Salam Keadilan dan Demokrasi,

Panitia Pemilihan Pengurus Nasional (PANPILNAS) telah menyelesaikan proses verifikasi administrasi terhadap calon pengurus nasional periode 2026–2031, setelah melalui perpanjangan pendaftaran sampai tanggal 15 Februari 2026, maka  dengan sepengetahuan dan persetujuan Steering Committee (SC) pada tanggal 27 Februari 2026, kami sampaikan daftar calon tetap pengurus nasional 2026-2031  sebagai berikut:

Calon Sekretaris Jendral :

1. Linarti
2. Mikewati Vera Tangka

Calon Presidium Nasional :

Untuk memperlancar jalannya proses maka kami berharap para calon pengurus untuk dapat :

1. Menjunjung tinggi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, prinsip, nilai, dan garis perjuangan Koalisi Perempuan Indonesia.

2. Menjaga integritas, etika, dan kehormatan organisasi dalam setiap sikap, ucapan, serta tindakan, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi apa pun.

3. Mengedepankan semangat persaudaraan, solidaritas perempuan, dan demokrasi yang bermartabat dalam seluruh proses kontestasi.

4. Tidak melakukan kampanye negatif, penyebaran informasi yang menyesatkan, provokatif, atau tindakan lain yang berpotensi menimbulkan konflik, polarisasi, maupun perpecahan di lingkungan organisasi.

5. Menghormati seluruh tahapan, keputusan, dan mekanisme yang ditetapkan oleh Panpilnas

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Salam

Diyah Wara Restiyati

Ketua PANPILNAS

Salam Keadilan dan Demokrasi,

Panitia Pemilihan Pengurus Nasional (PANPILNAS) telah menyelesaikan proses verifikasi administrasi terhadap 24 calon Pengurus Nasional Periode 2026–2031, yang dilaksanakan pada 20 Desember 2025 – 5 Januari 2026, dengan sepengetahuan dan persetujuan Steering Committee (SC). Bersama ini,kami sampaikan Daftar Calon Sementara Pengurus Nasional 2026-2031  sebagai berikut:

Calon Sekretaris Jendral :

1. Linarti
2. Mikewati Vera Tangka

Calon Presidium Nasional :

Berdasarkan SK Presidium Nasional No:003/INT-KPI/Presnas/I/2026  tentang Pengunduran Waktu Pelaksanaan Kongres Nasional VI telah menetapkan pada poin 3 :

Dalam masa menuju pelaksanaan Kongres Nasional ke VI dengan perubahan tanggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melanjutkan dan mengoptimalkan proses penjaringan calon pengurus nasional, khususnya dari Kelompok Kepentingan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT), Kelompok Kepentingan Perempuan Lesbian, Biseksual, dan Transgender (LBT), serta Kelompok Kepentingan Perempuan Miskin Kota, yang belum terdaftar, paling lambat tanggal 15 Februari 2026.

Maka, PANPILNAS memperpanjang masa pendaftaran Calon Pengurus 2026-2031 untuk 3 (tiga) Kelompok Kepentingan tersebut, paling lambat 15 Februari 2026.

Demikian pengumuman  ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Salam

Diyah Wara Restiyati
Ketua PANPILNAS

Sampai hari ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi bahan perdebatan di ruang publik. Di banyak daerah, laporan keracunan anak sekolah terus bermunculan, sejak diskusi ini dilaksanakan jumlahnya sudah lebih dari 11.500 kasus. Program yang dimaksudkan untuk menanggulangi stunting dan meningkatkan kualitas gizi justru memunculkan persoalan baru: dari tata kelola yang kabur, standar penyediaan makanan yang lemah, hingga kebingungan peran sekolah sebagai pelaksana utama program. Narasi-narasi alternatif pun muncul, mulai dari ajakan untuk menunda pelaksanaan program, sistem yang masih perlu untuk dibenahi, hingga usulan agar pemerintah merancang skema yang lebih adaptif dan transparan.

Atas dasar itulah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) bersama sejumlah jaringan masyarakat sipil mengundang publik dan media untuk berdialog tentang bagaimana menempatkan MBG sebagai bagian dari Program Besar Negara serta meninjau ulang komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyat. Diskusi ini bertajuk, “Polemik Makan Bergizi Gratis dan Komitmen Negara untuk Kesejahteraan Rakyat”. Hadir sebagai pembicara Eva Nurcahyati dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Media Wahyudi Askar dari CELIOS, Armayanti Sanusi dari Solidaritas Perempuan, Ardi Manto Adiputra dari Imparsial, dan Mieke Verawati Tangka dari KPI.

“Anak-anak menjadi korban keracunan MBG… program ini, harapannya bisa menjamin pemenuhan gizi dan hak anak, menjamin kesehatan anak, namun fakta yang kita temukan justru sebaliknya, mencederai hak anak”, ujar Ija Syahruni, Koordinator Nasional Famm Indonesia, yang juga sebagai moderator dalam diskusi ini. Kalimat tersebut membuka percakapan panjang tentang program MBG yang semula dielu-elukan sebagai langkah revolusioner. Namun, di balik jargon gizi dan kepedulian, data menunjukkan anak-anak justru mengalami keracunan pangan akibat makanan yang didistribusikan dari program tersebut. Guru dan orang tua kebingungan menentukan kepada siapa harus melaporkan kejadian ini.

Eva Nurcahyati membuka diskusi dengan mengingatkan bahwa MBG merupakan program janji politik dengan skala luar biasa besar dan karena itu menuntut tata kelola yang lebih ketat. “Program ini skalanya sangat besar. ICW belum menemukan konteks tindak korupsinya, tapi kami mencatat beberapa celah”, ujarnya. Ia menyoroti fakta bahwa anggaran pendidikan 2025 mencapai Rp 724,3 triliun dan di dalamnya terdapat alokasi Rp 56,8 triliun untuk MBG, sebagian di bawah fungsi pendidikan yang “tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pendidikan”. Keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam program pangan menurutnya menambah persoalan akuntabilitas. Eva juga mencatat proses pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan tanpa tender dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban publik yang jelas, sementara itu pemerintah juga belum membuka hasil investigasi transparan atas kasus-kasus keracunan massal.

Dari sisi ekonomi dan desain kebijakan, Media Wahyudi Askar menyoroti absennya dasar kebutuhan masyarakat. “Ada enggak satu data bahwa keluarga butuh MBG dalam konsep makan siang seperti sekarang? Tidak ada”, katanya. Ia mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan program MBG bahkan berada di peringkat bawah dalam prioritas keluarga penerima manfaat. Media juga mengingatkan adanya ketimpangan distribusi: sekolah swasta mewah di kota besar ikut menikmati subsidi, sementara sekolah di wilayah miskin justru menghadapi kekurangan fasilitas. “Kebijakan sebesar ini tidak boleh dijalankan seperti rem blong”, tegasnya, mengingatkan bahwa program berpotensi menggerus anggaran pendidikan dan dana kesehatan yang lebih mendesak.

Armayanti Sanusi dari Solidaritas Perempuan mengajak peserta memandang MBG dalam kerangka politik pangan yang lebih luas. Ia menghubungkan program ini dengan sejarah panjang liberalisasi dan korporatisasi pangan yang meminggirkan produsen kecil dan pengetahuan lokal. “MBG bukan pemecah akar persoalan, tapi bagian dari politik transaksional dalam lingkaran oligarki”, ujarnya. Bagi Armayanti, ketiadaan partisipasi bermakna perempuan dalam desain program merupakan cacat mendasar. Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memperluas pelaksanaan. “Hentikanlah! Karena partisipasi perempuan dan rekognisi inisiatif lokal seharusnya jadi dasar, bukan hiasan”, tegasnya.

Dari perspektif hak asasi manusia, Ardi Manto Adiputra dari Imparsial menyoroti dimensi militerisasi dalam program ini. “MBG ini bukan gratis dan tidak bergizi, malah berpotensi sebagai ‘makan beracun gratis’”, ujarnya, merujuk pada pelibatan unsur militer yang menurutnya bisa mengaburkan tanggung jawab sipil. Ia menegaskan prinsip HAM bahwa pemenuhan gizi harus sejalan dengan hak-hak lain yang tidak boleh dikorbankan. “Hak asasi tidak bisa dibagi-bagi; jangan sampai pemenuhan gizi mengurangi hak pendidikan dan kesehatan”, katanya.

Di bagian penutup diskusi, Mieke Verawati Tangka dari Koalisi Perempuan Indonesia menegaskan kembali dimensi politik dan ketimpangan gender dalam pelaksanaan MBG. “Ini program politik, program bagi-bagi kemenangan”, ujarnya lugas. Mieke menyoroti kontras yang tajam antara besarnya anggaran MBG, yang bisa “makan satu triliun per hari”, dan kecilnya insentif bagi kader posyandu yang hanya Rp 300 ribu per tiga bulan, sering pula terlambat dibayarkan. “Kenapa bukan mereka yang dikuatkan? Kenapa bukan itu yang diberikan alokasi?” tanyanya retoris. Ia mengingatkan bahwa sistem posyandu, taman gizi, dan kantin sekolah binaan BPOM sudah terbukti berjalan baik dan seharusnya diperkuat, bukan digantikan oleh skema baru yang top-down.

Mieke juga menyoroti bias pangan impor dalam menu MBG, seperti penggunaan edamame di sekolah elit, yang mengabaikan potensi pangan lokal. Bagi KPI, ini bukan semata isu gizi, melainkan persoalan kedaulatan pangan dan keadilan sosial. Ia menyerukan agar program dievaluasi total, bahkan bila perlu dimoratorium sampai ada mekanisme kontrol mutu dan pelibatan masyarakat yang jelas. “Kalau ini tidak diseriusi, bisa menghabisi anak-anak kita”, katanya menutup pernyataannya.

Para pembicara sepakat bahwa MBG hanya akan benar-benar bergizi bila pemerintah berani menata ulang tata kelolanya. Transparansi dan akuntabilitas anggaran harus menjadi prasyarat utama; pelibatan kementerian yang berkompeten dan partisipasi publik mesti dijamin. Penguatan inisiatif lokal, seperti: posyandu, taman gizi, kantin sekolah, serta penggunaan pangan lokal perlu dijadikan fondasi, bukan pelengkap. Mereka juga mendorong dibentuknya mekanisme pengawasan independen dan kanal pengaduan masyarakat, serta pemulihan bagi keluarga korban keracunan.

Koalisi Perempuan Indonesia sendiri menegaskan bahwa negara wajib memenuhi hak gizi anak tanpa mengorbankan hak dasar lain. KPI menyerukan penanganan korban dan kompensasi yang layak; transparansi penuh atas anggaran dan pengadaan; pelibatan bermakna perempuan, guru, dan keluarga dalam seluruh proses program; penguatan ekosistem posyandu dan pangan lokal; serta moratorium terbatas bila perbaikan struktural tidak segera dilakukan. Diskusi hari itu menyingkap paradoks besar antara ambisi negara dan realitas lapangan. Program yang semestinya menjamin hak anak justru menambah beban perempuan, guru, dan komunitas lokal. Gizi bukan hanya urusan nasi dan telur, melainkan ukuran sejauh mana negara menghormati kehidupan warganya. Telur di piring anak bisa menjadi simbol kesejahteraan, atau justru penanda kegagalan kebijakan, semuanya tergantung pada bagaimana kita, sebagai masyarakat, menagih tanggung jawab negara untuk benar-benar memberi makan secara adil dan aman. [KPI]

Orang yang bekerja di belakang  inilah yang tak pernah dimuat sejarah, padahal effornya pasti sangat besar. Mereka Mungkin adalah orang yang punya cita-cita panjang bagaimana kelompok perempuan juga harus ambil bagian menjadi Bangsa Indonesia.

Peristiwa kongres perempuan pertama  di Jakarta (1928) dan II di Yogyakarta (1935) para pembicara menekankan  Persoalan-persoalan sosial seperti perdagangan perempuan prostitusi, pergundikan, atau kawin paksa diperbincangkan dalam kerangka pentingnya membangun institusi perkawinan dan kerumahtanggaan yang sehat dan kuat demi kemajuan dan keadaban bangsa. Masalah-masalah yang sampai saat ini belum juga dapat diatasi dan diselesaikan negara.

Pemaknaan terhadap peristiwa Kongres pertama perempuan ini kemudian dipersempit dengan pengukuhan negara yang menjadikan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Istilah “Hari Ibu”  dipahami secara sempit sebagai penghormatan kepada peran perempuan dalam keluarga saja. Padahal, perjuangan perempuan Indonesia jauh melampaui peran domestik, melibatkan kontribusi dalam kemerdekaan dan kemajuan bangsa.

Urgensi Reclaim Hari Pergerakan Perempuan

Hakikat tanggal 22 Desember patut di kembalikan kepada tujuan awal semangat dari Kongres Perempuan Indonesia adalah persatuan perempuan untuk melawan ketidakadilan, ketertinggalan, dan penjajahan.

