KECAMATAN BUNGKU BARAT

DESA LAROBENU DESA PERCONTOHAN UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

kantorcamatbungkubarat2016@gmail.com (Anonymous) — Fri, 15 Apr 2016 11:31:00 +0000

DESA LAROBENU KECAMATAN BUNGKU BARAT

DESA PERTAMA MENCAIRKAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2016.

( Baik Se-Kecamatan Bungku Barat Maupun Se-Kabupaten Morowali).

Bersama Unsur Tripika, Musyawarah Pembangunan Desa

Setelah melalui beberapa kali perubahan syarat kelengkapan administrasi berkas / dokumen pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I TA 2016, baik ditingkat Tim Verifikasi dan Evaluasi Dana Desa Tingkat Kecamatan, Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten Morowali (BPM Kabupaten Morowali dan Dinas PPKAD Kabupaten Morowali), akhirnya pada Hari Jum'at, 15 April 2016 berkas / dokumen Desa Larobenu telah diterima oleh Dinas PPKAD Kabupaten Morowali.

Bersama Tim Pendamping, dalam Musyawarah RKPDesa

Ini berarti bahwa Desa Larobenu kembali mengukir Prestasi sebagai Desa Pertama yang menyelesaikan Tahapan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama Tahun Anggaran 2016. Desa Larobenu Kecamatan Bungku Barat bukan hanya tercepat di Kecamatan Bungku Barat, tapi juga tercepat di Kabupaten Morowali.

Hal ini bisa diraih karena Desa Larobenu benar-benar melaksanakan Proses / Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundangan dan Ketentuan yang berlaku, baik yang diamanatkan UU Desa, Permendagri, Permendesa, Permenkeu dan Perda / Perbub Morowali. Jadi kerja keras kami selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, "hari ini terbayar sudah", ungkap ABDUL HAKIM, Kepala Desa Larobenu. Jadi Pemerintah Daerah Kabupaten sudah bisa melihat / menilai Desa Mana Yang Layak Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Morowali 2016. Karena Prestasi kami hari ini merupakan salah satu bukti bahwa Tingkat Partsisipasi Masyarakat Desa Larobenu dan Tertib Administrasi Aparatur Desa Larobenu Di Atas Rata-Rata Desa Se-Kabupaten Morowali. Demikian harapan dari Sang Kepala Desa.

Suasana Musyawarah Desa dalam Penyusunan RKPDesa Larobenu

VERIFIKASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I (PERTAMA) TAHUN 2016

kantorcamatbungkubarat2016@gmail.com (Anonymous) — Wed, 13 Apr 2016 06:35:00 +0000

TIM VERIFIKASI / PENELITIAN BERKAS KECAMATAN BUNGKU BARAT

Tim Verifikasi Kecamatan Bungku Barat Menetapkan Syarat Kelengkapan Berkas Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2016, sebagai berikut :
1. SPP Tahap I
2. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal.
3. Surat Pernyataan Pakta Integritas.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
5. Perdes tentang APBDesa.
6. Dokumen RKPDesa.
7. Dokumen RPJMDesa.
8. Sinkronisasi RPJMDesa, RKPDesa & APBDesa
9. Keputusan PTPKD
10. Bukti Pelunasan PBB-P2 30 %

Tim Verifikasi / Evaluasi Kecmatan Bungku Barat, Terdiri :
1. ABD. MALIK HAFID, SH.I, M.Si ( Camat Bungku Barat / Ketua Tim )
2. TAMLIN, S.Sos ( Sekretaris Kecamatan Bungku Barat / Sekretaris Tim )
3. N U R L A N ( Staf Sub Bag. Perencanaan dan Program / Anggota Tim )
4. N A W I R ( Staf Seksi Pemerintahan / Anggota Tim )
5. WIWIN HANDAYANI, S.Hut ( Staf Sub Bag. Perencanaan dan Program / Anggota Tim )

Verifikasi Hari Pertama baru 2 (dua) Desa yang sudah lengkap / siap mengikuti kegiatan Verfikasi dan Evaluasi tersebut, antara lain Desa Larobenu dan Desa Tondo. Sementara batas Verifikasi hanya sampai dengan Tanggal 14 April 2016. Semoga Desa lain di Kecamatan Bungku Barat Mampu menyelesaikan Berkas / Dokumen yang dibutuhkan untuk Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2016 tersebut.

