KABARKALTARA.CO.ID

Pemerintah Pusat Semakin Gemuk, Infrastruktur Daerah Tidak Maju-maju

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 13 Aug 2025 17:27:00 -0700

Catatan : Suriansyah/Prof - Ketua Umum Gepak Kuning

SEJATINYA pembangunan di daerah adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan, sehingga kebutuhan anggaran yang dikelola harus berkesesuaian dengan target-target yang telah ditetapkan. Hal ini mengacu pada Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999. Pemerintah Daerah tidak boleh lagi dikooptasi oleh Pemerintah Pusat dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan daerahnya, yang hal itu sudah dilindungi oleh undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999.

Pertanyaannya sekarang adalah, sejauh mana efektivitas dalam upaya mewujudkan pembangunan di daerah berdasarkan pada ketersediaan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah itu? Sebut saja Kaltim, sumber daya alam (SDA) yang dikeruk oleh perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal perizinan x tapi dampaknya begitu signifikan kesengsaraan dan lamban x perkembangan daerah-daerah yang dihuni oleh perusahaan perusahaan tambang itu.

Lebih rinci lagi misalkan Kukar dan Kutim, keduanya masih saja hingga hari ini menyandang sebutan Kabupaten, bukan Kota. Di sana akses jalan masih banyak yang rusak, fasilitas pendidikan masih minim, fasilitas kesehatan masih minim dan sulit dijangkau. Ini adalah bukti nyata bahwa timbal balik antara pemerintah pusat ke daerah itu belum sampai menyentuh urusan-urusan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah, boro-boro untuk lebih lanjut menyinggung soal pengembangan daerah. Kami masih melihat masalah ini ada pada pemerintah pusat dalam hal penentuan alokasi dana pembangunannya. Walaupun barangkali pernah ada alokasi dari pemerintah pusat sudah cukup diberikan untuk mendukung perkembangan suatu daerah, namun malah digelapkan oleh pejabat daerah tertentu yang tergiur dengan nilai anggaran yang diturunkan pemerintah pusat.

Isu ini, Gepak Kuning akan soroti kembali hingga mendapatkan atensi khusus dari pemerintah pusat dalam rangka memperbaiki kekurangan pemerintah provinsi untuk mewujudkan program GRATISPOL yang terlalu banyak berkhayal tanpa mengukur kekuatan anggaran yang didapat dari pajak daerah, APBD dan bagi hasil dari pemerintah pusat.

Provinsi Kalimantan Timur menyetor batu bara sangat besar sekira 850 triliun ke pusat, belum lagi migas dan lainnya, tapi yang kembali ke Kaltim tidak sesuai apa yang didapat dari SDA tersebut. Bagaimana masyarskat Kaltim mau hidup layak SDA disedot ke pusat semua. Ada 3 agenda yang akan kami perjuangkan di kantor Gubernur setelah acara Agustusan. (*)

Kru KP Wibisana Lakukan Sambang Nusa di Pulau Sebatik

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 3 Aug 2025 19:07:00 -0700

SEBATIK, KABARKALTARA.co.id - Kapal Patroli Wibisana 7013 melakukan kegiatan Sambang Nusa di desa persiapan Tembaring, Pulau Sebatik. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor desa persiapan Tembaring, Selasa 29 Juli 2025. Kegiatan dihadiri langsung Komandan Kapal Wibisana AKBP M Zaini Arief SST serta dihadiri juga Camat Sebatik Barat, Kapolsek Sebatik Barat serta unsur masyarakat lainnya yang bermukim di Desa Tembaring.

"Kami bersama dengan kru Kapal Wibisana 7013 melakukan patroli perairan di wilayah Kalimantan Utara perbatasan Indonesia - Malaysia, selanjutnya kami juga melaksanakan kegiatan Sambang Nusa di Desa Persiapan Tembaring Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan," ujar M Zaini Arief.

Kegiatan Sambang Nusa tersebut selain memberikan sosialisasi tentang keselamatan pelayaran juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang hadir. Adapun bantuan yang diberikan berupa lifebuoy, paket sembako, paket P3K serta bendera Merah Putih Paket bantuan tersebut diserahkan langsung Komandan Kapal Wibisana 7013, disaksikan Camat Sebatik Barat.

"Saya atas nama Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat, menyambut baik kegiatan ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Komandan Kapal AKBP M Zaini Arief SST atas kunjungannya serta bantuan yang diberikan kepada warga kami. Semoga kegiatan ini berdampak baik dan menguatkan lagi rasa kebangsaan kita sebagai masyarakat perbatasan," sebut Camat Sebatik Barat.

Di akhir kegiatan tersebut, masyarakat Desa Tembaring diberikan kesempatan untuk berkunjung naik ke Kapal Wibisana 7013 untuk melihat langsung dan berfoto di kapal tersebut. (yasir)

Bamsoet Apresiasi Presiden Prabowo : Turunkan Tarif Ekspor ke AS

noreply@blogger.com (tw) — Fri, 18 Jul 2025 02:03:00 -0700

Serta Meperluas Akses Ekspor ke Eropa

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo

JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi tercapainya kesepakatan perdagangan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Trump atas tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang sebelumnya dikenakan sebesar 32% menjadi 19%. Kesepakatan tersebut akan membuka kembali jalan bagi produk-produk Indonesia untuk bersaing secara sehat di pasar AS, tanpa hambatan tarif yang menyulitkan pelaku usaha nasional.

"Selasa kemarin, Presiden Trump menyatakan telah berdialog langsung dengan Presiden Prabowo dan menyepakati prinsip-prinsip perdagangan yang saling menguntungkan. Salah satu hasilnya, AS akan mengenakan tarif ekspor dari Indonesia sebesar 19%, turun dari sebelumnya 32%. Ini sinyal kuat bahwa diplomasi ekonomi Indonesia mulai membuahkan hasil nyata," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini juga mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam memperluas akses ekspor Indonesia ke pasar internasional, khususnya Eropa, melalui kesepakatan dagang CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Uni Eropa. Dengan kesepakatan tersebut tarif perdagangan antara kedua pihak akan menjadi nol persen.

“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan visioner dan tangkas. Di tengah sempitnya ruang ekspor ke Amerika, beliau justru memecah kebuntuan dengan membuka jalur ekspor baru yang lebih luas, lebih menjanjikan, dan tentu saja lebih menguntungkan bagi dunia usaha nasional,” kata Bamsoet. Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menuturkan, CEPA Indonesia-Uni Eropa bukan sekadar kesepakatan dagang biasa. Dampaknya sangat signifikan. Produk-produk ekspor Indonesia akan semakin kompetitif di pasar Eropa karena terbebas dari bea masuk yang sebelumnya menjadi hambatan utama.

“Ini peluang besar bagi para produsen dan eksportir Indonesia untuk meningkatkan skala produksi, memperluas pasar, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Industri dalam negeri akan mendapatkan napas baru untuk tumbuh dan bangkit,” jelas Bamsoet. Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, selama ini Eropa telah menjadi salah satu pasar utama bagi berbagai komoditas Indonesia seperti minyak kelapa sawit beserta turunannya. Semisal bijih tembaga, kopi, karet alam, kopra, bungkil, hingga alas kaki berbahan karet dan plastik. Dengan tarif nol persen, daya saing produk-produk ini dipastikan akan melonjak di pasar Uni Eropa. “Indonesia saat ini sedang berjuang memulihkan produktivitas dan daya saing industri nasional pasca pandemi dan tekanan global. Kita juga menghadapi tantangan besar dalam menekan angka pengangguran. Karena itu, perluasan pasar ekspor adalah langkah kunci yang harus terus diupayakan,” pungkas Bamsoet. (*/kg)

Nurman Iskandar SPd Terpilih sebagai Ketua Hikma Pulau Sebatik

noreply@blogger.com (tw) — Mon, 14 Jul 2025 20:11:00 -0700

Keluarga besar Hikma Pulau Sebatik, sebagai ketua yaitu Nurman Iskandar

SEBATIK, KABARKALTARA.co.id - Himpunan Keluarga Massenrempulu (Hikma) Sebatik - Kaltara, telah melakukan pemilihan dan pembentukan pengurus baru. Kegiatan dilaksanakan di Masjid Nurul Hikmah Desa Maspul Kecamatan Sebatik Tengah, Pulau Sebatik, Sabtu 12 Jul 2025. Pengurus Hikma Sebatik ini mencakup lima kecamatan yang berada di Pulau Sebatik, yang merupakan pulau perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.

Dalam kesempatan tersebut, terpilih secara musyawarah mufakat, purnawirawan TNI Nurman Iskandar SPd sebagai Ketua Hikma Sebatik. Nurman selalu ketua terpilih mengharapkan agar

Sebatik bisa berdiri sendiri. "Besar harapan kami dari Hikma pulang Sebatik, mengharapkan kepada DPD, DPW maupun DPP untuk memberikan perhatian dan dukungannya untuk Hikma Sebatik agar bisa berdiri sendiri," kata Nurman yang juga mengimbau kepada seluruh warga Hikma di Pulau Sebatik agar menjaga nama baik organisasi dan adat-istiadat.

"Kami dari lubuk hati yang paling dalam mengimbau agar warga Hikma di Sebatik bisa menjaga nama baik organisasi dan adat-istiadat kita, serta ikut berperan aktif dalam memajukan pulau perbatasan Sebatik," harapnya. Diperkirakan jumlah warga Hikma yang merupakan keturunan dari Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan ini berkisar 2.000 jiwa yang menetap di Pulau Sebatik. (*/ysr)

Partai UKM Indonesia Dukung Putusan MK

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 9 Jul 2025 06:16:00 -0700

Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah

Syafrudin Budiman

JAKARTA - Ketua Umum Partai UKM Indonesia Syafrudin Budiman SIP menyatakan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Dimana diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Diketahui Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 26 Juni 2025, Mahkamah memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional, harus dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota (pemilu lokal). Kata Syafrudin Budiman, MK telah memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Sehingga, putusan itu, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 kotak” tidak lagi berlaku untuk Pemilu 2029.

"Kami Partai UKM Indonesia mendukung Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal. Keputusan itu bersifat final dan mengikat yang harus diikuti semua pihak, baik pemerintah dan DPR RI," kata Gus Din sapaan akrab Ketua Umum Partai UKM Indonesia dalam rilisnya, Rabu (9/7/2025) di Jakarta.

Menurut Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG), ketentuan keserentakan tersebut, untuk mewujudkan pemilu berkualitas, serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih. Terutama dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

"Kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD dimasukkan dalam satu paket pemilu nasional sudah benar. Sementara pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, DPR Propinsi dan DPRD masuk satu paket pemilu daerah/lokal sudah tepat. Tinggal bagaimana pemerintah dan DPR RI bisa mengatur teknis jadwal penyelenggaraannya dengan benar," terang Gus Din.

