KABARJABAR.CO.ID

Bamsoet Apresiasi Presiden Prabowo : Turunkan Tarif Ekspor ke AS

noreply@blogger.com (tw) — Fri, 18 Jul 2025 02:05:00 -0700

Serta Meperluas Akses Ekspor ke Eropa

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo

JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi tercapainya kesepakatan perdagangan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Trump atas tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang sebelumnya dikenakan sebesar 32% menjadi 19%. Kesepakatan tersebut akan membuka kembali jalan bagi produk-produk Indonesia untuk bersaing secara sehat di pasar AS, tanpa hambatan tarif yang menyulitkan pelaku usaha nasional.

"Selasa kemarin, Presiden Trump menyatakan telah berdialog langsung dengan Presiden Prabowo dan menyepakati prinsip-prinsip perdagangan yang saling menguntungkan. Salah satu hasilnya, AS akan mengenakan tarif ekspor dari Indonesia sebesar 19%, turun dari sebelumnya 32%. Ini sinyal kuat bahwa diplomasi ekonomi Indonesia mulai membuahkan hasil nyata," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini juga mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam memperluas akses ekspor Indonesia ke pasar internasional, khususnya Eropa, melalui kesepakatan dagang CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Uni Eropa. Dengan kesepakatan tersebut tarif perdagangan antara kedua pihak akan menjadi nol persen.

“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan visioner dan tangkas. Di tengah sempitnya ruang ekspor ke Amerika, beliau justru memecah kebuntuan dengan membuka jalur ekspor baru yang lebih luas, lebih menjanjikan, dan tentu saja lebih menguntungkan bagi dunia usaha nasional,” kata Bamsoet. Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menuturkan, CEPA Indonesia-Uni Eropa bukan sekadar kesepakatan dagang biasa. Dampaknya sangat signifikan. Produk-produk ekspor Indonesia akan semakin kompetitif di pasar Eropa karena terbebas dari bea masuk yang sebelumnya menjadi hambatan utama.

“Ini peluang besar bagi para produsen dan eksportir Indonesia untuk meningkatkan skala produksi, memperluas pasar, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Industri dalam negeri akan mendapatkan napas baru untuk tumbuh dan bangkit,” jelas Bamsoet. Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, selama ini Eropa telah menjadi salah satu pasar utama bagi berbagai komoditas Indonesia seperti minyak kelapa sawit beserta turunannya. Semisal bijih tembaga, kopi, karet alam, kopra, bungkil, hingga alas kaki berbahan karet dan plastik. Dengan tarif nol persen, daya saing produk-produk ini dipastikan akan melonjak di pasar Uni Eropa. “Indonesia saat ini sedang berjuang memulihkan produktivitas dan daya saing industri nasional pasca pandemi dan tekanan global. Kita juga menghadapi tantangan besar dalam menekan angka pengangguran. Karena itu, perluasan pasar ekspor adalah langkah kunci yang harus terus diupayakan,” pungkas Bamsoet. (*/kg)

Partai UKM Indonesia Dukung Putusan MK

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 9 Jul 2025 05:12:00 -0700

Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah

Syafrudin Budiman

JAKARTA - Ketua Umum Partai UKM Indonesia Syafrudin Budiman SIP menyatakan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Dimana diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Diketahui Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 26 Juni 2025, Mahkamah memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional, harus dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota (pemilu lokal). Kata Syafrudin Budiman, MK telah memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Sehingga, putusan itu, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 kotak” tidak lagi berlaku untuk Pemilu 2029.

"Kami Partai UKM Indonesia mendukung Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal. Keputusan itu bersifat final dan mengikat yang harus diikuti semua pihak, baik pemerintah dan DPR RI," kata Gus Din sapaan akrab Ketua Umum Partai UKM Indonesia dalam rilisnya, Rabu (9/7/2025) di Jakarta.

Menurut Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG), ketentuan keserentakan tersebut, untuk mewujudkan pemilu berkualitas, serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih. Terutama dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

"Kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD dimasukkan dalam satu paket pemilu nasional sudah benar. Sementara pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, DPR Propinsi dan DPRD masuk satu paket pemilu daerah/lokal sudah tepat. Tinggal bagaimana pemerintah dan DPR RI bisa mengatur teknis jadwal penyelenggaraannya dengan benar," terang Gus Din.

Dirinya menjelaskan, keputusan MK tersebut bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, namun agar melahirkan pemilu berkualitas. Gus Din menilai pemisahan pemilu yang menyebabkan pelaksanaan melewati batas waktu lima tahun, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. yang menyatakan bahwa pemilu harus digelar setiap lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Makna luber dan dilaksanakan lima tahun sekali, sudah sesuai pelaksanaan kejadian pemilu. Sebab tetap dilaksanakan serentak dan teragenda lima tahun sekali, hanya saja waktunya pelaksanaannya yang berbeda. Jadi tidak bertentangan dengan UUD 1945," katanya.

Apalagi kata Gus Din, pemisahan pemilu yang tidak melewati masa 5 tahun dan hanya disesuaikan jadwalnya saja. Sehingga putusan ini tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan putusan MK bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. "Dahulu DPR RI pernah merubah UU Pilkada tentang pemilihan kepala daerah Gubernur dan Bupati/Walikota. Sehingga ada penyesuaian secara serentak dan hari ini pemilu nasional dan pemilu daerah/loka bisa disesuaikan jadwal agendanya," ujarnya. Kata Pengurus Pusat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin Indonesia) ini, MK tidak melampaui kewenangan yuridisnya, karena perkara yang diajukan juga tidak masuk dalam wilayah open legal policy yang diajukan Purludem. Untuk itu pemerintah dan DPR RI tinggal membuat revisi UU pemilu dan UU pilkada yang menyesuaikan dengan Putusan MK.

"Mengacu sesuai Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, memang secara tegas menyatakan MK tidak boleh membatalkan norma hukum yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka. Akan tetapi Putusan MK soal pemisahan pemilu tidak masuk dalam ruang open legal policy, karena teknis aturannya diserahkan ke pemerintah dan DPR RI," tukas Gus Din. Gus Din juga menambahkan bahwa, MK tidak mengingkari prinsip judicial restraint dan tidak terjebak dalam positive legislator. Dimana MK sebagai pengambil keputusan tertinggi tidak ikut menciptakan norma hukum baru. "Saya tegaskan bahwa, norma hukum baru tetap tergantung pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat UU. Oleh karena itu pengambil kebijakan bisa menjalankan putusan MK dan membuat aturan UU pemilu yang disesuaikan," ucapnya. Menurut Gus Din, dalil-dalil empiris yang diajukan pemohon, seperti melemahnya kualitas kedaulatan rakyat dan pelembagaan partai politik adalah isu konstitusionalitas norma. Yang mana soal implementasi kebijakan tetap berada dalam ranah pemerintah dan DPR RI sebagai wakil negara. “Dalil pemohon telah menunjukkan kerugian konstitusional secara jelas. Sehingga ketika pemilu dipisah akan bisa memperbaiki keadaan. Jelas ini juga sangat positif pada perkembangan demokrasi Indonesia di masa mendatang," ungkapnya. Gus Din juga menyesalkan, banyak Fraksi-Fraksi DPR RI menyatakan menolak Putusan MK ini. Seharusnya, DPR RI bersama Pemerintah fokus bagaimana melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada menjadi satu paket pemilihan umum yang terbuka dan berkualitas. "Pemisahan pemilu nasional dan daerah/lokal harus segera dibuat aturan oleh DPR RI bersama Pemerintah. Putusan MK ini sudah bersifat final dan mengikat yang harus diikuti semua pihak," pungkas Gus Din. (*/red)

Arman Rujito : Ingat Sumpah Pemuda, Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 18 Jun 2025 23:44:00 -0700

Arman Rujito

PURWOREJO, KABARINDONESIA.CO.ID - Putra asli Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Arman Rujito, ikut menyoroti perihal proses pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Didi Sukyadi, yang diwarnai aksi walkout dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebabnya, pelantikan itu dilakukan dalam Bahasa Inggris.

Prof Didi dilantik oleh Ketua Majelis Wali Amanat UPI Komjen Pol (purn) Nanan Soekarna. Saat mengucapkan sumpah, Rektor UPI yang dilantik menggunakan Bahasa Inggris. "Bahwa saya akan menghindarkan diri dari perbuatan tercela serta menjunjung tinggi prinsip values for value, full commitment no conspiracy dan defender integrity," ucap Didi.

Apa tanggapan dari Arman Rujito? Kepada media ini Rabu 18 Juni 2025, Arman Rujito menyerukan kepada semua pihak, termasuk Rektor UPI dan jajarannya agar tidak lupa dengan Sumpah Pemuda. "Ingat Sumpah Pemuda, yakni mengenai Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan," sebut Arman Rujito.

"Kemudian, filosofi pendidikan yang diwariskan Ki Hadjar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional, ing ngarso sung tulodo (di depan seorang pendidik itu wajib memberi contoh yang baik. Ing madyo mangun karso (di tengah membangkitkan semangat yang baik). Tut wuri handayani (di belakang memberikan dukungan yang baik). Mari kita semua, jadilah penerus bangsa yang mencinta tanah air, Indonesia Raya," pesan Arman Rujito.

"Bayangkan dulu para pendahulu saat merebut kemerdekaan, harta dan nyawa menjadi taruhannya. Saat ini, kita tinggal mengisi kemerdekaan, dan mari isilah dengan bungkus etika, moral, spiritual, Pancsila. Salam Pancasila," tegas Arman Rujito. (kg)

"Kenaikan Gaji Harus Dibarengi Tindakan Hakim Perkuat Martabat Peradilan"

noreply@blogger.com (tw) — Fri, 13 Jun 2025 17:50:00 -0700

Bambang Soesatyo

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji para hakim dengan besaran hingga 280 persen. Kebijaksanaan ini tidak hanya menunjukan kepedulian presiden pada aspek kesejahteraan hakim, melainkan juga mengandung pesan tentang menjaga kemurnian martabat peradilan. Langkah Presiden Prabowo itu hendaknya ditanggapi korps hakim dengan komitmen semakin memperkokoh pondasi etika dan moral.

“Kebijaksanaan Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim patut diapresiasi, karena presiden menjawab aspirasi komunitas hakim dengan tindakan nyata. Sudah sangat lama kita semua mendengar aspirasi atau keluhan para hakim tentang gaji mereka yang minim. Kini, kita mendorong korps hakim untuk segera berkonsolidasi memperkuat komitmen menjaga kemurnian martabat peradilan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menilai keputusan Presiden hadir di saat yang sangat tepat. Citra lembaga peradilan, terutama di tingkat pengadilan negeri dan tinggi, tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan oknum hakim telah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Misalnya, di bulan April 2025 lalu, Kejagung menangkap seorang Ketua Pengadilan Negeri dan tiga hakim lainnya karena diduga menerima suap sebesar Rp 60 miliar untuk memberikan vonis bebas kepada tiga terdakwa dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO).

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menetapkan vonis tujuh tahun penjara kepada dua oknum hakim karena terbukti menerima suap demi membebaskan seorang terdakwa kasus pembunuhan pada 2024. "Jika kita ingin memulihkan kepercayaan publik, maka penguatan integritas hakim menjadi mutlak. Kenaikan gaji ini harus dibarengi dengan konsolidasi internal para hakim untuk menegakkan kembali fondasi etika dan moral," kata Bamsoet. Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil Presiden bukanlah cek kosong. Kenaikan gaji merupakan amanah besar bagi korps hakim untuk menjalankan peran sebagai penjaga keadilan tanpa cela, bebas dari intervensi dan korupsi.

"Saatnya para hakim membuktikan diri bahwa kesejahteraan yang lebih baik akan sejalan dengan peningkatan kualitas moral dan profesionalisme. Hakim adalah cermin keadilan, dan di tangan merekalah martabat peradilan dijaga atau dirusak,” pungkas Bamsoet. (*/kg)

DPP KNPI Minta Pembelian Jet Tempur Rafale Disesuaikan Kebutuhan Pertahanan Nasional

noreply@blogger.com (tw) — Thu, 29 May 2025 01:54:00 -0700

Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunnisa menilai pembelian Jet Rafale menggunakan anggaran berlebihan dan harus diefektifkan sesuai kebutuhan sistem pertahanan Indonesia. Walaupun keputusan pembelian 42 unit jet tempur buatan Prancis, senilai USD 8,1 miliar ini, merupakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) nasional. "Pembelian Jet Rafale jangan hanya boros di anggaran, namun juga harus memiliki nilai efektivitas untuk pertahanan nasional. Jangan hanya karena ambisi memiliki banyak pesawat tempur, tapi manfaatnya tidak bisa dirasakan," kata Nisa sapaan akrabnya Putri Khairunnisa kepada media, Kamis (29/5/2025) di Jakarta.

Menurut Nisa, rencananya enam unit pertama tiba pada 2026, dan sisanya menyusul kemudian. Jet Rafale sendiri merupakan pesawat tempur generasi 4.5 yang selama ini dipandang sebagai simbol kekuatan militer modern. "Keputusan ini pada awalnya dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat pertahanan udara. Namun, peristiwa terbaru yang melibatkan jet Rafale milik India dalam konflik dengan Pakistan mengguncang persepsi dan menimbulkan pertanyaan besar," tandas Nisa.

Kata dia, pertanyaan-nya apakah Rafale benar-benar pilihan yang efektif dan efisien untuk Indonesia? Jangan sampai kasus perang udara India-Pakistan menjadi bukti kegagalan Rafale yang ditembak jatuh oleh Jet Murah asal China. "7 Mei 2025 kemarin, Pakistan mengklaim telah menembak jatuh lima pesawat tempur India, termasuk tiga jet Rafale, menggunakan pesawat J-10 C buatan Tiongkok dan rudal PL-15 jarak jauh. Ini pertama kali Rafale ditembak jatuh dalam pertempuran, sehingga meruntuhkan citra keunggulan teknologi Barat," jelas Nisa.

Apalagi kata Nisa, situasi ini menjadi lebih ironis jika melihat bahwa J-10 C hanya dihargai sekira USD 50 juta. Malahan ada pesawat jauh lebih murah dari harga satu unit Rafale yang mencapai USD 192 juta. "Penembakan terhadap Rafale dilakukan oleh jet J-10C buatan Tiongkok yang digunakan oleh Angkatan Udara Pakistan. Jet-jet ini tampak memiliki kemampuan beyond visual range (BVR) hingga 145 kilometer," lanjut Nisa.

Yang mengejutkan lagi kata Nisa, dunia bukan hanya perihal kerugian India, akan tetapi fakta bahwa Rafale yang dianggap sebagai ujung tombak kekuatan udara dapat dijatuhkan. "Masak pesawat tempur yang harganya empat kali lebih murah dari Jet J-10 C atau sekitar USD 50 juta per unit. Kok malah bisa mengalahkan Rafale yang harganya mencapai hampir USD 200 juta per unit," tukas Nisa.

Efektivitas vs Efisiensi : Harga Tidak Menjamin Kemenangan

Jet Tempur Rafale Kata Nisa, kejadian ini menjadi titik kritis dalam menilai efektivitas pertahanan berbasis alutsista dengan anggaran yang mahal. Dalam benak pikiran kita bisa melihat tumbangnya rafela. "Apakah pembelian Rafale benar-benar didasarkan pada kebutuhan strategis atau hanya pada gengsi dan diplomasi pertahanan," tanyanya.

Nisa tidak menyangsikan Jet Rafale dalam memiliki teknologi canggih, termasuk kemampuan multirole, radar AESA, dan sistem peperangan elektronik. Namun, semua itu tampaknya tidak cukup dalam menghadapi rudal modern dan sistem taktis yang lebih murah namun efisien. "J-10 C dan PL-115 telah memasuki perang modern yang saat ini lebih mengedepankan kecerdasan sistem dan integrasi jaringan. Sehingga prosesnya bukan lagi semata keunggulan aerodinamika atau nama besar produsen," pungkas Nisa. (*/red)

16 Tim Siap Tempur di Migas Cup XI 2025

noreply@blogger.com (tw) — Fri, 23 May 2025 17:26:00 -0700

TURNAMEN Bulutangkis Migas Cup XI 2025 kembali digelar. Ada 16 tim atau perusahaan migas yang ikut berpartisipasi dalam Migas Cup 2025 ini. Tim tersebut yakni SKK Migas Perwakilan Kalsul, PT Badak NGL, PPN Regional Jatimbalinus, PPN MOR VI Kalimantan, PPN Regional Sulawesi, PPN Regional Papua Maluku, KPI RU V, PHR Zona 4, PHI Reg 3 Zona 8 , PHI Reg 3 Zona 9, PHI Reg 3 Zona 10, PEPC Zona 11&13, JOB Tomori, PT Patra Jasa, PT PDSI dan PT Elnusa.

Migas Cup ini merupakan turnamen bulutangkis beregu putra yang terdiri dari ganda prestasi dan veteran. Namun kegiatan ini juga menampilkan pertandingan ganda putri. Kegiatan yang digelar di Gelora Patra pada 23 - 25 Mei ini akan menjadi pertemuan atlet terbaik yang berada di perusahaan migas. Bahkan sudah beberapa tahun ini tim dari luar Kalimantan dan Sulawesi turut juga meramaikan, yakni dari Jawa dan Papua. Diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Migas CUP XI 2025, Sutrisno, persiapan panitia untuk menggelar Migas Cup ini sudah cukup maksimal.

Ada 16 tim yang akan tampil, hal ini merupakan kerja ekstra dari panitia untuk mengajak perusahaan migas lainnya untuk berpartisiapasi. “Kami berharap kegiatan lebih baik lagi, lebih meriah dan berjalan dengan lancar,” harap Inok begitu panggilan akrab Sutrisno. Diterangkannya kembali, rencananya Migas CUP XI 2025 dibuka oleh Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud.

Surat undangan telah dilanyangkan, selain itu pihak panitia juga menyiapkan eksibisi agar Walikota Balikpapan bisa bermain bulutangkis dengan managemen perusahaan dan peserta Migas Cup, terangnya. Selaku panitia pelaksana, dirinya menyampaikan untuk masyarakat Balikpapan yang gemar olahraga bulutangkis dapat menyaksikan turnamen ini secara gratis. Pertandingan digelar dari pagi hingga malam hari. “Bagi masyarakat Balikpapan yang gemar bulutangkis jangan lewatkan untuk menyaksikan aksi dari atlet di Migas Cup 2025 ini,” ajak Inok.

Ditambahkan Danang Agung selaku panitia pengarah sekaligus Manager Tim dari SKK Migas Kalsul, dirinya mengapresiasi kerja keras dari panitia Migas Cup 2025. Mengingat dari tahun ke tahun peserta kegiatan ini terus bertambah. “Hal ini tak lain dari kerja panitia yang harus kami apresiasi. Karena tahun ini peserta mencapai 16 tim yang akan hadir. Selain pertandingan akan semakin seru tentunya kegiatan tahunan ini semakin dikenal oleh perusahaan migas lainnya,” ungkap Danang.

Danang mengingatkan, bahwa tujuan utama kegiatan ini lebih pada menjalin silaturahmi antarpekerja di lingkungan perusahaan migas yang telah berkontribusi terhadap ketahanan energi bangsa. “Tujuan kegiatan ini lebih pada silaturahmi antarpekerja migas. Bagi tim untuk meningkatkan prestasi dan memperoleh juara itu bonus saja. Yang penting semua sehat dan semua peserta adalah juaranya,” tandas Danang Agung. (*/kk)

Relawan Bara JP Tolak Jokowi Maju Calon Ketua Umum PSI

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 18 May 2025 22:10:00 -0700

Diharapkan Fokus pada Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

JAKARTA - Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyatakan menolak pencalonan mantan Presiden Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebaiknya Jokowi fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, kemajemukan, toleransi dan kebhinnekaan. Pernyataan keras ini disampaikan pendukung setia Jokowi, Relly Reagan yang menjabat Sekretaris Jenderal Bara JP, kepada awak media, Senin (19/5/2025) pagi di Jakarta.

Ia menegaskan Pakdhe Jokowi sapaan akrab Joko Widodo, tidak perlu bergabung atau menjadi Dewan Pembina PSI, sebab sudah memiliki basis relawan yang cukup besar. “Enggak usahlah. Lebih baik beliau duduk sebagai negarawan ya. Banyak simpatisan di luar partai atau di dalam partai lebih berharap Pak Jokowi posisinya duduk di tengah,” ucap Reagen sapaan akrab Relly Reagen.

Dirinya menjelaskan, pernah mengusulkan ke Jokowi agar Relawan Bara JP membuat partai politik tiga bulan lalu. Alasannya, Bara JP sudah memiliki cabang di 34 provinsi dan 340 kabupaten/kota serta 17 negara. Namun, Jokowi menolak. Ia mengatakan memiliki gagasan membuat partai super terbuka. Jokowi menjelaskan partai super terbuka yang dimaksud adalah di mana setiap anggota bisa memilih ketua umumnya.

“Kalau Pak Jokowi mau masuk sebagai ketua umum partai, ya partai baru sekalian yang super terbuka, yang memang doktrinnya bisa dibuat sebagaimana mestinya,” kata Reagen. Sementara itu, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaaf Patty, mengatakan, Bara JP perlu mengkaji ulang posisinya apabila mantan Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Utje mengatakan, Bara JP tidak masalah apabila Jokowi bergabung dengan partai politik. Sebab, kata dia, sewaktu di PDIP pun Jokowi hanya sebatas kader. Namun, lain hal apabila Jokowi menjadi Ketua Umum. Ia mengatakan Jokowi akan menjadi simbol politik apabila menjadi Ketua Umum partai. Posisi ini, kata Utje, akan membuat para relawan, terutama Bara JP, gamang.

“Begitu menjadi Ketua Umum, kami mesti mendefinisikan ulang. Karena kami selama ini kan independen. Nah seandainya Bapak jadi Ketua Umum, kami pasti harus ikut menentukan sikap. Apakah secara individu ke sana atau organisasi ini melebur,” kata Utje, Sabtu (17/5/2025).

Utje mengatakan, kelompok relawan akan gamang karena mayoritas relawan bukan partisan. Kendati Bara JP tidak ingin Jokowi menjadi Ketua Umum partai politik, Utje mengatakan mencalonkan diri sebagai ketua umum adalah hak konstitusional Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan masih memperhitungkan apakah akan ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum PSI atau tidak. Ia menanggapi peluang dirinya untuk ikut bertarung dalam bursa calon Ketua Umum partai yang saat ini dipimpin putra bungsunya sendiri, Kaesang Pangarep. “Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” ujarnya saat ditemui di Kota Solo, Rabu 14 Mei 2025 dilansir dari tempo.co.

PSI membuka pendaftaran bakal calon ketua umum partai pada 13 Mei 2025 hingga akhir bulan ini. Proses penetapan dan pengumuman nama-nama calon ketua umum rencananya dilakukan hingga 18 Juni 2025. Setelah itu, para calon ketum akan melaksanakan proses kampanye mulai 19 Juni hingga 11 Juli 2025. Selanjutnya, pada 10 Juli 2025, PSI akan mengumumkan daftar pemilih tetap pemilu raya partai. Sedangkan mulai 12 hingga 19 Juli 2025, partai memasuki masa pencoblosan. Adapun rangkaian tahapan pemilu raya ini akan bermuara pada Kongres PSI. Pengumuman hasil pemilu raya PSI rencananya dilakukan dalam Kongres PSI pada 19 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah. (*/red)

Polri Diminta Tindak Tegas Oknum Ormas Ganggu Keamanan dan Investasi

noreply@blogger.com (tw) — Fri, 9 May 2025 00:49:00 -0700

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan penerima Brevet Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri 2020 Bambang Soesatyo mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) guna menjaga ketertiban umum. Satgas Terpadu ini dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi di Indonesia.

"Premanisme dan oknum ormas yang meresahkan bukan hanya gangguan hukum, tetapi ancaman terhadap fondasi negara. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Tindakan oknum ormas yang meresahkan itu masuk dalam tindak pidana umum. Aparat penegak hukum jangan ragu menindak tegas oknum ormas yang mau malak, mau memeras, minta THR dan seterusnya," tegas Bamsoet saat dengar pendapat dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Polda Metro Jaya, Kamis (8/5/2025).

Hadir antara lain Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya, Kepala BNN Jakarta Utara Kombes Pol Irwan Andy Purnamawan dan Kepala BNN Jakarta Selatan Kombes Pol Bambang Yudistira. Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini mengingatkan, belum lama ini ada dua kasus yang melibatkan oknum ormas dalam tindakan kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Pertama, di Subang, Jawa Barat. Oknum ormas diduga terlibat dalam aksi premanisme yang mengganggu proyek pembangunan pabrik mobil. Sejumlah sopir truk menjadi korban pemalakan saat melintasi kawasan industri. Padahal, proyek tersebut merupakan bagian dari investasi strategis yang vital bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Nilai investasi yang terancam mencapai Rp 14,9 triliun, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga ribuan orang.

Kedua, di Depok, Jawa Barat, terjadi insiden lebih brutal. Pada Jumat dini hari, 18 April 2025, penangkapan ketua ranting sebuah ormas yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan, pengancaman dan kepemilikan senjata api memicu aksi balasan. Sejumlah oknum anggota ormas menyerang polisi yang melakukan penangkapan serta merusak dan membakar tiga mobil polisi. Insiden ini menandakan eskalasi ancaman nyata terhadap institusi negara.

"Tindakan tegas terhadap oknum ormas yang terlibat dalam aksi premanisme sangat diperlukan. Polisi jangan ragu untuk menangkap serta memproses hukum oknum ormas tersebut. Keberadaan oknum ormas yang meresahkan bukan hanya menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat, namun juga dapat menggagalkan upaya pembangunan yang memerlukan lingkungan yang aman dan kondusif," kata Bamsoet. Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menjelaskan, berdasarkan data Polri tahun 2023, tercatat lebih dari 2.100 laporan terkait tindakan kriminal yang melibatkan oknum ormas di seluruh Indonesia. Mayoritas laporan terkait dengan pemerasan, penganiayaan, hingga keterlibatan dalam sengketa lahan dan pengamanan proyek secara ilegal. Selain itu, laporan Komnas HAM menyebutkan bahwa ormas kerap menjadi aktor dominan dalam konflik agraria dan urban, serta pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi masyarakat lain yang sah. "Operasi penanganan premanisme harus dilakukan dengan pendekatan yang sinergis antara TNI-Polri, pemerintah daerah dan instansi terkait. Penindakan tidak boleh sekadar bersifat reaktif, melainkan harus menyasar upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat dalam menciptakan ketertiban," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, pada titik tertentu, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, negara memiliki kewenangan untuk dapat membubarkan ormas-ormas yang bertentangan secara ideologi dengan pandangan dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meresahkan kehidupan bernegara. Pemerintah pernah melakukan pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) pada 30 Desember 2020. Keputusan ini diambil setelah serangkaian aksi kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

"Pemerintah pusat dan daerah bisa membubarkan ormas jika perilaku 'kebablasan' dilakukan secara kolektif kelembagaan atau institusional ormas. Namun, apabila perilaku dilakukan secara perorangan, maka penegakan hukum terhadap oknum bersangkutan cukup untuk mengatasi masalah tersebut dengan tindakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu," pungkas Bamsoet. (*/kg)

Perlunya Inpres Konsolidasi Tanah Pertanian

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 30 Apr 2025 20:07:00 -0700

Usulan Inkoptan lewat Fraksi PAN DPR RI

JAKARTA - Pengurus Induk Koperasi Tani Nelayan (Inkoptan) menyampaikan usulan kepada Fraksi PAN DPR RI tentang terbitnya Inpres untuk mengonsolidasi tanah pertanian di pedesaan untuk menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih. Pengurus Inkoptan yang diterima Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan didampingi Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Ahmad Madjid Qodaratullah, menyambut baik usul Inkoptan itu.

"Niat baik Inkoptan untuk mendukung program pemerintah khususnya dalam pencapaian swasembada pangan sangat kami hargai. Kami perlu masukan dari pelaku untuk suksesnya program pangan itu, " ujar Putri, Rabu (30/4/2025) di Jakarta. Sarjono Amsan selaku Wakil Ketua Umum Inkoptan mengatakan bahwa sebaik apapun input pemerintah melalui program pertanian di pedesaan, tanpa mengonsolidasi kepemilikan lahan pertanian, program tersebut justru hanya akan membantu tuan tanah di pedesaan.

Menurut Sarjono, di pedesaan, tanah-tanah pertanian itu sudah di tangan sebagian kecil tuan tanah, dan orang kaya kota. Jadi, menurutnya input berupa subsidi pupuk, bantuan bibit, saprotan dan lainnya hanya akan dinikmati oleh pemilik tanah. Sementara pekerja pertanian sebagian besar adalah buruh tani dan petani pemilik lahan sempit. Ketimpangan kepemilikan alat alat produksi ini harus dikonsolidasi dengan Inpres yang memuat aturan tentang tanah pertanian di seluruh desa harus di sewa melalui program KDMP. Sehingga semua petani di desa sebagai anggota koperasi mengelola tanah pertanian dengan sewa lahan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

"Jadi Inpres memuat dua hal penting, yaitu pertama tanah pertanian tidak boleh dialihfungsikan. Kedua, tanah itu harus disewa, syukur-syukur dimiliki, oleh koperasi dan petani anggota koperasi mendapatkan upah sekaligus keuntungan dari pengelolaan lahan tersebut, " tambahnya. Selain soal usulan Inpres Konsolidasi Lahan, Inkoptan juga mengusulkan agar kembali dihadirkan penyuluh pertanian di setiap KDMP yang bersertifikat. Menurut M Soleh selaku Sekjen Inkoptan, penyuluh pertanian sebagai cerita sukses Swasembada Pangan zaman Suharto harus dihidupkan kembali. "Inkoptan telah memiliki LSP yang dapat melatih para calon penyuluh pertanian sebagai pendamping KDMP, " tambah M Soleh. Sementara Teguh Eko Praatyono selaku Wakil Ketua Umum Inkoptan Bidang Usaha, menyampaikan berbagai usulan tentang pengembangan nelayan termasuk program penggunaan listrik atau baterai untuk mesin kapal nelayan. "Kami sudah melakukan uji coba di Batam dan Ujung Genteng, Sukabumi, ternyata kapal-kapal nelayan itu bisa menggunakan bahan bakar listrik, " ujar TEP panggilan akrab Teguh Eko Praatyono.

Pendeknya, pertemuan yang juga dihadiri oleh Tuti Mudatsir selku Bendaharan Inkoptan dan Ahmad Afandi selaku Wakil Sekretaris Inkoptan akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis lainnya. "Kami tunggu rumusan Inpres-nya ya," pungkas Ahmad Madjid. (*/red)

"Ada Tujuan Politis di Balik Isu Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi"

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 27 Apr 2025 01:45:00 -0700

Relly Reagen

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Relly Reagen sependapat dengan pernyataan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai ada tujuan politis lebih besar di balik isu ijazah palsu. Katanya, tuduhan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut sampai saat ini masih terus bergulir, bahkan pernah digugat ke pengadilan. "Saya sependapat dengan pernyataan Boni Hargens, Sabtu (26/4/2025), yang menilai ada tujuan politis yang lebih besar di balik isu tudingan ijazah palsu Jokowi. Walaupun meski tak lagi menjabat presiden, Jokowi terus disudutkan," kata Reagan, Minggu (27/4/2025) pagi.

Reagen, menegaskan adanya gerakan dari kelompok-kelompok tertentu, yang mana merasa dirugikan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kelompok-kelompok ini merasa tersisihkan saat jabatannya diganti dan tidak berdaya selama era kepemimpinan Jokowi, sehingga kini berupaya membentuk afiliasi untuk mengacaukan arah politik nasional.

"Kami sudah tahu tujuan dan ending dari gerakan ini. Mereka berusaha mempengaruhi opini publik dan berupaya keras menjatuhkan reputasi pemerintahan Jokowi," ujar Reagen. Namun, lanjutnya, kelompok tersebut lupa bahwa "pasukan lingkar luar" Jokowi tersebar di berbagai daerah dan tetap solid menjaga agenda perubahan.

"Kami sepakat dengan Boni Hargens. Ini bukan sekadar prediksi, tapi fakta di lapangan," tegas Reagen. Namun, lanjutnya, kelompok ini adalah barisan sakit hati pada Jokowi, yang tersebar di berbagai daerah dan tetap solid menjaga agenda perubahan. "Walau sudah tidak menjabat Presiden RI, kelompok ini terus menyudutkan Jokowi," seloroh Reagen yang juga mendukung pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Reagen juga mengingatkan, jika pihak-pihak tersebut merasa tidak puas dengan hasil Pilpres 2024, jalur konstitusional tersedia. "Kalau kalah di pilpres, bergabunglah kembali secara sehat. Tapi jika sudah mulai bergerak untuk bermain curang demi 2029, hentikan permainanmu, kawan," tandasnya.

DPP Bara JP memastikan akan terus mengawal jalannya demokrasi secara damai dan konstitusional serta tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya yang merusak stabilitas nasional. (*/red)

MVGX dan BDO di Indonesia Luncurkan Solusi Laporan Keberlanjutan

noreply@blogger.com (tw) — Sat, 26 Apr 2025 04:12:00 -0700

Berbasis Kecerdasan Buatan

JAKARTA - MVGX Tech Pte Ltd (MVGX) Singapura bersama mitra keberlanjutannya, BDO di Indonesia, Kamis (24/5/2025) secara resmi meluncurkan platform laporan keberlanjutan (Sustainability Report) berbasis kecerdasan buatan (AI). Program ini dalam rangka perluasan kerja sama strategis antara MVGX dengan BDO di Indonesia sebagai salah satu firma akuntansi dan konsultasi terbesar di Indonesia.Kolaborasi ini merupakan lanjutan dari kerja sama yang telah terjalin sejak September 2023, yang sebelumnya difokuskan pada penyediaan solusi dekarbonisasi melalui platform Carbon Connect milik MVGX. "Melalui inisiatif ini, kedua perusahaan berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha di Indonesia dalam memenuhi kewajiban regulasi, meningkatkan transparansi data ESG, serta menyederhanakan proses pelaporan keberlanjutan," kata Thano Tanubrata, CEO BDO di Indonesia, kepada media, Jumat (25/4/2025) di Jakarta.

Menurutnya, pendekatan berbasis teknologi ini sejalan dengan dinamika perkembangan kebijakan keberlanjutan di tingkat nasional. Sekaligus kata Thano sapaan akrabnya, untuk membantu perusahaan dalam memenuhi standar pelaporan. "Platform AI ini metode pendekatan teknologi untuk perkembangan kebijakan keberlanjutan. Terutama dalam standar pelaporan, baik internasional maupun domestik secara lebih efisien dan akurat," tandasnya.

Transformasi Pelaporan ESG melalui Teknologi AI

Platform terbaru ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi pengumpulan dan analisis data, sehingga memungkinkan proses penyusunan laporan keberlanjutan yang lebih cepat, akurat, dan hemat biaya dibandingkan metode konvensional. "Dengan dukungan model inferensi AI eksklusif serta basis data faktor emisi terlengkap di kawasan Asia, platform ini memastikan proses pelaporan berada di bawah pengawasan para ahli dan selaras dengan standar pelaporan Internasional," jelas Thano.

Katanya, standar ini mencakup Indeks Pelaporan ESG GRI, ISSB IFRS S1 untuk laporan keuangan umum terkait keberlanjutan, dan ISSB IFRS S2 untuk laporan terkait iklim. "Pendekatan ini membantu perusahaan dalam memastikan pelaporan yang konsisten dengan strategi keberlanjutan jangka panjang," ucap Thano. Kemudian, dalam rangka mempercepat kepatuhan dan penyampaian laporan di Indonesia, proses penyusunan laporan keberlanjutan secara konvensional memakan waktu tiga hingga empat bulan. Mengingat proses manual yang cukup rumit dan kompleks.

Dengan hadirnya platform ini, perusahaan dapat mempercepat penyusunan laporan mereka (red-perusahaan). Sehingga memberikan ruang waktu yang cukup untuk melakukan revisi serta proses verifikasi eksternal, sebelum tenggat waktu pelaporan yang ditetapkan oleh pemerintah pada bulan Juni.

"Sementara untuk aksesibilitas bagi Emiten dan Perusahaan Publik, Platform ini dirancang agar mudah diakses dan dapat digunakan secara luas oleh seluruh perusahaan publik yang tercatat di Indonesia," kata Thano menerangkan.

Kata dia, melalui pendekatan berbasis template daring dan kuesioner terstruktur, perusahaan dapat menyampaikan data dengan lebih sederhana, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan ESG yang berlaku.

"Pendekatan ini tidak hanya mempermudah kepatuhan, tetapi juga membantu perusahaan mengurangi beban administrasi dan kompleksitas operasional yang sering kali dihadapi dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan," ujar Thano.

Selanjutnya untuk menjawab harapan pemangku kepentingan, seiring dengan meningkatnya integrasi aspek ESG dalam pengambilan keputusan investasi. Serta dalam penguatan regulasi terkait pengungkapan, perusahaan dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

"Di Indonesia, Peraturan OJK No. 51/2017 mewajibkan seluruh perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan. Tingkat kepatuhan terhadap regulasi ini bahkan telah mencapai 100% selama periode 2019 dan 2021" ungkap Thano.

Sementara di tingkat global, tren keberlanjutan juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2022, nilai aset kelolaan berbasis keberlanjutan (Assets Under Management) telah melampaui USD 30,3 Triliun atau naik sekitar 20% dalam dua tahun terakhir.

"Angka ini mencerminkan peran pentingnya ESG dalam strategi investasi global," pungkas Thano.

Lily Hong, CEO MVGX, menyampaikan, kemitraan MVGX dengan BDO di Indonesia merupakan tonggak penting dalam misi mentransformasi pelaporan keberlanjutan melalui teknologi terbarukan. Di tengah tuntutan regulasi dan harapan pemangku kepentingan yang terus meningkat, solusi digital harus mampu menyediakan transparansi, efisiensi, dan akurasi yang lebih tinggi.

"Dengan menggabungkan teknologi AI dengan keahlian regulasi, kami membantu Perusahaan di Indonesia untuk tidak hanya memenuhi kewajiban hukum. Tetapi juga memperkuat kepemimpinan ESG mereka dengan menetapkan standar baru dalam keberlanjutan korporasi di kawasan ini." jelasnya.

Ia juga mengatakan, peluncuran platform pelaporan keberlanjutan berbasis AI ini merupakan langkah signifikan dalam kolaborasi. Dimana mencerminkan komitmen untuk mendukung bisnis di Indonesia dengan solusi keberlanjutan yang tangguh dan inovatif. Katanya, kepatuhan ESG kini bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian integral dari ketahanan jangka panjang perusahaan, kepercayaan investor, dan daya saing pasar. "Kolaborasi ini menyatukan keunggulan kami dalam tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dengan kapabilitas teknologi MVGX," ujar Lily sapaan akrabnya. (*/red)

teks foto: Thano Tanubrata (CEO BDO di Indonesia) dan Gabriel Wong (President Director, MVGX Tech di Indonesia)

Sekjen Bara JP Siap Bentengi Jokowi dari Kelompok Amien Rais dkk

noreply@blogger.com (tw) — Thu, 17 Apr 2025 17:12:00 -0700

JAKARTA - Setelah Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan, bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, merupakan adalah alumnus yang sah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), klarifikasi ini disampaikan langsung Sekretaris Universitas Dr Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu SH LLM dalam pernyataan resmi, Selasa (15/4/2025). Namun, sejumlah tokoh oposisi Jokowi terus akan melangsungkan aksinya dengan mendatangi rumah Jokowi. Padahal aksi mereka Amien Rais, Roy Suryo, dr Tifa dkk sudah mendapatkan jawaban resmi dari pihak Rektor UGM.

Untuk itu sejumlah Relawan Jokowi akan datang ke Solo memberikan dukungan dan bahkan intervensi kepada kelompok pengusik Jokowi, jika kelompok-kelompok penggugat ijazah Jokowi itu hadir ke kediaman mantan Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Barisan Rakyat Jokowi Presiden (Bara JP), Relly Reagen dalam keterangan persnya, Rabu (16/4/2025) di Jakarta. "Kami mengecam Amien Rais, Roy Suryo, dr Tifa dkk yang telah mengusik ijazah sah Pak Jokowi. Padahal sudah jelas pihak Rektorat UGM menyampaikan keaslian ijazah dan menerangkan Jokowi resmi lulusan UGM," ujar Reagen sapaan akrab Relly Reagen.

Menurutnya, kalau kelompok oposisi jalanan ini berkali-kali kalah di pilpres jangan sakit hati. Katanya, jangan main politik kalau tidak siap menerima kekalahan beruntun. "Kalau kalian kalah di politik pilpres jangan baper. Apalagi malah menjadi penyakit virus yang selalu mengganggu pemerintah," sindir Reagen.

Sebaiknya kata Reagen, para politisi tersebut berkaca pada diri sendiri, apakah sudah merasa menjadi orang yang bersih? Contohnya, Roy Suryo saat menjadi Menteri Olahraga diisukan membawa sejumlah besar perabotan milik Kemenpora saat masa jabatannya berakhir. "Roy Suryo pada akhirnya diminta untuk mengembalikan 3.226 item aset negara, yang meliputi barang-barang rumah tangga. Hingga mendapatkan julukan "Dewa Panci". Jadi ngaca diri aja lah," ucapnya.

Apalagi kata Reagen, Roy Suryo pernah divonis penjara 9 bulan pada Rabu 28 Desember 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di mana terbukti atas kasus ujaran kebencian dan juga pelanggaran tindak pidana UU ITE. "Roy Suryo bukan orang yang bersih, malah pernah jadi narapidana dipenjara 9 bulan. Roy Suryo terbukti melanggar UU ITE melakukan unggahan meme Stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Jokowi," sindirnya lagi.

Terakhir kata Reagen, Bara JP dan Para Relawan Jokowi se-Indonesia siap membentengi Jokowi dari gangguan oposisi jalanan ini. Relawan Bara JP dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan provinsi lain akan datang menjaga kediaman Jokowi. "Kami Relawan Jokowi akan datang untuk menjaga kediaman Jokowi di Solo. Jangan pernah mengusik Jokowi dan keluarganya, kami akan bertindak tegas. Mendatangi Jokowi tidak mencerminkan budaya timur, jika merasa dirugikan silakan lapor kepolisian," pungkas Reagen. (*/red)

Ketum PB Kodrat Siap Lantik Kepengurusan Periode 2025-2029

noreply@blogger.com (tw) — Sat, 12 Apr 2025 00:38:00 -0700

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Bela Diri Tarung Derajat (PB Kodrat) sekaligus anggota DPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, PB Kodrat tengah menyiapkan pelantikan kepengurusan PB Tarung Derajat periode 2025 - 2029 pada Mei mendatang. Bamsoet yang kembali terpilih untuk kedua kalinya sebagai Ketum PB Kodrat, akan melantik para pengurus baru tanggal 17 Mei 2025 di Parle Senayan Jakarta.

"Para pengurus baru usai dilantik harus langsung tancap gas mempersiapkan para atlet Tarung Derajat untuk bertarung dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2025. Popnas 2025 rencananya dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara akhir tahun ini," ujar Bamsoet saat menerima Pengurus PB Kodrat di Jakarta, Sabtu (12/4/25). Pengurus PB Kodrat hadir antara lain Sang Guru Badai, Wakil Sekjen Dwi Nugroho Marsudianto, Wakil Sekjen Christophorus MP, Kepala Bidang Organisasi Donni WM serta Bidang Sarana & Prasarana Latihan Hengky Silatang.

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Popnas merupakan salah satu momen penting dalam pengembangan olahraga di Indonesia, terutama untuk kalangan pelajar. Event ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk mengasah bakat dan keterampilan atlet muda, tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh.

"Popnas menjadi sarana untuk mengidentifikasi dan mengembangkan talenta di tingkat awal, sebelum maju dalam Pekan Olahraga Nasional (PON). Dengan pesertanya yang terdiri dari pelajar dari berbagai provinsi, Popnas memberikan peluang bagi atlet junior untuk menunjukan kemampuan mereka dan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam dunia olahraga," kata Bamsoet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia memaparkan, Popnas berperan penting dalam pembentukan karakter pelajar.

Dalam setiap pertandingan, para atlet muda dihadapkan pada situasi yang menuntut mereka untuk mengembangkan sikap mental yang kuat. Sikap saling mendukung antar rekan tim selama latih tanding bisa meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Melalui pengalaman ini, para pelajar belajar tentang pentingnya kerja sama, rasa hormat terhadap lawan, dan tidak kalah pentingnya, penerimaan atas kekalahan. "Popnas tidak hanya memfasilitasi kompetisi, tetapi juga memberikan pembinaan melalui pelatihan dan kegiatan yang fokus pada pengembangan keterampilan dan teknik. Dengan adanya pelatihan yang terencana, para pelajar tidak hanya belajar tentang taktik olahraga tetapi juga tentang disiplin, kerja keras dan kolaborasi," pungkas Bamsoet. (*/kg)

Danantara dan Komitmen Presiden bagi Hilirisasi SDA-Tanaman Pangan

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 2 Apr 2025 18:56:00 -0700

Catatan Politik Senayan Bambang Soesatyo

INISIATIF Presiden Prabowo Subianto mendirikan Daya Anagata Nusantara atau Danantara relevan dengan tantangan yang mengemuka akibat ketidakpastian global saat ini. Dengan peran dan fungsinya sebagai badan pengelola investasi (BPI) dan instrumen pembangunan nasional, program-program Danantara diyakini bisa menstimulasi dinamika perekonomian nasional di jalur produktif. Dan, berkolaborasi dengan pemerintah, para ahli di dalam manajemen Danantara didorong untuk merancang peta jalan proses transformasi ekonomi Indonesia.

Dunia, hingga hari-hari ini, masih dan terus berselimut ketidakpastian. Daya rusak dari ketidakpastian itu nyata dan sudah menimbulkan rasa cemas komunitas global karena bisa menjerumuskan perekonomian dunia ke zona resesi. Derajat ketidakpastian global meningkat setelah Amerika Serikat (AS) menerapkan kebijakan unilateral dengan mendongkrak bea masuk sejumlah barang impor, yang mulai diberlakukan 2 April 2025.

Tindakan sepihak AS itu mengundang balasan dari Kanada, Meksiko, termasuk Uni Eropa serta Tiongkok. Sejumlah ekonom dan praktisi bisnis dari berbagai negara, termasuk di AS, sudah membuat perkiraan tentang gambaran kerusakan ekonomi di belahan Amerika utara dan Eropa. Jadi, bukan perang dingin lagi, melainkan dunia mulai menapaki perang tarif.

Cepat atau lambat, dampak langkah AS mendongkrak bea masuk produk impor itu akan dirasakan Indonesia, mengingat fakta tentang aktivitas ekspor-impor kedua negara. Indonesia, selama ini, ekspor mesin, peralatan listrik, produk garmen, lemak, minyak nabati hingga alas kaki. Per 2023 misalnya, nilai ekspor RI ke AS tercatat sebesar 23,3 miliar dolar AS. Tindakan unilateral AS itu sudah barang tentu menambah masalah bagi perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini. Minimal, para produsen dan eksportir produk ekspor ke AS perlu menghitung ulang.

Mau tak mau, menghadapi dan menyikapi ketidakpastian global seperti sekarang memerlukan inisiatif-inisiatif baru. Bahkan inisiatif baru menjadi keniscayaan, setidaknya untuk meminimalisir potensi dan skala kerusakan. Ketidakpastian sekarang menjadi faktor penyumbat arus dana investasi, karena para investor atau pemilik dana mengambil posisi wait and see. Selain itu, investor di banyak negara lebih berkonsentrasi ikut mengamankan kepentingan negaranya masing-masing, termasuk fokus menciptakan lapangan kerja baru di era ArtificiaI intelligence (AI). Investasi baru hanya mengalir ke pasar yang berkepastian dan prospektif.

Contoh kasus yang patut dikedepankan adalah sikap, pilihan konsentrasi dan inisiatif Uni Eropa UE). Arus dana investasi dari UE tahun-tahun mendatang mungkin akan menipis karena prakarsa militerisasi di benua itu. Ingin mengurangi ketergantungannya pada AS, UE akan membangun industri pertahanan. Menurut rencana awal, UE akan mengalokasikan dana sampai 800 miliar Euro – ekivalen 870 miliar dolar AS -- untuk merealisasikan pembangunan sektor pertahanan selama empat tahun ke depan. Prakarsa militerisasi UE itu rupanya menarik perhatian produsen mobil Volkswagen (VW). Didukung produsen senjata Jerman, Rheinmetall, VW pun berinisiatif mengubah sebagian fasilitas produksinya menjadi industri persenjataan.

Maka, inisiatif Presiden Prabowo Subianto mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menjadi relevan dengan tantangan yang mengemuka akibat ketidakpastian global saat ini. Danantara membangun kekuatan dengan mengonsolidasikan aset-aset pemerintah agar semua aset itu terintegrasi dan efisien sehingga pada waktunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketika memperkenalkan Danantara pada 24 Februari 2025. Presiden menegaskan makna strategis dan arti sangat penting Danantara. Selain mengelola dana investasi, Danantara harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan strategi mengelola kekayaan Indonesia. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta visi yang melandasi kehadiran Danantara sudah tepat dan relevan.

Presiden pasti terbuka terhadap kritik tentang Danantara, namun sebuah inisiatif baru harus ditetapkan untuk merespons ketidakpastian saat ini. Dalam konteks kebutuhan investasi langsung, Indonesia secara bertahap harus mengurangi ketergantungannya pada modal asing, dan Danantara mestinya dimaknai sebagai langkah awal mewujudkan kemandirian.

Dalam konteks itulah manajemen Danantara diimbau untuk menggarisbawahi pesan penting atau komitmen Presiden Prabowo tentang hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan tanaman pangan. Bagi masa depan kepentingan negara-bangsa, komitmen itu sangat strategis sehingga manajemen Danantara harus bijaksana memaknainya. Jangan lupa, komitmen ini sudah berulangkali ditegaskan Presiden Prabowo.

Dalam pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks. "Saya telah mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar," tegas Presiden.

Kemudian, ketika memberi pembekalan kepada para menteri di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, belum lama ini, Presiden Prabowo pun mengemukan inisiatifnya segera merealisasikan hilirisasi potensi SDA. Dalam perencanaan Presiden, hilirisasi akan menyentuh 28 komoditas unggulan Indonesia. Rincian komoditas yang sempat dipublikasikan meliputi nikel, timah, tembaga, besi baja, emas perak, batu bara, aspal buton, dan minyak bumi. Sasaran hilirisasi lainnya meliputi gas bumi, kelapa, karet, getah pinus, udang, ikan TCT, rajungan, rumput laut, pasir silika, kobal, logam tanah jarang, kakao, pala, dan tilapia.

Dan, di sela-sela perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Gerindra di Sentul Bogor, Presiden bahkan sudah memberi rincian bahwa hilirisasi bakal dimulai dengan pelaksanaan 15 megaproyek. "Hilirisasi akan kita wujudkan. Kita akan mulai tahun ini, minimal 15 megaproyek yang miliar-miliar dolar. Kita mulai tanpa kita minta-minta investasi dari luar negeri," tegas Presiden. Jika sebagian dari semua target hilirisasi itu diumumkan kepada publik sebagai program awal Danantara, akan terbangun sentimen positif di pasar.

Tekad merealisasikan hilirisasi SDA dan tanaman pangan, dengan demikian, patut dimaknai sebagai Inisiatif Presiden Prabowo segera mentransformasi ekonomi nasional. Indonesia harus berani bertransformasi meski dunia masih berselimut ketidakpastian. Dan, para ahli di dalam manajemen Danantara secara tidak langsung sudah ditugaskan untuk merancang peta jalan proses transformasi ekonomi Indonesia. (*)

Ketua Dewan Pembina PKTHMTB Karawang Kawal Penanaman 100 Hektare Sorgum dan Jagung

noreply@blogger.com (tw) — Tue, 1 Apr 2025 06:02:00 -0700

KARAWANG, KABARJABAR.CO.ID - Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Perkumpulan Kelompok Masyarakat Tani Teluk Jambe Bersatu (PKTHMTB) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, HM Taufiq R Abdul Syakur, hadir memberikan masukan dan arahan saat konsolidasi dan follow-up panen perdana sorgum, Sabtu (15/3/2025) lalu. Pihaknya terus mendorong masyarakat tergabung PKTHMTB terus berkembang dengan adanya Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

"Kami selaku Ketua Wanbin PKTHMTB Karawang hadir pada Konsolidasi ini untuk mem-follow up panen perdana sorgum 15 Maret 2025 lalu. Program swasembada pangan ini akan memastikan penanaman 100 hektare sorgum dan 100 hektare jagung untuk kesejahteraan masyarakat hutan sosial," kata Haji Taufiq saat diwawancarai wartawan senior Syafrudin Budiman, Senin (31/3/2025).

Sebelumnya, panen perdana sorgum ini diresmikan oleh Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon yang juga Menteri Kebudayaan, disaksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Dewan Pembina PKTHMTB Karawang HM Taufiq RAbdul Syakur, Sabtu, (15/3/2025) lalu.

Menurut Ketua Wanbin PKTHMTB Karawang ini, ada 9 poin yang ingin disampaikan pada konsolidasi follow-up paska panen perdana sorgum. Pertama, adanya pembentukan kepengurusan yang terakhir kali. Kedua, kehadiran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada acara panen perdana sorgum menjadi bukti legal formal organisasi PKTHMTB Karawang. Ketiga, dengan kehadiran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI menjadi bukti legal formalnya PKTHMTB Karawang. "Karena itulah komunikasi dengan pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah, maupun Kelembagaan atau Kementerian mempunyai landasan hukum untuk bergerak. Sehingga, Kemenhut RI secara tertulis mengakui PKTHMTB Karawang adalah bagian daripada pengelolaan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) ini," ujar Haji Taufiq.

Kemudian Keempat, PKTHMTB Karawang juga pernah menjalin hubungan dengan Pangkostrad TNI, untuk menanam pisang di hutan Teluk Jambe., karena sesuatu hal belum terlaksana kerjasama dengan Pangkostrad TNI. "Maka, selanjutnya adalah kita menanam sorgum dengan Ibu Diana Widyawati Pengurus HKTI, untuk menanam Sorgum sampai panen perdana, Sabtu (13/3/2025) lalu," ucap Haji Taufiq.

Kelima, PKTHMTB Karawang bekerja sama dengan HKTI untuk penanaman 100 hektare sorgum, dengan melibatkan Koperasi Konsumen Lestari Hutan Indonesia Raya (Koperasi KLHIR) dan PKTHMTB Karawang bersama HKTI.

Keenam, PKTHMTB Karawang bekerja sama dengan mitra usaha PT Putratama Agro Indo yang dipimpin Susi Andrianis, untuk menanam jagung 100 hektare.

"Koperasi kita tentu juga bekerjasama dengan HKTI, untuk menindaklanjuti penanaman Sorgum bersama 1127 warga petani penggarap hutan sosial. Di mana petani tersebut sudah tergabung atau terdaftar menjadi anggota operasi," jelas Haji Taufiq.

Sehingga kata dia, secara ekonomi kami bukan perusahaan, tapi kami berkoperasi dengan masyarakat. Yang kemudian masyarakat kita menjadi perhatian dari pengurus koperasi dan H Wardi selaku Ketua PKTHMTB Karawang. "H Wardi ini kalau turun dari kampung ke kampung selalu memperhatikan masyarakat yang menjadi anggota PKTHMTB dan anggota koperasi. Terutama seperti jembatan yang rusak, beliau ini bersama pengurus PKTHMTB Karawang betul-betul memikirkan masyarakat yang miskin ekstrim," puji Haji Taufiq ke H Wardi.

Ketujuh, sebelumnya PKTHMTB Karawang juga mencoba bekerja sama dengan DKNI KS, yang dipimpin Tantyo Sudarmono dari Jakarta. "Untuk menindaklanjuti apa yang menjadi program beliau (Tantyo Sudarmono), kita akan menanam sorgum dengan menggunakan SOP dari pupuk yang ditawarkan Ibu Diana. Yang mana Ibu Diana juga Bendahara Bapak Tantyo Sudarmono," jelas Haji Taufiq.

Kedelapan, PKTHMTB Karawang dalam melaksanakan program penanaman sorgum ini mengikuti aturan dan mekanisme SOP dari Diana dan Tantyo Sudarmono. Yang mana sejauh ini mereka berperan dalam menghadirkan dua menteri pada panen perdana sorgum, Sabtu (15/3/2025) lalu.

"Kehadiran Menhut Raja Juli Antoni dan Menbud Fadli Zon yang juga Ketua HKTI berkat dukungan dan kerja sama dengan Ibu Diana HKTI dan Tantyo Sudarmono. Dukungan Ketua HKTI Fadli Zon kepada kami sangat ril dalam ikatan kerja sama dengan Koperasi dan PKTHMTB Karawang," tukas Haji Taufiq.

Terakhir Kesembilan, rencana follow-up penanaman 100 hektare sorgum yang sudah panen 2 hektare ini, menjadi program Presiden Prabowo Subianto dalam menguatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan.

"Penanaman sorgum untuk ketahanan pangan ini dilakukan mandiri, dengan usaha-usaha bersama dengan pengurus PKTHMTB dan petani penggarap IPHPS Karawang. Semoga langkah ini membantu pemerintah menguatkan swasembada pangan dan penyerapan tenaga kerja produktif," pungkas Haji Taufiq - Ketua Alumni Mahasiswa Penerima Beasiswa Supersemar di Jaman Presiden Soeharto, sejak tahun 1994 ini. (*/red)

Upacara Tawur Agung Kesanga di Candi Prambanan DIY

noreply@blogger.com (tw) — Sat, 29 Mar 2025 20:39:00 -0700

Dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

SLEMAN, KABARJOGJA.CO.ID - Wapres Gibran Rakabuming menghadiri Upacara Tawur Agung Kesanga yang merupakan bagian dari rangkaian acara menjelang Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 di Pelataran Candi Prambanan, Jl Raya Solo-Yogyakarta No.16, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (28/03/2025). Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan bahwa selain kekayaan alam, Indonesia juga diberkahi dengan kekayaan keberagaman besar.

Untuk itu, keragaman di Indonesia harus dapat dijadikan kekuatan untuk menjaga persatuan bangsa. Menjadikan semangat toleransi dalam perbedaan merupakan prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang majemuk. Wapres pun menyampaikan apresiasinya terhadap Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) atas pelaksanaan Tawur Agung Kesanga yang dilaksanakan di Candi Prambanan yang berdampingan dengan Candi Sewu yang merupakan kompleks Candi Budha terbesar kedua setelah Candi Borobudur. Wapres menilai, pemilihan lokasi perayaan ini merupakan simbol toleransi antarumat beragama. (*/kj)

Silfester Matutina Dilantik sebagai Komisaris ID Food

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 26 Mar 2025 04:17:00 -0700

JAKARTA - Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan (BP) yang juga Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Silfester Matutina sebagai Komisaris Independen ID Food/PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) itu, dilantik oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Selasa (18/3/2025). Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman mengatakan, dengan dilantiknya tokoh Relawan Jokowi dan Prabowo Subianto ini sebagai bukti bahwa relawan bisa terlibat dalam kebijakan pemerintah. Di mana kata dia, selama ini sosok Bang Silfester sapaan akrab Silvester Matutina lebih fokus membantu pemerintah dari luar kekuasaan.

"Kami atas nama Relawan Jokowi dan Relawan Prabowo-Gibran mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bang Silfester sebagai Komisaris Independen ID Food. Sudah saatnya para relawan juga masuk dalam lingkar kekuasaan dan membantu kebijakan pemerintah," ujar Gus Din tokoh muda pentolan Relawan Jokowi dan Relawan Prabowo-Gibran ini, kepada media, Selasa (25/3/2025) di Jakarta. Menurut Gus Din, dengan masuknya Silfester Matutina dalam ID Food bisa membantu pemerintah dalam kebijakan ketahanan pangan nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bang Silfester sangat layak menjadi Komisaris Independen ID Food/PT RNI (Persero) dan menjadi jembatan pemerintah dan masyarakat dalam ketahanan pangan dan melancarkan program MBG. Bang Silfester sangat populis di kalangan relawan dan masyarakat bawah, jadi kapasitas dan kapabilitas beliau sudah tepat di ID Food," jelas Gus Din.

Erick Thohir Rombak Jajaran Direktur dan Komisaris Holding BUMN ID Food

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food. Erick menunjuk Ghimoyo sebagai direktur utama ID Food menggantikan Sis Apik Wijayanto. Ghimoyo diketahui merupakan orang dekat Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai chief executive officer (CEO) Jhonlin Group, perusahaan milik Haji Isam yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan transportasi. Pada 2012, Ghimoyo juga sempat menjabat sebagai direktur utama PT Dua Samudera Perkasa. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Jhonlin Group.

VP Sekretaris Perusahaan ID Food Yosdian Adi Pramono mengatakan, penetapan direksi baru ID Food sejalan dengan upaya Kementerian BUMN dalam memperkuat peran ID Food sebagai holding BUMN pangan, serta mendorong percepatan transformasi perusahaan menuju holding pangan yang berdaya saing guna mendukung swasembada pangan nasional. "Dengan susunan direksi yang telah ditetapkan ID Food siap meningkatkan kinerja sebagai produsen pangan nasional yang berkualitas dan terus berkontribusi memperkuat sektor pangan nasional," ujar Yosdian kepada media, Selasa (18/3/2025) lalu.

Selain mengganti direktur utama, Kementerian BUMN juga merombak jajaran Komisaris ID Food. Kementerian BUMN menunjuk Suhartono Suratman menjadi komisaris utama merangkap komisaris independen. Pria yang lebih dikenal dengan nama Tono Suratman ini merupakan purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal. Sebelumnya, Tono pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dua periode, yakni 2011 - 2015 dan 2015 - 2019. Selain itu, ada Ali Agus yang ditunjuk mengisi posisi komisaris ID Food menggantikan Sarwo Edhy. Lalu, Silfester Matutina dan Hendarsam Marantoko ditunjuk sebagai komisaris independen, menggeser posisi Arie Sujito dan Marsudi Wahyu Kisworo. (*/red)

Berikut susunan lengkap direksi dan komisaris ID Food terbaru :

Direksi ID Food

Direktur Utama : Ghimoyo

Direktur Manajemen Risiko dan Legal : Sjamsul Hidayat Safwan

Direktur Keuangan dan Strategi : Susana Indah Kris Indriati

Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi : Bernadetta Raras

Direktur Komersial : Nina Sulistyowati

Direktur Sumber Daya Manusia : Yossi Istanto

Komisaris ID Food

Komisaris Utama/Independen : Suhartono Suratman Komisaris Independen : Silfester Matutina

Komisaris Independen : Hendarsam Marantoko

Komisaris : Budiono Sandi

Komisaris : Muhammad Riza Adha Damanik

Komisaris : Ali Agus

Anggota Komisi III DPR RI Sesalkan Aksi Koalisi Sipil

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 16 Mar 2025 04:46:00 -0700

Yang Menggeruduk Ruang Rapat Panja Revisi UU TNI

Bambang Soesatyo

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menyesalkan dan mengkritik keras aksi Koalisi Reformasi Sektor Keamanan yang menggeruduk ruang rapat Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/2025). Aksi yang melibatkan sejumlah individu tersebut, menimbulkan keprihatinan mendalam mengenai pemahaman dan penghormatan terhadap proses legislasi yang berlangsung. Terlebih, rapat Panja Revisi UU TNI telah diselenggarakan dengan dasar hukum yang jelas.

"Kami menyesalkan tindakan tersebut dan meminta aparat penegak untuk menindak tegas pelaku aksi penggerudukan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Tindakan tegas diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan dan proses demokrasi dapat berjalan dengan tertib dan menghormati aturan yang berlaku," tegas Bamsoet di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, berdasarkan Tata Tertib DPR Pasal 254, rapat yang sangat mendesak diperbolehkan dilakukan di luar Gedung DPR. Rapat Panja Revisi UU TNI ini pun telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR. DPR dan pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan), telah menetapkan target agar revisi UU TNI ini dapat diselesaikan sebelum masa reses DPR pada tanggal 21 Maret 2025.

"Revisi UU TNI merupakan sebuah langkah penting untuk menciptakan penataan yang lebih baik dalam sektor keamanan. Merupakan hak serta kewajiban DPR untuk melakukan rapat, baik di dalam maupun di luar gedung DPR. Tindakan penggerudukan tersebut bukan hanya mengganggu jalannya suatu proses legislasi yang sah, tetapi juga mencerminkan ketidakpahaman terhadap struktur dan prosedur demokrasi yang ada," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai aksi koalisi tersebut tidak hanya mengabaikan norma-norma yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan dan ketidakstabilan. Penting bagi semua pihak untuk menghormati proses-proses yang telah ditetapkan. Kritik terhadap kebijakan atau tata cara penyelenggaraan rapat tentu menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Namun, segala bentuk aksi yang mengorbankan ketertiban dan keamanan harus mendapat respons serius demi menjaga stabilitas proses legislasi yang berdampak pada kepentingan nasional.

"Aparat kepolisian harus segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku aksi tersebut. Penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas, agar masyarakat dapat melihat bahwa tindakan yang melanggar hukum tidak akan ditolerir. Tindakan kekerasan atau intimidasi dalam bentuk protes yang melanggar hukum hanya akan merusak citra gerakan masyarakat sipil dan memperlemah argumen yang ingin disampaikan," pungkas Bamsoet. (*/kg)

Presidium PNI Salurkan Bantuan dan Sembako

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 16 Mar 2025 04:38:00 -0700

Untuk Para Korban Banjir di Bekasi

JAKARTA - Setelah deklarasi dan pengukuhan pengurus Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI) di Gedung Joang ’45, Jakarta, Sabtu (1/3/2025), esoknya 3 - 4 Maret 2025 Bekasi dan sekitarnya mengalami bencana banjir di sekitar wilayah sungai Ciliwung. Untuk itu Ketua Umum Presidium PNI Dr Jan S Maringka SH MH bersama organisasi kemasyarakatan ini bergerak cepat membantu korban banjir. Bersama pengurus Jan Maringka menggalang bantuan dan menyalurkannya pada Sabtu (15/3/2025) di berbagai lokasi panti asuhan keagamaan dan warga sekitar bencana.

"Puji syukur usai pelantikan 1 Maret 2025 kami mendapatkan panggilan sosial untuk bekerja membantu para korban banjir di Bekasi. Di antaranya, Panti Asuhan Al-hurriyah YASPIA, Panti Asuhan Yayasan Komunitas Anak Maria Immaculatta, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan warga sekitar panti asuhan," ujar Jan Maringka dalam keterangan persnya, Minggu (16/3/2025) di Jakarta.

Menurutnya, kegiatan sosial Presidium PN bertemakan Gerakan Serentak Bakti Sosial (Gertak Baksos). Aksi sosial ini untuk menyalurkan bantuan berupa uang, makanan dan sembako, dengan tujuan panti-panti asuhan dengan latar belakang agama, suku dan kepercayaan yang berbeda sebagai wujud menjaga kebhinnekaan. “Kesempatan yang luar biasa, hari ini kita sudah mengunjungi tiga tempat panti asuhan dengan latar belakang berbeda agama. Hal ini sebagai cerminan persatuan Nusantara yang melambangkan kebhinnekaan," jelas Jan Maringka- mantan Jamintel Kejagung RI 2017-2020 ini.

Aksi Gertak Baksos Presidium PNI berjalan lancar yang dimulai pagi hingga sore hari. Bahkan dihadiri para sahabat dan pengurus Presidium PNI, yang juga turut berpartisipasi dalam kegiatan penyerahan bantuan sembako dan uang tunai. "Kami selaku Pimpinan Presidium PNI mengucapkan terima kasih kepada para sahabat dan pengurus yang ikut menyumbang acara sosial ini. Tentunya ppenyerahan bantuan sembako kepada panti asuhan ini kiranya dapat menjadi berkat bagi banyak orang," jelas Jan Maringka sambil menyerahkan bantuan secara simbolis.

Terakhir katanya, kehadiran pihaknya di saat-saat seperti ini kepada warga terdampak banjir, bisa menjadi berkat dan menggerakkan hati bagi banyak orang. Terutama membangun rasa kepedulian dan berbagi di bulan Ramadhan. "Aksi sosial ini bisa menjadi contoh kepedulian kepada sesama, terutama kepada anak-anak di panti asuhan yang sangat membutuhkan uluran tangan. Semoga kunjungan kami dapat bermanfaat bagi para anak-anak panti dan warga sekitar," pungkas Jan Maringka.

Sementara itu, Titik Suryatin, salah satu pengurus Panti Asuhan KAMI, mengaku sangat terharu atas perhatian dari Presidium PNI. “Pada waktu kejadian banjir, kami hanya pikir keselamatan anak-anak, namun puji Tuhan semuanya aman. Kami sangat berterima kasih kepada pengurus Presidium PNI yang sudah hadir berkesempatan datang membantu anak-anak kami," kata Suryatin.

Gertak Baksos sahabat PNI ini tidak lepas dari kontribusi para donatur dan orang yang peduli. Antara lain dari Indomaret, Alfamart, Passion Jewelry dan para sahabat PNI sendiri. Adapun lokasi panti asuhan yang mendapatkan bantuan di antaranya, Panti Asuhan Al-hurriyah YASPIA Jl. Kp. Baru, RT.016/RW.006, Kedung Pengawas, Babelan, Bekasi Regency, West Java 17610 yang didirikan tahun 2011 oleh Ustad Syaifuddin, dengan pengurus Hj Pungut Emah, Maria Ufah, Hidayatulloh dan Mega Merdiana.

Untuk Panti Asuhan Yayasan Komunitas Anak Maria Immaculatta beralamat Jl. Pd. Mitra Lestari No.2 Blok C15, RT.007/RW.013, Jatirasa, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat 17424, Tlp (021) 8221001. Terakhir Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang pendiri dan pemiliknya Yeti Rahail, dengan Ketua Moses Ajesh KM. Lembaga sosial ini sudah berdiri sejak 1996 - sekarang. (*/red)

Ormas SKP Peduli Korban Banjir di Jabodetabek

noreply@blogger.com (tw) — Tue, 11 Mar 2025 04:52:00 -0700

JAKARTA - Relawan Prabowo - Gibran, Setya Kita Pancasila (SKP), terus peduli kepada warga terdampak banjir di sungai Ciliwung Jabodetabek. Selain telah membagikan 600 paket makanan biskuit, susu, air mineral, sirup dan vitamin di Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, rencananya minggu ini membagikan bantuan pendidikan dan konsultasi kesehatan. "Bantuan pendidikan dan kesehatan ini berupa, sumbangan seragam, buku, alat tulis, tas dan sepatu kepada siswa-siswi terdampak banjir. Selain itu pemberian vitamin dan konsultasi kesehatan untuk anak-anak yang trauma akibat banjir," kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Setya Kita Pancasila (DPP-SKP) Shinta Bebi kepada media, Selasa (11/3/2025) di Jakarta.

Menurut pengacara muda ini, kegiatan bakti sosial dalam rangka menggalang dukungan dan kepedulian terhadap sesama. Apalagi katanya, bencana ini hadir di saat bulan puasa Ramadan dan menjelang Ujian Akhir Sementara (UAS) atau Akhir Catur Wulan (Cawu) sekolah. "Jangan sampai siswa-siswi yang menjadi terdampak banjir, terganggu aktivitas pembelajarannya. Untuk itu ormas SKP hadir memberikan bantuan dan menggalang dukungan untuk peduli pada wilayah terdampak banjir," ujar Shinta sapaan akrab perempuan berambut pirang ini.

Selanjutnya kata Shinta, Setya Kita Pancasila sebagai ormas kebangsaan dan nasionalisme terus mendukung 8 Visi Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran. Katanya, kepedulian terhadap masyarakat ini adalah upaya saling peduli dan saling membantu satu sama lain. "Saatnya kita yang mampu untuk berbagi kepada sesama saudara kita, yang terkena bencana banjir. Terutama di masa-masa bencana banjir yang banyak melanda Jabodetabek," tukas Shinta yang menjadi Ketua Program Bantuan Pendidikan dan Kesehatan SKP ini.

Shinta Bebi yang juga pengusaha resto dan artis penyanyi ini, memang sering terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat. Ia sering terpotret ikut membantu korban bencana dan kegiatan sosial lainnya. "Aksi sosial yang saya lakukan ini bersama ormas SKP, lahir dari hati yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Sehingga rasa membantu sesama ini sudah ada dalam jiwa kita, tinggal kita terus bergerak untuk peduli," pungkasnya. (*/red)

BPI Danantara Dorong Peningkatan Perekonomian Nasional Berkelanjutan

noreply@blogger.com (tw) — Thu, 27 Feb 2025 01:16:00 -0800

Slamet Ariyadi

JAKARTA - Peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2/2025) mendapat respon positif dan penuh harapan banyak kalangan. Salah satunya yang memberikan apresiasi Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Slamet Ariyadi. Anggota DPR RI asal Dapil Jatim XI Madura ini mengatakan, terbentuknya BPI Danantara akan menjadi sejarah baru bagi dunia bisnis dan investasi. Terutama menuju Indonesia Emas yang didambakan seluruh masyarakat Indonesia. “Pembentukan dan Launching BPI Danantara momen sejarah baru menuju Indonesia Emas. Harapan kesuksesan Danantara harus kita dukung dan kawal bersama semua elemen masyarakat Indonesia," ucap Slamet sapaan akrabnya, Rabu (26/2/2025) di Jakarta.

Selanjutnya politisi muda ini mengatakan, kesuksesan BPI Danantara juga tidak lepas dari peran masyarakat Indonesia, untuk ikut mengontrol dan mengawasi lembaga. Sebab katanya, masyarakat Indonesia berhak tau tentang perputaran keuangan negara yang memiliki aset sebesar 14.000 triliun. "Kami di DPR RI akan mengawasi dan mengontrol tata kelola BPI Danantara berjalan dengan baik sesuai instruksi dan arahan Presiden. Dimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara," tandas Slamet.

Sekjen DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM-PAN) juga mengatakan, keputusan pembentukan BPI Danantara diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian nasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. "Kalau BPI Danantara sebagai super holding bisa mengelola bisnis dan investasi negara di di nasional dan global. Tentu akan memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 8 persen," pungkas Slamet - kelahiran Sampang, Madura, Jawa Timur ini.

Sebelumnya Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), pada Senin (24/2/2025). Lembaga super holding ini akan pengelola aset-aset BUMN. Pada tahap awal rencananya, Danantara menaungi tujuh BUMN jumbo, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Namun akhirnya, Danantara diputuskan mengelola seluruh aset BUMN. “Pada hari ini, Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara,” ujar Prabowo, Senin (24/2/2025).

Selanjutnya dirinya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana BPI Danantara. Prabowo menjelaskan, gelombang pertama investasi mencapai US$ 20 miliar akan dikucurkan dalam kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dollar dan akan difokuskan dalam hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein akuakultur dan EBT. “Inilah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan dan kemandirian bangsa,” jelas Prabowo. (*/red)

Bertemu Wagub Jabar, Bamsoet Dukung Pemekaran Daerah

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 23 Feb 2025 15:24:00 -0800

BANDUNG - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mendukung rencana pemekaran daerah di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 50 juta jiwa dan luas wilayahnya mencapai 35.377,76 km². Menjadikannya provinsi dengan wilayah yang cukup luas, namun kepadatan penduduk yang tinggi dan ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi tantangan serius.

"Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 50 juta jiwa, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, meskipun hanya terdiri dari 27 kabupaten/kota. Sebagai perbandingan, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki populasi sebanyak 37 juta jiwa terdiri dari 35 kabupaten/kota, sedangkan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 41 juta jiwa memiliki 38 kabupaten/kota," ujar Bamsoet usai bertemu Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan di Bandung, Minggu (23/2/2025).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, salah satu alasan utama perlunya pemekaran daerah di Jawa Barat adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan. Wilayah utara Jawa Barat, seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Karawang, telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat berkat industrialisasi dan urbanisasi. Sementara itu, wilayah selatan seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis masih tertinggal dalam hal infrastruktur, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan. "Contoh nyata adalah Kabupaten Garut yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata, namun belum tergarap optimal karena keterbatasan anggaran dan fokus pembangunan yang lebih terpusat di wilayah utara. Pemekaran wilayah dapat memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih merata dan fokus pembangunan yang lebih spesifik sesuai potensi masing-masing daerah," kata Bamsoet. Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Ketua Umum Kadin Indonesia ini memaparkan, Jawa Barat menanggung beban administratif yang besar akibat kepadatan penduduk yang tinggi. Kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi dan Bogor telah mengalami overpopulasi, yang berdampak pada kemacetan, polusi dan penurunan kualitas hidup. Pemekaran wilayah dapat membantu mengurangi beban ini dengan membentuk provinsi atau kabupaten/kota baru yang lebih kecil dan mudah dikelola.

"Dengan luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang tinggi, pelayanan publik di Jawa Barat seringkali tidak optimal. Pemekaran wilayah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan mempersingkat jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat. Misalnya, pembentukan kabupaten/kota baru dapat memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, pemekaran wilayah juga dapat mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Jawa Barat memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam, namun belum seluruhnya tergarap optimal. Dengan pemekaran, pemerintah daerah baru dapat fokus mengembangkan sektor-sektor unggulan sesuai karakteristik wilayahnya. Contohnya, wilayah Priangan Timur (Tasikmalaya, Garut dan Ciamis) memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam dan budaya. Jika dimekarkan menjadi provinsi atau kabupaten baru, wilayah ini dapat lebih fokus mengembangkan destinasi wisata seperti Gunung Galunggung, Pantai Pangandaran, dan kerajinan tangan khas Tasikmalaya.

"Meskipun memiliki banyak manfaat, pemekaran wilayah juga tidak lepas dari tantangan dan risiko. Pertama, pemekaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pembentukan infrastruktur pemerintahan baru hingga alokasi anggaran untuk pembangunan. Kedua, ada risiko terjadinya konflik kepentingan antarwilayah, terutama dalam hal pembagian sumber daya dan wewenang. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perencanaan matang dan kajian mendalam sebelum memutuskan pemekaran," pungkas Bamsoet. (*/kg)

YPKMI Usulkan Hasjim Djojohadikusumo Ketua Harian DPP Gerindra

noreply@blogger.com (tw) — Sat, 15 Feb 2025 21:23:00 -0800

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Yayasan Peningkatan Kemampuan Masyarakat Indonesia {YPKMI) Jimmy Palapa mendukung dinobatkannya Prabowo Subianto yang diputuskan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Kongres Luar Biasa (KLB). Keputusan bulat ini dilaksanakan pada 13 - 15 Februari 2025 di Bogor Jawa Barat, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke-17. Selain itu Jimmy juga mendukung penetapan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI periode 2029 - 2034. Di mana kata dia, Presiden RI ke-8 ini layak untuk dipilih kembali, agar kepemimpinan Prabowo Subianto bisa berjalan efektif dan berkesinambungan.

"Kami (YPKMI) yang berafiliasi secara politik dengan Partai Gerindra mendukung penobatan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Kami juga mendukung penetapan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI periode 2029 - 2034, untuk terpilih yang kedua kalinya," kata Jimmy Palapa dalam keterangan pers di IPB Convention Hotel, Kota Bogor, Sabtu (15/2/2025) malam.

Didampingi Ketua Umum Yayasan Peningkatan Kemampuan Masyarakat Indonesia (YPKMI) HM Taufiq R Abdul Syakur dan Sekretaris Umum YPMKI DR Ahmad Sujai, Jimmy mengharapkan kepada Prabowo Subianto untuk memilih pengurus yang bisa berkonsentrasi pada organisasi dan program perjuangan partai. Menurutnya, sosok yang tepat menjadi pengurus inti partai yaitu Ahmad Muzani untuk tetap menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra dan Hasjim Djojohadikusumo untuk menjadi Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

Kata Jimmy, untuk Sufmi Dasco Ahmad bisa menjadi Wakil Ketua Umum, sambil fokus sebagai Wakil Ketua DPR RI. "Partai Gerindra membutuhkan sosok yang bisa berkonsentrasi mengurus internal partai secara penuh. Untuk itu sosok yang tetap sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra adalah Hasjim Djojohadikusumo (adik kandung Prabowo Subianto)," ucap Jimmy.

Tokoh intelektual yang sudah berambut putih ini menjelaskan, figur Hasjim Djojohadikusumo adalah orang bisa memahami karakter dan kepribadian Prabowo Subianto. Hasjim Djojohadikusumo lanjut Jimmy, bisa menjadi jembatan keinginan Prabowo Subianto dalam mengurusi internal partai. Sementara Sufmi Dasco Ahmad bisa mengurusi eksternal partai, khususnya di parlemen dan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Jadi jika Pak Hasjim Djojohadikusumo fokus mengurusi internal didampingi Ahmad Muzani mengurusi administrasi keorganisasian dan Sufmi Dasco Ahmad mengurusi eksternal. Hal ini akan memperkuat jalannya kepemimpinan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai yang fokus di pemerintahan," tandasnya.

Sementara itu Ketua Umum YPKMI HM Taufik R Abdul Syakur mengutarakan, kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI 2024 - 2029 harus diperkuat oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Untuk itu YPKMI mendukung gagasan Koalisi Permanen KIM adalah sebuah keharusan yang penting dilaksanakan.

"Posisi tawar kepemimpinan Prabowo Subianto jangan hanya lima tahun, tapi akan menjadi efektif jika berlanjut sampai 10 tahun. Sehingga Koalisi Permanen KIM harus solid mendukung pencalonan Prabowo Subianto untuk menjabat dua periode," ujar Taufiq.

Menurutnya, 8 Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo - Gibran) akan berhasil selama lima tahun pertama. Kemudian pada periode berikutnya harus diperkuat dan dilanjutkan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

"Pak Prabowo Subianto adalah pemimpin yang kuat dan harus kita dukung bersama sebagai masyarakat Indonesia. Banyak program prioritas yang harus disukseskan, mulai dari swasembada pangan, makan bergizi gratis (MBG), penciptaan lapangan kerja, pembangunan 3 juta rumah murah, pencetakan jutaan hektar sawah, pemberantasan korupsi, dan peningkatan layanan sosial, serta pendidikan," pungkas Taufiq. (*/red)

"Efisiensi Anggaran, Presiden Ingin Pastikan Tupoksi K/L Tetap Efektif"

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 9 Feb 2025 20:11:00 -0800

JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik & Keamanan (Polkam) Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan Kadin Indonesia sepakat dan mendukung penuh kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran. Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan itu, semua kementerian dan lembaga (K/L) serta semua pemerintah daerah (Pemda) diharapkan untuk memperbarui prioritas program sesuai alokasi anggaran di masing-masing K/L dan Pemda.

“Dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Presiden Prabowo telah memberi pesan kepada aparatur pemerintah di semua K/L dan daerah untuk realistis terhadap kondisi keuangan negara saat ini. Selain itu, presiden juga mengajak aparatur pemerintah untuk melanjutkan program-program pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi, dan selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bambang di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini meminta masyarakat dan aparatur pemerintah bisa memahami kondisi keuangan negara saat ini, dengan memaknai keberanian pemerintah menunda anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan, untuk melaksanakan efisiensi anggaran itu, diterbitkan Instruksi Presiden No 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Sebagai patokan untuk implementasi Inpres itu, ditetapkan target efisiensi anggaran sampai Rp 306,6 triliun. "Dengan efisiensi anggaran, Presiden ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan pada semua tingkatan akan tetap berjalan dengan baik dan efektif di sepanjang tahun anggaran berjalan. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) semua K/L dan Pemda, terutama yang berkait dengan pelayanan kepada masyarakat, tidak terganggu," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menambahkan, dengan efisiensi belanja pemerintah, Presiden secara tidak langsung mendorong semua K/L dan Pemda untuk melakukan penyesuaian skala prioritas program-program pembangunan di masing-masing sektor dan sub-sektor. Tentu saja pembaruan skala prioritas itu harus berkait langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. “Ketika kondisi keuangan negara sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran menjadi keharusan. Tujuannya, agar tata kelola pemerintahan pada semua tingkatan tetap berjalan dengan baik dan efektif. Tanpa efisiensi anggaran, Tupoksi K/L dan Pemda untuk melayani masyarakat bisa terganggu. Kadin sepakat dan mendukung kebijakan Presiden menerapkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran,” pungkas Bamsoet. (*/kg)

Arak Bali menuju Produk Dunia

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 29 Jan 2025 17:50:00 -0800

29 Januari Dirayakan sebagai Hari Arak Bali

DENPASAR, KABARINDONESIA.CO.ID - Perayaan Hari Arak Bali disambut semangat oleh Koperasi Arak untuk menjadikan Arak Bali sebagai produk berkualitas Internasional. Koperasi pun dilibatkan. Bali memang terkenal kreatif. Para produsen arak lokal, Bali, 29 Januari 2025 dirayakan sebagai Hari Arak Bali. Momentum ini disambut baik oleh Koperasi Poetra Desa Wisata yang menjadi Koperasi Produsen Arak Bali. I Wayan Sumerta SE MM Ak selaku Ketua Koperasi Poetra Desa Wisata yang anggotanya adalah para produsen Arak Bali mengatakan, momentum Hari Arak Bali ini mengusung tema "Arak Bali for The World” dengan sub tema "Dari Lokal menuju Global".

Maklum, menurut data dari World Spirits Alliance (WSA), kata Wayan, industri minuman beralkohol secara global menyumbang USD 730 miliar terhadap PDB dunia dan menopang 36 juta pekerjaan. "Ini potensi besar minuman fermentasi seperti Arak Bali. Dengan program hilirisasi Produk Pertanian, sebagai bahan baku Arak Bali. Anggota Koperasi diyakini mampu mendorong Arak Bali sebagai produk penunjang pariwisata Bali," kata I Wayan Sumerta kepada awak media, Rabu (29/1/2025) di Denpasar.

Maklum, kata Wayan sapaan akrabnya, pasar minuman beralkohol di Bali sangat besar. Untuk menguasai atau dominan di pasar Bali saja sudah luar biasa. "Dari pada memperbesar produk impor, padahal keragaman rasa dan kualitas Arak Bali bisa diuji," ujar Wayang. Menurutnya, Perayaan Hari Arak kali ini merupakan yang ketiga kalinya, di mana acara ini diselenggarakan di GWK. Selain itu juga diselenggarakan kegiatan Bali Signature Drink Edition di Level21 Mall Denpasar dengan sub tema "Memuliakan Kekayaan Budaya dan Alam Bali."

"Kegiatan promosi ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah (Pemda Bali). Dimana Pemda pun mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Distilasi Khas Bali," kata Wayan. Hal ini lanjut Wayan, merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan legalitas usaha Arak Bali. Kerennya, Peraturan Gubernur ini juga mengakomodasi peran dan partisipasi koperasi. Pasal 7 point 4, Peraturan Gubernur yang dimaksud menjelaskan fungsi Koperasi dalam mendukung petani/pengerajin Arak Bali dalam: perlindungan aspek hukum, pemasaran, pembinaan, permodalan, inovasi, dan kerja sama.

"Saya berharap pada Koperasi Arak ke depan bisa membentuk Rumah Produksi Bersama (RPB). RPB oleh Koperasi dapat diberikan Izin Usaha Industri (IUI). Ini juga menyambut hilirisasi produk anggota Koperasi yang merupakan program Kementerian Koperasi," tandas Wayan. Kata dia, selain sebagai program yang mendukung hilirisasi produk rakyat. RPG Arak Bali bisa menggenjot produk dalam negeri, di tengah serbuan produk impor minuman beralkohol. "Program hilirisasi Arak Bali ini sesuai dengan Asta Cita Program Presiden RI. Di mana ingin memperkuat UMKM dan Koperasi di Indonesia, khususnya di Bali," pungkas Wayan. (*/red)