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

kantorcamatbungkubarat2016@gmail.com (Anonymous) — Thu, 24 Mar 2016 14:08:00 +0000

Tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

Kepala Desa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Sekretaris Desa Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;

b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), buktibukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP). Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Kepala Seksi Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;

e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara Desa Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pemdapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;

b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;

c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

kantorcamatbungkubarat2016@gmail.com (Anonymous) — Thu, 24 Mar 2016 13:40:00 +0000

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis yangmasa keanggotaannya selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

DELEGASI PERAN BUPATI KEPADA KECAMATAN ( CAMAT )

kantorcamatbungkubarat2016@gmail.com (Anonymous) — Thu, 24 Mar 2016 13:25:00 +0000

Lambang Daerah Kabupaten Morowali

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 101 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23, bupati/walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. Selain itu juga, camat mempunyai peran dalam hal penyampaian Laporan Realisasi APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota. Camat sebagaimana diatur dalam pasal 154 PP Nomor 43 Tahun 2014 melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa, melalui:

1. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

6. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

8. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

9. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

10. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

11. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

12. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

13. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

14. Fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

15. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

16. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;

17. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan

18. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

CARA CEK GAJI PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA PNS DI PT. TASPEN

kantorcamatbungkubarat2016@gmail.com (Anonymous) — Thu, 24 Mar 2016 07:02:00 +0000

CARA CEK GAJI PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA PNS DI PT. TASPEN
Buat Anda PNS untuk mengisi waktu senggang bisa mengecek berapa kira kira dana yang sudah kita kumpulkan di PT Taspen selama kita menjadi PNS. Peserta bisa masuk / login menggunakan NIP baru kemudian klik login di alamat http://e-klim.taspen.com/eklim/estimasi/

Setelah login akan terlihat data NIP lama PNS, Gaji pokok PNS sekarang, pangkat PNS, TMT kerja, serta gaji yang diterima PNS jika pensiun saat ini, dan Tunjangan yang akan didapat PNS dari PT Taspen Persero jika pensiun.

Untuk melihat Data Keluarga, silahkan Klik Tab Data Keluarga, maka akan tampil Data Keluarga ( Anak dan Istri / Suami )

Demikian info singkat ini, moga bermanfaat buat PNS / ASN semuanya.

DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA PER - DESA KECAMATAN BUNGKU BARAT KABUPATEN MOROWALI

kantorcamatbungkubarat2016@gmail.com (Anonymous) — Fri, 18 Mar 2016 17:43:00 +0000

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESADAN ALOKASI DANA DESA
PER-DESA KECAMATAN BUNGKU BARAT
KABUPATEN MOROWALI - SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016


No	Nama Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa Per-Desa	Jumlah
1	BAHOEA REKO-REKO	Rp 633.505.000,00	Rp 593.554.000,00	Rp 1.227.059.000,00
2	WOSU	Rp 656.951.000,00	Rp 680.940.000,00	Rp 1.337.891.000,00
3	LAROBENU	Rp 620.638.000,00	Rp 545.595.000,00	Rp 1.166.233.000,00
4	UMPANGA	Rp 619.817.000,00	Rp 542.534.000,00	Rp 1.162.351.000,00
5	TONDO	Rp 604.265.000,00	Rp 484.571.000,00	Rp 1.088.836.000,00
6	TOPOGARO	Rp 612.864.000,00	Rp 516.621.000,00	Rp 1.129.485.000,00
7	AMBUNU	Rp 596.581.000,00	Rp 455.931.000,00	Rp 1.052.512.000,00
8	WATA	Rp 589.577.000,00	Rp 429.825.000,00	Rp 1.019.402.000,00
9	UEDAG0	Rp 590.550.000,00	Rp 433.451.000,00	Rp 1.024.001.000,00
10	MARGA MULYA	Rp 592.952.000,00	Rp 442.405.000,00	Rp 1.035.357.000,00
	JUMLAH	Rp 6.117.700.000,00	Rp 5.125.427.000,00	Rp 11.243.127.000,00


			Wosu, Maret 2016

			CAMAT BUNGKU BARAT




			ABD. MALIK HAFID, SH.I, M.Si
			NIP. 19660804 198903 1 013

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

kantorcamatbungkubarat2016@gmail.com (Anonymous) — Tue, 15 Mar 2016 07:32:00 +0000

