Kliping Lainnya WALHI Kalsel

Sembilan Perusahaan Minta Toleransi

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Mon, 01 Feb 2010 09:00:00 +0000

Kamis, 21 Januari 2010 | 15:39 WITA

BANJARMASIN, KAMIS - Sembilan perusahaan di Kalsel yang mendapat bendera merah dan hitam dalam penilaian perusahaan (Proper) yang dilakukan badan lingkungan hidup (BLH) pusat, minta toleransi waktu selama satu tahun untuk melakukan perbaikan Amdalnya.

Hal itu dikatakan kepala BLHD Kalsel, Rakhmadi Kurdi. Menurutnya, perusahaan tersebut selain minta toleransi waktu juga minta pendampingan dari petugas dalam pengelolaan Amdal yang memenuhi syarat.

"Mereka minta waktu satu tahun untuk melakukan perbaikan, dan bimbingan pendamping bagaimana mengelola Amdal yang baik dan ramah lingkungan," terangnya.

Pasalnya, jika tahun ini gagal kembali dalam penilaian tersebut maka perusahaan itu akan diajukan ke pengadilan terkait perusakan lingkungan.

"Makanya minta bimbingan dan waktu untuk membenahi sistem Amdal. Karena kalau tidak sesuai lagi, bisa dibawa ke pengadilan," tandasnya.

Adapun perusahaan yang mendapat bendera merah ada lima yakni, perusahaan tersebut bergerak dalam bidang karet dan kayu lapis alias plywood. Yakni, PTPN XIII Danau Salak, PT Daya Sakti, PT Hendratna, PT Basirih dan PT Sinar Inti Kencana.

Sedangkan yang mndapat bendera hitam antara lain, PT Jorong Baratama Greston (JBG), PT Wijaya Tri Utama, PT Borneo Internusa, dan PT Surya Satria yang berada di Jalan PHM Noor Banjarmasin.

Sungai Dangkal Akibat Penambangan

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 09 Sep 2009 03:38:00 +0000

Rabu, 24 Juni 2009 | 19:24 WITA

PELAIHARI, RABU - Aktivitas penambangan emas serampangan dan tidak terkendali yang terdapat di sejumlah tempat, termasuk di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel), membuat kondisi sejumlah sungai menjadi dangkal serta mengubah ekosistem sungai.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kini melakukan kegiatan pengerukan sungai seperti yang saat ini dilakukan terhadap sungai di Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin, kata Humas Pemkab Tanah Laut, Sabda Prisna Norianto di Pelaihari, Rabu (24/6).

Guna memastikan kegiatan pengerukan tersebut berjalan dengan baik dan lancar, Bupati Tanah Laut H Adriansyah beserta sejumlah pejabat terkait melakukan peninjauan ke Desa Kunyit yang merupakan wakil Kecamatan Bajuin dalam Lomba Desa sekabupaten itu.

Bupati berharap setelah pengerukan terhadap sungai di Desa Kunyit tersebut, fungsi dan kondisi sungai menjadi lebih normal dan dapat dijadikan untuk pengairan lahan pertanian disekitar aliran sungai tersebut.

"Untuk itu, saya minta Kades Kunyit segera mendata luas lahan dan kelompok tani yang ada didesa tersebut, agar bantuan yang anntinya diarahkan dapat terealisasi dengan benar," kata bupati.

Pendataan tersebut, kata bupati, juga bertujuan untuk memudahkan dinas terkait membuat desain pertanian didaerah tersebut yang mudah-mudahan bisa segera dilakukan tahun mendatang yang didahului dengan pengalokasian anggaran.

Mendahului kegiatan itu, para petani Desa Kunyit disarankan untuk mengolah demplot-demplot disekitar aliran sungai dengan menggunakan data luas lahan dan kelompok tani yang ada.

Terkait dengan rencana kepala desa setempat untuk menanam pohon kayu jenis glodokan (Polyalthia longifolia Sonn) disepanjang Desa Kunyit menuju pbjek wisata Air Terjun Bajuin, Bupati Adriansyah merespon positif hal itu

HST Buka Perusda Khusus Marmer

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 09 Sep 2009 03:38:00 +0000

Rabu, 24 Juni 2009 | 14:03 WITA

BARABAI, RABU - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) membuka wacana mendirikan perusahaan daerah (perusda) untuk industri marmer.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi HST, Yusrani mengatakan sumber daya alam marmer di Bumi Murakata sangat potensi. "Kalau ditambang mungkin hingga ratusan tahun baru habis," katanya.

Menurutnya potensi marmer terdapat di tiga kecamatan yakni Batang Alai Timur, Hantakan dan Haruyan. "hingga saat ini hanya perusahaan Muhosindo yang resmi berizin melakukan eksploitasi pertambangan," katanya, Rabu (24/6).

Galuh Cempaka Ditawarkan ke Pengusaha Lokal

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 09 Sep 2009 03:37:00 +0000

Selasa, 16 Juni 2009 | 08:50 WITA

BANJARBARU, SELASA - Nasib PT Galuh Cempaka (GC) pasca berhenti beroperasi, hingga kini belum ada kejelasan. Tahun ini, dipastikan belum bisa beroperasi. Untuk itulah, dibuka peluang bagi pengusaha lokal jika ingin mengambil alih pengelolaannya.

Legal Consultan PT GC, FA Abby mengungkapkan, belum adanya kejelasan nasib PT GC mengingat pihaknya menunggu arahan dari induk perusahaan mereka, GEM Diamonds yang bermarkas di London, Inggris dan Afrika Selatan.

"Sampai sekarang, kita belum mendapatkan kejelasan kapan PT GC akan beroperasi kembali. Tahun ini, kami pesimistis bisa beroperasi," ujar Abby didampingi Humas PT GC, Abu Bakar Subhan kemarin.

Sebagaimana diketahui, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan intan di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru itu, berhenti beroperasi pada akhir tahun lalu akibat krisis keuangan global. Sekitar 500 karyawannya diberhentikan.

