KABARAN.ID

JMSI Riau Matangkan Persiapan Seminar Lingkungan dan UKW, Digelar 5-7 November

2026-11-03T20:00:39.983+07:00

KABARAN.ID PEKANBARU - Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau mematangkan persiapan pelaksanaan Seminar Lingkungan Hidup dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dijadwalkan berlangsung pada 5-7 November 2026.

Hingga Selasa (3/11/2026), persiapan kedua kegiatan tersebut telah mencapai 95 persen. Sejumlah aspek teknis menjadi pembahasan dalam rapat finalisasi yang digelar pengurus JMSI Riau.

Wakil Ketua JMSI Riau, Tun Akhyar, mengatakan seminar lingkungan hidup akan dilaksanakan pada 5 November 2026 di Auditorium Rektorat Universitas Islam Riau (UIR).

Seminar mengangkat tema "Lingkungan Hidup: Adaptasi dan Mitigasi Karhutla di Era Perubahan Iklim Ekstrem". Sejumlah narasumber dijadwalkan hadir, yakni Ketua Umum JMSI Dr. Teguh Santosa, Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Kementerian Lingkungan Hidup Dasrul Chaniago, akademisi UIR Dr. Sri Wahyuni Kadir, serta Gubernur Riau.

Kegiatan ini akan melibatkan mahasiswa, pegiat lingkungan, insan pers, dan instansi terkait. Pelaksanaannya mendapat dukungan dari Astra Grup, PTPN IV Regional 3, dan Riau Petroleum.

Selain seminar, JMSI Riau juga akan menggelar UKW pada tanggal 6-7 November 2026 di Aula Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) UIR.

UKW tersebut akan diikuti sekitar 30 wartawan yang terbagi dalam tiga jenjang kompetensi, yakni Wartawan Muda, Wartawan Madya, dan Wartawan Utama.

Menurut Tun Akhyar, pelaksanaan UKW mendapat dukungan dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), APHI, PT Rimba Lazuardi, serta FIKOM UIR.

Melalui dua kegiatan tersebut, JMSI Riau berharap dapat meningkatkan kepedulian terhadap persoalan lingkungan hidup sekaligus mendorong profesionalisme dan kompetensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. (*)

Koalisi Sipil Riau Tolak Green Policing dalam Ranperda Lingkungan

2026-10-29T21:52:43.433+07:00

PEKANBARU KABARAN.ID — Pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup di DPRD Provinsi Riau diwarnai penolakan terhadap pencantuman istilah Green Policing. Koalisi masyarakat sipil meminta Panitia Khusus (Pansus) menghapus istilah tersebut dan memperkuat substansi perlindungan masyarakat adat serta penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan.

Penolakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Pansus DPRD Riau bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kamis (29/10/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus Khairul Umam, didampingi Wakil Ketua Pansus Robin Hutagalung dan anggota Pansus Ginda Burnama.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Riau, Johny Setiawan Mundung, secara tegas meminta agar frasa Green Policing yang disebutnya sebagai titipan mantan Kapolda Riau, Herimen, tidak dimasukkan ke dalam Ranperda tersebut. Menurutnya, pembentukan regulasi lingkungan hidup harus berorientasi pada perlindungan ekosistem dan masyarakat yang terdampak, termasuk masyarakat adat yang selama ini menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pencemaran lingkungan.

Dalam forum tersebut, Johny juga mendorong pembentukan Pusat Pengaduan Lingkungan Hidup yang dapat diakses berbagai elemen masyarakat di Riau. Lembaga atau mekanisme pengaduan itu dinilai penting untuk menampung keluhan warga yang terdampak kebijakan investasi, khususnya di wilayah hak guna usaha (HGU) dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di sektor kehutanan.

Koalisi masyarakat sipil turut menyoroti kondisi ekosistem gambut dan hutan bakau atau mangrove di Riau. Kawasan yang selama ini dijaga oleh masyarakat tersebut dinilai menghadapi tekanan akibat aktivitas investasi yang dianggap tidak ramah lingkungan. Mereka meminta agar perubahan Perda memberikan perhatian serius terhadap perlindungan kawasan ekologis, sekaligus menjamin hak masyarakat adat yang bergantung pada keberlanjutan hutan dan sumber daya alam.

Persoalan karhutla juga menjadi salah satu sorotan utama dalam pembahasan. Para peserta dialog menilai kerusakan hutan dan dampak kebakaran terhadap masyarakat tidak dapat dilepaskan dari persoalan pengelolaan lahan serta aktivitas korporasi pemegang izin konsesi. Karena itu, mereka mendorong pengawasan yang lebih kuat, pencegahan yang terukur, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Ketua Pansus Khairul Umam menyampaikan bahwa perubahan Perda membutuhkan masukan dari pemerintah maupun masyarakat agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab persoalan lingkungan secara menyeluruh. Pansus membuka ruang bagi seluruh perwakilan yang hadir untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan usulan sebagai bahan evaluasi serta penyempurnaan materi Ranperda.

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Biro Hukum Provinsi Riau, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau. Unsur masyarakat sipil yang hadir antara lain Bahtera Alam, JIKALAHARI, WALHI Riau, Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), FKKM Riau, LAM Tambusai, PKC PMII Riau, BEM Kristiani Riau, Persatuan Hijau Riau (PeHR), dan LAM Riau.

Melalui RDP ini, koalisi masyarakat sipil berharap perubahan Perda tidak sekadar menjadi pembaruan norma administratif, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat adat, memperkuat akses pengaduan bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menjamin penyelamatan gambut, mangrove, dan hutan Riau. Sementara itu, Pansus diharapkan dapat mengakomodasi berbagai masukan tersebut dalam pembahasan lanjutan agar regulasi yang disusun benar-benar berpihak pada kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Pria 68 Tahun Ditemukan Meninggal di Rumahnya di Jalan Dorak Selatpanjang, Polisi Selidiki Penyebab Kematian

2026-10-28T23:24:35.146+07:00

KABARAN.ID, SELATPANJANG – Warga Jalan Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dikejutkan dengan penemuan seorang pria lanjut usia yang meninggal dunia di kediamannya, Rabu (28/10/2026) sore.

Pria berinisial A (68) tersebut ditemukan sekitar pukul 17.00 WIB oleh istrinya sendiri. Peristiwa itu langsung mengundang perhatian warga sekitar setelah pihak keluarga meminta pertolongan.

Mendapat laporan tersebut, Kapolsek Tebing Tinggi, AKP J.A. Lubis, S.H., M.H., bersama personel Polsek Tebing Tinggi dan petugas piket Pamapta Polres Kepulauan Meranti segera bergerak menuju lokasi kejadian.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan kondisi korban sekaligus mengumpulkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Kronologi Sebelum Korban Ditemukan Meninggal

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, korban sebelumnya sempat mengalami situasi yang mengkhawatirkan pada Selasa (27/10/2026) malam, sekitar pukul 23.30 WIB.

Saat itu, pihak keluarga disebut sempat mencegah korban melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya. Setelah situasi mereda, korban dan istrinya kembali beristirahat.

Keesokan harinya, sekitar pukul 07.00 WIB, istri korban berangkat ke pasar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Sementara korban tetap berada di rumah bersama anak-anaknya.

Menjelang siang, aktivitas keluarga berlangsung sebagaimana biasanya. Sekitar pukul 13.00 WIB, istri korban bersama kedua anaknya beristirahat di kamar.

Namun, suasana berubah ketika istri korban terbangun sekitar pukul 17.00 WIB dan mendapati suaminya sudah dalam kondisi tidak bernyawa.

Salah seorang anak korban kemudian bergegas keluar rumah untuk meminta bantuan tetangga. Informasi penemuan tersebut selanjutnya diteruskan kepada aparat kepolisian.

Polisi Lakukan Olah TKP dan Amankan Barang Bukti

Kedatangan aparat kepolisian ke rumah korban di RT 002/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, merupakan bagian dari langkah awal penyelidikan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Personel kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan sejumlah saksi, serta mengidentifikasi barang-barang yang dinilai berkaitan dengan kejadian tersebut.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya pakaian korban, perlengkapan rumah tangga, dan uang tunai sebesar Rp1.748.000.

Pengamanan barang bukti tersebut dilakukan sebagai bagian dari prosedur penyelidikan guna memastikan seluruh informasi yang diperoleh dapat diperiksa secara objektif.

Setelah pemeriksaan awal di lokasi selesai, jenazah korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjalani pemeriksaan medis.

Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan luka luar yang mengarah pada kekerasan fisik lainnya. Meski demikian, hasil tersebut belum dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan penyebab pasti kematian korban.

Kepolisian masih perlu mencocokkan hasil pemeriksaan medis dengan keterangan saksi serta temuan di lokasi kejadian.

Keluarga Tolak Autopsi, Polisi Tetap Jalankan Prosedur

Di tengah proses penanganan peristiwa tersebut, pihak keluarga menyampaikan telah menerima kepergian korban.

Keluarga juga menyatakan keberatan apabila dilakukan autopsi terhadap jenazah dan telah menuangkan sikap tersebut dalam surat pernyataan resmi.

Meski demikian, penolakan autopsi tidak serta-merta menghentikan kewajiban kepolisian untuk melakukan pencatatan, pemeriksaan, dan langkah penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aparat tetap melakukan pendataan saksi, dokumentasi hasil olah TKP, serta penyusunan laporan sebagai bagian dari administrasi penanganan perkara.

Peristiwa ini sekaligus menjadi perhatian masyarakat sekitar, mengingat korban ditemukan meninggal dunia di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

Hingga berita ini disusun, informasi yang tersedia masih bersumber dari hasil penanganan awal di lapangan. Belum terdapat keterangan mengenai hasil penyelidikan akhir yang memastikan seluruh keadaan di balik kematian korban.

Kepastian penyebab kematian tetap memerlukan kesimpulan dari pihak berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia.

Redaksi Kabaran.id

Dugaan Fee Proyek 10 Persen di DPKP Cimahi Memanas, PSI Minta Wali Kota Ambil Langkah Tegas

2026-10-28T21:58:02.152+07:00

KABARAN.ID, CIMAHI – Polemik dugaan penyimpangan pengadaan proyek pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi semakin menyita perhatian. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Cimahi, Johar Pratama Putra, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret guna memastikan persoalan tersebut diusut secara transparan.

Salah satu langkah yang didorong Johar adalah penonaktifan sementara Kepala DPKP Kota Cimahi selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, kebijakan administratif tersebut patut dipertimbangkan agar penelusuran dugaan penyimpangan dapat berjalan objektif tanpa adanya potensi intervensi maupun konflik kepentingan.

Desakan itu muncul setelah sejumlah informasi mengenai dugaan pengaturan paket pekerjaan, monopoli pengadaan langsung, serta permintaan imbalan proyek sebesar 10 persen mencuat ke ruang publik sepanjang 2026.

Johar menyampaikan sikap tersebut di Kantor DPD PSI Kota Cimahi, kawasan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Rabu malam (28/10/2026), sebagaimana dilaporkan Kabaran Jabar.

Bagi PSI, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan atau klarifikasi administratif semata. Pemerintah Kota Cimahi dinilai perlu menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah.

Penonaktifan sementara yang diusulkan bukan dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pejabat bersangkutan. Langkah itu dipandang sebagai upaya menjaga independensi pemeriksaan sekaligus memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk membuktikan kebenaran informasi yang berkembang.

Dugaan Pengaturan Proyek Perlu Dibuktikan

Persoalan yang menjadi perhatian publik berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di DPKP Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2026.

Sejumlah pemberitaan sebelumnya mengungkap tuduhan adanya pengondisian paket pekerjaan melalui mekanisme pengadaan langsung. Selain itu, beredar dugaan permintaan commitment fee sebesar 10 persen yang dikaitkan dengan pemberian pekerjaan kepada penyedia jasa.

