KABARJATIM.CO.ID

Bamsoet Apresiasi Presiden Prabowo : Turunkan Tarif Ekspor ke AS

noreply@blogger.com (tw) — Fri, 18 Jul 2025 16:02:00 +0700

Serta Meperluas Akses Ekspor ke Eropa

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo

JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi tercapainya kesepakatan perdagangan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Trump atas tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang sebelumnya dikenakan sebesar 32% menjadi 19%. Kesepakatan tersebut akan membuka kembali jalan bagi produk-produk Indonesia untuk bersaing secara sehat di pasar AS, tanpa hambatan tarif yang menyulitkan pelaku usaha nasional.

"Selasa kemarin, Presiden Trump menyatakan telah berdialog langsung dengan Presiden Prabowo dan menyepakati prinsip-prinsip perdagangan yang saling menguntungkan. Salah satu hasilnya, AS akan mengenakan tarif ekspor dari Indonesia sebesar 19%, turun dari sebelumnya 32%. Ini sinyal kuat bahwa diplomasi ekonomi Indonesia mulai membuahkan hasil nyata," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini juga mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam memperluas akses ekspor Indonesia ke pasar internasional, khususnya Eropa, melalui kesepakatan dagang CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Uni Eropa. Dengan kesepakatan tersebut tarif perdagangan antara kedua pihak akan menjadi nol persen.

“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan visioner dan tangkas. Di tengah sempitnya ruang ekspor ke Amerika, beliau justru memecah kebuntuan dengan membuka jalur ekspor baru yang lebih luas, lebih menjanjikan, dan tentu saja lebih menguntungkan bagi dunia usaha nasional,” kata Bamsoet. Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menuturkan, CEPA Indonesia-Uni Eropa bukan sekadar kesepakatan dagang biasa. Dampaknya sangat signifikan. Produk-produk ekspor Indonesia akan semakin kompetitif di pasar Eropa karena terbebas dari bea masuk yang sebelumnya menjadi hambatan utama.

“Ini peluang besar bagi para produsen dan eksportir Indonesia untuk meningkatkan skala produksi, memperluas pasar, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Industri dalam negeri akan mendapatkan napas baru untuk tumbuh dan bangkit,” jelas Bamsoet. Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, selama ini Eropa telah menjadi salah satu pasar utama bagi berbagai komoditas Indonesia seperti minyak kelapa sawit beserta turunannya. Semisal bijih tembaga, kopi, karet alam, kopra, bungkil, hingga alas kaki berbahan karet dan plastik. Dengan tarif nol persen, daya saing produk-produk ini dipastikan akan melonjak di pasar Uni Eropa. “Indonesia saat ini sedang berjuang memulihkan produktivitas dan daya saing industri nasional pasca pandemi dan tekanan global. Kita juga menghadapi tantangan besar dalam menekan angka pengangguran. Karena itu, perluasan pasar ekspor adalah langkah kunci yang harus terus diupayakan,” pungkas Bamsoet. (*/kg)

Partai UKM Indonesia Dukung Putusan MK

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 9 Jul 2025 20:11:00 +0700

Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah

Syafrudin Budiman

JAKARTA - Ketua Umum Partai UKM Indonesia Syafrudin Budiman SIP menyatakan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Dimana diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Diketahui Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 26 Juni 2025, Mahkamah memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional, harus dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota (pemilu lokal). Kata Syafrudin Budiman, MK telah memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Sehingga, putusan itu, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 kotak” tidak lagi berlaku untuk Pemilu 2029.

"Kami Partai UKM Indonesia mendukung Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal. Keputusan itu bersifat final dan mengikat yang harus diikuti semua pihak, baik pemerintah dan DPR RI," kata Gus Din sapaan akrab Ketua Umum Partai UKM Indonesia dalam rilisnya, Rabu (9/7/2025) di Jakarta.

Menurut Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG), ketentuan keserentakan tersebut, untuk mewujudkan pemilu berkualitas, serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih. Terutama dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

"Kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD dimasukkan dalam satu paket pemilu nasional sudah benar. Sementara pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, DPR Propinsi dan DPRD masuk satu paket pemilu daerah/lokal sudah tepat. Tinggal bagaimana pemerintah dan DPR RI bisa mengatur teknis jadwal penyelenggaraannya dengan benar," terang Gus Din.

Dirinya menjelaskan, keputusan MK tersebut bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, namun agar melahirkan pemilu berkualitas. Gus Din menilai pemisahan pemilu yang menyebabkan pelaksanaan melewati batas waktu lima tahun, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. yang menyatakan bahwa pemilu harus digelar setiap lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Makna luber dan dilaksanakan lima tahun sekali, sudah sesuai pelaksanaan kejadian pemilu. Sebab tetap dilaksanakan serentak dan teragenda lima tahun sekali, hanya saja waktunya pelaksanaannya yang berbeda. Jadi tidak bertentangan dengan UUD 1945," katanya.

Apalagi kata Gus Din, pemisahan pemilu yang tidak melewati masa 5 tahun dan hanya disesuaikan jadwalnya saja. Sehingga putusan ini tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan putusan MK bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. "Dahulu DPR RI pernah merubah UU Pilkada tentang pemilihan kepala daerah Gubernur dan Bupati/Walikota. Sehingga ada penyesuaian secara serentak dan hari ini pemilu nasional dan pemilu daerah/loka bisa disesuaikan jadwal agendanya," ujarnya. Kata Pengurus Pusat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin Indonesia) ini, MK tidak melampaui kewenangan yuridisnya, karena perkara yang diajukan juga tidak masuk dalam wilayah open legal policy yang diajukan Purludem. Untuk itu pemerintah dan DPR RI tinggal membuat revisi UU pemilu dan UU pilkada yang menyesuaikan dengan Putusan MK.

"Mengacu sesuai Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, memang secara tegas menyatakan MK tidak boleh membatalkan norma hukum yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka. Akan tetapi Putusan MK soal pemisahan pemilu tidak masuk dalam ruang open legal policy, karena teknis aturannya diserahkan ke pemerintah dan DPR RI," tukas Gus Din. Gus Din juga menambahkan bahwa, MK tidak mengingkari prinsip judicial restraint dan tidak terjebak dalam positive legislator. Dimana MK sebagai pengambil keputusan tertinggi tidak ikut menciptakan norma hukum baru. "Saya tegaskan bahwa, norma hukum baru tetap tergantung pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat UU. Oleh karena itu pengambil kebijakan bisa menjalankan putusan MK dan membuat aturan UU pemilu yang disesuaikan," ucapnya. Menurut Gus Din, dalil-dalil empiris yang diajukan pemohon, seperti melemahnya kualitas kedaulatan rakyat dan pelembagaan partai politik adalah isu konstitusionalitas norma. Yang mana soal implementasi kebijakan tetap berada dalam ranah pemerintah dan DPR RI sebagai wakil negara. “Dalil pemohon telah menunjukkan kerugian konstitusional secara jelas. Sehingga ketika pemilu dipisah akan bisa memperbaiki keadaan. Jelas ini juga sangat positif pada perkembangan demokrasi Indonesia di masa mendatang," ungkapnya. Gus Din juga menyesalkan, banyak Fraksi-Fraksi DPR RI menyatakan menolak Putusan MK ini. Seharusnya, DPR RI bersama Pemerintah fokus bagaimana melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada menjadi satu paket pemilihan umum yang terbuka dan berkualitas. "Pemisahan pemilu nasional dan daerah/lokal harus segera dibuat aturan oleh DPR RI bersama Pemerintah. Putusan MK ini sudah bersifat final dan mengikat yang harus diikuti semua pihak," pungkas Gus Din. (*/red)

Serapan APBD TA 2025 Capai 50 Persen, Belanja Publik Sesuai Rencana Anggaran

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 9 Jul 2025 18:38:00 +0700

Persiapan Lelang Proyek Pemkab Jombang Tepat Waktu

JOMBANG KABARINDONESIA.Co.Id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jatim, memastikan pelaksanaan belanja publik termasuk belanja program strategis masih berjalan sesuai rencana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025. Misalnya proses pengadaan barang dan jasa melalui lelang juga tengah dipersiapkan, dengan perhitungan waktu agar pembayaran proyek dapat terealisasi pada tahun anggaran berjalan.

Agus Purnomo

“Sampai saat ini, pelaksanaan APBD TA 2025 masih sesuai dengan perencanaan yang berlaku dalam anggaran kas,” jelas Sekkab Jombang Agus Purnomo saat diwawancarai awak media ini, di ruang kerjanya, Jumat (4/7/2025) siang. Lebih lanjut Agus menjelaskan, di dalam APBD terdapat dokumen anggaran kas yang disusun secara rinci setiap bulan. Anggaran kas ini menjadi panduan pencairan belanja sekaligus alat evaluasi kinerja penyerapan anggaran. Jika ada keterlambatan pencairan, konsekuensinya adalah turunnya nilai Capaian Penyerapan Anggaran (CPT).

“Anggaran kas ini dievaluasi setiap bulan. Kalau dulu tidak ada sistem seketat ini, baru tahun ini diterapkan. Dengan demikian, pemerintah memastikan belanja berjalan sesuai yang telah dijadwalkan,” ujar pria bersahaja yang akrab dengan para wartawan ini. Terkait pengadaan proyek melalui lelang, pihaknya menambahkan, tahapan persiapan sudah dilakukan sejak beberapa bulan sebelumnya. Proses lelang sendiri umumnya memerlukan waktu 60 hingga 90 hari, tergantung kompleksitas proyek. Hal ini menjadi penting agar pembayaran proyek bisa dilakukan tepat waktu pada tahun anggaran berjalan. “Untuk memastikan proses lelang berjalan lancar, kami selalu berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), karena data-data lelang bersifat sensitif dan tidak boleh sembarangan diakses,” tandas mantan Kabag Hukum ini. Ditanya prosentase serapan APBD TA 2025, Agus menyebutkan hingga memasuki triwulan dua di bulan Juli sudah mencapai sekira 50 persen.

"Ya, sampai di Juli ini serapan anggaran sekira 50 persen," ucap Agus. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk terus memantau realisasi belanja daerah demi memastikan anggaran publik digunakan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi, termasuk dengan pihak-pihak yang memerlukan data realisasi anggaran, melalui unit terkait seperti PBJ dan BKAD. Menurut seorang pejabat Pemkab, data mengenai persentase realisasi belanja publik dapat diminta secara resmi melalui kanal informasi yang valid.

“Kami pastikan data yang disampaikan akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru,” tutupnya Untuk diketahui, Pemkab Jombang resmi menetapkan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3,2 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 5,92 persen dari alokasi belanja sebelumnya. Bupati Jombang, H Warsubi, menyebutkan, tambahan anggaran ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam program-program pembangunan yang manfaatnya benar-benar bisa dirasakan rakyat.

“Setiap Rupiah yang keluar dari APBD adalah milik rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus kembali lagi ke rakyat dalam bentuk pembangunan dan layanan yang nyata. Dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Jombang menargetkan angka Rp 2,9 triliun. Angka ini sedikit turun, yakni 0,62 persen lebih rendah dari perkiraan awal akibat adanya penyesuaian pendapatan asli daerah (PAD) serta transfer dari pemerintah pusat yang tidak sebesar proyeksi sebelumnya. Untuk menutup defisit belanja, Pemkab Jombang mengandalkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dari tahun sebelumnya. (gus)

Janda Poniti Kembali Terlunta, Permintaan Bupati Rumahnya Tak Layak Huni Segera Dibangun

noreply@blogger.com (tw) — Thu, 3 Jul 2025 23:10:00 +0700

JOMBANG, KABARINDONESIA. Co.Id - Kebahagiaan Poniti (60) janda lansia setelah memastikan tempat tinggalnya yang tidak layak itu dibongkar untuk dibangun kembali tampaknya hanya sesaat. Setelah Bupati Jombang H Warsubi beserta jajarannya mendatangi rumah Poniti di Dusun Semanding, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang untuk memastikan kondisi yang sebenarnya agar mendapat perhatian serius Pemkab Jombang. Sayangnya, setelah waktu berjalan tiga pekan ini gubuk reot yang ditinggali Poniti bersama 4 anak dan cucunya ini baru dibangun sekitar 20 persen berupa pondasi dan dinding-dinding mengelilingi area tanahnya tanpa plafon, atap, kusen pintu, jendela dan lantai. Ironis, bagaimana perintah bupati agar rumah Poniti segera dibangun baru yang layak, ternyata belum ada kelanjutannya sampai sekarang.

"Bapak lihat sendiri kan, hanya berupa tumpukan material pasir, batu bata dan semen. Sedangkan pilar besi penyangga untuk dinding saya cari utangan. Belum lagi bayar tukang sama kuli dua orang saya sendiri. Ongkos tukang per hari Rp140 ribu, kuli Rp120 ribu. Bantuan perangkat desa uang 5 juta berupa material pasir satu rit, bata ringan 4 kubik, semen 21 sak tidak cukup," tutur Poniti polos.

Sekarang, kata Poniti lagi, baru sebatas dinding yang berdiri tapi atap, jendela, pintu dan lantai masih kosong. Poniti saat ditemui awak media ini, Selasa (1/7/2025) siang, ia tampak terlunta-lunta ikut anaknya di rumah kontrakan depan jalan rumah Poniti. Poniti kini bingung melihat nasib rumahnya yang belum jelas. Poniti menuturkan, selama proses pembongkaran rumah hingga dibangun kembali, belum ada perangkat Desa Sumbermulyo yang turun mengecek perkembangan rumah Poniti. Poniti meratapi nasib rumahnya sampai sekarang belum ada kelanjutannya.

"Dari mulai dibongkar sampai sekarang tidak ada perangkat desa datang ngecek ke lokasi. Saya bingung ini pak, terus bagaimana kelanjutannya kok dibiarkan," urai Poniti dengan tatapan matanya yang kosong. Salah seorang keluarga Poniti yang setiap harinya berkumpul sangat berharap kepada pejabat Pemkab Jombang agar rumah saudaranya itu segera dituntaskan hingga bisa ditempati lagi dengan aman dan nyaman. Dalam berita sebelumnya, Poniti janda yang ditinggal meninggal suaminya ini, selama hidupnya tak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, selain hanya mengandalkan buruh tani di sawah milik tetangganya jika musim tanam atau musim panen, Poniti baru dipanggil untuk bekerja sebagai buruh tani.

Selain itu, ada tetangga Poniti yang dermawan memberikan bantuan paket sembako, tiap tahun Poniti juga dapat bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat lewat transfer ATM Merah Putih. Mengenai tempat tinggalnya pun, Poniti hanya bisa pasrah melihat kondisi rumahnya yang tidak layak dihuni dibiarkan begitu saja yang tampak berantakan, seperti atap genteng banyak yang rusak di sana sini ditutupi terpal plastik, tiang penyangga bambu rumah sudah lapuk dimakan rayap, dinding-dinding anyaman bambu juga sudah rusak dimakan usia, lantai tanah, dapur dan ruang dalam rumah tanpa ada sekat pemisah, sehingga saat hujan deras dan angin kencang bisa saja ambruk seketika. Namun, sangat bersyukur Poniti bersama anak-anaknya yang tinggal jadi satu ini masih dilindungi ALLAH SWT. Penderitaan Poniti tak lagi menahan beban berat selama bertahun-tahun, setelah berita viral di media massa dan medsos mengenai kondisi rumah sang janda lansia membuat sejumlah pihak turun langsung mendatangi rumah Poniti, Kamis (19/6/2025).

Mulai Bupati Jombang H Warsubi, Wabup Gus Salman, Sekda Agus Purnomo, Ketua DPRD Hadi Atmaji, kepolisian Polres Jombang serta beberapa ASN mendampingi rombongan Bupati menemui Poniti di rumahnya yang terletak di pinggir jalan Desa Semanding yang banyak dilalui kendaraan. Bahkan, Camat Jogoroto dan Kepala Desa Sumbermulyo turun juga menemui Poniti melihat kondisi rumahnya, yang sebelumnya bertahun-tahun pejabat di Jombang ini tidak melihat ada warganya yang mengalami kondisi seperti itu, kini Poniti pasrah sambil berharap ada kelanjutan rumahnya dibangun baru. Sementara itu, awak media ini mendatangi perangkat Desa Sumbermulyo, Selasa (1/7/2025) siang guna mendapatkan informasi mengenai nasib rumah Poniti selaku warganya, sayangnya kades dan staf Kesra yang ditemui tidak ada di tempat.

"Pak kades keluar Pak. Bagian kesra juga tidak ada di kantor. Saya tak punya kewenangan memberikan keterangan soal Bu Poniti," tukas salah seorang staf kantor desa tersebut. Sementara berita ini diturunkan menyebutkan, kelanjutan renovasi rumah Poniti tetap diselesaikan hingga Poniti bisa menempati kembali rumah miliknya satu-satunya ini. (gus)

foto : agus pamuji/kabarjatim

teks foto : Rumah tidak layak huni yang ditinggali Poniti saat dikunjungi rombongan Bupati Warsubi sebelum direnovasi total. Tampak rumah Poniti tahap renovasi sekira 20 persen berupa pondasi dan dinding kamar dan penyekat ruangan

Marak, Dugaan Pungli di Sekolah Agama Negeri dan Umum di Jombang

noreply@blogger.com (tw) — Tue, 24 Jun 2025 13:24:00 +0700

LSM Bangkit Minta Tindakan Tegas Pemangku Kebijakan Bidang

(foto ilustrasi/net)

JOMBANG, KABARINDONESIA.CO.ID - Dugaan praktek pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah agama di bawah lingkup Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang, Jatim, masih kerap terjadi. Saat musim penerimaan murid baru Tahun Pelajaran 2025 ini misalnya, indikasi pungli terhadap para peserta didik baru tak bisa dielakkan.

Buktinya, salah seorang wali murid baru berinisial DO dibebani biaya seragam untuk anaknya yang baru diterima di sekolah agama di daerah Diwek, Jombang.

Pasalnya, pihak kepala sekolah di sekolah tersebut memberikan surat edaran (SE) kepada seluruh wali murid baru agar membeli seragam sekolah senilai Rp 705 ribu.

Besaran dana yang harus disetorkan ke pihak sekolah melalui koperasi rencana untuk pengadaan seragam sebanyak 4 stel, sehingga membuat DO merasa kaget dan keberatan. Kepada awak media ini, DO selaku orang tua murid anaknya yang sekolah di madrasah itu menceritakan dibebani biaya sebesar Rp 705 ribu untuk pembelian 4 stel seragam anaknya. "Saya kaget kok ada biaya beli seragam sekolah sebesar Rp 705 ribu. Seragam yang dibeli masih berupa kain, bukan seragam jadi. Saya harus keluarkan ongkos lagi ke tukang jahit. Kan tambah biaya lagi saya," keluh DO yang bercerita kepada awak media ini, Sabtu (21/6/2025).

Karena keberatan, lanjut DO, ia mencoba minta keringanan biaya kepada pengurus koperasi dengan cara mencicil, selain itu juga menyampaikan ke pihak kepala sekolah agar menjadi perhatian serius. "Saya minta keringanan biaya dengan cara mencicil. Uang sebanyak itu rasanya berat sekali. Saya dengan pengurus koperasi dan sekolah sempat debat soal tarikan seragam sekolah digunakan apa saja," ungkap DO heran.

Karena belum ada solusi yang memuaskan, ujar pria berpenampilan sederhana ini, lalu melaporkan kejadian itu ke Kantor Kemenag Jombang terkait dugaan pungli yang dialaminya. "Setelah saya ceritakan semua ke pak Muhajir (Kepala Kemenag) lewat telepon selulernya. Alhamdulillah, saya bersyukur dibebaskan tidak bayar biaya seragam Rp 705 ribu.

Saya sampaikan terimah kasih banyak kepada Pak Muhajir yang cepat ambil tindakan bantu meringankan saya. Yang lebih penting lagi anak saya diterima di sekolah agama negeri agar bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan nyaman dan aman," ucapnya lirih.

Ketua LSM Bangkit Kabupaten Jombang Ratno Hadi menyayangkan sekali masih ada dugaan praktek pungli di sekolah-sekolah agama negeri dan sekolah-sekolah umum negeri di Jombang. Hadi mengatakan, praktek pungli bukan hanya tarikan seragam sekolah saja, biaya-biaya lainnya seperti program LKS dan iuran wajib juga dibebankan kepada orang tua murid. "Menurut saya praktek yang tak terpuji ini harus dihentikan. Saya kira harus ada landasan hukumnya yang kuat mengenai tarikan atau pungutan yang dibuat pihak sekolah," singgung Hadi yang dikenal kritis ini. Hadi mengaku memiliki data akurat mengenai praktek pungli di sejumlah sekolah agama dan umum, salah satunya yang dikeluhkan orang tua murid baru, DO. "Itu baru satu sekolah. Dugaan saya di sekolah lainnya juga banyak. Besaran pungutan bervariasi, ada Rp1 juta sampai Rp1,2 juta, tergantung kesepakatan rapat orang tua murid," tutur Hadi.

Karena itu, pihaknya berharap kepada pemangku kebijakan di bidang pendidikan di Jombang ini agar praktek pungli di sekolah negeri khususnya harus dihentikan, karena sudah dibantu pemerintah lewat dana BOS. "Harus ada sikap berani dan tegas menindak praktek pungli di sekolah yang merugikan orang tua murid," tegasnya.

Hadi menambahkan, mengutip dasar hukum atas praktek pungli yang dilarang, yaitu disebutkan dalam Pasal 12 huruf b Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dengan tegas melarang komite sekolah, baik secara kolektif atau persorangan melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Juga menekankan, bahwa berdasarkan PP No. 17 Tahun 2010, Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan terhadap siswa maupun orang tua. Pihak sekolah tidak boleh melakukan pungli atau membiarkan Komite Sekolah dan Paguyuban menarik pungutan dari orang tua siswa.

Menanggapi dugaan pungli di sekolah-sekolah agama, Kepala Kantor Kemenag Jombang H Muhajir menegaskan, pihaknya sudah mengintruksikan ke seluruh kepala sekolah agama agar berupaya sebisa mungkin tidak melakukan pungli kepada orang tua murid yang tidak mampu. "Kami sudah intruksikan ke seluruh kepala sekolah madrasah agar tak membebani orang tua murid yang tak mampu. Bagi yang tidak mampu ya harus dibebaskan," tegas Muhajir saat dikonfirmasi media ini lewat telepon selulernya, Sabtu (21/6/2025) malam.

Muhajir menjelaskan, seragam itu memang merupakan kebutuhan individu si anak yang mendapat persetujuhan orang tua murid, tetapi jangan sampai gara-gara tak mampu beli seragam sekolah, akhirnya anaknya menjadi putus sekolah. "Prinsipnya itu, jangan sampai anak-anaknya putus sekolah gara-gara tak mampu beli seragam. Jadi, itu yang harus dihindari," kata Muhajir sembari mengingatkan agar pihak sekolah tidak menangani langsung pengadaan seragam sekolah. (gus)

Gubug Reot Janda Lansia Poniti Nyaris Ambruk

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 22 Jun 2025 19:39:00 +0700

Direspon Cepat Bupati Warsubi

JOMBANG, KABARINDONESIA. Co.Id - Perasaan haru biru mewarnai suasana di rumah gubuk reot milik seorang janda tua bernama Poniti (60) yang tinggal di Dusun Semanding, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jatim. Betapa tidaknya, Poniti janda yang ditinggal meninggal suaminya ini, selama hidupnya tak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, selain hanya mengandalkan buruh tani di sawah milik tetangganya jika musim tanam atau musim panen, Poniti baru dipanggil untuk bekerja sebagai buruh tani. Selain itu, ada tetangga Poniti yang dermawan memberikan bantuan paket sembako, tiap tahun Poniti juga dapat langsung bantuan tunai dari pemerintah pusat melalui transfer ATM. Mengenai tempat tinggalnya pun, Poniti hanya bisa pasrah melihat kondisi rumahnya yang tidak layak dibiarkan begitu saja yang tampak berantakan, seperti atap genteng banyak yang rusak di sana sini ditutupi terpal plastik, tiang penyangga bambu rumah sudah lapuk dimakan rayap, dinding-dinding anyaman bambu juga sudah rusak dimakan usia, lantai tanah, dapur dan ruang dalam rumah tanpa ada pemisah, sehingga saat hujan deras dan angin kencang bisa saja ambruk seketika. Namun, sangat bersyukur Poniti bersama anak-anaknya yang tinggal jadi satu ini masih dilindungi ALLAH SWT.

Kini, penderita Poniti tak lagi menahan beban berat selama bertahun-tahun, setelah berita viral di media massa dan medsos mengenai kondisi rumah sang janda lansia membuat sejumlah pihak, khususnya pejabat Pemkab Jombang turun langsung mendatangi rumah Poniti, Kamis (19/6/2025). Mulai dari Bupati Jombang H Warsubi, Wabup Gus Salman, Sekda Agus Purnomo, Ketua DPRD Hadi Atmaji, kepolisian Polres Jombang serta beberapa ASN mendampingi rombongan bupati menemui Poniti di rumahnya yang terletak di pinggir jalan Desa Semanding yang banyak dilalui kendaraan. Bahkan, Camat Jogoroto dan Kepala Desa Sumbermulyo turun juga menemui Poniti melihat kondisi rumahnya, yang sebelumnya bertahun-tahun para pejabat ini tidak melihat ada warganya yang mengalami kondisi kesulitan seperti itu. Oleh karena itu, Bupati Warsubi bersama jajarannya merespon cepat membantu pemulihan ekonomi dan rumah miskin Poniti yang ditinggali bersama 3 orang anaknya ini.

Warsubi memastikan kehadiran Pemkab Jombang yang dirasakan oleh warga yang tengah dilanda musibah dan kemiskinan ekstrem mendapat perhatian serius. Dua kasus sosial yang mendapat perhatian khusus yakni kebakaran rumah milik lansia berusia 85 tahun bernama Saudah di Dusun Jetak, Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno serta kondisi memprihatinkan rumah tak layak huni milik Poniti di Dusun Semanding, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto ini.“Kami hadir bersama Dinsos untuk memberikan dukungan langsung, baik secara moral maupun materiil. Ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam setiap musibah warga,” kata Wiku kepala OPD.

Kepala Dusun Semanding, Mulyadi, membenarkan kondisi yang dialami keluarga Poniti. "Iya, Bu poniti warga kami di Semanding. Kami sudah pernah menawarkan perbaikan rumah Bu Poniti lewat swadaya warga, tapi Bu Poniti belum mau," kata Mulyadi kepada awak media ini saat ditemui di rumahnya tak jauh dari rumah Poniti. Padahal, kata dia lagi, berulang kali menyampaikan laporan ke perangkat desa maupun kecamatan sayangnya belum direspon. “Kami bersyukur, akhirnya mendapat perhatian dari Abah Bupati. Ini harapan baru bagi bu Poniti dan anak-anaknya,” kata Mulyadi ikut bersyukur dan gembira. Kehadiran Bupati Warsubi di rumah sangat sederhana dan disambut haru Poniti. Ia tak mengira pemimpin daerah datang sendiri ke rumahnya. "Terima kasih, Abah Bupati. Saya gak percaya didatangi langsung sama Abah Bupati. Terima kasih sudah peduli sama orang kecil seperti kami. Semoga Allah membalas kebaikan Abah dan semua yang membantu," ucap Poniti sambil menyela air mata yang jatuh ke pipi. Melihat kondisi sosial ekonomi warganya yang tak berdaya ini, Bupati Warsubi mengatakan tidak boleh ada warga yang tinggal di rumah yang mengancam keselamatannya.

“Ini soal kemanusiaan dan pemerintah harus hadir. Terima kasih juga pada pendamping sosial PKH yang telah memberikan informasi ini sehingga Bu Poniti bisa segera menerima bantuan rumah tidak layak huni,” ujar Abah Bupati. Langkah cepat Bupati Jombang ini menuai penghargaan tinggi dari warga dan tokoh masyarakat setempat. Banyak pihak berharap, tindakan ini menjadi awal dari sistem yang lebih responsif dan empatik terhadap warga miskin dan rentan. Saat media ini mendatangi rumah Poniti, tampak sejumlah pekerja bangunan pelan-pelan mulai menurunkan genteng, ruang dalam dan dapur yang tampak barang-barang berserakan mulai dibersihkan sebagai bukti perintah Bupati Warsubi agar rumah Poniti segera diperbaiki. Kabar gembira diterima media ini, Poniti juga mendapat bantuan dana Rp 5 juta dari perangkat Desa Sumbermulyo. (gus/*)Kehadiran Bupati Warsubi di rumah sangat sederhana dan disambut haru Poniti. Ia tak mengira pemimpin daerah datang sendiri ke rumahnya. "Terima kasih, Abah Bupati. Saya gak percaya didatangi langsung sama Abah Bupati. Terima kasih sudah peduli sama orang kecil seperti kami. Semoga Allah membalas kebaikan Abah dan semua yang membantu," ucap Poniti sambil menyela air mata yang jatuh ke pipi. Melihat kondisi sosial ekonomi warganya yang tak berdaya ini, Bupati Warsubi mengatakan tidak boleh ada warga yang tinggal di rumah yang mengancam keselamatannya. “Ini soal kemanusiaan dan pemerintah harus hadir. Terima kasih juga pada pendamping sosial PKH yang telah memberikan informasi ini sehingga bu Poniti bisa segera menerima bantuan rumah tidak layak huni,” ujar Abah Bupati. Langkah cepat Bupati Jombang ini menuai penghargaan tinggi dari warga dan tokoh masyarakat setempat. Banyak pihak berharap, tindakan ini menjadi awal dari sistem yang lebih responsif dan empatik terhadap warga miskin dan rentan. Saat media ini mendatangi rumah Poniti, tampak sejumlah pekerja bangunan pelan-pelan mulai menurunkan genteng, ruang dalam dan dapur yang tampak barang-barang berserakan mulai dibersihkan sebagai bukti perintah Bupati Warsubi agar rumah Poniti segera diperbaiki. Kabar gembira diterima media ini, Poniti juga mendapat bantuan dana Rp 5 juta dari perangkat Desa Sumbermulyo. Kehadiran Bupati Warsubi di rumah sangat sederhana dan disambut haru Poniti. Ia tak mengira pemimpin daerah datang sendiri ke rumahnya.

"Terima kasih, Abah Bupati. Saya gak percaya didatangi langsung sama Abah Bupati. Terima kasih sudah peduli sama orang kecil seperti kami. Semoga Allah membalas kebaikan Abah dan semua yang membantu," ucap Poniti sambil menyela air mata yang jatuh ke pipi. Melihat kondisi sosial ekonomi warganya yang tak berdaya ini, Bupati Warsubi mengatakan tidak boleh ada warga yang tinggal di rumah yang mengancam keselamatannya. “Ini soal kemanusiaan dan pemerintah harus hadir. Terima kasih juga pada pendamping sosial PKH yang telah memberikan informasi ini sehingga bu Poniti bisa segera menerima bantuan rumah tidak layak huni,” ujar Abah Bupati.

Langkah cepat Bupati Jombang ini menuai penghargaan tinggi dari warga dan tokoh masyarakat setempat. Banyak pihak berharap, tindakan ini menjadi awal dari sistem yang lebih responsif dan empatik terhadap warga miskin dan rentan. Saat media ini mendatangi rumah Poniti, tampak sejumlah pekerja bangunan pelan-pelan mulai menurunkan genteng, ruang dalam dan dapur yang tampak barang-barang berserakan mulai dibersihkan sebagai bukti perintah Bupati Warsubi agar rumah Poniti segera diperbaiki. Kabar gembira diterima media ini, Poniti juga mendapat bantuan dana Rp 5 juta dari perangkat Desa Sumbermulyo. (gus/*)

foto : AGUS PAMUJI dan ISTIMEWA

teks foto : Gubug reot yang ditinggali Poniti bersama anak-anaknya yang sangat memprihatinkan (atas). Bupati Jombang Warsubi menyerahkan bantuan kepada Poniti disaksikan sejumlah pejabat penting (bawah)

Wiwit Kopi Kampung Adat Segunung : Tradisi Syukur, Pelestarian Budaya dan Promosi Wisata Wonosalam

noreply@blogger.com (tw) — Tue, 17 Jun 2025 08:12:00 +0700

JOMBANG, KABARINDONESIA.Co. Id - Suasana terik matahari dan udara sejuk segar menyeliputi Kampung Adat Segunung, yang terletak di Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, Jawa Timur, di mana masyakat setempat kembali menggelar tradisi tahunan Wiwit Kopi, Sabtu (14/6/2025). Bertempat di Balai Ageng Giri Kedaton, acara ini menjadi simbol rasa syukur masyarakat atas hasil panen kopi sekaligus menjadi upaya melestarikan warisan budaya leluhur yang telah berlangsung secara turun-temurun. Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Miftahul Ulum ST MSi, beserta rombongan, jajaran perangkat Desa Carangwulung serta tamu wisatawan dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, Jakarta, Malang hingga Sorong, Papua. Kepala DLH Jombang Miftahul Ulum tampak hadir di tengah masyarakat saat prosesi doa bersama di lokasi kebun kopi. Prosesi Wiwit Kopi diawali dengan doa bersama yang dipimpin para tokoh adat di tengah kebun kopi.

Usai doa, warga memetik biji kopi merah pertama sebagai tanda dimulainya musim panen. Biji kopi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tomblok (wadah anyaman bambu) dan diarak secara adat menuju Pendopo Agung Giri Kedaton di Dusun Carangwulung. Setibanya di pendopo, prosesi dilanjutkan dengan sedekah bumi berupa persembahan hasil bumi warga sebagai wujud syukur sekaligus doa bersama agar panen tahun ini membawa berkah dan keberkahan. Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan pertunjukkan seni tradisional seperti jaran kepang, tari remo dan arakan tumpeng, menghadirkan suasana sakral sekaligus meriah. Ketua Kampung Adat Segunung, Supi’i, menjelaskan, tradisi ini merupakan ekspresi spiritual dan sosial masyarakat.

“Wiwit Kopi adalah bentuk rasa syukur kami kepada ALLAH SWT atas berkah panen. Sekaligus menjadi sarana mempererat persaudaraan antarwarga dan melestarikan budaya leluhur agar tidak punah,” ungkapnya.

Supi’i juga menambahkan, Dusun Segunung memiliki 60 - 70 hektare lahan kopi dengan produksi tahunan mencapai 50 - 60 ton. “Jenis kopi yang dominan adalah Robusta, meskipun ada juga varian Excelsa dan Arabika. Produk kami dipasarkan melalui berbagai jalur, mulai dari tengkulak, kerja sama dengan pabrik kopi, kafe hingga home industry lokal yang berkembang di wilayah Wonosalam,” jelasnya.

Tokoh masyarakat Wonosalam, Hadi Suyatno, turut memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan tradisi ini. “Wiwit Kopi tidak hanya sebagai wujud rasa syukur, tetapi juga menjadi ajang promosi budaya dan pariwisata. Kegiatan ini menarik minat wisatawan dan media, serta menjadi contoh nyata bagaimana tradisi lokal bisa mendukung ekonomi daerah melalui wisata berbasis budaya,” tuturnya.

Selain ritual adat, acara ini juga diramaikan dengan pertunjukan karawitan bocah Segunung, campursari, serta lomba tradisional seperti goreng kopi dan nasi ampok, yang mengundang antusiasme warga dan wisatawan. Dengan demikian, Wiwit Kopi di Kampung Adat Segunung bukan sekadar ritual tahunan, melainkan cerminan kearifan lokal yang menyatukan nilai spiritual, budaya, ekonomi dan pariwisata. Sebuah warisan yang layak dijaga dan dijadikan inspirasi daerah lain di Indonesia. (agus pamuji)

foto : istimewa for kabarjatim

teks foto : Sebagai rasa syukur kepada ALLAH SWT masyarakat Dusun Segunung gelar wiwit kopi yang melimpah dengan pesta adat, arak-arakan, kesenian kuda lumping dan berebut gunungan buah-buahan

"Kenaikan Gaji Harus Dibarengi Tindakan Hakim Perkuat Martabat Peradilan"

noreply@blogger.com (tw) — Sat, 14 Jun 2025 07:45:00 +0700

Bambang Soesatyo

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji para hakim dengan besaran hingga 280 persen. Kebijaksanaan ini tidak hanya menunjukan kepedulian presiden pada aspek kesejahteraan hakim, melainkan juga mengandung pesan tentang menjaga kemurnian martabat peradilan. Langkah Presiden Prabowo itu hendaknya ditanggapi korps hakim dengan komitmen semakin memperkokoh pondasi etika dan moral.

“Kebijaksanaan Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim patut diapresiasi, karena presiden menjawab aspirasi komunitas hakim dengan tindakan nyata. Sudah sangat lama kita semua mendengar aspirasi atau keluhan para hakim tentang gaji mereka yang minim. Kini, kita mendorong korps hakim untuk segera berkonsolidasi memperkuat komitmen menjaga kemurnian martabat peradilan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menilai keputusan Presiden hadir di saat yang sangat tepat. Citra lembaga peradilan, terutama di tingkat pengadilan negeri dan tinggi, tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan oknum hakim telah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Misalnya, di bulan April 2025 lalu, Kejagung menangkap seorang Ketua Pengadilan Negeri dan tiga hakim lainnya karena diduga menerima suap sebesar Rp 60 miliar untuk memberikan vonis bebas kepada tiga terdakwa dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO).

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menetapkan vonis tujuh tahun penjara kepada dua oknum hakim karena terbukti menerima suap demi membebaskan seorang terdakwa kasus pembunuhan pada 2024. "Jika kita ingin memulihkan kepercayaan publik, maka penguatan integritas hakim menjadi mutlak. Kenaikan gaji ini harus dibarengi dengan konsolidasi internal para hakim untuk menegakkan kembali fondasi etika dan moral," kata Bamsoet. Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil Presiden bukanlah cek kosong. Kenaikan gaji merupakan amanah besar bagi korps hakim untuk menjalankan peran sebagai penjaga keadilan tanpa cela, bebas dari intervensi dan korupsi.

"Saatnya para hakim membuktikan diri bahwa kesejahteraan yang lebih baik akan sejalan dengan peningkatan kualitas moral dan profesionalisme. Hakim adalah cermin keadilan, dan di tangan merekalah martabat peradilan dijaga atau dirusak,” pungkas Bamsoet. (*/kg)

Perjalanan Spiritual 14 Bulan Naik Sepeda Ontel Tembus ke Makkah Tunaikan Haji

noreply@blogger.com (tw) — Mon, 9 Jun 2025 18:09:00 +0700

Dihadang Gurun Pasir dan Preman Minta Doa

Kabiro Jombang Agus Pamuji bersama Yunus Abdurahman

JOMBANG, KABARINDONESIA.Co. Id - Menunaikan kewajiban Rukun Islam kelima ibadah haji ke Tanah Suci Makkah tidak harus menunggu belasan atau puluhan tahun setelah resmi mendaftar ke Kantor Kemenag RI. Asalkan punya niat dan tekat yang kuat karena ALLAH SWT, maka berangkat haji ke Tanah Suci Makkah bisa dilakukan dan ditempuh lewat jalur darat, meski penuh perjuangan, tantangan, rintangan, ujian dan godaan. Itulah yang dilakukan seorang mujahid kelahiran Kota Santri Jombang, Jatim, tahun 1981 bernama Yunus Abdurahman saat menunaikan ibadah haji sendirian ke Tanah Suci Makkah lewat jalur darat dengan menggunakan sarana transportasi sepeda ontel (gowes). Yunus melaksanakan ibadah haji itu bukan mendaftar sebagai haji reguler yang dikelola Kementerian Agama RI.

Lho ? Pria bersahaja ini menuturkan, pengalaman spiritualnya ketika melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Makkah hanya bermodalkan sepeda ontel menghabiskan waktu selama 14 bulan hingga tembus ke Mekkah dan Madina sebagai tujuan utamanya. Bagaimana kisahnya ? "Ya, itu saya lakukan di tahun 2022, tepatnya tanggal 7 Juli, saat itu kondisi covid 19 sudah agak reda. Saya tempuh perjalanan darat naik sepeda ontel melintasi 14 negara, di antaranya Pakistan, Myanmar, Bangkok, Thailand, Banglades, Oman, Riyard hingga Arab Saudi," tutur Yunus, alumni Ponpes Tebuireng, Jombang 1999-2004 saat santai diwawancarai awak media ini, di sebuah masjid Desa Mayangan, baru-baru ini. Perjalanan seorang sufi yang dilakukan pria muda ini bukan tanpa alasan yang berarti, ia melakukan itu karena panggilan jihad di jalan ALLAH dengan cara berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yunus mengaku tak bawa bekal yang cukup seperti uang saku selama perjalanan, selain sepeda ontel, pakaian dan paspor. Ia mendapat uang saku Rp 100 ribu dari seorang kyai, bahkan uang saku yang disimpannya masih utuh sampai pulang ke rumah dengan sepeda ontelnya. Yunus menuturkan, sepeda ontel dan kelengkapannya seperti ban dalam, ban luar serta alat pompa disiapkan oleh sahabat baiknya dengan cuma-cuma.

"Sepeda ontel yang saya pakai ini dipinjami kawan baik saya. Uang 100 ribu juga masih utuh," ucapnya lirih. Sebelum berangkat, ia terlebih dahulu minta doa restu orang tuanya serta ijin istri. Dari keluarganya itu setelah mendapat restu dan dukungan, Yunus mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Ia mulai start dari Desa Kasembon, Malang 7 Juli 2022, sebelumnya sempat mampir dulu di Ponpes Midanut Ta'lim, Desa Mayangan, Jogoroto selama 3 hari, kemudian tanggal 10 Juli melanjutkan perjalanan naik sepeda ontel ke Jakarta, Batam, Singapura, Pakistan dan seterusnya. Ketika harus istirahat karena lela di malam hari, Yunus mendatangi masjid ke masjid untuk istirahat dan salat. Terkadang Yunus dimintai jamaah masjid untuk berdakwah usai salat. Meski bekal uang yang dibawanya itu tak memadai, Yunus mengaku sangat bersyukur mendapat bantuan dari warga selama di perjalanan.

"Entah dari mana, tiba-tiba saja ada orang menghampiri saya ngasih bantuan. Ya, banyak yang bantu tapi saya tolak. Yang pasti, semuanya itu ALLAH berikan kemudahan dan kelancaran," ucap pria lulusan SMK Dwija Bhakti (STM Dwija Bhakti) Sengon, Jombang ini. Ia melanjutkan kisahnya, saat tiba di Pakistan hendak menuju Oman, sepeda ontel yang ditumpangi ada kendala penyeberangan, sehingga terpaksa naik pesawat sampai tiba di Oman.

"Sepeda ontel saya titipkan di rumah orang di Pakistan. Ada orang baik mbarengi (mengajak) saya naik pesawat. Alhamdulillah, saya dinaikkan pesawat sampai di Oman. Dari Oman ke Arab Saudi saya tempuh jalan kaki berjarak sekitar 500 km, belum lagi menuju Makkah perlu perjalanan lama lagi dengan jarak tempuh sekitar 1.800 km," tutur Yunus. Kemudian dari Oman ke Arab Saudi kembali jalan kaki. Tiba di Arab Saudi ia belum ada niat ibadah haji, karena masih menunggu 3 bulan lagi setelah Ramadan.

"Saya masuk kota Makkah 19 April 2023. Tiga bulan menunggu di Makkah sampai selesai puasa Ramadan, baru niat menunaikan haji," papar Yunus, alumni Universitas Hasyim As'ari (Unhasy) Tebuireng Jombang ini. Selama di Arab Saudi, lanjutnya, ia menginap dari hotel ke hotel selama 3 bulan. Yunus mengaku bersyukur saat tiba di Kota Makkah disambut hangat oleh petugas haji Kemenag RI Makkah, karena saat itu ada pertemuan pengurus NU sedunia di Makkah. "Waktu saya lapor ke petugas haji Indonesia di Makkah ada pertemuan pengurus NU sedunia, saya disambut baik lalu dipersilakan gabung bersama kloter haji asal Indonesia. Kelengkapan haji saya juga dipenuhi," tutur Yunus dengan mata berkaca-kaca, karena rasa syukurnya ALLAH berikan kemudahan dan kelancaran. Petualangan bapak anak satu yang berprofesi sebagai guru SMA di Jombang ini selain menghadapi badai gurun pasir di Oman yang ganas, ia juga dihadang seorang preman jalanan. "Saya pikir orang ini datangi saya mau apa, ee sekalinya minta didoakan. Ya, saya bantu doa, setelah itu orangnya pergi," tutur Yunus.

Ditanya apa hikmah yang didapat selama melakukan perjalanan spiritual dari Jombang (Indonesia) ke Makkah, Yunus menuturkan, misi dakwah yang dilakukannya itu sebuah momentum penting yang dijalani selama 40 hari mendatangi tiga masjid besar yang sangat istimewa sebagai simbol persatuan umat Islam seluruh dunia. Banyak umat muslim yang ia temui, dari segi amaliahnya memang berbeda-beda, tapi mengenai syahadatnya sama, kiblatnya pun sama, hanya beda tata cara beribadah karena mengikuti mazhab masing-masing dan semuanya adalah saudara sesama umat Islam. "Saya menjalani tirakat sunnah 40 hari mendatangi tiga masjid yang sangat istimewa, baru dua yang sudah saya kunjungi, Masjid Nabawi Madina dan Masjidil Haram Makkah, tinggal satu lagi masjid di Palestina yang belum saya kunjungi, yaitu Masjid Al Aqsoh. Insyaallah, saya rencana berangkat lagi Juni tahun ini, kira-kira tanggal 23 Juni. Tujuan saya selain menunaikan haji, juga ingin mendatangi Masjid Al Aqsoh di Palestina," ujarnya penuh yakin dirinya bisa berangkat dengan tetap membawa sepeda ontel. Bahkan, perjalanan kedua nanti ini Yunus memperkirakan ada 23 negara yang dilalui, di antaranya China, Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Benua Eropa, Kuwait dan Iran sampai tiba di Makkah Tahun 2027 mendatang. Yunus mengingatkan, betapa pentingnya perjalanan spiritual relegi ini harus berangkat dari niat awal yang tulus ikhlas hanya berharap ridho ALLAH SWT. Pasalnya, selain dirinya melakukan seperti itu, banyak juga orang melakukan perjalanan haji mandiri lewat jalur darat, sayangnya di pertengahan belum sampai tiba di Kota Suci Makkah tidak berhasil.

"Ada orang niatnya sama seperti saya berangkat haji sendirian lewat jalur darat, tapi baru masuk wilayah Sumatera gagal kembali pulang ke rumah. Dia berada di Sumatera sekira 3 tahun belum sampai tiba di Makkah kembali pulang, karena putus asa. Jadi, segala sesuatunya harus dipersiapkan secara matang, baik soal niatnya maupun fisik dan mental. Termasuk bekal seperlunya yang harus dibawa. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur niat dan keiinginan saya ALLAH SWT kabulkan, pulang ke rumah dengan selamat pakai sepeda ontel," tutup Yunus. (agus pamuji)

H Suwandi Salat Idul Adha bersama Prof Mahfud MD

noreply@blogger.com (tw) — Fri, 6 Jun 2025 09:43:00 +0700

Di Masjid Jamiq Kalurahan Minomartani Kabupaten Sleman

H Suwandi bersama Mahfud MD

YOGYA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Jawa Timur (FKKJT) Kota Balikpapan, H Suwandi, melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Jamiq, Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). H Suwandi adalah salah satu pengusaha properti sukses di bawah bendera Etika Group, membuka usaha propertinya di Kota Balikpapan maupun kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur, termasuk pula merambah usaha propertinya di kabupaten/kota di Provinsi DIY. Salah satu usaha propertinya di DIY, yaitu di wilayah Kabupaten Sleman, usahanya terus berkembang dengan baik dan mampu menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar.

Selain aktif dalam bidang usaha, sosial kemasyarakatan, H Suwandi sosok yang religius, suka membantu sesama. "Tadi saya melaksanan salat Idul Adha di Masjid Jamiq, Minomartani Kabupaten Sleman, DIY. Bersama pula salah satu tokoh di bangsa ini Bapak Prof Mahfud MD," ungkap H Suwandi dihubungi kabarjogja, Jumat 6 Juni 2025.

"Atas nama keluarga dan juga keluarga besar Etika Group, kami mengucapkan selamat Idul Adha. Semakin merajut tali persaudaraan," imbuh H Suwandi, asal Kota Blitar - Jawa Timur. Masih kata H Suwandi, semua tokoh bangsa harus mengerti dan mau belajar membaca sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga generasi berikutnya tidak lupa dengan sejarah bangsanya. "Sehingga untuk mengisi kemerdekaan dan membangun negeri ini tidak salah arah. Tujuan akhir membangun bangsa ini kan di sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rayat Indonesia. Bukan hanya segolongan kecil bangsa ini. Itu cita-cita luhur pendiri bangsa ini," harap H Suwandi.

H Suwandi yang pernah menulis buku biografinya dari masa kecil hingga sukses sekarang ini, mengajak kaum muda khususnya untuk ulet dan terus mengasah kemampuannya dalam mengisi pembangunan. "Sekali lagi, membangun negeri ini untuk semuanya, harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," tegasnya. (kg)

DPP KNPI Minta Pembelian Jet Tempur Rafale Disesuaikan Kebutuhan Pertahanan Nasional

noreply@blogger.com (tw) — Thu, 29 May 2025 15:55:00 +0700

Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunnisa menilai pembelian Jet Rafale menggunakan anggaran berlebihan dan harus diefektifkan sesuai kebutuhan sistem pertahanan Indonesia. Walaupun keputusan pembelian 42 unit jet tempur buatan Prancis, senilai USD 8,1 miliar ini, merupakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) nasional. "Pembelian Jet Rafale jangan hanya boros di anggaran, namun juga harus memiliki nilai efektivitas untuk pertahanan nasional. Jangan hanya karena ambisi memiliki banyak pesawat tempur, tapi manfaatnya tidak bisa dirasakan," kata Nisa sapaan akrabnya Putri Khairunnisa kepada media, Kamis (29/5/2025) di Jakarta.

Menurut Nisa, rencananya enam unit pertama tiba pada 2026, dan sisanya menyusul kemudian. Jet Rafale sendiri merupakan pesawat tempur generasi 4.5 yang selama ini dipandang sebagai simbol kekuatan militer modern. "Keputusan ini pada awalnya dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat pertahanan udara. Namun, peristiwa terbaru yang melibatkan jet Rafale milik India dalam konflik dengan Pakistan mengguncang persepsi dan menimbulkan pertanyaan besar," tandas Nisa.

Kata dia, pertanyaan-nya apakah Rafale benar-benar pilihan yang efektif dan efisien untuk Indonesia? Jangan sampai kasus perang udara India-Pakistan menjadi bukti kegagalan Rafale yang ditembak jatuh oleh Jet Murah asal China. "7 Mei 2025 kemarin, Pakistan mengklaim telah menembak jatuh lima pesawat tempur India, termasuk tiga jet Rafale, menggunakan pesawat J-10 C buatan Tiongkok dan rudal PL-15 jarak jauh. Ini pertama kali Rafale ditembak jatuh dalam pertempuran, sehingga meruntuhkan citra keunggulan teknologi Barat," jelas Nisa.

Apalagi kata Nisa, situasi ini menjadi lebih ironis jika melihat bahwa J-10 C hanya dihargai sekira USD 50 juta. Malahan ada pesawat jauh lebih murah dari harga satu unit Rafale yang mencapai USD 192 juta. "Penembakan terhadap Rafale dilakukan oleh jet J-10C buatan Tiongkok yang digunakan oleh Angkatan Udara Pakistan. Jet-jet ini tampak memiliki kemampuan beyond visual range (BVR) hingga 145 kilometer," lanjut Nisa.

Yang mengejutkan lagi kata Nisa, dunia bukan hanya perihal kerugian India, akan tetapi fakta bahwa Rafale yang dianggap sebagai ujung tombak kekuatan udara dapat dijatuhkan. "Masak pesawat tempur yang harganya empat kali lebih murah dari Jet J-10 C atau sekitar USD 50 juta per unit. Kok malah bisa mengalahkan Rafale yang harganya mencapai hampir USD 200 juta per unit," tukas Nisa.

Efektivitas vs Efisiensi : Harga Tidak Menjamin Kemenangan

Jet Tempur Rafale Kata Nisa, kejadian ini menjadi titik kritis dalam menilai efektivitas pertahanan berbasis alutsista dengan anggaran yang mahal. Dalam benak pikiran kita bisa melihat tumbangnya rafela. "Apakah pembelian Rafale benar-benar didasarkan pada kebutuhan strategis atau hanya pada gengsi dan diplomasi pertahanan," tanyanya.

Nisa tidak menyangsikan Jet Rafale dalam memiliki teknologi canggih, termasuk kemampuan multirole, radar AESA, dan sistem peperangan elektronik. Namun, semua itu tampaknya tidak cukup dalam menghadapi rudal modern dan sistem taktis yang lebih murah namun efisien. "J-10 C dan PL-115 telah memasuki perang modern yang saat ini lebih mengedepankan kecerdasan sistem dan integrasi jaringan. Sehingga prosesnya bukan lagi semata keunggulan aerodinamika atau nama besar produsen," pungkas Nisa. (*/red)

16 Tim Siap Tempur di Migas Cup XI 2025

noreply@blogger.com (tw) — Sat, 24 May 2025 07:27:00 +0700

TURNAMEN Bulutangkis Migas Cup XI 2025 kembali digelar. Ada 16 tim atau perusahaan migas yang ikut berpartisipasi dalam Migas Cup 2025 ini. Tim tersebut yakni SKK Migas Perwakilan Kalsul, PT Badak NGL, PPN Regional Jatimbalinus, PPN MOR VI Kalimantan, PPN Regional Sulawesi, PPN Regional Papua Maluku, KPI RU V, PHR Zona 4, PHI Reg 3 Zona 8 , PHI Reg 3 Zona 9, PHI Reg 3 Zona 10, PEPC Zona 11&13, JOB Tomori, PT Patra Jasa, PT PDSI dan PT Elnusa.

Migas Cup ini merupakan turnamen bulutangkis beregu putra yang terdiri dari ganda prestasi dan veteran. Namun kegiatan ini juga menampilkan pertandingan ganda putri. Kegiatan yang digelar di Gelora Patra pada 23 - 25 Mei ini akan menjadi pertemuan atlet terbaik yang berada di perusahaan migas. Bahkan sudah beberapa tahun ini tim dari luar Kalimantan dan Sulawesi turut juga meramaikan, yakni dari Jawa dan Papua. Diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Migas CUP XI 2025, Sutrisno, persiapan panitia untuk menggelar Migas Cup ini sudah cukup maksimal.

Ada 16 tim yang akan tampil, hal ini merupakan kerja ekstra dari panitia untuk mengajak perusahaan migas lainnya untuk berpartisiapasi. “Kami berharap kegiatan lebih baik lagi, lebih meriah dan berjalan dengan lancar,” harap Inok begitu panggilan akrab Sutrisno. Diterangkannya kembali, rencananya Migas CUP XI 2025 dibuka oleh Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud.

Surat undangan telah dilanyangkan, selain itu pihak panitia juga menyiapkan eksibisi agar Walikota Balikpapan bisa bermain bulutangkis dengan managemen perusahaan dan peserta Migas Cup, terangnya. Selaku panitia pelaksana, dirinya menyampaikan untuk masyarakat Balikpapan yang gemar olahraga bulutangkis dapat menyaksikan turnamen ini secara gratis. Pertandingan digelar dari pagi hingga malam hari. “Bagi masyarakat Balikpapan yang gemar bulutangkis jangan lewatkan untuk menyaksikan aksi dari atlet di Migas Cup 2025 ini,” ajak Inok.

Ditambahkan Danang Agung selaku panitia pengarah sekaligus Manager Tim dari SKK Migas Kalsul, dirinya mengapresiasi kerja keras dari panitia Migas Cup 2025. Mengingat dari tahun ke tahun peserta kegiatan ini terus bertambah. “Hal ini tak lain dari kerja panitia yang harus kami apresiasi. Karena tahun ini peserta mencapai 16 tim yang akan hadir. Selain pertandingan akan semakin seru tentunya kegiatan tahunan ini semakin dikenal oleh perusahaan migas lainnya,” ungkap Danang.

Danang mengingatkan, bahwa tujuan utama kegiatan ini lebih pada menjalin silaturahmi antarpekerja di lingkungan perusahaan migas yang telah berkontribusi terhadap ketahanan energi bangsa. “Tujuan kegiatan ini lebih pada silaturahmi antarpekerja migas. Bagi tim untuk meningkatkan prestasi dan memperoleh juara itu bonus saja. Yang penting semua sehat dan semua peserta adalah juaranya,” tandas Danang Agung. (*/kk)

Relawan Bara JP Tolak Jokowi Maju Calon Ketua Umum PSI

noreply@blogger.com (tw) — Mon, 19 May 2025 12:09:00 +0700

Diharapkan Fokus pada Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

JAKARTA - Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyatakan menolak pencalonan mantan Presiden Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebaiknya Jokowi fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, kemajemukan, toleransi dan kebhinnekaan. Pernyataan keras ini disampaikan pendukung setia Jokowi, Relly Reagan yang menjabat Sekretaris Jenderal Bara JP, kepada awak media, Senin (19/5/2025) pagi di Jakarta.

Ia menegaskan Pakdhe Jokowi sapaan akrab Joko Widodo, tidak perlu bergabung atau menjadi Dewan Pembina PSI, sebab sudah memiliki basis relawan yang cukup besar. “Enggak usahlah. Lebih baik beliau duduk sebagai negarawan ya. Banyak simpatisan di luar partai atau di dalam partai lebih berharap Pak Jokowi posisinya duduk di tengah,” ucap Reagen sapaan akrab Relly Reagen.

Dirinya menjelaskan, pernah mengusulkan ke Jokowi agar Relawan Bara JP membuat partai politik tiga bulan lalu. Alasannya, Bara JP sudah memiliki cabang di 34 provinsi dan 340 kabupaten/kota serta 17 negara. Namun, Jokowi menolak. Ia mengatakan memiliki gagasan membuat partai super terbuka. Jokowi menjelaskan partai super terbuka yang dimaksud adalah di mana setiap anggota bisa memilih ketua umumnya.

“Kalau Pak Jokowi mau masuk sebagai ketua umum partai, ya partai baru sekalian yang super terbuka, yang memang doktrinnya bisa dibuat sebagaimana mestinya,” kata Reagen. Sementara itu, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaaf Patty, mengatakan, Bara JP perlu mengkaji ulang posisinya apabila mantan Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Utje mengatakan, Bara JP tidak masalah apabila Jokowi bergabung dengan partai politik. Sebab, kata dia, sewaktu di PDIP pun Jokowi hanya sebatas kader. Namun, lain hal apabila Jokowi menjadi Ketua Umum. Ia mengatakan Jokowi akan menjadi simbol politik apabila menjadi Ketua Umum partai. Posisi ini, kata Utje, akan membuat para relawan, terutama Bara JP, gamang.

“Begitu menjadi Ketua Umum, kami mesti mendefinisikan ulang. Karena kami selama ini kan independen. Nah seandainya Bapak jadi Ketua Umum, kami pasti harus ikut menentukan sikap. Apakah secara individu ke sana atau organisasi ini melebur,” kata Utje, Sabtu (17/5/2025).

Utje mengatakan, kelompok relawan akan gamang karena mayoritas relawan bukan partisan. Kendati Bara JP tidak ingin Jokowi menjadi Ketua Umum partai politik, Utje mengatakan mencalonkan diri sebagai ketua umum adalah hak konstitusional Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan masih memperhitungkan apakah akan ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum PSI atau tidak. Ia menanggapi peluang dirinya untuk ikut bertarung dalam bursa calon Ketua Umum partai yang saat ini dipimpin putra bungsunya sendiri, Kaesang Pangarep. “Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” ujarnya saat ditemui di Kota Solo, Rabu 14 Mei 2025 dilansir dari tempo.co.

PSI membuka pendaftaran bakal calon ketua umum partai pada 13 Mei 2025 hingga akhir bulan ini. Proses penetapan dan pengumuman nama-nama calon ketua umum rencananya dilakukan hingga 18 Juni 2025. Setelah itu, para calon ketum akan melaksanakan proses kampanye mulai 19 Juni hingga 11 Juli 2025. Selanjutnya, pada 10 Juli 2025, PSI akan mengumumkan daftar pemilih tetap pemilu raya partai. Sedangkan mulai 12 hingga 19 Juli 2025, partai memasuki masa pencoblosan. Adapun rangkaian tahapan pemilu raya ini akan bermuara pada Kongres PSI. Pengumuman hasil pemilu raya PSI rencananya dilakukan dalam Kongres PSI pada 19 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah. (*/red)

Warga Resah, Rumah Karaoke di Kota Probolinggo

noreply@blogger.com (tw) — Fri, 9 May 2025 16:57:00 +0700

Dilaporkan akibat Timbulkan Kebisingan di Malam Hari

Pengaduan melalui aplikasi Mangga Manis sudah diterima Meteor terkait rumah karaoke

PROBOLINGGO, KABARJATIM.CO.ID - Sebuah rumah karaoke di Jalan Anggrek Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dilaporkan warga. Pasalnya, diduga menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketenangan lingkungan, terutama pada malam hari. Laporan itu disampaikan melalui aplikasi pengaduan Mangga Manis yang diteruskan ke pihak Meteor. Laporan itu untuk segera ditindaklanjuti, agar masyarakat sekitar tidak cemas dan resah. Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo yang tidak mau disebutkan namanya membenarkan, jika adanya laporan pengaduan tersebut. “Benar, kami (Meteor) menerima laporan terusan melalui aplikasi Mangga Manis terkait aktivitas rumah karaoke yang menimbulkan suara bising di malam hari, sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar,” ujar salah satu petugas Satpol PP.

Sebelumnya seorang warga AR (nama samaran) yang tinggal di Jalan Anggrek menyampaikan, resah dengan aktivitas rumah karaoke agar ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. “Kami sudah melaporkannya melalui aplikasi Mangga Manis milik Polres Probolinggo Kota. Harapan kami, rumah karaoke ini segera ditertibkan agar tidak terus mengganggu ketenangan warga,” ungkap AR.

Warga juga mengkhawatirkan maraknya kembali rumah karaoke di wilayah Kota Probolinggo yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. (*/an/kj)

Polri Diminta Tindak Tegas Oknum Ormas Ganggu Keamanan dan Investasi

noreply@blogger.com (tw) — Fri, 9 May 2025 14:50:00 +0700

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan penerima Brevet Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri 2020 Bambang Soesatyo mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) guna menjaga ketertiban umum. Satgas Terpadu ini dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi di Indonesia.

"Premanisme dan oknum ormas yang meresahkan bukan hanya gangguan hukum, tetapi ancaman terhadap fondasi negara. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Tindakan oknum ormas yang meresahkan itu masuk dalam tindak pidana umum. Aparat penegak hukum jangan ragu menindak tegas oknum ormas yang mau malak, mau memeras, minta THR dan seterusnya," tegas Bamsoet saat dengar pendapat dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Polda Metro Jaya, Kamis (8/5/2025).

Hadir antara lain Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya, Kepala BNN Jakarta Utara Kombes Pol Irwan Andy Purnamawan dan Kepala BNN Jakarta Selatan Kombes Pol Bambang Yudistira. Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini mengingatkan, belum lama ini ada dua kasus yang melibatkan oknum ormas dalam tindakan kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Pertama, di Subang, Jawa Barat. Oknum ormas diduga terlibat dalam aksi premanisme yang mengganggu proyek pembangunan pabrik mobil. Sejumlah sopir truk menjadi korban pemalakan saat melintasi kawasan industri. Padahal, proyek tersebut merupakan bagian dari investasi strategis yang vital bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Nilai investasi yang terancam mencapai Rp 14,9 triliun, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga ribuan orang.

Kedua, di Depok, Jawa Barat, terjadi insiden lebih brutal. Pada Jumat dini hari, 18 April 2025, penangkapan ketua ranting sebuah ormas yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan, pengancaman dan kepemilikan senjata api memicu aksi balasan. Sejumlah oknum anggota ormas menyerang polisi yang melakukan penangkapan serta merusak dan membakar tiga mobil polisi. Insiden ini menandakan eskalasi ancaman nyata terhadap institusi negara.

"Tindakan tegas terhadap oknum ormas yang terlibat dalam aksi premanisme sangat diperlukan. Polisi jangan ragu untuk menangkap serta memproses hukum oknum ormas tersebut. Keberadaan oknum ormas yang meresahkan bukan hanya menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat, namun juga dapat menggagalkan upaya pembangunan yang memerlukan lingkungan yang aman dan kondusif," kata Bamsoet. Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menjelaskan, berdasarkan data Polri tahun 2023, tercatat lebih dari 2.100 laporan terkait tindakan kriminal yang melibatkan oknum ormas di seluruh Indonesia. Mayoritas laporan terkait dengan pemerasan, penganiayaan, hingga keterlibatan dalam sengketa lahan dan pengamanan proyek secara ilegal. Selain itu, laporan Komnas HAM menyebutkan bahwa ormas kerap menjadi aktor dominan dalam konflik agraria dan urban, serta pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi masyarakat lain yang sah. "Operasi penanganan premanisme harus dilakukan dengan pendekatan yang sinergis antara TNI-Polri, pemerintah daerah dan instansi terkait. Penindakan tidak boleh sekadar bersifat reaktif, melainkan harus menyasar upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat dalam menciptakan ketertiban," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, pada titik tertentu, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, negara memiliki kewenangan untuk dapat membubarkan ormas-ormas yang bertentangan secara ideologi dengan pandangan dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meresahkan kehidupan bernegara. Pemerintah pernah melakukan pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) pada 30 Desember 2020. Keputusan ini diambil setelah serangkaian aksi kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

"Pemerintah pusat dan daerah bisa membubarkan ormas jika perilaku 'kebablasan' dilakukan secara kolektif kelembagaan atau institusional ormas. Namun, apabila perilaku dilakukan secara perorangan, maka penegakan hukum terhadap oknum bersangkutan cukup untuk mengatasi masalah tersebut dengan tindakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu," pungkas Bamsoet. (*/kg)

Perlunya Inpres Konsolidasi Tanah Pertanian

noreply@blogger.com (tw) — Thu, 1 May 2025 10:05:00 +0700

Usulan Inkoptan lewat Fraksi PAN DPR RI

JAKARTA - Pengurus Induk Koperasi Tani Nelayan (Inkoptan) menyampaikan usulan kepada Fraksi PAN DPR RI tentang terbitnya Inpres untuk mengonsolidasi tanah pertanian di pedesaan untuk menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih. Pengurus Inkoptan yang diterima Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan didampingi Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Ahmad Madjid Qodaratullah, menyambut baik usul Inkoptan itu.

"Niat baik Inkoptan untuk mendukung program pemerintah khususnya dalam pencapaian swasembada pangan sangat kami hargai. Kami perlu masukan dari pelaku untuk suksesnya program pangan itu, " ujar Putri, Rabu (30/4/2025) di Jakarta. Sarjono Amsan selaku Wakil Ketua Umum Inkoptan mengatakan bahwa sebaik apapun input pemerintah melalui program pertanian di pedesaan, tanpa mengonsolidasi kepemilikan lahan pertanian, program tersebut justru hanya akan membantu tuan tanah di pedesaan.

Menurut Sarjono, di pedesaan, tanah-tanah pertanian itu sudah di tangan sebagian kecil tuan tanah, dan orang kaya kota. Jadi, menurutnya input berupa subsidi pupuk, bantuan bibit, saprotan dan lainnya hanya akan dinikmati oleh pemilik tanah. Sementara pekerja pertanian sebagian besar adalah buruh tani dan petani pemilik lahan sempit. Ketimpangan kepemilikan alat alat produksi ini harus dikonsolidasi dengan Inpres yang memuat aturan tentang tanah pertanian di seluruh desa harus di sewa melalui program KDMP. Sehingga semua petani di desa sebagai anggota koperasi mengelola tanah pertanian dengan sewa lahan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

"Jadi Inpres memuat dua hal penting, yaitu pertama tanah pertanian tidak boleh dialihfungsikan. Kedua, tanah itu harus disewa, syukur-syukur dimiliki, oleh koperasi dan petani anggota koperasi mendapatkan upah sekaligus keuntungan dari pengelolaan lahan tersebut, " tambahnya. Selain soal usulan Inpres Konsolidasi Lahan, Inkoptan juga mengusulkan agar kembali dihadirkan penyuluh pertanian di setiap KDMP yang bersertifikat. Menurut M Soleh selaku Sekjen Inkoptan, penyuluh pertanian sebagai cerita sukses Swasembada Pangan zaman Suharto harus dihidupkan kembali. "Inkoptan telah memiliki LSP yang dapat melatih para calon penyuluh pertanian sebagai pendamping KDMP, " tambah M Soleh. Sementara Teguh Eko Praatyono selaku Wakil Ketua Umum Inkoptan Bidang Usaha, menyampaikan berbagai usulan tentang pengembangan nelayan termasuk program penggunaan listrik atau baterai untuk mesin kapal nelayan. "Kami sudah melakukan uji coba di Batam dan Ujung Genteng, Sukabumi, ternyata kapal-kapal nelayan itu bisa menggunakan bahan bakar listrik, " ujar TEP panggilan akrab Teguh Eko Praatyono.

Pendeknya, pertemuan yang juga dihadiri oleh Tuti Mudatsir selku Bendaharan Inkoptan dan Ahmad Afandi selaku Wakil Sekretaris Inkoptan akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis lainnya. "Kami tunggu rumusan Inpres-nya ya," pungkas Ahmad Madjid. (*/red)

Pekerja Warung Angkringan Diperkosa

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 27 Apr 2025 16:49:00 +0700

Polres Jombang Tetapkan 3 Tersangka, Ancaman 15 Tahun Penjara

AKP Margono Suhendra

JOMBANG, KABARJATIM.Co.Id - Seorang gadis 15 tahun asal Kabupaten Jombang menjadi korban kasus tindak pidana kekerasan seksual. Ia diperkosa bergiliran oleh tiga pelaku yakni KA (52), MIR (21) dan KA ( 19 ), ketiganya merupakan warga Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang, Jombang. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan SH SIK CPHR melalui Kasat Reskrim AKP Margono Suhendra menyampaikan peristiwa pemerkosaan yang dilakukan ketiga pelaku terjadi pada Selasa, 8 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB.

Korban awalnya dicekoki miras oleh tiga pelaku. Kemudian korban dibujuk salah satu pelaku untuk ikut bersamanya tanpa tahu tujuannya kemana. Ternyata korban diajak salah satu pelaku menuju gubuk di area persawahan Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang. “Nah di situlah korban kemudian diperkosa oleh para pelaku,” kata AKP Margono kepada wartawan, Sabtu (26/4/2025).

Awalnya satu pelaku yang melakukan aksi itu, namun beberapa waktu kemudian ada pelaku lain yang datang juga memperkosa korban. “Diduga para pelaku ini sudah merencanakan aksinya. Karena korban mengaku baru tahu ada pelaku lain setelah disetubuhi pelaku pertama itu,” jelasnya. Korban tak bisa melawan karena saat disetubuhi, kakinya dipegangi oleh pelaku lain. Korban juga diancam oleh pelaku KA, akan dibunuh jika melawan.

“Saat disetubuhi itu, memang sempat kaki korban dipegang oleh pelaku lain. Disitulah korban tak bisa melawan mereka dan terpaksa menuruti pelaku,” papar Margono. Kasus ini terungkap, lanjut dia, setelah korban tak kunjung pulang ke rumah yang membuat ayahnya panik dan sempat mencari keberadaan sang anak. “Pada saat itulah, pelaku KA ini sempat menelpon ayah korban dan menyampaikan jika anaknya berada di rumah pelaku. Untuk menutupi perbuatannya, pelaku ini mengaku kepada ayah korban jika korban berada di rumahnya untuk membantu menjaga anak pelaku KA,” tambah AKP Margono.

Kemudian, ayah korban berupaya menjemput korban untuk diajak pulang. Kecurigaan sang ayah muncul ketika melihat leher sang anak penuh dengan lebam merah. Saat itulah korban dicerca terkait peristiwa yang dialaminya. Pada 10 April 2025, kasus tersebut dilaporkan ke Polisi. “Korban sempat tidak mengaku karena takut atas ancaman pelaku. Namun setelah didesak sang ayah akhirnya ia mengaku telah diperkosa teman-temanya tersebut,” jelasnya. Disebutkannya, korban dengan pelaku sendiri awalnya memang saling mengenal. Sebab pelaku KA sering meminta tolong kepada korban untuk menjaga angkringan milik pelaku saat situasi angkringan ramai pengunjung. Kini ketiga pelaku telah diamankan polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku KA dan kawan-kawan, dijerat dengan Pasal 81 UURI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UURI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. (*/gus)

"Ada Tujuan Politis di Balik Isu Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi"

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 27 Apr 2025 15:59:00 +0700

Relly Reagen

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Relly Reagen sependapat dengan pernyataan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai ada tujuan politis lebih besar di balik isu ijazah palsu. Katanya, tuduhan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut sampai saat ini masih terus bergulir, bahkan pernah digugat ke pengadilan. "Saya sependapat dengan pernyataan Boni Hargens, Sabtu (26/4/2025), yang menilai ada tujuan politis yang lebih besar di balik isu tudingan ijazah palsu Jokowi. Walaupun meski tak lagi menjabat presiden, Jokowi terus disudutkan," kata Reagan, Minggu (27/4/2025) pagi.

Reagen, menegaskan adanya gerakan dari kelompok-kelompok tertentu, yang mana merasa dirugikan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kelompok-kelompok ini merasa tersisihkan saat jabatannya diganti dan tidak berdaya selama era kepemimpinan Jokowi, sehingga kini berupaya membentuk afiliasi untuk mengacaukan arah politik nasional.

"Kami sudah tahu tujuan dan ending dari gerakan ini. Mereka berusaha mempengaruhi opini publik dan berupaya keras menjatuhkan reputasi pemerintahan Jokowi," ujar Reagen. Namun, lanjutnya, kelompok tersebut lupa bahwa "pasukan lingkar luar" Jokowi tersebar di berbagai daerah dan tetap solid menjaga agenda perubahan.

"Kami sepakat dengan Boni Hargens. Ini bukan sekadar prediksi, tapi fakta di lapangan," tegas Reagen. Namun, lanjutnya, kelompok ini adalah barisan sakit hati pada Jokowi, yang tersebar di berbagai daerah dan tetap solid menjaga agenda perubahan. "Walau sudah tidak menjabat Presiden RI, kelompok ini terus menyudutkan Jokowi," seloroh Reagen yang juga mendukung pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Reagen juga mengingatkan, jika pihak-pihak tersebut merasa tidak puas dengan hasil Pilpres 2024, jalur konstitusional tersedia. "Kalau kalah di pilpres, bergabunglah kembali secara sehat. Tapi jika sudah mulai bergerak untuk bermain curang demi 2029, hentikan permainanmu, kawan," tandasnya.

DPP Bara JP memastikan akan terus mengawal jalannya demokrasi secara damai dan konstitusional serta tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya yang merusak stabilitas nasional. (*/red)

Puslitbang Polri lakukan Penelitian di Polres Jombang

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 23 Apr 2025 16:23:00 +0700

Merespon Kejahatan Berbasis Digital

JOMBANG, KABARINDONESIA.Co.Id - Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melaksanakan kegiatan penelitian di Polres Jombang dengan tema “Melindungi Masyarakat Digital, Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan pada Media Online.” Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk merespons dinamika perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya kejahatan berbasis digital yang meresahkan masyarakat. Tim Puslitbang Polri dipimpin oleh Kombes Pol Saefuddin Mohamad SIK dengan anggota pembina Dwi Irawati SS, Penata Sultan Sorik MH dan Ipda Ajeng Hananingrum SStat, disambut hangat oleh Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan SH SIK CPHR di Ruang Jombang Command Center (JCC) Polres Jombang, Selasa (22/4/2025).

Dalam sambutannya, AKBP Ardi Kurniawan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh selama pelaksanaan penelitian berlangsung. “Kami menyambut baik kedatangan tim Puslitbang Polri di Polres Jombang. Kami siap memberikan dukungan penuh selama proses penelitian berlangsung. Seluruh personel siap membantu dan akan menyiapkan para responden baik dari internal maupun eksternal Polri,” ujar Kapolres.

Adapun kegiatan penelitian yang dilaksanakan meliputi pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner serta wawancara langsung dengan para responden, baik dari internal kepolisian seperti personel Polres Jombang maupun eksternal seperti tokoh masyarakat, akademisi dan mitra Polri lainnya. Sementara itu, Kombes Pol Saefuddin Mohamad menyampaikan hasil penelitian ini nantinya menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi strategis dalam peningkatan sistem pengamanan dan perlindungan masyarakat di ruang digital. "Dengan kegiatan ini diharapkan Polri semakin adaptif dan responsif dalam menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat di era digital yang terus berkembang," tutupnya. (*/gus)

foto : istimewa for kabarjatim

teks foto : Tim Puslitbang Polri menggelar pertemuan dengan Kapolres Jombang AKBP Ardi membahas penelitihan teknologi informasi berbasis digital

Polres Jombang Gelar Police Goes to School, Cegah Bulliying dan Kenakalan Remaja

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 23 Apr 2025 16:19:00 +0700

JOMBANG, KABARJATIM.Co.Id - Polres Jombang menggelar kegiatan Police Goes to School di SMP Negeri Plandaan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Senin (21/4/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin kepolisian dalam rangka pembinaan dan penyuluhan kepada pelajar guna menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, wawasan kebangsaan serta kesadaran hukum sejak dini. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan SH SIK CPHR selaku inspektur upacara menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pendekatan Polri untuk menjangkau pelajar secara langsung. Program ini bertujuan memberikan edukasi serta mempererat hubungan antara polisi dengan masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir langsung di tengah-tengah para pelajar untuk memberikan pemahaman yang benar tentang bahaya kenakalan remaja, bullying, narkoba, miras, balap liar dan konvoi kendaraan bermotor pada malam hari. Kami berharap anak-anak muda kita bisa tumbuh menjadi generasi yang sadar hukum, disiplin dan bertanggung jawab," ujar AKBP Ardi Kurniawan.

Ia menegaskan, program ini tidak hanya bertujuan menciptakan rasa aman, tetapi juga memberikan wawasan kepada pelajar mengenai berbagai isu sosial yang tengah berkembang. Diharapkan, melalui kegiatan ini, kesadaran pelajar terhadap pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan semakin meningkat. “Masalah seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba hingga bullying menjadi perhatian serius kepolisian, mengingat dampaknya yang dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa,” tegasnya. Dengan adanya kegiatan Police Goes to School ini, Polres Jombang berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Program ini juga menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam mendukung dunia pendidikan serta membentuk karakter generasi muda yang lebih baik. Sementara itu, Plt Kepala SMP Negeri Plandaan Yeni Rahmawati SPd menyampaikan apresiasinya terhadap Polres Jombang atas terselenggaranya kegiatan ini, yang dinilai sangat bermanfaat dalam menambah wawasan dan membentuk karakter siswa. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Polres Jombang atas terselenggaranya kegiatan ini, yang dinilai sangat bermanfaat dalam menambah wawasan dan membentuk karakter siswa,” ucapnya. (*/gus)

foto : istimewa for kabarjatim

teks foto : Kapolres AKBP Ardi bersama sejumlah anggotanya mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk melakukan pembinaan terkait kenakalan remaja

Gerakan Pengumpulan Uang Koin Lazisnu Kepatihan Jadi Pilot Project Ranting NU se-Jombang

noreply@blogger.com (tw) — Tue, 22 Apr 2025 14:12:00 +0700

Bantu Dhuafa dan Khitan Massal Gratis

JOMBANG, KABARJATIM.Co.Id - Gerakan pengumpulan uang koin yang digagas Lazisnu Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Jatim, memberikan dampak sangat positif dalam kegiatan sosial masyarakat khususnya wilayah Kepatihan. Terbukti, kegiatan bakti sosial (baksos) yang diadakan Ranting NU dan Lazisnu Desa Kepatihan ini sangat dirasakan manfaatnya bagi anak-anak yang sudah beranjak remaja untuk dikhitan secara syar'i.

Contohnya di RT 2 RW 7 Desa Kepatihan, Minggu malam (20/4/2025) dilangsungkan khitan seorang anak bernama Alby Fachry Putra Al Bachtiar yang baru duduk di bangku kelas 6 SD diarak ramai-ramai oleh para warga setempat bagai kemanten anyar keliling dari start Musala Darul Maghfur menuju ke Polindes tempat si anak disunat hingga kembali ke rumahnya dengan diiringi selawat nabi. Baksos ini mendapat apresiasi yang tinggi oleh Kepala Desa Kepatihan Erwin Prihadi yang hadir memberikan sambutan.

"Kami sampaikan terimah kasih dan penghargaan yang tinggi kepada masyarakat RW 7 yang sudah membantu meringankan warganya yang kurang mampu. Program seperti ini sangat bagus sekali yang perlu mendapat dukungan semua pihak, salah satunya lembaga Ranting NU dan Lazisnu Kepatihan sebagai penggeraknya. Semoga kegiatan yang sangat mulia ini kedepannya terus berjalan dengan baik," kata Erwin yang mendapat sambutan hangat para warganya ini. Ketua Ranting NU Desa Kepatihan Ust Muhammad Manshur mengatakan, program khitan anak ini sudah berjalan cukup lama, selain khitan massal kegiatan baksos yang menjadi program tetap Ranting NU dan Lazisnu Kepatihan yaitu memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan dhuafa. "Alhamdulillah kami sangat bersyukur kepada ALLAH SWT rangkaian kegiatan khitan yang disaksikan para warga ini berjalan lancar dan sukses. Sampai sekarang sudah 37 anak yang dikhitan gratis, lengkap dengan pemberian sarung, songkok dan uang santunan," sebut Ust Muhammad Manshur yang juga merangkap Ketua Lazisnu Kepatihan ini.

Manshur menambahkan, gerakan pengumpulan uang koin dari warga ke warga di lingkungan Desa Kepatihan ini menjadi pilot project bagi Ranting-Ranting NU lainnya di Kabupaten Jombang. "Semangat kerja keras, gotong royong dan kekompakan pengurus Ranting NU, Lazisnu dan warga tak kenal lelah dalam mengumpulkan uang koin dari rumah ke rumah warga. Hasilnya lumayan besar untuk membantu kegiatan pemberdayaan umat. Dan ini jadi percontohan yang baik bagi Ranting-Ranting NU dan Lazisnu di Jombang," tutur Manshur yang memiliki usaha toko pakaian di Pasar Legi Jombang.

Program Khitan Sultan Kabeh Dulurku ini, imbuh Manshur, akan terus dilanjutkan dengan mencari anak-anak yang belum dikhitan baik sendirian maupun secacra massal yang sudah beranjak remaja atas biaya Lazisnu Kepatihan. Sementara itu, Alby Fachry yang baru saja dikhitan ditanya perasaannya, anak nomor satu dari dua bersaudara ini mengaku senang sekali sudah dikhitan gratis tak mengeluarkan biaya yang harus ditanggung orang tuanya.

"Ya, senang rasanya, gak terasa sakit, cepat selesai pakai alat laser," tuturnya polos seraya menambahkan, setelah lulus sekolah dasar nanti akan melanjutkan ke pondok pesantren di Jombang. (gus)

foto : agus pamuji /kabarjatim

teks foto : Suasana syukuran warga RW 7 Desa Kepatihan usai Alby anak SD kelas VI ini menjalani khitan gratis dengan lancar

Ratusan Jamaah Majelis Zhikir Asmaul Haq Pusat Jombang Semarakkan Halal Bihalal

noreply@blogger.com (tw) — Mon, 21 Apr 2025 11:00:00 +0700

Saling Memaafkan, Ciri-ciri Orang Muttaqin

JOMBANG, KABARJATIM.Co.Id - Sedikitnya 300 orang anggota Jami'iyyah Majelis Zhikir Asmaul Haq di bawah naungan Yayasan Asmaul Pusat Kabupaten Jombang, Jatim, hadir dalam acara Halal Bihalal (HBH) 1 Syawal 1446 H/2025 M di kediaman Mujiz Asmaul Haq Al Mukkarom KH M Soubari, SAg di Gang Tembaan, Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Ahad (19/4/2025) malam. Anggota jamaah yang hadir ibu-ibu, bapak-bapak tua muda dan anak-anak dari berbagai kota di Jatim ini antara lain Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Jombang dan sekitarnya. Agenda rutinan setiap 1 Syawal sekali ini merupakan program tetap yang sudah disepakati oleh para pengurus dan anggota Yayasan Asmaul Haq menggelar HBH di kediaman mujiz yang sudah berjalan cukup lama tersebut. Sebelum acara inti dimulai terlebih dahulu diisi dengan istighotsa serta sholawat nariyah yang dipimpin Mbah Towab penasehat Yayasan Asmaul Haq Pusat, Sholawat Banjarian dan Qiro'ah.

"Kami sampaikan terimah kasih banyak sekaligus apresiasi yang tinggi kepada para jamaah Asmaul Haq yang sudah hadir menyemarakkan acara HBH sebagai sarana mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi sesama jamaah serta masyarakat Gang Tembaan, Mancar," kata Ketua Panitia HBH Yayasan Asmaul Haq Pusat Jombang Agus Pamuji dalam sambutan singkatnya di acara pembukaan. Mantan wakil ketua DPW Yayasan Asmaul Kaltim ini menambahkan, HBH Yayasan Asmaul Haq tahun ini panitia mengundang seorang penceramah dari Kabupaten Ngajuk Ustad Abdul Jalil SAg yang sudah memilki jam terbang cukup banyak di Jatim. Agus Pamuji memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan gotong royong segenap panitia mulai dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan yang berlangsung lancar dan sukses.

"Makna halal bihalal ini sangat luas sekali. Ya, intinya bertemu silaturahmi saling maaf memaafkan satu dengan yang lain. Setelah kita menjalani rangkaian ibadah puasa Ramadan, kemudian merayakan hari raya Idul Fitri. Kita sebagai sesama manusia dan hambah ALLAH SWT tidak ada yang sempurna, pasti punya salah, khilaf dan dosa. Nah, di sinilah pentingnya HBH untuk minta maaf dan memaafkan di antara sesama manusia yang punya salah dan khilaf. Kalau kita punya dosa sama ALLAH SWT, lalu kita bertaubat, ALLAH pasti mengampuni. Tapi, kalau kita punya kesalahan dengan sesama manusia, maka diperlukan keterbukaan hati dan keikhlasan untuk saling minta maaf dan memaafkan. Memang berat rasanya minta maaf, kadang ada juga yang jaim (jaga imej) karena beda statu sosial. Padahal, saling maaf memaafkan itu diperintahkan dalam Syariat Islam agar tak ada lagi rasa dendam dan sakit," tutur Abdul Jalil.

Disebutkannya lebih jauh, orang yang minta maaf dan memaafkan karena suatu kesalahan sangatlah mulia tak pandang status sosial. Malaikat itu diberikan akal dan hati tapi tak punya nafsu. Tugasnya para malaikat hanya fokus ibadah kepada ALLAH SWT. Beda dengan manusia yang diberikan kesempurnaan akal, pikiran, hati dan nafsu. Tapi derajat manusia bisa melampaui ibadahnya malaikat, yaitu seperti yang dilakukan para nabi dan rasul. Karena itu, ciri-ciri orang disebut Al Muttaqin di antaranya suka bersedekah, mudah memaafkan, menahan hawa nafsu amarah dan selalu berbuat baik dalam setiap kesempatan dimana saja berada.

"Berbuat amal kebajikan tak perlu yang besar-besar. Hal yang kecil saja dianggap sepele tapi mendatangkan pahala yang besar, misalnya menyingkirkan batu kerikil yang bisa mencelakai orang dan sebagainya sudah mendatangkan pahala. Juga mengenai amal sedekah pahalanya terus mengalir. Punya harta melimpah tak membawa manfaat apa-apa ketika mati, tapi kalau hartanya disedekahkan maka mendatangkan keberkahan rejeki dan pahala yang terus mengalir," papar Abdul Jalil bagian materi ceramahnya sekira 2 jam ini.

Sementara itu, Mujiz Majelis Zhikir Asmaul Haq sekaligus Pembina DPP Yayasan Asmaul Haq Jombang KH M Soubari di acara penutupan mendoakan kepada para jamaah Asmaul Haq dan masyarakat Mancar diberikan kelapangan rejeki dan umur yang barokhah agar mendapatkan ridho dan rahmat ALLAH SWT bisa menunaikan ibadah haji dan umrah khususnya dalam momentum bulan suci Ramadan.

"Umrah di bulan suci Ramadan sama saja pahalanya dengan ibadah haji bersama Nabi Muhammad SAW," sebut M Soubari mengutip sebuah hadist sahih. Ditambahkan Soubari dalam pencerahan singkatnya di hadapan para jamaah, apabila dua orang muslim bertemu lalu saling bersalaman dan maaf memaafkan, maka segala dosa dan kesalahan diampuni ALLAH SWT. Acara ditutup dengan doa dan jamuan makan malam bersama yang sudah disiapkan panitia di aula lantai dua. (*/red)

foto : istimewa for kabarjatim

teks foto : Ust Abdul Jalil memberikan siraman rohani kepada para jamaah yang hadir untuk saling memaafkan, sementara Mujiz Asmaul Haq KH M Soubari mendoakan kepada para jamaah agar diberikan kelapangan rejeki dan umur yang barokhah bisa menunaikan ibadah haji

Reskrim Polsek Tembelang Bekuk Pelaku Spesialis Pencurian Sepeda Pancal di 11 TKP

noreply@blogger.com (tw) — Sat, 19 Apr 2025 09:09:00 +0700

JOMBANG, KABARJATIM.Co.Id – Unit Reskrim Polsek Tembelang, Polres Jombang berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda pancal dengan menangkap seorang pelaku yang diduga kuat sebagai spesialis pencurian. Pelaku diketahui telah beraksi di 11 tempat kejadian perkara (TKP) berbeda di wilayah hukum Polsek Tembelang. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan SH SIK CPHR melalui Kapolsek Tembelang AKP Fadilah mengatakan, pelaku yang diamankan bernama Priyono alias Saleho (34), warga Dusun Gabus Desa Tunggorono, Jombang.

Penangkapan pelaku berawal dari aksi terakhirnya pada Jumat (11/4/2024), saat mencuri sepeda pancal jenis Polygon Cosmic di samping Masjid Al Ihsan, Dusun Kalijaring, Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang. “Saat menjalankan aksinya, pelaku mengendarai sepeda motor Honda Vario. Sepeda yang dicurinya dinaikkan ke atas motornya, lalu dibawa kabur. Aksi ini terekam kamera CCTV masjid. Berdasarkan rekaman tersebut, anggota kami melakukan profiling hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku di wilayah Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri,” ungkap AKP Fadilah.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sebanyak 12 unit sepeda pancal berbagai jenis sebagai barang bukti. Modus pelaku adalah menyasar sepeda yang terparkir di lokasi minim pengawasan, seperti halaman rumah, masjid, maupun tempat umum lainnya. AKP Fadilah mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan memberikan kunci pengaman pada sepeda angin miliknya untuk mencegah tindak pencurian.

“Kami mengimbau warga agar tidak meninggalkan sepeda begitu saja tanpa pengaman. Minimal gunakan kunci atau rantai pengaman, apalagi saat diparkir di tempat umum,” tegasnya. Disebutkannya, pelaku dan seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolsek Tembelang guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya TKP tambahan maupun keterlibatan pihak lain dalam jaringan pencurian ini. (*/gus)

foto : istimewa for kabarjatim

teks foto : Terduga pencuri sepeda pancal dan barang bukti yang berhasil diamankan di Mapolres Jombang

Penyegaran Organisasi, Kapolres Jombang Pimpin Upacara Sertijab Dua Kapolsek

noreply@blogger.com (tw) — Sat, 19 Apr 2025 09:07:00 +0700

JOMBANG, KABARJATIM.Co.Id - Polres Jombang menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolsek Perak dan Kapolsek Bandar Kedungmulyo yang dipimpin langsung Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan SH SIK CPHR, Kamis (17/4/2025). Upacara berlangsung khidmat di Ruang Jombang Comand Center (JCC) yang dihadiri para pejabat perwira utama, kapolsek jajaran serta anggota Polres Jombang. Sertijab ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karir di lingkungan Polri, sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kinerja personel.

Dalam sambutannya, Kapolres Jombang AKBP Ardi menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. "Saya mengucapkan selamat kepada personel yang mendapatkan amanah jabatan baru di Polres Jombang, yaitu Iptu Zaenal Abidin sebagai PS Kapolsek Bandar Kedungmulyo dan Iptu Mohammad Supriyo sebagai PS Kapolsek Perak. Saya berharap saudara segera menyesuaikan diri di tempat tugas yang baru, kenali dan pahami situasi serta dinamika di wilayah masing-masing," pesan AKBP Ardi Kurniawan.

Kapolres Jombang juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama yang mendapat penugasan baru di tempat lain. "Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga menyampaikan selamat kepada pejabat Polres Jombang yang mendapat amanah jabatan baru, yakni AKP Tri Prayogi sebagai Panit II Unit II Subdit II Ditreskrimum Polda Jatim dan Kompol Sumadji sebagai Analis Kebijakan Bagsdm Polres Jombang. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini," jelasnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga pejabat yang turut berperan penting dalam mendukung tugas suami mereka. "Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Tri Prayogi dan Ibu Sumadji yang senantiasa memberikan dukungan dan mendampingi selama bertugas di Polres Jombang," tutup Kapolres. Dengan adanya rotasi jabatan ini, diharapkan semangat baru dapat terus ditumbuhkan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keamanan bagi masyarakat Jombang. (*/gus)

foto : istimewa for kabarjatim

teks foto : Kapolres Jombang AKBP Ardi pimpin sertijab dua kapolsek sebagai upaya penyegaran organisasi

Sekjen Bara JP Siap Bentengi Jokowi dari Kelompok Amien Rais dkk

noreply@blogger.com (tw) — Fri, 18 Apr 2025 07:15:00 +0700

JAKARTA - Setelah Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan, bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, merupakan adalah alumnus yang sah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), klarifikasi ini disampaikan langsung Sekretaris Universitas Dr Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu SH LLM dalam pernyataan resmi, Selasa (15/4/2025). Namun, sejumlah tokoh oposisi Jokowi terus akan melangsungkan aksinya dengan mendatangi rumah Jokowi. Padahal aksi mereka Amien Rais, Roy Suryo, dr Tifa dkk sudah mendapatkan jawaban resmi dari pihak Rektor UGM.

Untuk itu sejumlah Relawan Jokowi akan datang ke Solo memberikan dukungan dan bahkan intervensi kepada kelompok pengusik Jokowi, jika kelompok-kelompok penggugat ijazah Jokowi itu hadir ke kediaman mantan Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Barisan Rakyat Jokowi Presiden (Bara JP), Relly Reagen dalam keterangan persnya, Rabu (16/4/2025) di Jakarta. "Kami mengecam Amien Rais, Roy Suryo, dr Tifa dkk yang telah mengusik ijazah sah Pak Jokowi. Padahal sudah jelas pihak Rektorat UGM menyampaikan keaslian ijazah dan menerangkan Jokowi resmi lulusan UGM," ujar Reagen sapaan akrab Relly Reagen.

Menurutnya, kalau kelompok oposisi jalanan ini berkali-kali kalah di pilpres jangan sakit hati. Katanya, jangan main politik kalau tidak siap menerima kekalahan beruntun. "Kalau kalian kalah di politik pilpres jangan baper. Apalagi malah menjadi penyakit virus yang selalu mengganggu pemerintah," sindir Reagen.

Sebaiknya kata Reagen, para politisi tersebut berkaca pada diri sendiri, apakah sudah merasa menjadi orang yang bersih? Contohnya, Roy Suryo saat menjadi Menteri Olahraga diisukan membawa sejumlah besar perabotan milik Kemenpora saat masa jabatannya berakhir. "Roy Suryo pada akhirnya diminta untuk mengembalikan 3.226 item aset negara, yang meliputi barang-barang rumah tangga. Hingga mendapatkan julukan "Dewa Panci". Jadi ngaca diri aja lah," ucapnya.

Apalagi kata Reagen, Roy Suryo pernah divonis penjara 9 bulan pada Rabu 28 Desember 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di mana terbukti atas kasus ujaran kebencian dan juga pelanggaran tindak pidana UU ITE. "Roy Suryo bukan orang yang bersih, malah pernah jadi narapidana dipenjara 9 bulan. Roy Suryo terbukti melanggar UU ITE melakukan unggahan meme Stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Jokowi," sindirnya lagi.

Terakhir kata Reagen, Bara JP dan Para Relawan Jokowi se-Indonesia siap membentengi Jokowi dari gangguan oposisi jalanan ini. Relawan Bara JP dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan provinsi lain akan datang menjaga kediaman Jokowi. "Kami Relawan Jokowi akan datang untuk menjaga kediaman Jokowi di Solo. Jangan pernah mengusik Jokowi dan keluarganya, kami akan bertindak tegas. Mendatangi Jokowi tidak mencerminkan budaya timur, jika merasa dirugikan silakan lapor kepolisian," pungkas Reagen. (*/red)