Dirinya menjelaskan, keputusan MK tersebut bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, namun agar melahirkan pemilu berkualitas. Gus Din menilai pemisahan pemilu yang menyebabkan pelaksanaan melewati batas waktu lima tahun, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. yang menyatakan bahwa pemilu harus digelar setiap lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Makna luber dan dilaksanakan lima tahun sekali, sudah sesuai pelaksanaan kejadian pemilu. Sebab tetap dilaksanakan serentak dan teragenda lima tahun sekali, hanya saja waktunya pelaksanaannya yang berbeda. Jadi tidak bertentangan dengan UUD 1945," katanya.

Apalagi kata Gus Din, pemisahan pemilu yang tidak melewati masa 5 tahun dan hanya disesuaikan jadwalnya saja. Sehingga putusan ini tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan putusan MK bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. "Dahulu DPR RI pernah merubah UU Pilkada tentang pemilihan kepala daerah Gubernur dan Bupati/Walikota. Sehingga ada penyesuaian secara serentak dan hari ini pemilu nasional dan pemilu daerah/loka bisa disesuaikan jadwal agendanya," ujarnya. Kata Pengurus Pusat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin Indonesia) ini, MK tidak melampaui kewenangan yuridisnya, karena perkara yang diajukan juga tidak masuk dalam wilayah open legal policy yang diajukan Purludem. Untuk itu pemerintah dan DPR RI tinggal membuat revisi UU pemilu dan UU pilkada yang menyesuaikan dengan Putusan MK.

"Mengacu sesuai Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, memang secara tegas menyatakan MK tidak boleh membatalkan norma hukum yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka. Akan tetapi Putusan MK soal pemisahan pemilu tidak masuk dalam ruang open legal policy, karena teknis aturannya diserahkan ke pemerintah dan DPR RI," tukas Gus Din. Gus Din juga menambahkan bahwa, MK tidak mengingkari prinsip judicial restraint dan tidak terjebak dalam positive legislator. Dimana MK sebagai pengambil keputusan tertinggi tidak ikut menciptakan norma hukum baru. "Saya tegaskan bahwa, norma hukum baru tetap tergantung pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat UU. Oleh karena itu pengambil kebijakan bisa menjalankan putusan MK dan membuat aturan UU pemilu yang disesuaikan," ucapnya. Menurut Gus Din, dalil-dalil empiris yang diajukan pemohon, seperti melemahnya kualitas kedaulatan rakyat dan pelembagaan partai politik adalah isu konstitusionalitas norma. Yang mana soal implementasi kebijakan tetap berada dalam ranah pemerintah dan DPR RI sebagai wakil negara. “Dalil pemohon telah menunjukkan kerugian konstitusional secara jelas. Sehingga ketika pemilu dipisah akan bisa memperbaiki keadaan. Jelas ini juga sangat positif pada perkembangan demokrasi Indonesia di masa mendatang," ungkapnya. Gus Din juga menyesalkan, banyak Fraksi-Fraksi DPR RI menyatakan menolak Putusan MK ini. Seharusnya, DPR RI bersama Pemerintah fokus bagaimana melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada menjadi satu paket pemilihan umum yang terbuka dan berkualitas. "Pemisahan pemilu nasional dan daerah/lokal harus segera dibuat aturan oleh DPR RI bersama Pemerintah. Putusan MK ini sudah bersifat final dan mengikat yang harus diikuti semua pihak," pungkas Gus Din. (*/red)

Panitia Kurban Masjid Ar Raudah Potong 22 Hewan Kurban

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 25 Jun 2025 07:49:00 -0700

Salurkan 1.450 Kantong Daging Kurban untuk Masyarakat

Panitia kurban Masjid Ar Raudah di Kelurahan Damai Bahagia - Balikpapan Selatan

BALIKPAPAN, KABARKALTIM - Pelaksanaan ibadah kurban juga dilakukan di lingkungan Masjid Ar Raudah yang beralamat di Jalan Ar Raudah Komplek Pupuk Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, pada Sabtu 7 Juni 2025. Perlu diketahui, tahun 2025 ini, pihak panitia menyembelih 17 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Sementara untuk total penyaluran daging kurban mencapai 1.450 kantong. Hal ini disampaikan oleh ketua panitia pelaksana kurban Masjid Ar Raudah, Mispan, didampingi Sekretaris Suprapto, Bendahara Masrori Basri serta Penasehat H Saleh dan seksi ibadah H.Iwan Wahyudi.

Panitia kurban terlihat kompak dalam pelaksanaan ibadah kurban (foto : h ponidi hb)

Hewan-hewan kurban sendiri, berasal dari berbagai kalangan, baik dari perorangan, kelompok masyarakat hingga lembaga/organisasi dan pihak perusahaan. “Alhamdulillah, untuk tahun ini ada peningkatan jumlah hewan kurban," tegas Mispan.

Untuk para donatur yang membantu, dikatakan panitia seperti dr Fajar Qimindra, Deny RT 16, Hj Siti Suparti, Djoni Santoso serta sejumlah perusahaan seperti PT JNE, PT LDU, PT Pupuk Kaltim dan ZAP Clinic Balikpapan. Masih kata Mispan dan panitia lainnya, sebanyak 1.450 kantong daging kurban dibagikan kepada masyarakat dari enam RT di sekitar Masjid Ar Raudah, yayasan dan panti asuhan, para shohibul kurban, maupun para petani di Gunung Binjai Kelurahan Teritip. Kecamatan Balikpapan Timur.

Untuk diketahui pula, pada Jumat (6/6/2025), Masjid Ar Raudah melaksanakan salat Idul Adha, yakni di halaman kantor Pupuk Kaltim dengan khotib Ahmad Fauzi. Pelaksanaan salat Idul Adha diikuti ratusan jamaah dari lingkungan sekitar. Mengenai penyaluran daging kurban, dikatakan, hal itu merupakan wujud kepedulian sosial dan distribusi yang inklusif, menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini jarang tersentuh bantuan secara langsung. Lanjut Mispan, selain penyembelihan dan penyaluran hewan kurban, panitia dari Masjid Ar Raudah bersama ZAP Clinic Balikpapan untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar.

“Kami ingin Idul Adha menjadi momentum kesehatan juga, tidak hanya spiritual dan sosial,” urai Mispan. Menjadi harapan semua panitia, kurban tahun depan dapat melibatkan lebih banyak partisipasi dari masyarakat dan perusahaan. “Kurban bukan hanya ibadah, tetapi juga solidaritas dan pemerataan berkah,” kata Mispan lagi. "Dengan sinergi antara masjid, warga dan kalangan swasta, Masjid Ar Raudah bertekad terus menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang berdampak langsung bagi masyarakat luas," tutup Mispan. (*/h ponidi hb)

"Kenaikan Gaji Harus Dibarengi Tindakan Hakim Perkuat Martabat Peradilan"

noreply@blogger.com (tw) — Fri, 13 Jun 2025 17:53:00 -0700

Bambang Soesatyo

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji para hakim dengan besaran hingga 280 persen. Kebijaksanaan ini tidak hanya menunjukan kepedulian presiden pada aspek kesejahteraan hakim, melainkan juga mengandung pesan tentang menjaga kemurnian martabat peradilan. Langkah Presiden Prabowo itu hendaknya ditanggapi korps hakim dengan komitmen semakin memperkokoh pondasi etika dan moral.

“Kebijaksanaan Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim patut diapresiasi, karena presiden menjawab aspirasi komunitas hakim dengan tindakan nyata. Sudah sangat lama kita semua mendengar aspirasi atau keluhan para hakim tentang gaji mereka yang minim. Kini, kita mendorong korps hakim untuk segera berkonsolidasi memperkuat komitmen menjaga kemurnian martabat peradilan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menilai keputusan Presiden hadir di saat yang sangat tepat. Citra lembaga peradilan, terutama di tingkat pengadilan negeri dan tinggi, tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan oknum hakim telah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Misalnya, di bulan April 2025 lalu, Kejagung menangkap seorang Ketua Pengadilan Negeri dan tiga hakim lainnya karena diduga menerima suap sebesar Rp 60 miliar untuk memberikan vonis bebas kepada tiga terdakwa dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO).

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menetapkan vonis tujuh tahun penjara kepada dua oknum hakim karena terbukti menerima suap demi membebaskan seorang terdakwa kasus pembunuhan pada 2024. "Jika kita ingin memulihkan kepercayaan publik, maka penguatan integritas hakim menjadi mutlak. Kenaikan gaji ini harus dibarengi dengan konsolidasi internal para hakim untuk menegakkan kembali fondasi etika dan moral," kata Bamsoet. Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil Presiden bukanlah cek kosong. Kenaikan gaji merupakan amanah besar bagi korps hakim untuk menjalankan peran sebagai penjaga keadilan tanpa cela, bebas dari intervensi dan korupsi.

"Saatnya para hakim membuktikan diri bahwa kesejahteraan yang lebih baik akan sejalan dengan peningkatan kualitas moral dan profesionalisme. Hakim adalah cermin keadilan, dan di tangan merekalah martabat peradilan dijaga atau dirusak,” pungkas Bamsoet. (*/kg)

DPP KNPI Minta Pembelian Jet Tempur Rafale Disesuaikan Kebutuhan Pertahanan Nasional

noreply@blogger.com (tw) — Thu, 29 May 2025 01:56:00 -0700

Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunnisa menilai pembelian Jet Rafale menggunakan anggaran berlebihan dan harus diefektifkan sesuai kebutuhan sistem pertahanan Indonesia. Walaupun keputusan pembelian 42 unit jet tempur buatan Prancis, senilai USD 8,1 miliar ini, merupakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) nasional. "Pembelian Jet Rafale jangan hanya boros di anggaran, namun juga harus memiliki nilai efektivitas untuk pertahanan nasional. Jangan hanya karena ambisi memiliki banyak pesawat tempur, tapi manfaatnya tidak bisa dirasakan," kata Nisa sapaan akrabnya Putri Khairunnisa kepada media, Kamis (29/5/2025) di Jakarta.

Menurut Nisa, rencananya enam unit pertama tiba pada 2026, dan sisanya menyusul kemudian. Jet Rafale sendiri merupakan pesawat tempur generasi 4.5 yang selama ini dipandang sebagai simbol kekuatan militer modern. "Keputusan ini pada awalnya dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat pertahanan udara. Namun, peristiwa terbaru yang melibatkan jet Rafale milik India dalam konflik dengan Pakistan mengguncang persepsi dan menimbulkan pertanyaan besar," tandas Nisa.

Kata dia, pertanyaan-nya apakah Rafale benar-benar pilihan yang efektif dan efisien untuk Indonesia? Jangan sampai kasus perang udara India-Pakistan menjadi bukti kegagalan Rafale yang ditembak jatuh oleh Jet Murah asal China. "7 Mei 2025 kemarin, Pakistan mengklaim telah menembak jatuh lima pesawat tempur India, termasuk tiga jet Rafale, menggunakan pesawat J-10 C buatan Tiongkok dan rudal PL-15 jarak jauh. Ini pertama kali Rafale ditembak jatuh dalam pertempuran, sehingga meruntuhkan citra keunggulan teknologi Barat," jelas Nisa.

Apalagi kata Nisa, situasi ini menjadi lebih ironis jika melihat bahwa J-10 C hanya dihargai sekira USD 50 juta. Malahan ada pesawat jauh lebih murah dari harga satu unit Rafale yang mencapai USD 192 juta. "Penembakan terhadap Rafale dilakukan oleh jet J-10C buatan Tiongkok yang digunakan oleh Angkatan Udara Pakistan. Jet-jet ini tampak memiliki kemampuan beyond visual range (BVR) hingga 145 kilometer," lanjut Nisa.

Yang mengejutkan lagi kata Nisa, dunia bukan hanya perihal kerugian India, akan tetapi fakta bahwa Rafale yang dianggap sebagai ujung tombak kekuatan udara dapat dijatuhkan. "Masak pesawat tempur yang harganya empat kali lebih murah dari Jet J-10 C atau sekitar USD 50 juta per unit. Kok malah bisa mengalahkan Rafale yang harganya mencapai hampir USD 200 juta per unit," tukas Nisa.

Efektivitas vs Efisiensi : Harga Tidak Menjamin Kemenangan

Jet Tempur Rafale Kata Nisa, kejadian ini menjadi titik kritis dalam menilai efektivitas pertahanan berbasis alutsista dengan anggaran yang mahal. Dalam benak pikiran kita bisa melihat tumbangnya rafela. "Apakah pembelian Rafale benar-benar didasarkan pada kebutuhan strategis atau hanya pada gengsi dan diplomasi pertahanan," tanyanya.

Nisa tidak menyangsikan Jet Rafale dalam memiliki teknologi canggih, termasuk kemampuan multirole, radar AESA, dan sistem peperangan elektronik. Namun, semua itu tampaknya tidak cukup dalam menghadapi rudal modern dan sistem taktis yang lebih murah namun efisien. "J-10 C dan PL-115 telah memasuki perang modern yang saat ini lebih mengedepankan kecerdasan sistem dan integrasi jaringan. Sehingga prosesnya bukan lagi semata keunggulan aerodinamika atau nama besar produsen," pungkas Nisa. (*/red)

16 Tim Siap Tempur di Migas Cup XI 2025

noreply@blogger.com (tw) — Fri, 23 May 2025 17:30:00 -0700

TURNAMEN Bulutangkis Migas Cup XI 2025 kembali digelar. Ada 16 tim atau perusahaan migas yang ikut berpartisipasi dalam Migas Cup 2025 ini. Tim tersebut yakni SKK Migas Perwakilan Kalsul, PT Badak NGL, PPN Regional Jatimbalinus, PPN MOR VI Kalimantan, PPN Regional Sulawesi, PPN Regional Papua Maluku, KPI RU V, PHR Zona 4, PHI Reg 3 Zona 8 , PHI Reg 3 Zona 9, PHI Reg 3 Zona 10, PEPC Zona 11&13, JOB Tomori, PT Patra Jasa, PT PDSI dan PT Elnusa.

Migas Cup ini merupakan turnamen bulutangkis beregu putra yang terdiri dari ganda prestasi dan veteran. Namun kegiatan ini juga menampilkan pertandingan ganda putri. Kegiatan yang digelar di Gelora Patra pada 23 - 25 Mei ini akan menjadi pertemuan atlet terbaik yang berada di perusahaan migas. Bahkan sudah beberapa tahun ini tim dari luar Kalimantan dan Sulawesi turut juga meramaikan, yakni dari Jawa dan Papua. Diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Migas CUP XI 2025, Sutrisno, persiapan panitia untuk menggelar Migas Cup ini sudah cukup maksimal.

Ada 16 tim yang akan tampil, hal ini merupakan kerja ekstra dari panitia untuk mengajak perusahaan migas lainnya untuk berpartisiapasi. “Kami berharap kegiatan lebih baik lagi, lebih meriah dan berjalan dengan lancar,” harap Inok begitu panggilan akrab Sutrisno. Diterangkannya kembali, rencananya Migas CUP XI 2025 dibuka oleh Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud.

Surat undangan telah dilanyangkan, selain itu pihak panitia juga menyiapkan eksibisi agar Walikota Balikpapan bisa bermain bulutangkis dengan managemen perusahaan dan peserta Migas Cup, terangnya. Selaku panitia pelaksana, dirinya menyampaikan untuk masyarakat Balikpapan yang gemar olahraga bulutangkis dapat menyaksikan turnamen ini secara gratis. Pertandingan digelar dari pagi hingga malam hari. “Bagi masyarakat Balikpapan yang gemar bulutangkis jangan lewatkan untuk menyaksikan aksi dari atlet di Migas Cup 2025 ini,” ajak Inok.

Ditambahkan Danang Agung selaku panitia pengarah sekaligus Manager Tim dari SKK Migas Kalsul, dirinya mengapresiasi kerja keras dari panitia Migas Cup 2025. Mengingat dari tahun ke tahun peserta kegiatan ini terus bertambah. “Hal ini tak lain dari kerja panitia yang harus kami apresiasi. Karena tahun ini peserta mencapai 16 tim yang akan hadir. Selain pertandingan akan semakin seru tentunya kegiatan tahunan ini semakin dikenal oleh perusahaan migas lainnya,” ungkap Danang.

Danang mengingatkan, bahwa tujuan utama kegiatan ini lebih pada menjalin silaturahmi antarpekerja di lingkungan perusahaan migas yang telah berkontribusi terhadap ketahanan energi bangsa. “Tujuan kegiatan ini lebih pada silaturahmi antarpekerja migas. Bagi tim untuk meningkatkan prestasi dan memperoleh juara itu bonus saja. Yang penting semua sehat dan semua peserta adalah juaranya,” tandas Danang Agung. (*/kk)

Relawan Bara JP Tolak Jokowi Maju Calon Ketua Umum PSI

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 18 May 2025 22:11:00 -0700

Diharapkan Fokus pada Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

JAKARTA - Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyatakan menolak pencalonan mantan Presiden Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebaiknya Jokowi fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, kemajemukan, toleransi dan kebhinnekaan. Pernyataan keras ini disampaikan pendukung setia Jokowi, Relly Reagan yang menjabat Sekretaris Jenderal Bara JP, kepada awak media, Senin (19/5/2025) pagi di Jakarta.

Ia menegaskan Pakdhe Jokowi sapaan akrab Joko Widodo, tidak perlu bergabung atau menjadi Dewan Pembina PSI, sebab sudah memiliki basis relawan yang cukup besar. “Enggak usahlah. Lebih baik beliau duduk sebagai negarawan ya. Banyak simpatisan di luar partai atau di dalam partai lebih berharap Pak Jokowi posisinya duduk di tengah,” ucap Reagen sapaan akrab Relly Reagen.

Dirinya menjelaskan, pernah mengusulkan ke Jokowi agar Relawan Bara JP membuat partai politik tiga bulan lalu. Alasannya, Bara JP sudah memiliki cabang di 34 provinsi dan 340 kabupaten/kota serta 17 negara. Namun, Jokowi menolak. Ia mengatakan memiliki gagasan membuat partai super terbuka. Jokowi menjelaskan partai super terbuka yang dimaksud adalah di mana setiap anggota bisa memilih ketua umumnya.

“Kalau Pak Jokowi mau masuk sebagai ketua umum partai, ya partai baru sekalian yang super terbuka, yang memang doktrinnya bisa dibuat sebagaimana mestinya,” kata Reagen. Sementara itu, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaaf Patty, mengatakan, Bara JP perlu mengkaji ulang posisinya apabila mantan Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Utje mengatakan, Bara JP tidak masalah apabila Jokowi bergabung dengan partai politik. Sebab, kata dia, sewaktu di PDIP pun Jokowi hanya sebatas kader. Namun, lain hal apabila Jokowi menjadi Ketua Umum. Ia mengatakan Jokowi akan menjadi simbol politik apabila menjadi Ketua Umum partai. Posisi ini, kata Utje, akan membuat para relawan, terutama Bara JP, gamang.

“Begitu menjadi Ketua Umum, kami mesti mendefinisikan ulang. Karena kami selama ini kan independen. Nah seandainya Bapak jadi Ketua Umum, kami pasti harus ikut menentukan sikap. Apakah secara individu ke sana atau organisasi ini melebur,” kata Utje, Sabtu (17/5/2025).

Utje mengatakan, kelompok relawan akan gamang karena mayoritas relawan bukan partisan. Kendati Bara JP tidak ingin Jokowi menjadi Ketua Umum partai politik, Utje mengatakan mencalonkan diri sebagai ketua umum adalah hak konstitusional Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan masih memperhitungkan apakah akan ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum PSI atau tidak. Ia menanggapi peluang dirinya untuk ikut bertarung dalam bursa calon Ketua Umum partai yang saat ini dipimpin putra bungsunya sendiri, Kaesang Pangarep. “Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” ujarnya saat ditemui di Kota Solo, Rabu 14 Mei 2025 dilansir dari tempo.co.

PSI membuka pendaftaran bakal calon ketua umum partai pada 13 Mei 2025 hingga akhir bulan ini. Proses penetapan dan pengumuman nama-nama calon ketua umum rencananya dilakukan hingga 18 Juni 2025. Setelah itu, para calon ketum akan melaksanakan proses kampanye mulai 19 Juni hingga 11 Juli 2025. Selanjutnya, pada 10 Juli 2025, PSI akan mengumumkan daftar pemilih tetap pemilu raya partai. Sedangkan mulai 12 hingga 19 Juli 2025, partai memasuki masa pencoblosan. Adapun rangkaian tahapan pemilu raya ini akan bermuara pada Kongres PSI. Pengumuman hasil pemilu raya PSI rencananya dilakukan dalam Kongres PSI pada 19 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah. (*/red)

Polri Diminta Tindak Tegas Oknum Ormas Ganggu Keamanan dan Investasi

noreply@blogger.com (tw) — Fri, 9 May 2025 00:53:00 -0700

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan penerima Brevet Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri 2020 Bambang Soesatyo mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) guna menjaga ketertiban umum. Satgas Terpadu ini dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi di Indonesia.

"Premanisme dan oknum ormas yang meresahkan bukan hanya gangguan hukum, tetapi ancaman terhadap fondasi negara. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Tindakan oknum ormas yang meresahkan itu masuk dalam tindak pidana umum. Aparat penegak hukum jangan ragu menindak tegas oknum ormas yang mau malak, mau memeras, minta THR dan seterusnya," tegas Bamsoet saat dengar pendapat dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Polda Metro Jaya, Kamis (8/5/2025).

Hadir antara lain Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya, Kepala BNN Jakarta Utara Kombes Pol Irwan Andy Purnamawan dan Kepala BNN Jakarta Selatan Kombes Pol Bambang Yudistira. Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini mengingatkan, belum lama ini ada dua kasus yang melibatkan oknum ormas dalam tindakan kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Pertama, di Subang, Jawa Barat. Oknum ormas diduga terlibat dalam aksi premanisme yang mengganggu proyek pembangunan pabrik mobil. Sejumlah sopir truk menjadi korban pemalakan saat melintasi kawasan industri. Padahal, proyek tersebut merupakan bagian dari investasi strategis yang vital bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Nilai investasi yang terancam mencapai Rp 14,9 triliun, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga ribuan orang.

Kedua, di Depok, Jawa Barat, terjadi insiden lebih brutal. Pada Jumat dini hari, 18 April 2025, penangkapan ketua ranting sebuah ormas yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan, pengancaman dan kepemilikan senjata api memicu aksi balasan. Sejumlah oknum anggota ormas menyerang polisi yang melakukan penangkapan serta merusak dan membakar tiga mobil polisi. Insiden ini menandakan eskalasi ancaman nyata terhadap institusi negara.

"Tindakan tegas terhadap oknum ormas yang terlibat dalam aksi premanisme sangat diperlukan. Polisi jangan ragu untuk menangkap serta memproses hukum oknum ormas tersebut. Keberadaan oknum ormas yang meresahkan bukan hanya menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat, namun juga dapat menggagalkan upaya pembangunan yang memerlukan lingkungan yang aman dan kondusif," kata Bamsoet. Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menjelaskan, berdasarkan data Polri tahun 2023, tercatat lebih dari 2.100 laporan terkait tindakan kriminal yang melibatkan oknum ormas di seluruh Indonesia. Mayoritas laporan terkait dengan pemerasan, penganiayaan, hingga keterlibatan dalam sengketa lahan dan pengamanan proyek secara ilegal. Selain itu, laporan Komnas HAM menyebutkan bahwa ormas kerap menjadi aktor dominan dalam konflik agraria dan urban, serta pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi masyarakat lain yang sah. "Operasi penanganan premanisme harus dilakukan dengan pendekatan yang sinergis antara TNI-Polri, pemerintah daerah dan instansi terkait. Penindakan tidak boleh sekadar bersifat reaktif, melainkan harus menyasar upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat dalam menciptakan ketertiban," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, pada titik tertentu, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, negara memiliki kewenangan untuk dapat membubarkan ormas-ormas yang bertentangan secara ideologi dengan pandangan dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meresahkan kehidupan bernegara. Pemerintah pernah melakukan pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) pada 30 Desember 2020. Keputusan ini diambil setelah serangkaian aksi kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

"Pemerintah pusat dan daerah bisa membubarkan ormas jika perilaku 'kebablasan' dilakukan secara kolektif kelembagaan atau institusional ormas. Namun, apabila perilaku dilakukan secara perorangan, maka penegakan hukum terhadap oknum bersangkutan cukup untuk mengatasi masalah tersebut dengan tindakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu," pungkas Bamsoet. (*/kg)

Pengurus KNPI Nunukan Periode 2025-2028 Resmi Dilantik

noreply@blogger.com (tw) — Sat, 3 May 2025 21:10:00 -0700

Optimis, Rumah Besar Pemuda akan Memberi Dampak Nyata

Yasir

NUNUKAN, KABARKALTARA.CO.ID – Secara resmi kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Nunukan periode 2025 – 2028, resmi dilantik pada Sabtu 3 Mei 2025. Prosesi pelantikan tersebut dilangsungkan di Kantor Bupati Nunukan. Terdapat 93 pengurus yang dilantik. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua DPD KNPI Provinsi Kalimantan Utara Dr Andi Muliono.

Merespon pelantikan tersebut, salah satu komunuitas pemuda yakni Sebatik Millenial Care (SMC) memberikan tanggapanya. Johan selaku Ketua Umum SMC berharap KNPI Nunukan periode saat ini bisa lebih baik dan menjadi saluran spirasi serta suara dari kaum muda.

“Kami mengucapkan selamat atas pelantikan Ketua beserta pengurus KNPI Kabupaten Nunukan periode 2025-2028, besar harapan kami KNPI ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Kami berharap ada langkah konkret untuk merangkul anak-anak muda serta bisa menjadi wadah aspirasi dan corong suara-suara pemuda,”ujarnya.

Untuk diketahui, Ketua KNPI Kabupaten Nunukan yang baru dilantik adalah Mohd Ramdan SH, sebagai Sekretaris yaitu Zulfikar SPd, Bendahara Haerul SE. Mereka akan menahkodai KNPI tiga tahun ke depan. Seirama dengan hal tersebut, pendiri SMC, Yasir, optimis kepemimpinan KNPI periode ini mampu membawa rumah besar pemuda ke arah yang lebih maju.

“Melihat komposisi pengurus yang dilantik terutama Pak Ketua, beliau ini kan punya track record yang luar biasa di dunia organisasi, dan aktivis pemuda yang teruji. Terlebih beliau dibantu teman-teman yang luar biasa seperti Saudara Zulfikar selaku sekertaris dan Saudara Haerul selaku Bendahara. Ada juga Ketua OKK yang sangat berpengalaman, sehingga saya memberikan rasa optimisme bahwa rumah besar pemuda ini bisa berkembang dan berdampak nyata pada aspek kehidupan pemuda pemudi di Kabupaten Nunukan,” kata Yasir.

“Kalau bisa memberikan masukan, pengurus yang baru agar bisa menjadi tauladan kita sebagai pemuda, tidak ada saling pukul, yang ada saling rangkul, tidak eksklusif tapi inklusif, terpenting tidak menjadikan KNPI sebagai kendaraan politik praktis semata, tapi benar-benar mampu dan mau meneteskan keringat untuk memajukan kaum muda di Kabupaten Nunukan. Sukses untuk pengurus baru,” tutup Yasir. Kegiatan prosesi pelantikan ini berlangsung satu hari, selain pelantikan pengurus kegiatan tersebut juga diisi upgrading dan rakerda. (*/kk)

Perlunya Inpres Konsolidasi Tanah Pertanian

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 30 Apr 2025 20:10:00 -0700

Usulan Inkoptan lewat Fraksi PAN DPR RI

JAKARTA - Pengurus Induk Koperasi Tani Nelayan (Inkoptan) menyampaikan usulan kepada Fraksi PAN DPR RI tentang terbitnya Inpres untuk mengonsolidasi tanah pertanian di pedesaan untuk menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih. Pengurus Inkoptan yang diterima Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan didampingi Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Ahmad Madjid Qodaratullah, menyambut baik usul Inkoptan itu.

"Niat baik Inkoptan untuk mendukung program pemerintah khususnya dalam pencapaian swasembada pangan sangat kami hargai. Kami perlu masukan dari pelaku untuk suksesnya program pangan itu, " ujar Putri, Rabu (30/4/2025) di Jakarta. Sarjono Amsan selaku Wakil Ketua Umum Inkoptan mengatakan bahwa sebaik apapun input pemerintah melalui program pertanian di pedesaan, tanpa mengonsolidasi kepemilikan lahan pertanian, program tersebut justru hanya akan membantu tuan tanah di pedesaan.

Menurut Sarjono, di pedesaan, tanah-tanah pertanian itu sudah di tangan sebagian kecil tuan tanah, dan orang kaya kota. Jadi, menurutnya input berupa subsidi pupuk, bantuan bibit, saprotan dan lainnya hanya akan dinikmati oleh pemilik tanah. Sementara pekerja pertanian sebagian besar adalah buruh tani dan petani pemilik lahan sempit. Ketimpangan kepemilikan alat alat produksi ini harus dikonsolidasi dengan Inpres yang memuat aturan tentang tanah pertanian di seluruh desa harus disewa melalui program KDMP. Sehingga semua petani di desa sebagai anggota koperasi mengelola tanah pertanian dengan sewa lahan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

"Jadi Inpres memuat dua hal penting, yaitu pertama tanah pertanian tidak boleh dialihfungsikan. Kedua, tanah itu harus disewa, syukur-syukur dimiliki, oleh koperasi dan petani anggota koperasi mendapatkan upah sekaligus keuntungan dari pengelolaan lahan tersebut, " tambahnya. Selain soal usulan Inpres Konsolidasi Lahan, Inkoptan juga mengusulkan agar kembali dihadirkan penyuluh pertanian di setiap KDMP yang bersertifikat. Menurut M Soleh selaku Sekjen Inkoptan, penyuluh pertanian sebagai cerita sukses Swasembada Pangan zaman Suharto harus dihidupkan kembali. "Inkoptan telah memiliki LSP yang dapat melatih para calon penyuluh pertanian sebagai pendamping KDMP, " tambah M Soleh. Sementara Teguh Eko Praatyono selaku Wakil Ketua Umum Inkoptan Bidang Usaha, menyampaikan berbagai usulan tentang pengembangan nelayan termasuk program penggunaan listrik atau baterai untuk mesin kapal nelayan. "Kami sudah melakukan uji coba di Batam dan Ujung Genteng, Sukabumi, ternyata kapal-kapal nelayan itu bisa menggunakan bahan bakar listrik, " ujar TEP panggilan akrab Teguh Eko Praatyono.

Pendeknya, pertemuan yang juga dihadiri oleh Tuti Mudatsir selku Bendaharan Inkoptan dan Ahmad Afandi selaku Wakil Sekretaris Inkoptan akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis lainnya. "Kami tunggu rumusan Inpres-nya ya," pungkas Ahmad Madjid. (*/red)

"Ada Tujuan Politis di Balik Isu Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi"

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 27 Apr 2025 02:01:00 -0700

Relly Reagen

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Relly Reagen sependapat dengan pernyataan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai ada tujuan politis lebih besar di balik isu ijazah palsu. Katanya, tuduhan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut sampai saat ini masih terus bergulir, bahkan pernah digugat ke pengadilan. "Saya sependapat dengan pernyataan Boni Hargens, Sabtu (26/4/2025), yang menilai ada tujuan politis yang lebih besar di balik isu tudingan ijazah palsu Jokowi. Walaupun meski tak lagi menjabat presiden, Jokowi terus disudutkan," kata Reagan, Minggu (27/4/2025) pagi.

Reagen, menegaskan adanya gerakan dari kelompok-kelompok tertentu, yang mana merasa dirugikan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kelompok-kelompok ini merasa tersisihkan saat jabatannya diganti dan tidak berdaya selama era kepemimpinan Jokowi, sehingga kini berupaya membentuk afiliasi untuk mengacaukan arah politik nasional.

"Kami sudah tahu tujuan dan ending dari gerakan ini. Mereka berusaha mempengaruhi opini publik dan berupaya keras menjatuhkan reputasi pemerintahan Jokowi," ujar Reagen. Namun, lanjutnya, kelompok tersebut lupa bahwa "pasukan lingkar luar" Jokowi tersebar di berbagai daerah dan tetap solid menjaga agenda perubahan.

"Kami sepakat dengan Boni Hargens. Ini bukan sekadar prediksi, tapi fakta di lapangan," tegas Reagen. Namun, lanjutnya, kelompok ini adalah barisan sakit hati pada Jokowi, yang tersebar di berbagai daerah dan tetap solid menjaga agenda perubahan. "Walau sudah tidak menjabat Presiden RI, kelompok ini terus menyudutkan Jokowi," seloroh Reagen yang juga mendukung pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Reagen juga mengingatkan, jika pihak-pihak tersebut merasa tidak puas dengan hasil Pilpres 2024, jalur konstitusional tersedia. "Kalau kalah di pilpres, bergabunglah kembali secara sehat. Tapi jika sudah mulai bergerak untuk bermain curang demi 2029, hentikan permainanmu, kawan," tandasnya.

DPP Bara JP memastikan akan terus mengawal jalannya demokrasi secara damai dan konstitusional serta tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya yang merusak stabilitas nasional. (*/red)

Sekjen Bara JP Siap Bentengi Jokowi dari Kelompok Amien Rais dkk

noreply@blogger.com (tw) — Thu, 17 Apr 2025 17:18:00 -0700

JAKARTA - Setelah Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan, bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, merupakan adalah alumnus yang sah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), klarifikasi ini disampaikan langsung Sekretaris Universitas Dr Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu SH LLM dalam pernyataan resmi, Selasa (15/4/2025). Namun, sejumlah tokoh oposisi Jokowi terus akan melangsungkan aksinya dengan mendatangi rumah Jokowi. Padahal aksi mereka Amien Rais, Roy Suryo, dr Tifa dkk sudah mendapatkan jawaban resmi dari pihak Rektor UGM.

Untuk itu sejumlah Relawan Jokowi akan datang ke Solo memberikan dukungan dan bahkan intervensi kepada kelompok pengusik Jokowi, jika kelompok-kelompok penggugat ijazah Jokowi itu hadir ke kediaman mantan Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Barisan Rakyat Jokowi Presiden (Bara JP), Relly Reagen dalam keterangan persnya, Rabu (16/4/2025) di Jakarta. "Kami mengecam Amien Rais, Roy Suryo, dr Tifa dkk yang telah mengusik ijazah sah Pak Jokowi. Padahal sudah jelas pihak Rektorat UGM menyampaikan keaslian ijazah dan menerangkan Jokowi resmi lulusan UGM," ujar Reagen sapaan akrab Relly Reagen.

Menurutnya, kalau kelompok oposisi jalanan ini berkali-kali kalah di pilpres jangan sakit hati. Katanya, jangan main politik kalau tidak siap menerima kekalahan beruntun. "Kalau kalian kalah di politik pilpres jangan baper. Apalagi malah menjadi penyakit virus yang selalu mengganggu pemerintah," sindir Reagen.

Sebaiknya kata Reagen, para politisi tersebut berkaca pada diri sendiri, apakah sudah merasa menjadi orang yang bersih? Contohnya, Roy Suryo saat menjadi Menteri Olahraga diisukan membawa sejumlah besar perabotan milik Kemenpora saat masa jabatannya berakhir. "Roy Suryo pada akhirnya diminta untuk mengembalikan 3.226 item aset negara, yang meliputi barang-barang rumah tangga. Hingga mendapatkan julukan "Dewa Panci". Jadi ngaca diri aja lah," ucapnya.

Apalagi kata Reagen, Roy Suryo pernah divonis penjara 9 bulan pada Rabu 28 Desember 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di mana terbukti atas kasus ujaran kebencian dan juga pelanggaran tindak pidana UU ITE. "Roy Suryo bukan orang yang bersih, malah pernah jadi narapidana dipenjara 9 bulan. Roy Suryo terbukti melanggar UU ITE melakukan unggahan meme Stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Jokowi," sindirnya lagi.

Terakhir kata Reagen, Bara JP dan Para Relawan Jokowi se-Indonesia siap membentengi Jokowi dari gangguan oposisi jalanan ini. Relawan Bara JP dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan provinsi lain akan datang menjaga kediaman Jokowi. "Kami Relawan Jokowi akan datang untuk menjaga kediaman Jokowi di Solo. Jangan pernah mengusik Jokowi dan keluarganya, kami akan bertindak tegas. Mendatangi Jokowi tidak mencerminkan budaya timur, jika merasa dirugikan silakan lapor kepolisian," pungkas Reagen. (*/red)

Ketum PB Kodrat Siap Lantik Kepengurusan Periode 2025-2029

noreply@blogger.com (tw) — Sat, 12 Apr 2025 00:40:00 -0700

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Bela Diri Tarung Derajat (PB Kodrat) sekaligus anggota DPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, PB Kodrat tengah menyiapkan pelantikan kepengurusan PB Tarung Derajat periode 2025 - 2029 pada Mei mendatang. Bamsoet yang kembali terpilih untuk kedua kalinya sebagai Ketum PB Kodrat, akan melantik para pengurus baru tanggal 17 Mei 2025 di Parle Senayan Jakarta.

"Para pengurus baru usai dilantik harus langsung tancap gas mempersiapkan para atlet Tarung Derajat untuk bertarung dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2025. Popnas 2025 rencananya dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara akhir tahun ini," ujar Bamsoet saat menerima Pengurus PB Kodrat di Jakarta, Sabtu (12/4/25). Pengurus PB Kodrat hadir antara lain Sang Guru Badai, Wakil Sekjen Dwi Nugroho Marsudianto, Wakil Sekjen Christophorus MP, Kepala Bidang Organisasi Donni WM serta Bidang Sarana & Prasarana Latihan Hengky Silatang.

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Popnas merupakan salah satu momen penting dalam pengembangan olahraga di Indonesia, terutama untuk kalangan pelajar. Event ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk mengasah bakat dan keterampilan atlet muda, tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh.

"Popnas menjadi sarana untuk mengidentifikasi dan mengembangkan talenta di tingkat awal, sebelum maju dalam Pekan Olahraga Nasional (PON). Dengan pesertanya yang terdiri dari pelajar dari berbagai provinsi, Popnas memberikan peluang bagi atlet junior untuk menunjukan kemampuan mereka dan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam dunia olahraga," kata Bamsoet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia memaparkan, Popnas berperan penting dalam pembentukan karakter pelajar.

Dalam setiap pertandingan, para atlet muda dihadapkan pada situasi yang menuntut mereka untuk mengembangkan sikap mental yang kuat. Sikap saling mendukung antar rekan tim selama latih tanding bisa meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Melalui pengalaman ini, para pelajar belajar tentang pentingnya kerja sama, rasa hormat terhadap lawan, dan tidak kalah pentingnya, penerimaan atas kekalahan. "Popnas tidak hanya memfasilitasi kompetisi, tetapi juga memberikan pembinaan melalui pelatihan dan kegiatan yang fokus pada pengembangan keterampilan dan teknik. Dengan adanya pelatihan yang terencana, para pelajar tidak hanya belajar tentang taktik olahraga tetapi juga tentang disiplin, kerja keras dan kolaborasi," pungkas Bamsoet. (*/kg)

IKN : Simbol Kemajuan Indonesia, Pembangunan Dipercepat menuju 2028

noreply@blogger.com (tw) — Tue, 8 Apr 2025 04:08:00 -0700

Menjawab Harapan dan Keraguan Publik serta Investo

oleh : Forum Bersama IKN

JAKARTA, 4 April 2025 - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menunjukkan progres yang pesat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan operasional penuh pada tahun 2028. Dengan visi besar menciptakan pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan, pemerintah terus menggenjot berbagai proyek infrastruktur strategis demi memastikan IKN siap menjadi wajah baru Indonesia yang lebih maju dan terintegrasi.

Transformasi menuju Ibu Kota Masa Depan

Seperti burung Garuda yang membentangkan sayapnya, IKN hadir sebagai lambang kebangkitan negeri, membawa harapan baru bagi generasi mendatang. Pembangunan ini bukan sekadar pemindahan ibu kota, tetapi juga transformasi fundamental dalam tata kelola pemerintahan dan perencanaan perkotaan. Proyek ini bertujuan mengatasi kepadatan urban di Jakarta sekaligus menjadi simbol pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Infrastruktur yang Dipercepat

Pemerintah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur utama, termasuk kompleks legislatif dan yudikatif, berjalan sesuai jadwal. Hingga Maret 2025, lebih dari 50% proyek infrastruktur utama telah rampung, mencerminkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Percepatan ini menjadi langkah penting agar IKN dapat berfungsi optimal sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru.

Bandara Internasional Nusantara

Mobilitas akan menjadi kunci keberhasilan IKN. Untuk itu, Bandara Internasional Nusantara dibangun dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter, memungkinkan penerbangan langsung dari berbagai kota besar di dunia. Ditargetkan beroperasi pada pertengahan 2025, bandara ini akan memperkuat konektivitas IKN dengan pusat-pusat bisnis domestik dan internasional. Kehadiran bandara ini diharapkan menjadi gerbang bagi peluang investasi dan perdagangan global.

Antusiasme Publik terhadap IKN

IKN tidak hanya menarik perhatian pejabat dan investor, tetapi juga masyarakat luas. Pada libur Lebaran 2025, jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan inti IKN mencapai 8.000 orang dalam sehari. Banyak pengunjung yang terkesan dengan kemegahan arsitektur futuristik serta tata kota yang hijau dan modern. Hal ini menunjukkan bahwa IKN semakin nyata sebagai pusat urban yang inovatif dan berkelanjutan.

Peluang Bisnis dan Ekonomi di IKN

Dengan perkembangan pesatnya, IKN menawarkan berbagai peluang bisnis yang menjanjikan di berbagai sektor. Beberapa sektor utama yang berpotensi untuk investasi meliputi :

1. Properti dan Perumahan – Dengan rencana pemindahan ribuan ASN dan pekerja ke IKN, permintaan hunian akan meningkat pesat. Ini menciptakan peluang bagi pengembang properti untuk membangun apartemen, perumahan tapak, hingga kawasan hunian berbasis ekologi yang ramah lingkungan.

2. Pariwisata dan Perhotelan – IKN dirancang sebagai kota hijau dengan arsitektur futuristik, menjadikannya daya tarik wisata. Hotel, resort, restoran, dan pusat hiburan berpeluang besar berkembang untuk melayani wisatawan domestik maupun mancanegara.

3. Teknologi dan Smart City – Sebagai kota berbasis teknologi, IKN akan membutuhkan sistem keamanan pintar, layanan digital berbasis AI, dan pengelolaan kota berbasis data. Perusahaan teknologi yang bergerak di bidang IoT, big data, dan kecerdasan buatan dapat memanfaatkan peluang ini.

4. Energi Terbarukan – Dengan komitmen sebagai kota berkelanjutan, investasi dalam energi hijau seperti panel surya, bioenergi, dan sistem kelistrikan efisien sangat dibutuhkan.

5. Kesehatan dan Pendidikan – IKN membutuhkan fasilitas kesehatan modern dan institusi pendidikan berkualitas tinggi. Investasi di rumah sakit, klinik spesialis, dan sekolah bertaraf internasional memiliki potensi tinggi untuk berkembang.

6. Transportasi dan Logistik – Dengan pembangunan yang masif, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien dan logistik canggih akan meningkat. Investasi di layanan transportasi publik berbasis listrik serta pusat distribusi logistik akan sangat menguntungkan.

Harapan bagi Para Investor

Berinvestasi di IKN bukan hanya peluang bisnis, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ibu kota masa depan Indonesia. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif bagi investor, seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, serta kepastian regulasi untuk menjamin iklim investasi yang kondusif.

Harapannya, investasi di IKN dapat memberikan keuntungan jangka panjang dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, infrastruktur modern, serta akses pasar yang luas. Selain itu, kehadiran investasi swasta diharapkan dapat mempercepat pengembangan fasilitas publik, memperkuat ekosistem ekonomi, serta memastikan keberlanjutan pembangunan IKN dalam jangka panjang.

Investasi dan Komitmen Anggaran

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029 guna mendukung percepatan pembangunan IKN. Selain itu, hingga Februari 2025, investasi swasta yang telah masuk mencapai Rp 6,49 triliun, mencakup sektor perumahan, perhotelan dan pusat bisnis.

Tantangan dan Optimisme ke Depan

Sebagai proyek besar, IKN tentu memiliki tantangan tersendiri. Efisiensi anggaran, penyesuaian desain infrastruktur, serta perlindungan lingkungan menjadi aspek utama yang terus dievaluasi. Pembangunan ini dilakukan dengan pendekatan adaptif dan efisien, tanpa mengorbankan kualitas serta keberlanjutan.

Sebagai "forest city," IKN dirancang dengan konsep kota hijau yang memprioritaskan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Teknologi canggih dalam pemantauan dan mitigasi risiko lingkungan, seperti sistem pemadam kebakaran hutan otomatis dan tata kelola air cerdas, menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan IKN.

Masa Depan IKN : Wajah Baru Indonesia

Seperti fajar yang menyingsing di ufuk timur, IKN bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi juga harapan baru bagi Indonesia. Dengan progres yang semakin pesat, dukungan anggaran yang solid, serta investasi yang terus mengalir, IKN berada di jalur yang tepat menuju operasional penuh pada 2028.

Pemerintah memastikan bahwa IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Kota ini akan menjadi kebanggaan bangsa - sebuah bukti nyata bahwa Indonesia siap memasuki era baru sebagai negara maju dengan pemerataan pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

Dengan semangat gotong royong dan optimisme tinggi, IKN bukan hanya sekadar ibu kota baru, melainkan simbol kebangkitan Indonesia di panggung dunia. (*)

Danantara dan Komitmen Presiden bagi Hilirisasi SDA-Tanaman Pangan

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 2 Apr 2025 19:04:00 -0700

Catatan Politik Senayan Bambang Soesatyo

INISIATIF Presiden Prabowo Subianto mendirikan Daya Anagata Nusantara atau Danantara relevan dengan tantangan yang mengemuka akibat ketidakpastian global saat ini. Dengan peran dan fungsinya sebagai badan pengelola investasi (BPI) dan instrumen pembangunan nasional, program-program Danantara diyakini bisa menstimulasi dinamika perekonomian nasional di jalur produktif. Dan, berkolaborasi dengan pemerintah, para ahli di dalam manajemen Danantara didorong untuk merancang peta jalan proses transformasi ekonomi Indonesia.

Dunia, hingga hari-hari ini, masih dan terus berselimut ketidakpastian. Daya rusak dari ketidakpastian itu nyata dan sudah menimbulkan rasa cemas komunitas global karena bisa menjerumuskan perekonomian dunia ke zona resesi. Derajat ketidakpastian global meningkat setelah Amerika Serikat (AS) menerapkan kebijakan unilateral dengan mendongkrak bea masuk sejumlah barang impor, yang mulai diberlakukan 2 April 2025.

Tindakan sepihak AS itu mengundang balasan dari Kanada, Meksiko, termasuk Uni Eropa serta Tiongkok. Sejumlah ekonom dan praktisi bisnis dari berbagai negara, termasuk di AS, sudah membuat perkiraan tentang gambaran kerusakan ekonomi di belahan Amerika utara dan Eropa. Jadi, bukan perang dingin lagi, melainkan dunia mulai menapaki perang tarif.

Cepat atau lambat, dampak langkah AS mendongkrak bea masuk produk impor itu akan dirasakan Indonesia, mengingat fakta tentang aktivitas ekspor-impor kedua negara. Indonesia, selama ini, ekspor mesin, peralatan listrik, produk garmen, lemak, minyak nabati hingga alas kaki. Per 2023 misalnya, nilai ekspor RI ke AS tercatat sebesar 23,3 miliar dolar AS. Tindakan unilateral AS itu sudah barang tentu menambah masalah bagi perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini. Minimal, para produsen dan eksportir produk ekspor ke AS perlu menghitung ulang.

Mau tak mau, menghadapi dan menyikapi ketidakpastian global seperti sekarang memerlukan inisiatif-inisiatif baru. Bahkan inisiatif baru menjadi keniscayaan, setidaknya untuk meminimalisir potensi dan skala kerusakan. Ketidakpastian sekarang menjadi faktor penyumbat arus dana investasi, karena para investor atau pemilik dana mengambil posisi wait and see. Selain itu, investor di banyak negara lebih berkonsentrasi ikut mengamankan kepentingan negaranya masing-masing, termasuk fokus menciptakan lapangan kerja baru di era ArtificiaI intelligence (AI). Investasi baru hanya mengalir ke pasar yang berkepastian dan prospektif.

Contoh kasus yang patut dikedepankan adalah sikap, pilihan konsentrasi dan inisiatif Uni Eropa UE). Arus dana investasi dari UE tahun-tahun mendatang mungkin akan menipis karena prakarsa militerisasi di benua itu. Ingin mengurangi ketergantungannya pada AS, UE akan membangun industri pertahanan. Menurut rencana awal, UE akan mengalokasikan dana sampai 800 miliar Euro – ekivalen 870 miliar dolar AS -- untuk merealisasikan pembangunan sektor pertahanan selama empat tahun ke depan. Prakarsa militerisasi UE itu rupanya menarik perhatian produsen mobil Volkswagen (VW). Didukung produsen senjata Jerman, Rheinmetall, VW pun berinisiatif mengubah sebagian fasilitas produksinya menjadi industri persenjataan.

Maka, inisiatif Presiden Prabowo Subianto mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menjadi relevan dengan tantangan yang mengemuka akibat ketidakpastian global saat ini. Danantara membangun kekuatan dengan mengonsolidasikan aset-aset pemerintah agar semua aset itu terintegrasi dan efisien sehingga pada waktunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketika memperkenalkan Danantara pada 24 Februari 2025. Presiden menegaskan makna strategis dan arti sangat penting Danantara. Selain mengelola dana investasi, Danantara harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan strategi mengelola kekayaan Indonesia. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta visi yang melandasi kehadiran Danantara sudah tepat dan relevan.

Presiden pasti terbuka terhadap kritik tentang Danantara, namun sebuah inisiatif baru harus ditetapkan untuk merespons ketidakpastian saat ini. Dalam konteks kebutuhan investasi langsung, Indonesia secara bertahap harus mengurangi ketergantungannya pada modal asing, dan Danantara mestinya dimaknai sebagai langkah awal mewujudkan kemandirian.

Dalam konteks itulah manajemen Danantara diimbau untuk menggarisbawahi pesan penting atau komitmen Presiden Prabowo tentang hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan tanaman pangan. Bagi masa depan kepentingan negara-bangsa, komitmen itu sangat strategis sehingga manajemen Danantara harus bijaksana memaknainya. Jangan lupa, komitmen ini sudah berulangkali ditegaskan Presiden Prabowo.

Dalam pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks. "Saya telah mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar," tegas Presiden.

Kemudian, ketika memberi pembekalan kepada para menteri di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, belum lama ini, Presiden Prabowo pun mengemukan inisiatifnya segera merealisasikan hilirisasi potensi SDA. Dalam perencanaan Presiden, hilirisasi akan menyentuh 28 komoditas unggulan Indonesia. Rincian komoditas yang sempat dipublikasikan meliputi nikel, timah, tembaga, besi baja, emas perak, batu bara, aspal buton, dan minyak bumi. Sasaran hilirisasi lainnya meliputi gas bumi, kelapa, karet, getah pinus, udang, ikan TCT, rajungan, rumput laut, pasir silika, kobal, logam tanah jarang, kakao, pala, dan tilapia.

Dan, di sela-sela perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Gerindra di Sentul Bogor, Presiden bahkan sudah memberi rincian bahwa hilirisasi bakal dimulai dengan pelaksanaan 15 megaproyek. "Hilirisasi akan kita wujudkan. Kita akan mulai tahun ini, minimal 15 megaproyek yang miliar-miliar dolar. Kita mulai tanpa kita minta-minta investasi dari luar negeri," tegas Presiden. Jika sebagian dari semua target hilirisasi itu diumumkan kepada publik sebagai program awal Danantara, akan terbangun sentimen positif di pasar.

Tekad merealisasikan hilirisasi SDA dan tanaman pangan, dengan demikian, patut dimaknai sebagai Inisiatif Presiden Prabowo segera mentransformasi ekonomi nasional. Indonesia harus berani bertransformasi meski dunia masih berselimut ketidakpastian. Dan, para ahli di dalam manajemen Danantara secara tidak langsung sudah ditugaskan untuk merancang peta jalan proses transformasi ekonomi Indonesia. (*)

Silfester Matutina Dilantik sebagai Komisaris ID Food

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 26 Mar 2025 04:20:00 -0700

JAKARTA - Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan (BP) yang juga Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Silfester Matutina sebagai Komisaris Independen ID Food/PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) itu, dilantik oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Selasa (18/3/2025). Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman mengatakan, dengan dilantiknya tokoh Relawan Jokowi dan Prabowo Subianto ini sebagai bukti bahwa relawan bisa terlibat dalam kebijakan pemerintah. Di mana kata dia, selama ini sosok Bang Silfester sapaan akrab Silvester Matutina lebih fokus membantu pemerintah dari luar kekuasaan.

"Kami atas nama Relawan Jokowi dan Relawan Prabowo-Gibran mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bang Silfester sebagai Komisaris Independen ID Food. Sudah saatnya para relawan juga masuk dalam lingkar kekuasaan dan membantu kebijakan pemerintah," ujar Gus Din tokoh muda pentolan Relawan Jokowi dan Relawan Prabowo-Gibran ini, kepada media, Selasa (25/3/2025) di Jakarta. Menurut Gus Din, dengan masuknya Silfester Matutina dalam ID Food bisa membantu pemerintah dalam kebijakan ketahanan pangan nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bang Silfester sangat layak menjadi Komisaris Independen ID Food/PT RNI (Persero) dan menjadi jembatan pemerintah dan masyarakat dalam ketahanan pangan dan melancarkan program MBG. Bang Silfester sangat populis di kalangan relawan dan masyarakat bawah, jadi kapasitas dan kapabilitas beliau sudah tepat di ID Food," jelas Gus Din.

Erick Thohir Rombak Jajaran Direktur dan Komisaris Holding BUMN ID Food

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food. Erick menunjuk Ghimoyo sebagai direktur utama ID Food menggantikan Sis Apik Wijayanto. Ghimoyo diketahui merupakan orang dekat Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai chief executive officer (CEO) Jhonlin Group, perusahaan milik Haji Isam yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan transportasi. Pada 2012, Ghimoyo juga sempat menjabat sebagai direktur utama PT Dua Samudera Perkasa. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Jhonlin Group.

VP Sekretaris Perusahaan ID Food Yosdian Adi Pramono mengatakan, penetapan direksi baru ID Food sejalan dengan upaya Kementerian BUMN dalam memperkuat peran ID Food sebagai holding BUMN pangan, serta mendorong percepatan transformasi perusahaan menuju holding pangan yang berdaya saing guna mendukung swasembada pangan nasional. "Dengan susunan direksi yang telah ditetapkan ID Food siap meningkatkan kinerja sebagai produsen pangan nasional yang berkualitas dan terus berkontribusi memperkuat sektor pangan nasional," ujar Yosdian kepada media, Selasa (18/3/2025) lalu.

Selain mengganti direktur utama, Kementerian BUMN juga merombak jajaran Komisaris ID Food. Kementerian BUMN menunjuk Suhartono Suratman menjadi komisaris utama merangkap komisaris independen. Pria yang lebih dikenal dengan nama Tono Suratman ini merupakan purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal. Sebelumnya, Tono pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dua periode, yakni 2011 - 2015 dan 2015 - 2019. Selain itu, ada Ali Agus yang ditunjuk mengisi posisi komisaris ID Food menggantikan Sarwo Edhy. Lalu, Silfester Matutina dan Hendarsam Marantoko ditunjuk sebagai komisaris independen, menggeser posisi Arie Sujito dan Marsudi Wahyu Kisworo. (*/red)

Berikut susunan lengkap direksi dan komisaris ID Food terbaru :

Direksi ID Food

Direktur Utama : Ghimoyo

Direktur Manajemen Risiko dan Legal : Sjamsul Hidayat Safwan

Direktur Keuangan dan Strategi : Susana Indah Kris Indriati

Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi : Bernadetta Raras

Direktur Komersial : Nina Sulistyowati

Direktur Sumber Daya Manusia : Yossi Istanto

Komisaris ID Food

Komisaris Utama/Independen : Suhartono Suratman Komisaris Independen : Silfester Matutina

Komisaris Independen : Hendarsam Marantoko

Komisaris : Budiono Sandi

Komisaris : Muhammad Riza Adha Damanik

Komisaris : Ali Agus

Anggota Komisi III DPR RI Sesalkan Aksi Koalisi Sipil

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 16 Mar 2025 04:54:00 -0700

Yang Menggeruduk Ruang Rapat Panja Revisi UU TNI

Bambang Soesatyo

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menyesalkan dan mengkritik keras aksi Koalisi Reformasi Sektor Keamanan yang menggeruduk ruang rapat Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/2025). Aksi yang melibatkan sejumlah individu tersebut, menimbulkan keprihatinan mendalam mengenai pemahaman dan penghormatan terhadap proses legislasi yang berlangsung. Terlebih, rapat Panja Revisi UU TNI telah diselenggarakan dengan dasar hukum yang jelas.

"Kami menyesalkan tindakan tersebut dan meminta aparat penegak untuk menindak tegas pelaku aksi penggerudukan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Tindakan tegas diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan dan proses demokrasi dapat berjalan dengan tertib dan menghormati aturan yang berlaku," tegas Bamsoet di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, berdasarkan Tata Tertib DPR Pasal 254, rapat yang sangat mendesak diperbolehkan dilakukan di luar Gedung DPR. Rapat Panja Revisi UU TNI ini pun telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR. DPR dan pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan), telah menetapkan target agar revisi UU TNI ini dapat diselesaikan sebelum masa reses DPR pada tanggal 21 Maret 2025.

"Revisi UU TNI merupakan sebuah langkah penting untuk menciptakan penataan yang lebih baik dalam sektor keamanan. Merupakan hak serta kewajiban DPR untuk melakukan rapat, baik di dalam maupun di luar gedung DPR. Tindakan penggerudukan tersebut bukan hanya mengganggu jalannya suatu proses legislasi yang sah, tetapi juga mencerminkan ketidakpahaman terhadap struktur dan prosedur demokrasi yang ada," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai aksi koalisi tersebut tidak hanya mengabaikan norma-norma yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan dan ketidakstabilan. Penting bagi semua pihak untuk menghormati proses-proses yang telah ditetapkan. Kritik terhadap kebijakan atau tata cara penyelenggaraan rapat tentu menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Namun, segala bentuk aksi yang mengorbankan ketertiban dan keamanan harus mendapat respons serius demi menjaga stabilitas proses legislasi yang berdampak pada kepentingan nasional.

"Aparat kepolisian harus segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku aksi tersebut. Penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas, agar masyarakat dapat melihat bahwa tindakan yang melanggar hukum tidak akan ditolerir. Tindakan kekerasan atau intimidasi dalam bentuk protes yang melanggar hukum hanya akan merusak citra gerakan masyarakat sipil dan memperlemah argumen yang ingin disampaikan," pungkas Bamsoet. (*/kg)

Ketum Gepak Kuning Hadiri Baksos Polda Kaltim

noreply@blogger.com (tw) — Thu, 27 Feb 2025 20:27:00 -0800

Bentuk Kepedulian Polri bagi Masyarakat Kurang Mampu

Pembukaan bakti sosial Polri Presisi di halaman Brimob Polda Kaltim

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID - Ketua umum Gepak Kuning Kalimantan Timur dan Utara, Suriansyah (Prof) pada Kamis 27 Februari 2025 menghadiri undangan dari Polda Kalimantan Timur. Undangan tersebut, dalam rangka bakti sosial (baksos) menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M, bertempat di halaman Brimob Polda Kalimantan Timur, Stal Kuda - Kota Balikpapan.

Suriansyah sangat mendukung penuh kegiatan yang dilakukan Polda Kalimantan Timur dalam menyambut datangnya bulan Ramadan tahun ini. "Menurut kami kegiatan ini adalah bukti konkret kepedulian Polri dalam hal kepedulian sosial yang merupakan salah satu turunan atau penjabaran dari program Presisi Polri," ungkap Suriansyah. "Saya berharap kegiatan ini dapat dilakukan tidak hanya sebelum masuk bulan Ramadan, melainkan ketika nanti menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H, kegiatan seperti ini dapat dilakukan lagi agar masyarakat luas dapat merasakan kembali kehadiran Polri dalam kegiatan bakti sosial. Ini sebagai bukti kepedulian Polri terhadap masyarakat yang kurang mampu khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini," beber Suriansyah. (kk)

BPI Danantara Dorong Peningkatan Perekonomian Nasional Berkelanjutan

noreply@blogger.com (tw) — Thu, 27 Feb 2025 01:21:00 -0800

Slamet Ariyadi

JAKARTA - Peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2/2025) mendapat respon positif dan penuh harapan banyak kalangan. Salah satunya yang memberikan apresiasi Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Slamet Ariyadi. Anggota DPR RI asal Dapil Jatim XI Madura ini mengatakan, terbentuknya BPI Danantara akan menjadi sejarah baru bagi dunia bisnis dan investasi. Terutama menuju Indonesia Emas yang didambakan seluruh masyarakat Indonesia. “Pembentukan dan Launching BPI Danantara momen sejarah baru menuju Indonesia Emas. Harapan kesuksesan Danantara harus kita dukung dan kawal bersama semua elemen masyarakat Indonesia," ucap Slamet sapaan akrabnya, Rabu (26/2/2025) di Jakarta.

Selanjutnya politisi muda ini mengatakan, kesuksesan BPI Danantara juga tidak lepas dari peran masyarakat Indonesia, untuk ikut mengontrol dan mengawasi lembaga. Sebab katanya, masyarakat Indonesia berhak tau tentang perputaran keuangan negara yang memiliki aset sebesar 14.000 triliun. "Kami di DPR RI akan mengawasi dan mengontrol tata kelola BPI Danantara berjalan dengan baik sesuai instruksi dan arahan Presiden. Dimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara," tandas Slamet.

Sekjen DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM-PAN) juga mengatakan, keputusan pembentukan BPI Danantara diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian nasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. "Kalau BPI Danantara sebagai super holding bisa mengelola bisnis dan investasi negara di di nasional dan global. Tentu akan memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 8 persen," pungkas Slamet - kelahiran Sampang, Madura, Jawa Timur ini.

Sebelumnya Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), pada Senin (24/2/2025). Lembaga super holding ini akan pengelola aset-aset BUMN. Pada tahap awal rencananya, Danantara menaungi tujuh BUMN jumbo, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Namun akhirnya, Danantara diputuskan mengelola seluruh aset BUMN. “Pada hari ini, Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara,” ujar Prabowo, Senin (24/2/2025).

Selanjutnya dirinya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana BPI Danantara. Prabowo menjelaskan, gelombang pertama investasi mencapai US$ 20 miliar akan dikucurkan dalam kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dollar dan akan difokuskan dalam hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein akuakultur dan EBT. “Inilah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan dan kemandirian bangsa,” jelas Prabowo. (*/red)

YPKMI Usulkan Hasjim Djojohadikusumo Ketua Harian DPP Gerindra

noreply@blogger.com (tw) — Sat, 15 Feb 2025 21:21:00 -0800

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Yayasan Peningkatan Kemampuan Masyarakat Indonesia {YPKMI) Jimmy Palapa mendukung dinobatkannya Prabowo Subianto yang diputuskan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Kongres Luar Biasa (KLB). Keputusan bulat ini dilaksanakan pada 13 - 15 Februari 2025 di Bogor Jawa Barat, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke-17. Selain itu Jimmy juga mendukung penetapan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI periode 2029 - 2034. Di mana kata dia, Presiden RI ke-8 ini layak untuk dipilih kembali, agar kepemimpinan Prabowo Subianto bisa berjalan efektif dan berkesinambungan.

"Kami (YPKMI) yang berafiliasi secara politik dengan Partai Gerindra mendukung penobatan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Kami juga mendukung penetapan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI periode 2029 - 2034, untuk terpilih yang kedua kalinya," kata Jimmy Palapa dalam keterangan pers di IPB Convention Hotel, Kota Bogor, Sabtu (15/2/2025) malam.

Didampingi Ketua Umum Yayasan Peningkatan Kemampuan Masyarakat Indonesia (YPKMI) HM Taufiq R Abdul Syakur dan Sekretaris Umum YPMKI DR Ahmad Sujai, Jimmy mengharapkan kepada Prabowo Subianto untuk memilih pengurus yang bisa berkonsentrasi pada organisasi dan program perjuangan partai. Menurutnya, sosok yang tepat menjadi pengurus inti partai yaitu Ahmad Muzani untuk tetap menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra dan Hasjim Djojohadikusumo untuk menjadi Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

Kata Jimmy, untuk Sufmi Dasco Ahmad bisa menjadi Wakil Ketua Umum, sambil fokus sebagai Wakil Ketua DPR RI. "Partai Gerindra membutuhkan sosok yang bisa berkonsentrasi mengurus internal partai secara penuh. Untuk itu sosok yang tetap sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra adalah Hasjim Djojohadikusumo (adik kandung Prabowo Subianto)," ucap Jimmy.

Tokoh intelektual yang sudah berambut putih ini menjelaskan, figur Hasjim Djojohadikusumo adalah orang bisa memahami karakter dan kepribadian Prabowo Subianto. Hasjim Djojohadikusumo lanjut Jimmy, bisa menjadi jembatan keinginan Prabowo Subianto dalam mengurusi internal partai. Sementara Sufmi Dasco Ahmad bisa mengurusi eksternal partai, khususnya di parlemen dan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Jadi jika Pak Hasjim Djojohadikusumo fokus mengurusi internal didampingi Ahmad Muzani mengurusi administrasi keorganisasian dan Sufmi Dasco Ahmad mengurusi eksternal. Hal ini akan memperkuat jalannya kepemimpinan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai yang fokus di pemerintahan," tandasnya.

Sementara itu Ketua Umum YPKMI HM Taufik R Abdul Syakur mengutarakan, kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI 2024 - 2029 harus diperkuat oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Untuk itu YPKMI mendukung gagasan Koalisi Permanen KIM adalah sebuah keharusan yang penting dilaksanakan.

"Posisi tawar kepemimpinan Prabowo Subianto jangan hanya lima tahun, tapi akan menjadi efektif jika berlanjut sampai 10 tahun. Sehingga Koalisi Permanen KIM harus solid mendukung pencalonan Prabowo Subianto untuk menjabat dua periode," ujar Taufiq.

Menurutnya, 8 Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo - Gibran) akan berhasil selama lima tahun pertama. Kemudian pada periode berikutnya harus diperkuat dan dilanjutkan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

"Pak Prabowo Subianto adalah pemimpin yang kuat dan harus kita dukung bersama sebagai masyarakat Indonesia. Banyak program prioritas yang harus disukseskan, mulai dari swasembada pangan, makan bergizi gratis (MBG), penciptaan lapangan kerja, pembangunan 3 juta rumah murah, pencetakan jutaan hektar sawah, pemberantasan korupsi, dan peningkatan layanan sosial, serta pendidikan," pungkas Taufiq. (*/red)

"Efisiensi Anggaran, Presiden Ingin Pastikan Tupoksi K/L Tetap Efektif"

noreply@blogger.com (tw) — Sun, 9 Feb 2025 20:13:00 -0800

JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik & Keamanan (Polkam) Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan Kadin Indonesia sepakat dan mendukung penuh kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran. Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan itu, semua kementerian dan lembaga (K/L) serta semua pemerintah daerah (Pemda) diharapkan untuk memperbarui prioritas program sesuai alokasi anggaran di masing-masing K/L dan Pemda.

“Dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Presiden Prabowo telah memberi pesan kepada aparatur pemerintah di semua K/L dan daerah untuk realistis terhadap kondisi keuangan negara saat ini. Selain itu, presiden juga mengajak aparatur pemerintah untuk melanjutkan program-program pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi, dan selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bambang di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini meminta masyarakat dan aparatur pemerintah bisa memahami kondisi keuangan negara saat ini, dengan memaknai keberanian pemerintah menunda anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan, untuk melaksanakan efisiensi anggaran itu, diterbitkan Instruksi Presiden No 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Sebagai patokan untuk implementasi Inpres itu, ditetapkan target efisiensi anggaran sampai Rp 306,6 triliun. "Dengan efisiensi anggaran, Presiden ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan pada semua tingkatan akan tetap berjalan dengan baik dan efektif di sepanjang tahun anggaran berjalan. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) semua K/L dan Pemda, terutama yang berkait dengan pelayanan kepada masyarakat, tidak terganggu," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menambahkan, dengan efisiensi belanja pemerintah, Presiden secara tidak langsung mendorong semua K/L dan Pemda untuk melakukan penyesuaian skala prioritas program-program pembangunan di masing-masing sektor dan sub-sektor. Tentu saja pembaruan skala prioritas itu harus berkait langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. “Ketika kondisi keuangan negara sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran menjadi keharusan. Tujuannya, agar tata kelola pemerintahan pada semua tingkatan tetap berjalan dengan baik dan efektif. Tanpa efisiensi anggaran, Tupoksi K/L dan Pemda untuk melayani masyarakat bisa terganggu. Kadin sepakat dan mendukung kebijakan Presiden menerapkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran,” pungkas Bamsoet. (*/kg)

Artis dan Influencer Ini Ajak Berbisnis Kesehatan

noreply@blogger.com (tw) — Wed, 22 Jan 2025 16:25:00 -0800

Kembangkan Metode Fisioterapi, Banyak yang Sembuh

Ulfa Bone

JAKARTA - Artis, Konsultan Kesehatan dan Influencer ini membuka peluang usaha bagi yang berminat mendapatkan income atau keuntungan dalam bisnis kesehatan. Bisnis ini digagas oleh Ulfa Bone dengan konsep klinik kesehatan dengan metode fisioterapi yang didukung pengembangan bisnis kesehatan lainnya. "Masyarakat kita sebenarnya sangat membutuhkan wadah peluang bisnis di bidang kesehatan. Untuk itu kita tawarkan buka usaha pengembangan bisnis kesehatan dengan metode fisioterapi," ujar Ulfa Bone yang memiliki nama panjang Andi Ulfa Umar, AMD ini saat diwawancarai Rabu (22/1/2025) di Jakarta.

Wanita penuh senyum ini mengatakan, kesehatan adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Bahkan Ulfa Bone memiliki pandangan menjaga kesehatan bisa menjadi lebih baik, jika dimulai sedini mungkin. Apalagi kata dia, pastinya bisnis ini bagian dari meningkatkan UMKM berkembang dan menunjang pemasukan yang potensial. Terlebih lagi buat para pebisnis dan investor yang berminat di bidang kesehatan. Untuk diketahui bersama, adapun konsep klinik kesehatan ini sudah dilengkapi dengan alat pendukung sistem digital marketing, serta desain interior. Bahkan juga sudah memiliki izin resmi dari perusahaan yang sudah dipertanggungjawaban keabsahannya. "Bisnis klinik kesehatan dengan metode fisioterapi banyak diminati, sehingga menjadi peluang yang tepat bagi pengusaha UMKM. Tidak ada keraguan lagi untuk para pengusaha dan investor, sebab ini sangat menguntungkan," ucap Ulfa Bone yang berpengalaman sebagai Konsultan Kesehatan dan Nutrisi ini.

Dirinya mengatakan, tertarik bergelut berbisnis di bidang kesehatan ini, karena pastinya kesehatan sangat diperlukan semua orang. Apalagi kata Ulfa Bone, semua orang pasti akan senang berinvestasi kesehatan, baik orang miskin apalagi orang kaya. "Kesehatan adalah kebutuhan pokok semua orang tanpa terkecuali. Peluang mendapatkan income besar di bidang klinik kesehatan metode fisioterapi ini sangat menarik," ucapnya.

Ulfa Bone juga menjelaskan bahwa dirinya sudah sejak 2008 tertarik belajar dan bekerja di bidang nutrisi dan kesehatan. Bahkan dirinya bisa dikatakan sudah sangat ahli di bidang kesehatan dengan metode fisioterapi ini. Saat ini Ulfa Bone sudah mengembangkan bisnis klinik kesehatan dengan metode fisioterapi di kawasan Kota Depok, Jawa Barat. Di mana banyak masyarakat yang sembuh dari penyakitnya, dengan konsep klinik kesehatan metode fisioterapi ini. "Teman-teman boleh datang berkunjung ke klinik kesehatan saya yang terletak di kawasan Depok, Insyaallah saya nantinya juga membuka klinik kesehatan di tempat lainnya. Terima kasih ya," pungkas perempuan berparas ayu ini. (red)