Abby menjelaskan, untuk beroperasi kembali, perlu dilakukan persiapan yang panjang. Salah satunya, mengajukan izin kembali ke Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengajukan peralihan status.

"Saat ini status kita stay atau bertahan sampai akhir 2009. Kalau mau beroperasi, harus mengajukan perubahan status ke Menteri ESDM, kemudian akan dilakukan peninjauan ulang," jelasnya.

Selain itu, katanya, secara teknis pihaknya juga perlu melakukan berbagai macam persiapan, termasuk merekrut kembali tenaga kerja. Oleh karena, maka sampai akhir 2009 PT GC belum tentu bisa beroperasi kembali.

Kondisi yang tidak menentu itu, kata Abby, disebabkan banyak faktor, terutama kondisi perekonomian dunia yang belum kembali pulih. Hal itu, menyebabkan harga intan di pasaran dunia masih anjlok. "Menurut data yang kita terima, harga intan di pasaran dunia baru berkisar di atas 100 dolar per karat. Sementara untuk menutup biaya operasional, harga intan harus di atas 200 dolar per karat," kata Dosen Fakultas Hukum Unlam itu.

Abby justru membuka kesempatan kepada pengusaha nasional atau lokal Kalsel yang berminat mengambil alih pengelolaan PT GC."Kalau memang ada pengusaha nasional atau lokal yang mau ambil alih PT GC silakan. Saya siap menjadi mediasi," kata Abby.

Untuk diketahui, PT GC adalah perusahaan pertambangan intan patungan antara GEM Diamonds yang memiliki saham 80 persen dengan anak perusahaan BUMN Aneka Tambang dengan saham sebesar 20 persen.

Subhan menambahkan, selama masa stay, PT GC hanya melakukan pemeliharaan peralatan dan konsen mengelola lingkungan dengan mengontrak PT Green Planet. "Selama belum beroperasi, kita konsen mengatasi masalah lingkungan. Bisa dilihat sekarang pengelolaan lingkungan yang kami lakukan sudah mengalami perkembangan sangat pesat," katanya.

KS dan Antam Dinilai Melecehkan Kalsel

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 09 Sep 2009 03:36:00 +0000

Rabu, 10 Juni 2009 | 22:40 WITA

BANJARMASIN, RABU - PT Krakatau Steel (KS) dan Aneka Tambang dinilai melecehkan Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Kesan pelecehan itu terkait dengan saham Kalsel atas usaha perindustrian dan pertambangan besi baja di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu)," ujar Sjazli Arsyad Abdis, anggota Komisi III bidang pembangunan DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu (10/6).

"Dalam perusahaan tersebut, Kalsel hanya mendapatkan saham sekitar 8,7 persen. Kalau cuma itu berarti sama saja dengan pelecehan," tegasnya. Idealnya, besaran saham Kalsel selaku pemilik lahan untuk pembangunan dan pengembangan pabrik baja tersebut bisa mencapai 50 persen atau beberapa kali lipat dari 8,7 persen.

Oleh sebab itu, Pemprov Kalsel bersama dewan harus mempertanyakan besaran saham yang akan diterima cuma sekitar 8,7 persen dan berjuang agar mendapatkan persentase saham lebih besar lagi, sarannya.

"Apakah mungkin ada permainan tingkat tinggi di balik pembagian saham perusahaan tersebut. Karenanya, patut pula untuk dilakukan penelisikan," lanjut anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PAN itu.

Dewan Ancam Bekukan PT Mohusindo

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 09 Sep 2009 03:35:00 +0000

Rabu, 10 Juni 2009 | 06:02 WITA

BARABAI, RABU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) akan meninjau kembali peizinan perusahaan tambang marmer, PT Mohusindo yang dinilai tidak memberikan konstribusi berarti kepada daerah.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) PT Muhosindo, Fansuri mengatakan dampak negatif keberadaan Muhosindo lebih besar dibanding efek positifnya bagi pemasukan daerah. "Dampak lingkungan dan kerusakan jalan justru lebih fatal, sehingga merugikan daerah," katanya.

Menurutnya DPRD HST membentuk pansus untuk memberikan rekomendasi apakah nanti membekukan perusahaan tersebut atau tidak. PT Mohosindo mengantongi izin pertambangan jenis golongan C pada 2004 dan melakukan eksploitasi marmer hingga sekarang.

"Awalnya PT Muhosindo memberikan konstribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 200 juta. Namun pada 2007 hingga 2008 kontribusinya cuma Rp 75 juta,"katan Fansuri.

Sementara, dampak negatif akibat aktifitas penambangan sudah sudah dirasakan warga di Kecamatan Batang Alai Timur (BAT). Potensi kerusakan alam makin luas. Jalan yang dilewati angkutan milik perusahaan itu pun membuat jalan rusak karena tak mampu menahan beban angkutan.

Wakil Ketua Pansus Ruspanoor menyarankan, dari pada digarap investor lebih baik Pemkab HST membentuk perusahaan daerah (perusda). "Lebih baik daerah sendiri yang mengelola dan membeli peralatan. Selain menambah PAD, juga meyerap tenaga kerja," ujarnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Industri, HM Yuserani mengatakan tidak mudah untuk menghentikan atau membekukan izin PT Muhosindo."Masalahnya, mereka telah mengikat kontrak hingga lima tahun ke depan sejak 2004 lalu," katanya.

Penambang Terpaksa Bongkar Sendiri

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 09 Sep 2009 03:34:00 +0000

Jumat, 5 Juni 2009 | 06:18 WITA

MARTAPURA, JUMAT - Puluhan warga terlihat sedang membongkar bangunan yang beratap terpal. Tromol-tromol pun mulai di lepas untuk diangkut.

Mereka adalah warga Desa Bunglai yang merupakan penambang emas. Mereka sedang membongkar sebagian tempat pengolahan emas di desanya yang terletak di Hutan Lindung Tahura, Kecamatan Aranio, Kamis (4/6).

