Kabar Pajak

Solusi Efiling Error dengan eForm step by step

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Sun, 26 Feb 2017 06:47:00 +0000

Solusi Efiling Error dengan eForm

Ini nih ada yang baru, solusi sekaligus alternatif buat teman-teman yang sering bahkan kejadian berulang ketika memasuki masa terakhir penyampaian SPT PPh Orang Pribadi secara online atau melalui efiling.

Setelah sebelumnya saya sharing efiling (normal), sekarang akan saya share cara melaporkan SPT melalui efiling dengan menggunakan eform secara offline tetapi langsung kirim secara online dan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) ke email kita, bingung kan? yuk langsung saja praktik...

Lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui e-Form

e-Form adalah aplikasi Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat konsep laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dikerjakan secara offline kemudian dapat di upload (online seketika) ke server Direktorat Jenderal Pajak.

Langkah ke-1 Gambaran Umum eForm

Langkah ke-2 Login DJP Online disini

Langkah ke-3 Halaman Home atau Beranda DJP Online, belum ada menu eForm nya

Langkah ke-4 Ubah Profil jika ada yang ingin di-update

Langkah ke-5 Ubah Akses untuk menambah eForm dengan mencentang menu eForm

Langkah ke-6 Request sukses dan klik OK

Langkah ke-7 Menu eForm sudah ada di Beranda/Home DJP Online login kita dan klik eForm

Langkah ke-8 Buat SPT dengan meng-klik pilihan Buat SPT

Langkah ke-9 Pilih apakah anda melakukan pekerjaan bebas atau tidak, kemudian klik eForm SPT 1770, 1770S, 1770SS (contoh yang 1770 karena memilih melakukan pekerjaan bebas)

Langkah ke-10 Pilih tahun pajak 2016, Normal, tanpa centang hanya kirim token (untuk awal, token hanya untuk kirim form SPT yang telah diisi), kemudian kirim permintaan

Langkah ke-11 File xfdl langsung download otomatis dan show in folder, seperti gambar dibawah ini.

Langkah ke-12 Kode verifikasi untuk upload SPT

Langkah ke-13 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai atau Karyawan pilih TIDAK - TIDAK - TIDAK - eForm SPT 1770S

Langkah ke-14 Pilih Tahun Pajak 2016 - Normal - tanpa centang Hanya Kirim Token - Kirim Permintaan

Langkah ke-15 File xfdl langsung download otomatis dan show in folder, seperti gambar dibawah ini.

Langkah ke-16 Kode Verifikasi

Langkah ke-17 Download Form Viewer dan Panduan Form Viewer

Langkah ke-18 Klik Lambang Windows untuk mulai men-download

Langkah ke-19 File FormsViewer sudah di download dan show in folder seperti digambar

Langkah ke-20 Buka Forms Viewer atau double click file, Pilih NEXT

Langkah ke-21 Pilih I Accept.....kemudian NEXT

Langkah ke-22 Pilih NEXT lagi

Langkah ke-23 Siap untuk instalasi sehingga pilih INSTALL

Langkah ke-24 Instalasi selesai dan pilih FINISH

Langkah ke-25 IBM Forms Viewer telah terinstall dengan sukses di Start Menu Windows

Langkah ke-26 Bukan IBM FormsViewer dan pilih Buka File Database eForm dimana file tadi tersimpan (langkah 11 dan 15)

Langkah ke-27 File location database kemudian klik OPEN

Langkah ke-28 Form SPT 1770S terbuka dan isi

Langkah ke-29 Lanjutkan isi dengan klik SELANJUTNYA

Langkah ke-30 Isi sampai akhir dan pilih SELESAI jika sudah yakin benar datanya.

Langkah ke-31 Setalah eForm diisi lengkap, dapat segera di upload ke basis data pajak, tanpa masuk ke DJP Online Efiling. Masukkan TOKEN/KODE verifikasi yang dikirim ke email.

Langkah ke-32 Bukti Penerimaan Elektronik dikirim ke email

Masih belum bisa?

silakan komen bro sist, akan saya bantu....terima kasih.

kredit to pajeg lempung

WAJIB DISEBARKAN BIAR TIDAK BINGUNG DITANYA MASYARAKAT

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Fri, 06 Jan 2017 06:02:00 +0000

WAJIB DISEBARKAN BIAR TIDAK BINGUNG DITANYA MASYARAKAT.

Gagal Faham Kenaikan Pajak Kendaraan 2-3 Kali Lipat, Padahal Pajak Tidak Naik -

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang perubahan tarif PNBP di lingkungan kepolisian tak ayal menimbulkan keresahan. Parahnya perubahan tarif ini dipahami keliru oleh masyarakat, mereka mengira mereka harus bayar pajak dua sampai tiga kali dari yang biasa mereka bayar setiap tahunnya. Misal yang biasa bayar 250 ribu dikira bakal harus bayar 500 - 700 ribu, padahal bukan demikian. Terbitnya PP ini tidak lantas membuat masyarakat membayar pajak sebesar dua sampai tiga kalinya dari yang mereka biasa bayarkan tiap tahun.

Lantas apa maksud kenaikan tarif dalam PP no 60 tahun 2016 ? Dari judul PP tersebut tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sangat jelas bukan pajak kendaraan yang naik.

Lalu apa yang naik? Sebenarnya infografik yang diterbitkan oleh kepolisian sudah sangat jelas menyebutkan apa saja tarif yang naik. Namun info itu masih membingungkan bagi sebagian orang. Untuk memudahkan memahami berapa kenaikan biaya yang harus kita bayar? mari kita buka STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang kita miliki.

Kita bayar, antara lain :

BBN-KB (Biaya Balik Nama Kendaran Bermotor)
PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
SWDKLLJ (Asuransi Jasa Raharja)
BIAYA ADM. STNK
BIAYA ADM. TNBK

Dari kelima point di atas, kita bandingkan dengan point yang ada dalam PP no 60 tahun, maka poin 2 Pajak Kendaraan Bermotor TIDAK ADA KENAIKAN. Yang naik adalah point berikut:

BBN-KB (jika kita melakukan balik nama)
BIAYA ADM. STNK : (1) Penerbitan STNK dibayar setiap 5 tahun sekali semula 50 ribu menjadi 100 ribu untuk roda 2 dan 3, sementara untuk roda 4 atau lebih naik dari 75 ribu menjadi 200 ribu. (2) Stempel Pengesahan STNK yang semula gratis menjadi 25 ribu untuk roda 2 dan tiga, sementara roda 4 atau lebih sebesar 50 ribu dibayar tiap tahun.
BIAYA ADM TNBK : Biaya ganti plat nomor baru dibayar tiap 5 tahun sekali, naik dari 30 ribu menjadi 60 ribu untuk roda 2 dan 3, sementara roda 4 atau lebih naik dari 50 ribumenjadi 100 ribu.

Rincian di atas jelas menunjukkan bahwa kita TIDAK AKAN MEMBAYAR 2 - 3 KALI LIPAT DARI YANG BIASA KITA BAYAR, tetapi kenaikan yang harus kita tanggung adalah bagian point Biaya Adm. STNK dan TNBK.

Demikian penjelasan tentang 'Gagal Faham Kenaikan Pajak Kendaraan 2-3 Kali Lipat, Padahal Pajak Tidak Naik', semoga bisa membantu. Silahkan share jika tulisan bermanfaat dan bisa membantu orang lain.

BUKAN PAJAK KENDARAAN YANG NAIK TAPI ADMINISTRASI-nya. Ini rincian:

SEPEDA MOTOR:
Hanya naik Rp 39 ribu oer tahun. Administrasi STNK naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Pelat nomor kendaraan naik dari Rp 30 ribu menjadi Rp 60 ribu. Penerbitan BPKB naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu. Jadi total kenaikan Rp 195 ribu (per lima tahun), atau Rp 39 ribu per tahun.

MOBIL:
Hanya naik Rp 90 rubu per tahun. Adm STNK naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu. Pelat nomor naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Penerbitan BPKB naik dari Rp 100 ribu menjadi Rp 375 ribu. Total kenaikan mobil Rp 450 ribu (per lima tahun), atau Rp 90 ribu per tahun.

Menkeu Janjikan Pembersihan dan Perbaikan DJP

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Tue, 22 Nov 2016 02:48:00 +0000

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Gedung KPK, Jakarta pada hari Selasa (22/11)

Menkeu Janjikan Pembersihan dan Perbaikan DJP

Menteri Keuangan bersama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Gedung KPK pada hari Selasa (22/11). Dalam acara tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan bahwa tim KPK menggelar OTT terhadap 2 orang pada hari Senin (21/11) di Spring Hill Residence, Kemayoran.

Kedua orang yang tertangkap tangan tersebut adalah Direktur PT EKP yang berinisial RRN dan seorang berinisial HS yang merupakan Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP. Turut diamankan dalam OTT tersebut dua staf RRN di Jakarta dan 1 orang staf RRN di Surabaya, serta sopir dan ajudan dari HS.

Dengan adanya peristiwa ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap oknum aparatur DJP. Menurutnya, tindakan oleh oknum HS mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Keuangan. Hal ini merupakan tindakan yang menciderai nilai-nilai dan juga menciderai kepercayaan dari para pemangku kepentingan yang lain.

“Saya sangat kecewa terhadap tindakan dari oknum aparat pajak, terutama pada saat dalam proses membangun kembali kepercayaan Wajib Pajak melalui program tax amnesty”, jelas Sri Mulyani Indrawati.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus mendukung langkah KPK dalam mengusut kasus ini secara tuntas. Selanjutnya, ia berkomitmen untuk membuka akses seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini.

Ia juga menegaskan bahwa melalui tax amnesty dan reformasi, Kementerian Keuangan ingin membangun kepercayaan publik. Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa peristiwa ini akan menjadi momentum upaya yang jauh lebih sistematis dan kredibel untuk membangun DJP yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik.

“Momentum ini akan dijadikan pemicu yang kredibel untuk melakukan pembersihan dan perbaikan DJP ke depan”, tegas Sri Mulyani Indrawati.

sumber: kemenkeu

Hingga 12 Oktober 2016, Amnesti Pajak Diikuti 405.405 Peserta

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Sun, 16 Oct 2016 06:42:00 +0000

Menkeu: Hingga 12 Oktober 2016, Amnesti Pajak Diikuti 405.405 Peserta

Jakarta, 14/10/2016 Kemenkeu - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan perkembangan terkini Program Amnesti Pajak. Hingga 12 Oktober 2016, Amnesti Pajak telah diikuti oleh 405.405 peserta, dengan deklarasi harta mencapai Rp3.826,81 triliun dan uang tebusan sebesar Rp93,49 triliun.

Menkeu merinci, peserta Amnesti Pajak masih didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu 321.893 peserta, dengan jumlah uang tebusan mencapai Rp83 triliun dan deklarasi harta sebesar Rp3.322,26 triliun.

“Di antaranya terdapat 64.334 Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dengan jumlah tebusan Rp2,99 triliun dan deklarasi harta Rp254,38 triliun,” jelasnya dalam konferensi pers Evaluasi Amnesti Pajak Periode Pertama dan Tax Base Pasca Amnesti Pajak pada Jumat (14/10) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.

Sementara itu, peserta Wajib Pajak Badan tercatat sebanyak 83.512, dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp10,49 triliun dan deklarasi harta sebesar Rp504,55 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat 16.568 Wajib Pajak Badang UMKM dengan uang tebusan sebesar Rp196,44 miliar dan deklarasi harta sebesar Rp20,62 triliun.

Lebih lanjut Menkeu memaparkan, deklarasi harta sebesar Rp3.826,81 triliun tersebut terdiri atas pertama, deklarasi harta dalam negeri, sebesar Rp2.703 triliun, atau sekitar 70,63 persen. Kedua, deklarasi harta luar negeri, sebesar Rp981,04 triliun, atau sekitar 25,64 persen. Terakhir, repatriasi sebesar Rp142,77 triliun, atau sekitar 3,73 persen.

“Dari total harta sebesar Rp142,77 triliun tersebut, Rp1,45 triliun di antaranya berasal dari Wajib Pajak UMKM,” terangnya.(nv)

Sumber: kemenkeu.go.id

Yang Ikut TA=pengemplang pajak?

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Mon, 03 Oct 2016 21:59:00 +0000

Yang Ikut TA=pengemplang pajak?

Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tidak ikut TA=sudah taat pajak? Belum tentu juga.
Secara konsep TA memang adalah pengampunan pajak. Tentu yang perlu pengampunan adalah yang pernah 'bersalah'. Kalau tidak pernah salah, kalau suci, tentu tidak perlu pengampunan.
Namun dalam teknis pelaksanaan tidak seratus persen demikian. Dalam UU TA sendiri juga ada mencakup yang sesungguhnya tidak salah dalam perpajakan tetapi menjadi objek TA. Misalnya harta warisan. Menurut UU PPH, warisan bukan objek pph, namun jika mau, seseorang boleh melaporkan warisan sebagai objek TA. Dalam kasus ini jelas peserta TA ini bukan pengemplang pajak.
Sebaliknya yang tidak ikut TA tidak juga dapat dipastikan sudah taat pajak. Mengingat TA merupakan hak, bukan kewajiban, maka seorang pengemplang pajak paling besar pun tidak wajib ikut TA. Sehingga juga jelas bahwa yang tidak ikut TA bukan berarti sudah benar dan suci.
Lalu kenapa ada orang yang berargumen bahwa yang ikut TA adalah pengemplang pajak? Memang ada benarnya juga. Menurut saya, yang ikut TA bisa dikelompokkan tiga. Pertama kelompok pencari security. Kasus harta warisan tadi termasuk disini. Mereka sesungguhnya tidak ada, atau tidak signifikan, kesalahan perpajakan di masa lalu nya. Namun mereka ikut TA untuk mendapatkan keamanan, kepastian tentang status pajak nya dari tahun 1983-2016. Karena dengan ikut TA, UU menjamin tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak lagi.
Kelompok kedua adalah yang memang ada ketidaktaatan atas kewajiban perpajakan nya. Namun ketidaktaatan itu lebih karena kurang tahu tentang ketentuan pajak, atau kerumitan ketentuan dan sistem pajak, atau karena mekanisme pemungutan dan pengawasan pajak nya terlalu longgar. Saya tidak punya data yang valid, namun terkaan saya, kelompok dua ini yang paling banyak. Disini termasuk pengusaha UKM yang tidak melaporkan seluruh penghasilan sebagai objek pph. Orang pribadi pemilik kost atau apartemen. Pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, arsitek, artis, atlit, dll. Atau juga petani, nelayan, peternak, dll.
Kemudian kelompok ketiga adalah 'pengemplang pajak'. Mereka ini adalah orang pribadi atau badan (perusahaan) yang jelas mempunyai kemampuan untuk memahami ketentuan pajak dan mematuhi nya. Namun secara sadar dan terencana melakukan penghindaran pajak. Kelompok ini tidak banyak, tapi nominal pajak nya sangat signifikan. Mereka bahkan punya unit khusus untuk melakukan penghindaran pajak.
Kemudian apa argumen orang yang bilang tidak ikut TA karena sudah taat pajak? Hati2, karena ketentuan peraturan pajak sangat rumit. Sangat sulit dan bisa butuh biaya besar untuk memastikan seratus persen sudah mengikuti ketentuan pajak. Bukan hanya material tapi formal juga. Analogi nya adakah manusia yang tidak berdosa sama sekali? Sekalipun tidak pernah salah? So jangan terlalu yakin bahwa anda sudah taat pajak.
Perlu juga dipahami bahwa program TA ini adalah program nasional yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan. Jujur bahwa pemerintah, bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia, tidak memiliki kemampuan untuk memungut pajak dengan sempurna. Semakin canggih ketentuan dan sistem pajak dibangun, semakin canggih pula teknik penghindaran pajak dilakukan. Anda bisa tebak dengan mudah siapa yang lebih cepat berinovasi, otoritas pajak atau pengemplang pajak?
Maka program TA diluncurkan sebagai jalan tengah. Benar bahwa ada pengemplang pajak yang diuntungkan. Tapi dia sudah bayar tebusan. Dibandingkan tanpa TA, mungkin pajak yang dia sembunyikan tidak akan pernah terungkap. Ke depan data dari TA akan menjadi basis bagi pemungutan pajak yang lebih baik dan lebih adil. Tentu belum akan sempurna juga. Jadi stop saling tuding. Anda cukup pahami, lalu buat penilaian sendiri dalam hati.
Salam ungkap, tebus, lega.

9 jam lebih saya mengantri Pengampunan Pajak di KPP Pratama Pondok Aren hari ini

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Fri, 30 Sep 2016 04:34:00 +0000

9 jam lebih saya mengantri Pengampunan Pajak di KPP Pratama Pondok Aren hari ini !!

Tapi tulisan ini bukan sedang menyampaikan kekesalan, marah atau mengeluh. Posting ini adalah usaha kecil untuk mengapresiasi. Apresiasi, kekaguman dan rasa hormat buat para petugas yg melayani kami.

Kekaguman saya berawal dari petugas ruang tunggu yang selalu tersenyum bahkan kelihatan menikmati dalam menjawab ratusan bahkan ribuan pertanyaan yg kurang lebih sama dan diulang-ulang "sudah no berapa?", "kok lama mbak?", "toilet sebelah mana?", "bisa ngeprint nggak?", "mau beli meterai ada?", dsb. Belum lagi menghadapi sebagian kita yg coba pasang tampang garang, jadi preman dadakan, yg coba berbagai alasan agar bisa didahulukan (kebanyakan pakai jurus "no antrian saya hilang"), mereka yang nggak pernah diajari ngantri waktu kecil, para orang tua yg tidak pernah dengar apa itu "flash disk" atau mereka yang coba-coba menggoda dan minta no HP si Mbak Petugas. Batere mic yg di pakainya memanggil nomor antrian harus di ganti sore tadi, tapi stamina dan senyum Mbak Petugas kita seperti berasal dari sumber yang tak berbatas. Bahkan saat sudah tidak ada lagi no antrian yg bisa diberi dan pilihan hanya datang lagi besok hari, Mbak Petugas dengan rasa iba menawarkan pelayanan di luar kewajibannya, "disini buka jam 8, tapi saya sekitar jam 7 sudah ada bagi yang mau ambil no antrian lebih awal."

Sampai ruang pemeriksaan, yang pertama ditanya dan ditunjukkan Petugas adalah empati, "Sejak jam berapa menunggu Pak?", "Jam 9 an", jawab saya. "Wah kasihan, maaf ya Pak." Saya tersenyum dan lupa kalau sedang ada dikantor pajak yang sering digambarkan dengan keangkerannya. Di hadapan saya adalah sahabat saya yang sedang susah payah membantu saya. Hanya itu kesan yang ada di benak saya.

Yang bekerja pasti lebih lelah dari yang menunggu. Bila yg bekerja bisa melayani tanpa berhenti tersenyum, maka apa hak kita yang menunggu dilayani untuk berkeluh kesah.

Terimakasih ibu bapak petugas Amnesty Pajak. Maafkan sebagian kami yang lupa bahwa kami sedang memohon "pengampunan" dan terbiasa menuntut hak sebelum menyampaikan kewajibannya.

Bintaro, Lepas Magrib, 29 September 2016

Petugas pajak hari2 ini memang super super top

Dari status FB Taufiq Abdullah Assegaf

PER - 16/PJ/2016

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Thu, 29 Sep 2016 07:51:00 +0000

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER - 16/PJ/2016

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak;

b. bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta

pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan

Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya

yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi,

dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak

Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa,

dan Kegiatan Orang Pribadi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4893);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya

Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak

atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pajak;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan

Tidak Kena Pajak;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan

Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya

yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN

DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN

DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008.

2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak

orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh

orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak

Penghasilan.

3. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak

orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh

orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak

Penghasilan.

4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak

badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak

atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

6. Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang

melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi

sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek

Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk

apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau

kegiatan, termasuk penerima pensiun.

8. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek

Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk

apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau

kegiatan, termasuk penerima pensiun.

9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau

kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan

dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan

periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk

orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.

10. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu

secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang

bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh

penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

11. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila

pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan

yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

12. Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak

Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan

perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

13. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti

rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya

dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan

tersebut.

14. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan

untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima

tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

15. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji

atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

16. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain

penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara

lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis

lainnya dengan nama apapun.

17. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau

dibayarkan secara harian.

18. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau

dibayarkan secara mingguan.

19. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau

dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.

20. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau

dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

21. Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang

terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.

22. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan

Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

23. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang

terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.

24. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau Masa Pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti

bekerja.

BAB II

PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 2

(1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

a. pemberi kerja yang terdiri dari:

1) orang pribadi;

2) badan; atau

3) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh

administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada

Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga

pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar

negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan

nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan

kegiatan;

c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang

membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang

membayar:

1. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan

jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri,

termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan

atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

2. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan

jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;

3. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan,

serta pegawai magang;

e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan

internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan

kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada

Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b adalah:

a. kantor perwakilan negara asing;

b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan

yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk

subjek Pajak Penghasilan;

c. organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada

ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan

kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh

Menteri Keuangan;

d. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang

semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau

pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(3) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan

pemotongan pajak.

BAB III

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 3

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

a. Pegawai;

b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari

tua, termasuk ahli warisnya;

c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa,

meliputi:

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek,

dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang

iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat,

pelukis, dan seniman lainnya;

3. olahragawan;

4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya,

telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu

kepanitiaan;

7. agen iklan;

8. pengawas atau pengelola proyek;

9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

10. petugas penjaja barang dagangan;

11. petugas dinas luar asuransi; dan/atau

12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada

perusahaan yang sama

e. mantan pegawai; dan/atau

f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya

dalam suatu kegiatan, antara lain:

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni,

ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

4. peserta pendidikan dan pelatihan;

5. peserta kegiatan lainnya.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan

syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan

lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan

perlakuan timbal balik;

b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c

Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan

Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia.

BAB IV

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 5

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat

Teratur maupun Tidak Teratur;

b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun

atau penghasilan sejenisnya;

c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan

hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun

sejak pegawai berhenti bekerja;

d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah

mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan

sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang

dilakukan;

f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang

rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan

imbalan sejenis dengan nama apapun;

g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau

diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai

Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat

tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau

i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih

berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan.

(2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang diberikan oleh:

a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau

b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus

(deemed profit).

Pasal 6

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek

Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek

Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

Pasal 7

(1) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterima atau diperoleh dalam

mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs)

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau

pada saat dibebankan sebagai biaya.

(2) Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk

natura dan/atau kenikmatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada

harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan

yang diberikan.

Pasal 8

(1) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi

beasiswa;

b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan

oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2);

c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan

penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang

dibayar oleh pemberi kerja;

d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi

pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang

bersangkutan;

e. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak

Penghasilan.

(2) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah,

merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN

PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

1. Pegawai Tetap;

2. penerima pensiun berkala;

3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah

kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan

4. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan

yang bersifat berkesinambungan.

b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari,

yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian,

upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang

diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus

ribu rupiah);

c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat

berkesinambungan;

d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

(2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Pasal 10

(1) Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh

Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

(2) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

b. bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP; dan

c. bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh

persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

(3) Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh

penghasilan bruto dikurangi dengan:

a. biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya

Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

setahun;

b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari

tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan.

(4) Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh

jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan

bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta

empat ratus ribu rupiah) setahun.

(5) Dalam hal Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memberikan jasa kepada

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:

a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi

dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam

kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan

tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;

atau

b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila

dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau

barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau

barang.

(6) Dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter

yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah

sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong

biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

Pasal 11

(1) Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga

sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar:

a. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang

kawin;

c. Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga

sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(3) Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;

b. bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga

yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

(4) Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat

serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh

penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan

PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

(5) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang

baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan

pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan

atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta

lima ratus ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata

penghasilan sehari belum melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

b. dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan

sehari melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah sebesar

Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto.

(2) Rata-rata penghasilan sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rata-rata upah mingguan,

upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

(3) Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender

melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka jumlah yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya.

(4) PTKP yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari

kerja yang sebenarnya.

(5) PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

(6) Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua,

maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh Pegawai Tidak

Tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan

hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 13

(1) Penerima penghasilan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4

dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor

Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

(2) Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima

penghasilan Bukan Pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi

wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat

nikah dan kartu keluarga.

BAB VI

TARIF PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERAPANNYA

Pasal 14

(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas

Penghasilan Kena Pajak dari:

a. Pegawai Tetap;

b. Penerima Pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;

c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan.

(2) Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap Masa Pajak, kecuali Masa Pajak terakhir,

tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam

1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);

b. dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan

penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a

ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

(3) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah:

a. atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah

penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi 12 (dua belas);

b. atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan

yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan

Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a.

(4) Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai

bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain,

banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau faktor

pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak

yang bersangkutan mulai bekerja.

(5) Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk Masa Pajak terakhir adalah selisih antara Pajak

Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau

bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun

pajak yang bersangkutan.

(6) Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap hanya meliputi bagian tahun pajak maka

perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan

Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak

yang bersangkutan.

(7) Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah

dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk

1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada

Pegawai Tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21,

paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

(8) Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Pasal 15

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas berupa

upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang

penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:

a. jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

rupiah); atau

b. jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan

kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus

ribu rupiah).

(2) Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 10.200.000,00

(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

Pasal 16

(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah

kumulatif dari:

a. Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto

dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1);

b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan

kepada Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat

berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (1);

c. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang

diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap

sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

d. jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain

yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau

e. jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang

masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri Keuangan.

(2) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:

a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan

kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;

b. jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah,

yang diterima oleh peserta kegiatan.

Pasal 17

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkan ketentuan

yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

Pasal 18

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pegawai atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau

jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus

mengenai hal dimaksud.

Pasal 19

(1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto

yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh

orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Subjek

Pajak luar negeri tersebut.

(2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai

Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

BAB VII

TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI PENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK

MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 20

(1) Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,

dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif

yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120%

(seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang

bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

(3) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh

Pasal 21 yang bersifat tidak final.

(4) Dalam hal Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah

dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan

diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama

sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas

selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan

PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB VIII

SAAT TERUTANG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 21

(1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan

pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

(2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk

setiap Masa Pajak.

(3) Saat terutang untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pada akhir bulan

dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 22

(1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

(2) Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga

pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar

penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.

(3) Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai, penerima pensiun berkala, dan

Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat

pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling

lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.

(4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan

melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.

(5) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar

pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap Masa Pajak dan wajib

menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

(6) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

untuk setiap bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah

pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

(7) Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh

Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran

tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan

berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Pasal 23

(1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama

1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.

(2) Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang

bersangkutan berhenti bekerja.

(3) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas

pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 26.

(4) Dalam hal dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari

1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender.

(5) Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ditetapkan dengan Peraturan Direktur

Jenderal Pajak tersendiri.

Pasal 24

(1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,

paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

(2) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh

Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat

Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak

berakhir.

(3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran

dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 25

(1) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan

pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.

(2) Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selisih penerapan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih

tinggi bagi Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebelum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya pada tahun

kalender berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tidak termasuk kredit pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak

maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaiannya harus

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang

bersangkutan.

(5) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya tahun

pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, tidak dianggap sebagai Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 26

Petunjuk umum dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2016 berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21

untuk Tahun Pajak 2016 dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016;

b. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan

dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21,

dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasikan mulai Masa Pajak Juli 2016; dan

c. penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 Masa

Pajak Januari sampai dengan Juni 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan berdasarkan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-16/PJ/2016

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

BAGIAN PERTAMA: PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

I. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak, yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

Penghitungan kembali ini dilakukan pada:

a. bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;

b. bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender

I.1. Penghitungan Masa atau Bulanan Selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja:

a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

I.1.a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

I.1.a.1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap

1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.

b. Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.

2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.

b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.

d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:

1) jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau

2) jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf b.

3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:

1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;

2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26

b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2).

c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.

4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:

a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);

b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;

c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;

d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud pada huruf b.

5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut pada angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

I.1.a.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Penerima Pensiun Berkala

1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut:

a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;

b. penghasilan neto pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

c. untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;

d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;

b. selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara penghitungan untuk pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada butir I.1.a.1. angka 2 huruf a, c, dan d.

