KOMUNITAS SYARIAH

"Bank Syariah Lebih Unggul dari Bank Konvesional"

eyie.suherly@gmail.com (herly van derlin) — Thu, 07 Apr 2011 09:33:00 +0000

Kinerja bank syariah saat ini menunjukkan perkembangan signifikan, bahkan bisa dikatakan lebiih unggul dari kinerja bank konvensional.

"Prestasi mereka saat ini bisa dikatakan mengungguli kinerja perbankan konvensional yang sekarang mengalami pertumbuhan melambat," kata anggota DPR Fraksi PKS Sohibul Iman, saat ditemui wartawan seusai acara Islamic Festival and Halal Expo 2010, Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/8/2010).

Menurut dia, pertumbuhan aset perbankan konvensional melambat pada periode ini menjadi sekira 0,03 peArsen. Sayangnya ia tidak menyebutkan berapa angka pertumbuhan aset perbankan syariah.

Sementara itu, kata dia, kondisi perbankan syariah saat ini lebih baik dibandingkan selama Maret 2009 yang mengalami penuurunan. Mengenai tren pertumbuhan saat ini, tambah dia, terlihat dari penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan oleh perbankan syariah, baik secara bulanan maupun tahunan.

"Kondisi tersebut, kami yakini sebagai meningkatnya animo masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah," pungkasnya.

karya ilmiah, artikel, surat-surat umum, undang-undang ekonomi syariah

Potensi Pasar Modal Syariah di Indonesia Sangat Besar

eyie.suherly@gmail.com (herly van derlin) — Fri, 25 Mar 2011 03:22:00 +0000

Pasar modal syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Terlebih Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam.

"Selain mayoritas muslim, pasar modal di Indonesia pun masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Data tahun 2007, diketahui bahwa pasar modal Indonesia baru mencapai 5%. Berbeda jauh dengan pasar modal Malaysia yang sudah mencapai 22%," ujar Market Development Head Bursa Efek Indonesia, Irwan Abdulloh kepada wartawan di sela acara workshop wartawan tentang sosialisasi pasar modal syariah di Hotel Holiday Inn Bandung, Kamis (27/5).

Diungkapkan Irwan, untuk menggali potensi tersebut, pemerintah perlu men-support pengembangan pasar modal di Indonesia secara optimal. Baik dengan cara memberikan kebijakan insentif pajak maupun lainnya.

"Yang jelas, pemerintah perlu memberikan dukungan yang penuh sehingga pertumbuhan pasar modal di Indonesia dapat tumbuh cepat," katanya.

Saat ini, lanjut Irwan, pasar modal syariah di Indonesia mencapai 168 saham dari 401 saham di pasar modal. Dari 168 saham tersebut, 45% menguasai pasar saham.

"Potensi pasar modal syariah sudah terlihat sangat besar untuk terus tumbuh," katanya.

Dipaparkan Irwan, Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pasar modal syariah cukup besar. Belum lagi dengan kinerja pasar modal Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Termasuk pemahaman masyarakat tentang pasar modal yang terus meningkat, membuat potensinya sangat terlihat.

"Namun di sisi lain, pemahaman masyarakat tentang pasar modal syariah masih rendah. Begitu juga dengan masih terbatasnya informasi tentang pasar modal syariah. Tapi hal itu masih bisa dikembangkan, yang penting potensi terhadap pasar modal cukup besar," katanya.

Irwan mengungkapkan, secara karakteristik konsep yang berkembang saat ini adalah model yang menggunakan lembaga supervisi syariah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pasar modal syariah. Termasuk pengembangan pasar modal syariah dengan menggunakan model pendekatan produk.

Sumber:http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20100529150220&idkolom=tatarbandung

