KOBUMI Hong Kong

Vonis Hukuman Gantung Rita Krisdianti

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Mon, 30 May 2016 22:04:00 +0700

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Foto : Sofiar Fauzi

Dikonfirmasi melalui telephone salular, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nisma Abdullah yang hadir saat persidangan putusan kasus Rita Krisdianti di Mahkamah Tinggi Penang/ Malaysia mengatakan hari ini 30/5/2016 Rita Krisdianti resmi di vonis hukuman gantung.

Diketahui Rita adalah Buruh Migran Indonesia asal Ponorogo yang berangkat melalui PT. Putra Indo Sejahtera pada Januari 2013 ke Negara Penempatan Hong Kong, Namun belum genap 3 bulan Rita dikembalikan oleh majikan ke pihak agency di Hong kong, oleh pihak agency kemudian Rita ditempatkan di Makau untuk menunggu Visa dan Pekerjaan.

3 bulan menunggu di tempat penampungan, Rita belum juga mendapat perkerjaan, dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Sesaat sebelum kepulangannya kembali ke Indonesia Rita mendapat tawaran perkerjaan oleh dua orang temannnya yaitu ES dan RT untuk bisnis Sari dan Pakaian.

Oleh kedua rekannya Rita diarahkan terbang ke New Delhi, di New Delhi ada seorang yang menitipkan sebuah koper yang katanya berisi kain sari dan pakaian. Lalu Rita kembali diarahkan ke Penang, Malaysia, untuk mengantarkan koper tersebut. Sesampainya di Malaysia Rita diarahkan untuk merubah rute perjalanannya ke Thailand, namun naas sebelum Rita melanjutkan perjalanannya pada July 2013, Rita ditangkap oleh pihak Kepolisia Diraja Malaysia karena ternyata di dalam koper yang dibawa oleh Rita tersebut terdapat 4kg paket sabu.

Diketahui oleh pihak pengadilan Malaysia, Rita merupakan “innocent courier” (penghantar) dan bukanlah orang yang bersalah, namun pengadilan membutuhkan bukti yang dapat meringankan hukuman Rita krisdianti.

Disebutkan melalui informasi di salah satu Media, juru bicara Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) “Arrmanatha Nasir” telah meminta pengacara Rita Krisdianti yaitu “choong Kak Sek” untuk melakukan banding dan terus memberikan bantuan hukum.

Menurut Nisma Abdullah (Ketua SBMI), ada dua cara untuk meringankan hukuman Rita Krisdianti, yaitu Banding dan Rayuan. kesempatan sidang Rayuan dapat dilakukan kepada Gubernur dan kesempatan sidang rayuan kepada Raja. SBMI akan terus berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan sidang rayuan guna meringankan hukuman rita.

Kapitalis, Kemiskinan, dan Buruh Migran

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Sun, 29 May 2016 07:22:00 +0700

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Foto; Zulkifly Lamading.

KORANMIGRAN - Tidak meratanya pendistribusian hasil kekayaan alam di indonesia menjadi akar permasalahan atas kemiskinan dan yang lebih parah lagi adalah ketika sumber daya alam yang berlimpah ruah ini dikuasai oleh parah kapitalis asing maupun kapitalis nasional sampai pada kapitalis daerah sehingga ketimpangan sosialpun terjadi disini.

Alhasil, rakyat hanya mendapat sisa-sisa bahkan bencana dari kerusakan alam. kemiskinan menyebabkan redahnya sumber daya manusia (SDM) oleh karena ketidak mampuan masyarakat dalam menjangkau pendidikan yang layak.

Banyak yang menjadi pelaku kriminal, sudah tak menjadi sesuatu yang mengherankan tentunya bagi kita ketika melihat realita masyarat saat ini bahwa mayoritas pelaku tindak kejahatan kriminal berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah.

Problem kemiskinan juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya proses Migrasi masyarakat Indonesia ke luar negeri, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di tanah kelahiran di tengah tuntutan ekonomi yang sangat tinggi (semua serba mahal) memaksa lebih dari 7 juta rakyat Indonesia harus berkerja keluar negeri.

Tak hanya sampai disitu, keterbatasan komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan bahasa ditambah dengan domestikfikasi pekerjaan menyebabkan sebagian besar Buruh Migran Indonesia (BMI) sulit berinteraksi dengan lingkaran sosialnya bahkan dengan sesama buruh migran yang berkerja di negara penempatan mereka berkerja. Hal ini berdampak pada masalah psikologis buruh migran yang kerap kesepian.

Rendahnya tingkat pengawasan dan perlindungan terhadap buruh migran menjadi awal bencana yang kerap dialami oleh buruh migran, dari awal proses pemberangkatan, penempatan bahkan pemulangan buruh migran negara seakan enggan hadir.

Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya pemalsuan data calon pekerja, hilangnya kontak buruh migran setelah berada di negara penempatan, penyiksaan terhadap buruh migran yang dilakukan oleh majikan, tidak adanya pendampingan hukum terhadap buruh migran yang bermasalah di luar negeri, hingga ada dan banyaknya pemungutan liar terhadap buruh migran setelah kembali ke negara asal dan lain-lain yang tentunya butuh pengawasan dan peran aktif terhadap Buruh Migran Indonesia.

Ditulis oleh : Amelia Manurung.

Buruh Migran dan Kekerassan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Thu, 12 May 2016 01:37:00 +0700

Keluarga Mistianah saat dikunjungi oleh Winarti (jilbab putih) Wakil Ketua DPC SBMI Lampung Timur dan Berti Sarova (jilbab hitam) Wakil Sekjen SBMI. Foto: Berti Sarova.

KORANMIGRAN - Maraknya kasus kekerasan seksual anak dibawah umur yang terjadi diberbagai daerah mengundang empati di kalangan masyarakat. Berbagai macam pemberitaan di media online, media cetak maupun televisi terut meramaikan issue yang mengancam keselamatan anak-anak di negeri ini.

Dari sekian banyak kasus yang terekspos media maupun yang tidak terekspos, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun, siswa SMP berumur 14 tahun asal Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang diperkosa dan dibunuh oleh 14 pemuda yang 7 di antaranya masih dibawah umur, menjadi pemicu kemarahan publik.

Meski para pelaku sudah divonis hukuman penjara selama 10 tahun, bukan berarti kasus serupa tidak akan terulang lagi. Apa lagi penyebab tindakan bejat tersebut bukan semata-mata karena dorongan nafsu birahi melainkan luapan emosional dari rasa prustrasi kalangan pemuda yang merasa di anak tirikan dalam hubungan sosial, juga karena masih kentalnya budaya patriarki di kalangan masyarakat.

Lemahnya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan juga menjadi permasalahan, dimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum juga disahkan. Pemerintah kerap menjadi pemadam kebakaran saat menemukan kasus-kasus serupa, sementara peraturan yang ada saat ini sudah tidak bisa merespon issue kekerasan seksual.

Lain halnya dengan Yuyun, Mistianah seorang siswa Sekolah Dasar berumur 10 tahun ,asal Kabupaten Lampung Timur, yang juga menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh pelaku yang belum diketahui sampai saat ini.

Mistianah yang ditemukan telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016 yang sebelumnya dinyatakan hilang sejak 14 April 2016, jasad korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan bahkan sulit untuk dikenali.

Sama seperti Yuyun, dukungan solidaritas untuk menyalakan 1000 lilin untuk Mistianah pun baru saja selesai digelar di Lapangan Merdeka Sribhawono Lampung Timur oleh Aliansi Masyrakat Tolak Kekerasan Seksual. Aliansi ini terdiri dari sejumlah organisasi di antaranya, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) PBH Peradi, Serikat Tani Indonesia (STI), CB Club Lampung (CBCL) dan PK2TL.

Solidaritas 1000 lilin untuk Mistianah, dihadiri oleh lebih dari 1000 massa. Dukungan solidaritas ini mengharapkan pihak yang berwenang segerah menemukan pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal.

Dari dua kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak dibawah umur tersebut, menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan bagi buruh migran yang pada umumnya adalah para Ibu dari anak-anak yang ditinggal merantau ke Luar Negeri oleh orang tuanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga terutama anak-anak mereka.

Sebagian besar buruh migran meninggalkan anak-anak mereka kepada pihak keluarga yang belum tentu mampu mengontrol dan menjaganya dengan baik. Apa lagi banyak ditemukan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, termasuk keluarga dekat.

Hal ini kembali menempatkan Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi ancaman-ancaman tindak kekerasan seksual terhadap buruh migran dan anak-anaknya. Sebab pemerintah wajib memberikan perlindungan sejati bagi buruh migran dan keluarganya, bukan hanya mengeruk keuntungan dari devisa yang dihasilkan buruh migran. (ZQL92)

Nur Cholifatun; Bangkit dan Berjuang

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Thu, 5 May 2016 15:34:00 +0700

Nur Cholifatun saat terjatuh di tengah aksi masa. Foto: Zulkifly L

KORANMIGRAN - Semangat pantang menyerah yang menggebu datang dari sosok seorang mantan buruh migran di tengah aksi May Day. Dengan kondisi yang memprihatinkan, melangkah dengan bantuan tongkat di kedua tangannya tidak lantas membuatnya menyerah.

