Kliping Berita Pertanian

Lomba dan Pendataan P3A 2016

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 23 May 2016 03:46:00 +0000

Salam Hormat,

Kami sampaikan Surat tentang Lomba dan Pendataan P3A Tahun 2016 sebagaimana terlampir. Besar harapan kami agar dapat segera ditindaklanjuti.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan limpah terima kasih.

Staf Sarpras...

Ubah-lah Pemikiran bahwa Lahan Pertanian adalah Pabrik

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 10 Apr 2015 14:23:00 +0000

Bila lahan pertanian dianggap sebagai pabrik, produktivitas pun akan berkelanjutan

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Dalam seminar bertema "Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan Spirit Indonesia Incorporated", Rabu (8/4) di Jakarta, Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono mengungkapkan, untuk mencapai kedaulatan pangan, lahan pertanian harus dianggap sebagai sebuah pabrik. Sebab, jika lahan pertanian dianggap sebagai sebuah pabrik, otomatis segala upaya akan dilakukan demi mencapai hasil maksimal, serupa pabrik.

"Agar lahan pertanian bisa berproduksi layaknya sebuah pabrik, faktor-faktor yang berhubungan dengan sektor pertanian harus berkepastian. Mulai dari bibit, benih, irigasi, hingga sarana dan prasarana yang melingkupinya," jelas Sekjen Kementerian Pertanian tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Hari juga menegaskan, sampai dengan saat ini, lahan pertanian hanya bertaraf pada pengelolaan sumber daya saja, belum menuju ke arah pencapaian produksi yang maksimal. Misalnya saja, banyak petani yang merencanakan produksi hanya pada awal Oktober ataupun April saja, yang merupakan datangnya musim penghujan.

"Padahal bila dilihat, adanya fungsi saluran irigasi adalah sebagai sarana pengairan lahan pertanian, di saat hujan tak kunjung turun. Ada baiknya, petani yang lahan pertaniannya berada di dekat saluran irigasi, tak hanya di awal Oktober ataupun April saja, namun berkelanjutan di bulan-bulan yang lain," tambahnya.

Penulis : -

Editor : Christophorus Aji Saputro

Investor Butuh Jaminan Keamanan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 12 Feb 2015 22:20:00 +0000

FAKTA yang tak terbantahkan bahwa kemajuan suatu daerah sangat tergantung atau ditentukan oleh berapa banyak investor yang menanamkan modalnya di daerah itu. Selain menyerap tenaga kerja lokal, kehadiran investor untuk mengaktualkan potensi daerah agar masyarakat menikmatinya. Karenanya masyarakat yang menolak penambangan di daerahnya dapat disebut sebagai salah kaprah jika investor tidak mengabaikan reklamasi lingkungan.
Belum lama ini, Menteri Perindustrian RI, Saleh Husen, saat berkunjung ke Pos Kupang mengharapkan banyak hal yang bisa dilakukannya untuk daerah ini. Termasuk soal perlunya investasi dikembangkan di daerah ini. Salah satu di antaranya adalah mengembangkan perkebunan tebu. Namun sungguh miris ketika menyimak wartaa media ini bahwa PT Anugerah Rezeki Nusantara (ARN) asal Surabaya yang selama ini sudah beroperasi membuat kebun percontohan tebu di Sumba Barat Daya memilih untuk hengkang.
Alasannya karena areal tidak menenuhi syarat untuk pengembangan tebu. Ini yang mengemuka. Mungkin ada alasan yang lebih esensial sebagai penyebabnya, namun itu tidak terungkap, adalah soal keamanan berusaha. Ini sesuatu yang riskan terjadi di NTT. Jika sikap PT ARN tidak berubah untuk tetap hengkang, daerah ini mengalami kerugian. Ini pelajaran bagi kita semua agar memberi jaminan keamanan kepada investor berusaha. Bukan sebaliknya menjadi investor sebagai ATM untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Perusahaan ini ternyata telah berkiprah sejak tahun 2011 dan apa yang telah dilakukannya untuk Sumba Barat Daya terasa mubazir. Yang diharapkan para investor hanya satu: keamanan berusaha.
Wilayah di NTT sangat potensial di bidang perkebunan dan pertanian sehingga membutuhkan investor untuk menggenjot potensi itu agar berdampak pada kesejehteraan hidup maasyarakat. Pemprov NTT sudah mencanangkan Provinsi Jagung, namun hanya mengharapkan penanaman secara sporadis oleh masyarakat. Tak ada perkebunan jagung yang dikelola langsung oleh investor. Ini pekerjaan rumah untuk kita. *