I.1.b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:

a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

2. Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur sebagaimana dimaksud pada butir I.1.a.1. angka 2 huruf b, c dan d.

1.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut:

a. Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.

b. PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.

c. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam Masa Pajak yang sama, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk Masa Pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja.

2. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah sebagai berikut:

a. Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama pegawai tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak.

b. Sedangkan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan.

II. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS

II.1. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan:

1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:

a. upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;

b. upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;

c. upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.

2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp450.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong

3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp450.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp450.000,00, dikalikan 5%.

4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp4.500.000,00 dan kurang dari Rp 10.200.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.

5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 10.200.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

II.2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan:

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

III. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, BONUS ATAU IMBALAN LAIN YANG BERSIFAT TIDAK TERATUR, DAN PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI YANG MENARIK DANA PENSIUN

III.1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

III.2. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Mantan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur

PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

III.3. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun kalender.

IV. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI BUKAN PEGAWAI

IV.1. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, atas imbalan yang bersifat berkesinambungan

IV.1.a. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

IV.1.b. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.

IV.2. Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.

IV.3. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka IV.1 dan angka IV.2 adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik

IV.4. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka IV.1 dan angka IV.2 memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

IV.4.a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;

IV.4.b. melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan penyerahan material atau barang.

V. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI PESERTA KEGIATAN

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

VI. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

1. Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto.

2. Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak luar negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia.

BAGIAN KEDUA: CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

I. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

selengkapnya bisa di download file versi Pdf nya di sini

PPh Tanah Dan BPTHB turun tarif/gratis

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Wed, 21 Sep 2016 07:15:00 +0000

PPh Tanah Dan BPTHB turun tarif/gratis

1. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2016 tertanggal 8 Agustus 2016 tentang PPh Final Penjualan Tanah dan Bangunan sebesar 5% dari NJOP menjadi 2,5% yang berlaku 1 bulan terhitung sejak PP ditandatangani (berlaku mulai 9 September 2016.

2. Presiden Joko Widodo meminta para Gubernur, Bupati dan Walikota juga melakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) untuk perolehan/pembelian Tanah dan Bangunan sebesar 5% menjadi 2,5%.
(Implementasi pelaksanaannya di daerah sangat bergantung dengan kondisi daerah; Peraturan Daerah memerlukan persetujuan bersama Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD setempat).

3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil pada tanggal 11 Agustus 2016 telah mencapai kesepakatan :

a. BPHTB untuk perolehan/pembelian tanah dan bangunan sampai dengan NJOP sebesar Rp. 2 Milyar, ditetapkan NIHIL PEMBAYARAN.

b. atas tanah dan bangunan tersebut yang belum bersertipikat; biaya untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah tersebut di BPN adalah sebesar Rp. 300ribu per sertipikat.

c. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, untuk mengGRATISkan sertifikasi tanah dan bangunan dengan NJOP dibawah Rp. 2 Milyard.
[07/09 16:22] ‪Info terbaru dari kantor Dirjen Pajak*

Dirjen Pajak keluarkan peraturan terbaru yang meringankan beban kita yang ingin bereskan laporan pajak masing masing

Peraturan baru itu antara lain:

1. Nilai harta yang kita laporkan sekarang tidak lagi harus harga pasar, tetapi harga wajar yang kita tentukan sendiri. Nilai yang kita tentukan ini tidak akan dikoreksi oleh petugas pajak dan tidak harus ada dokumen pendukungnya. Kedepannya pun petugas pajak tidak boleh melakukan penelitian terhadap nilai harta yang kita masukan ke Tax Amnesty ini, jadi benar2 terserah kita.

2. Kalau ada rumah atau mobil atau harta lain yang dibeli dari income yang sudah bayar pajak, tidak usah bayar tax amnesty tapi ikut pembetulan laporan pajak (SPT) saja. Begitu juga dengan harta warisan dan hibah, jika belum masuk di SPT cukup dilakukan pembetulan laporan pajak. Hanya perlu membayar Rp 100.000 biaya admin di kantor pajak. Dengan ikut pembetulan SPT ini, kita berarti patuh pada UU Perpajakan, tidur bisa enak.

3. Isi formulir juga sekarang lebih gampang. Harta dan utang yang telah dilaporkan di laporan pajak sebelumnya tidak perlu dirinci lagi, hanya perlu jumlah totalnya saja.

4. Sekarang pensiunan dan masyarakat yang pendapatannya Rp 4,5 juta per bulan kebawah tidak perlu punya NPWP, tidak wajib lapor SPT, tidak wajib ikut Tax Amnesty, dan tidak akan kena sangsi TA atau pun sangsi pajak

5. Tidak usah ijin kantor untuk ke kantor pajak, sekarang kantor layanan pajak juga buka di hari Sabtu jam 8-2 siang dan Minggu jam 8-12 siang.

Kalau mau info lebih lengkap telp aja ke hotline Tax Amnesty : 1500 745. Cukup profesional kok petugasnya

semoga bermanfaat !

Share dari WP

1001 TANYA AMNESTI PAJAK

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Tue, 20 Sep 2016 05:43:00 +0000

“1001 TANYA AMNESTI PAJAK”
Hari: Selasa, 20 September 2016
Waktu: 14.00 – 16.00 WIB
Tempat: Ruang Teater Lantai 3, Kantor Pusat Direktorat Pajak, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta.
TERBUKA UNTUK UMUM & GRATIS.
Keynote Speaker:
Ken Dwijugiasteadi (Direktur Jenderal Pajak).
Pembicara Diskusi:
- Hestu Yoga Saksama (Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak).
- Wahju Karya Tumakaka (Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat).
Diskusi juga akan ditayangkan live melalui http://klinik.katadata.co.id/streaming.

Registrasi: Dila 081212258404⁠⁠⁠⁠

#SadarAPBN#AmnestiPajak

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Sat, 17 Sep 2016 19:54:00 +0000

Officially released! Enjoy the movie guys. Click below link to Kementerian Keuangan Facebook fanpage NOW! 

(Yes, with English subtitles!)
.
.
.
Ajeng Bhanurasmi, wanita sukses yang masuk daftar 100 orang paling berpengaruh majalah ekonomi, ingin menginvestasikan kekayaannya di luar negeri.

Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Jagad Gumilang yang membuka perspektif tentang tanah airnya.

Apa yang akan dilakukan Ajeng demi tanah kelahirannya?

Saksikan film PERCAYA
Untuk mereka yang peduli dan mencintai negeri ini

pada link: https://www.facebook.com/KementerianKeuanganRI/videos/1027389320692460/

-
PERCAYA
Sebuah film pendek yang diproduksi secara mandiri oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Produser: Rahadian Zahri Irwansyah, Ferry Irwandi
Sutradara: Ferry Irwandi
Penulis Naskah: Aditya Wirananda
Art Director : Bagus Handoko
DOP : Yoyon Daryono
Kameramen : Tino Adi Prabowo
Make Up Artis: Hasan Effendi
Penata Musik: Muhammad Sukma Darmawan
Pemain: Aditya Wirananda, Adelia Pratiwi, Bagus Handoko, Alya Haniifah, Rahadian Zahri Irwansyah, Muhammad Ibnu Sujono

-
Cerita ini hanyalah fiktif belaka, jika ada kesamaan tempat, nama, dan juga cerita hanyalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan.

#SadarAPBN
#AmnestiPajak

Mewaspadai utang negara yang terus bertambah

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Thu, 15 Sep 2016 03:44:00 +0000

Mewaspadai utang negara yang terus bertambah
Petugas Sudin Pajak Jakarta Selatan memasang stiker pemberitahuan utang pajak di Killiney Kopitiam, Pondok Indah Mall 2, Jakarta, Selasa (6/9/2016). Pemerintah akan melakukan penyegelan terhadap objek pajak berupa restoran, hotel, serta tempat hiburan yang belum juga melunasi utangnya setelah dipasangi stiker utang pajak.
Postur anggaran jadi sorotan. Jelang akhir tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terancam jebol karena terbebani oleh utang.

Per 31 Agustus 2016, pemerintah diketahui telah melakukan penarikan utang neto hingga 101 persen dari target APBN 2016 yang senilai Rp364 triliun. Sementara utang bruto yang telah ditarik mencapai 89 persen dari target Rp611 triliun.

Utang neto adalah utang untuk membiayai APBN. Utang bruto adalah utang APBN ditambah dengan utang untuk membayar pokok utang jatuh tempo pada tahun berjalan.

Hingga Juli 2016, total utang pemerintah pusat mencapai Rp3.362,74 triliun. Bahkan, jika dibagi secara rata-rata kepada 250 juta penduduk, maka setiap penduduk dibebankan utang sekitar Rp16 juta.

Angka tersebut diprediksi terus meningkat. Dalam nota RAPBN 2017, pemerintah berencana menarik utang kembali untuk menutup defisit sebesar Rp332,8 triliun rupiah. Sementara dalam periode 2011-2015, cicilan pokok dan bunga utang yang telah dibayarkan sebesar Rp1.527,118 triliun.

Dan, diperkirakan pada 2016, kewajiban utang yang akan dibayarkan mencapai Rp480,324 triliun rupiah yang terdiri atas bunga utang Rp184 triliun dan cicilan pokok Rp295 triliun.

Menteri Keuangan yang baru ditunjuk pun dituntut untuk bisa mencari solusi atas permasalahan ini. Pasalnya, langkah pemotongan anggaran belanja negara senilai Rp137,6 triliun ini dilakukan oleh Sri Mulyani tak lama setelah menjabat, dinilai tidak akan cukup efektif untuk menangkal pelebaran defisit.

Meski, langkah itu diambil untuk menjaga defisit tidak lebih dari 2,55 persen dari produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, Sri Mulyani juga belum berencana untuk melakukan pemotongan anggaran lanjutan untuk mempersempit ruang defisit.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan dalam VIVA, mengatakan utang yang semakin besar itu menjadi sebab rusaknya APBN yang disusun pemerintah. Tragisnya, lanjut Heri, utang digunakan untuk membayar bunga cicilan itu tidak terasa pada pembangunan.

"GINI ratio bertambah, kemiskinan mencapai 28 juta orang. Bahkan, data terakhir, terjadi pengurangan 200 ribu orang yang bekerja di sektor pertanian. Sektor yang seharusnya produktif," katanya.

Layaknya gali lobang, tutup lobang, sambung Heri.

Salah satu harapan pemerintah untuk menutup defisit saat ini adalah melalui penerimaan dari uang tebusan program amnesti pajak. Beberapa pihak memperkirakan 60 persen peserta ikut periode pertama. Uang tebusannya akan mencapai 80 persen dari total tebusan sampai dengan akhir periode.

Kementerian Keuangan sebelum era Sri Mulyani menargetkan uang tebusan sampai dengan akhir 2016 senilai Rp165 triliun. Repatriasinya mencapai Rp1.000 triliun. Sementara Bank Indonesia (BI) pada awalnya memproyeksikan realisasi tebusan senilai Rp53,4 triliun. Adapun repatriasi sebesar Rp560 triliun.

Apa mau dikata, harapan berbeda jauh dengan kenyataan. Hingga hari ini, Selasa (13/9/2016) atau di akhir periode pertama program ini, uang tebusan baru mencapai 5,5 persen atau senilai Rp9,10 triliun.

Kenyataan itu juga yang membuat Bank Indonesia menjadi pesimistis. KOMPAS melaporkan, Gubernur BI, Agus DW Martowardojo, memproyeksikan penerimaan uang tebusan sampai akhir tahun hanya Rp18 triliun.

Adapun penerimaan pada periode Januari hingga Maret 2017 senilai Rp3 triliun. Sementara repatriasinya hanya Rp180 triliun.

Beda masa Sri Mulyani

Kondisi anggaran negara saat ini tidak lagi sama dengan saat Sri Mulyani menjabat pada periode 2005-2010 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Salah satu perbedaan yang menonjol adalah kas pemerintah selalu defisit karena belanja negara yang lebih besar dari penerimaannya sepanjang tahun berjalan.

Ibaratnya, begitu ada uang masuk dari pajak atau penerimaan lainnya, dipastikan akan langsung habis untuk membayar kontraktor proyek-proyek infrastruktur. Dampaknya, pemerintah selalu berjaga-jaga mencari utang guna menutup defisit anggaran.

Sebab, jika tak dapat utang, anggaran negara benar-benar terancam, bisa-bisa anggaran rutin tak terbayar tepat waktu.

Per Juni 2016 misalnya, realisasi belanja negara sudah mencapai Rp865,4 triliun, sementara realisasi penerimaan negara baru sebesar Rp634,7 triliun. Terjadi defisit sebesar Rp230,7 triliun.

Sementara semester I tahun 2006, realisasi penerimaan negara mencapai Rp229,11 triliun sedangkan belanjanya sebesar Rp215,27 triliun. Artinya, ada uang kas sebesar Rp13,84 triliun di laci meja Menkeu yang bukan uang utang.

Begitu pula dengan semester I tahun 2007, saat realisasi penerimaan sebesar Rp260,65 triliun dan belanja Rp237,02 triliun, yang berarti ada surplus Rp23,63 triliun.

Kondisi tahun 2008 dan 2009 pun sama, selalu ada uang kas yang bukan berasal dari utang di laci meja pemerintah.

Kondisi ekonomi tak stabil

Perlu diakui, penerimaan negara memang sedang tidak mulus dalam dua tahun terakhir. Penyebabnya adalah kondisi ekonomi global yang melemah yang kemudian berimbas pada perekonomian domestik.

Harga komoditas dan perdagangan dunia anjlok, menyebabkan kinerja ekspor Indonesia jatuh ke titik nadir. Begitu pula investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

Di dalam negeri, lesunya perekonomian ditandai dengan melambatnya penyaluran kredit perbankan, yang per Juni 2016, hanya tumbuh 9 persen setahun. Padahal normalnya, pertumbuhan kredit mencapai 20 - 25 persen per tahun.

Lesunya perekonomian tentu berdampak pada kinerja perusahaan di berbagai sektor. Pendapatan perusahaan yang menurun akhirnya memengaruhi pajak yang mereka bayar. Buktinya, realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 hanya sebesar Rp1.504,5 triliun. Nilai tersebut turun dibandingkan realisasi pendapatan negara tahun 2014 yang sebesar Rp1.550,1.

Namun, penyebab utama turunnya pendapatan negara adalah anjloknya penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pada tahun 2015, PNBP hanya Rp 252,4 triliun, turun 37 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 398,54 triliun. Kejatuhan harga minyak dan komoditas SDA lainnya membuat PNBP turun drastis.
Mewaspadai utang negara yang terus bertambah

Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...erus-bertambah

negara dengan pajak terendah di dunia

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Wed, 31 Aug 2016 01:08:00 +0000

7 negara dengan pajak terendah di dunia

Mengutip dari Business Insider, World Economic Forum (WEF) memberikan laporan global tentang jumlah pajak yang harus dibayar penduduk di negara tersebut. Hasil dari laporan ini menunjukkan ada beberapa negara yang memiliki nilai pajak terendah di dunia.

Berikut 7 negara dengan pajak terendah di dunia:

1. Macedonia

Macedonia mungkin merupakan satu-satunya negara dengan nilai pajak di bawah 10 persen. Sayangnya, berdasarkan laporan IMF, Macedonia akan meningkatkan nilai pajaknya 2 kali lipat pada tahun ini, semenjak nilai pajaknya mencapai nilai terendah di tahun 2008.

2. Qatar

Nilai pajak di negara Qatar hanya berkisar 11,3 persen. Negara dengan nilai pajak terendah kedua di dunia ini, juga merupakan negara dengan kekayaan minyak terbanyak kedua di dunia.

3. Kuwait

12,8 persen adalah nilai pajak yang cukup rendah, dan mendorong Kuwait sebagai negara pajak terendah ketiga di dunia. Nilai pajak ini sebenarnya pernah ditolak oleh IMF karena nilai pajak yang akan diterima tidak bisa meningkatkan kondisi finansial negara tersebut yang sedang jatuh.

4. Bahrain

Bahrain mungkin surga bagi para pengemplang pajak. Negara yang kaya dengan minyak ini menghitung besaran pajak hanya sebesar 13,5 persen. Bahrain bahkan tidak memberikan pajak terhadap pajak pendapatan, dan pajak penjualan.

5. Lesotho

Pajak di negara ini hanya sebesar 13,6 persen. Lesotho adalah negara miskin di dunia, tetapi memiliki pajak terendah dibandingkan negara-negara lainnya di benua Afrika.

6. Arab Saudi

Nilai pajak di negara ini hanya sebesar 14,5 persen. Raksasa minyak ini berhasil mempertahankan nilai pajaknya di angka yang rendah berkat pendapatan yang cukup besar di bidang penjualan minyak. Tetapi, dikhawatirkan Arab Saudi akan merugi karena harga minyak pun masih terbilang rendah.

7. Zambia

Walau negara ini tidak terlalu populer, para ahli pajak tahu betul bahwa negara ini adalah negara dengan pajak yang cukup rendah, yakni hanya sebesar 14,8 persen baik untuk pajak pribadi maupun pajak perseroan.

Pada awalnya pemerintah Zambia sempat menaikkan pajak di negara ini lebih dari 20 persen, sebelum akhirnya menurunkan kembali nilai pajaknya akibat protes dari gelombang masyarakat.

Contoh Penerapan Amnesti Pajak

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Tue, 30 Aug 2016 07:54:00 +0000

Contoh Penerapan Amnesti Pajak
Penerapan Pasal 1
A. Contoh Wajib yang DAPAT melakukan penyampaian/pembetulan SPT Tahunan PPh berdasarkan ketentuan dibidang perpajakan atau DAPAT menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak:
1. Tn E seorang pensiunan pegawai. Setelah pensiun, beliau bekerja sebagai konsultan di bidang konstruksi sekaligus menjalankan usaha indekos dan kebun sawit. Pada Tahun Pajak 2015, Penghasilan Tn E di atas PTKP.
2. Tn B seorang pegawai swasta yang bekerja di perusahaan minyak dan gas bumi multinasional. Pada tahun 2015, Tn B tinggal selama 8 (delapan) bulan di Dubai dan masih menerima penghasilan di Indonesia pada tahun-tahun sebelum ia bekerja di perusahaan tersebut.
3. Tn D kelahiran Indonesia sudah bekerja di Australia dan berstatus N/E sejak tahun 2012. Pada Tahun Pajak 2014, Tn D menerima penghasilan dari apartemen miliknya di daerah Kuningan, Jakarta yang disewakan kepada pihak lain.
B. Contoh Wajib Pajak yang DAPAT TIDAK menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dan TIDAK diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak
1. Tn. B seorang pensiunan PNS tinggal di Indonesia yang penghasilannya selama Tahun Pajak 2015 dibawah PTKP. Pada Tahun Pajak tersebut Tn. B menerima penghasilan warisan berupa sawah seluas 10 Ha dari ayahnya.
2. Tn. C kelahiran Indonesia sudah bekerja di Amerika Serikat sejak tahun 1990. Tn. C berniat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan kepemilikan green card yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan atas NPWP-nya telah dicabut
Penerapan Pasal 2
A. Contoh Harta Tambahan berupa Warisan yang bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak
1. Tn F seorang petani menerima warisan berupa rumah di Indonesia. Tn F memiliki penghasilan pada Tahun Pajak 2015 di bawah PTKP.
2. Tn G seorang karyawan memiliki penghasilan di atas PTKP. Pada Tahun Pajak 2014, Tn menerima warisan berupa rumah toko dari ayahnya, Tn H. Atas rumah toko tersebut telah dilaporkan oleh Tn H dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012.
B. Contoh Harta hibahan berupa Hibahan yang bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak
1. Tn J seorang buruh pabrik menerima hibah dari ayahnya berupa uang tunai sejumlah RplOO juta. Tn J memiliki penghasilan pada Tahun Pajak 2015 dibawah PTKP.
2. Dr. W seorang dokter memiliki penghasilan di atas PTKP. Pada Tahun Pajak 2013, Tn W menerima hibah berupa klinik dari ayahnya, Dr.X. Atas klinik tersebut telah dilaporkan oleh Dr. X dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011
Penerapan Pasal 3
A. Contoh Penyampaian SPT Tahunan PPh
Tn L seorang pemilik toko elektronik mempunyai penghasilan di atas PTKP dan memiliki tiga buah rumah, tanah seluas 10 Ha, serta lima buah mobil. Tn L belum pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh. Tn L dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh atau menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
B. Contoh Pembetulan SPT Tahunan PPh
Penghasilan Tuan K seorang artis sinetron di atas PTKP dan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh. Akan tetapi atas Harta berupa 5 unit apartemen dan 3 vila belum dilaporkan dalam SPT tersebut. Tn K dapat menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh atau menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

Pengaturan Lebih Lanjut Amnesti Pajak

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Tue, 30 Aug 2016 06:49:00 +0000

Pengaturan Lebih Lanjut Amnesti Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Subjek Dan Objek Pengampunan Pajak
(1) Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
(2) Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
(3) Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan.
Termasuk dalam pengertian Harta tambahan sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tetang Pengampunan Pajak merupakan:
a. harta warisan; dan/atau
b. harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,
yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila:
a. diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
b. harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.
Harta hibahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila:
a. diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
b. harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.
Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan harta warisan dan/atau harta hibahan dalam Surat Pernyataan dalam rangka Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan.
PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Terhadap Harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan atau Harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan telah disampaikan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; atau
b. dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum disampaikan, Wajib Pajak dapat melaporkan Harta tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi atas Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diterapkan.
NILAI WAJAR HARTA
Nilai wajar Harta Tambahan adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak.
Nilai wajar untuk Harta Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain kas atau setara kas adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir
Nilai wajar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan Harta tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Direktur Jenderal Pajak.
download PER-11/PJ/2016 disini

Tere Liye Tax Amnesty & Kerupuk 10 Truk

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Sat, 27 Aug 2016 08:35:00 +0000

Tere Liye *Tax Amnesty & Kerupuk 10 Truk*

Kalian tahu apa itu Tax Amnesty? Baiklah, akan saya jelaskan darbi sisi sederhananya. Tax amnesty adalah pengampunan pajak. Kenapa pajak harus diampuni? Karena di Indonesia, orang yang bayar pajak itu sedikit sekali. Lebih banyak yg tidak. Tax amnesty memberikan kesempatan bagi siapapun untuk mendapatkan pengampunan, memulai babak baru, tertib bayar pajak. Tapi buat apa kita bayar pajak kalau uangnya toh dikorup juga? Itu betul. Pernyataan yang betul sekali. Ngapain?

Kalau mau nurutin marah, saya berada di garis terdepan ngamuk soal beginian. Tahun 2011, salah-satu buku saya dirilis jadi film, Hafalan Shalat Delisa. Yang nonton resmi di bioskop banyak, tapi lebih banyak lagi yg cuma nonton di youtube, streaming, dvd bajakan, dsbgnya. Buku, contoh lainnya. Crazy sekali, bahkan saat sy bikin sesi tanda-tangan di kantor pemerintahan yg nyuruh sy bayar pajak pun, tetap banyak buku2 bajakan. Bahkan mungkin kalau sy bikin talkshow di kantor kepolisian pun, ada buku bajakan di sana. Buku itu sudah dipajakin PPN 10%, royalti saya langsung dipotong 15%, ujung ke ujung kena pajak. Sementara perlindungan negara terhadap karya2 tersebut nihil. Kalau mau marah, sy berhak berteriak ngamuk-ngamuk. Jika ada 1 juta buku bajakan beredar, itu setara dengan 80 milyar rupiah nilai kerugian bagi penerbit dan penulis. Bukan uang yg sedikit.

Tapi marah, tidak menyelesaikan masalah apapun. Pemerintah butuh dukungan secara kongkret agar mereka bisa menjalankan negara ini dengan baik. Saya tahu, itu uang pajak dikorup, dan koruptornya malah dikasih remisi 50% lebih. Tapi mau bagaimana lagi? Kita harus menyaksikan hal2 menyakitkan saat proses perubahan sedang berlangsung. Besok lusa, semoga perlindungan atas karya2 saya membaik. Besok lusa, semoga uang pajak itu tidak dikorup. Besok lusa, semoga presiden negara ini berani menembak mati koruptor, bukan malah ngasih diskon hukuman. Marah, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Apa yang bisa? Bantulah pemerintah memperbaikinya, salah-satunya dengan membayar pajak.

Baik, kembali lagi ke soal tax amnesty. Logika tax amnesty ini sederhana. Siapapun yang punya harta kekayaan (rumah, tanah, emas, deposito, saham, surat berharga, dll), maka harta itu harus jelas dari mana perolehannya? Dibeli? Warisan? Hibah? Nemu? Atau apa? Nah, jika itu dibeli dengan uang sendiri, pertanyaan berikutnya, darimana uang untuk membelinya tersebut? Uang penghasilan dari bekerja? Uang dari berdagang? Atau dari mana? Dan pertanyaan terakhir, apakah uang tersebut sudah dibayarkan pajaknya atau belum.

Seseorang yang tinggal di rumah bagus, punya mobil bagus, punya tanah luas, maka mudah sekali jika orang pajak pengin ‘mencari masalah’ dengannya. “Eh, Pak, Bu, coba lihat mana SPT (surat pemberitahuan tahunan) pajaknya?” Ohh, baiklah, ternyata memang pernah bayar pajak lima tahun terakhir, dengan jumlah yg banyak, masuk akal. Mudah sekali mengetahui korelasinya. Karena jika tidak ada SPT pajak, tidak pernah bayar pajak, atau kalaupun bayar tapi angkanya nggak nyambung dengan kekayaan, itu rumah, mobil dan tanah jelas didapat dari uang yg tidak pernah dibayarkan pajaknya? Bisa sih ngeles warisan atau hibah, tapi tidak sulit bagi staf pajak untuk memeriksa kebenarannya.

Cepat atau lambat, jika staf pajak diberikan kekuatan penuh mengejar/menghukum siapapun yg tidak bayar pajak, itu mudah sekali prosesnya. Beda dengan pembuktian korupsi, mencuri, dll, itu susah. Tapi pajak, simpel cara membuktikannya, tinggal datangi rumahnya, tanya situ mana SPT-nya, kami mau lihat. Apalagi saat pemerintah memberikan akses staf pajak untuk melihat data tabungan/deposito di perbankan. Yups, itu betul, ada yang disebut dengan UU kerahasiaan nasabah bank, tapi jangankan Indonesia, negara2 yg sangat mendewakan kerahasiaan di luar sana sudah bertumbangan satu persatu, karena di atas itu masih ada yg disebut: perintah pengadilan. Tidak ada yg bisa menutup data saat hukum memerintahkannya dibuka. Cepat atau lambat, sekali staf pajak diberi kekuatan penuh menegakkan peraturan pajak, itu serius sekali.

Nah, tax amnesty memberikan kesempatan kepada siapapun, yg selama ini lalai membayar pajak, benci bayar pajak, musuhan dengan pajak, untuk berdamai. Lupakan semua masa lalu itu, mulai dari awal yg baru. Bagaimana caranya? Silahkan wajib pajak melaporkan harta kekayaan miliknya yg selama ini memang tdk pernah dilaporkan. Punya rumah, tanah, emas, deposito, lapor. Atas harta tersebut, pemeirntah mengenakan tarif 2% (hingga akhir september), dan terus naik jika menunda lapor. Itu denda karena tdk pernah bayar pajak selama ini. Besar? Secara persentase itu kecil. Tapi kalau kita punya harta 10 milyar, memang besar nominalnya, jadi 200 juta nilainya. Namun itu tetap lebih kecil jika dibandingkan kalau dulu bayar pajak sesuai peraturan yg bisa kena 30%.

Setelah kita sukarela melapor, maka kita bisa mulai tertib berurusan dengan kantor pajak. Setiap tahun mulai tertib bikin SPT. Repot? Memang. Kita harus belajar, membiasakan diri, lama2 nanti terbiasa seperti beli token listrik, bayar PDAM, dsbgnya. Tapi ngapain sih sy harus tertib pajak? Jawabannya saya kembalikan ke masing2 orang. Karena jangankan pajak, iuran RT untuk biaya sampah/keamanan saja kadang banyak yg tidak mau bayar, lantas bertanya: buat apa sy bayar iuran sampah/keamanan? Sungguh sy kembalikan ke masing2 orang.

Pemerintah butuh uang pajak untuk menjalankan negara. Sejatinya, kalau semua orang bayar pajak dengan 90% tertib (10% masih ada nakalnya), negara kita tidak perlu berhutang ke LN. Dimulai dari pengusaha2 yg punya ribuan trilyun uang di luar negeri, hingga buruh, PNS, karyawan, tertib bayar pajak, kita akan punya uang untuk menjalankan negara ini. Karena hei, jangan salah loh, hutang LN yg sekarang sudah 4.000 trilyun lebih itu tanggungjawab kita semua. Itu betul, yg ngutang adalah pemerintah, tapi yg bayar, adalah kita, anak2 cucu kita kelak, generasi berikutnya. Yang ngutang memang SBY, Jokowi (dan presiden2 lainnya), tapi yg bayar besok2 adalah anak2 kita semua.

Tax amnesty adalah momen yg baik bagi siapapun untuk berdamai dgn pajak. Apakah saya harus ikut tax amnesty? Silahkan dipertimbangkan matang2. Ini anekdot (tapi serius), di dunia ini ada dua hal yg kita tidak bisa lari, satu adalah kematian, yang kedua adalah pajak. Sekali pemerintah serius soal pajak ini, siapapun tidak bisa menghindar. Karena hei, membuktikan orang tidak bayar pajak itu mudaaaah sekali. Situ punya harta? Baiklah, mari kita lihat pernah bayar pajak atau tidak. Buka semua dokumen. Tidak ada dokumennya? Wah, terima nasib.

Kalian semua tahu, page facebook saya ini tak terbilang berapa kali mengkritisi tentang pemerintahan. Satu-dua galak dan kasar sekali. Tapi bukan berarti saya membenci negara ini. Saya tahu, setiap kali sy menulis tentang rezim sekarang misalnya, wuiih, ada yg ngusir saya agar pindah negara. Gagal move on, barisan sakit hati. Dan semua caci maki lainnya. Tapi, dek, bernegara itu bukan sekadar ocehan di media sosial. Berbangsa dan bernegara itu adalah soal bagaimana kita ikut serta membangun Indonesia ini. Kalian boleh saja mengusir saya di media sosial, tapi negeri ini milik kita bersama.

Yang jadi pelajar, giatlah belajar dengan tekun. Yang jadi mahasiswa, tuntulah ilmu sebaik2nya. Yang jadi guru, bidan, perawat, dokter, insinyur, PNS, karyawan swasta, jadilah profesi tersebut sebaik mungkin. Dunia ini memang tidak sempurna. Ada yang korup, ada yg nyuap, nyogok, ada yang tukang nyontek, nyelak antrian, dll, tapi pastikan itu bukan kita (dan bukan anak2 kita, keluarga kita). Saat pemerintah memanggil kita untuk membayar pajak, dikembalikan ke masing2 orang, jika kita merasa memiliki negara ini, tunaikanlah pajak tersebut. Cinta itu butuh pengorbanan--bukan cuma ocehan kosong di facebook setiap kali ada pilpres, pilkada, dll.

Terus-terang, saat menerima bukti potong pajak, melihat slip dengan angka yg menyesakkan, saya menghela nafas panjang, coba kalau sy belikan kerupuk, bisa dapat 10 truk kerupuknya. Lihatlah, selama ini, sy mau ngurus KTP saja susah (menteri-nya sih bilang pang-gampang, di lapangan mah kagak om). Jalan yg saya lewati berlubang. Apes, ditilang polisi karena alasan yg dicari2. Baca koran, itu koruptor dikasih diskon 50% penjara. Buka televisi, menyaksikan orang2 sikut2an berebut jd pejabat hanya kelak utk menyakiti rakyat kecil. Tambahkan itu presiden sebenarnya serius nggak sih saat milih menteri ESDM yg berpaspor AS? Penuh semua rasa muak, jengkel, ilfil, tapi sekali lagi, rasa marah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Menatap bukti potong itu lamat-lamat, baiklah, semoga uang yg saya bayarkan sedikit banyak bermanfaat. Semoga ini membantu pemerintah menuju perubahan yang lebih baik. Besok lusa, insya Allah, sungguh kita bisa menyaksikan negeri ini menjadi lebih baik.

Semoga demikian.

*Tere Liye

Amnesti Pajak MENAKUTKAN DAN MEMBINGUNGKAN

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Thu, 25 Aug 2016 09:26:00 +0000

Ada yg share begini:

Kok seperti agak MENAKUTKAN DAN MEMBINGUNGKAN YA...
Ada yg bisa jelaskan ?

Senèn kenarin, aku ke Kantor Pajak, "help desk" Tax Amnesti.

Dapat nmr urut 50. Yang dilayani nomor 38.

Pas giliran nmr 47, yg maju bapak sepuh 74th. Pensiunan tentara.
Setelah ditanya NPWPnya, petugas help desk menyebut, yg sdh dilaporkan dlm SPT PPh 2015 adalah, bla..bla..bla....
Bpk tsb bilang, "benar".

Tapi selama ini beliau saat bertugas dibeberapa kota, sempat beli tanah, kebun/dadah dan sawah serta rumah yg ditempati oleh famili agar terawat tdk rusak. Semua sertifikat atas nama beliau.

Sekarang ini penghasilan beliau hanya terima uang pensiun sebesar 1.580.000 perbulan, ditambah kalo ada hasil panen sekitar 2.600.000 per 3 atau 4 bulan sekali. Kebon ditanemi sembarang oléh yg diserahi jaga dan hasilnya terserah yg jaga kebon. Hanya kadang2 paling tdk setahun sekali dikirim pakai pakèt, buah atau makanan.
"Asèt" tsb ingin dilaporkan, krn selama ini beliau tdk "ngeh" & merasa sdh OK-OK saja, krn sdh bayar PBB.
Singkat cerita, dihitung oleh petugas help desk TA.
Atas penjelasan nilai perkiraan oleh bapak tsb, tanah, rumah didaerah dan ditambah 1 mobil dan 2 spd motor yg dibeli thn 2013 dan 2014, yg blm dimasukkan dlm kolom harta yg dimiliki pd SPT 2015, *keluar* angka 4,7 milyar.
Spontan, terlihat rona wajah bapak tsb terbelalak, takjub barangkali. !

Kemudian oleh help desk, diberitahukan bahwa kewajiban bapak, atas harta yg diikutkan dlm program TA ini adalah 2% dari nilai harta yg belum atau tidak dimasukkan dlm lapiran SPT PPh terakhir, artinya sebesar 94 juta rupiah, bapak tersebut juga terbelalak, kagèt, badan bergetar kemudian lunglai, nglokro dan....menangis sambil bergumam sesambat. "Dari mana bisa dapat duit segitu ?"
"Kenapa pemerintah kok memeras pensiunan spt saya ini begitu rupa. Apa makna perjuangan dan tugas2 negara yg sdh saya lakukan selama ini ?"
................
Itu tadi ceritera nyata yg terjadi kemarin menjelang dzuhur di Kantor Pajak Pratama Bekasi.

Barangkali ada manfaat sekilas tentang TA.

sharing tentang kondisi keuangan negeri dr grup sebelah

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Sun, 21 Aug 2016 11:46:00 +0000

Copas dan sharing tentang kondisi keuangan negeri dr grup sebelah..

Berikut alasan Ibu Menteri Sri Mulyani memangkas APBN :

Ibu Menteri ini kayaknya *yakin repatriasi dana dari luar negeri hanya mimpi di siang hari bolong...makanya APBN dipangkas lagi Rp.133 T.* Artinya *dari harapan mendapat Rp 165T dari tax amnesty, Ibu ini hanya berharap dapat Rp. 32T. Dana yg dipangkas adalah anggaran Kementerian dan alokasi dana daerah bukan anggaran infrastruktur.* SMI janji akan mempertahankan dana utk pembangunan infrastruktur.

Saya kira Sri Mulyani sadar, *Jokowi sdh keterlanjuran menggelontorkan uang utk proyek infrastruktur yg sebagian didanai oleh pinjaman. Maka akan fatal kalau proyek infrastruktur tsb sampai mangkrak*.

Akan ada efek domino dimana investor dan kreditor lainnya akan khawatir dan menahan uangnya utk tdk melanjutkan pembiayaan proyek lainnya. Akibatnya proyek tsb akan rontok satu persatu, kemudian rating surat utang negara anjlok dan akan terjadi rush.

Itulah skenario buruk yg ditakuti oleh SMI sehingga dia membabat habis anggaran kementerian dan dana alokasi daerah. Kalau Indonesia bisa bertahan sampai tahun 2018 ketika sebagian besar proyek infrastruktur selesai, selamatlah Indonesia. Tapi jika tidak maka ekonomi akan hancur karena daya beli masyarakat dan keuangan negara akan sangat terpuruk. Cash akan sulit, suku bunga dan inflasi tinggi, rupiah bisa anjlok jadi diatas Rp 50000/ $.

Saya kira SMI sedang bertaruh, dg menekan anggaran non infrastruktur maka ekonomi akan melamban tapi penurunannya bertahap sehingga makro ekonomi masih terkontrol. Masyarakat akan dipaksa menyesuaikan diri dg ikat pinggang yg makin ketat. Walaupun sakit namun kita masih hidup dan investor tdk sepenuhnya khawatir karena ekonomi lebih terkontrol.
*Jadi siap2lah utk pegawai negri kalau tunjangan turun, gaji tdk naik, fasilitas ditarik dalam 3 tahun kedepan.*

Mudah2an sambil jalan ekonomi dunia membaik yg mendorong harga komoditi meningkat sehingga ekspor komoditi bisa menjadi penyelamat negara.

Ini satu lagi..

Baru sepekan menjabat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai menunjukkan karakter aslinya. Daripada terus memberi mimpi indah, perempuan kelahiran Lampung itu memaksa kita semua menelan pil pahit

SMI merombak postur penerimaan dan belanja dalam APBN Perubahan 2016, sejak indonesi merdeka belum pernah terjadi APBN perubahan diutak-atik lagi.

Bahkan, sejatinya perubahan hanya bisa dilakukan ketika ada situasi luar biasa di luar kendali pemerintah sehingga asumsi makro meleset.

Apa alasan SMI melakukan itu ? Usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden tadi malam, SMI meyakinkan semua pihak bahwa perubahan tersebut penting untuk membuat APBN kembali menjadi instrumen fiskal yang mampu meraih kepercayaan publik sekaligus membuat dunia usaha menjadi lebih yakin dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Tanpa penghalusan dan bunga-bunga kata, *SMI blak-blakan mengungkapkan, tekanan terhadap keuangan negara begitu hebat karena target pendapatan negara, khususnya penerimaan pajak, dipatok terlalu tinggi. Padahal, lanjutnya, realisasi penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir tercatat mengalami shortfall (jatuh bebas) sekitar Rp100 triliun pada 2014 dan amblas lebih dalam tahun lalu hingga Rp248,8 triliun.*

Apa yg dilakukan mantan managing director World Bank itu, setelah tahu bahwa negara ini begitu bokek ? sisi belanja negara harus di pangkas sebesar Rp133,8 triliun, yang mencakup pemotongan belanja kementerian/lembaga Rp65 triliun dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun.

Dengan keputusan tersebut, maka mulai pagi ini semua menteri, gubernur, dan bupati tidak ada yg bisa tenang.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Bappenas akan mulai menyisir belanja K/L mana saja yang bisa dikurangi. Bembi (nama kode wartawan untuk kepala Bappenas Bambang Brojonegoro) mencoba menenangkan dengan menyebut efisiensi itu terutama berkaitan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan dan termasuk belanja pembangunan gedung pemerintah yang belum dianggap prioritas saat ini. Namun, who knows, Rp 133 triliun itu nolnya 9 lho, betapa sulitnya menentukan pos prioritas agar selamat dari penghapusan.

Satu poin kita dukung, *Menkeu tidak menunda masalah, sebab kalau ditunda bahkan menutupi2 kenyataan bahwa pemerintah bokek, malah bom waktu. Venezuela adalah contoh nyata, fail state yg kini rakyatnya harus dijatah makannya, gara2 dulu tampil gaya, padahal uang di brangkas negara kering.*

Namun, pasti SMI sadar, tren lesu ini belum berakhir. Harga komoditas belum kunjung bangun dari tidur panjangnya (sudah 3 tahun), jadi next, kita harus siap2 menelan pil pahit lagi dari SMI.

*Oke teman2 yang hebat, ini memang bukan berita menyenangkan. Tapi, setidaknya kita tahu lebih awal, dan mulai menghitung langkah ke depan dengan lebih cermat dan hati-hati.

Bagaimana Mengisi Surat Pernyataan Harta Untuk Amnesti Pajak?

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Mon, 15 Aug 2016 00:29:00 +0000

*Bagaimana Mengisi Surat Pernyataan Harta Untuk Amnesti Pajak?*

Mungkin masih ada yang mengira bahwa mengisi *Surat Pernyataan Harta* untuk Amnesti Pajak seperti mengisi *SPT Tahunan PPh*. Tentu saja tidak sama karena Surat Pernyataan Harta sesuai dengan namanya berbasis *harta*, sedangkan SPT Tahunan PPh mencakup *penghasilan, harta, dan utang*.

Amnesti Pajak sejenis “pajak baru” yang berbasis harta. Uang tebusan yang dibayarkan ke Negara bukan berdasarkan penghasilan. Dasar penghitungan uang tebusan adalah harta yang belum dilaporkan.

Banyak juga yang bertanya asal-usul harta yang akan dilaporkan. Padahal Amnesti Pajak tidak melihat apakah harta tersebut sudah dikenai pajak atau belum, apakah berasal dari penghasilan yang dikecualikan atau tidak.

Pertanyaannya satu: Apakah harta *sudah* dilaporkan di SPT Tahunan PPh tahun 2015 atau *belum*?

Kenapa Amnesti Pajak memilih harta? Karena Amnesti Pajak itu seperti “senjata pamungkas” bagi wajib pajak untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan dengan Negara. Apapun kesalahannya, terampuni dengan Amnesti Pajak.

Tidak peduli besaran kesalahan yang dia perbuat. Dan tidak peduli besaran uang tebusan yang dia bayarkan. Ketika wajib pajak mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Kepala Kanwil DJP maka *SELESAI* semua permasalahan perpajakan *sampai dengan tahun 2015*.

Harta itu merepresentasikan penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Teorinya, saat seseorang memperoleh penghasilan, maka penghasilan tersebut pasti digunakan untuk konsumsi dan investasi.

Jika habis dikonsumsi, tentu tidak ada investasi. Tapi jika ada kelebihan dari konsumsi, pasti akan diinvestasikan atau dibelikan harta. Pokoknya “ada sisa”. Nah, sisa ini yang dikenai Amnesti Pajak.

Amnesti Pajak berfikir positif bahwa harta yang *sudah dilaporkan* di SPT Tahunan PPh artinya *sudah dikenai pajak*. Walaupun pada kenyataannya bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi harta yang dilaporkan tidak mencerminkan penghasilan. Atau pertambahan harta yang lebih BESAR daripada penghasilan yang diterima.

Bisa juga sebaliknya. Dan ini kejadian sebenarnya di tempat saya bekerja! Wajib pajak setiap tahun patuh lapor SPT Tahunan PPh. Penghasilannya dilaporkan. Penghasilannya sudah dipotong oleh pemberi penghasilan. Jadi dia tinggal lapor saja. Celakanya, *bagian harta* di SPT Tahunan PPh selalu dibiarkan *kosong*.

Walaupun wajib pajak tersebut sudah pasti membeli harta dari penghasilan yang sudah dikenai pajak, tetapi karena di SPT Tahunan PPh *tidak ada harta* yang dilaporkan, maka menurut UU Pengampunan Pajak (amnesti pajak) semua harta yang dia miliki dianggap belum beres.

SPT Tahunan PPh tahun 2015
Ukuran apakah harta tersebut sudah dilaporkan atau belum adalah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2015. Atau tahun pajak 2014 jika akhir periode akuntansi sampai dengan 30 Juni 2016.

Apa pun harta yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh tahun 2015 dianggap (versi amnesti pajak) sudah beres. Dan harta-harta yang belum ada di SPT Tahunan PPh tahun 2015 tetapi sebenarnya dimiliki oleh wajib pajak dianggap “belum beres”. Untuk membereskannya harus ikutan Amnesti Pajak!

Karena ukuran laporan SPT ada di SPT Tahunan PPh tahun 2015 maka semua wajib pajak harus lapor SPT Tahunan PPh tahun 2015, kecuali wajib pajak yang memperoleh NPWP pada tahun 2016.

Bagaimana kalau tidak pernah lapor SPT Tahunan PPh? Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh tahun 2015 HANYA harta yang bersumber dari penghasilan tahun 2015.

Kalau pernah lapor, misal pernah tahun 1999 kemudian tidak pernah lapor lagi, maka yang disampaikan di SPT Tahunan PPh tahun 2015 harus SAMA dengan harta di SPT 1999 ditambah harta yang diperoleh dari penghasilan tahun 2015.

Intinya, bahwa harta itu harus dilaporkan sesuai tahun perolehan penghasilan. Jika belum dilaporkan, jangan dipaksakan lapor di SPT Tahunan PPh tahun 2015. Misal, wajib pajak yang tidak pernah lapor SPT Tahunan PPh, agar bisa ikutan Amnesti Pajak dia lapor dulu SPT Tahunan PPh tahun 2015. Kemudian dia laporkan semua harta yang diperoleh sejak 1985 sampai dengan 2015. Ini tidak boleh!

Perbaikan Nilai Harta
Salah satu pertanyaan yang sering diutarakan, “Bagaimana mengubah nilai harta yang di SPT dengan harga sebenarnya?”

Apakah tanah yang sudah dilaporkan di SPT Tahunan PPh tahun 2015 dapat “direvaluasi” sesuai harga pasar sekarang melalui amnesti pajak?
Menurut FAQ Amnesti Pajak, jawabannya “tidak bisa“. Tanah yang sudah dilaporkan dengan nilai tertentu di SPT Tahunan PPh tetap tertulis seperti itu. Jika mau mengubah nilai tanah, maka harus melalui mekanisme revaluasi.

Tetapi jika yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh hanya tanah saja, kemudian di atas tanah tersebut ada bangunan maka atas bangunan tersebut boleh dilaporkan sebagai harta tambahan dalam Surat Pernyataan Harta. Selain bangunan, boleh juga seperti tanaman yang memiliki nilai jual sebagai objek Amnesti Pajak. Contoh tanaman pohon jati.

Termasuk objek Amnesti Pajak adalah “bangunan tumbuh”. Misal gudang yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh 100 m² saja. Padahal ada tambahan gudang baru seluas 300 m². Maka tambahan gudang tersebut merupakan objek Amnesti Pajak.

Uang Muka Pembelian Rumah
Apakah uang muka pembelian rumah dilaporkan? Pembelian rumah, jika per 31 Desember 2015 sudah ada (setidaknya) perjanjian jual beli, maka harus dilaporkan sebesar harga rumah tersebut. Rumah dan apartemen disajikan sebesar harga beli termasuk pajak-pajak, dan harga yang belum dilunasi dilaporkan sebagai utang untuk mendapatkan harta tersebut.

Jadi tidak dilaporkan sebagai uang muka karena dilihat dari kode harta pun tidak ada kode harta uang muka. Walaupun bisa jadi dimasukkan sebagai piutang. Hanya saja, kalau masuk piutang artinya tidak ada utang yang dilaporkan.

Uang Tunai, Tabungan, dan Deposito
Uang tunai termasuk harta yang paling likuid dan tidak ada bukti kepemilikan yang harus disampaikan di Surat Pernyataan. Bahkan jika seseorang mengaku punya harta 10 milyar rupiah di rumah pun, petugas Amnesti Pajak tidak boleh menolak. Pembuktiannya bukan saat ikutan Amnesti Pajak tetapi saat penggunaan uang tersebut. Bukankah uang pasti dibelanjakan?

Apakah deposito bank yang dideklarasikan sebagai tambahan harta dikenai pajak lagi? Bukankah tiap bulan dipotong pajak?
Benar, setiap bulan bank melakukan pemotongan Pajak Penghasilan. Tapi yang dikenai pajak adalah bunga. Bukan pokok deposito. Sedangkan uang tebusan Amnesti Pajak dari pokok deposito. Ingat, permasalahnnya apakah deposito tersebut sudah dilaporkan sebagai harta di SPT Tahunan PPh atau belum?

Perlakuan yang sama juga bagi saham yang dibeli dari bursa. Setiap ada transaksi sudah dikenai Pajak Penghasilan. Tapi sebenarnya itu adalah pajak capital gain yang disederhanakan jadi PPh final.

Saham yang dideklarasikan dalam Surat Pernyataan Harta dinilai dengan nilai pasar saham tersebut per 31 Desember 2015. Nilai pasar ini basis uang tebusan. Sedangkan saham perusahaan perusahaan non-bursa dicatat sebesar nilai wajar saham tersebut.

Asuransi Unit Link
Asuransi murni sebenarnya bukan harta. Tetapi ada asuransi separo asuransi murni dan separo unit link. Ciri asuransi unit link adalah ada bagian proteksi dan ada bagian investasi. Nah, bagian investasi ini termasuk harta yang wajib dilaporkan di SPT Tahunan PPh.

Besaran nilai investasi asuransi unit link yang dilaporkan adalah harga pasar per 31 Desember 2015. Jika tidak tahu, berarti harus tanya ke perusahaan asuransi. Biasanya perusahaan asuransi secara rutin menyampaikan laporan harga unit investasi. Nah, cari yang akhir Desember 2015.

Repatriasi
Apakah properti yang di Luar Negeri boleh direpatriasi? Boleh setelah dijual dan hasil penjualannya dimasukkan ke NKRI paling lambat 31 Desember 2016 untuk wajib pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta sejak 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2016. Dan paling lambat 31 Maret 2017 untuk yang selain itu.

Apakah repatriasi boleh digunakan untuk biaya hidup di Indonesia? Boleh setelah diinvestasikan 3 tahun di Indonesia. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.08/2016 berbunyi begini, “Investasi di dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dana dialihkan oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Gateway dalam rangka Pengampunan Pajak.”

*Manfaatkan Segera Amnesti Pajak*

Amnesti pajak bersifat self assessment. Harta mana saja yang akan dilaporkan, semua terserah wajib pajak. Bisa jadi harta yang masih sengketa tapi wajib pajak berkeyakinan akan menang. Atau harta yang secara de jure milik orang lain tapi secara substansi (de facto) milik wajib pajak.

Surat Pernyataan Harta tidak perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung kepemilikan harta. Wajib pajak hanya cukup mencantumkan informasi tentang harta tersebut.

Dokumen yang wajib dilampirkan dalam Surat Pernyataan Harta hanya terkait utang terkait dengan perolehan harta tambahan. Ini karena utang akan mengurangi harta tambahan sebagai basis uang tebusan.

Sanksi Bagi Yang Tidak Jujur
Terakhir, saya ingatkan bahwa jika Surat Pernyataan Harta tidak diisi dengan jujur, maka Amnesti Pajak akan jadi jebakan.

Amnesti Pajak akan menjadi senjata sakti mandraguna bagi wajib pajak ketika berhadapan dengan kantor pajak. Tetapi jika ada harta yang belum dilaporkan, kemudian kantor pajak menemukan harta tersebut seharusnya dilaporkan, maka nilai pasar harta tersebut akan menjadi objek Pajak Penghasilan tambahan.

Pengenaan nilai pasar dan “PPh tambahan” berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Termasuk sanksi yang ditambahkan sebesar 200% dari PPh tambahan terutang.

Contoh: apartemen ditemukan tidak dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta. Saat ditemukan oleh kantor pajak, apartemen tersebut bernilai 2 milyar rupiah. Kantor pajak akan menagih PPh tambahan dengan tarif 30% (tarif tertinggi wajib pajak orang pribadi berdasarkan Pasal 17 UU PPh), ditambah sanksi 200%. Maka ditagih sekitar 1,8 milyar rupiah. Setara 90% dari harga pasar apartemen.

Semoga bermanfaat.......

Case tax amnesty

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Thu, 11 Aug 2016 11:18:00 +0000

Case tax amnesty

Seorang Petugas Pajak beberapa kali melihat seorang ibu muda mengendarai Ferrari F12 Berlineta yang harganya 12 M itu. Belakangan diketahui bahwa ibu itu tinggal di wilayah operasional kantor pajak sang petugas. Kantor Pajak kemudian memanggil sang ibu untuk men-declare kepemilikan Ferarri tersebut.
Di kantor pajak, sang ibu menjelaskan bahwa Ferrari itu memang miliknya, didukung bukti2 yang cukup. Ketika ditanya tentang NPWP, si ibu menjawab tidak punya. "Bagaimana mungkin Anda punya mobil semahal itu dan rumah cukup mewah tapi tidak punya NPWP?", tanya petugas pajak. "Rumah dan mobil keduanya pemberian suaminya", jawabnya. Mendapat penjelasan itu Kantor Pajak memanggil suami si ibu dan diminta membawa beberapa dokumen.

Di kantor pajak, sang suami membenarkan bahwa ibu muda itu istrinya, rumah dan mobil itu memang pemberiannya. Sang petugas menanyakan NPWP yang dijawab si suami sambil menunjukkan kartu NPWP. Petugas kemudian meminta SPT tahun berjalan, si suami memberikan copy SPT 1770 SS. Terkejut sang petugas melihat model SPT si suami, lalu bertanya: "Bagaimana mungkin penghasilan Anda kurang dari 60 Juta pertahun tetapi Anda bisa membelikan rumah dan mobil mewah untuk istri Anda?" Si suami gak bisa menjawab. "Hanya ada dua kemungkinan: Anda tidak melaporkan semua harta Anda, atau mobil dan rumah itu Anda peroleh secara tidak sah!", lanjut petugas pajak. Si suami kaget dengan tuduhan itu, lalu menjawab agak keras: "Rumah dan mobil saya beli sah kok, tunai! Anda jangan menuduh sembarangan!". "Kalo begitu Anda menyembunyikan harta atau penghasilan dong", jawab sang petugas kalem.

Debat petugas dan si suami berlangsung cukup rame dan lama. Lalu sang petugas meminta copy KK si suami, memeriksanya, menatap si suami, berkata agak pelan ke si suami: "Nama ibu yang tertulis di STNK ferrari itu tidak ada di KK Anda. Sekarang Anda tinggal pilih: Saya lapor istri Anda yang tertulis di KK atau Anda ikut Tax Amnesty?" Dan si suami memilih yang kedua, yang menurutnya jauh lebih murah.. 😁

(Ilustrasi yang disampaikan narasumber seminar tentang Tax Amnesty)

Dari sebelah

Mengisi Surat Pernyataan Harta Untuk Amnesti Pajak

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Tue, 09 Aug 2016 22:30:00 +0000

Bagaimana Mengisi Surat Pernyataan Harta Untuk Amnesti Pajak?

Mungkin masih ada yang mengira bahwa mengisi Surat Pernyataan Harta untuk amnesti pajak seperti mengisi SPT Tahunan. Tentu saja tidak sama karena Surat Pernyataan Harta sesuai namanya berbasis harta, sedangkan SPT Tahunan mencakup penghasilan, harta, dan utang.

Amnesti pajak sejenis “pajak baru” yang berbasis harta. Uang tebusan yang dibayarkan ke Negara bukan berdasarkan penghasilan. Dasar penghitungan uang tebusan adalah harta yang belum dilaporkan.

Banyak juga yang bertanya asal-usul harta yang akan dilaporkan. Padahal amnesti pajak tidak melihat apakah harta tersebut sudah dikenai pajak atau belum, apakah berasal dari penghasilan yang dikecualikan atau tidak.

Pertanyaannya satu : apakah harta tersebut dilaporkan di SPT Tahunan 2015 atau tidak?

Kenapa amnesti pajak memilih harta? Karena amnesti pajak itu seperti “senjata pamungkas” bagi wajib pajak untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan dengan Negara. Apapun kesalahannya, terampuni dengan amnesti pajak.

Tidak peduli besaran kesalahan yang dia perbuat. Dan tidak peduli besaran uang tebusan yang dia bayarkan. Ketika wajib pajak mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Kepala Kanwil DJP maka SELESAIsemua permasalahan perpajakan sampai dengan 2015.

Harti itu merepresentasikan penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Teorinya, saat seseorang memperoleh penghasilan, maka penghasilan tersebut pasti digunakan untuk konsumsi dan investasi.

Amnesti pajak berfikir positif bahwa harta yang sudah dilaporkan di SPT Tahunan artinya sudah dikenai pajak. Walaupun pada kenyataannya bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi harta yang dilaporkan tidak mencerminkan penghasilan. Atau pertambahan harta yang lebih BESARdaripada penghasilan yang di terima.

Bisa juga sebaliknya. Dan ini kejadian sebenarnya ditempat saya bekerja! Wajib pajak setiap tahun patuh lapor SPT Tahunan. Penghasilannya dilaporkan. Penghasilannya sudah dipotong oleh pemberi penghasilan. Jadi dia tinggal lapor saja. Celakanya, bagian harta di SPT Tahunan selalu kosong.

Walaupun wajib pajak tersebut sudah pasti membeli harta dari penghasilan yang sudah dikenai pajak, tetapi karena di SPT Tahunan tidak ada harta yang dilaporkan, maka menurut UU Pengampunan Pajak (amnesti pajak) semua harta yang dia miliki dianggap belum beres.

SPT Tahunan 2015
Ukuran apakah harta tersebut sudah dilapor atau belum adalah SPT Tahunan tahun pajak 2015. Atau tahun pajak 2014 jika akhir periode akuntansi sampai dengan 30 Juni 2016.

Apapun harta yang dilaporkan di SPT Tahunan 2015 dianggap (versi amnesti pajak) sudah beres. Dan harta-harta yang belum ada di SPT Tahunan 2015 tetapi sebenarnya dimiliki oleh wajib pajak dianggap “belum beres”. Untuk membereskannya harus ikutan amnesti pajak!

Karena ukuran laporan SPT ada di SPT Tahunan 2015 maka semua wajib pajak harus lapor SPT Tahunan 2015.

Bagaimana kalau tidak pernah lapor SPT Tahunan? Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa yang dilaporkan di SPT Tahunan 2015 HANYA harta yang bersumber penghasilan tahun 2015.

Kalau pernah lapor, misal pernah tahun 1999 kemudian tidak pernah lapor lagi, maka yang disampaikan di SPT Tahunan 2015 harus SAMA dengan harta di SPT 1999 ditambah harta yang diperoleh dari penghasilan 2015.

Intinya, bahwa harta itu harus dilaporkan sesuai tahun perolehan penghasilan. Jika belum dilaporkan, jangan dipaksakan lapor di SPT Tahunan 2015. Misal, wajib pajak yang tidak pernah lapor SPT Tahunan, agar bisa ikutan amnesti pajak dia lapor dulu SPT Tahunan 2015. Kemudian dia laporkan semua harta yang diperoleh sejak 2000 sampai dengan 2015. Ini tidak boleh!

Perbaikan Nilai Harta
Salah satu pertanyaan yang sering diutarakan, “Bagaimana mengubah nilai harta yang di SPT dengan harga sebenarnya?”

Apakah tanah yang sudah dilaporkan di SPT Tahunan 2015 dapat “direvaluasi” sesuai harga pasar sekarang melalui amnesti pajak? Menurut FAQ amnesti pajak, jawabannya “tidak bisa“. Tanah yang sudah dilaporkan dengan nilai tertentu di SPT Tahunan tetap tertulis seperti itu. Jika mau mengubah nilai tanah, maka harus melalui mekanisme revaluasi.

Tetapi jika yang dilaporkan dalam SPT Tahunan hanya tanah saja, kemudian diatas tanah tersebut ada bangunan maka atas bangunan tersebut boleh dilaporkan sebagai harta tambahan dalam Surat Pertanyaan Harta. Selain bangunan, boleh juga seperti tanaman yang memiliki nilai jual sebagai objek amnesti pajak. Contoh tanaman pohon jati.

Termasuk objek amnesti pajak adalah “bangunan tumbuh”. Misal gudang yang dilaporkan di SPT Tahunan 100m2 saja. Padahal ada tambahan gudang baru seluas 300m. Maka tambahan gudang tersebut merupakan objek amnesti pajak.

Uang Tunai, Tabungan, dan Deposito

Uang tunai termasuk harta yang paling likuid dan tidak ada bukti kepemilikan yang harus disampaikan di Surat Pernyataan. Bahkan jika seseorang mengaku punya harta 10 milyar rupiah di rumah pun, petugas amnesti pajak tidak boleh menolak. Pembuktiannya bukansaat ikutan amnesti pajak tetapi saat penggunaan uang tersebut. Bukankah uang pasti dibelanjakan?

Apakah deposito bank yang dideklarasikan sebagai tambahan harta dikenai pajak lagi? Bukankah tiap bulan dipotong pajak? Benar, setiap bulan bank melakukan pemotongan pajak penghasilan. Tapi yang dikenai pajak adalah bunga. Bukan pokok deposito. Sedangkan uang tebusan amnesti pajak dari pokok deposito. Ingat, permasalahnnya apakah deposito tersebut sudah dilaporkan sebagai harta di SPT Tahunan atau belum?

Perlakuan yang sama juga bagi saham yang dibeli dari bursa. Setiap ada transaksi sudah dikenai pajak penghasilan. Tapi sebenarnya itu adalah pajak capital gain yang disederhanakan jadi PPh final.

Asuransi Unit Link

Asuransi murni sebenarnya bukan harta. Tetapi ada asuransi separo asuransi murni dan separo unit link. Ciri asuransi unit link adalah ada bagian proteksi dan ada bagian investasi. Nah, bagian investasi ini termasuk harta yang wajib dilaporkan di SPT Tahunan.

Besaran nilai investasi asuransi unit link yang dilaporkan adalah harta pasar per 31 Desember 2015. Jika tidak tahu, berarti harus tanya ke perusahaan asuransi. Biasanya perusahaan asuransi secara rutin menyampaikan laporan harga unit investasi. Nah, cari yang akhir Desember 2015.

Manfaatkan Segera Amnesti Pajak

Surat Pernyataan Harta tidak perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung kepemilikan harta. Wajib pajak hanya cukup mencantumkan informasi tentang harta tersebut.

Dokumen yang wajib dilampirkan dalam Surat Pernyataan Harta hanya terkait utang harta tambahan. Ini karena utang akan mengurangi harta tambahan sebagai basis uang tebusan.

Sanksi Bagi Yang Tidak Jujur
Terakhir, saya ingatkan bahwa jika Surat Pernyataan Harta tidak diisi dengan jujur, maka amnesti pajak akan jadi jebakan.

Amnesti pajak akan menjadi senjata sakti mandraguna bagi wajib pajak ketika berhadapan dengan kantor pajak. Tetapi jika ada harta yang belum dilaporkan, kemudian kantor pajak menemukan harta tersebut seharusnya dilaporkan, maka nilai pasar harta tersebut akan menjadi objek Pajak Penghasilan tambahan.

Contoh : apartemen ditemukan tidak dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta. Saat ditemukan oleh kantor pajak, apartemen tersebut bernilai 2 milyar rupiah. Kantor pajak akan menagih PPh tambahan dengan tarif 30% (tarif tertinggi berdasarkan Pasal 17 UU PPh). Ditambah sanksi 200%. Maka ditagih sekitar 1,8 milyar rupiah. Setara 90% dari harga pasar apartemen.

sumber : pajaktaxes

lowongan pekerjaan DJPPR

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Tue, 09 Aug 2016 14:13:00 +0000

Please, forward jaringan temen2, siapa tau ada yg butuh..

Mohon ijin share informasi lowongan pekerjaan. Boleh dibantu dishare ke milis lain 🙏😊

Kementerian Keuangan c.q. *DJPPR* saat ini mengelola dana hibah dari Pemerintah Kanada untuk mengembangkan PPP/KPBU yang diadministrasikan melalui _Program Indonesia Infrastructure Finance Development_ (IIFD) Bank Dunia. Secara khusus telah dibentuk Project management Unit (PMU) di bawah *Direktorat PDPPI* dan saat ini sedang mencari tenaga profesional untuk mengisi posisi dalam Core Consultant Team:

*1. Procurement Specialist*
*2. Communication Specialist*
*3. Capacity Building & Training Specialist*
*4. Senior Infrastructure Consultant*
*5. Legal Specialist*
*6. Financial Analyst*
*7. IT Specialist*

Pengumuman dan TOR selengkapnya dapat diakses di:

http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1633/request-for-expression-of-interest-for-individual-consultants--core-consultants

Dan

http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1629/request-for-expression-of-interest-for-individual-consultant-procurement-specialist

Untuk Procurement Specialist
Oh ya, orang yg di-hire nantinya bukan maksudnya jadi PNS kemenkeu, tapi di-hire untuk masuk tim pengelolaan hibah, jadi salary nya pun bersumber dari hibah world bank.
Siapa tau ada saudara/ teman yg membutuhkan.

Terima kasih.

CARA MUDAH MEMAHAMI TAX AMNESTY

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Wed, 03 Aug 2016 14:21:00 +0000

CARA MUDAH MEMAHAMI TAX AMNESTY. (1) Budi punya celengan di rumah. Tapi Mamanya selalu cek celengan Budi setiap kali ia memecahkan/membuka celengannya.

(2) Amir juga punya celengan di rumahnya sendiri tapi tidak pernah dicek Mamanya. Maka Budi menitipkan celengan di rumah Amir.

(3) Mendengar celengan Amir tidak pernah dicek Mamanya, teman Amir dan Budi semua menitipkan celengannya di rumah Amir.
➡ inilah, "OFFSHORE INVESTMENT".

(4) Suatu hari Mama Amir memeriksa kamar Amir dan mendapati banyak celengan.
➡ ini namanya, "ACCIDENTAL AUDIT".

(5) Celengan itu lengkap dengan tulisan nama masing2 pemiliknya (kawan2 Amir yg menitipkan celengan).
➡ ini namanya, "PANAMA PAPER".

(6) Mama Amir mengontak semua mama dari anak2 yang titip celengan di rumahnya.

(7) Ternyata Budi menitipkan celengan di sana karena Mamanya memaksa untuk memberi sumbangan setiap Budi memecahkan celengan.
➡ ini yg disebut "TAX/PAJAK".

(8) Lain lagi si Polan, ia mengisi celengan utk menyamarkan uang dari hasil memalak teman-temannya.
➡ inilah, "MONEY LAUNDERING".

(9) Sedangkan Badu mengisi celengan dari hasil berjualan es lilin di sekolah tanpa seijin ortu, agar fokus pada sekolah.
➡ ini semacam, "ILLEGAL BUSINESS".

(10) Ketika mama Budi tahu kalau anaknya titip celengan di tempat Amir,
mama Budi bilang : "Nak, simpan aja celenganmu di rumah, Mama tdk usil lagi atau tdk akan cek lg celenganmu".
➡ inilah yg disebut, *"TAX AMNESTY"*.

😂😃😛😅😆😝😀😭😜

The Best Contact Center Indonesia

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Wed, 03 Aug 2016 04:38:00 +0000

Silakan di share ke grup yg lain..

Dear bapak/ibu/teman2 dan *rekan2 DJP di seluruh Indonesia,* kami sangat butuh bantuannya untuk *Kring Pajak jadi juara* The Best Contact Center Indonesia dalam kategori *Writing dan Multimedia*

Sampai sejauh ini, Kring Pajak 1500200 berada pada posisi kelima.

*Untuk Facebook, mohon untuk dibantu LIKE, COMMENT, SHARE, dan KLIK pada tautan berikut*

Kategori Writing #1 https://www.facebook.com/IndonesiaContactCenter/posts/1128209793904471

Kategori Writing #2 https://www.facebook.com/IndonesiaContactCenter/posts/1129054467153337

*Untuk Twitter, mohon dibantu LIKE, RETWEET, REPLY, dan KLIK pada tautan berikut*

Kategori Writing #1 https://twitter.com/ICCAIndonesia/status/760052768748871680

Kategori Writing #2 https://twitter.com/ICCAIndonesia/status/760471095891853312

Kategori Multimedia #1 https://twitter.com/ICCAIndonesia/status/760096494296846337

Kategori Multimedia #2 https://twitter.com/ICCAIndonesia/status/760098240633069568

Kategori Multimedia #3 https://twitter.com/ICCAIndonesia/status/760502949894172672

Selain itu kami juga berharap masukan dari rekan-rekan semua. Atas dukungan Rekan-Rekan semua, kami ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

*DJP SATU JIWA*

GlobeAsia: 150 Richest Indonesians (June 2016)

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Mon, 01 Aug 2016 13:23:00 +0000

GlobeAsia: 150 Richest Indonesians (June 2016)

Summary of '150 Richest Indonesians' published by GlobeAsia magazine in its June 2016 edition.

No. Name Business Group Estimated wealth
2016 2015
1. Robert Hartono (75) & Michael Hartono (76) Djarum Group $14.8b $15b
2. Anthoni Salim (67) Salim Group, First Pacific $11.0b $10.55b
3. Eka Tjipta Widjaja (93) Sinar Mas Group $10.5b $12.6b
4. Susilo Wonowidjojo (59) Gudang Garam $10.0b $8b
5. Chairul Tanjung (54) CT Corp $4.8b $3.8b
6. Sri Prakash Lohia (63) Indorama Group $4.1b $2.4b
7. Putera Sampoerna (66) Sampoerna Strategic $3.5b $2.85b
8. Aburizal Bakrie, (68) Bakrie Group $2.5b $2.4b
9. Eddy William Katuari, (64) Wings Group $2.4b $2.3b
10. Sukanto Tanoto, (66) Royal Golden Eagle $2.2b $2.45b
11. Mochtar Riady, (87) Lippo Group $2.2b $2.5b
12. Theodore P Rachmat (67) Triputra Group, Adaro $2.1b $2b
13. Sjamsul Nursalim, (73) Gajah Tunggal Group $2.05b $1.8b
14. Peter Sondakh (64) Rajawali Group $2b $2.6b
15. Tahir, (64) Mayapada Group $1.95b $1.8b
16. Martua Sitorus, (57) Wilmar International $1.9b $2.46b
17. Edwin Soeryadjaya, (66) Saratoga, Recapital $1.8b $1.9b
18. Eddy Sariaatmadja, (65) and Fofo Sariaatmadja,(53) Elang Mahkota Technology $1.8b $1.75b
19. Hary Tanoesoedibjo, (51) MNC Group $1.75b $1.66b
20. Haryanto Adikoesoemo, (70) AKR Corporindo $1.7b $1.4b
21. Jakob Oetama, (85) and Lilik Oetama Kompas Gramedia Group $1.6b $1.5b
22. Ciputra, (85) Ciputra Group $1.6b $1.5b
23. Aksa Mahmud, (71) Bosowa Corporation $1.55b $1.5b
24. Djoko Susanto, (67) Sumber Alfaria Trijaya $1.5b $1.7b
25. The Nin King, (85) Argo Manunggal Group $1.5b $1.7b
26. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, (87) Harita Group $1.5b $1.6b
27. Benjamin Jiaravanon, (43) & Jialipto Jiaravanon (41) Charoen Pokphand Indonesia $1.5b $1.3b
28. Suryadi Darmadi, (66) Duta Palma Nusantara Group $1.45b $1.6b
29. Kartini Muljadi, (84) and Handojo s Muljadi, (50) Tempo Scan Group $1.4b $1.5b
30. Murdaya Poo, (75) and Siti Hartati Murdaya, (70) Central Cipta Murdaya $1.4b $1.3b
31. Hartadi Angkosubroto, (63) and Husodo Angkosubroto, (61) Gunung Sewu Group $1.3b $1.4b
32. Dato Low Tuck Kwong, (67) Bayan Resources $1.25b $1.2b
33. Rusdi Kirana, (53) Lion Air Group $1.2b $1.1b
34. Teddy Thohir, (81) and Garibaldi Thohir, (51) TNT Group $1.1b $1.2b
35. Husein Djojonegoro, (67) ABC, Orang Tua Group $1.1b $950m
36. Mu’min Ali Gunawan,( 77) Panin Group $1.2b $1.2b
37. Martias, 78 and Tjiliandra Fangiono, (40) First Resources $950m $900m
38. Sugianto Kusuma, (65) Agung Sedayu, Bank Artha Graha $910m $900m
39. Handojo Santoso, (52) Japfa Comfeed Group $910m $680m
40. Gunawan Jusuf, (62) Sugar Group Companies $905m $820m
41. Johan Lensa, (66) J Resources $900m $800m
42. Luntungan Honoris, (67) Modern Group $800m $950m
43. Tomy Winata, (58) Artha Graha Group $900m $900m
44. Hashim Djojohadikusumo, (62) Arsari Group $900m $900m
45. Benny Subianto, (75) Persada Capital Group $845m $900m
46. Alexander Tedja (72) and Melinda Tedja, (72) Pakuwon Group $840m $830m
47. Sandiaga Uno, (47) Saratoga, Recapital: Private equity, investment $830m $840m
48. Boenjamin Setiawan, (83) & Family Kalbe Farma $800m $810m
49. Jusuf Kalla & Family, (74) Kalla Group $750m $720m
50. Osbert Lyman, (66) Lyman Group: Property, plantations $740m $750m
51. Jan Darmadi, (75) Jan Darmadi Group $720m $740m
52. Prajogo Pangestu, (66) Barito Pacific Group $710m $660m
53. John Chuang, (66) Ceres Indonesia, Petra Food $700m $670m
54. Eka Tjandranegara, (69) Mulia Group $690m $700m
55. Muki Tan, (57) Rodamas Group $660m $645m
56. Hutomo Mandala Putra, (54) Humpuss $655m $600m
57. Kuncoro Wibowo, (61) Ace Hardware $655m $400m
58. George Tahija, (58) and Sjakon Tahija, (63) Austindo Nusantara Jaya $650m $640m
59. Subianto Tjandra, (72) Ateja Group $650m $625m
60. Harjo Sutanto, (76) Wings Group $640m $620m
61. Desi Sulistio Hidayat, (85) & Family Sido Muncul $640m $600m
62. Bachtiar Karim, (59) Musim Mas $630m $590m
63. Soegiharto Sosrodjoyo, (82) Rekso Group $610m $560m
64. Sudhamek, (60) Garuda Food Group $590m $570m
65. Sofjan Wanandi, (72) Gemala Group, Santini Group $580m $570m
66. AHK Hamami, (80) ABM Investment, Trakindo Group $570m $575m
67. Tan Kian, (58) Dua Mutiara $570m $550m
68. Purnomo Prawiro, (69) Blue Bird Group $560m $650m
69. Agus Lasmono Sudwikatmono, (45) Indika Energy $550m $610m
70. Sutanto Djuhar, (87) First Pacific $545m $565m
71. Wiwoho B Tjokronegoro, (77) Indika Energy $540m $605m
72. Heru Hidayat, (66) Inti Agri Resources $530m $650m
73. Amirsjah Risjad,(49) Risjadson Group $515m $530m
74. Hendro Gondokusumo, (66) Intiland $510m $550m
75. Iwan Budi Brasali, (69) and Aldo Brasali,(48) Brasali Group $510m $530m
76. Alim Markus, (65) Maspion Group $507m $510m
77. Henry Pribadi, (69) Napan Group $505m $530m
78. Kiki Barki, (77) Harum Energy Group $500m $630m
79. Arifin Panigoro, (70) and Hilmi Panigoro, (60) Medco Group $475m $520m
80. Rudy Suliawan, (65) Karang Mas Sejahtera $490m $520m
81. Ginawan Tjondro, (62) CNI Group $490m $500m
82. Jimmy Masrin, (54) Lautan Luas Group $480m $500m
83. Sugiono W Sugialam, (55) and Kindarto Kohar Trikomsel Group $480m $460m
84. Harry Sanusi (49) Kino Group $470m
85. Mohammad Reza Chalid, (56) Global Energy Resources $460m $470m
86. Trihatma K Haliman, (64) Agung Podomoro Group $450m $540m
87. Rosan Roeslani, (47) Recapital $450m $440m
88. Mrs Hendro Setiawan family Pikko Group $450m $430m
89. Kris Taenar Wiluan, (67) Citra Mas Group $450m $400m
90. Dahlan Iskan, (64) Jawa Pos Group $445m $415m
91. Surya Dharma Paloh, (65) Media Indonesia $440m $450m
92. K. Gowindasamy, (69) Mitra Jaya Group $430m $500m
93. Yos Sutomo, (84) Sumber Mas $430m $420m
94. Sukamdani Sahid Gitosardjono, (88) Sahid Group $425m $450m
95. Rudolph Merukh, (50) and Lucky Merukh, (51) Merukh Enterprises $400m $495m
96. Jahja Santoso, (71) Sanbe Farma $390m $405m
97. Sabana Prawirawidjaja, (74) Ultrajaya Group $385m $380m
98. Tatang Hermawan, (65) Fuju PalapaTextiles, Bank Parahyangan: $380m $360m
99. Iwan Lukminto, (40) Sritex Group $350m $450m
100. Djoenaedi Joesoef, (83) Konimex $360m $350m
101. Didi Dawis, (70) Ling Brothers $355m $350m
102. Muljadi Budiman, (61) Honda Prospect Motor $350m $355m
103. Oesman Sapta Odang, (66) OSO Group $350m $340m
104. Boyke Gozali, (67) Mitra Adi Perkasa $330m $320m
105. Chandra Lie, 52 & Hendry Lie, (50) Sriwijaya Air $325m $300m
106. Benny Suherman, (69) Studio 21 Group $325m $315m
107. Henry Onggo, (83) Ratu Sayang Group $320m $310m
108. Johnny Widjaja, (82) Sintesa Group $315m $300m
109. Paulus Tumewu, (64) Ramayana Group $300m $305m
110. Soetjipto Nagaria, (76) Summarecon Group $290m $300m
111. Siswono Yudohusodo, 73() Bangun Cipta Sarana: Construction, livestock breeding $285m $275m
112. Winarko Sulistyo, (69) Fajar Surya Wisesa $275m $295m
113. Tan Tjai Kie, (62) Gunung Garuda Steel $275m $260m
114. Kaharudin Ongko, (79) Ongko Group $270m $290m
115. Pontjo Sutowo, (65) Nugra Sentana Group $270m $285m
116. Anton Setiawan, (70) Tunas Group $260m $275m
117. Johanes B. Kotjo, (70) Apac Group: Textiles $267m $270m
118. Sendi Bingei, (87) Sumatra Tobacco Trading: Tobacco, food $265m $260m
119. Sri Sultan Hamengkubuwono X, (71) Sultan of Yogyakarta $260m $255m
120. Budi Purnomo Hadisurjo, (79) Optik Melawai $265m $250m
121. Elizabeth Sindoro, (58) Dan Liris, Paramount Group $255m $265m
122. Ilham Habibie, (53) and Thareq Habibie,(51) Ilthabi Rekatama $250m $240m
123. Karmaka Surjaudaja, (83) OCBC NISP Group $245m $250m
124. Bambang Trihatmodjo, (63) Asriland $240m $235m
125. Rachmat Gobel, (54) Gobel International $240m $230m
126. Samin Tan, (54) Borneo Lumbung $230m $250m
127. Stanley S Atmadja, (60) Asco Automotive $220m $220m
128. GS Margono, (76) Gapura Prima Group $210m $220m
129. G Lukman Pudjiadi, (59) Jayakarta Group $205m $215m
130. Widarto,(71) Sungai Budi Group $200m $210m
131. Mardjoeki Atmadiredja, (68) Surya Toto Indonesia $200m $205m
132. Siti Hardijanti Rukmana, (67) Citra Lamtoro Gung Persada $190m $200m
133. Shindo Sumidomo, (61) Siantar Top $190m $200m
134. Iskandar Widyadi, (80) Bank Jasa Jakarta $190m $195m
135. Ricardo Gelael, (56) Fast Food Indonesia $185m $125m
136. Anna Bambang Surjo Sunindar, (62) Kirana Tanker $180m $190m
137. Honggo Wendratno, (68) Arsari Pratama $170m $185m
138. A Tong, (71) Roda Vivatex $160m $180m
139. Rudy Unjoto, (67) Daliatex Kusuma $165m $175m
140. Batihalim Stefanus, 51 Nojorono Tobacco $155m $160m
141. Mintarjo Halim, 61 Sandratex $150m $155m
142. Soedjono,(67) Wira Sakti Adimulya $148m $150m
143. Fajar Suhendra, (68) Sumatra Growth Group $140m $145m
144. Jacobus Busono, (76) Pura Group $140m $130m
145. A Siang Rusli, (54) Kurnia Tetap Mulia $135m $120m
146. Bambang Setijo, (74) Pan Brothers $135m $140m
147. Tandean Rustandy, (58) Arwana Citramulia $130m $140m
148. Setiawan Djody, (67) Setdco Group $130m $135m
149. Marimutu Maniwanen, (61) Busana Apparel Group $110m $115m
150. Ishak Charlie, (61) Arga Citra Kharisma $110m $115m

Butir2 arahan Menteri Kuangan

noreply@blogger.com (Thole.Cunha) — Mon, 01 Aug 2016 07:32:00 +0000

Butir2 arahan Menteri Kuangan
1. Sebuah reformasi akan berhasil jika sifatnya karena kesadaran bersama, bukan karena instruksi dan top down

2. Ada negara yang sangat kaya dengan intan dan bahan tambang lainnya tapi 90 % rakyatnya nggak menikmati listrik, seperti Congo
Ada juga negara yang pernah menjadi negara super power tapi saat ini tertinggal seperti Argentina
Penyebab negara-negara seperti itu karena salah urus, penyalah gunaan wewenang dan keburukan SDM lainnya

3. Segala sesuatu jangan text book. Teori penting, tapi mengurus masyarakat tidak cukup dengan teori

4. Mengurus organisasi seperti orang berkebun. Tidak cukup hanya dengan menanam dan memupuk, tetapi harus dirawat sepanjang waktu. Kalau ada rumput, harus dicabut

4. Berbagai tools magement itu seperti pisau, bisa digunakan untuk kebaikan tapi bisa juga dipakai untuk keburukan

5. Jangan sampai berbagai tools dalam penilaian saat tes menghilangkan keseriusan orang yang sudah membuktikan keseriusan dan kejujurannya selama 20 tahun di lapangan

Jangan sampai segala seleksi malah menyebabkan orang yang baik tersingkir oleh niat jahat (terjadi juga hal seperti ini di World Bank)

6. Jadilah emerging country (kalau salah tolong dikoreksi) yang bisa dibanggakan

7. Jika ketika kita orang menangis, ini adalah keberhasilan yang tidak bisa dibeli

8. Dalam berorganisasi, bukan 'saya mau apa' tetapi 'apa yang bisa lakukan agar organisasi bisa mencapai tujuan terbaiknya'

9. Saya sedih karena Kementerian Keuangan tidak lagi dihargai orang jika berbicara tentang reformasi, tidak lagi seperti dulu

Selesai

Kabar Pajak

Solusi Efiling Error dengan eForm step by step

WAJIB DISEBARKAN BIAR TIDAK BINGUNG DITANYA MASYARAKAT

Menkeu Janjikan Pembersihan dan Perbaikan DJP

Hingga 12 Oktober 2016, Amnesti Pajak Diikuti 405.405 Peserta

Yang Ikut TA=pengemplang pajak?

9 jam lebih saya mengantri Pengampunan Pajak di KPP Pratama Pondok Aren hari ini

PER - 16/PJ/2016

PPh Tanah Dan BPTHB turun tarif/gratis

1001 TANYA AMNESTI PAJAK

#SadarAPBN#AmnestiPajak

Mewaspadai utang negara yang terus bertambah

negara dengan pajak terendah di dunia

Contoh Penerapan Amnesti Pajak

Pengaturan Lebih Lanjut Amnesti Pajak

Tere Liye *Tax Amnesty & Kerupuk 10 Truk*

Amnesti Pajak MENAKUTKAN DAN MEMBINGUNGKAN

sharing tentang kondisi keuangan negeri dr grup sebelah

Bagaimana Mengisi Surat Pernyataan Harta Untuk Amnesti Pajak?

Case tax amnesty

Mengisi Surat Pernyataan Harta Untuk Amnesti Pajak

lowongan pekerjaan DJPPR

CARA MUDAH MEMAHAMI TAX AMNESTY

The Best Contact Center Indonesia

GlobeAsia: 150 Richest Indonesians (June 2016)

Butir2 arahan Menteri Kuangan

Tere Liye Tax Amnesty & Kerupuk 10 Truk