Informasi mengenai dugaan pengarahan pembelian material kepada pemasok tertentu turut menambah daftar persoalan yang dinilai memerlukan pemeriksaan menyeluruh.

Meski demikian, berbagai tuduhan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sekretaris DPKP Kota Cimahi, Sambas, dalam pemberitaan sebelumnya telah membantah adanya pungutan sebesar 10 persen. Ia juga menjelaskan bahwa kewenangan terkait pengadaan langsung berada pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Perbedaan antara tuduhan yang berkembang dan bantahan pihak dinas menjadi alasan penting dilakukannya pemeriksaan berdasarkan dokumen serta keterangan pihak-pihak terkait.

PSI Dorong Aparat Hukum Turun Tangan

Johar turut meminta Kejaksaan Negeri Cimahi dan Polres Cimahi memberikan perhatian terhadap informasi dugaan penyimpangan tersebut.

Penelusuran dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap proses penyusunan paket pekerjaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga mekanisme pencairan anggaran.

Pemeriksaan juga diharapkan dapat menjangkau pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengadaan, pihak pelaksana proyek, serta pihak lain yang mengetahui proses pekerjaan.

Apabila ditemukan bukti adanya permintaan imbalan atau penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, hasil pemeriksaan yang transparan dapat menjadi dasar untuk memberikan kepastian dan memulihkan kepercayaan publik terhadap instansi yang bersangkutan.

Pengawasan Internal Pemkot Cimahi Ikut Dipertanyakan

Mencuatnya persoalan DPKP juga menempatkan efektivitas pengawasan internal Pemerintah Kota Cimahi dalam sorotan.

Inspektorat Kota Cimahi diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terutama dalam memastikan seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai aturan.

Pemeriksaan tidak semestinya terbatas pada kesesuaian administrasi dan hasil fisik pekerjaan. Proses penetapan penyedia, potensi konflik kepentingan, hingga kemungkinan transaksi yang tidak sesuai ketentuan juga perlu menjadi perhatian.

Jika ditemukan indikasi yang memerlukan pendalaman, audit investigatif dapat dipertimbangkan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengadaan proyek pemerintah harus menjunjung prinsip keterbukaan, persaingan yang sehat, serta pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

Publik Menanti Respons Wali Kota Cimahi

Kini perhatian tertuju pada langkah yang akan diambil Pemerintah Kota Cimahi dalam merespons desakan tersebut.

Keputusan mengenai penonaktifan sementara pejabat merupakan kewenangan pemerintah sesuai ketentuan kepegawaian dan peraturan yang berlaku. Karena itu, setiap tindakan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak mengabaikan hak pihak yang sedang menjadi sorotan.

Di tengah berkembangnya berbagai dugaan, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai penanganan persoalan tersebut.

PSI berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak membiarkan polemik berlangsung tanpa kepastian. Pemeriksaan yang profesional dan independen dinilai menjadi jalan untuk menjawab keraguan masyarakat.

Penanganan dugaan penyimpangan proyek DPKP Kota Cimahi pada akhirnya akan menjadi salah satu ukuran keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, seluruh dugaan yang berkembang tetap harus ditempatkan sebagai informasi yang memerlukan pembuktian dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Sumber informasi: Kabaran Jabar

HUT ke-7 Partai Gelora Indonesia, Musa: Berangkat dari Kegelisahan yang Sama, Bergerak untuk Indonesia yang Lebih Baik

2026-10-28T15:23:32.962+07:00

KABARAN.ID, KEPULAUAN MERANTI – Tujuh tahun perjalanan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menjadi momentum untuk kembali merefleksikan arah perjuangan politik dalam menjawab berbagai persoalan bangsa. Di tengah tantangan ekonomi, ketimpangan pembangunan, perubahan tatanan dunia, dan harapan masyarakat terhadap kehidupan yang lebih baik, Partai Gelora hadir membawa semangat perubahan yang berangkat dari kegelisahan bersama tentang masa depan Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Indonesia Kabupaten Kepulauan Meranti, Musa, memaknai peringatan hari ulang tahun ketujuh ini bukan sekadar bertambahnya usia sebuah organisasi politik. Baginya, momentum tersebut merupakan pengingat bahwa perjuangan politik harus memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar meraih kekuasaan, yakni menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Partai Gelora lahir dari kegelisahan yang sama. Kegelisahan melihat besarnya potensi bangsa yang belum sepenuhnya menjadi kesejahteraan rakyat. Kegelisahan terhadap ketimpangan pembangunan, terbatasnya kesempatan ekonomi, serta berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Dari kegelisahan itulah muncul kesadaran bahwa Indonesia membutuhkan gerakan bersama untuk menghadirkan perubahan," ujar Musa.

Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa besar dengan kekayaan sumber daya alam, keberagaman budaya, dan posisi geografis yang sangat strategis. Namun, seluruh keunggulan tersebut harus diiringi dengan pembangunan kualitas manusia, penguatan ekonomi nasional, serta kepemimpinan yang mampu membaca perubahan zaman. Tanpa langkah yang terarah, potensi besar bangsa dikhawatirkan belum dapat memberikan manfaat secara merata bagi seluruh masyarakat.

Musa menegaskan bahwa semangat perjuangan Partai Gelora tidak dapat dipisahkan dari gagasan menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dunia. Gagasan tersebut bertumpu pada keyakinan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk tampil sebagai bangsa yang maju, mandiri, berdaulat, dan diperhitungkan dalam percaturan global. Karena itu, politik tidak semestinya hanya berkutat pada persaingan elektoral, tetapi juga harus melahirkan pemikiran besar dan langkah nyata bagi kemajuan bangsa.

Dalam pandangannya, karakter perjuangan Partai Gelora yang berlandaskan Pancasila serta mengusung semangat nasionalisme dan religiusitas menjadi fondasi penting untuk membangun kehidupan politik yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada persatuan. Perbedaan suku, agama, budaya, maupun pilihan politik tidak seharusnya menjadi penghalang untuk bekerja sama. Sebaliknya, keberagaman merupakan kekuatan yang harus dikelola untuk mencapai cita-cita kebangsaan.

"Indonesia tidak akan menjadi bangsa besar apabila energi kita terus dihabiskan untuk mempertajam perbedaan. Kita membutuhkan politik yang mampu mempertemukan gagasan, membangun kolaborasi, dan menggerakkan seluruh potensi bangsa. Bagi kami, persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk bergerak menuju tujuan yang sama," ungkapnya.

Sebagai daerah kepulauan yang berada di wilayah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tantangan pembangunan yang tidak sederhana. Persoalan konektivitas antarpulau, keterbatasan lapangan pekerjaan, penguatan ekonomi masyarakat pesisir, akses pendidikan, hingga pemerataan pelayanan publik merupakan bagian dari kenyataan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan nasional harus mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar Indonesia.

Musa menilai, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kekuatan dunia harus dimulai dari keberhasilan membangun daerah. Kemajuan nasional tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan nelayan, petani, pelaku usaha kecil, pekerja, dan generasi muda di daerah kepulauan. Dalam konteks Kepulauan Meranti, pembangunan yang berkeadilan harus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang dan memiliki masa depan yang lebih baik.

"Indonesia yang kuat harus dibangun dari daerah yang kuat. Kita tidak bisa berbicara tentang Indonesia sebagai kekuatan dunia apabila masih ada masyarakat di daerah yang menghadapi kesulitan dalam mengakses peluang ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar. Karena itu, perjuangan politik harus hadir sampai ke akar rumput, mendengar persoalan masyarakat, dan ikut memperjuangkan jalan keluarnya," tegas Musa.

Lebih lanjut, ia memandang bahwa tantangan politik Indonesia ke depan bukan hanya menyangkut pergantian kepemimpinan, melainkan juga kemampuan membangun kepercayaan publik. Masyarakat semakin membutuhkan politik yang menghadirkan keteladanan, keterbukaan, dan keberpihakan pada kepentingan umum. Partai politik dituntut untuk tidak berhenti pada janji dan slogan, tetapi mampu membuktikan keberadaannya melalui kerja-kerja sosial, pendidikan politik, serta keterlibatan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Memasuki usia ketujuh, Musa berharap Partai Gelora Indonesia terus memperkuat konsolidasi organisasi, membangun kader yang memiliki integritas, serta membuka ruang partisipasi bagi generasi muda. Menurutnya, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh lahirnya generasi yang memiliki keberanian berpikir besar, kemampuan beradaptasi, dan kesediaan untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pada akhirnya, Musa menegaskan bahwa semangat Indonesia Bergelora harus dimaknai sebagai ajakan untuk mengubah kegelisahan menjadi kesadaran, kesadaran menjadi gerakan, dan gerakan menjadi karya nyata. Tujuh tahun perjalanan Partai Gelora merupakan bagian dari proses panjang membangun kekuatan politik yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia.

"Selamat ulang tahun ke-7 Partai Gelora Indonesia. Semoga semakin matang dalam perjuangan, semakin dekat dengan rakyat, dan semakin kuat dalam menjaga cita-cita besar bangsa. Kita mungkin datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki kegelisahan yang sama tentang masa depan negeri ini. Dari kegelisahan yang sama, mari bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera, dan bermartabat. Indonesia Bergelora, #KegelisahanKitaSama," tutup Musa.

MPC PEMUDA PANCASILA Kepulauan Meranti Gelar Donor Darah, Peringati Dua Momentum Bersejarah

2026-10-26T10:40:52.753+07:00

KEPULAUAN MERANTI KABARAN.ID — Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar kegiatan bakti sosial donor darah di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pemuda Pancasila.

Kegiatan donor darah tersebut menjadi bentuk kepedulian nyata organisasi terhadap kebutuhan kemanusiaan, khususnya dalam membantu ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi di rumah sakit. Melalui aksi sosial ini, Pemuda Pancasila ingin menunjukkan bahwa semangat kepemudaan tidak hanya diwujudkan melalui persatuan dan solidaritas, tetapi juga melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Meranti, Sugianto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah positif untuk menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus memperkuat peran organisasi di tengah masyarakat.

“Saya mengapresiasi kegiatan bakti sosial donor darah ini. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena setetes darah yang kita sumbangkan bisa menjadi harapan dan membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Inilah salah satu bentuk pengabdian yang harus terus kita tumbuhkan dalam diri setiap kader Pemuda Pancasila,” ujar Sugianto.

Ia menegaskan, peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 dan HUT ke-67 Pemuda Pancasila hendaknya tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, kedua momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi positif bagi daerah.

Menurut Sugianto, organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab moral untuk hadir dan mengambil bagian dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Donor darah merupakan salah satu bentuk kepedulian yang dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang latar belakang, sekaligus memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas.

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga keberadaan Pemuda Pancasila di Kabupaten Kepulauan Meranti semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain mempererat hubungan antarkader, kegiatan sosial juga menjadi sarana membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk institusi pelayanan kesehatan.

“Harapan saya, Pemuda Pancasila semakin solid dan semakin dekat dengan masyarakat. Jangan hanya dikenal melalui atribut organisasi, tetapi tunjukkan bahwa kita mampu hadir melalui aksi nyata, kepedulian, dan kerja-kerja sosial. Semangat Sumpah Pemuda harus kita hidupkan melalui persatuan, sementara semangat Pemuda Pancasila harus kita buktikan melalui pengabdian,” tambahnya.

Melalui kegiatan donor darah di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti ini, MPC Pemuda Pancasila berharap semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama semakin tumbuh di tengah masyarakat. Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 dan HUT ke-67 Pemuda Pancasila diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh kader untuk terus berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan serta mendukung terciptanya masyarakat Kepulauan Meranti yang lebih peduli, solid, dan berjiwa gotong royong.