Nurlan Lahasina, Tim Verifikasi Dana Desa Kec. Bungku Barat Kab. Morowali

Kementrian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diterbitkan dengan diberi Nomor : 93/PMK.07/2015 tetang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa pada tanggal 4 Mei 2015. Peraturan Menteri Keuangan ini diundangakan pada 5 Mei 2015 ini menjadi pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya Alur Alokasi Dana Desa dari Kementrian hingga ke Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Desa.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri ini Alur, Rumus alokasi dana Desa baik untuk Kabupaten maupun untuk tingkat Desa, jadi Kementrian Keuangan Republik Indonesia benar-benar mengontrol aliran dana desa ini hingga ke tingkat Desa. Dalam Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa untuk dialokasikan sebagai anggaran Dana Desa, yang di teruskan pada ayat setelahnyanya bahwa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota,

Prinsip alokasi dana desa pada setiap kabupaten/kota dilakukan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. (pasal 2 ayat 3). Dimana Rincian Dana Desa setiap kabupaten/Kota berdasarkan alokasi dasar adalah 90 persen dari anggaran dana Desa (pasal 3) berarti variabel pembeda alokasi dana desa adalah pada 10 persen total anggaran dana desa dari negara, yang akan ditentukan dengan rumus sapujagad.

Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota:

Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitangeografis Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 4 ayat 1 Permenkeu No 93/PMK.07/2015, hal ini akan ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin Desa dan IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) Kabupaten/Kota.

Penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

X = (0,25xYl) + (0,35xY2) + (0,10xY3) + (0,30xY4)

Keterangan :
X = Dana Desa kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis D esa setiap kabupaten/kota
Yl = rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional
Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Y3 = rasio luas wilayah D esa setiap terhadap luas wilayah Desa nasional kabupaten/kota
Y4 = rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa (Pasal 4 ayat 3 Permenkeu No 93/PMK.07/2015).

Hasil penghitungan ini kemudian disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada saat pembahasan tingkat 1 Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapatkan persetujuan, kemudian berdasarkan pagu Dana Desa dalam UU APBN dan hasil pembahasan dana desa kemudian baru ditetapkan menjadi rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dan dicantumkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pengalokasian Dana Desa setiap Desa

Pasal 7, 8 dan 9 Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa mengacu dengan pasal 2, 3 dan 4 diatasnya dan dilakukan oleh Bupati/Walikota untuk menghitung dan menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa di kabupaten/kota-nya. Pada pasal 9 disebutkan sebagaimana berikut:

Pasal 9 Ayat 1 menerangkan bahwa Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan m:emperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan , luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:

25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
10% (sepuluh pE!r seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.

Dimana Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG (Indeks Kesulitan Geografis) Desa.

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W = (0,25x Zl)+ (0,35x Z2)+ (0,10x Z3)+ (0,30x Z4)

Keterangan :
W = Dana Desa setiap Desa yang 'dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabuoaten/kota vang bersangkutan

Data yang digunakan untuk menghitung jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah desa bersumber pada data dari kementrian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pada pasal 9 ayat 4 Peremnkeu Nomor 93 tahun 2015 ini masih berhati-hati sekali dan masih sangat sentralistik sementara data-data yang selalu digunakan untuk pemberian bantuan raskin, BLT dan sebagainya tidak tepat sasaran, namun masih saja ngeyel menggunakan data tersebut yang tidak pernah update dan valid dalam arti kata yang sesungguhnya. Kepentingan politik dan birokrasi masih membayangi keberhasilan implementasi UU Desa sejak dari hilir.

Peraturan Bupati yang dibutuhkan terkait Dana Desa:

Bupati/Walikota menetapkan:

Tata cara penghintungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dengan Peraturan Bupati / Walikota (Pasal 11 Ayat 1) yang softcopynya diberikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Gubernur dan Kepala Desa.

Peraturan Bupati / Walikota ini paling sedikit mengatur mengenai:

Tata Cara Penghitungan Dana Desa Setiap Desa;
Penetapan Rincian Dana Desa;
Mekanisme Dan Tahap Penyaluran Dana Desa;
Prioritas Penggunaan Dana Desa;
Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa; dan
Sanksi Berupa Penundaan Penyaluran Dan Pemotongan Dana Desa.