Karena Kongres Perempuan  merupakan forum kolektif yang mengangkat isu-isu besar seperti pendidikan perempuan, perlindungan anak, dan pemberantasan perkawinan paksa. Dan inilah tonggak sejarah bahwa perempuan berpolitik dan berusaha mengambil akses untuk bersuara dan terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Kongres ini menegaskan perjuangan kesetaraan gender dimana perempuan memiliki peran strategis di berbagai sektor kehidupan: pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi.

Gerakan perempuan lanjutan

Pemaknaan ulang tentang peristiwa 22 Desember sebagai hari pergerakan perempuan recalling dinamika peran perempuan bermakna melewati represi negara  baik masa-masa orde lama dan terlebih  orde baru yang mencoba untuk membungkam gerakan perempuan dan mengembalikan peran perempuan pada wilayah domestik secara terstruktur dan massif.

Gerakan Perempuan kembali bangkit dan menemukan jalannya di masa reformasi, dimana gerakan perempuan lebih dulu menentang rezim otoriter Orde Baru, yang diawali dengan gerakan “Suara Ibu Peduli”, ketika harga susu melambung tinggi dan tidak terjangkau masyarakat lemah, terutama mayoritas perempuan mmiskon yang menjadi penopang akhir ketahanan keluarga.

Peran perempuan di masa Reformasi yang berjuang dengan memberikan pasokan logistik bagi mahasiswa yang demo di gedung DPR berhari-hari, sampai lengsernya Soeharto. Dan gerakan perempuan terus menggeliat dan berkembang, menuntut perubahan dan keadilan gender dalam pembangunan. Itulah urgensi mengapa kita merayakan hari pergerakan perempuan di tanggal 22 Desember .

Tangerang, 22-24 November 2024 — Koalisi Perempuan Indonesia mengadakan pelatihan pengorganisasian dan advokasi bertempat di Tangerang. Acara ini dihadiri oleh puluhan anak muda dari berbagai universitas di Tangerang, yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam membangun kesadaran kolektif untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Pelatihan ini berfokus pada beberapa tema penting, di antaranya memperkuat peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), pengenalan tahapan pengorganisasian, dan strategi advokasi yang efektif. Kegiatan ini menjadi langkah konkret bagi para peserta untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif.

Peran Anak Muda dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Koalisi Perempuan Indonesia menekankan pentingnya partisipasi anak muda dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Salah satu yang diperdalam adalah Analisis sosial Berperspektif Ham dan Gender untuk memperkuat pengorganisasian yang dibawakan oleh Yuniaty Chuzaifah sebagai salah satu narasumber pelatihan.

Peserta pelatihan diajak untuk memahami peran Satgas PPKS sebagai garda terdepan dalam menangani kasus kekerasan seksual di kampus. Selain itu, mereka juga dilatih untuk menyusun strategi advokasi yang mampu menggerakkan kebijakan kampus dalam mendukung upaya pencegahan.

Tahapan Pengorganisasian dan Advokasi

Pelatihan ini juga memberikan panduan praktis tentang tahapan pengorganisasian yang meliputi:

1. Identifikasi Masalah: Mengenali jenis-jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di kampus.
2. Membangun Jaringan: Menggalang dukungan dari mahasiswa, dosen, dan pihak kampus.
3. Penyusunan Rencana Aksi: Menyusun langkah strategis untuk mengadvokasi kebijakan yang responsif gender.
4. Pelaksanaan Program: Menerapkan program pencegahan dan penanganan secara sistematis.

Dalam sesi advokasi, peserta diajarkan cara menyusun argumen berbasis data, membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan memanfaatkan media untuk kampanye kesadaran.

Koalisi Perempuan Indonesia berkomitmen untuk terus mendampingi generasi muda dalam menghadapi tantangan kekerasan seksual.

Di penghujung acara, peserta menyampaikan rencana aksi yang akan mereka terapkan di kampus masing-masing. Antusiasme yang tinggi dari para peserta menunjukkan bahwa semangat solidaritas dan kepedulian terhadap isu ini semakin kuat.

Pelatihan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara organisasi masyarakat dan anak muda mampu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai elemen kampus, diharapkan kekerasan seksual dapat dicegah, dan kampus menjadi ruang aman untuk belajar dan berkarya.

Jakarta – Selasa, 29 Oktober 2024, Untuk memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan bersama, hari ini telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam hal penguatan partisipatif Pemilu dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Bertempat di kantor Bawaslu, acara ini dihadiri oleh perwakilan kedua pihak, termasuk pimpinan, pejabat tinggi, serta sejumlah media yang diundang. Pada penandatanganan nota kesepahaman ini, juga bersamaan dengan penandatangan nota kesepahaman dari tiga lembaga lain, yaitu Koalisi Cek Fakta, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Kalyanamitra

Septiaji Eko Nugroho, dari Koalisi Cek Fakta dalam sambutanya menyampaikan “kedaulatan informasi diruang digital sangat penting, bagi berjalanya demokrasi di Indonesia, kerjasama dalam mitigasi disinformasi diruang digital menjadi hal yang penting.”

“Kita semua ingin menyelenggarakan pemilu yg adil dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.” juga disampaikan oleh Ika Agustina, selaku direktur eksekutif Kalyanamitra

selaras dengan yang disampaikan Ika, Rendi Kumbo, dari JPPR menyampaikan bahwa “Bawaslu punya intersection yang sama dengan pemantau. Inklusifitas penting, Pilkada harus memberikan akses yang sama untuk semua.”

Nota kesepahaman antara KPI dan Bawaslu ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi potensi sumber daya yang dimiliki para pihak khususnya dalam mengintegrasikan pengarusutamaan gender, dan merespon persoalan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan wakil Wali Kota dan menjalin kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan partisipasi Masyarakat (Perempuan), penguatan mekanisme perlindungan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dalam Pemilu dan Pilkada, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Indonesia. Kedua instansi sepakat untuk saling mendukung melalui berbagi sumber daya, teknologi, serta pengalaman demi mencapai tujuan yang lebih besar.

Mike Verawati Tangka, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia dalam sambutannya, menyampaikan bahwa “nota kesepahaman ini adalah bagian untuk semakin memperkuat sinergitas. Ketika kita mempermasalahkan tentang PKPU No.10 tahun 2023, Bawaslu yang pertama kali merespon dan bersama dengan kita.” Nota kesepahaman ini semakin memperkuat KPI yang memiliki lebih dari 2000 pemantau.” Mike juga menyampaikan harapan agar kita terus bergandeng tangan dan menjaga pilkada dengan prinsip keadilan dan sama-sama dijunjung tinggi.”

Rahmat Bagja, selaku ketua Bawaslu RI, menyampaikan harapan “semoga tidak ada permasalahan yang serius pada Pemilu dan Pilkada baik pada permasalahan disinformasi maupun kekerasan. Ada kerjasama yang baik antara teman-teman dan Bawaslu dalam pemantauan Pemilu/Pilkada.”

Nota Kesepahaman antara Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang ditandatangani ini mencakup sejumlah poin penting, antara lain:

1. Pembagian peran dan tanggung jawab di antara kedua pihak;
2. Pembiayaan dan Jangka Waktu nota kesepahaman; dan
3. Mekanisme evaluasi dan pemantauan untuk memastikan keberhasilan implementasi nota kesepahaman.

Dengan adanya nota kesepahaman ini, diharapkan kolaborasi antar instansi akan menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, serta mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan pemilu, pilkada yang adil dan inklusi

Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi simbol komitmen kedua belah pihak untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan perubahan nyata yang positif bagi Indonesia.

Jakarta – Dalam sidang yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPK) mengajukan pengaduan terhadap tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Pengaduan ini terkait dengan kelalaian KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HUM/2023 yang mengamanatkan pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon legislatif.

Sidang ini diajukan oleh beberapa organisasi seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang diwakili oleh Mike Verawati Tangka, Indonesia Corruption Watch (ICW), Perludem, dan lain-lain. Para pengadu, yang terdiri dari pegiat hak-hak perempuan, menilai KPU tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan perbaikan administratif terkait keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2024.

Dalam laporan pengaduan, disebutkan bahwa dari 18 partai peserta Pemilu DPR, 17 partai tidak mencapai keterwakilan perempuan 30 persen, dengan total 267 calon tidak memenuhi syarat tersebut. KPU dinilai melanggar prinsip kepastian hukum karena tetap meloloskan daftar calon yang tidak memenuhi amanat keterwakilan perempuan, yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan putusan MK.

Bawaslu sebelumnya juga memerintahkan KPU untuk memperbaiki daftar calon, namun hingga batas waktu penetapan DCT pada November 2023, perintah tersebut belum dilaksanakan. Sebagai respons atas pengaduan ini, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan sanksi peringatan kepada anggota lainnya.

Kasus ini menggugah kembali diskusi tentang komitmen lembaga penyelenggara pemilu dalam mewujudkan representasi keterwakilan perempuan.

“Ternyata bahasa sangat penting untuk mengubah perspektif” ujar Rizky salah satu jurnalis di Tangerang yang mengikuti Pelatihan Jurnalistik Berperspektif Gender, Equality, Disability and  Sosial Inclution (GEDSI) tanggal 24-25 September 2024 di Hotel Narita Tangerang. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia di Tangerang.

Pelatihan ini diikuti 15 jurnalis di Tangerang dari beragam media, seperti berita online, radio dan media kampus setempat. Fasilitator pelatihan adalah Ibu Yuni Chuzaifah seorang aktivis perempuan yang concern terhadap isu GEDSi.

Perspektif GEDSI menjadi sangat penting sebagai upaya mengubah wajah kelompok rentan seperti kelompok perempuan, orang miskin, disabilitas, orang marjinal karena politik/ideologi, masyarakat adat minoritas, kelompok Agama minoritas yang kerap masih mendapatkan stigma/stereotip dalam bingkai media. Jurnalistik setara berfokus pada bagaimana membangun produk jurnalistik yang mengedepankan empati, menyuarakan suara senyap, menampilkan sudut pandang kelompok rentan agar peran jurnalis sebagai katalis demokrasi kesetaraan dapat diwujudkan. Peran edukatif media semakin terlihat di tengah banjir informasi yang melanggengkan ketidaksetaraan.

Sabtu, 21 September 2024 di Hotel Harris Pontianak, koalisi perempuan Indonesia menyelenggarakan pelatihan jurnalistik berperspektif gender yang dihadiri oleh 15 jurnalis Pontianak dari berbagai media televisi radio dan surat kabar online.

Acara ini difasilitasi oleh Widodo Prihadi seorang jurnalis yang juga pernah menjadi Komisioner Komisi penyiaran Indonesia Kalimantan Barat 2016-2019.

Koalisi perempuan Indonesia merasa gelisah dengan representasi gender equality disability social inclusion (GEDSI) dalam media. Untuk itulah kegiatan ini diselenggarakan, sebagai upaya untuk mengubah perspektif dalam media.

Beberapa kasus representasi kitsi dalam media lebih banyak menyudutkan perempuan dengan ke perempuannya yang lebih ditonjolkan bukan pada persoalan pokoknya. Demikian pula Angel yang seringkali ditampilkan terkait disabilitas yang lebih sering menampilkan kesedihan dan inspiration porn yang seolah-olah menampilkan bahwa sangat istimewa jika disabilitas mampu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang biasa.

Dalam kegiatan ini para jurnalis kembali mendalami kembali pengetahuan tentang GEDSI, etika jurnalistik berperspektif GEDSI, dan produksi jurnalistik berprospektif GEDSI.

Terungkap pula dalam kegiatan tersebut ada banyak hambatan bagi para jurnalis untuk menampilkan produk jurnalistik berprospektif GEDSI dan tantangan-tantangan yang dihadapi baik di internal media di mana mereka bekerja lingkungan serta kebutuhan pembaca target pembaca dan rating.

Sosialisasi Profil lembaga layanan yang bergerak di bidang perlindungan dan hak perempuan

Koalisi perempuan Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyelenggarakan Sosialisasi hasil penyusunan Profil Lembaga Masyarakat Bidang Perlindungan Hak Perempuan Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Mercure Bandung City Centre. Acara ini dihadiri oleh perwakilan DP3A Provinsi Jawa Barat, Kota dan Kabupaten Bandung, Lembaga-Lembaga Layanan Mandiri yang ada di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Dalam acara tersebut dibahas hasil penyusunan profil lembaga layanan yang bergerak di bidang perlindungan hak perempuan yang terangkum 84 lembaga di seluruh kota di Indonesia. Adapun buku Direktori Lembaga Layanan Mandiri ini akan digunakan sebagai rujukan mitra kerja pemerintah dengan lembaga-lembaga mandiri untuk menindaklanjuti turunan dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang sudah disahkan agar segera bisa ditindaklanjuti.

Beberapa masukan untuk direktori profil lembaga layanan yang bergerak di bidang perlindungan hsk perempuan ini adalah: terkait keamanan pendamping, terkait keamanan rumah aman untuk dipertimbangkan tidak dicantumkan dalam buku jika dipublikasikan, menambah profil lembaga yang belum masuk dalam direktori yang sudah disusun, dan perbaikan tata letak agar dapat diakses oleh disabilitas tertentu seperti low vision.

Acara ini juga membahas diskusi awal dalam rangka penyusunan Rancangan Permen

PPPA terkait lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang merupakan turunan dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan korban TPKS.