KUA KECAMATAN KANGKUNG

KUA Kecamatan Kangkung Ikuti Kegiatan Penguatan Kelompok Kerja Majelis Taklim Kemenag Kabupaten Kendal

2025-06-04T14:28:00.001+07:00

Kendal, 04 Juni 2025 – Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan sinergi antar Majelis Taklim di Kabupaten Kendal, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kendal menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Taklim. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran Majelis Taklim sebagai agen perubahan dalam membina umat dan mendukung program-program pemerintah.

Acara yang berlangsung pada Hari Rabu, 04 Juni 2025 di Aula Kemenag Kabupaten Kendal ini dihadiri oleh 51 peserta yang terdiri dari pengurus Pokja Majelis Taklim se-Kabupaten Kendal, penyuluh agama, serta perwakilan dari KUA Kecamatan.

Materi Kegiatan:

Kebijakan Kemenag tentang Majelis Taklim: Membahas peran strategis Majelis Taklim dalam mendukung moderasi beragama dan pemberdayaan umat.
Peran dan Fungsi Pokja Majelis Taklim: Diskusi mengenai struktur, tugas, dan tanggung jawab Pokja dalam mengkoordinasikan kegiatan Majelis Taklim.
Strategi Peningkatan Kapasitas Majelis Taklim: Pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi pengurus Majelis Taklim dalam manajemen organisasi dan pelayanan umat.
Moderasi Beragama dalam Kegiatan Majelis Taklim: Pembahasan tentang pentingnya penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam setiap kegiatan Majelis Taklim.

Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar pengurus Pokja Majelis Taklim, mempererat hubungan kerja, serta menyamakan visi dan misi dalam membina umat.

Kepala Kemenag Kabupaten Kendal, Dr. H. Zaenal Fatah, M.S.I, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap antusiasme peserta dan berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Majelis Taklim di Kabupaten Kendal.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan Majelis Taklim yang lebih profesional, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam membina umat dan mendukung pembangunan daerah.

KUA KECAMATAN KANGKUNG LAKUKAN APEL PAGI

2025-05-26T08:19:00.001+07:00

Apel Pagi KUA Kec. Kangkung Senin, 26 Mei 2025

Pada hari Senin, 26 Mei 2025, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, melaksanakan apel pagi rutin yang dimulai pukul 07:30 WIB di halaman kantor setempat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai KUA, termasuk Kepala KUA, penghulu, staf, dan penyuluh agama Islam.

Apel pagi ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, rasa kebersamaan, dan semangat kerja di lingkungan KUA Kecamatan Kangkung. Selain itu, apel pagi juga menjadi sarana untuk menyampaikan informasi penting dan arahan dari pimpinan terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Apel pagi adalah kegiatan rutin yang biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA), setiap hari Senin atau pada hari kerja lainnya. Tujuan utama dari apel pagi adalah:

Tujuan Apel Pagi:

Menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab bagi para pegawai.
Menyampaikan informasi penting dari pimpinan kepada seluruh staf.
Menjalin kebersamaan dan semangat kerja tim antarpegawai.
Evaluasi singkat kinerja minggu sebelumnya dan rencana kerja ke depan.
Peningkatan motivasi kerja, termasuk penanaman nilai-nilai integritas, pelayanan, dan profesionalisme ASN.

Rangkaian Kegiatan Apel Pagi:

Penghormatan kepada pembina apel.
Pembacaan doa.
Amanat dari pembina apel (biasanya Kepala KUA).
Penyampaian informasi atau arahan penting.
Penutup.

Apel pagi di KUA sering kali juga menjadi momen untuk mengingatkan kembali tugas pokok dan fungsi ASN di lingkungan Kementerian Agama, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan seperti pencatatan nikah, penyuluhan agama, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Jika kamu memerlukan teks atau naskah amanat pembina apel, saya bisa bantu buatkan juga.

Kegiatan apel pagi rutin ini merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangkung.

KUA Kecamatan Kangkung Ikuti Rapat Mini Lokakarya Percepatan Penurunan Stunting

2025-05-22T13:05:00.002+07:00

Kangkung, 22 Mei 2025 – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kangkung turut berpartisipasi dalam Rapat Mini Lokakarya Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan oleh Puskesmas bertempat di Kantor PLKB Kec. Kangkung.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya lintas sektor dalam percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Kangkung. Hadir dalam rapat tersebut unsur pemerintah kecamatan, puskesmas, kader posyandu, PKK, serta tokoh agama dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan KUA menyampaikan komitmen untuk mendukung program penurunan stunting melalui pendekatan keagamaan dan penyuluhan kepada calon pengantin, keluarga muda, serta jamaah binaan.

“KUA memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin tentang pentingnya kesiapan mental, fisik, dan kesehatan dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas,” ujar Kepala KUA

KUA Kangkung juga menyampaikan bahwa materi-materi bimbingan perkawinan telah diselaraskan dengan isu pencegahan stunting, termasuk edukasi gizi, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dengan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga spiritual dan sosial keagamaan. (imr)

Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kangkung Ikuti Pelatihan Konten Digital untuk Tingkatkan Dakwah di Era Digital

2025-05-22T12:07:00.002+07:00

Kangkung, [21-05-2025] – Dalam rangka meningkatkan kapasitas penyuluh agama di era digital, Penyuluh Agama Islam dari KUA Kecamatan Kangkung mengikuti Pelatihan Pembuatan Konten Digital yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Kendal, bertempat di Aula Kemenag- Kendal.

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para penyuluh dengan keterampilan dalam membuat dan menyebarkan konten dakwah yang menarik dan relevan di media sosial serta platform digital lainnya. Materi pelatihan mencakup strategi komunikasi digital, teknik dasar pembuatan video dan grafis, penggunaan media sosial secara efektif, hingga etika dakwah di ruang digital.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kendal, Dr. H. Zaenal Fatah, M.S.I, menyampaikan bahwa pelatihan ini sangat penting untuk mendukung peran penyuluh agama dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang kini lebih banyak mengakses informasi melalui internet.

"Kami berharap melalui pelatihan ini, para penyuluh bisa menjadi pionir dalam dakwah digital yang positif, informatif, dan mencerahkan masyarakat," ungkapnya.

Pelatihan ini juga diisi dengan sesi praktik langsung, di mana para peserta diajak membuat konten dakwah pendek dalam bentuk video, poster digital, dan caption edukatif untuk media sosial. Hasil karya peserta akan digunakan dalam kampanye dakwah digital di lingkungan KUA dan Kemenag Kabupaten.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari para peserta yang merasa termotivasi untuk terus belajar dan berinovasi dalam menyampaikan pesan agama secara kreatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. (imr)

PENYULUH AGAMA, SANG AGEN PERUBAHAN YANG SESUNGGUHNYA

2025-05-21T14:12:00.003+07:00

Tulisan ini bermula dari kegelisahan penulis sebelum dituangkan dalam rangkaian kata-kata ini. Harapan penulis, semoga tulisan ini dapat dinikmati oleh para pembaca dalam memahami makna di dalamnya. Kegelisahan ini muncul dari pertanyaan dalam hati penulis: “Apakah sudah benar dan tepat menjadi seorang penyuluh agama?”

Pertanyaan tersebut terasa sangat penting, bahkan jika dimuat di surat kabar, bisa menjadi pokok berita atau tajuk utama. Pertanyaan itu terus menghantui penulis dalam mencari jawaban dan solusi: apa keistimewaan menjadi penyuluh agama? Apa manfaatnya? Bahkan jika dibandingkan dengan profesi lain, apakah profesi ini bisa bersaing dan dapat diandalkan?

Keresahan itu semakin kuat ketika melihat kenyataan bahwa masih banyak penyuluh agama honorer di Indonesia yang seolah tidak dianggap keberadaannya. Topik tentang penyuluh agama pun terasa tidak menarik untuk diperbincangkan. Profesi ini tidak jelas dan dianggap kurang menarik, bahkan ada penyuluh yang tidak percaya diri mengakui profesinya ketika ditanya oleh masyarakat di lingkungannya.

Mengapa profesi penyuluh agama terkesan kurang meyakinkan dibandingkan penyuluh lainnya? Penyuluh pertanian, misalnya, memiliki objek garapan yang jelas: para petani dan lahan pertanian dengan berbagai metode untuk meningkatkan hasil panen. Penyuluh kesehatan juga memiliki bidang kerja yang konkret dengan permintaan penyuluhan yang jelas dari masyarakat terkait isu kesehatan. Begitu pula penyuluh perikanan, mereka memiliki wilayah garapan yang spesifik di bidang budidaya tambak air tawar atau air payau.

Jika dibandingkan dengan penyuluh-penyuluh tersebut, objek garapan penyuluh agama sangat berbeda. Penyuluh agama tidak berhadapan dengan benda mati, tumbuhan, atau hewan, melainkan dengan manusia dan makhluk hidup yang kompleks dan memerlukan pendekatan khusus dalam pembinaan dan pendampingannya. Tujuan akhirnya adalah pembangunan manusia melalui bahasa agama, pendidikan moral, dan akhlak mulia di masyarakat.

Kini, setelah penulis benar-benar terjun dalam profesi penyuluh, keresahan-keresahan tersebut mulai terjawab. Jawaban yang paling tepat, bahkan bisa dijadikan topik utama surat kabar, adalah bahwa penyuluh agama adalah Agen Perubahan (Agent of Change).

Mengapa gelar itu layak disematkan? Karena penyuluh agama merupakan garda terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapisan paling bawah. Ibarat peluru, penyuluh agama mengenai sasaran secara langsung dan tepat. Mereka menyampaikan program-program kementerian, menjadi wajah Kementerian Agama di tengah masyarakat, serta memberikan pelayanan dan pendampingan melalui bahasa agama. Tujuannya adalah mencetak manusia yang berakhlak mulia dan mendukung program pembangunan karakter bangsa.

Fakta lainnya, penyuluh agama bekerja tanpa mengenal waktu siang dan malam dan siap terlibat dalam kegiatan sosial, agama, budaya, bahkan lintas sektoral. Mereka berdedikasi tinggi dalam berdakwah, membimbing, dan membela masyarakat binaan, tanpa berharap imbalan.

Penulis pun banyak mendengar kisah para penyuluh agama di daerah pedalaman dan wilayah timur Indonesia. Mereka rela menempuh perjalanan jauh berjam-jam, bahkan berhari-hari, demi menemui masyarakat binaannya. Semua itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kebanggaan.

Oleh karena itu, julukan ‘Agen Perubahan’ layak diberikan dan diapresiasi setinggi-tingginya oleh seluruh kalangan, termasuk pemerintah. Bentuk penghargaan itu salah satunya adalah dengan memberikan honor yang layak kepada penyuluh agama honorer, bahkan mengangkat mereka menjadi pegawai negeri.

Semoga para penyuluh agama senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam menjalankan tugas penyuluhannya hingga akhir hayat. Sebab, sesungguhnya tugas penyuluh agama adalah berdakwah, dan dalam konteks dakwah, tidak ada batas waktu. Semoga semua jerih payah penyuluh agama menjadi amal dan ladang pahala, baik di dunia maupun di akhirat.

Amin ya Rabbal ‘alamin.

Imron Rosyadi, S.Sos (Penyuluh Agama Islam, KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal – Jawa Tengah)

DATABASE NIKAH JAWA TENGAH

2016-03-10T09:25:00.003+07:00

Untuk mengetahui Pasangan yang menikah hari ini bisa di lihat di Data Nikah Jawa Tengah

Sosialisasi

2015-12-08T13:16:00.002+07:00

Prosedur Pencatatan Nikah di KUA Hasil Isbat Nikah PA

Sosialisasi Prosedur pencatatan nikah hasil isbat nikah di Aula Kec. Werleri Kendal

Pemkab Kendal dalam rangka memberikan kepastian dan status Hukum bagi setiap kendal dengan menggandeng pihak Pengadilan Agama (PA) dan Kementerian Agama Kabupaten Kendal yang dalam hal ini KUA sebagai leading sektor untuk pencatatan nikah telah mengadakan sosialisasi kepada warganya yang belum memiliki surat nikah atau pernikahannya tidak tercaatat secara resmi di KUA agar agar bisa mencatatkan pernikahan mereka di KUA

Dudung selaku perwakilan dari PA Kendal menjelaskan "Bukti sah suatu perkawinan adalah adanya Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA, sedangkan hasil isbat maerupakan salah satu sarana untuk pencatatan nikah karena itu hasil penetapan belum bisa sebagai bukti suatu pernikahan dan harus didaftarakan di KUA agar dibuatkan Akta Nikahnya" sedangkan Adib, PPN Kec. kangkung menambahkan dalam dalam amar penetapan PA biasanya belum mencakup kebutuhan data yang ada dalam pengisian register karena itu dalam pencatatan nikah dari hasil penetapan PA ini juga membutuhkan data yang lain seperti surat Permohonan dan pengantar untuk pencatatan Nikah yang diketetahui oleh Kepala Desa / Lurah agar data pernikahnnya juda terdaftar di Buku Nikah desa atau N10 dan surat lainnya yang brerkaitan dengan kebutuhan penulisan data yang ada di Register Pernikahan KUA" demikian diantara penjelasan mereka di Aula Kec. Weleri yang juga dihadiri Kepala KUA. Kec. Weleri Drs. H. Sudardi dan Kepala KUA Ringinarum Khorudin, S.Ag

Agenda ini direncanakan akan dilaksanakan satu atap , meliputi PA yang akan menyidangkan permohonan Isbat Nikah, KUA yang akan mencatat dan menerbitkan akta nikah berdasarkan penetapan nikah dari PA dan Dinas Catatan Sipil yang akan menerbitkan akta Kelahiran dari pasangan pernikahan yang telah ditetapkan oleh PA dan telah dikeluarkan aktanya oleh KUA bila pasangan pengantin tersebut telah memeiliki anak dari pernikahan mereka

"tentu saja permohonan yang akan dikabulkan adalah pasangan pengaten yang betul betul telah menikah berdasarkan penelitian hakim dalam persidangan ,belum tentu semua permohonan akan diterima atau ditolak, kita lihat dalam persidangan nanti.

2015-12-03T04:01:00.002+07:00

Sosialisasi Kebijaksanaan Haji Nasional

Tahun 2014 di Balai Desa Sendangkulon Kangkung Kendal

Peserta Sosialisasi Kebijaksanaan Haji Nasional di Balai Desa Sendangkulon

Bertempat di Balai Desa Sendangkulon Kec. Kangkung, KUA Kec. Kangkung mengadakan Sosialisasi Kebijakan Haji Nasional kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut pihak pelaksana mengundang Ka. kankemag kab. Kendal untuk menjadi nara sumber. Pemerintah Saudi arabia telah memutuskan untuk melaksanakan pengembangan dan perluasaan fisik Masjidil Haram, proyek ini berdampak kepada berkurangnya jumlah jama'ah haji di seluruh dunia 20% . Kebijakan pengurangan ini juga berimbas kepada Negara Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak di Dunia. Untuk Indonesia yang biasanya jumlah seluruh jama'ah haji Indonesia mencapai 211 ribu termasuk jama'ah haji menjadi sekitar 189 ribu

kebijakan ini juga berimbas mundurnya jumlah jama'ah haji untuk Provinsi jawa tengan dan tidak terkecuali untuk CJH dari Wilayah Kec. Kangkung Kabupaten Kendal. Bertempat di balai Desa Sendangkulon Kec. kangkung Ka. Kantor Kemenag Kab. Kendal Drs. H. Muh. Habib Menjelaskan kepada Masyarakat untuk bersabar menerima ketentuan tersebut" Mungkin ini sudah menjadi Kehendak-Nya, tidak perlu dicari siapa yang harus bersalah tapi silahkan bagi bapak / ibu yang kebetulan mundur anggap saja sebagai kehendak Allah SWT agar bapak ibu lebih matang dalam mempersiapkan mental dan materialnya dalam rangka untuk menjadi tamu Allah di Masjidil haram Nanti."

Ka. Kantor Kemenag Kendal Drs., H. Muh. Habib didampingi ka. KUA Weleri Drs. H. sudardi dan Ka KUA Kangkung H. Adib Muhlasin, S.Ag

2015-12-01T16:56:00.002+07:00

KAJIAN DALIL NIKAH SIRRI
SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974

PENDAHULUAN

Sudah merupakan hukum alam atau sunatullah bahwa kehidupan mahluk hidup yang ada di dunia untuk saling berpasang - pasangan. Agar terwujud pasangan yang harmionis penuh dengan rasa saling mencintai dan menyayangi (Qs:30;21). Sebuah keluarga dibentuk melalaui perkawinan dalam rangka mentaati perintah Allah dan rasulNya “Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilaksanakan sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya”.(UU No 1. Tahun 1974 pasal 1) .

Pernikahan adalah perilaku yang sakral sebagai suatu janji setia untuk saling berbagi dalam suka ataupun duka karena itu pernikahan diawali dengan ijab dan kabul. Ijab berarti ungkapan kerelaan seorang wali untuk melepas anaknya kepada seseorang yang dipercaya bisa menjadi pelindung, pengayom dan juga pembibing bagi anak perempuanya sedangkana kabul berati ungkapan kesiapan seorang Laki laki untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Pernikahan bagi warga Negara Indonesia yang memeluk agama Islam di Indonesia telah diatur oleh Undang Undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang penetapannya berdasarkan UU no 32 tahun 1954 jo undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang UU. Dan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pemberlakuan UU no 1 tahun 1974 maka pencatatan nikah menjadi sesuatu yang wajib dalam pernikahan. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa seringkali masyarakat muslim di Indonesia melakukan pernikahan yang tidak sebagimana diatur dalam undang undang Ini berarti bahwa ada 2 (dua) ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu : (1) Hukum Islam sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya dan (2) Hukum Islam dalam Perundang Undangan.

Dalam Hukum Islam sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya atau fiqh munakahat atau fiqh yang mengatur pernikahan banyak terjadi perbedaan pendapat, Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, tetapi memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menimbulkan ketidak pastian hukum (Syarifuddin: 2007,21)

Nikah sirri atau nikah dibawah tangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KBBI; 2010), Pengertian diatas berbeda ketika dikembalikan kepada arti asal nikah sirri dalam kajian ilmu fiqh. Dalam kajian fiqh terdapat perbedaan dalam mengartikannya yang intinya adalah pernikahan yang mana suami berpesan kepada saksi agar menyembunyikan perihal pernikahannya kepada istri dan masyarakat bahkan termasuk keluarganya (Az Zuhaili: 7;71). Dalam hukum positif tidak mengenal nikah sirri dan juga tidak mengenal nikah di bawah tangan,

UUD 1945 telah menjamin kebebasan warganya dalam melaksanakan ajaran agama dan beribadat sesuai agama dan keyakinannya (pasal 29 ayat (2)) namun kebebasan ini telah dibatasai oleh UU No.1 tahun 1974 yang mengatur perkawinan dengan untuk tujuan ketertiban administrasi kependudukan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dalam pasal 27 UUD 1945 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wadjib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Nikah sirri oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap sah karena, menurut mereka telah sesuai dengan Syariat Islam. Dalam syariat tidaklah mungkin terjadi perbedaan pendapat karena syariat adalah ketentuan dari Allah dan Rosulnya karena itu bersifat abadi dan berlaku untuk selama lamanya (Daud Ali: 1990: 51), disamping itu Syriat juga tidak secara mendetail membahas tentang syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan merupakan domain dari ilmu fiqh, sementara kita tahu bahwa dalam hal syarat dan rukun nikah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, dalam Madzhab syafi’i saja hukum yang terkait masalah nikah terjadi perbedaaan yang beragam apalagi kalau ditarik keluar madzhab pasti akan terjadi banyak perbedaan pendapat (Syarifuddin: 2007: 22). Artinya hukum Keabsahan nikah bukan bagian dari Syariat semata tetapi sudah menjurus kearah fiqh yang dikenal dengan Fiqh Munakahat. Dengan mengacu pada maqasidur syar,i dan dasar dasar untuk melakukan ijtihad dalam beristimbat suatu hukum.

Ketidak pastian status hukum bagi anak yang lahir dari nikah sirri dan status hukum bagi wanita itu sendiri, telah menimbulkan kerusakan (mafsadat) baginya. Pada saat yang sama ulama’ sepakat bahwa tujuan dari syariah (al maqosid as Syar’iyah ) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan (Jalb al masalih wa daf’ul mafasid). Menjadi patut dipertanyakan kembali apabila ada penerapan fiqh yang merupakan produk mujtahid masa lalu yang berbeda konsi sosial politiknya tetap menjadi pegangan saat sekarang yang ternyata berbeda dan bahakan menyalahi ketentuan syariat Islam itu sendiri.

PEMBAHASAN

1) PENGERTIAN NIKAH DAN NIKAH SIRRI

Imam at Taqyuddin (kifayah al ahyar: 2,36)

واختلف العلماء في أنه حقيقة فيما ذا على أوجه حكاها القاضي حسين أحدها أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد والثاني أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا هو الصحيح وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له وبه قطع المتولي وغيره وبه جاء القرآن العظيم والسنة قال الله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } وغيرها من الآيات وقال عليه الصلاة والسلام )انكحوا الولود ) وغيره من الحديث والثالث أنه حقيقة فيهما بلا اشتراك

“Al Qodhi abu Husaian meriwayatkan “Ulama berbeda pendapat tentang arti nikah yang hakiki (sebenarnya) yaitu : 1. Nikah arti sesungguhnya adalah hubungan kelamin dan secara majazinya adalah akad 2. Nikah arti sesungguhnya adalah akad dan secara majazinya adalah berkumpul dan ini yang dibenarkan oleh abu thoyib dan dia dia telah membahasnya secara panjang lebar disertai dalil – dalilnya dan ini juga yang telah diyakinkan oleh imam al mutawali dan lainnya sebagai mana ayat “dan nikahilah (akad nikahilah) wanita wanita yang baik bagimu” serta ayat ayat lainnya dan hadits nabi “nikahilah (akad nikahilah) wanita wanita yang banyak anaknya” dan hadis lainnya 3. Nikah arti sesungguhnya adalah akad dan juga bersetubuh tanpa ada arti ganda lagi”

Pada pengertian diatas lebih cenderung mengartikan Nikah dengan akad sebagaimana pada point 2 (dua) yaitu “Nikah arti sesungguhnya adalah akad dan secara majazinya adalah hubungan kelamin”. Sedangkan kata “nikah” yang berarti hubungan kelamin banyak diungkapkan oleh ulama’ hanafiyah sebagaiaman diungkapakan oleh Zainuddin Ibn An najim al hanafi ( Baḥr al Rõiq, 3, 82)

النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ لِأَنَّ الْعَقْدَ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى الْوَطْءِ فَسُمِّيَ نِكَاحًا كَمَا سُمِّيَ الْكَأْسُ خَمْرًا وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْحَقِيقَةَ فِيهِ الْوَطْءُ قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } وَالْمُرَادُ بِهِ الْوَطْءُ لِأَنَّ الْأَمَةَ إذَا وَطِئَهَا الْأَبُ حُرِّمَتْ عَلَى الِابْنِ وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً

“Nikah menurut bahasa adalah bersetubuh (hubungan kelamin) secara hakiki dan ini (pendapat yang Shohih) dan (diartikan akad) dalah arti majazinya karena akad hanya akan menjadi penghantar bolehnya hubungan sebagaimana gelas (yang berisi) arak dinamakan arak dengan alasan “janganlah kamu menikahi wanita wanita yang pernah nikahi ayahmu) maksudnya adalah menyetubuhi karena seorang wanita budak yang pernah disetubuhi seorang ayah maka haram hukumnya disetubuhi oleh anaknya begitu juga ayat “ seorang wanita pezina hanya akan disetubuhi oleh lelaki pezina”

Sedangkan arti nikah dalam istilah sebagaimana dalam beberapa pengertian yang ada dalam kitab klasik adalah sebagaimana disampaikan oleh Az zakariya (Asnal al Matholib: 3 : 98) adalah “

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إنْكَاحٍ أو تَزْوِيجٍ أو تَرْجَمَتِهِ

“(Nikah) menurut syara’ akad atau perjanjian yang memgandung maksud bolehnyanya melakukan hubungan kelamin dengan menggunakan kata nikah atau tazwij atau yang sema’na”

Dalam dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Kata “sirri” yang melekat setelah kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti Menyimpan (al Munawir: tt: 625) dan ketika Nikah yang disatukan dengan Sirri menjadi nikah sirri atau disebut juga nikah dibawah tangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KBBI; 2010), Pengertian diatas berbeda ketika dikembalikan kepada arti “nikah sirri” dalam kajian ilmu fiqh. Dalam kajian fiqh terdapat perbedaan dalam mengartikannya nikah sirri namun intinya adalah pernikahan yang mana suami berpesan kepada saksi agar menyembunyikan perihal pernikahannya kepada istri dan masyarakat bahkan termasuk keluarganya (Az Zuhaili: 7;71)

2) KETENTUAN UMUM TENTANG NIKAH DALAM PERUNDANG UNDANGAN

A) Perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Dalam perundang undangan disebutkan :

· Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ( UU no 1 tahun 1974, pasal 2 ayat (2))

· Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) (KHI pasal.5)

· Pegawai Pencatat Nikah atau PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat,dan melakukan bimbingan perkawinan.

· PPN dijabat oleh Kepala KUA dan dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN (PMA 11 tahun 2007 pasal 2 dan 3)

· Pelaksana wali hakim adalah kepala KUA (pasal 1 . PMA no.30 tahun 2005 jo PMA 11 tahun 2007 pasal 18 ayat 4)

Perkawinan merupakan bagian dari fiqh mu’malah karena itu menuntut adanya administrasi sebagaimana dijelaskan

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”.

Dalam ilmu ushul terdapat ketentuan al asl fil amri lil wujub[1], pada ayat diatas terdapat perintah untuk menulis serta alasan alasan perlunya catatan bagi akad mu’amalah yang tidak tunai ditulis oleh ahlinya, bila dilihat materiilnya transaksi mu’amalah yang tidak tunai dianjurkan untuk ditulis karena terkait adanya kemungkinan ingkar dari salah satu pihak dan sedangkan akad nikah terkait dengan nasib, nasab dan juga waris, dalam kondisi masayarakat saat ini yang mudah sekali untuk melakukan kebohongan maka administrasi adalah sebuah kewajiban dan saat ini transaksi tidak diakui apabila tidak ada bukti tertulis dari ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disyahkan oleh yang berwenang, maka pencatatan akad nikah bisa dianologikan dengan pecatatan pada transaksi mu’amalah.

Saat ini kepastian hukum adalah sesuatu yang mutlak diperlukan, dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada semua warganya. Ketidak pastian hukum menimbulkan kondisi keresahan, karena dengan ketentuan UU No 1 tahun 1974 pencatatan nikah adalah sesuatu yang wajib dan akad nikah tanpa dicatat berati meninggalakan satu kewajiban yang ada. dan sah tidaknya suatu perbuatan tergantung pada terpenuhi dan tidaknya syarat rukun yang dalam kaidah dikatakan

ما يتم الواجب الا به فهو واجب artinya Segala sesuatu yang kesempurnaaanya bergantung kepada satu perkara, maka melaksanakan perkara itu hukumnya adalah wajib dan selama masih jangkauan kemampuan manusian dan juga memang diperintahkan.[2]

Tujuan nikah sebagaimana dalam perngertian diatas adalah dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah, lalu bagaiaman sebuah tujuan mulia didasari dengan ketidak pastian, dalam prakteknya nikah sirri yang terjadi di Indonesia karena bermasalah.

B) Dasar – dasar Perkawinan Adalah :

a) Persetujuan dari kedua calon mempelai (UU. 1974, pasal 6 (1))

Unsur Persetujuan atau kerelaan dalam setiap transaksi adalah wajib karena segala setua harus terjadi atas persetujuan kedua belah pihak sebagaiaman diisyaratkan adanya ketentuan saling rela dalam bermu’amalah sebagaimana ayat

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An Nisa’ ; 29 “

b) Memenuhi Ketentuan Usia Nikah

yaitu : apabila kurang dari 21 tahun harus ada ijin dari orang tua baik tertulis atupun lesan (pasal 6 UU no 1 tahun 1974 ayat 2), apabila calon suami kurang dari 19 tahun dan atau calon istri kurang dari 16 tahun harus ada dispensasi pengadilan (UU 1974 pasal 7)

Perkawinan adalah dalam membentuk keluarga yang bahagia, dan bahagia ( KBBI: 2010) berarti keadaan atau perasaan senang dan tenteram bebas dr segala yg menyusahkan. Rumah tangga dibangun dengan persiapan moral dan materiil. Sesorang setelah menyatakan “qobiltu” maka pada saat yang sama dia juga harus siap memberikan kebutuhan rumah tangganya baik tempat, pakain dan juga bimbingan keagamaan bagi pasangannya sebagaimana diatur dalam hak hak suami dan istri. Tujuan diatas hanya bisa dipenuhi oleh orang yang sudah dewasa atau baligh, seseorang yang belum baligh dalam dunia kerja belum diperbolehkan untuk bekerja lalu bagaiamana seseorang yang belum baligh akan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga?

Batasan usia baligh dalam ketentuan fiqh berbeda beda, Menurut Imam Hanafi batasan baligh adalah 18 tahun untuk laki laki dan 17 tahun untuk perempuan, sedangkan menurut imam malik adalah 18 tahun bagi laki laki ataupun perempuan atau 18 jalan sedangkan menurut imam Syafi’i adalah 15 tahun atau sudah berihtilam (mimpi basah) bagi laki dan haidl bagi perempuan (lihat keterangan dari Wahbah Az Zuhaily: 1995: 4: 122). Sedangkan dalam undang undang juga terdapat pernyataan yang berbeda terkait ketentuan usia dewasa, dalam ketentuan Hukum Perdata dewasa adalah 21 tahun dan dalam UU ketenagakerjaan dewasa adalah 18 tahun yang kesemuanya merujuk pada kemempuan akal.

Dalam UU tahun 1974 ketentuan usia dilakukan secara bertingkat bila kurang dari 19 (untuk Calon Suami) dan 16 (untuk Calon Istri) tahun harus ada dispensasi Pengadilan dan bila Kurang dari 21 tahun harus ada ijin dari orang tua, ini berarti bahwa dalam ketentuan yang ada dalam UU pernikahanan tersebut dalam rangka untuk kebahagian yang bersangkutan dan sudah menjadi kewajiban pemerintah pula untuk membuat aturan yang mendorong terlaksananya tujusn nikah karena adanya kaidah fiqhiyah (As Suyuti: 121)

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم

“Kebijakan Pemerintah berdasarkan kemaslahatan rakyatnya dan kaidahi ini disampiakan oleh as syafi’i dan beliau juga mengatakan kedudukan pemerintah sama dengan kedudukan wali bagi anak yatim”

C) ANALISIS KAJIAN DALIL TENTANG NIKAH SIRRI

Sebagai pijakan awal dalam analisis ini penulis sajikan ucapan Imam Asy Syafii yang di Nukil Oleh Ad Dahlawi dalam al insof nya ( 1404 H: 81)

الأصل قرآن وسنة فان لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وصح الإسناد منه فهو سنة والاجماع أكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب ولا يقاس أصل على أصل ولا يقال للأصل لم وكيف وإنما يقال للفرع لم فاذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة انتهى

“(dalil) Asal adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Apabila tidak ada di dalam Al-Qur’an dan Sunnah, ia melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila hadits telah muttashil dan sanadnya shahih itulah yang dinamakan As sunnah,dan ijma lebih diutamakan dari pada hadits mufrod, suatu hadis apabila mengandung beberapa arti maka yang bernakna dhohir lebih diutamakan, apabila ada beberapa hadits maka yang lebih shohih isnadnya adalah yang diutamakan, ia menolak hadits munqathi’ kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab, pokok (asal) tidak boleh dianalogikan kepada pokok; bagi pokok tidak perlu dipertanyakan “mengapa” dan “bagaimana” (lima wa kaifa); yang(patut) dipertanyakan adalah pada cabang “kenapa?” dan jika cara menganalogi itu benar maka bisa dijadikan hujjah

Pernikahan sirri di Indonesia sejak ditetapkaan UU No 1 tahun 1974 tidak sesuai dengan syariat Islam karena :

1. Bertentangan Dengan Ketentuan Pemerintah

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. An Nisa’ ; 59”

Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi perbedaan penafsiran tentang siapa yang dimaksud dengan “Ulul Amri” Abu al hasan al Mawardi dalam Bukunya al hawi al kabir menjelaskana bahwa ma’na ulil amri ada 3 yaitu : (1) pemerintah dan ini pendapatnya Ibn Abas (2) Para Ulama’ ini pendapatnya Jabir dan (3) para sahabat, dan ini pendapatnnya Mujahid ( lihat penafsiran Ulil Amri dalam beberapa kutab Tafsir diantaranya adalah tafsir al hawi Al kabir:9:15)

Selanjutnya Wahbah zuhailai dalam Fiqh islam wa adilatuh hal. 274 Juz 8 tentang Nidham al hukm fi Islam dengan mengutip pernyaatan dari al Mawardi (al Ahkam as Suthaniyah wal Wilayah) mengatakan wajib bagi kita orang islam untuk patuh kepada ulil amri yaitu orang orang yang memimpin kita

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan UU no tahun 1974 tertang perkawinan, maka semua pernikahan yang terjadi di Indonesi harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) sesuai dengan undang undang tersebut, Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pencatatatan adalah wajib bukan anjuran yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia sehingga ketentuan ini tidak bisa dimaknai hukum lain selain wajib.

Kenyataan bahwa Negara menjamin rakyatnya untuk beribadah sesuai agama yang keyakinannya (pasal 29 UUD 1945) ini menjadi dibatasi oleh UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan setiap warga Negara sama dalam hukum, dan Pernikahan adalah bagian dari mu’amalah yang ketentuanya telah diatur oleh UU no 1 tahun 1974 beserta perangkatnya melalui Peraturan Perundang undangan maupun Keputusan Menteri Agama

2. Betentangan Dengan Dalil maslahah

Maslahah atau ada yang menyebutnya Maslahah Mursalah adalah Suatu kemaslahatan yang tidak disyariatkan dan tidak ditentukan hukumnya oleh Syar’i dan tidak ada dalil syara’ yang menyuruh atau menentangnya (al Kholaf: tt : 84)

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan diatas bahwa tujuan pencatatan nikah adalah dalam ketertertiban perkawinan,. Para ulama sepakat bahwa tujuan adanya syariat bagi manusia adalah dalam rangka “jalbu al maslahah dan daf’ul mafsadah” mengambil maslahah dan menjauhi mafsadah. Adapaun Maslahah berari memelihara dan mengamankan 5 hal yaitu Agama, jiwa, akal,keturunan dan harta karena denngan lima unsur inilah selalu dikaitkan dengan tujuan hidup manusian di Dunia. (Abu Zahroh. 278)

Berbeda dengan pengertian diatas. Menurut al-Thufi (Najmudin Ath Thufi) , maslahah merupakan dalil syar’i yang bersifat mandiri dan tidak begantung pada nash artinya bukan sebagai manhaj tetapi sebagai masdar atau sumber hukum yang berdiri sendiri, Bahkan jika terjadi kontradiksi antara nash dengan maslahah, oleh ath-Thufi maslahah lebih didahulukan mengacu pada tujuan / maqasid tasri’ adalah untuk mewujudkan kebaikan atau terbaik bagi manusia dan menolak kerusakan pandangan ini bertolak dari pemahaman hadit “la dzarar wa la dhiror”[3] Oleh karena itu, maslāhah mursālah merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka.

Pernikahan sirri di Indonesia menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pelakunya dan menyulitkan administrasi bagi pemerintahan juga tidak diakuinya oleh Negara berarti ini menimbulkan madhorat yang harus dijauhi sebagaimana dalil diatas.

3. Bertentangan Dengan Kaidah Dar’ul Mafasid aula min Jalbil Masolih

Kaidah ini bermula karena terjadinya dua kepentingan yang saling menghendaki untuk dilakukan. Apabila terjadi dua kepentingan yaitu untuk kemaslahan dan kerusakan maka didahulukan menjauhi kerusakan (As Suyuti: 87) dengan merujuk pada hadist nabi “Jika akau memerintahkan sesuatu kepadamu maka laksanakanlah semampumu dan jika aka melarangmu maka jauhillah”[4]

Dalam Kasus pernikahan sirri yang terjadi di Indonesia setelah ditetapkanya UU No 1 tahun 1974 berarti juga terjadi dua kepentingan 1). Bisa mengumpuli wanita yang telah dinikah sirri dan terhindar dari perilaku zina dan 2). Akan terjadi ketidak pastian status hukum utamanya bagi perempuan dan anak yang akan dilahirkan. Pada kasus nikah sirri alasan yang klasik adalah menghindari perbuatan zina dan ini berarti menarik manfaatnya, tetapi akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar bahwasanya seorang wanita selaku pihak yang dirugikan akan kesulitan untuk meminta cerai apabila diperlakukan tidak adail karena syarat utama pengajuan perceraian adalah Buku nikah atau duplikat nikah yang tidak dimiliki oleh pelaku nikah sirri. Serta ketidak jelasan status anaknya dalam administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia

4. Taghayur Al Ahkam Bitaghayur Al Amkinah Wal Azminah (Perubahan Hukum Karena Adanya Perubahan Ruang Dan Waktu)

Para ulama (termasuk diantaranya Adalah Izzudin abdus salam, Al Qorofi, Ibnul Qoyim dll) tidak mengingkari bahwa satu hukum atau fatwa bisa berubah karena perubahan budaya, adat dan waktu atau lainnya yang bisa mempengaruhi hukum, tetapi mereka sepkat bahwa perubahan itu bukan pada hukm syar’inya, hukum syar;i tidak mungkin berubah mereka mencontohkan kewajiban memberi nafakoh bagi istri (dulu) hanya makan dan pakaian saja karena demikianlah kebutahan wanita ketika itu, tapi saat sekarang hal itu tidak cukup dan yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah budaya dan kebiasaan suatu negara (as Salami:tt.323-3234)

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU no 1 tahun 1974 sebagai fiqh munakahat Indonesia artinya pernikahan yang terjadi di Indonesia harus diselaraskan dengan ketentuan , budaya dan adat istiadat yang telah di bangun oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kewajiban kepada rakyatnya.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapatlah ditarik benang merahnya sebagai simpulan dari kajian ini yaitu : Pertama : Pernikahan merupakan perilaku yang mulia dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW dan melanggengkan keturunan manusia, ketentuan tentang nikah secara umum telah diatur dalam nash sehingga Syarita Islam selalu Sholihatun likulli makan wa zaman namun ketentuan yang mendetail tentang syarat rukun nikah menjadi kajian ilmu fiqh islam yang mana fiqh merupakan hasil ijtihad dari mujtahid baik persorangan ataupun secara bersama

Kedua: Perilaku pernikahan sirri di Indonesia setelah diterapkannya Undang Undang nomor 1 tahun 1974 menimbulkan ketidak pastian hukum bagi keturunannya ataupun wanita yang dinikahi secara sirri, Pernikahan sirri telah menimbulkan kerancauan dalam administrasi kependudukan yang telah datur oelh pemerintah, dan pada saat yang sama tujuan dari syariat islam adalah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

Ad dahlawi, Ahmad Bin abdur Rahim ad Dahlawi, 1404 H: “Al Insof” Beirut, dar an nafais

Al Anshori, Zakariya al Anshori.:2000: “Asnal matholib fii syharh ar Roudhut at Tholib”. Beirut, Dar al Kutub al ilmiah.

Al baihaqi, Ahmad Bin hasan Bin ali bin Musa abu bakar al baihaqi: 1944: Sunan Al baihaqi al Kubro, Makah Al Mukaromah dar al baz

Al Bukhori, Abu Abdillah bin Isma’il al Bukhori:tt: “Shahih al Bukhori: Nur Asia

Al Khalaf, Muhammad Abdul wahab al Kholaf: 1956: ilmu ushul fiqh , Maktabah ad Da’wah al Islamiyah.

Al Mawardi, Abu al Hasan al mawardi: tt: Al Hawi al Kabir . Beirut, Dar ansar / Dar al Fikri.

An Nasai, Ahamad Bin Syua’aib Abu Abdur Rohman An nasa’i: 1991: ”Sunan an Nasa’i al Kubro. Beirut: dar alkutub al Ilmiah

As Suyuti, Jalaluddin Bin Abdur Rohman bin Abu bakar As Suyuti: tt: Al Asybah Wa An Nadhoir fil Furu’” Dar Ihya al Kutub al Arabiayah Indonesia.

At Taqyuddin Bin Abu bakar: tt. Kifayah al Akhyar fi Halli Ghayah al ikhtishar. Darul Ihyaul Kutub al Arabiyah indonesia

Ath Thufi, Najmuddin Afh Thufi:1993;Risalah fi ri’ayati Maslahah. Ad durar al Misriyah al Lubnaniyah

Basyir, Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta:UII Press.1977)

Daud Ali, Mohammad Daud Ali: 2006: Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Ibnu majah, Muhammad Bin yazid Abu Abdullah al Qozwaini: tt: Sunan Ibnu Majah, Beirut darul Fikri

Kompilasi Hukum Islam (KHI) (PDF)

Munawir, Ahmad Warsun Munawir:tt, Kamus Bahasa Arab – Indonesia, versi windjview

Muslim, Abu al Husain Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim al Qusyaeri an Naisaburi: tt: Shohih Muslim, Beirut Dar al afaq al jadidah

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (PDF)

Setiawan, Ebta Setiawan: 2010: “Kamus Besar Bahasa Indonesia” versi offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring diambil dari Pusat Bahasa Dinas Pendidikan Nasional

Syarifuddin, Amir Syarifuddin: 2007: Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Kencana Jakarta

Syihab, Quraish Shihab: 2007. “Wawasan Al-Qur’an”.( Bandung. Mizan. 2007)

Undang Undang Dasar 1945 yang dilengkapi Amandemen (PDF)

Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang tentang perkawianan (PDF)

Wahbah al Zuhaily: 1989: Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikri

A. Yasid: 2012: Logika Induktif dan Deduktif dalam tradisi pemikiran ushul Fiqh, Asy Syir’ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol 46 No. I Januari – Juni 2012

Zahroh, Muhammad Abu Zahroh: 1958:, Ushul Fiqh, Darul Fikri al Arobi

Zaiunudin Bin Abdul Aziz: tt. Fathul Mu’in bi syharh qurotul ‘ain Surabaya, Imarotullah.

As salami, Iyadz bin Nami asalami: tt: ushul al fiqh alladzi la yasi’u al faqih jahluh, Fakultas Syari’ah Riyadl

As Saidan, walid Bin Yusuf as saidan:tt: Talqih al afham al Ulya bi syarh al qawaid al fiqhiyyah:

Muhammad Sholih al Atsuimaini: tt: Mulahis al Qowaid al Fiqhiyyah: Iskandariyah, Dar al Atsar

[1] Dalam nadzom disebutkan

والأصل أن الأمر والنهي حتم * إلا إذا الندب أو الكره علم

Pada asalnya Amar dan nahi adalah perintah wajib, kecuali diketahui untuk arti sunah atupun makruh (Mulahis al qawaid al Fiqhiyah:

[2] Dalam Talqih al afham al Ulya bi syarhil qowaid al Fiqhiyah (Juz. 3 hal. 19) dinyatakan :

“ (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) : أي أن جميع الأشياء التي يتوقف عليه تحقق الواجب وصحته فهي واجبة إن كانت داخلة قدرة الإنسان وكان مأمورًا بتحصيلها

[3] Ath Thufi, Ar Risalah fi ri’ayati Maslahahh. Hal.23

[4] Terjemahan diatas adalah terjemahan dari hadits فإذا أمرتكم بشيء فأتُوا منه ما اسْتَطَعْتُم وإذا نَهَيتُكم عن شيءٍ فدَعُوْهُ , dan hadits ini banyak terdapat dalam kitab kitab hadits diantaranya adalah al baihaqi (No. 1471), Ibnu Majah (no.2) Shohih Muslim (no.3321)

FIQH MUNAKAHAT

2015-11-30T19:28:00.001+07:00

NIKAH HAMIL DAN NASAB ANAK

1. ARTI KATA NIKAH

Kata Nikah secara laksikalnya berarti "berkumpul" sedangkan dalam istilah kurang lebihnya berarti "suatu akad yang dilakukan oleh wali nikah (ijab) dan diwab oleh calon suami (kabul) dengan maksud untuk menghalalkan seorang wanita (yang dalam perwaliannya) kepada seseorang laki laki yang menjadi pilihanyam namun dalam bahasa arab suatu kata mesti menpunyai 2 ma'na yaitu ma'na hakiki dan ma'na majazi. disinilah letak perbedaan ulama dalam memahami arti hakiki nikah yang perbedaan ini akhirnya membawa perbedaan yang terkadang bertolak belakang baik dalam fiqh munakahat ataupun dalam perindang undangan

Ulama' Syafiiyah mengartikan nikah dengan Akad (yang penting terjadi akad atau tidak) sedangkan ulama' Hanafiyah mengartikan Nikah dengan hubungan kelamin. perbedaan ini manjadi kentara sekali dalam memahami ayah ولا تنكحوا ما نكح أبأؤكم "dan jangalah engkau menikahi wanita yang telah diniklah oleh ayahmu "dalam pandang ulama' Syafi'iyah yang dilarang adalah wanita yang pernah diakad nikahi oleh sang ayah sedangkan yang kumpuli lewat zina maka tidak terken larangan pada ayat ini, sedangkan dalam ulama' Hanafiyah mengartikan bahwa wanita yang dilarang dinikahi adalah wanita yang pernah dikumpulioleh sang ayaha walaupun lewat zina tetap tidak boleh dinikah

HUKUM NIKAH HAMIL

Ulama' Hanafiyah dan Syafi'yah membedakan antara perawan hamil dengan janda hamil, seorang perawan yang Hamil tidak mempunyai iddah karenanya seorang perawan yang hamil boleh dinikahkan dengan seorang laki laki yang bukan muhrinya, Sedangkan seorang janda hamil tidak boleh menikah sampai melahirkan. Pernikahan bagi wanita hamil akan berimplikasi hukum terhadap anak yang dilahirkanya, apakahan anak yang lahir dari nikah hamil tersebut bisa intisab kepada ayahdan ibunya? atau hanya beritisab kepada ibunya saja? dalam kasus menikahi wanita hamil kedua Ulama' sepakat bahwa boleh menikahi wanita hamil (kajian ini berarti akan menafikan pendapat dari Ulama hanabilah dan Ulama' malikiyaf atupun Malikiyah yang melarang menikahi wanita hamil . Menurut keduanya setiap wanita yang hamil maka berlaku baginya masa iddah)

Kebolehan menikahi hamil inipun didukung oleh perundang undangan yang ada di Indonesia pada KHI Pasal 53 " (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

INTISABUL WALAD

Anak yang dilahir dari kasus nikah/ kawin Hamil ini dalam kenyataanya seringkali dijumpai dalam masyarakat kita, dan perlakuan KUA dalam menetukan kenasaban anaknya berbeda beda(ini bisa dilahat dari siapakah yang menjadi wali nikah bagi anak tersebut saat pernikahanya), sebagian KUA Menerapkan ketentuan Intisabul walad yang mengacu pada ketentuan usia kehamilan wanita tersebut , apabila usia kehamilan kurang dari 6 Bulan sejak terjadinya nikah sampai kelahiran, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuanya. Hitungan masa mengandung 6 bulan ini merujuk pada pendapat Ibnu Abbas yang ketika itu berselisih pendapat dengan Usman Bin Affan tentang pengaduan seseorang yang istrinya melahirkan diusia 6 bulan kandunganya, ketika Usman hendak merajamnya lalu ibnu abas pun menyamapiakn pendapatnya dengan mendasarkan pada nash yang mengatakan “ masa kehamilan dan masa menyusui adalah 30 bulan dan “ masa menyusui adalah 2 tahun ( 24 bulan)” maka sisanya adalah masa mengadung yaitu 6 bulan, maka 6 bulan menjadi batasan seorang bayi bisa hidup setelah dilahirkan, lalu pendapat ibnu abas ini menjadi kesepakatan diatara mereka (al Mawardi , al hāwi al kabīr ,XI, 461) sedangkan KUA yang lain tidak mengaitkan kapan seseorang itu mengadung tapi kapan seorang anak itu lahir dan dalam ketentuan anak yang sah sebagaimana dalam Pasal 43 UU no1 tahun 1974 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam secara jelas memberikan batasan tentang anak sah yaitu :
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Di sinilah muncul adanya ketegangan hukum perundang undangan dengan Fiqh yang berlaku di Masyarakat dan seorang PPN dituntut untuk bersikap bijaksana karena Undang undang dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum dan Fungsi Pemerintah adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara (dalam kaidah ushuliyah dinyatakan "Tashoruful a'immah manutun bimaslahati ru'iyah (kebijakan pemerintah selalu dikaitkan dengan kemaslahatan masyarakat) lalu apakah Undang Undang dan KHI ini tidak bertentangan dengan Syari'at islam?

UNDANG - UNDANG TIDAK TERIKAT MADZHAB TERTENTU

ketentuan nikah hamil yang ada dalam undang undang tidak kontradiksi dengan fiqh Syafi'iyah ini dimaklumi, namun ada satu klausul yang mengganggu yaitu pada kata "Wanita yang hamil diluar nikah bisa dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, lalu bagaimana bila ada seorang laki yang menikah dengan wanita hamil tapi bukan yang menghamilinya? bagaimana menurut Undang Undang tersebut ? sebagian Pengadilan Agama memberikan penafsiran adanya Mafhum Mukholafah pada pasal tersebut maka apabila bukan yang menghamilinya tidak diperbolehkan, tetapi sebagai PA yang lain dalam pasal tersebut tidak ada Mafhum Mukholafahnya artinya kata "bisa" bukan merupakan keharusan ini juga berarti boleh juga bila yang bukan menghamilinya dengan syarat lelaki tersebut akan mengakui anak yang lahir sebagai anak kandungnya dan pendapat ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fiqh Syafiyah seperti dalam kitab Bughyah al Mustasidin Hal. 419dlm maktabah Shamila يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة Menikahi wanita hamil itu baleh bagi yang mengahamilinya atu tidak, dan mengumpulinya (bagi yang bukan menghamilinya) adalah makruh.

pada kasus anak yang lahir dari nikah hamil ini sebagaimana diatur pada anak yang sah juga terjadi perbedaan dan persamaan dalam Fiqh munakahat, pada Fiqh Syafi'yah menerapkan ketentuan masa Kehamilan bila kurang dari 6 Bulan maka tidak bisa intisab kepada ayahnya tapi bila 6 bulan atau lebih maka bisa intisab kepada ayah dan ibunya (kajian ini sudah maklum dalam fiqh syafi'iyah), namun menurut beberapa ulama lainya dinyatakan bahwa :

فقد روى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: "لا أرى بأسًا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له"، وهو قول الحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، وإسحاق ابن راهويه، وابن تيمية، وابن القيم(حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد للدكتور عبد العزيز الفوزان)

Wallahu a'lam bi showab

PROSES SINGKAT MANASIK HAJI

2015-11-30T16:03:00.001+07:00

PROSES SINGKAT PELAKSANAAN IBADAH HAJI

1. Masjidil haram

Ketika memasuki Masjidl haram calon jamaâah haji sudah berpakaian ihram untuk melakukan THOWAF UMROH dan tentuanya telah diawali niat sebelumnya ( لبيك اللهم عمرة ) Aku penuhi pangggilanMu ya Allah untuk melaksanakan Umrohâ€ dengan asumsi calon jamaah telah masuk ke Kota Makkah tetapi belum masuk ke waktu pelaksaan hajii yaitu tanggal 8 â€“ 13 Dzul Hijjah. Dalam kondisi ini jamaâ€™ah lebih banyak yang melakukan Haji Tamatu' (haji yang pelaksanaannya dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan haji).

2. THOWAF (berputar mengelilingi Ka'bah al Musyrofah)

Putaran ini di mulai dari pojokan Hajar Aswad dengan putaran berlawanan arah jarum jam yaitu Pojok sebelah selatan Timur Ka'bah yang ditandai dengan adanya hajar Aswad (rukun hajar aswad) lalu berputar melewati rukun Iraki Rukun Syam dan rukun yamani dan kembali ke Rukun hajar aswad sebanyak tujuh (7) waktu yang dibutuhkan bisa setengah jam bisa ber jam jam tergantung kondisi seseorang dan juga situasi ketika itu

3. SA'I ( lari lari kecil dari bukit SHOFA ke Bukit MARWA)

Area Sa'i (mas'a) masih berada dalam lingkungan masjidil haram, setelah seorang jamaah menyelesakan Thowah dan keluar untuk melakukan Sa'i secara otomatis dia akan berada di bukit Shofa, lalu dia berjalan atau lari lari kecil menuju bukit marwah dalam perjalan dari bukit Showa ke marwa ini dihitung satu putaran lalu kembali ke Shofa lagi dan seterusnya sampai 7 (tujuh) putaran maka dengan selesainya 7 putaran dia akan berada di Bukit Marwa. Setelah selesai melakukan Sa'i berati pelaksanaan umroh akan ditutup dengan bercukur dan berdoa'a karena telah selesai mengerjakan Umroh dan akan kembali lagi ke Penginapan untuk menunggu tanggal 8 Dzulhijjah.

4. WUKUF DI PADANG ARAFAH.

Sembari menunggu tanggal 8 Dzulhijjah calon Haji dipersilah memperbanyak Do'a dengan tetap memperhatikan kesehatan untuk pelaksanaan Hajinya. Pada tanggal 8 Dzulhijjah Calon jama'ah haji bersiap sipa untuk diberangkatkan dari Makkah menuju Ke Padang Arafah, yang menjadi ketentuan utama adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah calon jama'ah haji telah berada di padang Arafah Untuk melakukan WUKUF. Sebelum berangkat Hendaknya calon jamaah mengucapkan Niat haji "لبيك اللهم حجا " labaikaallhumma hajjan aku Penuhi panggilanmu untuk Berhaji ya Allah. Dalam melaksanakan wukuf biasanya diisi dengan Khutbah wukuf oleh seseorang yang telah ditunjuk oleh Kloternya yang dilanjutkan dengan Sholat Jamak taqdim dzuhur dan asar (Sholat Dhuhur dan asr dikerjakan dalam satu waktu yaitu pada waktu dzuhur) di dalam pelaksanaan WUKUF juga dipersilahkan untuk berdo'a dan berdzikir sebanyaknya dan sebisanya dan Wukuf inilah inti dari pelaksaan haji sehingga dikatakan "Haji adalah Wikuf di 'arafah" menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i waktu pelaksanaan wukuf adalah sejak tergelincirnya matahari (zawal) pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah.

5. Mabit Di Musdalifah

Setelah waktu asar tiba jamaah yang berada di Padang arafah mulai dipersiapkan unuk berangkat ke Muzdalifah, bagi yang berangkatnya setelah maghrib bisa melakukan Sholat Jamak Taqdim Maghrib dan Isya terlebih dahulu ketika berada di Arafah. bagi yang sudah berangkat sebelum Maghrib akan Sholat Magrib dan Isya dengan cara Jamak Ta'khir di Muzdalifah

Kedatangan Jama'ah ke Muzdalifah berfariasi mulai waktu maghrib sampai menjelang penghabisan malam 10, jamaah yang telah datang terlebih dahulu akan istirahat di Muzdalifah sampai menjelang pertengahan malam (mabit di Musdalifah disyaratkan harus berada di Muzdalifah sejak mulai pertengahan malam) sambil mencari batu kerikil untuk persiapan melontar / jumroh aqobah di Mina sebanyak 7 buah. Setelah melewati jam 12.00 WAS jamaâطah mulai diberangkatkan ke Mina

6. Mabit di mina dan melontar Jumroh

Dari perkemahan di Muzdalifah jamah akan dibawa menuju perkemahan mina untuk beristirahat di mina dilanjutkan dengan melontar jumroh aqobah (yaitu tempat pelontaran yang paling dekat dengan makkah / tugu no 3 bila dihitung dari arena perkemahan di Mina) melontar jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah ini hanya pada jumroh aqobah setelah melontar jumroh akobah dilanjutkan dengan bercukur.
Kondisi setelah bercukur ini dinamakan dengan tahallul awal (yaitu kondisi seorang calon jamaah haji setelah melaksanakan 2 dari 3 rukun haji yaitu : lempar jumroh dan bercukur) dan sudah boleh melakukan larangan ketika ihrom kecuali berkumpul dengan istrinya.

Setelah melempar jumroh akobah ini jamaah akan kembali ke kemah masing masing dan malamnya menginap di Mina (mabit di Mina)

Pada tanggal 11 Dzulhijah akan melakukan 3 lemparan yaitu jumroh ula wustho dan kubro masing masing dengan 7 kali lemparan dan berurutan dari jumroh ula kemudian Wustho dan terakhir kubro (tempat jumroh akobah pada tgl 10)

Pada tanggal 12 Dzulhijjah kegiatan pada tgl 11 ini akan diulang yaitu melempar jumroh ula kemudian Wustho dan terakhir kubro. Setelah selesai apabila berniat hendak nafar awal maka sebelum matahari terbenam jamaâ€™ah harus sudah meninggalkan Mina untuk menuju ke makkah kembali dan melakukan Thowaf Ifadhoh. Apabila sampai malam masih di Mina berarti harus nafar Tsani (bermalam di Mina pada malam 13) dan siangnya harus melempar jumroh lagi sebagaimana tanggal 11 lalu menuju ke makkah untuk Thowaf Ifadhoh

7. Masjidil haram

Setelah kembali ke masjidil haram jamaah haji akan melaksanakan Thowaf Ifadhoh (termasuk rukun haji) dengan selesainya thowaf ifadhoh ini berarti seseorang telah bertahalul tsani dan berarti telah melaksanakan haji dan semoga menjadi HAJI MABRUR

Sebelum meninggalkan kota makkah jamaah akan melaksanakan Thowaf Wada' sebagai pamitan akan akan meninggalkan kota MAAKAH al MUKAROMAH

Semoga menjadi haji Mabrur

PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI 2015

2015-11-30T08:21:00.002+07:00

Camat Kangkung sedang Membuka Acara

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur bagi dan untuk Allah SWT atas segala karunia dan anugerahNya yang diberikan pada kami, Sholawat seta kami semoga tetap terlimpahkan pada baginda Nabi Muhammd SAW yang dinantikan pertolongannya.Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan manasik haji Kec. Kangkung bisa terlaksana dengan lancar dan sukses sebagimana perencanaan sebelumnya. Pelaksaan itu sendiri dilaksanakan mulai tanggal 5 – 6 dan 7-8 Agustus 2015 di balai Desa Desa Kangkung Kec. Kangkung.

Dalam pelaksanaan ini juga menghadirkan para pembina profesional dibidangnya dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban calon jama’ah haji sebagaiman diamantkan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji nasional

oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan kerja samanya kegiatan diatas bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada yang terhormat :

1.Drs. H. Muh. Sa’idun, M.Ag selaku Kepala kantor Kementerian Agama Kab. Kendal yang juga telah memberikan materi mengenahi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan haji di Indonesia

2.H. Sumari, S.Ag berserta pada selaku Kepala seksi Penyelengara haji dan Umaroh (PHU) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal yang telah memberikan arahan dalam pelaksanaan manasik haji tahun ini

3.Gunawan Wibisono, S.Sos , Bapak Camat kangkung yang telah bersedia hadir dan membuka secara resmi acara Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan manasik haji

4. H. Jamzuri, SH dan Drs. H. Imam Hambali selaku Pembimbing tetap untuk materi perjalan dan Fiqh manasik haji selama kegiatan berlanngsung

Perlu kami sampaikan pula di sini bahwa untuk Praktek Manasik di laksanakan secara massal dan bergambung dengan beberapa penyelenggara manasik hajio di wilayah kecamatan yang lain yaitu Kec. Pengadon, Kec. Patebon, Kec. Weleri , Kec. Boja dan Kecamatan Rowosari

Calon Jama'ah Haji wil. Kec. Kangkung Tahun 2015

Pelaksanaan Praktik Manasik di Pondok Modern Selamat

Pengarahan tata cara manasik haji oleh para pembimbing

Semoga menjadi haji Mabrur amin ya Rabbal Alamin

KHUTBAH NIKAH 2

2015-08-25T10:05:00.001+07:00

CONTOH KHUTBAH NIKAH

2015-08-25T09:58:00.000+07:00

هذا وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زوج سيدنا عليا بسيدتنا فاطمة رضي الله عنهما أنه خطب فقال ونطق بأفصح مقال

الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام

فقال عز من قائل { وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا } فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما } أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

CARI DATA NIKAH KUA KEC. KANGKUNG

2014-10-31T08:18:00.000+07:00

DATA NIKAH KUA KECAMATAN KANGKUNG

NNO NO AKTA TANGGAL NIKAH NAMA SUAMI NAMA ISTRI ALAMAT ISTRI

1

265

31/10/1998

DAMANHURI

ST. MUSIDAH

JUNGSEMI

2

264

31/10/1998

MARDJUKI

TURAH

LEBOSARI

3

64

23/03/2009

SUNARIYO

ISMIYATI

GAYAMSARI

4

128

02/05/2012

SUYONO

MURNI ASIH

GEBANGANOM WETAN

5

49

23/02/2012

MUHAMAD MAHYUM

IQOMATUL MAZIYAH

GEBANGANOM WETAN

6

473

28/12/2011

JOKO SUSILO

NURUL ISMAH

GEBANGANOM WETAN

7

472

28/12/2011

MOH SODIKIN

NADLROTUN NIKMAH

GEBANGANOM WETAN

8

440

21/11/2011

AHMAD KHAERODIN

SITI MUNAWAROH

GEBANGANOM WETAN

9

426

15/11/2011

AHMAD SULAEMI

SITI ROZANAH

GEBANGANOM WETAN

10

382

09/11/2011

AHMAD SODIK

IRAYANA

GEBANGANOM WETAN

NNO	NO AKTA	TANGGAL NIKAH	NAMA SUAMI	NAMA ISTRI	ALAMAT ISTRI
1	265	31/10/1998	DAMANHURI	ST. MUSIDAH	JUNGSEMI
2	264	31/10/1998	MARDJUKI	TURAH	LEBOSARI
3	64	23/03/2009	SUNARIYO	ISMIYATI	GAYAMSARI
4	128	02/05/2012	SUYONO	MURNI ASIH	GEBANGANOM WETAN
5	49	23/02/2012	MUHAMAD MAHYUM	IQOMATUL MAZIYAH	GEBANGANOM WETAN
6	473	28/12/2011	JOKO SUSILO	NURUL ISMAH	GEBANGANOM WETAN
7	472	28/12/2011	MOH SODIKIN	NADLROTUN NIKMAH	GEBANGANOM WETAN
8	440	21/11/2011	AHMAD KHAERODIN	SITI MUNAWAROH	GEBANGANOM WETAN
9	426	15/11/2011	AHMAD SULAEMI	SITI ROZANAH	GEBANGANOM WETAN
10	382	09/11/2011	AHMAD SODIK	IRAYANA	GEBANGANOM WETAN

Untuk selengkapnya bisa langsung di lihat di sini data diatas adalah data utama apabila ada keraguan ataupun berkaitan dengan data diatas bisa langsung ke Kantor kami terima kasih

Konsumsi Ruhani Anak-anak Mutlak Dipenuhi untuk Keselamatan Generasi Mendatang

2014-03-30T00:00:00.001+07:00

Jakarta, bimasislam— Setiap diri manusia tidak hanya memiliki aspek fisik, melainkan juga ruhaniah. HM. Attamimi, Mantan Direktur Pemberdayaan Wakaf, mengingatkan agar kita memenuhi kebutuhan ruhaniah anak-anak kita, di samping kebutuhan fisiknya. “Jangan hanya fisik, anak-anak kita juga harus diberikan konsumsi ruhaniah agar selamat masa depannya kelak”, demikian dikatakan Attamimi dalam uraian hikmahnya di Masjid Istiqlal, Jumat (21/3).

Attamimi melanjutkan, era globalisasi lebih baik dijadikan sebagai upaya intesif membangun akhlaqul karimah. Dengan kehidupan yang serba modern dan canggih sekarang ini, justru ekses sosial yang ditimbulkannya sangat mengkhawatirkan. Karenanya, menurut Direktur Pembinaan Haji Kemenag ini, pembekalan ruhani anak-anak kita mestinya diprioritaskan daripada pembekalan jasmaninya.

Realitas sosial kita menunjukkan, betapa banyak anak-anak yang termanjakan secara material justru bermasalah di masyarakat. Bahkan, tidak sedikit di antaranya yang berpendidikan tinggi, urai Attamimi. Akhlaqul karimah seharusnya yang menjadi modal sosial generasi kita ke depan, bukan sekedar pendidikan yang tinggi. Banyak orang tua yang mengharapkan anak-anaknya berijazah (syahadah) dengan pendidikan setinggi mungkin, padahal yang lebih utama adalah nilai-nilai dalam syahadatain (Syahadat Ilahi dan Syahadat Rasul), ujar Mantan Ka Kanwil Kemenag Provinsi Maluku ini beranalogi.

Apa yang dijelaskan dalam Alquran Surat Attahrim/66: 6, sesungguhnya menghendaki hal seperti itu, tegas Pejabat Kemenag yang hafal 30 juz Alquran ini. Sejarah Islam menceritakan, betapa Rasulullah Saw. selama hidupnya mengajarkan sekaligus membekali keluarga dan para sahabatnya dengan Alquran. Begitu pula sejatinya yang harus kita lakukan kepada generai penerus kita, bukan hanya pelajaran-pelajaran eksakta, ungkapnya di akhir ceramah. (edijun)

Sumber: http://bimasislam.kemenag.go.id

Dirjen: Jadilah Pelayan Seperti Khadimul Haramain, Bukan Priyayi yang Minta Dilayani !

2014-03-29T14:32:00.001+07:00

Jakarta, bimasislam— Sebagai aparatur pemerintah yang bertugas melayani masyarakat, maka hendaknya bersikap dan berperilaku layaknya Khadimul Haramain. “Kita harus kembangkan budaya melayani, bukan dilayani, seperti Khadimul Haramain, yaitu melayani dengan totalitas diri demi kepentingan umum. Sudah bukan zamannya lagi seorang aparatur negara minta dilayani seperti zaman pra-kemerdekaan yang sering dilakukan oleh para priyani”, tegas Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA, dalam pengarahannya pada Sosialisasi Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Kemenag, Jl. MH. Thamrin 6 Jakarta (20/3).

Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Ortala Ditjen Bimas Islam ini dimaksudkan agar para pegawai memahami bagaimana menjadi pelayan masyarakat sebagai bagian dari aparatur negara. Hadir sebegai nara sumber selain Dirjen Bimas Islam adalah Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, dan Ombusman Indonesia. Peserta terdiri dari para pegawai di lingkungan Bimas Islam, perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi DKI, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan perwakilan KUA se-Jabodetabek.

Berdasarkan penelusuran bimasislam, UU tentang Pelayanan Publik mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Dalam UU tersebut juga ditegaskan bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, UU tersebut untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk, serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (bieb/foto:bimasislam)

Sumber: http://bimasislam.kemenag.go.id

Malam Jum’at, 26 April 2013 di Indonesia: Gerhana Bulan Sebagian

2014-03-27T09:00:00.002+07:00

Jakarta, bimasislam–”Malam Jum’at Kliwon 26 April 2013 bertepatan 15 Jumadil Akhir 1434 H mulai pukul 01.03 dinihari WIB Bulan di Indonesia akan terjadi Gerhana Bulan Sebagian (GBS)” seperti yang disampaikan oleh Kasubdit Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah, Dr. H. Ahmad Izzuddin. . Hampir seluruh kawasan Indonesia dapat mengamati GBS ini. Hanya kawasan timur Indonesia saja yang akan sedikit kesulitan untuk mengamatinya karena Bulan sudah rendah di langit sebelah barat (hampir terbenam).

Pada Gerhana Bulan Sebagian awal kontak penumbra pukul 01.03 wib, lalu fase umbra akan dimulai pada pukul 02.54 – 03.21 WIB (hanya selama 27 menit ). Dan akhirnya seluruh proses GBS pun akan selesai pada pukul 05.11 WIB. Selain hanya sebentar magnitud gerhana umbra pada GBS nanti juga kecil, hanya 0,0148. Berbeda dengan Gerhana Bulan Total yang nilai magnitudnya bisa lebih besar dari 1. Magnitud gerhana itu sendiri dihitung dari perbandingan antara diameter sudut Bulan dengan diameter sudut bayangan umbra Bumi.

Walaupun hanya sebagai Gerhana Bulan Sebagian, bagian Bulan yang terkena umbra Bumi saat GBS nanti sangatlah sedikit. Akibatnya kita di Indonesia tidak akan melihat Bulan berubah menjadi merah sebagaimana yang terjadi pada saat Gerhana Bulan Total 16 Juni 2011 yang lalu. Namun kita masih dapat melihat Bulan yang lebih gelap dari Bulan purnama biasanya, mirip dengan yang kita lihat pada saat Gerhana Bulan Penumbra 28 November 2012 yang lalu. Semoga cuaca langit cerah dan pengamatan kita lancar.

sumber: http://bimasislam.kemenag.go.id dari http://playen.kuajogja.org

Liputan MUNAS FK-OSI by.Cianjur TV

2014-03-17T14:39:00.001+07:00

Aplikasi Pencarian No. Telp

2013-08-16T11:02:00.002+07:00

Untuk anda yang ingin memperkaya pengetahuan tentang No Telp. sesama KUA kami munculkan satu Aplikasi pencarian No. Telp yang masih bisa ditambah atau dikurangi datanya. untuk aplikasinya bisa di bisa diunduh disini

BPPT: e-KTP Tak Rusak Meski Difotocopy dan Dibengkokkan 3.000 Kali

2013-05-16T05:45:00.000+07:00

Jakarta - Tim teknis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah melakukan uji terhadap daya tahan e-KTP. Meski 3.000 kali dibengkokkan sambil difotocopy, tak ada kerusakan sedikit pun.

Meidy Layoary, peneliti tim teknis e-KTP BPPT menjelaskan, ada tujuh lapisan dalam e-KTP. Sehingga, chip di dalamnya pun terlindungi.

"Dari 7 lapisan kita bisa sebutkan e-KTP itu aman difotocopy. Sudah kita uji bengkokkan 3.000 kali jadi aman," kata Meidy saat jumpa pers di BPPT, Jl Thamrin, Jakpus, Rabu (15/5/2013).

Meski begitu, e-KTP yang di-stapler tetap dilarang. Sebab ada antena di dalam e-KTP yang bisa putus.

"Jadi, sebenernya tidak ada larangan fotocopy e-KTP di masyarakat. Larangan bukan karena takut rusak, sebenarnya larangan ditujukan kepada lembaga publik untuk menghindari pemalsuan," jelasnya.

Marzan Aziz Iskandar, Kepala BPPT menambahkan, e-KTP yang bisa dibaca card reader berarti asli. Hal ini diperlukan untuk mencegah pemalsuan identitas.

"Banyak sekali manfaat identitas ini. Misalnya untuk melacak aliran dana korupsi. Untuk pengadaan card reader sendiri nanti akan kita serahkan ke industrilah," terangnya.

(mad/nwk)

Hardiknas Mementum Sukseskan Indonesia Cerdas, Bangkit, dan Anti Korupsi

2013-05-02T13:41:00.002+07:00

Jakarta (Pinmas) —- Mari kita dukung gerakan nasional Indonesia cerdas, gerakan nasional Indonesia bangkit, dan gerakan nasional anti korupsi. Sebab gerakan nasional Indonesia cerdas, bangkit, dan anti korupsi adalah sesuatu yang sangat penting dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Penegasan ini disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Nur Syam, ketika memberikan sambutan pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman gedung Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (02/05). Adapun tema Hardiknas 2013, yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Akses Berkeadilan”.

Dalam sambutannya, Nur Syam menjelaskan bahwa rencana strategis dan program pendidikan Kemenag 2014 difokuskan pada tiga hal:

Pertama, perluasan akses dan pemerataan pendidikan. Untuk itu, lanjut Nur Syam, seluruh potensi, anggaran, dan kemampuan akan dicurahkan dalam kerangka memperkuat akses dan memeratakan pendidikan.

“Bantuan Operasional Sekolah tahun ini ditingkatkan. Bantuan siswa miskin juga ditingkatkan. Tahun ini, lima belas juta lima ratus siswa akan mendapatkan bantuan siswa miskin,” tegas Nur Syam.

Kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Menurut Nur Syam, program ini harus dituangkan sedemikian rupa sehingga operasional dan dapat dilaksanakan.

“Mutu tidak ada artinya kalau tidak mempunyai daya saing. Karena itu, peningkatan mutu harus diikuti dengan daya saing,” ujar Nur Syam mengingatkan jajarannya.

Ketiga, peningkatan tata kelola dan manajemen. Nur Syam menegaskan bahwa perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing tidak dapat dilaksanakan tanpa manajemen yang bagus dan tata kelola yang baik.

“Good governance menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita!” pesan Nur Syam.

“Ini rencana strategis Kemenag sampai 2014 dan kemungkinan akan dilanjutkan sampai 2019. Mari kita sukseskan Indonesia cerdas, bangkit, dan anti korupsi” tutup Nur Syam. (mkd)

Prospek Penyuluh Agama Menjanjikan

2012-12-12T13:45:00.001+07:00

Medan, bimasislam-- Pemerintah dalam waktu dekat akan meningkatkan kesejahteraan para penyuluh agama Islam (PAI). Bentuknya, antara lain, dengan peningkatan honor para penyuluh sebesar seratus persen.

Demikian salah satu poin yang disampaikan Direktur Penerangan Agama Islam, Dra. Hj. Euis Sri Mulyani, M.Pd pada acara pembukaan Orientasi dan Konsultasi Tenaga Publikasi Keagamaan yang diselenggarakan Direktorat Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam, Kemenag RI, di Hotel Madani, Medan, kemarin malam (18/11).

Dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 40 peserta dari sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara ini, disampaikan pula beberapa kebijakan teknis Direktorat Penerangan Agama Islam lainnya, seperti rencana penambahan masa kerja bagi penyuluh fungsional, dari sebelumya 56 tahun menjadi 60 tahun. Selain itu, diinformasikan pula upaya sertifikasi bagi para penyuluh fungsional, serta teknis pemberian bantuan bagi Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI).

Dalam kesempatan itu, Euis Sri Mulyani berharap PAI terus meningkatkan publikasi keagamaan. “PAI peran dan fungsinya semakin nyata, semakin strategis dan sangat dibutuhkan, buktinya adalah sebagai ujung tombak dalam penanganan berbagai masalah yang muncul dimasyarakat, oleh karena itu publikasi keagamaan di seluruh Indonesia harus ditingkatkan”, ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha Drs. H. Ahmad Hanafi menegaskan, para pedakwah atau pimpinan keagamaan maupun pimpinan Ormas Islam harus mampu memotivasi dan menggerakkan umat Islam kearah yang positif, dan mengajak umat Islam untuk turut serta berpartisipasi dalam mensukseskan cita-cita pembangunan nasional.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenag Sumatera Utara mengatakan saat ini tenaga publikasi keagamaan merupakan barang langka dan publikasi agama Islam di media-media, khususnya media elektronik sangat sedikit, sehingga anak-anak banyak tertarik dengan tontonan yang ada pada media elektronik, dimana tontonan tersebut kurang sejalan dengan pembinaan moral bangsa.

Oleh karena itu, kepada para tenaga publikasi keagamaan, Kakanwil mengharapkan agar mampu menyusunn langkah-langkah kongkrit dibidang pubklikasi dakwah untuk mengatasi berbagai persoalan umat khususnya di Sumatera Utara.

Sementara itu, Hj. Lubenah, MA, selaku ketua panitia mengungkapkan, dalam rangka memperbaiki kondisi umat Islam dan bangsa Indonesia yang mengalami krisis multidimensi maka kegiatan keagamaan harus terus dipublikasikan, hal ini untuk memberikan keseimbangan di masyarakat.

“Saat ini dibutuhkan tenaga publikasi yang mumpuni dan memiliki integritas. Oleh karenanya, diperlukan orientasi dan konsultasi tenaga publikasi keagamaan agar kegiatan publikasi dapat terlaksana secara sistematis dan sinergi antara daerah satu dengan yang lainya”, terang Lubenah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Ditjen Bimas Islam tahun 2012 dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga publikasi keagamaan di berbagai daerah, salah satunya di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa narasumber baik dari pusat maupun praktisi daerah terlibat dalam acara tersebut, diantaranya Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, M.Ag., Direktur Penerangan Agama Islam, Dra. Hj. Euis Sri Mulyani, M.Pd., Ketua MUI Kota Medan, Prof. Dr. Moh. Hatta., Kepala Seksi Penyuluhan dan Publikasi Dakwah, Drs. H. Ramsil Harahap., dan praktisi media Ahmad Zaky, MBA. (syam)

sumber: http://bimasislam.kemenag.go.id

Pedoman Singkat Tata Cara Penyelenggaraan Shalat Jenazah

2012-10-22T08:59:00.001+07:00

Agama Islam sebagai agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, untuk semua manusia telah mewajibkan bagi mereka saling hormat antar sesamanya, walaupun mereka berbeda etnis atau agama. Sikap saling hormat menghormati ini bukan hanya ketika manusia itu hidup, bahkan saat manusia itu pun mati. Karena menghormati seseorang yang mati sama halnya dengan menghormati manusia yang hidup. Rasulullah Saw, telah menunjukkan kepada kita bagaimana rasa hormatnya ketika mayat seorang yahudi berlalu dihadapannya, dan bagaimana beliau menyatakan rasa duka yang dalam ketika mendengar raja Najasyi (seorang raja yang beragama Kristen di Habasyah) meninggal dunia.

Akan tetapi, lain halnya kewajiban kaum muslimin terhadap saudara-saudaranya yang sesama muslim yang meninggal dunia. Mereka yang masih hidup mempunyai kewajiban terhadap hak-hak yang dimiliki oleh seseorang muslim yang meninggal. Bilamana kewajiban ini ditinggalkan dan tak seorang pun dari mereka memberikan hak-hak orang yang meninggal, maka semua orang muslim di tempat itu menanggung dosa. Kecuali, jika ada sebahagian atau seseorang yang melaksanakan hak-hak orang yang meninggal, maka gugurlah dosa bagi semua.

Kewajiban orang muslim terhadap orang muslim yang meninggal, yang sekaligus adalah hak-hak orang yang meninggal dunia, sebagai berikut:

Memandikannya.
Mengafankan (membungkusnya).
Mensholatinya
Menguburkannya.

Cara Memandikan:

Tuangkan atau siram air pada bagian sebelah kanan/anggota wudhu’nya terlebih dahulu, sampai tiga kali. Kemudian siram merata dan bersihkan segala najis yang ada di badan (dubur, hidung, telinga, kuku, dsb) dengan sabun. Setelah dinyatakan bersih, kemudian diwudhu’kan seperti halnya orang yang mengambil air sembahyang.

Cara Mengkafankan:

Kain kafan yang dipakai menutup atau membungkus aurat mayit, cukup selapis saja kalau memang itu yang ada. Namun, lebih afdhalnya memerlukan beberapa lapis penutup.

Bagi mayit laki-laki; tiga lapis kain putih dan satu surban.

Bagi mayit wanita; dua lapis kain putih, satu sarung, satu kebaya, dan satu kerudung.

Cara Sholat Jenazah:

Sholat jenazah disunahkan berjamaah dan hendaknya dijadikan tiga shaf (baris). Satu shaf sekurang-kurangnya dua orang, berdasarkan hadis dari Malik bin Hubayrah. Rasulullah bersabda: “orang mukmin yang mati, lalu disholatkan oleh segolongan kaum Muslimin sampai mereka tiga shaf, tentulah diampuni dosanya”.

Rukun sholat jenazah:

1. Niat dengan membaca:

أ صلي على هذا الميت (هذه الميتة) اربع تكبيرات فرض الكفاية إماما (مؤموما) لله تعالى

“Saya shalat pada mayit ini, empat takbir fardhu kifayah jadi imam (ma’mun) karena Allah”.

2. Takbir Empat Kali, dimulai dari:

a. Membaca Surah al-Fatihah (sesudah takbir pertama).
b. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw (sesudah takbir kedua).
c. Membaca do’a untuk mayit (sesudah takbir ketiga), yaitu:

اللهم اغفر له ( لها . لهما . لهم ) و ارحمه ( ها .هما . هم ) و عافه ( ها . هما . هم ) و اعف عنه ( ها . هما . هم) و اكرم نزوله ( ها . هما . هم ) و وسع مدخله ( ها . هما . هم ) و اغسله ( ها . هما . هم ) با لماء والثلج والبرد ونقه (ها . هما . هم ) من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وأبدله ( ها . هما . هم ) د ارا خيرا من د اره ( ها . هما . هم ) وأهلا خيرا من اهله ( ها . هما . هم ) و زوجا خيرا من زوجه ( ها . هما . هم ) و قه ( ها . هما . هم ) فتنة القبر وعذاب النار

d. Membaca do’a terakhir (sesudah takbir keempat), yaitu:

اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده (ها . هما . هم ) واغفر لنا و له ( ها .هما . هم ) ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم .

3. Memberi salam (mulai kanan, kemudian kiri).
4. Berdiri bila sanggup.
Do’a setelah sholat janazah:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد , اللهم بحق الفاتحة أعتق رقابنا ورقاب هذا الميت (هذه الميتة ) من النار. اللهم أنزل الرحمة و المغفرة على هذا الميت (هذه الميتة ) واجعل قبره (ها . هما . هم ) روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره (ها . هما . هم ) حفرة من حفر النيران . وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله و صحبه اجمعين . والحمد لله رب العالمين . الفاتحة

Cara Menguburkan:

Membaringkan mayit pada lambung kanan, menghadap kiblat, wajah dan ujung kaki mayit harus mengenai tanah. Dan buka semua ikatan tali kain kafan pada tubuh mayit. Pada waktu jenazah diturunkan ke liang kubur disunahkan membaca:

بسم الله و على ملة رسول الله

Dan ketika wajah, perut dan kaki diberi tanah, disunahkan membaca:

منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى

Pembuatan liang kubur sekurang-kurangnya tidak sampai bau busuk mayit keluar tercium atau dapat dibongkar oleh binatang. Lubang kubur ini dibuat menurut keadaan tanahnya. Kedalaman galian 150 Cm, Lebar 75 cm.

sumber: pedoman-singkat-tata-cara-penyelenggaraan-shalat-jenazah

Istri Harus Sepenuhnya pada Suami

2012-09-26T09:49:00.001+07:00

Tegal – Tak seperti biasanya yang selalu mengenakan seragam Perwanida, kali ini istri-istri dari Pegawai negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kankemenag Kota Tegal memakai pakaian batik saat pertemuan rutin sebulan sekali, Pertemuan perwanida perdana setelah lebaran ini sekaligus menjadi momentum untuk Halal Bihalal.

Kegiatan ini dihadiri oleh istri-istri PNS di lingkungan Kankemenag Kota Tegal termasuk Ibu Dra. Hj. Nurul Fauziah istri Ka Kankemenag H. Nuril Anwar, SH, MH yang datang didampingi Kasi Mapenda Muhsonah, S.Pd.I. Kehadiran mereka selaku istri PNS sejatinya terkait fungsi dan tugasnya sebagai seoarang istri PNS. Oleh karenanya sudah selayaknya istri harus betul-betul sepenuhnya mendukung suaminya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dan memiliki kesadaran untuk aktif mengikuti setiap kali kegiatan ini digelar. Hal inilah yang disampaikan oleh Ka kankemenag H. Nuril Anwar, SH, MH yang hadir di acara yang digelar di Aula kantor.

“Istri harus betul-betul sepenuhnya pada suami”, jelasnya. Adalah selalu mengingatkan suami untuk selalu bekerja dengan sebaik-baiknya seperti untuk berangkat dan pulang sesuai jam kerja. “Sehingga suami bisa berkarya dan melaksanakan tugas dengan maksimal”, ujarnya. Menurut Ka Kankemenag selama ini Suami mereka sudah bekerja dengan baik, namun ia memiliki keinginan untuk terus meningkatkan kualitas, kinerja dan pengabdian mereka kepada masyarakat.

Ka Kankemenag mengharapkan semua anggota perwanida untuk aktif. Tidak ada sanksi dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah kesadaran. ”Apabila dilandasi dengan kesadaran, semangat, kebersamaan, kasih sayang, pertemuan sebulan sekali ini sebagai ajang silaturrahmi, kumpul, komunikasi, bertukar fikiran, insyaallah kondisi Kemenag kondusif”, paparnya. Imbuhnya lagi,“Kalau Bapaknya kodusif di kantor, Ibunya kondusif di rumah, maka Kemenag akan cepat maju”.

Ciri-ciri Muttaqin
Setelah kita melaksanakan puasa Ramadhan, Allah memberi harapan kepada kita menjadi orang yang muttaqin. Ciri-ciri orang yang muttaqin pertama adalah Yunfiquuna fissarrai wa dharra atau orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Selanjutnya Wal khadzimil ghaidza, yaitu orang bisa menahan amarahnya. Ciri yang terakhir Wal fiina aninnass adalah orang-orang yang bisa memaafkan kepada manusia. Demikian isi tausiah H. Sobirin, S.Ag, M.Ag yang disampaikannya dalam acara ini.

Dikatakannya ciri orang muttaqin yang pertama punya sifat seneng infaq, sadaqah, atau memberi baik dalam keadaaan lapang atau susah apapun bentuknya. “Bisa duwit, bisa beras, bisa fikiran, bisa tenaga, bisa cara, bisa akal”, terangnya. Dikatakannya orang yang senang memberi (dermawan/loman) dekat dengan surga-Nya, dekat dengan manusia dan jauh dari Neraka. Menurutnya orang memiliki sifat jengkelan (pemarah) bisa mudah terserang penyakit. “Tidak usah bingung semua dari Allah, kita harus yakin”, lalu menyitir syi’iran Gusdur, ” uripe ayem, rumongso aman, durunge roso tandane iman, sabar narimo, najan pas-pasan.” Kemudian Allah memberi kesempatan untuk berhalal halalan, saling memaafkan atas segala salah dan kekhilapan yang kita lakukan selama satu tahun. Namun mema’afkan orang lain lebih sulit daripada meminta maaf apalagi bila hatinya sudah tersakiti. “Memberi ampunan lebih sulit”, ungkapnya.

Dikatakannya lagi Allah senang terhadap orang yang senang berbuat baik dan di akhir tausiahnya disebutkan bahwasannya orang yang dholim pada diri sendiri adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. (Kholil). Sumber: http://jateng.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=104085