Peduli 35 Mualaf Suku Akit di Pedalaman Meranti, Yayasan Harapan Amal Mulia Bantu Pembangunan Mushola At-Taqwa

2026-10-25T13:51:00.597+07:00

KEPULAUAN MERANTI, KABARAN.ID – Kepedulian terhadap masyarakat mualaf di wilayah pedalaman Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, terus mendapat perhatian. Yayasan Harapan Amal Mulia menyalurkan bantuan pembangunan dan fasilitas pendukung Mushola At-Taqwa di Kampung Sagu-Sagu, Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Sabtu (24/10/2026).

Bantuan tersebut menjadi harapan baru bagi sekitar 35 mualaf yang mayoritas berasal dari Suku Akit. Di tengah keterbatasan sarana dan akses wilayah pedalaman, Mushola At-Taqwa menjadi pusat kegiatan ibadah sekaligus tempat masyarakat memperdalam pengetahuan agama Islam.

Tidak sekadar menjadi tempat salat, masjid ini juga berfungsi sebagai ruang berkumpul, bermusyawarah, dan mempererat hubungan sosial masyarakat setempat.

Berawal dari Dakwah Seorang Ustaz

Keberadaan Mushola At-Taqwa memiliki perjalanan tersendiri. Awalnya, seorang ustaz datang ke Kampung Sagu-Sagu untuk berdakwah dan mendampingi masyarakat yang mulai mengenal ajaran Islam.

Saat itu, belum tersedia rumah ibadah yang memadai. Dengan segala keterbatasan, masyarakat kemudian memiliki tempat ibadah sederhana yang dibangun menggunakan material kayu.

Seiring waktu, kebutuhan terhadap Mushola semakin meningkat. Terlebih, keberadaannya menjadi satu-satunya sarana ibadah dan pembinaan keagamaan bagi komunitas mualaf di kawasan tersebut.

Semangat masyarakat untuk memperdalam ajaran Islam juga mulai tumbuh. Salah satunya ditandai dengan terbentuknya majelis taklim ibu-ibu yang menyelenggarakan pengajian secara rutin.

Kondisi inilah yang menarik perhatian Yayasan Harapan Amal Mulia untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan kelayakan sarana ibadah masyarakat.

Pada Mei 2026, tim yayasan terlebih dahulu melakukan survei dan asesmen langsung guna mengetahui kondisi bangunan, kebutuhan fasilitas, serta aktivitas pembinaan keagamaan yang berlangsung.

Bantu Genset, Tempat Wudu hingga Toilet

Menindaklanjuti hasil asesmen tersebut, Yayasan Harapan Amal Mulia melalui tim pusat merealisasikan bantuan pada 24 Oktober 2026.

Bantuan difokuskan pada penyelesaian bangunan masjid berbahan kayu, termasuk penutupan bagian bangunan agar jamaah dapat beribadah dengan lebih nyaman dan terlindung dari kondisi cuaca.

Selain pembangunan fisik, yayasan juga menyediakan mesin generator set (genset) sebagai sumber penerangan, mengingat keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan masyarakat setempat.

Fasilitas tempat wudu dan toilet turut dibangun untuk menunjang kebutuhan bersuci dan sanitasi jamaah.

Sementara itu, bantuan karpet dari para donatur melengkapi fasilitas Mushola agar kegiatan ibadah dan pengajian dapat berlangsung lebih nyaman.

Kehadiran berbagai fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan fungsi Mushola At-Taqwa sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat di Kampung Sagu-Sagu.

Menjadi Harapan bagi Pembinaan Mualaf

Bagi puluhan mualaf Suku Akit, keberadaan Mushola At-Taqwa memiliki makna lebih dari sekadar bangunan rumah ibadah.

Mushola ini menjadi tempat mereka belajar membaca dan memahami ajaran Islam, mengikuti kegiatan pengajian, serta membangun kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Terlebih, kegiatan majelis taklim ibu-ibu yang mulai berjalan menjadi salah satu bentuk semangat masyarakat untuk terus meningkatkan pemahaman agama.

Dengan fasilitas yang semakin memadai, kegiatan pembinaan diharapkan dapat berlangsung lebih teratur dan berkelanjutan.

Keberadaan Mushola juga diharapkan mampu memperkuat hubungan antarmasyarakat, sekaligus menjadi pusat aktivitas sosial dan keagamaan di wilayah pedalaman tersebut.

Amanah Donatur untuk Masyarakat Pedalaman

Bantuan yang disalurkan Yayasan Harapan Amal Mulia merupakan bagian dari kepedulian para donatur yang tergabung dalam Sahabat Mulia.

Dukungan tersebut menjadi wujud nyata semangat berbagi kepada masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas ibadah, khususnya di wilayah pedalaman Kepulauan Meranti.

Masyarakat Kampung Sagu-Sagu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Mereka berharap Mushola At-Taqwa dapat terus dimanfaatkan sebagai tempat beribadah, menuntut ilmu agama, serta mempererat persaudaraan antarwarga.

Melalui dukungan berbagai pihak, Mushola At-Taqwa diharapkan tidak hanya menjadi bangunan yang lebih layak, tetapi juga tumbuh sebagai pusat pembinaan keagamaan bagi generasi mualaf Suku Akit di Kampung Sagu-Sagu.

Kehadiran Yayasan Harapan Amal Mulia bersama Sahabat Mulia sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian sosial dan keagamaan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Di Tengah Kabut Asap, Yayasan Amal Mulia Resmikan Masjid Nurul Yakin

2026-10-25T13:42:21.887+07:00

KEPULAUAN MERANTI, KABARAN.ID – Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti, tak menyurutkan langkah Yayasan Amal Mulia asal Bandung, Jawa Barat, untuk menebar kebaikan. Melalui program sosial keagamaan, yayasan tersebut hadir meresmikan Masjid Nurul Yakin sekaligus memberikan dukungan pembangunan Mushalla At-Taqwa bagi masyarakat mualaf di wilayah pedalaman Meranti.

Peresmian Masjid Nurul Yakin berlangsung di Desa Tanjung Darul Takzim, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, pada 23 Oktober 2026.

Meski kondisi udara diselimuti kabut asap, kedatangan rombongan Yayasan Amal Mulia disambut antusias oleh masyarakat setempat. Warga yang telah lama menantikan kehadiran rumah ibadah yang layak tampak bersukacita menyambut peresmian masjid tersebut.

Kegiatan berlangsung khidmat, diawali dengan doa bersama dan dilanjutkan sambutan Kepala Desa Tanjung Darul Takzim, Basri Rasyid.

Dalam sambutannya, Basri menyampaikan rasa haru dan terima kasih kepada Yayasan Amal Mulia beserta para donatur yang telah membantu mewujudkan harapan masyarakat untuk memiliki sarana ibadah yang lebih nyaman.

"Kami sangat terharu. Amal Mulia telah memberikan bukti nyata berupa rumah ibadah yang nyaman seperti yang kami rasakan sekarang. Semoga masjid ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk ibadah sehari-hari maupun kegiatan pembelajaran agama, termasuk belajar fardu kifayah dan penyelenggaraan jenazah," ungkap Basri.

Ia berharap keberadaan Masjid Nurul Yakin tidak hanya menjadi tempat menunaikan salat berjemaah, tetapi juga berkembang sebagai pusat pendidikan dan pembinaan keagamaan bagi masyarakat desa.

"Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala kebaikan Yayasan Amal Mulia dan para donatur yang telah membantu masyarakat kami," tambahnya.

Bantu Mushalla Masyarakat Mualaf di Pedalaman Meranti

Tak berhenti pada peresmian Masjid Nurul Yakin, kepedulian Yayasan Amal Mulia juga menjangkau Dusun Sagu-Sagu, Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Di kawasan tersebut, tim Yayasan Amal Mulia menyalurkan bantuan untuk mendukung pembangunan Mushalla At-Taqwa yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

Keberadaan mushalla tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat setempat, terutama warga mualaf dari komunitas masyarakat pedalaman yang membutuhkan sarana ibadah dan pembinaan keagamaan.

Kehadiran Yayasan Amal Mulia pun disambut penuh rasa syukur oleh masyarakat. Bantuan yang diberikan menjadi dorongan bagi warga untuk segera mewujudkan mushalla sebagai tempat beribadah dan berkumpul dalam kegiatan keagamaan.

Selain mendukung pembangunan fisik mushalla, Yayasan Amal Mulia juga memberikan bantuan berupa mesin diesel domfeng untuk mengatasi keterbatasan penerangan di kawasan tersebut.

Pasalnya, hingga saat ini wilayah sekitar mushalla masih menghadapi kendala akses listrik.

Mesin diesel tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerangan Mushalla At-Taqwa, sekaligus membantu kebutuhan listrik warga yang tinggal di sekitarnya.

Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian yang tidak hanya menyentuh kebutuhan spiritual masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Amal Mulia Berharap Bantuan Menjadi Amal Jariyah

Perwakilan Yayasan Amal Mulia Bandung, Luthfi, menyampaikan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan merupakan amanah dari para donatur yang mempercayakan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat membutuhkan.

Ia berharap keberadaan Masjid Nurul Yakin dan Mushalla At-Taqwa dapat memberikan manfaat berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kualitas ibadah dan mempererat hubungan sosial masyarakat.

Menurutnya, rumah ibadah bukan sekadar tempat melaksanakan salat, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat nilai persaudaraan, kebersamaan, dan kepedulian antarsesama.

Luthfi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hablum minallah, yakni hubungan manusia dengan Allah SWT, dan hablum minannas, yaitu hubungan baik antarsesama manusia.

Ia juga berharap seluruh bantuan yang telah disalurkan menjadi keberkahan bagi masyarakat penerima manfaat maupun para donatur yang telah berkontribusi.

"Kami mohon doa agar Yayasan Amal Mulia bersama seluruh tim senantiasa diberikan kekuatan dan keistikamahan untuk terus menghadirkan kebaikan nyata bagi masyarakat," harap Luthfi.

Kehadiran Yayasan Amal Mulia di Kepulauan Meranti menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat kegiatan sosial keagamaan hingga ke wilayah pedalaman.

Di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi masyarakat, pembangunan rumah ibadah dan penyediaan sarana penerangan diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat kehidupan keagamaan sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan warga.

Polres Meranti Musnahkan 8,8 Kg Sabu Diduga Jaringan Internasional, Dua Tersangka Ditangkap

2026-10-22T19:04:36.223+07:00

KABARAN.ID, KEPULAUAN MERANTI – Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti, Riau, memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 8.849,81 gram atau sekitar 8,8 kilogram hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba yang diduga melibatkan jaringan internasional. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua warga Kecamatan Rangsang Barat sebagai tersangka.

Diketahui, total barang bukti sabu yang berhasil disita polisi dalam pengungkapan kasus tersebut mencapai 9.300 gram atau 9,3 kilogram. Namun, tidak seluruh barang bukti dimusnahkan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.849,81 gram dimusnahkan, sedangkan sisanya sekitar 450,19 gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Riau dan pembuktian perkara dalam proses persidangan.

Pemusnahan barang bukti berlangsung di Ruang Rupatama Mapolres Kepulauan Meranti, Kamis (22/10/2026) siang, dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, didampingi Kasat Resnarkoba AKP Jimmy Andre.

Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat penegak hukum, perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta awak media.

Hadir pula Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah mewakili Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, perwakilan Labfor Polda Riau, Kodim 0303/Bengkalis, Pengadilan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Bea Cukai Bengkalis, serta unsur lembaga pemasyarakatan.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bukti keseriusan kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Menurutnya, dengan asumsi satu gram sabu berpotensi disalahgunakan oleh empat orang, barang bukti seberat 8.849,81 gram yang dimusnahkan diperkirakan setara dengan potensi penyalahgunaan narkotika oleh lebih dari 35 ribu orang.

"Tentunya ini adalah bukti komitmen Polres Kepulauan Meranti bersama masyarakat dalam memerangi narkoba. Kami tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba di wilayah hukum kami," tegas AKBP Gede.

Sembilan Bungkus Sabu Diduga Hendak Dikirim ke Pekanbaru

Dalam pengungkapan tersebut, Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti mengamankan sembilan bungkus sabu dengan kemasan bertuliskan QING SHAN berwarna hijau kombinasi kuning.

Barang haram tersebut diduga akan dikirim menuju Kota Pekanbaru untuk diedarkan lebih lanjut.

Polisi juga mengamankan dua warga Desa Permai, Kecamatan Rangsang Barat, yang diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

Kedua tersangka masing-masing berinisial Z (35), yang diduga berperan sebagai kurir darat pembawa sabu, dan F (42), yang bertugas memantau pergerakan petugas kepolisian.

Penangkapan kedua tersangka merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan Tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti.

Polisi Dalami Keterlibatan Dua Orang Lain

Meski dua tersangka telah diamankan, polisi masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu tersebut.

Setidaknya terdapat dua orang lainnya yang kini masih dalam proses pengembangan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti.

Polisi juga mendalami dugaan keterkaitan kasus tersebut dengan jaringan narkotika internasional, termasuk jalur distribusi dan pihak yang mengendalikan pengiriman barang haram tersebut.

Pengungkapan ini sekaligus menegaskan komitmen Polres Kepulauan Meranti untuk terus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

(Bom)

Kasus ISPA di Meranti Tembus 6.825, Dinkes Ingatkan Ancaman Kabut Asap Karhutla

2026-10-22T01:14:19.490+07:00

KABARAN.ID, KEPULAUAN MERANTI – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 6.825 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di daerah tersebut.

Berdasarkan laporan NAR, ribuan kasus itu ditemukan pada berbagai kelompok usia, mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia (lansia).

Sementara itu, laporan harian Dinkes Meranti pada 21 Oktober 2026 mencatat 58 kasus ISPA yang tersebar di sejumlah wilayah kerja puskesmas.

Puskesmas Selatpanjang mencatat kasus terbanyak, yakni 19 kasus, disusul Puskesmas Alahair 11 kasus dan Puskesmas Tanjung Samak 10 kasus.

Dari jumlah tersebut, kelompok usia dewasa 19–59 tahun mendominasi dengan 28 kasus. Selanjutnya, balita 10 kasus, lansia 9 kasus, remaja 6 kasus dan anak-anak 5 kasus.

Data pemantauan Dinkes juga memperlihatkan jumlah kasus ISPA mengalami fluktuasi. Dalam periode pencatatan, jumlah kasus sempat mencapai 125 kasus pada 20 Oktober, sebelum tercatat 58 kasus pada laporan 21 Oktober.

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Ade Suhartian, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Widya Nengsih, mengatakan kondisi kabut asap perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat.

Menurut Widya, pihaknya belum dapat memastikan sampai kapan kabut asap akan berlangsung mengingat kondisi tersebut dipengaruhi faktor cuaca dan lingkungan.

"Berapa lamanya itu kita tidak bisa perkirakan, karena ini kan cuaca dan lingkungan," kata Widya.

Ia menjelaskan, keberadaan titik api di sekitar wilayah Kepulauan Meranti maupun kemungkinan asap kiriman dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan.

Karena itu, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker untuk meminimalkan paparan asap.

"Ketika ada kabut asap atau ketika udara tidak bagus, kurangi aktivitas di luar dan gunakan masker," ujarnya.

Puskesmas Diminta Perkuat Edukasi dan Pemantauan

Sebagai langkah antisipasi, Dinkes Meranti telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk meningkatkan edukasi kesehatan kepada masyarakat, baik melalui pelayanan langsung maupun kegiatan penyuluhan di luar fasilitas kesehatan.

Edukasi tersebut juga dilakukan melalui media sosial, penyuluhan kelompok dan berbagai kegiatan promosi kesehatan.

"Dari awal ketika sudah mulai ada, kami sudah mengimbau seluruh puskesmas, lewat puskesmas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar gedung," jelas Widya.

Selain sosialisasi, Dinkes juga telah melakukan pembagian masker sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat terhadap paparan kabut asap.

Widya menegaskan, dampak karhutla terhadap kesehatan tidak hanya berupa gangguan saluran pernapasan, tetapi juga dapat menyebabkan iritasi.

Di sisi lain, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan diminta memperkuat pemantauan dan pelaporan kasus ISPA secara lengkap, tepat waktu dan berkesinambungan.

Apabila ditemukan lonjakan kasus yang berpotensi mengarah pada kejadian luar biasa (KLB), fasilitas kesehatan diminta segera melaporkannya melalui sistem surveilans berbasis kejadian.

Dinkes juga mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menggunakan masker ketika sakit maupun saat berada di tempat ramai.

Warga yang mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk, pilek dan demam, terutama kelompok rentan, diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

"Yang harus masyarakat lakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan menghindari dampak karhutla seperti ISPA dan iritasi, dengan upaya-upaya pencegahan yang sudah diberikan," pungkas Widya.

(Bom)

Bupati Asmar Ingatkan Desa: Setiap Rupiah Dana Negara Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

2026-10-20T13:04:13.794+07:00

KEPULAUAN MERANTI KABARAN.ID – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, mengingatkan seluruh aparatur desa agar mengelola keuangan desa secara tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah uang negara yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun fisik.

Pesan tersebut disampaikan Asmar saat membuka kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Hukum dan Peraturan bagi Pemerintah Desa di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan ini merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebanyak 64 peserta dari tiga kecamatan mengikuti kegiatan tersebut.

Asmar mengatakan, pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan publik karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, aparatur desa harus memahami regulasi agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Pemerintah hadir untuk memastikan pembangunan di tingkat desa berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Karena itu, sinergi antara Pemkab Kepulauan Meranti, aparat penegak hukum, dan pemerintah desa harus terus diperkuat,” ujar Asmar.

Ia menegaskan, penyuluhan hukum bukan bertujuan menakut-nakuti aparatur desa, melainkan menjadi bagian dari pembinaan dan upaya pencegahan agar penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Asmar, dinamika regulasi yang terus berkembang menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur desa. Pemahaman yang baik terhadap aturan diperlukan untuk mencegah kesalahan administrasi maupun kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

“Banyak regulasi yang dinamis dan sering kali menimbulkan keraguan atau bahkan kesalahan administrasi di lapangan. Melalui kegiatan ini, saya berharap tidak ada lagi kepala desa atau perangkat desa yang terjerat masalah hukum hanya karena ketidaktahuan atau kelalaian dalam memahami aturan tata kelola keuangan desa,” katanya.

Ia meminta seluruh peserta mengikuti materi yang disampaikan narasumber dengan serius. Jika menghadapi persoalan atau keraguan dalam menerapkan aturan, aparatur desa diminta aktif berkonsultasi sebelum mengambil keputusan.

“Setiap rupiah uang negara yang digunakan di desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administrasi dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Allatif, S.Sos., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penyuluhan hukum penting untuk membantu kepala desa dan perangkat desa memahami aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami berharap ke depan tidak salah jalan dan tidak salah mengambil keputusan. Kami mohon tunjuk ajar dan bimbingan agar apa yang kami lakukan di desa sesuai dengan aturan,” ujar Allatif.

Ia menjelaskan, latar belakang pendidikan dan pengalaman kepala desa maupun perangkat desa cukup beragam. Karena itu, pembinaan dan penerangan hukum diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana FKKD Kabupaten Kepulauan Meranti, Waluyo, S.Pd., mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pembinaan, sosialisasi, dan penyuluhan hukum.

Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas dan kewenangan, serta membenahi administrasi dan pengelolaan keuangan desa agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Dari total 64 peserta, sebanyak 32 orang merupakan kepala desa dan 32 lainnya kepala urusan (kaur) keuangan. Mereka berasal dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tasik Putri Puyu sebanyak 20 orang dari 10 desa, Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebanyak 20 orang dari 10 desa, dan Kecamatan Rangsang Barat sebanyak 24 orang dari 12 desa.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap kapasitas aparatur desa semakin meningkat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya juga diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta memastikan anggaran desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Bom)

HUT Humas Polri Ke 75 Aksi Nyata Kapolres Meranti AKBP Gede Bersama Insan Pers Meranti Gelar Donor Darah

2026-10-20T12:56:09.610+07:00

Kepulauan Meranti KABARAN.ID ,- Sempena HUT Humas Polri yang Ke 75 Tahun Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti menggelar aksi kemanusiaan berupa kegiatan donor darah pada Selasa (20/10/2026). Aksi sosial yang mengedepankan sinergitas kemitraan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti

Selain itu, Aksi Kemanusiaan itu juga diikuti oleh rekan jurnalis atau insan pers yang sehari-hari bertugas di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Personil Polres Kepulauan Meranti Polda Riau.

Bukan Hanya itu, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita S IK , menghadiri langsung di RSUD Jalan Dorak Pada Selasa (20/10/2026) Pagi.

Kapolres Meranti yang dikenal baik oleh Rekan Rekan Wartawan itu juga ikut serta mendonorkan darahnya bersama-sama dengan para awak media.

" Adapun Dengan aksi donor darah ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dan insan pers terhadap kemanusiaan. Juga Dalam Rangka HUT Humas Polri Ke 75, Tentunya Dengan Setetes darah yang disumbangkan sangat berarti untuk membantu masyarakat maupun pasien yang sedang membutuhkan transfusi darah di RSUD Kepulauan Meranti," ujar AKBP Gede.

Kapolres juga mengajak dengan sempena momentum hari jadi Humas Polri ke-75 ini, kami ingin terus hadir dan berbuat nyata untuk masyarakat. Melalui donor darah bersama rekan-rekan pers, kita tidak hanya membantu menjaga ketersediaan stok darah di RSUD, tetapi juga semakin mempererat tali silaturahmi dan sinergitas yang sudah terjalin sangat baik selama ini.

Orang Nomor Satu dijajaran Polres Kepulauan Meranti itu juga mengajak seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan darah agar tidak ragu menghubungi pihak kepolisian dengan menghubungi Call Center 110 Polres Kepulauan Meranti dengan begitu Masyarakat bisa menikmati Pelayan dengan baik untuk Masyarakat.

“Dengan begitu masyarakat yang membutuhkan darah, silakan menghubungi pihak kepolisian melalui call center 110. Kami akan segera merespons dan membantu. Ini adalah komitmen kami untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, karena Polisi Bersama Masyarakat,”jelas AKBP Gede

Apresiasi juga datang dari para insan pers Seperti Ketua PWI Meranti Wira Saputra, Wakil Ketua JMSI Meranti Tengku Harzuin, Ketua IWO Rahmad Arifin, dan yang ikut berdonor. Mereka berharap kegiatan kolaboratif seperti ini bisa terus berjalan secara rutin secara bersamaan dan kepedulian sosial sekaligus memperkuat kemitraan strategis antara media dan institusi kepolisian.

Ditempat yang sama , Direktur UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, Romy Haris Nanda, S.H., M.Si.juga mengatakan bahwa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Kepulauan Meranti, seluruh anggota Polres, serta insan pers yang telah bersedia mendonorkan darahnya.

“Tentunya dengan Kegiatan ini sangat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan darah di rumah sakit. Kami dari pihak RSUD juga berharap ke depannya banyak pihak lain maupun kelompok masyarakat yang terinspirasi untuk melakukan aksi donor darah,” kata Romy Haris.

Ia berharap, dengan Seluruh kantong darah yang terkumpul dalam kegiatan bakti sosial ini langsung diserahkan kepada pihak Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD Kepulauan Meranti untuk kemudian disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Pelaksanaan donor darah berjalan dengan aman, tertib, dan penuh rasa kebersamaan. (Bom).

JAMM-SK Soroti Nasib 1.100 Hektare Tanaman Kehidupan PT NSP, Desak Audit Terbuka

2026-10-19T10:16:59.336+07:00

Foto : Ilustrasi/KI

MERANTI KABARAN.ID – Hampir satu dekade sejak penandatanganan berita acara serah terima pada 2017, pelaksanaan program Tanaman Kehidupan seluas 1.100 hektare yang berkaitan dengan PT National Sago Prima (NSP) di Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, kembali menjadi sorotan.

Jaringan Advokat Muda Meranti–Sahabat Kite (JAMM-SK) mendesak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membuka dokumen pelaksanaan program tersebut sekaligus melakukan audit secara transparan guna memastikan pemenuhan kewajiban para pihak dan manfaat yang diterima masyarakat.

Desakan itu disampaikan menyusul masih adanya sejumlah pertanyaan mengenai kondisi tanaman, luas areal, sistem pengelolaan, hingga realisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Padahal, berdasarkan dokumen yang dirujuk JAMM-SK, berita acara serah terima Tanaman Kehidupan telah ditandatangani pada 13 Juni 2017 oleh perwakilan PT NSP dan Bupati Kepulauan Meranti yang menjabat saat itu.

Serah Terima Bukan Akhir Tanggung Jawab

Koordinator JAMM-SK, Dasuki, S.H., M.H., menilai keberadaan dokumen serah terima belum cukup untuk memastikan seluruh kewajiban dalam program tersebut telah terpenuhi.

Menurutnya, perlu ada pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan program, mulai dari dokumen perjanjian hingga kondisi nyata di lapangan.

“Kami meminta PT NSP dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membuka seluruh dokumen yang berkaitan dengan program Tanaman Kehidupan 1.100 hektare. Masyarakat berhak mengetahui apa yang telah dilaksanakan, bagaimana pengelolaannya, dan sejauh mana manfaat ekonomi yang dijanjikan benar-benar diterima,” ujar Dasuki, Senin (19/10/2026).

Mantan Wakil Presiden BEM UIN Suska Riau itu menegaskan bahwa penandatanganan berita acara tidak seharusnya menghentikan proses evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban masing-masing pihak.

JAMM-SK berpandangan, program Tanaman Kehidupan perlu ditelaah berdasarkan dasar hukum, dokumen perjanjian, ketentuan perizinan kehutanan, serta mekanisme pelaksanaan yang telah disepakati.

Dengan demikian, penilaian terhadap keberhasilan program tidak hanya bertumpu pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada kondisi tanaman dan manfaat yang dapat dibuktikan.

Pemkab Meranti Diminta Turun Tangan

Selain meminta keterbukaan dari pihak perusahaan, JAMM-SK turut menyoroti peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memastikan kejelasan program tersebut.

Sekretaris JAMM-SK, Armiyadi, S.H., meminta pemerintah daerah memfasilitasi pemeriksaan lapangan dengan melibatkan masyarakat desa serta instansi yang memiliki kewenangan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian luas areal, kondisi tanaman, pola pengelolaan, dan mekanisme pembagian hasil apabila memang diatur dalam perjanjian.

“Pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada penandatanganan berita acara. Kami meminta dilakukan verifikasi lapangan bersama masyarakat desa, pemeriksaan luas dan kondisi tanaman, serta penjelasan mengenai pengelolaan dan pembagian hasil jika memang telah diperjanjikan,” katanya.

Ia juga mendorong agar hasil pemeriksaan nantinya dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

Enam Langkah untuk Mengurai Persoalan

Sebagai upaya mendorong penyelesaian yang terukur, JAMM-SK mengajukan enam langkah yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti.

Pertama, meminta PT NSP membuka dokumen perjanjian tahun 2012, perjanjian teknis, peta areal, serta laporan pelaksanaan program Tanaman Kehidupan.

Kedua, mendorong pemerintah daerah memfasilitasi audit fisik dan verifikasi batas areal bersama instansi berwenang.

Ketiga, meminta instansi kehutanan memeriksa kesesuaian pelaksanaan program dengan kewajiban perusahaan berdasarkan perizinan dan rencana kerja yang berlaku.

Keempat, mendorong DPRD Kepulauan Meranti menggunakan fungsi pengawasannya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Kelima, meminta hasil pemeriksaan, kondisi tanaman produktif, dan realisasi manfaat ekonomi disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan hukum.

Keenam, mendorong seluruh pihak terkait menyusun langkah penyelesaian dengan pembagian tanggung jawab serta batas waktu pelaksanaan yang jelas.

Dorong Kepastian Hukum, Bukan Penghakiman

Meski mendesak audit menyeluruh, JAMM-SK menekankan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan melalui pemeriksaan objektif dan berlandaskan bukti.

Organisasi itu menyatakan kemungkinan adanya wanprestasi maupun pelanggaran administratif tidak dapat disimpulkan tanpa terlebih dahulu menelaah dokumen, kewajiban hukum, dan hasil pemeriksaan lapangan.

Apabila nantinya ditemukan pelanggaran, langkah hukum dapat dipertimbangkan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

“Yang kami tuntut adalah kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Program ini harus dinilai dari pemenuhan kewajiban dan manfaat nyata yang dapat dibuktikan, bukan hanya dari dokumen serah terima,” tegas Dasuki.

JAMM-SK berharap keterbukaan dokumen dan pemeriksaan bersama dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program Tanaman Kehidupan 1.100 hektare tersebut.

Dengan adanya verifikasi yang transparan, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian mengenai hak dan manfaat program, sementara perusahaan maupun pemerintah daerah memiliki kesempatan menjelaskan pelaksanaan kewajiban masing-masing secara terbuka.

Catatan redaksi: Hingga naskah ini disusun, tanggapan resmi PT National Sago Prima dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait desakan JAMM-SK belum diterima redaksi. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi pihak-pihak terkait.

Menkum Tegaskan Hak Cipta Jurnalistik di Era AI

2026-10-18T16:48:06.221+07:00

BALI KABARAN.ID — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta dan penghargaan ekonomi yang adil bagi karya jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI).

Penegasan tersebut disampaikan Supratman saat memberikan sambutan kunci dalam ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di The Patra Hotel, Bali, 10 Oktober 2026. Ia menilai kemajuan teknologi harus tetap diiringi penghormatan terhadap hak para jurnalis dan perusahaan media yang menghasilkan karya jurnalistik.

Menurut Supratman, kemudahan produksi dan penyebaran berita melalui platform digital telah membuat karya jurnalistik menjangkau masyarakat lintas negara dalam waktu singkat. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan persoalan mengenai penggunaan, distribusi, hingga pemanfaatan komersial konten berita tanpa penghargaan yang sebanding bagi penciptanya.

“Teknologi harus berkembang, tetapi perkembangan teknologi tidak boleh membuat nilai atas karya manusia menjadi semakin tidak terlihat,” tegas Supratman.

Ia menambahkan, perlindungan karya jurnalistik tidak hanya menyangkut hak ekonomi, tetapi juga keberlangsungan industri pers, kualitas demokrasi, dan hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat serta dapat dipercaya. Karena itu, Indonesia mendorong penguatan kerja sama negara-negara ASEAN melalui transparansi penggunaan karya, pemberian remunerasi yang adil dan proporsional, serta interoperabilitas data dan sistem pengelolaan hak lintas negara.

Dari sisi industri pers, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti ketimpangan pembagian keuntungan dalam ekosistem digital. Menurutnya, platform digital dapat memperoleh manfaat ekonomi dari distribusi konten, perhatian pengguna, pemanfaatan data, dan pendapatan iklan, sementara jurnalis serta perusahaan media yang menghasilkan konten belum tentu menerima imbalan yang sepadan.

Komaruddin menilai ketimpangan tersebut bukan sekadar persoalan bisnis, melainkan juga menyangkut etika dan masa depan jurnalisme. Tanpa dukungan ekonomi yang memadai, media berpotensi mengalami kesulitan mempertahankan kualitas pemberitaan dan menjalankan fungsi pelayanan publik sebagai salah satu pilar demokrasi.

Persoalan semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi AI generatif. Karya jurnalistik yang dihasilkan melalui proses peliputan, verifikasi, dan investigasi dapat dimanfaatkan untuk melatih atau mengembangkan sistem AI. Teknologi tersebut mampu merangkum, menerjemahkan, merekomendasikan, bahkan menghasilkan konten baru berdasarkan informasi yang tersedia dalam berbagai sumber digital.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa pemanfaatan karya jurnalistik oleh platform digital maupun sistem AI harus memperhatikan hak atas karya dan kejelasan sumber informasi. Ia menyoroti praktik pengumpulan data melalui crawling dan scraping yang menimbulkan pertanyaan baru mengenai pengakuan serta penghargaan terhadap hasil kerja intelektual jurnalis.

Fifi menjelaskan, kebijakan perlindungan karya jurnalistik perlu menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan pemegang hak, kebebasan berekspresi, serta kepentingan publik. Di Indonesia, perlindungan tersebut berkaitan dengan rezim hak cipta dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Kedua instrumen itu memiliki cakupan berbeda, tetapi sama-sama relevan dalam mendorong ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyebut forum ASEAN tersebut sebagai wadah untuk membahas berbagai pilihan kebijakan perlindungan karya jurnalistik, termasuk kemungkinan penguatan hak terkait bagi penerbit pers serta tantangan penggunaan konten oleh platform digital dan teknologi AI. Forum yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 itu diikuti 45 peserta dari Indonesia dan sejumlah negara ASEAN, meliputi perwakilan dewan pers, pemimpin redaksi, akademisi, serta pakar hukum kekayaan intelektual.

Hermansyah berharap pertukaran pandangan antarpemangku kepentingan di kawasan ASEAN dapat memperkaya perspektif mengenai status hukum dan praktik perlindungan karya jurnalistik, sekaligus menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan pada masa mendatang. Ia juga mengajak insan pers, perusahaan media, platform digital, dan masyarakat untuk menghormati hak cipta melalui penggunaan karya sesuai ketentuan, termasuk memperhatikan izin atau lisensi apabila diperlukan serta mencantumkan atribusi dan sumber secara tepat. Pencatatan hak cipta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat membantu pembuktian kepemilikan ketika terjadi sengketa, meskipun perlindungan hak cipta pada prinsipnya timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Upaya tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem digital yang inovatif, sekaligus memastikan karya jurnalistik tetap memiliki nilai, perlindungan hukum, dan penghargaan ekonomi yang layak.

Wapres Gibran Dorong Transformasi Pariwisata Berbasis Teknologi

2026-10-14T20:41:39.805+07:00

Kabaran.id, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, menghadiri Wisuda Institut Pariwisata Trisakti Tahun Akademik 2025/2026 yang berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).

Di hadapan 669 wisudawan, Wapres Gibran menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk menciptakan nilai tambah bagi sektor pariwisata Indonesia. Menurutnya, inovasi teknologi perlu diarahkan agar mampu meningkatkan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat sekaligus memperkenalkan keindahan Indonesia kepada dunia.

Wapres mendorong pengembangan konsep pariwisata berkualitas (high quality tourism) yang tidak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas dan rantai pasok industri pariwisata dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pertumbuhan sektor ini dapat dirasakan secara lebih luas, termasuk oleh pelaku usaha lokal dan ekonomi kreatif di berbagai daerah.

Selain itu, Gibran menilai sektor pariwisata dan industri kreatif merupakan bagian dari soft power Indonesia yang memiliki potensi besar dalam memperkuat posisi bangsa di tingkat internasional.

Melalui pemanfaatan teknologi, kekayaan alam, keragaman budaya, serta kreativitas masyarakat Indonesia diharapkan dapat diperkenalkan secara lebih luas kepada masyarakat dunia. Langkah tersebut juga menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata nasional di tengah perkembangan industri pariwisata global.

Pesan Wapres kepada para wisudawan menjadi pengingat bahwa lulusan pendidikan pariwisata memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis. Penguasaan teknologi, inovasi, serta kemampuan memahami potensi lokal diperlukan untuk menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata yang memadukan teknologi, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional sekaligus membawa pesona Indonesia semakin dikenal di kancah internasional. (Sekretariat Wakil Presiden)

KPK Amankan 14 Orang dalam OTT Dugaan Korupsi BNPB

2026-10-14T18:45:09.473+07:00

Kabaran.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Selasa (13/10/2026). Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan perkara tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk kegiatan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan kebencanaan.

"Diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," kata Budi Prasetyo.

Dalam operasi tersebut, KPK turut menyita uang tunai senilai Rp1,4 miliar serta emas yang diduga berkaitan dengan perkara. Meski demikian, KPK belum mengungkap secara terperinci konstruksi perkara, termasuk mekanisme dugaan penyimpangan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Dari 14 orang yang diamankan, salah satunya adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian. Namun, Rustian kemudian dilepaskan setelah menjalani pemeriksaan. KPK menyatakan bahwa status Rustian dalam perkara tersebut adalah sebagai saksi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar Berton dalam keterangannya kepada wartawan.

Berton juga menegaskan bahwa BNPB tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, lembaga tersebut menghormati kewenangan KPK dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi.

Perkembangan perkara ini masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK, termasuk mengenai konstruksi kasus, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta dugaan keterkaitan penggunaan dana siap pakai untuk kebencanaan dengan perkara tersebut.

KPK diharapkan dapat menyampaikan informasi secara transparan sesuai perkembangan penyidikan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah bagi seluruh pihak yang terkait. (Antara)

UAS Hadiri Pernikahan Putri Ketua JMSI Riau, Beri Nasihat Rumah Tangga untuk Aura dan Agus

2026-10-10T14:07:16.556+07:00

PEKANBARU KABARAN.ID – Suasana penuh khidmat menyelimuti pernikahan Aura Fatmaya Kurnia, putri Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau, H Dheni Kurnia, dengan Agus Nawawi.

Akad nikah yang berlangsung pada Minggu (10/12/2026) pagi di Balai Prajurit Pulanggeni, Pekanbaru, berjalan lancar dan dihadiri keluarga besar kedua mempelai serta sejumlah tokoh dan undangan.

Dalam momen bahagia tersebut, hadir Ustadz Abdul Somad (UAS) dan Aris Abeba yang menjadi saksi pernikahan pasangan Aura dan Agus.

Usai prosesi akad, UAS menyampaikan nasihat pernikahan kepada kedua mempelai. Dalam pesannya, UAS mengingatkan bahwa pernikahan merupakan bagian dari ketentuan Allah SWT yang mempertemukan dua insan dengan latar belakang berbeda.

“Berhari-hari tak hujan dan dilanda kabut asap, berkat doa pasangan pengantin, Allah turunkan hujan dan kabut asap pun hilang,” ujar UAS dalam kesempatan tersebut.

UAS menyampaikan bahwa pasangan pengantin berasal dari dua daerah berbeda, yakni Riau dan Jambi. Menurutnya, perbedaan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari kehidupan berumah tangga.

“Dua manusia berbeda ini disatukan Allah SWT. Makanya nanti jangan heran kalau terjadi perbedaan sedikit, itu sudah sunatullah. Mungkin yang perempuan agak banyak sikapnya sedikit, maka laki-laki harus sabar,” kata UAS.

Ia juga menyampaikan bahwa pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan dua keluarga besar.

“Menikah ini adalah jalan, dengan tujuan untuk mempunyai keturunan,” ucap UAS.

Dengan penuh doa dan harapan, UAS juga menyampaikan harapan agar dapat kembali hadir dalam momen kebahagiaan keluarga besar H Dheni Kurnia.

“Hari ini saya datang untuk nikah, maka tahun depan insya Allah saya datang lagi untuk aqiqah cucunya Bang Dheni Kurnia,” ungkapnya.

Prosesi Akad Berjalan Lancar

Dalam prosesi ijab kabul, Agus Nawawi dengan lancar mengucapkan akad nikah sambil berjabat tangan dengan ayah mempelai perempuan, H Dheni Kurnia.

Setelah itu, rangkaian prosesi dilanjutkan dengan pembacaan Sighat Taklik yang juga dibacakan dengan lancar oleh Agus Nawawi.

Pernikahan Aura Fatmaya Kurnia dan Agus Nawawi turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya mantan Bupati Siak Alfedri, Wakil Ketua JMSI Riau H Syafriadi, Ketua Penasihat JMSI Riau Fakhrunnas MA Jabbar, Ian Machyar dari RS Zaenab, serta para keluarga dan undangan lainnya.

Acara berlangsung dengan suasana hangat dan penuh kebahagiaan sebagai awal perjalanan rumah tangga kedua mempelai.

---

LAMR Meranti Bongkar Jejak Pahlawan Lokal, Sejarah Perjuangan Daerah Mulai Dikaji Lebih Serius

2026-10-10T12:06:05.744+07:00

MERANTI KABARAN.ID – Jejak perjuangan para tokoh daerah Kepulauan Meranti kembali diangkat ke ruang publik. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Seminar Paparan Sejarah Pahlawan Kepulauan Meranti sebagai upaya memperkuat dokumentasi sejarah dan menjaga warisan perjuangan masyarakat Melayu.

Seminar yang berlangsung di Balai Adat LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (10/10/2026), menghadirkan sejumlah pemateri yang mengupas perjalanan tokoh-tokoh daerah, perjuangan masa kemerdekaan, serta keberadaan situs bersejarah yang menjadi bagian dari perjalanan panjang masyarakat Kepulauan Meranti.

Kegiatan tersebut diikuti berbagai kalangan, terutama guru sejarah dan budayawan. Kehadiran para peserta menjadi bagian penting dalam upaya menyebarluaskan kembali sejarah lokal kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Nuansa adat Melayu turut mewarnai kegiatan tersebut. Para peserta mengenakan pakaian Melayu sebagai simbol penghormatan terhadap budaya dan identitas masyarakat Kepulauan Meranti.

Sejarah Lokal Jadi Pondasi Identitas Daerah

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh moderator sekaligus pembawa acara, Puan Dra. Latifah Setiawaty Kudus. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin Puan Hj. Nuryaningsih, S.Pd., pembacaan doa oleh Datuk Ustaz Anasrudin Nur, S.Pd.Gr., serta sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si.

Seminar resmi dibuka oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar yang diwakili Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Atan Ibrahim, S.Pd., M.Pd.

Dalam kesempatan itu, Datuk Atan Ibrahim menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dalam menjaga sejarah perjuangan tokoh daerah serta melestarikan tempat-tempat bersejarah di Kepulauan Meranti.

Mengangkat Kisah Pejuang dan Tokoh Bersejarah Meranti

Dalam seminar tersebut, para pemateri memaparkan berbagai catatan sejarah perjuangan masyarakat Kepulauan Meranti.

Tengku Fadli Fahrudin mengulas perjalanan perjuangan Temenggung Tebing Tinggi, Tengku Bagoes Sayid Toha, beserta kaum kerabatnya yang memiliki peran dalam sejarah masyarakat setempat.

Kemudian, Ir. Edi Sumantri menyampaikan kajian mengenai Datuk Bandar Encik Konel dan Datuk Sri Bijuangsa sebagai tokoh yang menjadi bagian dari perjalanan perjuangan daerah.

Sementara itu, Datuk Seri Afrizal Cik membahas peran tokoh pejuang kemerdekaan serta keberadaan tempat-tempat bersejarah di Kepulauan Meranti pada masa Revolusi Fisik 1945–1949.

Adapun Datuk Dr. H. Abu Hanifah, M.Pd., menyoroti pentingnya penulisan sejarah daerah secara sistematis agar perjalanan perjuangan masyarakat Kepulauan Meranti dapat terdokumentasi dengan baik.

LAMR Dorong Dokumentasi Sejarah Kepulauan Meranti

Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, mengatakan sejarah perjuangan tokoh lokal merupakan bagian penting dari identitas daerah yang harus dijaga bersama.

Menurutnya, sejarah tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga menyimpan nilai keteladanan, semangat perjuangan, pengabdian, serta kecintaan terhadap tanah kelahiran.

“Bagi Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti, penguatan sejarah lokal menjadi bagian dari upaya merawat jati diri masyarakat Melayu sekaligus memperkaya khazanah sejarah nasional,” ujar Datuk Seri Afrizal Cik.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi langkah awal dalam menghimpun sumber sejarah, memperluas kajian, hingga menghasilkan dokumentasi sejarah perjuangan tokoh-tokoh Kepulauan Meranti.

Diharapkan Masuk dalam Pembelajaran Generasi Muda

Dengan melibatkan guru sejarah dan budayawan, hasil seminar diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat luas, terutama kalangan pelajar.

Datuk Seri Afrizal Cik berharap kisah perjuangan tokoh-tokoh daerah dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam melanjutkan pembangunan Kepulauan Meranti.

“Setelah dikenal luas melalui para guru sejarah dan budayawan, harapan kita semangat perjuangan para tokoh itu dapat menjadi inspirasi generasi muda dalam mengisi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang bermarwah, berbudaya, dan berkemajuan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk terus menjaga warisan sejarah daerah agar tetap hidup, dikenal masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan pembangunan daerah ke depan.

Tiga Anggota DPRD Jatim Diamankan dalam Kasus Narkoba di Hotel Surabaya

2026-10-02T12:41:44.580+07:00

Kabaran.id, Surabaya - Publik kembali dikejutkan dengan kabar keterlibatan anggota legislatif dalam dugaan penyalahgunaan narkotika. Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mengamankan delapan orang dari sebuah kamar hotel di Surabaya pada Senin (28/9/2026) dini hari.

Dari delapan orang yang diamankan, tiga di antaranya diketahui merupakan anggota DPRD kabupaten di Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra.

Ketiga anggota legislatif tersebut masing-masing berinisial ARM, anggota DPRD Kabupaten Situbondo; AM atau MUA/UAM, anggota DPRD Kabupaten Malang; serta ADR, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan, penggerebekan bermula dari informasi mengenai aktivitas mencurigakan seorang karyawan swasta berinisial N.

Saat petugas mendatangi kamar hotel tersebut, polisi menemukan delapan orang berada di dalam kamar dan menyebut mereka sedang mengonsumsi narkotika.

Dari lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu plastik klip bekas pakai yang diduga berisi sabu, dua butir ekstasi berwarna kuning, alat isap atau bong, korek api, serta bungkus rokok yang digunakan sebagai tempat penyimpanan.

Hasil pemeriksaan dan tes urine menunjukkan tujuh orang dinyatakan positif mengonsumsi ekstasi. Sementara N dinyatakan positif menggunakan dua jenis narkotika, yakni sabu dan ekstasi.

Dalam pemeriksaan, N juga mengaku memperoleh pasokan narkotika dari seseorang berinisial C. Polisi kemudian menetapkan C sebagai buronan atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Perkara Diarahkan Melalui Restorative Justice

Polrestabes Surabaya menyatakan perkara tersebut diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ). Kepolisian menjelaskan bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan berada di bawah batas sebagaimana ketentuan yang menjadi dasar penerapan mekanisme tersebut.

Meski demikian, polisi menegaskan proses terhadap delapan orang yang diamankan tetap dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Penerapan RJ tersebut menjadi perhatian karena perkara melibatkan tiga anggota DPRD yang merupakan pejabat publik. Namun, status dan bentuk pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak tetap mengacu pada hasil pemeriksaan serta proses resmi aparat penegak hukum.