karya ilmiah, artikel, surat-surat umum, undang-undang ekonomi syariah

DILUNCURKAN PERMATA BANK SYARIAH ; Pembiayaan Syariah di Sektor Properti

eyie.suherly@gmail.com (herly van derlin) — Wed, 16 Mar 2011 21:57:00 +0000

Sejalan dengan customer centric business model untuk senantiasa memenuhi kebutuhan nasabah, Unit Usaha Syariah PermataBank (PermataBank Syariah) menghadirkan PermataKPR iB. Produk KPR berbasis syariah ini ditawarkan dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) untuk yang pertama kali di sektor properti, yaitu pembiayaan dengan konsep sewa beli.
Dalam hal ini, bank menyewakan properti kepada nasabah dan di akhir periode nasabah dapat mengambilalih kepemilikan properti setelah seluruh pembiayaannya selesai.
Peluncuran produk dilakukan di Jakarta belum lama ini, dihadiri Lauren Sulistiawati (Direktur Retail Banking PermataBank), Achmad K Permana (Head PermataBank Syariah) dan Rosalia Abadi (Head Mortgage VC).
PermataKPR iB merupakan solusi alternatif terhadap pembiayaan KPR Syariah yang saat ini ditawarkan dengan skema murabahah, yakni pembiayaan dengan konsep 'biaya plus margin keuntungan', di mana harga tetap selama jangka waktu pembiayaan yang maksimalnya hanya 5 tahun. Dengan konsep sewa beli sebagaimana skema IMBT, perubahan harga diperbolehkan sehingga produk ini dapat ditawarkan dengan jangka waktu yang lebih lama hingga 20 tahun.
Selain itu produk ini memiliki fleksibilitas dalam hal pendaftaran propertinya, di mana nasabah memiliki dua pilihan yaitu skema properti atas nama nasabah atau atas nama bank.
Beberapa nilai tambah dari produk ini selain jangka waktu yang lebih panjang, juga fleksibilitas dalam pendaftaran propertinya.

Sumber: http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=218712&actmenu=44

karya ilmiah, artikel, surat-surat umum, undang-undang ekonomi syariah

Zakat, Instrumen Fiskal Islami

eyie.suherly@gmail.com (herly van derlin) — Wed, 16 Mar 2011 21:20:00 +0000

PADA masa awal Islam, zakat merupakan kutipan wajib yang diambil dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara pada waktu itu. Dalam perkembangannya, zakat mengalami kestatisan karena terlanjur dibakukan sehingga tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan perekonomian umat. Akibatnya, untuk pembiayaan kebutuhan negara ditariklah pajak dari masyarakat karena bersifat dinamis dan dapat diatur pelembagaannya oleh pemerintah sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang telah disusun pemerintah. Pengembalian zakat ke khittah awal dapat dilakukan dengan merumuskan kembali konsep zakat dalam ekonomi Islam. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana pengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan fiskal. Pembahasan ini menjadi penting karena kebanyakan penulisan tentang zakat selalu dihadapkan secara diametral dengan pajak sehingga persoalan dikotomi zakat dan pajak terus berlarut-larut. Tulisan ini juga akan mendiskusikan kedudukan zakat jika diadopsi sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal Dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan, yang didefinisikan sebagai adanya benefit (keuntungan) maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Sedangkan dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Boleh dikatakan, kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Pada masa kenabian dan kekhalifahan, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan berbagai instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal (national treasury). Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan pada individu (jizyah dan pajak khusus muslim), tanah kharaj, dan ushur (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedangang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang kritis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Seperti krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenali beban pajak baik jizyah maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal Islami tersebut sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan diganti dengan kebijakan lainnya dari sistem ekonomi sekarang yang kita kenal dengan nama sistem ekonomi konvensional. Sebenarnya dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Peranan Zakat Zakat semerta-merta tidak diadopsi dalam sistem ketatanegaraan di negara kita, hal ini akan menyebabkan kehilangan kekuatan untuk menjalankan program kesejahteraan. Menghilangnya religiolitas dari panggung ketatanegaraan serta merta mengadopsi sekularisme dan materialisme yang tidak dipahami mendorong moralitas yang bobrok. Korupsi yang berupa perlawanan terhadap aturan legal mark up, penyelewengan, pembobolan, komisi, dan sebagainya sangat mencoreng dan memalukan dunia Islam. Korupsi yang legal menyangkut angka yang lebih besar lagi yaitu tidak dipahaminya visi dan misi pemerintahan dengan baik. Akibatnya 70 persen dana negara secara legal tidak ditujukan kepada pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Dana-dana ini diizinkan secara legal untuk digunakan secara elitis dan bias kepada kekuasaan. Tujuan utama dari kegiatan zakat itu sendiri-berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar-adalah menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Selain untuk tujuan distribusi, maka analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Zakat dalam sistem perekonomian konvensional bukan merupakan suatu variabel utama dalam struktur tiori yang ada. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur pertama dalam kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Tidak ada unsur zakat dalam data Anggaran Pendapatan dan Belajan Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum masuk dalam catatan resmi statistik pemerintah. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya. Untuk itu, diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Selain itu, mengapa dampak ekonomi zakat masih kecil, selama ini zakat belum dikelola secara baik dan professional disamping masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat secara benar. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi kegiatan lembaga zakat ini di masyarakat dan ini jelas memerlukan kerja keras dari berbagai unsur kealian. Alhamdulillah, sekarang ini sudah mulai muncul usaha-usaha untuk mengelola kegiatan zakat dengan baik khususnya di Aceh. Potensi zakat ini jika digarap dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan sehingga ujung dari semua itu akan bermuara pada meningkatnya taraf perekonomian umat.

di kirim oleh : http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=1487831894

karya ilmiah, artikel, surat-surat umum, undang-undang ekonomi syariah

HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN

eyie.suherly@gmail.com (herly van derlin) — Mon, 14 Mar 2011 03:35:00 +0000

A. Pengertian Anak dalam Kandungan

Orang yang mengandung sering disebut dengan al-hamlu (hamil) dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata hamalat. Dan tercantum dalam Al quran surah Al-Ahqof : 15

“kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang mengandung dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah pula”. Menurut istilah para fuqoha, yaitu janin yang dikandung dalam perut ibu baik laki-laki maupun perempuan”.[1]

Pada dasarnya apabila seseorang meninggal dunia dan diantara ahli warisnya terdapat anak yang masih dalam kandungan atau istri yang sedang menjalankan masa iddah dalam keadaan mengandung atau kandungan itu dari orang lain yang meninggal, maka anak yang dalam kandungan itu tidak memperoleh warisan bil fi’li, karena hidupnya ketikam uwar is meninggal tidak dapat dipastikan. Karena salah satu syarat dalam mewarisi yang harus dipenuhi oleh ahli waris adalah keberadaannya (hidup) ketika pewaris wafat. Dengan demikian bagi anak yang masih dalam kandungan ibunya belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaannya, apakah bayi itu akan lahir selamat atau tidak, laki-laki atau perempuan , satu atau kembar.[2]

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kita dihadapkan pada ikhtiyar menyangkut kemaslahatan demi terpelihara hak anak, maka bagiannya dimawqufkan sampai dia lahir karena ada kemungkinan bahwa dia telah hidup ketikamuwar isnya meninggal. Atau pada keadaan darurat menyangkut kemaslahatan ahli waris yang mengharuskan disegerakan pembagian harta warisan dalam bentuk awal.[3] Oleh karena itu jika memungkinkan dapat menentukan isi kandungan dengan tes USG untuk mengetahui jenis kelamin dari anak tersebut maka disimpanlah bagian harta warisan untuknya. Karena anak dalam kandungan menjadi masalah dalam kewarisan karena ketidakpastian yang ada pada dirinya, sedangkan warisan dapat diselesaikan secara hukum jika kepastian itu sudah ada.[4]

B. Syarat Anak dalam Kandungan Memperoleh Harta Waris

Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya. Untuk merealisasikan hak kewarisan ini, diperlukan syarat-syarat berikut :

1. Ketika muwaris meninggal, anak itu telah berwujud dalam rahim ibunya.

2. Bayi yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup.

Penjelasan Pertma: Waris mewarisi bertujuan menggantikan kedudukan orang yang sudah meninggal dalam kepemilikan harta bendanya. Maka disyaratkan bayi tersebut telah terwujud supaya tergambar penggantian yang dimaksud. Tingkatan yang seminimal-minimalnya sebagai seorang pengganti ia harus sudah terwujud walaupun masih berada dalam kandungan ibunya. Ini karena sperma yang ada pada rahim itu, tidak akan hancur jika mempunyai zat hidup, sehingga ia dihukumi hidup.

Penjelasan Kedua: Lahir dalam keadaan hidup disyaratkan untuk meyakinkan bahwa anak dalam kandungan itu memang benar-benar hidup dalam rahim ketikamuwaris meninggal. Ketika masih dalam kandungan walaupun sudah dianggap hidup, itu bukanlah hidup yang sebenarnya. Kelahiran dalam keadaan hidup ke dunia ini dengan tenggang waktu yang telah ditentukan merupakan bukti yang nyata atas perwujudan ketika orang yang mewariskan meninggal. Selain perwujudan nyata anak dalam keadaan hidup dan tenggang waktu kelahiran diperlukan juga ciri-ciri yang meyakinkan. Diantara ciri-ciri tersebut antara lain berteriak, bernafas, bergerak dan lain sebagainya. Sebagaimana Abu Hurairah r.a mengutip sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tanda-tanda hidup ini sebagai berikut : “Apabila anak yang dilahirkan itu berteriak, maka diberi pusaka”.[5]

C. Keadaan Janin dan Cara Pembagian Warisannya

Ada lima keadaan bagi janin dalam kaitannya dengan hak mewarisi. Kelima keadaan tersebut:

[1] Muhammad Ali As-Shobuni, Pembagian waris menurut Islam, (: Jakarta :Gema Insani. 1995), Hal. 164

[2] Dian Khoirul Umam, Fiqih Mawaris, (Bandung : Pusataka Setia. 1999), Hal. 199

[3] Ibid. hal. 166

[4] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 125

[5] Dian Khoirul Umam, op. cit., Hal. 201

karya ilmiah, artikel, surat-surat umum, undang-undang ekonomi syariah

Surat-Surat Berharga

eyie.suherly@gmail.com (herly van derlin) — Sun, 13 Mar 2011 03:34:00 +0000

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah surat-surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai atau negotiable instruments (Wirjono Prodjodikoro, 1992 : 34).

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang (Dunil Z: 2004)

Surat Berharga /waarde papier / negotiable instrument adalah :Sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut , baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Contoh : Cek, wesel , Saham , Obligasi , dll.

Fungsi Surat Berharga secara yuridis adalah sebagai berikut : Sebagai alat pembayaran Sebagai alat pemindahan hak tagih (karena dapat diperjualbelikan). Sebagai Surat Legitimasi (Surat Bukti Hak Tagih)

Dilihat dari segi fungsinya , ada 3 macam surat berharga : Surat yang bersifat hukum kebendaaan (zakenrechtelijke papieren) Surat tanda keanggotaan dari persekutuan (lidmaatschaps papieren) Surat tagihan hutang (schuldvorderingspapieren)

Secara fisik Surat Berharga hanyalah merupakan sepucuk surat, tetapi secara hukum dapat mengikat. Teori secara cauisa yuridis suatu surat berharga mempunyai kekuatan mengikat :

A. Teori Kreasi (Creatie theorie ) Menurut teori ini sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga. Karena penandatanganan tersebut, penerbit terikat meskipun pihak pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dari pemegang semula.

B. Teori Kepatutan (Redelijkheids theorie) Menurut teori ini penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya secara patut.

C. Teori Perjanjian (Overeenkomst theorie) Menurut teori ini penerbit surat berharga terikat karena penerbit telah membuat perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga .

D. Teori Penunjukan (Vertonings theorie) Menurut teori ini sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena pihak pemegang surat berharga tersebut menunjukkan surat berharga tersebut kepada penerbit untuk mendapatkan pembayaran.

Jenis-Jenis Surat Berharga

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Buku I titel 6 dan titel 7 mengatur jenis surat berharga seperti:

1. Wessel

2. Surat sanggub

3. Cek

4. Kwitansi-kwitansi dan

5. Promes atas tunjuk Dan lain-lain

Sedangkan di dalam perkembangannya sekarang muncul jenis surat berharga seperti: Bilyet Giro, Travels Cheque, Credit Card, dsb.

Surat berharga di Indonesia berkembang mulai tahun 1980 setelah adanya deregulasi ekonomi dalam bidang keuangan. Aturan ini membawa perubahan kepada berkembangnya pasar keuangan di Indonesia dimana surat berharga komersial ini adalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar financial. Dimana selanjutnya pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.28/52/DIR dan No 49/52/UPG yang masing –masing tentang “Persyaratan perdagangan dan penerbitan surat berharga komersial” melalui bank umum di Indonesia, dimana dengan adanya peraturan tersebut maka bank umum di Indonesia mempunyai pedoman yang seragam serta memiliki dasar hukum yang kuat terhadap keberadaan surat berharga komersial. lalu yang menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan hukum yang di miliki oleh setiap pemegang surat-surat berharga?

Di karnakan yang menjadi pokok pembahasan kali ini merupakan perlindungan hukum bagi pemegang surat berharga dalam perspektif hukum dagang maka dapat di jelaskan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa surat berharga adalah alat yang berfuungsi Sebagai alat pembayaran, Sebagai alat pemindahan hak tagih (karena dapat diperjualbelikan). Sebagai Surat Legitimasi (Surat Bukti Hak Tagih). Maka dengan adanya surat ini dengan secara otomatis timbullah suatu perikatan antara masing-masing pihak yang membuatnya. Karena Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hokum maka perlrlindungan hokum yang dimiliki oleh seorang pemegang surat berharga terdapat pada kitap undang undang hokum dagang dan kitap undang-undang hokum perdata pada pasal 1233-1352tentang perjanjian. Di karenakan hukum dagang juga merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan pribadi antara manusia dan manusia merupakan salah satu subjek-subjek hukum kerena bersamaan hidup dalam suatu masyarakat, misalnya barang-barang yang dibawa oleh pihak perempuan dalam perkawinan, perwarisan, jual beli, pegadaian sawah, dll tetapi hubungan pribadi tersebut selalu terdapat antara subjek-subjek hukum saja, sedangkan benda-benda tersebut hanya bersangkutan dalam hubungan tersebut hanya merupakan objek saja. Negarapun sebagai subjek hukum sebagai badan hukum dapat terlibat dalam hubungan pribadi tersebut.

Apalagi Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum

berdasarkan pancasila berarti pengakuan& perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Sebelum kita membahas lebih dalam, sebaiknya kita perlu mengetahui definisi dari Perlindungan Hukum itu sendiri yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)” Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan& perlindungan terhadap “fundamental rights” (tiada negara hukum tanpa pengakuan&perlindungan terhadap ‘fundamental rights

Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalme, yaitu menjamin kebebasan & hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya (imperatif : hak-hak warga yang asasi harus dihormati & ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun & kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan public.

Seperti Dewasa ini aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan.

Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, contoh hukum bisnis adalah undang-undang perlindungan konsumen (UU No. 8 tahun 1999). Dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal disebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan lebel halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Dengan kewajiban tersebut konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah daluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat islam adanya lebel halal akan terjamin dari mengkonsumsi produk haram. Contoh-contoh hukum yang mengatur dibidang bisnis, hukum perusahaan (PT, CV, Firma), kepailitan, pasar modal, penanaman modal PMA/PMDN, kepailitan, likuidasi, merger, akuisisi, perkreditan, pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, hukum ketenagakerjaan/perburuhan, hak kekayaan intelektual, hukum perjanjian (jual beli/transaksi dagang), hukum perbankan, hukum pengangkutan, hukum investasi, hukum teknologi, perlindungan konsumen, hukum anti monopoli, keagenan, distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, perdagangan internasional/WTO, kewajiban pembukuan, dll.

Dengan demikian jelas aturan-aturan hukum tesebut diatas sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena :

a. Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan/perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikad baik saja.

b. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya.

c. Disinilah peran hukum bisnis tersebut.

Untuk itu pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktifitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian.

Menurut Ismail Saleh dalam bukunya “HUKUM DAN EKONOMI” 1990, : ”Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejehateraan masyarakat dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejehateraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan rakyat banyak”. Berdasarkan hal diatas sangatlah terlihat bahwa hukum sangat penting dalam dunia ekonomi/bisnis sebagai alat pengatur bisnis tersebut. Kemajuan suatu ekonomi/bisnis tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat. Negara harus menjamin semua itu. Agar tidak ada terjadi pengusaha kuat menindas pengusaha lemah, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, sehingga tidak ada keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Disinilah peran hukum membatasi hal tersebut. Maka dibuat perangkat hukum yang mengatur dibidang bisnis tersebut (hukum bisnis). Dengan telah dibuatnya hukum bisnis tersebut (peraturan perundang-undangan) imbasnya adalah hukum bisnis tersebut harus diketahui/dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak mempraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas (monopoli dan persaingan usaha tidak sehat).

Bagaimanapun juga adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru karena hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul.

MANAJEMEN RESIKO BANK SYARIAH

eyie.suherly@gmail.com (herly van derlin) — Fri, 11 Mar 2011 06:53:00 +0000

Ada beberapa alasan mengapa manajemen resiko harus diterapkan di perbankan syariah, dan mengapa begitu penting, jika kita teliti lagi lebih lanjut apalagi dengan penerapan Bassel Accord II yang merupakan penyempurnaan dari Bassel Accord I, tidak terlepas dari resiko global yang terjadi pada peristiwa Enron dimana telah terjadi kecerobahan atau manipulasi data, oleh sebab itu muncullah dua tokoh fokal di parlemen Amerika yang bernama Sarbone Oxley, sehingga setiap laopran keuangan harus cmply dengan peraturan SOX atau Sarbone Oxle. Terilham dari hal itu maka berimbas kepada sektor perbankan untuk menerapkan manajemen resiko, ditambah lagi dengan kondisi yang tidak menentu, menyebabkan perbankan mau tidak mau menerapkan manajemen Resiko

Alasan Mengapa manajemen resiko begitu penting

Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga resiko tidak mungkin tidak ada
Dengan mengetahui resiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan
Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional.

Faktor Sejarah Krisis Perbankan Nasional Ada beberapa alasan mengapa Bank-bank banyak di luiqidasi pada tahun 1998

· Pembiayaan berlebihan pada sektor ekonomi yang jenuh dan tidak produktif (Properti dan industri lain yang unstable, yang tergantung pada bahan baku/jadi import) Banking risk exposure : Credit Risk : Akibat unproductive sector Market Risk, khususnya : Forex Risk akibat:Depresiasi Rp. Thdp Dollar. Forex rate, rate of return risk akibat :repricing gap Liquidity risk, akibat: long term investment ><>

· Pembiayaan pada group sendiri Pelanggaran BMPK : Bank SUMA,BDNI,BUN,dsb Credit Risk Exposure akibat tidak ada diversifikasi terhadap portofolio Credit Fraud dan Incompetence dari faktor manusia Total Kerugian I donesia : Rp. 600 Trilyun

Defenisi Manajemen Resiko

Manajemen Resiko sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dati kegiatan usaha Bank Bagaimana memperlakukan resiko

Dihindari, apabila resiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori Resiko yang diinginkan Bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan
Diterima dan dipertahankan, apabila resiko berada pada tingkat yang paling ekonomis
Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila resiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian exit strategy
Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau membagi (share) resiko dengan pihak lain
Dipagari (hedge), apabila resiko dapat dilindungi secara atificial, misalnya resiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif.

Apakah Fungsi Manajemen Resiko

· Menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui risk exposure limits yang mengikuti perubahan strategi perusahaan

· Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, asset liability management, trading dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain

· Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran resiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku

· Menetapkan metodologi untuk mengelola resiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber resiko utama terhadap organisasi Bank

Kerangka Manajemen Resiko

· Identifikasi Resiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik resiko yang melekat pada aktivitas fungsional, Resiko terhadap produk dan kegiatan usaha

· Pengukuran resiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko , Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor resiko yang bersifat material

· Pemantauan Resiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposure resiko Penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor resiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material Pelaksanaan proses pengendalian resiko, digunakan untuk mengelola resiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha

Jenis Resiko Resiko Kredit

· Dimana resiko yang timbul akibat kegagalan (default) dari pihak lain(nasabah/debitur/mudharib dalam memenuhi kewajibannya.

· Resiko Kredit dapat terjadi pada aktivitas : Pembiayaan, Treasuri dan Investasi, pembiayaan dan perdagangan

· Kegagalan client untuk membayar kembali murabahah installment

· Kegagalan client untuk membayar (repayment scheduled) Ijarah

· Kegagalan client untuk membayar kembali (repayment scheduled) Istishna

· Kegagalan client untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (salam)

· Dll

Pengelolaan Resiko

· Collateral

· Pricing (higher margin for Higher risk)

· Diversification (Wide geographical and industrial speed)

· Client Credit Rating

Contoh : Pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan jangka waktu 12 tahun, padahal masa kerja nasabah tinggal 5 tahun Pembiayaan Ijarah Resiko yang timbul dan penyebabnya :

· Jika barang milik bank, timbul resiko tidak produktifnya asset iajarah karena tidak adanya nasabah

· Jika barang bukan milik bank, timbul resiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian tidak normal

· Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul resiko tidak performnya pemberi jasa.

Penyelesaian

· Resiko yang timbul karena ketiadaan nasabah merupakan bussines risk yang tidak dapat dihindari

· Jika resiko timbul karena pemakaian di luar normal, Bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal

· Jika resiko yang timbul karena tidak perform-nya pemberi jasa, Bank dapat menetapkan kovenan bahwa resiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah

Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) Resiko : ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode Penyebab : Jika pembayaran dilakukand dengan sistem Ballon Payment (pembayaran angsuran dalam julah besar di akhir periode) Solusi : memperpanjang jangka waktu sewa Pembiayaan Salam dan Istishna Karena kedua skim ini barang diserahkan di akhir akad Resiko : Resiko gagal serah barang dan resiko jatuhnya harga barang Solusi :

· Resiko jatuhnya harga barang diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak/pesanan yang telah ditentukan harganya.

· Resiko gagal serah dapat diantisipasi bank dengan menetapkan kovenan resiko kollateral 220 %, yaitu 100 % lebih tinggi daripada rasio standar 120 %.

Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah Penilaian Resiko meliputi : Resiko Bisnis yang dibiayai Resiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/musyarakah Resiko karakter untuk mudharib/musyarik/nasabah

Resiko Pasar

· Resiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti : suku bunga, nilai tukar, harga equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/asset yang dimiliki bank menurun

· Berdasarkan bank Indonesia, sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka Bank Syariah hanya perlu mengelola resiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian Bank.

Alasan timbulnya resiko suku bunga § Ketidaksesuaian (mismatch) atau gap antara suku bunga dari aset dan kewajiban § Peningkatan pada : § Ukuran dari mismatch § Fluktuatif market rates § Pengelolaan resiko bunga : - Membuat limit posisi untuk mismatch - Hedging (financial future) - Pengelolaan dengan teknik statistik : Duration analysis, Simulation Models

· Bank Syariah tidak berhadapan dengan resiko suku bunga, tetapi berhadapan dengan pricing risk atau dikenal dengan Direct Competitor market rate (DCMR)

· Bank Syariah juga berhadapan dengan Indirect Competitor Market rate (ICMR) suku bunga konvensional

Pricing pada perbankan syariah yang berhubungan dengan resiko suku bunga :

Profit Murabahah tidak dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya suku bunga

· Harga komoditi (salam) ditetapkan dan dibayar dimuka pada saat kontrak/akad ditandatangani

· Ijarah ditetapkan diawal tetapi dapat dinegoisasikan kembali di kemudian hari jika kondisi ini telah ditetapkan sebelumnya didalam kontrak/akad

· Rasio bagi hasil (Mudharabah & Musyarakah) ditetapkan diawal namun dapat dinegoisasikan kembali dikemudian hari jika nasabah (Counterparty) setuju

· Pricing Bank Konvensional akan mempengaruhi pricing di perbankan syariah

Pembiayaan Murabahah Resiko : Tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga Penyebab : Kenaikan DCMR (Direct Competitors Market Rate) Kenaikan ICMR (InDirect Competitors Market Rate) Kenaikan ECRI (Expected Competitive Return For Investors) Solusi :

Menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan dengan mempertimbangkan :

· Tingkat (marjin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahan di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (DCMR) semakin cepat perubahan DCMR, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan

· Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (ICMR). Semakin cepat perubahan ICRM, semakinpendek jangka waktu maksimal pembiayaan

· Ekspektasi bagi hasil kepada Dana Pihak Ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah. Semakin besar perubahan ekspektasi tersebut diperkirakan akan terjadi semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

Resiko Nilai Tukar (Foreign Exchange rate Risk) Resiko yang muncul karena pergerakan (dengan arah) yang merugikan dari nilai tukar Foreign currency bussiness Borrowing atau Lending dalam valuta asing Resiko nilai tukar meningkat apabila:

· Bank mengambil posisi dengan jumlah besar dalam valuta asing

· Pasar menjadi lebih fluktuative (Volatile)

· Pengelolaan resiko Nilai Tukar

1. Seeting limit untuk posisi valuta asing

2. Menggunakan teknik hedging (hedge by other transaction)

Contoh Resiko Pasar Tanggal 5 Juli Cabang A Bank Zulfikar Syariah membeli bank notes dari nasabah sebesar USD 10.000,00 kurs 9.700 dan pada akhir hari cabang lupa/lalai untuk menjual ke money changer atau melakukan pelimpahan kekantor pusat. Keesokan harinya cabang baru mengingat dapat menjualnya dengan kurs 9.600, dan bagaimana pula jika kurs menjadi Rp. 9800 Resiko Likuiditas Resiko likuiditas pasar dimana resiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan dipasar Resiko likuditas pendanaan dimana resiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan assetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain

Contoh Resiko Likuiditasi pasar Bank Zulfikar Syariah memberikan bagi hasil yang tidak wajar misalkan 80% (eq.rate 12 %) agar nasabah dana mau menyimpan dananya padahal pada saat yang bersamaan pasar hanya eq. rate 8.5 %

Contoh Likuiditas Pendanaan Bank Zulfikar Syariah pada saat membutuhkan likuditas, Bank Zulfikar Syraiah tidak mampu menjual obligasi yang dimilikinya walaupun sudah diberikan discount cukup besar Resiko Likuiditas adalah bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo karena kekurangan likuiditas (cash dan ekuivalen) Peristiwa resiko likuiditas antara lain :

· Tingkat dimana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan atau menjual aset dengan harga discount

· Ketidaksesuaian jatuh tempo (maturing mismatch) anntara eraning assets dan pendanaan.

· Pinjaman jangka pendek (borrow short) dan pembiayaan jangka panjang (lend long) dengan spread yang lebar.

· Kontrak mudharabah mengijinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan.

Faktor yang meningkatkan resiko likuiditas § Penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan § Penurunan kepercayaan terhadap suatu Bank § Ketergantungan kepada deposan inti § Berlebihnya dana jangka pendek atau long term asset § Keterbatasan secara Syariah pada asset securization karena pembatasan untuk menjual utang (sale of debt) Mitigasi Resiko Likuidasi § Diversifikasi terhadap sumber pendanaan § Tersedianya hubungan dengan sumber/kelompok pendanaan § Pemeliharaan terhadap tingkat/level likuiditas (cash,money at call, marketabe securities) § Arranging standby facilities § Skema Asuransi pendanaan kontrol atas kesesuaian maturity assets dan liabilities Resiko Legal Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang anatara lain disebabkan : § Adanya tuntutan hukum § Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung § Kelemahan perikatan seperti : - Tidak dipenuhi syarat sah kontrak - Pengikatan agunan yang tidak sempurna Resiko Reputasi Resiko reputasi disebabkan antara lain : § Publikasi negativ yang terkait dengan kegiatan usaha bank terutama dengan pemberitaan media massa § Persepsi negative terhadap bank § Kehilangan kepercayaan dari costumer, counterpart atau regulator Alasan kehilangan reputasi - Kesalahan manajemen - Tidak mematuhi hukum yang berlaku - Skandal keuangan - Ketiadaan kemampuan dalam mengelola, integritas kesehatan Bank - Resiko ini sulit diukur apalagi terkait dengan persepsi nasabah Resiko Strategik Resiko yang antara lain disebabkan : § Adanya penetapan strategi dan/atau pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat § Pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat § Kurangnya responsif bank terhadap perubahan eksternal Resiko kepatuhan Resiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku Pada prakteknya resiko yang terkait dengan pertauran seperti : -CAR -KAP -PPAP -BMPK -PDN -Pajak -dan sebagainya Resiko Operasional Resiko yang timbul akibat tidak berfungsinya : § Proses Internal :pelanggaran prosedur dan ketentuan, pelanggran kontrol (proses review produk baru, berkaitan dengan desain dan implementasi produk baru, kontrol terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada § Kesalahan manusia : Hubungan antar pegawai (Discriminasi, pelecehan seksual), kesalahan pegawai, penyimpangan pegawai, tidak terpenuhinya jumlah pegawai § Kegagalan Sistem : kegagalan hardware, kegagalan software, konfigurasi lemah (tanpa perlindungan virus), komuniaski (saluran telpon tidak berfungsi, kapasitas jaringan tidak mendukung) § Problem Eksternal : Kejahatan eksternal (pencurian, penipuan, pemalsuan), Bencana faktor alam (gempa Bumi, banjir, topan,sunami) Faktor manusia (perang, terorisme, perampokan), penerobasan sistem teknologi (hacker, penembusan user id) Yang dapat mempengaruhi operasional bank dan merugikan § Melekat pada setiap aktivitas fungsional perbankan : - Pembiayaan - Operaional & jasa - Pendanaan & instrumen hutang - Teknologi & Sistem Informasi - Treasury & investasi - Pembiayaan perdagangan - Sumber Daya Insani - Aktivitas umum

karya ilmiah, artikel, surat-surat umum, undang-undang ekonomi syariah