugi/laba organisasi;
Mengusulkan/merekomendasikan dan menyediakan jasa Akuntan Publik untuk kepentingan pelaksanaan audit kekayaan dan keuangan organisasi secara keseluruhan setiap tahunnya;
Bertindak sebagai auditor internal organisasi yang berwenang mengawasi dan memeriksa keuangan organisasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BIRO PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktifilas yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan dan pelatihan mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Biro pengembangan sumber daya manusia serta mempertanggung jawabkannya kepada Wakil Ketua I.

3. Tugas

Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap, tahunnya untuk disetujui oleh forum RPP,
Mendata dan menginventarisir aktifitas pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan dan pelatihan yang sudah ada untuk diteliti, dikaji dan dikembangkan;
Mendata dan mengusulkan sumber daya manusia (kader) potensial yang diproyeksikan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan;
Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain yang memungkinkan untuk pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan pengurus organisasi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

BIRO PENGEMBANGAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktifitas Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial yang terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi KT dalam Pelayanan Sosial kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi di Biro Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial dalam berbagai Pelayanan Sosial kepada para PMKS serta mempertanggung jawabkannya kepada Wakil Ketua II.

3. Tugas

Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Biro Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial dalam berbagai Pelayanan Sosial kepada para PMKS sesuai dengan visi dan misi organisasi, untuk menjadi kebijakan organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh forum RPP;
Mendata dan menginventarisir aktifitas Pengembangan Usaha usaha Kesejahteraan Sosial dalam berbagai Pelayanan Sosial kepada para PMKS yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut;
Menyelenggarakan akfifitas bimbingan, asuhan, konseling dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan para PMKS melalui aktifitas Pelayanan Sosial tertentu baik secara temporer maupun rutin melalui lembaga lembaga binaan/panti maupun lembaga lembaga masyarakat yang bersitat koordinatif;
Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktifitas Pengembangan Usaha usaha Kesejahteran Sosial dalam berbagai Pelayanan Sosial terpadu kepada para PMKS;
Menyelenggarakan aktivitas Pengembangan Usaha usaha Kesejahteraan Sosial dalam berbagai bentuk seperti santunan dan fund raising dalam momentum tertentu secara berkala;
Menyelenggarakan gerakan aksesibilitas bagi PMKS terutama para penyandang cacat untuk memperoleh kesempatan dan hak yang sama sehingga dapat hidup setara dengan masyarakat pada umumnya.

BIRO PENGEMBANGAN EKONOMI SKALA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

1. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktifitas Pengembangan Ekonomi yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi KT mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Biro Pengembangan Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi serta mempertanggung jawabkannya kepada Wakil Ketua II.

3. Tugas

Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Biro Pengembangan Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh forum RPP;
Mendata dan menginventarisir aktivitas Pengembangan Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut;
Menyelenggarakan aktivitas bimbingan, konseling usaha dan pendampingan dalam rangka Pengembangan Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi melalui aktivitas edukasi dan advokasi baik secara temporer maupun rutin;
Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk Pengembangan Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi baik yang bersifat khusus bagi WKT maupun bagi masyarakat pada umumnya;
Menyelenggarakan aktifitas gerakan masyarakat dalam bagian ekonomi kerakyatan dan koperasi.

BIRO PENGEMBANGAN KEGIATAN KEROHANIAN DAN PEMBINAAN MENTAL

1. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Biro Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental serta mempertanggung jawabkannya kepada Wakil Ketua I.

3. Tugas

Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Biro Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental sesuai dengan visi dan misi organisasi, untuk kebijakan organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh forum RPP;
Mendata dan menginventarisir aktivitas Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut;
Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalarn rangka pemberdayaan remaja/pemuda melalui aktifitas Biro Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental baik secara temporer maupun rutin melalui lembaga lembaga kajian keagamaan, perkumpulan keagamaan remaja, yang bersifat koordinatif;
Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktifitas Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental baik yang bersifat khusus bagi WKT maupun bagi masyarakat pada umumnya;
Menyelenggarakah peringatan hari hari besar keagamaan secara berkala.

BIRO PENGEMBANGAN KEGIATAN OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA

1. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktifitas pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan akfifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi Biro Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya serta mempertanggung jawabkannya kepada Wakil Ketua I.

3. Tugas

Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Biro Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya sesuai dengan visi dan misi organisasi, untuk menjadi kebijakan organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh forum RPP;
Mendata dan menginventarisir aktifitas Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut;
Menyelenggarakan aktifitas bimbingan, asuhan, konseling dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan remaja/pemuda melalui aktifitas Biro Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya baik secara temporer maupun rutin melalui klub klub dan sanggar sanggar seni budaya;
Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktifitas Biro Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya baik yang bersifat khusus bagi WKT maupun bagi masyarakat pada umumnya;
Menyelenggarakan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Budaya secara berkala.

BIRO LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPARIWISATAAN

1. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktifitas produktif yang terkait dengan Pemeliharaan dan pengembangan Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan akfifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Biro Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan serta mempertanggung jawabkannya kepada Wakil Ketua II.

3. Tugas

Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Biro Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan sesuai visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh forum RPP;
Mendata dan menginventarisir aktifitas pemeliharaan dan pengembangan Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut;
Menyelenggarakan aktifitas bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka memelihara, mengembangkan dan memberdayakan Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan melalui aktifitas sosialisasi, edukasi dan advokasi baik secara temporer maupun rutin;
Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktifitas pemeliharaan dan pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan baik yang bersifat khusus bagi WKT maupun bagi masyarakat pada umumnya;
Menyelenggarakan aktifitas gerakan masyarakat dalam Biro Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, PUBLIKASI DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI

1. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktifitas organisasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi mulai dari tingkat perencanaan hingga pelaporan.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Biro Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi serta mempertanggung jawabkannya kepada Wakil Ketua II.

3. Tugas

Merumuskan dan rnengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Biro Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi sesuai visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh forum RPP;
Mendata dan menginventarisir aktifitas Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut;
Menyelenggarakan aktifitas publikatif dan promotif dalam rangka memperkenalkan organisasi dengan berbagai program dan perspektifnya hingga mampu membentuk opini publik yang menguntungkan organisasi;
Membangun 'hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktifitas Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi baik yang bersifat khusus bagi Warga Karang Taruna maupun bagi masyarakat pada umumnya, baik rutin maupun temporer;
Bertindak selaku juru bicara organisasi yang berwenang menjembatani kepentingan organisasi dengan pihak pers dan masyarakat;
Menyelenggarakan aktifitas gerakan masyarakat dalam bagian komunikasi.

BIRO ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN KERJASAMA KEMITRAAN

1. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktifitas Pengembangan Organisasi, Kelembagaan dan Hubungan Kerjasama Kemitraan mulai dari tingkat perencanaan hingga pelaporan.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Biro Organisasi dan Pengembangan Hubungan Kerjasama Kemitraan serta mempertanggung jawabkannya kepada Wakil Ketua III.

3. Tugas

Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Biro Organisasi dan Pengembangan Hubungan Kerjasama Kemitraan sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh forum RPP;
Mendata dan menginventarisir perubahan dan inovasi dalam Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan serta aktifitas Kerjasama Kemitraan yang sudah ada/terjadi untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut;
Menyelenggarakan bimbingan, sosialisasi, dan kajian dalam rangka Pengembangan Organisasi, Kelembagaan dan Hubungan Kerjasama Kemitraan melalui aktifitas ilmiah baik secara temporer maupun rutin;
Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain dalam rangka studi perbandingan untuk kepentingan Pengembangan Organisasi, Kelembagaan dan Hubungan Kerjasama Kemitraan.

BIRO HUKUM, ADVOKASI DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

1. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktifitas organisasi yang terkait dengan kajian dan upaya hukum tertentu, pembelaan internal dan eksternal (advokasi) dan penegakan hak-hak Asasi Manusia mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

2. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bagian kajian dan upaya hukum tertentu, pembelaan internal dan eksternal (advokasi) dan penegakan Hak hak Asasi Manusia serta mempertanggung jawabkannya kepada Wakil Ketua III.

3. Tugas

Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bagian kajian dan upaya penegakan hukum tertentu, pembelaan internal dan eksternal (advokasi) dan penegakan HAM sesuai visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh forum RPP;
Mendata dan menginventarisir aktifitas kajian dan upaya hukum tertentu, pembelaan internal dan eksternal (advokasi) dan penegakan HAM yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut;
Menyelenggarakan aktifitas bimbingan, pembelaan dan pendampingan dalam rangka memberdayakan organisasi dan anggotanya secara hukum dan etika moral kemanusiaan melalui aktifitas sosialisasi, edukasi dan advokasi dilingkungan organisasi baik secara internal maupun eksternal;
Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan dan memberdayakan aktifitas hukum organisasi, aktifitas advokasi dan upaya penegakan HAM baik yang bersifat khusus bagi Warga Karang Taruna maupun bagi masyarakat pada umumnya;
Menyelenggarakan aktifitas gerakan masyarakat dalam bagian Hukum dan penegakan HAM.

LAIN-LAIN/PENUTUP

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perangkat aturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perangkat aturan lainnya yang tertuang dalam PD/PRT Karang Taruna;
Hal-hal yang belum ditentukan dalam perangkat aturan ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI: TANGERANG SELATAN
PADA TANGGAL: 14 JULI 2010

Program Kerja KARANG TARUNA Provinsi Banten Tahun 2010-2015

2010-10-14T12:15:00.003+07:00

PROGRAM KERJA

PENGURUS DAERAH KARANG TARUNA PROVINSI BANTEN

MASA BHAKTI TAHUN 2010-2015

PENGANTAR

Temu Karya Daerah III Karang Taruna Provinsi Banten tahun 2010 telah melahirkan keputusan-keputusan sebagai amanat kepada Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten Masa Bhakti 2010-2015, untuk memimpin organisasi selama lima tahun ke depan. Dalam amanat tersebut terkandung pedoman dan juga otoritas (wewenang) kepada Pengurus agar dapat menjalankan roda organisasi sesuai dengan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna.

DASAR PEMIKIRAN

Meningkatnya permasalahan sosial saat ini banyak disebabkan oleh perubahan sosial masyarakat dan dinamisasi kehidupan politik dan ekonomi. Selain permasalahan sosial yang belum terselesaikan, sejumlah permasalahan sosial baru bahkan diindikasi lebih mengkhawatirkan secara kualitatif karena berpotensi “merusak” tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kondisi tersebut di atas mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan disegala sektor kehidupan terutama tentu pada penataan kehidupan sosial yang kompleksitas permasalahannya relatif tinggi. Sudah barang tentu implikasi dan pertarungan yang terjadi di sektor ekonomi, politik, dan jasa yang begitu keras akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang masih rentan.
Paradigma pembangunan desentralistik berorientasi pada penghargaan terhadap otoritas dan potensi daerah beserta pemberdayaan masyarakat lokal. Suka tidak suka dan mau tidak mau, untuk membangun kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik, maka pemerintah harus membuka diri dan sebanyak mungkin melibatkan unsur masyarakat. Tatanan sosial masyarakat harus dibangun dengan semangat mengedepankan nilai-nilai kejujuran, pengakuan dan penerimaan terhadap perbedaan/keberagaman, keterbukaan, demokratisasi, egaliterianisme, dan kemanusiaan.
Mendasari itu, Karang Taruna berada dalam posisi yang strategis. Setidaknya sebagai kekuatan masyarakat dan komponen generasi muda yang potensial, Karang Taruna memiliki orientasi yang amat kuat dalam pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat, tanpa kepentingan politik apapun. Pemberdayaan potensi muda merupakan suatu investasi sosial dan investasi SDM yang amat berharga setidaknya untuk mengembangkan keseimbangan dalam sistem pembangunan yang kompleks.
Karena itulah sebagai organisasi sosial generasi muda, Karang Taruna merancang program yang sesuai dengan nilai dan semangat hasil TKN VI 2010. Nilai dan semangat yang tertuang dalam asas dan pendekatannya telah membangun kesadaran Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten untuk memproyeksikan program-program kerja yang relevan, bermitra sejajar, memiliki keunggulan komparatif, memiliki manfaat berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil tanpa mengabaikan proses. Progja disusun dengan mengacu dan kewenangan, tanggung jawab, dan tugas kepengurusan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, praktis-pragmatis, realistik, dan sustainable.
Untuk tugas-tugas tersebut, Ketua yang membawahi Biro-biro bertanggung jawab mendorong dan mengajak biro-biro tersebut untuk membahas dan merumuskan progja lebih aplikatif. Walaupun pelaksanaan dan pertanggungjawaban program parsialis tetapi agar terdapat langgam (ritme) kerja yang harmonis, maka dibutuhkan koordinasi intensif yang menggambarkan kekolektifan pengurus.
Perlu disadari bahwa progja hanya bersifat rumusan-rumusan baku. Oleh karena itu, tugas Pengurus untuk "menghidupkan" dan membumikannya agar bermakna dan dirasakan oleh seluruh WKT. Kesuksesan pengejawantahannya sangat ditentukan oleh semangat dan komitmen pengurus dan WKT.

POKOK PERMASALAHAN

Kebutuhan akan SDM yang handal adalah jawaban terhadap krisis gerakan Karang Taruna saat ini. Kebutuhan itu bukan hanya terletak pada peningkatan kualitas pendidikan pemuda umumnya tetapi juga pada peningkatan kualitas pengelola organisasinya. Kinerja organisasi Karang Taruna saat ini umumnya masih belum begitu baik, sehingga jika semangat bermitra dengan pihak-pihak yang lebih kompeten tetap diagendakan maka Karang Taruna provinsi Banten cukup siap untuk diperhitungkan.
Format pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat belum menemukan kerangka yang tepat saat ini, karena berbagai permasalahan sosial justru Iebih banyak ditentukan oleh persoalan-persoalan politik dan ekonomi, yang selain banyak memunculkan permasalahan sosial baru juga telah memarginalkan sektor sosial budaya. Hal ini membuat lembaga-lembaga sosial masyarakat, seperti Karang Taruna pada akhirnya hanya berperan sebagai "pemadam kebakaran", menyembuhkan, mengobati, dan menanggulangi. Peran itu pun sangat marjinal karena selalu diukur dengan nilai kesukarelaan.
Otonomi Daerah merupakan manifestasi kesadaran baru bahwa pembangunan harus berangkat dari perspektif masyarakat. Kenyataannya, Otda telah disalah-artikan sebagai pelimpahan kekuasaan pusat ke daerah. Padahal secara substansial lebih merupakan pemberian kewenangan kepada masyarakat untuk menentukan nasib mereka sendiri. Karena itu, Karang Taruna ditantang untuk berperan aktif dan efektif didalamnya.
Pengembangan program-program ekonomi Karang Taruna selalu diarahkan pada upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat dengan tujuan meningkatkan daya beli, mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja. Namun sejak dahulu program-program tersebut selalu terbentur pada sistem konglomerasi yang dianggap bisa memberikan tetesan rejeki ke bawah, sehingga masih menyisakan budaya KKN sebagai tantangan besar bagi pembangunan sistem ekonomi kerakyatan.
Kondisi bangsa yang terancam oleh bahaya disintegrasi menjadi perhatian banyak pihak. Dengan independensi dan keberpihakannya pada kepentingan masyarakat, Karang Taruna menjadi salah satu lembaga sosial masyarakat yang merasa ikut bertanggung jawab untuk mempelopori tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Lemahnya nilai persatuan disadari karena munculnya perubahan signifikan terhadap seluruh tatanan kehidupan yang sulit diantisipasi oleh siapapun yang disebabkan oleh lemahnya komunikasi selain seringkali terjadinya penyimpangan informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, perbedaan menjadi kata kunci yang seringkali dibesar-besarkan sehingga muncul konflik sosial yang tidak perlu. Padahal dalam era globalisasi saat in sudah waktunya bagi kita untuk bermitra dalam menjalankan pembangunan dengan konsep managing partnership yang sejajar, sehat, dan komunikatif.

AZAS-AZAS DAN PENDEKATAN

Azas Keimanan, program kerja harus senantiasa dilandasi oleh kekuatan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu diberikan bimbingan dan ridha dari-NYA;
Azas Persatuan, program kerja harus senantiasa berorientasi pada pentingnya penguatan nilai-nilai persatuan di tengah-tengah keberagaman yang tinggi di masyarakat kita;
Azas Pemerataan, program kerja senantiasa diupayakan untuk dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat yang membutuhkan serta Warga Karang Taruna pada khususnya.
Azas Keseimbangan, program kerja dirancang untuk membangun keseimbangan antara perencanaan dengan kemampuan, antara kebutuhan dengan modal kerja dan antara tantangan/hambatan dengan motivasi;
Azas Keterjangkauan, program kerja yang ditujukan untuk PMKS senantiasa diupayakan untuk dapat menjangkau mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan;
Azas Ketepatan, setiap program kerja diupayakan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang aktual, untuk momentum yang tepat, tempat yang tepat, dan kondisi yang tepat sehinga menjadi up to date dan relevan menjawab kebutuhan;
Azas Kemitraan, setiap program kerja selalu berpotensi untuk dilaksanakan dalam kemitraan yang saling menguntungkan baik lintas internal maupun dengan pihak eksternal;
Azas Kebersamaan, setiap program kerja merupakan milik bersama, sehingga harus menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara bersama-sarna sesuai dengan mekanisme operasional yang sudah diatur tersendiri.

Pendekatan:

Struktural: Mekanisme organisasi berjenjang yang vertikal tidak selalu harus bersifat instruktif. Pendekatan struktural dapat dimanfaatkan untuk melakukan koordinasi efektif dan “tekanan” kelembagaan dalam hirarki tertentu melalui mekanisme organisasi berjenjang yang menggunakan tanggung jawab kolektif kelembagaan dengan menghilangkan garis komando tapi memperkuat garis koordinatif;
Fungsional: Pada tingkat internal, penyelenggaraan program kerja tidak hanya mengandaIkan fungsi koordinatif tetapi juga memperkuat kewenangan jabatan-jabatan fungsional untuk dapat merancang program mulai dan perencanaan, pengusulan hingga pada tingkat koordinasi teknis pelaksanaan;
Edukatif: Program kerja dibangun dengan kekuatan aspek pembelajaran yang merangsang tumbuhnya kesadaran dan meningkatkan pemahaman pada tingkat kognitif hingga sampai pada bagaimana menyelesaikan masalah dan berpikir kritis;
Komunikatif: Program kerja diselenggarakan dengan dukungan aspek komunikasi yang sehat, elegan dan setara sehingga menumbuhkan kepercayaan diri yang kuat dalam setiap personil pengurus dan anggota dengan tetap menjaga penghargaan terhadap etika berorganisasi dan bertata krama dalam masyarakat;
Preventif: Program kerja dirancang dengan orientasi untuk mencegah secara dimana kemungkinan terjadinya permasalahan sosial baru, kemungkinan terlibatnya seseorang dalam permasalahan sosial atau kemungkinan kambuhnya suatu penyakit sosial atau seseorang kedalam suatu permasalahan sosial;
Humanis: Setiap program kerja juga dirancang dan diselenggarakan dengan menganut prinsip-prinsip kemanusiaan yang tinggi, penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang tanpa pandang bulu. Seluruh WKT, diharapkan meningkatkan partisipasi aktifnya dan mampu mengidentifikasikan sekaligus memerankan dirinya sebagal subyek/pelaku. PMKS, diharapkan dapat melayani/terbantu dalam peningkatan taraf kesejahteraan sosial melalui berbagai program aksi yang diselenggarakan oleh Karang Taruna;
Kelembagaan: Seluruh Pengurus Karang Taruna di berbagai tingkatan, diharapkan dapat membangun gerakan ke-Karang Taruna-an yang mengakar melalui efektifitas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program kerja yang bermanfaat;
Leadership: Komponen kepemudaan, diharapkan semakin memiliki citra positif bukan hanya sebagai pelopor gerakan reformasi dan upaya-upaya pencerahan dalam bidang sosial tetapi juga menyangkut kesiapannya meneruskan kepemimpinan yang lebih baik;
Kemandirian: Masyarakat diberbagai tingkatan, diharapkan dapat terbangun menuju kemandiriannya melalui program-program kerja Karang Taruna dalam bidang pengembangan masyarakat yang lebih komprehensif, terpadu dan koordinatif;

1. Tahap Strategi Kebijakan

Membangun mekanisme keorganisasian berjenjang yang lebih konstruktif bersifat vertikal dan tingkat Provinsi hingga ketingkat desa/kelurahan dengan tetap memberikan kewenangan penuh kepada tiap-tiap organisasi Karang Taruna di berbagai tingkatan itu dalam hal penyelenggaraan organisasi dan program kerja;
Memotivasi dan memfasilitasi pembentukan dan pembenahan organisasi Karang Taruna yang belum berkembang dengan baik sesuai dengan mekanisme berjenjang yang diatur dalam Pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Karang Taruna;
Membangun jaringan kerja dan pola komunikasi yang sistematis dalam rangka menciptakan kerjasama antar organisasi Karang Taruna di berbagai tingkatan sekaligus menghilangkan hambatan wilayah dan struktural yang mengganggu;
Membuka akses sekaligus mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan untuk membangun dan memantapkan jaringan kerja eksternal yang mampu memposisikan Karang Taruna sebagai pihak yang sangat diperhitungkan;
Memprioritaskan peningkatan dan pengembangan sumberdaya sebagai modal dasar penting dalam setiap penyelenggaraan program kerja.

2. Tahap Sosialisasi

Mengembangkan aktivitas Karang Taruna dengan strategi pemasaran (sosial) yang dikelola secara profesional;
Menggalang setiap upaya penyadaran dan pembelajaran kepada masyarakat melalui kampanye program kerja yang lebih intensif dan berkala;
Mengembangkan program-program kerja Karang Taruna dengan strategi komunikasi yang sehat dan efektif melalui media informasi, cetak dan elektronik.

3. Tahap Operasionalisasi

Membangun tradisi kepemimpinan yang arif, jujur, terbuka, berwibawa, bermoral dan bertanggung jawab untuk menggerakkan fungsi-fungsi organisasi secara lebih dinamis sehingga membawa Karang Taruna pada tingkat persaingan yang tinggi;
Meletakkan fungsi koordinatif sebagai bagian dan prinsip kerjasama dalam tim yang solid dan kompak;
Mengembangkan budaya komunikasi yang sehat, terbuka, setara dan elegan di kalangan pengurus Karang Taruna di berbagai tingkatan untuk mencapai tingkat keharmonisan dalam kerjasama tim pengurus yang solid;
Memantapkan sistem administrasi yang standar untuk menciptakan tertib administrasi dan tertib organisasi sehingga Karang Taruna tidak hanya melulu membicarakan persoalan internal keorganisasian;
Membangun pengawasan internal yang lebih intensif dengan pengukuran-pengukuran yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran lainnya.

4. Tahap Stabilisasi dan Pengembangan

Mengembangkan program-program kerja dengan strategi perluasan ruang lingkup yang sesuai dengan kemampuan sehingga memenuhi asas pemerataan sesuai dengan kebutuhan;
Mengembangkan program-program kerja dengan strategi penambahan jenis aktivitas untuk menciptakan konsep holistik dalam penanganan permasalahan sosial tertentu;
Mengembangkan program-program kerja dengan strategi replikasi, yakni menularkan apa yang sudah berhasil ke daerah lain yang membutuhkan sehingga juga bisa menjawab asas pemerataan sesuai dengan kebutuhan;
Memelihara kontinuitas dan hasil program-program kerja untuk menjaga konsistensi Karang Taruna Provinsi Banten sebagai organisasi sosial kepemudaan utama di tanah air.

PROGRAM KERJA

KARANG TARUNA PROVINSI BANTEN MASA BHAKTI 2010-2015

PROGRAM REVITALISASI SUMBER DAYA MANUSIA
Aplikasi dan rumusan program ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, dengan sasaran utama pada “DUKUNGAN UTAMA PADA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN”, maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam bentuk:

Penyelenggaraan Pendataan dan Penggalangan Orangtua Asuh bagi remaja dan anak-anak kurang mampu dibidang pendidikan;
Penyelenggaraan Sosialisasi dan Kampanye tentang pentingnya Wajib Belajar 12 tahun terutama didaerah-daerah dengan tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah;
Mengembangkan Taman Bacaan/Perpustakaan Karang Taruna;
Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan pendidikan perempuan melalui seminar, diskusi, kelompok studi perempuan, dan pengenalan tokoh perempuan nasional dan internasional.

2. Bidang Pelatihan, dengan sasaran utama pada “SUMBER DAYA MANUSIA TARUNA YANG BERKUALITAS MENDUKUNG PENINGKATAN KARANG TARUNA BERKUAL1TAS”, maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam bentuk:

Perumusan Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Berjenjang disemua tingkatan dalam format Pola Dasar Kaderisasi (PDK) Karang Taruna.
Perumusan Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Sosial dan Kewirausahaan Karang Taruna dalam format Pola Dasar Kaderisasi Karang Taruna.
Peyelenggaraan Kursus Kepemimpinan Karang Taruna Tingkat Provinsi.
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan peningkatan kemampuan Karang Taruna tingkat Provinsi.

3. Bidang Ketenagakerjaan, dengan sasaran utama “DUKUNGAN PENCIPTAAN TENAGA KERJA KARANG TARUNA YANG KOMPETEN”, maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam bentuk:

Pembangunan Jaringan Informasi Tenaga Kerja/Bursa Tenaga Kerja.
Penyusunan Database perusahaan-perusahaan potensial.

4. Bidang Pembinaan Mental dan Kerohanian, dengan sasaran utama “PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA TARUNA YANG MEMILIKI KESOLEHAN SOSIAL”, maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam bentuk:

Penyelenggaraan Pengajian bagi Pengurus Karang Taruna Provinsi.
Penyelenggaraan Temu Wicara Kerukunan Lintas Agama.

PROGRAM REVITALISASI ORGANISASI
Aplikasi dan rumusan program tersebut adalah:

1. Bidang Keanggotaan, dengan sasaran utama “MEMBANGUN POTENSI KEANGGOTAAN KARANG TARUNA YANG MENDUKUNG PENANGGULANGAN PERMASALAHAN SOSIAL”, maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam bentuk:

Pembentukan Unit Teknis Pengelolaan Keanggotaan yang bersifat permanen;
Melakukan pendataan keanggotaan Karang Taruna secara lengkap hingga ketingkat desa/kelurahan;
Menyelenggarakan pengadaan Kartu Anggota.

2. Bidang Kelembagaan dan Kepengurusan, dengan sasaran utama ”KINERJA ORGANISASI YANG LEBIH PROFESIONAL DAN MENJADI M1TRA UTAMA”, maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam bentuk:

Membuat Buku Saku Karang Taruna untuk sosialisasi dan konsolidasi;
Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan forum pengambilan keputusan organisasi secara konsisten (sesuai mekanisme);
Melakukan pendataan kepengurusan Karang Taruna hingga tingkat desa/ kelurahan;
Pengusulan Pembangunan Sasana Krida Karang Taruna ditingkat Kabupaten/ Kota sebagai sekretariat dan pusat kegiatan pemuda/remaja.

3. Pembentukan dan pengembangan Daerah Binaan Karang Taruna bersama dengan BUMN, lembaga pendidikan, dan mitra kerja strategis lainnya.

4. Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan sasaran utama “MENINGKATKAN KUAL1TAS KINERJA ORGANISASI KARANG TARUNA UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG TERPADU”, maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam bentuk:

Pembentukan Unit Teknis Pusat Data dan Informasi Karang Taruna Provinsi Banten;
Penyelenggaraan Sensus Karang Taruna tingkat Provinsi Banten untuk mendata: a). Keanggotaan Karang Taruna baik Anggota Pasif maupun Anggota Aktif; b). Potensi dan Permasalahan Sosial; c). Potensi dan Permasalahan Ekonomi.
Membuka hotline service untuk membangun komunikasi dan konsultasi dengan Warga Karang Taruna Provinsi Banten terhadap permasalahan-permasalahan Karang Taruna dan permasalahan sosial umumnya;
Pembentukan Unit Teknis Media dan Penerbitan Karang Taruna Nasional.

PROGRAM PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU
Aplikasi dan rumusan program adalah:

Dengan Kegiatan Preventif (Pencegahan), dengan sasaran utama “MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN PERAN AKTIF KARANG TARUNA DALAM PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL”, maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan terdiri dari:

Penyelenggaraan kegiatan Budaya dan Kepariwisataaan;
Penyelenggaraan kegiatan Olahraga dan Kesenian;
Penyelenggaraan kegiatan pencegahan/kesiapsiagaan bencana (mitigasi) diwilayah-wilayah rawan bencana alam dan bencana sosial.

PENUTUP

Kami menyadari bahwa walaupun Program Kerja Karang Taruna Provinsi Banten ini diusahakan semaksimal mungkin agar merupakan salah satu karya “terbaik” yang dipersembahkan bagi Karang Taruna Provinsi Banten, namun pasti ada celah-celah kelemahan sehingga perlu disempurnakan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari berbagai pihak yang peduli terhadap pengembangan Karang Taruna, demi penyempurnaan Program Kerja, dengan penuh kerinduan dan tangan terbuka akan kami terima. Mudah-mudahan Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat, bimbingan, dan keridhaan-NYA atas setiap niat baik dan langkah kita semua, Amin. Dan semoga Karang Taruna Provinsi Banten tetap jaya dengan panji-panjinya yang berkibar diseluruh Provinsi Banten tercinta, maka terimalah salam kami:

ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA

DITETAPKAN DI: TANGERANG SELATAN
PADA TANGGAL: 14 JULI 2010

Pedoman Pelaksanaan HARI SUMPAH PEMUDA ke-82 Tahun 2010

2010-10-12T08:15:00.000+07:00

PEDOMAN PELAKSANAAN
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE - 82
TAHUN 2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumpah Pemuda telah memberikan semangat dan motivasi baru bagi bangsa ini untuk memperjuangkan nasib dan eksistensinya sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Untuk memberikan makna yang lebih dalam akan arti penting sebuah momentum sejarah, bangsa ini perlu merekonstruksi dan mereaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sebagai bagian dari proses sejarah, jiwa, dan semangat Sumpah Pemuda perlu diaktualisasikan agar tetap relevan ditengah perubahan zaman. Reaktualisasi jiwa dan semangat Hari Sumpah Pemuda harus dimaknai sebagai upaya serius dalam menjaga integritas, karakter bangsa, dan semangat nasionalisme ditengah berbagai persoalan yang melanda bangsa ini, baik yang datang dari dalam negeri maupun sebagai akibat dari interaksi global.

Reaktualisasi jiwa dan semangat Sumpah Pemuda dimaknai sebagai upaya untuk menjaga integritas dan jati diri bangsa ditengah interaksi global. Globalisasi sebagai bagian dari perkembangan peradaban umat manusia merupakan fenomena yang tidak bisa ditampik, kehadirannya merupakan realitas sejarah yang harus diterima. Interaksi global akan sangat berpengaruh pada upaya membangun kembali jati diri bangsa. Oleh karenanya eksistensi bangsa ini dimasa depan akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh bangsa ini mampu berdiri sama tegak dengan negara-negara lain dalam dinamika kehidupan internasional. Dalam kaitan ini upaya untuk membangun kembali jati diri bangsa haruslah didasarkan pada kemampuan nasional untuk membangun kompetensi bangsa sehingga mampu bersaing di era global. Kompetensi dan daya saing merupakan bagian integral dari karakter bangsa yang harus terus diperkokoh.

Bangsa Indonesia perlu menandaskan bahwa karakter bangsa merupakan elemen yang perlu diperkokoh, melalui penguatan kualitas pemuda Indonesia dengan ciri-ciri memiliki jati diri, memiliki wawasan dan jiwa nasionalis-religius yang kuat, berjiwa patirotik, dan berkehidupan mandiri yang senantiasa berpegang teguh pada komitmen untuk tetap bersatu dan berdaulat dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperkuat dengan kuatnya kesadaran dan semangat membangun peradaban bangsa yang unggul.

Dalam tatanan aplikasi, karakter bangsa sebagai pemaknaan Hari Sumpah Pemuda tahun 2010 menjadi konsentrasi utama untuk memperkokoh karakter pemuda Indonesia terkait dengan : (1) pembangunan akhlak anak bangsa yang baik; (2) pendidikan budi pekerti dan kesantunan yang baik; (3) berpikir positif dalam kehidupan; (4) kuat dan tegar menghadapi tantangan, cobaan, dan ujian; (5) yakin diri, tidak sombong dan tidak takabur; (6) disiplin; (7) inovatif; (8) rukun; dan (9) memiliki solidaritas, kesetiakawanan yang berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Memaknai nilai-nilai Sumpah Pemuda yang terjabar dalam Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa adalah Indonesia. Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 tahun 2010 ini dimaknai sebagai upaya pembangunan karakter bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan yang baik untuk mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang Unggul.

B. Dasar

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2005-2010;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga;
Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;
Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0381 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-82 Tahun 2010.

C. Tujuan

Mewariskan nilai-nilai, jiwa, dan semangat Sumpah Pemuda 1928.
Menumbuhkembangkan karakter dan memperkokoh jatidiri bangsa.
Mendorong pemuda sebagai pelopor semangat kebangsaan dalam kebhinekaan.
Memacu pemuda sebagai pelopor utama dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Sasaran

Meningkatnya semangat pemuda dalam mengimplementasikan nilai-nilai sumpah pemuda.
Meningkatnya daya saing pemuda yang berkarakter kebangsaaan.
Terbangunnya rasa kebersamaan dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Terwujudnya pemuda yang rela berkorban dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup pedoman ini meliputi penyelenggaraan, program, kegiatan, serta ketentuan umum dan ketentuan khusus pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda ke-82 Tahun 2010, sebagai acuan penyelenggaraan bagi Instansi Pusat, Daerah, Perwakilan RI di Luar Negeri, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Swasta, dan Lembaga lainnya.

II. PENYELENGGARAAN

A. Tema dan Sub Tema

1. Tema Utama:

“ Bangun Karakter Pemuda Demi Bangsa Indonesia Yang Maju dan Bermartabat “

2. Sub Tema :

Sumpah Pemuda sebagai momentum menuju pemuda yang disiplin, inovatif, unggul dan mandiri.
Perkokoh solidaritas dan kesetiakawanan nasional pemuda untuk kejayaan bangsa.
Bangun budi pekerti yang mulia sebagai karakter unggul pemuda Indonesia.
Jadikan momentum Sumpah Pemuda untuk memperkuat semangat dan gerak dalam menghadapi segala tantangan bangsa.
Dengan semangat Sumpah Pemuda, pemuda siap menjaga harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemuda siap menjadi pelopor dalam menjaga keutuhan NKRI.
Wujudkan pemuda yang pantang mundur dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.
Mewujudkan pemuda yang berkapasitas dan berdaya saing
Wujudkan pemuda berfikir positif dalam menghadapi dinamika berbangsa dan bernegara.
Tumbuhkembangkan kepedulian pemuda terhadap kelestarian hidup yang berkelanjutan.

B. Karakteristik

Kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 Tahun 2010 bercirikan :

Mencerminkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai Sumpah Pemuda 1928.
Menumbuhkembangkan dan memperkokoh karakter dan jatidiri bangsa.
Dilaksanakan dengan kesederhanaan yang lebih mengutamakan fungsi dan manfaat peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 Tahun 2010.
Dilaksanakan dengan memberikan kesempatan luas kepada pemuda untuk berpartisipasi aktif.
Dilaksanakan dengan memberikan manfaat untuk memperkokoh karakter dan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 Tahun 2010 meliputi :

A. Sosialisasi dan Publikasi.

Menyusun, mencetak, dan mendistribusikan Buku Pedoman.
Menghimbau Instansi Pusat, Daerah, Perwakilan RI di Luar Negeri, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Swasta, dan Lembaga lainnya untuk melaksanakan upacara bendera pada tanggal 28 Oktober 2010.
Menghimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih pada tanggal 28 Oktober 2010.
Menghimbau stasiun Radio dan Televisi untuk mengumandangkan lagu-lagu wajib nasional dan mars pemuda berkenaan dengan momentum Peringatan Sumpah Pemuda.
Mempublikasikan rangkaian kegiatan peringatan HARI SUMPAH PEMUDA ke-82 melalui media cetak dan elektronik.
Menghimbau Instansi/Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta dan Masyarakat untuk membuat spanduk, leaflet, pamflet, brosur dan bentuk media publikasi lainnya.

B. Rangkaian Kegiatan.
Rangkaian kegiatan yang dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Karsa dan Cipta Pemuda.

Karsa dan cipta pemuda melalui pekan kreativitas pemuda sebagai berikut :
Pameran 82 Tahun Hari Sumpah Pemuda.
Pameran hasil usaha pemuda.
Forum dan Pameran Nasional Wirausaha Pemuda Indonesia.
Gelar Karya SP-3.
Pemilihan Pemuda Andalan Nusantara (PANDU)
Lomba Kreativitas Pemuda: 1) SP-3 Berprestasi. 2) Pemilihan Wirausaha Muda Berprestasi. 3) Lomba Bisnis Plan Pemuda. 4) Pemilihan Pemuda Pelopor. 5) Apresiasi Pemuda Berprestasi di bidang IPTEK dan IMTAQ.
Festival Lagu-lagu Pemuda.
Pemberian Penghargaan kepada: 1) Tokoh Pemuda. 2) Budayawan Muda. 3) Pengusaha Muda. 4) Pencipta Lagu Anak-anak dan Lagu Perjuangan Pemuda. 5) Tokoh Masyarakat.

2. Bakti Sosial.

Bakti Sosial Pemuda.
Pekan Bakti Pramuka.
Donor darah dan pengobatan gratis.
Gerakan bakti penghijauan pemuda.

3. Program Partisipasi Pemuda.

Kemah Kepemimpinan Pemuda.
Pemberian Beasiswa kepada putera-puteri pejuang.
Lomba Lukis Perjuangan.
Kampanye penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA, HIV/AIDS dan peduli kamtibmas.
Kampanye anti pornoaksi dan pornografi.
Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan.

4. Ikrar Pemuda Indonesia

Ikrar Kebangsaan Pemuda Indonesia.
Ikrar Kebangsaan Pemuda Lintas Agama.
Ikrar Kebangsaan Pemuda Lintas Etnis.
Ikrar Kebangsaan Pemuda Daerah Perbatasan, Terpencil dan Tertinggal.

5. Konferensi Pemuda.

Dialog Kepemimpinan Pemuda Tingkat Nasional.
Dialog Pemuda Tingkat Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional.
Dialog Pemuda Lintas Agama.
Sarasehan Lintas Generasi.
Seminar Nasional Kepemudaan.
Workshop Kewirausahaan Pemuda.

6. Olahraga.

Gerak jalan.
Sepeda sehat.
Senam pemuda.
Senam massal.
Olahraga tradisional.
Lomba Lari 10 K

7. Festival/Pagelaran Seni dan Budaya.

Pagelaran Wayang Pemuda
Pagelaran seni dan budaya tradisional/nasional.
Festival Musik.
Festival Teater.
Lomba Cipta Lagu Patriotik
Lomba Paduan Suara dan Band Mahasiswa
Keroncong Pemuda Indonesia

8. Bulan Bahasa dan Sastra 2010.

Lomba penulisan cerpen.
Lomba Baca Puisi.
Lomba Karya Tulis Kepemudaan di media massa.

9. Napak Tilas Jejak Pahlawan.
10. Renungan Jiwa dan Do’a Pemuda.

IV. KETENTUAN-KETENTUAN

A. Umum

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-82 Tahun 2010 diselenggarakan secara nasional di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan pada perwakilan RI di luar negeri. Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-82 wajib diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah, organisasi kepemudaan, LSM, lembaga pendidikan dengan mengikuti Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-82 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda diselenggarakan secara terarah dan terpadu dengan membentuk panitia pada setiap tingkatan, dimulai dari tingkat Pusat sampai tingkat Kecamatan.

Panitia Nasional Peringatan Hari Sumpah Pemuda dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI.
Panitia Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat setempat.
Panitia Perwakilan RI dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI setempat.
Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c dapat menyertakan unsur organisasi kepemudaan.
Kepanitiaan yang diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga non pemerintah, dibentuk oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan.

B. Khusus

1. Upacara Bendera

Acara pokok peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-82 Tahun 2010 dilaksanakan dalam bentuk Upacara Bendera dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sifat Upacara: Khidmat dan sederhana
2. Hari, Tanggal: Kamis, 28 Oktober 2010
3. Waktu: Pukul 08.00 waktu setempat
4. Tempat: Lapangan terbuka
5. Susunan acara:

Penghormatan umum kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Pemimpin Upacara.
Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara.
Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan ”INDONESIA RAYA”.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pembina Upacara.
Pembacaan Teks Pancasila oleh Pembina Upacara, diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945 oleh Petugas.
Pembacaan Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 oleh Petugas.
Menyanyikan lagu “SATU NUSA SATU BANGSA”.
Penyerahan Penghargaan diiringi lagu “BAGIMU NEGERI”.
Amanat Pembina Upacara.
Menyanyikan lagu “BANGUN PEMUDI PEMUDA”.
Pembacaan Do’a.
Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara.
Penghormatan umum kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Pemimpin Upacara.
Upacara selesai.

6. Apabila oleh karena satu dan lain hal, upacara tidak dapat dilakukan di lapangan terbuka, maka dapat dilaksanakan di ruang tertutup dengan Bendera Merah Putih yang sudah dipasang terlebih dahulu (pengibaran bendera tidak dilaksanakan). Acara pokok diikuti dengan penyesuaian seperlunya.

7. Upacara tingkat nasional/pusat dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah/swasta tingkat nasional. Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota/Kecamatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah/organisasi/lembaga swasta setempat. Di luar negeri dilaksanakan oleh masing-masing kantor perwakilan RI setempat.

8. Pembina upacara tingkat nasional dilakukan masing-masing pimpinan instansi pemerintah/swasta tingkat nasional. Tingkat Provinsi/kabupaten/kota/kecamatan, dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota/Camat setempat. Untuk organisasi/lembaga/swasta/ lembaga pendidikan/lembaga non-pemerintah lainnya, pembina upacara dipimpin oleh pimpinan masing-masing. Di luar negeri dipimpin oleh Duta Besar/Kepala Perwakilan RI setempat.

9. Naskah Pidato Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI pada saat upacara bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-82 Tahun 2010 dibacakan oleh Pembina Upacara. Naskah pidato terlampir didalam Buku Panduan atau dapat diakses melalui website Kemenpora: www.kemenpora.go.id

2. Acara Puncak HARI SUMPAH PEMUDA

Acara Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-82 Tahun 2010 secara nasional diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertempat di Kota Surakarta (Solo). Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

V. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini disusun untuk dijadikan acuan dalam keseluruhan rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-82 Tahun 2010. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi suksesnya penyelenggaraan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2010 ini.

Jakarta, 04 Oktober 2010

sumber: www.kemenpora.go.id

Sejarah Kesultanan Banten

2010-10-07T09:35:00.000+07:00

Kesultanan Banten berawal ketika Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke daerah barat. Pada tahun 1524/1525, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari kerajaan Sunda, dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Menurut sumber Portugis, sebelumnya Banten merupakan salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda selain pelabuhan Pontang, Cigede, Tamgara (Tangerang), Sunda Kalapa dan Cimanuk.

Sejarah

Anak dari Sunan Gunung Jati (Hasanudin) menikah dengan seorang putri dari Sultan Trenggono dan melahirkan dua orang anak. Anak yang pertama bernama Maulana Yusuf. Sedangkan anak kedua menikah dengan anak dari Ratu Kali Nyamat dan menjadi Penguasa Jepara.

Terjadi perebutan kekuasaan setelah Maulana Yusuf wafat (1570). Pangeran Jepara merasa berkuasa atas Kerajaan Banten daripada anak Maulana Yusuf yang bernama Maulana Muhammad karena Maulana Muhammad masih terlalu muda. Akhirnya Kerajaan Jepara menyerang Kerajaan Banten. Perang ini dimenangkan oleh Kerajaan Banten karena dibantu oleh para ulama.

Puncak kejayaan

Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abu Fatah Abdulfatah atau lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu Pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut kesultanan Mataram dan serta wilayah yang sekarang menjadi provinsi Lampung. Piagam Bojong menunjukkan bahwa tahun 1500 hingga 1800 Masehi Lampung dikuasai oleh kesultanan Banten.

Masa kekuasaan Sultan Haji

Pada jaman pemerintahan Sultan Haji, tepatnya pada 12 Maret 1682, wilayah Lampung diserahkan kepada VOC. seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Issac de Saint Martin, Admiral kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung.

Penghapusan kesultanan

Kesultanan Banten dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhamad Syafiuddin dilucuti dan dipaksa turun takhta oleh Thomas Stamford Raffles. Tragedi ini menjadi klimaks dari penghancuran Surasowan oleh Gubernur-Jenderal Belanda, Herman William Daendels tahun 1808.

Sultan Ageng Tirtayasa

Sultan Ageng Tirtayasa (Banten, 1631 - 1692) adalah putra Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad yang menjadi Sultan Banten periode 1640-1650. Ketika kecil, ia bergelar Pangeran Surya. Ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Sultan Muda yang bergelar Pangeran Ratu atau Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia, ia diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Abdul Fathi Abdul Fattah. Nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di dusun Tirtayasa (terletak di Kabupaten Serang). Ia dimakamkan di Mesjid Banten.

Riwayat Perjuangan

Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 - 1682. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka.

Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Di bidang ekonomi, Tirtayasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasehat sultan.

Ketika terjadi sengketa antara kedua putranya, Sultan Haji dan Pangeran Purbaya, Belanda ikut campur dengan bersekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat Tirtayasa mengepung pasukan Sultan Haji di Sorosowan (Banten), Belanda membantu Sultan Haji dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kapten Tack dan de Saint Martin.

Daftar pemimpin Kesultanan Banten

Sunan Gunung Jati
Sultan Maulana Hasanudin 1552 - 1570
Maulana Yusuf 1570 - 1580
Maulana Muhammad 1585 - 1590
Sultan Abdul Mufahir Mahmud Abdul Kadir 1605 - 1640 (dianugerahi gelar tersebut pada tahun 1048 H (1638) oleh Syarif Zaid, Syarif Makkah saat itu.)
Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad 1640 - 1650
Sultan Ageng Tirtayasa 1651-1680
Sultan Abdul Kahar (Sultan Haji) 1683 - 1687
Abdul Fadhl / Sultan Yahya (1687-1690)
Abdul Mahasin Zainul Abidin (1690-1733)
Muhammad Syifa Zainul Ar / Sultan Arifin (1750-1752)
Muhammad Wasi Zainifin (1733-1750)
Syarifuddin Artu Wakilul Alimin (1752-1753)
Muhammad Arif Zainul Asyikin (1753-1773)
Abul Mafakir Muhammad Aliyuddin (1773-1799)
Muhyiddin Zainush Sholihin (1799-1801)
Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin (1801-1802)
Wakil Pangeran Natawijaya (1802-1803)
Aliyuddin II (1803-1808)
Wakil Pangeran Suramanggala (1808-1809)
Muhammad Syafiuddin (1809-1813)
Muhammad Rafiuddin (1813-1820)

sumber: wikipedia