Respons Internal Gerindra

Kasus tersebut turut mendapat perhatian dari internal Partai Gerindra di daerah masing-masing.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi, Suwito, menyatakan pihaknya belum memperoleh konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum terkait ADR. Ia juga menyebut keberadaan ADR di Surabaya bukan bagian dari agenda resmi partai.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, mengaku telah berupaya menghubungi MUA setelah kabar penangkapan tersebut beredar. Namun, telepon maupun pesan yang dikirim belum mendapatkan respons.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anggota lembaga legislatif yang memiliki fungsi representasi masyarakat. Di sisi lain, proses hukum terhadap para pihak tetap harus berjalan berdasarkan bukti, hasil pemeriksaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Publik kini menunggu kejelasan penanganan perkara tersebut, termasuk perkembangan pencarian terhadap pemasok narkotika berinisial C serta sikap resmi masing-masing institusi terhadap anggota legislatif yang terseret dalam perkara ini. ***

Jadwal Berubah, LKTJ PWI Meranti Percepat Batas Penulisan Karya Berhadiah Rp15 Juta

2026-09-29T16:00:14.905+07:00

SELATPANJANG, KABARAN.ID – Panitia Lomba Karya Tulis Jurnalistik (LKTJ) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti melakukan perubahan jadwal pelaksanaan lomba jurnalistik tahun 2026.

Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan batas akhir periode penulisan karya. Jika sebelumnya peserta diberikan waktu hingga 30 November 2026, kini jadwal tersebut dipercepat menjadi 28 Oktober 2026. Sementara batas akhir pengumpulan karya tetap pada 30 Oktober 2026.

Koordinator Kegiatan LKTJ PWI Kepulauan Meranti, Dana Asmara, mewakili Ketua PWI Kepulauan Meranti Wira Saputra, mengatakan perubahan jadwal tersebut perlu segera diketahui peserta agar tidak terjadi kekeliruan dalam mempersiapkan karya.

> “Periode penulisan kami percepat menjadi 28 Oktober. Kemudian batas pengumpulan karya pada 30 Oktober 2026. Keputusan ini telah melalui berbagai pertimbangan yang cukup matang. Peserta perlu memperhatikan kembali jadwal tersebut agar karya yang dikirim sesuai dengan ketentuan lomba,” ujar Dana, Selasa (29/9/2026).

Ia menjelaskan, LKTJ PWI Kepulauan Meranti 2026 mengusung tema “Mendorong Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah, Transformasi Digital SP2D Online Menuju Kepulauan Meranti Unggul.”

Lomba tersebut terbuka bagi wartawan media cetak maupun media online yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti. Panitia memastikan pendaftaran tidak dipungut biaya atau gratis.

Menurut Dana, karya jurnalistik yang menjadi perhatian utama panitia adalah jenis feature. Peserta diharapkan mampu mengembangkan hasil liputan secara mendalam, menarik, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip jurnalistik.

> “Yang menjadi perhatian adalah bagaimana wartawan mengemas tema yang sudah ditentukan menjadi karya jurnalistik yang menarik dan memiliki kedalaman. Feature menjadi karya yang diutamakan,” jelasnya.

Selain memenuhi kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik, karya yang dikirimkan wajib merupakan hasil liputan sendiri, orisinal, bukan hasil plagiarisme, serta tidak menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Karya peserta juga wajib telah dipublikasikan pada media masing-masing selama periode lomba. Sesuai ketentuan terbaru, tulisan yang dapat mengikuti lomba adalah karya yang tayang mulai 28 Juli hingga 25 Oktober 2026.

Setiap wartawan hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya terbaik dengan panjang minimal 1.000 kata. Tulisan yang dikirim juga belum pernah menjadi pemenang dalam lomba jurnalistik lainnya.

Peserta wajib menyerahkan karya dalam format PDF, disertai bukti publikasi atau tautan berita sebagai bukti bahwa tulisan telah dimuat di media.

“Pendaftaran lomba sendiri telah dibuka sejak 28 Juli 2026. Dengan perubahan jadwal ini, peserta memiliki waktu hingga 28 Oktober untuk menyelesaikan periode penulisan sebelum batas akhir pengumpulan pada 30 Oktober mendatang,” kata Dana.

Total Hadiah Rp15 Juta

Selain menjadi wadah bagi wartawan untuk mengangkat isu pengelolaan aset daerah dan transformasi digital SP2D Online, LKTJ PWI Meranti 2026 juga menyediakan total hadiah sebesar Rp15 juta.

Rinciannya, juara pertama mendapatkan hadiah Rp5 juta, juara kedua Rp3 juta, dan juara ketiga Rp2 juta. Selain itu, panitia juga menetapkan 10 karya nominasi yang masing-masing memperoleh hadiah Rp500 ribu.

Dewan juri dalam lomba ini terdiri dari Ketua PWI Riau Raja Isyam, Pengurus PWI Riau Muhammad Amin, serta Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fajar Triasmoko.

Panitia menegaskan keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Dana mengimbau para wartawan yang ingin mengikuti lomba agar segera mempersiapkan karya terbaik dengan memperhatikan tema, jumlah kata, periode publikasi, serta kelengkapan dokumen pendukung.

> “Karena waktu pengumpulan semakin dekat, kami mengimbau wartawan yang ingin mengikuti lomba agar mulai mempersiapkan karya dari sekarang. Pastikan tulisan memenuhi tema, ketentuan jumlah kata, periode tayang, serta dilengkapi bukti publikasi,” ujarnya.

Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat menghubungi Dana Asmara melalui nomor 0822-1491-7550.

Jadwal Penting LKTJ PWI Kepulauan Meranti 2026

Pembukaan pendaftaran: 28 Juli 2026

Periode penulisan: 28 Juli–28 Oktober 2026

Periode publikasi karya: 28 Juli–25 Oktober 2026

Batas akhir pengumpulan karya: 30 Oktober 2026

Biaya pendaftaran: Gratis

---

Catatan editor:

Versi ini dibuat dengan pola berita portal nasional: judul mengandung nilai berita, paragraf awal langsung menjawab perubahan penting, informasi hadiah dibuat sebagai daya tarik, dan ketentuan lomba dirapikan agar mudah dibaca melalui mesin pencari (SEO).

9 Bulan Tak Beroperasi, SPPG Alah Air 1 Meranti Terkendala Akses Administrasi

2026-09-29T15:42:20.506+07:00

SELATPANJANG, KABARAN.ID – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Alah Air 1 dengan ID 82XN5KWK di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, disebut belum beroperasi selama hampir sembilan bulan akibat persoalan administrasi.

Mitra dapur SPPG Alah Air 1, Nurul Fadli, mengatakan kendala tersebut terjadi setelah pihaknya mengajukan proses pergantian yayasan pada akhir Desember 2025. Hingga kini, operasional dapur belum dapat kembali berjalan karena masih menunggu penyelesaian akses user maker dan signer.

Fadli menjelaskan, proses pergantian yayasan telah melalui koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, mulai dari Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala Regional (Kareg), KPPG, hingga SAGI. Ia juga mengaku beberapa kali mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menindaklanjuti proses administrasi tersebut.

Berawal dari Pergantian Yayasan

Fadli mengungkapkan, saat awal berdiri, SPPG Alah Air 1 berada di bawah naungan Yayasan Pemuda Indragiri Hilir Berjaya. Namun dalam perjalanan, pihaknya mengajukan pergantian yayasan karena adanya perbedaan terkait komitmen biaya yang diminta yayasan sebelumnya.

“Saat dapur ini berdiri, saya menggunakan Yayasan Pemuda Indragiri Hilir Berjaya. Karena ada permintaan komitmen fee sebesar Rp1.500 per ompreng yang menurut saya cukup besar dan tidak sanggup saya penuhi, maka saya mengajukan pergantian yayasan,” ujar Fadli.

Menurutnya, selama proses pergantian yayasan berlangsung, pihak yayasan lama meminta agar dapur tidak beroperasi terlebih dahulu. Permintaan tersebut dipenuhi karena proses perpindahan yayasan membutuhkan persetujuan dari pihak sebelumnya.

Pergantian Yayasan Telah Disetujui

Fadli menyebut proses perpindahan yayasan dari Yayasan Pemuda Indragiri Hilir Berjaya ke Yayasan Anak Desa telah mendapatkan persetujuan pada 18 Mei 2026.

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 138/BA.K/PY/JAKARTA/V/2026.

“Status dapur saya alhamdulillah sudah berpindah ke Yayasan Anak Desa. Kami juga sudah melewati tahapan survei dan beberapa tahapan lainnya,” katanya.

Namun, setelah proses pergantian yayasan disetujui, masih terdapat tahapan administrasi yang belum selesai, yakni penerimaan email untuk memperoleh akses user maker dan signer.

Fadli menjelaskan, akses tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses administrasi agar operasional SPPG dapat kembali berjalan.

“Saya sudah beberapa kali bolak-balik ke Jakarta dengan biaya yang tidak sedikit. Saya juga sudah beberapa kali menyurati BGN agar persoalan ini dapat diselesaikan, tetapi sampai sekarang belum ada hasil yang saya harapkan,” ungkapnya.

Mitra Harapkan Kepastian

Fadli berharap persoalan administrasi tersebut segera mendapat perhatian dari pihak terkait sehingga SPPG Alah Air 1 dapat kembali beroperasi.

Ia mengatakan, lamanya proses tersebut memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha dan investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun serta mempersiapkan dapur pelayanan gizi tersebut.

“Kami sebagai mitra merasa sudah ikut membantu pemerintah menyukseskan program Presiden Prabowo. Kami berharap investasi dan usaha yang sudah kami bangun juga mendapat perhatian dan kepastian,” ujarnya.

Menurut Fadli, hampir sembilan bulan tidak beroperasinya dapur bukan hanya berdampak pada pelayanan, tetapi juga terhadap keberlanjutan usaha yang telah dipersiapkan.

“Karena proses administrasi yang belum selesai, dapur saya sudah sekitar sembilan bulan tidak beroperasi. Kami tentu berharap ada kejelasan dan solusi dari pihak terkait,” katanya.

Meski menyampaikan keluhan tersebut, Fadli menegaskan dirinya tidak bermaksud menyalahkan pihak tertentu. Ia hanya berharap ada kepastian mengenai penyelesaian proses administrasi agar dapur dapat kembali menjalankan pelayanan.

“Harapan saya, persoalan ini bisa segera diselesaikan. Kami ingin bekerja dan menjalankan program ini dengan baik. Jangan sampai persoalan administrasi yang berlarut-larut justru menimbulkan kerugian bagi pihak yang telah berinvestasi,” pungkasnya.

Korwil BGN Meranti: Sudah Dilaporkan ke Pimpinan

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, membenarkan adanya kendala terkait akses user maker dan signer pada SPPG Alah Air 1.

Suryani mengatakan, pihak Korwil telah melakukan koordinasi dan melaporkan persoalan tersebut kepada pimpinan.

“Kami selaku Korwil sudah sering berkoordinasi dengan pimpinan terkait permasalahan SPPG Alah Air 1 yang belum menerima email user maker dan signer. Kami sudah melaporkan hal ini kepada pimpinan, namun sampai saat ini belum juga ada hasilnya,” ujar Suryani.

Ia berharap laporan yang telah disampaikan dapat segera mendapat tindak lanjut sehingga SPPG Alah Air 1 dapat kembali beroperasi.

“Saya berharap laporan dari kami dan mitra agar segera ditanggapi, sehingga SPPG Alah Air 1 bisa beroperasional kembali,” harapnya.

Menunggu Penjelasan BGN Pusat

Hingga berita ini diterbitkan, persoalan SPPG Alah Air 1 masih menunggu penyelesaian pada tahapan administrasi terkait akses user maker dan signer.

Belum diperoleh penjelasan dari BGN tingkat pusat mengenai status permohonan akses tersebut, termasuk kendala maupun tahapan yang masih harus diselesaikan sebelum dapur tersebut kembali beroperasi.

Keterangan resmi dari BGN pusat diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait proses administrasi tersebut sekaligus menjawab harapan mitra dan Korwil agar pelayanan SPPG Alah Air 1 dapat segera berjalan kembali.

(Redaksi)

---

Pendiri Sekolah ICM Minta Maaf atas Dugaan Pelecehan dan Perundungan

2026-09-28T10:32:14.802+07:00

TANGERANG SELATAN, KABARAN.ID – Pendiri Sekolah Insan Cendekia Madani (ICM), Tamsil Linrung, menyampaikan permintaan maaf kepada para korban dan keluarga terkait dugaan pelecehan seksual serta insiden perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut.

Tamsil menyebut kedua peristiwa tersebut sebagai musibah bagi seluruh pihak, terutama bagi anak-anak dan keluarga yang terdampak. Ia menegaskan bahwa keselamatan serta perlindungan terhadap peserta didik menjadi tanggung jawab utama pihak sekolah.

“Saya mengikuti dengan saksama pemberitaan dan perbincangan publik mengenai peristiwa di lingkungan Sekolah Insan Cendekia Madani (ICM), yaitu dugaan tindak pelecehan yang dalam penanganan aparat penegak hukum, dan insiden perundungan dalam kegiatan Pramuka pada akhir Agustus lalu,” ujar Tamsil dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).

Menurutnya, tidak ada alasan yang dapat membenarkan terjadinya tindakan yang menyebabkan anak mengalami luka, baik secara fisik maupun psikologis selama berada dalam lingkungan pendidikan.

“Saya secara khusus meminta maaf kepada siswa dan keluarga yang terdampak. Tidak ada pula kata yang cukup untuk menghapus rasa sakit akibat tindakan yang mencederai kemanusiaan dan keselamatan anak,” katanya.

Tamsil mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan keluarga korban perundungan untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus memberikan dukungan moral.

Sementara itu, terhadap korban dugaan pelecehan seksual beserta keluarganya, ia memastikan pihak sekolah memberikan pendampingan dan dukungan dalam proses pemulihan.

Tamsil menegaskan, ICM tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan martabat anak.

“Tidak ada ruang sedikit pun di ICM bagi tindakan yang mencederai kemanusiaan, keselamatan anak, dan akhlakul karimah. Pengelolaan sekolah berasrama memang tidak sederhana. Tetapi kerumitan itu tidak akan pernah kami jadikan alasan untuk berpaling dari tanggung jawab,” tegasnya.

Sebelumnya, lingkungan Sekolah ICM di Tangerang Selatan menjadi perhatian publik setelah muncul laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswa serta insiden perundungan dalam kegiatan Pramuka pada akhir Agustus 2026.

Kasus dugaan pelecehan seksual tersebut saat ini telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Sementara terkait kasus perundungan, pihak sekolah menyatakan telah melakukan pemeriksaan internal dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang dinilai terlibat, termasuk siswa maupun pembina terkait.

Tamsil mengatakan pihaknya juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sekolah, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan perlindungan peserta didik.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan lingkungan pendidikan di ICM tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak.

KPAI Minta Pengawasan MBG untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita Diperketat

2026-09-27T21:23:35.173+07:00

JAKARTA, KABARAN.ID – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong penguatan sistem pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

KPAI menilai pengendalian kualitas atau quality control dalam program tersebut tidak cukup hanya dilakukan ketika makanan selesai dimasak sebelum dibagikan kepada penerima manfaat. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga makanan diterima dan dikonsumsi.

Anggota KPAI Jasra mengatakan, kualitas MBG perlu dijaga melalui pengawasan di seluruh rantai penyelenggaraan, mulai dari penyusunan menu, pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, penerapan higiene sanitasi, distribusi, hingga memastikan makanan dikonsumsi dalam kondisi yang tepat.

“Quality control tidak boleh hanya berarti makanan sudah dimasak dan kemudian dibagikan. Kita harus memastikan makanan itu aman, kualitasnya terjaga, sesuai kebutuhan penerima manfaat dan dikonsumsi dalam kondisi yang tepat,” ujar Jasra, Minggu (27/9/2026).

Menurut KPAI, kebutuhan gizi kelompok 3B memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak dapat disamaratakan. Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita membutuhkan asupan yang disesuaikan dengan kondisi biologis masing-masing.

“Bumil dan busui mempunyai kebutuhan gizi tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan perempuan pada umumnya. Karena itu pemberian MBG harus memperhatikan kebutuhan biologis masing-masing kelompok,” tegas tim Pokja KPAI.

Selain memastikan kualitas makanan, KPAI juga mendorong adanya pemantauan status gizi serta tumbuh kembang anak sebagai bagian dari pelaksanaan MBG bagi kelompok 3B.

Jasra menegaskan, pengawasan terhadap program tersebut menjadi hal penting karena sasaran MBG 3B berada dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu masa yang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

“Untuk kelompok 3B, kita bicara tentang periode 1.000 hari pertama kehidupan. Ini adalah masa yang sangat krusial dan tidak bisa diulang. Waktu terus berjalan. Karena itu setiap pemberian makanan harus dikelola dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan, kesalahan dalam pemenuhan kebutuhan gizi pada periode tersebut dapat berdampak panjang sehingga kualitas pelaksanaan program harus menjadi perhatian bersama.

KPAI menyatakan mendukung tujuan utama MBG dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Namun, lembaga tersebut menekankan bahwa aspek keamanan pangan, kualitas makanan, dan ketepatan sasaran harus menjadi bagian utama agar program berjalan optimal.

“Ini bukan soal mendukung atau tidak mendukung MBG. Kita mendukung pemenuhan gizi. Tetapi justru karena kita ingin program ini berhasil, maka kualitas, keamanan dan ketepatan sasaran harus dijaga,” tutup Jasra.

Judul alternatif untuk portal online:

KPAI Soroti Pengawasan MBG, Minta Kualitas Makanan 3B Dijaga dari Hulu ke Hilir
Bukan Sekadar Dibagikan, KPAI Minta MBG untuk Bumil, Busui dan Balita Diawasi Menyeluruh
KPAI Ingatkan Pentingnya Quality Control MBG di Masa 1.000 HPK Anak

KPSB Tebar Kepedulian, Santuni Anak Yatim Piatu

2026-09-27T15:55:48.743+07:00

Kepulauan Meranti, KABARAN.ID – Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh Kumpulan Pemuda Selatpanjang Bersatu (KPSB) Kabupaten Kepulauan Meranti. Melalui kegiatan berbagi berkah, organisasi pemuda tersebut memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim dan piatu sebagai wujud solidaritas sosial.

Kegiatan penuh makna itu digelar di kediaman Ketua KPSB, Jalan Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Ahad (27/09/2026).

Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Ustman. Kegiatan tersebut turut dihadiri Penasehat KPSB N. Fadli serta jajaran pengurus dan Koordinator Lapangan (Korlap) KPSB, Kamarul Zaman alias Lembut.

Ketua KPSB Dedi menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan sosial tersebut. Ia juga mengapresiasi seluruh pengurus dan anggota yang telah berkontribusi menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu anak-anak yatim dan piatu.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan pengurus KPSB yang telah menyumbangkan sedikit rezekinya sehingga kegiatan kita hari ini dapat terlaksana. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain,” ujar Dedi.

Menurutnya, kegiatan berbagi tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian pemuda terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Sementara itu, Penasehat KPSB N. Fadli mengatakan kegiatan santunan tersebut merupakan wujud solidaritas pemuda tempatan dalam membangun kepedulian sosial di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Alhamdulillah, acara berjalan dengan lancar. Ini adalah bentuk solidaritas kami, pemuda tempatan, dalam membantu sesama. Semoga ke depannya KPSB dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat Meranti,” ungkap Fadli.

Hal senada disampaikan Korlap KPSB Kamarul Zaman alias Lembut. Ia mengaku bersyukur masih diberikan kesempatan untuk berbagi dengan anak-anak yatim dan piatu.

“Kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi rezeki. Walaupun yang diberikan tidak seberapa, semoga dapat membantu dan meringankan kebutuhan adik-adik kita yang menerima santunan,” tuturnya.

Ia berharap kegiatan sosial tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi agenda rutin KPSB sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

“Kami percaya, dengan sering berbagi dan membantu sesama, insyaallah Allah SWT akan mencukupi kebutuhan kita dan melapangkan rezeki kita,” tambah Lembut.

Kegiatan berbagi berkah dan santunan anak yatim ini bukan kali pertama dilakukan oleh KPSB. Ke depan, pengurus berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun sebagai bagian dari komitmen pemuda Selatpanjang Bersatu dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

---

Eksodus ASN Meranti ke Kementerian Haji Disorot, DPRD Desak BKPSDM Pastikan Birokrasi Tak Lumpuh

2026-09-21T21:30:04.999+07:00

Kepulauan Meranti, KABARAN.ID – Rencana perpindahan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ke Kementerian Haji dan Umrah menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kepulauan Meranti. Kekhawatiran terhadap potensi kekosongan jabatan dan terganggunya pelayanan publik mendorong legislatif menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin (22/9).

Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti tersebut, sejumlah anggota Komisi I mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah menghadapi fenomena perpindahan ASN yang dinilai cukup signifikan. Mereka meminta penjelasan terkait dampak langsung terhadap stabilitas birokrasi dan pelayanan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Tengku Zulkenedi, menyoroti tingginya perhatian publik terhadap perpindahan ASN tersebut. Ia meminta BKPSDM mengambil langkah strategis agar proses perpindahan tidak menyebabkan kekosongan jabatan yang berpotensi menghambat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Anggota Komisi I lainnya, Dyan Desmanengsih, Teuku Mohd Nasir, Eka Yusnita, dan Jonny, turut mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga komposisi pegawai. Mereka meminta kejelasan terkait pemetaan jabatan yang ditinggalkan serta penerapan prinsip merit system dalam pengisian posisi yang kosong.

“Apakah BKPSDM sudah melakukan pemetaan yang ketat terhadap peta jabatan yang ditinggalkan? Bagaimana memastikan prinsip merit system tetap berjalan adil dalam proses pengisian kekosongan jabatan?” ujar anggota Komisi I dalam rapat tersebut.

Selain itu, anggota DPRD Noli Sugiharto mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi dilema antara menjaga hak pengembangan karier ASN dan mempertahankan stabilitas pelayanan publik. Menurutnya, perpindahan ASN harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah.

Sementara itu, H. Idris menyoroti kebijakan kontribusi finansial sebesar Rp100 juta bagi ASN yang mengajukan perpindahan tugas. Ia meminta penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme penerapan, serta transparansi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, M.Pd, menjelaskan bahwa seluruh mekanisme perpindahan ASN telah mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia menyebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah tahapan yang sedang berjalan karena proses administrasi telah masuk dalam kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Haji dan Umrah.

“Seluruh mekanisme perpindahan telah berjalan sesuai regulasi dan tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat. Proses ASN yang mengikuti seleksi kini berada pada tahap administrasi dan verifikasi sesuai kewenangan BKN dan Kementerian Haji dan Umrah,” jelas Bakharuddin.

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPRD Kepulauan Meranti juga menyampaikan tiga rekomendasi, yakni meminta BKPSDM menyampaikan validasi data lengkap terkait ASN yang mengajukan perpindahan, memperketat Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), serta memastikan setiap kebijakan pembatasan mutasi memiliki dasar hukum yang tidak bertentangan dengan regulasi nasional. DPRD menegaskan bahwa kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama.