Kampus STAN

Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran PPh Pasal 21 dan 22

2017-07-25T17:30:00.005-07:00

Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

KODE JENIS
SETORAN

JENIS SETORAN

KETERANGAN

100

Masa PPh Pasal 21

untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

199

Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21

untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 21.

200

Tahunan PPh Pasal 21

untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.

300

STP PPh Pasal 21

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21.

310

SKPKB PPh Pasal 21

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 21.

311

SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.

320

SKPKBT PPh Pasal 21

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 21.

321

SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon.

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

401

PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.

402

PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya

untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.

500

PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran

untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

501

PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana

untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21

untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

KODE JENIS
SETORAN

JENIS SETORAN

KETERANGAN

100

Masa PPh Pasal 22

untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

199

Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 22

untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22.

300

STP PPh Pasal 22

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22.

310

SKPKB PPh Pasal 22

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22.

311

SKPKB PPh Final Pasal 22

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 22.

320

SKPKBT PPh Pasal 22

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22.

321

SKPKBT PPh Final Pasal 22

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 22.

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

401

PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas

untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas.

403

PPh Final Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

404

PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam

Ekspor untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam

500

PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran

untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

501

PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana

untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22

untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

900

Pemungut PPh Pasal 22

untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut.

Kode Akun Pajak 411123 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor

KODE JENIS
SETORAN

JENIS SETORAN

KETERANGAN

100

Masa PPh Pasal 22 Impor

untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas transaksi impor termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

199

Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 22 Impor

untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22 Impor.

300

STP PPh Pasal 22 Impor

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22 atas transaksi impor.

310

SKPKB PPh Pasal 22 Impor

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22 atas transaksi impor.

320

SKPKBT PPh Pasal 22 Impor

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22 atas transaksi impor.

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

500

PPh Pasal 22 Impor atas pengungkapan ketidakbenaran

untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran atas transaksi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

501

PPh Pasal 22 Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana

untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana atas transaksi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor

untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

Inklusi Kesadaran Pajak: Investasi Masa Depan

2017-07-25T17:22:00.001-07:00

Sampai kapan kepatuhan pajak Indonesia rendah? Indikator berupa rasio pajak di tahun 2016 masih di bawah 11%. Ini menjadi permasalahan besar karena menyangkut kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Selama masyarakat belum sadar pajak maka seberapa pun keras usaha yang dikerahkan untuk mengumpulkan pajak maka akan sia-sia saja. Oleh karenanya perlu perubahan perilaku masyarakat dalam membayar pajak.

Kita telah mengupayakannya. Salah satunya melalui inklusi kesadaran pajak, yaitu sebuah upaya bersama Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak, Ditjen Pajak) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi selaku pihak yang membidangi pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi muatan kesadaran pajak dalam proses pendidikan.

Ini sebagai bentuk tanggung jawab dunia pendidikan kepada pembentukan generasi bangsa, maka penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mampu menumbuhkan kesadaran membayar pajak warga negara dan etika pajak yang baik. Untuk beberapa hal: agar pembangunan terus berlanjut dengan kemandirian bangsa, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap terjamin ketersediaan dananya melalui para pembayar pajak yang diciptakan dari proses pendidikan.

Ada fakta menarik tentang sumber daya yang ada di dunia pendidikan, jumlah peserta didik sekitar 50 juta anak dari jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Untuk jenjang Perguruan Tinggi, data yang ada menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 4400 perguruan tinggi, jumlah mahasiswa sekitar 7 juta orang, serta memiliki jumlah dosen sekitar 250 ribu orang. Ini memberikan informasi bahwa terdapat potensi besar untuk mendorong terwujudnya budaya sadar pajak melalui sumber daya pendidikan, selain sebagai potential taxpayer yang akan menjadi real taxpayer di masa yang akan datang.

Untuk itu berbagai strategi yang disebut sebagai pilar utama telah dikreasikan untuk mencapai tujuan yakni meningkatkan kerja sama pemangku kepentingan, menyiapkan materi edukasi, serta melakukan edukasi dan kampanye itu sendiri.

Selain tiga pilar itu juga didukung dengan eksistensi tiga pondasi program edukasi sadar pajak, yaitu kebijakan yang mendukung, sistem informasi yang andal, dan tersedianya anggaran yang memadai. Yang kemudian dari pilar dan pondasi itu dibuatlah banyak inisiatif strategi dan lini masa sampai dengan tahun 2020.

Di tahun itu implementasi kesadaran pajak diterapkan di semua jenjang pendidikan. Perlu diketahui saat ini implementasi inklusi kesadaran pajak baru diterapkan di jenjang pendidikan tinggi dalam bentuk integrasi materi kesadaran pajak dalam bahan ajar Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di perguruan tinggi seluruh Indonesia, yang terdiri dari mata kuliah: Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Budha, dan Agama Khonghucu.

Di tahun 2017 beberapa program telah dilaksanakan. Salah satunya adalah training of trainers tingkat satu yang baru saja selesai dilaksanakan di pertengahan Juli ini di Bogor. Sebanyak 36 peserta hasil seleksi di lingkungan unit kerja kita digembleng selama tiga hari oleh fasilitator dari Ditjen Pembelajaran-Kemenristek Dikti, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Pusdiklat Perpajakan.

Nantinya peserta pelatihan akan mengimplementasikan pembelajaran kepada peserta lainnya pada training for trainer tingkat dua dengan peserta adalah pegawai perwakilan dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak, perwakilan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dan perwakilan Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan serta dosen perwakilan dari perguruan di wilayah Kopertis.

Pajak Bertutur yang akan kita gaungkan di seluruh Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2017 juga adalah salah satu program dalam lini masa yang telah dicanangkan itu. Pajak Bertutur ini adalah kegiatan mengajar selama satu jam latihan yang dilakukan oleh unit kerja kita di seluruh Indonesia secara serempak kepada sekolah dasar, tingkat menengah, tingkat atas dan perguruan tinggi.

Dari pelibatan peserta ajar lebih dari 100.000 orang tentu ini merupakan kegiatan yang berskala besar dan menjadi catatan sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. Kita tekadkan acara tersebut bisa berhasil dengan sukses. Bukan untuk dirayakan setelahnya dalam waktu yang pendek melainkan perayaan di masa yang akan datang dengan penuh gempita karena generasi ini telah memiliki budaya sadar pajak dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Inilah investasi kita untuk masa depan yang lebih baik

Sumber: www.pajak.go.id

Analisis Risiko Flash Technology - Auditing Case 5th Edition

2016-12-22T00:02:00.002-08:00

Add caption

Pemahaman atas Klien – Data dan Fakta

Informasi dari Memo Manajer Audit

a) perusahaan dipimpin oleh Emanuel Schwimez, Presiden perusahaan Seatac Inc. sejak 1993 yang kemudian marger dengan perusahaan Boston Printing di Massachusetts. Pada tahun 1994 perusahaan gabungan ini berubah nama menjadi Flash Technologies, Inc dan memulai mengembangkan dan menjual font cartridges untuk printer laser.

b) Pada tahun 1999 perusahaan mulai merubah usahanya dair font cartridges menjadi pasar PC card. Pc card adalah alat yang kasar, ringan, seukuran kartu kredit yang dimasukkan ke dalam slot khusus dalam berbagai peralatan elektronikdan kendaraan sistem diagnostik. Perusahaan adalah yang pertama mengadopsi standar ExpressCard yang digunakan pada semua portable dan komputer desktop baru.

c) Perusahaan termasuk pemain yang kecil di industri ini namun telah menikmati sukses yang luar biasa. Harga saham perusahaan pernah naik sebesar 300% dalam 5 tahun terakhir.

d) Pada 2003 saham masuk pada New York Stock Exchange dan rekomendasi dari para analis keuangan tentang saham perusahaan adalah “strong buy”. Auditor mendapati bahwa kenaikan harga saham itu pada bulan November dan Desember 2008

e) Saat auditr mencari informasi saham perusahaan pada Google Groups Page, ia mendapati bahwa mayoritas post di grup menilai positif dan menyarankan investor untuk membeli saham perusahaan. Akan tetapi, di sana ditemukan juga ada post yang negatif terkhusus untuk CEO, Mr. Schwimez yang mengatakan bahwa ia adalah seorang pembohong dan menudu pada kesalahannya pada tahun 1960an saat ia menjadi jurnalis di koran Israel dan pada 1970an saat ia mencajabat sebagai eksekutif di perusahaan Swiss di Genewa.

f) Informasi negatif ini dikonfirmasi ke CFO, Mrs. Murphy dan ia juga mendapati tuduhan itu. Ia mendapati Mr. Schwimez adalah orang yang agresif dan businessman yang sukses yang karena gayanya, banyak orang yang tidak suka padanya. Mrs. Murphy berpendapat bahwa tuduhan itu tidak lah berdasar. Dari informasi ini, auditor merencanakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada Mr. Scwimez.

g) Pada kuartal ke-4 tahun 2008 perusahaan mulia mengirimkan prodak baru Flashwall 2008 penjualan untuk 2008 sekitar $2 juta. Produk baru ini memiliki harga pembuatan yang sangat murah, sekitar $20 dan dijual dengan harga $300. Pada saat itu, penjualan produk baru ini hanya kepada satu perusahaan yang bertempat di New Hampshire, CCB Computers. Mr. Schwimez menunjukan hubungan kerja yang sangat erat antara perusahaan dengan CCB. Presiden dari CCB, Andrew Jolsen, ternyata telah berhubungan lama dengan Mr. Schwimez. Pada bulan berikutnya, Mr. Jolsen bergabung menjadi Board of Directors pada perusahaan.

h) Auditor melakukan visit ke pabrik perusahaan pada bulan Desember. Auditot mendapati bahwa pemrosesan produk perusahaan dilakukan secara manual. Pemrosesan dilakukan oleh pegawai yang terlatih dan diawasi oleh tim inspeksi. Ada beberapa produk yang reject dan produk itu diproses ulang sehingga bisa digunakan kembali sehingga tempat produk yang reject itu kosong. Salah satu tim inspeksi mengatakan bahwa produk yang reject akan dibersikan dan dengan hati-hati diproses ulang.

i) Pada saat makan malam, auditor mendengan pembicaraan beberapa pegawai yang marah dengan tekanan yang mereka terima untuk mengirim pesanan pelanggan. Setelah auditro menyanyakan, ternyata Mr. Schwimez menyuruh mereka untuk mengirimkan kotak buah dan permen kepada para pelanggan, untuk menunjukkan bahwa perusahaan menghargai mereka.

Selengkapnya silahkan download disini:

Analisis Risiko Flash Technology - Auditing Case 5th Edition

Analisis Kasus “Behavioral Implications of Airline Depreciation Accounting Policy Choices”

2016-12-21T23:56:00.001-08:00

Add caption

Tujuan utama organisasi berorientasi laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham (pemilik) atau nilai perusahaan dalam jangka pendek. Pengendalian hasil yang ideal akan memberikan imbalan bagi karyawan terhadap kontribusi mereka pada nilai perusahaan. Oleh karena pengukuran langsung dari kontribusi karyawan terhadap penciptaan nilai jarang terjadi, perusahaan harus mencari pengukuran yang mewakili tujuan akhir dan mengambil jalan alternatif pengendalian hasil.

Pengukuran kinerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Dua dari kategori ini meliputi ringkasan pengukuran keuangan dari kinerja, ditunjukkan baik di pasar (harga saham) maupun di istilah keuangan, dan kategori ketiganya termasuk kombinasi pengukuran. Ringkasan pengukuran merefleksikan kumpulan atau pengaruh bottom line dari berbagai area kinerja. Kategori pertama dari ringkasan pengukuran berisi pengukuran pasar, yang menggambarkan perubahan harga saham atau return pemegang saham. Kategori kedua berisi pengukuran akuntansi, yang dapat didefinisikan baik dalam istilah residual (seperti pendapatan bersih setelah pajak, laba operasi, laba residu, atau tambahan nilai ekonomis) maupun rasio (seperti Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), atau Return on Net Operating Asset (RNOA)). Kategori ketiga merupakan kombinasi pengukuran yang melibatkan pengukuran pasar dan pengukuran keuangan

Pengukuran akuntansi dari kinerja merupakan hal yang umum dilakukan. Pengukuran akuntansi dari kinerja memiliki beberapa keunggulan dibandingkan alternatif pengukuran lainnya. Secara umum, biaya inkremental minimal untuk pengukuran akuntansi dan menghasilkan ringkasan hasil yang bermanfaat dari berbagai tindakan dan keputusan yang dibuat manajer. Akan tetapi, harus diketahui pula meskipun pengukuran akuntansi terbaik tidak sempurna, pengukuran tersebut hanya mengganti atau berfungsi sebagai indikator proksi perubahan pada nilai perusahaan

Selengkapnya silahkan download di sini:
Analisis Kasus “Behavioral Implications of Airline Depreciation Accounting Policy Choices”

Tata Cara Pendaftaran, Pembayaran, dan FAQ Pendaftaran STAN 2015

2015-08-03T23:00:00.000-07:00

Kalo udah baca pengumumannya pasti bingung kan gimana cara daftar, cara bayar dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ni ane kasih langsung infonya

1. Cara Daftar
Cara daftar ada di file pdf berikut, udah lengkap disertai tutorial dan screen shoot cara daftarnya, monggo silahkan di download di SINI

2. Cara Bayar
Cara pembayaran biaya pendaftaran ada di file pdf berikut, udah lengkap disertai tutorial dan screen shoot cara daftarnya, monggo silahkan di download di SINI

3. FAQ
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, jadi jangan banyak nanya ya, baca aja disini:

A. Persyaratan Pendaftar
1. Saya memiliki Ijazah luar negeri sederajat dengan SMA, apakah saya bisa mendaftar?
Sampai saat ini konversi nilai dari ijazah luar negeri untuk penyetaraan nilai dengan ijazah sampai saat ini
belum ada, sehingga lulusan luar negeri yang tidak bisa melakukan konversi nilai tidak bisa melakukan
pendaftaran.
2. Apakah lulusan SMK semua jurusan bisa mendaftar?
Lulusan SMK semua jurusan bisa mendaftar
3. Nilai rata‐rata tulis saya 6,99 atau kurang. Apakah saya bisa mendaftar.
Tidak bisa. Persyaratan nilai ratarata tulis adalah 7,00 dan bukan hasil pembulatan
4. Apakah perempuan bisa memilih Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai?
Tahun ini perempuan bisa memilih dan mengikuti pendidikan Kepabeanan dan Cukai hanya untuk program
Diploma I.
5. Bisakah mata minus/plus/silindris lebih dari 2,00 dioptri mendaftar di USM PKN STAN?
Diperkenankan mendaftar tapi tidak bisa memilih program Diploma Kepabeanan dan Cukai.
6. Bisakah seseorang yang cacat fisik mendaftar?
Bisa, dengan catatan kekurangan fisik perserta tidak menghalangi dalam mengikuti tes USM dan
menjalani pendidikan di PKN STAN.
7. Bisakah lulusan pesantren mendaftar USM PKN STAN?
Bisa, jika memiliki ijazah setara SMA dan memenuhi syarat pendaftaran.
8. Bisakah berijazah paket C mendaftar USM PKN STAN?
Bisa, jika memenuhi persyaratan pendaftaran.

B. Pengisian Data Pendaftar
1. Saya sudah mendaftarkan email dan password, namun setelah 1 jam lebih saya belum menerima
email aktivasi?
Jika sudah lama daftar, namun email aktivasi belum masuk ke email anda, anda dapat masuk ke "lupa
password" untuk mereset password anda dan mendapatkan link aktivasi
2. Nilai mana saja yang dimasukkan dalam perhitungan nilai rata‐rata ujian tulis?
Nilai ratarata ujian tulis = (jumlah nilai ujian sekolah + nilai ujian nasional) dibagi jumlah mata pelajaran
yang diujikan. Lebih jelasnya silakan lihat pada halaman Cara Pendaftaran
3. Saya tidak memiliki KTP/SIM/Paspor, apakah boleh menggunakan kartu pelajar?
Tanda pengenal yang dipakai adalah tanda pengenal berfoto yang masih berlaku, kartu pelajar setelah
tamat dinyatakan tidak berlaku. Alternatif lain, silakan gunakan SKCK (Surat Keterangan Catatan
Kepolisian).
4. Apakah saya harus memilih semua pilihan jurusan pada saat mendaftar?
Wajib memilih semua jurusan yang persyaratannya terpenuhi.
5. Tanggal lahir yang tercantum di ijazah tidak sama dengan yang tercantum di tanda pengenal.
Manakah yang dipakai?
Tanggal lahir yang digunakan untuk mendaftar USM PKN STAN adalah yang tercantum di Ijazah, jika
berbeda maka harus menyertakan RALAT ijazah dengan mencantumkan tanggal lahir sebenarnya.
6. Saya lulusan 2015, SKL saya hanya mencantumkan nilai ujian nasional, apakah boleh mendaftar?
Bagi lulusan 2015, yang pada SKLnya hanya mencantumkan nilai ujian nasional, diperkenankan untuk
mendaftar tanpa memperhitungkan nilai ujian sekolah.

C. Cetak Bukti Pendaftaran Online
1. Saya ingin mencetak BPO tetapi tidak muncul di layar, mengapa?
BPO langsung ditampilkan di browser anda (tidak didownload dalam bentuk pdf). Jika tidak bisa,
kemungkinan server sibuk. Silahkan dicoba kembali.
2. BPO saya jadi dua lembar, mencetaknya bagaimana?
Setelah melakukan kunci data, pendaftar akan mendapatkan 1 Lembar BPO dan 1 Lembar Informasi
Singkat Pembayaran dan dicetak di kertas A4.

D. Pembayaran Biaya Pendaftaran
1. Saya telah melakukan transfer ke rekening yang berbeda/rekening penyetoran tahun lalu,
apakah bisa diminta kembali?
Peserta harus menyetorkan uang pendaftaran ke rekening MVA yang tercantum di BPO masingmasing
pendaftar. Kode MVA setiap pendaftar berbedabeda. Setoran selain ke rekening tersebut akan dianggap
belum menyetor dan tidak bisa dikembalikan.
2. Apakah panitia USM PKN STAN menerima pembayaran tunai?
Tidak, pembayaran harus melalui setoran tunai di teller, internet banking, mobile banking dan ATM, tidak
dapat mengunakan sms banking. Bank yang digunakan hanya Bank Mandiri
3. Kapan batas akhir tanggal penyetoran?
13 Agustus 2015
4. Jika telah melakukan penyetoran sebelum periode penyetoran ke bank, bolehkah bukti setor
tersebut digunakan untuk verifikasi dan pengambilan BPU?
Tidak bisa, penyetoran hanya bisa dilakukan apabila pendaftar mendapatkan BPO setelah registrasi.
Penyetoran hanya bisa melalui rekening MVA yang tertera pada BPO pendaftar.
5. Bisakah meminta kembali uang yang sudah ditransfer?
Uang yang sudah ditransfer tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.
6. Berapa yang harus saya keluarkan untuk membayar biaya pendaftaran?
Biaya Pendaftaran USM PKN STAN 2015 sebesar Rp 250.000,00

E. Verifikasi Berkas dan Pencetakan BPU
1. Bagaimana pas foto yang benar?
Pas Foto berlatar belakang merah dan memakai kemeja putih dengan kualitas foto studio (tidak
menggunakan handphone, tablet atau sejenisnya). Bagi yang berkerudung, pas foto mengenakan
kerudung berwarna putih. Apabila pada saat verifikasi berkas penyelia menemukan foto yang tidak sesuai
dengan ketentuan maka peserta diberi kesempatan untuk mengganti foto di hari yang sama.
2. Foto yang saya kumpulkan untuk syarat menggunakan jilbab karena menggunakan foto sekolah
untuk ijazah, apakah saat verifikasi berkas boleh datang tanpa mengenakan jilbab?
Tidak boleh, foto yang dikumpulkan harus sesuai dengan penampilan peserta saat datang melakukan
verifikasi berkas, apabila memang foto di ijazah tidak sesuai dengan penampilan peserta, harap untuk
menyerahkan pasfoto terbaru.
3. Bolehkah verifikasi berkas dan pengambilan BPU di luar jadwal yang sudah ditetapkan?
Verifikasi berkas pengambilan BPU harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
4. Saya Sudah datang pada hari sesuai jadwal verifikasi berkas dan pengambilan BPU, tetapi bekas
yang dibawa tidak lengkap, bagaimana prosesnya?
Peserta harus membawa semua berkas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Bisakah saya berpindah lokasi verifikasi berkas/pengambilan BPU?
Tidak bisa, peserta hanya bisa melakukan pengambilan BPU dan verifikasi berkas di lokasi yang sudah
dipilih untuk melakukan ujian tes tertulis.

F. Pelaksanaan Ujian Saringan Masuk
1. Bagaimana jika saya dalam kondisi baru selesai operasi dan oleh dokter tidak diperbolehkan tes
kesehatan dan kebugaran?
Apabila Anda tidak dapat mengikuti tes maka akan dinyatakan gugur.
2. Saya pernah mengalami patah tangan/kaki, bisa memilih spesialisasi Bea Cukai?
Bisa, sepanjang Anda lulus semua tahap ujian.
3. Lokasi TPA/BI seharusnya di kota A, namun pada saat tes saya sedang berada di kota B,
bolehkah mengikuti tes di kota B?
Tidak boleh. Peserta harus mengikuti ujian di lokasi yang telah ditentukan.
G. Pelaksanaan Pendidikan di PKN STAN
1. Apakah PKN STAN ikatan dinas?
Lulusan PKN STAN setelah lulus pendidikan dapat diangkat menjadi CPNS sesuai dengan formasi yang
tersedia pada tahun yang bersangkutan dan lulus tes yang dipersyaratkan untuk menjadi CPNS
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Berapa jumlah kuota yang diterima tahun ini?
Jumlah yang diterima dapat dilihat pada pengumuman hasil akhir USM PKN STAN.
3. Apakah kuota setiap daerah sama?
Tidak ada kuota daerah.
4. Apakah PKN STAN membuka kelas berbayar? (kelas swasta)
PKN STAN tidak membuka kelas berbayar.
5. Dimana lokasi pendidikannya?
Lokasi pendidikan di Kampus PKN STAN Bintaro dan/atau Balai Diklat Keuangan di daerah. Lokasi
pendidikan ditetapkan pada pengumuman hasil akhir USM PKN STAN
Jika ada hal

hal menyangkut Ujian Saringan Masuk PKN STAN 2015 yang belum jelas, silakan kirim email ke
usm@stan.ac.id. Dilarang melakukan surat menyurat dengan panitia
atau kalo teman-teman mw nanya hal lain bisa komen di post ini, nanti saya bantu sepengetahuan saya pribadi

Pendaftaran Mahasiswa Baru STAN (PKN STAN) 2015 TELAH DIBUKA

2015-08-03T22:46:00.002-07:00

Ujian USM STAN

Waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba!
Pendaftaran Mahasiswa Baru untuk STAN telah dibuka secara resmi, buat adik-adik kelas 3 SMA baik yang sudah diterima di perguruan tinggi atau masih nganggur nungguin pembukaan pendaftaran STAN ini, ayok segera daftar (syarat dan ketentuan berlaku), jangan lewatin kesempatan sekolah gratis dengan kualitas terbaik (halah). Saya pribadi merekomendasikan sekolah di STAN karena dari segi finansial bisa hemat banyak biaya sekaligus memberikan kepastian karir di masa depan (jadi PNS bro and sist).
Adapun jurusan yang dibuka di tahun ini terdiri dari Kebendaharaan Negara, Kepabeanan dan Cukai, Pajak, Akuntansi, Pajak Bumi dan Bangunan/Penilai, dan Manajemen Aset
Yang penasaran bagaimana pengumuman penerimaannya silahkan download file pengumumannya disini:
PENGUMUMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU STAN 2015

Adapun jadwal kegiatan penerimaan mahasiswa baru STAN 2015 ini adalah sebagai berikut:
8-12 Agustus : Pendaftaran Online
8-13 Agustus : Pembayaran Biaya Pendaftaran
14 Agustus : Pengumuman Jadwal dan Lokasi Verifikasi Berkas
17-22 Agustus : Verifikasi Berkas
30 Agustus : Tes Tertulis (TPA dan TBI)
11 September : Pengumuman Hasil Tes Tertulis
14-16 September : Tes Kesehatan dan Kebugaran
21 September : Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Kebugaran
25-26 September : Daftar Ulang Mahasiswa Baru
28 September : Awal Perkuliahan

Baca juga Tata Cara Pendaftaran, Pembayaran, dan FAQ Pendaftaran STAN 2015

Kenaikan PTKP Tahun 2015 (Berlaku Mulai 1 Juli 2015)

2015-07-10T06:52:00.003-07:00

Pemerintah baru saja meluncurkan kebijakan penyesuaian besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya sebesar Rp24,3 juta menjadi sebesar Rp36 juta untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan terkait penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh OP untuk tahun Pajak 2015 atau per 1 Januari 2015.

Ada beberapa pertimbangan pokok penyesuaian besaran PTKP di tahun ini. Pertama, untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Kedua, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah. Ketiga, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat
pada Q1 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7%, terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia

Dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR RI, telah menetapkan penyesuaian besarnya PTKP yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2015. Besarnya PTKP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015adalah sebagaimana pada Tabel I di bawah ini.

PTKP Mulai Tahun Pajak 2015

Diri WP Orang Pribadi: Rp 36.000.000
Tambahan untuk WP Kawin: Rp 3.000.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami: 36.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan: Rp 3.000.000

Sejarah perubahan PTKP:

Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada penerimaan pajak itu sendiri tetapi juga pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian.

Namun demikian, pemerintah memandang perlu untuk memberikan stimulus ekonomi guna mendorong peningkatan permintaan agregat pada saat kondisi ekonomi sedang dalam perlambatan, sekaligus mendorong membesarnya tax base dari PPN sehingga pada gilirannya berdampak pada kenaikan penerimaan PPN. Berdasarkan data historis, kenaikan besaran PTKP tidak mempengaruhi terjadinya penurunan penerimaan secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan PTKP tersebut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, yang bersifat sementara

Meskipun kenaikan PTKP mempunyai potensi memperlambat pertumbuhan penerimaan pajak, akan tetapi dari sisi ekonomi makro diharapkan kenaikan PTKP ini akan berdampak positif. Naiknya PTKP berdampak pada naiknya pendapatan siap belanja (disposable income) sehingga pada gilirannya akan mendorong permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian nasional di paruh kedua tahun 2015 dan tahun berikutnya.

sumber: Siaran Pers Kemenkeu Nomor 60/KLI/2015

Pemberantasan Korupsi di Singapura

2015-07-05T14:28:00.000-07:00

PEMBERANTASAN KORUPSI DI SINGAPURA

Cahyo Adhi Nugroho, Ferik Yunarko, Haris Junaidi, Kharisma Muhammad,
Niken Rogo Rahayuningtias, Sweetta Wulandari
Kelas 9-D Diploma IV Akuntansi Reguler, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan
9dstan2015@gmail.com

Abstrak – Korupsi terjadi hampir di seluruh negara di dunia, tak terkecuali Singapura. Dulu, Singapura pernah mengalami keadaan di mana korupsi merajalela. Saat ini, Singapura telah diakui oleh dunia internasional sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah. Terlihat dari tingginya nilai Indeks Persepsi Korupsi berdasarkan hasil survey Lembaga Transparansi Internasional, Singapura berada pada peringkat atas dunia. Keberhasilan tersebut tak lepas dari peran serta pemerintah beserta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, makalah ini akan membahas mengenai praktik korupsi, langkah pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi, dan hasil dari pemberantasan korupsi di Singapura.
Kata kunci: praktik korupsi, pemberantasan, pencegahan korupsi, Singapura

1.    PENDAHULUAN
1.1.    Latar Belakang
Republik Singapura merupakan sebuah Negara pulau yang terletak di sebelah selatan Semenanjung Malaya, berbatasan laut dengan Johor (Malaysia) dan Kepulauan Riau (Indonesia). Lokasinya yang strategis membuat Singapura menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara. Menurut Department Of Statistics Singapore, pada tahun 2014 Singapura memiliki luas wilayah 718,3 km2 dan jumlah penduduk 5.469.700 jiwa. Meskipun mempunyai luas wilayah dan jumlah yang kecil, Singapura berhasil mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa. Ekonomi Singapura dianggap sebagai salah satu yang paling terbuka, kompetitif, dan inovatif di dunia. Menurut International Monetary Fund, pada tahun 2014 dan per April 2015 Singapura memperoleh peringkat ke-3 tertinggi di dunia dalam Produk Domestik Bruto per kapita yaitu $ 82,762.15 dan $ 85,198.16 per kapita.
Meskipun termasuk negara yang maju, Singapura tak lepas dari penyakit korupsi. Menurut survei dari lembaga Transparency International, Singapura pada tahun 2014 memperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 84 dan menduduki peringkat ke-7 dari 175 negara di dunia. Dari hasil survei tersebut membuktikan bahwa rendahnya korupsi di Singapura dapat mendorong kemajuan perekonomian negaranya.
Menurut Transparansi Internasional, sesuai yang dilansir pada jaringan situsnya, IPK menilai dan memberi peringkat pada suatu negara atau kawasan wilayah berdasarkan seberapa korupnya sektor publik dirasakan pada negara atau kawasan tersebut. IPK mengukur tingkat persepsi korupsi di sector public, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara dan politisi. IPK direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka (score) dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.
Penilaian berdasarkan persepsi itu sendiri dikarenakan korupsi secara umum meliputi kegiatan ilegal, yang biasanya tertutup dan hanya terkuak melalui skandal, investigasi dan tuntutan hukum. Tidak mudah untuk menilai suatu tingkatan mutlak korupnya suatu wilayah berdasarkan murni dari data empiris. Cara-cara dengan membandingkan tindak penyuapan yang dilaporkan, jumlah tuntutan dan studi kasus mengenai korupsi secara langsung yang diajukan secara hukum, tidak dapat dianggap sebagai indikator pasti mengenai tingkatan korupsi di suatu negara. Sehingga mengumpulkan persepsi korupsi oleh pihak-pihak yang memegang jabatan dalam sektor publik dianggap sebagai metode yang paling baik dalam membandingkan tingkat relatif korupsi dari berbagai negara di belahan dunia.
Melihat keksuksesan Singapura dalam pemberantasan korupsi sudah seharusnya Indonesia mencontoh langkah Singapura tersebut. Indonesia pada tahun 2014 mendapat nilai IPK hanya 34 dan menduduki peringkat ke-107, sangat jauh dibanding negara tetangganya yaitu Singapura. Oleh karena itu, paper ini akan menjelaskan mengenai praktik korupsi, langkah pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi, dan hasil dari pemberantasan korupsi di Singapura.

1.2.    Maksud dan Tujuan
Tulisan ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Seminar Anti Korupsi. Melalui tulisan ini, penulis bermaksud untuk menjelaskan mengenai praktik korupsi, langkah pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi, dan hasil dari pemberantasan korupsi di Singapura. Diharapkan dengan adanya tulisan ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman dan pandangan yang lebih komprehensif mengenai pemberantasan korupsi di Singapura.

2.    LANDASAN TEORI
2.1.    Pengertian Kurupsi
Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak, buruk, memutarbalik, atau menyogok. Korupsi tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan berada di berbagai belahan dunia, bahkan di negara maju sekali pun, seperti halnya Singapura. Korupsi ada di berbagai tingkatan dan tidak ada cara yang mudah untuk memberantasnya. Dampak masif korupsi teramat luas, mulai dari mengancam urusan kenegaraan sampai berdampak pada kehidupan masyarakat baik secara moril maupun materiil. Korupsi telah menciptakan pemerintahan irasional, pemerintahan yang didorong oleh keserakahan, bukan oleh tekad untuk mensejahterakan masyarakat. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibat dari korupsi ketimpangan antara si miskin dan si kaya semakin kentara.
Tindak pidana korupsi dapat terjadi bila terdapat kesempatan serta kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yang memungkinkannya melakukan korupsi. Menurut Onghokham ada dua dimensi di mana korupsi bekerja. Dimensi yang pertama terjadi di tingkat atas, di mana melibatkan penguasa atau pejabat tinggi pemerintahan dan mencakup nilai uang yang cukup besar. Para diktator di Amerika Latin dan Asia Tenggara misalnya berhasil mengumpulkan uang jutaan dollar dari sumber daya alam dan bantuan luar negeri. Sementara itu dalam dimensi yang lain, yang umumnya terjadi di kalangan menengah dan bawah, biasanya bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau orang banyak. Korupsi yang terjadi di kalangan menengah dan bawah acap menghambat kepentingan kalangan menengah dan bawah itu sendiri, sebagai contoh adalah berbelitnya proses perizinan, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), proses perizinan imigrasi, atau bahkan pungutan liar yang dilakukan oleh para oknum penyelenggara pemerintahan, dan lain sebagainya.
Budaya lokal juga menjadi akar dari tumbuhnya korupsi. Budaya yang dianut dan diyakini masyarakat kita telah sedikit banyak menimbulkan dan membudayakan terjadinya korupsi. Dalam budaya Patron-Klien (bos dan anak buah), seorang klien bertindak atas perintah dari patron (atasan). Dalam hubungan Patron-Klien ini dimungkinkan terjadinya pertukaran jasa atau barang. Umumnya Patron akan bertindak dengan mengutamakan kepentingan dia sendiri, sedangkan klien akan bertindak dengan alih “asal bapak senang”. Dalam hubungan ini, ketidaksetaraan akan terjadi, dan tindakan-tindakan di luar etika sangat dimungkinkan, dan dari sinilah korupsi mulai terbentuk.

2.2.    Penyebab Korupsi
Penyebab korupsi bervariasi dan beraneka ragam. Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi antara lain yaitu :
•    ketiadaan pemimpin yang cakap, yang memiliki political will dalam pemberantasan korupsi;
•    sistem pendidikan yang kurang menekankan akan pentingnya akhlak, moral, dan agama;
•    tingkat kemiskinan yang semakin meluas;
•    tidak adanya tindakan hukum yang tegas;
•    kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi;
•    struktur pemerintahan;
•    keadaan masyarakat yang semakin majemuk..
Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :
•    Greeds (keserakahan); berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
•    Opportunities (kesempatan); berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
•    Needs (kebutuhan); berkaitan dengan faktor-faktor yamg dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
•    Exposures (pengungkapan); berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.Perbuatan pidana/tindak pidana/delik, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

2.3.    Macam-Macam Korupsi
Berdasarkan pasal-pasal UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok yakni :
1.    merugikan keuangan Negara,
2.    suap-menyuap,
3.    penggelapan dalam jabatan,
4.    pemerasan,
5.    perbuatan curang,
6.    benturan kepentingan dalam pengadaan,
7.    gratifikasi.

3.    HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.    Praktik Korupsi di Singapura
Korupsi adalah masalah serius di Singapura selama zaman kolonial Inggris dan setelah pendudukan Jepang (Februari 1942 sampai Agustus 1945) terutama karena kurangnya kemauan politik untuk memberantas korupsi oleh pemerintah yang berkuasa. Sebaliknya, People’s Action Party (PAP) Pemerintah, yang melanjutkan kepemerintahan pada bulan Juni 1959 setelah memenangkan pemilihan umum Mei 1959, telah menunjukkan kemauan politik dengan diberlakukannya Prevention of Corruption Act (POCA) pada bulan Juni 1960, yang memperkuat kapasitas Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) untuk memberantas korupsi secara efektif. Memang, keberhasilan Singapura dalam mengendalikan korupsi tercermin dalam skor tinggi secara konsisten pada Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 1995-2012 sebagai negara paling tidak korup di Asia. Singapura menduduki peringkat pertama dengan Denmark dan Selandia Baru di 2010 CPI dengan skor 9,30. Demikian pula, Singapura mendapat peringkat pertama di survei tahunan Political Economic Risk Consultancy (PERC) tentang korupsi tahun 1995-2012.
Konteks kebijakan mengacu pada sejarah, faktor ekonomi, demografi dan politik geografis yang mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di suatu negara. Faktor-faktor kontekstual menghambat pelaksanaan strategi anti-korupsi pemerintah yang berkuasa di negara-negara besar atau kepulauan, yang tidak memiliki tradisi meritokrasi, atau kemakmuran ekonomi untuk menyediakan lembaga anti-korupsi dengan kekuatan hukum yang diperlukan, anggaran dan personil yang memadai untuk menegakkan hukum anti-korupsi yang tidak memihak. Di sisi lain, konteks kebijakan Singapura mempromosikan pelaksanaan tentang undang-undang anti-korupsi karena memiliki wilayah yang kecil, pengenalan meritokrasi di Januari 1951 dengan pembentukan Public Service Commission (PSC), kemakmuran ekonomi yang memungkinkan Pemerintah PAP memberikan CPIB anggaran dan tenaga yang memadai, populasi kecil, dan stabilitas politik dan kontinuitas yang timbul dari pemerintah PAP yang berkuasa lebih dari 53 tahun.
Konteks kebijakan Singapura menguntungkan untuk pelaksanaan strategi anti-korupsi yang efektif untuk lima alasan. Pertama, sebagai negara-kota dengan luas tanah 715,8 km persegi, yang setara dengan ukuran Danau Biwa terletak dekat Kyoto di Jepang, atau Danau Taupo di North Island, Selandia Baru, kecilnya Singapura memungkinkan CPIB untuk menegakkan hukum anti-korupsi tidak memihak dan efektif karena kontrol politik yang efektif, komunikasi, koordinasi administrasi, dan tidak adanya pedalaman atau sektor pedesaan.
Kedua, pengenalan meritokrasi oleh pemerintah kolonial Inggris di Januari 1951 dengan pembentukan PSC diperkuat dengan efektivitas CPIB. PSC diciptakan untuk memastikan bahwa perekrutan dan promosi pegawai negeri didasarkan pada prestasi dan bukan dari patronase, dan untuk mempercepat laju lokalisasi di Singapore Civil Service (SCS). Ketika pemerintah PAP berkuasa pada bulan Juni 1959, memutuskan untuk melanjutkan tradisi dengan mempertahankan meritokrasi PSC untuk menarik warga yang "terbaik dan tercerdas" untuk bergabung dengan SCS dengan pemberian beasiswa kepada siswa terbaik di setiap kelompok.
Ketiga, transformasi dramatis Singapura dari negara miskin dengan GDP per kapita sebesar USD 400 dan tingkat pengangguran 14 persen pada bulan Juni 1959 sampai negara makmur secara ekonomi dengan PDB per kapita sebesar USD 50.123 dan tingkat pengangguran yang rendah pada bulan Juni 2011 ini merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan CPIB dalam pemberantasan korupsi. Memang, seperti yang akan ditampilkan kemudian, kemakmuran ekonomi Singapura berarti bahwa pemerintah PAP dapat menunjukkan kemauan politik dalam memberantas korupsi dengan menyediakan personil dan anggaran yang cukup bagi CPIB untuk memungkinkan dalam menerapkan undang-undang anti-korupsi secara efektif.
Keempat, karena penduduk Singapura sejumlah 5.312.400 orang adalah multi-ras, multi-bahasa dan multi-agama, pemerintah PAP telah mempromosikan keharmonisan ras dan diskriminasi diminimalkan terhadap kelompok minoritas dengan memastikan bahwa kedua organisasi publik dan swasta yang adil dan tidak memihak, terlepas dari mereka etnis asal, bahasa, atau agama. Ini berarti bahwa siapa pun yang terbukti bersalah korupsi di Singapura multi-rasial dihukum menurut hukum, terlepas dari kelompok nya etnis, bahasa, atau agama.
Kelima, pemerintah PAP telah berkuasa di Singapura selama lebih dari 53 tahun karena terpilih kembali selama 12 kali setelah menang pemilihan umum Mei 1959. Stabilitas politik Singapura dan kontinuitas merupakan aset penting bagi pemerintah PAP karena sangat kondusif untuk menarik investasi asing dan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan publik sebagai pemimpin politik dapat fokus pada pemenuhan tujuan jangka panjang bukannya dibatasi oleh pertimbangan jangka pendek. Lebih penting lagi, dalam hal pemberantasan korupsi, kelangsungan pemerintah PAP dan komitmennya untuk memberantas korupsi selama lebih dari 53 tahun telah pasti meningkatkan efektivitas strategi anti-korupsi.

3.1.1. Korupsi selama Masa Kolonial Inggris
Korupsi adalah masalah serius di Singapura selama periode kolonial Inggris karena dua alasan: pemerintah kolonial Inggris tidak memiliki kemauan politik untuk memberantas korupsi dan kelemahan ini tercermin dalam penerapan langkah-langkah anti-korupsi yang tidak efektif.
Lemahnya Kemauan Politik
Singapura memulai pertempuran melawan korupsi di tahun 1871, ketika korupsi dibuat ilegal dengan diberlakukannya Penal Code of the Straits Settlements of Malacca, Penang and Singapore. Untuk menghadapi peningkatan jumlah kasus kriminal dan keluhan terhadap Singapore Police Force (SPF), pemerintah kolonial Inggris menunjuk Komisi Penyelidikan pada tahun 1879 untuk menyelidiki penyebab inefisiensi SPF. Komisi menemukan bahwa korupsi merajalela di kalangan para inspektur Eropa dan perwira muda Melayu dan India.
Pada bulan April 1886, Komisi lain ditunjuk untuk menyelidiki perjudian umum di Straits Settlements. Sebanyak 44 saksi memberikan kesaksian di depan Komisi di Singapura dan dari ini, 10 saksi bersaksi meratanya korupsi polisi atas dasar pengamatan dan pengalaman mereka sendiri. Kesaksian dari saksi-saksi ini memberikan bukti yang meyakinkan tentang keterlibatan SPF dengan rumah judi ilegal karena latar belakang mereka yang berbeda. Akibatnya, Komisi menyimpulkan bahwa ada "pengaturan yang sistematis, baik di Singapura dan Penang, untuk merusak Kepolisian" dan korupsi seolah-olah telah "mencapai kelas Inspektur".
Kurangnya kemauan politik pemerintah kolonial Inggris dalam pemberantasan korupsi tercermin dalam tertundanya selama 66 tahun dalam memberlakukan undang-undang anti korupsi yang pertama—Prevention of Corruption Ordinance (POCO)—pada Desember 1937 setelah korupsi dibuat suatu pelanggaran dengan diberlakukannya KUHP pada tahun 1871. Memang, tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris untuk memberantas korupsi polisi di Straits Settlements meskipun tahun 1879 dan 1886 Komisi telah memberikan bukti yang meyakinkan dari meratanya korupsi polisi.
Ketergantungan dalam penunjukan komisi untuk menunda pelaksanaan reformasi politik adalah fitur penting dari imperialisme Inggris. KB Krishna telah mengamati bahwa "setiap kali imperialisme Inggris menghadapi krisis besar atau kecil dalam koloni" dijawab dengan menunjuk Royal Commissions and Conferences. Namun, tujuan menunjuk Komisi ini adalah politik dan "tidak untuk menemukan fakta." Lebih khusus, ada tiga alasan pembentukan Komisi Penyelidikan oleh pemerintah kolonial Inggris. Pertama, Komisi ini bertugas untuk mendaftarkan "niat baik hati" imperialisme Inggris. Kedua, Komisi digunakan untuk mendiskreditkan tuntutan partai politik menentang imperialisme Inggris. Ketiga, dan yang paling penting, Komisi dipekerjakan "untuk mendapatkan dan mengulur waktu, untuk melakukan eksploitasi yang sama dengan janji penyelidikan menyeluruh".
Tindakan Anti-Korupsi yang Tidak Efektif
Terlepas dari keterlambatan dalam memberlakukan undang-undang untuk memerangi korupsi polisi, pemerintah kolonial Inggris juga membuat kesalahan serius dalam melewati POCO pada bulan Desember 1937, yang membuat Anti-Corruption Branch (ACB) SPF bertanggung jawab untuk pengendalian korupsi meskipun korupsi polisi merajalela di Singapura.
Tujuannya POCO adalah untuk mencegah "suap dan komisi rahasia dalam bisnis publik dan swasta." Namun, hal itu tidak efektif karena dua alasan. Pertama, pelanggaran POCO ini tidak dapat tertangkap dan dibatasinya kekuasaan penangkapan, pencarian dan penyelidikan polisi sebagai waran yang diperlukan sebelum penangkapan dapat dilakukan. Alasan kedua ketidakefektifan POCO adalah bahwa hukuman penjara selama dua tahun dan/atau denda SGD 10.000 bagi mereka yang terbukti bersalah korupsi tidak menghalangi perilaku korup. Cacat dari POCO ini hanya diperbaiki sembilan tahun kemudian ketika itu diubah pada tahun 1946 untuk meningkatkan hukuman hukuman penjara tiga tahun, sehingga membuat pelanggaran korupsi lebih mudah tertangkap dan secara otomatis memberikan polisi kekuasaan lebih dari penangkapan, pencarian dan investigasi.
Menurut POCO, ACB dalam Criminal Investigation Department (CID) SPF bertanggung jawab untuk mengendalikan korupsi di Singapura. Namun, ACB itu tidak efektif karena tiga alasan. Pertama, ACB adalah unit kecil yang terdiri dari 17 personel dan jelas tidak memadai dalam melaksanakan tugas sulit memberantas korupsi di SCS dan SPF. Karena CID terutama berkaitan dengan deteksi dan memecahkan kejahatan berat seperti pembunuhan dan penculikan, tugas kontrol korupsi diberikan prioritas yang lebih rendah. Ini berarti bahwa ACB harus bersaing dengan cabang lain dari CID untuk personil yang terbatas dan sumber daya lainnya.
Alasan kedua untuk ketidakefektifan ACB adalah bahwa itu bukan lembaga khusus karena CID itu dibebani dengan banyak prioritas, dan fungsi kontrol korupsi hanya satu dari 16 tugas Asisten Komisaris CID pada bulan Mei 1952. Terlepas dari memberantas korupsi, ia juga bertanggung jawab untuk tugas ini: perkumpulan rahasia; promotor perjudian; penipuan (kejahatan komersial); pegadaian; dealer kedua tangan; narkotika (pedagang); catatan kriminal; pembuangan; naturalisasi; orang hilang; sidik jari; fotografi; Lembaran polisi; dan penangkapan rumah ke rumah dan jalan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas utama CID, terutama ketika polisi yang korup sendiri.
Alasan terakhir dan yang paling penting untuk ketidakefektifan ACB adalah meratanya korupsi polisi. Pada tahun 1950, Komisaris Polisi, JP Pennefather-Evans, membenarkan adanya korupsi polisi yang luas didokumentasikan oleh 1879 dan 1886 Komisi Penyelidikan, dan melaporkan bahwa korupsi marak di departemen pemerintahan di Singapura. Beberapa hari kemudian, Kepala ACB mengakui bahwa masalah korupsi "semakin buruk." Mrs Elizabeth Choy, anggota Dewan Legislatif Kedua, mengkritik pemerintah kolonial Inggris "lemah dan lemah upaya" untuk memerangi korupsi di Singapura . Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk melaksanakan tanpa penundaan usulan ACB untuk amandemen POCO dan meningkatkan personil ACB dan memisahkannya dari SPF.
Korupsi polisi merajalela di Singapura selama periode kolonial Inggris terutama karena gaji rendah dari polisi junior lokal, yang gaji bulanan berkisar antara SGD 4 untuk prajurit infanteri kelas kedua untuk SGD 15 untuk sersan. Kedua, kondisi kerja yang buruk dari polisi setempat juga memberikan kontribusi terhadap korupsi polisi karena mereka tidak diberi seragam gratis, jatah atau akomodasi, yang membuat hidup lebih sulit bagi mereka untuk mengatasi meningkatnya biaya hidup. Ketiga, yang kurang dibayar, polisi setempat mengambil keuntungan dari kesempatan yang cukup untuk korupsi dengan menerima suap dari pemilik rumah judi, atau mengambil pekerjaan kedua untuk menambah gaji yang minim mereka meskipun mereka tidak diizinkan secara hukum untuk melakukannya. Dengan kata lain, korupsi polisi tersebar luas karena rendahnya gaji polisi junior, kondisi yang tidak menguntungkan mereka bekerja, dan kurangnya kontrol atas mereka di daerah rawan korupsi.
Namun, korupsi di Singapura kolonial tidak terbatas pada SPF, tapi tersebar luas di seluruh birokrasi publik. Memang, selain dari SPF, instansi pemerintah lain seperti departemen bea cukai, imigrasi dan pendapatan internal, memiliki lebih banyak kesempatan untuk korupsi dari badan-badan publik yang memiliki kontak terbatas dengan anggota masyarakat, mengeluarkan izin atau tidak mengeluarkan izin, atau biaya yang dikumpulkan atau pajak. Alasan penting untuk kegagalan Singapore Improvement Trust dalam menyediakan perumahan rakyat murah adalah korupsi pejabat asing senior dan perwira muda lokal di prosedur kontrak, perencanaan dan pengembangan kontrol, dan alokasi unit rumah. Singkatnya, korupsi adalah hal yang umum di departemen-departemen pemerintah yang bersangkutan dengan pemberian lisensi, "pengendali harga dan makanan, perlindungan yang terhubung dengan penyelundupan emas batangan dan opium, dan perjudian".

3.1.2. Korupsi selama pendudukan Jepang dan Periode Pasca Perang
Masalah korupsi memburuk selama pendudukan Jepang dari bulan Februari 1942 sampai Agustus 1945 karena inflasi merajalela membuat hidup PNS sulit karena gaji mereka rendah. Rendahnya nilai mata uang militer Jepang memaksa banyak pegawai negeri untuk menambah pendapatan mereka dengan menerima suap atau melakukan bisnis di garis samping untuk mencegah keluarganya dari kelaparan. Ibu terpaksa menjual perhiasan mereka di pasar gelap untuk memberi makan anak-anak mereka. Perdagangan di pasar gelap menjadi jalan hidup karena "kekurangan menciptakan pasar gelap dan budaya pencurian untuk bahan bakar pasar". Pasar gelap penting bagi banyak orang karena "memungkinkan mereka untuk bertindak sebagai broker antara pembeli dan penjual dan mendapatkan komisi dari setiap transaksi untuk menambah penghasilan mereka".
Pada bulan Desember 1942, pemerintahan militer Jepang memperkenalkan sistem Kumiai pengelompokan pemasok komoditas ke monopoli distribusi untuk mencegah pencatutan dan inflasi dengan menjaga semua saham dan mengendalikan distribusi mereka. Namun, dalam praktiknya, Kumiai yang memperburuk situasi karena "situasi monopoli mendorong pengusaha yang tidak bermoral untuk beralih ke penyuapan dan metode lain untuk mendapatkan pasokan". Sistem Kumiai itu "sangat disalahgunakan" karena "anggotanya terlibat dalam kegiatan pasar gelap di bawah jubah otoritas pemerintah dan menipu masyarakat". Kekurangan pangan juga mengakibatkan pencurian luas dan pencurian karena "banyak pekerja merebut kesempatan untuk mencuri sesuatu dari tempat kerja mereka untuk memenuhi kebutuhan".
Pendudukan Jepang menumbuhkan korupsi dalam masyarakat Singapura karena praktik "suap dan pemerasan tumbuh dari kekerasan dan ketakutan" yang digunakan Jepang dalam memerintah wilayah pendudukan mereka. Lee Geok Boi berpendapat bahwa "suap manjur" selama pendudukan Jepang karena:
Dari jenderal untuk prajurit biasa, hadiah dan uang memuluskan jalan. Tidak ada transparansi dan semuanya tentang koneksi dan hadiah. Tidak ada yang mustahil dengan koneksi yang tepat. ... Semua orang—termasuk orang Jepang—melakukan pasar gelap. Budaya Pendudukan Jepang mengeluarkan naluri bertahan hidup dasar pada orang dan menghasilkan sebuah masyarakat di mana segala macam kejahatan bisa dibenarkan karena itu semua tentang hidup. ... Ini akan menghabiskan bertahun-tahun untuk memberantas korupsi dan mengatasi kejahatan sosial bahwa pendudukan militer Jepang menumbuhkembangkan korup di Singapura.
Demikian pula, Turnbull berpendapat bahwa warisan terburuk pendudukan Jepang adalah "korupsi integritas publik dan swasta" karena "sarang berkembang perjudian dan pelacuran, baik disahkan oleh Jepang, kebangkitan merokok opium, pencatutan universal dan suap. "
Kondisi di Singapura memburuk selama periode pasca perang, dan korupsi menyebar di antara PNS sebagai akibat dari upah yang rendah, inflasi, dan pengawasan tidak memadai oleh perwira atasan mereka, sehingga memberi mereka banyak kesempatan untuk korupsi dengan probabilitas tertangkap yang rendah. Korupsi adalah cara hidup bagi banyak orang dan British Military Administration (BMA), yang mengambil alih setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, digambarkan sebagai "Black Market Administration" karena permintaan sewenang-wenang atas milik pribadi, mis-manajemen distribusi beras, inefisiensi keuangan, dan "korupsi yang penuh skandal".
Pada tahun 1950, "suap menyuap adalah bagian dari cara hidup" di Singapura karena "orang harus mengotori tangan untuk mendapatkan lisensi, izin, dokumen imigrasi, perumahan umum dan tempat-tempat didambakan di sekolah-sekolah." Lee Kip Lin, seorang pensiunan arsitek, menggambarkan pemerintahan Lim Yew Hock sebagai "korup dari kepala sampai kaki." Singapura itu digambarkan sebagai "surga wartawan" dan "resep Marxis untuk revolusi" karena menderita "kerusuhan, pemogokan, piket, protes, demonstrasi, kemelaratan, kemiskinan, pengangguran, korupsi, kebiasaan buruk, kejahatan, kebakaran, banjir, penyakit”.
Pada bulan Oktober 1951, £ 1.800 dari opium senilai SGD 400.000 (USD 133.333) yang dicuri di Ponggol oleh sekelompok perampok, yang termasuk tiga detektif polisi. Pemerintah kolonial Inggris menunjuk tim khusus yang dipimpin oleh seorang perwira ACB senior untuk menyelidiki perampokan. Penyelidikan mengungkap bahwa beberapa perwira senior polisi terlibat dalam kerusuhan dengan kedua pembajak dan importir dari opium. Pada bulan April 1952, pemerintah kolonial Inggris membentuk tim investigasi khusus lain untuk mencari tahu apa yang salah dengan penyelidikan sebelumnya yang dilakukan oleh ACB. Ketika tim khusus menyelesaikan penyelidikan pada bulan September 1952, pemerintah kolonial Inggris memutuskan untuk mengganti ACB dengan tim khusus, yang menjadi CPIB.
Dengan demikian, skandal Pembajakan Opium Oktober 1951 adalah mekanisme yang memicu kelahiran CPIB. Selain itu, harus dicatat bahwa skandal itu juga membuat pemerintah kolonial Inggris menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan kebijakan yang serius pada bulan Desember 1937, ketika ACB itu dipercayakan dengan tugas pemberantasan korupsi meskipun korupsi polisi merajalela di Singapura.

3.1.3.    Korupsi Modern di Singapura
Semenjak lahirnya CPIB, Singapura adalah salah satu negara paling tidak korup di bumi. Menurut Transparency International (TI) 2013 "Indeks Persepsi Korupsi," Singapura peringkat sebagai 5th dunia bangsa paling tidak korup. Tetapi dari statistik tahun 2010/2011, 38% dari responden mengatakan korupsi meningkat.

3.1.3.1 Edwin Yeo - Kepala Bidang Penelitian dan Dukungan Teknis untuk Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB)
Kejahatan: Mencuri $ 1.760.000 dana pemerintah
Hukuman: 10 tahun di Penjara Changi
Penjara Nickname: "Gamble Man"
Anda akan berpikir bahwa PNS yang paling tidak korup di Singapura akan ditempatkan di Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Karena CPIB ini adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi. Itu sampai Edwin Yeo bergabung biro. Selama 15 tahun, Edwin menjabat biro, akhirnya menjadi Kepala Bidang Penelitian dan Dukungan Teknis. Kemudian pada tahun 2008, ia dari mendukung CPIB dalam penyelidikan berubah menjadi salah satu targetnya.
Apa yang ditemukan CPIB sangat mengejutkan. Antara 2008 dan 2013, Edwin mencuri 1.760.000 dolar dari rekening bank CPIB. Yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang ia lakukan dengan uang itu - ia habiskan dengan berjudi di Marina Bay Sands! Setelah diadili dengan 21 tuduhan, dia sekarang dihukum 10 tahun di Penjara Changi.

3.1.3.2. Lim Cheng Hoe - Kepala Protokol Kementerian Luar Negeri (MFA)
Kejahatan: Mencurangi pemerintah sebesar SGD 89.000 dengan menggembungkan harga Tart nanas dan anggur yang dibeli sebagai hadiah untuk delegasi asing
Hukuman: 15 bulan di Penjara Changi
Penjara Nickname: "Pineapple Express"
Lim Cheng Hoe hanya PNS biasa yang bekerja di Departemen Luar Negeri (MFA). Sebagai Protokol Kepala MFA, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi pelaksanaan delegasi Singapura di luar negeri dan delegasi asing yang mengunjungi negara.
Bagian dari pekerjaannya termasuk membeli hadiah untuk delegasi asing yang mengunjungi Singapura. Hadiah pilihannya adalah Tart nanas dan anggur. Namun, Lim agak tidak yakin dengan jumlah kotak kue tar nanas dan botol anggur yang dibelinya.
Dia membeli 2.226 kotak kue tar nanas, tetapi melaporkan jumlahnya menjadi 10.075 kotak! Matematikanya tidak lebih baik dengan pembelian anggur, karena ia membeli 89 botol dan mengubah jumlahnya menjadi 248. Dia dituntut dengan 10 tuduhan penipuan dan dijatuhi hukuman 15 bulan di Penjara Changi.

3.1.3.3. Peter Lim - Panglima Tentara Pertahanan Sipil Singapura (CDF)
Kejahatan: Memihak tender yang berkaitan dengan IT milik pemerintah pada perusahaan tertentu dengan balasan kenikmatan seksual
Hukuman: 6 bulan di Penjara Changi
Penjara Nickname: "Most Favored Inmate"
Sebagai kepala Sipil Angkatan Pertahanan Singapura (CDF), Peter Lim memiliki banyak tanggung jawab, termasuk persetujuan tender CDF. Pada tender pemerintah, pemenang biasanya dinilai berdasarkan harga, track record, dan pengalaman.
Namun, itu cara Peter dalam memilih pemenang tender membuatnya bermasalah dengan hukum. Dia memilih pemenang tender berdasarkan pada "pengalaman” yang berbeda, karena ia memenangkan tender perusahaan dengan balasan kenikmatan seksual dari setidaknya tiga eksekutif perempuan perusahaan tersebut.
Peter awalnya didakwa dengan 10 tuduhan korupsi, namun akhirnya diadili dan dihukum atas satu hitungan untuk memperoleh nikmat seksual dari Ms Pang Chor Mui, mantan GM Nimrod Engineering. Dia dijatuhi hukuman enam bulan di Penjara Changi.

3.1.3.4. Bernard Lim Yong Soon - Asisten Direktur National Parks Board (NParks)
Kejahatan: Memberikan informasi palsu untuk pegawai negeri dan mendorong temannya untuk berbohong kepada penyidik korupsi selama "Brompton Bicycle Saga"
Hukuman: Sampai dengan 1 tahun di Penjara Changi, SGD 5.000 denda, atau keduanya
Penjara Nickname: "Easy Rider"
Asisten Direktur untuk Dewan Taman Nasional (NParks), Bernard Lim, bertanggung jawab untuk mengawasi tender untuk sepeda baru untuk staf NParks. Bernard tidak berpikir bahwa hal yang penting bagi setiap orang untuk mengetahui bahwa direktur perusahaan pemenang tender tersebut kebetulan teman dekatnya.
Tentu saja, setelah masyarakat mengetahui tentang pembelian sepeda, pertanyaan mulai ditanyakan oleh CPIB. Dia berbohong tentang persahabatannya dengan direktur perusahaan, dan kemudian memintanya untuk berbohong kepada penyidik. Dia saat ini sedang diadili.

3.1.3.5. Tey Tsun Tunggu - National University of Singapore (NUS) Profesor Hukum
Kejahatan: Menerima beberapa hadiah dan kenikmatan seksual dari seorang siswa sebagai balasan untuk meluluskannya
Hukuman: 5 bulan di Penjara Changi dan denda sebesar SGD 514,80
Penjara Nickname: "The Hard Grader"
Sebagian besar dari orang normal takut meyogok dosen. Alih-alih diluluskan, tapi dikeluarkan dari kampus. Namun berbeda dengan mantan mahasiswa NUS Darinne Ko yang mendesak mantan profesor hukum Tey Tsun Hang untuk memberi nilai ‘baik’ yang akhirnya ia setujui setelah menerima pena Mont Blanc, kemeja yang dibuat khusus, Apple iPod, dan seks.
Tak perlu dikatakan, Ms. Ko itu dinilai baik oleh Tey Tsun Hang, dan lulus dari NUS. Sayangnya untuk Tey, tindakannya akhirnya terungkap. Dia menjalani hukuman lima bulan di Penjara Changi. Ia juga kemudian dipecat.
Yang mencengangkan adalah bahwa banyak kasus korupsi ini malah tidak melibatkan PNS tingkat rendah, tapi orang-orang di atau dekat bagian atas instansi pemerintah masing-masing

3.2.    Langkah Pemberantasan
3.2.1. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Singapura
Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa yang ada di hampir seluruh pemerintahan di dunia. Korupsi harus diberantas agar sebuah negara dapat membentuk pemerintahan yang bersih dan efektif. Salah satu negara yang dapat dikatakan berhasil memberantas korupsi adalah Singapura. Pemberantasan korupsi di Singapura memiliki sejarah yang panjang sebelum akhirnya bisa berprestasi dari segi pemberantasan korupsi seperti saat ini.
Upaya pemberantasan korupsi di Singapura, dimulai dari pembentukan suatu badan khusus pemberantasan korupsi yang diambil dari institusi kepolisian dalam rangka memberantas praktik-praktik korupsi yang terjadi di lingkaran birokrasi Singapura pada masa itu. Badan tersebut diberi nama Anti-Corruption Branch. Namun, badan khusus ini tidak berhasil melakukan pemberantasan korupsi dikarenakan terbatasnya kewenangan yang dimiliki dan adanya konflik kepentingan saat penyidik harus memeriksa rekan mereka dari kepolisian. Selain itu, tertangkapnya pejabat senior kepolisian tersebut lantaran terbukti menerima suap dari pedagang opium membuat hilangnya kepercayaan terhadap badan khusus dari kepolisian ini dalam memberantas korupsi di Singapura. Badan khusus tersebut menjadi cikal bakal dibentuknya sebuah lembaga independen dalam rangka pemberantasan korupsi di Singapura, yakni Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
Gerakan-gerakan pemberantasan korupsi ini kemudian menguat begitu People's Action Party di bawah pimpinan Lee Kwan Yew, Perdana Menteri Sigapura pertama yang berkuasa pada tahun 1959. Lee Kwan Yew memproklamasikan “perang terhadap korupsi”. Dengan tegas Lee Kwan Yew menegaskan bahwa ”no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption” (Tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak korupsi). Tekad Lee Kwan Yew ini didukung dengan disahkannya Undang-Undang Pencegahan Korupsi (The Prevention of Corruption Act/PCA) yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama The Corruption (Confiscation of Benefit) Act. Undang-undang ini yang kemudian menjadi dasar dibentuknya lembaga anti korupsi yang independen di negara tersebut, yang diberi nama “The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)”.
Faktor yang mendorong keberhasilan pemberantasan korupsi di Singapura yaitu adanya political will dari pemerintah, dukungan masyarakat, serta adanya orang nomor satu di negara tersebut. Lee Kwan Yew dikenal sebagai sosok bersih, berkarakter kuat, memiliki kekuasaan yang besar. Baginya, Singapura tidak pernah akan jaya dan disegani di seluruh dunia jika negara ini masih diliputi korupsi. Dengan komitmen dan political will yang kuat dari seorang Lee Kwan Yew, CPIB menjadi sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang disegani di Singapura. CPIB diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi, dan didukung publik.
Pemberantasan korupsi di Singapura dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Praktik-praktik korupsi di birokrasi dari tahun ke tahun semakin berkurang, karena masyarakat dan pemerintahannya memiliki tekad yang kuat untuk membangun negara yang bersih dari segala macam bentuk penyelewengan uang negara. Masyarakat berperan aktif dalam mengamati segala sesuatu yang mencurigakan, dan kemudian melaporkan jika ada indikasi penyelewengan, termasuk para pejabat negara yang kehidupannya di luar kewajaran. Pemerintah Singapura mempunyai visi yang jelas dalam pemberantasan korupsi.

3.2.2. Lembaga Pemberantasan Korupsi Singapura
3.2.2.1. Pembentukan The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)
CIPB merupakan suatu badan independen yang menginvestigasi dan bertanggung jawab dalam pencegahan korupsi pada sektor publik dan swasta di Singapura. CPIB didirikan pada tahun 1952 berdasarkan mandat kewenangan investigasi yang temaktub dalam Prevention of Corruption Act (Chapter 241), sebagai sebuah organisasi yang terpisah dari polisi, bertugas untuk menginvestigasi seluruh kasus korupsi sebagai sebuah lembaga yang independen. Badan ini dikepalai oleh seorang direktur yang secara langsung bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.
CPIB bertanggung jawab dalam menjaga integritas pelayanan publik dan mendorong transaksi bebas korupsi di sektor swasta. Badan ini juga diberi tanggung jawab dalam memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik dan melaporkan kasus tersebut kepada departemen pemerintah yang tepat dan badan-badan publik untuk tindakan indisipliner. Meskipun memiliki fungsi utama sebagai badan yang menyelidiki korupsi berdasarkan The Prevention of Corruption Act, CPIB juga diberdayakan untuk menyelidiki setiap pelanggaran sejenis lainnya berdasarkan hukum tertulis yang diungkapkan dalam rangka penyelidikan korupsi.
CPIB juga melakukan pencegahan korupsi dengan meninjau metode kerja dan prosedur departemen rawan korupsi dan badan-badan publik untuk mengidentifikasi kelemahan administratif sistem berjalan yang dapat memfasilitasi korupsi dan penyimpangan, dan kemudian merekomendasikan langkah-langkah perbaikan dan pencegahan untuk kepala departemen bersangkutan. Dalam kegiatan pencegahan juga, petugas CPIB secara rutin mengadakan seminar untuk mendidik pejabat publik, terutama mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dan lingkungan yang rawan terhadap perangkap korupsi.
Misi CPIB adalah untuk memerangi korupsi secara cepat dan tepat, aksi tegas namun adil. Sedangkan visi dari CPIB adalah menjadi sebuah lembaga anti korupsi terkemuka yang menjunjung tinggi integritas dan tata pemerintahan yang baik untuk mencapai bangsa bebas korupsi. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, CPIB memiliki fungsi untuk:
•    menerima dan menyelidiki keluhan terkait dugaan praktek korupsi;
•    menyelidiki malpraktik dan kesalahan oleh pejabat publik dengan indikasi korupsi;
•    mencegah korupsi dengan memeriksa praktik dan prosedur dalam pelayanan publik untuk meminimalkan peluang bagi praktik korupsi.
Lembaga ini juga mempunyai kode etik yang menjadi pedoman dalam setiap proses pemberantasan tindak korupsi. Adapun kode etik CBIP antara lain:
a.    Kami akan setia kepada biro (lembaga) dan menegakkan reputasinya.
b.    Kami akan melaksanakan tugas tanpa rasa takut.
c.    Kami akan menyelidiki kasus dengan cermat dan tepat serta menampilkan kerjasama tim dan keuletan.
d.    Kami akan mendiskualifikasi diri dari kasus-kasus investigasi yang mungkin menimbulkan keraguan terhadap kenetralan kami.
e.    Kami tidak akan mendiskusikan hal-hal resmi dengan setiap orang, kecuali jika diperlukan.
f.    Kami tidak akan mengungkapkan identitas informan apapun.

3.2.2.2. Struktur Organisasi CPIB
CPIB mempunyai dua macam divisi yaitu:
1)    Divisi Operasi. Menjalankan fungsi utama menyelidiki pelanggaran di bawah Undang-Undang Pencegahan Korupsi. Terdiri dari empat unit penyelidikan, salah satunya adalah elit Khusus Tim Investigasi (SIT) yang menangani kasus-kasus yang lebih kompleks dan besar.
2)    Divisi Admin & Spesialis Dukungan. Yang terdiri dari beberapa unit yaitu:
a.    Unit administrasi. Bertanggung jawab untuk mendukung proses investigasi termasuk registrasi, keuangan, dan masalah personal.
b.    Unit pencegahan dan reviu. Bertugas menganalisis prosedur kerja dari lembaga pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan administratif yang bisa menimbulkan korupsi.
c.    Unit sistem informasi dan komputerisasi. Membawahi proyek komputerisasi dan membangun sistem aplikasi untuk mengatur keefektifan divisi operasi.
d.    Unit proyek dan perencanaan. Membawahi segala staf yang bekerja untuk membuat perencanaan proyek, operasi dan kebijakan.

3.2.2.3. Hubungan CPIB dengan Pemerintah
Meskipun CPIB dikatakan sebagai suatu organisasi yang bebas, namun bukan berarti tidak ada campur tangan pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu bentuk campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam hal kepemimpinan CPIB. Berdasarkan PCA, presiden memiliki wewenang untuk menunjuk direktur atau pemimpin tertinggi dari CPIB. Selain itu presiden juga berhak menunjuk deputi direktur serta asisten direktur dan investigator istimewa yang menurut presiden layak untuk menempati jabatan tersebut.
Meskipun presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk orang-orang yang nantinya akan menduduki jabatan penting di CPIB, presiden tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam hal pemberantasan korupsi. Dalam hal pemberantasan korupsi, tidak ada seorang atau satu badan yang berhak mengendalikan badan ini. Kendali presiden hanya terbatas pada penunjukan orang-orang yang menempati jabatan di yang telah disebutkan di atas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga CPIB agar tetap dapat berjalan searah dengan pemerintah.
Investigator yang ditunjuk oleh presiden ini memiliki “sertifikat penunjukan” atau semacam kartu garansi yang digunakan oleh penegak hukum lokal untuk melakukan tugasnya. Kartu garansi ini berupa kekuasaan untuk melakukan investigasi berupa:
•    Kekuasaan untuk menahan seseorang yang dicurigai sebagai koruptor tanpa membawa surat perintah penahanan (berdasarkan pasal 15PCA)
•    Kekuasaan melakukan penyidikan (berdasarkan pasal 17 PCA)
•    Kekuasaan untuk mencari, yaitu kekuasaan untuk memasuki segala tempat dengan kekerasan apabila dibutuhkan untuk mencari tersangka pelaku korupsi.

3.2.3.    Strategi Pemberantasan Korupsi di Singapura
Upaya pemberantasan korupsi di Singapura meliputi upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau pemberantasan. Setelah berdirinya CPIB pada tahun 1952 dan diundangkannya Prevention Corruption of Act (PCA) pada tahun 1960, Singapura sangat represif dalam tindakan melawan korupsi. PCA berfokus pada upaya mengurangi terjadinya korupsi dan memperberat sanksi yang dikenakan bagi pelaku korupsi. Melalui PCA, CPIB mempunyai kewenangan yang luas dalam menindak perbuatan korupsi.
Strategi yang ditempuh Singapura dalam memberantas korupsi disebut sebagai pilar strategi anti korupsi, memiliki empat fokus utama yaitu:
a. Effective Anti-Corruption Agency
b. Effective Acts (or Laws)
c. Effective Adjudication
d. Efficient Administration
Keempat pilar di atas dilandasi oleh “strong political will against corruption” dari pemerintah. Adanya komitmen politik pemerintah yang tinggi dalam memberantas korupsi adalah faktor utama dan terpenting dari keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi.
Menurut Azra dalam bukunya Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi (2006:202), ada tiga hal yang dapat dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia dari keberhasilan negara Singapura dalam memberantas korupsi:
1.    Singapura mempunyai Undang-undang Pencegahan Korupsi yang efektif.
Dalam pelaksanaannya ada law enforcement dan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelaku korupsi. Adanya perangkat undang-undang anti korupsi yang efektif dapat memberikan jaminan yang memadai atas kepastian hukum dan keadilan yang lebih objektif. Undang-undang anti korupsi ini terus mengalami amandemen, disesuaikan dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal agar pemberantasan korupsi dapat efektif.
2. Adanya badan pencegah korupsi yang efektif.
Singapura mempunyai CPIB yang mandiri secara politis serta mempunyai kewenangan yang besar untuk menghukum para koruptor, mulai dari kelas teri sampai kelas kakap. CPIB mempunyai kewenangan dalam melakukan investigasi terhadap praktik korupsi, baik di sektor publik maupun swasta. Praktik-praktik korupsi di sektor swasta pada umumnya melibatkan pembayaran atau penerimaan komisi secara ilegal.
3.    Adanya sistem di mana kekayaan masyarakat dapat diakses oleh CPIB sehingga kekayaan masyarakat dapat dimonitor dari waktu ke waktu.
Selain itu, adanya komitmen yang kuat dari pemimpin politik Indonesia juga merupakan faktor utama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi jika ingin berhasil seperti Singapura. Adanya political will dan political action dari pimpinan politik (presiden, kabinet dan anggota parlemen) serta peran serta masyarakat merupakan prasyarat yang paling penting untuk kesuksesan strategi pemberantasan korupsi. Undang-undang anti korupsi dan badan khusus anti korupsi tidaklah cukup menjamin efektivitas pemberantasan korupsi

3.3.    Pencegahan Korupsi
Selain melakukan pemberantasan korupsi, CPIB juga memiliki tugas untuk melakukan pencegahan korupsi. Berdasarkan penelitian Klitgaard, langkah-langkah strategis dalam pencegahan korupsi yang dilakukan CPIB antara lain:
1.    Mengubah konsep imbalan dan hukuman
Di Singapura, pemberian imbalan dalam bentuk surat pujian serta masa depan kenaikan pangkat dan gaji yang baik diberikan kepada mereka yang menolak suap. Sedangkan bentuk hukuman yang diberikan adalah dalam sanksi administrative yang depat mempengaruhi masa depan dan karir.
2.    Mengumpulkan informasi
CPIB senantiasa mengumpulkan informasi yang mendukung sebelum melakukan investigasi terhadap aparat yang terduga korup.
3.    Menyusun kembali hubungan atasan-pegawai-klien
Dalam waktu tertentu diadakan restrukturisasi dalam departemen atau organisasi, yaitu dengan memindahkan karyawan atau atasan dari satu tempat kerja atau divisi ke tempat lain.
4.    Mengubah sikap terhadap korupsi
CPIB aktif memberikan pesan-pesan moral kepada perusahaan, organisasi, dan masyarakat umum untuk menghindari tindak korupsi.
Pada kegiatan pencegahan CPIB telah merumuskan dan menerapkan beberapa kebijakan, antara lain :
1.    Melakukan review dan perbaikan atas SOP dalam pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.
2.    Mewajibkan kepada setiap PNS untuk menerbitkan pernyataan bebas dari masalah hutang.
3.    Mewajibkan kepada setiap PNS untuk melaporkan kepemilikan aset dan investasi.
4.    Pelarangan untuk menerima segala bentuk hadiah.
5.    Melakukan kerjasama dengan pihak pemeriksa keuangan pemerintah dalam rangka evaluasi pengendalian internal yang ada maupun melakukan deteksi atas kemungkinan fraud yang terjadi.

Selain adanya struktur yang baik, pencegahan korupsi di Singapura meliputi berbagai faktor sebagai berikut:
1.    Adanya political will yang tinggi dari pemerintah Singapura untuk memberantas korupsi
Political will ini terutama ditunjukkan oleh Lee Kuan Yew, Perdana Mentri Singapura melalui pidatonya yang terkenal pada tahun 1979 dan Minister for Home Affairs, Ong Pang Boon sebagaimana yang dikatakannya di depan Legislative Assembly. Political will yang besar ini kemudian ditunjukkan melalui pembentukan CPIB.
Komitmen politik pemerintah yang tinggi dalam memberantas korupsi adalah faktor utama dan terpenting dari keberhasilan Singapura untuk mencegah dan meredam korupsi. Salah satu cara untuk memancing kuatnya political will tersebut adalah dengan memberikan gaji yang besar kepada para pemegang jabatan
2.    Kuatnya hukum terutama peraturan mengenai anti korupsi
Berbagai peraturan ini mengatur mengenai:
a.    memperkuat fungsi pengadilan
b.    memperkuat para investigator dengan berbagai kekuasaan yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya
c.    memberi kekuasaan pada para prosecutor public untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak
d.    memberi pengertian pada masyarakat mengenai tugas dan fungsi CPIB sehingga masyarakat dapat memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi dari lembaga ini
3.    Adanya hukuman yang berat bagi para koruptor
Seseorang yang terbukti melakukan korupsi dapat dikenai hukuman hingga $100,000 atau hukuman penjara selama 5 tahun. Apabila koruptor tersebut berasal dari sektor publik yang artinya ia akan merugikan Negara dengan korupsinya maka hukuman bisa dinaikkan hingga 7 tahun
4.    Adanya pendidikan anti-korupsi
Pemerintah Singapura menyadari bahwa sikap anti-korupsi harus ditanamkan semenjak dini. Oleh sebab itu CPIB sebagai lembaga pemberantas korupsi melakukan Learning Journey Briefing bagi siswa-siswi sekolah menengah pertama di Singapura.
5.    Adanya analisis mengenai metode kerja
Sebagaimana telah disampaikan di atas, CPIB memiliki wewenang untuk menganalisis metode kerja dan prosedur suatu lemabaga untuk meminimalkan tingkat korupsi.
6.    Adanya deklarasi asset dan investasi
Setiap aparat publik harus memberitahukan, saat dia diangkat dan setiap tahunnya, mengenai daftar kekayaan dan investasi yang dimilikinya termasuk jumlah tanggungan yang dimilikinya. Nantinya apabila aparat tersebut mendapatkan kekayaan lebih dari yang seharusnya bisa didapat dari gaji yang diterimanya maka dia akan ditanyai mengenai bagaimana cara ia mendapatkan kekayaannya tersebut.
7.    Larangan menerima hadiah
Aparat publik tidak diperbolehkan untuk menerima segala bentuk hadiah dalam bentuk uang ataupun bentuk lainya dari orang yang memiliki kepentingan terhadap pekerjaan aparat tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi penyuapan. Menurut PCA, segala sesuatu yang dimaksud dengan penyuapan adalah:
Uang atau hadiah, pinjaman, bayaran, penghargaan, jabatan, barang berharga, barang atau bunga dari suatu barang dengan berbagai definisi yang dapat dipindahkan ataupun tidak dapat dipindahkan.
Kantor, jabatan atau perjanjian kerja
Pembayaran, pembebasan hutang, likuidasi hutang, obligasi atau pinjaman apapun baik seluruh ataupun sebagian
Jasa-jasa lainnya, keuntungan dengan berbagai definisi, termasuk perlindungan dari berbagai hukuman yang menggunakan kekuasaan ofisial
Berbagai aksi atau gratifikasi yang terkait dengan berbagai hal yang telah disebutkan sebelumnya

8.    Adanya dukungan yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat.
Masyarakat Singapura menyuarakan pemberantasan korupsi secara berkesinambungan, mendorong pemerintah untuk membangun negara yang bersih dari segala macam bentuk penyelewengan uang negara. Masyarakat berpartisipasi mengamati dan melaporkan jika ada indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat negara.

3.4.    Hasil Pemberantasan Korupsi
CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) sangat disegani karena cara kerja, integritas, dan tekad pengelolanya untuk memberantas korupsi. Keberhasilan Singapura dalam pemberantasan korupsi tentu tidak dapat terlepas dari peran Perdana Menteri Lee Kuan Yew yang telah menyerukan tekad melawan praktik korupsi pada masa pemerintahannya.
Pemberantasan korupsi di Singapura dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Selain itu, masyarakat berperan aktif mengamati segala sesuatu yang mencurigakan, dan kemudian melaporkan jika ada indikasi penyelewengan, termasuk para pejabat negara yang kehidupannya di luar kewajaran. Hal ini berhasil menjadikan Singapura sebagai salah satu negara yang paling bersih dari korupsi.
Selain adanya struktur yang baik, keberhasilan pemberantasan korupsi di Singapura juga didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:
1.    Adanya tekad politik yang tinggi dari pemerintah Singapura untuk memberantas korupsi;
2.    Kuatnya hukum dan peraturan terkait pemberantasan korupsi;
3.    Adanya hukuman yang berat bagi koruptor;
4.    Adanya pendidikan antikorupsi;
5.    Adanya analisis metode kerja;
6.    Adanya deklarasi aset dan investasi;
7.    Tersedianya akses informasi kekayaan warga Singapura;
8.    Ditegakkannya larangan menerima hadiah;
9.    Warga dan pemerintah Singapura yang terbiasa tertib dan taat peraturan.

Hasil yang didapat tentunya memuaskan. Dengan adanya upaya pencegahan korupsi:
1.    Singapura menjadi menduduki peringkat kelima dunia negara terbersih dari korupsi berdasarkan data Political and Economic Risk Consultancy (PERC).
2.    Singapura merupakan negara dengan indeks korupsi yang mengagumkan. Negara ini jauh meninggalkan Indonesia. Indeks persepsi korupsi Singapura saja mencapai angka 9,7 untuk 2012, sedangkan Indonesia hanya pada angka 3.
3.    Singapura sebagai salah satu negara dengan tingkat perekonomian yang tinggi,.
4.    Singapura memiliki birokrasi yang bersih dan tidak berbelit-belit.
5.    Singapura memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi.

4.    KESIMPULAN
Singapura yang telah mendapatkan peringkat atas di dunia sebagai negara yang bersih dari korupsi memiliki lembaga anti korupsi yang bernama the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). CPIB merupakan organisasi yang memiliki wewenang yang sangat luas untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi. Selain menyelidiki kasus korupsi, CPIB juga memiliki fungsi mencegah terjadinya korupsi
Singapura dapat mencapai kondisi seperti sekarang tidak lepas dari usaha bersama antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk menekan tingkat korupsi. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya hal tersebut antara lain: adanya tekad politik yang tinggi dari pemerintah Singapura untuk memberantas korupsi, tegasnya penegakan hukum dan peraturan terkait pemberantasan korupsi serta masyarakat yang terbiasa tertib dan taat peraturan.
Hal tersebut merupakan faktor penentu dalam upaya pemberantasan korupsi di Singapura menjadi lebih efektif. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas secara berkesinambungan. Oleh karena itu, sangat diperlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat bersama pemerintah untuk memberantas korupsi baik di sektor publik maupun swasta

Pemberantasan Korupsi di China/Tiongkok

2015-07-04T22:27:00.000-07:00

Pemberantasan Korupsi di China/Tiongkok

Alfian Taufiqurrizqi, Dinartika Hukamawati, Gilang Fajar Febrian,
Hendro Devianto, Mia Astarina Prihyantini, Rheza Afrian Pratama,
Widodo Tri Saputro
Program Diploma IV Akuntansi Reguler, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan

Abstrak – Tindak pidana korupsi telah menjadi isu sosial dan politik utama di China sejak tahun 1978. Bahkan, sejak zaman kekaisaran, korupsi telah tumbuh dengan subur di negara China. Suap menyuap ataupun lewat “jalan belakang” merupakan praktik-praktik yang biasa dilakukan sejak zaman tersebut. Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi, diantaranya yaitu dengan memberlakukan sunshine policy, memberikan hukuman yang berat bagi koruptor, melaksanakan shuanggui, serta dengan menggunakan human flesh search engines. Pemerintah juga didukung dengan dua lembaga penting yang berperan dalam pemberantasan korupsi, yaitu Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) dan Biro Pencegahan Korupsi Nasional (NBCP / National Bureau for Corruption Prevention). Komitmen pemerintah yang sangat kuat adalah kunci utama dari pemberantasan korupsi di China.
Kata kunci: korupsi,China, upaya pemberantasan korupsi

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah
Tindak pidana korupsi telah menjadi isu sosial dan politik utama di China sejak tahun 1978 (He, 2000). Bahkan, sejak zaman kekaisaran, korupsi telah tumbuh dengan subur di negara China. Pelaksanaan reformasi dan pertumbuhan ekonomi membuka peluang-peluang baru dan memberikan insentif yang lebih besar atas timbulnya hubungan-hubungan yang “gelap” antara kemakmuran dan kekuasaan. Menghadapi hal ini, pemerintah China perlu melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang tegas untuk dapat mengurangi tingkat korupsi di China. Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah, diantaranya, yaitu dengan memberlakukan sunshine policy, memberikan hukuman yang berat bagi koruptor, melaksanakan shuanggui, serta dengan menggunakan human flesh search engines. Ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah China dalam pemberantasan korupsi dan pengenaan hukuman bagi koruptor menjadikan China terkenal sebagai negara yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati terhadap para koruptor. Tidak hanya kepada pegawai negeri biasa saja, ketegasan tersebut juga dilaksanakan tanpa pandang bulu terhadap pejabat-pejabat tingkat tinggi.

1.2.Maksud dan Tujuan
Tulisan ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Seminar Anti Korupsi. Melalui tulisan ini, penulis bermaksud untuk memberikan informasi mengenai pemberantasan korupsi di China/Tiongkok, yang meliputi praktik korupsi di China, kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di China, serta hal-hal apa saja yang dapat diteladani oleh Indonesia. Diharapkan dengan adanya tulisan ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemberantasan korupsi, khususnya di negara China..

1.3.Perumusan Masalah
Pada paper ini, penulis akan menguraikan tentang praktik-praktik korupsi di China, langkah pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta hasil dari pencegahan dan pemberantasan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah China.

2. LANDASAN TEORI

Kemendikbud dalam buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, menyimpulkan dari beberapa pengertian korupsi bahwa korupsi adalah (2011: 24) “sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.” Buku tersebut (2011:24) juga mengutip pendapat Subekti dan Tjitrosoedibyo (1973) bahwa yang dimaksudkan dalam kamus hukum, corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bukunya Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi (2006: 3-5) menyebutkan bahwa menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 di mana korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
1.kerugian keuangan negara;
2.suap-menyuap;
3.penggelapan dalam jabatan;
4.pemerasan;
5.perbuatan curang;
6.benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
7.gratifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.Gambaran Umum dan Profil Negara China/ Tiongkok
Negara yang beribu kota di Beijing ini merupakan negara terbesar di Asia. Tiongkok adalah negara terbesar di Asia dan terbesar keempat di dunia, setelah Rusia, Kanada dan Amerika. Tiongkok memiliki penduduk lebih dari 1,3 miliar orang. Angka itu membentuk hampir 23 persen dari populasi dunia. Empat dari penemuan-penemuan terbesar dunia, yaitu mesiu, kompas magnetik, kertas, dan percetakan dikaitkan dengan Tiongkok. Benda-benda itu digunakan di Tiongkok jauh sebelum dikenal di barat.

Bendera Republik Rakyat Tiongkok (RRT), atau "bendera merah lima bintang" (五星红旗, pinyin: wǔ xīng hóng qí) diciptakan oleh Zeng Liansong, seorang seniman terkenal dari wilayah Ruian, Zhejiang. Bendera ini memiliki simbol-simbol komunisme yang terkenal, seperti bidang berwarna merah dan bintang warna kuning. Bintang yang besar melambangkan kepimpinan Partai Komunis di Tiongkok. Bintang-bintang yang kecil melambangkan empat buah kelas yang ada dalam sebuah masyarakat menurut paham komunis, yaitu: pekerja, petani, golongan kaya dan kapitalis yang patriotik. Pendapat yang lain mengatakan bintang yang besar melambangkan kaum mayoritas di negara Tiongkok, yaitu suku Han, dan bintang-bintang kecil melambangkan masyarakat minoritas Tibet, Manchu, Mongol, dan Uighur.
Tiongkok memiliki banyak dinasti. Beberapa bertahan selama beberapa abad, sedangkan lainnya memegang kekuasaan selama beberapa dekade atau bahkan kurang. Dinasti pertama yang memerintah kerajaan bersatu adalah Qin (awalnya dieja Ch’in, asal nama “China”), didirikan pada tahun 221 SM, dan dinasti terakhir adalah Qing atau Manchu, yang berlangsung pada tahun 1644-1912.

Kekalahan militer Tiongkok oleh Barat mempercepat penurunan kekaisaran dan penghancuran dinasti. Ketika dinasti Qing digulingkan pada tahun 1912, ia digantikan oleh republik. Pada tahun 1949, setelah Perang Dunia II dan perang saudara yang pahit, Partai Komunis Tiongkok mendirikan RRT.

3.1.1.    Kondisi Geografi
Tiongkok terletak di Asia Timur dan dibatasi di timur oleh Laut Tiongkok Timur, Laut Kuning, dan Laut Tiongkok Selatan. 14 negara berbatasan di sebelah utara, barat, dan selatan. Mereka adalah Korea Utara, Rusia, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Lebih dari sepertiga wilayah Tiongkok adalah pegunungan, dimana sebagian lahannya berpenghuni. Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia, memiliki ketinggian 8.848 meter di perbatasan Tiongkok dengan Nepal.
Sebagian besar orang Tiongkok tinggal di bagian timur negara di sepanjang pantai, di dataran, dan dalam lembah yang dialiri oleh sungai-sungai besar. Konsentrasi terbesar orang berada di kawasan yang membentang ke utara dari sungai besar Yangtze (Chang) sampai ke Beijing. Tiongkok adalah negara yang luas yang mencakup berbagai area. Area ini dapat dipecah menjadi beberapa daerah umum seperti Dataran Tinggi Mongolia Xinjiang, Dataran Tinggi Tibet, Dataran Tinggi Perbatasan Mongolia, Dataran Tinggi Tengah, Lembah Sichuan, Dataran Rendah dan Dataran Tinggi Timur, Dataran Tinggi Selatan. Selain itu, terdapat dua pulau besar yang terletak di lepas pantai daratan Tiongkok. Taiwan terletak sekitar 160 kilometer di lepas pantai provinsi Fujian di Laut Tiongkok Timur. Hainan terletak di selatan provinsi Guangdong di Laut Tiongkok Selatan.
Bagian selatan Tiongkok terletak di daerah tropis dan hangat sepanjang tahun, sementara suhu musim dingin di ujung timur laut mencapai di bawah titik beku. Selama musim dingin, iklim di Tiongkok utara diatur oleh massa udara Siberia, yang menjaga daerah ini tetap dingin dan kering. Selama musim panas, massa udara tropis dari Samudra Pasifik biasanya bergerak masuk dan membawa musim hujan di utara. Adapun sumber daya alam Tiongkok yang paling berlimpah adalah batu bara.

3.1.2.    Kondisi Demografi
Secara resmi, RRT adalah satu bangsa (Tionghoa) yang memiliki multi-etnis dengan 56 etnis yang diakui. Mayoritas etnis Han mendominasi hampir 93% populasi; bagaimanapun merupakan mayoritas dalam hanya hampir setengah daerah Tiongkok. Penduduk bangsa Han sendiri heterogen, dan bisa dianggap sebagai kumpulan pelbagai etnik yang mengamalkan budaya dan bercakap bahasa yang sama. Kebanyakan suku Han bertutur macam-macam bahasa vernakular Tionghoa, yang bisa dilihat sebagai satu bahasa atau keluarga bahasa. Subdivisi terbesar bahasa Tionghoa yang diucapkan ialah bahasa Mandarin, dengan lebih banyak pembicara daripada bahasa lainnya di dunia. Versi standar Mandarin yang didasarkan pada dialek Beijing yang dikenal sebagai Putonghua diajarkan di sekolah dan digunakan sebagai bahasa resmi di seluruh negara.
Revolusi Komunis di negara ini sejak tahun 1949 meninggalkan kesan yang besar yaitu hampir 59% penduduknya (lebih kurang 767 juta orang) menjadi Ateis atau tidak percaya Tuhan. Namun, lebih kurang 33% dari mereka percaya kepada kepercayaan tradisi atau gabungan kepercayaan Buddha dan Taoisme. Penganut agama terbesar di negara ini ialah Buddha Mahayana yang berjumlah 100 juta orang. Di samping itu, Buddha Therawada dan Buddha Tibet juga diamalkan oleh golongan minoritas etnis di perbatasan barat laut negara ini. Selain itu diperkirakan terdapat 18 juta penduduk Islam (kebanyakan Sunni) dan 14 juta Kristen (4 juta Katolik dan 10 juta Protestan) di negara ini.
Negara ini telah lama mengalami masalah pertumbuhan penduduk. Dalam usaha membatasi perkembangan populasinya, RRT telah mengambil kebijakan yang membatasi keluarga di perkotaan (etnis minoritas non-Han dikecualikan) menjadi satu anak dan keluarga di pedalaman boleh memiliki dua anak, ketika yang pertama wanita. Karena lelaki dianggap lebih bernilai ekonomis di daerah pedesaan, muncul insiden besar mengenai aborsi selektif jenis kelamin dan penolakan anak di daerah pedesaan untuk memastikan bahwa anak kedua ialah lelaki. Dasar ini hanyalah untuk penduduk mayoritas bangsa Han. Terdapat banyak rumah anak yatim untuk anak-anak terlantar ini, akan tetapi hanya 2% saja yang dijadikan anak angkat oleh orang lain. Yang selebihnya pula besar di rumah anak yatim itu. RRT telah mengintitusikan program pengambilan anak angkat internasional, di mana penduduk negara lain datang untuk mengangkat mereka, tetapi program ini menampakkan hasil yang tidak memuaskan.
Tahun 2000 diadakan survey kependudukan dan didapatkan dengan perbandingan jenis kelamin 117 lelaki : 100 perempuan yang tinggi berbanding perbandingan biasa (106:100) tetapi bisa dibandingkan dengan sebagian tempat seperti Kaukasus dan Korea Selatan. Walaupun perbandingan ini dikatakan ada karena seksisme, baru-baru ini ia dikaitkan dengan penyakit hepatitis juga. Pemerintah RRT sedang mencoba mengurangi masalah ini dengan menekankan harkat para wanita dan telah melangkah sepanjang mencegah penyedia medis dari memperlihatkan pada para orang tua jenis kelamin bayi yang diharapkan. Hasil perbandingan yang tidak seimbang ini mewujudkan 30-40 juta lelaki yang tidak bisa mendapatkan pasangan hidup. Banyak dari lelaki ini yang mencari gadis idaman mereka di negara lain atau di pusat-pusat pelacuran. Dalam beberapa kasus, gadis-gadis diculik dan dijual sebagai isteri di perkampungan yang jauh.

3.1.3.    Kondisi Ekonomi
Tiongkok memiliki salah satu perekonomian dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Produk domestik bruto (PDB) melebihi 12 triliun dolar per tahun. Lebih dari 2 triliun dolar barang dan jasa buatan Tiongkok diekspor ke negara-negara lain setiap tahunnya. Pendapatan ekspor Tiongkok yang besar membantu ekonomi tumbuh. Di dalam negeri, Tiongkok juga memiliki pasar yang sangat besar dengan lebih dari 1,3 miliar konsumen.
Tiongkok mulai mengubah kebijakan ekonominya pada tahun 1978. Di bawah komunisme, negara memiliki dan mengendalikan sumber ekonomi Tiongkok, seperti perusahaan, tanah, dan sumber daya alam. Mulai tahun 1979, Tiongkok mengizinkan kepemilikan dan investasi swasta di beberapa sektor ekonomi. Negara ini juga mulai menggeser ekonominya dari basis pertanian ke industri.
Sejak tahun 1979 perekonomian Tiongkok telah mengalami pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 9,5 persen, pertumbuhan yang sangat tinggi menurut standar dunia. Rata-rata orang di Tiongkok sekarang memiliki pendapatan lebih banyak, dan lebih sedikit orang yang miskin. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok sejak tahun 1979 telah menyebabkan lebih dari 100 juta orang pindah dari daerah pedesaan untuk mencari pekerjaan di kota-kota dan daerah pesisir.
Perubahan ekonomi Tiongkok yang dramatis juga telah menciptakan masalah. Saat banyak orang mendapatkan keuntungan, yang lainnya tidak, terutama di daerah pedesaan. Sekitar 10% orang Tiongkok masih hidup dalam kemiskinan. Itu berarti mereka mendapatkan uang atau mengkonsumsi makanan kurang dari yang mereka butuhkan untuk mencapai tingkat gizi dan tempat tinggal yang memadai, serta kebutuhan lainnya. Angka pengangguran tetap tinggi.
Ada juga kerusakan parah pada lingkungan Tiongkok. Banyak kota-kota di negara itu memiliki polusi udara yang serius. Bahkan, penyakit paru-paru dan jantung akibat polusi tersebut adalah penyebab utama kematian di Tiongkok. Hampir semua sungai di Tiongkok tercemar, dan setengah dari penduduknya tidak memiliki akses terhadap air bersih. Para pemimpin Tiongkok telah membuat beberapa perubahan dalam peraturan lingkungan untuk mengurangi polusi. Rencana ekonomi negara saat ini adalah penggunaan energi yang lebih bersih dan kekayaan negara yang terbagi lebih merata.
a.Jasa
Jasa berkontribusi sekitar 40% terhadap PDB dan mempekerjakan sekitar sepertiga dari orang Tiongkok. Sektor ini meliputi jasa keuangan, penjualan grosir dan eceran, pemerintahan dan pelayanan sosial, dan utilitas publik lainnya. Pentingnya pariwisata terhadap perekonomian Tiongkok berkembang pesat.
b.Manufaktur
Manufaktur menyumbang 50% terhadap PDB dan mempekerjakan sekitar 25% dari angkatan kerja Tiongkok.
c.Pertanian
Pertanian menyumbang sekitar 10% terhadap PDB Tiongkok tetapi melibatkan hampir separuh dari semua pekerja Tiongkok. Negara ini ada di antara produsen beras, jagung, gandum, kedelai, sayuran, teh, dan daging babi terkemuka di dunia. Hanya sekitar 10% dari daratan Tiongkok yang cocok untuk pertanian.
d.Pertambangan
Tiongkok adalah produsen dan konsumen batubara terbesar di dunia. Tiongkok juga memproduksi minyak lebih dari 3 juta barel per hari.
e.Energi
70% dari energi Tiongkok berasal dari batu bara. Listrik di Tiongkok, hampir 20% dihasilkan oleh sumber-sumber pembangkit listrik tenaga air. Tiongkok adalah produsen terbesar dari pembangkit listrik tenaga air di dunia, diikuti oleh Kanada, Brasil, dan Amerika Serikat. Bendungan Tiga Ngarai Tiongkok adalah fasilitas pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Minyak menyediakan sekitar 10 persen dari energi di negara itu. Gas alam dan energi nuklir bukan sumber utama energi, tetapi pemerintah berencana untuk memperluas penggunaannya.
f.Perdagangan
Tiongkok adalah negara eksportir top dunia. Ekspor meliputi mesin dan peralatan, plastik, peralatan optik dan medis, besi dan baja, dan barang-barang konsumen. Impor utama meliputi mesin dan peralatan, bahan bakar minyak dan mineral, dan besi dan baja. Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001. Sebagai bagian dari perjanjian WTO, Tiongkok bersedia menurunkan tarifnya.
g.Transportasi
Saat Tiongkok terus memodernisasi diri, jalan raya baru terus dibangun. Kereta api juga diperluas dan semakin canggih.
h.Komunikasi
Sekitar 1,1 miliar orang memiliki akses ke televisi di Tiongkok. Jaringan nasional utama adalah Tiongkok Central Television, yang memiliki sebelas saluran. Provinsi dan banyak daerah memiliki saluran sendiri. Pemerintah mengontrol semua bentuk media massa, tapi ada berbagai acara olahraga, film, dan musik populer.

3.2.    Sejarah Korupsi di China/Tiongkok
Dalam sejarahnya, kegiatan korupsi di Tiongkok sering dikaitkan dengan tradisi guanxi atau bisa disebut juga dengan koneksi. Guanxi dapat diartikan sebagai hubungan antar individu yang didasari oleh kepercayaan yang bisa dilakukan antara pejabat dan pebisnis, dan sering dijadikan faktor penentu keberhasilan bisnis. Tanpa guanxi bisnis tidak akan berjalan dan seseorang hampir pasti tidak akan mendapatkan apa yang dikehendakinya. Suap menyuap ataupun lewat “jalan belakang” merupakan praktek-praktek yang biasa dilakukan (Wang, 1985: 134).

3.2.1.    Masa Kekaisaran
Korupsi yang terjadi di Tiongkok telah berlangsung sejak zaman kekaisaran. Diperkirakan sejak jaman Dinasti Zhou (1027-771 SM), kasus-kasus korupsi telah menjadi sesuatu yang biasa ditemukan dalam catatan-catatan sejarah dinasti-dinasti yang memerintah China. Sedemikian mudahnya korupsi dilakukan pada masa itu membuat seorang ahli sejarah China, Wang Yanan, menyimpulkan, “Seluruh sejarah China adalah sejarah penyelewengan.” Hal ini dapat digambarkan dalam sebuah teori yang disebut dengan teori siklus dinasti. Dalam teori ini, sebuah dinasti selalu diawali dengan adanya periode kepahlawanan dengan munculnya sosok pahlawan yang berhasil menumbangkan penguasa yang tidak adil pada periode sebelumnya. Kemudian pemerintahan tersebut membawa rakyatnya pada masa puncak kemakmuran,,namun pada periode berikutnya pemerintah tersebut mengalami kemunduran dan akhirnya juga mengalami keruntuhan.
Keruntuhan yang terjadi pada suatu dinasti disebabkan perilaku penguasa yang hidup bermewah-mewahan disertai banyaknya terjadi korupsi pada berbagai lini pemerintahan. Sedangkan rakyat yang sebagian terdiri dari petani hidup dalam kesengsaraan. Periode kemakmuran memunculkan kedamaian. Populasi meningkat dengan cepat, lumbung-lumbung dan harta pemerintah pusat menjadi penuh. Dengan kelebihan itu pemerintah pusat membangun istana mewah, jalan raya, kanal-kanal, dan tembok pertahanan. Penambahan pertahanan militer yang dibentuk pemerintah sangat memakan biaya. Klan kekaisaran, bangsawan, dan pejabat tinggi terus bertambah banyak dan terbiasa dengan gaya hidup mewah. Banyak tanah dan petani penggarapnya yang digunakan untuk kepentingan pribadi klan penguasa dan hanya sedikit yang membayar pajak pada pemerintah pusat. Pengeluaran pemerintah terus meningkat secara konstan sementara pendapatannya kecil, sehingga setiap dinasti mulai mengalami kesulitan keuangan yang serius dalam masa-masa pembangunannya.
Korupsi yang terjadi pada masa kekaisaran banyak terjadi disebabkan oleh kasim-kasim yang awalnya bekerja untuk urusan rumah tangga, namun mulai mencampuri urusan pemerintahan. Mereka masuk ke berbagai bidang termasuk ke bidang kemiliteran. Sedangkan kaisar yang diliputi kemewahan mulai melupakan rakyatnya.
Dinasti terakhir yang memerintah di Tiongkok adalah dinasti Ching. Pada akhir masa ini, Kasim Ho-shen yang mendapat kepercayaan dari Kaisar Ch‟ieng Lung untuk memimpin bagian pendapatan dan kepegawaian bersekongkol dengan jenderal Fu-k‟ang-an melakukan korupsi dana operasi militer. Hingga akhirnya kekaisaran tersebut runtuh.

3.2.2.    Masa Pemerintahan Republik Tiongkok
a.Era Chiang Kai Sek.
Revolusi nasional yang membentuk RRT terjadi pada tahun 1912. China kembali memasuki periode kekacauan yang ditandai dengan munculnya era warlordisme sejak wafatnya Yuan Shi kai (1916) sampai dengan dapat dipersatukannya kembali oleh Chiang Kai Shek (1928). Pada masa ini, korupsi merajalela di mana-mana, memaksa Chiang Kai Shek membentuk badan khusus untuk memeranginya. Badan itu dinamakan “Kelompok Penumpas Harimau,” karena rakyat membandingkan para pejabat yang korup dengan harimau yang buas. Bentuk-bentuk korupsi yang umumnya terjadi di kalangan masyarakat, di antaranya adalah pemerasan secara terang-terangan. Apabila permintaan tersebut ditolak maka dianggap sebagai penentang Kuomintang dan akan langsung dituduh sebagai komunis, dan hal itu berarti ditangkap dan disiksa. Korupsi ditengarai menjadi salah satu penyebab jatuhnya Kuomintang, antara lain dana-dana bantuan milliter dari Amerika Serikat yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
b.Era Mao Tse Tsung.
Pada era pemerintahan Mao Tse Tung (1949-1976), Komunis menghadapi krisis. Mereka berhasil menarik simpati dan mendapat dukungan jutaan rakyat dengan menjanjikan pemerintahan yang bersih, tetapi beberapa pejabat mulai menerima suap atau mendahulukan kepentingan kerabat dan teman-teman mereka.
Mao segera melakukan gerakan-gerakan untuk membersihkan China dari korupsi dengan kampanye-kampanye yang bertujuan untuk membersihkan kelas kapitalis dan menciptakan masyarakat komunis, antara lain gerakan tiga anti (san fan) dan lima anti (wu fan) (Maurice Meisner, 1999: 85-87). Kampanye tiga anti yaitu pencurian, pemborosan, dan birokratisme. Sanfan merupakan kampanye melawan korupsi dan inefisiensi birokrasi dilakukan pada akhir tahun 1951. Mereka yang dituduh menggelapkan uang dijuluki “macan.” Bagi mereka yang menggelapkan uang lebih dari 10.000 yuan adalah macan besar dan pantas mendapatkan hukuman mati (Jung Chang, 2007:427).
Pada bulan Januari 1952, diberlakukan Gerakan Lima Anti (wu fan) yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang lebih luas terutama kaum kapitalis, pengusaha-pengusaha swasta yang propertinya belum disita untuk memaksa mereka mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar dan menakuti mereka dengan tuduhan melakukan suap dan menghindari pajak. Gerakan ini ditujukan untuk menumpas lima macam kejahatan: suap-menyuap, tidak membayar pajak, pencurian uang negara, menipu kontrak dengan pemerintah, dan mencuri informasi ekonomi milik negara. Sejak dilaksanakannya kedua kampanye itu, sangat sedikit orang yang berani menggerogoti uang negara.
c.Era Deng Xiao Ping.
Pada era reformasi yang dimulai sejak pemerintahan Deng, korupsi telah dilihat sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Slogan yang sangat terkenal pada masa pemerintahan Deng Xiao Ping bahwa “getting rich is glorious” atau menjadi kaya itu mulia, berpengaruh bagi masyarakat China dalam mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Masyarakat didorong untuk mengejar kemakmuran pribadi. Seruan Deng itu telah memberi rakyat China ruang terbuka yang luas untuk memaksimalkan upaya menjadi kaya. Dalam kenyataannya, di banyak kasus seruan “menjadi kaya itu mulia‟ dimaknai dan diterapkan secara negatif sehingga korupsi di China semakin meluas.
Deng Xiao Ping memberikan perhatian serius pada pemberantasan korupsi dengan menyampaikan kritik atas lunaknya penanganan pelaku tindak korupsi yang disebutnya melakukan kejahatan ekonomi. Berbagai kebijakan untuk memerangi korupsi antara lain pada tahun 1982 PKC mengeluarkan dekrit dan keputusan “Resolusi Menghancurkan Kejahatan Ekonomi”, kampanye tahun 1980-1981 “Kampanye mengurangi Privilese para Pejabat dan Tendensi Tidak Sehat dalam Partai”, tahun 1982 “Kampanye Menghancurkan kejahatan Ekonomi, tahun 1983 “Kampanye Menghapuskan Ketidakberesan oleh Pejabat dalam Pembagian Perumahan”, tahun 1984-1985 “Kampanye Menghentikan Pejabat masuk dalam Kegiatan Perdagangan”, tahun 1986-1987 “Kampanye Menghukum Pelanggaran Undang-Undang dan Disiplin Partai maupun Negara”, tahun 1988-1989 “Kampanye Membangun Pemerintah yang Bersih dan Mencegah Korupsi” (I Wibowo, 2004:178). Berbagai kebijakan yang dikeluarkan mengindikasikan banyaknya kejahatan korupsi yang terjadi di China saat itu.

3.3.Pengenaan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi di China
Hukuman mati telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan di China (Lewis, 2011). Sejak berdirinya RRC, hukuman mati telah menjadi senjata yang kerap digunakan sebagai respon pemerintah atas suatu tindak kejahatan. Pada periode tahun 1980-1990an, tindak kejahatan yang dapat dikenakan hukuman mati di China terus bertambah bersamaan dengan meningkatnya jumlah tindak kejahatan yang terjadi, khususnya economic crimes, seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi China. Dari sejumlah 28 jenis tindak kejahatan pada Criminal Law 1979, tindak kejahatan yang dapat dikenakan hukuman mati meningkat menjadi 68 jenis pada revisi Criminal Law 1997, dimana salah satunya meliputi tindak pidana korupsi.
Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, meskipun belum diatur secara terpisah, pengenaan hukuman atas tindak pidana korupsi di China telah diatur secara formal sejak ditetapkannya Criminal Law 1979 pada era Deng Xiaoping. Namun demikian, pengenaan hukuman mati atas tindak pidana tersebut baru dikenal sejak ditetapkannya “Supplementary Provisions on Punishment for the Crimes of Graft and Bribery” oleh National People’s Congress (NPC) pada tahun 1988, dimana didalamnya ditentukan bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah uang lebih dari 50,000 yuan dapat dikenakan hukuman minimal 10 (sepuluh) tahun penjara hingga hukuman mati. Seiring dengan adanya revisi atas Criminal Law pada tahun 1997, sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat 1, ketentuan tersebut disesuaikan menjadi:
Individuals who have engaged in graft with an amount of more than 100,000 yuan are to be sentenced to more than 10 years of fixed-term imprisonment or life imprisonment and may, in addition, have their properties confiscated. In especially serious cases, those offenders are to be sentenced to death and, in addition, have their properties confiscated.
Pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Zhu Rongji (1998-2003), tindak pidana korupsi terus menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Dalam salah satu pidatonya yang terkenal, Zhu Rongji menyatakan, “I’ll have 100 coffins prepared. 99 are for corrupt officials and the last one is for myself.” Pernyataannya tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah China, khususnya Perdana Menteri Zhu Rongji, untuk memberantas praktik korupsi yang mengerogoti pemerintahan. Banyak pejabat dan penyelenggara negara yang terjerat kasus korupsi diberikan hukuman mati selama masa kepemimpinannya.
Komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi juga tampak dari presiden China Xi Jinping yang mulai menjabat sejak tahun 2013 dengan kampanye anti korupsi yang diusungnya. Xi berjanji untuk menindak para koruptor, baik yang merupakan pejabat tingkat tinggi, maupun yang merupakan pegawai negeri biasa (seringkali disebut dengan idiom “tigers and flies”). Target utama dari kampanye ini yaitu pejabat dan pegawai pada seluruh tingkat aparat partai dan birokrasi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar pejabat yang diduga melakukan korupsi, diinvestigasi dan diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh wikipedia, sampai dengan saat ini, kampanye tersebut telah berhasil menjaring hingga 99 pejabat tinggi, termasuk perwira tinggi militer, eksekutif senior BUMN, dan pemimpin nasional, dimana diantaranya dikenakan hukuman mati.
Hingga saat ini, dalam konteks global, negara China dikenal sebagai negara yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati terhadap para koruptor. Sayangnya, pemerintah China tidak pernah mempublikasikan jumlah pejabat dan penyelenggara negara yang telah dikenakan hukuman mati untuk tindak pindak korupsi karena data dimaksud diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Namun demikian, berdasarkan publikasi yang dikeluarkan berbagai lembaga yang memantau korupsi dan pengenaan hukuman mati di dunia, diyakini bahwa angka tersebut melebihi ribuan orang.
Meskipun tidak terdapat informasi resmi dari pemerintah mengenai jumlah pejabat dan penyelenggara negara yang telah dikenakan hukuman mati akibat tindak pidana korupsi, bukan berarti berita mengenai pejabat dan penyelenggara negara yang dikenakan hukuman mati dimaksud luput dari perhatian media. Beberapa pejabat dan penyelenggara negara dimaksud diantaranya:

a.Minister of Railways, Liu Zhijun.
Liu Zhijun menjabat sebagai Minister of Railways pada tahun 2003 s.d. 2011. Sebagai Minister of Railways, Liu memimpin berbagai proyek ekspansi pada perkeretaapian China, salah satunya yang paling dikenal yaitu pengembangan high-speed railway. Liu merupakan sosok yang dihormati oleh masyarakat China sebelum ia ditangkap dan kemudian dikeluarkan dari partainya atas tuduhan korupsi.
Kejahatan yang dilakukan oleh Liu terkuak setelah terjadinya kecelakaan kereta api di Wenzhou pada bulan Juli 2011 yang menewaskan 40 orang. Dari penyelidikan yang dilakukan, ditemukan bahwa insiden tersebut diakibatkan oleh adanya kelemahan/cacat yang signifikan dalam desain, kelalaian dalam manajemen keamanan, serta kelemahan dalam proses bidding dan pengujian dalam perolehan material, dimana pihak yang bertanggung jawab secara dominan dalam hal ini yaitu Liu Zhujin. Selain itu, ditemukan pula bahwa terdapat banyak tender dan pelaksanaan promosi yang melibatkan suap-menyuap dengan Liu. Berdasarkan berita yang dilansir oleh BBC, selama 25 tahun, diperkirakan suap yang diterima oleh Liu mencapai 64 juta yuan.
Sebagaimana diberitakan oleh Kantor Berita Xinhua, pada bulan Juli 2013, Liu dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Minister of Railways dan dikenakan hukuman mati dengan penangguhan hukuman selama dua tahun.

b.Deputy Chief Engineer Ministry of Railways, Zhang Shuguang.
Pada tahun 2014, Zhang Shuguang dikenakan hukuman mati atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Zhang, yang merupakan “rekan” dari Liu Zhijun, dinyatakan bersalah atas suap yang telah diterimanya selama 11 tahun yang mencapai lebih dari 47 juta yuan. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa Zhang telah menyalahgunakan wewenangnya untuk membantu perusahaan-perusahaan agar mendapatkan kontrak dengan imbalan berupa uang.

c.Head of United Front Work Department, Guangdong Provincial Party Committee, Zhou Zhenhong.
Zhou Zhenhong, pejabat senior dari provinsi Guangdong dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan hukuman selama dua tahun atas suap yang diterimanya sebesar 24,6 juta yuan selama tahun 2002 s.d. 2011 dan atas kepemilikan aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai 37 juta yuan. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa Zhou telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menjual posisi jabatan, termasuk memberikan saran-saran politik untuk dapat memperoleh jabatan, dan menerima banyak suap.

d.Wakil Walikota Hangzhou, Xu Maiyong.
Xu Maiyong, wakil walikota Hangzhou, dikenakan hukuman mati pada bulan Mei 2011 karena telah terbukti menerima suap lebih dari 300 juta yuan. Sebagaimana diberitakan oleh Kantor Berita Xinhua, Xu yang berusia 52 tahun dieksekusi pada bulan Juli 2011. Xu dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Xu kerap melakukan intervensi dan bermain dalam proyek-proyek di wilayahnya, Hangzhou, kawasan di China Timur yang tengah berkembang. Selain itu, dia juga sering membantu perusahaan dan perorangan untuk mendapatkan tanah, promosi, dan pengurangan pajak.

e.Wakil Walikota Suzhou, Jiang Renjie.
Jiang Renjie, wakil walikota Suzhou, dikenakan hukuman mati pada bulan April tahun 2008 karena telah terbukti menerima suap sebesar lebih dari 100 juta yuan. Jiang yang berusia 62 tahun dieksekusi pada hari yang sama dengan eksekusi terhadap Xu Maiyong. Sejak tahun 2001 hingga 2004, Jiang yang merupakan pejabat yang memiliki wewenang dalam urban construction serta perencanaan dan pengembangan real estate, menyalahgunakan wewenangnya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ilegal dalam pengembangan tanah, pengalihan kepemilikan tanah, dan penawaran proyek.

f.Head of the State Food and Drug Administration, Zheng Xiaoyu.
Zheng Xiaouyu menjabat sebagai kepala State Food and Drug Administration sejak tahun 1998 s.d. 2005. Zheng dikenakan hukuman mati pada bulan Mei 2007 atas tindakan korupsi yang dilakukannya yaitu menerima suap sebesar 6,5 juta yuan dari 8 (delapan) perusahaan farmasi dalam rangka pemberian izin atas antibiotik yang bertanggung jawab sekurangnya atas 10 (sepuluh) kematian dan obat-obatan lainnya yang berada di bawah standar.

g.Former Beijing’s Xicheng District Court President, Guo Shenggui.
Pada tahun 2008, Guo Shenggui yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Distrik Xicheng, Beijing hingga tahun 2006 dikenakan hukuman mati dengan penangguhan selama dua tahun atas suap yang diterimanya dan tindakan penggelapan atas dana publik yang dilakukannya. Dari tahun 1998 hingga 2007, Guo telah menerima uang sejumlah 7,9 juta yuan yang merupakan suap untuk mempengaruhi proses tuntutan hukum, tawaran proyek konstruksi, dsb.
Pengenaan hukuman mati di China seringkali menjadi sorotan dari berbagai kalangan mengingat banyaknya jenis tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman mati. Pada amandemen Criminal Law ke-8 yang berlaku sejak bulan Mei tahun 2011, jenis tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman mati berkurang menjadi 55. Ke depan, jumlah tersebut diharapkan untuk terus berkurang, terutama untuk tindak pidana yang bersifat ekonomi dan tidak mengandung kekerasan. Berdasarkan berita yang dilansir oleh Kantor Berita Xinhua, sebagaimana dikutip oleh Shanghaiist, pemerintah China saat ini tengah mempertimbangkan untuk menghilangkan 9 jenis tindak pidana dari daftar tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman mati dimaksud, dimana hukuman maksimal untuk kesembilan tindak pidana tersebut diturunkan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Lalu, bagaimana halnya dengan pengenaan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi?
Sehubungan dengan adanya wacana tersebut dan dalam kaitannya dengan pengenaan hukuman mati pada tindak pidana korupsi, Che Hao, associate professor pada Peking University Law School, sebagaimana dikutip oleh China Daily, mengutarakan bahwa memperhatikan kampanye anti-korupsi yang saat ini tengah berlangsung dan memperhatikan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat, pengenaan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi akan terus berlanjut. Hal serupa juga ditunjukkan dalam hasil survey yang dilaksanakan oleh Social Survey Center of China Youth Daily, dimana dari 2.105 responden, 73,2% responden setuju bahwa pengenaan hukuman mati untuk koruptor perlu untuk tetap dilanjutkan. Ekspektasi masyarakat tersebut tidak terlepas dari situasi korupsi di China yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hal ini salah satunya tampak dari hasil Corruption Perceptions Index yang dikeluarkan oleh Transparency International, dimana pada tahun 2014, China berada pada posisi ke-100 dari 174 negara dengan skor 36, turun 20 peringkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 1
Corruption Perceptions Index China
Tahun 2005 s.d. 2014

Tahun    Skor    Peringkat
2005    3,2    78 (dari 158 negara)
2006    3,3    70 (dari 163 negara)
2007    3,5    72 (dari 179 negara)
2008    3,6    72 (dari 180 negara)
2009    3,6    79 (dari 180 negara)
2010    3,5    78 (dari 178 negara)
2011    3,6    75 (dari 182 negara)
2012    39    80 (dari 174 negara)
2013    40    80 (dari 175 negara)
2014    36    100 (dari 174 negara)
Sumber    :    Diolah dari Transparency International. 2015. Corruption Perception Index. http://www. transparency.org/research/cpi/overview (diakses 20 Juni 2015).

3.4.Lembaga Antikorupsi di China/Tiongkok
China juga mempunyai lembaga-lembaga yang menangani kasus-kasus korupsi. Terdapat dua lembaga penting yang berperan dalam pemberantasan korupsi di China, yaitu di partai dan di pemerintahan. Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) merupakan badan pemeriksaan disiplin dalam Partai Komunis China sementara dalam pemerintahan Pemerintah RRC mendirikan Biro Pencegahan Korupsi Nasional (NBCP / National Bureau for Corruption Prevention) pada September 2007.

3.4.1.The Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)
Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)/Komisi Sentral partai untuk Inspeksi Disiplin merupakan badan pemeriksaan disiplin dalam Partai Komunis China. CCDI adalah lembaga tertinggi dalam sistem pengendalian internal di Partai Komunis China.
CCDI bertugas menjaga disiplin partai, menghukum kader atas kesalahan yang dilakukan dan menjaga sentralisme demokratis dan kepemimpinan komite pusat. Dalam bekerja untuk membersihkan jajaran partai dari unsur-unsur moral yang korup, CCDI tidak bergantung dari para pemimpin partai, namun bertanggung jawab terhadap Central Committee China. Meskipun demikian, Central Committee dan CCDI telah mencoba untuk membuat organisasi ini lebih independen.

3.4.2.National Bureau for Corruption Prevention (NBCP)
Pemerintah RRC mendirikan Biro Pencegahan Korupsi Nasional (NBCP/National Bureau for Corruption Prevention) pada September 2007. Pada Tahun 2007, pemerintah China mengumumkan pendirian Biro Pencegahan Korupsi Nasional (NBCP) yang akan bertugas untuk memonitor jalur aset yang mencurigakan serta aktivitas yang dicurigai merupakan hasil korupsi. Staf NBCP akan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sejumlah sektor termasuk di antaranya dari perbankan, penggunaan lahan, pengobatan, dan telekomunikasi. sehingga mampu memonitor alur keuangan masuk dan keluar para pejabat dan mendeteksi perilaku pihak-pihak yang dicurigai. Biro ini nantinya akan melaporkan langsung temuannya kepada dewan negara atau kabinet China. Meski demikian, biro tersebut tidak akan terlibat dan tidak memiliki wewenang dalam penyelidikan kasus perseorangan. Biro tersebut juga bertugas memberikan arahan pekerjaan anti-korupsi bagi perusahaan, organisasi non-pemerintah, membantu asosiasi perdagangan untuk menciptakan sistem dan mekanisme disiplin sendiri, mencegah penyuapan komersial, serta memperluas pencegahan korupsi bagi organisasi pedesaan seperti halnya masyarakat kota. NBCP berada di bawah state council yang bertanggungjawab dalam pencegahan korupsi di RRC. Biro ini sekarang berada di bawah Kementerian Pengawasan.
Dalam biro ini terdapat dua deputi direktur, satu sebagai Vice Minister of Supervision (wakil kepala NBCP) dan lagi Vice Minister Level Oversees yang mengerjakan pekerjaan rutin di biro yang bertugas untuk memonitor jalur aset yang mencurigakan serta aktivitas yang dicurigai merupakan hasil korupsi.
NBCP memiliki tugas sebagai berikut:
a.Memonitor jalur aset yang mencurigakan serta aktivitas yang dicurigai merupakan hasil korupsi. Staf NBCP akan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sejumlah sektor termasuk di antaranya dari perbankan, penggunaan lahan, pengobatan, dan telekomunikasi. Sehingga mampu memonitor alur keuangan masuk dan keluar para pejabat dan mendeteksi perilaku pihak-pihak yang dicurigai. Kemudian melaporkan langsung temuannya kepada dewan negara atau kabinet China. Namun demikian, biro tersebut tidak akan terlibat dan tidak memiliki wewenang dalam penyelidikan kasus perseorangan.
b.Memberikan arahan pekerjaan anti-korupsi bagi perusahaan, organisasi non-pemerintah, membantu asosiasi perdagangan untuk menciptakan sistem dan mekanisme disiplin sendiri, mencegah penyuapan komersial, serta memperluas pencegahan korupsi bagi organisasi pedesaan seperti halnya masyarakat kota.
c.Bertanggung jawab terhadap pengharmonisasian, perencanaan, formulasi kebijakan dan pengujian serta supervisi dari pemberlakuan anti korupsi di China.
d.Pengkoordinasian dan pengarahan untuk pencegahan korupsi di bidang swasta, sektor publik, kelompok sosial, dan organisasi sosial lainnya.
e.Bertanggung jawab untuk kerjasama internasional dalam hal pencegahan korupsi. Demi meningkatkan kemampuan NBCP, dilakukan kerja sama internasional dan bantuan badan internasional dalam pencegahan korupsi. Biro tersebut, di bawah kerangka kerja Konvensi Perlawanan Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga menawarkan bantuan bagi negara-negara berkembang dalam pencegahan korupsi serta bekerja untuk dukungan teknis dan bentuk bantuan lainnya dari negara-negara asing dan organisasi internasional. Selain itu, juga akan mempelajari pengalaman anti korupsi di negara-negara lain dan meningkatkan pertukaran informasi dengan organisasi internasional dan negara lain.
f.Mengevaluasi sejumlah celah dalam kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah yang kemungkinan masih ada cara untuk melakukan korupsi.
g.Melakukan pemeriksaan dan pencegahan korupsi pada semua tingkatan.
h.Mengadakan proyek perintis serta menyiapkan sebuah pembentukan standar untuk menetapkan apakah sebuah departemen atau seorang pejabat bersih.

3.5.Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di China
Upaya penegakan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi kini kian berkobar. Salah satu diantaranya Pemerintah RRC melakukan pemutihan semua koruptor yang melakukan korupsi sebelum tahun 1998. Semua pejabat yang melakukan korupsi dianggap bersih, tetapi begitu ada korupsi sehari sesudah pemutihan, pejabat itu langsung dijatuhi hukuman mati. Sejak era itulah China berusaha keras untuk memerangi korupsi di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan memberlakukan berbagai cara, yang intinya adalah terkait dengan tujuannya yaitu membangun stabilitas hukum. Wujudnya adalah penegakan hukum, kepastian hukum, persamaan di mata hukum, dsb. Salah satu yang paling sering terdengar di dunia adalah tentang pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor. China adalah negara yang paling banyak menerapkan hukuman mati saat ini berdasarkan data Amnesty International. Langkah-langkah lain untuk mencapai tujuan ini diantaranya yaitu pelaksanaan sunshine policy, pelaksanaan hukuman yang berat bagi koruptor, shuanggui, dan human flesh search engines.

3.5.1.Sunshine Policy
Muncul berbagai kebijakan untuk menekan praktik korupsi. Di tingkat lokal, misalnya, Walikota Beijing Liu Qi meluncurkan sunshine policy untuk melawan korupsi. Kebijakan ini mengharuskan para petinggi partai, pejabat, dan pegawai pemerintah untuk melaporkan hal-hal pribadi seperti membangun atau membeli rumah, mengirim anak belajar ke luar negeri sampai upacara pernikahan anak untuk menjaga stabilitas dan integrasi sistem politik.
Pemerintah China juga telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah perluasan korupsi di negaranya, seperti menaikkan gaji pegawai negeri secara signifikan, meningkatkan transparansi dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri, menjalankan reformasi administrasi. Semuanya masih ditambah adanya landasan hukum yang kuat, Kongres Nasional Partai Komunis China di tahun 1989 juga memutuskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, dan penggelapan uang merupakan kejahatan.
Beijing Municipal Bureau of City Administration and Law Enforcement berencana untuk membuat standar diskresi kerja dari administrasi departemen kota untuk menutupi semua klausa hukuman untuk membuat penegakan hukum menjadi semakin meluas dan mencegah terjadinya fenomena adanya perbedaan hukuman untuk kasus yang sama. List yang dibuat Discretion of City Administration and Law-Enforcement departments dalam membentuk draft hukuman administrative telah didistribusikan dalam berbagai jenis administrasi yang dapat dilakukan sebuah kota, terdiri lebih dari 280 jenis. List tersebut merupakan langkah penting yang selanjutnya dilakukan setelah program standardisasi diskresi dari hokum 23 jenis kegiatah hukum violating dan mencoba mengkalkulasikan denda dari 23 jenis hukum violating tersebut. List tersebut terdiri lebih dari 60 halaman, terdiri dari 280 kasus hukuman urban environment sanitation, municipal management, public service utilities, water saving and greenbelt development in cities.

3.5.2.Pelaksanaan Hukuman yang Berat bagi Koruptor
Pelaksanaan hukuman korupsi di China dikenal dengan istilah Menepuk “Lalat” Memburu “Macan”, Tak Pandang Bulu. Pada era Zhu Rongji (1997-2002), pemerintah China mulai secara tegas dalam penindakan korupsi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) China mengatur mereka yang menawarkan dan menerima suap bisa dihukum. Hukuman mati bagi penerima suap dan hukuman seumur hidup bagi pemberi suap. Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dapat diberikan kepada koruptor yang diterapkan juga kepada pejabat tinggi negara, bukan hanya kepada pejabat rendah atau orang-orang biasa. Hasil dari pembentukan NBCP (Lembaga Pemberantasan Korupsi di China) adalah beberapa pejabat terbukti melakukan korupsi dan dijatuhi hukuman mati. Beberapa contoh pejabat yang menerima hukuman mati, akan dipaparkan pada penjelasan tersendiri.
“Lalat” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para koruptor kelas kecil, seperti oknum-oknum pegawai negerinya, sedangkan “Macan” adalah para koruptor kelas kakap yang terdiri dari oknum pejabat, menteri, pimpinan parpol, dsb. Dalam pelaksanaannya China tidak hanya menghukum para koruptor kelas teri, tapi koruptor kelas kakap juga terjaring dan diberikan hukuman berat. Tak pandang bulu dalam pemberantasannya, itulah yang di klaim oleh China.
Hukuman mati, adalah hukuman paling berat yang ditimpakan China terhadap koruptor. Menurut catatan, sejak dilancarkannya gerakan anti-korupsi sampai tahun 2002, sudah 4.300 orang yang menjalani hukuman mati. Jumlah ini saja telah melebihi jumlah hukuman mati di 68 negara, yang menurut Amnesty International, mencapai angka 3.246 orang. Sejak kasus Chen Kejie pada September 2000, tidak sedikit petinggi China yang dijatuhi hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Dalam empat tahun terakhir, perkembangan pemberantasan korupsi di China semakin signifikan. China menghindari jenis korupsi yang paling merusak di tingkat nasional, yakni kleptokrasi dan monopoli serta menghindari korupsi di sektor yang paling produktif.

3.5.3.Shuanggui
Shuanggui merupakan sebuah cara kerja yang memadukan investigasi yang ketat dengan penyiksaan dan tekanan fisik maupun mental yang tajam. Tujuannya adalah agar target mengaku. Richard Mcgregor dalam bukunya, “The Party: The Secret World of China's Communist Rulers”, menuliskan bahwa shuanggui berarti “peraturan ganda”. Disebut demikian karena shuanggui berdiri sendiri, berada di luar sistem penegakan hukum China dan pengadilan.
Dalam sistem ini, para terduga korupsi halal untuk diculik, ditahan, diinterogasi oleh partai bahkan sebelum kasusnya diproses secara formal. Karena di luar sistem pengadilan, terduga korupsi bisa ditahan dengan jangka waktu yang tidak jelas bahkan bisa berbilang bulan.
Mereka dilarang menelepon keluarga pun pengacara juga tak boleh.   Koruptor bisa ditahan di mana saja, misalnya di kantor, asrama, atau rumah sakit tanpa pengawasan aparat asalkan tertutup dan di lantai satu. Mengapa harus dilantai satu? Hal ini dikarenakan pada periode tahun 90an, banyak pejabat yang menjalani shuanggui bunuh diri. Mereka melompat dari jendela dan meninggal. Upaya ini mereka lakukan disebabkan jika masih hidup, mereka akan ditekan agar mengaku. Mereka yang menjalani shuanggui kebanyakan kurang tidur, karena mereka diinterogasi 24 jam sehari dan disiksa bahkan sampai ke toilet pun dikuntit terus.
Agar selamat dari shuanggui, mereka harus mengaku atau membocorkan kejahatan pejabat lain. Biasanya para whistle blower bisa kembali menempati posisi mereka. Tapi sangat sulit naik pangkat hingga masa pensiun menjemput. Shuanggui adalah pengadilan tersendiri di luar pengadilan resmi. Jika sudah mengaku pada proses ini, Partai Komunis China akan langsung mengumumkan pemecatan pelaku kepada publik. Ini jadi vonis awal yang tidak resmi. Tanpa hakim dan juri. Bahwa seseorang telah melakukan kejahatan korupsi.

3.5.4.Human Flesh Search Engines
Masyarakat di China tak hanya bisa mengikuti berita aksi “ganyang” pejabat korup. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka diberi angin berpartisipasi memerangi korupsi. Ada berbagai cara Komite Disiplin mengendus kasus korupsi. Salah satu senjata mereka adalah para informan. Informan ini adalah rakyat biasa yang mengirimkan bocoran kelakuan pejabat melalui surat tanpa nama. Surat bisa dikirim kepada setiap hari di kantor pemerintah.
Richard McGregor dalam bukunya “The Party: The Secret World of China's Communist Rulers” menjelaskan bahwa agak mengerikan kedengarannya, namun mengistilahkan partisipasi masyarakat itu dengan penyebebut sebagai "mesin pencari daging manusia" (human flesh search engines). Istilah itu sebetulnya dipakai untuk menggambarkan betapa gencarnya masyarakat di China, terutama para bloger dan jurnalis ikut gerakan aksi anti korupsi. Mereka mengendus gaya hidup berlebihan para pejabat dan keluarga petinggi. Semua itu diungkap sebagai gejala awal adanya praktik korupsi. Di era Internet, dan dengan identitas samaran, publik memakai media sosial setempat seperti Sina Weibo, untuk memajang foto dan informasi seputar aksi kesewenang-wenangan dan gaya hidup mewah para pejabat. Ditambah lagi, Sejak Tahun 2005, Presiden memperbolehkan media massa meliput perilaku korupsi para pejabat China. Hal ini menambah keterbukaan, transparansi, dan partisipasi public dalam pemberantasan korupsi di China.
Pemerintah China telah melancarkan serangkaian kebijakan untuk melawan korupsi, meski hasil dan tingkat efektivitasnya masih diperdebatkan hingga kini. Salah satu kritik terhadap kampanye antikorupsi pemerintah, misalnya adalah pesimisme bahwa hukum akan menyentuh mereka yang berkuasa “Yang mereka lakukan adalah menembak sejumlah kecil lalat (pejabat rendahan), tetapi membiarkan kabur macan besar (kader senior)”. Meski demikian, menarik untuk dicatat bahwa antara tahun 1992-2001 telah 239.710 kasus korupsi dimajukan ke pengadilan dan 173.974 orang, termasuk pejabat tinggi, menjadi pesakitan untuk dikenai sanksi yang bervariasi, mulai dari pemecatan, hukuman penjara, bahkan sampai hukuman mati.
Deng Xiaoping mengasumsikan, China bisa saja tetap mengadopsi sosialisme, tetapi juga tidak haram berangkulan dengan kapitalisme selama pilihan yang diambil mendatangkan kemakmuran bagi rakyat. China memecat kepala biro statistik pemerintahnya setelah ia diketahui terlibat skandal korupsi penting berkaitan dengan penyalahgunaan dana pengamanan sosial Shanghai, kata seorang pejabat. Mantan kepala Biro Statistik Nasional China, Qiu Xiaohua diketahui terlibat dalam kasus dana pengamanan sosial dan kini sedang diperiksa oleh departemen-departeman berwenang. Ketua Partai Komunis Shanghai Chen Liangyu, sekutu mantan pemimpin Jiang Zemin, dipecat karena perannya dalam skandal itu, yang menurut para pengaat sebagai satu tindakan politik Presiden Hu Jintao. Beberapa pejabat penting lainnya dan eksekutif telah dipecat sejak bulan lalu, ketika pemerintah pusat mengumumkan penyelidikan penyalahgunaan dana pengamanan sosial yang sedang berlangsung sekarang. Sekitar 10 miliar yuan (US$1,25 miliar) menguap melalui pinjaman tidak sah atau investasi.
Sejalan dengan pembinaan sistem antikorupsi, Tiongkok meningkatkan pula intensitas hukuman terhadap koruptor. Ketua Kejaksanaan Agung Rakyat Tiongkok, Cao Jianming dalam Laporan Pekerjaan Kejaksaan kepada sidang KRN mengatakan, Badan Kejaksaan total memeriksa dan mengusut kasus korupsi yang menyangkut 2.600 kader tingkat kabupaten atau kepala divisi ke atas, termasuk 8 pejabat tingkat provinsi. Hal ini merupakan tahun paling banyak pejabat tinggi diusut kriminal korupsinya. Cao Jianming mengakui, badan kejaksaan Tiongkok akan terus memeriksa dan mengusut kriminal penyalahgunaan jabatan, bersuaha mendorong pembinaan sistem antikorupsi. Dalam sidang tahunan KRN, PM Tiongkok Wen Jiabao dalam Laporan Pekerjaan Pemerintah menandaskan, Tiongkok akan terus menempatkan "pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan bersih" pada posisi penting, khususnya akan meningkatkan pembangunan berbagai sistem antikorupsi, dalam rangka mewujudkan target "penyelenggaraan pemerintahan di bawah sinar matahari". Data resmi pemerintah China menunjukkan selama 2006, lebih dari 90 ribu pejabat kena tindakan indisipliner, dan jumlah itu mencapai 0,14 persen dari total anggota CPC. Pemerintah China dalam lima tahun terakhir ini memang telah memberikan sanksi bahkan mengeksekusi mati sejumlah pejabat setingkat menteri atau pejabat lebih tinggi lagi yang dinilai sudah keterlaluan dalam melakukan korupsi. Sejumlah pejabat yang telah dihukum mulai dari pencopotan jabatan, dikeluarkan dari keanggotaan CPC bahkan sudah dieksekusi antara lain mantan Direktur Biro Statistik Nasional Qiu Xiahua, mantan Kepala Administrasi Makanan dan Obat Zhen Xiaoyu, serta mantan Kepala Partai CPC Shanghai Chen Liangyu. Seorang mantan pejabat Bank Pertanian China (ABC) Cabang Beijing juga dieksekusi akibat menerima suap dan penggelapan sekitar 15 juta yuan atau 1,97 juta dolar AS.

3.6.Contoh-Contoh Kasus Korupsi dan Ketegasan Hukumannya
Banyak kasus korupsi di China yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan, beberapa diantaranya adalah:

a.Bo Xilai, Mantan Politisi Senior.
Bo Xilai adalah pemimpin Partai Komunis di Kota Chongqing. Ia adalah pejabat tertinggi yang pernah diadili, dan dihukum dalam sejarah Republik Rakyat China. Bo didakwa atas kasus korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dia dihukum penjara seumur hidup dan semua aset kekayaannya disita negara. Bo dinyatakan bersalah telah menerima lebih dari 3,27 juta dollar Amerika uang suap dari dua pengusaha, dan menggelapkan hampir 1 juta dollar dari uang proyek pembangunan pemerintah, serta menyalahgunakan kekuasaannya dengan mencoba menutupi kejahatan yang dilakukan istrinya (www.dw.com). Istri Bo, Gu Kailai, sebelumnya pada Agustus 2012 juga dihukum penjara seumur hidup (sebagai pengganti vonis hukuman mati yang tertunda). Ia dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan seorang pengusaha asal Inggris, Neil Heywood. Vonis terhadap Bo sudah dijatuhkan dengan hukuman penjara seumur hidup.

b.Liu Zhijun, Mantan Menteri Perkeretaapian China.
Liu Zhijun, di era Presiden Hu Jintao adalah sosok yang bisa dibilang tak tersentuh hukum. Kementerian Kereta Api, membawahi beberapa badan usaha milik negara yang menguasai aset sangat besar. China adalah negara dengan jaringan rel kereta terpanjang sedunia, mencapai 10 ribu kilometer. Borok Zhijun terkuak saat terjadi kecelakaan kereta pada 2011 di Kota Wenzhou, menewaskan 40 orang. Dari penyelidikan independen diketahui insiden itu akibat perawatan infrastruktur kurang memadai.
Liu Zhijun dijatuhi hukuman mati karena terbukti menerima suap sekitar $10,5 juta atau sekitar 122 miliar rupiah selama periode 1986-2011. Ia juga bersalah menggunakan statusnya sebagai pejabat tinggi untuk memberi keuntungan kepada 11 mitra kerjanya. Liu Zhijun dijatuhi hukuman mati dengan masa penangguhan 2 tahun. Penangguhan selama 2 tahun merupakan tindakan yang adil mengingat ia bersikap terus terang selama prosesnya dan telah membantu pengadilan untuk mendapatkan kembali sebagian dana yang dikorupsi itu.

c.Letjen Gu Junshan.
Junshan, adalah petinggi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), insitusi militer paling berpengaruh di China. Bila dibandingkan Indonesia, jabatannya setara KASAD. Sebelum dia, nyaris tidak ada jenderal di Negeri Tirai Bambu yang tersentuh hukum.
Bersama seniornya Jenderal Xu Caiho, keduanya terbukti mereka merancang korupsi gila-gilaan di tubuh militer. Caranya cukup klasik, perwira yang ingin karirnya melaju harus setor duit ke mereka berdua. Khusus Junshan, hukumannya lebih berat karena dia juga menilap beberapa aset angkatan darat. Perwira yang dulu amat ditakuti ini sudah diincar sejak 2012. Pergantian presiden membuka semua boroknya.

d.Jiang Renjie (62 th), mantan Wali Kota Suzhou.
Jiang Renjie diekskusi pada Juli 2011. Dia ditembak mati karena korupsi. Selaku pejabat negara dia dianggap lalai dan melakukan perbuatan korupsi dengan menerima suap hingga pukuhan juta dollar. Jiang terbukti menerima suap dari perusahaan pengembang perumahan. Selain penyuapan, dia juga dinilai terbukti melakukan penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan.

e.Xiao Hongbo, pejabat bank (37 th).
Xiao Hongbo dihukum mati pada 2001. Xiao bekerja sebagai manajer cabang Bank Konstruksi China, salah satu bank BUMN. Dia dinilai telah merugikan bank itu senilai Rp 3,9 miliar. Xiao menggunakan uang korupsi itu untuk membiayai 8 pacarnya. Dia juga menggunakan uang itu untuk bergaya hidup mewah. Dia dihukum mati pada 2001. Saat itu, 8 pacarnya menangisi kepergian bankir yang royal tersebut.

f.Cheng Kejie, Wakil ketua Kongres Rakyat Nasional.
Cheng Kejie sebenarnya sudah meminta pengampunan kepada Presiden Zhu Rongji. Namun upaya itu tak digubris, hukuman mati tetap digelar pada tahun 2000. Cheng terbukti menerima suap US$ 5 juta. Bukan hanya Cheng, istrinya pun Li Ping dipenjara. Pengadilan juga menyita seluruh harta kekayaan milik pasangan itu.

g.Hu Chang-qing, Pejabat Provinsi Jiangxi.
Hu terbukti menerima suap berupa mobil dan uang mencapai Rp 5 miliar. Selama menjabat dia pun terbukti ikut bermain-main dalam proyek pemerintah. Vonis pengadilan berupa hukuman mati pun diberikan kepadanya dan dieksekusi pada tahun 2000.

h.Wen Mengjie, Mantan Direktur Departemen Informasi Teknologi ABC Cabang Beijing.
Wen Mengjie diketahui bersalah menerima suap senilai 10,73 juta yuan atau 1,4 juta dolar AS selama bank tersebut melakukan pembelian perlengkapan elektronik serta perangkat lunak komputer dari Februari 1999 hingga Februari 2004. Mantan pejabat berusia 50 tahun itu, juga diketahui menggelapkan sekitar 4,32 juta yuan atau 570 ribu dolar AS dari perusahaannya selama pembelian anjungan tunai mandiri (ATM). Kasus Wen tersebut terungkap karena pembelian rumah tinggalnya dengan jumlah uangnya sangat besar dan ekstrim. Wen ditangkap setelah diketahui melalui sirkuit kamera televisi secara dekat di sebuah bank ketika dirinya tampak menggunakan kaca mata hitam dan menyebut dirinya Wu yang akan membayar harga rumah senilai jutaan yuan dalam sebuah kantong besar yang berisi penuh uang. Pihak penyidik mengatakan Wen telah membeli tiga rumah di timur laut Beijing pada November 2002 dengan uang yang diperoleh dengan cara yang tidak rasional.

i.Zhou Zhenhong, Mantan Kepala Departemen Fron Persatuan Kerja (UFWD) di Provinsi Guangdong.
Zhou Zhenhong berusia 56 tahun mengaku menerima suap sebesar 24,6 juta yuan atau sekitar empat juta dolar (setara dengan 46,6 miliar rupiah) antara tahun 2002 hingga 2011. Pengadilan tinggi di Henan, China tengah menyatakan bahwa Ia dihukum mati dengan masa penangguhan dua tahun, bentuk hukuman yang biasanya akan diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Zhou juga dinyatakan bersalah karena memiliki aset yang tidak bisa dijelaskan bernilai lebih dari 37 juta yuan atau sekitar 70 miliar rupiah. Ia dinyatakan menerima suap dari 33 orang untuk memberi imbalan promosi pekerjaan, kesepakatan bisnis dan terpilih dalam kedudukan politik tertentu. Nilai korupsinya sangat besar dan jangka waktunya juga sangat panjang.

j.Wey Pungyan, Pajabat Senior di Kementerian Energi China.
Investigator antikorupsi di China melaporkan bahwa pihaknya telah menyita uang tunai sebesar USD33 juta (Rp396 miliar) di kediaman Wey Pungyan. Wey Pungyan merupakan tersangka utama dalam kasus ini. Ini merupakan kasus korupsi terbesar di China. Wey sendiri didakwa atas tuduhan korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan jabatan. Secara otomatis, ia juga telah merugikan keuangan negara.

k.Huang Sheng, Mantan Wakil Gubernur Provinsi Shandong sebuah provinsi di bagian timur China.
Huang Sheng berhasil dibawa ke meja hijau oleh tim penyelidik korupsi setelah ditemukan bukti-bukti skandalnya melalui perempuan-perempuan simpanan Huang. Huang dituduh menerima suap dari beberapa proyek yang dijalani pemerintah setempat. Huang juga sempat merobohkan bangunan bangunan real estate yang telah dibangun oleh beberapa perusahaan. Huang didakwa menerima suap senilai US$ 2 juta atau tidak kurang dari 20 miliar Rupiah. Atas perbuatannya ini Huang di vonis bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup dan seluruh assetnya disita. Dana haram itu juga dimanfaatkan Huang untuk membahagiakan 46 selirnya yang terkenal dengan gaya hidupnya yang glamor. Setelah semua tuduhan skandal ini muncul Huang dikeluarkan dari Partai Komunis China pada 25 Juni 2012.

l.Lei Zhengfu, Mantan Pejabat Partai Komunis China yang juga merupakan mantan Sekretaris Daerah Chongqing.
Lei Zhengfu di dakwa menerima suap dan juga terlibat dalam skandal seks dengan seorang wanita muda berusia 18 tahun. Lei (55) terekam kamera video sedang melakukan hubungan seks dengan istri mudanya yang berusia 18 tahun. Rekaman itu kemudian beredar di jejaring sosial China. Peredaran video itu ternyata sebuah upaya dari seorang pengembang yang berniat untuk memeras Lei agar memberikan keuntungan komersial baginya. Akibat video ini, Lei dipecat dari jabatannya. Partai Komunis China tak memperkenankan pejabatnya memiliki istri muda sehingga video skandal seks Lei oleh banyak orang dianggap sebagai simbol penyalahgunaan wewenang dan korupsi di kalangan pejabat. Hakim menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara dan denda sebesar 48.000 dollar AS.

m.Tian Xueren, Mantan Wakil Gubernur Provinsi Jilin di China Timur Laut.
Tian Xueren dihukum karena menerima suap senilai lebih dari 19 juta yuan (Rp 34,5 miliar). Tian membantu sejumlah orang dan perusahaan untuk mengamankan pinjaman bank, kontrak, dan promosi sebagai imbalan atas suap antara tahun 1995 dan 2011, yang pada saat itu sedang memangku sejumlah jabatan publik, yaitu Ketua dari Bank of Jilin yang merupakan bank pemerintah, dan Wakil Gubernur Provinsi Jilin. Tian divonis hukuman penjara seumur hidup.

n.Liu Tienan, Mantan Wakil Kepala Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi.
Liu Tienan adalah Wakil Kepala Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi sebelum dicopot pada Agustus 2013 karena kasus suap yang dilakukannya. Ia divonis penjara seumur hidup karena terbukti menerima suap hampir 6 juta dolar AS atau sekitar Rp 74 miliar. Pengadilan di kota Langfang menyatakan ia terbukti bersalah menerima suap sekitar 35,6 juta yuan sebagai imbalan atas pemberian kemudahan-kemudahan kepada para pengusaha. Pengadilan memandang bahwa Liu Tienan, sebagai pegawai negeri, menyalahgunakan posisinya untuk mencari keuntungan bagi orang lain, secara tidak sah menerima uang tunai atau hadiah dari orang-orang lain langsung kepada dirinya atau melalui putranya Liu Decheng. Selain hukuman penjara seumur hidup, semua hak politik Liu Tienan dicabut. Selain itu, seluruh harta kekayaannya juga disita pihak berwenang. Laporan-laporan menyebutkan kejahatan Liu terungkap ketika seorang perempuan simpanannya membeberkan kepada wartawan mengenai aktivitas bisnis ilegalnya dan juga kualifikasi akademiknya yang palsu.

o.Zhang Xinhua, seorang Kepala Perusahaan Negara.
Pemerintah China menjatuhkan hukuman mati kepada Zhang Xinhua atas kasus korupsi senilai hampir 400 juta yuan (Rp 799 miliar). Zhang Xinhua bersalah atas penyuapan dan penggelapan dana. Zhang diketahui telah menggelapkan aset perusahaan senilai lebih dari 280 juta yuan sejak tahun 2003. Dia juga telah menerima suap senilai 95 juta yuan. Zhang merupakan mantan General Manager Baiyun Industrial and Agricultural Corporation.

p.Xu Maiyong, mantan Wakil Walikota Hangzhou.
Xu Maiyong divonis mati pada 2011, karena terbukti menerima suap jutaan dollar. Xu yang berusia 52 tahun dieksekusi pada Juli 2011. Xu kerap melakukan intervensi dan bermain dalam proyek-proyek di wilayahnya, Hangzhou, kawasan di China Timur yang tengah berkembang. Selain bermain dalam proyek, dia juga ikut membantu pengurangan pajak. Dia terbukti menerima suap sinilai US$ 22,4 juta.

3.7.Hal yang dapat Diteladani dan Perbandingannya dengan Indonesia
China, negeri komunis, yang katanya “tak ber-Tuhan,” tapi justru di sana korupsi tidak dibiarkan merajalela. Bandingkan dengan Indonesia yang selalu membanggakan diri sebagai negeri ber-Tuhan dan beragama tapi pejabat dan pengusahanya, yang semuanya memeluk agama, malah memiskinkan bangsa dengan korupsi.
China bisa dijadikan salah satu contoh ideal bagi Indonesia dalam bidang pemberantasan korupsi. China, walaupun tidak sedemokratis Indonesia, namun tetap memiliki badan penegak hukum yang ditujukan untuk memberantas korupsi. Hal ini menunjukkan keadaan pemerintahan China yang sangat berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
Ada sebuah kasus tentang seorang manajer bank China dieksekusi mati karena korupsi. Ia memakai uang hasil korupsinya untuk membiayai delapan perempuan yang jadi pacarnya. Besaran jumlah korupsinya “cuma” Rp 3,9 miliar. Bandingkan dengan pejabat Indonesia yang korupsi ratusan miliar tapi cuma dihukum beberapa tahun, bahkan tak jarang pula pejabat yang didakwa korupsi bisa bebas dari jeratan hukum.
Cheng Kejie, pejabat tinggi Partai Komunis China, dan Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, Hu Chang-ging, juga telah dihukum mati karena menerima suap lima dolar AS. Tak hanya itu, lebih dari 33 ribu polisi pun dipecat hanya dalam waktu empat bulan pada tahun 2003. Mereka dipecat karena menerima suap, mabuk, membawa senjata di luar tugas, berjudi, dan bekerja di bawah standar.
Maka wajar bila aktivis sering berkata agar bangsa-bangsa belajar anti-korupsi dari RRC. Dalam tempo singkat, periode 2001 hingga 2005 saja, diberitakan sudah lebih dari empat ribu orang di China yang dihukum mati, termasuk karena korupsi. Prestasi membasmi korupsi ini mulai tampak setelah sumpah yang terkenal diucapkan Perdana Menteri Zhu Rongji saat dilantik 1998: ”Berikan kepadaku 100 peti mati; maka 99 untuk koruptor dan satu untukku bila aku juga korupsi.” Orasi itu bukan asal bunyi dan asal janji, kini terbukti ribuan orang di China telah dieksekusi mati karena kasus korupsi. Korupsi di China dianggap sebagai kejahatan besar. Bukan hanya bisa menghancurkan moral, tetapi dianggap mampu membunuh solidaritas hingga merusak infrastruktur. Bahkan bisa pula membunuh banyak orang atau setidak-tidaknya memarjinalkan warga tertentu, merusak tatanan, hingga memperkokoh perbedaan kelas. Oleh karena itu, koruptor layak dihukum mati.
Ketegasan membersihkan pemerintahan dari perbuatan laknat bernama korupsi itu plus penegakan hukum, dalam pandangan Zhu, akan menjalankan roda ekonomi bersemangat sosial-pasar sebagai bagian dari transformasi modern China di lapangan pasar dunia. Dengan hukum yang jelas, pemain ekonomi dari segala mata angin akan terpancing tanpa waswas masuk ke negeri itu.
Segi inilah yang membedakan reformasi di China dan reformasi di Indonesia. Reformasi di China dengan tindakan merupakan operator bagi transformasi modern China ke arah positif atau dengan kata lain political action terhadap pelaku kejahatan korupsi di China sangat kuat.
Hal ini dapat dilihat dari contoh nyata upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah China antara lain sebagai berikut:
a.Baru-baru ini, nama-nama dan gambar pejabat negara yang korup dipajang dalam sebuah pameran di Beijing.
b.Warga Negara China dididik agar membenci koruptor, melalui game online, dimana para pejabat yang korup boleh dibunuh dengan senjata, ilmu hitam, atau disiksa.
c.Pemerintah China mengeluarkan larangan iklan berisi ajakan untuk membeli barang mewah di radio dan televisi. Langkah ini diambil oleh pemerintah negeri tirai bambu tersebut untuk mencegah korupsi dan gaya hidup mewah yang menghinggapi masyarakat China, setelah pertumbuhan ekonomi mereka terus meningkat.
d.Pemimpin Partai Komunis Baru, Xi Jinping, telah berulang kali melarang tampilan mewah dalam keseharian partai dan fungsi militer. Larangan ini muncul bersamaan dengan janji pemerintah yang akan mengurangi celah antara kalangan kaya dan miskin di negara tersebut.
e.Menaikkan upah minimum gaji di perkotaan sebesar 40% di tahun 2015. Pemerintah kala itu mengatakan reformasi diperlukan untuk membuat distribusi pendapat lebih merata.
f.Seluruh pejabat dan staf badan antikorupsi Partai Komunis China dilarang memiliki kartu diskon atau kartu-kartu fasilitas VIP lainnya sebagai bagian dari upaya menekan kebiasaan korup para anggota partai dan pejabat Negara. Aneka kartu diskon atau kartu VIP ini biasanya diberikan para pengusaha kepada pejabat partai dan pejabat pemerintahan, yang memberikan aneka keistimewaan seperti potongan harga melebihi promosi umum di toko-toko atau restoran dan yang semacamnya. Kartu-kartu ini menjadi simbol hubungan yang rawan penyelewengan antara pengusaha dan pejabat partai atau pemerintah.
Melihat hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen pemerintah yang sangat kuat adalah kunci utama dari pemberantasan korupsi di China. Selain itu, komitmen pemerintah China ini juga dibuktikan dengan beberapa hal misalnya; amandemen undang-undang/peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pemberian hukuman mati secara tegas kepada para pelaku korupsi, penghapusan/peniadaan remisi serta dilakukannya beberapa hal di dalam kehidupan sehari-hari untuk menyebarkan ide bahwa korupsi itu dilarang. Hukuman mati, walaupun belum dapat menghilangkan perilaku korupsi sepenuhnya, terbukti secara signifikan mampu menguranginya. Dengan berkurangnya korupsi di China serta penegakan hukum yang ketat terhadap koruptor, kesejahteraan masyarakat China meningkat, dan perekonomian China diprediksi segera menggusur Amerika Serikat yang saat ini berada di puncak. Indonesia dapat mengambil banyak contoh dari usaha China dalam melaksanakan pemberantasan korupsi.

4. KESIMPULAN
1.Tindak pidana korupsi telah menjadi isu sosial dan politik utama di China sejak tahun 1978. Bahkan, sejak zaman kekaisaran, korupsi telah tumbuh dengan subur di negara China. Tindakan korupsi di China erat kaitannya dengan tradisi guanxi atau bisa disebut juga dengan koneksi. Suap menyuap ataupun lewat “jalan belakang” merupakan praktek-praktek yang biasa dilakukan.

2.Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah China untuk memberantas korupsi. Diantaranya yaitu dengan:
a.Memberlakukan sunshine policy, yaitu kebijakan yang mengharuskan para petinggi partai, pejabat, dan pegawai pemerintah untuk melaporkan hal-hal pribadi seperti membangun atau membeli rumah, mengirim anak belajar ke luar negeri sampai upacara pernikahan anak untuk menjaga stabilitas dan integrasi sistem politik.
b.Memberikan hukuman yang berat bagi koruptor.
c.Melaksanakan shuanggui, yaitu sebuah cara kerja yang memadukan investigasi yang ketat dengan penyiksaan dan tekanan fisik maupun mental yang tajam, dengan tujuan agar target mengaku.
d.Menggunakan human flesh search engines, yaitu informan yang berasal dari rakyat biasa, dimana rakyat dapat mengirimkan bocoran kelakuan pejabat melalui surat tanpa nama. Surat bisa dikirim kepada setiap hari di kantor pemerintah.

3.Terdapat dua lembaga penting yang berperan dalam pemberantasan korupsi di China, yaitu di partai dan di pemerintahan. Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) merupakan badan pemeriksaan disiplin dalam Partai Komunis China sementara dalam pemerintahan Pemerintah RRC mendirikan Biro Pencegahan Korupsi Nasional (NBCP / National Bureau for Corruption Prevention) pada September 2007.

4.Komitmen pemerintah yang sangat kuat adalah kunci utama dari pemberantasan korupsi di China. Selain itu, komitmen pemerintah China ini juga dibuktikan dengan beberapa hal misalnya; amandemen undang-undang/peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pemberian hukuman mati secara tegas kepada para pelaku korupsi, penghapusan/peniadaan remisi serta dilakukannya beberapa hal di dalam kehidupan sehari-hari untuk menyebarkan ide bahwa korupsi itu dilarang.

5.Dengan berkurangnya korupsi di China serta penegakan hukum yang ketat terhadap koruptor, kesejahteraan masyarakat China dapat meningkat, dan perekonomian China diprediksi dapat segera menggusur Amerika Serikat yang saat ini berada di puncak. Indonesia dapat mengambil banyak contoh dari usaha China dalam melaksanakan pemberantasan korupsi.

DAFTAR REFERENSI
[1]Lewis, Margaret K. 2011. Leniency and Severity in China’s Death Penalty Debate. Columbia Journal of Asian Law Vol. 24, no.2: 303-332.
[2]Chan, Kim-Man. 1999. Corruption in China: A Principal-Agent Perspective. Handbook of Comparative Public Administration in the Asia-Pacific Basin. https://books.google.co.id/ books?id=N0k21c6pQPMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false (diakses tanggal 20 Juni 2015).
[3]Criminal Law of the People’s Republic of China. 1997. http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm (diakses 20 Juni 2015).
[4]Anti-corruption Campaign in China. https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-corruption_ campaign_in_China (diakses 20 Juni 2015).
[5]China Ex-Rail Minister Given Suspended Death Sentence. 8 Juli 2013. http://www.bbc.com /news/world-asia-china-23222240 (diakses 20 Juni 2015).
[6]China Rail Official Given Death Sentences for Corruption. 17 Oktober 2014. http://www.bbc. com/news/world-asia-china-29655466 (diakses 20 Juni 2015).
[7]Chen, Andera. 2014. Senior Guangdong Official Zhou Zhenhong Gets Suspended Death Sentence for Graft. 28 Februari 2014. http://www.scmp. com/news/china/article/1437111/senior-guangdong-official-zhou-zhenhong-sentenced-death-graft (diakses 20 Juni 2015).
[8]China Executes Corrupt Hangzhou and Suzhou Officials. 19 Juli 2011. http://www.bbc.com/ news/world-asia-pacific-14197485 (diakses 20 Juni 2015).
[9]China Daily. 2011. Officials in Key Sectors Lured by Corruption. 30 Mei 2011. http://www.china.org.cn/china/2011-05/30/ content_22668833.htm (diakses 20 Juni 2015).
[10]Former SFDA Chief Executed for Corruption. 10 Juli 2007. http://www.chinadaily.com.cn/ china/2007-07/10/content_5424937.htm (diakses 20 Juni 2015).
[11]Chinaview. 2008. Former Beijing Court President Given Suspended Death Sentence for Bribery. 31 Oktober 2008. http://nigeria2. mofcom.gov.cn/article/Chinanewss/200810/20081005864461.shtml (diakses 20 Juni 2015).
[12]Nelson, Katie. 2014. China Considers Lessening Number of Crimes Punishable by Death. 28 Oktober 2014. http://shanghaiist.com/2014/ 10/28/china-considers-lessening-number-of-crimes-punishable-by-death.php (diakses 20 Juni 2015).
[13]Nelson, Katie. 2014. 73% Support Death Penalty in Corruption Cases: Survey. 5 November 2014. http://shanghaiist.com/2014/11/05/73-percent-support-death-penalty-in-corruption-cases.php (diakses 20 Juni 2015).
[14]Transparency International. 2015. Corruption Perception Index. http://www.transparency.org/ research/cpi/overview (diakses 20 Juni 2015).
[15]Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
[16]Bahri, Samsul, Muh Irfan, Almuhiba, La Ilu, dan Apriadin. Perbandingan Administrasi Negara.

Slippery Slope Framework - Kepatuhan diantara Trust dan Power

2015-07-04T20:35:00.001-07:00

Dalam Slippery Slope Framework Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) diungkapkan bahwa terdapat dua dimensi utama yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Dua dimensi tersebut adalah kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan kewenangan otoritas pajak itu sendiri. Dalam teori ini, diasumsikan kepatuhan perpajakan dapat dicapai melalui peningkatan level kepercayaan masyarakat dan kewenangan otoritas pajak. Interaksi antara perubahan level kepercayaan masyarakat dan kewenangan otoritas pajak juga memberikan hasil yang berbeda di beberapa variasi tingkatan.

Kerangka hubungan antara dimensi kepercayaan, kewenangan, dan kepatuhan perpajakan sendiri digambarkan dalam sebuah grafik tiga dimensi. Dapat dideskripsikan bahwa, ketika kondisi kepercayaan masyarakat rendah dan kewenangan otoritas pajak lemah, maka masyarakat akan cenderung untuk memaksimalkan kesempatan mereka dengan melakukan penghindaran pembayaran pajak, sehingga membawa tingkat kepatuhan perpajakan menjadi rendah
Kondisi kepatuhan berubah ketika terjadi perubahan tingkat kewenangan otoritas pajak ke arah yang lebih tnggi walaupun kepercayaan berada di tingkat yang rendah. Peluang masyarakat untuk menghindari pajak menjadi lebih kecil akibat peningkatan kewenangan, sehingga terjadi peningkatan kepatuhan pajak. Namun, peningkatan kepatuhan ini tidak bersifat sukarela. Tercipta sebuah kepatuhan yang dipaksakan karena peningkatan kewenangan otoritas pajak yang dapat berupa penambahan jumlah pemeriksaan dan sanksi akan membuat masyarakat takut pada konsekuensi hukum ketika melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, pada kondisi ini dapat juga muncul persepsi lain dari masyarakat bahwa peningkatan kewenangan otoritas pajak merupakan sinyal rasa tidak percaya pemerintah. Wajib pajak akan merasa bahwa kerelaannya dalam membayar pajak tidak mendapat apresiasi dari pemerintah. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan karena seringkali masyarakat yang patuh yang diperiksa sedangkan wajib pajak yang tidak patuh mungkin tidak tersentuh pemeriksaan. Peningkatan kewenangan dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan memaksa serta membuat kepercayaan masyarakat mereka terhadap otoritas akan menurun dan menyebabkan turunnya tingkat kepatuhan perpajakan sehingga menimbulkan iklim yang antagonistik.

Berbeda dengan sisi kanan depan sebagaimana dalam model kerangka tiga dimensi, ketika kewenangan otoritas pajak ada pada kondisi rendah, masyarakat akan mengikuti panggilan hati untuk memenuhi kewajiban sipil mereka dengan sukarela membayar pajak. Kepatuhan akan meningkat seiring perubahan kenaikan kepercayaan masyarakat. Berbeda dengan karakteristik perubahan peningkatan kewenangan, peningkatan kepercayaan membangun sebuah iklim yang bersifat sinergis antara otoritas pajak dengan masyarakat.

a. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Otoritas Pajak

Kepercayaan masyarakat menurut Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak. Definisi kepercayaan yang dibangun oleh Kirchler ini berdasarkan konsep kepercayaan sosial yang menurut Tyler (2003). Kepercayaan sosial itu sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat hubungan positif antara kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan perpajakan (Torgler 2003; Torgler dan Schneider 2005). Sebuah penelitian besar yang dilakukan oleh Murphy (2004) juga memberikan dukungan terhadap hasil penelitian Togler. Murphy melakukan analisis terhadap survey pada 2.292 penghindar pajak yang ada di Australia dan menemukan bahwa kepercayaan masyarakat yang tinggi memberikan nilai resistensi yang kecil pada otoritas pajak sehingga memberikan pengaruh pada peningkatan kepatuhan pajak.

Penelitian tersebut juga menekankan fungsi penting kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Adapun penelitian yang penting lainnya dilakukan oleh Richardson (2008), perbandingan pada 47 (empat puluh tujuh) negara berbeda menunjukan ada hubungan negatif antara kepercayaan pada pemerintah dan penghindaran pajak. Ini memberikan arti bahwa semakin rendah tingkat kepercayaan masyarakat memberikan efek pada tingginya tingkat penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008), rasa saling percaya antara otoritas pajak dan wajib pajak mengarahkan pada iklim yang sinergis. Dalam iklim sinergis, otoritas pajak percaya bahwa masyarakat membayar pajak mereka dengan jujur, sehingga otoritas pajak memperlakukan mereka dengan sopan dan hormat. Pada akhirnya wajib pajak percaya bahwa pemerintah dan otoritas pajak memberikan pelayanan yang baik bagi mereka sehingga wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara patuh dan benar.

b. Kewenangan Otoritas Pajak

Kewenangan otoritas pajak menurut Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) adalah persepsi wajib pajak terhadap kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran pajak. Beberapa temuan empiris mengenai kewenangan otoritas pajak ini berhubungan dengan temuan tentang pengaruh pendapatan, tarif pajak, probabilitas pemeriksaan, denda, dan audit berulang. Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran bahwa efek penegakan berupa peningkatan kewenangan melalui banyak faktor dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Namun, dalam beberapa penelitian (Andreoni, Erard, dan Feinstein 1998; Fischer, Wartick, dan Mark 1992; Frey 2003), efek jera dari peningkatan kewenangan otoritas pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Dengan begitu, dalam melihat dimensi kewenangan otoritas pajak kita harus melihat tidak hanya dari sisi objektifitas otoritas pajak yang berupa peningkatan-peningkatan kewenangan (kenaikan tarif, probabilitas audit, denda, dan lain sebagainya), namun juga dari subjektifitas pembayar pajak dalam bentuk persepsi yang menilai sejauh mana otoritas pajak mampu mendeteksi kecurangan pajak dan mencegahnya sedini mungkin.

Persepsi dari pelaksanaan kewenangan otoritas pajak yang berlebihan menyebabkan rasa saling tidak percaya antara otoritas pajak dan wajib pajak sehingga membentuk iklim pajak yang antagonistik. Di dalam sebuah iklim antagonistik, otoritas pajak bertindak dengan asumsi bahwa wajib pajak menghindari pajak ketika mereka memiliki kesempatan untuk itu. Maka, otoritas pajak menggunakan pemeriksaan yang ekstensif dan hukuman yang berat untuk memaksa wajib pajak membayar dengan jujur. Sebagai respon terhadap itu, wajib pajak akan merasa dihukum oleh otoritas dan berusaha untuk melarikan diri dari kewajiban perpajakan.

Specification Review Xiaomi Mi Note

2015-07-03T08:17:00.002-07:00

Xiaomi, brand handphone yang lagi booming akhir-akhir ini. Jujur saya adalah salah satu mi fans (istilah fans xiaomi). Saya pakai produk xiaomi mi2s waktu pertama kali saya kenal xiaomi. Handphone mi2s sendiri saat itu harganya sekitar 3.5 jt an dengan spesifikasi setara Samsung Galaxy S4 yang dibandrol 4-5 jt an. Setelah pakai mi2s, saya downgrade hape saya jadi redmi 1s, walaupun murah dan spesifikasi di bawah mi2s, namun saya tetap puas. Harga murah dengan spesifikasi mumpuni adalah salah satu yang jadi daya tarik xiaomi, selain itu OS MIUI yang lain daripada yang lain juga mencuri hati saya.

Saat ini saya ada rencana mengganti handphone, tapi mungkin masih nunggu momen yang tepat. Saya lagi memantau salah satu flagshipnya Xiaomi yaitu Mi Note. Handphone ini speknya luar biasa dan harganya jauh dibawah pesaingnya yang sekelas yaitu galaxy note 4. Di bandrol dengan harga 5 juta an, ini sangat menggiurkan. Modelnya pun gak kalah keren dengan Note 4, malah menurut saya Mi Note ini lebih keren dan berkelas. Buat yang penasaran dengan spesifikasinya ini saya kasih tau ya spesifikasi andalannya:

Processor: Qualcomm Snapdragon 801 2.5 Ghz
RAM: 3 GB
Internal Storage: 16/64 Gb
Camera: Rear 16 Megapixel-Front 4 Megapixel
SIM: Dual SIM (Penting banget ni)
Jaringan: Sudah mendukung 4G
Batere: 3000 mAh
Screen: 1920x1080 HD Display

Dengan spesifikasi mentereng di atas dan model yang oke banget menurut saya, ni handphone bikin saya ngiler, pengen c beli langsung dari China. Cuma masih kapok sama ribetnya bea cukai di Indonesia. Belum lagi garansi yang harus klaim kesana kalo ada apa-apa. Jadi saya masih nunggu momen Mi Note ini launching resmi di Indonesia. Moga-moga aja cepet ada, soalnya di India udah resmi guys.

Jessica Hagy-The Art Of War Visualized (Sun Tzu)

2015-06-18T01:09:00.003-07:00

Yak, mw share dikit ni, buku tentang pompa air simizu, eh maksudnya sun tzu, #garing
Jadi disini saya ingatkan lagi ya, ini niatnya bukan untuk pembajakan, tapi untuk kemaslahatan para mahasiswa yang lagi bingung cari buku untuk referensi kuliahnya.
Buku ini dipakai saya untuk mata kuliah kepemimpinan, jadi kalo kata pak dosen, strategi sun tzu itu gak cuma bisa dpakai untuk perang tapi bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ataupun dalam lingkungan bisnis.

Review sedikit tentang buku karangan Jessica Hagy ini:
Buku ini ringkas dan enak dibaca, karena satu halaman itu isinya mungkin cuma beberapa paragraf aja, kadang ada yang isinya cuma 1 kalimat. kenapa kok bisa gt, ini karena buku visualisasi, jadi banyak gambar, gambarnya memvisualisasikan apa yang sun tzu maksud dalam bukunya. Kalo buat saya baca buku ini, kadang untuk mengartikan gambar tertentu diperlukan perenungan yang mendalam, soalnya agak sedikit membingungkan, mungkin kalo diberikan contoh lebih enak kali ya. Tapi overall buku ini asik kok buat dibaca kala senggang untuk memperluas wawasan stratejik kita.
Namun, kalo masalah kepimpinan ini memang untuk aplikasinya rada susah, klo menurut saya pribadi hal yang berhubungan dengan kepemimpinan itu sangat erat kaitannya dengan kepribadian jadi yang susah itu adalah gimana cara merubah kepribadian yang bukan pemimpin menjadi seorang pemimpin, secara merubah kepribadian yang simpel dan sederhana aja kita susah apalagi sesuatu yang evolusioner.

LINK DOWNLOAD
Buku Jessica Hagy-The Art Of War Visualized (Sun Tzu)

Nine Situation Sun Tzu | 9 Situasi - Strategi Sun Tzu

2015-06-18T00:24:00.001-07:00

Menurut Sun Tzu, seni perang memiliki sembilan jenis situasi:

1. Situasi dispersif;

2. Situasi mudah;

3. Situasi berselisih;

4. Situasi terbuka;

5. Situasi intersecting-highways;

6. Situasi serius;

7. Situasi sulit;

8. Situasi hemmed-in ground;

9. Situasi putus asa.

Berikut adalah gambaran umum dari 9 (Sembilan) situasi tersebut di atas:

Ketika pemimpin berperang di wilayahnya sendiri, itu adalah situasi dispersif. Ketika ia telah merambah ke wilayah musuh, tetapi ada jarak yang besar, itu adalah situasi lancar. Wilayah yang memberikan keuntungan besar dari kedua sisi itu adalah situasi kontroversial. Seorang pemimpin dengan lingkungan yang berhasil melatih dan mendidiknya dengan baik dan ketika keluar ke dunia luar dia menemukan lingkungan yang tidak menantang baginya, maka kemampuannya tidak akan bermanfaat. Dia akan menemukan keberhasilan ketika dia menawarkan “peperangan” guna menjadikannya lebih dari situasi saat itu.
Situasi di mana masing-masing pihak memiliki kebebasan bergerak adalah situasi terbuka. Situasi ini membentuk kunci untuk tiga pihak yang berdekatan, sehingga ia yang pertama menempati memiliki sebagian besar kekuasaan untuk memerintah, inilah situasi intersecting-highways. Situasi terbuka adalah situasi dimana setiap pihak memiliki kebebasan berdiplomasi dan bertransaksi. Ketika salah satu pihak memiliki kekuasaan lebih, terjadilah situasi saling mempertahankan wilayah dan terus berdiplomasi dan bertransaksi saling-silang. Jadilah situasi intersecting-highways.
Ketika tentara telah merambah ke wilayah jantung musuh, mereka meninggalkan sejumlah benteng di belakang, itu adalah situasi yang serius. Hutan, pegunungan, ceruk curam yang kasar, rawa-rawa, dan semua wilayah yang sulit dilintasi: Ini adalah situasi sulit.Ketika anak buah kita telah masuk ke wilayah musuh dan meninggalkan wilayah kita dengan pertahanan seadanya, ini menjadi situasi yang serius. Maksudnya, perlu perencanaan dan perhitungan timing yang tepat. Langkah kita mendekati wilayah musuh dengan pelan karena menghadapi banyak rintangan adalah situasi yang sulit. Namun, jika kita bisa bertahan dalam situasi serius di wilayah kita serta situasi sulit bersama perjalanan menuju wilayah musuh, ini menjadi pantas diperjuangkan. Jika kita berhasil, kemenangan kita berlipat ganda, yaitu wilayah kita selamat, dan musuh dapat ditaklukkan meski dengan sumber daya yang tidak berlimpah. Atau dengan kata lain, kita memiliki pencapaian yang tinggi.
Situasi yang berhasil dicapai melalui ngarai sempit, dan kita hanya bisa mundur dengan jalan berliku-liku, sehingga sedikit saja jumlah musuh akan cukup untuk menghancurkan tubuh besar anggota kita: inilah situasi hemmed-in ground.
Situasi di mana kita hanya bisa diselamatkan dari kehancuran dengan cara pertempuran terus-menerus, adalah situasi putus asa. Situasi hemmed-in ground adalah situasi dimana kita telah berhasil setengah jalan menuju wilayah jantung musuh melalui jalan yang sempit. Kita tidak memiliki jalan kembali. Situasi ini dapat berkembang menjadi situasi putus asa ketika dengan mudah musuh menghancurkan kita dan kita hanya bisa menang dengan mempertahankan endurance untuk bertempur terus-menerus. Agar kita terlepas dari keputus-asaan, kita perlu memposisikan diri dalam situasi yang memungkinkan kita memiliki banyak pilihan. Banyaknya pilihan membuat kita memiliki martabat
Di situasi dispersive/ terpencar, jangan melawan. Di situasi lancar, jangan berhenti. Di situasi kontroversial, jangan menyerang. Di situasi terbuka, jangan mencoba untuk memblokir jalan musuh. Dalam situasi intersecting highways, gandeng sekutu kita. Intinya, ada dua variabel yang harus selalu kita pertimbangkan dalam melangkah, yaitu besar kecilnya pencapaian dan besar kecilnya risiko. Ada tiga pilihan tindakan atas kombinasi dua variabel ini. Saat kemungkinan pencapaian tinggi dan risiko yang mungkin kita tanggung rendah, maka silakan maju. Saat risiko yang mungkin kita tanggung tinggi dan pencapaian hasilnya tidak seberapa, berhentilah. Ketika risiko dan pencapaian sama-sama tinggi, silakan perjuangkan asal jangan sendirian.
Saat situasi serius, berkumpullah di tempat yang sangat mungkin dirampas. Saat situasi sulit, tetap pada barisan. Saat dalam situasi hemmed-in ground, gunakan siasat. Dalam situasi putus asa, lawanlah. Sebagai pejuang, kita harus terus bergerak dan rampas semua yang bisa kita rampas. Situasi ini memaksa kita terus waspada dari ancaman serangan musuh

Pendaftaran CPNS USM STAN 2015

2015-06-17T23:45:00.000-07:00

Logo STAN

Di tempat saya mengajar bimbel banyak banget adik-adik SMA yang menerima isu tentang pendaftaran USM STAN 2015 yang akan segera dibuka beberapa waktu mendatang. Ternyata faktanya memang belum ada pengumuman resmi apakah USM STAN 2015 akan diadakan atau tidak. Formasi jumlah mahasiswa yang akan diterima juga masih belum jelas.

Mengutip dari salah satu wawancara yang dilakukan oleh STAN MEDIA CENTER pada Direktur STAN Bpk. Kusmanadji. Saat diwawancarai pada Jumat, 12 Juni 2015, beliau menyampaikan tanggapannya mengenai kabar penerimaan mahasiswa baru STAN 2015. “Banyak orang yang memanfaatkan (keadaan ini), melakukan penipuan-penipuan dengan mengatas namakan STAN atau Kementerian Keuangan. Saya sendiri sudah mengeluarkan pemberitahuan bahwa belum ada apa pun tentang penerimaan itu". Beliau menjelaskan bahwa hal ini memang selalu ada tiap tahunnya dan dia menyayangkan kelakuan oknum terkait. “Mungkin bisa saja dari mahasiswa, alumni, termasuk (bisa saja) dari pegawai Kementerian Keuangan yang mencari untung dengan cara yang tidak baik,” tuturnya.

Direktur STAN menyatakan bahwa sampai saat ini kepastian USM STAN 2015 masih menunggu keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). “Sampai saat ini kita masih menunggu keputusan Kementerian PAN-RB mengenai penerimaan pegawai,” ungkap Kusmanadji.

Kementerian Keuangan saat ini harus menunggu keputusan dari Kementerian PAN-RB karena masalah penerimaan pegawai menjadi wewenang kementerian tersebut. Saat ini, Kementerian Keuangan juga sedang menunggu keputusan jumlah pasti rencana penerimaan, atau biasa disebut formasi. “Kementerian Keuangan sendiri menetapkan berdasarkan persetujuan Menpan karena Menpan saat ini berhubungan dengan masalah penerimaan pegawai dan kita masih menunggu keputusan soal formasi,” jelas Kusmanadji. Lalu, mengapa pengumuman USM STAN 2015 agak lama? Kusmanadji menjelaskan bahwa hingga saat ini proses masih berjalan dan penyebab lamanya keputusan adalah kebijakan moratorium. “Karena sekarang ada kebijakan moratorium, sehingga sangat selektif dalam memutuskan penerimaan ini,” pungkasnya.

Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandy, sendiri meninjau langsung ke STAN pada Kamis, 4 Juni 2015 dalam rangka menindaklanjuti permintaan dari Kementerian Keuangan karena saat ini Kementerian Keuangan secara riil masih membutuhkan pegawai yang harus direkrut melalui STAN. Yuddy, menurut keterangan Kusmanadji, tidak hanya meninjau ke STAN, tetapi juga ke sekolah yang sejenis dengan STAN. Di hari yang sama (Kamis, 4 Juni 2015), Menteri PAN-RB juga meninjau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) karena ada permintaan yang sama dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Mengenai konsekuensi keterlambatan pengumuman USM STAN ini, Kusmanadji menjelaskan bahwa hal itu tidak berpengaruh pada kurikulum dan beban studi, maupun jumlah dosen dan pegawai. Kusmanadji menambahkan bahwa keterlambatan tersebut dapat saja berpengaruh pada jadwal akademis, yaitu pengadaan kuliah malam dan libur lebaran ditiadakan. “Seandainya Kemenpan setuju penerimaan, harus dirancang lagi segala sesuatunya. Namun, kurikulum dan beban studi tidak dapat berubah. Bisa saja liburan lebaran tidak ada dan ada perkuliahan malam,” jelasnya sambil tersenyum.
“Intinya, kita masih menunggu. Saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak penerimaan. Dari segi kebutuhan, Kemenkeu membutuhkan pegawai dan telah diajukan awal tahun. Kalau kita, ya, ingin penerimaan ini secepatnya, bahkan bahannya sudah disiapkan sejak dua bulan yang lalu. Kalau menurut prosedur, jawaban atas usulan penerimaan ini seharusnya telah diputuskan Maret atau April sehingga dapat diadakan pada bulan Mei. Namun, akibat moratorium, rencana semula tidak dapat terlaksana. Jadi, kita (STAN) ini hanya pabrik yang memroses,” simpulnya.

Di lain pihak, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, melalui Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) juga memberikan beberapa keterangan terkait isu ini, meskipun Sekretaris Jenderal sendiri tidak berani memberikan keterangan langsung dalam wawancara karena tidak ingin mendahului keputusan Menteri PAN-RB. “Hingga saat ini belum ada kepastian dari Menteri PAN-RB dan kami masih menunggu,” ungkap Zuraidah Retno, Kepala Bagian PSDM Setjen Kemenkeu. Usulan penerimaan ini sebenarnya telah diajukan sejak Januari, tetapi belum ada jawaban,” tutupnya.

Untuk adik-adik yang memang berminat sekali untuk masuk STAN, kita tunggu saja informasi resmi lanjutan dari Kementerian Keuangan ataupun STAN itu sendiri. Kita doakan semoga kampus ikatan dinas favorit ini dapat memberikan kabar gembira untuk kita semua (mastin goood)hehe

Paper Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Indonesia | Kampus STAN

2015-03-23T07:15:00.002-07:00

Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Indonesia

ABSTRAK

Akuntansi sosial dan lingkungan yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sustainability Reporting (SR) sudah mulai dijalankan di Indonesia secara mandatory sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulis ingin mengetahui sejauh mana implementasi aturan yang berlaku terkait akuntansi sosial dan lingkungan pada beberapa perusahaan di Indonesia. Penulis melakukan telaah kepustakaan dan mencari beberapa referensi penelitian-penelitian terdahulu sebagai dasar bahan dalam tulisan ini terkait penerapan akuntansi sosial dan lingkungan pada beberapa perusahaan di Indonesia. Kesimpulan yang didapat, diketahui bahwa secara umum perusahaan di Indonesia belum melaksanakan akuntansi sosial dan lingkungan sehingga diperlukan upaya-upaya dari entitas terkait seperti IAI dan Pemerintah untuk menggiring perusahaan di Indonesia lebih disiplin dalam penerapan akuntansi sosial dan lingkungan

PENDAHULUAN
Akuntansi sosial dan lingkungan menjadi perhatian penting akhir-akhir ini, terutama di beberapa perusahaan yang berada pada sektor industri yang bersinggungan langsung proses bisnisnya pada lingkungan. Akuntansi sosial dan lingkungan menjadi hal yang penting karena perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai keuangan kepada investor dan kreditor yang telah ada serta calon investor atau kreditor perusahaan, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan sosial di mana perusahaan beroperasi.
Hubungan antara sebuah perusahaan dengan sosial dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan, terjadi hubungan timbal balik di antara itu semua. Perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lingkungan sosial, lingkungan sosial melakukan konsumsi atas produk/jasa perusahaan, dan lingkungan hidup menyediakan sumber daya produksi bagi perusahaan. Ikatan tersebut menjadi penting dan perlu dijaga, agar perusahaan dapat dengan leluasa menjalankan aktivitasnya.
Selama ini perusahaan hanya menyampaikan informasi mengenai hasil operasi keuangan perusahaan kepada pemakai, tetapi mengabaikan eksternalitas dari operasi yang dilakukannya, misalnya polusi udara, pencemaran air, pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan berita di surat kabar mengenai dampak operasi perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan di mana mereka beroperasi. Bidang akuntansi sebagai salah satu ilmu sosial sudah sewajarnya ikut berkontribusi dalam perbaikan hal-hal negatif di atas, diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yang diungkapkan kepada stakeholder, terutama masyarakat umum sebagai pihak yang banyak terpengaruh oleh eksternalitas negatif operasi perusahaan. Pelaporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan juga dapat diharapkan menjadi pemicu bagi perusahaan lainnya untuk ikut serta melakukan hal serupa untuk perbaikan lingkungan hidup.

KAJIAN PUSTAKA
Bentuk formal pelaporan Akuntansi sosial dan lingkungan adalah corporate social responsibility (CSR) dan sustainability reporting (SR). berdasarkan.
Pengertian CSR sendiri sampai saat ini masih menjadi perdebatan dari para akademisi, namun secara umum CSR dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep pemikiran bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat, lingkungan serta stakeholders dengan memberikan beberapa kontribusi positif agar kehidupan masyarakat, lingkungan, dan stakeholders menjadi lebih baik.
Sustainability Reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan (disclose), serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat dilaporkan pada annual report atau sebagai laporan terpisah dari annual report. Akuntansi CSR dan SR menjadi perhatian perusahaan sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan berusaha untuk memenuhi harapan berbagai pihak yang terkait dalam upaya mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Akuntansi CSR didefinisikan sebagai proses seleksi variable-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran, dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk
mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan
Pada tahun 2000 perhatian terhadap pertanggungjawaban sosial diberikan oleh Global Reporting Initiative (GRI), sebagai bagian dari program lingkungan Perserikatan Bangsa Bangsa, yang memberikan pedoman SR yang meliputi tiga elemen, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang selanjutnya direvisi pada tahun 2002.
Beberapa pedoman GRI antara lain:
1.    Bagian pengantar memberikan informasi mengenai overview tentang sustainability reporting.
2.    Bagian pertama memberikan definisi isi, kualitas, dan batasan laporan.
3.    Bagian kedua memberikan petunjuk mengenai standar pengungkapan dalam SR. Pengungkapan dalam SR meliputi pengungkapan informasi yang relevan dan material mengenai organisasi yang menjadi perhatian berbagai stakeholder. Standar pengungkapan meliputi tiga bagian yaitu, sebagai berikut:
a.    Strategi dan profil perusahaan.
b.    Pendekatan manajemen.
c.    Indikator kinerja yang meliputi ekonomi, lingkungan, dan sosialRegulasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial di Indonesia telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan juga telah diatur SAK. PSAK No. 1 paragraf 9 telah memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan sebagai berikut:
“…Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup (atau nilai tambah), khususnya bagi industry dengan sumber daya utama terkait dengan lingkungan hidup (atau karyawan dan stakeholder lainnya sebagai pengguna laporan keuangan penting)”.
PSAK No. 1 belum mengatur dengan tegas, tetapi mengatur pengungkapan dampak lingkungan. Perlakuan akuntansi dampak lingkungan juga diatur di dalam PSAK No. 32 mengenai Akuntansi Kehutanan dan PSAK No. 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum. PSAK No. 32 dan 33 semestinya sudah memadai untuk mengatur perlakuan akuntansi lingkungan.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur oleh pemerintah melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur upaya dalam kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Pasal 17, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25, Tahun 2007 tentang Penanaman Modal misalnya menyatakan sebagai berikut:
“Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan tertuang dengan jelas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40, Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 menyatakan sebagai berikut:
1.    Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2.    Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3.    Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.    Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya oleh Anggraini (2006) ditemukan bahwa Perusahaan yang terdaftar di BEI sebagian besar telah mengungkapkan kinerja ekonomi berupa tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya, yaitu dalam bentuk pemberian uang pesangon, pensiun, dan bonus. Pengungkapan ini dilakukan karena adanya tekanan dari pemerintah dan profesi akuntan, berupa surat keputusan No. Kep-150/Men/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan, serta PSAK No. 57 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sebagian besar perusahaan perbankan dan asuransi (lebih dari 50%) mengungkapkan informasimengenai praktik kerja, yaitu informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam pengembangan sumber daya
manusia. Selain itu, perusahaan juga sudah mengungkapkan kegiatan-kegiatan sosial, berupa pemberian sumbangan, serta tanggung jawab perusahaan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk memenangi persaingan yang semakin ketat. Namun, masih sedikit perusahaan yang melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan.
Penelitian lain yang terkait dengan akuntansi lingkungan dipublikasikan juga olehJa'far S. dan Arifah (2006) Ja'far S. dan Arifah (2006) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasrkan jawaban kuesioner, mereka menemukan adanya tindakan proaktif pihak manajemen untuk melakukan manajemen lingkungan dan rata-rata kinerja lingkungan mereka cukup tinggi. Sementara itu manajer mempersepsikan bahwa dorongan manajemen lingkungan yang dilakukan pihak eksternal berada pada level sedang. Dari 53 perusahaan sampel, 20 perusahaan menerbitkan environmental disclosure dalam annual report. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut beberapa perusahaan telah mengungkapkan aktivitas sosial karena dorongan persaingan yang semakin ketat dan adanya peraturan yang mewajibkan. Namun, pengungkapan aktivitas lingkungan masih sedikit
dilakukan. Suharto (2004) menyebutkan beberapa kesulitan manajemen keuangan untuk melaporkan kewajiban lingkungan, yaitu sebagai berikut:
1.    Permintaan atas pengungkapan informasi lingkungan dalam pelaporan keuangan belum ada secara tegas.
2.    Biaya dan manfaat dalam rangka menyajikan informasi lingkungan dalam laporan keuangan dirasakan tidak seimbang oleh perusahaan.
3.    Pengenalan kewajiban bersyarat.
4.    Kesulitan dalam mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan.
Penerapan akuntansi sosial dan lingkungan belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia. Khususnya akuntansi lingkungan, berdasarkan hasil penelitian perusahaan publik di Indonesia, masih sedikit perusahaan yang melaporkannya dalam annual report.
Sampai dengan saat ini, dalam upaya untuk memiliki pedoman pelaporan SR di Indonesia, IAI diharapkan dapat menyusun standard an pedoman SR. Adanya standar yang baku dan bersifat mandatory mengatur SR akan meningkatkan pelaporan SR untuk perusahaan yang aktivitasnya mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Dengan penyusunan pedoman SR, tentu akan mendukung aturan-aturan terkait akuntansi sosial dan lingkungan untuk diterapkan secara lebih umum.
Salah satu langkah lain dalam peningkatan akuntansi sosial dan lingkungan di Indonesia adalah dengan adanya nota kesepahaman (MoU) antara KLH dan Bank Indonesia (BI) yang ditandatangani pada tahun 2005 yang lalu. Kesepakatan ini sebenarnya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/1005 tentang penetapan peringkat kualitas aktiva bagi bank umum. Peraturan tersebut, mengatur aktiva produktif untuk kredit termasuk pada kualitas kredit. Aspek lingkungan hidup menjadi salah satu faktor didalam penilaian kredit itu. BI sepakat menggunakan proper (perangkat penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam Pengelolaan lingkungan hidup) KLH dalam menilai kelayakan kredit. Penilaian tingkat kinerja perusahaan (Proper) terkait dengan lingkungan hidup yang menjadi program tahunan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk penilaian tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dampak pada lingkungan, yang dapat berpengaruh pada penentuan kualitas kredit perusahaan, kelayakan perusahaan dan sebagainya. Hasil penelitian ini disampaikan ke Bank ataur kreditor lainnya. Proper ini diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 27/MenLH/2002. misalnya Bank sebagai debitur dapat menurunkan kredit bagi perusahaan berperingkat buruk. Jika tidak layak dari sudut lingkungan karena kinerja buruk maka perusahaan bisa tidak diijinkan mendapatkan kredit.
    Ada juga pemberian sistem ISO. Dengan sistem ISO perusahaan yang punya komitmen untuk kemudian memperbaiki kinerja terhadap lingkungan yang baik dapat diberikan sertifikat ISO sedangkan yang tidak, tidak akan mendapatkannya. Perusahaan masih terus bisa melakukan operasi bisnisnya. Namun dengan proper perusahaan bisa tidak bisa diberikan ijin operasi atau tidak mendapatkan kredit

KESIMPULAN
1.    CSR di Indonesia sudah diterapkan secara formal melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2.    PSAK No. 1 paragraf 9 telah memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan.
3.    Pelaksanaan akuntansi sosial dan lingkungan di Indonesia belum dilaksanakan secara umum pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.
4.    Pelaksanaan CSR masih bersifat mandatory dan belum secara sukarela dilaksanakan perusahaan di Indonesia.
5.    Sampai dengan saat ini masih terus diupayakan peningkatan-peningkatan akuntansi sosial dan lingkungan di Indonesia baik dari penyusunan pedoman dan pemberian award terhadap perusahaan yang melaksanakannya.

REFERENSI

Angraini. 2006. ”Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada PerusahaanPerusahaan yang Terdaftar Bursa Efek Jakarta)”. Disampaikan di Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
Ja'far S., Muhammad dan Arifah, Dista Amalia. 2006. ”Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan, Manajemen Lingkungan Proaktif dan Kinerja Lingkungan terhadap Public Environmental Reporting. Disampaikan di Simposium Nasional Akuntansi 9 PadangAgung Suaryana. 2010. Jurnal dengan Judul: Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Indonesia.
GRI. 2002. Sustainbility Reporting Guidelines.
______. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25, Tahun 2007 tentang tentang Penanaman Modal.
______. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40, Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
PSAK No.1 tahun 2004 tentang Penyajian Laporan Keuangan
http://muhariefeffendi.wordpress.com/2012/05/30/pelaporan-berkelanjutan-sustainability-reporting-sebagai-implementasi-gcg/
http://www.tempo.co/read/kolom/2013/05/16/720/Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan-di-Indonesia

PSAK 23 Akuntansi Pendapatan | Kampus STAN

2015-03-22T05:29:00.003-07:00

Pendahuluan

Penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa. Tujuan Pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu. Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Pernyataan ini mengidentifikasikan keadaan yang memenuhi kriteria tersebut agar pendapatan dapat diakui. Pernyataan ini juga memberikan pedoman praktis dalam penerapan kriteria tersebut.

2. Ruang Lingkup

Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian berikut ini:

a. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali.

b. Penjualan jasa

Menyangkut pelaksanaan tugas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu.

c. Penggunaan asset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan pendapatan:

Bunga yaitu pembebanan unutk menggunakan kas atau setara dengan kas atau jumlah terutang kepada entitas
Royalty yaitu untuk menggunakan asset jangka panjang entitas, misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan piranti lunak computer
Dividen yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu

Pernyataan ini tidak mengatur tentang pendapatan yang timbul dari:

Perjanjian sewa
Dividen yang timbul dari investasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas
Kontrak asuransi
Perubahan nilai wajar dari asset dan liabilitas keuangan atau pelepasannya
Perubahan nilai asedt lancar lain
Ekstrasi hasil tambang

3. Definisi

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam peryataan ini :

a. Nilai wajar adalah jumlah suatu asset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transksi yang wajar.

b. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pendapatan hanya meliputi arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh entitas itu sendiri. Dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi mencakup jumlah yang ditagih untuk kepentingan principal dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas. Jumlah yang ditagih atas nama principal bukan merupakan pendapatan, sebaliknya, pendapatan adalah jumlah komisi yang diterima.

4.    Pengukuran Pendapatan
a.    Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.
b.    Jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima penerimaan antara nilai wajar dan jumlah nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga sesuai dengan paragraph 28 dan 29 dan sesuai dengan PSAK 55(Revisi 2006) yang berbunyi “lindungi nialai atas nilai wajar. Laba atau rugi dari suatu instrument derivative yang diberlakukan sebagai dan memnuhi persyaratan sebagai instrument lindung nilai”.
c.    Jika nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara andala, maka pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang dan jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan.

5.    Pengidentifikasian Transaksi
Kriteria pengakuan diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi dan kriteria pengakuan pendapatan diterapkan pada komponen-komponen yang dapat diindentifikasikan secara terpisah dari transaksi tunggal agar mencerminkan subtansi transaksi tersebut, beberapa komponen tersebut yaitu:
a.    Penjualan Barang
Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:
1)    Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli, artinya penjual tidak lagi tau menahu mengenai manfaat dan resiko atas barang yang dijual hal ini melalui kesepakaantan dengan pembeli
2)    Entitas tidak lagi melanjutkan pengolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Maksudnya penjual tidak lagi merawat mengatur dan tindakkan lainnya terhadap barang yang telah dijual.
3)    Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal
4)    Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas tersebut
5)    Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan trasaksi penjualan dapat diukur dengan andal
Untuk mengetahui pada saat kapan penjualan sudah dapat mengakui tergantung dari perjanjian jual beli yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Contoh Jurnal bagi si pembeli:
Persedian        xxxxx
Ppn masukan   xxxxx
Hutang usaha            xxxxx
Discount pembelian   xxxxx
Bila salah satu kriteria diatas tidak dipenuhi, maka pengakuan pendapatan harus ditangguhkan.pendapatan tidak diakui apabila entitas tersebut menahan resiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan dalam berbagai cara, misalnya:
1)    Jika perusahaan menahan kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin oleh ketentuan jaminan normal
2)    Jika penerimaan pendapatan dari penjualan bergantung pada pendapatan pembelian dari penjualan barang yg bersangkutan
3)    Jika pengiriman barang bergantung pada intalasinya dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh entitas; dan
4)    Jika pembeli berhak membatalkan pembelian berdasarkan alas an ayng ditentukan dalam kontrak dan entitas tidak dapat memastikan apakah akan jadi retur.
b.    Penjualan Jasa
Jika hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut di akui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:
1)    Jumlah pendaptan dapat diukur secara andal
2)    Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas
3)    Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
4)    Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal
Pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode sebagai metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja dalam suatu periode. PSAK 34 :Akuntansi Kontrak Kontruksi juga mensyaratkan pengakuan pendpatan berdasarkan hal ini. Persyaratan PSAK 34 secara umum berlaku untuk pengakuan pendapatan dan beban terkait untuk transaksi yang melibatkan pemeberian jasa. PSAK 34 Akuntansi Kontrak Konstruksi (Accounting for Construction Contracts) yang berbunyi “Bila hasil (outcome) kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal neraca”.
Entitas pada umumnya dapat membuat estimasi andal setelah entitas mencapaipersetujuan dengan pihak lain mengenai hal-halberikut dalam transaksi:
1)    Hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum terkait dengan jasa yang diberikan dan terima pihak tersebut;
2)    Imbalan yang dipertukarkan dan
3)    Cara dan persyaratan penyelesaian.
Tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode, tergantung pada sifat transaksi, metode tersebut dapat meliputi:
1)    Survey pekerjaan yang telah dilaksanakan
2)    Jasa yang dilakukan atau
3)    Proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilaksanankan hingga tanggal tertentu dimasukkan dalambiaya yang terjadi hingga tanggal tersebut. Hanya biaya yang mencerminkanjasa yang dilakukan atau akan dilakukan dimasukkan kedalam estimasi total biaya transaksi tersebut.
Pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari pelanggan sering kali tidak mencerminkan jasa yang dilakukan. Jika hasil transaksi terkait dengan penjualan jasa tidak dapat diestimasisecara andal, maka pendapatan diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat dipulihkan.
c.    Bunga, Royalti, dan Dividen
Pendapatan dari penggunaan asset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalty, dan deviden jika:
1)    Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan traansaksi tersebut akan mengalir ke entitas;
2)    Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal
Pengakuan Pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut:
1)    Bunga diakui menggunakan suku bunga efektif sesuai PSAK 55 (revisi 2006) paragraph 08 dan PA 17-20
2)    Royalty diakui dengan dasar akural sesuaidengan subtansi perjanjian yang relevan
3)    Deviden diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan

6.    Pengungkapan
Entitas mengungkapkan:
a.    Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa
b.    Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersbut, termasuk pendapatan yang berasal dari:
•    Penjulan barang
•    Penjualan jasa
•    Bunga
•    Royalty
•    Deviden
c.    Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan

7.    Analisis Kebijakan Akuntansi Pendapatan pada Bank CIMB Niaga
Berdasarkan PSAK No. 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yan timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga, dividen, royalti dan sewa.
Dalam akuntansi pendapatan untuk industri Bank, pada umumnya pendapatan dibagi menjadi 2 (dua) jenis pendapatan, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Berdasarkan pengamatan pada laporan keuangan Bank CIMB Niaga, Pendapatan Operasional terdiri dari:
a.    Pendapatan Bunga
Penerapan pendapatan bunga pada Bank CIMB Niaga sudah sesuai dengan PSAK 23, yaitu diakui pada berdasarkan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga atas kredit yang diberikan atau aset produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai bermasalah diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pada saat aset keuangan diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang telah diakui tetapi belum ditagih akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi.
b.    Pendapatan provisi dan komisi
Provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai bagian/(pengurang) dari biaya perolehan kredit dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif. Fees and commissions income directly related to lending activities, are recognised as a part/(deduction) of lending cost and will be recognised as interest income by amortising the carrying value of loan with effective interest rate method. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atas suatu jangka waktu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan operasional lainnya.
c.    Keuntungan transaksi mata uang asing
Pendapatan dari kurs valuta asing berasal dari selisih kurs. Kurs ini akan dimasukkan ke pos pendapatan dalam laporan laba rugi.
d.    Pendapatan operasional lainnya
Dalam laporan keuangan CIMB Niaga ditemukan pendapatan operasional lainnya berupa, keuntungan dari perubahan nilai wajar instrument keuangan dan keuntungan dari penjualan efek-efek.
Pendapatan non operasional yang ditemukan dalam laporan keuangan Bank CIMB Niaga diantaranya adalah:
a.    Pendapatan sewa; dan
b.    Keuntungan atas penjualan aset tetap.
Berdasarkan pengamatan, pendapatan non operasional dalam laporan keuangan Bank CIMB Niaga memiliki nilai yang tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu memberikan kontribusi yang besar pada total pendapatan perusahaan.
Secara umum, pendapatan Bank CIMB Niaga hanya terdiri dari akun-akun tersebut di atas, tidak ada pendapatan dari penjualan barang, memang focus utama industri perbankan hanya focus pada pendapatan jasa dan juga bunga bank dari jasa kredit keuangan pada para nasabahnya.

Cara Memasang Gambar di Widget HTML | Kampus STAN

2015-03-21T03:29:00.000-07:00

Salah satu cara menarik untuk menampilkan link sebuah website adalah dengan memasang sebuah gambar agar menarik yang melihat untuk melakukan klik. Kali ini saya akan coba share cara untuk memasang gambar dengan link tertentu yang diletakkan di side bar sebuah blog dengan menggunakan widget HTML, caranya adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke ke Dashboard Blogger anda lalu pilih menu Layout, add widget di sisi yang anda ingin pasang, lalu tambahkan widget HTML/Java Script

2. Masukan Judul (jika perlu), kalo saya pribadi gambar sudah mewakili kata-kata jadi saya tidak tambahkan judul dan langsung memasukkan script html untuk menampilkan link dan gambar, disini saya akan memasukkan gambar banner iklan dari produk Andini Flannel Craft dan merefer gambar tersebut untuk menuju link www.andiniflannel.blogspot.com dengan membuka tab baru, maka script yang saya buat adalah:

<a href='http://www.andiniflannel.blogspot.com'
target="_blank">

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPMQj8ZCGaQOeKZhSU3fbeO0HpGQkvy_Nji88O1FvxEtWLMsd-unLdedEXmkXPxT79Oip8jiat94cjw5wQTKMKxfjoXOtMFvSGPaBqee1PX1F11kjxDxd-dX2WWyplNMCWpf694_TFYW8/s1600/Untitled-1.png" alt="Andini Flannel Craft"/>
</a>

Penjelasan:

a href : script untuk memasukan link sebuah website, dalam hal ini alamatnya http://www.andiniflannel.blogspot.com
target="_blank" : script untuk membuka tab baru ketika gambar di klik
img src : script untuk memasukkan link gambar yang anda inginkan

Dengan script yang sudah saya buat di atas, maka lanjutkan dengan klik OK dan simpan Layout anda. Penasaran hasilnya?langsung aja refresh blog anda, eng ing eng gambar pun muncul

Management Control Systems-Kenneth Merchant (2007) | Kampus STAN

2015-03-20T05:37:00.000-07:00

Okeeyy bro and sist, kali ini saya mw share buku Management Control System (sistem pengendalian manajemen) karangan Kenneth Merchant, buku ini merupakan salah satu buku pegangan kuliah sistem pengendalian manajemen yang diajar oleh Direktur STAN.

Review singkat:

Materi ringkas, banyak kasus
Sangat mudah dipahami
Minusnya rada susah cari solution dari beberapa kasus

Oke langsung aja yang mau sedot buku nya bisa download di bawah ini
Management Control Systems-Kenneth Merchant (2007)-17MB

Oia, gak lupa saya mw share juga ringkasan dari buku di atas, ini versi buat yang gak mau ribet baca buku tebel, bisa baca ringkasan yang dibuat oleh Mooyoung Son dari Linkoping University SMIO, kurang tau ni nama itu asalnya dari asia mana, apa Korea apa China, gak tau deh, yang penting ini bermanfaat banget, apalagi yang butuh materi ringkas menjelang ujian,he. Link Downloadnya bisa klik di bawah ini
Summary Management Control Systems-Kenneth Merchant (2007)-561KB

Galaxy S6 VS Galaxy S6 Edge, Siapa yang lebih unggul? | Kampus STAN

2015-03-19T18:38:00.002-07:00

Ini adalah salah satu handphone yang ditunggu-tunggu kehadirannya di awal tahun 2015, super phone from samsung, yeah Samsung Galaxy S6. Samsung merilis seri terbaru galaxy S6 dengan 2 tipe varian yaitu galaxy S6 dan galaxy S6 edge. Menurut saya sendiri ini merupakan strategi yang sangat baik dilakukan oleh samsung, perilisan dua jenis model untuk satu seri merupakan langkah awal samsung merubah paradigma konsumen yang melihat model hanphone samsung yang begitu-begitu saja, dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan dari sisi model pada samsung galaxy S6, baik dari segi material maupun design secara keseluruhan. Namun apa sih perbedaan seri edge dan non edge. Untuk melihat lebih jelas perbedaan antara S6 dan S6 edge, mari kita lihat perbandingannya sebagai berikut:

Bodi dan Desain

Jika kita melihat desainnya, perbedaan yang mencolok adalah S6 Edge yag berdesain sedikit melengkung di sisi kiri dan kanan. Layar lengkung milik S6 Edge ini merupakan salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh saudaranya tersebut. Galaxy S6 berukuran 143.4 x 70.5 x 6.8 mm dan bobotnya 138 gram. Sedangkan Galaxy S6 Edge memiliki dimensi 142.1 x 70.1 x 7 mm dengan berat 132 gram.

Spesifikasi Layar
Di sektor layar, Galaxy S6 vs S6 Edge mengusung spesifikasi yang sama persis alias tidak berbeda. Luasnya sama-sama berukuran 5.1 inchi dan resolusinya 1440 x 2560 pixels dengan kerapatan 577 ppi. keduanya juga dilapisi panel Super AMOLED yang dibalut dengan kaca anti gores Corning Gorilla Glass 4.

Dapur Pacu
Soal performa juga demikian, keduanya mengusung spesifikasi dapur pacu yang sama. Galaxy S6 dan S6 Edge ditenagai oleh prosesor octa core yang terbelah menjadi dua bagian, yakni Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 dan Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57. CPU handal tersebut didukung oleh hadirnya GPU Mali T760, chipset Exynos 7420, dan RAM super besar 3 GB. Sedangkan sistem operasi yang digunakan adalah OS Android Lollypop terbaru.

Dual Kamera
Beranjak ke sisi fotografi, keduanya juga berbekal dua buah kamera dengan spesifikasi tidak berbeda. Kamera utama beresolusi 16 megapiksel dan kamera selfi 5 megapiksel. Terdapat fitur-fitur keren sebagai penunjang kamera yaitu Back-illuminated sensor (BSI), Autofocus, AF Assist Beam, Touch to focus, Optical image stabilization, Face detection, Smile detection, Exposure compensation, ISO control, Burst mode, Digital zoom, Geo tagging, High Dynamic Range mode (HDR), dan Panorama mode.

Perbedaan Baterai
Perbedaan dari keduanya yang paling mencolok selain layar lengkung adalah baterai yang digunakan. Galaxy S6 ditenagai oleh sumber daya baterai berkapasitas 2.550 mAh, sedangkan S6 Edge mengusung baterai lebih besar yaitu 2.600 mAh.

Harga Galaxy S6 vs S6 Edge
Terakhir mengenai harga Galaxy S6vs S6 Edge, masing-masing akan dibanderol dengan harga yang cukup mahal, di atas 10 jutaan. Harga Galaxy S6 yaitu versi 32 GB Rp 10,2 juta, 64 GB Rp 11,6 juta, dan 128 GB Rp 13 jutaan. Untuk Galaxy S6 Edge dihargai lebih mahal yaitu sebesar 32 GB Rp 12,3 juta, 64 GB Rp 13,7 juta, dan 128 GB Rp 15,2 juta

Kesimpulan

Jadi mana yang lebih baik?kalo dilihat dari sisi spesifikasi secara umum galaxy S6 edge lebih unggul dibandingkan S6 biasa, dan saya pribadi pun lebih suka pada design S6 Edge, karena lebih futuristik, namun untuk review mendalam terkait kenyamanan penggunaannya seperti apa mungkin akan dibahas di review selanjutnya

Bodi dan Desain
Jika kita melihat desainnya, perbedaan yang mencolok adalah S6 Edge yag berdesain sedikit melengkung di sisi kiri dan kanan. Layar lengkung milik S6 Edge ini merupakan salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh saudaranya tersebut. Galaxy S6 berukuran 143.4 x 70.5 x 6.8 mm dan bobotnya 138 gram. Sedangkan Galaxy S6 Edge memiliki dimensi 142.1 x 70.1 x 7 mm dengan berat 132 gram.
Spesifikasi Layar

Di sektor layar, Galaxy S6 vs S6 Edge mengusung spesifikasi yang sama persis alias tidak berbeda. Luasnya sama-sama berukuran 5.1 inchi dan resolusinya 1440 x 2560 pixels dengan kerapatan 577 ppi. keduanya juga dilapisi panel Super AMOLED yang dibalut dengan kaca anti gores Corning Gorilla Glass 4.
Dapur Pacu
Soal performa juga demikian, keduanya mengusung spesifikasi dapur pacu yang sama. Galaxy S6 dan S6 Edge ditenagai oleh prosesor octa core yang terbelah menjadi dua bagian, yakni Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 dan Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57. CPU handal tersebut didukung oleh hadirnya GPU Mali T760, chipset Exynos 7420, dan RAM super besar 3 GB. Sedangkan sistem operasi yang digunakan adalah OS Android Lollypop terbaru.
Dual Kamera
Beranjak ke sisi fotografi, keduanya juga berbekal dua buah kamera dengan spesifikasi tidak berbeda. Kamera utama beresolusi 16 megapiksel dan kamera selfi 5 megapiksel. Terdapat fitur-fitur keren sebagai penunjang kamera yaitu Back-illuminated sensor (BSI), Autofocus, AF Assist Beam, Touch to focus, Optical image stabilization, Face detection, Smile detection, Exposure compensation, ISO control, Burst mode, Digital zoom, Geo tagging, High Dynamic Range mode (HDR), dan Panorama mode.
Perbedaan Baterai
Perbedaan dari keduanya yang paling mencolok selain layar lengkung adalah baterai yang digunakan. Galaxy S6 ditenagai oleh sumber daya baterai berkapasitas 2.550 mAh, sedangkan S6 Edge mengusung baterai lebih besar yaitu 2.600 mAh.
Harga Galaxy S6 vs S6 Edge
Terakhir mengenai harga Galaxy S6vs S6 Edge, masing-masing akan dibanderol dengan harga yang cukup mahal, di atas 10 jutaan. Harga Galaxy S6 yaitu versi 32 GB Rp 10,2 juta, 64 GB Rp 11,6 juta, dan 128 GB Rp 13 jutaan. Untuk Galaxy S6 Edge dihargai lebih mahal yaitu sebesar 32 GB Rp 12,3 juta, 64 GB Rp 13,7 juta, dan 128 GB Rp 15,2 juta.
- See more at: http://www.arenagadget.net/perbandingan-galaxy-s6-vs-s6-edge/#sthash.xr8xHnF6.dpuf

Mengintip Sisi Lain Brain Drain | Kampus STAN

2015-03-19T03:56:00.001-07:00

Ini adalah salah satu essay karya dari Mba Dinar Ayu Adeline rekan saya di kelas 8A D4 Akuntansi Reguler. Pada saat pertama kali membaca judulnya saya pun bingung dibuatnya, karena baru mendengar istilah brain drain, memang rada sedikit menyeramkan artinya ya, tapi dengan membaca essay ini saya menjadi paham apa maksud brain drain itu sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada sebuah negara. Penasaran apa itu brain drain?mari kita tengok essay yang satu ini.

Mengintip sisi lain Brain Drain
oleh: Dinar Ayu Adeline

Di era globalisasi ini, masyarakat dunia dihadapkan pada dua pilihan, bermigrasi atau menetap. Pilihan ini merupakan dampak dari terbukanya kesempatan untuk berkarir di negara lain. Mugrasi besar-besaran dilakukan oleh masyarakat dari negara berkembang ke negara maju guna mencapai sebuah taraf hidup yang lebih baik. Fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah brain drain, atau terserapnya tenaga kerja terampil oleh negara lain yang notabene lebih maju. Selama ini, brain drain dianggap sebuah momok yang merugikan bagi negara-negara berkembang. Namun, studi yang berkembang sejak tahun 70-an menunjukan sebaliknya, pendidikan, peningkatan keterampilan dan pilihan profesi pasca-migrasi, serta pajak atas pendapatan.

Motivasi pendidikan adalah alasan pertama mengapa brain drain dapat memberi kontribusi positif bagi negara asal emigran. Globalisasi membentuk superioritas negara-negara maju dengan gap ekonomi yang drastis. Perekonomian di negara maju menyediakan lapangan kerja yang lebih luas dan terbuka dengan upah yang lebih tinggi untuk sumber daya manusia terampil. Kesempatan tersebut mendorong masyarakat di negara berkembang untuk berlomba-lomba mengisinya. Konsekuensinya, muncul motivasi yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan keahlian, agar pada akhirnya dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan di negara maju. Namun, tidak semua tenaga kerja terampil dan berpendidikan dapat diserap oleh lapangan kerja di negara maju. Mountford (1997) beranggapan bahwa adanya kegagalan pasar menyebabkan sejumlah tenaga berpendidikan tetap berada di negara asal mereka. Pada akhirnya, hal ini berdampak positif karena tenaga berpendidikan tersebut justru dapat berkontribusi di negaranya.

Selain itu, emigran terampil yang meninggalkan negara berkembang tidak seluruhnya menetap secara permanen. Tidak sedikit emigran yang pada titik tertentu memutuskan untuk kembali ke negara asalnya. Ketika kembali, para emigran memiliki keterampilan, keahlian, serta pengalaman yang lebih baik dari sebelum mereka bekerja di negara lain. McCormick dan Wahba (2001) melakukan riset mengenai hal tersebut dan menemukan bahwa emigran yang kembali ke negara asalnya akan memanfaatkan keahliannya dan cenderung beralih profesi menjadi pengusaha. Dengan keahlian yang lebih, bukan tidak mungkin muncul sebuah transfer of knowledge antargenerasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan keahlian masyarakat di negara asal. Sedangkan pilihan untuk menjadi wirausaha tentunya dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, peningkatan keterampilan dan pilihan profesi pasca-emigrasi oleh emigran yang kembali, dapat membawa keuntungan tersendiri bagi negara asal emigran.

Kontribusi lain yang paling penting dari fenomena brain drain adalah kemungkinan untuk meningkatkan perekonomian di negara asal melalui perpajakan. Ide fenomenal ini pertama kali dikemukakan oleh JN Bhagwati (1972). Brain drain pada dasarnya merupakan penggunaan human capital atau manpower (istilah yang digunakan Bhagwati pada jurnalnya) sebuah negara oleh negara lain. Migrasi manpower adalah awal dari ketidakseimbangan marginal, munculnya perbedaan tingkat upah, serta berbagai hal lain yang merugikan negara asal emigran. Dengan demikian, perlu dibuat sebuah kebijakan sumber daya manusia terampilnya. Cara tersebut adalah melalui kontribusi perpajakan. Negara penerima manpower semestinya menarik pajak atas pendapatan emigran, dan dengan cara tertentu mentransfer sebagian dari penerimaan pajak tersebut ke negara asalnya. Bila dihitung secara garis besar, penerimaan dari perpajakan atas emigran ini tentunya tidak sedikit. Apabila benar diterapkan melalui sebuah sistem perpajakan global, hal ini tentunya akan mendorong perekonomian, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan negara asal emigran.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa brain drain tidak selamanya membawa dampak buruk bagi negara asal emigran. Brain drain dapat memberi sebuah motivasi bagi masyarakat negara asal untuk kemudian meraih pendidikan dan keterampilan yang mumpuni. Selain itu, emigran yang kembali ke negara asal memiliki keahlian lebih yang dapat ditransfer pada masyarakat. Dan bila mereka kemudian memilih untuk menjadi wirausaha, sebagaimana kebanyak emigran yang kembali, pilihan tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru. Brain drain juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara asal bila pajak atas pendapatan diterapkan bagi para emigran. Penerimaan tersebut dapat menutupi kerugian ekonomi yang dialami oleh negara asal emigran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa brain drain membawa begitu banyak kontribusi positif bagi negara asal emigran. Brain drain tidak perlu lagi menjadi momok bagi negara berkembang. There is always two sides of a coin.

Financial Statement Analysis 10th Edition K. R. Subramanyam, John J. Wild | Kampus STAN

2015-03-18T04:58:00.002-07:00

Ingin sekedar berbagi, ini salah satu buku pegangan kuliah analisis laporan keuangan di program D4 Akuntansi Regular STAN, siapa tau temen-temen ada yang lagi belajar ALK dan membutuhkan ini, sekedar berbagi aja untuk belajar aja ya, bukan untuk diperjualbelikan dan dikomersilkan :)

Review Singkat:

Buku nya mudah dipahami
Penjelasannya step by step
Soal yang ada di buku juga variatif dari yang mudah sampai yang sulit (case)
Sangat cocok untuk analisis fundamental

Link Download monggo klik di bawah ini ya:

Financial Statement Analysis 10th Edition

Essay Perpajakan : Compete for Strawberries | Kampus STAN

2015-03-17T04:02:00.001-07:00

Jadi ceritanya saya berencana mau bahas tentang perpajakan di skripsi saya, dan supaya mood nulis bisa bangkit maka saya tertarik mengangkat tema perpajakan lagi di postingan kali ini. Well, ini bukan tulisan asli saya, ini adalah essay yang dibuat Mba Mayestika Chairunnisa salah satu rekan saya di Kelas A Semester 8 D4 Reguler. Review singkatnya, ini essay sangat menarik untuk dibaca, terutama yang ingin tau tentang Foreign Direct Investment (FDI) dan hubungannya dengan pajak. Ilustrasi dan penyederhanaan masalah FDI yang dibuat oleh Mba Mayestika sangat menarik karena mengibaratkan FDI dengan buah strawberry, bingung dan penasaran kan? kalo gitu langsung aja baca essay nya ya, semoga bermanfaat :)

Compete for Strawberries

oleh: Mayestika Chairunnisa

We’ll never know the taste of a strawberry before we eat it. Meskipun warna dan bentuknya serupa, rasa yang ditawarkan buah ini tak selalu sama. Lidah kita berpotensi merasakan pengalaman manis yang menyenangkan, asam yang justru dihindari atau kombinasi keduanya. Namun, buah ini tetap disukai atau bahkan diidolakan. Serupa dengan strawberri, foreign direct investment (FDI) selain memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatif terhadap negara tuan rumah. Namun, negara-negara tetap memperebutkannya hingga melakukan harmful tax competition. Menurut Graham dan Krugman (1991), yang dimaksud dengan FDI adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Rasa “asam” dan “manis” buah strawberry merupakan analogi sederhana antara dampak positif dan negatif yang dihasilkan FDI, sebagai bahan pertimbangan pemerintahan suatu negara berkompetisi mendapatkan FDI, compete for strawberries.

Rasa utama yang diharapkan atas buah strawberry adalah manis. Senada, ekspektasi suatu negara atas FDI yang ditanamkan adalah dampak positif yang mungkin dihasilkan terhadap negaranya. Dunning, pada tahun 1995 menyebutkan FDI meningkatkan inisiatif riset dan pengembangan pada perusahaan lokal, dan memberikan akses ke pasar internasional. FDI juga biasanya membawa technical assistance, pelatihan dan informasi lainnya untuk meningkatkan kualitas supplier. (OECD, 2002). Dampak positif lainnya yang mungkin dihasilkan FDI adalah adanya transfer teknologi, peningkatan produktivitas, sebagai alternatif sumber pembiayaan, membuka lapangan kerja dan tentunya harapan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi negara tuan rumah. As sweet as strawberry, dampak positif inilah diperhitungkan akan terjadi pada negara tuan rumah.

Selain rasa manis yang mungkin dihasilkan, tidak jarang strawberry justru memberikan rasa asamnya yang mengejutkan. Rasa asam tersebut serupa dengan dampak negatif yang diberikan FDI terhadap negara tuan rumahnya. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan kepada negara tuan rumah, FDI justru menggunakan tenaga-tenaga berbakat negara tuan rumah dan menghilangkan kesempatan mereka menjadi entrepreneurs di masa depan. Imbasnya, daya saing perusahaan lokal akan menurun. Lipsey dan Sjoholm, 2002, menyebutkan bahwa tingginya penghasilan yang ditawarkan kepada tenaga kerja terbaik negeri menyebabkan hanya tenaga kerja dengan kualitas lebih rendah yang mau bekerja di perusahaan lokal. Dampak negatif lainnya yakni risiko defisit neraca pembayaran. Perusahaan Multinasional (Multi National Enterprise-MNE) cenderung membeli bahan baku dan teknologi dari supplier negara asalnya, sehingga aliran import meningkat. Jika investasi yang dilakukan tidak berorientasi pada kegiatan ekspor, maka negara tuan rumah dapat menderita defisit neraca perdagangan (Chaisrisawtsuk S dan Chaisrisawatsuk W, 2007). Rasa “asam getir” FDI juga bisa terjadi dengan kerusakan ekosistem bila penegakan hukum lingkungan tidak cukup kuat, perubahan budaya nasional, ketergantungan terhadap modal asing, hingga adanya intervensi MNE terhadap negara tuan rumah.

Serangkaian dampak negatif yang dapat muncul ternyata tidak menyurutkan keinginan banyak negara untuk mendapatkan FDI, bahkan hingga menjalankan harmful tax competition. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) membedakan praktek harmful tax competition menjadi dua jenis, yakni tax haven dan preferential tax regime. Karakteristik tax haven adalah dengan menawarkan shelter tanpa kegiatan ekonomi berarti dan menutup pertukaran informasi dengan negara asal perusahaan (OECD, 1998). Sementara karakteristik preferential tax regime yaitu pemberian insentif terhadap investor asing yang tidak diberikan kepada investor lokal (OECD, 1998). Banyak negara yang geram karena kehilangan sebagian sumber pajaknya karena perpindahan investasi. Hingga pada 1996, para Menteri Keuangan G-7 memutuskan untuk mengeluarkan inisiatif perlawanan terhadap harmful tax competition dan diikuti OECD yang mengeluarkan saran terbuka dalam sebuah laporan berjudul “Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue” (OECD,1998).

Tak dapat dipungkiri, FDI memang terlihat menggiurkan bagi banyak negara. Persis segar dan menariknya buah strawberry yang baru dipetik dari pohonnya. Tapi, jangan lupa bahwa strawberry tak hanya menawarkan rasa manisnya. Rasa asam siap memberi kejutan rasa di lidah kita. Sifat strawberry tersebut dianalogikan sebagai dampak positif dan negatif FDI. Rasa “asam” FDI berupa dampak negatif seringkali terlupakan oleh pemerintah negara penganut harmful tax competition. Bayangan akan dampak positif menutupi risiko dampak negatif sehingga layak untuk diperebutkan. Sayangnya, perebutan FDI harus dilakukan dengan merugikan negara lain, padahal pemerintah negara tersebut dapat memilih jalur yang lebih baik untuk menjadi lebih sejahtera. Sesuai sebuah kutipan anonim : If you compete with others you become bitter. If you compete with yourself you become better

Daftar Referensi

Graham, Edward H. dan Krugman, Paul R. 1991. “Forgein Direct Investment in the United State., Washington, D.C. : Institue for Internationals Economics.
Dunning, J.H .1995. "Reappraising the Eclectic Paradigm in An Age of Alliance Capitalism". JIBS. vol. 26, no. 3.
Lipsey, Robert E., and Fredrik Sjöholm. 2002. “Foreign Firms and Indonesian Manufacturing Wages: An Analysis with Panel Data”. NBER Working Paper 9417 (December). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research
Chaisrisawatsuk, S. dan Chaisrisawatsuk, W. 2007. “Imports, Exportsand Foreign Direct Investment Intearctions and Their Effects”. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, No.45.

baca juga essay lain:
Perusahaan Multinasional juga Punya Alibi untuk Memanipulasi Biaya Pajak
oleh: Rheza Afrian Pratama

Kunci Sukses Pengembangan Sistem Informasi | Kampus STAN

2015-03-16T03:03:00.002-07:00

Tulisan mengenai Pengembangan Sistem Informasi
(Tugas Audit Sistem Informasi D4 STAN)

Oleh: Rheza Afrian Pratama - D4 STAN Akuntansi

Akusisi, pengembangan, implementasi dan pemeliharaan sistem informasi adalah sebuah kesatuan proses dalam penyelenggaraan sistem informasi pada sebuah organisasi. Proses ini memberikan dampak pada munculnya permintaan terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi, seperti keuangan, manusia, dan juga sumber teknologi informasi lainnya. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh sebuah organisasi adalah memastikan kualitas masing-masing tahapan dalam penerapan sebuah sistem di organisasi. Sebelum melakukan akuisisi, pengembangan, implementasi dan pemeliharaan sistem informasi, organisasi harus menyusun sebuah perencanaan yang baik dan berlapis karena perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan ekternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis dan bukan hanya pada intuisi dan firasat (dugaan).
Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah melihat program-program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan-tujuan organisasi di waktu yang akan datang. Perencanaan organisasi harus aktif, dinamis, berkesinambungan dan kreatif, sehingga manajemen tidak hanya bereaksi terhadap lingkungannya, tapi lebih menjadi peserta aktif dalam dunia usaha.

Dibandingkan akusisi, implementasi dan pemeliharaan sistem informasi, proses pengembangan adalah proses yang paling menyita dan menyerap banyak sumber daya sebuah organisasi, karena itulah proses pengembangan perlu diberikan perhatian khusus karena merupakan proses penting dalam penerapan sistem informasi dibandingkan proses lainnya. Pengembangan dari dalam organisasi sendiri lebih banyak dipilih oleh organisasi yang besar karena sistem yang dikembangkan sendiri itu lebih mudah dilakukan pemeliharaannya dan lebih mudah untuk dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mungkin sewaktu-waktu berubah. Ketergantungan pada vendor juga dapat dikurangi dengan mengembangkan sistem secara mandiri. Walaupun proses pengembangan sistem secara mandiri memiliki beberapa keunggulan, pengembangan juga akan menemukan beberapa risiko yang tentunya memiliki beberapa kunci sukses dalam penanganan risiko-risiko tersebut, diantaranya:

Kualitas buruk dari sistem aplikasi yang diluncurkan karena kurang cocoknya dengan sistem dan infrastruktur terdahulu dan kurang user friendly. Adapun kunci suskses penanganannya adalah dengan menjelaskan secara rinci dan jelas tentang technical requirement pada saat proses pengembangan akan dilakukan serta mengajak secara aktif end user untuk memberikan masukan pada sistem yang akan dikembangakan.
Sistem data dan program dihadapkan pada error seperti proses sistem yang tidak akurat, proses transaksi yang tidak selesai, penyimpanan data yang salah, dan tidak berjalannya audit trail. Adapun kunci sukses penanganannya adalah dengan melakukan test plan and strategy secara komprehensif serta menyiapkan prosedur perubahan program untuk melakukan perbaikan sistem.
Sistem mungkin saja tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena kurangnya pelatihan pengguna dan kurang baiknya prosedural penggunaan. Adapun penanganan pada risiko ini adalah dengan melakukan post-implementation evaluation dan memperbaiki proses manajemen terutama penanganan keahlian end-user.
Munculnya biaya yang lebih tinggi dari yang dianggarkan dan lewat batas waktu pengembangan. Adapun penanganan risiko ini adalah dengan melakukan kontrol terbaik pada project management.

Intisari dari berbagai risiko yang telah disebutkan di atas pada dasarnya adalah risiko-risiko yang muncul karena kurang baiknya proses perencanaan yang disiapkan oleh manajemen. Perencanaan yang baik sangat penting dalam pengembangan sistem, kesalahan implementasi sistem bahkan akuisisi sistem juga bergantung pada konsep pengembangan sistem yang berawal dari perencanaan.

Di lingkungan sektor publik, khususnya di Kementerian Keuangan, penerapan pengembangan sistem yang murni dikembangkan secara mandiri tidak terlalu banyak dilakukan, hanya beberapa sistem aplikasi kecil untuk kegiatan teknis tertentu yang dikembangkan secara mandiri oleh beberapa organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Sistem informasi besar seperti SPAN di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ataupun proyek SIDJP di Direktorat Jenderal Pajak harus melalui proses pengembangan dengan didampingi oleh vendor IT tertentu. Pendampingan oleh vendor yang memiliki tingkat keahlian pengembangan IT yang lebih baik dan professional kiranya sudah baik dilakukan mengingat masih terbatasnya sumber daya IT yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam pengembangan IT di lingkungan Kementerian Keuangan adalah perlunya tingkat ketelitian dalam menyusun sistem requirement yang selaras dengan tujuan organisasi Kementerian Keuangan itu sendiri. Pengadaan system informasi yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan selalu berdasar pada proses pelelangan barang dan jasa pada umumnya, yang di dalam proses pengembangannya memadukan antara sumber daya IT vendor dan juga dari pihak Kementerian Keuangan, ini lebih mengarah pada sifat akuisisi namun dengan sistem partnership yang saling control agar sistem informasi yang diinginkan organisasi sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan sistem informasi adalah hal penting yang perlu diberikan perhatian khusus oleh sebuah organisasi dengan mengingat bahwa berbagai kendala yang mungkin muncul pada proses setelah pengembangan itu terjadi dikarenakan kurang baiknya proses perencanaan yang ada pada tahap pengembangan. Perencanaan adalah hal penting, perlu dibentuk berbagai model perencanaan dari tahap system requirement sampai dengan perencanaan implementasi sistem.

Analisis Kasus pada Haengbok Bancorp - Sistem Pengendalian Manajemen | Kampus STAN

2015-03-14T06:23:00.000-07:00

Overview Singkat Haengbok Bancorp

Haengbok Bancorp merupakan salah satu bank nasional berskala kecil dari Korea. Haengbok Bancorp membuka cabang luar negerinya di New York untuk memberikan dukungan yang lebih baik pada nasabahnya di korea, juga menghasilkan bisnis tambahan dari Amerika Serikat dengan kepemilikan Korea, dan berusaha terus mengikuti trend bisnis perbankan di skala internasional secara cepat.

Sebagian besar nasabahnya adalah pengusaha kecil menengah yang memiliki beberapa operasi internasional. Cabang di New York ini merupakan operasi bisnis grosir dimana tujuannya adalah untuk meminjamkan dolar Amerik Serikat kepada perusahaan Korea atau Amerika Serikat.

Cabang ini dipimpin oleh Hyun Ki Kim, yaitu seorang manajer akun Haengbok berpengalaman dari Korea. Kim merekrut lima manajer akun berpengalaman dengan catatan sukses di industri perbankan untuk membantunya mengelola bank ini. Kim sangat sadar bahwa lima manajer ini memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki keahlian di industri tertentu, dan Kim mempercayakan mereka untuk melakukan identifikasi calon nasabah dan membagi pekerjaan berdasarkan lokasi geografis yang mungkin tidak dkuasai oleh manajer. Kim berpikir bahwa manajer akun dapat melakukan analisis pinjaman dengan cara mereka masing-masing selama menghasilkan kesepakatan pinjaman yang baik.

Untuk keperluan pengawasan dan insentif, Kim menetapkan setiap manajer akun sebagai pusat laba mini. Pusat laba mereka akan dikreditkan dengan bunga atas pinjaman yang diinisiasii dan mereka dibebankan oleh biaya yang terjadi. Selain gaji pokok(masih di bawah rata-rata pasar) manajer akun akan mendapatkan insentif bonus 10% dari laba total yang dihasilkan dalam pusat laba mini mereka setiap tahun. Manajer akun tidak dihukum atas kerugian total yang mungkin terjadi, namun kerugian berkepanjangan tidak akan ditoleransi. Bonus ini kemudian akan dibayarkan tunai setiap akhir tahun fiskal.

Permasalahan

Ada sebuah permasalahan yang muncul selama operasi Haengbok Bancorp di New York. Jae yang merupakan salah seorang manajer akun menyerahkan permohonan pinjaman sebesar $11 juta selama 7 tahun dari Far East Trading Corporation (FETC). Berdasarkan penilaian Jae, FETC adalah perusahaan yang memiliki prospek baik di sektor bisnisnya dengan manajemen yang mumpuni. Dari penilaian tersebut Jae yakin kesepakatan pinjaman dana sebesar $11 juta dengan FETC adalah hal yang sangat baik dan menguntungkan perusahaan. Komite kredit cabang yang menerima permohonan peminjaman tersebut langsung menyetujui permohonan tersebut karena mereka percaya pada kemampuan analisis Jae yang baik.

Oleh karena besar pinjaman melebihi $5 juta, maka aplikasi tersebut tidak hanya disetujui oleh komite kredit cabang namun juga harus mendapat persetujuan dari komite kredit korporasi di Seoul. Dengan rapat yang dilakukan melalui telepon, tidak disangka bahwa komite kredit korporasi menolak permohonan pinjaman tersebut karena mendengar bahwa FETC terlibat dalam beberapa perselisihan transfer pricing dengan otoritas pajak.

Analisis Ancaman dan Peluang Perusahaan

a. Ancaman

Haengbok Bancorp menghadapi tantangan dari para pesaingnya yaitu Bank Amerika yang juga mengejar nasabah yang berkewarganegaraan Korea

b. Peluang

Masih banyaknya bisnis kecil yang mengalami kesulitan untuk memperoleh modal akibat krisis keuangan. Selain itu, New York merupakan pusat uang terbesar di Amerika Serikat serta memiliki konsentrasi bisnis kepemilikan dan berorientasi Korea yang cukup tinggi

Prosedur Persetujuan Pinjaman

Ada beberapa prosedur umum yang harus dilakukan dalam rangka persetujuan pinjaman yang diajukan oleh calon peminjam, diantaranya:

· < $1 juta, disetujui oleh Mr. Kim

· > $1 juta, disetujui oleh Komite Kredit cabang

· > $5 juta, disetujui oleh Komite Kredit perusahaan Haengbok Bancorp yang berbasis di Seoul

Selain prosedur umum tersebut, setiap permohonan pinjaman akan dilakukan penilaian melalui akun manajer sebelum disetujui oleh pihak yang berwenang. Kelebihan dari prosedur tersebut adalah adanya persetujuan ganda untuk mengurangi resiko pinjaman dan dapat mengakumulasi informasi tentang tren perbankan dunia. Adapun Kekurangannya adalah:

· Memakan waktu, membutuhkan waktu yang lama untuk persetujuan

· Masalah independensi, terdapat 2 Manajer Akun dalam Komite

· Kurangnya keterlibatan Manajer Akun Cabang: Kantor Pusat mungkin tidak mengetahui kondisi pasar AS dan membuat kebijakan yang salah

Analisis Kontrol

a. Action Control

Dalam Membuat Paket Pengajuan Pinjaman diperlukan deskripsi mengenai informasi klien dan bisnis klien, siapa piihak yang mengajukan pinjaman menggunaan dana pinjaman , jangka waktu pinjaman yang diusulkan, dan analisis resiko pinjaman. Resiko dilihat dari berbagai cara, namun prospek pasar dan laporan keuangan dari klien selalu menjadi bahan pertimbangan utama. Adapun kelebihan dari sistem ini adalah:

· Mengurangi resiko kredit : memastikan penilaian proses pengajuan pinjaman telah cukup dilakukan

· Cara yang efisien dalam koordinasi : Memfasilitasi proses persetujuan pinjaman

· Membantu menghimpun informasi Pelanggan Korea yang berbasis di Amerika Serikat.

Dan kekurangan yang mungkin ada dari sistem ini adalah kurang spesifiknya standar analisis yang dilakukan manajer akun, hal ini membuka kesempatan manajer akun melakukan analisis yang hanya menguntungkan dirinya sendiri

b. Result Control

1) Pusat laba mini

Laba dikreditkan dengan bunga yang diperoleh atas pinjaman yang diajukan dan pembebanan atas biaya yang terjadi ( contoh misalnya: biaya pendanaan pinjaman). Pengukuran dilakukan secara akuntansi atas pengendalian hasil dari pusat laba mini ini. Adapun kelebihan dari sistem ini adalah berusaha untuk mendorong kewirausahaan. Terdapat kebebasan yang komprehensif dalam penggabungan aspek yang berbeda dari kinerja. Selain itu sistem ini juga lebih tepat dan mudah untuk dipahami. Adapun kekurangan dari sistem ini adalah adanya konflik kepentingan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan individual pada pusat laba mini.

2) Bonus kas

Terdapat 10% bonus kas yang diberikan pada manajer akun berdasarkan pada laba dari pusat laba mini. Bonus kas akan didistribusikan segera setelah akhir tahun berakhir, selain itu tidak ada hukuman jika terjadi kerugian, kecuali kerugian yang berkepanjangan. Kelebihan dari sistem bonus ini adalah:

· Motivasi-Insentif untuk memperbesar pendapatan dan mengecilkan biaya

· Biaya efektif

· Sistem bonusnya tepat, objektif, mudah dipahami, dan dapat dikendalikan

Dan kelemahan dari sistem bonus ini adalah:

· Mendorong manipulasi (memindah atau menggeser laba ke tahun selanjutnya)

· Mendorong pengambilan resiko

· Tidak ada atau rendahnya retensi (hak tetap memiliki)

3) Peninjauan Rutin

Peninjauan rutin dilakukan oleh manajemen, peninjau bank nasional dan auditor eksternal. Kelebihan dari sistem ini adalah adanya Identifikasi potensi masalah (contoh misalnya kondisi penurunan bisnis, pelanggaran perjanjian, dan gagal bayar) yang lebih dini.

c. Personnel Control

1) Pembagian Tugas

Penugasan didasarkan pada lokasi geografis. Kim memberi tugas kepada dua manajer akun untuk meningkatkan peluang dengan klien yang prospektif dalam industri yang mereka dapat dari pengalaman mereka sebelumnya. Adapun kelebihan dari sistem pengendalian ini adalah manajer akun lebih konsentrasi pada lokasi yang spesifik serta mereka dapat menggunakan pengalaman mereka sebelumnya untuk mengembangkan industri tertentu.

Kekurangan yang mungkin timbul dari sistem ini adalah adanya konflik dan tumpang tindah tanggung jawab dengan manajer lainnya pada suatu lokasi geografis tertentu.

2) Perekrutan Pegawai

Dalam proses perekrutan pegawai, Kim merekrut pegawai oleh dirinya sendiri tanpa melalui prosedur standar yang ditetapkan oleh Haengbok Boncorop Pusat. Selain itu, dalam mempekerjakan manajer Kim menetapkan standar manajer yang memiliki track record kesuksesan di tempat manajer tersebut bekerja sebelumnya.

Adapun kelebihan dari pengendalian personil ini adalah:

· Proses rekrutmen yang efisien

· Manager berpengalaman di industri perbankan US

· Orang yang berbeda membawa ide yang baru

Dan kekurangan dari pengendalian ini adalah:

· Sulit bekerjasama karena gaya manajemen yang berbeda-beda

· Kurangnya pertimbangan sebelum mempekerjakan pegawai.

d. Culture Control

Dalam memberikan arahan kepada manajer akun di Bank tersebut, Kim menyampaikan bahwa dia tidak peduli bagaimana manajer mengidentifikasi dan memperbanyak klien mereka selama perjanjian pinjaman yang dihasilkan menguntungkan kedua belah pihak. Adapun kelebihan dari sistem pengendalian ini adalah manajer dapat lebih fleksibel melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan mereka. Kekurangan dari sistem ini adalah arahannya kurang spesifik dan mungkin sulit dipahami, seperti apa perjanjian pinjaman/kontrak yang baik dan menguntungkan tersebut.

Dasar Pemikiran Manajemen (Management Philosophy)

a. Bertujuan pada Hasil

Remunerasi terhubung langsung dengan laba yang dihasilkan. Instruksi yang dibuat Kim selalu berhubungan dengan hasil yang ingin dicapai.

b. Desentralisasi

Pengendalian tindakan hanya sedikit dan sulit untuk didefinisikan. Hampir tidak ada pengawasan bagaimana pekerjaan mereka dilakukan. Masing-masing manajer bekerja secara sendiri-sendiri seperti bisnis yang terpisah.

· Kelebihan :

a) Menyediakan insentif yang lebih banyak kepada account managers.

b) Membantu mencapai tujuan cabang yakni untuk tumbuh secara cepat.

c) Meningkatkan potensi masing-masing manager

· Kekurangan :

a) Mendorong account managers untuk berani mengambil risiko

b) Tidak ada komunikasi antara Kim dengan account managers

c) Tidak ada penyimpanan

d) Bonus dibayarkan secara cash

e) Benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan

Saran terhadap Sistem Pengendalian

Kontrol yang didesain oleh Haengbok Bancorp belum sempurna. Meskipun demikian, manajemen menganggap bahwa kontrol yang ada sudah cukup baik untuk kondisi saat ini. Namun, pada kenyataannya sistem kontrol yang telah dibangun masih menimbulkan masalah dan terdapat kekurangan sehingga menghambat tercapainya tujuan dari organisasi. Berdasarkan masalah dan kekurangan yang timbul dari sistem kontrol yang belum sempurna, kami memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan Haengbok Bancorp untuk memperbaiki sistem kontrol yang dimilikinya :

a. Action Control

1) Permohonan pinjaman

· Menyusun standar aplikasi pinjaman

Sistem yang digunakan Haengbok Bancorp di Korea dan New York berbeda, sebaiknya Haengbok Bancorp menetapkan standar yang sama antara kedua cabang sehingga dapat diperoleh aplikasi pinjaman dengan kualitas dan prosedur yang sama. Mengingat terdapat batasan mengenai otorisasi atas pinjaman dengan nominal di bawah $1juta, di atas $1 juta, dan di atas $5 juta. Dengan demikian Haengbok Bancorp dapat mengukur aplikasi pinjaman dengan standar yang sama.

· Instruksi pada komposisi analisis resiko dan dokumen pendukung

Manajer akun yang direkrut merupakan Manajer akun yang berpengalaman dan sukses di Amerika. Namun, mereka memiliki background pengalaman yang bervariasi dan spesifik. Untuk menyeragamkan hasil analisis atas nasabah dari tiap Manajer akun sebaiknya Haengbok Bancorp menetapkan komposisi analisis resiko dan dokumen pendukung yang dibutuhkan. Dengan demikian, kesepakatan pinjaman yang dihasilkan Manajer akun selain hasilnya baik juga memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh HAENGBOK Bancorp terkait kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman beserta bunganya.

2) Persetujuan pinjaman

Untuk pinjaman yang diberikan di atas $1 juta, aplikasi pinjaman harus disetujui oleh Komite Kredit Cabang. Komite Kredit Cabang terdiri dari Kim, bendahara dan dua Manajer akun yang paling berpengalaman. Seharusnya komposisi dari Komite Kredit Cabang diubah. Dua Manajer akun yang berpengalaman seharusnya digantikan oleh seorang staf senior yang independen. Manajer akun sebagai pusat laba mini bertanggung jawab dalam menghasilkan profit Haengbok Bancorp melalui penawaran pinjaman kepada klien-klien potensial yang menurut analisis mereka dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan. Jika Manajer akun dilibatkan dalam Komite Kredit Cabang dikhawatirkan terjadi kolusi di antara kedua Manajer akun yang paling berpengalaman untuk menyetujui aplikasi pinjaman besar. Karena jika aplikasi pinjaman besar disetujui, maka bonus yang mereka dapatkan akan besar pula. Kedua Manajer akun tersebut kemungkinan mengabaikan analisis resiko mendalam terhadap nasabah atau mungkin membuat aplikasi nasabah yang sebenarnya tidak potensial dibuat seolah-olah baik hanya untuk mengejar bonus besar jika aplikasi pinjaman disetujui.

b. Result Control

1) Pemberian Remunerasi

Gaji pokok yang diberikan masih di bawah rata-rata pasar. Mengingat Manajer akun yang direkrut merupakan Manajer akun berpengalaman. Jika mereka memperoleh penghasilan di bawah standar tempat bekerjanya dulu, akan menciptakan demotivasi dan keinginan untuk pindah ke perusahaan perbankan lain dengan penghasilan yang lebih tinggi. Untuk memotivasi dan mempertahankan Manajer akun yang dimilikinya seharusnya Haengbok Bancorp meningkatkan standar gaji pokok dari Manajer akun. Dengan demikian, penghasilan yang diberikan sekompetitif dengan bank yang sudah mumpuni.

2) Pemberian bonus

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengapresiasi prestasi kinerja dari tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai pada akhir tahun fiskal. Sebaiknya bonus tidak diberikan seluruhnya dalam bentuk uang tunai. Sebagian bonus yang diberikan dapat diubah menjadi saham. Dengan kepemilikan saham, Manajer akun akan merasa ikut memiliki perusahaan. Mereka akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan laba melalui mini profit center. Selain target jangka pendek yang mereka kejar untuk mendapat bonus, mereka juga akan memperhatikan target jangka panjang perusahaan agar mereka juga memperoleh dividen atas saham yang mereka miliki.

3) Tidak ada penalti atas kerugian

Manajer akun tidak dibebankan atas kerugian total yang di alami perusahaan. Namun, jika perusahaan rugi, maka mereka juga tidak mendapatkan bonus. Hal tersebut sudah merupakan penalti bagi mereka. Tidak tercapainya target laba disebabkan persaingan yang ketat di antara bank-bank Korea yang ada di Amerika Serikat. Promo-promo yang diberikan bank lain yang lebih dulu mumpuni, membuat Haengbok Bancorp kehilangan nasabah potensial yang menjadi sumber pendapatan Haengbok Bancorp.

c. Culture Control

1) Menetapkan tujuan lima tahunan untuk seluruh cabang

Sebagai bank yang baru berkembang Haengbok Bancorp sebaiknya menetapkan target lima tahunan yang ingin dicapai. Sehingga visi perusahaan ke depan dapat diketahui oleh seluruh pegawai. Misalnya menguasai pangsa pasar tertentu pada sektor bank. Jika tujuan organisasi telah diketahui dan disampaikan kepada setiap karyawan akan meningkatkan rasa memiliki perusahaan sehingga mereka berusaha maksimal dalam mewujudkannya.

2) Menetapkan tujuan jangka pendek bagi setiap Manajer akun

Manajer akun dibagi ke dalam industri spesifik sesuai dengan keahliannya. Haengbok Bancorp menyampaikan tujuan jangka pendek bagi tiap Manajer akun untuk memperoleh pangsa pasar di tiap industri yang menjadi tanggung jawabnya. Pencapaian tujuan jangka pendek tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk pemberian bonus. Sehingga memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras

Masalah Pembatalan Permohonan Pinjaman FETC

a. Latar belakang aplikasi peminjaman yang ditolak

Berdasarkan aplikasi pinjaman Far East Trading Corporation (FETC), informasi yang diperoleh adalah FETC memiliki aktivitas bisnis yang signifikan di Korea. Biaya pinjaman termasuk bunga variabel 5% di atas bunga pinjaman awal. Pinjaman yang diajukan dijaminkan dengan persediaan. FETC memiliki sejarah bisnis yang baik. Bahka, pada masa resesi mereka menemukan peluang bisnis yang baik. Dengan demikian, Jae sebagai Manajer akun yang berpengalaman menilai bahwa aplikasi pinjaman tersebut berisiko rendah.

b. Persyaratan aplikasi peminjaman

Komite Kredit Cabang menyutujui aplikasi pinjaman FETC berdasarkan penilaian Jae. Jae juga telah mempersiapkan aplikasi pinjaman FETC dengan baik. Namun, karena FETC mengajukan pinjaman lebih dari $5juta yaitu sebesar $11juta, maka aplikasi pinjaman yang telah disetujui oleh Komite Kredit Cabang juga harus disetujui oleh Komite Kredit perusahaan di Seoul. Sebagai Manajer akun yang menilai aplikasi pinjaman FETC, Jae dilibatkan dalam rapat yang diadakan Komite Kredit perusahaan untuk menentukan aplikasi pinjaman disetujui atau tidak.

c. Situasi Penolakan pada Permohonan Pinjaman

Komite kredit perusahaan di Seoul menolak permohonan pinjaman FETC dengan dasar dugaan bahwa FETC terlibat permasalahan pajak terkait transfer pricing dan masih dalam penanganan otoritas pajak setempat. Informasi ini masih belum terkonfirmasi, namun dengan yakin komite kredit perusahaan menolak permohonan pinjaman FETC

d. Masalah pada Komite Kredit Cabang

· Persetujuan pinjaman dipercayakan penuh pada penilaian manajer akuntansi

Komite kredit cabang mempercayakan secara penuh penilaian Jae sebagai manajer akuntansi dengan alasan bahwa Jae merupakan manajer akuntansi yang profesional dan memiliki kemampuan tinggi berdasarkan pengalamannya di beberapa Bank sebelumnya.

· Tidak ada peninjauan lebih lanjut pada permohonan pinjaman

Komite kredit cabang tidak meneliti lebih lanjut permohonan FETC sebesar $11 juta, tidak ada peninjauan apakah perusahaan tersebut memiliki masalah hukum tertentu.

· Gagalnya usaha untuk membuka informasi informasi penting dari FETC

Komite audit cabang tidak mengeluarkan usaha lebih untuk mencari informasi lebih dalam mengenai FETC

· Hilangnya fungsi check and balance

Disini tidak ada fungsi check and balance antara manajer akun dan komite kredit cabang, tidak ada pemeriksaan ulang atas hasil penilaian Jae terhadap permohonan pinjaman FETC

e. Masalah pada Komite Kredit Perusahaan (Seoul)

· Menolak permohonan dengan dasar dugaan yang belum terkonfirmasi

Informasi mengenai permasalahan pajak yang dialami FETC masih berdasarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Komite Kredit Perusahaan seharusnya tidak begitu saja mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya.

· Komunikasi yang kurang baik dan tidak ada kepercayaan

Penolakan Komite Kredit Perusahaan melalui rapat dengan media telepon terhadap pengajuan pinjaman FETC yang dinilai oleh Jae menunjukan bahwa ada komunikasi yang kurang baik antara kantor cabang dan kantor pusat. Selain itu, terlihat ada ketidakpercayaan kantor pusat pada penilaian dan analisis yang dilakukan oleh manajer akun yang ada di cabang

· Dampak penyelesaian hukum tidak jelas

Penyelesaian masalah hukum pajak yang dialami oleh FETC masih belum jelas dan komite kredit perusahaan hanya melakukan dugaan-dugaan bahwa FETC akan banyak mengalami kerugian beban pajak tanpa melihat lebih dalam dampak hukum pajak yang dialami FETC lebih lanjut.

f. Efek pada Manajer Akun

Dari kasus permohonan pinjaman FETC yang ditolak ini muncul beberapa efek yang mungkin terjadi pada manajer akun lainnya, diantaranya:

· Menurunkan moral manajer akun

Keyakinan prospek pada pinjaman yang sudah dinilai secara maksimal oleh manajer dipatahkan oleh komite kredit perusahaan. Hal ini akan menyebabkan penurunan moral dari manajer akun. Mungkin saja manajer akun berpikir bahwa sebaik apapun penilaian pada suatu permohonan pinjaman yang baik pasti akan ditolak oleh komite kredit perusahaan.

· Menghindari pengajuan pinjaman di atas $5 juta

Dengan perlu campur tangannya komite kredit perusahaan pada pinjaman di atas $5 juta, maka manajer akun akan berusaha menghindari permohonan pinjaman di atas $5 juta. Hal ini terjadi karena manajer akun merasa permohonan tersebut pada akhirnya akan ditolak oleh komite kredit perusahaan.

Solusi atas Masalah FETC

· Melakukan review pengajuan pinjaman melalui komite kredit cabang berdasarkan panduan dan syarat yang sesuai untuk memastikan kecukupan informasi sebagai dasar analisis yang baik

· Menciptakan sebuah sistem penilaian ulang untuk pinjaman yang ditolak. Informasi yang menjadi dasar penolakan komite kredit perusahaan mungkin saja kurang terpercaya dan membuat keputusan penolakan menjadi kurang tepat.

· Komunikasi yang efektif perlu dibangun antara komite kredit perusahaan dan komite kredit cabang. Untuk pinjaman di atas $5 juta harus mempertemukan seluruh pemangku kepentingan seperti Komite kredit pusat, komite kredit cabang, dan manajer akuntansi

Analisis Laporan Keuangan Agung Podomoro Land | Kampus STAN

2015-03-14T01:09:00.002-07:00

Alhamdulilah, ini merupakan salah satu hasil kerja keras analisis kelompok 3 di kelas 8A yang terdiri dari Agus, Eko, Dinartika, Hazami, dan juga saya sendiri Rheza. Mata kuliah ini bisa dibilang gampang-gampang susah, walaupun lebih banyak susahnya, dan butuh banget pemahaman mendalam mengenai laporan keuangan, bagaimana perubahan nilai suatu akun mempengaruhi akun lainnya dan sebagainya.

Ini merupakan final project di mata kuliah ALK di kelas 8A, seluruh komponen analisis yang pernah dipelajari dalam 1 semester dirangkum menjadi satu sehingga menjadi analisis komprehensif. Yang menurut saya seru adalah di akhir kuliah kami, kami diminta mempresentasikan analisis kami, disitu kami disimulasikan sebagai seorang analis yang sedang memberikan pemaparan terkait prospek investasi di Agung Podomoro Land, jadi supaya keren kita berlima pun sepakat untuk menggunakan dasi dan baju yang seragam untuk presentasi di depan teman-teman sekelas.

Oia FYI, PT Agung Podomoro Land (APLN) merupakan perusahaan real estate terkemuka, pengembang dan pengelola di ritel, komersial, dan segmen residensial dengan kepemilikan yang beragam. APLN dikenal sebagai pelopor pembangunan superblok. Proyek landmark dengan kualitas tinggi dari APLN adalah Podomoro City, Kuningan City, dan Senayan City. APLN didirikan pada 30 Juli 2004 dengan nama PT Tiara Metropolitan Jaya dan pada November 2010 APLN terdaftar sebagai entitas dalam bursa efek (IDX: APLN) dengan Initial Public Offering (IPO) sebanyak 6.150.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham serta harga penawaran Rp365,- per saham. APLN tergabung dalam kelompok usaha Agung Podomoro Group yang tampil di bisnis properti selama lebih dari 40 tahun.

Penasaran dengan analisis nya seperti apa, berikut saya bagi buat teman-teman semua:

Analisis Laporan Keuangan Agung Podomoro Land

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 21.
200	Tahunan PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.
300	STP PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21.
310	SKPKB PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 21.
311	SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
320	SKPKBT PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 21.
321	SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.
401	PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
402	PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.
500	PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

Kampus STAN

Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran PPh Pasal 21 dan 22

Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

Kode Akun Pajak 411123 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor

Inklusi Kesadaran Pajak: Investasi Masa Depan

Analisis Risiko Flash Technology - Auditing Case 5th Edition

Analisis Kasus “Behavioral Implications of Airline Depreciation Accounting Policy Choices”

Tata Cara Pendaftaran, Pembayaran, dan FAQ Pendaftaran STAN 2015

Pendaftaran Mahasiswa Baru STAN (PKN STAN) 2015 TELAH DIBUKA

Kenaikan PTKP Tahun 2015 (Berlaku Mulai 1 Juli 2015)

Pemberantasan Korupsi di Singapura

Pemberantasan Korupsi di China/Tiongkok

Slippery Slope Framework - Kepatuhan diantara Trust dan Power

Specification Review Xiaomi Mi Note

Jessica Hagy-The Art Of War Visualized (Sun Tzu)

Nine Situation Sun Tzu | 9 Situasi - Strategi Sun Tzu

Pendaftaran CPNS USM STAN 2015

Paper Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Indonesia | Kampus STAN

PSAK 23 Akuntansi Pendapatan | Kampus STAN

Cara Memasang Gambar di Widget HTML | Kampus STAN

Management Control Systems-Kenneth Merchant (2007) | Kampus STAN

Galaxy S6 VS Galaxy S6 Edge, Siapa yang lebih unggul? | Kampus STAN

Mengintip Sisi Lain Brain Drain | Kampus STAN

Financial Statement Analysis 10th Edition K. R. Subramanyam, John J. Wild | Kampus STAN

Essay Perpajakan : Compete for Strawberries | Kampus STAN

Kunci Sukses Pengembangan Sistem Informasi | Kampus STAN

Analisis Kasus pada Haengbok Bancorp - Sistem Pengendalian Manajemen | Kampus STAN

Analisis Laporan Keuangan Agung Podomoro Land | Kampus STAN