Penyaluran Dana Desa dari Pusat hingga ke Desa

Pada Bab III Permenkeu 93/PMK.07/2015 ini dijelaskan tentang penyaluran dana Desa yaitu melalui:

Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Direktur Dana Perimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Dana Desa. (Pasal 12 Ayat 1), dan tugas serta kewenangannnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen Pelaksana Anggaran, KPA Dana Desa menyusun DIPA Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota (Pasal 13 Ayat 1). DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dana Desa disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapatkan pengesahan (pasal 13 ayat 2).
Berdasarkan DIPA Dana Desa KPA Dana Desa menerbitkan SKPR DD. (SKPR DD, Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa adalah surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran.)
Berdasarkan SKPR DD maka KPA Dana Desa menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Yang berisi permintaan pembayaraan tagihan kepada Negara.
SPP menjadi dasar penerbitan SPM yaitu Surat Perintah Membayar. SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang dikeluarkan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakunan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untukmenampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah. yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan) sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi prosentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

tahap I,· pada. bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
tahap II, pada bulan Agustus sebesar40% (empat puluh per seratus); dan
tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Penyaluran Dana Desa dari Pusat (RKUN) ke Kabupaten / Kota (RKUD)

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilaksanakan oleh KPA Dana Desa setelah bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Namun pada Pasal 16 Ayat 3 menerangkan jika dalam Perda APBD belum ditetapkan maka penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan Bupati atau Walikota mengenai APBD dan penyampaiannya dilakukan paling lambat pada minggu ke empat bulan Maret.

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten / Kota (RKUD) ke Desa (RKD)

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Desa (RKD) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati atau Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret. Ada pengecualian dalam pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh bupati dalam hal kondisi Desa yang belum terjangkau dengan layanan perbankan yang bisa diatur oleh Bupati / Walikota mengenai penarikan Dana Desa dari RKD dengan Peraturan Bupati.

Bupati / Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi dan Gubernur yang dilakukan paling lambat Minggu keempat Bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya dengan format yang dilampirkan pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayaai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayaai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ayat ( 3 ) setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.
Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , bupati/walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 25

Kepala Desa menyampaik

an laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.
Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

a. semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
b. semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa.
Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan.
Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.
Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.

Pemantauan Penyaluran Dana Desa dititikberatkan pada penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa; penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan. Dana Desa (Pasal 26 ayat 2) dan Evaluasi dilakukan pada penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan realisasi penggunaan Dana Desa (Pasal 30)

Sementara itu juga Bupati/Walikota mengagendakan untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Desa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa). Jika ditemukan SiLPA lebih dari 30 persen maka Bupati/Walikota akan meminta penjelasan kepada Kepala Desa tentang SiLPA tersebut dan/atau meminta pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Demikian sekilas tentang Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGKU BARAT ( BAB, Lanjutan )

kantorcamatbungkubarat2016@gmail.com (Anonymous) — Wed, 09 Mar 2016 06:36:00 +0000

BAB IV

VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi.

Mengingat penduduk Kecamatan Bungku Barat sangat heterogen sekali sehingga membutuhkan strategi penanganan khusus sehingga roda pemerintahan maupun Pelaksanaan pembangunan dimana saja bisa terlaksanakan dengan baik dan apa yang diharapkan dapat terwujud.Untuk mengetahui kemana arah pembangunan Kecamatan Bungku Barat dalam jangka panjang maka ditetapkan ”Visi ” Kecamatan Bungku Barat adalah ”Terwujudnya Kecamatan Bungku Barat Pelayanan yang Berkualitas”

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Bungku Barat telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Disiplin aparatur

2. Penimgkatan kualitas dan profesinalisme sumber daya aparatur pemerintah

3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kerja aparatur

4. Pemantapan tertib administrasi dan standar operasional prosedur

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan visi dan misi di atas adalah :

1. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS KERAKYATAN.(2)

2. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;(4

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Setiap Desa Memiliki Kelompok Usaha yang aktif memajukan potensi desanya;

Sasaran ini mempunyai indicator sebagai berikut;

i. Jumlah kelompok usaha produktif di kecamatan

2. Seluruh kecamatan memiliki komoditas unggulan yang mempunyai jaminan pasar serta menerapkan teknologi dan kemasan yang unggul.

Sasaran ini mempunyai indicator sebagai berikut;

i. Persentase dana bergulir yang dikembalikan masyarakat di kecamatan.

3. Setiap SKPD mengoptimalkan Standar Operasional Prosedur dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan yang tepat waktu dan terintegrasi berbasis teknologi informasi serta data yang akurat.

i. Persentase ketepatan waktu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

ii. Persentase kelengkapan data secara akurat.

iii. Persentase pemenuhan terhadap SOP.

4. Setiap SKPD mencapai sasaran kinerjanya secara terukur dalam administrasi yang tertib dan lancer

i. Persentase kelancaran kegiatan dengan administrasi yang tertib

ii. Rasio realisasi PAD terhadap potensi di setiap SKPD pengelola PAD

5. Seluruh aparatur pemerintah memiliki kompetensi sesuai bidangnya dengan pengembangan karir dan kaderisasi yang jelas.

i. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

ii. Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai.

6. Seluruh desa mengoptimalkan pelayanan administrasi pemerintahan desa secara tertib dan lancer

4.1. Persentase desa yang menerapkan administrasi pemerintahan desa.

4.2. Persentase tingkat kemajuan pembangunan desa

4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Bungku Barat

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar Bappeda. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.

A. Analisis Lingkungan Strategis

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

o Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan

Kantor Camat Bungku Barat kabupaten Morowali mempunyai beberapa faktor kekuatan yang menjadi pendukung dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan. Faktor kekuatan tersebut adalah :

a) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan . Ketersediaan sumber daya yang ada pada saat ini di Kecamatan Bungku Barat adalah terdiri dari pendidikan S1 dan SMA;

b) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintaha dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;

c) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;

b. Kelemahan

Analisis kondisi internal menunjukkan bahwa Kantor Camat Bungku Barat mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut :

1) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Bungku Barat sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal;

2) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai;

3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada;

4) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada;

o Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang

1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Bungku Barat untuk meningkatkan kinerja;

2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;

3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

b. Ancaman

a. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

B. Analisis Strategi Pilihan

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness, W) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan nilai-nilai organisasi.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Kantor Camat Bungku Barat . Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Kantor Camat Bungku Barat. Adapun factor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Bungku Barat adalah :

1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi Good Governance;

2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan;

3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat

4) Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan aparatur Kecamatan Bungku Barat

5) Peningkatan validitas dan manajemen data

6) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain

7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGKU BARAT ( BAB, Lanjutan )

kantorcamatbungkubarat2016@gmail.com (Anonymous) — Wed, 09 Mar 2016 06:11:00 +0000

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.

2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Bungku Barat belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;

3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu computer, meublair, dan peralatan lainnya masih kurang;

2. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Bungku Barat masih terbatas;

3. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.;

4. Terkadang tidak bias dengan maksimal kita dalam melaksanakan program melalui kegiatan tertentu oleh karena belu adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu sehingga terjadi tumpang tindih.

3.2. Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali

Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Morowali sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kabupaten Moroqwali. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Morowali kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Morowali yang tertuang dalam RPJPD tahun 2005-2025 adalah “ Morowali Sejahtera Bertumpu Pada Agribisnis“

Makna yang terkandung dalam muatan visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Agribisnis dikaitkan dengan pertanian dalam arti luas dan kegiatan atau sektor yang menunjang pengembangan sektor pertanian

2. Agribisnis dikaitkan juga dengan menjadikan Kabupaten Morowali menjadi lumbung pangan (“Si’E”)

3. Agribisnis diartikan juga dengan kegiatan jasa termasuk pariwisata

4. Letak geografis potensi sumberdaya alam mendukung sebagai pusat pertumbuhan di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah .

Potensi agribisnis, potensi sumberdaya manusia dan alam dan letak geografis dapat diartikan sebagai Wadah kemandirian lokal dimaksudkan sebagai kemandirian satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara hukum formal kita telah memiliki Daerah Otonom Kabupaten Morowali berdasarkan UU No. 51 Tahun 1999. Sejalan dengan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan paradigma baru dari pola sentralisasi ke desentralisasi tentunya tidak dikehendaki adanya otonomi semu sebagaimana pada masa lampau, melainkan mewujudnyatakan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Sesuai paradigma baru tersebut kemandirian lokal ini merupakan basis utama kekuatan dan ketahanan yang melahirkan stabilitas yang berakar dari kultur masyarakat dan wilayah ini. Kemandirian lokal ini akan melahirkan ketahanan lokal yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai perekat ketahanan regional dan nasional.

Dengan memperhatikan kondisi obyektif, tahap perkembangan yang telah dicapai, dan prospek pengembangannya ke depan, maka rumusan Misi Morowali adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;

2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Yang Lebih Berkeadilan;

3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Hukum ;

4. Melaksanakan Penataan Wilayah;

5. Meningkatkan Stabilitas Keamanan (Security) wilayah

Perwujudan visi yang di implementasikan dalam misi dan arah pembangunan sebagaiman tertuang dalam RPJPD ini dilaksanakan secara beriringan terintegrasi dan berkesinambungan dan tetap menjadi skala prioritas dalam setiap tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) untuk dijadikan dasar dalam penyusunan visi dan misi calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta pogram prioritas dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pentahapan tersebut didasarkan pada RPJMD namun tetap disesuaikan dengan tahap RPJPD yang dimulai tahun 2005 sebagai tahap I sampai tahun 2025, serta waktu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni pada tanggal 23 Desember 2007. Sehingga dapat diuraikan tahap I adalah periode tahun 2005-2007, tahap II tahun 2008-2012, tahap III 2012-2017, tahap IV tahun 2017-2022, tahap V tahun 2022-2025.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Morowali yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Bungku Barat dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

* Isu strategis yang dihadapi SKPD

Berdasarkan gambaran aktual kondisi Bungku Barat saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain :

o Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air utamanya Jaringan Irigasi dan Pengendalian Banjir guna mendukung Katahanan Pangan

o Penataan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan,

o Mendorong Pertumbuhan Sektor Rill dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

o Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur

Kapasitas terkait dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kecamatan

Kualitas terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan bidang tugas termasuk dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana kerja.

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGKU BARAT ( BAB, Lanjutan )

kantorcamatbungkubarat2016@gmail.com (Anonymous) — Wed, 09 Mar 2016 05:01:00 +0000

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Morowali yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan pada Kantor Kecamatan Bungku Barat terdiri dari;

a. Kepala Wilayah Kecamatan ( Camat )

b. Sekretaris, membawahi

1. Sub Bagian Keuangan dan asset

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Perencanaan Program

c. Seksi-seksi:

1. Seksi Pemerintahan

2. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

3. Seksi Pendidikan dan Kesehatan

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya

5. seksi ketentraman dan ketertiban

Berikut Tugas Pokok dan Fungsi organisasi Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali adalah:

Sesuai dengan keputusan Daerah bahwa Pemerintahan Kecamatan Bungku Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perda Kabupaten Morowali yang meyebutkan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai perangkat daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari kabupaten;

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Pelekasanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat.

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;

g. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah kecamatan,desa dan/atau kelurahan;

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas tugas pokok membantu camat dalam pengelolaan urusan program, perencanaan, kepegawaian, keuangan, pemerintah, perekonomian, pembangunan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, social budaya, ketentraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

a. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan kecamatan;

b. Mengatur dan memfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;

c. Memberi saran, masukan kepada camat tentang peningkatan, kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;

d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan kantor camat dan kelurahan;

e. Mewakili camat apabila camat tidak berada ditempat;

f. Membantu camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan dan perlengkapan.
( Klik, Untuk Melanjutkan Membaca )

3. Sub Bagian keuangan dan Asset.

a. Mengelola administrasi Sub bagian Keuangan dan Asset;

b. Menghimpun Peraturan perundang-undangan,pedoman,petunjuk tehnis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset.

b. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;

c. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data untuk menyusun pencana program kerja dan pelaporan;

d. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;

e. Mengelola tata usaha keuangan dan asset,penyiapan pembayaran gaji pegawai;

f. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset;

g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi

a. Mengelola Administrasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Menyiapkan bahan dan memproses surat masuk dan keluar;

c. Melakukan koordinasi pengelolaan perlengfkapan rumah tangga , naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan, penanganan surat dan mendistribusikannya;

d. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

e. Menyiapkan bahan dan mengolah surat masuk dan keluar ;

f. Pengumpulan dan Pemeliharaan data pokok pegawai ;

b. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan Kepegawaian dan Umum;

c. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

d. Menyiapkan Bahan dan Data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

5. Sub Bagian Perencanaan Program Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi

a. Mengelola administrasi penyusunan rencana kerja tahunan;

b. Menyiapkan bahan – bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan;

c. Melakukan pengumpulan data, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, meyusun rencana dan program yang berhubungan dengan Kecamatan serta menyelenggarakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan;

b. Menyusun rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyyusunan renvana program;

c. Menyusun dan menyampaikan usul penetapan rencana program;

d. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam rangka penyusunan rencana program

6. Seksi – Seksi

Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Pendidikan, dan Kesehatan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Sosial Budaya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu cMata merencanakan, Menyiapkan, Menyusun, Merumuskan dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan.

7. Untuk Menyelenggarana Tugas Pokok sebagaiaman dimaksud pada pasal 10, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi.

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, Pertanian, Perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan idiologi Negaran dan Kesatuan Bangsa;

b. Membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada idang Pemerintaha;

c. Membantu Camat dalam penyiapan koordinasi camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;

d. Membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (PPAT).

8. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Fungsi

a. Merencanakan, Menyiapkan, menyusun dan malporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/ Kelurahan. PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan eknomi masyarakat dan kepariwisataan;

b. Membantua Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa / Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat desa dan kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;

c. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian desa dan kelurahan; data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan Pembangunan;

9. Seksi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang pendidikan dan kesehatan meliputi Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Karang taruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian, Bencana Alam, Bantuan Sosial;

b. Penataan penyelenggaraan tugas dibidang pendidikan dan Kesehatan;

c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang pendidikan dan Kesehatan;

d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan meliputi UPTD dan Puskesmas;

e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan dan Kesehatan;

10. Seksi Ketentraman dan Kertiban mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang – undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;

b. Menyiapkan, Menyusun dan melaporkan kegiatan bidang trantibum meliputi pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang – undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;

c. Mengatur, merencanakan dan menyiapkan Rapat Koordinasi Camat dan Kepala desa/ Lurah, BPD, LPM, Cabang Dinas, UPTD, KUA, Unsur tripika dalam bidanmg trantibum;

d. Membantu Camat dalam urusan pembinaan Administrasi desa dan kelurahan pada Bidang trantibum;

e. membantu Camat dalam urusan Pembinaan, monitoring, Evaluasi kegiatan trantibum;

11. seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan budaya Mempunyai fungsi :

a. Merenvanakan, Menyiapkan, Menyusun dan Melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan di bidang pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;

b. Penataan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;

c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidanng Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan budaya;

d. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Keecamatan;

e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;

12. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan fungsional masing – masing berdasarkan Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

b. Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Bungku Barat

A. Gambaran umum wilayah kerja

Kecamatan Bungku Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah…….No ….. Tahun …….. tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Morowali. Secara administratif Kecamatan Bungku Barat terbagi menjadi 10 desa dengan Luas Wilayah ………… Km2 dan Jumlah Penduduk …….. jiwa (sp 2012). Kepadatan rata-rata …. jiwa/Km2.

Kecamatan Bungku Barat memiliki fungsi dan kedudukan strategis, yang bercirikan :

o Pusat perdagangan dan jasa

o Mobilitas penduduk relatif tinggi

o Struktur sosial budaya yang heterogen

o Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi

o Pengembangan/pembangunan perumahan dan pemukiman

o Pendukung sumber PAD yang sangat potensial

Bungku Barat dengan potensi yang “menggairahkan dan memikat” tersebut, disisi lain menampilkan wajah “suram” yang merupakan dampak ikutan dari pertumbuhan Kota, antara lain:

o Rumah tangga miskin : yang masih tersebar dibeberapa desa

o Alih fungsi lahan, diperkirakan dalam kurun waktu 2005-2012 telah terjadi alih fungsi lahan. Untuk pembangunan fasilitas publik : perkantoran, sekolah, pasar, fasilitas perdagangan dan jasa, perumahan dan pemukiman serta infrastruktur perkotaan.

o Konservasi dan pengelolaan sumber daya.

Semakin terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), daerah tangkapan air (Cathcment Area), perlindungan mata air, penataan dan Konservasi daerah bantaran sungai.

o Permukiman kumuh dan Sanitasi buruk

Tumbuh pemukiman kumuh yang bercirikan penduduk padat, sanitasi buruk, pencemaran air tanah, infrastruktur jalan tak memadai, rumah berdempetan tidak teratur. Di perkirakan kawasan kumuh “Slump Area” Antara lain:

o Infrastruktur Perkotaan belum memadai

Sistem drainase belum optimal, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, penataan pasar, penataan PKL, penataan lahan parkir, jalan lingkungan, prasarana kebersihan, Penerangan Jalan Umum (PJU), yang secara akumulatif dapat berdampak kepada ketertiban, keindahan dan Kebersihan perkotaan.

o Konflik sosial

Terjadi karena Dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif, pergeseran nilai moral dan pengaruh budaya luar yang cenderung “menyisihkan kearifan budaya lokal”. Oleh individu dan atau kelompok indvidu tertentu yang belum siap menerima perubahan tersebut, kemudian terkemas sebagai “kecemburuan sosial “dapat menyulut terjadinya konflik sosial dalam masyarakat.

B. Gambaran umum satuan kerja

Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan Bungku Barat di bentuk berdasarkan Peraturan Kabupaten Morowali.

1. Isu strategis yang dihadapi SKPD

Berdasarkan gambaran Faktual kondisi Bungku Barat saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain :

o Pengentasan kemiskinan

o Penataan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan

o Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal

o Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur

Kapasitas terkait dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kecamatan

Kualitas terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan bidang tugas termasuk dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana kerja.

2. Komitmen/Cara pandang pimpinan

Komitmen diartikan sebagai perjanjian ( keterikatan) untuk melakukan suatu kontrak. Secara operasional, komitmen adalah langkah atau tindakan seseorang (pimpinan) untuk melakukan sesuatu sehingga diperoleh hasil yang optima.l Dalam konteks birokrasi, komitmen pimpinan memegang peranan yang penting dan strategsi dalam membawa organisasi mewujudkan Visi dan Misinya. Dengan demikian komitmen pimpinan merupakan arah strategi dan kebijakan organisasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Pemerintah Kecamatan, sesuai tugas dan fungsinya, selain meyelenggarakan tugas pemerintahan umum ditingkat kecamatan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan kondisi aktual wilayah kerja dan satuan kerja, maka selaku unsur pimpinan, saya beserta seluruh jajaran secara bersama-sama berkomitmen :

1. Menumbuhkembangkan budaya “melayani”

Bahwa fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menumbuhkan kesadaran bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun kehormatan, merupakan dassar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Hal ini dilakukan dengan memotivasi seluruh aparatur untuk tetap senantiasa selalu belajar memperhatikan dan mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sebagai contoh : Kami beserta jajaran berkomitmen untuk memberikan layanan E-KTP secara optimal, melalui penerapan 2 (Dua) shift layanan yaitu shift layanan pagi (08.00-15.00) dan Shift layanan sore (15.00-22.00). Selain untnuk percepatan cakupan layanan E-KTP, juga untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus menumbuhkan citra positif pemerintah daerah dalam pelayanan publik

2. Mengoptimalkan sumber daya (personil, pembiayaan dan perlengkapan) yang terbatas untuk menyelenggarakan tugas sdan fungsi secara optimal.

3. Menyusun dan melaksanakan program/kegiatan berdasarkan kebutuhan, potensi dan karakteristik wilayah kerja dengan prioritas agenda utama :

a. Penguatan koordinasi, Informasi dan sinkronisasi dengan Instansi terkait

b. Pengembangan dan pelestraian nilai-nilai kearifan local (local wisdom)

c. Peningkatan parsitipasif masyarakat dalam membangun desanya.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kantor Camat Bungku Barat mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Bungku Barat untuk meningkatkan kinerja;

3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGKU BARAT ( Tahun Anggaran 2016 - 2018 )

kantorcamatbungkubarat2016@gmail.com (Anonymous) — Wed, 09 Mar 2016 02:53:00 +0000

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (face to face) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai line office dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat diwilayah kelurahan bawahan ( pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll ).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 salah satunya menyebutkan untuk instansi pemerintah daerah yang diwajibkan tidak hanya eselon II saja yang membuat rencana strategis, tetapi dikembangkan sampai ke Eselon III yang memimpin pada Unit Kerja.

Perencanaan Strategis merupakan pedoman sebagai dokumen resmi Daerah dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi Daerah yang penjabarannya melalui pelaksanaan teknis di SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa “Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah rencana lima tahun yang menggambarkan Visi, misi, tujuan, strategi, program dan Kegiatan.

Adapun dalam penyusunan Renstra SKPD yaitu dengan menetapkan Visi dan Misi SKPD yang kemudian dari visi misi tersebut ditetapkan sasaran selama 5 (lima) tahun. Pada setiap sasaran ditentukan strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan sehingga setiap tahunnya direncanakan melalui penyusunan renja Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali.

Kaitannya dengan RPJPD yaitu dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah dalam hal ini Visi Misi Kabupaten Morowali, harus ditetapkan sasaran untuk 20 tahun mendatang. Mengingat jangka waktunya panjang maka perlu ditentukan arah kebijakan setiap 5 (lima) tahunnya yang kemudian dari arah kebijakan tersebut ditetapkan sasaran untuk 5 (lima) tahun. Sasaran tersebut dapat tercapai melalui penyusunan RPJMD

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Tahun 2016-2018 dimaksudkan sebagai :

a. Penjabaran sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Morowali Tahun 2013-2018.

b. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Tahun 2016 - 2018 adalah :

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

b. Acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Tahun 2016-2018 berdasar pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol. Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 223. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Tahun 2010;

15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

16. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2006 - 2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2011 - 2015;

23. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor );

24. Peraturan Daerah Nomor Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Tahun 20 Nomor );

25. Peraturan Daerah Nomor Tahun 20… tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Tahun 20 Nomor ).

26. Peraturan Bupati Morowali Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Kabupaten Morowali.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumber Daya Manusia

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJPMD