Kamasanpost

Misteri: Integrasi Papua Kedalam NKRI

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Tue, 18 May 2010 05:12:00 +0900

Kamasanpost, Beberapa tahun belakangan ini rakyat Papua dibingungkan oleh isu integrasi sudah final yang tertulis dalam sebuah buku hasil karangan oleh bapak Nicolas Meset dan sebaliknya Bapak Pdt. S.S yoman dalam buku barunya tertulis Integrasi belum selesai, kedua buku ini memiliki daya tarik yang masing-masing tidak terkalakan antara satu sama lain.

Kedua buku ini sedang marak di seluruh wilayah Papua, melihat kondisi ini generasi muda papua bekerja sama dengan KNPB melakukan Seminar Publik untuk mencari tahu bahwa bagaimana sebenarnya Integrasi itu bisa dipersoalkan dalam 2 buku tersebu;

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan kedua tokoh penulis buku tersebut. seminar publik pun telah berlangsung pada tanggal 11 mei 2010 di Balai Pelatihan sisial Kamp Key Abepura, walaupun terlihat tarik menarik antara kelompok pro dan Kontra namun acara berlangsung aman,

Sementara itu ketua panitia (Moses)meluangkan waktu beberapa menit untuk menyelaskan kepada perss yang hadir dalam kegiatan seminar. moses menyampaikan bahwa kegiatan seperti sangat baik untuk memberikan pemahaman kepada rakyat Papua Barat agar mengetahui dimana letak kesalahan dalam proses integrasi itu dan apa kebenarannya.

Kegiatan hasil rumusan seminarnya akan dibagikan kepada setiap komponen rakyat Papua Barat dalam waktu dekat ini menurut Ketua Panita kepada Kamasanpost.

UNCEN Patut Dipertanyakan Oleh Orang Papua

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Tue, 18 May 2010 03:53:00 +0900

Kamasanpost, Universitas Cenederawasih Jayapura-Papua menasionalisasi mekanisme dan merubah cara pendaftaran mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2010 ini bisa dibilang maju dan moderen, sistim seperti ini sangat baik untuk kalangan tertentu guna menghindari antrian panjang saat melakukan pendaftaran mahasiswa baru. yang menjadi pertanyaan adalah wajarkah Papua diberlakukan sistem seperti ini...?

Pertanyaan diatas sangat tidak logis dan tidak wajar pada jaman dewasa ini, walaupun demikian sistem pendidikan di Papua sangatlah memprihatinkan sehingg tidak semua siswa lulusan SMA bisa mengoperasikan Komputer. salah satu bukti bahwa pada malam ini saya barusan mendaftarkan 2 siswa baru yang ternyata mereka tidak dapat operasikan komputer apalagi Online.

Dua siswa ini sudah berusaha semampu mereka untuk mendaftarkan diri di Universitas Cenderawasih, namun karena mekanismenya tidak sanggup mereka gapai sempat putus asa.

setelah saya mencoba untuk mendaftarkan 2 siswa ini via Online, ternyata cara mengisi formulir secara online terlihat sangat sulit bagi Orang Awam Komputer, dengan demikian sistem yang diterapkan UNCEN sesungguhnya membunu Mahasiswa - Mahasiswi Asli Papua.

Pro & Kontra Wacana dialog Jakarta - Papua

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Fri, 7 May 2010 23:49:00 +0900

Port Numbay, meskipun wacana dialog jakarta-Papua dibesar-besarkan di media lokal Papua maupun media nasional, Kondisi terakhir di tidak seperti pemberitaan dalam media dan rakyat Papua terlihat pesimis menanggapi Wacana dialog ini.

konsultasi Public sudah dilakukan hampir di setiap daerah di Papua bahkan Secara nasional maupun internasional, sampai berita ini saya tulis, secara pribadi saya melihat tidak ada respon positif oleh rakyat papua sehingga saya berharap untuk segera mencari format yang bisa diterima oleh berbagai kalangan di Papua.

Satu contoh:

Motor yang dipakai tadinya YAMAHA berarti bisa TUKAR HONDA atau lainya.
Pembalapnya juga terlihat tidak berani ... ganti yang berani.

ayapura [PAPOS] - Lembaga-lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran yang bisa menjembatani proses dialog masyarakat Papua dengan Jakarta, dalam rangka menghapuskan tuduhan makar atas oknum atau kelompok masyarakat tertentu yang melakukan aksi sosial.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik Papua sekaligus penulis buku "Makar-Perspektif Papua", Frits Bernard Ramandey SSos MH di Jayapura, Kamis, menanggapi desakan banyak kalangan masyarakat di Papua agar segera digelar dialog nasional Papua dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan berbagai permasalahan krusial di wilayah Papua.

"Pendekatan spiritualitas agama mengajarkan bahwa kedudukan kedudukan manusia adalah sederajat," katanya.

Menurut Frits, gereja Katolik dan Protestan di Papua selama ini telah menjalankan misi dengan baik dalam menjembatani proses awal komunikasi masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia.

Dia mengatakan, para tokoh agama di Papua mengambil peran penting dalam memediasi dialog sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan status politik Papua secara bermartabat berdasarkan nilai-nilai ajaran ke-Tuhanan yang bebas kepentingan pragmatisme.

Dalam catatan Frits, beberapa orang Papua yang menyampaikan pikiran dan ekspresinya d iantaranya Arnol Aap dengan kelompok seniman/budaya asli Papua, juga kelompok sipil yang memilih bergerilya seperti Feri Awom, yang kemudian kepadanya dikenakan pasal subversi.

Selain itu, makar pernah didakwakan kepada Dr Tom Wanggai yang bersama kelompoknya mendeklarasikan Negara Melanesia Barat pada 14 Desember 1988 di lapangan sepak bola Mandala,Jayapura.

Selanjutnya Theys H.Eluay juga dijerat dengan pasal-pasal makar. Ia mencetuskan Deklarasi 12 November 1999 dan pengibaran bendera Bintang Kejora 1 Desember 1999.

Ia juga terlibat dalam Mubes Papua pada 23-26 Februari 2000, Komunike Politik Papua dan kegiatan Kongres Papua II pada 29 Mei - 4 Juni 2000.

Bagi rakyat Papua, rangkaian kegiatan yang diikuti Theys H.Eluay dan ribuan orang Papua itu merupakan ekspresi kebebasan atas nama masyarakat Papua yang menyuarakan status kedaulatan politik Papua Barat berdasarkan peristiwa 1 Desember 1961 sementara itu para penegak hukum memiliki pandangan bahwa tindakan dan kegiatan tersebut adalah perbuatan makar .

Frits berpendapat, apabila proses tradisi dan politik masyarakat Papua tidak dipahami secara hati-hati dari perspektif sosial, ekonomi, politik dan budaya dengan nafas pluralisme, maka penegakan hukum atas nama keadilan tidak akan ditemukan dalam kasus-kasus tindak makar di Papua. [ant/agi]

Rakayat Papua melakukan Aksi di Port Numbay

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Tue, 23 Feb 2010 05:55:00 +0900

KNPB, Port Numbay 22 February 2010. Ribuan masa aksi rakyat Papua melakukan demonstrasi dan duduki kota Port Numbay ( ibu kota propinsi Papua). Dalam aksi kali ini, masa aksi yang tergabung dari berbagai organisasi perjuangan yang di akomodir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui komisi diplomasinya. Komisi HAM dan Demokrasi, menyeruhkan kepada Pemerintah Indonesia melalui kaki tanggannya pemerintah propinsi Papua. Dalam orasinya menuntut pemerintah Indonesia segerah bertanggung jawab atas pelanggaran – pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Papua sejak tahun 1961 samapi saat ini.

Kota Numbay sempat macet di berbagai akses jalan dan lumpuh segalah aktifitas, masa aksi rakyat Papua datang dari berbagai sector di kota Port Numbay, aksi dimulai pukul 08:00 waktu Papua, masa aksi berkumpul di beberapa sector, setibanya masa di depan Taman Imbi masa langsung dihadang oleh kesatuan POLRI walau begitu tidak menimbulkan hal-hal yang krusial, pihak kepolisian terlihat melakukan proses pembiaran terhadap kondisi aksi. Biarpun tidak ada komando atau pernyataan resmi oleh kapolda Papua, pihak kepolisian Papua mengijinkan masa aksi rakyat Papua Barat untuk menyampaikan berbagi aspirasinya ke DPRP.
Setelah masa aksi tiba di kantor DPRP Papua pada pukul 12 siang waktu Papua, masa aksi langsung melakukan Orasi-Orasi politik. Dalam orasinya masa aksi rakyat Papua Barat berjanji akan terus melakukan aksi protes selama ketidak adilan terjadi di tanah papua.
Berikut pernyataan Rakyat Papua;

Pemerintah Indonesia segerah bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di bumi Papua.

Segerah bebaskan TAPOL & NAPOL Papua.
Segerah Tari militer Organik dan Non Organik dari Bumi Papua.
Menolak dengan tegas KODAM II Papua.
TNI/POLRI stop mengejar dan membatasi ruang demokrasi aktivis HAM Papua.
Segerah berikan ruang sebebas –bebasnya kepada Perss Nasional maupun Internasional di bumi Papua.

Aksi berlangsung aman dan terkendali, setelah menyampaikan orasi Politik, masa langsung membubarkan diri dengan tertip.

Jhon tabo masih diperiksa.

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Wed, 14 Jan 2009 12:34:00 +0900

Jayapura – Polda Papua mengumumkan status Bupati Tolikara John Tabo sampai saat ini masih ditetapkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi DPRD Jayawijaya Tahun 1999 – 2004 sebesar Rp. 34 milliar lebih ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua DPRD. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Agus Rianto mengatakan Jhon Tabo telah diperiksa terkait kasus itu pada tanggal 5 Agustus 2008 lalu. Namun sampai dengan saat ini statusnya masih sebagai saksi saja, kata Agus Rianto saat diminta keterangannya di Mapolda Papua, kemarin siang.

Menurut Agus, status sebagai saksi ini, karena ada beberapa keterangan yang masih diperlukan tim penyidik untuk melengkapi berkas sesuai permintaan dari pihak jaksa. Namun dari hasil pemeriksaan nanti, status ini tentunya bisa meningkat sebagai tersangka, tapi juga tidak. Sekarang ini sedang dalam proses apakah statusnya sebagai tersangka atau saksi. Namun itu, semua akan ada pendalaman dari pihak penyidik dan telah kita lakukan,”katanya lagi. Ia juga mengatakan tidak tertutup kemungkinan yang tersangkutan akan dipanggil lagi untuk dimintai keterangan.

Disinggung apakah ada surat usulan dari Polda Papua ke Mabes Polri terkait peningkatan status John Tabo dari saksi ke tersangka, dikatakan Agus, memang ada rencana seperti itu, tetapi hal itu masih sebatas rencana sehingga belum bisa disampaikan.

Sementara itu mengenai dugaan penggelapan inventaris rumah Negara yang melibatkan istri mantan Bupati Mimika Klement Tinal, Agus mengatakan, sampai saat ini yang bersangkutan belum dapat diperiksa karena sedang berobat di Singapura. Kita lihat dalam kondisi seseorang yang tidak bisa dimintai keterangan misalnya saksi, maka tidak akan bisa kita paksakan,ujarnya. Istri Klemen Tinal mantan Bupati Mimika ini, statusnya sudah ditingkatkan sebagai tersangka.

Jhon tabo ancam Rakyatnnya sendiri, Ada Apa...?
AYAPURA - Keterlibatan salah seorang oknum PNS di Kabupaten Tolikara berinisial DA (36) pada penangkapan ketika melakukan pesta shabu dan ekstasi di Hotel Delima Entrop, Jumat (9/1) lalu, menurut Bupati Tolikara, DR (hc) John Tabo MBA, pegawai tersebut akan dipecat. Penegasan John Tabo tersebut, berdasarkan aturan dan Perundang-undangan sebagai seorang pegawai negeri. Maka dari itu, oknum pegawai negeri tersebut akan dilakukan pemecatan sebagai seorang pegawai negeri.

“Secara aturan pegawai negeri, jelas yang bersangkutan akan dipecat sebagai pegawai negeri karena telah tertangkap basah,” ujarnya kepada Papua Pos di Swiss Bellhotel Jayapura, Selasa (13/1) kemarin.

Menurutnya, proses hukum terhadap oknum PNS tersebut akan tetap jalan tanpa ada pembelaan, karena dia (tersangka DA-red) tertangkap basah menggunakan shabu.

“Dia jugakan manusia biasa, tak luput dari khilaf dan salah. Meskipun begitu, proses hukum tetap jalan dan wajar dia dihukum sesuai dengan kesalahannya dan sebagai status pegawai negeri tetap akan diberhentikan secara aturan pegawai negeri,” tegas John Tabo.

Ditambahkan, dirinya tidak akan tinggal diam jika ada stafnya melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum, tetap akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.(islami)
Sumber Papuapos

Seorang Pemuda Ditembak Mati di Sorong

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Fri, 2 Jan 2009 20:19:00 +0900

Sorsel, seorang remaja bernama M Lemauk 16 tahun di temukan tewas di Teminabuan.
anak dari pada seorang hamba tuhan dikampung Boldon wilayah kepala burung-Papua jatuh tergletak di tanah akibat terkena tembakan dan akhirnya meninggal dunia karena peluru tajam menembus badan dan anggota tubuh lainnya.

insiden naas ini terjadi pukul 05:00 pagi tanggal 01 januari 2009 di sorong selatan. korban langsung diamankan oleh keluarganya. sampai saat ini belum dijatuhi hukuman kepada pelaku penembakan terhadap remaja 16 tahun ini.

Leonard Oni yang juga salah satu kelurga korban mengatakan "Kami telah mengetahui pelaku penembakan ini tapi kami masih tunggu momen yang pas. kepada MILITER indonesia...!! bertugaslah yang benar, jangan bunuh kami seperti bunuh binatang lanjut Oni

insiden ini membuat warga Teminabuan-Sorong marah dan akhirnya warga secara kompak menyatakan sikap di depan umum bahwa " Kami segenap warga Teminabuan, atas nama tuhan bangsa papua kami akan melakukan perlawanan dan menggugat perlakuan seperti ini.

sampai saat ini kota sorsel masih mencekam akibat insiden ini.
nantikan perkembangannya di segmen selanjutnya.
dilaporkan langsung Oleh:
Hama S (sorong)

My People are slave by Indonesia military in West Papua

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Mon, 22 Dec 2008 15:25:00 +0900

Mr Wenda says today very important day for 6o years of The Universal Declaration of Human Rights on December 10, 1948 the General Assembly of the United Nationals adopted and proclaimed the Universal Declaration of the Human Right. I am here today celebration this important day to celebrate because of this The Universal Declaration of Human Rights. But In West Papuan my People are not free to celebrate this very important day because my people are surrounding by Indonesia Military.

Indonesia Military never respect the Human Right Declaration on December 10, 1948.
For instant article 20 (1) everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
In West Papua we don’t have any freedom to Demonstrate, freedom to Assembly and freedom to express our Political View.

My People are slave by Indonesia military, Imprisonment ,Killing , Ripe torture Example Buchtar Tabuni, Pilep and Yusak Pakage 10 to 15 years in the Prison.

Many other prisoner in Manokwary, Fak-fak, Timika, Wamena,Biak,Nabire and Jayapura.
When we look Carefully the Article 4 and 5 The Universal Declaration of Human Rights:

. No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.
. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

But in West Papua very difrent situation So the truth is the Indonesia military committed Crime Humanity In West Papua.

Before to late for West Papua People wipe out by Indonesia Military. I need your help to Free for My People.

see more picture

Gerakan Papua Merdeka dibawah bayang-bayang Mega-Haz

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Mon, 22 Dec 2008 15:08:00 +0900

Sebuah Buku untuk tanah Papua.....?

Gerakan Papua Merdeka dibawah bayang-bayang Mega - Haz / Yafet Kambai ; Editor, Roberto Hutagalung. -- Cet.2. -- Papua: Tabura, 2004. -- xvii, 73 P.: Tab. ; 20 Cm.
Kepemimpinan Mega-Hazyang dengan nyata didukung oleh TNI memberi isyarat bahwa rejim militeristik masih terus kuat bercokol. Bagi rakyat Papua gejala ini memberi isyarat serius bagi perjuangan penegakan HAM dan demokrasi di tanah Papua. Karena itu tidaklah mengherankan apabila Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dalam bentuknya yang lain, masih efektif beroperasi sampai saat ini.

Di lihat dari sisi ideologis, Presiden Megawati mewakili kubu nasionalis, sedangkan wakilnya, Hamzah Haz mewakili kubu Islam fundamentalis. Kedua kekuatan ideologi ini pada dasarnya memang banyak mewarnai perpolitikan Indonesia, sejak yang namanya Indonesia itu ada. Imbasnya sangat terasa karena merasuk ke dalam tubuh institusi-institusi kenegaraan, baik di tingkat nasional sampai di kampung-kampung jauh terpencil, sekalipun di Papua.

Di tingkat provinsi Papua, kedua kekuatan ideologi ini beraksi melalui Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) provinsi Papua. Muspida adalah mekanisme penentu berbagai operasi kebijakan dalam pembangunan di Papua. Ketua Muspida sering harus dari kalangan militer, dalam hal ini Kodam XVII Trikora. Walaupun sekarang komposisi pejabat teras provinsi Paua kebanyakan dipimpin oleh orang-orang Papua, tetapi aia tidak menggambarkan realitas politik dan realitas sosiologis yang sesungguhnya. Dia hanya memanipulasi realitas psikologis massa rakyat Papua, agar rakyat Papua terlena dan tidak berontak. Sedangkan, struktur politiknya masih dikuasai oleh militer dan oleh agen-agen kedua kekuatan ideologis itu.

Saat ini rakyat Papua kian menyadari adanya sistem politik yang menindas dan eksploitatif itu. Struktur ini dibangun selama 38 tahun lebih, dan untuk merombaknya perlu kekuatan ekstra berupa dukungan dari berbagai tingkatan elemen progresif masyarakat Papua. Struktur politik menindas dan eksploitatif ini segera harus diakhiri, agar rakyat Papua bisa secara bebas menikmati hak-hak dasarnya. Alangkah baik jika semua pihak dapat memahami dari perspektif ini, sehingga tidak salah kaprah menilai aspirasi rakyat Papua untuk "pisah dari Jakarta.
Sumber : Tempo

Freeport Belum Sejahterakan Papua

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Mon, 22 Dec 2008 14:32:00 +0900

JAYAPURA, MINGGU - Ketua Umum Forum Cendekia Muslimah Peduli ICMI Sulawesi Selatan, Sutina Made, Minggu (21/12) menilai PT Freeport Indonesia belum mensejahterakan rakyat Papua khususnya Mimika padahal kandungan emas, tembaga dan perak yang dibawa ke Amerika Serikat jauh lebih besar dari pembagian keuntungan yang diterima rakyat Papua.

Freeport sendiri sudah berada di Papua sejak April 1967 melalui kontrak karya pertama dengan Pemerintah Indonesia dan Desember 1967 memulai eksplorasi di Grasberg, sambung Sutina Made.

Pada Konferensi Nasional Muslimah Nasional di Makasar minggu lalu, Sutina membeberkan secara rinci kandungan emas kelolaan Freeport dan kemiskinan rakyat Papua serta menawarkan solusi pengelolaan kekayaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat daerah itu.

Data penduduk setempat memperlihatkan, 47,99 persen keluarga Papua dihimpit kemiskinan, sedangkan di Papua Barat proporsi penduduk miskin mencapai 36,85 persen yang kalau dijumlahkan penduduk miskin di dua provinsi itu mencapai 45,43 persen.

Data juga mengungkapkan, produksi emas di Grasberg mencapai 86,2 juta ons, 32,2 juta tembaga dan 154,9 juta ons perak, namun ironisnya Papua tergolong provinsi miskin dan mayoritas penduduk Mimika di mana Freeport beroperasi, hidup di bawah garis kemiskinan.

Pemerintah kehilangan triliunan rupiah setiap tahun, padahal keuntungan bersih perusahaan itu pada 2002 mencapai Rp 1,27 triliun, tahun 2003 naik menjadi Rp 1,62 triliun, berikutnya melonjak menjadi Rp 9,34 triliun.

Sutina mengungkapkan, AS menguasai 81,2 saham PT Freeport Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia hanya 9,4 persen dan walaupun kontrak Freeport habis pada 1997, kontrak karya diperbarui di mana Freeport mendapat lisensi baru selama 30 tahun berikutnya, ditambah opsi dua kali 10 tahun sehingga perusahaan itu berhak berada di Tembagapura hingga 2041. "Para intelektual Indonesia khususnya cendekiawan Papua harus memberi solusi bagaimana sumber daya alam Papua dikelola secara adil," katanya.

Indonesia, telah memberi keuntungan lebih besar kepada pihak asing ketimbang rakyat Papua, khususnya warga yang bermukim di sekitar tambang. Kini giliran intelektual Papua mengoptimalkan kemampuannya dalam menyelamatkan sumber daya alam Papua lewat promosi strategi managemen sumber daya alam yang lebih baik khususnya di areal tambang Freeport, dengan cara membangun sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.

"Dengan cara itu, sumber daya alam akan dimasukkan dalam kategori kepemilikan publik yang pengelolaannya diserahkan pada Negara dan hasilnya dikembalikan sebesar-besarnya kepada rakyat," ungkap Sutina Made.

Sumber : Kabarpapua

Simpatisan IPWP Tantang Dialog

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Mon, 22 Dec 2008 14:13:00 +0900

*Albert: Polisi Seharusnya Tangkap Benny Wenda dan Andrew Smith
JAYAPURA-Tiga simpatisan International Parlemen for West Papua (IPWP), Albert Wanimbo selaku Ketua Tim Delegasi Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTP), Indonesia, Jefri Tabuni dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Apison Karoba selaku juru bicara Dewan Musyawarah Adat Koteka (DMAK), meminta (baca: tantang) aparat kepolisian bersedia melakukan dialog damai dan bermartabat guna menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi selama ini.

Dikatakan, dari sejumlah aksi demo yang sering dilakukan selama ini, salah satu tujuannya adalah meminta agar dilakukan dialog dan difasilitasi oleh DPR Papua. "Kami pikir dialog adalah satu cara terbaik guna meluruskan apa yang menjadi perbedaan selama ini agar tidak ada lagi mahasiswa atau kaum muda yang jadi korban," ungkapnya saat bertandang ke redaksi Cenderawasih Pos, Ahad (21/12).

Dari dialog itu dikatakan Albert akan diketahui duduk permasalahan dan siapa yang wajib bertanggung jawab dari aksi selama ini. Sebab menurutnya, sejumlah aksi yang dilakukan IPWP merupakan bentuk apresiasi terhadap peluncuran IPWP di Inggris oleh Benny Kogoya selaku pemimpin Papua Merdeka di Inggris dan Andrew Smith (Ketua IPWP) di Inggris.

Albert melihat penangkapan Buchtar Tabuni Cs adalah salah alamat dan menyalahi aturan undang-undang yang ada, karenanya dalam dialog yang akan diwakili oleh kuasa hukum IPWP tersebut satu poin yang akan disampaikan adalah tetap meminta pembebasan Buchtar Tabuni Cs. "Menurut hemat kami, orasi tersebut hanya mengekspresikan kegiatan peluncuran tersebut dan sama sekali tidak mengandung unsur perlawanan terhadap negara. Seharusnya aparat melihat ke sana," papar Albert.

Lebih detail dijelaskan, yang dilakukan Buchtar Cs pada 17 Oktober saat itu hanyalah orasi damai yang diisi doa dan penyampaian pendapat, tanpa disertai perlawanan terhadap aparat maupun pelarangan pembentangan bintang kejora sebagaimana diatur pada undang-undang nomor 77 tahun 2007, juga aksi penghasutan massa.

"Polisi seharusnya menangkap Benny Wenda dan Andrew Smith, karena merekalah otak dari semua ini dan kami di Papua hanya merespon," tutur Albert yang diiyakan kedua rekannya. Pria bertubuh bongsor yang sering mengenakan topi ini juga menyampaikan bahwa guna mengetahui persisnya apa yang terjadi dilapangan, ia menegaskan aparat kepolisian juga harus proaktif menghadirkan saksi, termasuk Kapolsekta Abepura, AKP Dominggus Rumaropen yang saat itu ditunjuk sebagai pemegang komando.

"Satu hal lain yang menurut saya penting adalah permasalahan yang terjadi saat ini adalah menyangkut politik dan alangkah baiknya diselesaikan dengan cara politik juga bukan dengan tindakan hukum," pintanya. Albert juga memberikan klarifikasi soal pernyataannya saat melakukan jumpa pers pasca penangkapan Sebby Sambom di lapangan makam Theys Eluay 17 Desember lalu yang mengeluarkan beberapa ancaman seperti bakal melumpuhkan Kota Jayapura, melakukan intelejen kota bahkan mengganggu aktifitas natal dan proses pemilu 2009 jika Buchtar Tabuni Cs tidak dibebaskan dengan syarat."Saya akui komentar tersebut keluar saat kepanikan dan ketegangan setelah menyaksikan rekan kami dibawa begitu saja dan saya berterima kasih atas masukan untuk tetap menghargai natal sebagai perayaan umat nasrani,." katanya menarik ucapan sebelumnya.( ad
Suber : Kabarpapua.com

Demo 19 Desember 2008 Baca Tiga Komando Rakyat Papua

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Sat, 20 Dec 2008 03:41:00 +0900

Yogyakarta, hari ini jumat 19 Desember 2008 bertepatan dengan hari jadinya TRIKORA, ribuan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Rakyat Papua (KANRPB), melakukan demonstrasi. aksi kali ini berlangsung aman akan tetapi seluruh masa aksi menuntut REFERENDUM bagi rakyat West Papua.

Masa aksi berkumpul di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I Yogyakarta dan pada Pukul 10:15 waktu setempat Depak (Korlap) menyeruhkan agar masa aksi berkumpul di halaman asrama bertanda Aksi akan dimulai, 20 menit kemudian masa aksi mulai berjalan sambil meyeruhkan Yel-Yel perlawanan di sepanjang jalan kusumanegara menuju Alun-Alun utara yogyakarta.

Dalam perjalanan menuju Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta tempat dimana Ir. Suekarno (Presiden Indenesia I) mengumandamkan TRIKORA pada 47 tahun silam tepatnya pada tanggal 19 desember 1961, Seluruh Demonstran berhenti di Perempatan Kantor Pos Besar untuk menyampaikan orasi Politiknya. Orasi politik disampaikan oleh setiap perwakilan Organisasi Politik, Sosial maupun Elemen lainnya yang tergabung dalam KANRPB.

Disela-sela Penyampain Orasi Pilitik, Markopolo (Penanggung Jawab KANRPB wilayah Indonesia Barat) menegaskan bahwa:

“Atas nama Allah Bangsa Melanesia di Tanah Papua, Leluhur Bangsa Melanesia, martir sejarah pembebasan nasional Papua Barat, para pejuang politik pembebasan nasional Papua Barat, Masyarakat Adat Papua Barat, Pemuda dan Mahasiswa Papua Barat di seluruh Tanah Papua, Indonesia, dan yang ada diseluruh Dunia, kami Menyeruhkan:

Kepada setiap organisasi politik yang memperjuangkan "PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT" agar segera lakukan Sosialisasi dan Mobilisasi serta bangunlah Posko-Posko Perjuangan Rakyat Papua Barat di seluruh Tanah Papua di setiap Kota, Distrik, Desa, dan Kampung-kampung.
Perkuat Mobilisasi Semesta Rakyat Papua Barat disetiap Posko "Tanah Papua Zona Darurat!" diseluruh Tanah Air Papua Barat dan juga di Indonesia untuk memastikan kekuatan perjuangan rakyat Papua Barat.
Lakukanlah Perlawanan Sipil secara terbuka dan terpimpin dan kepemimpinan politik dalam perlawanan Semesta Rakyat Papua Barat ini haruslah dipimpin oleh kaum muda progresif revolusioner yang tetap setia pada garis-massa dan yang selalu meletakan garis perjuangannya bersama massa-aksi [Rakyat Papua Barat] yang mulia.”

Selanjutnya massa aksi menuju Alun-Alun Utara untuk mendengarkan Pidato politik Markopolo Sebagai Penanggung Jawab KANRPB.

Dalam pidato politiknya markopolo membacakan Tiga Komando Rakyat Papua (TRIKORPA) yang berbunyi:

Bubarkan penduduk kolonialisme NKRI di Papua Barat.
Kibarkan sang Bintang Kejora di seluruh Papua Barat Tanah Air Bangs Papua;
Bersiaplah untuk moblisasi Umum, guna merebut kembali kemerdekaan bagi bangsa Papua.

Pidato singkat ini disampaikan atas dasar komando TRPB lanjut Markopolo.

Berikut ini teks TRIKORPA yang dibacakan tersebut.

Lihat Foto-Foto Aksi

Seruan Free West Papua Campaign

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Tue, 16 Dec 2008 00:01:00 +0900

Boikot Pemilu 2009 dan Tuntut Referendum Untuk Papua Barat!

Inggris, Free West Papua Campaign yang baru-baru ini bekerja keras untuk meluncurkan IPWP di inggris dibawa pimpinan Mr. Benny Wenda telah menyatakan sikap politiknya melalui seruan bahwa PEMULU di papua harus digagalkan di kutip langsung dari Blog resmi Free West Papua Campaign.

Beikut Pernyataannya:

FREE WEST PAPUA CAMPAIGN
www.freewestpapua.org
P.O. Box 656, Oxford, OX3 3AP England, U.K.

Tel: +44(0)7891 235112
office@freewestpapua.org
=====================================

Seruan Umum Kepada Bangsa Papua Barat di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

BOIKOT PEMILU 2009 DAN TUNTUT REFERENDUM UNTUK PAPUA BARAT!

Saya menyampaikan kepada Bangsa Papua Barat di dalam negeri dan di luar negeri bahwa sekarang waktunya orang Papua Barat harus menyatakan sikap kepada Pemerintah Indonesia dan Dunia bahwa kami bukan Bangsa Indonesia.

Bangsa Papua Barat tidak pernah ada didalam Bingkai NKRI tetapi dipaksa secara KEJAM dan KEJI untuk menjadi bagian dari NKRI.

Bukti-bukti sejarah dan hukum internasional telah membuktikan bahwa NKRI secara ilegal telah menduduki Tanah Papua Barat.

Bangsa Papua Barat sejak awal telah mengerti, menyadari dan megenal siapa sebenarnya diri kami ini.

Oleh karena itu dengan ini kami menyatakan sikap kepada bangsa Indonesia dan dunia bahwa:

1. Kami bukan bangsa Indonesia tetapi kami adalah Bangsa Papua Barat.

2. Sebagai Bangsa Papua Barat ras Melanesia kami menolak mengikuti PEMILU 2009 yang merupakan Pesta Demokrasi Bangsa Indonesia.

3. Kami Menuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri kami yang dijamin oleh Undang-undang Hukum Internasional.

4. Hak kami pada point 3 (tiga) diatas belum pernah kami gunakan secara demokratis sejak ditandatanganinya persetujuan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962 sampai dengan hari ini. Dengan demikian Hak Menentukan Nasib Sendiri kami masih berlaku sampai hari ini.

5. Untuk mencegah terjadinya lebih banyak kekejaman militer dan pemerintah Indonesia atas ras asli bangsa Melanesia di Papua Barat maka kami menuntut dilaksanakannya sebuah REFERENDUM BARU PENENTUAN NASIB SENDIRI BANGSA PAPUA BARAT (A NEW ACT OF SELF DETERMINATION) yang didasarkan atas Undang-undang hukum internasional dimana bangsa Papua Barat ras asli Melanesia diberikan kebebasan untuk memilih status internasional mereka.

Seruan ini dikelurkan di kantor Free West Papua Campaign Inggris Pada tanggal 20 Oktober 2008.

Benny Wenda
Pemimpin Papua Merdeka di Inggris & Ketua DEMMAK
P.O Box.656,Oxford,OX3 3AP England UK
Mobile:+44(0)7766875009
bwenda@infopapua.org
http://www.freewestpapua.org/
http://www.infopapua.org/

Muridan Kebanggaan Orang Papua

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Mon, 15 Dec 2008 23:18:00 +0900

Oleh-oleh dari Aceh untuk Papua
Bapak Muridan S. Widjojo Yang selama ini beroperasi di papua dengan memakai payung LIPI. Telah mengembangkang berbagai penelitian dengan maksud.....?. Semua artikelnya bisa anda baca langsung dari blog-nya, bermanfaat untuk Rakyat Papua Barat atau sebaliknya. kamipun tidak menilai dari sudut pandang kami bahwa benar tidaknya semua artikel yang ditulis oleh Muridan. tapi yang akan menentukan benar-tidaknya artikel terkait adalah para pembaca.
dan berikut adalah salah satu kutipan berita yang Muridan tuliskan di dalam blog pribadinya:
Saya menerima undangan resmi dari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf, untuk menghadiri lokakarya "Kemajuan dan Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh menurut UU Nomor 11 Tahun 2006" pada 19 November di Banda Aceh. Lokakarya ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Aceh dan LSM Jerman GTZ Algap II. Selain mengevaluasi pelaksanaan UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, ada juga presentasi tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Yogyakarta oleh pejabat Departemen Dalam Negeri. Karena ingin belajar lebih banyak dari kemajuan politik di Aceh, saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan di Jakarta.

Oleh-oleh pertama dari lokakarya tersebut adalah penjelasan ahli Otsus dari Universitas Guelph, Gabrielle Ferrazzi, bahwa otonomi khusus adalah salah satu bentuk desentralisasi asimetris, yakni pendekatan desentralisasi yang membedakan derajat desentralisasi antarunit pemerintahan. Pemberian otsus oleh pemerintah pusat adalah fenomena biasa saja, sama sekali tidak istimewa dan tidak membahayakan integritas suatu negara. Di banyak negara otsus sudah banyak diterapkan. Yang menonjol adalah negara Spanyol yang memiliki 17 komunitas otonom. Dalam prakteknya otsus memang lebih sulit dikelola karena kompleks dan oleh karenanya membutuhkan kapasitas yang tinggi dari pemerintah pusat.

Tema tersebut di atas merupakan kritik terhadap sebagian elit pemerintah pusat yang menganut nasionalisme sempit dan ketakutan bahwa otsus adalah praktik luar biasa yang membahayakan dan berpotensi menjadi jembatan menuju pemisahan diri. Secara teoretis dan praktik, otsus tidak pernah memberi ruang untuk kemungkinan pemisahan diri. Yang biasa terjadi adalah instabilitas politik (tuntutan kemerdekaan) dapat diatasi, optimisme dan suasana politik kondusif meningkat dan akhirnya kualitas integrasi suatu negara meningkat. Jadi kalau elemen Jakarta (dari unsur legislatif dan eksekutif) menghambat pelaksanaan Otsus Papua dengan cara mendorong pemekaran sebanyak-banyaknya, itu berarti merendahkan kualitas integrasi NKRI sendiri.

Oleh-oleh kedua adalah pelajaran tentang kemajuan Aceh pasca MOU Helsinki secara kelembagaan. Provinsi Aceh memiliki kekhususan seperti Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Selain partai nasional, Aceh juga memiliki partai lokal misalnya Partai Aceh, Partai SIRA, Partai Rakyat Aceh, dan lain-lain. Inovasi berbagai lembaga baru ini menciptakan arena baru bagi setiap kelompok strategis di Aceh untuk ikut berperan di dalam dinamika sosial dan politik yang menentukan masa depan Aceh. Buah dialog Helsinki tidak hanya memberikan ruang pada politisi dan mantan pejuang GAM, tetapi juga para tokoh adat, ulama, mantan aktivis LSM dan mahasiswa.

Otsus Papua juga sudah menghasilkan lembaga unik Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dengan segala kekurangannya, mulai berfungsi. Tapi tidak seperti Aceh, meskipun disebutkan dalam UU 21/2001 tentang pembentukan partai lokal (parlok), di Papua dan Papua Barat belum ada wacana kuat tentang rencana pembentukan partai lokal baik dari DPRP, pemerintah provinsi, maupun MRP. Setelah berdiskusi dengan pimpinan partai lokal Aceh, saya mendapatkan kesan bahwa keberadaan partai lokal menjadi sarana pendidikan politik yang sangat baik untuk penduduk lokal. Saya percaya bahwa keberadaan Parlok memberi warna menarik dan positif bagi politik Indonesia. Tidak ada tanda sedikit pun bahwa parlok akan menjadi alat baru separatisme. Ini adalah oleh-oleh ketiga.

Oleh-oleh keempat adalah soal anggaran. Di Banda Aceh, melalui Modus Aceh, Gubernur Irwandi Yusuf dikritik keras oleh kelompok Konsorsium Aceh Baru karena pemerintahnya hanya mampu menyerap sekitar 15-20% anggaran 2008 pada November. Selain masalah administrasi yang rumit, terdapat pendapat bahwa pemerintahan Irwandi Yusuf sangat berhati-hati agar di kemudian hari tidak dituntut oleh KPK. Di dalam tubuh pemerintahannya bahkan terdapat satu unit khusus yang mengawasi kemungkinan korupsi. Cerita berkembang bahwa lebih baik daya serap rendah daripada nantinya dituduh korupsi. Ini berbeda dengan Papua yang daya serap anggarannya lebih tinggi tetapi kalau dilihat sejumlah laporan BPK, indikasi korupsinya juga sangat tinggi. Mau pilih mana? Keberhasilan, saya pikir, terutama harus diukur dari kualitas program pembangunan yang dijalankan. Daya serap anggaran hanyalah salah satu tolok ukur itu.

Oleh-oleh kelima adalah soal bendera. Melalui berbagai proses dan diselingi dengan munculnya PP 77/2007 tentang larangan penggunaan simbol-simbol separatis, di jalan-jalan kita bisa melihat "bendera GAM" berkibar menyambut kita yang dari bandara Banda Aceh. Bendera itu rupanya sudah dimodifikasi dengan menghilangkan lambang bulan bintang dan menggantinya dengan tulisan Aceh. Kata intelektual Aceh Ahmad Farhan Hamid, penulis buku Jalan Damai (2008), bendera hanyalah lambang dan tidak perlu menjadi pertengkaran antara Jakarta dan Aceh. Farhan di satu sisi mengeritik pemimpin Papua yang terlalu banyak buang energi memperjuangkan Bintang Kejora sebagai simbol daerah, di sisi lain, juga mengeritik Jakarta yang terlalu sensitif dengan simbol-simbol tapi mengabaikan substansi. Bintang Kejora sebagai simbol daerah bisa dinegosiasikan. Mungkin dengan sedikit perubahan, seperti bendera Partai Aceh.

Oleh-oleh keenam adalah nuansa Aceh setelah dialog Helsinki. Nuansa ini saya tangkap setelah mengobrol dengan Hendra Budian dan kawan-kawan di warung kopi De Helsinki dan warung kopi Solong, serta diskusi dengan pimpinan Partai SIRA. Dialog Helsinki yang menghasilkan perdamaian Aceh telah memberikan optimisme baru di semua kalangan. Energi sosial dan politik Aceh kini diarahkan sepenuhnya pada masa depan: kerja-kerja politik, pengorganisasian, penguatan akar rumput, dan pembangunan oleh dan bagi semua rakyat Aceh. Di Aceh kita melihat lompatan jauh daripada bagian Indonesia yang lain. Papua tertinggal puluhan langkah dari Aceh. Dengan caranya sendiri, Papua bisa mengikuti jejak Aceh.

Salah satu kelebihan terpenting Aceh adalah bahwa posisi politiknya sudah pada tahap pasca konflik berkat dialog Helsinki 2005. Segala hambatan, seperti gugatan apakah Aceh menjadi bagian dari Indonesia, sudah selesai sehingga langkah-langkah menuju Aceh baru sudah bisa dimulai. Sedangkan Papua berbeda. Kita belum bisa mengatakan bahwa Papua sudah berada pada tahap pasca konflik. Papua masih ada dan bersama Jakarta terjebak di dalamnya...
(Foto: Makam massal korban Tsunami Aceh 2004 di Banda Aceh, oleh Muridan S. Widjojo 2008)

Muridan Kebanggaan Orang Papua

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Mon, 15 Dec 2008 23:18:00 +0900

Buctar Tabuni Masih ditahan

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Wed, 10 Dec 2008 18:36:00 +0900

SENTANI(PAPOS) –Peningkatan status Bucktar Tabuni, Ketua Panitia IPWP Dalam Negeri, dari saksi menjadi tersangka kasus dugaan Makar, oleh Sekjen IPWP Dalam Negeri Viktor F Yeimo, dinilai kekeliruan besar. Pasalnya menurut dia, kondisi dilapangan berbeda dengan pasal hukum untuk menjerat Bucthar, karena Bucthar bukan melanggar hukum, tetapi apa yang dilakukannya adalah memperjuangkan demokrasi, keadilan dan HAM di atas tanah Papua.

“Kami minta Bucktar harus dilepas, sebelum dicari solusi lain yang lebih baik untuk penyelesaian kasus ini,” ujar Viktor yang juga Koordinator Posko Makam Theys saat memberikan Keterangan Pers kepada Wartawan di makam Theys Selasa (9/12) kemarin, bersama perwakilan mahasiswa dan masyarakat Koteka.

Menurutnya, persoalan Buktar adalah persoalan politik yang tidak mendapatkan tempat untuk diselesaikan oleh pemerintah, akhirnya dihadapkan dengan persoalan hukum positif.

Hal ini lanjut dia, mulai menimbulkan kecurigaan setelah muncul kelompok-kelompok yang coba membuat pernyataan-pernyataan mewakili mahasiswa, masyarakat adat pegunungan tengah.

Padahal kata Viktor, secara nyata diketahui bahwa mereka adalah kelompok yang digunakan oleh oknum tertentu, sehingga dinilai penangkapan Bucthtar murni padat dengan konfirasi politik.

Untuk itu Viktor mendesak perlu dijelaskan bahwa Buktar Tabuni merupakan anak Papua yang memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua, bukan hanya untuk orang pegunungan tengah saja.

Sebagai bukti lantas Viktor membeberkan kepulangan 917 mahasiswa, sehingga jangan dikatakan tidak benar, hal lain juga bisa dilihat dengan pendirian posko dihuni beberapa komponan perwakilan mahasiswa dari Merauke, perwakilan eksodus wilayah tengah, tim legislasi Aliansi Mahasiswa Pegunungan Papua Indonesia (AMPTIP) dan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DEMMAK) Muly Kogoya.

“Kami minta jika Bucthar belum bisa dilepaskan, kami sebagai masyarakat adat akan mencari solusi yang lain,” tegas Hubertus Mabel kepada wartawan menambahkan.

Sementara itu, Ketua Senat STT Wallter Post Jayapura Petrus O.B mengatakan, semua komponen masyarakat yang ada di tanah Papua harus menganut sistem demokrasi yang sebenarnya tanpa harus ditekan dengan berbagai situasi politik.

Soalnya, kalau ditarik dari sisi teologis sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari, bahwa bulan Desembar adalah bulan untuk merayakan kemenangan orang Papua, sehingga harus dijaga tanpa menciptakan suasana yang kacau.
“Polisi segera lepaskan Buchtar, sehingga tidak mengotori bulan damai ini,”tegasnya. (nabas)

Hari HAM Diperingati di Makam Theys

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Wed, 10 Dec 2008 18:32:00 +0900

Jayapura, Ketua DAP Forkorus Yaboisembut ketika dikonfirmasi terkait peringatan hari HAM se-dunia mengatakan bahwa DAP tetap akan bertindak sebagai penanggung jawab hanya saja teknis acaranya akan dilakukan oleh para Mahasiswa yang kini menduduki Taman peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia.
"DAP tetap sebagai penanggung jawab hanya saja, mekanisme acaranya akan diseting oleh para mahasiswa yang ada di lapangan makam Theys," ujarnya.
Ketika disinggung terkait adanya orasi politik, Forkorus mengatakan hal tersebut tergantung acara yang akan diseting nanti, namun selaku pemimpin tokoh adat dirinya akan selalu siap untuk memberikan orasi politik.

Bertepatan dengan hari pelanggaran HAM se-dunia yang jatuh pada hari ini Rabu 10 Desember, akan diperangati di lapangan Taman Peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia, Sentani, tepatnya di Makam THeys.
Perayaan hari HAM ini akan ditandai pameran foto-foto pelanggarana HAM dan pemutaran film.
Sementara itu, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam IPWP kemarin menggelar jumpa pers terkait dengan penahanan Ketua IPWP Buchtar Tabuni oleh penyidik Direktorat Reserse dan Kriminl Polda Papua, karena tuduhan makar dan penghasutan.
Viktor F Yeimo yang mengaku sebagai Sekjen IPWP Dalam Negeri mengatakan, penahanan Buchtar adalah ibarat bermain api. Hal itu diungkapkan saat melakukan Jumpa Pers di lapangan Taman peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia (memori park Papua freedom and human rights abuses) Selasa (9/12) kemarin.
Untuk itu, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan banyak pihak dengan penuh hormat Viktor menegaskan agar Buchtar dibebaskan tanpa syarat. Apalagi saat ini masyarakat sedang menjalani masa-masa perayaan Natal yang tentunya identik dengan perdamaian. Juga dalam beberapa bulan kedepan seluruh masyarakat akan melakukan pesta pemilihan umum, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang terkesan anarkis karena buntut dari penahanan terhadap Buchtar.
Karena menurut Viktor, kasus penangkapan terhadap Buchtar merupakan bagian dari pada konspirasi politik oleh beberapa oknum yang sebenanrnya persoalan utama adalah persoalan politik kemudian diperhadapkan dengan kasus hukum, padahal menurut Viktor bahwa persoalan politik harus diselesaikan secara politik tidak bisa dilakukan dengan pendekatan hukum.
Apalagi sampai ada pihak yang nekat mendatangi Polda Papua serta memberikan dukungan proses hukum terhadap Buchtar.
Ditegaskan, penangkapan terhadap Buchtar bukan karena Buchtar orang pegunungan tengah, tetapi masalah Buchtar adalah masalah orang Papua yang menyoal tentang persoalan Papua dan di tangkap karena persoalan Papua. Jadi tidak benar jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa msalah Buchtar adalah masalah segelintir orang, karena mengapa sampai ada 917 mahasiswa melakukan eksodus dari Sulawesi dan yang lainnya akan datang pula dari pulau Jawa dan Bali dalam waktu dekat ini.
Jadi sangatlah salah apabila ada segelintir mahasiswa dan masyarakat yang diklaim oleh Viktor sebagai pencari makan dan juga pencari popularitas diri untuk mengalihkan masalah orang Papua sebagai masalah orang pegunungan tengah.
Untuk itu, viktor yang didampingi oleh Ketua Senat STT Walter Pos Jayapura Petrus, Ketua Tim eksodus mahasiswa asal Manado Hubertus Mabel, Ketua Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka Mully Kogoya, Ketua tim Legislasi AMPTPI Albert Wanimbo, serta Perwakilan Mahasiswa merauke Antonius Mana Menyarankan agar masalah Buchtar harus diselesaikan dengan langkah dialogis dengan menghadirkan Pemerintah Pusat dan orang Papua, untuk duduk berdialog secara bersama-sama.(jim)

Tragedi Abe Berdarah Diperingati dengan Orasi

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Wed, 10 Dec 2008 18:06:00 +0900

JAYAPURA-Puluhan massa yang tergabung dalam Solidaritas untuk Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Minggu (7/12) memperingati Kasus Abepura berdarah yang terjadi 7 Desember 2000,

Peringatan yang berlangsung di lingkaran Abepura yang berlangsung dari pukul 16.00 hingga 18.15 WIT, diisi dengan orasi serta penyalaan obar yang dilakukan oleh 8 orang. Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian, pada intinya mereka menyayangkan belum adanya keadilan terhadap para korban tragedi 8 tahun yang lalu.

Sementara itu pnanggungjawab kegiatan Penehas lokbere dalam orasinya menyatakan, dalam dalam putusan sidang di Makassar (8-9) 2005, majelis hakim mengabaikan hal-hal subtansial dalam upaya penegakan keadilan dan tidak mengakomodir hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan.

Dalam kesempatan itu massa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan 4 poin pernyataan sikap yaitu pertama mendesak DPRP bersama Gubernur segera membuat Perdasus tentang hak reparasi dan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM di Tanah Papua. Kedua segera membentuk pengadilan HAM di Papua.

Ketiga mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan penuntutan kepada perwakilan Komnas HAM di Papua dan Keempat mendesak DPRP dan MRP untuk mendorong sebuah evaluasi resmi atas kebijakan keamanan di Papua, menolak pasukan organik dan non organik serta rasionalisasi jumlah Aparat organic (TNI/Polri) di tanah Papua.

Setelah membacakan pernyatakan sikapnya, sekitar pukul 18.15 WIT, massa meninggalkan lingkaran Abepura. (cr-153).
Sumber : Cenderawasihpos

Deklarasi IPWP pada tanggal 1 Desember 2008 di Inggris

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Sun, 7 Dec 2008 04:25:00 +0900

Inggris, Bertempat di Gedung Parlemen Inggris Gedung Port Cullis House Room O pada Hari Senin tanggal 1 Desember 2008 tepat pukul 12.00 waktu London, Tuan Andrew Smith MP, Ketua All Party Parliamentary Group on West Papua dan pencetus International Parliamentarians for West Papua meluncurkan Deklarasi Papua Barat secara resmi di Gedung Parlemen Inggris. Peluncuran Deklarasi Papua Barat ini disaksikan langsung oleh Pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris Raya, Tuan Benny Wenda yang didampingi Lord Harries of Pentregarth. Deklarasi Bangsa Papua Barat secara resmi diluncurkan dengan penandatanganan naskah deklarasi oleh anggota-anggota parlemen Inggris, para simpatisan pendukung berat Papua Merdeka di Inggris dan seluruh masyarakat Papua Barat yang bermukim di wilayah Inggris.

Isi Deklarasi sebagai berikut:

DEKLARASI PAPUA BARAT

Kami yang bertandatangan dibawah ini mengakui hak mutlak menentukan nasib sendiri penduduk asli Papua Barat yang telah dilanggar pada Penentuan Nasib Sendiri tahun 1969, dan kami meminta pemerintah-pemerintah kami melalui Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan secara bebas hak tersebut sehingga penduduk asli Papua Barat dapat memutuskan secara demokratis masa depan mereka sendiri berdasarkan aturan-aturan standar internasional hak-hak asasi manusia, prinsip-prinsip hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.
Ditandatangani di London oleh anggota-anggota parlemen Inggris, Pemimpin Papua Merdeka, simpatisan dan pendukung Papua Merdeka serta rakyat Papua Barat di Inggris. Pada saat penandatanganan dilakukan Tuan Wenda membacakan nama-nama tokoh-tokoh adat, agama, pemuda, pejuang dan seluruh masyarakat dari seluruh pelosok Tanah Papua mulai dari gunung, lembah, sungai sampai ke pantai dan pulau diseluruh tanah dan laut Papua Barat yang juga telah mengirimkan tandatangan mereka mendukung acara peluncuran deklarasi Papua Barat pada tanggal 1 Desember 2008.

Gambar Pengesahan IPWP di Inggris

Bucktar Tabuni Tolak diperikasa Oleh Mapolda Papua

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Sun, 7 Dec 2008 01:36:00 +0900

Jayapura, Buktar Tabuni seorang aktifis yang ditangkap Oleh Polda Papua pada tanggal 03 Desember 2008 di kediamannya itu sampai hari ini tanggal 6 Desember 2008 masih ditahan di tahanan Polda papua.

Penyidikan terhadap Buktar masih terus berlangsung, dan buktar ditudu menghasut massa yang selanjutnya dikenai pasal 106 KUHP.

Buktar Tabuni ditangkap secara tiba-tiba tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku. terbukti karena tidak adanya surat panggilan I, II dan III guna melakukan Penyelidikan.

Hal ini telah terbukti bahwa suatu pelecehan terhadap Orang papua, seolah-Olah bangsa papua tidak pernah mengetahui Hukum Indonesia.

Demonstrasi adalah bagian daripada Kebebasan berekspresi dan menyampaikan Pendapat di muka Umum yang diatur dalam Undang-undang Nomer 9 tahun 1998.

UU pasal 106 KUHP Tentang Menghasut Massa.
Papua Menyimpan berbagai Problem yang tak pernah terselesaikan olah karena itu Salah ketika dianggap seseorang menghasut orang banyak untuk kepantingan tertentu sebab seluruh rakyat papua kini sudah sadar akan ketidak adilan yang terjadi di tanah papua. Menanggapi persoalan ini ketua Mahasiswa Papua Yogyakarta Onesius mengatakan bahwa "Kami menyuarahkan segalah aspirasi didepan umum itu adalah bukti bahwa kami bangsa papua sadar dan betul-betul dari hati nurani kami sebagai orang papua dan tanpa paksaan oleh siapapun".

Dengan adanya Penangkapan ini kami akan menyeruhkan kepada seluruh Rakyat Papua sedunia untuk menggagalkan PEMILU besok, Lanjut Ones. Kata ones Pemilu pantas digagalkan karena kami takut dibilang Menghasut Massa untuk kepentingan tertentu.

Terlepas dari kepentingan Perorangan Agenda Boikot Pemilu di Papua sudah masif dan tinggal tunggu waktu mainnya saja kata seorang Aktifis di Papua.

Ketika boikot PEMILU di papua terjadi maka Kami akan menunjukan bahwa kami bangsa Papua sudah tidak ingin bersama indonesia Lanjut Aktifis tersebut.

Seorang Aktifis ditangkap

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Thu, 4 Dec 2008 02:23:00 +0900

Jayapura, pada hari ini tanggal 03 Desember 2008 telah terjadi penangkapan paksa terhadap satu warga Papua bernama Bucthar Tabuni. Bucthar Tabuni langsung ditangkap oleh satuan Reserse Polda Papua (pimpinan Paulus Watepau) tanpa ada surat pemanggilan maupun Penangkapan.

Penagkapan terjadi di rumah kontrakan di Perumahan Purwodadi sentani, pada pukul 09.00 waktu sentani papua. Buchtar dituduhan telah melakukan perbuatan makar dan Mengganggu Ketertiban umum.

Kamasanpost dikonfirmasikan bahwa sesungguhnya "Bucthar Tabuni pernah diperiksa pada tanggal 18 October 2008 terkait kasus makar pada tanggal 16 October 2008. namun tidak mebuahkan hasil bagi Aparat keamana,Maka kami menilai bahwa Penangkapan terhadap Bucthar Tabuni Kali ini adalah penuh serta-merta yang dilakukan oleh polda Papua, dengan alasan untuk membungkam aspirasi Rakyat Papua yang biasanya disalurkan melalui Activist Hak Asazi Manusia yang Pro Independence.

Dengan perkembangan yang sangat sulit diasumsikan oleh pihak manapun pada kesempatan yang sama kawan-kawan buchtar sempat mengemukakan bahwa:kami mohon perhatian oleh semua pihat, terutama Amnesty Internasional dan HAM Internasional. Karena Aparat Kepolisian Republik Indonesia di Papua berlaku curang terhadap orang asli Papua yang menuntut Hak Kemerdekaan.

Dengan tertangkapnya Buctar Tabuni maka, semua Mahasiswa dan Activist telah memadati Halaman Polda Papua dan bertahan sampai jam yang kami tulis Laporan ini.

Dilaparkan oleh Seby S

Tidak Ada Negara Dukung. "PAPUA MERDEKA"

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Thu, 23 Oct 2008 01:48:00 +0900

JAKARTA (PAPOS) -Jurubicara Kepresidenan Dino Patti Djalal, menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang mendukung "Papua Merdeka".

"Tidak ada satu pun negara anggota PBB yang mendukung isu separatisme di Papua sehingga posisi Indonesia sangat solid," kata Dino di kantor Kepresidenan.

Dino mengemukakan hal itu saat menanggapi aksi peluncuran "International Parliamentarians for West Papua" di Inggris. Walaupun begitu, Dino mengakui bahwa memang ada segelintir anggota parlemen dan LSM yang mendukung aksi itu.

"Inisiatif International Parliamentarians itu kandas dan posisi pemerintah Inggris pun tetap mendukung integritas Indonesia," katanya di Jakarta Selasa (21/10) seperti dikutip Koran ini dari Antara News, tadi malam.
Parlemen Inggris, lanjut dia, juga menghargai serta menghormati wilayah teritorial Indonesia. "Situasi di lapangan juga baik," katanya.

Sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Jurubicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, aksi tersebut tidak signifikan. Ia menjelaskan peluncuran International Parliamentarians for West Papua di Inggris pada 15 Oktober 2008 itu hanya dihadiri oleh dua orang anggota parlemen Inggris.

Sementara parlemen Inggris terdiri atas House of Lords sejumlah 746 orang dan House of Common sejumlah 646 orang-- dan sekitar 30 peserta yang umumnya LSM yang selama ini memang pro kemerdekaan Papua.

Dengan adanya peristiwa itu, lanjutnya, maka dapat dilihat bahwa masalah kemerdekaan Papua justru bukanlah suatu hal yang menjadi isu. Menurut Faiza, aksi tersebut hanya didukung oleh orang-orang yang sama yang selalu menggunakan referensi Indonesia di masa 90-an untuk memandang kasus Papua, padahal saat ini telah diberlakukan otonomi khusus di Papua sehingga isu-isu pro-kemerdekaan ini tidak relevan.

Menurut laporan dari KBRI London, kegiatan di dalam gedung parlemen tersebut tidak mendapat perhatian dari para anggota parlemen yang lain, kalangan media dan publik dan tidak secara resmi masuk dalam agenda kegiatan House of Common serta tidak tercatat dalam pengumuman di lobbi gedung Parlemen.

Selain itu kegiatan demonstrasi dengan menyanyi dan menari yang dilakukan sebelum dan setelah acara kegiatan tersebut di luar gedung Parlemen Inggris juga kurang mendapat perhatian dari publik.(nas)
SUmber: Papuapos

Presiden Panggil Mendadak 5 Menteri

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Thu, 23 Oct 2008 01:08:00 +0900

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil lima menteri terkait rencana unjukrasa massa pendukung "Parlemen Internasional untuk Papua Barat" yang akan digelar di Kantor DPR Papua (DPRP), Jayapura, hari ini.

Lima menteri yang dipanggil yakni Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala BIN Syamsir Siregar, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Menkopolhukam Widodo AS.

Berdasar kaninformasi Biro Pers Istana, Presiden SBY tidak ada agenda pertemuan dengan sejumlah menteri tersebut. Namun pukul 10.30 WIB, lima menteri tersebut masuk ke kantor presiden, Jalan Medan Merdeka Utara.

"Saya belum tahu dipanggil tentang apa," kata Syamsir saat ditemui okezone di Istana Kepresidenan, Senin (20/10/2008).

Ditanya apakah terkait situasi Papua yang semakin memanas, Syamsir berujar, "Memang dari dahulu sudah memanas," tandasnya. (kem)

Sumber : Okezone

Bebera Rakyat Papua ditahan oleh polda Papua

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Tue, 21 Oct 2008 01:55:00 +0900

Penagkapan lagi, pagi tadi beberapa masyarakat papua di tangkap oleh aparat kepolisian Papua tanpa alasan yang jelas. Penagkapan dilakukan karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

Menyampaikan pendapat dimuka umum tidak berlaku bagi rakyat papua kata ibu Paulina. lanjut paulina - kalo terus menerus menagkap kami seperti tangkap ayam... untuk apa bertahan dengan NKRI ini "merdeka sendiri" tegas seorang ibu pedagang sayur di Entrop Papua.

Media Kompas menyebutkan bahwa:

MANOKWARI, SENIN – Pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat di London, Inggris, 15 Oktober lalu meningkatkan suhu politik di Papua. Isu-isu demonstrasi berbau politik yang menyuarakan tuntutan referendum dan lepas dari NKRI kembali bergelora di Papua.

Namun, demonstrasi Panitia Nasional Papua Barat yang rencanya digelar, Senin (20/10) di Taman Imbi Jayapura, depan Kantor DPRP, batal digelar. Ini karena kepolisian yang telah berjaga-jaga di kawasan itu menangkapi para aktivisnya. Polisi berdalih demonstrasi yang mendukung pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat itu mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Belasan aktivis yang ditangkap itu antara lain Koordinator demo Buchtar Tabuni, Victor F Yemo, Nake Logo, Lisa Sani, Sonny Suhu, Makeminik, Haliek Hano, Noni Ena, Namene Elopere, Edison Payage, Marthen Windey.

Mereka dibawa Kepala Satuan Reserse Kriminal, Ajun Komisaris Takamuly ke ruang pemeriksaan Polresta Jayapura untuk menjalani penyidikan. Setelah itu, Buchtar dilepaskan untuk menjalani pemeriksaan kepolisian sebagai saksi dalam kasus makar di Polda Papua.

Sementara itu, kondisi sekitar wilayah Kampus, Abepura, menurut Kepala Polsek Abepura, Ajun Komisaris Dominggus Rumaropen mengatakan wilayahnya masih aman. Sejak pagi hari, polisi bersama satuan Batalyon Infanteri 751 Jayapura menjaga sekitar kampus Universitas Cenderawasih.

Senjata tajam

Mengantisipasi memanasnya suhu politik Papua di Manokwari, Polres Manokwari menggiatkan razia senjata tajam dan benda terlarang di jalan-jalan menuju luar kota. Saat merazia di Jalan Wosi, depan Toko Happy Mart, 75 polisi disiagakan untuk menghentikan laju kendaraan beroda empat atau lebih dari dua arah.

Polisi menemukan puluhan senjata tajam berupa parang dan kapak yang sebagian besar didapatkan dari penumpang angkutan sayur dari pedalaman. Polisi juga menyita sebuah tas penjalin bergambar lambang separatis bintang kejora yang digunakan untuk mengantongi sebotol minuman keras.

Kepala Bagian Operasi Polres Manokwari, Ajun Komisaris Fahmi Dewantara mengatakan tujuan utama dalam operasi ini adalah senjata tajam, benda atau lambang organisasi terlarang, dan kendaraan tanpa surat-surat. Ditanya apakah razia berkaitan dengan maraknya isu demo dukungan pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat, Fahmi enggan menjawab.

”Kami menjalankan perintah pimpinan untuk menjaga serta memelihara keamanan dan ketertiban di Manokwari,”

Mendukung peluncuran IPWP di Inggris

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Tue, 21 Oct 2008 00:58:00 +0900

Jakarta, Ratusan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front PEPERA-PB) melakukan demonstrasi dalam rangka mendukung Peluncuran INTERNATIONAL PARLIAMENTARIANS FOR WEST PAPUA (IPWP), Demonstrasi Berlangsung damai dan tertip. Selain itu dalam tuntutannya Front PEPERA-PB menyatakan agar segera dilakukan REFERENDUM bagi Rakyat Papua.

pada hari yang sama numbay dan makasar juga melakukan dukungan terhadap peluncuran IPWAP di Inggris.
Foto Proses Peluncuran IPWAP di Inggris

SBY Beri Selamat Pemenang Nobel Perdamaian

noreply@blogger.com (Papua Comunity) — Sat, 11 Oct 2008 01:31:00 +0900

Suber: Okezone
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Martti Ahtisaari atas nobel perdamaian yang diterima mantan Presiden Finlandia itu.

Demikian disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal di depan Wisma Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/10/2008).

"Iya, saya baru saja melaporkan kepada presiden bahwa presiden Martti diumumkan oleh Komite Nobel sebagai pemenang Nobel Perdamaian, dan Presiden SBY menyatakan selamat," terangnya.

Lebih lanjut, Dino mengatakan, bahwa Presiden SBY sudah kenal baik dengan mantan Presiden Martti. Perkenalan baik tersebut terjadi dalam proses perdamaian di Aceh yang difasilitasi oleh Crisis Management Inisiative (CNI). "Ketua CNI adalah Presiden Martti," ujarnya.

Dino menambahkan, Martti memang layak menerima Nobel Perdamaian. "Beliau bukan hanya sosok yang fair. Tapi juga solution oriented. Kita terus mengikuti kiprah Marty setelahnya. Jadi kita tahu bahwa beliau adalah figur yang bukan hanya Champion of Peace, tapi juga memiliki komitmen besar terhadap perdamaian dan presiden mengucapkan selamat kepada sahabat beliau ini," ujarnya.

Meski begitu, Dino mengakui bahwa Presiden SBY belum menyampaikan ucapan selamatnya secara langsung kepada Martti. "Belum, tapi saya yakin akan ada komunikasi antara beliau berdua," ungkapnya. (ful)