Story Highlights

detik.com dipilih karena media milik pengusaha Chairul Tanjung ini merupakan media online terbesar dengan jumlah pembaca terbanyak. Jadi sangat efektif untuk operasi politik pembentukan opini. Sayangnya teknik operasinya sangat kasar, dan mudah terbaca.

Oleh : Hersubeno Arief

Laman media online detik.com edisi Rabu (26/12) menurunkan sebuah berita mengejutkan. “PAN Pecah! Pendiri PAN Tulis Surat Terbuka Desak Amien Rais Mundur.”

Alinea pertama berita yang tayang pada pukul 09:51 WIB itu juga cukup bombastis : “Partai Amanat Nasional (PAN) bergejolak. Setelah sejumlah kader di daerah membelot dengan mendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dan mundurnya Bendahara Umum PAN Nasrullah, kali ini para pendiri dan penggagas partai berlambang matahari putih itu menyarankan Amien Rais mundur dari jagat perpolitikan, termasuk dari PAN.”

Soal “perpecahan” di tubuh PAN itu jadi berita besar di detik.com. Sampai hari Jumat (27/12) isu tersebut masih jadi pemberitaan. Ada dua kemungkinan mengapa sebuah berita layak dimunculkan sampai beberapa hari.

Pertama, berita tersebut memang sangat penting dan berdampak besar. Perpecahan di kalangan elit sebuah partai, hanya beberapa bulan menjelang pemilu, jelas merupakan berita besar.

Kedua, berita tersebut merupakan agenda setting media. Ada perhatian, atau kepentingan media atas isu itu. Biasanya berkaitan dengan agenda dan kepentingan publik yang perlu didesakkan.

Kemungkinan lain, adalah gabungan dari kedua faktor tersebut. Beritanya sangat penting, berdampak besar, dan berkaitan dengan kepentingan publik.

Benarkah begitu? Bila kita cermati lebih dalam antara fakta dan besarnya pemberitaan atas kasus PAN, bisa disimpulkan, hal itu merupakan agenda setting. Ada kepentingan redaksi, atau ada kepentingan kelompok tertentu yang menggunakan redaksi detik.com untuk menggorengnya.

Mari kita bandingkan dengan beberapa laman media online lainnya yang memuat berita yang sama. Kompas.com : Lima Pendiri PAN minta Amien Rais Mundur.tribun.com : 5 Pendiri PAN Kirim Surat Terbuka Tuntut Amien Rais Mundur, Ini Isi dan Alasannya. merdeka.com : Pendiri PAN Minta Amien Rais Mundur dari Partai.

CNN.com yang berada dalam satu group dengan detik.com (Trans Media) juga membuat judul yang netral: Pendiri PAN Minta Amien Rais Mundur karena Tak Sejalan.

Empat media yang diambil sebagai sampel, hanya membuat diskripsi adanya sebuah fakta. Sementara detik.com membuat penafsiran, opini, bahkan kesimpulan.

Dilihat dari judul dan isinya, detik.com jelas tengah melakukan framing. Mereka membangun opini PAN tengah bergejolak dan pecah? Apakah faktanya PAN sedang mengalami perpecahan, dan internalnya bergejolak?

Ada lima orang pendiri PAN, Goenawan Mohamad, Albert Hasibuan, Abdillah Toha, Toety Herati, dan Zumrotin mengirim surat terbuka mendesak Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais mundur. Yes itu berita. Memenuhi unsur kelayakan.

Menyimpulkan bahwa PAN bergejolak, apalagi kemudian pecah? Disitulah masalahnya. Inilah yang disebut framing, dalam bentuk sangat kasar. Membangun dan menggiring opini publik, seolah ada berita besar, padahal sesungguhnya hanya gelembung busa.

Kelima tokoh tersebut, benar merupakan pendiri PAN. Namun mereka sudah lama tidak aktif. Beberapa diantaranya malah sudah mengundurkan diri. Goenawan sudah mundur sejak bulan Mei 2014, ketika PAN memutuskan mendukung pencapresan Prabowo yang berpasangan dengan Hatta.

Mereka, dalam bahasa Sekjen PAN Eddy Soeparno, sudah tidak punya akar, apalagi pengaruh di PAN. “ Saya minta diabaikan.” Menurut Eddy para pengirim surat adalah pendukung paslon Jokowi-Ma’ruf. Patut diduga ini adalah operasi politik berupa pembentukan opini melalui media.

Waketum PAN Bara Hasibuan nota bene anak dari Albert Hasibuan dengan tegas membantah adanya perpecahan. “Itu bentuk keprihatinan para pendiri. Jangan diartikan ada perpecahan,” katanya kepada media.

Dengan begitu jelas sudah ada operasi politik dan media memanfaatkan detik.com, atau setidaknya orang-orang tertentu di detik.com. Bukan hanya sekali ini detik.com diketahui menggoreng isu Prabowo dan pendukungnya.

Ketika Prabowo bercanda soal “tampang Boyolali,” detik.com salah satu media yang paling bersemangat menggoreng isunya. Beritanya dimuat berhari-hari.

Sebaliknya detik.com tidak memuat berita Bupati Boyolali Seno Samudro yang mengumpat Prabowo Asu (anjing).

Pada edisi Ahad (4/11) detik.com memuat berita orasi Seno Samudro pada unjukrasa warga yang diberi tajuk “Boyolali Bermartabat.” Judul beritanya : Bupati Boyolali: Serukan Sekuat Tenaga, Kita Takkan Pilih Prabowo.

Ucapan Seno dikutip cukup panjang dalam berita tersebut. Berarti wartawan detik.com hadir dan menyaksikan. Anehnya makian “Prabowo Asu” sama sekali tidak disinggung.

Beritanya baru dua hari kemudian (6/11) dimuat, setelah tim advokasi melaporkan kasusnya ke Bawaslu (5/11). Itupun beritanya turun pada tengah malam, pada pukul 22:22 WIB. Judulnya : Buntut Panjang Bupati Boyolali Maki Prabowo. Judul dan nada ( tone ) beritanya datar dan netral.

detik.com justru lebih dulu memuat penjelasan Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryantoro bahwa makian itu merupakan kultur Surakarta. Berita dengan judul : Bupati Boyolali Maki Prabowo, PDIP: Itu Kultur Egaliter Surakarta, tayang pada (6/11) pukul 12.02 WIB.

Sebelumnya dalam Aksi Bela Tauhid (2/11) Direktur Pemberitaan detik.com Ahmad Ridwan Dalimunthe meminta maaf karena wartawannya diketahui sibuk memotret sampah yang berserakan.

Massa menduga sang wartawan mencoba membuat framing Aksi Bela Tauhid mengotori kawasan Monas. Ridwan mengakui wartawannya masih baru dan menyalahi standar prosedur dan operasi (SOP).

Operasi Melemahkan

Berita heboh soal PAN, bukan yang pertamakali. Dalam sebulan terakhir partai ini sangat jelas menjadi sasaran operasi politik. Dimulai dengan deklarasi dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf oleh Ketua DPW Kalsel Muhidin (10/12).

Operasi penggembosan ini ditengarai dilakukan oleh seorang pengusaha tambang yang dkenal sangat dekat dengan kekuasaan. DPP PAN cepat mengambil langkah menonaktifkan Muhidin.

Sejumlah orang yang mengaku kader PAN di Sumsel juga melakukan deklarasi mendukung Jokowi-Ma’ruf (12/12). Mereka ternyata dua kader PAN yang tidak aktif. Sementara yang lain bukan kader, tapi mengenakan pakaian dan atribut PAN.

Tak lama kemudian di beberapa wilayah Jabar seperti Sukabumi, dan Bogor, bahkan di beberapa titik di Jakarta beredar spanduk berlogo PAN, berisi penolakan mendukung Prabowo-Sandi. Tim advokasi PAN sudah melaporkan kasusnya ke Bawaslu.

Berita surat terbuka para pendiri PAN yang diplintir dan digoreng, membuka tabir adanya sebuah permainan besar di belakangnya. Mereka salah mengambil “pintu masuk,” untuk mengobok-obok PAN. Targetnya untuk menggoyah soliditas partai pendukung Prabowo-Sandi

Goenawan Cs bukan figur yang tepat untuk menggambarkan perpecahan PAN. Benar ada dua orang tokoh penting PAN yang mengundurkan diri atau non aktif. Keduanya adalah Bendahara Umum Nasrullah Larada, dan Sekretaris Dewan Kehormatan Putra Jaya Husin.

Nasrullah sudah cukup lama tidak aktif, tapi baru menulis surat tanggal 20 Desember. Sementara Putra Jaya sudah non aktif sejak bulan Juli lalu.

Keduanya juga tegas membantah, adanya perpecahan. Pengunduran diri itu hanya masalah ketidak-cocokan mereka secara pribadi dalam mengelola partai. Tidak ada kaitannya dengan dukungan dalam Pilpres.

Dengan tidak menjadi caleg dan pengurus partai, Putra Jaya malah mengaku bisa sepenuhnya fokus dalam Badan Pemenangan Pemilu Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Soal dukungan terhadap Prabowo-Sandi inilah yang menjelaskan mengapa PAN digoyang habis. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno diketahui sangat aktif berkampanye. Keduanya sering terlihat mendampingi cawapres Sandiaga Uno berkeliling ke berbagai daerah.

Amien Rais sudah bukan rahasia lagi menjadi salah satu tokoh yang paling gigih mendukung Prabowo-Sandi. Jadi mereka harus dilumpuhkan.

detik.com dipilih karena media milik pengusaha Chairul Tanjung ini merupakan media online terbesar dengan jumlah pembaca terbanyak. Jadi sangat efektif untuk operasi politik pembentukan opini. Sayangnya teknik operasinya sangat kasar, dan mudah terbaca.

Peristiwa di penghujung tahun ini kian menegaskan adanya kooptasi media oleh pemegang kekuasaan. Jejaknya makin banyak dan nyata, sulit untuk dinafikan. end

Source: HBA

Terkait perayaan natal yang akan berlangsung di bulan ini, isu lama kembali ramai dibicarakan, yakni masalah pengucapan selamat natal yang diharamkan bagi umat Muslim. Segelintir orang menganggap fatwa dan ketentuan yang sebenarnya dalam agama Islam ini adalah bentuk intoleran islam terhadap agama lain.

Fatwa haram ucapan selamat natal yang dikeluarkan MUI itu tidak pernah sepi dari kritikan. Banyak media dan pihak yang mengaitkan fatwa itu sebagai perusak toleransi dan disharmoni antarumat beragama. Tentu para pengkritik itu adalah orang yang lemah agamanya dan tidak memahami aqidahnya dengan benar. Betapa bodoh dan rendahnya iman seorang Muslim bila ia menggadaikan aqidahnya hanya untuk mendapat stempel sebagai muslim ‘toleran’.

Masyarakat khususnya umat muslim sudah sangat perlu mengetahui batasan-batasan aqidah yang diatur dalam syariat, sehingga dalam bertindak dan bersikap secara sosial dengan penganut agama lain tidak akan melampaui batas yang telah jelas ditetapkan dalam Syariat Islam.

Untuk mengetahui sebab haramnya pengucapan natal, tentu harus dipahami terlebih dahulu apakah definisi dan makna perayaan natal itu sendiri. Mengapa masalah ucapan saja, seperti ucapan merry christmas and happy new year, dipersoalkan serius dalam ajaran Islam?. Tentu saja dipersoalkan! Sebab ucapan selamat natal adalah persoalan yang sangat prinsip dalam Islam, yang dapat menjerumuskan seseorang menjadi kafir. Memberi ucapan selamat natal berarti menyakini kebenaran atas kelahiran penjelmaan anak tuhan bernama Jesus Kristus kepada pemeluk agama nashrani. Ucapan itu otomatis secara sadar atau tidak, mengakui bahwa Tuhan punya anak lelaki.

Hari Natal adalah bagian dari prinsip-prinsip agama Nasrani, mereka meyakini bahwa di hari inilah Yesus Kristus dilahirkan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan christmas, Christ berarti Kristus sedangkan Mass berarti masa atau kumpulan jadi bahwa pada hari itu banyak orang berkumpul merayakan hari kelahiran Kristus. Dan Kristus menurut keyakinan mereka adalah Tuhan meski pun terlahir sebagai manusia.

Ucapan selamat natal bukan sekedar penghormatan atau bagian dari toleransi beragama, namun merupakan persoalan yang sangat prinsip dalam agama Islam dan jika diucapkan oleh seorang muslim dapat merusak aqidahnya.

Bagi umat Islam, bertoleransi kepada mereka bukan dengan ikut memberikan ucapan selamat Hari Natal, akan tetapi dengan tidak mengganggu mereka didalam merayakannya. Tentu saja pemberian ucapan selamat Natal baik dengan lisan, telepon, mau pun sms adalah perbuatan kufur karena orang tersebut sudah memberikan pengakuan terhadap ketuhanan yesus dan rela dengan prinsip-prinsip agama nasrani.

Ada sebagian tokoh islam yang sembrono berfatwa, bahwa mengucapkan natal jika diniatkan untuk kelahiran nabi Isa AS, maka ucapan tersebut dibolehkan. Ini pendapat orang bodoh yang tidak memahami hakikat ritual hari natal. Orang nasrani sendiri tidak pernah mengatakan, bahwa natal adalah kelahiran seorang Nabi, namun mereka berkeyakinan bahwa natal adalah hari kelahiran tuhan dan ritual natal adalah perayaan sukacita/ kegembiraan umat nasrani atas lahirnya tuhan mereka, bukan kelahiran seorang nabi Isa as. Sehingga mengucapkan natal dengan niat turut bergembira atas kelahiran Nabi Isa as adalah bathil, karena mereka tidak bersukacita dengan niat yang sama. Islam menganggap Isa AS adalah nabi, nasrani menganggap Isa AS adalah tuhan. Kesimpulannya kita berbeda jelas dan tidak ada hal yang dapat dikompromikan termasuk ucapan selamat sebagai bentuk toleransi, karena dasar keyakinan kita tentang nabi Isa as jauh berbeda.

Coba saja kita berbalik meminta mereka untuk merasa senang dengan agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui bahwa Allah itu Esa dan Muhammad adalah utusan Allah, apakah mereka akan rela melakukannya atas dasar toleransi? tentu tidak. Mereka tidak akan mau melakukannya, maka mengapa kita tidak berprinsip sama..?

Iman Kristiani tidak mungkin mengakui Muhammad SAW adalah seorang nabi. Ketika mereka menyatakan Muhammad SAW adalah seorang nabi, maka lenyaplah ke-Kristenan-nya. Ketika lenyap ke-Kristenan-nya maka secara otomatis, menurut iman Kristiani dia termasuk orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Yesus alias masuk neraka.

Alhasil, seorang Muslim yang mengucapkan selamat natal, walau pun tidak ada niat pengakuan terhadap ketuhanan yesus, tetap saja hal itu HARAM!!. Sebab Allah Ta’ala sangat murka dengan ritual penyekutuan Allah, seperti peringatan hari kelahiran yesus. Bagaimana seorang muslim ikut serta mengucapkan selamat kepada mereka yang jelas-jelas melecehkan Allah Ta’ala?…Maka jelaslah sudah, sekali pun dalam ucapan itu tidak ada niat, pantaskah kita ikut rela dan senang terhadap mereka yang melecehkan dan ingkar terhadap ke-esaan Allah Ta’ala dengan alasan toleransi?..

Apalah artinya mengucapkan sepatah kata dengan alasan toleransi, namun akhirnya sepatah kata itu pula yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang jahannam. Na’udzubillah Min Dzalik!..

Maksud hadits: “Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu ucapan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh dari pada jarak antara timur dan barat” (Hadits Muslim)

Saudara-saudaraku se-Iman, Islam tidak melarang bekerja sama dan bergaul dengan Umat agama-agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan, namun ada batas-batas yang tidak boleh diterjang, seperti jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syari’at termasuk ucapan yang bersifat pembenaran keyakinan agama mereka.

Maksud firman Allah Ta’ala: “Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putera Maryam”, padahal Al-Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu”. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.” (Al-Ma’idah: 72)

“Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwanya Allah salah satu dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Ilah (yang kelak berhak disembah) selain Ilah Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.” (Al-Ma’idah: 73)

“Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah” dan orang-orang Nasrani berkata: “Al-Masih itu putera Allah”. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dila’nati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling.” (At Taubah: 30)

Bahkan orang-orang kafir yang menyebut Allah yang esa mempunyai anak telah mengguncangkan langit dan bumi: “Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh (karena ucapan itu) karena mereka menganggap Allah yang maha Pemurah mempunyai anak,” (Maryam: 90-91).

Ingat! ucapan Selamat Natal maupun merayakan Hari natal bukan bentuk toleransi antarumat beragama, tapi bentuk pencampur-adukkan aqidah antara haq dengan bathil. Seorang muslim wajib bersikap tegas dan jelas kepada mereka yang menuduh dan meyakini bahwa Allah Ta’ala punya anak. Mana mungkin seorang muslim sejati akan ikut serta merayakan, mengucapkan selamat atas perayaan natal yang jelas-jelas menyekutukan Allah?..

Oleh karena itu, saudara-saudaraku se-Iman, berhati-hatilah dalam urusan aqidah. Karena perbuatan, ucapan mau pun isi hati semua akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Ta’ala. Apalagi terkait hal yang sangat prinsip dalam Islam.

Apalah artinya seorang Muslim mengucapkan sepatah kata dengan alasan toleransi, namun akhirnya sepatah kata itu pula yang akan menjerumuskannya ke dalam jahannam. Na’udzubillah Min Dzalik!..

By: Salim Abdul Qadir Mauladawilah

Kabar selengkapnya, coming soon…..

Peristiwa seputar acara Reuni 212 beberapa waktu lalu di kawasan Monumen Nasional, Jakarta. Pada Sabtu, 1 Desember 2018, pukul 18.15 WIB, beberapa jam sebelum acara digelar, diduga sebuah bom meledak di Monas. Disebutkan, posisi ledakan itu dekat dan menyasar genset meski pun pada akhirnya gagal. Tidak hanya itu, setelah semua wilayah Monas disisir panitia, satu benda lagi ditemukan di bawah panggung. Alhamdulillah belum sempat meledak.

Dec 17, 2018

California – KabarNet: Dua biarawati sekolah Katolik di California, Amerika Serikat California, Amerika Serikat mengaku telah menggelapkan dana sekolah sekitar US$ 500 ribu (sekitar Rp 7,3 miliar) selama bertahun-tahun. Uang tersebut mereka gunakan untuk bepergian dan berjudi di Las Vegas.

Biarawati Mary Margaret Kreuper dan Lana Chang, keduanya bersahabat, mengambil dana tersebut dari uang sekolah, biaya-biaya dan donasi di Sekolah Katolik St. James di Torrance, selatan Los Angeles. Keuskupan Agung Los Angeles menyatakan, pencurian uang tersebut diketahui saat audit rutin dan diyakini bahwa kedua biarawati telah mencuri uang tersebut selama setidaknya satu dekade.

Kreuper adalah bekas kepala sekolah di Sekolah Katolik St. James, tempat dia bekerja selama 20 tahun sebelum pensiun awal tahun ini. Chang merupakan seorang guru yang juga telah bekerja selama 20 tahun hingga pensiun tahun ini. “Komunitas kami prihatin dan sedih atas situasi ini, dan menyesalkan adanya kerusakan hubungan antara sekolah dengan pihak keluarga murid-murid kami,” kata Suster Kepala St. Joseph Carondelet, seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa 11 Desember 2018….. “Suster-suster St. Joseph berniat dan bermaksud untuk melakukan pengembalian penuh ke Sekolah St. James,” imbuhnya.

Para orang tua murid telah mendapatkan informasi mengenai kelakuan buruk kedua biarawati tersebut awal bulan ini. Kedua biarawati telah menyampaikan permohonan maaf kepada para orangtua murid. “Suster Mary Margaret dan Suster Lana telah menyampaikan pada saya dan meminta agar saya menyampaikan pada Anda semua, penyesalan mendalam yang mereka rasakan atas perbuatan mereka dan meminta pengampunan dan doa,” kata Michael Meyers, pastor sekolah tersebut dalam surat untuk para orangtua murid…. Meski polisi telah dilibatkan, namun Keuskupan Agung Los Angeles menyatakan tidak berencana untuk menghukum keduanya. (KbrNet/detik.News/Slm)

Menuju Indonesia Bermartabat

Pengkaderan Kasebul

Saya menempuh pendidikan di sekolah milik Cosmas Batubara, tokoh eksponen’66 yang menghadiri rapat di rumah Fahmi Idris yang juga dihadiri Sofyan Wanandi. Rapat mana untuk pertama kalinya Benny Moerdani mengungkap rencana menggulingkan Presiden Soeharto melalui kerusuhan rasial anti Tionghoa dan Kristen (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316).

Salah satu kegiatan wajib di sekolah milik Cosmas Batubara adalah melakukan retreat dan tahun ajaran 1992-1993, seluruh siswa kelas 5 SD retreat selama lima hari di sebuah wisma sekitar Klender yang lebih mirip asrama daripada tempat retreat.

Wisma lokas retreat tersebut sudah sangat tua dan berdesain khas gedung tahun 1960an. Sejak awal menjejakan kaki di sana saya sudah merasakan aura yang tidak enak dan ini sangat berbeda dari lokasi retreat lain seperti Maria Bunda Karmel di puncak.

Adapun kegiatan selama retreat lebih menekankan kepada kedisiplinan dan melatih mental sehingga setiap kamar tidak ada kipas angin atau AC, dan selama retreat kami dipaksa bangun jam 4 pagi ppadahal baru tidur rata-rata jam 11 malam, ada puasa sepanjang hari, berdoa semalam suntuk dan ada beberapa kegiatan yang tidak lazim seperti diminta mencium dan mengingat bau bumbu masakan atau bunga yang disimpan dalam beberapa botol kecil selanjutnya mata ditutup dan setiap anak akan disodori botol-botol tadi dan diminta menebak bau/wangi apa.

Puluhan tahun kemudian saya membaca bahwa pada tahun 1967 tempat pendidikan Kaderisasi Sebulan (Kasebul) milik Pater Beek dipindahkan ke Klender, Jakarta Timur yang memiliki tiga blok, 72 ruangan dan 114 kamar tidur. Apakah lokasi yang sama Kasebul dengan tempat retreat adalah tempat yang sama? Saya tidak tahu.

Puluhan tahun kemudian saya masih ingat pengalaman selama lima hari yang luar biasa melelahkan tersebut padahal saya tidak ingat pengalaman retreat saat di Maria Bunda Karmel, dan karena itu saya menjadi paham maksud Richard Tanter bahwa metode Kasebul yang melelahkan jiwa dan raga tersebut pada akhirnya akan menciptakan kader yang sepenuhnya setia, patuh kepada Pater Beek secara personal, menjadi orangnya Beek seumur hidup dan bersedia melakukan apapun bagi Pater Beek sekalipun kader tersebut sudah pulang ke habitat asalnya.

Apakah Kasebul masih dilakukan hari ini mengingat kekuatan Katolik dan Paus di Roma sudah tidak sekuat puluhan tahun silam, namun saya yakin Kasebul masih ada setidaknya tahun 1992-1993 sebab Suryasmoro Ispandrihari mengaku kepada Mujiburrahman bahwa tahun 1988 dia pernah ikut Kasebul dan diajarkan untuk anti Islam, pernyataan yang dibenarkan oleh Damai Pakpahan, peserta Kasebul tahun 1984. Oleh karena itu saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan murid-murid pertama Pater Beek seperti Jusuf Wanandi, dan Sofyan Wanandi di CSIS bila mereka sampai hari ini tidak bisa melepas karakter Ultra Kanan untuk melawan Islam, bagaimanapun begitulah didikan Pater Beek, tapi tetap saja mereka tidak bisa dimaafkan karena mendalangi Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dan harus diproses secara hukum.

Kudatuli 1996

Upaya menggerakan massa untuk jatuhkan Presiden Soeharto bisa dianggap dimulai pada tanggal 8 Juni 1996, ketika Yopie Lasut selaku Ketua Yayasan Hidup Baru mengadakan pertemuan tertutup dengan 80 orang di Hotel Patra Jasa dengan tema “MENDORONG TERCIPTANYA PERLAWANAN RAKYAT TERHADAP REZIM ORDE BARU DI DAERAH-DAERAH” yang dihadiri antara lain oleh aktivis mahasiswa radikal, tokoh LSM, mantan tapol, Sofyan Wanandi-Megawati Soekarnoputri-Benny Moerdani.

Tidak berapa lama kemudian, operasi Benny Moerdani untuk meradikalisasi rakyat dengan tujuan “mendorong” mereka bangkit melawan Presiden Soeharto dimulai ketika pada tanggal 22 Juni 1996, Dr. Soerjadi, orang yang pada tahun 1986 pernah diculik Benny Moerdani ke Denpasar dan akhirnya menjadi Ketua PDI periode 1986-1992 dengan diperbantukan Nico Daryanto dari CSIS dan bekerja di bank milik kelompok usaha Sofyan Wanandi yaitu Gemala Grup dan akhirnya menjadi Presiden Direktur PT Aica Indonesia, akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PDI menggeser boneka Benny Moerdani, yaitu Megawati Soekarnoputri.

Megawati dipersiapkan Moerdani sebagai boneka untuk menggantikan Presiden Soeharto yaitu Megawati Soekarnoputri dalam kongres yang juga dibiayai oleh Sofyan Wanandi.

Menurut kesaksian Alex Widya Siregar, terpilihnya Megawati Soekarnoputri pada munas tahun 1993 adalah karena Direktur A Badan Intelijen ABRI waktu itu yaitu Agum Gumelar menggiring peserta munas ke Hotel Presiden sambil ditodong pistol dan mengatakan “Siapa tidak memilih Megawati akan berhadapan dengan saya.” Belakangan diketahui bahwa Agum Gumelar adalah salah satu anak didik yang setia kepada Benny Moerdani dan bersama Hendropriyono menerima perintah untuk seumur hidup menjaga Megawati Soekarnoputri.

Sebulan kemudian pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi penyerbuan ke kantor PDI oleh massa Dr. Soerjadi menghantam massa PDI Pro Mega yang sedang berorasi di depan kantor PDI, dan Megawati telah mengetahui dari Benny Moerdani bahwa penyerbuan akan terjadi namun dia mendiamkan sehingga berakibat matinya ratusan pendukung Megawati dan menelan korban harta dan jiwa dari rakyat sekitar.

Pada hari bersamaan Persatuan Rakyat Demokratik yang didirikan oleh Daniel Indrakusuma alias Daniel Tikuwalu, Sugeng Bahagio, Wibby Warouw dan Yamin mendeklarasikan perubahan nama menjadi Partai Rakyat Demokratik yang mengambil tempat di YLBHI, dan selanjutnya pasca Budiman Soejatmiko dkk ditangkap, pada Agustus 1997 PRD deklarasikan perlawanan bersenjata.

Hasil karya CSIS-Benny Moerdani-Megawati dalam Kudatuli antara lain: berbagai gedung sepanjang ruas jalan Salemba Raya seperti Gedung Pertanian, Showroom Auto 2000, Showroom Honda, Bank Mayapada, Dept. Pertanian, Mess KOWAD, Bus Patas 20 jurusan Lebak Bulus – Pulo Gadung, bus AJA dibakar massa. Sepanjang Jl. Cikini Raya beberapa gedung perkantoran seperti Bank Harapan Sentosa dan tiga mobil sedan tidak luput dari amukan massa dll.

Merekayasa Kerusuhan Mei 1998

Selanjutnya pada hari Minggu, 18 Januari 1998 terjadi ledakan di kamar 510, Blok V, Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang sesaat setelah jam berbuka puasa, yang membuat ruangan seluas 4 x 4 meter tersebut hancur berantakan. Langit-langit yang bercat putih porak-poranda, atap ambrol, dinding retak, salah satu sudut jebol dan di sana sini ada bercak darah. Menurut keterangan Mukhlis, Ketua RT 10 Tanah Tinggi bahwa Agus Priyono salah satu pelaku yang tertangkap saat melarikan diri, ditangkap dalam kondisi belepotan darah dan luka di bagian kepala dan tangannya, sementara dua lainnya berhasil kabur. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi menemukan: 10 bom yang siap diledakan, obeng, stang, kabel, botol berisi belerang, dokumen notulen rapat, paspor dan KTP atas nama Daniel Indrakusuma, disket, buku tabungan, detonator, amunisi, laptop berisi email dan lain sebagainya. Dari dokumen tersebut ditemukan fakta bahwa Hendardi, Sofyan Wanandi, Jusuf Wanandi, Surya Paloh, Benny Moerdani, Megawati terlibat dalam sebuah konspirasi jahat untuk melancarkan kerusuhan di Indonesia demi gulingkan Presiden Soeharto.

Temuan tersebut ditanggapi Baskortanasda Jaya dengan memanggil Benny Moerdani (dibatalkan), Surya Paloh dan kakak beradik Wanandi dengan hasil:

• 1. Surya Paloh membantah terlibat dengan PRD namun tidak bisa mengelak ketika ditanya perihal pemecatan wartawati Media Indonesia yang menulis berita mengenai kasus bom rakitan di Tanah Tinggi tersebut.
• 2. Jusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi membantah terlibat pendanaan PRD ketika menemui Bakorstanas tanggal 26 Januari 1998, namun keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 1998 mereka mengadakan pertemuan mendadak di Simprug Jakarta Selatan yaitu di rumah Jacob Soetoyo bersama Benny Moerdani, A. Pranowo, Zen Maulani dan seorang staf senior kementerian BJ Habibie dan kemudian tanggal 28 Januari 1998, Sofyan Wanandi kabur ke Australia yang sempat membuat aparat berang dan murka. Sofyan Wanandi baru kembali pada bulan Februari 1998.

Bersamaan dengan temuan dokumen penghianatan CSIS dan Benny Moerdani tersebut, dan fakta bahwa Sofyan Wanandi menolak gerakan “Aku Cinta Rupiah” padahal negara sedang krisis membuat banyak rakyat Indonesia marah dan segera melakukan demo besar guna menuntut pembubaran CSIS, namun Wiranto melakukan intervensi dengan melarang demonstrasi.

Mengapa Wiranto membantu CSIS? Karena dia adalah orangnya Benny Moerdani dan bersama Try Soetrisno sempat digadang-gadang oleh CSIS untuk menjadi cawapres Presiden Soeharto karena CSIS tidak menyukai BJ Habibie dengan ICMI dan CIDESnya.

Kepanikan CSIS atas semua kejadian ini terlihat jelas dalam betapa tegangnya rapat konsolidasi pada hari Senin, 16 Februari 1998 di Wisma Samedi, Klender, Jakarta Timur (dekat lokasi Kasebul) dan dihadiri oleh Harry Tjan, Cosmas Batubara, Jusuf Wanandi, Sofyan Wanandi, J. Kristiadi, Hadi Susastro, Clara Juwono, Danial Dhakidae dan Fikri Jufri.

Ketegangan terutama terjadi antara J. Kristiadi dengan Sofyan Wanandi sebab Kristiadi menerima dana Rp. 5miliar untuk untuk menggalang massa anti Soeharto tapi CSIS malah menjadi sasaran tembak karena ketahuan mendanai gerakan makar. Akibatnya Sofyan dkk menuduh Kristiadi tidak becus dan menggelapkan dana.

Tuduhan ini dijawab dengan membeberkan penggunaan dana terutama kepada aktivis “kiri” di sekitar Jabotabek, misalnya Daniel Indrakusuma menerima Rp. 1,5miliar dll. Kristiadi juga menunjukan berkali-kali sukses menggalang massa anti Soeharto ke DPR, dan setelah CSIS didemo, Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ) yang setahun terakhir digarap segera mengecam demo tersebut. Di akhir rapat disepakati bahwa Kristiadi akan menerima dana tambahan Rp. 5 miliar.

Karena kondisi sudah mendesak bagi Benny Moerdani, kakak beradik Wanandi dan CSIS sehingga mereka memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan kejatuhan Presiden Soeharto memakai rencana yang pernah didiskusikan di rumah Fahmi Idris pada akhir tahun 1980an yaitu kerusuhan rasial. Adapun metode kerusuhan akan meniru Malari yang dilakukan oleh Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani dengan diperbantukan Sofyan Wanandi yang mendanai GUPPI, yaitu massa yang menunggangi demo mahasiswa UI demi menggulingkan Jenderal Soemitro.

Sekedar mengingatkan Malari yang terjadi pada tanggal 15 – 16 Januari 1976 adalah kerusuhan dengan menunggangi aksi anti investasi asing oleh mahasiswa UI atas hasutan Hariman Siregar, orangnya Ali Moertopo. Kerusuhan mana kemudian membakar Glodok, Sudirman, Matraman, Cempaka Putih, Roxy, Jakarta-By-Pass, 11 mati, 17 luka parah, 200 luka ringan, 807 mobil hancur atau terbakar, 187 motor hancur atau terbakar, 144 toko hancur dan 700 kios di Pasar Senen dibakar habis. Ini semua buah tangan Wanandi bersaudara, Ali Moertopo dan CSISnya.

Masalah yang harus dipecahkan untuk membuktikan bahwa CSIS adalah dalang Kerusuhan 13-14 Mei 1998 adalah:

• 1. Siapa yang membuat rencana dan mendanai (think);
• 2. Identitas massa perusuh (tank); dan
• 3. Siapa yang bisa menahan semua pasukan keamanan dan menghalangi perusuh?

Ad. 1. Pembuat rencana sudah dapat dipastikan muridnya Ali Moertopo, dalang Malari, yaitu Benny Moerdani dan Jusuf Wanandi. Sedangkan dana juga sudah dapat dipastikan berasal Sofyan Wanandi yang meneruskan peran almarhum Soedjono Hoemardani sebagai donatur semua operasi intelijen CSIS dan Ali Moertopo.

Benny Moerdani mengendalikan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dari Hotel Ria Diani, Cibogo, Puncak, Bogor. Adapun SiaR milik Goenawan Mohamad yang tidak lain sekutu Benny Moerdani bertugas membuat alibi bagi CSIS, antara lain dengan menyalahkan umat muslim sebagai dalang Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dengan menulis bahwa terdapat pertemuan tujuh tokoh sipil dan militer pada awal Mei 1998 antara lain Anton Medan, Adi Sasono, Zainuddin MZ, di mana konon Adi Sasono menegaskan perlu kerusuhan anti-Cina untuk menghabiskan penguasaan jalur distribusi yang selama ini dikuasai penguasa keturunan Tionghoa.

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/07/14/0014.html

Ad. 2. Sampai sekarang massa perusuh tidak diketahui identitasnya namun dalam sejarah kerusuhan CSIS, penggunaan preman bukan hal baru. Dalam kasus Malari, CSIS membina dan mengerahkan GUPPI, tukang becak, dan tukang ojek untuk tujuan menunggangi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa.

Dalam kasus penyerbuan ke Timor Leste, CSIS dan Ali Moertopo mengirim orang untuk bekerja sama dengan orang lokal melawan Fretilin sehingga Timor Leste menjadi kisruh yang kemudian menjadi dalih bagi Benny Moerdani menyerbu Timor-Timur. Begitu juga dalam kasus Kudatuli, CSIS menggunakan preman dan buruh bongkar muat dari daerah Pasar Induk Kramat Jati, 200 orang yang terlatih bela diri dari Tangerang, dan lain sebagainya.

Bahkan setelah reformasi, terbukti Sofyan Wanandi mendalangi demonstrasi yang menamakan diri Front Pembela Amar Maruf Nahi Mungkar yang menuntut Kwik Kian Gie mundur karena memiliki saham di PT Dusit Thani yang bergerak dalam usaha panti pijat ketika pemerintah dan DPR berniat menuntaskan kredit macet milik kelompok usaha Sofyan Wanandi sebagaimana diungkap Aberson Marle Sihaloho dan Didik Supriyanto, keduanya anggota fraksi PDIP. Adapun kredit macet dimaksud adalah hutang PT Gemala Container milik Sofyan Wanandi kepada BNI sebesar Rp. 92miliar yang dibayar melalui mekanisme cicilan sebesar Rp. 500juta/bulan atau baru lunas 184 tahun kemudian, dan tanpa bunga.

Ad. 3. Adalah fakta tidak terbantahkan bahwa tidak ada tentara selama kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998, dan bilapun ada, mereka hanya menyaksikan para perusuh menjarah dan membakar padahal bila saja dari awal para tentara tersebut bertindak tegas maka dapat dipastikan akan meminimalisir korban materi dan jiwa.

Pertanyaannya apakah hilangnya negara pada kerusuhan Mei disengaja atau tidak?

Fakta lain yang tidak terbantahkan adalah Kepala BIA yaitu Zacky Anwar Makarim memberi pengakuan kepada TGPF bahwa ABRI telah memperoleh informasi akan terjadi kerusuhan Mei. Namun ketika ditanya bila sudah tahu mengapa kerusuhan masih terjadi, Zacky menjawab tugas selanjutnya bukan tanggung jawab BIA. Jadi siapa “user” BIA? Tentu saja Panglima ABRI Jenderal Wiranto yang berperilaku aneh sebab Jakarta rusuh pada tanggal 13 Mei 1998 dan pada tanggal 14 Mei 1998 dia membawa KSAD, Danjen Kopassus, Pangkostrad, KSAU, KSAL ke Malang untuk mengikuti upacara serah terima jabatan sampai jam 1.30 di mana sekembalinya ke Jakarta, kota ini sudah kembali terbakar hebat.

Keanehan Wiranto juga tampak ketika malam tanggal 12 Mei 1998 dia menolak usul jam malam dari Syamsul Djalal dan dalam rapat garnisun tanggal 13 Mei 1998 malam dengan agenda situasi terakhir ketika dia membenarkan keputusan Kasum Letjend Fahrul Razi menolak penambahan pasukan untuk Kodam Jaya dengan alasan sudah cukup.

Selain itu Wiranto menolak permintaan Prabowo untuk mendatangkan pasukan dari Karawang, Cilodong, Makasar dan Malang dengan cara tidak mau memberi bantuan pesawat hercules sehingga Prabowo harus mencarter sendiri pesawat Garuda dan Mandala. Bukan itu saja, tapi KSAL Arief Kusharyadi sampai harus berinisiatif mendatangkan marinir dari Surabaya karena tidak ada marinir di markas mereka di Cilandak KKO dan atas jasanya ini, Wiranto mencopot Arief Kusharyadi tidak lama setelah kerusuhan mereda.

Mengapa Wiranto membiarkan kerusuhan terjadi? Tentu saja karena dia adalah orangnya Benny Moerdani, dan setelah Soeharto lengser, Wiranto bekerja sama dengan Benny Moerdani antara lain dengan melakukan reposisi terhadap 100 perwira ABRI yang dipandang sebagai “ABRI Hijau” dan diganti dengan perwira-perwira yang dipandang sebagai “ABRI Merah Putih.”

Setelah Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Wiranto bergerak menekan informasi mengenai terjadinya pemerkosaan massal terhadap wanita etnis Tionghoa termasuk marah karena pengumuman dari TGPF bahwa terjadi pemerkosaan selama kerusuhan. Tidak berapa lama, Ita Marthadinata, relawan yang membantu TGPF dan berumur 17 tahun mati dibunuh di kamarnya sendiri dengan luka mematikan di leher sedangkan sampai hari ini latar belakang pembunuhnya yaitu Otong tidak diketahui dan dicurigai dia adalah binaan intelijen. Kecurigaan semakin menguat sebab beberapa hari sebelum kejadian, Ita dan keluarganya membuat rencana akan memberikan kesaksian di Kongres Amerika mengenai temuan mereka terkait korban Kerusuhan 13-14 Mei 1998.

Bukti CSIS Dalang Kerusuhan Mei 1998

• 1. Telah teruangkap bahwa CSIS jauh sebelum dan sesat terjadi kerusuhan Mei 1998 kerap mengadakan rapat-rapat rahasia dengan berbagai kalangan yang berseberangan dengan Suharto. CSIS intens membangun komunikasi dan jaringan dengan kelompok militer loyalis LB Moerdani, kelompok aktivis aliran sosialis dan komunis, kelompok media dan aktivis pers anti Suharto, LSM pro demokrasi dan LSM aliran kiri.
• 2. CSIS menggalang, membiayai dan membina massa kelompok tertentu yang sewaktu-waktu digunakannya untuk melalukan aksi massa, membentuk opini publik dan aksi lainnya sesuai kepentingan politik CSIS.
• 3. CSIS menggalang, mendorong dan membiayai massa mahasiswa untuk aksi anti Suharto di berbagai kampus, khususnya kampus-kampus katolik dan kristen (Univ Trisakti, Untar, Unika Atmajaya, UKI dll).
• 4. CSIS memiliki motif dan kepentingan terbesar untuk menggulingkan Suharto sejak tahun 1988. Berpalingnya Suharto dari CSIS dan makin kuatnya peran CIDES sebagai lembaga kajian rujukan kebijakan pemerintah Orde Baru adalah merupakan ancaman serius terhadap kepentingan CSIS.
• 5. Setelah selama lebih 20 tahun Suharto dan pemerintah Orde Baru berada dalam pengaruh dan kendali CSIS, menghasilkan keuntungan dan manfaat terbesar bagi CSIS, elit Katolik, masyarakat Tionghoa khususnya para konglomerat, perubahan sikap politik Suharto adalah merupakan ancaman serius terhadap kelanggengan dominasi dan hegemoni kelompok mereka di sektor politik dan ekonomi. Satu-satunya solusi untuk menjamin kelangsungan dominasi dan hegemoni politik dan ekonomi kelompok mereka di Indonesia adalah dengan penggulingan Suharto melalui rekayasa peristiwa kerusuhan Mei 1998.

(AM Panjaitan)

Menuju Indonesia Bermartabat

MALU RASANYA…

Oleh Mahfudin Nigara
Wartawan Senior
Mantan Wasekjen PWI

KabarNet: Lama saya pertimbangkan untuk menuliskan hal ini. Ada rasa yang berbeda dari biasanya, maklum banyak di antara mereka adalah orang-orang yang saya kenal. Tetapi rasa malu yang membuncah membuat saya akhirnya menuliskan juga otokritik ini.

Ya, sebagai orang yang pernah bergelut sebagai wartawan, sempat menjadi Pemred, dan Pemimpin Umum di beberapa media cetak nasional, sungguh saya malu melihat apa yang saat ini dilakukan oleh mereka yang masih aktif di media. Sebagai sesama wartawan, tentu basis keilmuan kita sama. Bagi kita, kebenaran wajib dilaporkan.

Bagi kita, berpihak dalam melaporkan fakta (apalagi jika dilakukan karena ada imbalan materi) haram hukumnya. Bagi kita, kebebasan dan netralitas wajib dijaga dan harus terjaga. Untuk itu, kita dilindungi oleh hukum dan dan undang-undang.

Tapi, belakangan ini, tepatnya sekitar dua tahun terakhir, ada yang aneh menyeruak di dunia pers kita. Netralitas seperti tersapu gelombang. Keberpihakan menjadi terang-benderang. Fakta di depan mata, bukan lagi berita. Mereka telah mengubah jatidiri kewartawanan menjadi pedagang. Mereka telah mengkhianati kejujuran.

Mayoritas media _mainstream_ tidak lagi berada di orbit jurnalisme yang sesungguhnya. Mereka ramai-ramai telah -maaf- menjual diri mereka dengan sangat murah. Sungguh memalukan. Mereka telah berubah menjadi WTS (Wartawan Tanpa Suratkabar) yang hidupnya hanya mengejar amplop.

Hersubeno Arief dan Ilham Bintang adalah dua sahabat saya yang telah lebih dulu menorehkan opininya. Bunuh diri pers, kata Hersu, begitu biasa saya sapa, menuliskan pandangannya. Keras dan tegas. Begitu juga Ilham, menuliskan rakyat telah menemukan cara sendiri untuk menyampaikan berita. “Rakyat telah mencabut media mainstream dari sanubarinya!”

Tak terbayangkan, ada jutaan manusia (saya sengaja tidak menulis umat islam dan umat-umat agama lainnya) berkumpul bersama di satu tempat (saya juga sengaja tidak menuliskan Monas), sangat damai, tertib, dan mampu membersihkan tempat dengan baik, tidak jadi berita. Sungguh aneh, fakta besar dilewati begitu saja. Mereka mengabaikan seolah-olah mata mereka buta dan kuping mereka tuli.

Kawan, sungguh malu rasanya engkau berbuat seperti itu. Sebagai sesama wartawan, aku ingin bertanya di mana nuranimu? Di mana engkau sematkan kejujuranmu? Kawan, engkau boleh memilih siapapun untuk menjadi apa pun, tetapi, ketika engkau menggunakan jubah kewartawanan, engkau wajib menyuarakan kebenaran. Engkau bukan dirimu, tapi englau adalah garda terdepan dari kebenaran.

Pertanyaannya: “Tidakkah engkau melihat jutaan manusia berkumpul di satu tempat Ahad (2/12/18)?” Lalu, kemana engkau berada hingga engkau abaikan semua itu?

Sekali lagi, malu rasanya melihat semua itu. Pertanyaannya, malukah engkau dengan prilakumu?

Beruntung masih ada TvOne yang secara gagah meliput detik demi detik seluruh peristiwa itu. Ya, seperti slogannya: tvone memang beda!

Sekali lagi, semoga ada rasa malu di hatimu seperti malu yang menyeruak di dadaku. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua. Dan semoga NKRI juga dalam lindunganNya, aamiin. [KabarNet/M. Nigara/adl]

Menuju Indonesia Bermartabat

KabarNet: Tulisan ini sangat menarik bersandarkan hasil pengamatan jeli dari seorang yang sangat berpengalaman dalam kancah hubungan internasional.

Penulis artikel ini, Hazairin Pohan atau biasa disapa Haz Pohan adalah pejabat karir di Kementerian Luar Negeri, mantan diplomat dan duta besar di sejumlah negara.

Haz Pohan mencoba mengurai dan sekaligus menyatukan potongan-potongan kejadian yang mengarah pada upaya “penghilangan” eksistensi Habib Rizieq Shihab sebagai salah satu tokoh besar umat Islam di tanah air. 

Dengan bahasa yang renyah dan sistematis, membuat kita mudah memahami tulisan ini. Berikut ini artikel tersebut.

RIZIEQEM DELLENDAM ESSE!

Written by Haz Pohan

JUDUL di atas saya sadur dari seruan ”Chartaginem Dellendam Esse” atau “Hancurkan Kartago”, kalimat oratoris Latin yang berasal dari Republik Romawi pada abad ke-2 SM, sebelum Perang Punis Ke-3 antara Roma dan Kartago, kekuatan saingan Roma yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi perang. Karena ambisi Roma maka Kartago harus dihancurkan.

Ini metafora untuk menggambarkan apa yang terjadi pada diri Habib Rizieq Shihab (HRS) sejak di Indonesia maupun dalam pengasingan. Mau tidak mau terpaksa saya menarik kesimpulan: ada upaya sistematis dilakukan untuk menghancurkan reputasi dan ketokohan HRS. Sekaligus sebagai tokoh agama dan tokoh politik.

Ketika Roma berhasil dalam dua yang pertama Punisia, namun mereka menderita penghinaan pada Pertempuran Cannae (216 SM). Kartago harus dihabisi untuk menjamin kita berkuasa selamanya. Kartago memang akhirnya dihancurkan oleh Romawi di tahun 146 SM, penduduknya pun dijual menjadi budak. Dengan demikian tidak pernah lagi menjadi ancaman bagi Roma.

Setidaknya dalam 3 peristiwa menimpa HRS sangat gamblang untuk menganalisis apa yang terjadi terhadap ulama besar ini. Berbagai rekayasa dan pembentukan opini liar oleh —sayangnya media mainstream kini hampir seluruhnya menjadi partisan—untuk menistakan, atau lebih halus men-delegitimasikan keberadaan seorang tokoh. Dia harus dihancurkan, begitu skenario ditulis, karena bukan saja keras (firebrand speaker, istilah media barat), tapi memang karena HRS telah menjadi tokoh penentu terpenting dalam perkembangan politik Indonesia ke depan.

Kenapa dia harus dihancurkan? Apa peranan beliau sehingga perlu dihancurkan? Untuk tujuan apa?

Muhammad Rizieq Shihab, yang lebih dikenal sebagai ‘Habib Rizieq Shihab’, atau HRS, yang kini mengasingkan diri sendiri (in self-imposed exile) untuk menyelamatkan dirinya dari serangkaian ancaman sampai pembunuhan fisik sekaligus karakter dan integritasnya. Serius.

Karena menghindari pembunuhan dan kemungkinan pecah revolusi yang sangat berbahaya di tanah air, maka beliau mengalah untuk mengasingkan diri.

HRS adalah tokoh penggerak gerakan umat Islam dan ulama ‘212’ yang berhasil mengumpulkan massa di satu tempat pada satu waktu sebanyak *lebih dari 5 juta orang,* dalam aksi damai, bersih dan tertib. Sejak hadirnya Indonesia sebagai negeri belum ada seorang tokoh yang bisa mengumpulkan masa sebanyak itu. Aksi 212 itu bukan acara agama, tetapi sebuah event politik.

Siapa HRS tak usah dibahas lagi. Banyak sudah informasi —baik resmi maupun berasal dari sumber liar—yang telah mengulasnya.

Tokoh ini dipandang banyak pihak —termasuk penguasa— orang paling berbahaya, paling berpengaruh dan dijadikan menjadi seteru dalam politik. Wajar, HRS juga tidak disukai bahkan oleh segelintir kecil tokoh Islam dan ulama. Saingan berat. Karena itu, mereka ikut menghancurkan HRS.

Skenario ini berhasil? Kesimpulannya gagal total. HRS —dengan jaringan GNPF dan puluhan ribu ulama, ustadz dan pemuka masyarakat— nyatanya didukung oleh puluhan juta umat Islam. Tidak saja di dalam negeri, juga dari luar negeri, termasuk oleh Saudi Arabia.

Selama berada di pengasingan di Saudi, setidaknya tiga kali HRS berusaha dihancurkan.

Pertama, dikabarkan ‘overstay’ yang oleh Dubes RI di Riyadh Agus Miftah, bahwa HRS status keimigrasian HRS berpotensi dideportasi.

“KBRI siap membela dan melindungi beliau,” kata siaran pers Dubes. Diharapkan, pendukung HRS dan GNPF gempar, mengapa tokoh yang diklaim ulama GNPF menjadi tamu istimewa itu ternyata ‘tidak ada apa-apanya, bahkan terancam dideportasi. Pengerdilan ketokohan HRS menjadi tujuan yang ingin dicapai.

Kedua kalinya, ketika dikabarkan HRS ‘dicekal’ di bandara ketika hendak berangkat ke Malaysia untuk urusan studinya. KBRI pun dikatakan ‘pasang badan’ di bawah rubrik perlindungan masyarakat di luar negeri ‘akan membela’. Dikesankan, tanpa bantuan KBRI maka HRS berpotensi ditahan. Berita hoax pencekalan ini juga bersumber dari Dubes RI Riyadh.

Ketiga kalinya, ketika rumah HRS di Makkah ditempeli bendera, difoto dan dilaporkan menjadi markas gerakan teroris. Seketika, foto HRS berbincang dengan polisi di depan rumahnya menyebar ke tanah air bersama dengan ‘siaran pers’ Dubes RI Riyadh. Dikabarkan oleh Dubes bahwa HRS ditahan untuk dimintai keterangan soal laporan markas teroris itu di rumahnya.

“Dubes segera mengirim pasukan khusus diplomat, dan atas jaminan KBRI barulah HRS dilepaskan dan kembali ke rumah,” dengan sarkas Dubes RI Riyadh. Pembohongan publik yang terang-terangan.

Dalam kasus ketiga soal bendera ini, skenario yang dikembangkan adalah untuk membuat persoalan hukum dan mengadu-domba antara HRS dengan pemerintah KSA.

Yang menyentak saya dan langsung merasakan keganjilan adalah ketika Kapitra Ampera, mantan pengacara HRS yang telah dipecat karena menyeberang, ikut membumbui cerita. Entah atas mandat darimana, Kapitra membuat wawancara dengan sejumlah media. Dan ‘media bayaran’ ini ‘pura-pura tidak tahu’ bahwa Kapitra telah dipecat langsung memuat wawancara itu. Ini rekayasa pembentukan opini liar.

Kejadian terakhir ini membuat HRS berang. Beliau meminta agar Dubes RI di Riyadh Agus Maftuh Abegebriel tidak menyebar informasi yang tidak benar. HRS menyatakan tidak ada pendampingan apalagi jaminan dari KBRI sehingga dia dibebaskan. Tidak ada itu pasukan khusus diplomat. HRS menegaskan dia tidak pernah ditahan sebagaimana klaim Dubes Agus Maftuh.

Tiga kali heboh soal HRS di tanah air, dan tiga kali pula sumbernya dari Dubes RI Riyadh Agus Miftah. Dan terbukti semua ‘press release’ yang jauh dari standar komunikasi diplomatik ini penuh rekayasa kebohongan yang terbantah dengan terungkapnya fakta-fakta dari sumber otoritas: Pemerintah Kingdom of Saudi Arabia (KSA). Berita plintiran bersumber dari instansi negara ini sangat disesalkan. Dan, semakin meyakinkan saya memang ada upaya sistematis untuk merusak dan menghancurkan reputasi dan ketokohan HRS: Rieziqem Dellendam Esse!

Dan, entah kebetulan. Tak lama pecah soal bendera, sebuah lembaga survey mengeluarkan hasil survey yang menyatakan “HRS menduduki tokoh kelima yang didengar umat Islam di Indonesia. Kedudukan beliau merosot karena sudah lama tidak tinggal di Indonesia.”

Saya yakin ‘survey’ ini bagian dari skenario yang dimainkan. Beberapa pengamat mengatakan, target jangka-pendek adalah menggagalkan rencana reuni 212 pada tanggal 2 Desember 2018 mendatang di Monas. Apa target jangka panjang? Ya, pemilu di bulan April 2018 itu. Jika HRS tergerus maka mission accomplished, begitu kata teman. Tanpa hambatan, maka Anda akan berada di jalan tol!

Saya berkomentar keras di Twitter bahwa tindakan Dubes RI Riyadh dengan mengeluarkan ‘siaran pers’ itu tidak sesuai dengan norma, tindakan, dan praktik diplomasi kita. “Ini sangat tidak profesional dan jauh di bawah standar kita,” setelah saya teliti bentuk ‘siaran pers’, format dan substansinya.

Pada kasus pertama, diklaim Dubes RI bahwa HRS ‘overstay’. Bagaimana seorang Dubes Indonesia berani mengklaim informasi mengenai status keimigrasian HRS yang sebenarnya adalah ‘politis’ dan merupakan kewenangan host country, pemerintah KSA. Poin ini telah diklarifikasi Dubes KSA di Jakarta: “Habib adalah ulama terhormat dan keberadaannya di KSA adalah sebagai tamu istimewa. Beliau bisa tinggal di KSA sampai kapan beliau mau!”

Pada kasus kedua, soal ‘cekal’. Pertanyaan saya sama dengan soal pertama: “Bagaimana Dubes RI sok lebih tahu dari Dubes KSA tentang apa yang terjadi di bandara Saudi, dan juga menyebut ini berkaitan dengan soal ‘overstay’. Cekal itu istilah hukum, kita faham apa maknanya. Berani betul membuat kebohongan ini.

Mengapa HRS dianjurkan tidak berangkat? Karena dicekal? Poin ini juga diklarifikasi oleh Dubes KSA di Jakarta: “Habib adalah ulama terhormat. Adalah kepentingan KSA untuk menjaga keselamatan beliau!” Di sini tersirat adanya rencana jahat akan menimpa HRS jika beliau tetap berangkat ke Malaysia.

“Akan dibunuh atau minimal dicelakakan di Malaysia? Oleh siapa?” itu pertanyaan publik di Indonesia. Sayang wartawan TV One yang mewawancarai Dubes KSA tidak mencecar penjelasan lanjutan Dubes KSA. Tetapi, secara bersayap saya membaca statement dan body language Dubes Osama yang betul-betul mengekspresikan kekhawatiran. Siapa yang mengancam dan pihak mana yang ingin mencelakakan beliau?

Saya menulis artikel ini setelah beberapa reaksi yang saya tulis di timeline Twitter menjadi viral karena gara-gara pemasangan bendera di dinding rumah HRS di Makkah yang penuh rekayasa. Dubes RI untuk Saudi Arabia secara heroik ‘membumbui’ beria itu mengopinikan bahwa HRS kembali menghadapi masalah hukum di KSA. Kali ini berpotensi dihukum berat! Waduh KBRI pun hancur berantakan!

Duta Besar Arab Saudi Osama bin Mohammed Al-Shuaibi menganggap Imam Besar HRS sebagai korban dari kelompok tertentu yang ingin menciptakan instabilitas. KSA menyebut Rizieq adalah orang baik, pemimpin umat Islam dan berakhlak mulia. Lawan-lawan politik HRS bersama GNPF dan FPI pun tak berkutik, tak berani membantah. Ini yang bicara adalah sumber otoritas. Dubes Osama menegaskan soal status keimigrasian Rizieq di Arab Saudi sama sekali tidak bermasalah. Dubes Arab Saudi juga membantah keterangan Dubes RI Agus Miftah bahwa Rizieq ditangkap oleh kepolisian setempat saat kejadian pemasangan bendera di belakang rumahnya. Pada kenyataannya, HRS hanya diminta keterangan. Menurut Dubes Osama, HRS adalah pemimpin umat Islam, warga negara Indonesia, banyak pendukung, berakhlak mulia, bukan tersangka dan dia hidup aman bebas di negara Arab Saudi. Dia bukan sosok yang menakutkan, kata Dubes Osama.

“HRS itu adalah korban dari kelompok tertentu yang sengaja menciptakan instabilitas,” lanjutnya.

Isu ‘HRS overstay’ yang bersumber dari KBRI Riyadh itu disiarkan meluas oleh media abal-abal kita. Dubes Osama telah membantah gamblang ketika bertemu dengan PP Muhammadiyah. Habib tidak memiliki masalah izin tinggal sebagaimana dihembus-hembuskan oleh Dubes Agus Miftah.

Bagaimana soal bendera? “Bendera tauhid yang ada tulisan kalimat lailahaillallah, kalimat itu memiliki arti penting bagi umat Islam”, kata Dubes Saudi.

“Kalau bendera itu diletakkan di dinding seseorang, maka perlu dicari tahu siapa yang berbuat seperti itu. Jika ada yang menaruh bendera di rumah Anda, Anda dianggap kriminal? Tidak. Yang kita sayangkan justru pembakaran kalimat tauhid,” kata Dubes Saudi. Sekali tembak dua burung jatuh! Tak sulit menebak ini permainan siapa. Targetnya juga terbaca jelas: Rizieqem Dellendam Esse! Ulasan saya di Twitter, lalu video keterangan HRS yang disiarkan, dan akhirnya semua dikonfirmasi oleh Dubes Saudi Osama menunjukkan konsistensi bahwa kebenaran adalah kebenaran. Semua isu itu adalah kebohongan dan rekayasa.

Setelah tiga kejadian ini saya kira ‘operasi penghancuran HRS’ tidak efektif lagi. Malah semakin menunjukkan kebesaran dan poin yang diraih HRS. Mari kita tunggu, apakah isu baru akan dimunculkan lagi yang bersumber dari KBRI Riyahd. Saya fikir, dengan terbuka secara gamblang skenario “Rizieqem Dellendam Esse” telah gagal. Kita pantaulah.

Ke depan, pemerintah harus memilih dubes yang amanah, profesional dan berintegritas di wilayah-wilayah negara strategis, termasuk di Saudi Arabia. Kepentingan kita lebih besar di sini daripada kepentingan Saudi di Indonesia. Jangan sekadar ‘bisa berbahasa Arab’.

Jakarta, 19 November 2018

[KabarNet/HazPohan/adl] 

]]> https://kabarnet.wordpress.com/2018/11/20/rizieqem-dellendam-esse-atau-hancurkan-rizieq/feed/ 0 64233 K@barNet HRS laskarhitam@gmail.com (Kabarnet) https://kabarnet.wordpress.com/2018/11/16/polisi-calon-ahli-surga-in-syaa-allah/ https://kabarnet.wordpress.com/2018/11/16/polisi-calon-ahli-surga-in-syaa-allah/#comments Thu, 15 Nov 2018 23:09:36 +0000 http://kabarnet.co/?p=64229

Oleh: TB Ardi Januar

Sejak ditetapkan menjadi cawapres Jokowi hingga saat ini, saya bisa dibilang tidak pernah mengomentari apalagi mengkritisi KH Ma’ruf Amin. Sebagai alumni pondok pesantren, saya sangat menghormati Beliau tidak hanya sebagai orang tua, tetapi juga sebagai ulama ahli fiqih (fuqoha).

Ketika Mahfud MD membeberkan manuver Pak Kiai dalam perburuan kursi cawapres yang terbilang kasar, saya tetap tidak tertarik untuk berkomentar. Bagaimanapun seorang Nahdliyin non struktural macam saya ini harus bisa menghormati Pak Kiai sebagai Rais Am PBNU kala itu. Namun semakin hari saya merasa Pak Kiai lebih sering muncul sebagai sosok politisi ketimbang sebagai ulama. Dalam melontarkan pernyataan, Pak Kiai seringkali kurang bijak, bahkan cenderung nyinyir seperti kebanyakan politisi sekarang ini.

Figur yang saya harap dapat menurunkan tensi politik yang belakangan meninggi tidak saya temukan. Justru Pak Kiai malah ikut larut dan menyumbang saham kegaduhan. Demokrasi sejuk yang kita harapkan semakin jauh dari kenyataan. Hal ini bisa kita lihat dari pernyataan-pernyataan Pak Kiai kepada media massa.

Pak Kiai nyinyirin Prabowo yang tidak memilih ulama sebagai cawapres. Pak Kiai juga mendegradasi hasil ijtima ulama yang mendukung Prabowo Subianto. Saya cukup heran melihat tokoh sekelas Pak Kiai bisa melontarkan respons antagonis. Meski demikian, pernyataan sinis Beliau saya abaikan sebagai bentuk takzim (penghormatan) kepada beliau.

Seiring waktu berjalan, Pak Kiai kembali bikin saya terheran-heran. Kepada media massa dia bilang Mobil Esemka Oktober akan dipasarkan. Kenyataannya sampai hari ini Esemka masih berupa khayalan. Saya tak habis pikir, kenapa Pak Kiai bisa terjebak pada politik kebohongan. Entah siapa sosok yang tega memberi masukan.

Tak sampai di situ, Pak Kiai kembali membuat pernyataan kontroversional. Dia berkata hanya orang buta dan budek yang tak akui prestasi Jokowi. Pernyataan ini ternyata menyinggung perasaan kalangan disabilitas. Pak Kiai dinilai telah merendahkan salah satu golongan.

Pak Kiai dikecam banyak pihak dan dituntut minta maaf. Namun respons Pak Kiai yang diharapkan bisa berbuat arif justru di luar dugaan. Pak Kiai menolak meminta maaf. Padahal minta maaf itu gratis. Maaf adalah lem perekat yang bisa menyatukan sesuatu yang rusak. Aksi protes para penyandang disabilitas tidak dia hiraukan.

Bisa jadi, ada pihak yang bisiki Pak Kiai agar tidak meminta maaf, karena mungkin di dalam pertarungan politik, mengakui kesalahan sama dengan kekalahan. Namun justru sikap menolak untuk meminta maaf malah mencerminkan sikap yang tidak ksatria, tidak dewasa dan jauh dari kata bijaksana. Pak Kiai sekarang lebih kental karakter politisinya ketimbang sebagai rohaniawan.

Kita memang jangan salah tafsir dengan sosok Pak Kiai. REKAM JEJAK BELIAU BUKANLAH SEORANG ULAMA YANG KINI MENJADI WAKIL PRESIDEN, MELAINKAN SEORANG POLITISI SENIOR ERA ORDE BARU YANG SEMPAT FAKUM KARENA FOKUS MENJADI ULAMA, KEMUDIAN TERJUN KEMBALI SEBAGAI POLITISI.

Sebagaimana diketahui, Pak Kiai sudah menjadi politisi dan anggota dewan sejak tahun 1971 hingga tahun 1999. Sederet jabatan di lembaga legislatif sudah dia rasakan. Karir politiknya dimulai dari PPP dan berujung di PKB. Bahkan saat di PKB, Pak Kiai sempat berselisih faham dan berseberangan dengan Gus Dur.

Sebagai seorang santri yang banyak kekurangan, SAYA HARUS TETAP MENGHORMATI PAK KIAI KARENA DIA GURU. TAPI SEBAGAI RAKYAT, KITA SEMUA JUGA BERHAK MEMULIAKAN BELIAU DENGAN CARA TIDAK MEMILIHNYA. JANGAN BIARKAN PAK KIAI MENJADI TUMBAL POLITIK KEBOHONGAN DAN KITA KEMBALIKAN KEHADIRAN PAK KIAI DI TENGAH UMAT.

“JADILAH ENGKAU PEMA’AF DAN SURUHLAH ORANG MENGERJAKAN YANG MA’RUF, SERTA BERPALINGLAH DARI PADA ORANG-ORANG YANG BODOH…” (Al-A’raf 199).

Irene
@IreneViena Nov 9

Dapat kiriman dari senior yg saya hormati. purnawirawan TNI AD. Beliau lama bertugas sebagai perwira intelijen di Asia Pasific, termasuk operasi di Timor Timur, Papua, Aceh.

Penyesalan beliau sekarang adalah Pancasila dan Saptamarga sdh mati di kalangan petinggi TNi-Polri

1 Rakyat harus ekstra waspada dgn mencuatnya fitnah terhadap HRS sebagai ISIS, kasus pembakaran Bendera Tauhid, kemunculan pentolan Komunis paska gorengan “Tampang Boyolali”, dst

2 Yang kita hadapi sekarang adalah sindikat super jahat internasional Konpirasi Global asing aseng yg uangnya tidak berseri ….

Mereka mudah membeli oknum pejabat, petinggi polisi, tentara, politisi, partai, dst

3 Rakyat yg mendapat pembagian sertifikat tanah gratis harus waspada. Tidak menjual tanah ke pihak aseng atau brokernya

Mereka sdh punya daftar rakyat miskin pemilik sertifikat yang digiring akan segera menjual tanahnya

4. Kita semua sudah paham siapa cebong senior komunis dari “Peternakan Kebo Gendeng”

Dia sudah lama menguasai 74 ribu desa seluruh Indonesia berikut dana desa ratusan triliun rupiah dari APBN

5 Mahasiswa dan aktivis LSM harus segera turun mendampingi dan mengadvokasi rakyat di wilayah di mana sertifikat gratis dibagi, krna disitu bakal banyak transaksi jual beli secara legal, namun sangat membahayakan kedaulatan dan keamanan negara.

6 Inilah wujud Asymmetric Warfare (Perang Asimetrik) KONSPIRASI GLOBAL ASING ASENG yang mengunakan bonekanya untuk membeli hati rakyat dgn hadiah sertifikat tanah gratis

Perang Asimetrik ini sdh mereka mulai sejak 1996 lalu. Tahun 2018 dan 2019 menjadinya puncaknya

7 Mereka dengan perhitungan matang seiring dengan tekanan ekonomi, sudah menyusun rencana matang perpindahan kepemilikan jutaan hektar tanah rakyat kepada aseng dan asing

8 Ratusan ribu “buruh kekar berambut cepak ASENG” sdh lama bekerja di puluhan proyek HUTANG ratusan triliun uang aseng di seluruh Indonesia, mereka siap membeli tanah dan properti rakyat pribumi karena sdh punya e- KTP NKRI Palsu

9 Proses jual beli jutaan hektar tanah rakyat itu akan melibatkan pihak ketiga. Mereka para aseng asing ber EKTP itu tidak perlu menunjukkan wajahnya sebagai pembeli

Sebagian besar dari mereka juga nanti tidak unjuk wajah di TPS-TPS, tapi nama mereka dicatat sbg pemberi suara

10 Jika hasil pemilu pilpres 2019 nanti sesuai harapan, tahap selanjutnya mereka tinggal mengukuhkan legalitas KEWARGANEGARAAN INDONESIA nya yang sekarang sedang diurus oleh Cebong Betina yang juga pentolan komunis dari “Peternakan Kebo Gendeng”

11 Rakyat Indonesia tentu bertanya, apakah para pentolan cebong dari “Perternakan Kebo Gendeng” yang menjadi kolaborator, komparador, kolutor, dan operator “Konspirasi Global Aseng Asing” tidak memiliki jiwa nasionalisme hingga tega mengkhianati negara dan bangsa sendiri?

12 Pertanyaan dan rasa tidak percaya Rakyat terhadap pengkhianatan para pentolan cebong Peternakan Kebo Gendeng ini muncul karena rakyat lupa esensi ideologi komunis setelah puluhan paham terlarang ini ‘mati suri’ yaitu “INTERNASIONALISM”.

Komunisme tidak mengenal nasionalisms

13 Esensi Komunisme= Internasionalisme

Melampaui batas negara. Sesama komunis bersaudara
Komunisme Internasional atau KOMINTERN
Nasionalisme adalah musuh Komunisme
Nasionalis musuh besar komunis
Maka, Tokoh Nasionalis pun diserang komunis melalui isu Tampang Boyolali

14 Nasionalis – Agamis – Pancasilais adalah pilar kekuatan bangsa Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir ini diserang habis2an, difitnah, ditindas, diadudomba, dikriminalisasi oleh para cebong komunis.

Tidak ada paham di dunia ini yg lebih radikal daripada komunisme

15 Tidak ada komunis di negara mana pun yang berkuasa tidak melalui revolusi

Para Cebong Komunis INDONESIA sedang menyiapkan revolusi Indonesia
Menjadi jawaban atas pertanyaan impor ilegal ribuan senjata berat oleh Tuan Pemilik Peternak Kebo Gendeng, yg heboh tahun lalu

16 Sumber telik sandi mengungkap pengiriman cargo melalui kapal laut berisi ribuan senjata dari negara ASENG menuju ke Timor Leste

Kapal itu singgah sebentar di sebuah pulau terpencil, terletak persis di titil segitiga antara Maluku-Papua-Timor Leste

17 Mungkin karena fokus mengamankan arus cargo berisi ribuan senjata dan amunisi ini yang menyebabkan Ratu Boneka Perikanan dan Kelautan tidak pernah serius mengelola institusinya

4 tahun berturut dia mendapat opini disclaimer dari badan pemeriksa kinerja dan keuangan negara

18 Rakyat bertanya, begitu kejikah para cebong komunis dan tuan pemilik perternakan kebo gendeng, hingga mengorbankan nyawa rakyat demi meraih kekuasaan?

7 jenderal mati dibunuh ibarat setetes air dari lautan

38 juta rakyat rusia mati dibantai
60 juta rakyat China dieksekusi

19 Maka apalah artinya seorang Novel Baswedan? Seorang Hermansyah, Taufik Kemas, Husni Kamil Manik, Eko Maulana, dan sederet korban jiwa yang luput dari perhatian rakyat Indonesia

20 Rakyat bertanya, kemana Polri – TNI kita?

Jangan harap mereka, karena mereka juga sedang bingung gamang bertanya: “Kita mau kemana?”
Lokomotif menarik gerbong
Gerbong yang diberi minyak dan pelumas akan mengikuti kemana lokomotif yang menariknya, meski pun itu ke jurang

21 Rakyat bertanya, kemana DPR, DPD, MPR, Partai, Media, Kampus kita?

Mereka semua orang pintar
Orang pintar pasti mengamalkan ajaran dan prinsip Brutus, anak angkat terkasih Julius Cesar: “Selalu berpihak dan bersekutu dengan pihak yang kuat”

22 “Bahkan Tuhan pun membutuhkan Malaikat, apalagi Iblis dan setan”. Ini prinsip politisi dan elit negeri ini

Siapa pun penguasa, mereka butuh elit untuk menjalankan negara. Mereka butuh kaki tangan mencamplok kekayaan dan sumber daya NKRI

23 Operasi Tempel Bendera ISIS di kediaman HRS di Mekah, melengkapi puzzle yang membuktikan skenario besar Konspirasi Global Aseng mendudukkan Si Penista Agama Mulut Jamban di PUCUK

Jika Pilpres 2019 berjalan sesuai rencana mereka, Pak Kyai itu hanya numpang lewat di Istana

24 Akhir tahun depan semua proses “kolonialisasi Indonesia” ini semakin paripurna dengan penguasaan SDA dan SDM NKRI.

Operasi pencaplokan SDA SDM NKRI sudah berjalan mulus disegala lini dg kehadiran boneka mereka di PUCUK tertinggi hingga akar rumput aparat desa

25 Kegagalan di Pilkada Jakarta TIDAK menghentikan rencana Negara Aseng yang sudah disiapkan matang sejak 1996

Gara2 HRS dan umat Islam yang gagal diperdaya

Rencana besar mereka hanya sedikit terhambat

Si Mulut Jamban tetap dipersiapkan aseng – cebong jadi penguasa NKRI

26 Tuan Pemilik Peternak Kebo Gendeng sudah ikhlas melepaskan mimpi besarnya menjadi penguasa NKRI sepanjang kompensasi materi & politik memadai

Namun di balik itu, Tuan -Nyonya Besar Kebo Gendeng tetap mengintip peluang: Siapa tahu ada kesempatan menggunting kain dalam lipatan.

Makkah – KabarNet: Bendera mirip ‘Simbol ISIS’ di depan kediaman Habib Rizieq Syihab di Makkah – Arab Saudi membuat Imam Besar Front Pembela Islam itu harus berurusan dengan aparat setempat. Lalu siapa pemasang bendera itu? Tentu saja dalam hal ini HRS tak tinggal diam. Habib Rizieq melaporkan pemasangan bendera itu ke pihak kepolisian Arab Saudi.

Diduga kuat, Efendi Baharudin adalah Agen Intelejen yang menjadi Ketua Ormas Pro Jokowi (Projo) di Arab Saudi, sebagai aktor intelektual dibalik pemasangan bendera tersebut. Tentu saja kegiatan ini merupakan provokasi jahat. Selain mendirikan markas Projo ilegal di Saudi Arabia, Efendi dikabarkan juga menyewa sebuah apartemen disana.

Efendi Baharudin diduga pelaku operasi ilegal untuk menjebak dan memfitnah HRS di Mekkah, Saudi Arabia, Selasa 6 Nopember 2018, terkait fitnah Sarang ISIS dan Spanduk Kalimat Tauhid di kediaman Habib Rizieq. Karena tak terbukti, Habib Rizieq pun akhirnya dipersilakan pulang oleh pihak kepolisian setempat tanpa jaminan apa pun.

Usai menjalankan misinya, Efendi berusaha menghapus jejak-jejak digitalnya di Medsos dan menutupi keberadaan kantor Projo yang ia dirikan, seperti halnya markas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Arab Saudi.

Cukup nekat, Efendi memimpin dan mendirikan ormas Projo di Arab Saudi, padahal sesuai UU yang berlaku di Arab Saudi tidak ada satu pun ormas atau partai yang diizinkan untuk membuka perwakilan di Arab Saudi. Jadi Efendi menjalankan organisasi ilegal di Arab Saudi.

Apabila aparat kepolisian Arab Saudi berhasil menangkap dengan bukti-bukti lengkap atas keterlibatannya mendirikan Projo dan menjebak Habib Rizieq Syihab, maka Efendi terancam hukuman pancung, karena melakukan kegiatan SPIONASE (mata-mata) untuk kepentingan negara lain adalah KEJAHATAN BERAT DI ARAB SAUDI.

Perlu diketahui, diinformasikan tempat tinggal Efendi dan markas Projo berada dekat pasundan seberang Pom Bensin (mahattah bensin), Syarafiah di Makkah.

Sebelumnya, salah satu tim Pengacara Habib Rizieq, Eggi Sudjana, sudah memprediksi adanya kejanggalan dalam kasus ini dan membantah kliennya terlibat dalam organisasi teroris ISIS. Eggi memastikan anggapan yang mengaitkan Habib Rizieq dengan ISIS merupakan fitnah.  “Ini kontra-intelijen yang dimainkan untuk menjerat Habib. Jadi ini merupakan bagian dari fitnah yang dimainkan,” ujar Eggi.

Sementara itu, FPI menduga Habib Rizieq dijebak terkait pemasangan bendera misterius mirip bendera ISIS itu. CCTV diberitakan hilang sebelum orang misterius memasang bendera itu. “Beliau menjadi korban fitnah. Ada yang memasang bendera tanpa sepengetahuan beliau,” ujar Ketua Bantuan Hukum FPI sekaligus pengacara resmi HRS, Sugito Atmo, Rabu 7 Nopember 2018.

Sugito telah berkomunikasi dengan Habib Rizieq perihal kejadian yang berujung pemeriksaan dan penahanan oleh polisi dan intelijen Arab Saudi. Di hari sebelum bendera muncul secara misterius, CCTV di depan rumah Habib Rizieq raib. “Pada tanggal 4 sebelum kejadian CCTV luar hilang. Terus tiba-tiba ada bendera yang sudah difoto lalu tiba-tiba ada yang kirim viral ke Indonesia. Habib Rizieq keluar rumah dan kebetulan ada pihak kepolisian dan itu juga difoto kemudian viral. Viral saat itu juga di Indonesia. Ya kami tidak tahu siapa yang main,” tutur Sugito. [KbrNet/Slm]

BERIKUT BEBERAPA FOTO EFENDI BAHARUDIN DI POSKO PROJO SAUDI ARABIA

Utusan PPLN Perwakilan RI Jeddah di Rabat, Maroko, 2013.

Pelantikan DPCP PKB Arab Saudi 2018-2023

KabarNet – Opini: Insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid pada perayaan Hari Santri, Senin 22 Oktober 2018 lalu di Garut, Jawa Barat  oleh sejumlah anggota Banser NU ternyata berbuntut panjang. Reaksi kemarahan umat Islam yang diungkapkan melalui gelombang unjuk rasa protes bertema Aksi Bela Tauhid pun viral menular ke berbagai daerah. Reaksi bernada pro dan kontra dari tokoh-tokoh agama, politik, dan pejabat pemerintah setiap hari menghiasi topik berita di berbagai media massa.

Terkait topik tersebut di atas, berikut ini adalah opini dari da’i kondang, Ustadz Felix Siauw yang diunggah di laman facebook pribadinya:

Meninggikan Tauhid Yang Di Hati

Ada yang niat shalatnya dalam hati, ada juga yang dilafadzkan. Ditanya yang dalam hati, jawabnya saya sudah yakin, yang melafadzkan biar lebih yakin lagi. 

Keduanya shalatnya sah menurut para ulama, yang salah adalah yang menyalahkan yang lainnya, dan yang jelas salah adalah yang tidak shalat. 

Karenanya para ulama menyatakan, iman itu memang perkara hati yang ghaib, tapi ditegaskan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan yang nyata terlihat. 

Artinya, orang beriman itu tak mungkin diam dengan alasan “iman itu dalam hati”, tapi imannya itu akan terlihat lewat lisannya, juga di tiap perbuatannya. 

Dari situ kita tahu, bahwa perkataan, “tauhid itu hanya di hati, tak perlu diangkat-angkat di bendera”, itu adalah propaganda sesat dan menyesatkan. 

Sejarahnya, benderanya Rasulullah Muhammad justru berlafadz tauhid, Rasulullah yang menyuruh meninggikan kalimat itu, lalu siapa kita yang merasa cukup di hati?

Orang-orang ini gagal paham, bahwa yang namanya syiar itu ya harus menyebar luas, diangkat tinggi. Adzan misalnya, itu syiar, maka harus disebar, bukan di japri

Lagipula, orang-orang pandir ini, koar-koar merasa paling NKRI, paling Pancasila, paling harga mati. Lha, kenapa nggak konsisten, kampanye di dalam hati saja?

Penjajah senang dengan kelompok begini, kenapa? Karena kemerdekaan itu cukup di dalam hati saja, tak perlu diproklamirkan, favorit penjajah nih. 

Apa goalnya mereka? Agar ummat Muslim tak lagi mau mengangkat bendera tauhid, kehilangan kalimat pemersatu yang dulu pernah digunakan Rasulullah. 

Masalahnya, mereka yang membakar bendera tauhid itu juga sama-sama syiar, bukan membakar dalam hati kan? Sekarang kita paham, mereka standar ganda. 

Dan yang dihatinya ada tauhid, pasti terganggu saat kalimat tauhid itu dibakar, dan takkan berkomentar miring saat ada yang ingin mensyiarkan bendera tauhid. 

Maka siapa yang bangga dengan kalimat tauhid, angkat tinggi-tinggi hari ini, tak ada niat buruk apapun, hanya syiar, bahwa inilah kalimat paling tinggi dan mulia. 

#benderatauhid #aksibelatauhid #felixsiauw #ukhuwah #Islam #rayah #liwa

[KabarNet/Felix Siauw/adl]

Jakarta – KabarNet: Front Pembela Islam (FPI) menegaskan tidak ada tuntutan pembubaran Banser saat Aksi Bela Tauhid 211 di Jakarta 2 November 2018 siang. FPI menegaskan berita itu adalah hoax.

“Nggak ada sama sekali tuntutan membubarkan Banser. Itu hoax yang diciptakan, itu meme kita diubah oknum tertentu. Ada dua meme kita yang diubah mereka, termasuk di situ parade tauhid diganti parade ormas tertentu. Itu berita hoax,” ujar juru bicara FPI, Slamet Ma’arif, di Media Center, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018).

“Sama sekali nggak ada tuntutan (bubarkan Banser) itu. Itu hoax yang dilempar pihak-pihak tertentu, yang ingin menggagalkan dan mengadu domba umat Islam. Saya pastikan tidak ada tuntutan pembubaran Banser. Kita fokus kepada penegakan hukum sekaligus pembelaan kalimat tauhid,” imbuh Slamet, yang juga Ketum PA 212.

Slamet menjelaskan Aksi 211 fokus pada dua tuntutan, yaitu:

1) Meminta pemerintah mengakui bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid sebagai bendera tauhid.

2) Meminta aparat melakukan penegakan hukum seadil-adilnya terhadap pembakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid.

“Harus dipahami bersama, secara bukti, fakta, dan undang-undang ormas yang ada di Indonesia, yang dibakar itu bendera tauhid. Nah ini baik PBNU dan pemerintah sampai saat ini belum ada pengakuan itu,” kata Slamet.

“Mereka masih mengalihkan, membuat alibi, bahwa itu bendera ormas tertentu, padahal faktanya dari sudut agama, undang-undang, bahkan dari AD/ART, tidak ada yang menyebutkan itu bendera ormas tertentu. Artinya itu faktanya adalah bendera tauhid yang dibakar,” sambung Slamet.

Tuntutan kedua, terkait penegakan hukum, Slamet menjelaskan pihaknya meminta kepolisian mengungkap aktor intelektual di balik pembakaran bendera yang dinilai kepolisian sebagai bendera ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut, Jawa Barat, saat Hari Santri Nasional (HSN) 2018.

“Kita juga mendesak pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Baik pembakar bendera tauhid yang merupakan bagian penoda agama ataupun aktor intelektual yang selama ini menyerukan mendoktrin, mengarahkan untuk memusuhi bendera tauhid, memusuhi panji-panji Rasulullah,” jelas Slamet.

“Kita mengindikasikan bahwa ada aktor intelektual yang selama ini berupaya mengajak umat memusuhi bendera tauhid sehingga pembakaran itu efek dari doktrin-doktrin mereka yang selama ini diarahkan, kemudian tersistematis untuk memusuhi bendera panji Rasulullah,” lanjut Slamet.

Slamet pun mempertanyakan sikap aparat yang menjadikan Uus sebagai tersangka. Slamet berpendapat Uus harus dibebaskan dari proses hukum yang kini sedang berjalan di Polda Jawa Barat.

“Sejak kapan negara yang mayoritas muslim melarang warganya membawa panji Rasulullah, membawa kalimat tauhid? Nggak ada larangan sama sekali. Bahkan tamu kita ketika itu, Raja Saudi kan benderanya kalimat tauhid, kok nggak ditangkap yang mengibarkan?” ucap Slamet.

“Artinya nggak berdasar, nggak ada aturan dan nggak ada hukumnya warga negara Indonesia mengibarkan bendera kalimat tauhid terus dilarang. Harusnya dibebaskan. Kalau dikatakan itu bendera ormas tertentu, dasar hukumnya apa? Makanya kita besok turun untuk mengingatkan aparat, tegakan hukum seadil-adilnya. Jangan karena ada pesanan,” tutur Slamet.

Tegaskan Aksi 211 Tak Politis

Selain itu, Slamet mengatakan Aksi Bela Tauhid Jilid II fokus pada dua tuntutan. Dia pun memahami setiap kali pihaknya beraksi, akan ada yang pandangan kalau pihaknya sedang berpolitik.

“Setiap kita aksi, pasti ada isu itu (agenda politik). Kita fokus kepada dua agenda (tuntutan pengakuan Pemerintah terkait bendera hitam berkalimat tauhid adalah bendera tauhid dan pengusutan aktor intelektual di balik insiden pembakaran bendera) tadi,” kata Slamet.

Slamet menerangkan meskipun fokus pada dua isu yang tak terkait politik, pihaknya tak dapat menjamin aksi dapat berjalan bersih dari atribut berbau politik. Slamet menuturkan pihaknya memiliki keterbatasan dalam mengawasi seluruh massa aksi.

“Kalau massanya ratusan ribu , kita punya keterbatasan mengontrol itu semua. Walaupun tetap di pengamanan kami mengupayakan itu (atribut politik) tidak ada. Tapi kan sekali lagi, jangankan kita, polisi saja bisa kecolongan,” ujar Slamet. [KabarNet/Detik/adl]

Surabaya – KabarNet: Mantan Ketua GP Ansor Jatim, Drs H Choirul Anam, mengaku prihatin melihat ulah sebagian anggota Banser-Ansor yang semakin jauh dari tuntunan ulama NU. Pembakaran kalimat tauhid yang terjadi di Garut, Jawa Barat, menurutnya menandakan betapa Banser emosional, mudah diadu domba, tidak siap menghadapi perbedaan.

“Banser jangan menjadi jangkrik, warga NU tidak boleh menjadi jangkrik yang mudah diadu domba oleh kepentingan orang lain. Pembakaran kalimat tauhid, apa pun alasannya, ini sangat berbahaya. Ini menandakan ‘rendahnya’ kelas kita,” tegas Cak Anam panggilan akrabnya, Selasa (23/10/2018).

Seperti viral di media social, oknum anggota Banser membakar bendera tauhid. Aksi ini mendapat kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk warga NU sendiri.

Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas langsung menyatakan, bahwa pembakaran itu sebenarnya dilakukan pada bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sekaligus untuk menjaga kalimat tauhid.

“Saya sudah cek teman-teman di Garut, tempat di mana pembakaran itu terjadi. Sudah saya tanyakan juga ke pengurus di sana, teman-teman yang membakar itu melihat bendera tersebut sebagai bendera HTI,” ujar Yaqut Senin (22/10).

Sedangkan kalimat tauhid itu, berada dalam bendera HTI. Sebagai organisasi, HTI sendiri sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap mempunyai paham anti-Pancasila.

Yaqut menyontohkan cara yang sama dilakukan jika menemukan lembaran Alquran. Hal itu dilakukan agar tak terinjak-injak dan terbuang di tempat yang tak semestinya. Tetapi, di sisi lain, ia mengimbau anggotanya tidak lagi melakukan pembakaran. Dia meminta anggotanya menyerahkan ke aparat keamanan jika menemukan bendera serupa. Lho?

Banser-Ansor Harus Diluruskan
Menurut Cak Anam yang kini menjabat sebagai Dewan Kurator Museum NU, kebijakan Banser-GP Ansor NU akhir-akhir ini perlu diluruskan. Termasuk semangatnya menolak paham wahabi, menolak sistem khilafah, dan bahkan dalam menjaga keutuhan NKRI.

“Wahabi itu sudah ada sejak dulu, sejak zaman Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Tirulah cara-cara beliau dalam menghadapi serangan wahabi. Tidak ada pembubaran pengajian, tidak pula menolak tokoh (dai) untuk ceramah. Kiai-kiai NU itu jagonya bahtsul masail, dengan pencerahan (ngaji) umat paham, mana yang harus diikuti,” jelasnya.

Ironisnya, jelas Cak Anam, tokoh populer seperti Ustadz Abdul Somad (UAS), ikut ditolak. “UAS itu jelas NU, pernah menjadi pengurus NU. Bahkan mendengar isi taushiyahnya, UAS itu Islam ahlussunnan wal jamaah. Lho kok ditolak dengan alasan dekat dengan HTI,” tambah Cak Anam heran.

Ketika dijelaskan bahwa HTI mengancam eksistensi NKRI, Cak Anam malah tersenyum. “Penjaga NKRI itu sudah ada, negara ini memiliki TNI yang terdiri dari Angkatan Laut, Darat dan Udara. Ada polisi yang menegakkan aturan main. Mereka ini bukan hanya digaji, tetapi juga dipersenjatai. Ingat sejarah bubarnya DI/TII. Lha Banser? Apa mau gantikan peran TNI-Polri?” tanyanya.

“Kalau memang terbukti Wahabi dan HTI membahayakan keutuhan NKRI dan Pancasila, biar Polri dan TNI yang memberangus sebagaimana pernah dilakukan dalam penumpasan DI/TII dan PRRI-Permesta,” tegasnya.

Masih menurut Cak Anam, alasan HTI adalah kelompok radikal, juga patut diuji. Karena dalam sejarahnya, radikalisme itu justru bukan dari Islam.

“Baca sejarah! Kalau masih ingin mencermati gerakan radikalisme Indonesia, embrionya sudah pernah ada dan tercatat dalam sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah peristiwa tanggal 18 Agustus 1945,” lanjutnya.

Kala itu, kata Cak Anam, PPKI yang dipimpin Soekarno-Hatta bermaksud menggelar sidang untuk mengesahkan UUD 1945 yang, telah disepakati bersama dalam BPUPKI, sejak Juni sebelumnya.

Tapi sidang PPKI terpaksa ditunda beberapa jam lantaran ada gugatan dari kelompok radikal terhadap UUD yang telah disepakati tersebut. Gugatan kelompok radikal ini (tokoh-tokoh dari Indonesia Timur yang mewakili kelompok non-muslim, red. KabarNet) disertai ancaman akan memisahkan diri dari NKRI, jika UUD yang telah disepakati itu tidak dilakukan perubahan.

“Inilah golongan radikal itu. Di saat para pendiri bangsa menghadapi masa sulit, mempertahan kemerdekaan RI yang baru sehari diproklamirkan dari serbuan darat, laut dan udara serta di meja perundingan Kolonial Belanda dan sekutunya, justru kelompok radikal ini menggunakannya untuk menekan perubahan UUD yang telah disepakati bersama. Banser dan GP Ansor harus tahu itu,” jelasnya.

Jadi? Pembakaran kalimat tauhid, apa pun alasannya, menurut Cak Anam, itu menunjukkan kita masih sekelas jangkrik, mudah diadu domba orang lain.

“Padahal, mestinya kita (umat islam) seperti lebah sebagaimana gambaran Alquran. Tidak mudah emosi, dan tidak mudah dipermainkan orang. Tetapi memiliki militansi handal untuk menghadapi masalah yang benar-benar krusial,” tutupnya.

Kalau boleh marah, mestinya Banser-Ansor justru marah, ketika ada kalimat tauhid diselipkan dalam video kerusuhan suporter yang menewaskan seseorang. Ini sadis! Tidak ada kalimat tauhid untuk mengeroyok orang sampai mati. Di mana kita? [KabarNet/Duta/Detik/adl]

Oleh: Natalius Pigai

Pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalah sudah berlangsung 4 tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah dinilai secara paripurna, oposisi bertahan pada kritikan-kritikan yang tajam dan menohok, sementara partisan defensif. Karena itu tahun yang keempat ini tulisan ini difokuskan untuk menilai para pendukung pemerintah Kepemimpinan Jokowi yang saya beri nama Jokowier. Siapa saja yang dimaksud dengan Jokowier? Jokowier disini saya batasi pada Pejabat Pemerintah yang mengklaim diri orang-orang lingkaran dalam (iner sircle) Jokowi, Kerabat Penguasa, Pendukung Pemerintah baik Tim Sukses, Relawan. Namun tentu saja semua penjelasan berikut berbasis pada fakta peristiwa telah disuguhkan oleh media sebagai jendela bangsa. Ada yang terbukti, masih dalam proses hukum dan ada yang masih bersifat praduga tidak bersalah.

Tidak terasa Pemerintah Jokowi telah menelan waktu 4 tahun berlalu, 4 tahun itu pula Jokow(i)er, Para Penguasa, Jokopedia, Seknas, Bara JP, Partai Pendukung dan simpatisan berkoar koar memuja-muji Pemerintah saban hari tanpa henti, tanpa lelah dan tanpa bosan beriring bersama lapuknya waktu. Anda katakan pemerintahan Jokowi anti korupsi, anti kolusi dan anti nepotisme, Pemerintah memberantas mafia, kartel, Pemerintah menepati janji, Pemerintah tidak langgar HAM, komitmen pada rakyat, konsisten, demokratis, bermoral, menghormati kebebasan ekspresi. Semua kata-kata memang enak didengar dan itu adalah kesimpulan kalian, tentu saja, saya hormatinya, namun saya ingin bertanya bagaiamana bisa memberantas para oligarki (mafia ekonomi dan kartel dagang) yang menempatkan seorang Wali Kota ke Gubernur dan Presiden dalam waktu kurang dari 3 tahun, orbit bak meteor ditengah-tengah pemilihan berbiaya trilyunan, kalau tidak dibekini oleh kaum oligarki ekonomi maupun para taipan hoakiao di negeri ini.

Bagaimana kita bisa memastikan pemerintah ini bersih anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, sedangkan BUMN dijadikan alat banjakan puluhan orang penganggur jalanan dan Job seeker ditampung sebagai pemimpin perusahan berplat merah? Sedangkan Ahok sempat keluarkan jurus jitu adanya sokongan para taipan dalam pemilihan Presiden, udar Pristono diduga dibungkam, freeport tadinya Jokowi tolak bak seorang nasionalis tulen, namun akhirnya tunduk dan bertekuk lutut pada simbol imperialisme Amerika dengan mempermudah ijin eksport dan menyetujui kontrak karya meski menentang amanat undang-undang minerba. Belum lagi 66 janji Presiden dihadapan rakyat Indonesia seperti membeli kembali Indosat, tidak Import pangan, tidak utang luar negeri menyelesaikan persoalan HAM dan lain sebagainya dan lain sebagainya.

Dalam pemerintahan ini, kita telah sedang menyaksikan (sambil ketawa) sandiwara murahan pemerintahan, antar institusi negara dibentrokan, hukuman mati, penenggelaman sampan-sampan murahan, negeri maritim yang paceklik, hukum Jahiliah kebiri, kapitalisasi politik laut Cina selatan yg suhu politiknya tidak pernah besar dan tidak akan pernah besar dengan pura pura dan menipu rakyat dgn mengobarkan semangat nasionalisme diatas geladak kapal perang Republik Indonesia pembelian rakyat kecil (wong cilik), penipuan murahan dan omong kosong terhadap orang-orang telanjang di Papua dengan mengatakan akan bangun rel kereta api di Papua, jalan tol melintasi tebing-tebing terjal.

Selama 4 tahun, Pemimpin di negeri ini hadir tanpa perasaan, tanpa peduli terhadap kaum marjinal, orang-orang miskin. Pundi-pundi orang kaya timbuh 10% / tahun, pengusaha hanya tumbuh 3%, orang miskin hanya turun 1 digit padahal negara telah habiskan uang rakyat 8 ribu trilyun APBN.

Akhirnya juga saya mengukur moralitas pemimpin dgn hanya dilihat dari Mobil ESEMKA bikinan Solo yang mendobrak citra seorang Wali Kota hingga menjadi presiden, orang nomor 1 Republik ini. Hari ini, ESEMKA tidak bisa diproduksi jadi mobil buatan domestik seperti Proton di Malaysia dan Mobil Nasional jaman Suharto. Meskipun konon katanya masih diperdebatkan atas kebenaran akan diproduksinya. Bangsa papua berduka dalam kesedihan atas tragedi yg menimpa ribuan bumi putra, bahkan tokoh pejuang pasar mama-mama meninggal dalam perjuangannya padahal Jokowi janjikan Proyek ini tidak pernah kunjung usai sampai hari ini.

Dalam politik transaksional bagaimana berkoalisi ke Pemerintahan, selain tawaran menteri juga dugaan pembagian proyek triliunan rupiah. Bukankah pembangunan infrastruktur , jalan, jembatan dan lain-lain yang membutuhkan triliunan rupiah itu, Presiden menggunakan otoritas melalui kontraktor Pemerintah, kemudian dengan diam-diam menggandeng kontraktor swasta dengan penunjukan langsung?. Memang berkuasa itu enak, mumpung berkuasa, Aji mumpung dan Itulah kekuasaan, dengan berkuasa secara leluasa bernafsu memanfaatkan kekuasaan untuk dirinya, sanak saudaranya, koleganya dan masa depan kariernya.

Ada benarnya jika seorang Inggris lord acton menyatakan bahwa kekuasaan cederung korup dan mau melakukan korupsi secara mutlak (power tends to korups, and will corupts absolutely). Namun saya menghormati bangsa ini yang masyarakat masih anonim dalam politik sebagaimana Pengamat Politik berkebangsaan Australia Herber Feith pernah sampaikan kondisi pemilih tahun 55 dan saat ini hanya terjadi perubahan pemerintahan dan politik, sementara mayoritas masyarakat masih stagnan dan belum melek politik sehingga timbul kelompok solidaritas nekat, solidaritas buta, militan dan cenderung fanatis.

Kelompok tersebut yang sangat nampak saat ini adalah kelompok pendukung Jokowi, pendukung ahok, pendukung mega, pendukung Luhut, pendukung penguasa. Para punggawa politik mereka oleh para pendukung menganggap sebagai titisan dewa, kata-kata dan perbuatan tokoh-tokoh tersebut benar semua dihadapkan pendukung fanatik ini. Bahkan kata-kata dan nasehat atau perintah mereka dianggap tita dewa, Devine Right of the King, seperti yang pernah praktekan oleh raja Jhon di Inggris abad ke 15 pada masa monarki absolut.

Semoga Jokower pendukung Jokowi tidak demikian, sehingga orang-orang terdidik, komunitas masyarakat sipil harus membangun bangsa Madani yang Kritis dan rasional, Imparsial, objektif untuk menempatkan dan memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas, akal yang sehat bukan atas dasar tahayul, fanatisme agama, suku, ras antar golongan. Kita sudah terlalu lama hidup didalam kungkungan kebohongan dan terpolarisasi berdasarkan fragmentasi elit bangsa, tidak berdasarkan fragmentasi ideologi, jutaan rakyat menjadi nasionalis abangan pengikut seorang oknum Individu, saya katakan bangsa bodoh saja yang menempatkan nasionalisme personifikasi oknum individu, bukan nasionalisme cinta tanah air dan bangsa.

Kelompok yang mengaku priyayi dan abangan tidak memiliki doktrin ideologi. Ideologi mereka hanya kekuasaan, mereka tidak punya harapan dan cita-cita untuk bumi putera Karena mereka hamba sahaja kolonial sebagai pemungut cukai. Lain dengan kelompok santri yang jatuh bangun berjuang membebaskan negeri. Semua pahlawan yang merintis lahirnya negeri ini adalah pahlawan kaum bersorban.

Sudah 4 tahun memimpin negeri ini berbagai sandiwara dipertontonkan para Jokowier. Mereka mengklaim diri sebagai pemilik kekuasaan, mampu mengontrol otoritas negara, orang dekat kekuasaan. Pola pikir ponga dan bedebah yang dipertontonkan ke publik sebagai pedagang pengaruh (Trading in influences). Bayangkan berbagai kasus suap dan korupsi yang merusak bangsa di sebagian besar di lakukan karena memanfaatkan atau memperdagangkan pengaruh. Menjual nama pejabat, kedekatan dengan pejabat dan bahkan sanak saudaranya.

Disaat yang sama selama 4 tahun juga menyerang para oposisi secara babi buta tanpa perasaan, tanpa berperikemanusiaan. Menyerang oposis dengan berbagai kata-kata rendahan berbagai bentuk kekerasan verbal. Penyebutan monyet dan gorila sebagai oleh Jokowier kepada lawan politik, suatu tindakan yang relevan hanya dilakukan Simbol manusia tidak bernilai dan berbudaya karena cenderung diskriminatif dan rasialis.

Demikian pula ancaman labilitas intergradasi vertikal dan horisontal yaitu antara negara dan rakyat dan rakyat dan rakyat selama ini, khususnya sebagaimana dialami oleh umat islam sungguh menyakitkan di negeri Pancasila yang beragama mayoritas muslim. Penyerangan, penganiayaan, pelarangan dan diskriminasi terhadap para ulama, kyai, ustad, habaib telah menyatakan secara lancang tentang adanya islamophobia di negeri ini. Hal ini merusak tatanan dan nilai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Berbagai kebijakan dan tindakan pendukung Jokowier lebih mencerminkan pemanfaatan kekuasaan, jabatan dan uang hanya untuk melanggengkan kekuasan dengan cara machiavelian sekalipun. Pertimbangan utamanya adalah karena para Jokowier tidak mau terusik dari zona nyaman mereka.

Para Jokowier, rakyat ini sudah lama menderita, seandainya negara dan rakyat ibarat bersuami dan istri sejak jaman pancarobah 2 tahun lalu, mereka sudah kasih talak 3 ke nagara, apakah kita tahu bahwa rakyat yang hidup di pelosok nusantara ini mereka hidup dan berpengaruh dengan adanya negara? Mereka hidup dari hasil usahanya, ketergantungan kepada alam, hidup sangat autarkis, taken for granted anugerah Ilahi dengan sumber daya alam yg melimpa ruah di bumi nusantara, tanpa sentuhan negara bisa hidup, bahkan lebih aman, mereka tidak paham Presiden operasi pasar harga daging sapi turun sampai 80 ribu, mereka tidak tahu operasi pasar untuk turunkan harga pangan, sandang dan papan, mereka juga tidak paham berbagai kebijakan dan regulasi tetek bengek yg dibuat oleh negara, mereka juga tidak tahu segala kebijakan pembangunan infrastruktur jalan-jalan bertingkat, jembatan tanpa sungai, dan juga gedung-gedung pencakar langit yg menjulang, jutaan rakyat di bumi pertiwi ini hidup bisu, tuli cenderung sebagai orang-orang tidak bersuara, nun jauh dari hirup pikuk modern yang hanya berkutat di Jakarta, Jawa dan kota-kota tertentu.

Memang power tens to corupts, semua ini akibat kita rakus berkuasa, kekuasaan memang penting, namun kita lalai distribusi kekuasaan bagi putra putri di seluruh nusantara, bagaimana mungkin Presiden selalu Jawa, menteri2 mayoritas selalu Jawa lantas bisa distribusi kekuasaan, orang Ambon sudah lama menderita, 40 tahun tidak pernah menjadi menteri, meskipun Leimena pernah menjadi wakil perdana menteri, orang Dayak pemilik pulau terbesar kedua setelah Greenland sampai hari ini belum ada yang menjadi menteri, walaupun orang Dayak di Malaysia sering menjadi menteri. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini orang Buton di Sulawesi Tenggara belum pernah di kasih kesempatan meskipun saudara-saudar kita Laode-Laode banyak orang hebat di negeri ini. Orang Papua jadi pemberontak dulu baru dikasih menteri, padahal bangsa Papua adalah bangsa pemberi bukan bangsa pengemis. Jong Ambon, celebes, Borneo dan Andalas bersatu bukan tanpa cek kosong, mereka memberi dengan cek berisi sumber daya alam yang melimpa.

Selain distribusi kekuasaan ada aspek yang paling penting adalah distribusi pembangunan, sangat tidak adil dan cenderung diskriminatif, ketika pulau Jawa dan Sumatera konektivitas antar daerah baik darat, udara dan laut terbangun rapi sementara di seberang sana, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pembanguan jalan Trans yang dibangun saat ibu kandung saya masih kecil sampai saat ini belum pernah selesai. Bukan berita hoax, pembangunan jalan Trans Papua dibangun tahun 1970, ibu saya usia 15 tahun, sampai hari ini tidak ada jalan Trans Papua yang terbangun.

Para pendukung nekat sekalian, negeri ini bukan monarki, juga bukan oligarky, yang kekuasaan hanya berpusat pada raja dan sekelompok orang. Negeri ini REPUBLIK INDONESIA, negeri milik bersama dimana kekuasaan berpusat pada rakyat Indonesia dan mereka yang mengelola hanya diberi kedaulatan oleh rakyat ( Summa Potestas, sive summum, sive imperium dominium). Karena itu esensi dari negara demokrasi maka satu2nya cara untuk memperbaiki bangsa ini adalah distribusi keadilan (distribution of justice), melalui distribusi kekuasaan (distribution of power) dan distribusi pembangunan ( distribution of development) di seluruh Indonesia. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui pemimpin yang dipilih secara rasional dan masyarakat Madani yang kritis tanpa pendukung fanatis, militan dan cenderung destruktif dan tahayul.

(Natalius Pigai. Di atas Jembatan Udara Nusantara, Jakarta-Manokwari, 22 Oktober 2018)

“Belajar dan Mencintai Islam tidak mesti menjadi seorang muslim. Biarpun tetap berbeda agama, Aku cukup menghayati nilai spiritualitas Agama Islam tentang ukuwah (islamiah, insaniah dan wathoniah) dan bertekuk lutut dihadapan panji-panji Rasulnya karena kita semua berasal dari sana: Allah Yang Maha Pencipta Langit dan Bumi serta Segala Isi semesta Alam” (Natalius Pigai)

Mars Aksi Bela Tauhid

Dari Imam Besar
Habib Muhammad Rizieq Syihab
Untuk Umat Islam Indonesia

KabarNet

Jombang – KabarNet: Menyikapi sikap pengurus struktural PBNU yang telah menyeret organisasi NU ke kancah politik praktis dengan “mendukung” salah satu kontestan Pilpres 2019, akhirnya para dzurriyah (keturunan) tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), turun gunung. Mereka menggelar halaqah penegakan khitthah NU 1926, di Dalem Kasepuhan, PP Tebuireng, Jombang, Rabu (24/10/2018).

Selain membentuk ‘Komite Khitthah’, ada tiga keputusan penting yang perlu disampaikan kepada warga NU, termasuk bagaimana menghadapi Pilpres 2019.

Halaqah yang dimulai pukul 10.00 wib itu, ditunggui langsung KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) sekaligus sebagai tuan rumah, dan KH Hasib A Wahab Chasbullah (Gus Hasib) dari PP Tambakberas. Hadir juga KH Agus Solachul A’am Wahib Wahab (Gus A’am), Gus Rozaq, KH A Wachid Muin, KH Muhammad Najih Maimoen (Gus Najih) dari Sarang, KH Abdul Zaini (Besuk, Pasuruan), KH Abdul Hamid (Lasem).

Tampak pula KH Abdullah Muchid Pendiri IPIM (Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia), Prof Dr KH Ahmad Zahro, MA al-Chafidh Ketua IPIM, Drs H Choirul Anam, cucu menantu dari KH Achmad Dahlan (Pendiri Taswirul Afkar Kebondalem, Surabaya), Prof Nasihin Hasan, Prof Aminuddin Kasdi, KH Muhammad Idrus Ramli (Jember), KH Luthfi Bashori Alwi (Malang), Gus Ahmad Muzammil (Yogyakarta), Gus Mukhlas Syarkun, dan sejumlah tokoh NU lainnya.

“Ada tiga hal yang telah diputuskan. Pertama, bahwa dzurriyah muassis (anak cucu pendiri NU, red.) NU, perlu menegaskan dan mengingatkan kembali, bahwa, NU harus berdiri tegak di atas khitthah 1926,” demikian disampaikan Drs H Choirul Anam, sebagai juru bicara halaqah di depan wartawan, Rabu (24/10/2018).

“Kedua, NU tidak ada urusan dengan partai politik mana pun, dan tidak berpihak kepada siapa pun, termasuk dalam Pilpres 2019. Ketiga, NU memberikan kebebasan kepada warganya untuk menyalurkan aspirasi politiknya sesuai dengan sembilan butir Pedoman Berpolitik Warga NU,” lanjut Cak Anam panggilan akrabnya.

Halaqah tersebut kemudian dilanjutkan di PP Tambakberas, Jombang.

Ditanya tentang mengapa perlu menegaskan kembali pentingnya khitthah tersebut, Cak Anam, yang didampingi Gus Solah, Gus Hasib dan Prof Zahro menyampaikan, bahwa, akhir-akhir ini pelanggaran terhadap khittah 26 NU sudah dilakukan secara terang-terangan.

“Ini juga yang menjadi pertimbangan dibentuknya Komite Khitthah, dan akan terus berlanjut sampai NU benar-benar kembali ke khittah 1926 sebagaimana diputuskan para masyayikh terdahulu,” tegasnya.

Disinggung wartawan soal keputusan Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin yang memilih menjadi Cawapres Jokowi, Cak Anam menegaskan, bahwa, itu adalah keputusan pribadi beliau dan tetap harus dihormati.

“Tetapi warga NU perlu tahu, bahwa, itu bukan keputusan NU, karena tidak ada sejarahnya Rais Aam PBNU kemudian ‘putar haluan’ melepas baiat untuk menjadi Cawapres,” tegasnya.

Halaqah ini akan dilanjutkan bulan depan, di PP Tambakberas. [KabarNet/adl]

Jakarta – KabarNet: Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan bendera dengan lafaz Tauhid yang dibakar oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama di Garut, Jawa Barat, bukan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). MUI menganggap bendera tersebut adalah bendera berkalimat Tauhid yang merupakan bendera Rasulullah, Nabi Muhammad ShollaLlahu Alaihi wa Sallam. 

Disampaikan oleh Wakil Ketua MUI, Yunahar Ilyas, dalam video yang beredar tidak terlihat ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia dari bendera yang dibakar itu.

“Karena tidak ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, maka kita menganggap itu kalimat tauhid. Jadi memang dalam sejarah ada versi kalimatnya yang latarnya putih dan ada yang hitam. Dua-duanya itu adalah bendera Ar-Raayah dan Al-Liwa di zaman Rasulullah SAW,” kata Yunahar, di Kantor MUI, Selasa (23/10/2018).

Maka dari itu, MUI menyayangkan peristiwa pembakaran bendera dengan tulisan Tauhid tersebut. Menurut Yunahar, semestinya bendera Ar-Raayah dan Al-Liwaa’ ini tidak digunakan sebagai identitas kelompok tertentu.

“Karena ini menjadi milik umat Islam sedunia. Saya tadi ngomong-ngomong mestinya ini organisasi kerja sama Islam atau OKI mempatenkan, sehingga di manapun menjadi milik kita bersama, tidak boleh menjadi milik partai,” ujarnya.

Menurut Yunahar, jika sebuah kelompok ingin menggunakan bendera tersebut, maka harus di desain secara berbeda. Tidak boleh sama persis dengan Ar Raayah atau Al-Liwaa’.

“Kalau menjadi milik partai atau kelompok, harus ada desain yang berbeda atau warna yang berbeda. Tidak persis mengkopi seperti di dalam sejarah,” kataYunahar. [KabarNet/Viva/adl]

Garut – KabarNet: Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bela Tauhid menggelar aksi unjuk rasa mengutuk keras pembakaran bendera tauhid oleh anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser), salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama di Garut, Jawa Barat, Selasa 23 Oktober 2018.

Pembakaran bendara tauhid itu terjadi usai dilaksanakan upacara peringatan Hari Santri Nasional di Alun-alun Limbangan Garut, Jawa Barat, Senin, 22 Oktober 2018 kemarin. Aksi pembakaran tersebut direkam dan videonya langsung viral melalui media sosial.

Terkait dengan kejadian itu, ribuan orang berkumpul di Bundaran Simpang Lima, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Para peserta aksi sebagian berjalan kaki, menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

Massa juga membawa dan mengibarkan panji perang Rasulullah berwana hitam dan bendera Rasulullah berwarna putih. Mereka melaksanakan longmarch dari Bundaran Simpang Lima menuju Lapangan Oto Iskandar Dinata (Alun-alun) Garut.

Sementara aparat Kepolisian terlihat melakukan penjagaan cukup ketat terhadap iring-iringan massa. Ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, terutama melakukan pengaturan arus lalu lintas di lima ruas jalan yang mengarah Bundaran Simpang Lima.

Sebelumnya wakil Bupati Garut, Helmi Budiman meminta agar semua pihak menahan diri tidak melakukan aksi anarkis. “Soal aksi silahkan tetapi tetap bisa menjaga agar Garut tetap kondusif,” katanya.

Kepala Bagian Operasional Polres Garut, Kompol Liman Heryawan mengatakan, pengamanan dibagi di dua titik yakni di kantor NU dan alun-alun.

“Ada juga sekitar 100 personil yang diperbantukan dari Polda Jabar,” ujar Liman, Selasa (23/10).

Ia berharap massa dapat menyampaikan aspirasinya sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.

Sebelumnya, sebanyak 26 organisasi masyarakat (Ormas) dan mahasiswa di Kabupaten Garut juga telah melaporkan kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid ke Polres Garut. Ormas itu melaporkan kasus diwakili oleh advokat muslim pembela kalimatullah pada Senin (22/10) jelang dini hari.

Perwakilan advokat muslim, Iqbal Taufik mengatakan, saat dilakukan pelaporan terdapat ratusan massa yang memadati Polres Garut. “Kami melaporkan kasus penistaan agama pasal 165 A. Pelaporan lebih spesifik kepada oknum yang membakarnya,” ujar Iqbal Taufik.

Laporan penistaan tersebut, lanjutnya, karena telah terjadi pembakaran kalimat tauhid yang ada di bendera. Sejumlah Ormas pun merasa tersinggung atas pembakaran yang dilakukan di Kecamatan Limbangan pada Senin (22/10).

“Sebagai umat Islam di Garut kami merasa kurang nyaman dengan atas kejadian itu. Sejak Senin pukul 21.00 WIB kami sudah datang untuk melaporkan kasus penistaan ini,” katanya.

Pelaporan yang dilakukan, tambahnya, berdasarkan video pembakaran yang beredar di media sosial dan pemberitaan di sejumlah media. “Termasuk ada laporan dari ihwan di Limbangan. Itu semua jadi dasar laporan kami,” ucapnya. [KabarNet/Viva/ROL/adl]

Solo – KabarNet: Ribuan orang menggelar aksi bela kalimat tauhid, dengan menggeruduk kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Solo, Selasa (23/10/2018). Aksi tersebut sempat memanas ketika sejumlah demonstran memaksa maju mendekati kantor yang dijaga pasukan bela diri Pagar Nusa.

Konvoi iring-iringan ribuan peserta demo mendatangi kantor PCNU Solo di Jalan Honggowongso, Solo, Jawa Tengah. Mereka membawa berbagai bendera bertuliskan kalimat Tauhid.

Para peserta juga membawa poster yang bertuliskan kecaman terhadap aksi anggota Banser GP-Ansor yang membakar bendera tauhid di Garut. Poster itu di antaranya bertuliskan, “Tauhid Selalu Dihatiku”, “Saudaraku Banser Bertaubatlah”, “Tauhid Harga Mati”.

Awalnya, aksi demo Bela Kalimat Tauhid itu berjalan dengan lancar ketika salah satu koordinator lapangan menyampaikan orasi. Demo mulai memanas ketika iring-iringan rombongan mulai berjalan menuju Mapolresta Solo.

Saat itu, terdapat sejumlah peserta demo yang mencoba menembus barikade polisi untuk mendekat ke kantor PCNU Solo yang dijaga para anggota Pagar Nusa. Saat berpapasan dengan salah satu anggota Pagar Nusa, situasi menjadi memanas karena terjadi aksi saling dorong.

Kejadian tersebut langsung mereda ketika Wakapolresta Solo Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Rifa’i turun tangan, untuk mengamankan aksi tersebut. Para anggota Pagar Nusa juga diminta untuk masuk ke dalam kantor. Setelah itu, peserta demo langsung meneruskan konvoi dengan tertib.

Dalam aksi demo di depan kantor PCNU itu, Koordinator Komunitas Nahi Munkar Surakarta (Konas), Dadyo Hasto Kuncoro mengecam keras kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Banser GP-Ansor . Menurutnya kasus tersebut sudah tidak bisa ditolerir lagi.

“Kami sangat mengecam tindakan itu dan meminta yang bersangkutan untuk berani mempertanggungjawabkan tindakannya. Menuntut agar pelaku dihukum dan dipidana, serta permintaan maaf secara resmi dari organisasi,” katanya.

Dengan kejadian tersebut, ia meminta agar semua pengurus dan anggota Banser GP Ansor mengevakuasi, menata, membina para anggota dengan lebih baik dan berakhlaqul karimah. “Agar menghargai ukhuwah dengan benar, sebagaimana kami sesama ahlussunnah selalu melakukan hal itu kepada saudara kami, Banser dan NU,” ujarnya.

Hasto menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin untuk tetap saling menghormati dan menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama. “Ini dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai persatuan di Indonesia,” katanya. [KabarNet/Viva/adl]

Jakarta – KabarNet: Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli menyebut bahwa nilai tukar rupiah saat ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah.

Hal tersebut disampaikan melalui akun Twitter @RamliRizal yang ia tulis pada Jumat (19/10/18).

Dalam cuitan tersebut, Rizal menilai respons pemerintah dalam menghadapi ekonomi saat ini sangat lucu.

Menurutnya, dalam waktu 3 tahun terakhir, ekonomi stagnan di angka 5 persen.

Mantan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyebut bahwa pemerintah utang Rp1,47 triliun per hari.

Rizal Ramli lantas menyebut bahwa rupiah dalam kondisi terburuk dalam sejarah.

“Ini mah lucu banget wong 3 tahun terakhir ekonomi mandeg di 5%, utang Rp 1,47 T per hari, resiko makro ekonomi naik 2 tahun terakhir, Rupiah terburuk dalam sejarah. Tim Ekonominya mediocre kok berani2nya jual mimpi,” tulisnya.

Diketahui, kurs rupiah kembali melemah terhadap dollar Amerika Serikat di awal perdagangan Jumat (19/10). Mengutip Bloomberg pukul 10.15 WIB, rupiah melemah 0,18% ke level Rp 15.222 per dollar AS.

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menunjukkan rupiah di Rp 15.221 per dollar AS, melemah 0,22% dari posisi sehari sebelumnya.

Analis Monex Investindo Futures, Faisyal mengatakan, dollar AS masih mengalami tren penguatan mengingat para pelaku pasar tengah mencermati notulen FOMC Minutes pada Rabu lalu yang mana Federal Reserve berpotensi melanjutkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan hingga tahun depan.

Posisi dollar AS kian kokoh karena yield US Treasury masih berada dalam tren kenaikan

Tak hanya itu, koreksi pasar saham global serta masalah yang terjadi di zona Eropa, khususnya Italia dan Inggris, membuat para pelaku pasar menghindari aset-aset berisiko.

JUSUF KALLA AKUI PERTUMBUHAN EKONOMI HANYA 5 PERSEN

Sebelum itu Wakil presiden Jusuf Kalla sudah pernah mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya stagnan di kisaran angka 5 persen pada bulan 17 Juni 2018 lalu.

Ia mengatakan hal tersebut tidak seimbang dengan anggaran negara yang memiliki kenaikan sebesar 100 persen tiap 10 tahun.

“Sekarang anggaran kita kurang lebih Rp 2.200 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita. 10 tahun lalu sekitar Rp 1.000 triliun”, ujar JK dalam sambutannya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2018 di Kantor BPKP Pusat, Jakarta, Selasa (17/6/2018) seperti yang dilansir dari Kompas.com.

Dijelaskan Kalla, hal itu disebabkan oleh anggaran rutin negara, termasuk anggaran belanja barang, lebih besar nilainya dibandingkan anggaran pembangunan.

“Tahun ini, anggaran belanja barang sekitar Rp 300 triliun, sedangkan anggaran pembangunan itu hampir Rp 200 triliun. Ada perbedaan hampir 100 triliun dengan anggaran belanja barang,” jelas JK.

Anggaran belanja yang lebih besar dan tidak diimbangi dengan anggaran pembangunan mengakibatkan minimnya infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah tentu saja menginginkan pertumbuhan yang lebih tinggi, di mana akan tercapai pembangunan yang berkualitas.

Menurutnya, hal itu dapat tercapai dengan koordinasi berbagai lembaga dan instansi pemerintah.

Mulai dari perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), anggaran oleh Kementerian Keuangan, hingga pelaksanaan oleh kementerian lainnya.

Termasuk, integrasi berbagai lembaga pengawas anggaran negara tersebut. Lembaga yang dimaksud yaitu BPKP, BPK, KPK, direktorat jenderal, kejaksaan, dan kepolisian.[KabarNet/Tribunnews/ adl]

Denpasar – KabarNet: Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut masih banyak ketimpangan ekonomi yang terjadi sejak 73 tahun Indonesia merdeka. Prabowo menyebut kekayaan Indonesia hanya dinikmati segelintir orang.

“Kita melihat sekarang adalah keadaan yang saya sebut keadaan paradoks. Keadaan janggal setelah 73 tahun merdeka yang kaya hanya segelintir saja, dan ini bukan saya karang, bukan angkanya Prabowo Subianto,” kata Prabowo di hadapan relawan emak-emak Prabowo-Sandi di Inna Heritage Hotel, Denpasar, Bali, Jumat (19/10/2018).

Ketum Gerindra itu pun menyebut fakta tersebut sudah diakui oleh Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya. Mengutip data tersebut, Prabowo menyebut orang kaya di Indonesia tidak sampai 1 persen.

“Hasil ini adalah data, fakta yang diakui oleh Bank Dunia, oleh lembaga-lembaga internasional yang nikmati kekayaan Indonesia kurang dari 1 persen. Yang 99 persen mengalami hidup yang sangat pas-pasan, bahkan sangat sulit,” tandas Prabowo.

Prabowo kemudian juga menyinggung soal krisis moneter yang terjadi pada 1998 lalu. Dia pun mengaku heran sebab kekayaan alam melimpah tapi Indonesia bisa mengalami krisis.

“Saya beberapa tahun yg lalu 1998-1999 saya mendapat pencerahan pada saat itu katanya kita krisis ekonomi, rupiah ambruk, ribuan perusahaan, bank banyak tutup, aneh, aneh katanya Indonesia hebat pertumbuhan sekian tahun tiba-tiba dalam 1 tahun ambruk. Kemudian saya merenung, saya baca satu laporan beberapa helai kertas. Di situ saya lihat angka-angka neraca perdagangan ekspor dan impor,” paparnya.

Prabowo menambahkan sejak saat itulah dia mulai belajar ekonomi. Dia menyebut kala itu perdagangan Indonesia sebenarnya surplus.

“Saya bukan ahli ekonomi tapi saya terpaksa mau belajar, saya belajar ekonomi kenapa negara saya kaya tapi rakyatnya miskin. Ternyata saya dapat pencerahan tahun 1998 di saat ekonomi kita ambruk ternyata negara kita untung sebagai negara, sebagai bangsa. Yang kita jual ekspor kita lebih dari impor kita, jadi untung ya,” terangnya.

Prabowo pun menyamakan mengelola negara sama seperti saat emak-emak mengelola rumah tangga maupun warung. Dia minta para relawan emak-emaknya berjuang dengan kesadaran ekonomi.

“Jadi mengelola negara ekonominya itu sama dengan mengelola rumah tangga, sama dengan mengelola warung. Kalau yang tiap bulan ibu-ibu, emak-emak ini menerima uang lebih dari yang emak-emak keluarkan berarti rumah tangga ibu-ibu dikatakan sehat. Yang ibu keluarkan kurang dari yang ibu-ibu terima, sama dengan negara. Kalau yang dikeluarkan oleh negara itu lebih sedikit dari yang diterima ekonomi negara itu kuat artinya rupiah menguat, kalau ekonomi melemah rupiah melemah, dan kalau yang kita terima kurang dari yang kita hasilkan itu namanya rugi,” urainya.

“Jadi ekonomi jangan dijadikan momok, sulit, ini sangat penting emak-emak berjuang. Saya minta berjuang dengan kesadaran, dengan keyakinan. Saya mau dateng, saya mau cerita perlu kesadaran bahwa kekayaan kita diambil dibawa ke luar negeri dan semua sendi ekonomi tidak tinggal di bangsa kita. Termasuk di Bali ini, tanya hotel-hotel yang besar paling hebat apa milik orang Bali, tanya aja. Tanya petani Bali orange juice yang setiap hari diminum di hotel itu apa dari petani?” ucap Prabowo. [KabarNet/Dtk/adl]

Jakarta – KabarNet: Koalisi pendukung pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, kedatangan mereka mempertanyakan masuknya 31 juta data baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU beberapa waktu lalu.

“Kami dikejutkan pernyataan Kemendagri dalam hal ini Dirjen kependudukan ada 31 juta belum masuk dalam DPT. Kami datang mengkonfirmasi terkait hal itu,” kata Sekjen partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Anggota Komisi I DPR RI ini mengungkapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU berjumlah 196 juta, setelah diverifikasi menjadi 185 juta penduduk. “Nah, kami bertanya, apakah 31 juta itu angka penambahan, atau angka pengurangan dari 185 juta yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan KPU, Muzani mengatakan KPU tak bisa membuka data 31 juta DP4 yang diserahkan Kemendagri. “Dengan alasan kerahasiaan,” kata Muzani.

Dengan pernyataan pimpinan KPU RI tersebut, semakin menimbulkan adanya ketidaktransparanan data pemilih yang dikeluarkan pemerintah. “Kalau aparat resmi enggak bisa dibuka, ada apa ini?” tanya Muzani.

Sementara itu Sekjen partai Berkarya Prio Budi Santoso mengaku kaget dengan munculnya 31 juta DP4 baru yang diserahkan Kemendagri dan tidak bisa diverifikasi oleh KPU. Menurutnya, 31 juta data baru yang diserahkan Kemendagri ini bukan data yang sedikit.  “Keanehan ini seperti petir di siang bolong, Kemendagri sodorkan 31 juta, ini misterius. Dengan jumlah itu kami bisa menjadi pemenang Pemilu,” ungkap Prio.

Sekjen PKS Mustafa Kamal menegaskan data 31 juta yang tiba-tiba masuk ke KPU dari Kemendagri merupakan pelanggaran prinsip penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, apa yang dilakukan Kemendagri mencurigakan dan bisa mendatangkan krisis yang bisa berujung pada ketidakpastian dalam proses pemilu. “Ini potensi tidak terjadi transparansi. Kami sudah diperlihatkan political will bersama peserta Pemilu, kenapa Kemendagri seperti tanda kutip menyelundupkan 31 juta?” tegasnya.

Hal serupa disampaikan Fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja. Ia mengingatkan persoalan DP4 dan DPT telah diatur Undang-Undang Pemilu. “Undang undang mengatur Kemendagri harus memutakhirkan data setiap enam bulan. Artinya data 196 juta DP4 itu semester I, kalo semester II berap data yang disampaikan. Ini harus dicermati, makanya pada November ini harus klir. Ini harus klir karena menyangkut hak pilih,” paparnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakhrulloh mengatakan masih ada sekitar 31 juta temuan data pemilih yang tidak sinkron dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).  “Jadi berdasarkan data DPT dari KPU kemudian kami cocokkan dengan daftar penduduk yang sudah memenuhi syarat masuk kedalam DP4. Setelah disandingkan, maka kami mendapatkan data yang tidak sesuai sebanyak lebih dari 31 juta,” kata Zudan saat dihubungi Jumat, 5 Oktober 2018.

Zudan menjelaskan jumlah data DP4 196.545.636 kemudian disandingkan dengan DPT hasil perbaikan tahap I sebanyak 185.084.629. Kemudian muncul secara rinci data pemilih yang tidak sesuai sebanyak 31.975.830. [KabarNet/Viva/adl]

Jakarta –  KabarNet: Terkait aroma busuk korupsi yang merebak dari proses perijinan mega proyek properti Meikarta, KPK ditantang harus berani memeriksa Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, dan taipan James Riady pemilik Lippo Group sebagai induk perusahaan penggarap mega proyek tersebut. 

Hal itu dilontarkan oleh Ketua Presidium Pergerakan, Andrianto SIP, lantaran dulu pada saat meresmikan groundbreaking Meikarta, Luhut menandaskan bahwa tak ada masalah dengan perijinan, tapi pada kenyataannya sekarang justru sarat dengan masalah.

Andrianto SIP mulai angkat bicara tentang adanya aroma korupsi di mega proyek Meikarta yang ditandai oleh penetapan tersangka KPK pada sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi dan Lippo Group.

Gencarnya publikasi dan promosi rumah hunian idaman Meikarta serta kontroversi rencana awal pembangunan, berujung ditetapkannya tersangka oleh KPK terhadap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, dan kawan–kawan serta Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, sebagai pemberi suap.

Mereka tersandung di kegiatan pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang diduga terjadi penyuapan.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018), telah meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka dari kedua pihak, yakni aparat sipil negara dan Lippo Group.

Untuk pihak pemberi suap, KPK menjerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kemudian, bagi penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam keterangan yang disampaikannya di Jakarta, Selasa (16/10/2018), Andrianto mengungkapkan: “Kok bisa-bisanya barang sudah grounbreaking, sementara izin belum ada? Lalu sekarang barang ini bermasalah dengan KPK.”

“Jelas apa yang terjadi pada proyek Meikarta tidak saja bermasalah di pelaksanaan aturan namun sangat dimungkinkan adanya intervensi kekuasaan yang kemudian melanggar aturan. Ini jelas tidak mendidik dan sangat merugikan konsumen dan publik,” tandas Andri panggilan akrab Andrianto.

Ditambahkan Andri, KPK harus bertindak adil dalam masalah Meikarta ini, dan tidak berhenti pada ditersangkakannya Bupati Kabupaten Bekasi serta staff Lippo. KPK harus berani mengusut juga Luhut Binsar Pandjaitan dan James Riady, pemilik LIPPO group.

“Dulu Menko Maritim Luhut B Pandjaitan yang meresmikan groundbreaking serta bilang bahwa ijin Meikarta tidak masalah, fakta ijin sekarang bermasalah. Kemudian Lippo dalam aktivitasnya sering merasa sok kuasa, terbukti salah satunya muncul masalah di Mekarta. Dulu pernah terjadi kasus suap dengan KPPU, sekarang terjadi lagi, artinya sudah sistemik yang dilakukan Lippo” kata Andri mengingatkan.

Dalam soal perijinan proyek Meikarta diduga telah terjadi kasus suap antar pihak pelaksana dan pemerintah Kabupaten Bekasi yang menyeret nama bupati serta staff Lippo group.

“KPK jangan lemah. Jangan karena James Riady dekat dengan Presiden lalu KPK sungkan mengusut James pemilik Lippo group. Cara-cara Lippo harus diganjar sebagai bentuk kejahatan korporasi,” tegas Andri.

Dengan nada prihatin Andrianto menyampaikan, seharusnya Luhut dan James yang merupakan orang dekat Presiden bisa memberi tauladan yang baik. Justru dengan cara-cara ini malah akan membuat publik tidak simpatik yang akhirnya bisa menurunkan elektabilitas Jokowi sebagai capres petahana. Apalagi sekarang rakyat sudah semakin cerdas ditengah terbukanya informasi dan pemberitaan.

“Semoga KPK tidak hanya mengusut kasus Meikarda pada level kroco-kroconya saja, sementara aktor intelektualnya tak tersentuh. Maka KPK harus adil dan tegas dalam pengungkapan kasus ini, agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum yang akan memicu gelombang besar protes serta ketidak percayaan publik pada hukum khususnya KPK, tutup Andri berharap. [KabarNet/Lensa/adl]

]]> https://kabarnet.wordpress.com/2018/10/18/kpk-harus-berani-periksa-luhut-dan-james-riady-terkait-mega-proyek-meikarta/feed/ 0 64112 K@barNet Luhut_JamesRiady laskarhitam@gmail.com (Kabarnet) https://kabarnet.wordpress.com/2018/10/17/korupsi-meikarta-cukong-lippo-group-dijebloskan-ke-tahanan-kpk/ https://kabarnet.wordpress.com/2018/10/17/korupsi-meikarta-cukong-lippo-group-dijebloskan-ke-tahanan-kpk/#respond Tue, 16 Oct 2018 22:35:25 +0000 http://kabarnet.co/?p=64109

Jakarta – KabarNet: Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/10/2018).

Billy ditahan setelah sekitar 15 jam diperiksa di Gedung KPK, Jakarta. Bos pengembang properti itu ditangkap petugas KPK saat sedang berada di rumahnya. Billy tiba di Gedung KPK pada Senin (15/10/2018) pukul 23.37 WIB.

Setelah tiba, Billy langsung menjalani pemeriksaan secara intensif. Ia baru keluar dari Gedung KPK pada pukul 15.15 WIB.

Mantan narapidana kasus korupsi itu kembali mengenakan rompi oranye berlogo KPK. Billy tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada wartawan sebelum menaiki mobil tahanan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Billy Sindoro sebagai tersangka. Billy disangka menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi.

Billy dan tiga orang lainnya diduga memberi suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Neneng selaku bupati dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Namun, hingga operasi tangkap tangan, KPK menduga baru terjadi penyerahan uang Rp 7 miliar.

Selain Billy, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Masing-masing yakni Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group.

Sementara, satu tersangka pemberi suap lainnya adalah Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group.  [KabarNet/Kompas/adl]

Jakarta – KabarNet: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikannya 447 temuan berindikasi pidana korupsi senilai Rp45,6 triliun ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Temuan ini sudah dilaporkan BPK kepada Kepolisan RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pegiat antikorupsi meminta Presiden memerintahkan Jaksa Agung, Kepolisian dan KPK untuk segera dilakukan penyelidikan terhadap temuan BPK tersebut.

Direktur Government Watch (Gowa) Andi Wahyu Saputra mengatakan, dengan adanya temuan BPK terkait 447 temuan yang berindikasi pidana senilai Rp45,6 triliun ke Jokowi maka harusnya Jokowi segera memanggil Ketua KPK dan Jaksa Agung agar segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Selain itu Jokowi juga harus memerintahkan untuk segera dilakukan penyelidikan terhadap temuan BPK tersebut.

“Presiden mesti memenuhi janjinya dengan melakukan upaya tanggap pemberantasan korupsi untuk memimpin langsung di depan upaya-upaya tersebut. Temuan BPK terkait LKPP tahun 2017 tersebut harus memperoleh supervisi dari Presiden,” tegas Andi W Saputra kepada Harian Terbit, Ahad (7/10/2018).

Andi menegaskan, temuan BPK yang sangat fantastis tersebut maka Jokowi juga harus segera menjadwalkan dan memberi batas waktu bagi penyelesaian hukumnya. Hal itu agar bisa memberikan rasa keadilan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.

“Jika temuan ini tidak dilanjuti, saya melihat Presiden kurang tanggap,” paparnya.

Padahal, sambung Andi, sebagai seorang Presiden seharusnya Jokowi mempunyai tekad untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi, , bukan hanya sebatas jargon dan lips service belaka tanpa dibarengi oleh upaya-upaya konkret di lapangan. Jika temuan BPK tersebut didiamkan maka bisa menjadi preseden buruk dan berbahaya bagi pemerintahan Jokowi.

“Ini jelas bisa sangat berbahaya bagi kelangsungan masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Sebab ada kesan Presiden abai terhadap temuan BPK yang jelas-jelas terindikasi pidana,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi juga mengatakan, indikasi pidana dengan potensi kerugian negara sebesar Rp45,6 triliunan sudah sangat luar besar. Bahkan potensi kerugian negara ini bisa bertambah besar jika BPK melakukan audit di proyek proyek infrastruktur yang dibangun era Jokowi. Oleh karena itu diminta kepada BPK untuk segera melimpahkan potensi kerugian negara tersebut ke ranah hukum.

“Ini dilakukan agar para penyelenggara negara pada kapok untuk “mencuri” uang rakyat,” tegasnya.

Uchok menegaskan, setiap tahun BPK mempublikasi laporan keuangan yang dilakukan lembaga atau kementerian. Sayangnya dari temuan BPK tersebut ada yang sudah ditindaklamjuti, atau juga yang belum. Penegak hukum untuk tidak tebang pilih untuk menindaklanjutinya.

“Penegak hukum harus melanjutkam hasil audit BPK ke ranah hukum. Jangan pura – pura nggak tahu,” tegasnya.

Seperti diketahui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp4,13 triliun pada semester I tahun 2018. Jumlah ini berasal antara lain dari penyerahan aset/penyeteron ke kas negara/daerah senilai Rp697 miliar, koreksi subsidi sebesar Rp2,88 triliun, serta koreksi cost recovery senilai Rp561,6 miliar. Laporan tersebut disampaikan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/10/2018) lalu.

Dalam siaran pers yang dibagikan di sela-sela pertemuan, BPK melaporkan telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp4,13 triliun pada semester I tahun 2018. Jumlah ini berasal antara lain dari penyerahan aset/penyeteron ke kas negara/daerah senilai Rp697 miliar, koreksi subsidi sebesar Rp2,88 triliun, serta koreksi cost recovery senilai Rp561,6 miliar.

“Penyetoran ke kas negara dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan koreksi subsidi diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik (KPP) tahun 2017. Terkait dengan koreksi cost recovery, ini merupakan koreksi perhitungan bagi hasil dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),” bunyi siaran pers itu seperti dilansir setkab, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Dalam IHPS I Tahun 2018 disebutkan bahwa selama periode 2003 – 30 Juni 2017, BPK telah menyampaikan 447 temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada Kepolisan RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp45,65 triliun. “Dari temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan (95%) senilai Rp44,05 triliun,” ungkap BPK.

IHPS I Tahun 2018 merupakan ringkasan dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 652 LHP keuangan, 12 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu.

Terkait LHP keuangan, menurut BPK, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK juga menyebutkan, pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, jumlah opini WTP mengalami peningkatan dari 84% pada tahun 2016 menjadi 91% pada tahun 2017. [KabarNet/HarianTerbit/adl]

Manado – KabarNet: Sungguh luar biasa melihat upaya Persekusi yang terjadi di Bandara Sam Ratulangi, Senin 15 Oktober 2018. Bagaimana tidak, area Bandara sejak siang sudah dikepung oleh ratusan preman, sebagian besar bersenjata pedang tajam menghadang kedatangan Habib Hanif Alatas dan Habib Bahar bin Smith. Dalam kesempatan ini keduanya ingin menghadiri acara Dzikir Akbar dan Haul Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith di Manado.

Habib Bahar dan Habib Hanif sempat diamankan oleh kepolisian setempat di salah satu ruangan kantor Bandara. Hingga pukul 22.00 WIB kedua ulama tersebut masih berada di ruangan tersebut sembari pihak kepolisian melakukan mediasi.

Habib Hanif mengutarakan, hal ini sungguh aneh, karena sesuai UU yang berlaku di Indonesia, area Bandara harus steril dari aksi unjuk rasa dan sejenisnya. Di ruang khusus Bandara, berbicara di depan staff khusus Gubernur, Kessbangpol, Kasad Intel, Danlanud dan lain-lain, Habib Hanif menyatakan: “Saya mohon aktor intelektual (aksi penghadangan ini) ini dikejar, ini pemecah belah NKRI, ini yang merusak kebhinekaan kita!”

“Ini semua acara (Acara Haul Habib Ali bin Smith) konstitusional, dilindungi Undang-Undang. UU negara mana yang memperbolehkan sekelompok massa masuk ke Bandara membawa senjata lengkap?”, tanya Habib Hanif.

Video dan foto sekelompok massa petantang – petenteng di area Bandara, dengan bangga menunjukkan jati dirinya sebagai kelompok penolak kedatangan dua Habib ini dan mau mengusirnya telah beredar luas. Mungkin saja ditujukan untuk membuat umat Islam gentar melihatnya. Namun ternyata Muslim Manado, terbukti tidak takut pada ancaman, provokasi dan persekusi. Sedikit pun mereka tidak ada rasa gentar karena acara Tabligh Akbar dan keagamaan di Indonesia adalah konstitusional dan dijamin oleh UU.

Setelah mendapat instruksi Habib Rizieq Syihab dari Makkah dan seruan Habib Bahar bin Smith dikeluarkan, bahwa umat Islam Manado dan sekitarnya harus datangi Bandara, maka tanpa pikir panjang mereka pun langsung datang beramai-ramai menuju Bandara Sam Ratulangi, untuk menjemput Habib Hanif dan Habib Bahar.

Ribuan umat Islam Manado berhasil menjemput Habib Bahar bin Smith dan Habib Hanif Alatas di Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara malam itu juga. Sementara puluhan preman bersenjata pedang tajam itu kocar-kacir membubarkan diri. Kedua ulama itu pun akhirnya tiba di lokasi acara Haul Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith setelah sempat dihadang oleh sekelompok orang.

Sebelumnya, sekelompok orang yang berpakaian hitam-hitam dan merah mencoba melakukan pengadangan kepada dua ulama tersebut sambil menari-nari. Dari video yang viral di media sosial, mereka menerobos area Bandara Sam Ratulangi dengan sebagian diantaranya terlihat membawa senjata tajam sejenis pedang.

Adapun kedatangan Habib Bahar dan Habib Hanif yang juga menantu dari Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab itu untuk menghadiri Tabligh Akbar sekaligus memperingati haul Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith, ayahanda dari Habib Bahar. [KbrNet/Gelora/Slm]

Jakarta – KabarNet: Di samping situasi internasional, situasi domestik akan mempengaruhi pilpres 2019 terutama kecenderungan pemilih dalam menentukan pilihannya. Dari dua kandidat, Prabowo dan Jokowi, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan tersebut jika dimanage dengan benar akan mempengaruhi pemilih dan menentukan hasil akhir Pemilu.

Meski Jokowi hampir menguasai sumber daya, tapi sebagai petahana ia tidak bisa lagi untuk melemparkan janji-janji. Sementara Prabowo memiliki kesempatan untuk memberikan janji kepada rakyat, sementara inti dari kampanye adalah memberikan janji janji kepada rakyat.

Pakar Ilmu Pemerintahan Prof Ryaas Rasyid menyatakan, ada 7 faktor yang akan membuat petahana kalah, salah satu faktor tersebut adalah menurunnya nilai rupiah.

“Jika sampai hari H Pemilu, nilai dollar Rp 15.000 atau lebih, maka Jokowi akan dikalahkan oleh dollar, bukan oleh Prabowo”.

Menurut Ryaas, secara formal dukungan ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU tidak bisa diharapkan untuk memenangkan pasangan capres. Karena situasi domestik yang terjadi gamblingnya sangat tinggi. Jokowi memang sudah menguasai 20 persen pemilih loyal yang tidak akan berubah pilihannya. “Artinya bom atom meledakpun tidak akan berpindah lagi itu, itu jumlah yang besar, Luar biasa”.

Tapi bagi pemilih rasional, faktor domestik ini bisa membuat Jokowi ditinggalkan pada pilpres mendatang.

Berikut 7 fakta menurut Prof Ryaas yang akan membuat Jokowi berat memenangkan Pilpres meski didukung kekuatan yang begitu besar baik partai maupun para pemodal:

1. Tutupnya Ribuan Perusahaan
Tutupnya ribuan perusahaan di seluruh Indonesia sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Kenapa perusahaan itu tutup, karena perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya dari impor itu kolaps, nggak mampu lagi bayar operasional. Ada 50 atau 100 perusuhaan tekstil di Jawa Barat sudah nyungsep. Saya baca tadi di media online berita Kadin, 3000 lebih perusahaan anggota Kadin yang mengerjakan proyek infrastruktur belum dibayar.

2. Gelombang PHK
Gelombang PHK dan pengangguran sebagai konsekuensi dari tutupnya perusahaan-perusahaan besar.

3. Masalah BPJS
Soal BPJS di mana rumah sakit semua komplain belum dibayar. Saya belum cek betul apakah tidak dibayarnya itu karena dana BPJS dipakai untuk proyek infrastruktur, karena ada isu begitu, atau karena dananya tidak cukup dikarenakan tanggungannya lebih besar daripada biaya penanggungan. Sehingga ada usul kepada presiden untuk menaikkan iuran BPJS. Kenaikan iuran BPJS ini akan berbahaya buat Jokowi karena menaikan harga minyak saja tidak berani, walaupun harga minyak sudah kedodoran. Belum lagi akibat pemerataan harga BBM dari Sabang sampai Merauke. Itu pertamina bangkrut di wilayah Papua dan Indonesia Timur. Nah, masalah BPJS sangat dahsyat seandainya terbukti dananya dipakai untuk infrastruktur. Sementara kalau iuran BPJS dinaikkan rakyat langsung akan teriak.

4. Bangkrutnya Beberapa BUMN
Beberapa BUMN kita diprediksi sebentar lagi akan bangkrut karena pinjaman yang 50 juta dolar dari China itu ke beberapa Bank seperti Bank Mandiri, BRI dll untuk membangun infrastruktur yang mangkrak. Makanya aneh ketika dipaksakan BUMN yang bukan bidangnya mengerjakan infrastruktur. “BUMN yang karya karya itu kan kontraktor sebenarnya tapi dipaksa menjadi investor. Coba bayangkan, apa nggak ngawur ini”.

5. Utang yang terus membengkak
Utang yang terus membengkak ini yang sering dibicarakan. Bersilat lidahlah Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Rizal Ramli dan masing masing kubunya yang mengatakan kita kelola utang secara prudent, yang mengatakan ini sudah lampu merahlah utang. Saya sebagai bukan ahli keuangan dan ekonomi cuma bilang begini saja. “Utang bukan diukur dari sekian persen dari PDB tapi hitunglah dari kemampuan membayar cicilan. Itu lebih riil kan. Sekarang APBN mampu gak bayar cicilan. Faktanya adalah untuk membayar cicilan tahun ini itu pinjem. Jadi jangan sok bicara ekonomi makro ini masih sekian persen dari PDB dll. bukan itu. Aspek membayar cicilan itu, sanggup tidak APBN kita. Ternyata kan tidak. Tapi orang ekonomi terlalu teoritis semua.”

6. Isu Impor
Baik impor garam, beras, bawang dan lain lain. “Bukan rahasia lagi dalam impor itu ada kongkalikong. Gak mungkin dapat izin impor itu kalau tidak menyogok. Gak ada impor itu yang gratis.”

Nah, Ada pejalasan dari Menteri Perdagangan Enggartiarso Lukito bahwa semua impor beras itu perintah Jusuf Kalla. “Dia bilang semua keputusan berdasarkan rapat koordinasi. Dengan Menko Ekuin. Jadi penambahan menjadi dua juta ton itu perintah JK dengan alasan karena takut ada chaos.”

7. Anjloknya Nilai Tukar Rupiah
“Tadi saya kasih statemen itu kalau dollar bertahan 15 ribu atau lebih buruk lagi sampai hari H pemilu, Jokowi bukan dikalahkan Prabowo tapi dikalahkan oleh dollar. Pasti kalah. Kenapa? “Karena menurunnya nilai rupiah itu sekaligus memukul daya beli kita dalam pasar internasional, tidak mungkin kita hidup dari domestik. Dan di situlah kita hancur.”

Saya tiga bulan lalu bertemu dengan teman teman saya di Singapura dan orang-orang perbankan. Mereka cerita sama saya, “Pak Ryaas itu rupiah tidak mungkin menguat selama neraca perdagangan anda defisit. Tidak mungkin karena anda butuh dollar terus kalau Anda butuh dollar terus anda harus beli dollar terus. Kalau Anda beli terus harga naik.”

Jadi tidak usah pakai ilmu tinggi-tinggi kalau mau perbaiki nilai rupiah, maka perbaiki neraca perdagangan. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau ekspor tidak ada. Karena dolar akan masuk kalau ada ekspor. “Khayalan aja itu bilang rupiah akan menguat”. [KabarNet/Eramuslim/adl]

Jakarta – KabarNet: Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mempertanyakan keberanian Ketua KPK Agus Rahardjo cs untuk memeriksa Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian terkait kasus korupsi yang menjerat bos CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman. Dia juga mempertanyakan kesungguhan KPK untuk menuntaskan kasus tersebut.

Bambang mengatakan meski telah dibantah (oleh pihak Polri), KPK masih perlu memeriksa Tito. Dia mengatakan pemeriksaan Tito diperlukan untuk mengkonfirmasi bantahan Iqbal mengenai aliran dana tersebut. “Untuk mendapatkan konfirmasi soal klaim Muhammad Iqbal,” tandas Bambang.

“Pimpinan KPK tengah diuji publik apakah masih punya nyali untuk membongkar kasus ini hingga tuntas, setidaknya memanggil dan memeriksa Tito Karnavian,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (8/10/2018) lalu.

Bambang menyampaikan itu untuk menanggapi pemberitaan mengenai dugaan perusakan barang bukti berupa buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR oleh dua penyidik KPK, Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisarisaris Harun. Roland dan Harun diduga telah merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank tersebut dan membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari Basuki.

Peristiwa tersebut terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 Gedung KPK pada 7 April 2017. KPK telah mengembalikan keduanya ke kepolisian karena dugaan perusakan tersebut.

Isi lembaran buku yang hilang tersebut berisi catatan transaksi keuangan yang dibuat oleh Bagian Keuangan CV Sumber Laut Perkasa Kumala Dewi Sumartono. Keterangan Kumala soal buku tersebut tercatat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik KPK Surya Tarmiani pada 9 Maret 2017.

Dokumen pemeriksaan tersebut mengungkap keterangan Kumala tentang catatan pengeluaran uang Basuki yang ditengarai salah satunya buat para petinggi polisi, termasuk Tito. Ketika bersaksi untuk kasus yang sama di pengadilan tindak pidana korupsi pada 3 Juli lalu, Kumala mengakui dialah yang membuat buku catatan itu atas perintah Basuki dan atasannya, Ng Fenny, yang menjabat general manager.

Menurut dokumen pemeriksaan yang diperoleh IndonesiaLeaks, Surya meminta penjelasan ke Kumala tentang 68 transaksi yang tercatat dalam buku bank merah atas nama Serang Noor itu. Catatan arus uang masuk dan keluar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan Singapura. Tak semua penerima tertulis dengan nama jelas. Sebagian hanya menggunakan inisial.

Seperti tertuang dalam salinan berita acara pemeriksaan itu, ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi Kepolisian RI. Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki langsung maupun melalui orang lain. Tertulis di dokumen itu bahwa dalam buku bank merah nama Tito tercatat sebagai Kapolda/Tito atau Tito saja.

Kumala menjelaskan, dalam dokumen pemeriksaan, ada pemberian dana kepada Tito saat ia menduduki kursi Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Tito memegang posisi ini pada Juni 2015 hingga Maret 2016. Empat pengeluaran lain tercatat ketika ia menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016. Aliran lain tercatat sesudah ia dilantik Kepala Kepolisian RI. Nominal untuk setiap transaksi berkisar Rp 1 miliar.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian enggan menanggapi informasi aliran dana dalam berkas penyidikan Kumala. Tak satu pun pertanyaan yang ia jawab. Ia mengaku sudah mendelegasikan permohonan wawancara tim Indonesialeaks kepada bawahannya. “Sudah dijawab sama humas,” ujarnya.

Lewat surat tertulis, Muhammad Iqbal selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri saat itu, membantah aliran dana kepada Tito. Menurut dia, catatan dalam buku merah itu belum tentu benar. “Tidak benar, Kapolri tidak pernah menerima itu. Dulu waktu menjadi Kapolda Papua, Kapolri juga pernah mengalami hal yang sama dan sudah diklarifikasi,” kata dia.

Bambang Widjojanto mengatakan meski telah dibantah, KPK masih perlu memeriksa Tito. Dia mengatakan pemeriksaan Tito diperlukan untuk mengkonfirmasi bantahan Iqbal mengenai aliran dana tersebut. “Untuk mendapatkan konfirmasi soal klaim Muhammad Iqbal,” kata dia. [KabarNet/Tempo/Indonesialeaks/ adl]

Jakarta – KabarNet: Indonesia Police Watch (IPW) berharap Polisi agresif dan cepat mengusut siapa di belakang IndonesiaLeaks dan motivasinya membuka kasus Buku Merah yang menimbulkan kegaduhan. “Jika Polri bisa agresif dan cepat mengungkap kasus hoaks Ratna Sarumpaet, tentunya Polri bisa cepat pula mengusut IndonesiaLeaks yang terindikasi menyebar hoaks,” kata Ketua IPW Neta S Pane, lewat keterangan tertulisnya, Jumat (12/10).

Dari pantauan Indonesia Police Watch (IPW), kata Neta, IndonesiaLeaks bisa terkena tuduhan menyebar hoaks, sebab Ketua KPK Agus Raharjo sudah mengatakan apa yang diungkapkan IndonesiaLeaks tidak benar, sementara di masyarakat sudah terjadi kegaduhan dan kontroversial.

Di sisi lain, lanjutnya, siapa pengelola IndonesiaLeaks tidak pernah muncul ke permukaan. Bahkan indonesialeaks.com tidak menampilkan nama-nama pengelola dan hanya menampilkan sejumlah logo media sebagai mitra dan inisiator. “Apakah sebuah lembaga yang tidak berani secara jantan menampilkan figur pengelola dan penanggungjawabnya pantas dipercaya? Namun polisi tetap bisa menelusurinya, dengan cara memanggil dan memeriksa figur-figur yang logonya terpasang di IndonesiaLeaks,” katanya.

Menurut Neta, dalam kasus Buku Merah yang menyeruak akhir-akhir ini terlihat sangat sarat dengan permainan manuver politik ketimbang kasus hukumnya, mengingat kasus hukumnya sudah selesai seperti kata Ketua KPK. “Sasaran kasus Buku Merah ini jelas dan terang-benderang hendak menyasar ke pemerintahan Jokowi, ada pun Kapolri Tito Karnavian hanya sebagai sasaran antaranya,” ujarnya.

IPW melihat ada yang aneh dalam kasus Buku Merah ini, sebab kasus daging dengan tersangka Patrialis Akbar itu sudah lama selesai proses hukumnya di KPK, tapi kenapa baru dimunculkan lagi menjelang pilpres 2019. “Ini tak lain karena ada manuver dari pihak tertentu yang tidak suka melihat kedekatan Tito dengan Presiden jokowi,” jelasnya.

IPW menilai dalam kasus Buku Merah ini bola ada di KPK dan meminta Lembaga anti rasuah itu harus solid. “Jangan mau dipecah dari luar maupun dari para mantan pimpinannya yang pernah berseteru dengan institusi polri,” tukasnya.

Apalagi, lanjutnya, ketua KPK Agus Raharjo sudah mengatakan dugaan aliran dana ke Tito itu tidak benar. Ketua KPK juga mengatakan buku catatan yang disebut sebagai Buku Merah itu hanya sebagai petunjuk yang sudah diklarifikasi ke Basuki Hariman bahwa tidak benar memberikan uang ke Tito. “Artinya, pernyataan ketua KPK itu merupakan suara resmi KPK. Begitu juga soal perusakan buku sudah dijelaskan ketua KPK bahwa tidak cukup bukti dan sudah dihentikan penyelidikannya. Apakah ketua KPK tidak layak dipercaya,” katanya.

Mengingat situasi sekarang ini sudah memasuki tahun politik, IPW berharap Polri dan KPK harus sinergi dan jangan mau diadu domba hingga muncul cicak buaya jilid 3. “KPK harus terus agresif memburu koruptor di tahun politik ini dan Polri harus mampu maksimal menjaga keamanan hingga pilpres 2019. KPK harus solid dan Polri harus solid agar koruptor bisa disapu bersih dan tidak ikut-ikutan bermanuver mengadu domba KPK dengan Polri,” pungkas Neta.

Sebelumnya diberitakan, kasus pengrusakan barang bukti yang dilakukan dua bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yaitu Roland Ronaldy dan Harun kembali mencuat setelah Indonesialeaks mengungkap adanya rekaman CCTV peristiwa pengrusakan tersebut.

Pada Oktober 2017 silam, pengawas internal KPK telah menyatakan Roland yang saat itu berpangkat Ajun Komisaris Besar dan rekannya Komisaris Harun terbukti merusak barang bukti KPK. Keduanya disebut merobek 15 lembar halaman buku bank yang mencatat transaksi perusahaan milik Basuki Hariman yang berisi sejumlah pengeluaran uang ke pribadi dan lembaga untuk memuluskan impor daging sapi. Keduanya juga diduga mengubah berita acara pemeriksaan terhadap staf bagian keuangan CV Sumber Laut Perkasa, Kumala Dewi Sumartono.

Indonesialeaks memperoleh dokumen yang menunjukkan adanya perbuatan penodaan barang bukti tersebut. Indonesialeaks merupakan kanal bagi para informan publik yang ingin membagi dokumen penting tentang skandal yang layak diungkap. Mereka bisa merahasiakan identitas. Prinsip anonimitas ini bertujuan untuk menjamin keselamatan para informan. Dari dokumen Indonesialeaks terungkap, ada dua keterangan penting yang hilang akibat pengrusakan dokumen tersebut. [KbrNet/Seruji.co.id/Slm]

Baca Juga: Buku Merah

Jakarta – KabarNet: Malam itu anak kami yang baru berusia 14 bulan terus menangis,, Karena sudah hampir 2 hari belum makan atau minum susu sama sekali. Hanya asi dari ibunya dan itu pun Sudah tak keluar lagi karena ibunya juga sudah hampir 2Hari tak makan apapun.

Kondisi anak kami benar benar sudah lemah,, Badan nya panas,, Pun istri kami yang ikut menangis melihat kondisi anak semata wayang kami yang terus menerus menangis tanpa suara. Kami tak bisa berbuat apa apa karena kondisi dan logistik yang susah didapatkan.

Waktu itu sekitar pukul 21.30 ada 4 orang berseragam putih-putih lewat didepan tenda kami,, Mungkin karena mendengar tangisan anak kami mereka menghampiri kami. Mereka bertanya tentang kondisi kami sambil mengamati keadaan sekitar kami,, Terutama kalung salib yang tergantung dileher anak kami. Ketika salah seorang dari mereka mengambil hp dan menyenteri keadaan sekeliling kami,, Jantung ini seakan berhenti berdenyut,, Inilah laskar FPI yang selalu kami musuhi,, Apa yang akan mereka lakukan pada kami !!??

Seribu pikiran ketakutan melayang layang dibenak kami. Ketakutan kami semakin menjadi jadi ketika 2 orang dari mereka pamit mau ke kamp mereka sebentar. Hanya tinggal 2 orang yang masih berjaga jaga disekitar kami.

Tak lama kemudian datanglah 2 orang yang tadi bersama teman temannya sekitar 13 orang sambil memanggul barang. Mereka menghampiri kami lalu menyerahkan bahan makanan yang lumayan banyak termasuk susu buat anak kami dan beberapa roti dan air mineral. Dan membagikan kepada tetangga yang dekat dengan kami.

Dada kami sesak tak bisa berkata apa-apa. Salah satu dari mereka mengambil gelas dan menuangkan sedikit susu dan memberikannya kepada istri kami untuk segera meminumkannya kepada anak kami.

Dalam remang kulihat air mata jatuh darimata salah satu orang tersebut ketika melihat anak kami yang seperti kesurupan meminum susu tadi. Kami bertanya apa sebabnya ia menangis melihat anak kami minum susu. Apa jawabannya !!??

Ia berkata; Alangkah dzalim nya saya ketika melihat sesama mahluk tuhan menderita,, Tetapi kami tak kuasa berbuat apa apa.

Perhatian saya tertuju pada kata kata mahluk “tuhan”. Kenapa bukan sebutan yang sering digunakan pada mereka yang mengaku paling toleran ??

Pelajaran berharga bagaiman kami jadi tau mana hitam mana putih,, Mana yang benar-benar tulus menolong sesama meskipun beda keyakinan.

Puji Tuhan !!! Saya menyesal dulu saya gencar meminta untuk membubarkan ormas tersebut. Buat saudara ku yang ingin agar ormas tersebut dibubarkan,,

Satu pertanyaan ku mampu kah kalian meninggalkan anak,, Istri,, Keluarga dan semua kesenangan kalian hanya untuk menolong orang orang yang tidak bisa membalas kebaikan kalian ini !!?? Puji Tuhan !!

Oleh : Martinus Rivano,, Palu.

Source: Radar Pribumi

Jakarta – KabarNet: IndonesiaLeaks, sebuah jaringan yang didukung sejumlah media ternama dalam melakukan peliputan investigatif, merilis hasil investigasi mereka yang dilakukan beberapa bulan lalu. Investigasi dilakukan terhadap sebuah laporan yang dimasukkan ke keranjang digital milik IndonesiaLeaks yang menyebutkan telah terjadi perusakan barang bukti berupa buku bersampul merah oleh dua orang penyidik KPK dan raibnya BAP hasil penyidikan atas saksi bernama Kumala Dewi Sumartono.

Disampul buku berwarna merah, yang juga disertakan ke keranjang digital IndonesiaLeaks, tertulis “Buku Bank” yang berisi laporan keuangan perusahaan. Bersamaan buku bersampul merah yang beberapa halamannya sudah terkoyak dan hilang tersebut, IndonesiaLeaks juga menerima buku ”Buku Kas” bersampul berwarna hitam, dan dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap saksi bernama Kumala Dewi Sumartono yang dilakukan penyidik sipil KPK bernama Surya Tarmiani.

Ternyata, buku merah maupun dokumen lainnya saling terkait, yakni merekam kesaksian anak buah pengusaha daging Basuki Hariman mengenai catatan uang untuk sejumlah pejabat. Basuki adalah salah satu tersangka dan akhirnya menjadi terpidana kasus suap kepada Hakim Konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017. Keberadaan buku merah itu sendiri sempat membuat gaduh seisi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lantaran barang bukti tersebut pernah dilaporkan dirusak. Hal ini belum pernah terungkap secara lugas kepada publik.

Sementara kabar yang mengemuka ke media kala itu adalah, Direktorat Pengawas Internal KPK menjatuhkan sanksi terhadap dua penyidik kasus suap daging sapi Basuki Hariman dari unsur Polri, yakni AKBP Roland Ronaldy dan Kompol Harun. Kedua penyidik tersebut dipulangkan ke Polri. Padahal, masa bakti mereka seharusnya baru selesai pada tahun 2019.

Tak hanya itu, ada pula kejanggalan mengenai BAP saksi Kumala Dewi dalam perkara suap tersebut yang dibuat penyidik KPK dari unsur sipil, yakni Surya Tarmiani. Sebab, BAP itu tak pernah sampai ke pengadilan. Dalam lembaran-lembaran BAP saksi Kumala Dewi yang dibuat Surya, tertulis rincian aliran dana ke sejumlah pejabat negara selain Patrialis Akbar.

Belakangan, dalam persidangan kasus tersebut, BAP Surya Tarmiani digantikan oleh berkas pemeriksaan Kumala Dewi yang dilakukan oleh Roland. BAP bikinan Surya maupun Roland juga diterima oleh IndonesiaLeaks.

Suara.com bersama sejumlah media lain yang tergabung dalam IndonesiaLeaks, berkolaborasi menelisik kebenaran informasi seluruh berkas itu. Sedikitnya, empat pegawai KPK mengonfirmasi validitas dokumen yang masuk ke IndonesiaLeaks.

IndonesiaLeaks, merupakan kanal bagi publik yang ingin membagi dokumen penting tentang beragam kasus yang layak diungkap ke masyarakat. Terhadap laporan yang memenuhi syarat, jaringan media ini menindaklanjuti melalui peliputan lanjutan, dan menyajikan secara profesional, dan memegang standar etik jurnalistik.

Ajun Komisaris Besar Polri (AKBP) Roland Ronaldy, yang baru tiga bulan menjabat sebagai Kapolres Cirebon, menebar senyum sembari meladeni pertanyaan wartawan mengenai persiapan polisi menghadapi arus mudik Idul Fitri 1439 Hijriah, medio Juni 2018.

Beragam pertanyaan jurnalis yang menemuinya di Pos Pelayanan Lebaran 2018 Rest Area 208 Tol Palikanci Polres Cirebon Kota, sepekan sebelum lebaran, dijawab Roland. Saat pulang ke mapolres, sembari sesekali menunjuk peta besar yang terpajang di dinding hadapannya, Roland juga bersemangat menerangkan sejumlah persiapan pengamanan rute pemudik di Cirebon.

Namun, suasana berubah saat sejumlah jurnalis IndonesiaLeaks melanjutkan sesi wawancara di dalam ruang kerjanya. Dahi Roland mendadak berubah, sesaat setelah duduk di kursi. Persisnya saat membaca salinan digital dokumen berkop KPK dalam ponsel yang baru saja disodorkan kepadanya. “Apa? Apaan nih? Maksudnya?” kata Roland sembari menggulirkan jempolnya di layar ponsel tersebut. Ia sempat terdiam, khusyuk membaca dokumen digital yang diberikan.

Dokumen yang disodorkan dan membuat raut wajah Roland berubah tersebut adalah salinan digital berkas yang disebut-sebut melatari dirinya terpaksa angkat kaki dari KPK. Berkas itu adalah salinan BAP penyidik KPK Surya Tarmiani terhadap Kumala Dewi Sumartono, staf keuangan CV Sumber Laut Perkasa, tertanggal 9 Maret 2017.

Kala itu, Kumala diperiksa sebagai saksi untuk Ng Fenny, salah satu tersangka dalam kasus suap pengusaha impor daging Basuki Hariman terhadap hakim konstitusi Patrialis Akbar. Sebagaimana Kumala, Ng Fenny adalah anak buah sekaligus tangan kanan Basuki.

Uang suap itu guna mengatur hasil akhir uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Uji materi UU tersebut terbilang penting bagi Basuki, karena menentukan nasib importir daging seperti dirinya.

Merujuk dokumen surat perintah penyidikan yang diteken Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif tertanggal 26 Januari 2017, terdapat 12 penyidik yang mendapat tugas menangani perkara suap impor daging sapi oleh Basuki Hariman. Selain Surya Tarmiani, terdapat pula HN Christian, Muslimin, Rufriyanto M Yusuf, Hendry S Sianipar, serta duo Roland dan Harun. ”Ah, ini kan soal rahasia, ngapain sih ditanyain lagi,” tukas Roland sembari mengembuskan nafas panjang. Ia lantas mengembalikan ponsel itu kepada jurnalis….. “Saya kan tidak tahu, saya sudah di sini. Udah, nggak usah lu bahas lagi yang kayak gitu. Udah selesai itu. Suka banget bahas-bahas yang lama.” Ia melanjutkan, “Udahlah, kalau mau bahas ini, bahas ini (persiapan lebaran), ayo! Saya nggak mau kalau bahas itu,” tukasnya lagi………Wawancara itu benar-benar terhenti setelah Roland memanggil bawahannya masuk ke ruangan untuk memastikan rekaman terhapus dari kartu memori kamera.

——–

Di Jakarta, Harun tak membalas surat permintaan wawancara IndonesiaLeaks mengenai dugaan skandal perusakan barang bukti penyidikan KPK, maupun dokumen pemeriksaan Kumala oleh Surya Tarmiani.

Surat tak berbalas, IndonesiaLeaks justru berhasil menemui Harun pada malam hari di rumahnya, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Namun, Harun memilih bungkam ketika dimintakan konfirmasi mengenai dugaan perusakan buku merah barang bukti penyidikan, serta keberadaan BAP Kumala yang dibuat oleh Surya Tarmiani. “Sudah… sudah… nggak usah…” tutur Harun turun dari mobilnya. Ia lantas terburu-buru menutup pagar dan masuk ke dalam rumah.

Demikian juga penyidik lainnya, Surya, juga enggan menjelaskan tentang dokumen BAP yang tertera nama dirinya, serta disebut tak pernah terpakai dalam persidangan Basuki, Ng Fenny, maupun Patrialis. “Aduh, begini saja deh, tanya saja sama pimpinan ya,” tukasnya di kantor KPK, Jumat, 21 September.

Namun, Surya tak membantah meski tak secara lugas mengakui pernah memeriksa Kumala Dewi. “Sudahlah, sudah lewat,” jawab Surya.

Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo, saat ditemui IndonesiaLeaks, malah memberikan jawaban off the record ketika dikonfirmasi mengenai dokumen pemeriksaan tersebut. BAP tertanggal 9 Maret 2017 yang diterima IndonesiaLeaks itu berisi keterangan Kumala Dewi kepada penyidik KPK Surya Tarmiani, mengenai catatan pengeluaran uang milik Basuki. Total terdapat 68 transaksi keuangan terhadap banyak orang, yang salah satunya ditengarai untuk para petinggi polisi.

Catatan pengeluaran uang itu sendiri bersumber dari buku bank bersampul berwarna merah dan hitam, yang disita KPK saat menggeledah kantor perusahaan Basuki, bulan Januari 2017. Penyidik dalam BAP itu disebut menunjukkan kedua buku kepada Kumala saat pemeriksaan. Surya Tarmiani, si penyidik, lantas meminta Kumala menjelaskan aliran uang yang tertera dalam kedua buku tersebut.

Dalam penjelasan di BAP, buku bersampul merah dan hitam itu adalah catatan keuangan perusahaan lain milik Basuki, bukan CV Sumber Laut Perkasa tempat Kumala dipekerjakan. Transaksi uang masuk dan keluar yang tercatat dalam kedua buku itu memakai mata uang Rupiah (Rp), Dolar Amerika Serikat (USD), dan Dolar Singapura (SGD). Setiap transaksi nominalnya bervariasi, mulai puluhan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Bahkan, dalam empat lembar pertama saja di buku merah, persisnya di kolom “kredit”, tercatat Rp 38 miliar yang dikeluarkan Basuki untuk sejumlah pejabat.

Catatan pengeluaran itu terekam sejak Desember 2015 hinga Oktober 2016. Namun, tak semua pihak penerima tercatat dalam nama jelas. Sebab, sebagian tertulis dalam bentuk inisial. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik Surya menanyakan kepada Kumala mengenai pengeluaran uang yang tercatat dalam buku merah. Pada bagian depan buku merah tertulis nomor rekening 428175XXXX BCA Kantor Cabang Utama Sunter Mall atas nama Serang Noor IR.

Kumala mengakui, memahami arus keluar-masuk uang yang tercatat dalam buku merah. Sebab, ia sendiri yang melakukan pencatatan di buku itu. Dia menjelaskan, Serang merupakan mantan Direktur Utama CV Sumber Laut. Nomor rekening atas nama Serang masih digunakan, meski yang bersangkutan tak lagi bekerja di perusahaan tersebut.

Kumala bertugas mencatat arus keluar-masuk uang, tapi seluruhnya atas perintah Basuki dan Ng Fenny sebagai atasan. Penyidik lantas meminta Kumala menjelaskan 68 transaksi yang tercatat dalam buku tersebut. Sebab, sebanyak 19 transaksi di antaranya mengalir untuk nama-nama terkait institusi Polri.

Kumala, masih seperti yang tertulis dalam BAP, mengakui tidak mengetahui tujuan pemberian uang kepada sejumlah orang tersebut. “Saya tidak tahu maksud maupun kepentingan dalam pemberian uang kepada beberapa orang sebagaimana penjelasan saya pada nomor 39 (nomor pertanyaan dalam BAP). Karena saya hanya menjalankan perintah Basuki Hariman atau Ng Fenny untuk menyiapkan uang yang dibutuhkan,” tutur Kumala yang tertulis dalam BAP.

Ketika bersaksi untuk kasus suap Patrialis Akbar di Pengadilan Tipikor Jakarta, 3 Juli 2017, Kumala Dewi mengulang pernyataannya yang sama seperti dalam BAP tersebut. “Saya mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkan saja. Ada di buku bank,” kata Kumala.

BELUM genap sebulan setelah memeriksa Kumala Dewi, Surya Tarmiani terkena musibah. Tas berisi komputer jinjing miliknya hilang dicuri pelaku misterius. Kasus ini juga mendapat perhatian dari banyak media massa kala itu.

Pencurian itu terjadi pada awal April 2017. Surya, saat itu baru saja pulang dari luar kota. Belakangan diketahui, Surya baru pulang dari Yogyakarta untuk menemui saksi ahli kasus suap Patrialis. Saat itu, Surya menumpangi taksi ke rumah indekosnya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sesampainya di tujuan dan bagasi taksi dibuka, tiba-tiba ada pemotor yang menyambar tas milik Surya.

KPK kala itu membenarkan Surya kehilangan komputer jinjingnya. Namun, pihak KPK tidak lugas menjawab soal bukti-bukti kasus yang tersimpan dalam laptop. “Kalau isi laptopnya apa, saya tidak tahu soal itu. Tapi pasti isi laptop itu adalah bagian dari pekerjaan yang dilakukan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (13/11/2017).

Selain melaporkan kehilangan ke polisi, tim Pemeriksa Internal KPK melakukan klarifikasi. “Karena ini standar aturan di KPK, ketika ada perlengkapan kerja yang hilang, dilakukan klarifikasi internal. Kalau ada dugaan pencurian, itu dilaporkan dan didampingi tim dari pemeriksa internal,” tukasnya.

Selang sepekan setelah gonjang-ganjing komputer jinjing Surya dirampok pelaku misterius, Direktorat Pengawas Internal KPK menerima laporan tertulis dugaan perusakan barang bukti perkara Basuki Hariman – Patrialis Akbar.

Dalam laporan itu, disebut bahwa perusakan barang bukti perkara suap dilakukan oleh Roland Ronaldy dan Harun. Mengenai barang bukti yang dirusak, dalam surat laporan itu disebutkan: “Barang bukti yang dirusak adalah buku bank warna merah dengan sampul depan bertuliskan a/n Serang Noor IR, No Rek 428175XXXX BCA KCU Sunter Mall. Buku tersebut adalah catatan keuangan perusahaan Basuki Hariman, yang dibuat oleh Staf Keuangan bernama Kumala Dewi. Yang menarik pada buku bank tersebut adalah di dalamnya dituliskan suap yang diberikan oleh Basuki Hariman kepada berbagai pihak yang salah satunya adalah pejabat Polri.”

Terdapat 9 lembar atau 18 halaman catatan pengeluaran uang Basuki yang disobek dari buku merah tersebut. Mereka juga disebut membubuhkan Tipp-Ex pada kolom berisi nama-nama penerima uang dalam buku.

Sebanyak 9 lembar yang disobek itu di antaranya ialah halaman yang memuat transaksi keuangan antara 17-22 Desember 2015 (1 lembar/2 halaman); dan, catatan tanggal 19 – 25 Januari 2016 sebanyak 1 lembar.

Selanjutnya, 2 lembar catatan transaksi tanggal 24-30 April 2016; 2 lembar tulisan transaksi tanggal 18 Mei – 3 Juni 2016; 2 lembar catatan transaksi 1-22 Juli 2016; dan, selembar catatan tertanggal 15-24 Agustus 2016 juga dikoyak dan hilang.

Tak hanya itu, dalam surat pelaporan juga dinyatakan, Roland dan Harun disebut mengulang pemeriksaan terhadap Kumala Dewi. Sebab, BAP Kumala Dewi oleh Surya Tarmiani memuat uraian pemberian uang Basuki ke berbagai pihak yang bersumber dari buku merah dan hitam.

Merujuk dokumen persidangan para terdakwa perkara suap Patrialis, tak ada berkas BAP Kumala oleh Surya Tarmiani tertanggal 9 Maret 2017 yang salinannya diperoleh IndonesiaLeaks.

Dalam dokumen persidangan perkara itu juga diketahui, penyidik lain beberapa kali memeriksa Kumala Dewi kurun Februari – April 2017. Dalam dokumen tersebut sama sekali tidak memuat keterangan Kumala Dewi mengenai aliran dana ke petinggi polisi. Dalam persidangan kasus impor sapi, catatan keuangan ke petinggi polisi juga tak pernah terungkap.

Dua hari sebelum Roland dan Harun diduga merusak buku catatan keuangan, persisnya pada 5 April 2017, yang disebut pertama diketahui sempat memeriksa Kumala Dewi Sumartono. Tapi, saat memeriksa Kumala dan tercatat di BAP itu—yang juga diterima IndonesiaLeaks—Roland tidak menunjukkan barang bukti catatan keuangan bersampul merah.

Pemeriksaan juga tidak menyinggung informasi yang didapat penyidik Surya Tarmiani. Termasuk mengenai dugaan aliran uang kepada para pejabat negara dan petinggi Polri. Dalam pemeriksaan itu, Roland hanya meminta Kumala Dewi menjelaskan sejumlah alat bukti terkait transaksi pembelian valuta asing. Bahkan, pertanyaan awal dalam BAP yang disusun Roland juga dimulai dengan pertanyaan nomor 35: “Apakah pada saat sekarang ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?”

Pertanyaan pertama dalam BAP Roland tersebut sama dengan pertanyaan kesatu dalam BAP yang disusun Surya Tarmiani. Dengan kata lain, Roland mengulang seluruh pemeriksaan terhadap Kumala Dewi yang sebenarnya telah dilakukan Surya Tarmiani dan telah terekam dalam BAP tertanggal 9 Maret 2017. Berkas itulah yang belakangan dijadikan dokumen pengadilan untuk menjerat Ng Fenny, anak buah Basuki Hariman.

Perkara suap itu sendiri berakhir setelah Patrialis Akbar dihukum 8 tahun penjara. Basuki Hariman dipenjara selama 7 tahun. Ng Fenny dihukum 5 tahun penjara.

——–

Surat laporan kepada PI (Penyelidik Internal) KPK yang mengungkap dugaan perusakan barang bukti oleh Roland dan Harun itu awalnya tak mendapat tanggapan. Akhirnya, terdapat surat laporan kedua yang berisi daftar halaman buku merah yang telah dirusak.

Belakangan, PI KPK mengadili Roland dan Harun yang berakhir dengan kesimpulan keduanya terbukti melakukan pelanggaran etik. KPK lantas memberikan sanksi kepada Roland dan Harun berupa pengembalian ke institusi asal, yakni Mabes Polri.

Ketua KPK Agus Rahardjo, saat dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan, Direktorat PI KPK mempunyai bukti kuat bahwa Roland dan Harun telah melakukan pelanggaran etik tergolong berat. “(Hasil) penyidikan internal memang orangnya melakukan kesalahan, terus akhirnya dipulangkan,” kata Agus Rahardjo.

Atas dasar itulah, KPK memulangkan Roland dan Harun ke lembaga asal mereka, Polri, pada 13 Oktober 2017. Bagi Agus, pemulangan adalah bentuk sanksi berat. Namun, ia tak mau menanggapi pertanyaan kenapa KPK tidak menjerat keduanya memakai pasal pidana perintangan proses hukum.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, saat diwawancarai mengenai hal ini tanggal 19 September 2018, menyatakan hal serupa. “Kami sudah mempelajari dan hasil PI juga menyatakan tidak ada tindak pidana. Itu hasilnya sudah cukup jelas. Kalau pidana, pasti kami salurkan ke penegak hukum lainnya,” kata Basaria.

Dalam dokumen pengembalian Roland dan Harun ke Mabes Polri, KPK hanya menyebut keduanya sedang berkasus. Hal itu tertuang dalam poin 2 surat keputusan bernomor R/4138/KP 07/01-54/10/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, perihal: Penghadapan kembali Pegawai Negeri yang Dipekerjakan pada KPK atas nama Saudara Roland Ronaldy dan Saudara Harun. “Dapat kami sampaikan bahwa saat ini terhadap kedua pegawai dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan oleh Direktorat Pengawasan Internal atas dugaan pelanggaran Peraturan Kepegawaian pada KPK, dan sampai dengan saat ini proses pemeriksaan dimaksud belum selesai.”

Selanjutnya, Mabes Polri mengklaim turut memeriksa Roland dan Harun. Namun, hasil pemeriksaan internal Mabes Polri berbeda dengan PI KPK. Polri memutuskan Roland dan Harun tak terbukti bersalah melakukan penodaan barang bukti. “Hasil pemeriksaan internal Polri yang sudah dikomunikasikan dengan pengawas internal KPK sebelumnya, pemeriksa internal Polri tidak menemukan adanya pelanggaran yang dimaksud,” kata Muhammad Iqbal, dalam jawaban tertulis kepada IndonesiaLeaks pada Agustus 2018.

Saat memberikan jawaban tersebut, Iqbal masih menjabat Kepala Biro Penerangan Masyakarat Mabes Polri. Kekinian, ia mendapat promosi sebagai Wakapolda Jawa Timur. Iqbal mengatakan, Roland dan Harun telah mengklarifikasi data dan alat bukti pelanggaran etik mereka. Dua penyidik itu dikembalikan KPK ke Polri karena masa dinas kontrak sudah selesai. Karenanya, menurut Iqbal, pemulangan Roland dan Harun terlepas dari dugaan perusakan barang bukti. “Kedua penyidik dikembalikan ke Polri karena masa dinasnya hampir selesai,” jelasnya.

Tak sampai enam bulan setelah “dicerai” KPK, karier Roland dan Harun beranjak naik. Seusai menjadi staf di Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Roland diangkat sebagai Kapolres Cirebon sejak Maret 2018. Sementara Harun, yang ketika menjadi penyidik KPK berpangkat komisaris, diterima masuk Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, seperti yang tertuang dalam telegram Kepala Kepolisian RI tertangal 27 Oktober 2017.

Setelah kelar Sespim, Harundi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ia sempat menjabat Kepala Unit. Beberapa bulan setelah itu, mendapat promosi sebagai Kepala Sub Direktorat Fiskal, Moneter, dan Devisa.

SEABREK dokumen berisi buku bank dan dokumen pemeriksaan penyidik KPK dari unsur sipil, Surya Tarmiani, terhadap Kumala Dewi sebenarnya berisi penjelasan mengenai 68 transaksi keuangan yang tercatat dalam buku merah atas nama Serang Noor. Namun, BAP Surya terhadap Kumala Dewi yang berisi penjelasan transaksi keuangan itu ditengarai tak pernah dibawa ke persidangan perkara tersebut. Tak semua nama dalam kolom penerima di buku merah itu tertulis memakai nama jelas. Sebagian hanya tertulis inisial.

Karenanya, Surya dalam BAP itu meminta Kumala menjelaskan 68 transaksi yang tercatat dalam buku merah. Sebanyak 68 catatan transaksi itu terjadi dalam kurun waktu Desember 2015 sampai Desember 2016. Namun, hanya satu catatan transaksi yang berkaitan dengan aliran uang suap Basuki ke Patrialis Akbar, yakni ke Kamaludin—orang dekat Patrialis.

Kamaludin sendiri mengakui saat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 31 Juli 2017, bahwa dirinya adalah penghubung antara Patrialis dan Basuki. Sebanyak 19 transaksi di antaranya mengalir untuk nama-nama terkait institusi Polri. Salah satunya tertulis di dokumen itu, bahwa dalam buku bank merah juga terdapat nama Kapolda/Tito.

Sejumlah nama pejabat di Mabes Polri dan lembaga di bawahnya, Bea Cukai, Balai Karantina, TNI, dan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, juga tercantum dalam catatan buku merah itu, seperti terekam dalam dokumen pemeriksaan Surya terhadap Kumala Dewi.

Menurut kesaksian Kumala dalam dokumen itu, uang tersebut diserahkan langsung oleh Basuki atau orang-orang suruhan. Tapi, ia tak mengetahui maksud penyerahan uang itu karena tugasnya hanya mencatat. Dalam dokumen pemeriksaan, Kumala mengatakan seluruh catatan keuangan dalam buku merah dan hitam dibuat atas perintah Basuki dan atasannya Ng Fenny, yang menjabat general manager. “Saya mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkan,” ungkapnya seperti tertuang dalam berkas pemeriksaan.

———

JENDERAL Tito baru saja keluar dari dalam Istana Negara, Jakarta, seusai menghadiri pelantikan eks wakilnya, Komisaris Jenderal Syafruddin, yang diangkat Presiden Jokowi sebagai Menteri PAN-RB, Rabu siang, 15 Agustus 2018.

Ia sempat menghentikan niatnya menaiki buggy golf untuk pergi, karena diadang jurnalis yang ingin menanyakan perihal pengganti Komjen Syafruddin. Tito berbicara dalam nada pelan sekaligus santai saat menjelaskan alur pergantian wakapolri. Namun, ia menghindar saat IndonesiaLeaks meminta jawaban mengenai informasi aliran dana dalam BAP Kumala Dewi oleh Surya Tarmiani. Tito tak menjawab satu pun pertanyaan yang dilontarkan. Ia menuturkan, sudah memberikan kuasa kepada bawahannya perihal permohonan wawancara tim IndonesiaLeaks. “Sudah dijawab humas. Sudah dijawab humas,” tukasnya.

Tito sempat beberapa kali mengulang pernyataan yang sama. Untuk kali keempat, ia meninggikan intonasi bicaranya, “Sudah dijawab humas, resmi. Cukup ya!”

Ia lantas menaiki boogy golf dan berlalu. Sepekan sebelumnya, IndonesiaLeaks memasukkan surat ke Mabes Polri perihal permintaan wawancara dengan Tito, untuk meminta penjelasan dugaan aliran uang tersebut. Surat itu tak cepat terbalas. IndonesiaLeaks lantas mengirimkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada Tito, juga melalui Mabes Polri. Belakangan, pertanyaan-pertanyaan itu hanya dijawab secara tertulis oleh Muhammad Iqbal, kala masih menjadi Kepala Biro Penerangan Masyarakat dari Divisi Humas Mabes Polri. “Tidak benar. Bapak Kapolri tidak pernah menerima (aliran dana dari Basuki Hariman) itu,” kata Iqbal dalam surat jawaban….. “Orang bisa saja membuat catatan yang belum tentu benar. Dulu sewaktu jadi Kapolda Papua, Kapolri pernah mengalami hal yang sama dan sudah diklarifikasi,” jawab Iqbal.

——-

INDONESIALEAKS menyambangi kediaman Kumala Dewi, Sabtu siang, 23 Juni 2018, untuk meminta penjelasan mengenai kesaksiannya tentang aliran dana Basuki Hariman. “Ibu Kumala Dewi lagi tidur mas. Anak saya juga tidur. Biasanya dia yang mengurusi soal ini, kalau saya, tidak tahu apa-apa,” kata suami Kumala Dewi kepada IndonesiaLeaks.

Ia lantas menyilakan IndonesiaLeaks kembali datang pada sore hari. Namun, ia tak bisa menjanjikan sang istri mau menemui dan memberikan penjelasan. Sang anak, kata dia, juga kemungkinan pergi pada Sabtu sore itu. Selang beberapa jam, IndonesiaLeaks kembali mendatangi rumah Kumala Dewi. Kali ini, sang putra yang keluar menemui. Namun, ia menegaskan, sang ibu tak lagi mau diwawancarai mengenai seluk-beluk pemeriksaan KPK dulu. ”Mohon maaf mas, ibu sudah tidak mau lagi mengurus hal-hal kayak gitu, soal pemeriksaan segala macam. Soalnya ibu sempat trauma sih. Ya sebenarnya memang mau dilupakan loh, gitu pak. Jadi mohon maaf aja sih, kita juga dari keluarga kan sudah tahu kondisinya. Beliau tak mau diwawancara dan nggak mau ditanya-tanya soal itulah,” jelasnya.

Selang sehari, Minggu 24 Juni, wajah Basuki Hariman menyiratkan tanda tanya, penasaran saat kali pertama menyambut IndonesiaLeaks membesuknya di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten. ”Terima kasih ya sudah berempati, tapi yang menghina saya lebih banyak, he-he-he,” tutur Basuki seusai bersalaman.

Namun, raut wajah Basuki berubah menjadi serius dan meradang, ketika tim IndonesiaLeaks memperkenalkan diri sebagai jurnalis. “Saya nggak mau, saya nggak mau. Saya nggak mau diwawancara begitu yah,” tukasnya.

Ia lantas mengancam melapor ke sipir untuk mengakhiri sesi besuk tersebut. “Sana, sana, sana, nggak boleh begitu. Nggak boleh ngomong begitu ya, sana. Saya lapor ke depan nih. Saya nggak mau diwawancarai.”

——

DIREKTUR Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril berharap, KPK mau mengusut tuntas beragam kejanggalan dalam perusakan barang bukti penyidikan tersebut. Sebab, ia menilai terdapat motif menyembunyikan informasi penting di balik perusakan itu. “Saya yakin, motivasinya ada informasi yang disembunyikan, tentu supaya tidak terungkap. Informasinya kalau itu berupa kejahatan korupsi, tentu pelanggarannya makin serius. Ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan,” tutur Oce.

Menurut Oce Madril, KPK bisa saja memperkarakan Roland dan Harun karena menghalangi proses penyidikan. Ia mengatakan, dengan adanya fakta perusakan barang bukti, KPK bisa mengenakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Roland dan Harun. Sebab, ulah mereka menyebabkan sebuah perkara menjadi tidak sempurna. “Bisa dikenakan tuduhan obstruction of justice,” kata dia.

Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, kasus suap Basuki Hariman tetap memungkinkan untuk dikembangkan. Bahkan, ia memastikan barang bukti yang telah rusak serta BAP Kumala Dewi yang menyebut aliran dana kepada orang-orang selain Patrialis, masih ada di KPK. Penyidikan lanjutan kasus itu bisa terjadi bila penyidik menemukan fakta baru. “Ada kasus yang berkembang, ada juga yang tidak,” kata Agus.

————————-

Liputan ini adalah hasil investigasi IndonesiaLeaks platform mandiri bagi informan publik untuk menghadirkan pemberitaan yang berkualitas dan menyuarakan kepentingan publik.

IndonesiaLeaks merupakan kolaborasi media-media ternama seperti Suara.com, Tempo, CNN, Bisnis Indonesia, Jaring.id, Jakarta Post, KBR Arif Rahman Hakim, Liputan6, dan Independen.id….. Disadur dari Suara.com

Source: Seruji

Jakarta 

Pada Oktober 2017 silam, pengawas internal KPK telah menyatakan Roland yang saat itu berpangkat Ajun Komisaris Besar dan rekannya Komisaris Harun terbukti merusak barang bukti KPK. Keduanya disebut merobek 15 lembar halaman buku bank yang mencatat transaksi perusahaan milik Basuki Hariman yang berisi sejumlah pengeluaran uang ke pribadi dan lembaga untuk memuluskan impor daging sapi. Keduanya juga diduga mengubah berita acara pemeriksaan terhadap staf bagian keuangan CV Sumber Laut Perkasa, Kumala Dewi Sumartono.

Indonesialeaks memperoleh dokumen yang menunjukkan adanya perbuatan penodaan barang bukti tersebut. Indonesialeaks merupakan kanal bagi para informan publik yang ingin membagi dokumen penting tentang skandal yang layak diungkap. Mereka bisa merahasiakan identitas. Prinsip anonimitas ini bertujuan untuk menjamin keselamatan para informan. Dari dokumen Indonesialeaks terungkap, ada dua keterangan penting yang hilang akibat pengrusakan dokumen tersebut, yakni:

Nama yang Diduga Menerima Uang Suap Impor Daging Sapi

Dalam catatan buku bank tersebut terdapat catatan mengenai uang yang diberikan kepada sejumlah pejabat, termasuk untuk pejabat Polri. Seperti juga tertuang dalam salinan berita acara pemeriksaan, ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi Kepolisian RI.

Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian tercatat mendapat duit dari Basuki langsung maupun melalui orang lain. Tertulis di dokumen itu bahwa dalam buku bank merah nama Tito tercatat sebagai Kapolda/Tito atau Tito saja.

Kumala menjelaskan dalam dokumen pemeriksaan bahwa ada pemberian dana kepada Tito saat ia menduduki kursi Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Tito memegang posisi ini dari Juni 2015 hingga Maret 2016. Empat pengeluaran lain tercatat ketika ia menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016. Satu aliran lain tercatat sesudah ia dilantik Kepala Kepolisian RI. Nominal untuk setiap transaksi berkisar Rp 1 miliar.

Sumber : Data Indonesialeaks

Beberapa nama pejabat di Markas Besar Kepolisian RI dan Polda Metro Jaya juga tercantum dalam catatan seperti tertuang di dokumen pemeriksaan. Menurut kesaksian Kumala, uang tersebut diserahkan langsung oleh Basuki atau orang-orang suruhannya. Tapi, ia tak mengetahui maksud penyerahan uang itu karena tugasnya hanya mencatat.

Dalam dokumen pemeriksaan, Kumala mengatakan seluruh catatan keuangan dalam buku tersebut dibuat atas perintah Basuki dan atasannya Ng. Fenny, yang menjabat general manager. “Saya mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkan,” ungkapnya seperti tertuang dalam berkas pemeriksaan.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Muhamad Iqbal saat itu, telah membantah isi dokumen tersebut. “Tidak benar, Kapolri tidak pernah menerima itu. Dulu waktu menjadi Kapolda Papua, Kapolri juga pernah mengalami hal yang sama dan sudah diklarifikasi,” kata dia.

Catatan Duit Masuk dan Keluar Basuki Hariman

Penyidik KPK yang bernama Surya Tarmiani, memeriksa Kumala pada 9 Maret 2017. Ia meminta penjelasan ke Kumala tentang 68 transaksi yang tercatat dalam buku bank merah atas nama Serang Noor. Catatan arus uang masuk dan keluar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan Singapura. Tak semua penerima tertulis dengan nama jelas. Sebagian hanya menggunakan inisial. Terkait dengan berita hasil pemeriksaan Surya terhadap Kumala, menyangkut uang masuk dan keluar Basuki Hariman tersebut, juga diduga diganti oleh Roland dan Harun.

Uang yang digelontorkan untuk setiap transaksi cukup fantastis. Jumlahnya bervariasi mulai puluhan juta hingga miliaran rupiah. Dalam empat lembar pertama saja, kolom “kredit” memuat setidaknya Rp 38 miliar. Catatan pengeluaran itu terekam sejak Desember 2015 hinga Oktober 2016. Nilai nominal per transaksi bervariasi, dari puluhan juta rupiah hingga yang terbesar Rp 3,7 miliar untuk setoran kepada satu nama.

Setelah dokumen Indonesialeaks ini keluar, desakan agar KPK menyelidiki lagi kasus perusakan barang bukti ini terus mengalir. Salah satunya datang dari Indonesia Corruption Watch. ICW menilai tindakan pengrusakan barang bukti yang dilakukan dua bekas penyidik KPK asal Polri tersebut sebagai tindakan melawan hukum dan merintangi penyidikan. “Jika KPK bisa kembali melanjutkan kasus ini hingga dugaan penghalangan penyidikan, kedua mantan penyidik KPK bisa dijerat menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Staf Divisi Investigasi ICW, Lais Abid kepada wartawan di kantor LBH Pers, Senin, 8 Oktober 2018.

Menurut Abid, sanksi kepada dua bekas penyidik KPK yaitu Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun, yang dipulangkan ke lembaga Polri dianggap belum cukup. KPK, kata Abid, masih tetap bisa memproses mereka dengan hukum pidana. [KbrNet/Tempo/Slm]

Source: Tempo.CO

Baca Juga berita Tempo.co :

Indonesialeaks Ungkap Aliran Dana Basuki Hariman ke Pejabat Polri

Tim Investigasi Tempo.CO: 

 Dokumen Pemeriksaan yang Menghilang

Oleh : Hersubeno Arief

Hanya beberapa saat setelah Ratna Sarumpaet (RS) mengaku berbohong, seorang teman yang lama aktif di dunia intelijen mengingatkan. “ Coba telusuri kembali, RS pernah kehilangan tas dan HP di Danau Toba.”

Tanggal 3 Juni 2018, RS memang kehilangan hand phone. Sehari sebelumnya dia adu mulut dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan soal evakuasi terhadap para korban kapal motor yang tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara.

Aktivis dan penggiat medsos Mustofa Nahrawardaya melalui akunnya mengunggah info.“BREAKING NEWS : Usai cekcok dahsyat dengan luhut, fitnah super dahsyat akan menerpa bu @RatnaSpaet. Karena HP beliau baru dicuri oleh “pencuri.” Ini sudah seperti modus rutin. Dugaan saya, pelaku adalah pencuri terlatih, dan punya keahlian khusus. Silakan capture tweet saya.”

Pada unggahan tertanggal 3 Juni 2018 itu Mustafa yang menggunakan akun @NetizenTofa melanjutkan, biasanya melalui comotan dari data HP yang “dicuri,” korban akan dihajar dgn fitnah : 01. Foto palsu. 02. Dokumen palsu. 03. Capture percakapan WA palsu. 04 Bahkan, terorisme (pendanaan, radikalisme, dll), 05.Rencana makar, 06. Aib keluarga, 06. Kiriman email palsu.

Tak lama setelah itu akun Mustofa di-suspend twitter. Dia kemudian menggunakan akun @AkunTofa. Namun seperti tantangannya, banyak warga dunia maya yang meng-capture cuitannya.

Kelompok pendukung Prabowo-Sandi meyakini ada permainan intelijen mengapa RS sampai tega membohongi Prabowo. Ini bukan pertamakalinya mereka “kebobolan.” Sebelumnya publik juga dikejutkan dengan kabar yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, bahwa Kapitra Ampera salah satu pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) menjadi caleg PDIP.

Publik terutama kalangan alumni 212 dibuat terbengong-bengong. Bagaimana mungkin seorang pengacara HRS menjadi caleg PDIP. Padahal HRS selama ini sudah mengeluarkan “fatwa” haram hukumnya memilih partai pendukung penista agama. Banyak yang mencurigai Kapitra adalah seorang “agen” yang disusupkan.

Ahmad Dhani, dan Fadlizon termasuk yang curiga, bahkan meyakini bahwa hand phone RS telah disadap. Keduanya  mempersilakan percakapannya dengan RS dibuka kepada publik.

Dua orang ini termasuk beberapa teman yang berkomunikasi dengan RS, sebelum kasusnya meledak. Dhani mengaku dikontak sampai tiga kali oleh RS, sementara Fadli mengaku mendapat kiriman foto wajah RS yang “babak belur” melalui WA. Selain kepada Fadli, foto dengan keterangan “off the record, 21 September malam” itu, juga dikirim ke aktivis buruh Said Iqbal, dan ajudan Prabowo.

Fadli kemudian mengontak RS dan mendapat keterangan bahwa dirinya dianiaya. Tanggal 30 September sore Fadli mengunjungi Ratna di rumahnya dan mendapat cerita lengkap. “Aku sangat down, aku nggak terima perlakuan negara ini kepada saya,” tutur RS ke Fadli.

Seperti kita ketahui, RS kemudian menceritakan hal yang sama kepada Prabowo, Amien Rais, dan sejumlah tokoh lainnya. Beritanya langsung meledak.

Ratna akhirnya mengaku berbohong, setelah polisi dalam waktu yang super singkat membeberkan fakta, bahwa RS bukan dianiaya. Prabowo secara terbuka meminta maaf kepada publik. Para pendukung Prabowo menyebut mereka dibohongi, bukan berbohong. Namun muncul kecurigaan, ada apa di balik semua kehebohan ini?

Untuk apa RS berbohong? Kalau untuk membuat alibi agar tidak diketahui anak-anaknya telah melakukan sedot lemak dan operasi plastik (oplas), apa perlunya sampai melibatkan Ahmad Dhani, Fadlizon, bahkan sampai Prabowo, dan Amien Rais? Kok sangat berlebihan.

Pengakuan ini juga mudah dipatahkan. Polisi mempunyai bukti pembayaran oplas sebesar  Rp 90 juta dengan melakukan auto debet sebanyak tiga kali melalui ATM milik anak lelakinya. Keluarganya jelas sudah tahu, setidaknya anak lelakinya.

Jadi apa maksud RS. Apakah dia sudah berhasil digalang seperti kecurigaan seorang teman dari komunitas intelijen tadi, atau ada agenda lain? Data dalam hand phone RS yang berhasil disedot bisa menjadi info dasar, dan kelemahan psikologinya dipelajarinya. Ini bisa mengubah RS menjadi senjata yang mematikan,  karena bisa langsung melakukan penetrasi ke sasaran utama, tanpa dicurigai.

Ekonom PDIP Kwik Kian Gie mengaku sudah curiga terhadap RS. Kwik menyampaikan kecurigaannya ini kepada Sandiaga Uno. Dia baru membuka cerita ini kepada publik setelah kasusnya meledak. Kecurigaan Kwik bermula dari cerita Ratna bahwa dia tengah menangani dana trilyunan bantuan untuk warga Papua dari Bank Dunia yang diblokir Departemen Keuangan. Cerita ini bagi Kwik tidak masuk akal. Karena itu dia memperingatkan Sandi agar berhati-hati. Sebab RS adalah salah satu Jurkamnas Prabowo-Sandi.

Itu cerita versi kubu Prabowo. Bagaimana dengan versi pendukung Jokowi?

Mencari suaka ke Cile

Sangat berbeda dengan cerita kubu Prabowo yang terkesan sangat sederhana, “dibohongi,” kubu pendukung Jokowi menduga kebohongan RS merupakan skenario yang dirancang sangat matang. Budiman Sujatmiko menuding kubu Prabowo Subianto menggunakan teknik kampanye ala Donald Trump saat memenangkan Pilpres Amerika Serikat 2016.

Teknik kampanye yang dimaksud adalah Firehose of Falsehood, yakni memanfaatkan kebohongan sebagai alat politik. Teknik itu juga telah digunakan  pada Pilkada DKI dan berhasil memenjarakan Ahok. Menariknya dengan teori ini Gubernur DKI Anies Baswedan ikut terseret-seret. Sebab Pemprov DKI memberi bantuan tiket RS untuk pergi ke Cile.

Alur ceritanya kurang lebih sebagai berikut : RS telah merancang lama skenario ini. Pada bulan Januari 2018 dia mengajukan bantuan tiket ke Gubernur DKI untuk pergi ke Cile. Setelah itu RS melakukan operasi plastik agar terlihat seperti orang yang dianiaya. RS kemudian merancang hoax tersebut dengan melibatkan tim pemenangan Prabowo, terutama yang berasal dari Gerindra.

Setelah berita penganiayaan meledak, pada tanggal 4 Oktober 2018 RS terbang ke Cile untuk mengikuti The 11 Women Playright Internasional Conference (WPI). Cile dipilih karena negara ini tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Setelah tiba di Cile, RS langsung bicara kepada media bahwa dia kabur dari Indonesia karena mengalami ancaman kekerasan dari penguasa.

Pada forum WPI, RS membeberkan sejumlah bukti berupa foto dan pemberitaan media. Setelah itu RS minta suaka ke beberapa negara dengan alasan keselamatannya terancam. Setelah mendapat suaka, RS akan melakukan kampanye internasional tentang keburukan rezim otoriter Jokowi, dan minta dunia internasional menekan pemerintah Indonesia.

Dengan tekanan tersebut elektabilitas Jokowi jeblok, kalah dalam Pilpres. RS melenggang kembali ke Indonesia sebagai pahlawan! Itu cerita versi kubu pendukung inkumben yang  beredar di sejumlah medsos.

Benarkah?

Ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan.

Pertama, skenario yang dibuat oleh RS terlalu sederhana. Dia melakukan operasi plastik untuk membuat terlihat seperti orang yang dikeroyok dan digebuki. Bagi polisi sangat mudah untuk membuktikannya. Luka bekas pukulan, jelas sangat berbeda dengan bekas operasi. Melalui visum dokter hal itu sangat mudah dibuktikan.

Kedua, alibi yang dibangun RS juga sangat mudah dipatahkan. Dia tengah menuju bandara Husein Sastra Negara, Bandung ketika tiba-tiba dikeroyok. Nama RS tidak tercatat dalam manifest penumpang yang akan terbang hari itu. Tidak ada satupun rumah sakit, atau klinik di Bandung yang pernah merawat RS. Dari data call recorder, polisi juga menemukan fakta HP milik Ratna digunakan di sekitarJakarta pada tanggal 20-24 September.

Ketiga, bila benar dia ingin kabur ke Cile, mengapa tidak berangkat diam-diam, atau melalui jalur yang berputar sehingga kepergiannya tidak terdeteksi. Setelah kasusnya meledak, hampir seluruh rakyat Indonesia mengenal wajahnya. Petugas imigrasi pasti akan segera mengenalinya.Yang terjadi ketika tiba di bandara, RS sempat selfi dan mengirimkan fotonya kepada beberapa orang dengan caption “ Maafkan kakak ya sudah membuat susah kalian. Otw ke Cile.”

Sebelum terbang RS juga sempat menerima wawancara media, dan menjelaskan rencana kepergiannya. Jadi terkesan RS sengaja memberi tahu dimana posisinya berada, atau setidaknya dia tidak merasa perlu untuk merahasiakannya.

Keempat, Bila ini operasi rekayasa, mengapa harus minta bantuan pendanaan ke Pemprov DKI. Bukankah semakin rahasia, dan semakin sedikit yang tahu, makin menjamin keberhasilan operasi.

Kelima, bila sekedar mencari negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi mengapa mesti jauh-jauh ke Cile. Mengapa tidak pergi ke Singapura yang bisa ditempuh lewat jalur laut. Para pengemplang BLBI banyak yang tinggal nyaman di Singapura dan tak terjamah tangan penegak hukum kita.

Keenam, kalau toh benar ada skenario seperti yang ditudingkan, polisi pasti punya rekaman percakapannya. Ahmad Dhani sudah mepersilakan percakapannya dengan RS dibuka. Fadlizon juga siap menunjukkan bukti percakapannya. Kalau telfonnya disadap, dia juga mempersilakan untuk dibuka. Jadi polisi tinggal buka dan membuktikan.

Ketujuh, bila benar sedang memainkan operasi teknik propaganda Firehose of Falsehood, mengapa Prabowo mengaku salah dan segera minta maaf kepada rakyat Indonesia. Seharusnya Prabowo dan timnya diam saja, sambil menunggu RS bisa meloloskan diri ke Cile.

Dengan permintaan maaf dari Prabowo, justru menjadikan kubu inkumben sulit untuk menggoreng isu ini. Kasus ini harusnya tutup buku. Kecuali bila polisi punya bukti lain.

Yang terjadi, isu ini justru digunakan untuk menghantam Prabowo. Anggota Badan Pemenangan Prabowo-Sandi menduga isu Ratna digunakan untuk mendorong agar Prabowo didiskualifikasi agar tidak bisa mengikuti Pilpres. Mari kita tunggu apa sebenarnya peran RS. Dia sudah ditahan polisi. Bila dia bekerja untuk kepentingan lawan Prabowo, maka dia bisa bernyanyi menyeret semua nama. Toh sebagai pemain teater kawakan, “aktingnya” terbukti sungguh jempolan.

Soal benar tidaknya, tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah pembentukan publik opini.  Kalau sudah begitu siapa sebenarnya yang bermain? [KbrNet/hersubenoarief/Slm]

Source: Hersubeno

Oleh: Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Ratna Sarumpaet (RS) lebam wajahnya. Prabowo dapat kiriman foto. Prabowo datang, menjenguk sekaligus klarifikasi. RS buat pernyataan bahwa ia diculik, diseret, dipukulin, lalu dilempar dari mobil di daerah Cimahi Bandung. RS menceritakan detil kronologinya, tempat dan para pelakunya.

Prabowo percaya. Kenapa? RS adalah teman dan selama ini tak punya track record kebohongan. Reputasinya bagus. Sebagai teman dan pimpinan, Prabowo terdorong untuk membela dan melindungi. Jumpa pers dan minta polisi mengusut tuntas kasus RS.

Apakah Prabowo salah? Tidak! Setiap yang waras pasti tidak menyalahkan Prabowo. Karena Prabowo adalah korban. Bukan pelaku. Korban siapa? Korban kebohongan RS? Atau korban sekenario besar yang ingin menghancurkan Prabowo dengan menggunakan RS? Publik curiga.

Kecurigaan publik masuk akal juga. Blamming the victim (menyalahkan korban) biasanya melibatkan sebuah design peristiwa yang terencana.

Cermati urutan peristiwanya. Prabowo dapat kiriman foto RS yang wajahnya lebam (1/10). Besoknya Prabowo datang menjenguk dan klarifikasi (2/10). Dengan sejumlah tokoh, Prabowo mendapat cerita detil tentang kronologi peristiwa penyeretan, pemukulan dan pelemparan RS. Sangat dramatis. Rasa empati sebagai teman dan atasan muncul. Prabowo konferensi pers. Menuntut polisi sebagai pihak yang berwajib menuntaskan kasus SR. Sampai disini, apa yang salah dari Prabowo? Justru salah jika Prabowo diam dan tak peduli.

Selang satu hari (3/10), RS konferensi pers. Mengaku kalau ia bohongin Prabowo dan sejumlah tokoh yang bergabung dalam tim Prabowo. Kabarnya, sebelum konferensi pers, RS mengundang tokoh-tokoh yang ada di kubu Prabowo. Kebetulan mereka tidak pada hadir, kecuali Sambo. Pertimbangannya? Tidak ingin mengkapitalisasi kasus kriminal ini ke urusan politik. Bisa dibayangkan jika Prabowo dan semua tokoh pentingnya hadir, lalu RS mengatakan bahwa ia telah membohongi semua tokoh yang ada di situ. Habis!

Hari dimana RS jumpa pers, temuan polisi lengkap. Semua data-data terkait peristiwa itu sudah nyebar di medsos. Terkait CCTV, 23 rumah sakit, hasil wawancara sejumlah orang, transfer rekening, sampai dokter bedah plastik sudah dipublish. Bahkan sebelum polisi bertemu dan lakukan penyelidikan kepada RS. Kerja gesit polisi perlu diapresiasi. Top! Apalagi jika pola kerja seperti ini berlaku untuk kasus Novel Baswedan, Hermansyah, dan kasus-kasus lainnya. Reputasi polisi pasti naik. Hari itu pula masif meme yang menyerang RS dan Prabowo.

Lalu, Farhat Abbas, salah satu jubir timses Jokowi melaporkan Prabowo beserta sejumlah anggota timnya ke polisi. Totalnya ada 17 orang yang dilaporkan. Surat laporannya LP/B/1237/X/2018/BARESKIM sudah diterima polisi dengan nomor STTL/1007/X/2018/BARESKIM. Tuduhan pidananya menebar berita bohong.

Tidak sampai disitu, hari Rabunya, tanggal 4/10, pasangan Prabowo-Sandi pun dilaporkan ke Bawaslu oleh GNR (Garda Nasional Untuk Rakyat) dengan bukti-bukti yang  lengkap. Tujuannya? Prabowo-Sandi didiskualifikasi sebagai capres dan cawapres. Hanya butuh waktu dua hari untuk membuat Prabowo tersudut. Tak sulit. Publik kemudian bertanya: Ada apa ini?

Dari rangkaian peristiwa itu publik curiga. Seolah ada design besar untuk menjatuhkan, bahkan mendiskualifikasi Prabowo-Sandi sebagai capres dan cawapres.

Satu hari setelah jumpa pers, RS ke Chile (4/10). Hadiri acara The 11 th Women Playright Internasional Conference 2018 tanggal 7-9 Oktober 2018. Pemberangkatan RS ke Chile yang disponsori oleh Pemprov DKI mulai dikait-kaitkan. Jauh sebelum keriuhan terjadi, RS memang kirim proposal ke DKI. Tepatnya tanggal 31 Januari 2018. Tanggal 19 Februari 2018, Gubernur DKI kasih disposisi. Sembilan bulan sebelum kasus RS terjadi. Cukup aneh jika gubernur DKI ikut diseret-seret.

Apakah ada pihak yang sengaja  mengarahkan panah ke Gubernur DKI, Anies Baswedan yang sudah beri’tikaf baik untuk membantu biaya pemberangkatan RS? Tidakkah Gubernur DKI, Anies Baswedan, memang biasa membiayai tiket bagi para seniman jika mereka mendapatkan undangan ke luar negeri? Saat ini Franki Raden (ahli etnomusikologi) diundang pentas di Korea juga dibiayai oleh Pemprov DKI.

Rakyat mulai membaca kemana arah dan sasaran serangan RS. Kasus RS, ternyata tak sederhana yang dipikirkan Prabowo dan rakyat Indonesia. Pendukung tim lawan lalu ada yang bilang: jenderal kok lugu. Mantan komandan kopassus kok bisa dibohongi nenek-nenek. Kalau mudah dibohongi, gimana nanti kalau jadi pemimpin? Prabowo jadi arena bullyan. Lagi-lagi, Blamming the victim. Menyerang korban.

Jika benar ini sekenario yang terencana, maka muncul sejumlah pertanyaan di benak rakyat . Pertama, apakah ada sekenario untuk mendowngrade Prabowo-Sandi? Bahkan mendiskualifikasi pencapresan Prabowo-Sandi? Kedua, adakah kasus RS akan serius menyasar dan menyeret Pemprov DKI? Khususnya Anies Baswedan, Setelah pengakuannya dapat biaya dari Pemprov DKI untuk ke Chile. Apakah ini sengaja untuk membenturkan  Prabowo dengan Anies Baswedan? Ketiga, dolar dibanding rupiah sekarang berapa? Menguat atau menurun? Adakah hubungannya dengan pengalihan isu?

Dibohongi, lalu berani minta maaf ke publik, itu sikap gentle. Dalam konteks ini, Prabowo layak diapresiasi. Itu kerendahan hati seseorang yang seharusnya dimiliki oleh setiap calon pemimpin bangsa. Tapi, jika sikap rendah hati dan kejujuran Prabowo dijadikan momentum untuk terus mendiskriditkannya, bahkan berupaya mendiskualifikasinya, rakyat justru akan semakin berempati. Blamming the victim akan berubah jadi dukungan masif rakyat kepada Prabowo. Ini berpotensi jadi langkah blunder bagi tim Jokowi.

Kasus RS terlanjur masuk ke ranah publik. Proses politik telah terjadi. Peluru telah ditembakkan, bahkan dimuntahkan, secara beruntun kepada Prabowo. Dituduh menebar kebohongan, dilaporkan ke polisi, lalu diupayakan  untuk didiskualifikasi oleh Bawaslu. Prabowo diam dan memilih bertahan dari beragam serangan itu.

Kasus RS dengan semua dinamikanya, biarlah rakyat yang menilai. Siapa pelaku, dan siapa korban. Apakah rakyat akan mendukung pelaku, atau mendukung korban. Persepsi dan sikap rakyat akan jadi penentu masa depan negara ini. Termasuk masa depan mental dan moralitas bangsa ini.

Prabowo seperti sengaja disiapkan untuk menjadi korban. Oleh siapa? Oleh RS atau ada kelompok di belakang RS? Pertanyaan ini sedang berproses mencari jawaban. Satu-satunya jalan yang Prabowo punya adalah bertahan sekuat tenaga dan menyerahkannya kepada rakyat. Hanya rakyat yang punya keputusan untuk masa depan bangsa ini.

Jakarta, 5 Oktober 2018

KabarNet

Jakarta – KabarNet: Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar menanggapi usulan kubu Jokowi-Ma’ruf yang mendesak agar tanggal 3 Oktober dijadikan sebagai Hari Antihoaks Nasional.

Menurut Dahnil, tak adil jika menyematkan simbol hoaks hanya kepada Ratna Sarumpaet atau kubu Prabowo. Sebab, pemerintah Jokowi-JK juga dinilai sering menyampaikan hoaks karena banyak janji tak terpenuhi.

Salah satu di antaranya, janji pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, tapi nyatanya hanya mencapai 5 persen.

“Jadi justru yang harusnya dipahami adalah jangan lupa bahwa ada janji dulu 7 persen pertumbuhan ekonomi, ternyata 5 persen kan bohong tuh. Lalu ada kabinet ramping, kemudian gemuk, nah itu yang bohong. Kemudian ada katanya tidak akan impor, kemudian bohong nyatanya impor,” kata Dahnil saat dihubungi, Kamis (4/10/2018).

Atas dasar itu, lanjut Dahnil, Presiden Joko Widodo juga tepat untuk diangkat sebagai Bapak Kebohongan Nasional. Bahkan, kata Dahnil, dengan banyaknya janji yang tak terpenuhi, maka Jokowi tak patut untuk memimpin Indonesia kembali.

“Nah deretan kebohongan lainnya juga banyak yang tepatnya kita bisa ngangkat menjadi Bapak Kebohongan Nasional nanti, terkait dengan janji-janji itu. Jadi Bapak Kebohongan Nasional ini yang harus tidak boleh lagi memimpin,” tegas Dahnil.

“Ya yang berbohong itu adalah dia (Presiden Jokowi) yang berjanji pertumbuhan ekonomi 7 persen, kemudian berbohong,” imbuhnya.

Di sisi lain, tambah Dahnil, Prabowo hanya menjadi korban dari rekayasa penganiayaan yang dibuat oleh Ratna. Sehingga, ia menilai, tidak tepat apabila Prabowo dianggap turut ikut menyebarkan berita bohong.

“Kami terang adalah korban kebohongan dari Bu Ratna Sarumpaet, jadi tentu kita serahkan sepenuhnya proses sosial dan proses politik maupun hukum terkait dengan Bu Ratna Sarumpaet ini,” tuturnya.

Menurut Dahnil, kubu Prabowo tidak akan melaporkan Ratna ke pihak kepolisian, sebab sejauh ini sudah banyak laporan terhadap Ratna yang dibuat oleh beberapa pihak.

“BPN melalui Pak Prabowo secara resmi kan sudah menyatakan memberhentikan yang bersangkutan, dan menyerahkn kepada pihak kepolisian bila ada proses hukum yang ingin ditegakkan. Nah kemudian pelaporan terhadap Bu Ratna kan sudah banyak dilakukan berbagai pihak, jadi kita serahkan proses hukumnya seperti apa yang sudah berlangsung,” tutupnya. [KabarNet/Kumparan/adl]

Menuju Indonesia Bermartabat

Manusia tak pernah berbohong begitu besar kecuali setelah berburu, selama masa perang atau sebelum masa pemilu (Otto von Bismarck).

Jakarta – KabarNet: Dunia ini adalah panggung sandiwara. Istilah itu mungkin dikenal publik Indonesia lewat suara emas Nike Ardilla atau Ahmad Albar dari grup musik Godbless. Namun, sejatinya istilah itu lebih dahulu dikenalkan oleh sosiolog Kanada, Erving Goffman.

Goffman mengemukakan teori tentang dramaturgi. Menurutnya, manusia menyajikan sandiwara kehidupannya masing-masing. Bukan sebuah kebetulan jika kali ini, masyarakat di Tanah Air sedang sibuk menerka-nerka. Sandiwara macam apa yang tengah dimainkan oleh Ratna Sarumpaet?

Lakon ini bermula dari informasi yang beredar di media sosial. Sejumlah tokoh oposisi seperti Dahnil Anzar Simanjuntak, Fachri Hamzah, Fadli Zon, Rachel Maryam dan barisan utama pendukung Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2018 mengaku menerima foto Ratna dalam keadan lebam. Ratna Sarumpaet berkisah dirinya dikeroyok sejumlah orang.

Cerita pengeroyokan itu disertai dengan kronologis tanggal dan tempat kejadian. Menurut laporan Ratna, pengeroyokan itu terjadi di kisaran wilayah Cimahi, Bandung pada tanggal 21 September 2018. Bahkan, Ratna melengkapi drama pengeroyokan itu dengan narasi yang amat detail dan memukau. Ada unsur orang asing, sopir taksi hingga pengobatan di klinik.

Tak menunggu waktu lama, tanggal 2 Oktober 2018, Capres Prabowo Subianto memutuskan untuk menjenguk Ratna Sarumpaet. Ia bahkan mengundang wartawan hadir dalam konferensi pers. Intinya, ia hendak menyampaikan rasa prihatin dan kecewa atas dugaan penganiayaan itu. Prabowo bahkan berniat akan mendatangi Kapolri Tito Karnavian untuk membicarakan kasus ini.

Hingga pada babak ini, Ratna Sarumpaet tampak melakukan lakonnya dengan apik. Kubu Prabowo memanfaatkan isu penganiayaan ini untuk dieksploitasi di media sosial. Ramai-ramai publik diajak untuk menyerang pemerintah. Pasalnya, Ratna Sarumpaet dianggap satu barisan. Sejak lama ia dikenal sebagai aktivis oposan. Ia pernah terlibat dalam demonstrasi anti pemerintah. Sesekali, juga terlihat pernah bersama barisan habaib dalam aksi 212.

Hingga pada babak ini pula, para pengamat intelijen mana pun bisa terkecoh. Menurut teori guru besar ilmu intelijen, Sherman Kent, dalam membaca intelijen sebagai sebuah kegiatan ada yang disebut Positif Clandestine Intelligence (PCI). Intelijen Indonesia menyebutnya dengan istilah girah. Singkatan dari kegiatan rahasia. Aktivitas PCI ini ada banyak macamnya: dari mulai sabotase, subversi, provokasi, propaganda hingga kegiatan teror.

Jika kembali kepada ingatan masa lalu. Tak perlu jauh-jauh, kita tarik hingga April 2017 saja misalnya. Memori kita akan mengingat lagi serangan teror terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Publik terpantik, jangan-jangan ini Novel Jilid II? Jika kita tarik lagi pada kejadian Juli 2018, jejak digital akan banyak bercerita pada kita soal terbakarnya mobil aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman. Meski, Neno secara terbuka mengatakan kejadian itu belum tentu ada kaitannya dengan isu politik. Tapi publik punya persepsi masing-masing.

Serangan teror, tindakan sabotase, maupun propaganda palsu seperti munculnya situs skandalsandiaga.com tentu tak bisa dilepaskan dari kegiatan intelijen. Yang sulit bagi masyarakat awam adalah menerka siapa pelakunya. Apakah itu kerjaan intelijen asing, intelijen negara atau agen bayaran? Namun demikian, dari sejumlah kasus tersebut, ada satu benang merah yang bisa kita tarik. Pekerjaan Novel, Neno, Sandiaga dan Ratna mengusik status quo.

Kembali ke kasus Ratna, ada hal yang tak kalah menarik untuk diamati. Dalam babak selanjutnya, muncul aktor lain yang kali ini berperan sebagai pahlawan tepat waktu. Tak lain dan tak bukan adalah Polisi Republik Indonesia (Polri). Kali ini, polisi seolah ingin menghapus persepsi masyarakat bahwa polisi Indonesia sama dengan adegan polisi India di film Bollywood. Polisi yang baru datang setelah kejadiannya selesai. Kali ini, polisi bertindak cepat. Hanya dalam semalam, keluarlah laporan penyidikan Polda Metro Jaya.

Pada tanggal 3 Oktober 2018, di grup-grup WA berseliweran file pdf berjudul “Laporan Hasil Penyidikan Viralnya Berita Pengeroyokan Ratna Sarumpaet”. Isinya, sungguh mencengangkan. Dalam semalam, Polisi telah berhasil mewawancarai sejumlah saksi di bandara Husein Satranegara, di RS Khusus Bedah Bina Estetika Jakarta dan melakukan pengecekan di 23 RS di wilayah Bandung. Polisi juga telah mengantongi rekaman CCTV, hasil penjejakan melalui sinyal handphone dan bukti perpindahan uang di rekening putra Ratna Sarumpaet.

Jika boleh berandai-andai. Seandainya performa seperti ini ditunjukkan pula pada penyelidikan kasus Novel Baswedan, berapapun nilai anggaran yang diminta Polri ke DPR, patutlah diloloskan. Uniknya lagi, cepatnya pemrosesan itu bukan terbatas pada pencarian alat buktinya saja. Tapi juga kerangka hukum dan analisis yuridis yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

Dalam laporan itu pula, polisi menyebut bahwa kasus itu bisa dikenai dua pasal. Yang pertama ialah pasal tentang menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran di hadapan publik. Yaitu pasal 1 dan 2 UU KUHP No 1 Tahun 1946. Sementara yang kedua ialah pasal penebaran ujaran kebencian atau permusuhan individu berdasarkan SARA di media elektronik dengan pasal 28 UU ITE.

Kita belum bisa menerka siapa yang dikenakan pasal ini sampai Kadiv Humas Setyo Wasisto kemudian memberikan penjelasan. Menurutnya, Ratna tak mungkin dikenai Pasal UU ITE, karena Ratna tidak pernah menyiarkan kebohongannya itu lewat media sosial. Penjelasan polisi ini diutarakan setelah pengakuan Ratna pada Rabu sore, 3 Oktober 2018. Ratna mengaku bahwa ia telah berbohong. Ia mengiyakan hasil penyelidikan polisi bahwa tanggal 21-24 September 2018 dirinya tengah dirawat di RS Bina Estetika di Jakarta.

Pertanyaannya, jika ada dua analisis yuridis yang telah disiapkan polisi, sementara satu pasalnya tak bisa diterapkan kepada Ratna Sarumpaet, lalu pasal itu akan diterapkan pada siapa?

Babak selanjutnya pun dimulai. Muncullah aktor berikutnya, yakni Farhat Abbas. Pengacara kontroversial yang pernah dilantik sebagai jubir Jokowi-Maruf Amin ini melaporkan 17 nama. Mereka adalah Prabowo Subianto, Ratna Sarumpaet, Fadli Zon, Rachel Maryam, Rizal Ramli, Nanik Deyang, Ferdinand Hutahaean, Arief Puyono, Natalius Pigai, Fahira Idris, Habiburokhman, Hanum Rais, Said Didu, Eggy Sudjana, Captain Firdaus, Dahnil Azar Simanjuntak, dan Sandiaga Uno.

Bak seorang petani ketiban untung, Farhat panen raya. Dengan sigap, setelah Ratna membuat pengakuan, mantan suami Nia Daniati ini segera membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri. Jika laporan itu diproses oleh Mabes Polri, maka situasinya barangkali akan serupa dengan nasib yang dialami oleh Ahok. Ahok terjegal dengan kasus hukum saat tengah mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi, beranikah polisi mengambil resiko untuk memproses kasus itu? Bagaimana dengan peran yang dimainkan oleh Ratna Sarumpaet.

Jika benar ada skenario yang dimainkan oleh pihak tertentu kepada kubu Prabowo dkk dalam bentuk kriminalisasi oposisi, maka hitungan resikonya tentu sangat besar. Apabila polisi memproses laporan tersebut dan mempidanakan Capres dan sejumlah tokoh oposisi maka kemungkinan terjadinya chaos sangatlah tinggi. Namun barangkali, bukan itu tujuan utamanya. Anda tentu ingat ucapan Rocky Gerung bahwa produsen hoax terbesar adalah penguasa. Jadi, menciptakan kesan bahwa kubu oposisi sebagai produsen hoax saja sudah semacam pelimpahan beban yang selama ini dipikul Jokowi. Tentu saja, delegitimasi figur oposan akan semakin menguatkan posisi petahana.

Sementara itu, kita bisa menggali lebih dalam apa sesungguhnya motivasi Ratna Sarumpaet saat ia berbohong, mengadu kepada oposisi pemerintah, lalu membuat pengakuan. Dilihat dari pendekatan intelijen, ada 5 motif utama mengapa seseorang bisa digalang intelijen sehingga berkhianat terhadap kawannya sendiri. Kelima motif itu sering disingkat dengan sebutan M-I-C-E-R (Money, Ideology, Compromise, Ego, Revenge).

Yang pertama, Money. Seseorang bisa saja direkrut karena alasan kekurangan uang, dilanda masalah finansial, sifat tamak, didera masalah utang dan semacamnya. Kedua, Ideology. Bisa saja seseorang digalang karena dia benci dengan ideologi kawan-kawannya atau kagum terhadap ideologi musuhnya. Ketiga, Compromise. Seseorang digalang karena telah diketahui kelemahannya, diancam, atau didekati lewat hubungan emosional dengan agen. Keempat, Ego. Seseorang bisa didekati karena terlihat kesepian, tidak diapresiasi oleh kawannya, mencari jabatan, diidentifikasi suka petualangan, haus pujian, egomaniak, atau terlalu percaya diri bisa mengatasi tantangan. Sementara, yang terakhir adalah Revenge. Karena alasan dendam atau sakit hati.

Sebelum ada bukti yang kuat, kita sukar menebak posisi Ratna Sarumpaet ada di mana. Yang jelas, tindakannya itu jelas bukan sebuah kebetulan belaka. Ada tangan tak terlihat yang lihai memainkan adegan demi adegan dalam satu rangkaian sandiwara. [KbrNet/p3]

Source : Kiblat.Net

Jakarta – KabarNet: Joko Suryadi, pria yang membongkar dugaan korupsi massal di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, akhirnya mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Joko Suryadi, Junianton Panjaitan, dalam video yang diunggah akun Instagram Hotman Paris Hutapea, Rabu (3/10/2018) pagi.

“Salam Kopi Johny. Saat ini Joko Suryadi klien saya sudah berada di dalam kewenangan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Terimakasih Bapak Hotman Paris yang telah memviralkan Joko Suryadi dalam upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Serdang Bedagai. Salam Kopi Johny,” ujar Junianton Panjaitan dalam video unggahan Instagram @hotmanparisofficial.

Warta Kota kemudian menghubungi Junianton Panjaitan melalui sambungan telepon.

Melalui sambungan telepon, Junianton Panjaitan mengatakan, sekitar 5 orang utusan LPSK atas permintaan Hotman Paris Hutapea datang menemui dirinya dan Joko Suryadi di Kedai Kopi Johny Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (2/10/2018) pada pukul 13.00 WIB.

“Bu Lili Pintauli Siregar yang merupakan Wakil Ketua LPSK mengarahkan tim penanganan cepat LPSK datang ke Kopi Johny sekitar lima orang, dua mobil. Mereka lalu membawa Joko Suryadi. Sekarang klien saya ini sudah lebih tenang, sudah tidak ketakutan lagi karena sudah diamankan LPSK,” tutur Junianton Panjaitan.

Pihaknya belum bisa memberikan informasi mengenai rencana pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat tertunda.

Walau demikian ia mempercayakan sepenuhnya kepada KPK untuk menangani kasus tersebut hingga benar-benar tuntas.

“Saya belum bisa informasikan. Kita tunggu saja KPK bekerja karena bukti-bukti sedang dipelajari sama KPK,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Joko Suryadi, pelapor dugaan korupsi massal pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, mulai ketakutan.

Ketakutan Joko Suryadi timbul karena hingga saat ini tak satupun lembaga atau institusi yang bersedia memberikan perlindungan terhadap dirinya sebagai saksi atas kasus tersebut.

Bahkan, ketakutan yang menjadi-jadi membuat Joko Suryadi tidak berani pulang ke kampung halamannya.

Oleh karena itu, Joko Suryadi kembali datang ke Kopi Johny pada Selasa (2/10/2018) untuk meminta bantuan kepada Hotman Paris Hutapea.

“Mohon perlindungan siapa yang ngurusin begini. Dia sudah datang jauh-jauh ke Kopi Johny karena dia sudah lapor di sana ke berbagai aparat hukum terkait tapi semuanya mental. Ditunggu di Kopi johny untuk melindungi saksi,” tulis Hotman Paris Hutapea melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial, Selasa (2/10/2018).

Pada Minggu (30/9/2018), utusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan akan bertemu dengan Joko Suryadi yang didampingi Hotman Paris Hutapea di Kedai Kopi Johny Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Akan tetapi, pertemuan dengan KPK itu batal lantaran KPK tidak bersedia bertemu di tempat terbuka.

Akibatnya, awak media dan Joko Suryadi termasuk Hotman Paris Hutapea akhirnya harus menelan kekecewaan.

“KPK terlalu ramai, nggak berani dia. Padahal kan ada ruangan tertutup yang ada kacanya itu,” tutur Hotman Paris Hutapea memberi penjelasan kepada wartawan saat itu.

Awalnya, Joko Suryadi datang menemui Hotman Paris Hutapea di Kedai Kopi Johny pada Sabtu (29/9/2018) pagi.

Kepada Hotman Paris Hutapea, ia membeberkan bahwa dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemkab Serdang Bedagai dihambur-hamburkan oleh para pejabat mulai dari oknum camat, DPRD, Kepala Dinas hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Diduga penggunaan puluhan Milliar Rupiah dana Bansos tersebut tidak tepat sasaran dan digunakan sebagai uang ketok palu APBD Kabupaten Serdang Bedagai.

Selain untuk uang ketok palu, dana bansos itu juga diduga digunakan dalam pembelian sepeda motor Harley Davidson untuk oknum penegak hukum serta biaya Pilkada oleh oknum pejabat daerah.

Ada beberapa video yang diunggah Hotman Paris Hutapea ke dalam akun Instagramnya @hotmanparisofficial. [KabarNet/ Warta Kota/adl]

Dari relawan Peduli Muslim yang sudah ada di Palu

Palu Hari Ini

Ada yang bertanya, “kabar ATM dijarah itu bener atau hoax?”, “Itu bener sekampung hilang?”, “itu bener kapal sampe perkotaan?”, jadi gini, saya coba ringkas, karena ngetik panjang saat ini begitu berat, listrik terbatas.

Langsung akan saya bahas poin per poin berita simpang siur yang beredar.

1. Sekampung hilang: benar. Ada 3 daerah yang rusak berat (yang dimungkinkan masih ada yang hidup), yaitu: Perumnas, Sigi, dan Petobo. Perumnas itu perumahan padat penduduk, diperkirakan ada 1200 KK. Di perumnas kasusnya ialah perumahan digulung ke bawah lumpur dalam hitungan detik. Tanah seperti kehilangan kekuatannya. Di Sigi dan Petobo berkasus sama namun bukan digulung tenggelam ke lumpur, tetapi bergeser hingga 1 km, rumah bertabrakan seperti kecelakaan beruntun di jalan.
2. Kapal sampai perkotaan: benar. Daerah Loli dan Pantoloan.
3. ATM dijarah: benar. Itu di daerah dekat lapas, Petobo. Di Bandara juga hampir dibobol tapi gagal.
4. Alfamidi dijarah: benar. Di Palu yang banyak gerainya adalah alfamidi, sedangkan alfamart atau indomaret sedikit. Setiap alfamidi yang kami lewati di Palu sudah ludes dijarah. Bahkan mall Ramayana yang hampir roboh itu masih dijarah hingga penjarah naik ke lantai 3. Tidak hanya itu, penjarahan juga makin tidak masuk akal saat ternyata yang dijarah adalah alat elektronik bahkan ban mobil. Juga makin kejam karena ternyata tv & tempat tidur Rumah Sakit pun dijarah. Entah ini warga yang terdampak bencana atau yang masih butuh harta bendanya, entah pula apakah warga sipil atau narapidana yang lepas dari lapas, yang jelas penjarahan itu fakta.
5. Palu Nomoni. Palu Nomoni adalah adat budaya yang baru saja dijadikan event tahunan oleh Wali Kota Arif Hidayat. Tahun ini (2018) adalah tahun ketiga diadakannya event tersebut. Diselenggarakan di Jembatan Kuning yang menjadi ikon kota Palu, di kawasan Pantai Talise. Kawasan Pantai Talise ini ramai lalu lalang meski pun tidak ada event tahunan, karena tempat cocok untuk hang out dan sarana kongkow anak muda, selain itu juga penghubung Palu dengan daerah lain. Palu Nomoni adalah acara yang penuh nilai dzalim. Dzalim pada Allah Ta’ala, yaitu dengan syirik, sesajen dilarung ke laut, dengan harapan bisa menyembuhkan penyakit. Sesajen berupa makanan kue dan kambing hidup-hidup yang dilarung ke laut. Tahun lalu kalau tidak salah, kambingnya hidup lalu ditombak, setelah itu dipenggal. Hampir setiap tahun ada acara Palu Nomoni, pasti ada bencana yang datang: gempa, hujan deras, dan lain-lain. Para tokoh agama dan adat sudah memperingatkan agar tidak diselenggarakan acara tersebut, warga pun juga menolak karena sadar acara tersebut berbau syirik, namun Wali Kota tetap mengadakan. Tahun ketiga ini bencana paling parah dibanding tahun lalu yang berupa gempa, hujan deras dan angin kencang. Tahun ini saat akan dibuka Palu Nomoni, dimana banyak peserta dari dalam dan luar negri, khalayak sudah berkumpul karena akhir pekan juga akan dibukanya Palu Nomoni meski pun siangnya telah terjadi gempa besar. Menjelang maghrib saat akan dibuka acara, terjadilah tsunami padahal dipinggir pantai sedang berkumpul khalayak. Saya perkirakan 1000 lebih hilang terbawa arus tsunami ke laut. Setelah bencana terjadi, warga sangat marah terhadap walikota, warga meyakini bahwa gempa dan tsunami tersebut adalah adzab Allah Ta’ala karena adanya kesyirikan yang dilakukan terang-terangan dengan gegap gempita. Maka tak heran adanya kabar simpang siur apakah Wali Kota meninggal atau masih hidup.
6. Di beberapa tempat yang lenyap tersebut diindikasi adanya prkatek riba, praktek judi, pelacuran dan narkoba. Ini informasi dari warga. Sehingga tidak heran warga sekitar yang selamat dari bencana menganggap hal tersebut sebagai adzab atas maksiat yang terjadi.

InsyaAllah berlanjut jika sudah luang,

Adib Rofiqi (Relawan URC Peduli Muslim)

Palu – Sulawesi Tengah.

KabarNet

KabarNet: Dalam Adegan Film G30S/PKI DN Aidit cuma digambarkan meninggalkan Bandara Halim Perdanakusumah dengan beberapa orang temannya, tak banyak yang tahu akhir hidup gembong PKI ini pun dibalas setimpal oleh TNI AD.

Catatan sejarah berikut ini mengungkapkan kronologi tindakan eksekusi mati yang tragis terhadap DN Aidit di sebuah sumur tua.

DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit adalah seorang menteri koordinator dalam kabinet Dwikora di era Presiden Soekarno, dan juga menjabat sebagai Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia (PKI). Aidit dianggap oleh Soeharto sebagai orang yang bertanggung jawab atas percobaan kudeta G30S PKI atau Gerakan 30 September atau Gestapu.

Cerita dibalik eksekusi mati juga menarik untuk diketahui bagaimana kronologi penangkapan dan eksekusinya di sebuah sumur tua.

Selepas peristiwa G30S PKI, Aidit melarikan diri ke basis PKI di Jawa Tengah. Di tempat itu dia bersembunyi dari kejaran aparat TNI pimpinan Soeharto sang pemegang Supersemar. Setelah lari ke beberapa lokasi, melalui peran intelijen, akhirnya DN Aidit ditangkap aparat militer pada tanggal 22 November 1965 jam 23:00 WIB. Aidit ditangkap dari tempat persembunyiannya di rumah Kasim alias Harjomartono di Kp. Sambeng, Solo, Jawa Tengah.

Ketika berada di rumah Kasim, Aidit sebetulnya nyaris tidak tertangkap oleh tentara, sebab waktu penggerebekan pertama di rumah Kasim, tentara tidak berhasil menemukannya meskipun rumah tersebut sudah diobrak-abrik. Tentara saat itu sempat berpikir Aidit telah kabur sebelum pengepungan terjadi. Namun intelijen bersikukuh bahwa Aidit masih berada didalam rumah Kasim.

Pernyataan intelijen, membuat tentara membawa Kasim ke markas untuk diinterogasi. Mungkin karena tidak tahan terhadap interograsi yang terjadi, Kasim akhirnya buka suara dan menunjukkan dimana lokasi Aidit sedang bersembunyi.

Dari markas, tentara kembali membawa Kasim ke rumahnya. Pada saat itu sebagian tentara masih melakukan pengepungan ketat terhadap rumahnya. Dihadapan moncong senjata, Kasim menggeser lemari di salah satu ruangan di rumahnya. Dari balik lemari itulah, terdapat pintu rahasia ke lokasi dimana Aidit sedang bersembunyi. Pemimpin tentara saat itu bernama Letnan Ming Priyatno mengacungkan senjata ke pintu sambil berkata :

“Keluar dari tempat persembunyian! atau rumah ini saya bakar,” gertak Letnan Ming Priyatno. (Sumber buku Bakri AG Tianlean, Bung Karno Antara Mitos dan Realita, Dana Revolusi, halaman 153).

Karena terdesak akhirnya DN Aidit bersuara dari balik persembunyiannya, lalu membuka pintu dan keluar dari balik lemari. Aidit balik menggertak letnan Ming.

“Saya Menteri Koordinator, utusan Paduka yang Mulia Presiden Soekarno. Saudara mau apa?” gertak DN Aidit.

Mendapat gertakan sang Menko, Letnan Ming Prayitno sempat kecut dan menjawab pelan.

“Saya hanya menjalankan tugas untuk menangkap,” kata Letnan Ming. Aidit kemudian menjawab, “Baik. Tetapi saya diperlakukan sebagai Menko,” kata DN Aidit dengan tegas. Itulah drama penangkapan Aidit di Solo, Jawa Tengah.

Aidit kemudian dibawa ke Loji Gandrung. Di Loji Gendrung sempat ada seorang Mayor yang ingin mengambil alih penangkapan Aidit. Namun, pemintaan tersebut ditolak Komandan Brigade Mayjen Yasir Hadibroto.

Sesuai Perintah Soeharto, Mayjen Yasir Hadibroto memerintahkan anak buahnya Mayor ST untuk mencari sumur tua yang sudah kering. Setelah itu, Aidit dibawa sejumlah regu tembak ke lokasi eksekusi tersebut.

Lokasi sumur tua berada di tengah kebun pisang dan jauh dari pemukiman penduduk. Ketika itu, Aidit sudah mengetahui bahwa dirinya akan dieksekusi mati. Namun, dia masih berusaha untuk menggertak.

“Tahu kamu artinya apa seorang Menko? Seorang Wakil Ketua MPR Sementara kemari? Apa ini sumur? Untuk apa?” kata DN Aidit kepada Mayjen Yasir Hadibroto. Namun gertakan Aidit kali ini dijawab santai oleh Mayjen Yasir Hadibroto dengan mengatakan bahwa Aidit akan dihukum mati, di tempat seperti para Dewan Jenderal dihukum dan mayatnya dibuang ke dalam sumur tua di Lubang Buaya.

“Saya mengerti pak, dan kalau bapak mau tahu sumur ini untuk apa? Ini buat bapak. Bapak tahu bukan kalau Pak Yani juga dimasukan sumur seperti ini?” kata Mayjen Yasir kepada DN Aidit yang pucat.

Mendapat jawaban enteng seperti itu, maka Aidit menyadari ajal sudah tiba. Menjelang subuh di lokasi eksekusi, Aidit meminta waktu untuk menyampaikan pidato terakhirnya. “Jangan tergesa-gesa, saya mau pidato dulu,” katanya. Setelah 10 menit pidato Aidit yang diakhiri teriakan, “Hidup PKI”, timah panas pun menjemput nyawa Aidit.

Setelah Aidit roboh dihantam timah panas, jenazah Aidit dimasukan ke sumur tua persis seperti nasib pahwalan revolusi yang gugur dimasukkan ke sumur Lubang Buaya.

Di atas jenazahnya itu, ditimbun sejumlah batang pisang yang ditebang, kayu-kayu kering, tanah, lalu tentara membakarnya. Boleh jadi untuk menghilangkan jejak Aidit.

Jumlah Tentara yang Terlibat dalam eksekusi mati DN Aidit adalah empat orang, ditambah dua Kopral pengemudi mobil Jeep. Ketika detik-detik eksekusi, tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa Aidit ditembak mati, Termasuk tentara Brigade. Itulah Kisah Eksekusi Mati DN AIdit.

Sumber tulisan:

1. Bakri AG Tianlean, Bung Karno antara Mitos dan Realita, Dana Revolusi, Komite Penegak Keadilan dan Kebenaran, Jakarta 2002. 

2. Tertangkapnya DN Aidit, Lampiran Bung Karno antara Mitos dan Realita, Dana Revolusi, Komite Penegak Keadilan dan Kebenaran, Jakarta 2002. 

[KabarNet/adl]

Jakarta – KabarNet: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut kegiatan kemanusiaan relawan FPI dalam menangani bencana gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah sebagai hoax, tentu saja hal itu menuai reaksi dari DPP Front Pembela Islam (FPI). Setelah sejumlah media di Tanah Air memuat berita yang bersumber dari Kementrian Kominfo yang ternyata adalah hoax, FPI pun menyampaikan hak jawabnya.

Juru Bicara FPI Ustadz Slamet Ma’arif membantah keras tuduhan Ferdinandus (Kominfo) bahwa gerak cepat FPI membantu korban gempa adalah hoax. Ustadz Slamet menegaskan pihaknya sudah sampai di lokasi bencana sejak hari pertama bencana, Jumat 28 September 2018. Selanjutnya, masih ada tim dari FPI yang masih dalam perjalanan ke Palu. “Tim yang dari pusat sebagian sudah masuk. Sebagian lagi masih di perbatasan untuk masuk, FPI Makassar juga sedang berusaha masuk,” Slamet Ma’arif seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa 2 Oktober 2018.

Ustadz Slamet Maa’rif mengungkapkan setidaknya sudah ada 50 anggota FPI Palu yang bergerak di lokasi bencana. Kemudian ada sekitar 200 anggota lagi yang masih berada di perbatasan. “Ada 500 orang juga yang kita siapkan dari beberapa wilayah untuk turun ke lapangan,” jelas dia.

Hak jawab dari DPP Front Pembela Islam (FPI) melalui rilis yang diterima KabarNet, Selasa 2 Oktober 2018, sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan pemberitaan media massa mengenai informasi yang disebarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang salah satunya menyudutkan Front Pembela Islam, yang mengatakan bahwa info gerak cepat relawan FPI yang melakukan evakuasi korban gempa Palu 7,7 skala Richter adalah hoax, maka kami dari Front Pembela Islam berpendapat:

1. Informasi yang disebarkan adalah misleading dan distorsi informasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Faktanya, Tim Relawan Kemanusiaan FPI, yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Ustaz Sugianto Kaimuddin, yang membawa rombongan relawan gerak cepat dari Poso, saat Jumat malam tanggal 28 September 2018, seketika setelah mendengar peristiwa gempa di Palu, Sigi, dan Donggala.
3. Relawan kami bekerja bukan demi pencitraan. Akan tetapi publikasi yang kami lakukan adalah bentuk tanggung jawab kami terhadap umat, terkhusus donatur yang menyalurkan amanah bantuan kepada korban gempa lewat kami.
4. Relawan kami masih terus bekerja melakukan evakuasi terhadap korban gempa dan terus bekerja sama dengan segala pihak untuk membantu korban gempa Palu, Sigi, dan Donggala.
5. Kami berterima kasih banyak atas kepercayaan dari umat yang mengamanahkan bantuan kepada kami. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang berlipat ganda.

Demikian hak jawab kami sampaikan. Semoga Allah SWT meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Palu, Sigi, dan Donggala.

Jakarta, 22 Muharam 1440 H/ 2 Oktober 2018 M

Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam

Ketua Umum         : KH Ahmad Shabri Lubis    

Sekretaris Umum  : H Munarman SH

KabarNet

RMT Ario Soerjo

Jakarta – KabarNet: Jika singgah di kota Ngawi, Jawa timur, luangkan waktu sejenak berziarah ke kecamatan Kedunggalar, disana ada sebuah patung monumen yang akan selalu merintih pedih tak Terperi. Patung yang menyimpan lara karena Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan Muso telah menusukan duri dalam sejarah bangsa ini,  duri yang telah menewaskan pahlawan pertempuran Surabaya 1945, bernama Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo, gubernur pertama RI yang menjabat di Jawa timur.

Maladi Yusuf, tokoh gerombolan Front Demokratik Rakyat (FDR) PKI, pada 10 November 1948, telah menyiksa Soerjo dengan begitu banal. Hari itu tepat diperingati sebagai hari pahlawan di Yogyakarta yang dihadiri para pejabat pemerintah, salah satunya adalah Gubernur Soerjo.

Setelah menghadiri peringatan hari pahlawan pd tgl 10 November, Gubernur Soerjo pamit undur diri untuk pergi ke Madiun. Sebelum sampai di Madiun, mobil beliau di cegat anggota Bataliyon FDR, Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan Maladi Yusuf ditengah hutan peleng, Kedunggalar, Ngawi. Setelah diikat tangannya dengan tali, mobil Gubernur Soerjo dibakar.

Dalam saat yang sama, tidak hanya Gubernur Soerjo yang ikut jadi korban, dua perwira polisi yaitu Kombes pol M. Doerjat dan Kompol soeroko turut menjadi korban, mobil kedua perwira polisi itu pun juga dibakar. Ketiganya kemudian ditelanjangi, dicaci maki dan diikat, lalu diseret hingga lebih dari 5 KM dengan menggunakan kuda.

Dua perwira polisi tersebut ternyata lebih dahulu meninggal ketika diseret, kemudian disembelih. Sementara Gubernur Soerjo tidak kunjung meninggal, ketika disiksa dan disembelih. Ada anggota FDR PKI yang berspekulasi, Gubernur Soerjo punya kesaktian, sehingga susah dibunuh, maka salah satu anggota FDR mengusulkan agar Gubernur Soerjo diseret lagi hingga lebih dari 10 Km dan harus melintasi tiga sungai, agar betul-betul bisa disembelih. Mereka terus menyeret Gubernur Soerjo melewati aliran sungai Bengawan solo, sungai sonde, dan kali kakak. Setelah melewati tiga sungai tersebut, Gubernur Soerjo disiksa dan baru kemudian beliau disembelih.

Empat hari kemudian, jenazah Gubernur Soerjo dan dua perwira polisi baru ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan. Jenazah itu kemudian dimakamkan di Sasono Mulyo yang terletak di Sawahan, kabupaten Magetan. Pemerintah pun lalu menggelari Gubernur Soerjo sebagai Pahlawan Pembela Kemerdekaan. Hal itu tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 294 tanggal 17 November 1964.

Di Desa Bangun rejo lor kecamatan Pitu kabupaten Ngawi, akhirnya di bangun sebuah monumen tempat gugur sekaligus di makam Gubernur Jawa timur pertama, bersama dengan dua orang pengawalnya. SELAMAT JALAN PAK SOERJO, SEMOGA AMAL BAKTIMU DITERIMA OLEH ALLAH SWT… [KbrNet/Adg/Slm]

Oleh : Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Prabowo sowan ke K.H. Maemoen Zubair. Tokoh dan ulama kharismatik Jawa Tengah. Kehadiran Prabowo disambut istimewa oleh K.H. Maemoen Zubair. Bahkan teramat istimewa. Sebelumnya, Ma’ruf Amin juga diantar Romahurmuziy, ketum PPP, silaturahmi ke pengasuh salah satu pesantren Sarang ini. Tapi tak sesahdu dan sesakral sambutannya kepada Prabowo. Lima hari sebelumnya, (24/9) menristek Muhammad Nasir juga sowan ke pesantren Al-Anwar Sarang ini. Tampak biasa.

Apa yang membedakan sambutan K.H Maemoen Zubair ke Prabowo dari yang lainnya? Pertama, K.H. Maemoen Zubair meminta khusus kepada putra keduanya, KH. Najih Maemoen Zubair untuk menyambut kedatangan Prabowo di jalan raya.

Biasanya, K.H. Maemoen Zubair menunggu tamu di dalam rumah. Jika tamunya khusus, kiyai sepuh ini mengajak sejumlah putranya menjamu tamu di dalam rumah. Hanya kadang-kadang beliau minta kepada salah satu putranya yang lebih muda untuk menyambut tamu di depan rumah.

Kali ini, ada perintah khusus kepada K.H. Najih Maemoen Zubair, untuk menyambut Prabowo di jalan raya. Sementara KH. Kamil Maemoen Zubair, putra ketiganya, menyambutnya di depan panggung yang telah disiapkan untuk Prabowo. Ini tentu istimewa. Jarang-jarang tamu mendapat sambutan seistimewa ini.

Kedua, K.H. Maemoen Zubair mendoakan Prabowo jadi presiden. Doa ini dibacakan dengan bahasa Arab oleh Sang Kiyai di hadapan Prabowo dan ribuan santri serta tamu undangan. yakuuna imaaman Indonesia. Semua yang hadir mengaminkan. Doa itu eksplisit,  sharih dan semua yang mendengarkan mengaminkan.

Bagi santri Sarang, ketika dalam konstelasi politik, Mbah Yai, panggilan akrab K.H. Maemoen Zubair, berkenan mendoakan calon itu jadi, itu istimewa. Dalam urusan politik, K.H. Maemoen Zubair sangat jarang berkenan mendoakan seseorang secara terang-terangan di depan publik. Ini semata-mata dalam rangka menjaga ketersinggungan pihak yang berbeda pandangan politiknya.

Ketiga, saat Prabowo dalam sambutannya mengatakan bahwa ia sowan ke Sarang tidak dalam rangka minta dukungan, karena ulama dan kiyai itu posisinya di atas. Saya diterima saja oleh Romo Kiyai Haji Maemoen Zubair disini sudah sangat senang. K.H. Maemoen Zubair spontan tepuk tangan, lalu diikuti oleh para santri dan semua yang hadir.

Seorang santri pun, meski sudah tahunan nyantri, belum tentu pernah menyaksikan K.H. Maemoen Zubair tepuk tangan. Kali ini Sang Kiyai mengawali tepuk tangan yang sontak diikut tepuk tangan para santri dan semua tamu yang hadir.  Pemandangan istimewa yang hampir tak pernah disaksikan oleh santri sebelumnya. Kalau K.H. Maemoen Zubair sudah mau tepuk tangan, itu pastilah sesuatu yang di luar kebiasaan. khariqatun lilnaadah.

Keempat, usai acara,K.H. Maemoen Zubair menggandeng erat tangan Prabowo masuk ke dalam rumah. Lalu menggandengnya lagi ke ruang makan. Yang istimewa, setelah makan, Prabowo digandeng K.H. Maemoen masuk ke kamar khusus. Kamar yang tidak ada seorangpun boleh masuk kecuali diminta khusus oleh Sang Kiyai.

Di dalam kamar, hanya ada K.H. Maemoen Zubair dan Prabowo. Entah pesan dan wasiat apa yang disampaikan Sang Kiyai kepada Prabowo, tak ada yang tahu. Keluarga, para tokoh dan sejumlah kiyai hanya menunggu di depan pintu kamar.

Hal yang sama pernah K.H. Maemoen Zubair lakukan untuk Jokowi lima tahun lalu, saat jelang pilpres 2014. Sebuah perlakuan istimewa. Kali ini giliran yang diistimewakan oleh K.H. Maemoen Zubair adalah Prabowo. Ada apa? Allahu a’lam, kata para santri.

Tidak hanya bagi para santri, putra-putri K.H. Maemoen Zubair pun menganggap bahwa sikap Mbah Yai Maemoen mengajak tamunya masuk ke kamar khusus itu teramat istimewa. Apa keistimewaan Prabowo di mata Mbah Maemoen? Hanya Mbah Maemoen yang tahu. Sang Kiyai punya standar sendiri. Bukan hanya standar rasional (intelektual) tentu saja, tapi terutama standar moral dan spiritual. Terkait dengan pilpres, setidaknya standar moral dan spiritualnya itu erat kaitannya dengan nasib bangsa kedepan.

Kelima, usai sowan ke K.H. Maemoen Zubair, Prabowo pamit. Cium tangan Sang Kiyai, mohon doa restu dan minta ijin mau sowan ke kediaman K.H. Najih Maemoen Zubair. Jarak rumahnya kira-kira 200 meter. K.H. Maemoen Zubair meminta santri untuk menyiapkan mobil putih buat antar Prabowo. Prabowo bilang: biar kami jalan kaki saja. Tidak, itu jauh, kata K.H. Maemoen Zubair. Biar kami jalan kaki saja Mbah, jawab Prabowo.

Bukan menolak, tapi kesantunan, adab dan tata Krama. Prabowo tidak ingin merepotkan Sang Kiyai. Tapi, K.H. Maemoen Zubair kekeuh. Minta ajudannya menyiapkan mobil putih untuk Prabowo. Sang Kiyai bilang, ini mobil saya seperti mobil presiden.

Prabowo “sami’na wa atha’na”. Mobil pun disiapkan di depan pintu rumah kediaman Kiyai kharismatik ini. Prabowo diantar K.H. Maemoen Zubair sampai di depan pintu. Sebelum naik mobil, Prabowo menyalami kembali K.H. Maemoen Zubair dan mencium tangan kiyai sepuh ini. Lalu naik mobil putih mirip mobil istana menuju kediaman K.H. Najih Maemoen Zubair. Semua tamu undangan dan ribuan santri mengiringi dari belakang. Mereka menggemakan shalawat badar. Pesantren mendadak bergemuruh dengan shalawat badar. Sesekali terdengar teriakan para santri: Prabowo presiden. Wis wayahe (sudah saatnya Prabowo Presiden).

Apakah sikap istimewa K.H. Maemoen Zubair ada pengaruhnya buat Prabowo di 2019? Tentu!  Sangat berpengaruh! K.H. Maemoen Zubair bukan sekedar pengasuh pesantren dan ketua MPP PPP. Kiyai kharismatik ini selain tajam pengamatan dan analisis politik kebangsaannya, juga punya pengaruh massa luar biasa besar. Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apapun yang Sang Kiyai putuskan, kendati hanya berupa isyarat, akan diikuti secara militan oleh para santri dan seluruh keluarga santri. Mesin politik santri akan bergerak massif dan sistematis.

Di Jawa Tengah, alumni pesantren Sarang ada di 31 kabupaten dari 35 kabupaten yang ada. Dan umumnya mereka menjadi ulama dan tokoh yang sangat berpengaruh di daerah masing-masing. Belum lagi di Jawa Timur, Jawa Barat dan luar Jawa.

Komunikasi kiyai-santri seringkali dengan bahasa isyarat. Inilah yang dalam teorinya George Mead disebut dengan istilah “percakapan isyarat”. Terkadang, percakapan isyarat diperlukan untuk menjaga kesantunan, etika dan hubungan baik dengan pihak lain agar tak tersinggung.

Sungguh sangat beruntung Let.Jen (purn) Prabowo ini. Sangat istimewa di mata K.H. Maemoen Zubair, ulama kharismatik dari pesantren Al-Anwar Sarang Rembang.

Jakarta, 30/9/2018

KabarNet

Jakarta – KabarNet: Inilah sebabnya kenapa antek-antek komunis di Indonesia begitu membenci Jenderal Besar Bintan 5, Mayjen Kivlan Zein dan Letjen Prabowo Subianto. Pertama, AH Nasution, merupakan seorang Jenderal Besar, sebuah gelar kehormatan yang terhormat dalam dunia militer, yang di Indonesia hanya disandang oleh tiga nama. Gelar Jenderal Bintang Lima hanya dimiliki oleh Panglima Besar Soedirman, Abdul Harris Nasution, dan HM Soeharto.

Salah satu korban yang selamat dari peristiwa G30S/PKI, adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. AH Nasution selamat saat hendak diculik, sementara putrinya Ade Irma Suryani (5 tahun) dan ajudannya Lettu Pierre Tendean, tewas menjadi korban.

AH Nasution berhasil meloloskan diri kemudian mengirimkan pesan khusus kepada Soeharto di Markas Kostrad. Akhirnya kudeta G30S/PKI berhasil digagalkan dan ditumpas. Seandainya AH Nasution berhasil diculik dan dibunuh, maka sempurnalah rencana kudeta G30S/PKI, dan kita tak tahu bagaimana jadinya Indonesia.

Oleh karenanya, Jenderal Besar AH Nasution selalu mengingatkan bahaya laten PKI yang mulai bangkit kembali pasca reformasi 1998. Dalam keterangan resmi AH Nasution yang disampaikan Bakrie Tianlaen yang didampingi Husni Thamrin tanggal 26 April 1999, AH Nasution sudah mengingatkan:

“Akhir-akhir ini di berbagai mass media, baik cetak maupun elektronik, memuat berbagai wawancara dari beberapa tokoh yang dulunya terlibat G30S/PKI dari sudut pandang mereka. Dari pembicaraan mereka, seolah-olah tidak merasa bersalah atas tindakan mereka di masa lalu. Yang sangat memprihatinkan adalah hasil wawancara itu dilansir begitu saja tanpa berusaha untuk mempelajari terlebih dulu apa yang pernah dilakukan oleh mereka. Dengan pemberitaan tidak mendasar itu, bagi orang awam atau generasi yang tidak mengalami itu dapat membawa dampak bagi pola pikir mereka, bahkan bila kurang waspada dapat terbawa dalam alur pola pikiran yang seharusnya perlu dijauhi.”

“Mereka seakan-akan tidak merasa bersalah, bahwa mereka melakukan pembunuhan terhada para Jenderal AD secara sadis yang dimasukkan dalam sumur Lubang Buaya. dimuat dalam salah satu surat kabar Ibu Kota, bahwa mereka telah membentuk Yayasan Korban 1965 – 1966, untuk melakukan penelitian atas korban peristiwa 1965. Bahkan, katanya akan menuntut Jenderal Soeharto.”

Apa yang disampaikan AH Nasution kini makin terlihat nyata gerakan dan upaya mereka pada era sekarang. Bahkan yang selalu ceramah mewaspadai bangkitnya PKI ditangkap. Yang menentang upaya terselubung membangkitkan PKI digebuki. Tanya kenapa.

Kedua, Letnan Jenderal Prabowo Subianto, dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Jenderal Nasution. Sebagai junior, Prabowo tak pernah merasa lupa terhadap Nasution. Menurut berbagai catatan, Prabowo adalah satu-satunya orang luar selain anggota keluarga yang diundang secara khusus oleh AH Nasution menjelang akhir hayatnya.

Maka tak heran, antek-antek dan anak cucu PKI paling benci dengan Prabowo. Mereka akan bergabung bersama lawan Prabowo untuk menjegal jangan sampai menjadi RI-1 karena akan menghalangi upaya mereka melanjutkan gerakan makar 1965 yang dulu gagal.

Ketiga, Mayor Jenderal TNI Kivlan Zen adalah seorang tokoh militer Indonesia. Ia pernah memegang jabatan Kepala Staf Kostrad ABRI setelah mengemban lebih dari 20 jabatan yang berbeda, sebagian besar di posisi komando tempur. Kivlan Zein kini menjadi target antek-antek PKI karena kegigihannya menentang bangkitnya PKI. Pernah ditangkap dengan tudingan makar saat menjelang Aksi 212.

ITULAH TRIO JENDRAL YANG SANGAT DIBENCI ANTEK-ANTEK PKI YANG HENDAK BANGKIT KEMBALI.

Sebagai pengingat kekejian PKI, cukuplah kita mengenang Ade Irma Suryani Nasution. Ia lahir 19 Februari 1960 – terbunuh 6 Oktober 1965 pada umur 5 tahun. Ade Irma adalah putri bungsu Jenderal Besar Abdul Harris Nasution. Ade terbunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September yang berusaha untuk menculik Jenderal Besar AH Nasution. BELUM CUKUP’KAH Ade Irma putri mungil & cantik Jenderal AHNasution jadi korban terakhir PKI???

Inilah Kalimat Terakhir Ade Irma Suryani, Sungguh Mengiris Hati!

Bocah kecil itu terkulai lemah dengan tubuh berdarah-darah. Ia tak berdaya tanpa tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tembakan itu telah merobek punggungnya hingga peluru menembus limpa. Setelah enam hari dirawat, bocah kecil nan lucu itu pun menghembuskan nafas terakhir.

“Papa…apa salah adek?” demikianlah kalimat yang tertulis di lukisan Ade Irma Suryani dengan latar belakang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Museum Jendral AH Nasution di Jl Teuku Umar 40 Menteng. Ade Irma Suryani tak pernah memeroleh jawaban atas pertanyaan tersebut.

Nama Ade Irma Suryani Nasution memang tak bisa dipisahkan dalam peristiwa paling kelam sejarah Indonesia. Ade Irma yang saat itu baru berusia 5 tahun, meninggal akibat tertembak peluru pasukan tjakrabirawa yang merangsek masuk ke dalam rumahnya untuk menangkap sang ayah. Dalam peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 03.45 tersebut, ajudan AH Nasution, Lettu Pierre Tendean juga ikut menjadi korban. Ia diculik lalu dibunuh di Lubang Buaya.

AH Nasution yang selamat dalam peristiwa itu melukiskan perasaannya lewat sebaris kalimat yang tertulis di nisan Ade Irma. “Anak Saja jang tertjinta. Engkau telah mendahului gugur sebagai perisai Ajahmu”

Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Yanti Nurdin Nasution, anak pertama AH Nasution, menjelaskan detik-detik mencekam tersebut.

Sebagaimana dilansir laman Facebook Museum of Jenderal Besar Dr. AH. Nasution, berikut petikan kesaksiannya : Saat itu umur saya 13 tahun, saya tidur di kamar seberang kamar ibu dan bapak Nasution, saat terjadi ribut-ribut disertai tembakan saya terbangun kemudian saya berusaha menyelamatkan diri dengan melompat jendela samping yang tingginya 2 meter, sampai tulang kaki saya patah yang saya rasakan sakitnya sampai sekarang, paha kaki saya yang kanan penuh dengan pen penyambung tulang. Dengan menahan rasa sakit saya cari ajudan dan saya beritahu tentang tembakan di kamar bapak saya, terus saya sembunyi di kamar para ajudan.

Tak berapa lama terjadi ribut-ribut di ruang jaga dan ajudan pak Nas Lettu Czi Pierre Tendean diculik. Sampai pagi saya bersembunyi. Setelah hari menjelang pagi ibu saya mencari saya sambil menggendong adik saya Ade Irma Suryani yg terluka terkena tembakan oleh pasukan Cakrabirawa.

Saat itu ayah saya sudah melompat pagar Kedubes Irak bersembunyi di belakang tong untuk menyelamatkan diri dari penculikan dan pembunuhan. Ibu saya membawa adik saya ke RSPAD untuk dioperasi untuk mengambil peluru yang bersarang di limpanya. Beberapa kali adik saya dioperasi. Saat menunggu operasi, saya terus menangis, adik saya bilang “kakak jangan menangis, adik sehat”…. Terus adik saya tanya ke ibu saya “kenapa ayah mau dibunuh mama”?

Adik saya dirawat beberapa hari di RSPAD, tanggal 6 oktober adik saya dipanggil Allah swt. Dalam hati saya bertanya : Kenapa PKI mau membunuh ayah saya. Apa salah ayah saya? Puji syukur alhamdulillah ayah saya dapat menyelamatkan diri atas anjuran ibu saya, namun ajudan dan adik saya menjadi korban. [KbrNet/Perisainegeri/TribunNews/Slm]

KabarNet: Viralnya video yang dibagikan pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea di akun Instagramnya @hotmanparisofficial langsung menjadi perhatian insitusi penegak hukum.

Video tersebut menjelaskan soal laporan Joko Suriadi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemkab Serdangbedagai (Sergai), Sumatera Utara, membongkar dugaan praktik korupsi massal pejabat di lingkungan Pemkab Sergai. Dia mengungkapkan bahwa kalau dana Bantuan Sosial (Bansos) tersebut dihambur-hamburkan atau dikorupsi mulai dari pejabat tingkat oknum camat, DPRD, BPK sampai Kepala Dinas. 

Praktek jahat itu diadukan secara langsung kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang berada di warung kopi joni di Jakarta Sabtu, (29/9/2018).

Pengaduan itupun divideokan dengan sengaja oleh Hotman Paris di akun instagramnya dan kini viral di media sosial facebook. Joko Suriadi merupakan mantan bendahara pengeluaran Bansos di Pemkab Sergai.

Berdasarkan informasi yang diterima Hotman dari Joko disebut bahwa ada puluhan miliar uang Bansos yang penggunaannya tidak tepat sasaran. Uang tersebut juga mengalir ke sejumlah oknum anggota DPRD Sergai untuk keperluan uang ketok APBD.

Langsung Direspon KPK

Viralnya video ini langsung direspon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, KPK bakal mendalami informasi ini. “KPK mengapresiasi pelapor dan Kopi Joni untuk mau membangun Indonesia yang zero tolerance. Nanti kita dalami dulu seperti apa kasusnya. KPK akan mendalami kebenaran info tersebut,” kata Saut melalui aplikasi WhatsApp, Sabtu (29/9/2018).

Sementara itu, Bupati dan Wakil Bupati Serdangbedagai, Soekirman dan Darma Wijaya tidak bersedia memberikan komentar atas viralnya video pengaduan Joko ke Hotman Paris. Berulang kali nomor ponsel mereka dihubungi namun tidak bersedia dijawab. Pesan singkat yang dikirimkan melalui WhatsApp hanya dilihat saja tanpa ada respon balasan.

Berdasarkan Informasi yang dikumpulkan Joko Suriadi memang pernah menjabat sebagai bendahara pengeluaran Bansos Kabupaten Sergai terakhir ditahun 2012. Pada tahun itu Bupati Serdangbedagai masih dipimpin Tengku Erry Nuradi yang sempat menjadi Gubernur Sumatera Utara dan wakilnya bupati saat ini Soekirman.

Saat menjadi bendahara itu Joko merupakan pegawai di Dinas (saat ini Badan) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD). Kala itu Kadis PKAD-nya adalah Agus Tripiono yang saat ini sudah menjadi pejabat eselon II di Pemprov Sumut.

Saat T Erry jadi Gubernur Sumut, pemerintahan pun dipegang oleh Soekirman dan Joko Suriadi pun disebut-sebut berpindah-pindah tugas. Ia pernah menjadi ajudan Wakil Bupati, Darma Wijaya beberapa bulan. Pada saat ini Joko ini pun disebut-sebut terakhir pernah juga sebagai staf di kantor Kecamatan Silinda, Sergai.

Ada tiga video yang diunggah Hotman di akun Instagram @hotmanparisofficial. Joko mengadu ke Hotman Paris karena mengaku dintimidasi oleh oknum-oknum pejabat di Serdangbedagai. Berdasarkan tiga video yang diunggah Hotman, Joko mengadukan dugaan korupsi massal dana Bansos di kabupaten tersebut pada beberapa tahun lalu.

Mulai dari untuk uang ketok palu pengesahan APBD, suap kepada oknum DPRD dan BPK, pembelian sepeda motor Harley Davidson untuk oknum penegak hukum serta biaya Pilkada untuk oknum pejabat daerah. Tak hanya itu, sejumlah camat dan kepala dinas juga diduga ikut menikmati hasil penyelewengan dana Bansos tersebut.

Berikut rekaman videonya:

Transkrip Video pertama:

“Salam dari Kopi Joni. Joko suriadi, staf Bansos Kantor Bupati Serdang Bedagai. Membeberkan, dia mengaku ada puluhan miliar uang bansos.

Dia diintimidasi uang itu dipakai untuk uang ketok palu, berbagai oknum DPRD dan oknum BPK di daerah Serdang Bedagai. KPK dan kejaksaan segera turun. Ini buktinya ada semua.”

Joko Suriadi, dan siap jadi justice collaborator dan masih menjadi PNS di Serdang Bedagai, Sumatera Utara.” “Puluhan miliar uang bansos habis dipakai oknum pejabat dan DPRD. Sekarang dia yang diintimidasi. Siap jadi colaborator ya?”

“KPK dan Kejaksaan Sumut harus segera turun, periksa itu!”

Transkrip Video 2:

Joko Suriadi yang saat itu memakai baju berwarna putih mengatakan bahwa, puluhan miliar dana Bansos dipakai oknum pejabat untuk membayar oknum aparat hukum. Dikatakan, untuk membuat oknum aparat diam, pejabat memberikan hadiah berupa motor Harley Davidson.

Hotman: “Saudara Joko Suriadi, staf Bansos Kantor Bupati Serdang Bedagai. Kamu mengatakan ada puluhan miliar uang bansos yang dipakai untuk membayar oknum pejabat DPRD dan BPK di daerah Serdang Bedagai.”

“Anda mengatakan bahwa, untuk membuat aparat diam, sampai dibelikan motor Harley Davidson. Dibagi ke aparat seperti itu?”

Joko Suriadi: ”Mereka (oknum pejabat) yang memberikan, Pak. Bukan saya.”

Hotman: “Iya, oknum pejabat dari kantor bupati sedang bedagai, membeli motor Harley Davidson kepada oknum aparat penegak hukum agar kasus ini didiamkan. Benar, ya?”

Joko: “Benar, Pak. Informasinya seperti itu.”

Hotman: “Informasinya seperti itu. Karena banyak uang Bansos Pemda Serdang Bedagai sudah habis dibagi-bagi kepada oknum pejabat ya? Kau siap membela ya?”

Transkrip Video 3:

Joko Suriadi menjumpai Hotman Paris dengan membawa serta bukti-bukti dugaan penyelewengan dan Bansos Pemkab Serdang Bedagai. Yakni, berupa dokumen pengesahan APBD, dokumen terkait biaya pilkada, dan catatan untuk kepala dinas dan juga camat di Kabupaten Serdang Bedagai.

Hotman Paris :”Joko Suriadi membawa bukti-bukti. Ini untuk membayar oknum pejabat mana ini?”

Hotman: “Biaya pilkada, memakai semua uang bansos. Terus mana uang ketok palu untuk DPRD?”

Joko: “Ini, Pak.”

Hotman: “Semua pakai uang bansos ini? Terus?”

Joko: “Ini ada catatan lain, Pak. Untuk kepala dinas ada, camat-camat juga, Pak.”

Hotman: “Kepala dinas juga banyak kebagian semuanya? Oknum Camat juga dapat? Waduh ini benar-benar sudah parah!”

Hingga berita ini dilansir, tribun-medan.com masih mengupayakan konfirmasi dari Pemkab Serdangbedagai. [KabarNet/ TribunMedan/adl]

Jakarta – KabarNet: Upaya Dua Profesor UIN yang Ingin Selamatkan Kyai Ma’ruf Amin untuk menyelamatkan Kiai Ma’ruf Amin, menurut Prof. Ahmad Zahro dan Prof. Moeflich Hasbullah Hart, adalah dengan tidak memilihnya saat Pilpres 2019 nanti.

Prof. DR. H. Ahmad Zahro, MA, Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, dan Prof. DR. Moeflich Hasbullah Hart, Guru Besar Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ingin menyelamatkan KH Ma’ruf Amin.

Dalam Video “Main Cantik” Pilpres 2019 yang beredar itu ada pernyataan Prof. Zahro dalam sebuah pertemuan para ulama-kiai, Selasa (18/9/2018). Paparan Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang itu juga beredar di sejumlah WA Group.

Ketua IPIM (Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia) itu menegaskan, dirinya akan bermain cantik dalam Pilpres 2019. “Saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya merasa dikhianati oleh struktural (NU),” katanya.

“Mohon maaf, NU itu sejak 1984 sudah kembali ke khitthah 26. Lalu mengapa sampai seperti itu (ikut berebut Cawapres),” katanya disambut tepuk tangan hadirin. Sebagai Ketua Umum IPIM, Zahro menegaskan, ingin main cantik, tidak melukai siapa pun.

Hal itu dilakukan justru karena ingin menghormati kiai kita. “Jangan sampai kiai kita yang kita hormati, menjadi anak buahnya orang apa…,” jelasnya langsung disambut takbir Allahu Akbar, seperti dilansir Eramuslim.com, Senin (24/9/2018).

“Saya harus bijak, IPIM bebas memilih, asal jangan golput. Kalau bisa sama dengan pilihan saya. Dan, kemarin 100 persen bersama saya. Saya sedang keliling Indonesia. Yang jelas, saya tidak memilih kiai untuk jabatan yang duniawi seperti itu,” katanya disambut takbir.

Menurutnya, ia tidak akan membiarkan umat Islam keliru, salah dalam memilih pemimpin. “Organisasi kami (NU) dimakan Parpol, kemudian diarahkan ke tempat sampah. Di sana menurut saya ada tempat sampah, ada yang bangga menjadi anak …, masa’ bukan sampah?”

Prof. Moeflich Hasbullah Hart, Guru Besar Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung menilai, Ma’ruf Amin sejak nyawapres sudah mulai luntur ciri-ciri keulamaannya. “Sejak jadi cawapres, beliau menurunkan marwah keulamaannya,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menjadi wakil dari seorang yang dari usia, pengalaman, wibawa, ilmu agama, kapasitas, dan lain-lain jauh di bawah Ma’ruf sendiri sebagai ulama sepuh, dihormati, berwibawa yang Ketua Ulama Indonesia (MUI) dan lain-lain. “Bayangkan ketua para ulama berbagai ormas! Yang mengkoordinir dan mengomando para ulama se-Indonesia untuk membimbing pemerintah dan umat dan memberikan tuntunan dan pegangan kepada umat sebagaimana sebelumnya saat beliau masih Ketua MUI,” lanjutnya.

“Ini posisinya terbalik, harusnya Ma’ruf capres, Jokowi cawapres. Itu baru bermartabat,” ujar Prof Moeflih. Jadi politisi tentu saja derajat dan wibawanya lebih rendah dan menurun drastis dari seorang ulama apalagi dari ketua organisasi ulama dari sebuah bangsa yang besar.

Menurutnya, Kiai Maruf mulai mengatakan banyak yang dipaksakan dalam dirinya seperti akan mempromosikan dan mengembangkan Islam Nusantara. “Itu bukan ucapan ulama,” tegas Prof. Moeflich.

Ulama itu harusnya akan menjaga Islam dan ajaran Rasulullah SAW karena ulama adalah jelas-jelas gelar dan tugasnya sebagai waratsatul anbiya, pelanjut perjuangan para nabi. Islam Nusantara sebagai ciri khas wilayah kebudayaan, itu urusan dunia, tak perlu diperjuangkan. “Itu khazanah kebudayaan saja. Yang harus didakwahkan oleh ulama itu Islam ajaran Nabi SAW, bukan Islam karakeristik wilayah, apalagi kalau karakteristik wilayah itu banyak yang tak sejalannya dengan ajaran Islam,” ungkap Prof. Moeflich.

Akan mempromosikan Islam Nusantara kepada dunia? “Ya gak akan diterima di wilayah bangsa lain, karena selain karakteristik wilayahnya berbeda, juga ramah, toleran dan damai itu sudah ada dalam ajaran Islam yang ada di berbagai wilayah dan negara,” lanjutnya.

Sedangkan tidak toleran dan tidak damai bukan masalah agama, yang merusaknya adalah situasi politik di wilayah masing-masing. “Kiai Ma’ruf juga memaksakan diri menegaskan anti khilafah demi meraih suara,” kata Prof. Moeflih.

Jangan-jangan itu untuk menjual sikap anti-Islam pada pemilih sekuler guna meraih simpati mereka. “Kan bahaya ulama begitu. Gak pantas ulama anti khilafah dan syariat Islam. Ulama gak pantas anti dakwah Islam untuk memajukan Islam atau menegakkan syariat-Nya,” tegas Prof. Moeflih.

Menurut Prof. Moeflih, kalaupun khilafah belum bisa diterima di Indonesia, jelaskan secara bijak kepada yang memperjuangkannya, tuntun dan tenangkan mereka, bukan memusuhi apalagi melawannya. “Hargai niat tulus dan semangat keagamaan mereka,” ujarnya.

“Allah SWT itu menghargai semangat dakwah, masa’ ulama malah mematahkannya. Ulama harusnya tidak begitu. Ulama itu lilin dalam kegelapan yang memberikan cahaya kepada berbagai kelompok umat,” tegas Prof. Moeflich.

“Anti khilafah itu biarkan Banser, Ansor, dan non Muslim saja sebagai penyeimbang wacana sehingga masyarakat bisa menilai mana yang lebih baik sikap dan ide-idenya,” lanjut Prof. Moeflich.

Prof. Moeflih menilai, Ma’ruf juga mulai menyerang-nyerang kelompok Prabowo Subianto yang didukung oleh Ijtima’ Ulama dengan mengatakan ulama pendukung Prabowo itu bukan ulama sebenarnya. “Ini kan aneh bin ironis, dan bisa jadi kejumawaan tanpa sadar. Ma’ruf mulai kotor oleh politik,” ungkapnya.

Sejak bersedia jadi cawapres, lanjut Prof. Moeflich, Kiai Ma’ruf jadi nampak ambisi jabatan. Ambisi jabatan bukan sifat dan karakter ulama apalagi ulama senior. “Bandingkan saja dengan UAS (Ustadz Abdul Somad), ulama muda tapi sanggup menolak tawaran jabatan yang mentereng sebagai cawapres. Tak heran kalau UAS jadi ulama idola, dia istiqamah,” jelas Prof. Moeflich.

Sejak nyawapres alias terjun ke dunia politik praktis yang kotor, kalau kita ikuti ribuan dari komentar-komentar tentang Kiai Ma’ruf di internet dan medsos dari masyarakat yang tidak mendukung, “ya ampuuun … nama Ma’ruf jadi hancuuur.”

Banyak celaan, pelecehan, hujatan, dan hinaan yang tak pantas dilemparkan pada sosok ulama sepuh itu. Tentu saja sebagai rival politik, segala disorot. Sasaran pada usia dan fisik sudah pasti. “Saya sedih sekali ulama kita diperlakukan begitu, tapi itu resiko yang harus diterima akibat beliau menceburkan diri. Kita gak bisa mengatur pikiran dan emosi orang. Psy-war di medsos dan perang dukungan memang dunia liar,” ujar Prof. Moeflih.

“Saya mencintai ulama. Sayangi Ma’ruf. Selamatkan dan jaga marwahnya sebelum jauh lebih rusak dalam persaingan politik. Saya yakin dengan menjadi wapres tak akan membuat beliau lebih baik kecuali karir dunia saja,” tuturnya.

“Beliau tidak akan berperan banyak. Lihatlah usia dan fisiknya. KH Zainuddin MZ saja juga pernah mengungkapkan dia tak kuat di politik padahal masih muda. Selamatkanlah ulama yang tadinya lurus pejuang Islam jadi kemungkinan bengkok,” tegas Prof. Moeflih.

Bagaimana menyelamatkan Kiai Ma’ruf? “Dengan tidak memilihnya berarti menyelamatkan dan mencintainya,” tegas Prof. Moeflich. [KbrNet/MAA/Slm]