Meski terlihat terpaksa, namun, tindakan itu terpaksa dilakukan lantaran adanya deadline dari Pemkab Banjar akan menertibkan lagi dengan membawa alat penambangan mereka.

Padahal, kebanyakan warga Desa Bunglai sangat bergantung dari aktivitas penambangan emas itu. Pasalnya, tidak ada pekerjaan lain lagi selain menambang. Seperti yang diungkapkan, Rahmat, warga desa Bunglai. Menurutnya, selain menambang, tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukannya.

Bahkan, saat ini penambangan emas disana hasilnya sudah kurang dari beberapa tahun sebelumnya. Bahkan, dalam seminggu mereka beraktivitas hanya tiga sampai empat kali.

"Itupun terkadang hanya dapat penghasilan Rp 15 ribu per harinya," ujar penambang yang biasa bekerja menjaga tromol penambangan itu.

Keluhan yang sama diutarakan Nenek Uwat, menurutnya, dirinya sebenarnya tidak ingin menambang emas. Namun, lantaran tidak punya sawah, akhirnya bergantung pada aktivitas itu.

Apalagi, suaminya telah lama meninggal dengan menyisakan anak yang masih ditanggung kehidupannya. "Kalau tidak menambang, apa yang bisa kami makan," katanya memelas.

Padahal, setiap harinya, dirinya paling banyak hanya mendapatkan penghasilan Rp 20 ribu. "Seminggu saja tidak menambang, kita bisa kelaparan," ujarnya.

Pembakal desa Bunglai, HM Yamani mengakui, sampai saat in i aktivitas penambangan masih berlangsung. Namun, dari tahun ke tahun jumlahnya selalu menurun.

Sebenarnya, lanjutnya, menambang emas di sana merupakan tradisi yang telah ada sebelum waduk Riam Kanan dibuat. Sehingga, penambangan emas itu tetap bertahan hingga kini.

Dikatakannya, warganya sebagian besar bekerja sebagai penambang emas. Sehingga, jika diminta dilarang perlu ada sosialisasi yang lebih matang.

Dia berharap, Pemkab Banjar jangan hanya memberi batas waktu dan menertibkan penambangan di desanya, namun, perlu ada solusi bagi warganya. "Pemerintah jangan hanya main tertibkan saja, tanpa ada solusi bagi warga kami. Jika tidak ada solusi, sama saja meminta warga kami kelaparan," katanya.

Solusi itu, sambungnya, sebaiknya dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "kalau jangka panjang kita sudah punya, perkebunan karet, tapi itu menunggu enam tahun lagi," jelasnya

Lebih Baik Terlambat

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 09 Sep 2009 03:33:00 +0000

Rabu, 3 Juni 2009 | 00:55 WITA

Oleh: Fathurrahman SSos I
Koordinator Lingkar Hijau Murakata HST (LHM HST)

SUNGGUH ironis kondisi alam dan hutan Kalimatan Selatan. Dulu rindang dan asri, penyumbang udara bersih serta paru-paru dunia. Sekarang kondisinya sangat berbeda, hutan rusak oleh penebangan liar, kebakaran, penambangan yang terus menerus mengeruk kekayaan sumber daya alam yang kemanfaatannya hanya dinikmati segelintir orang. Sementara masyarakat kebagian debu, jalan rusak, pemberian dana community development yang tidak seberapa, tidak setimpal dengan kerusakan alam, jalan dan ancaman bencana alam seperti banjir, erosi dan longsor.

Hasil tambang batu bara sebenarnya tidak memberikan banyak kontribusi bagi daerah, karena sebagian besar perusahaan tersebut mendapat izin pusat. Hanya sebagian kecil yang dikelola daerah.

Sudah saatnya Pemprov Kalsel beserta segenap pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel tegas dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Selama ini pengusaha batu bara terlalu dimanja dengan penggunaan fasilitas publik. Sangat dirasakan dampaknya karena kelebihan muatan, jalan rusak dan berlobang, kemacetan dan aksi brutal sopir batu bara yang menelan banyak korban jiwa.

Kita mendukung program Pemprov Kalsel yang telah menetapkan pemberlakukan jalan khusus batu bara, di akhir masa jabatan Gubernur Kalsel Rudy Arifin. Meski agak terlambat, masih lebih baik daripada tidak sama sekali.

Pengusaha batu bara harus berpikir mandiri, mengelola usahanya lebih profesional dan proporsional, memperhatikan asas kemanfaatan dan hukum.

Pemberian sanksi bagi pengusaha yang melanggar adalah shock therapy agar jangan terlalu dimanja dengan fasilitas negara yang seharusnya untuk kepentingan publik.

Kalimatan Selatan merupakan daerah yang kaya sumber daya alam (SDA), seharusnya dapat berdaulat dan memakmuran rakyat dari kekayaan yang melimpah itu.

2014 Pabrik Baja Kalsel Diproduksi

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 09 Sep 2009 03:33:00 +0000

Senin, 1 Juni 2009 | 08:20 WITA

BANJARMASIN, SENIN - Potensi sumber daya alam (SDA) berupa bijih besi di perut bumi Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu ternyata tidak cuma memikat perusahaan BUMN, PT Krakatau Steel.

Sebuah perusahaan joint venture antara Indonesia dan China juga bakal menanamkan investasinya dengan mambangun pabrik pengolah bijih besi menjadi barang jadi. Direncanakan proyek pabrik baru itu dilaksanakan 2010 dan berproduksi 2014.

Saat ini, yang sudah mulai tahap pembangunan adalah pabrik baja PT Meratus Jaya Iron & Steel (MJIS) yang merupakan join venture PT Krakatau Steel (KS) dengan PT Antam di Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal itu dikemukakan Menteri Perindustrian Fahmi Idris di sela acara pelantikan tim sukses pasangan capres-cawapres Muhammad Jusuf Kalla dari Partai Golkar dengan Wiranto dari Partai Hanura di Shinta Restoran, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Jumat (29/5). "Satu lagi pabrik baja akan dibangun di Tanahbumbu oleh perusahaan joint venture Indonesia-China," katanya.