kupang.tribunnews.com
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Presiden Serahkan Ratusan Alsintan ke Petani

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 31 Jan 2015 22:42:00 +0000

NGAWI, KOMPAS.com — Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan menyerahkan ratusan alat mesin pertanian kepada petani di Jawa Timur. Serah terima dilakukan di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (31/1/2015).

Pantauan Kompas.com, ratusan warga dan pejabat di daerah sudah berkumpul di lokasi sekitar pukul 08.00 WIB. Tak hanya warga dan juga para petani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga sudah tiba untuk mengecek semua alat yang rencananya akan "dihidupkan" oleh Jokowi.

"Bapak Presiden akan menyerahkan sekitas 852 traktor tangan dan 377 pompa untuk Jawa Timur," ucap Amran kepada wartawan.

Amran menjelaskan, serah terima kali ini agak berbeda. Sebab, bantuan yang diserahkan bukan hanya simbolis, melainkan fisik. Pantas saja, di tepian jalan sepanjang Jalan Ngawi-Madiun, ratusan alat pertanian "berjajar" siap diserahkan. Bintara pembina desa (babinsa) pun dikerahkan untuk mengawal bantuan tersebut.

"Jadi, begitu diterima petani, langsung pulang dan bisa digunakan untuk bekerja (menggarap sawah)," harap Amran.

Penulis: Estu Suryowati
Editor: Bambang Priyo Jatmiko
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kemenperin Upayakan Produk Pertanian Tak Dikenai PPN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 31 Jan 2015 03:45:00 +0000

Kanalsemarang.com, SEMARANG – Kementerian Perindustrian bakal mengupayakan agar produk-produk pertanian hingga industri pascapanen tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau 0%.

"Dulu, PPN kan nol persen dari petani ke industri. Aturannya sudah bagus sekali," kata Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto seperti dikutip Antara, Senin (26/1/2015).

Hal tersebut diungkapkannya usai peresmian PT Petropack Agro Industries yang merupakan pabrik ekstraksi bahan-bahan alami berstandar internasional yang terletak di Kawasan Industri Candi Semarang.

Namun, kata dia, aturan yang sudah menguntungkan petani itu diubah lagi sehingga produk-produk pertanian kembali dikenai PPN, termasuk pengenaan PPN untuk sektor industri pascapanen.

"Saya kira kurang wise (bijaksana). Kami akan cari cara bagaimana bisa dinolkan lagi. Bagaimana industri pascapanen berkembang, termasuk pengawetan bahan pangan, seperti cabai, ikan, dan sebagainya," katanya.

Kalau bisa, kata dia, industri pascapanen, seperti pengawetan bahan organik dengan ekstraksi, sebagaimana PT Petropack Agro Industries jangan dimasukkan sebagai sebagai produk manufaktur.

"Industri pengawetan dan ekstraksi bahan-bahan alami ini kan hanya memperpanjang umur produk. Ya, sebaiknya jangan dikenai PPN dulu. 'Masa' belum apa-apa sudah kena 10 persen (PPN)," katanya.

Pengenaan PPN nol persen untuk sektor pertanian hingga industri pascapanen itu, kata dia, perlu dilakukan untuk membangu pengembangan industri, sekaligus membantu menyejahterakan petani.

"Makanya, kami akan mencari cara bagaimana sektor pertanian hingga industri pascapanen jangan dikenai pajak dulu. Ya, intinya tidak menyalahi hukum PPN, sekaligus membantu petani," tukasnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Petropack Agro Industries Prihanto Ekoputro menjelaskan selama ini masih fokus memenuhi kebutuhan untuk sektor industri makanan dan minuman.

Demi Swasembada Pangan, Menteri Pertanian "Blusukan" ke Penjuru Nusantara

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 31 Jan 2015 03:39:00 +0000

Presiden Joko Widodo (tiga kanan) didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kiri) berdialog dengan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo (dua kiri) ketika berkunjung ke lahan persawahan di Lampung, Selasa (25/11).
Presiden Joko Widodo (tiga kanan) didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kiri) berdialog dengan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo (dua kiri) ketika berkunjung ke lahan persawahan di Lampung, Selasa (25/11). (sumber: Antara/Agus Setyawan)

Jakarta - Meraih swasembada pangan merupakan salah satu visi yang tercantum dalam sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang biasa disebut dengan Nawacita.

Menurut Jokowi, Indonesia harus sudah bisa mandiri atau swasembada pangan dalam tiga tahun. "Tidak boleh ditawar," ujarnya.

Untuk mencapai kemandirian pangan tersebut, dalam tiga bulan terakhir Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah blusukan atau berkunjung ke lebih dari 20 provinsi dan 60 kabupaten di seluruh Indonesia untuk melihat langsung dan memetakan masalah yang dihadapi di sektor pertanian.

"Dalam tiga bulan mendatang kami masih akan mengunjungi beberapa daerah lagi, karena total akan ada 200 lokasi yang menjadi sasaran kami," tutur Amran, Jumat (30/1).

Berdasarkan pengamatan Mentan setelah melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah tersebut, masalah-masalah pertanian seperti kerusakan irigasi, rendahnya penyerapan benih, keterlambatan distribusi pupuk, kekurangan tenaga penyuluh dan minimnya penggunaan alsintan telah mengakibatkan Indonesia kehilangan peluang produksi sebesar 20 juta ton gabah kering giling (GKG) per tahun.

"Pada tahun 2014 irigasi rusak di seluruh Indonesia mencapai 52 persen dengan luas lahan 3,3 juta hektare," ungkapnya.

Kerusakan irigasi dan kendala-kendala pertanian tersebut juga ditemukannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, beberapa hari yang lalu.

Di Sukoharjo, Kementan memberikan bantuan pembangunan saluran irigasi pada 4.500 hektare lahan pertanian, 134 unit alsintan, pupuk dan benih padi gratis untuk 1.000 hektare lahan, sarana produksi jagung gratis untuk 3.000 hektare lahan, tiga ton benih kedelai unggulan untuk 1.000 hektare lahan, serta pupuk ciunik dan benih padi organik gratis untuk 5.000 hektare lahan.

Amran mengharapkan dengan seluruh bantuan yang disalurkan, petani-petani di Sukoharjo dapat meningkatkan produktivitasnya hingga 20-30 persen.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu lumbung padi di wilayah Jawa Tengah dengan nilai rata-rata produksi padi 9,1 ton per hektare GKG dalam satu kali panen.

Sedangkan di Ngawi dan sekitarnya, Kementan bekerja sama dengan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) merehabilitasi irigasi dengan memperbaiki 16 dam atau bendungan.

Salah satu dam yang sedang dikerjakan proyek pengerukannya karena telah mengalami pendangkalan lebih dari lima meter yaitu Dam Budengan yang terletak di Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Ngawi.

"Penambahan luasan dam Legundi ini dapat digunakan untuk mengairi 850 hektare sawah, kalau dikalikan 16 dam serupa maka luasan sawah yang bisa diairi mencapai 13 ribu hektare," papar Amran.

Selain itu, Kementan juga memberikan 800 unit traktor tangan, 377 unit pompa air, pupuk dan benih gratis untuk kelompok tani se-Jawa Timur.

Sebelumnya dalam jangka waktu yang berdekatan Amran juga mengunjungi beberapa daerah lain seperti Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Kuningan, Jabar.

Dalam setiap kunjungannya, ia tidak hanya berdialog dengan pemerintah setempat, namun juga turun langsung ke lokasi persawahan dan mengecek proyek-proyek yang sedang berjalan.

"Bicara tentang pertanian kita tidak bisa melakukan sendiri, harus ada langkah-langkah perbaikan melalui kerja sama dengan seluruh 'stakeholders' (pemangku kepentingan) mulai dari pemerintah, kepala desa, petani, babinsa, penyuluh, bahkan akademisi," tuturnya.

Langkah perbaikan tersebut, katanya, dimulai dengan efisiensi anggaran perjalanan dinas Kementan yang menghasilkan Rp4,1 triliun yang kemudian dialokasikan untuk "refocusing" pertanian melalui pengadaan alsintan.

"Mengapa alsintan? Kita tahu bahwa dalam 10 tahun terakhir ini ada 20 juta orang meninggalkan pertanian, sehingga sebagai gantinya kami sediakan alsintan," tukasnya.

Selain itu Kementan juga mendapat dana sebesar Rp16,9 triliun dari pengalihan subsidi BBM. Anggaran total Kementan untuk tahun 2015 sebesar Rp32 triliun.

Dari segi regulasi, pemerintah juga telah mengeluarkan dan melaksanakan Perpres No.172 Tahun 2014 yang mengatur tentang penunjukan langsung dalam rangka pengadaan dan penyaluran benih dan pupuk secara tepat, cepat, dan akuntabel.

Melibatkan Akademisi Upaya mencapai swasembada pangan juga ditempuh dengan melibatkan akademisi dari beberapa PTN ternama seperti IPB (Bogor), UNHAS (Makassar), Unversitas Brawijaya/UB (Malang), UGM (Yogyakarta), dan UNILA (Lampung).

"Kami akan menggandeng perguruan tinggi untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan," kata Menteri Pertanian.

Pertengahan Januari lalu Mentan dan Rektor IPB menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengembangan dua varietas unggul baru padi yakni IPB 3S dan IPB 4S yang potensi produktivitasnya mencapai 12,5 ton per hektare.

Sedangkan dengan UGM, Kementan menjalin kerja sama melalui MoU tentang pengembangan bibit kedelai unggul yang bisa berproduksi hingga 3,5 ton per hektare.

Selain itu UGM juga akan berkontribusi dalam budi daya komoditas pertanian, penelitian dan pengembangan pertanian, penyuluhan dan pengembangan SDM, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sarana dan prasarana pertanian, serta karantina pertanian.

Dekan Fakultas Pertanian UGM Jamhari mengatakan bahwa sesuai dengan isi MoU tersebut, UGM siap menerjunkan 550 mahasiswa dan sekitar 60 dosen untuk menggarap 110 ribu hektare lahan di Jateng dan DIY.

"Nanti setiap mahasiswa akan menggarap 200 hektare lahan, sedangkan tiap dosen akan bertanggungjawab untuk mengawasi delapan mahasiswa atau bertanggungjawab atas 1600 hektare lahan," tuturnya.

Semua mahasiswa dan dosen ini, ujarnya, harus melakukan praktik lapangan seperti memastikan sarana produksi sampai di lapangan secara tepat, memastikan bahwa teknologi yang diterapkan di tingkat petani merupakan teknologi yang dianjurkan dan bisa dipraktikkan, serta mendorong produktivitas petani.

Jamhari menjelaskan bahwa selama ini masih ada selisih besar antara potensi pertanian dan capaian produksi. Di Jawa Tengah dan DIY potensi padi mencapai 12,5 ton per hektare, namun capaian produksinya saat ini hanya enam ton per hektare.

Hal serupa terjadi pada jagung yang potensinya 13,8 ton per hektare namun capaian produksinya hanya delapan ton per hektare. Kedelai potensinya empat ton per hektare namun capaian produksinya hanya 1,4 ton per hektare.

"Produksi kedelai inilah yang terutama akan kita dorong dengan benih unggul kami yang diharapkan akan mendongkrak produksi hingga 3,5 ton per hektare," ucapnya, berharap.

Jamhari mengatakan bahwa UGM juga akan bekerjasama dengan Badan Litbang Kementan untuk merakit varietas-varietas baru yang memiliki potensi lebih besar daripada varietas yang sudah ada.

"Setelah terbentuk nanti kami akan lakukan disiminasi ke para petani dengan pendampingan oleh pihak UGM dan tenaga penyuluh dari Kementan," ujarnya.

Ia berjanji dalam pendampingannya akan menyiapkan skema 'exit strategy' yang berisi upaya agar petani tetap bisa mandiri dalam menjalankan praktik-praktik tersebut, bahkan saat masa MoU telah berakhir.

"Dengan ini kami harap bukan hanya swasembada pangan yang tercapai, tapi juga kedaulatan pangan di Indonesia," tandasnya.

Penulis: /YUD

Sumber:Antara

Minimnya kinerja sektor Industri & Pertanian, Picu Banyaknya TKI

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 29 Jan 2015 23:10:00 +0000

JAKARTA - Pesatnya pertumbuhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan dari sektor industri dan pertanian dalam negeri.
"Banyaknya TKI yang mencari pekerjaan di negara lain disebabkan oleh minimnya pertumbuhan sektor industri dan pertanian di dalam negeri," ujar Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (29/1/2015)

JK menjelaskan, kedua sektor ini merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.

"Banyak TKI karena pertanian dan industrinya kurang. Dalam 1 hektare (ha) pertanian bisa berikan pekerjaan maksimal lima orang, 1 ha industri serap 100 orang," katanya.

Untuk itu, sektor pertanian dan industri menjadi sangat penting. Selain untuk memberikan lapangan pekerjaan, kedua sektor ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

"Makanya pertanian penting bagi ketahanan pangan, sedangkan industri untuk lapangan kerja dan produktivitas," imbuhnya.

Langkah selanjutnya, untuk menggairahkan kedua sektor ini dibutuhkan ketersediaan infrastruktur dan modal yang cukup. Hal tersebut yang tengah dibangun oleh pemerintah saat ini.

"Tapi keduanya butuh infrastruktur dan modal yang mendukung. Kita butuh sistem yang akan menjamin itu," tandasnya.

(rzk)

(Sumber: okezone.com)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Bantu Tenaga Penyuluh Pertanian, Mentan Kerahkan 5.000 Mahasiswa

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 28 Jan 2015 13:48:00 +0000

Husen Miftahudin
Metrotvnews.com, Sukoharjo: Kekurangan tenaga penyuluh pertanian menyebabkan produksi pangan nasional semakin melempem. Seharusnya, tenanga penyuluh yang ideal untuk setiap desa dibutuhkan satu orang. Hal ini yang menyebabkan Indonesia masih kekurangan sebanyak 39 ribu tenaga penyuluh dari total 74 ribu desa yang ada.

Tenaga penyuluh honorer yang dilibatkan pun tak mampu pacu produksi pertanian. Bahkan, keterlibatan mereka sebagai penyuluh pertanian hanya dianggap sebagai simbol belaka. Pasalnya dalam kondisi nyata di lapangan, para tenaga penyuluh pertanian honorer ini hanya menjadi agen benih dan pupuk bagi para petani.

Melihat kondisi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman akan melibatkan mahasiswa, dosen, kepala desa, babinsa, dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sebagai penggerak dan pembimbing para petani. Bahkan, sebanyak 5.000 mahasiswa Indonesia seluruh Indonesia akan dilibatkan untuk bantu para petani meningkatkan produktivitas pangan pertanian.

"Kita akan melibatkan 5.000 mahasiswa se-Indonesia sebagai penggerak dan pembimbing para petani. Selain itu, yang terlibat untuk tenaga penyuluh ini adalah dosen, kepala desa, babinsa, KTNA, serta semua stakeholder pertanian," ujar Amran, saat ditemui dalam kunjungan ke Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo, Selasa, 27 Januari 2015.

Terkait swasembada pangan, Amran mengakui tak akan bisa terwujud jika hanya dilakukan oleh pihak Kementerian Pertanian (Kementan). Perlu dukungan dari semua pihak agar target swasembada pangan pertanian selama tiga tahun tersebut dapat terealisasi.

"Jadi harus ada sinergi antara pemerintah, pengusaha, juga akademisi. Ketiga ini harus sinergi untuk menuju swasembada pangan nasional," pungkas Amran.

Sebagai informasi, pada 2015 Kementan menargetkan kenaikan produksi pangan pertanian di semua komoditas. Produksi padi ditargetkan naik menjadi 73,4 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung sebanyak 20,33 juta ton, kedelai 1,27 juta ton, serta gula menjadi 2,97 juta ton.
(AHL)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kerja Sama DKI dan NTT Perlu Diperluas dengan Daerah Lain

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 27 Jan 2015 14:43:00 +0000

Oleh : Anthon P. Sinaga

KERJA sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam bidang ternak sapi, kini sudah menuai hasil. Walaupun sebagian anggota DPRD DKI tidak setuju rintisan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ini, namun kini NTT telah berhasil mengirim daging sapi beku untuk kebutuhan Jakarta, selain ternak sapi potong.

Kerja sama ini terjalin ketika Basuki Tjahaja Purnama diajak Presiden Joko Widodo mengunjungi NTT akhir tahun lalu dengan menikmati pesawat kepresidenan, dalam rangka blusukannya ke daerah yang terkenal gersang itu, tetapi ternyata produsen sapi terbesar di Indonesia saat ini.

Untuk tahap pertama, Pemprov DKI telah mengalokasikan dana Rp 20 miliar ke Pemprov NTT untuk pembibitan dan penggemukan sapi. Kepala Dinas Peternakan NTT, Thomas Ully dalam keterangannya ke media Ibukota di Kupang hari Senin (26/1) mengatakan, alokasi anggaran Rp 20 miliar itu telah digunakan untuk pengadaan 1.100 bibit sapi dan penggemukan 1.000 sapi di NTT.

Selain antarpemerintah daerah, Perusahan Daerah Dharma Jaya Jakarta juga menjalin kerja sama dengan perusahaan daerah setempat, yakni PT Sagarau Bahari Kupang dalam hal pemotongan dan pengiriman daging sapi beku ke Jakarta. Pengiriman daging sapi beku sebanyak 60 ton dilakukan dalam dua bulan. Hal ini cukup lumayan, walaupun jumlah ini masih jauh dari kebutuhan daping sapi masyarakat Jakarta yang rata-rata mencapai 118 ton per hari.

Menurut Thomas Ully, daging sapi beku dari Kupang ini sudah sesuai standar internasional. Tim dari DKI Jakarta sudah memantau langsung rumah potong hewan milik PT Sagarau Bahari, dimana perusahaan ini juga melibatkan dokter hewan dan tenaga professional di bidang veteriner daging beku. Sehingga aman dikonsumsi tamu hotel-hotel dan restoran bertaraf internasional di Jakarta.

Kerja sama seperti ini sebenarnya bisa juga dikembangkan dengan daerah-daerah lain yang dekat dengan Jakarta,seperti Lampung dan bahkan sampai Sumatera Utara. Di kedua daerah ini juga potensial dikembangkan peternakan sapi maupun jenis hewan lain yang dibutuhkan penduduk ataupun pengunjung Jakarta. Daerah Sumatera juga masih cukup luas untuk dijadikan padang peternakan maupun ladang pertanian.

Hal ini sejalan pula dengan rencana Pemerintah Jokowi akan membangunan infrastruktur jalan tol maupun jalur kereta api lintas Sumatera, serta perluasan Dermaga Pelabuhan Merak dan Bakauheni mulai tahun ini. Sehingga, biaya transportasi juga bisa relatif lebih murah dan lebih lancar, ketimbang jalur laut dari NTT yang juga terkendala bila musim ombak besar.

Untuk memenuhi kebutuhan Jakarta, khususnya di bidang komoditi peternakan dan pertanian, Pemprov DKI Jakarta harus semakin gencar membuat terobosan agar barang konsumsi tetap terjamin bagi kebutuhan warganya, dan harga-harga juga tidak bisa dipermainkan oleh para spekulan. Seperti kerja sama di bidang pengadaan sayur-mayur dan palawija dengan Pemprov Jawa Barat maupun Pemprov Banten, harus ditingkatkan dengan membangun pasar induk di pinggiran Jakarta.

Khusus kerja sama dengan NTT, menurut Kadis Peternakan Thomas Ully, dengan adanya pengiriman daging sapi beku ke Jakarta, maka pengiriman ternak sapi potong dibatasi. Pada tahun 2014 kuota pengiriman sapi dari NTT sebanyak 62.605 sapi, maka tahun 2015 ini kuotanya berkurang menjadi 49.658 sapi.

Padahal, kebutuhan ternak sapi potong untuk Jakarta masih cukup besar. Sehingga, masih dibutuhkan kerja sama dengan daerah lain agar kebutuhan daging untuk warga Jakarta bisa terpenuhi. Terutama jelang hari-hari raya Idulfitri, Imlek, Natal dan Tahun Baru, sudah waktunya Pemprov DKI memprakarsai adanya kebijakan menyimpan stok untuk mengendalikan harga-harga, agar tidak selalu dimanfaatkan kaum spekulan untuk mengeruk keuntungan.

Untuk pengembangan peternakan sapi di NTT, menurut keterangan pejabat Dinas Peternakan setempat, Pemprov NTT memang terus memberikan rekomendasi dan mendukung sarana dan prasarana kepada sekitar 600 kelompok peternak, maupun mendorong pembentukan koperasi di setiap kabupaten yang memiliki produksi ternak sapi yang banyak.

Kerja sama Pemprov DKI dengan NTT, maupun provinsi-provinsi lain, akan menjamin supply dan demand, yang sudah tentu akan memberikan keuntungan bagi rakyat peternak di NTT maupun rakyat konsumen di Jakarta, bukan hanya bagi pedagang apalagi spekulan. Terobosan Basuki Tjahaja Purnama boleh juga diteruskan.***

(Sumber: tubasmedia.com)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Desa Mandiri Bantu Wujudkan Target Swasembada Pangan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 25 Jan 2015 15:43:00 +0000

TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desa Mandiri berbasis pertanian, menjadi salah satu prioritas program pemerintah kedepan. Hal ini mengingat adanya target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.
"Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, pemerintah akan memfasilitasi petani untuk meningkatkan ketrampilan dalam rangka pengembangan usaha-usaha pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi," ujar Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, di Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Pemberdayaan Desa Mandiri berbasis pertanian, imbuh Marwan, akan menerapkan pola pertanian terpadu. "Misalnya dengan memperbanyak penggunaan pupuk organik yang nantinya akan dibuat/ diproduksi oleh masyarakat desa," tandasnya.
Selain bias memangkas ketergantungan terhadap pupuk pabrik, imbuh Marwan, dengan memproduksi kompos yang digunakan untuk usaha pertanian maka akan banyak keuntungan yang didapat.
"Selain keuntungan materi dari hasil penjualan produk pupuk organik, produksi kompos juga bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin," ujarnya.

Pertanian terpadu, imbuh Marwan, tentu harus diiringi dengan Peternakan terpadu yang memproduksi bahan organik dari kotoran ternak. "Dengan adanya produksi pupuk organik, sebagian keuntungan yang didapat akan digunakan untuk membantu keluarga Pra Sejahtera (Keluarga Miskin) yang pada umumnya juga merupakan keluarga Buruh Tani," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo mengharapkan dengan sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai bidang, Indonesia dalam tiga tahun mendatang dapat menikmati swasembada pangan khususnya beras, kedelai dan jagung.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Usung Keamanan Pangan, Suara Indonesia Mulai Didengar Dunia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 25 Jan 2015 14:46:00 +0000

Metrotvnews.com, Davos: Indonesia selalu mendengungkan perihal peningkatan produksi pangan. Usaha Indonesia ini pun berbuah hasil, World Economic Forum (WEF) mulai mendengar suara Indonesia terkait keamanan pangan.

Kini WEF mulai melihat potensi dan mendengar suara Indonesia di bidang keamanan pangan," kata Managing Director Sinar Mas, G. Sulistiyanto, di sela-sela pertemuan tahunan pemimpin bisnis global World Economic Forum di Davos Switzerland, seperti dikutip dalam siaran persnya, Sabtu (24/1/2015).

Franky, yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Pertanian dan Pangan, ini mengungkapkan Kadin bahkan mempunyai agenda pertemuan tingkat tinggi dua tahunan bertajuk "feed Indonesia, feed the world" sejak 2011.

Dia berujar, pihaknya pun telah memanfaatkan keanggotaannya di WEF untuk menyuarakan kepentingan Indonesia terkait keamanan pangan. Berangkat dari agenda pangan yang diusung Kadin, Franky ditunjuk menjadi Co-Chair PISAgro yang memiliki target peningkatan produksi pertanian sebesar 20 persen pada 2020, serta peningkatan pendapatan petani dan pengurangan emisi gas buang masing-masing sebesar 20 persen.

Franky mengatakan, sampai akhir 2014, PISAgro telah memiliki 11 kelompok kerja yang terdiri dari beras, sawit, jagung, kedelai, kentang, kakao, susu, kopi, hortikultura, karet, dan pembiayaan pertanian itu.

"PISAgro telah membina 85.000 petani agar mereka bisa meningkat produksi dan pendapatan," tutup dia.
AHL

Pemprov NTT Tetapkan HET Pupuk Bersubsidi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 25 Jan 2015 10:11:00 +0000

-- Laporan Wartawati Pos Kupang, Yeni Tohri

* HET Pupuk Bersubsidi
--------------------------------
- Pupuk Urea = Rp 1.800/kg
- Pupuk SP-36 = Rp 2.000/kg
- Pupuk ZA = Rp 1.400/kg
- Pupuk NPK = Rp 2.300/kg
- Pupuk Organik = Rp 500/kg

* Pembelian Petani
- Pupuk Urea = 50 kg
- Pupuk SP-36 = 50 kg
- Pupuk ZA = 50 kg
- Pupuk NPK = 50 kg
- Pupuk Organik = 40 kg

POS KUPANG.COM, KUPANG---Pemerintah Provinsi Pemprov) NTT menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di daerah ini tahun anggaram 2015. Penetapan HET ini untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Penetapan HET pupuk bersubsidi ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di NTT Tahun Anggaran 2015.

Pemprov NTT mensosialisasikan penetapan HET pupuk bersubsidi ini melalui Manajemen Perum Perhutani Wilayah Kupang, Lukman Anwar, didampingi Kepala Biro Humas Setda NTT, Lambert Ibi Riti, saat menggelar konferensi pers bersama puluhan wartawan media cetak, elektronik dan online di Aula Kantor Bapedda Provinsi NTT, Selasa (20/1/2015).

Dalam Pergub itu, Gubernur Frans Lebu Raya meminta aparat terkait di lapangan wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai IV di wilayah NTT. Penyaluran pupuk bersubsidi ini harus sampai ke petani/petambak atau kelompok tani.

"Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/petambak atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal," demikian gubernur.

Gubernur Frans juga meminta para bupati/walikota dan KPPP Provinsi NTT menyampaikan laopran hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di daerahnya untuk diteruskan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. *