Menurut Fahmi, berbeda dengan PT MJIS yang memproduksi jenis sponge iron atau besi spons untuk bahan baku pabrik baja di Cilegon, Banten, pabrik baja yang baru nanti akan langsung memproduksi barang jadi dari bijih besi.

Lokasi pabrik baru rencananya hanya sekitar 20 kilometer dari PT MJIS di Desa Sari Gadung, Kecamatan Bintang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. "Keunggulan lain, pabrik baru akan menggunakan teknologi canggih yang mampu mengolah bijih besi dengan kadar di bawah 50. Sedangkan rata-rata pabrik lainnya yang sekarang beroperasi biasanya cuma mampu mengolah kadar besi di atas 60," tambah Fahmi.

Menurut Fahmi pemerintah mendukung investasi baru di bidang industri pengolahan bijih besi di Kalsel karena akan membawa dampak positif terhadap perekonomian daerah dan negara.

Selain memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Kalsel dan sekitarnya, keberadaan pabrik juga akan memacu pembangunan dan perbaikan insfrastruktur. "Baja yang diproduksi nanti juga akan memenuhi kebutuhan baja di Indonesia atau dijual keluar dengan logo Baja Kalimantan. Itu salah satu upaya mengangkat nama Kalimantan," tambahnya.

Menurut Fahmi, kebutuhan baja untuk pasar dalam negeri saat ini terus meningkat. Tahun 2008 kebutuhan baja nasional mencapai enam juta ton, sementara baja yang mampu diproduksi perusahaan di dalam negeri baru empat juta ton. Sebanyak 2-3,5 juta ton di antaranya diproduksi oleh PT Krakatau Steel. Jika pabrik baja yang baru nanti beroperasi, produksi baja nasional bisa mencapai lima juta ton.

Fahmi juga menyebutkan rencana pembangunan pabrik baja oleh perusahaan swasta Gunung Garuda di Tanah Laut. Perusahaan tersebut juga telah memiliki pabrik baja di Bekasi dan Surabaya.

Tiga pabrik baja yang akan didirikan di Kalsel itu, akan memproduksi baja dengan logo Baja Kalimantan. Untuk pabrik baja PT MJIS diperkirakan berproduksi tiga tahun setelah dibangun, sedangkan dua pabrik baru yang rencananya menyusul dibangun, ditargetkan berproduksi pada 2014.

Penambang Diminta Bongkar Alat Tambang Emas

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Sat, 27 Jun 2009 02:31:00 +0000

Rabu, 27 Mei 2009 | 09:40 WITA

MARTAPURA, RABU - Sekitar sebulan lalu, Pemkab Banjar bekerja sama dengan Polres Banjar, Brimob, Kodim 1006 dan beberapa instansi terkait menertibkan tambang emas ilegal di Hutan Lindung Tahura, Aranio, Banjar.

Namun, berdasarkan informasi, penambangan emas di Desa Bunglai, Kecamatan Aranio itu kembali beroperasi meski sempat beristirahat pascapenertiban itu.

Camat Aranio, Taufiqurrahman mengakui hal itu. Menurutnya, penambangan itu sudah ada sejak dulu. Jika mereka tidak beroperai, itu hanya sekadar istirahat untuk menenangkan keadaan pascapenertiban. Apalagi, pada razia beberapa waktu lalu, sebagian besar peralatan tambang tidak disita lantaran tidak ada alat transportasi untuk mengangkutnya. Para penambang pun dengan leluasa menggunakannya kembali untuk menambang beberapa hari setelah tim penertiban meninggalkan lokasi.

Untuk itulah, dalam rapat koordinasi antara Pemkab Banjar dengan aparat terkait berniat menertibkan penambangan yang bisa mengancam kelangsungan waduk Riam Kanan itu secara permanen.

Kabid Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi, Suprianto mengatakan, rapat itu memutuskan memberi deadline kepada masyarakat Bunglai agar menghentikan aktivitas penambangan emas di Hutan Lindung Tahura itu pada 29 Mei. Usai tanggal itu, semua peralatan harus sudah bersih dari lokasi penambangan.

Jika tidak, pihaknya bekerja sama dengan aparat keamanan akan menangkap penambang dan menyita seluruh alat yang ada. "Pada 29 Mei, semua alat harus sudah dibongkar," ujarnya.

Jika mereka masih beroperasi, Tim Penertiban akan menertibkannya, termasuk membawa semua peralatan tambang yang diperkirakan bernilai Rp 100 juta tersebut.

Kabag Operasional Polres Banjar, AKP Lilik Istiyono mengaku belum berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang masalah itu. Sampai saat ini, lanjutnya, Dinas Pertambangan dan Energi Banjar belum mengkoordiansikannya dengan mereka. Pihaknya belum mengetahui rencana itu.

Polisi Kecele, Warga Urung Demo

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Fri, 22 May 2009 04:22:00 +0000

Rabu, 13 Mei 2009
MARTAPURA - Kemarin siang sempat terjadi ketegangan di pintu masuk Kantor Bupati Banjar. Puluhan personel polisi dan Satpol PP disiagakan, guna mengantisipasi demo Warga Bunglai yang kabarnya akan mengepung kantor bupati.

Demo warga Bunglai itu dikabarkan terkait operasi penertiban tim gabungan pada penambang emas ilegal di Waduk Riam Kanan Aranio belum lama tadi. Penertiban dikoordinatori Distamben Banjar didukung 120 personel Brimob, Polres, Satpol PP dan unsur lain.

Namun hingga lebih dari dua jam aparat menunggu, warga yang dikabarkan berjumlah 200 an orang itu tak kunung menampakkan diri, hingga akhirnya personel bubar.

Tak lama setelah bubarnya aparat, muncul selentingan kabar demo ditunda oleh Pembakal Bunglai H Yamani. Dari kabar itu, sang pembakal meminta warganya membatalkan niat untuk memprotes sikap tim penertiban.

Apa yang ingin mereka protes masih belum jelas. Namun informasi yang masuk ke telinga pejabat Distamben Banjar justru menggelikan. Pasalnya, warga memprotes "penjarahan" barang-barang dagangan mereka oleh oknum aparat.

"Dari informasi yang saya dengar, entah benar atau tidak. Warga ingin menuntut pengambilan barang dagangan mereka saat penertiban kemarin," beber Kabid Pengawasan Lingkungan Sufrianto saat dicegat wartawan di Lobi Kantor Bupati.

Memang diakuinya, dalam penertiban itu, banyak oknum yang "merampas" minuman ringan, rokok dan makanan di warung-warung di sekitar pendulangan.

Padahal penertiban ditujukan pada alat-alat penambang ilegal seperti tromol, timbangan emas, solar, mesin pompa, ayakan dan las penyatu emas. Memang dari 200 tromol, aparat hanya menyita sampel dari alat-alat di atas.

"Saya sendiri sebenarnya ingin mengingatkan supaya barang-barang itu tidak diambil. Namun apalah daya, di sana ratusan oknum yang melakukan," keluhnya.

Bagaimana sikap Pemkab Banjar terhadap penambang liar pasca penertiban? Sufrianto mengatakan, itu sudah ranah polisi untuk mengatasinya. Yang jelas pihaknya sudah mengantongi setidaknya tiga nama tersangka masing-masing AS, A dan J.

"Apakah mereka ditangkap, silakan sampean tanya ke Polres Banjar. Yang jelas apa yang dilakukan penambang masuk peti,"pungkasnya ke sejumlah wartawan.

Minimnya RTH, Picu Permasalan

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Fri, 22 May 2009 04:22:00 +0000

Rabu, 6 Mei 2009
BANJARMASIN - Minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tempat bermain anak di kota ini memicu permasalahan-permasalahan krusial.

Ditengarai hal ini menjadi pemicu kecelakaan lalulintas gara-gara layang-layang dimainkan di tengah kota. Tak hanya itu, fenomena melonjaknya pengunjung Tempat Hiburan Malam (THM) di Banjarmasin lebih dari kota-kota lainnya, sangat mungkin disebabkan oleh tak tersedianya tempat yang representatif untuk warga berhibur diri.

Salah seorang anggota komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Tadjudinnor mengamini bahwa minimnya RTH ini sangat riskan bagi pertumbuhan kota yang sedang berkembang seperti Banjarmasin. “Warga Banjarmasin sangat membutuhkan tempat natural untuk berhibur diri. Semacam ruang terbuka untuk bersantai bersama keluarga dan lain sebagainya,“ ungkap politisi PAN ini sembari mengatakan bahwa hal-hal ini bisa mencegah permasalahan-permasalahan lain yang ditimbulkan oleh minimnya RTH di Banjarmasin.

“Setiap orang yang datang ke Banjarmasin, biasanya menanyakan alun-alun kota’” tutur Tadjudinnoor lantas mengatakan bahwa alun-alun di beberapa kota di Jawa identik dengan ruang terbuka dimana mereka bisa santai menikmati suasana kota.

Ketika ditanyakan perkembangan permasalahan lahan Kamboja yang menurut wacana pemkot akan dibangun RTH, Tadjudinnor mengatakan ia kurang mengetahui perkembangan terakhirnya. “Yang saya ketahui, wacana pembangunan RTH itu masih terganjal masalah hukum,” ungkapnya sembari menjelaskan bahwa walikota terdahulu pernah mengadakan suatu perjanjian yang mengikat dengan PT Selaras Bangun Banua. ”Kalau perjanjian kan ada konsekuensi hukumnya, lain dengan Mou,” pungkasnya.

Sebelumnya, Minggu (3/5) lalu seorang mahasiswi Unlam bernama Layun Sari Dewi mengalami kecelakaan lalulintas karena terlilit tali layangan ketika melintasi Jalan S Parman. Layun yang juga cucu dari anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Umi Kalsum mengalami cedera parah dan dilarikan ke IGD. Kemarin, mahasisiswi Fakultas Hukum Unlam ini sudah bisa keluar setelah menjalani perawatan intensif.

DPRD Minta Izin PT Mohosindo Dicabut

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Fri, 01 May 2009 05:01:00 +0000

Minggu, 19 April 2009 | 23:34 WITA

BARABAI, MINGGU - Sejumlah fraksi di Dewan perwakilan Rakyat Daerah DPRD Hulu Sungai Tengah (HST) meminta pemerintah kabupaten setempat mencabut izin penggunaan jalan daerah kepada PT Mohosindo.

Fraksi Murakata melalui juru bicarannya Harlinan mengatakan kesepakan antara Pemkab HST dan PT Muhosindo terhadap penggunaan jalan daerah tiadk sesuai dengan peraturan yang berlaku serta merugikan masyarakat.

“Kami sepakat izin penggunaan jalan darah PT Muhosindo dicabut saja karena merugikan daerah,” katanya saat membacakan pandangan fraksi terhadap terhadap Raperda tentang APBD 2009, beberapa waktu lalu.

Ditambahkan Abdullah Islami dari Fraksi PAN, kesepakatan Pemkab dan perusahaan marmer tersebut yang dianggap tidak sesuai aturan dan merugikan masyarakat terkait penggunaan ruas jalan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan hingga ke Natih Batu tangga Kecamatan batang Alai Timur.

“Walau alan terus diperbaiki tapi mobil tronton milik PT Mohosindo tetap lewat sehingga perbaikian menjadi sia-sia karena jalan kembali rusak,’ ujarnya.

3 Isu Lingkungan di Hari Bumi Sedunia

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Fri, 01 May 2009 05:00:00 +0000

Selasa, 14 April 2009 | 10:23 WITA

PELAIHARI, SELASA - Komunitas Siaga Kalsel menyerukan tiga isu lingkungan dalam rangka Hari Bumi Sedunia pada 22 April mendatang. Pertama, meminta instansi pemerintah d Kalsel termasuk di Kabupaten Tanah Laut (Tala) agar tidak menyetujui segala bentuk aktivitas yang berakibat pada kerusakan lingkungan.

Kedua, meminta pengurus parpol agar menindak tegas calegnya yang mendukung atau membekingi kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Ketiga, meminta intansi terkait melakukan pengawasan ketat, tidak saling lempar tanggungjawab, dan berani bertindak tegas yaitu menutup usaha perusahaan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

PT Meratus Bakal Pasok 15% Bijih Besi ke Karakatau Steel

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Fri, 01 May 2009 04:59:00 +0000

Selasa, 7 April 2009 | 11:55 WITA

BATULICIN, SELASA - Direktur Utama PT Krakatau Steel, Fazwar Bujang menegaskan, dalam satu tahun ke depan pabrik PT Meratus Jaya Iron and Steel sudah selesai, ditahun berikutnya akan mulai berproduksi.

Proyek pembangunan pabrik pengolahan bijih besi di Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan patungan PT Krakatau Steel dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk atau biasa disebut sebagai proyek Meratus. Proyek ini senilai US$ 65 juta dengan kapasitas 300.000 ton per tahun ini.

PT Krakatau Steel dan PT Aneka Tambang Tbk ini sepakat membangun perusahaan patungan untuk mengolah bijih besi di Tanah Bumbu yang dinamakan PT Meratus Jaya Iron and Steel.

PT Meratus Jaya Iron and Steel yang dibentuk April 2008 lalu komposisi kepemilikan PT Krakatau Steel 66 % dan PT Antam Tbk 34%.

Beberapa waktu lalu, Fazwar mengatakan pabrik seluas 200 hektare yang berlokasi di wilayah Batulicin itu ditargetkan sudah mulai berproduksi pada Mei 2010. Dengan selesainya pabrik pengolahan bijih besi itu, ujar dia, kontribusi pasokan bahan baku dari Meratus terhadap PT Krakatau Steel akan mencapai 15%

Sambut Hari Bumi, WWF Kalteng Gelar Lomba

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Mon, 30 Mar 2009 05:37:00 +0000

Kamis, 26 Maret 2009 | 13:58 WIB
PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Untuk menyambut Hari Bumi 22 April 2009, WWF Indonesia-Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar lomba menulis dan fotografi. Peserta adalah warga negara Indonesia, baik pelajar, mahasiswa, maupun umum yang berada di Kalteng.

Communication Site Coordinator WWF Indonesia Kalteng, Diyah Wara Restiyati, di Palangkaraya, Rabu (25/3) malam, menuturkan, judul dan isi tulisan harus berkaitan dengan tema utama, yaitu 'Perkebunan Sawit Berkelanjutan, Mungkinkah?'

Adapun obyek foto adalah lingkungan, masyarakat, budaya, alam, satwa liar dengan lokasi pemotretan di wilayah Kalteng.

Pengumpulan foto/pendaftaran peserta dari tanggal 10 Maret hingga 18 April 2009. Pengumuman pemenang pada 24-26 April 2009. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WWF Indonesia Jalan Krakatau Nomor 12, Palangkaraya, 73112 dengan nomor telepon (0536) 3236997 dan faksimil (0536) 3227700.

Selain menggelar lomba, WWF Indonesia Kalteng juga akan melakukan kampanye bebas emisi di Kampus Faku ltas Teknik Universitas Palangkaraya, peringatan hari bumi di Kabupaten Murung Raya, serta aneka kegiatan lainnya.

Tala-Telkom Hijaukan Gunung Kayangan

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Mon, 30 Mar 2009 05:09:00 +0000

| 08:38 WITA

PELAIHARI, KAMIS - Gerakan penghijauan terus digencarkan di Kabupaten Tanah Laut (Tala). Untuk memaksimalkan program green ini, peran serta stakehouldernya pun diperluas. Dinas Kehutanan Tanah Laut, mulai merangkul kalangan swasta.

Hari ini, Kamis (19/3) Dishut Tala bekerjasama dengan Telkom melakukan penghijauan di kawasan Gunung Kayangan. Luas area yang akan dihijaukan ada dua hektare. Sedang jumlah tanaman 1.756 batang dari jenis mahoni dan Ketapang.

Tambang Sungai Bakar Terancam Ditutup

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Thu, 19 Mar 2009 05:39:00 +0000

Jumat, 13 Maret 2009 | 06:31 WITA

PELAIHARI, JUMAT - Aktivitas penambangan bijih besi di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin yang berdekatan dengan objek wisata Gua Marmer terus menjadi sorotan. Tambang ini terancam ditutup jika hasil evaluasinya kelak negatif.

Evaluasi akan segera dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi bersama institusi terkait lainnya. Agenda ini sifatnya normatif menjelang akan berakhirnya masa waktu izin kuasa pertambangan (KP). "Agustus tahun ini izinnya habis. Pasti kami akan mengevaluasinya guna menentukan masih layak tidaknya tambang tersebut," ucap Kadistamben M Ilyas.

Pejabat eselon II di Bumi Tuntung Pandang ini tidak menyebutkan secara detil bagaimana dan apa saja yang akan dilakukan dalam kegiatan evaluasi tersebut. Yang pasti, Tim akan turun ke lokasi guna melihat langsung kondisi riil di area tambang.

Pemegang izin KP tambang bijih besi di Sungai Bakar tersebut adalah Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang. Perusahaan 'plat merah' Tala ini menggandeng PT Kuang Ye Internasional Mining Development dalam melaksanakan kegiatan penambangan. Perusahaan dari Cina itu memegang SPK (surat perjanjian kerja) dari Baratala.

Sejak mulai beroperasi empat tahunan silam, aktivitas tambang tersebut terus mendapat sorotan sejumlah kalangan. Hal ini disebabkan area tambang berada di kawasan perbukitan/pegunungan yang kabarnya bagian dari zona resapan air. Selain itu juga sangat dekat dengan objek wisata Gua Marmer.

Objek wisata alam khas tersebut makin mati suri sejak adanya aktivitas tambang tersebut. Pasalnya jalan masuk dipajangi portal oleh penambang sehingga orang tidak bisa leluasa ke luar masuk ke kawasan itu. Sekedar diketahui, akses menuju area tambang dan gua marmer menjadi satu.

Jalan sepanjang belasan kilometer (Pelaihari-Sungai Bakar) yang dulu mulus, berubah menjadi compang-camping lantaran intensnya lalu lintas angkutan bijih besi dari tambang setempat. Badan jalan menjadi lumayan sulit dilintasi.

Tidak cuma itu. Sekira dua tahun lalu, saat hujan lebat disertai tiupan angin kencang, tumpukan lapisan tanah atas (OB) tambang setempat longsor ke sungai. Beberapa rumah warga sekitar yang berada di dekat sungai pun menjadi korban rusak/ambruk dihantam luapan air bercampur OB tersebut.

Manajemen PD Baratala sendiri sebagiamana pernah diutarakan Direktur Operasional Beben Taruka Umbara beberapa waktu lalu menegaskan pihaknya dalam melaksanakan kegiatan penambangan tetap memperhatikan lingkungan dan menjaga eksistensi Gua Marmer.

"Saya kira evaluasi memang harus dilakukan terhadap keberadaan tambang di Sungai Bakar itu. Jika memang lebih banyak mudaratnya (dampak buruk), tentunya tidak mungkin dipertahankan. Tapi, kita tunggu saja bagaimana hasil evaluasinya nanti," ucap Bupati H Adriansyah, kemarin.

Aad begitu H Adriansyah biasa disapa menegaskan aktivitas penambangan mutlak dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan maupun kerusakan infrastruktur.

Krisis Hantam Binis Tambang Biji Besi Tala

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Thu, 12 Mar 2009 05:39:00 +0000

Rabu, 11 Maret 2009 | 06:45 WITA

PELAIHARI, RABU - Dampak krisis finansial global yang masih terjadi hingga kini masih dirasakan kalangan penambang di Tanahlaut. Sumbangan pihak ketiga (SPK) pun turut anjlok karenanya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tala Ilyas mengatakan kalangan penambang yang paling merasakan dampak krisis global adalah penambang bijih besi. Banyak dari mereka yang hingga kini berhenti beroperasional menyusul sepinya permintaan yang diikuti turunnya harga emas hitam tersebut.

Per tonnya saat ini hanya berkisar Rp24-250 ribu. Padahal sebelumnya paling rendah Rp350 ribu. Dengan kondisi itu, satusatunya pemegang izin kuasa pertambangan (KP) bijih besi di wilayah Kecamatan Pelaihari yakni Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang meminta dispensasi penurunan SPK. "Baratala minta SPK diturunkan menjadi Rp2.000 per ton atau seperti sebelumnya," beber Ilyas saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Permohonan tersebut telah ia teruskan ke Bupati H Adriansyah. "Pak Bupati memakluminya. Namun rekomendasi Pak Bupati, SPK bijih besi diturunkan menjadi Rp3.000," beber Ilyas.

Ilyas mengatakan permohonan penurunan nominal SPK tersebut cukup beralasan, mengingat masih lesunya usaha sektor pertambangan bijih besi saat ini. Apalagi SPK sifatnya hanya sebatas sumbangan, tidak bisa dipaksakan.

Nominal SPK dari sektor pertambangan (batu bara dan bijih besi) semula hanya Rp2.000 per ton. Namun sejak Juli 2008 silam dinaikkan menjadi Rp5.000 dengan pertimbangan makin membaiknya usaha di sektor ini pada waktu itu (sebelum krisis global).

Kendati Bupati menyetujui penurunan nominal SPK bijih besi, jelas Ilyas, bukan berarti seterusnya berlaku seperti itu. "Sesuai rekomendasi Pak Bupati, jika nanti usaha tambang bijih besi telah normal kembali, harga per tonnya serendahnya Rp350 ribu, maka SPK akan dinaikkan lagi menjadi Rp5.000."

Bagaimana dengan usaha tambang batu bara? "Tetap, tidak ada perubahan. Usaha di bidang ini kan tidak begitu terpengaruh oleh krisis global meski juga terjadi penurunan. Namun umumnya aktivitas tambang batu bara masih tetap bisa berjalan. SPKnya juga tetap Rp5.000 per ton," jelas Ilyas.

Yudhi: Jangan Jadikan Sungai Keranjang Sampah

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 04 Mar 2009 06:31:00 +0000

Kamis, 19 Februari 2009 | 13:49 WITA

BANJARMASIN, KAMIS - Dari data Dinas Pengelolaan Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin, jumlah sungai di kota ini pada tahun 2006 tercatat 108 buah, namun, jumlah itu menurun drastis menjadi 72 sungai pada 2008.

Menurut Wali Kota Banjarmasin, Yudhi Wahyuni, hal itu terjadi lantaran faktor alam dan kurang terawatnya sungai seperti perilaku warga yang membuang sampah ke sungai. Selain itu permukiman di atas sungai juga jadi penyebabnya.

Untuk itu, kata Yudhi, ia mengimbau agar warga menghentikan kegiatan membuang sampah ke sungai. "jangan jadikan sungai keranjang sampah,"' tegas Wali Kota, Kamis (19/2)

Truk Batu Gunung Rusak Jalan Mandiangin

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 04 Mar 2009 06:28:00 +0000

Jumat, 13 Februari 2009 | 12:14 WITA

MARTAPURA, JUMAT - Jalan Desa Mandiangin Barat RT 3 dan RT4 Kabupaten Banjar rusak menyusul maraknya angkutan batu gunung dari Jalan Mangga Gunung Pamaton Taman Hutan Raya (Tahura) Mandiangin.

Menurut satu warga, aktifitas truk mulai ramai sejak pukul 07.00 hingga sore hari. Lebih parah lagi jalan sepanjang tiga kilometer di Desa Kiram rusak dan berlumpur karena sering dilintasi truk.

Warga Pamukan Gunakan Air Bekas Tambang

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 04 Mar 2009 06:26:00 +0000

Minggu, 8 Februari 2009 | 23:30 WITA

KOTABARU, MINGGU - Warga desa di wilayah Kecamatan Pamukan Barat, dan Pamukan Utara, di perbatasan Kalsel-Kaltim, sekitar 200 km dari ibukota Kabupaten Kotabaru terpaksa memanfaatkan air bekas tambang untuk keperluan sehari-hari.

Informasi yang berhasil dihimpun, warga Desa Sengayam, Mayang Sari, Mangka, serta beberapa desa di hilir Sungai Sengayam tidak ada pilihan lain, dan terpaksa tetap memanfaatkan air bekas tambang batu, dan pasir dari Pegunungan Meratus.

Udin, warga Desa Sengayam menuturkan, akhir-akhir ini warga di desanya serta beberapa desa lain terpaksa memanfaatkan air sungai Sengayam untuk keperluan sehari-hari.

Padahal, air yang berwarna kemerahan tersebut, merupakan air bekas tambang batu dan pasir warga setempat untuk bahan bangunan.

Masih beruntung mereka masih bisa mendapatkan air, walaupun air itu bekas tambang batu dan pasir, karena masih ada ratusan warga di desa tetangga tidak menemukan air.

Sumur tadah hujan yang biasa digali warga, kini juga airnya berwarna merah karena lumpur dari permukaan tanah, sehingga mereka terpaksa menggunakan air sungai.

Walaupun hanya air sungai, untuk mendapatkan air bekas tambang itupun warga harus berjalan hingga lima kilo meter bahkan lebih.

Meski telah menggunakan sungai air bekas tambang untuk minum, masak, serta keperluan lain, para penduduk desa hingga saat ini hampir tidak terdengar terserang sejenis penyakit.

Karena air sungai tersebut masih lumayan, meskipun warnanya telah berubah dari sebelumnya agak kekuning-kuningan.

Menurut warga, meski menggunakan air sungai yang bersumber dari lokasi bekas tambang dan Pegunungan Meratus, air tersebut masih lebih baik daripada air sumur tadah hujan.

Masih beruntung warga mendapatkan air dari Sungai Sengayam yang mulai susut itu, karena ada sejumlah sungai besar yang disepanjang bantaran sungai dihuni penduduk, kini kondisinya telah mengering dan tidak berair lagi. (ant)

Akhir PT GC Buka Handil Gantung

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 04 Mar 2009 06:24:00 +0000

Kamis, 5 Februari 2009 | 21:13 WITA

BANJARBARU, KAMIS - Penutupan Handil Gantung yang menjadi polemik antara para petani di Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Palam dengan PT Galuh Cempaka (PT GC) Banjarbaru akhirnya dibuka.

Proses pembukaan handil dilaksanakan, Kamis (5/2) pukul 13.00 wita oleh Dinas Pekerjaan Kota Banjarbaru secara manual atau tanpa alat berat. Pembukaan disaksikan Ketua DPRD Banjarbaru dan jajaran, serta masyarakat sekitar, dan pihak PT Galuh Cempaka. (aries mardiono)

Titik Ekploitasi Gas Metan Batola Diperbanyak

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 04 Mar 2009 06:23:00 +0000

Rabu, 4 Februari 2009 | 10:33 WITA

MARABAHAN, RABU - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) hingga saat ini masih belum mengetahui berapa titik eksplorasi gas metan di Batola yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

Delapan anggota tim dari Badan Geologi Pusat Vulaknologi dan Mitiga Jakarta beberapa waktu lalu sudah melakukan pengukuran, bahkan mereka dikabarkan sudah menentukan titik yang akan dilakukan eksplorasi.

"Kita belum mengetahui ada berapa titik, karena yang melakukan penelitian dan survei di lapangan langsung dari pusat beberapa waktu lalu dan mereka sudah mendapatkan titik itu," ungkap Drs Noor Ipani, Kabag Ekonomi dan SDA Pemkab Batola.

Noor Ipani menambahkan, penelitian yang dilakukan oleh tim tersebut dilakukan mulai dari Barambai hingga sampai ke Wanaraya, dibantu oleh beberapa penduduk yang ditunjuk oleh mereka.

Ketidaktahuan Pemkab Batola ini karena penelitian tersebut menurutnya langsung atas permintaan dari pusat, sedang Pemkab hanya menyediakan sarana untuk penginapan tim yang dikirim.

Pemkab juga memaklumi ketidaktahuan pihaknya terhadap titik yang sudah ditentukan, karena tim sendiri belum lepaorkan hasil penelitian mereka ke pusat.
Bahkan dua perusahaan yang kabarnya juga sudah dikontrak oleh Kementrian ESDM tidak diketahui secara pasti oleh Pemkab Batola, karena hingga saat ini mereka tidak menerima berkas ataupun pemberitahuan dari pusat mengenai dua perusahaan tersebut.

"Harapan kita semuanya berjalan dengan baik dan lancar, mudah-mudahan ekplorasi bisa cepat terlaksana. Memang untuk urusan teknis semuanya dari pusat, kita hanya memfasilitasi saja," akunya.

Dewan: Kembalikan Aliran di Handil Gantung

noreply@blogger.com (WALHI Kalsel Bloggar) — Wed, 04 Mar 2009 06:20:00 +0000

Senin, 2 Februari 2009 | 12:31 WITA

BANJARBARU, BPOST - Permasalahan Handil Gantung yang berlarut-larut akhirnya menghasilkan keputusan yang melegakan bagi masyarakat di kawasan Palam dan Bangkal, Banjarbaru .

DPRD tegas bahwa Handil Gantung yang ditutup dan aliranya dialihkan oleh PT Galuh Cempaka harus di kembalikan ke asal atau dibuka kembali.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru, Kalsel, Bambang SR dalam rapat bersama warga Palam dan Bangkal yang dilaksanakan di Gedung Dewan Banjarbaru, Senin (2/2).