Nur Cholifatun berusaha menunjukan kepada kawan-kawannya bahwa keterbatasan langkahnya bukan menjadi alasan dirinya untuk menyerah dalam berjuang. Meski lelah dengan langkah kecilnya hingga harus terjatu di tengah jalan, dia terus berusaha bangkit berdiri dan mencoba melangkah lagi.

Saat dia terjatu semua orang yang mengawalnya berkumpul mencoba membantunya untuk berdiri, Nisma Abdullah yang terus berada di sampingnya mencoba memberi semangat kepada Nur untuk bangkit kembali.

"Pejuang gak boleh Nangis" kata Nisma, sontak diikuti oleh semua kawan-kawan yang tengah berdiri mengelilingi Nur.

Saat Nur Cholifatun bangkit dan meneruskan aksi. Foto: Zulkifly L

Situasi mengharukan menyadarkan kami atas arti sebuah perjuangan seorang mantan buruh migran yang di eksploitasi serta deportase menyebabkan dirinya mengalami kecelakaan selagi berada di macao.

Momentum May Day menjadi batu loncatan bagi Nur Cholifatun untuk turun langsung bersama di tengah-tengah massa buruh lainnya.

Setelah aksi Nur mengatakan bahwa dia merasa harus bangkit setelah terjatuh karena tidak ingin mengecewakan kawan-kawan yang terus memberikan semangat kepadanya.

"Walaupun sakit aku tetap berusaha berdiri, saat itu aku berpikir dan merasa bersalah jika harus berhenti di tengah jalan. kasihan kawan-kawan yang relah mengawal dan mengikuti langkah ku." Tutur Nur.

Nur sadar bahwa dia harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, salah satunya adalah hak mendapatkan asuransi pengobatan sampai sembuh yang saat ini tengah ditangani oleh tim advokasi SBMI.

Ini Rincian Biaya Penempatan TKI ke Hong Kong.

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Thu, 7 Apr 2016 16:24:00 +0700

Moment saat Pendidikan Hukum Ketenagakerjaan Hong Kong dan Perbaharuan Data BMI. Foto: Elya Rosa.

KORANMIGRAN - Ada banyak pertanyaan tentang berapa sebenarnya besaran biaya penempatan Buruh Migran Indonesia (BMI) untuk sektor domestik, terutama penempatan di negara Hong Kong. Meskipun ada banyak regulasi yang diberlakukan, tapi pada prakteknya masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan oleh PPTKIS dan Agensi.

Bukan lagi kasus baru jika ditemukan PPTKIS melakukan pemotongan biaya penempatan secara berlebihan terhadap BMI. Jika dilihat berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Keja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.98 Tahun 2012, tentang komponen dan besaran biaya penempatan BMI sektor domestik di negara Hong Kong, BMI dikenakan biaya sebesar DHK.13.436 atau setara dengan Rp.14.780.400.

Jika dirincikan berdasarkan komponen, besaran biaya tersebut digunakan untuk:

Asuransi perlindungan BMI: Rp.400.000

Pemeriksaan psikologi: Rp.250.000

Pemeriksaan kesehatan: Rp.700.000

Paspor: Rp.255.000

Biaya pelatihan (600 jampel)

Akomodasi dan konsumsi selama di penampungan (110 hari): Rp.5.500.000
Peralatan dan bahan prektek: Rp.3.000.000

Uji kompetensi: Rp.150.000
Jasa PPTKIS (1 bulan gaji): Rp.4.114.000
Jasa agency (10% dari gaji pertama): Rp.411.400

Tetapi setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.22 tahun 2014, tentang revisi pelaksanaan penempatan dan perlindungan BMI di Luar Negeri, Bab VII Komponen Biaya yang Dapat Dibebankan Kepada Calon BMI/TKI, Pasal 42 ayat 1, yang menghapus biaya jasa PPTKIS sebesar Rp.4.114.000.

Maka jelas bahwa seharusnya biaya penempatan yang dibebankan kepada BMI ke negara tujuan Hong Kong SAR hanya sebesar Rp.10.666.400. Tetapi pada kenyataannya banyak BMI masih dikenakan biaya penempatan yang berlebihan oleh PPTKIS.

Rokilah Menang, Biaya Penempatan Berlebih Dikembalikan

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Thu, 7 Apr 2016 15:25:00 +0700

Rokilah saat membuat pengaduan ke Tim Advokasi SBMI, Foto: Ramses

KORANMIGRAN - Rokilah, Buruh Migran Indonesia (BMI) asal Serang yang di PHK (Pemutusan Hubungan Sepihak atau Interminit) majikannya di Hong Kong memenangkan tuntutan pengembalian biaya penempatan yang berlebih. Adapun biaya penempatan yang dikembalikan sebesar 4100 dolar Hong Kong atau setara dengan 6.336.000 rupiah. Sementara sebelumnya klaim asuransi sudah dibayarkan sebsar 1.200.000 ribu rupiah.

Rokilah adalah BMI yang berangkat ke Hong Kong melalui PT. Bumi Mas Katongbesari di Cipayung Jakarta Timur pada bulan Mei 2014. Dalam kontrak kerja yang ditanda tangani Rokilah seharusnya bekerja selama 2 tahun namun sebelum masa kontrak kerja selesai sang majikan melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak jelas.

Amelia Manurung, pendamping dari SBMI menambahkan bahwa telah terjadi kelebihan pemotongan upah BMI untuk biaya penempatan ke Hong Kong. Tuntutan ini adalah upaya SBMI untuk membantu BMI mendapatkan kembali uang yang dipungut secara berlebih untuk biaya penempatan.

Pemotongan yang dilakukan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan agensi di Hong Kong tidak sesuai dengan Kepmenakertrans No. 98 Tahun 2012 dan pembaharuannya lewat Permen nomor 22 tahun 2014. Biaya total yang harus dibayarkan BMI untuk penempatan Hong Kong adalah sebesar 13 juta rupiah dan kemudian menghapuskan fee perusahaan pengerah dan menjadi sekitar 10 juta Rupiah " Kata Namat menimpali keterangan Amel sebagai Tim Advokasi Dewan Pengurus Nasional SBMI di Jakarta.

Selain menuntut pengembalian biaya penempatan pihak korban juga menuntut klaim Asuransi sesuai dengan Kepmenakertrans No. 01 tahun 2012 tentang resiko PHK. Sayangnya karena syarat surat keterangan PHK tidak sempat diurus oleh BMI akhirnya pihak perusahaan asuransi hanya membayar klaim sebagai korban Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah sebesar 1,2 juta Rupiah.

Proses mediasi ini sendiri dimulai sejak Rokilah melaporkan masalahnya pada tanggal 2 Maret 2016. Selanjutnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) lewat Krisis Senternya memproses pengaduan ini dan menghadirkan pihak PPTKIS dan korban serta kuasa hukumnya lewat proses mediasi guna menyelesaikannya tuntutan BMI.

Setelah melakukan dua kali mediasi akhirnya pihak PPTKIS menyetujui untuk mengembalikan uang kelebihan pemotongan biaya penempatan sebesar DHK 4100 beserta uang Asuransi dari pihak Asuransi yang terkait.

Ketika KORANMIGRAN menanyakan kepada staf Krisis Senter BNP2TKI yang tidak mau disebutkan namanya soal ancaman PHK semena-mena majikan terhadap BMI di Hong Kong mereka tidak meresponnya. Pengiriman BMI ke Hong Kong SAR dimungkinkan karena negara ini memiliki peraturan terkait Buruh sektor Domestik atau Pekerja Rumah Tangga (PRT). Masalahnya peraturan di Hong Kong SAR membolehkan majikan untuk melakukan PHK terhadap BMI dengan alasan yang sangat longgar dan sebagai konpensasinya hanya membayar pesangon dengan bayaran satu bulan gaji. Jelas-jelas peraturan ini merugikan buruh migran yang bekerja di negara Hong Kong SARpihak BNP2TKI sendiri tidak meresponnya ritu sendiri ternyata tidak dijadikan masalah karena akses untuk menolak PHK tidak ada dalam mekanisme penyelesaiannya.

Puluhan BMI Hong Kong Jadi Korban Tipu-Tipu MLM Mezzo

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Tue, 29 Mar 2016 20:19:00 +0700

BMI korban MLM Mezzo, Ratusan juta raib, Foto: Istimewa

KORANMIGRAN - Sekitar 70 buruh migran korban investasi bisnis MLM mezzo terlihat berkumpul di Kowloon Park. Mereka saling adu pendapat bahkan ada yang histeris menangis, menyesali pengalaman buruk yang mereka alami sejak Agustus 2015. Kini puluhan BMI itu tersadar telah tertipu oleh janji-janji bonus dan royalty dari MLM Mezzo.

Mereka mimpi mendadak kaya bila perusahaan berkedok investasi dengan system piramida akan berbagi keuntungan. Satu orang BMI diwajibkan membawa dua anggota dan dengan harapan besar itu akhirnya menyetor sejumlah uang sebagai modal investasi dengan ragam keuntungannya. Semakin besar modal yang disetor maka akan semakin besar keuntungan yang didapat.

"Dari dana investasi anggota mendapat keuntungan 14 %, sementara dari anggota yang dibawanya, ia mendapat 5% royalty. Namun sayangnya, sejak bulan Agustus keuntungan dan royalti yang dijanjikan tidak keluar. Padahal rata-rata anggota perusahaan MLM ini menyetorkan uang dengan meminjam dari perusahaan kredit uang", jelas Junita tentang cara perusahaan MLM itu bergerak.

Dari sekian banyak korban yang melapor, jumlah uang yang masuk sedikitnya adalah HK $ 30 000 atau setara dengan 50 juta rupiah.

"Uang saya sudah masuk HK$ 111 000, saya harus membayar cicilan utang kepada empat bank sebesar HK $ 14 000 setiap bulannya" tutur salah satu korban sambil menghapus air matanya dengan jilbabnya.

Dan lebih miris lagi, ada satu korban yang sampai menderita penyakit jantung lemah karena tertekan menghadapi ancaman pihak perusahan peminjam uang. Banyak dari korban penipuan ini mengalami ketakutan kehilangan pekerjaan dan intimidasi keluarganya di tanah air yang dilakukan oleh Dabt Collector di kampungnya.

Menurut WN salah satu korban, mereka beramai-ramai berkumpul di sini dan akan melapor ke polisi karena kami sudah capek meminta pertanggung jawaban kepada pihak Mezzo. Kami sudah memintanya secara baik-baik bahkan ada yang tidak bisa menahan emosi dan mengancam perusahaan MLM itu untuk memberikan janjinya. Kami hanya diberikan jawaban janji dua sampai tiga bulan mendatang dan selalu begitu setelah bulan yg dijanjikan itu tiba.

"Mereka sudah tidak punya hati lagi, bahkan saya sampai mual-mual melihat foto mereka berkipas dengan lembaran dan tumpukan uang. Kami tiap hari berjuang mati-matian membayar utang yang tidak pernah kami nikmati. Ini bukan investasi lagi, ini sudah penipuan" kata Murni (nama samaran) sambil marah-marah.

Saat mengadukan kasus penipuan in ke kantor polisi, banyak diantara para BMI korban Mezzo tidak memiliki surat perjanjian tertulis. Sebagai tanda bukti kalau mereka sudah menanamkan investasi uangnya, Mezzo hanya memberikan sebuah kartu identitas anggota Mezzo. untuk melihat keanggotannya di web sitenya mezzo. " namun sayang, banyak yg sudah diblokir dan web nya sudah tidak bisa dibuka" kata en, salah satu korban dan upline yang masih bertanggung jawab kepada anak buahnnya.

Laporan sudah diterima di kantor kepolisian Tsim sha Tsui, kowloon. Kepolisian Hong kong sudah memyatakan kesediannya untuk membantu pengaduan tersebut kepada para korban bila ini terbukti sebuah penipuan.

Bisnis MLM di Hong Kong ini banyak sekali modus penipuannya diantaranya dengan sistem pembagian keuntungan lewat royalty dan bonus yang tinggi. BMI yang datang bekerja di Hong Kong dengan mimpi cepat dapat uang jadi gampang sekali dijebak. Apalagi ternyata upah yang mereka terima bekerja di Hong Kong tidak sebesar yang mereka harapkan. Upah itu habis untuk dikirim ke kampung sebagai biaya hidup keluaraga yang ditinggal.

BMI jarang yang bisa menabung dan tergiur dengan tawaran dapat uang besar. Dengan kasus Mezzo ini banayak korban yang tersadar bahwa mereka kembali dirampok oleh penjahat yang berkedok sebagai perusahaan baik hati yang mau berbagi keuntungan.

"Tawaran menjanjikan penghasilan tinggi itu hanyalah bohong saja. Bahkan pemerintah Hong Kong sebenarnya sudah pernah menutup perusahaan MLM lainnya bernama Ponzy yang merekruit anggotanya dengan sistem piramida." jelas Umi dari KOBUMI ketika ikut mendampingi para korban melapor ke kantor Polisi.

Download Koran Migran Edisi 13 Januari Pebruari 2016 (e-koranmigran)

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Tue, 22 Mar 2016 00:28:00 +0700

Ayo download Koran Migran edisi Digital Gratis

Editorial edisi 13 Januari - Pebruari 2016

Evaluasi atas dua tahun jalannya pemerintahan Jokowi –JK masih meneruskan politik upah murah dan didukung oleh kebijakan pencabutan subsidi bagi rakyatnya. Legitimasi PP.78/2015 jelas memberikan dampak negatif bagi ekonomi mikro terhadap daya beli masyarakat, disisi lain nilai inflasi tak sebanding dengan upah yang sekarang dilakukan kenaikannya per 5 tahun sekali itu.

Begitu juga dengan perlindungan BMI lewat Undang-Undang Perburuhan belum maksimal untuk memenuhi hak-hak buruh yang hidup di negara penempatan, bahkan yang sudah pulang ke Indonesia (pascakontrak). Hal ini di karenakan kelalaian Negara untuk melindungi rakyatnya. Banyaknya kasus-kasus yang belum diungkap atas nyawa BMI yang bekerja di negeri rantau, kasus kasus konflik hukum, juga tingginya pengiriman BMI non prosedural (tidakresmi) yang sepertinya terus dibiarkan.

Pembekalan pengetahuan hak-hak buruh migran beserta jaminan perlindungan dalam Undang-Undang perburuhan Indonesia harus secepatnya dibuat dan diterapkan. Pembangunan posko pengaduan permasalahan BMI di di daerah-daerah, dan pendidikan advokasi. Kehadiran UU.39/2004 tidak menempatkan BMI sebagai tenaga produktif, namun menempatkan peraturan yang gagal memberikan perlindungan sejati kepada buruh migrant dan keluarganya. Tingginya angka perceraian,daya beli dan ekonomi rakyat makin miskin dan lain sebagainya ditangani kurang serius oleh pemerintah.

Sederet peristiwa politik selama 2 tahun di bawah rezim Jokowi-JK membuktikan bahwa pemerintah memang tidak pro rakyat, kebijakan menarik investasi bagian agenda terbesar kebijakan ekonomi sungguh merugikan bangsa. Bahkan agenda kepentingan global seperti world cup 2022 di Qatar juga mendapatkan penolakan oleh buruh migran di Melbourne Australia, memperlihatkan bahwa keterkaitan buruh migran dan perjuangan klas buruh makin erat saling terkait dan mengkaitkan.

Selanjutnya untuk membaca edisi terbaru KORAN MIGRAN versi pdf (Koran Migran Edisi 13 Januari Pebruari 2016), silahkan KLIK DISINI

KBRI Damascus Berhasil Mengevakuasi BMI Asal Sumbawa Dari Sarang ISIS

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Thu, 17 Mar 2016 13:26:00 +0700

Proses evakuasi Sri Rahayu. Photo: KBRI Damascus

KORANMIGRAN - SBMI Sumbawa, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damascus berhasil mengevakuasi seorang Buruh Migran Indonesia (BMI) bernama Sri Rahayu binti Masdin Nur asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dari rumah majikan yang berada di Raqqah, Suriah yang merupakan medan pertempuran paling parah sekaligus medan perang paling berat antara Tentara Pemerintah Suriah, pemberontak Free Syrian Army, dan ISIS.

Sri Rahayu didatangkan ke Suriah pada 2 Februari 2011 melalui PT. BINHASAN MAJU SEJAHTERA (Indonesia) dan Sana (Suriah) untuk bekerja di Aleppo. Meskipun telah habis masa kontrak kerjanya di Aleppo selama 2,5 tahun, Sri Rahayu bukannya dipulangkan, tetapi malah dipekerjakan kembali oleh Agen Sana ke majikan baru bernama Mr. Abdul Azim al-Ujaeli di Raqqah.

Sri Rahayu dievakuasi melalui perjalanan darat Raqqah ke Aleppo dari gunung ke gunung secara klandestin siang dan malam selama 6 hari. Untuk mengelabui tentara ISIS, Sri Rahayu dan pegawai Agen Sana mengaku sebagai suami istri. Sri Rahayu berhasil dibawa ke Kantor Konsuler cabang Aleppo pada Januari 2016. Setelah semua hak dan urusan selesai diperjuangkan di Aleppo, Sri Rahayu diantarkan ke shelter Damaskus pada 12 Maret 2016 untuk dipulangkan ke Indonesia

KBRI Damascus mendapat informasi keberadaan Sri Rahayu di Raqqah sejak Juni 2015 dan terus melakukan upayah untuk mengevakuasi. Melalui pengacara retainer KBRI Damaskus di Aleppo, Mr. Muhammad Akra, KBRI Damaskus menekan terus-menerus agen tenaga kerja yang mengirim Sri Rahayu ke Raqqah agar bertanggung jawab. Agen tenaga kerja tersebut selalu beralasan bahwa mustahil mengeluarkan Sri Rahayu dari Raqqah.

Duta Besar RI Damaskus, Djoko Harjanto, menyampaikan bahwa keberhasilan Tim Konsuler KBRI Damaskus dalam menyelamatkan Sri Rahayu patut diapresiasi. Selain itu, perlindungan WNI di wilayah konflik dapat terlaksana berkat hubungan yang terjalin baik, terus dibina, ditunjang oleh jejaring yang kuat.

“Tanpa jejaring yang kuat antara KBRI Damaskus, pemerintah Suriah, dan tokoh masyarakat, mustahil dapat mengemban misi utama perlindungan WNI di tengah gejolak konflik Suriah ini,” ujar Dubes Djoko.

Selama 2 tahun 2 bulan bekerja di Raqqah, Sri Rahayu digaji dengan baik oleh majikan Mr. Abdul Azim al-Ujaeli yang dulu berprofesi sebagai insinyur. Sri Rahayu bertugas untuk merawat majikannya yang sudah tua dan tinggal seorang diri, sementara anak-anak majikannya sudah keluar dari Raqqah. Majikan Sri Rahayu bukan simpatisan ISIS, tetapi penduduk asli Raqqah yang terjebak di Raqqah karena usia senja.

Meskipun tinggal di Kota Raqqah, Sri Rahayu tidak bekerja bagi simpatisan ISIS. Setelah KBRI Damaskus melakukan screening berkali-kali kepada Sri Rahayu, tidak ada indikasi sama sekali bahwa BMI kelahiran 1976 ini bersimpati pada ISIS. Bahkan ia mengaku membenci ISIS karena melihat sendiri perilaku kejam mereka di Raqqah.

“Selayaknya para TKW lainnya, Sri Rahayu hanya concern tentang gaji dan pulang. Hal ini sekaligus juga menolak asumsi beberapa pihak di Tanah Air bahwa banyak BMI di Suriah yang condong pemikirannya ke ISIS,” ujar AM. Sidqi, Pejabat Konsuler sekaligus Penerangan Sosbud KBRI Damaskus.

Saat ini Sri Rahayu berada aman di shelter KBRI Damaskus bersama puluhan BMI lainnya yang tengah dipersiapkan kepulangannya. (Sumber: Pensosbud KBRI Damaskus)

KJRI HK Menang Lomba "PAMERAN KEMBANG" Tetapi Dalam "Melindung BMI" Nol Besar !

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Sat, 12 Mar 2016 11:15:00 +0700

Hong Kong Flower Show. Photo:Istimewa

KORANMIGRAN - Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong, menuai pujian serta suara sumbang dari sejumlah buruh migran Indonesia (BMI) yang berada di Hong Kong, usai menang dalam sebuah event Hong Kong Flower Show 2016, kategori golden award for design excellent.

Event yang diselenggarakan setiap tahun oleh Departemen Kebudayaan Hong Kong tersebut berlangsung sejak Tanggal 11 sampai 20 Maret 2016 bertempat di Victoria Park, Causeway Bay.

Sejumlah BMI Hong Kong mengucapkan selamat atas kemenangan KJRI dalam kategori golden award for design excellent, dan tak lupa menyatakan protes kepada kinerja KJRI yang dinilai kalah jauh dalam hal melindungi BMI.

"Hebatnya KJRI, menang di pameran bunga. Tapi soal perlindungan buruh migran masih kalah besar!" Tulis Ilalang Viktoria selaku Koordinator KOBUMI-HK, di jejaring sosial facebook miliknya.

"Hebaaaaatt ! Dan selamat untuk KJRI yang telah menang lomba dalam kategori "PAMERAN KEMBANG" Tetapi dalam kategori "Melindung BMI" Noooooooooll Besar !" Tulis Vivi Dwi Andriani, seorang BMI Hong Kong, di wall facebook miliknya.

BMI menilai kinerja KJRI-HK sangat buruk terhadap perlindungan BMI, berikut beberapa contoh kebijakan yang tidak berpihak kepada BMI dipaparkan oleh Ilalang Viktoria saat di konfirmasi melalui media sosial.

"Tidak memberi ijin buruh migran melakukan kontrak mandiri. Membiarkan buruh migran terjerat pada agency fee yang tinggi (biaya penempatan), tidak memperbolehkan BMI pindah agent untuk BMI yang kontrak pertamakali dan diinterminate." Ujar Ilalang.

Lebih lanjut Ilalang menjelaskan masalah pelayanan KJRI, "pelayanan KJRI yang tidak ramah pada BMI masih sering ditemukan, menjadi pendukung kriminalisasi pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh PJTKI. Tidak membuka Shalter selebar-lebarnya bagi BMI yang bermasalah, karena akan selalu dikembalikan ke agent." Ujar Ilalang.

Pujian Terus Ditujukan Kepada BMI, Namun Perlindungannya Masih Nihil

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Sat, 12 Mar 2016 10:47:00 +0700

Nisma Abdullah Ketua Umum SBMI, yang terus menuntut perlindungan sejati kepada BMI. Photo: Zulkifly L.

KORANMIGRAN - Kali ini giliran istri Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Marifah Hanif Dhakiri, yang memuji Buruh Migran Indonesia (BMI) bukan hanya pahlawan devisa, tapi juga berperan penting sebagai duta budaya yang mempromosikan adat serta tradisi nusantara kepada masyarakat dunia.

"BMI tidak hanya membawa gelar pahlawan devisa, tapi sebagai duta budaya Indonesia. Karena di mana pun BMI melangkah, melintasi negara dan benua, BMI membawa budaya serta jati dirinya sebagai orang Indonesia," kata Marifah dalam keterangan resmi yang didapat dari Kementerian Tenaga Kerja, Minggu (6 Maret 2016) lalu.

Pujian demi pujian yang diucapkan oleh para elit untuk menghargai pengorbanan BMI sama sekali tidak berbanding lurus dengan perlindungan yang diberikan Negara untuk BMI, sampai saat ini BMI masi terancam keselamatanya selama berada di negara penempatan.

Bukti ketidak seriusan pemerintah dalam melindungi BMI tercermin dari sejumlah regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Sejumlah UU terkait penempatan dan perlindungan BMI telah diberlakukan, seperti UU Nomor 13 tahun 2003 dan UU Nomor 39 tahun 2004, yang semuaanya hanya memperjelas masalah penempatan BMI tanpa mengulas perlindungan BMI.

Hal ini semakin menguatkan pikiran negatif sejumlah pihak termasuk serikat buruh, bahwa pemerintah dengan sengaja memanfaatkan keuntungan dari besarnya devisa yang disetor buruh migran kepada negara. Serta memuji dengan memberi gelar pahlawan devisa dan kali ini sebagai duta budaya kepada BMI, kemudian mengabaikan perlindungan terhadap BMI yang seharusnya lebih diutamakan. (zql92)

Derita Alwati, BMI Asal Lampung yang Bekerja Menjaga Ratusan Anjing

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Sat, 12 Mar 2016 09:05:00 +0700

Kondisi Alwati yang terkena gigitan anjing di tangan dan wajahnya. Photo: MRB.

KORANMIGRAN - Alwati seorang Buruh Migran Indonesia (BMI) berusia 32 tahun asal Kalianda, Lampung. Bekerja sebagai penjaga dan pengurus anjing berjumlah 164 ekor anjing di tempat penjualan dan penangkaran anjing di Sheungchuen Kamtin road, Yuen long Hongkong.

Sejak bekerja dari bulan Januari 2015 hingga Maret 2016, Alwati sering mengalami kecelakaan kerja akibat terkaman dan gigitan anjing. Tercatat sudah tiga kali Alwati harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit Prince of Wales Hospital.

"Kejadian pertama adalah gigitan yang membuat tubuhnya demam dan harus mendapatkan perawatan serius pada tahun lalu. Sementara yang kedua adalah ketika dirinya diserang anjing jenis Herder dan mengakibatkan luka dan infeksi di tangan dan ibu jarinya yang pecah. Kejadian yang terakhir adalah pada 9 Januari, saat Herder menyerang dan melukai wajah dan mata kanannya. Akibatnya Alwati harus menjalani operasi darurat selama 4 jam di rumah sakit." Kronologis kejadian yang menimpa Alwati selama bekerja, sumber Media Rakyat Baru (MBR).

Alwati yang diberangkatkan oleh PT. SBY Pondok Ranggon, beralamat di Cipayung, Jakarta Timur, telah dipecat oleh majikannya sertelah bekerja setahun lebih dan tidak pernah mendapatkan hari libur minggu, memulai kesibukan jam 7 pagi sampai jam 10 malam.

"Tidur tidak tenang, tengah malam sering bangun jika ada anjing yang menggonggong terus menerus, suara bayi anjing yang terjatuh atau suara lain yang tidak beres. Meski lelah, tidak bisa diam untuk istirahat karena selalu diawasi 10 kamera CCTV yang dipasang oleh majikan disegala penjuru." Ungkap Alwati.

Alamat kerja Alwati, menjadi tempat penangkaran anjing, majikannya memfungsikan rumah dua lantai sebagai toko penjualan anjing, tempat penangkaran, kandang, tempat mandi, tempat melepas anjing, tempat penitipan anjing sekaligus tempat tidur Alwati.

Alwati melarikan diri karena ketakutan ketika diantar oleh majikannya berinisial LSK ke agensi yang bernama Kingdom Agen di To Kwa Wan, Kowloon.

"Saya khawatir dan takut, luka bekas gigitan belum sembuh dan takut nanti akan punya efek. Belum juga dipastikan sembuh total, majikan sudah memecat saya" pungkas Alwati.

Momentum IWD; PPRI Kota Poso Melakukan Diskusi Hari Perempuan Sedunia

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Thu, 10 Mar 2016 02:24:00 +0700

Peserta diskusi Hari Perempuan Sedunia, di sekertariat Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso. Photo:

Steven Fernandez

KORANMIGRAN - Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI) Kota Poso, Sulawesi Tengah, merayakan Hari Perempuan Sedunia atau International Women’s Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret, dengan diskusi bersama Mahasiswa.

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan) yang tergabung dalam aliansi PPRI Kota Poso, sebagai penyelengara kegiatan ini menjelaskan bahwa, kegiatan ini bertujuan dalam rangka merayakan momentum hari perempuan sedunia, serta sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan mahasiswa dalam hal sejarah gerakan Perempuan dan persoalan-persoalan perempuan saat ini.

Kegiatan diskusi yang diselenggrakan di Sekertariat Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso ini berjalan dengan baik dan terarah, sebab para peserta diskusi terlihat antusias untuk aktif bertanya terkait isu-isu perempuan yang ada di Indonesia maupun yang ada di Poso.

Dalam diskusi ini banyak menyingung isu perempuan. Yang mana persoalan perempuan saat ini tidak terlepas dari budaya Patriarki dan Sistem Kapitalisme. System kapitalisme yang mempertahankan budaya patriarki, dalam praktenya banyak melahirkan berbagai macam persoalan dirakyat salah satunya adalah penindasan perempuan. Sehingga dibutuhkan kesadaran bersama dari seluruh rakyat yang berada dalam penindasan sistem kapitalime saat ini untuk tidak melupakan bahwa patriarki pun adalah musuh bersama dan harus dilawan .

Menurut Rahma Dianingsi yang juga peserta diskusi “bahwa persoalan-persoalan Perempuan saat ini tidak terlepas dari logika patriarki yang masih mendominasi dalam kepala masyarakat , serta system kapitalisme yang dengan jahatnya mempertahankan logika patriarki tersebut.”

Selain itu dalam diskusi ini menjelaskan juga bahwa negara saat ini belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Negara yang seharusnya memberikan perlindungan dan kedaulatan bagi perempuan nyatanya belum memperlihatkan kemajuan berarti. Terbukti dengan masih banyaknya kasus-kasus yang menimpa kaum perempuan seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perampasan tanah, pengusuran, upah di pabrik yang rendah, cuti melahirkan yang sangat singkat dan lain sebagainya sehingga dalam hal ini negara di tuntut untuk memberikan keadailan bagi rakyat dan bagi Perempuan itu sendiri.

Diskusi ini berakhir dengan berbagai macam kesimpulan beragam dari para peserta, serta tangapan-tanggapan menarik dari mereka. Diskusi ini di tutup dengan minum kopi bersama oleh para peserta, penyelenggara dan kawan-kawan Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso.

KPPR Bangkit Kembali di Momentum IWD

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Tue, 8 Mar 2016 20:40:00 +0700

Perempuan dan rakyat melawan kapitalisme, militerisme dan budaya patriarki. Photo: Zulkifly. L

KORANMIGRAN - Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI) membetuk kembali Komite Perjuangan Perempuan yang beberapa tahun terakhir mulai meredup, tepat pada momentum memperingati Internasional Women's Day (IWD) yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, sejak 100 tahun yang lalu.

Seperti terlahir kembali dengan semangat baru, Komite Perjuangan Perempuan Rakyat (KPPR), diharapkan mampu menjadi front perjuangan kaum perempuan yang kokoh dan solid serta mampu memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan.

Sementara itu, rangkaian aksi demonstran yang dipelopori KPPR untuk memperingati IWD tahun ini bertemakan, "Perempuan dan Rakyat Melawan Kapitalisme, Militerisme dan Budaya Patriarki," berlangsung di dua tempat.

Tempat pertama yang menjadi sasaran aksi yaitu kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dilanjutkan ke Istana Negara. Dengan jumlah massa kurang lebih 500 orang yang didominasi kaum perempuan, baik yang mudah maupun yang tua dengan semangat yang sama kuatnya.

Ada pun sejumlah tuntutan yang berasal dari semua organisasi yang tergabung dalam aliansi PPRI, seperti SGBN, SBMI, SPRI, F-SEDAR, GSPB, PEMBEBASAN, SGMK, SeBUMI, Solidaritas.net, PPR, KPO-PRP, ABKM, AMP-HK, dan SEBUMI Nanbu.

Isi tuntutannya ialah:

Upah untuk ibu rumah tangga
Sembako untuk rakyat miskin
Kesetaraan hak dan perlakuan di tempat kerja
Terapkan jam kerja BMI menjadi 8 jam kerja sehari
Naikkan upah 50%
Hapus semua biaya penempatan BMI di luar negeri
Berikan jaminan sosial bagi BMI dan keluargannya secara gratis
Tetapkan 5 hari kerja bagi BMI
Bebaskan BMI untuk proses kontrak mandiri
Selamatkan Rita dan semua BMI di luar negeri
Tehnologisasikan alat-alat rumah tangga yang ramah dan murah untuk perempuan
Kesempatan yang sama untuk jabatan public
Pendidikan murah, ilmia dan demokratis
Menyediakan dapur-dapur umum, tempat cuci umum, penitipan anak dan jompo
Menuntut hak cuti haid dan melahirkan
Upah yang setara untuk kerja yang setara
Akses layanan kesehatan murah terutama berkaitan dengan hak kespro
Stabilkan harga-harga kebutuhan pokok bagi rakyat
Hukum dan sita harta koruptor
Bangun industri nasional yang kuat
hapus perda-perda yang mendiskriminasikan perempuan dan menolak semua undang-undang dan peraturan yang menolak demokrasi
Menolak semua bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan
Menolak posisi perempuan sebagai objek yang menghibur dalam berkesenian
Sahkan UU PRT, sahkan UU perlindungan BMI
Laksanakan reformasi agraria sejati
Hapus sistem kerja kontrak dan outsoursing

zql92

PPRI Sulawesi Tengah Menggelar Aksi Memperingati IWD

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Tue, 8 Mar 2016 08:08:00 +0700

Lukisan kaos cukil kayu bermotif IWD karya Pembebasan palu. Photo: Abdie Molly's Punx‎

KORANMIGRAN - Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI) Wilayah Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kota Poso, Kota Luwuk) yang tergabung dari beberapa organisasi mahasiswa, serikat buruh, perempuan dan rakyat miskin lainnya menyerukan aksi serentak di Sulawesi Tengah pada tanggal 8 Maret 2016 dalam momentum Interenational Women’s Day (IWD).

Gita Fatmala (Kolektif Pembebasan Kota Palu), yang ditunjuk sebagai Kordinator Lapangan (Korlap) pada aksi tersebut memberikan informasi terkait tempat dan waktu dimana aksi IWD berlangsung, melalui jejaring Medsos.

"Aksinya berlangsung pada pukul 15.00 Waktu Indonesia tengah (wita), sebentar sore. Dan titik aksi di depan anjungan nusantara Palu atau di patung kuda, Talise." Tutur Gita, kepada KORAN MIGRAN, pukul 07:15 Waktu Indonesia Barat, tadi pagi.

Sementara itu, isu yang dikampanyekan PPRI Sulteng dalam momentum IWD 2016 yaitu "Perempuan dan Rakyat Bersatu Melawan Kapitalisme, Militerisme dan Budaya Patriarki." Demikian yang tertera pada statement politik PPRI Sulteng.

PPRI Sulteng juga menilai penindasan terhadap kaum perempuan telah berlangsung sejak lama hingga sekarang, peran budaya partriarki dan negara yang telah menciptakan kubang diskriminasi bagi perempuan dalam batasan kehidupan sosial sebagai akibat dari monopoli kaum laki-laki atas sektor publik serta membatasi ruang gerak perempuan hanya pada ruang domestik saja, negara juga turut berperan atas suksesnya penindasan terhadap perempuan dengan produk undang-undang yang sangat tidak memihak pada perempuan (Undang-Undang Pornografi).

zql92.

Modus Memacari Berkedok Penipuan; BMI Ditipu, 60 Juta Melayang.

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Fri, 4 Mar 2016 20:21:00 +0700

Photo yang diduga digunakan pelaku penipuan yang diberikan oleh korban dan bukti-bukti pengiriman uang yang disimpan oleh korban. Photo: Zulkifly L.

KORANMIGRAN - Seorang Buruh Migran Indonesia (BMI) bernama Rokilah berasal dari Serang Banten yang bekerja di Hongkong mengaku ditipu oleh pacarnya selama 1 tahun hingga merugi kurang lebih Rp 60 Juta.

Rokilah yang baru saja pulang ke Indonesia pada tanggal 29 Februari 2016, karena di PHK oleh majikannya langsung mengadukan kasus penipuan yang dialaminya ke Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Jakarta.

"Saya ditipu oleh seorang pria yang bernama Junaedi Setiawan bin H. Usman, Saya kenal dia setelah beberapa bulan bekerja di Hongkong, kita kenal dan berkomunikasi melalui MedSos." Kata Rokilah kepada SBMI.

Lanjut Rokilah menjelaskan kronologis penipuan yang dialaminya, "katanya dia tinggal di Jakarta Pusat dan bekerja di BASARNAS, sejak kami pacaran dari bulan Maret 2015 dia (Junaedi) selalu meminta untuk dikirimkan uang jutaan rupiah dan juga pulsa setiap bulan" ujar Rokilah.

Lebih lanjut Rokilah menjelaskan alasan Junaedi meminta uang, "Alasannya macam-macam, pertama dia mengajak aku tunangan di kantor Batalion Padang, lalu dia meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp 8 Juta untuk biaya tunagan kami, tapi saya tidak mau tunangan namun saya mengirimkannya uang karena dia mengancam dan mau memasukkan keluarga ku kepenjara." Jelas Rokilah.

"Selanjutnya alasannya meminta uang untuk biaya pelantikan, pemindahan tugas, bibinya masuk rumah sakit danlain-lain. Yang totalnya mencapai kurang lebih Rp 60 Juta" pungkas Rokilah.

Tanpa alasan jelas sang pacar alias penipu mengancam korbanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, setelah diintrogasi lebih lanjut oleh SBMI akhirnya Rokilah mengatakan bahwa si pelaku menyimpan foto bugil dirinya yang dijadikan alat untuk memeras.

"Dia menyimpan foto diriku yang tengah bugil, dia mengambil foto itu dengan cara screnshot pada saat kami sedang video call an, lalu aku selalu diancam kalau dia akan menyebarkan foto ku jika aku tidak memenuhi permintaanya untuk dikirimi uang." Jelas Rokilah lagi.

Setelah mendengar semua pengaduan Rokilah, SBMI menilai bahwa kasus penipuan terhadap BMI dengan modus memacari serta mengancam dengan foto bugil bukanlah modus baru, karena sebelumnya sudah banyak BMI yang tertipu dengan modus serupa.

Sementa itu Ketua Umum SBMI, Nisma Abdullah menegaskan bahwa SBMI akan melakukan pendampingan untuk mengusut kasus penipuan terhadap BMI.

"Selai mengadvokasi BMI untuk menuntut hak-hak nya terhadap PPTKIS dan perusahaan asuransi, SBMI juga bertanggung jawab mengadvokasi kasus penipuan yang menimpa BMI tersebut," Jelas Nisma Abdullah.

SBMI dan AMP Hongkong Akan Menggelar Aksi Memperingati IWD

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Fri, 4 Mar 2016 17:54:00 +0700

Spanduk yang di persiapkan untuk aksi IWD. Photo: Ilalang Viktoria.

KORANMIGRAN - Serikat Buruh Migran Indonesi (SBMI) Hongkong dan Aliansi Migran Progresip (AMP) Hongkong akan menggelar aksi bersama untuk memperingati Internasional Woman's Day (IWD) pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 di depan kantor Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI), Hongkong.

IWD sendiri sebenarnya diperingati pada setiap tanggal 8 Maret di seluru dunia, namun aksi bersama yang digelar oleh SBMI dan AMP Hongkong ini akan dimajukan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016, seperti penjelasan Elya Rosa, Ketua Pengurus SBMI Hongkong yang dihubung oleh KORANMIGRAN melalui MedSos.

"Kita hanya punya kesempatan hari Minggu dimana kawan-kawan buruh migran umumnya mengambil hari liburnya, selain itu aturan dari pemerintah hongkongnya juga." Ujar Elya Rosa.

Elya Rosa Juga mengatakan bahwa sebelum aksi, mereka juga akan menggelar pentas budaya untuk memeriakan 159 tahun gerakan perempuan sejak sejarah itu lahir melalui perlawanan perempuan atas eksploitasi dan kesewenang-wenangan yang dialami.

"Pentas budaya di depan MTR exit E dari jam 12:00 sd 15:00, kita akan rally ke KJRI, di KJRI dari jam 15:30 sd 16:00." Jelas Elya.

BMI Asal Pontianak Kalimantan Barat Meninggal di Malaysia

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Fri, 4 Mar 2016 15:57:00 +0700

Situasi tempat kerja BMI. Photo: Istimewa.

KORANMIGRAN - Mempawah, Kasus meninggalnya Buruh Migran Indonesia (BMI) bernama Yadi warga Jeruju Pontianak dan Gito bin Samsudin warga RT 1/RW 1 Jln Parit Bilal Saad Kelurahan Jungkat, Kabupaten Mempawah, Mengundang keprihatinan warga.

Diketahui BMI tersebut diberangkatkan menjadi pekerja di proyek pengerjaan tower sarawak energy di Similajau bintulu, sarawak, Malaysia tidak melalui prosedur yang benar atau non prosedural.

Sehingga untuk memperjuangkan hak almarhum, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Mempawah berkoordinasi dengang Dewan Pengurus Nasional (DPN) SBMI mengajak Dinsosnakertrans Mempawah berkoordinasi dengan BP3TKI Kalbar maupun BNP2TKI pusat untuk melacak PPTKIS/PJTKI yang memberangkatkannya.

Kepala Dinsosnakertrans Mempawah, pak Burhan. yang dikonfirmasi kamis (3/3/16) via telefone, menyanggupi untuk diajak bersama-sama memperjuangkan hak BMI ini, (gito)

Sementara dari hasil investigasi TA/SBMI Gito bin Samsudin warga jln Parit Bilal Saad RT 01/RW 01 kel jungkat Kab Mempawah yang bekerja di proyek pengerjaan Tower di kawasan Similajau, Bintulu Malaysia mengalami kecelakaan kerja tiang box Craene tumbang bersama kedua korban dan kemudian meninggal dunia di tempat.

Korban baru ditangani pihak agen 24 jam setelah kejadian, dikarnakan TKP jauh dari pemukiman dan sekitar pukul 5 sore jenazah langsung dibawa mengunakan mobil lori dan dipindahkan jenazah Gito ke mobil avanza bernopol KB1852 PZ.

Sedangkan jenazah Yadi dipindah ke mobil Malaysia, dan menurut teman-temannya satu tim kerja (ganda) yang ikut dipulangkan juga bersama-sama, jenazah langsung dibawa pulang tanpa pemeriksaan, hingga tiba di rumah duka Gito sekitar pukul 14:00 wib, dan langsung di makamkan.2/3/2016.

Kematian TKI yang pemberangkatannya dilakukan secara ilegal ini mendapat sorotan dari kalangan masyarakat di Jungkat, Warga menilai Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang membrangkatkan Gito dan Yadi harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Di antaranya harus memberikan hak korban berupa asuransi, santunan kematian, biaya pemulangan jenazah dan biaya pemakaman.

Ketua DPN SBMI Nisma Abdullah mengungkapkan perlunya memperjuangkan soal hak-hak Almarhum TKI Gito dan Yadi yang harus diterima ahli warisnya. “Asuransi TKI sudah diatur dalam pasal 68 UU No.39/2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI,” ucapnya.

Lanjutnya lagi, “Bagi TKI yang ikut program asuransi, maka jika mengalami kecelakaan kerja, atau meninggal dunia di luar negeri akan mendapatkan santunan. Yang meninggal dunia mendapat santunan Rp 80 juta. Dengan rincian Rp 75 juta sebagai santunan kematian dan biaya pemakaman Rp 5 juta,” ujar Ketua Umum DPN SBMI Nisma Abdullah.

Ini Penyebab Tingginya Jumlah TKI Ilegal di Malaysia

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Sat, 27 Feb 2016 07:00:00 +0700

Terdapat kurang lebih 1 juta orang TKI Ilegal yang berada di Malaysia saat ini. Photo: Istimewa

KORANMIGRAN - Salah satu penyebab tingginya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang berada di Malaysia adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Malaysia yang menaikan biaya pengurusan Visa kerja bagi TKI, yaitu sebesar RM 5.100 per tahun atau setara dengan Rp.15 juta.

Jika melihat besaran upah pekerja di sektor bangunan yang hanya sekitar RM 50-80 per hari, maka butuh 4 bulan bekerja untuk dapat mengurus Visa kerja selama setahun.

Adanya kebijakan pemerintah Malaysia ini memaksa Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin bekerja atau pun yang sudah bekerja di Malaysia memilih untuk menjadi TKI Ilegal dari pada harus mengurus Visa kerja yang dianggap sangat memberatkan TKI.

Sementara itu, pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia masi terus berlangsung. Hal ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, sehingga memaksa WNI yang ingin mendapatkan pekerjaan di Malaysia terus berdatangan walau harus melewati jalur tikus.

Selain itu, kebijakan ini juga dianggap sangat diskriminatif. Sebab hanya pekerja asal Indonesia saja yang dikenakan tarif semahal itu, juga dinilai sebagai bentuk pengusiran secara halus terhadap pekerja Indonesia, karena diwaktu bersamaan pemerintah Malaysia mendatangkan 4 juta pekerja asal Banglades.

BMI Taiwan Bangun Sekolah dan Pondok Pesantren

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Thu, 25 Feb 2016 07:30:00 +0700

Para santri dan pengurus sekolah yang didirikan oleh BMI Taiwan. Photo: Istimewa.

KORANMIGRAN - Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja di Taiwan, berhasil membangun sebuah sekolah dan pondok pesantren senilai Rp 1 miliar di kawasan Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Dana pembangunan sekolah tersebut didapatkan melalui usaha patungan bersama para BMI yang tergabung dalam Persatuan Warga Muslim Indonesia Taiwan, yang anggotanya didominasi oleh BMI asal Banyuwangi

Ketua Persatuan Warga Muslim Indonesia Taiwan, Krisna Adi mengatakan, penggalangan dana yang dilakukan oleh para BMI mulai dilakukan apada tahun 2012. Dana awal yang dikumpulkan hanya mencapai 25 juta rupiah.

Setelah menggalang dana selama 2 tahun akhirnya dana tersebut mampu diwujudkan dengan membangun sekolah, untuk membantu anak yatim dan kaum duafa, agar bisa melanjutkan sekolah.

“Alhamdulillah, sekolah yang kita impikan bisa terwujud, dan ini berkat solidaritas teman-teman buruh migran yang berkerja di Taiwan,” ungkap Krisna Adi.

Ia menambahkan, saat ini sekolah yang didirikan dari patungan, BMI Taiwan, sudah menampung sebanyak 157 siswa. Dari jumlah tersebut 56 siswa diantaranya adalah anak yatim dan warga kurang mampu. Untuk menimalisir jumlah anggaran operasional setiap bulannya, manta BMI Taiwan asal Banyuwangi juga terlibat dalam sekolah tersebut.

“Sekarang ini kami tinggal memikirkan biaya operasional perbulannya, sehingga mantan BMI Taiwan asal Banyuwangi kita libatkan sebagai tenaga operasional, sehingga bisa memperkecil pengeluaran bulanan,” tambah Krisna Adi.

Jenazah Eka Suryani Akan Dipulangkan Tanggal 25 Februari 2016

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Tue, 23 Feb 2016 23:00:00 +0700

Belum ditemukan penyebab sebenarnya kematian BMI bernama Eka Suryani. Photo: Istimewa.

KORANMIGARAN - Setelah sebulan sejak dikabarkan meninggal dunia pada 23 Januari 2016, jenazah Buruh Migran Indonesia (BMI) bernama Eka Suryani asal Kabupaten Malang, akhirnya akan dipulangkan ke kampung halaman pada 25 Februari 2016, seperti dikutip dari Tempo.co.

Rencananya Jenazah akan diberangkatkan dari Bandar Udara Internasional Baiyun, Guangzhou, ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan pesawat Garuda Indonesia GA 889, untuk kemudian diterbangkan lagi ke Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat pagi, 26 Februari, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 302 dan dijadwalkan mendarat sekitar pukul 07.05 WIB.

Bakti Riza Hidayat, penasihat hukum keluarga Eka, meminta jenazah Eka diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah dr Sjaiful Anwar di Kota Malang. Keluarga masih beranggapan Eka meninggal secara tidak wajar karena, semasa hidup, Eka sering mengeluhkan perlakuan kasar sang majikan. Keluarga menolak jenazah Eka diotopsi di Cina karena banyak organ tubuh yang harus ditinggalkan di sana.

“Informasi informal yang kami terima, Kepala Kepolisian Resor Malang telah merekomendasi dilakukan otopsi atas jasad Mbak Eka di RSSA nanti. Tapi, pastinya kapan, kami masih tunggu jawaban tertulis,” katanya.

Eka Suryani bekerja selama kurang lebih 7 bulan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan diberangkat ke Hong Kong pada 24 Juni 2015. Perempuan kelahiran 7 Mei 1992 itu diberangkatkan PT Surabaya Yudha Citra Perdana (SYCP) dan kedatangannya di Hong Kong ditangani AIE Employment Centre, mitra kerja SYCP. Eka bekerja di rumah Tai Yuk Mui, yang beralamat di di HSE 10 Peak House Tung Lo Wan Shan, Shatin.

Pada akhir Desember 2015, sang majikan mengajak Eka menikmati liburan Imlek di Provinsi Fujian, Cina. Namun, ternyata, Eka dipekerjakan di proyek pembangunan hotel milik sang majikan di zona industri Xin Yu Ting, Luodong. Eka tinggal sendirian di rumah lama milik majikan selama hampir tiga pekan, bekerja di Luodong, sampai kemudian ditemukan meninggal di kamar mandi dalam kondisi bugil.

Hingga saat ini belum diketahui pasti apa penyebab meninggalnya BMI Eka Suryani, hanya saja dugaan sementara penyebab meninggalnya Eka karena tersengat arus listrik dari kebocoran pada sistem pemanas air di dalam kamar mandi, berdasarkan hasil forensik Kepolisian Distrik Nanan yang diterima KJRI Guangzhou.

Buruh Migran, Perempuan dan Pembebasannya

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Fri, 12 Feb 2016 15:21:00 +0700

Stop penyiksaan terhadap perempuan. Photo: Istimewa.

KORANMIGRAN - Hari ini, banyak perempuan yang meninggalkan negeri asalnya untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Hal ini menunjukkan perubahan pola migrasi yang para aktivis perempuan menyebutnya sebagai femininisasi migrasi, yang telah dialami Indonesia selama dekade terakhir ini. Ini sudah menjadi rahasia umum atau hal yang tidak bisa dipungkiri. Mayoritas perempuan Indonesia manjadi pekerja di Hong Kong, Malaysia, Singapura, Saudi Arabia dan Persatuan Emirat Arab (UAE). Di negara-negara tersebut, mereka umumnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Menjadi pekerja domestik, ini karena masih adanya pembagian wilayah kerja seksis.

Di banyak negara, termasuk di Indonesia, menjadi buruh migran merupakan salah satu pilihan utama untuk bertahan hidup, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan. Menjadi buruh migran artinya menjadi penyangga ketika perubahan cuaca mengganggu produksi pertanian atau terjadi krisis ekonomi. Keluarga di desa bertahan hidup dengan mengandalkan kiriman uang dari sanak keluarga yang bekerja di luar negeri. Memang bisa dilihat, bahwa buruh migran didominasi oleh mereka yang berasal dari pedesaan atau daerah terbelakang.

Maraknya buruh migran yang berlatar belakang dari masyarakat pedesaan adalah adanya kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan pendidikan formal. Kita bisa cek, mayoritas pekerja rumah tangga di luar negeri mereka yang hanya lulusan SD, SMP, SMA paling tinggi. Hal inilah yang merupakan faktor penyebab semakin meningkatnya jumlah perempuan Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri, ditambah lagi dengan adanya peluang untuk mendapatkan upah yang relatif tinggi dibandingkan di desa-desa mereka atau bekerja di dalam negeri.

Kita tidak bisa memungkiri, selama patriarkhi masih melenggang bebas maka perempuan masih menjadi makhluk nomer dua yang sulit mendapat akses pendidikan. Apalagi perempuan yang menyandang status kelas perempuan miskin atau dari keluarga miskin. Yang laki-laki saja belum tentu bisa mendapatkan pendidikan tinggi dan layak apalagi yang perempuan. Di masyarakat pedesaan, dimana feodalisme dan kemiskinan masih kukuh perempuan bak bunga mawar yang ketika mekar harus dipetik. Menanti ada laki-laki yang meminang lalu menjadi pekerja domestik dan merawat anak adalah hal yang wajar dilakukan masyarakat desa miskin terbelakang. Dan ketika laki-laki selaku kepala rumah tangga tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka larilah perempuan bekerja ke luar negeri. Karena hanya lulusan SD diibaratkan, maka perempuan hanya bisa sebagai pekerja rumah tangga.

Kondisi ini diakibatkan adanya dominasi imperialisme terhadap negeri berkembang seperti Indonesia. Di pedesaan yang corak produksinya mayoritas adalah bertani, akibat dominasi imperialisme membuat pertanian di negeri berkembang mengalami inflasi dan kalah bersaing dengan kepemilikan pertanian yang lebih maju teknologinya yang dikuasai kapitalis di kota. Dampaknya, berakibat pada gelombang migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Ahirnya, banyak yang menjadi buruh industri di kota sebagai sentral industri. Perempuan pun tak luput menjadi buruh industri. Kebanyakan buruh industri perempuan ditempatkan di industri garmen. Namun, menjadi buruh industri di dalam negeri mempunyai kesempatan kerja dan upah yang terbatas. Sehingga, menjadi buruh migran menjadi pilihan utama juga.

Namun apakah menjadi buruh migran perempuan artinya sudah bebas dari penindasan terhadap perempuan? Sudah terbebas dari kemiskinan? Apakah keluarga yang ditinggalkan bisa menjadi orang kaya seperti Abu Rizal Bakrie? Apakah buruh migran perempuan bisa seperti Puan Maharani ?

Menjadi buruh migran sama beratnya perempuan menjadi buruh industri di dalam negeri. Area-area pelecehan dan eksploitasi atas buruh migran perempuan masih dihadapi selama proses migrasi. Hal tersebut termasuk juga eksploitasi ekonomi, pelecehan sosial dan psikologis, kekerasan fisik dan seksual serta kekerasan yang disebabkan oleh pelaksanaan sistem hukum.

Dimana hukum yang melindungi buruh migran perempuan? Karena di Indonesia, negeri yang didominasi imperialisme dan negeri reformis, hukum yang menyediakan hak-hak perempuan hanyalah formalitas. Maka, tidak heran ketika banyak buruh migran yang dipulangkan dengan dibungkus peti jenazah adalah perempuan. Majikan melakukan penganiayaan, pemerkosaan, tidak adanya keselamatan di tempat kerja, dll. Menjadi polemik bagi buruh migran perempuan.

Kita semua tahu bahwa saat ini dalam tatanan ekonomi imperialisme sistem masyarakat yang hidup adalah masyarakat berkelas. Masyarakat kelas menengah atas biasanya dia mapan secara ekonomi, pendidikan, dan politik. Sementara masyarakat kelas bawah berkonotasi dengan masyarakat atas. Termasuk dalam negaran, masyarakat di negara maju dan negara berkembang pun berbeda. Indonesia merupakan negara berkembang yang banyak mengirimkan buruh migran ke negara maju.

Sehingga, dalam masyakarat kelas ini kelas yang lebih merasakan kesejahteraan beranggapan menguasai segalanya. Termasuk menguasai buruh migran atau pekerjanya. Maka, tidak heran ketika ada pandangan para buruh migran yang berasal dari negara berkembang adalah masyarakat kelas bawah yang bisa diperlakukan secara semena-mena. Mereka merasa sudah membayar dan mengeluarkan biaya untuk para buruh migran dengan mahal. Ya, Rp. 8.000.000,- per bulan, buruh migran dan masyarakat miskin akan menganggap uang itu sudah besar dan cukup. Oleh karenanya, mereka kelas atas yang memekerjakan buruh migran merasa berhak melakukan apa saja terhadap buruh yang telah mereka gaji.

Sindrom kelas superior ini juga menyebabkan masyarakat Negara maju tidak merasa bersalah, ketika melakukan eksploitasi terhadap buruh migran. Sebaliknya, mereka tetap merasa menjadi pahlawan, karena telah menolong para buruh dengan memberikan pekerjaan dan gaji yang dianggap layak. Sementara, hukum di negara berkembang pun tidak mampu melindungan warga negaranya sendiri. Jadi, wajar saja buruh migran dianiaya oleh pemilik modalnya.

Diatas sudah dijelaskan mayoritas buruh migran adalah masyarakat pedesaan yang berpendidikan rendah. Rendahnya pendidikan ini menyebabkan mereka tidak memahami berbagai macam peraturan dan produk hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak mereka. Kondisi seperti ini, banyak dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang kuat dan mengerti hukum, mulai dari agen calo, penyalur, sampai pengguna para buruh migrant di negara tujuan.

Selanjutnya, hukum tidak berjalan di negeri reformis ini. Hal ini bisa kita lihat dari konsistensi pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak buruh migran, misalnya hak untuk memperoleh perlindungan asuransi, jaminan keselamatan dari tindak kekerasan dan sebagainya. Banyak calo dan pengerah tenaga kerja yang melakukan pelanggaran, tetapi belum ada tindakan dan sangsi yang berarti.

Pemerintah juga hampir tidak bergerak untuk menangani berbagai macam tindak kekerasan dan penipuan yang dilakukan oleh para majikan terhadap buruh migran jika tidak ada massa yang menggerakan dengan mendatangi kantor pemerintahan berpondong-pondong. Sejak pemberangkatan sampai mereka tiba di bandara, banyak korban kekerasan yang tidak mendapat penanganan serius dari aparat (KBRI), sampai pada terjadinya bunuh diri para buruh migran akibat frustasi. Semua ini menunjukkan lemahnya perhatian dan perlindungan pemerintah terhadap buruh migran.

Sistem dan infrastruktur sosial juga tidak memihak kepada kaum buruh. Remiten kaum buruh migran sangat besar, dan hal inilah yang diasumsikan buruh migran sebagai penggerak ekonomi pedesaan dan pahlawan devisa. Namun secara faktual kita bisa melihat, remiten yang cukup besar itu, ternyata tidak memberikan kemajuan ekonomi apapun kepada kaum buruh migran, karena berapapun besar remitansi yang ada, akan terserap kembali dalam pusaran arus kapitalisme melalui mekanisme pasar yang menguntungkan elit ekonomi. Uang yang mengalir ke desa melalui para buruh migrant itu, pada ujungnya kembali ke kota, ke tangan pemilik modal, dan para buruh migran kembali menikmati kemiskinan setelah tenaganya diperas.

Pembebasan yang Harus Dilakukan

Ketimpangan kelas, hukum yang tidak berjalan, pemerintah yang abai, pendidikan yang kurang, infrastruktur yang tidak memihak kaum buruh migran, dan lainnya. Masalah-masalah tersebut adalah karena dominasi imperialisme atau sistem ekonomi kapitalisme yang digunakan di Indonesia dan adanya relasi kelas. Buruh Migran meskipun tidak semua perempuan tapi hari ini didominasi perempuan. Perjuangan buruh migran juga perjuangan pembebasan perempuan.

Apapun yang dilakukan perempuan, hari ini berhadapan dengan kekuatan kontrol imperialisme dan atau masyarakat kelas. Maka, kebutuhan mendesak adalah menghancurkan dominasi ini. Artinya perempuan mempunyai peran menghancurkan dominasi imperialisme dan masyarakat kelas bersama masyarakat tertindas lainnya. Jelas bukan, sekerat roti masih menjadi masalah utama perempuan.

Buruh migran perempuan tidak bisa mnegharapkan menteri Puan Maharani, menteri Khofifah, Menteri Susi, dan menteri-menteri perempuan lainnya membebaskan buruh migran perempuan. Tidak bisa juga berharap kepada NGO yang mengatasnamakan lembaga buruh migran dan lembaga pembebasan perempuan. Nyatanya, hari ini begitu melimpah NGO atas nama buruh migran dan pembebasan perempuan, tapi buruh migran perempuan masih banyak yang mengalami penindasan.

Rita Krisdianti belum mampu dibebaskan. Bahkan sebelum adanya gerakan massa yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh, kasus Rita tersimpan rapi di dalam catatan BNPTKI.Namun, gerakan massa membuat kasus Rita baru muncul ke permukaan dan banyak mendatangkan solidaritas.

Model advokasi-advokasi tanpa adanya gerakan massa nyata menuntut perjuangan pembebasan buruh migran perempuan tidak akan mampu membebaskan perempuan. Yang ada, hanya tambal sulam kasus, sebatas ada kasus ditangani menang lalu selesai perjuangan. Namun, ke depan masih akan terjadi lagi kasus-kasus terhadap buruh migran perempuan. Basic materialnyalah yang harus dicari. Yakni menghapus dominasi imperialisme dan masyarakat kelas.

Bagaimana perempuan menghancurkan dominasi imperialisme dan sistem kelas? Kita bisa belajar dari Nikaragua dan El Salvador. Perempuan bergabung dalam gerakan pembebasan nasional termasuk buruh migran perempuan. Perempuan menjadi pejuang, pemimpin, organiser, dan pemikir politik. Jangan hanya karena buruh migran perempuan, lantas merasa inferior untuk berorganisasi. Justru, kita dari kelas tertindaslah harus memimpin perjuangan.

Keikutsertaan perempuan dalam gerakan pembebasan nasional akan mampu mentranformasikan kesadaran kaum laki-laki tentang kemampuan dan peran perempuan. laki-laki akan menjadi lebih peka terhadap penindasan perempuan. Maka, perempuan menjadi sekutu perjuangan akan menjadi kesadaran kebutuhan laki-laki dan kebutuhan menghancurkan dominasi imperialisme dan masyarakat berkelas.

Perempuan turut serta dalam gerakan pembebasan nasional bersama kaum tertindas lainnya sudah bisa dilihat contoh nyataya di Vietnam, Kuba, dan Nikaragua. Negara-negara tersebut menjadi contoh hidup apa yang bisa dicapai ketika kekayaan sebuah negara diperuntukan bagi kebutuhan mayoritas, diputuskan oleh kontrol demokratik langsung mayoritas dan konsekuensi dari hal tersebut adalah berati apa juga yang didapatkan bagi kaum perempuan. Negara tersebut menunjukan kemungkinan nyata tentang perubahan dominasi imperialisme dan mayarakat kelas menjadi masyarakat dominasi sosialisme adalah bukan utopia abstrak.

Buruh migran perempuan maupun buruh migran secara keseluruhan tidak bisa sendiri dan menyandarkan perjuangan pada NGO atau organisasi nirlaba. Tidak bisa terus menerus hanya berjuang dengan advokasi tanpa adanya persatuan dengan gerakan masssa yang berspektif menghancurkan dominasi imperialisme dan masyarakat kelas. Kemenangan buruh migran juga merupakan salah satu kemenangan perempuan dan kemenangan kelas buruh atau pekerja, juga kemenangan kelas bawah yang miskin.

Ditulis oleh: Fullah Jumaynah. Aktifis Mahasiswa Pembebasan, Kolektif Yogyakarta.

Jika Papua Itu Kita

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Wed, 10 Feb 2016 02:45:00 +0700

Sham, Sekjen Pembebasan memberikan orasinya mewakili PPRI untuk bersolidaris menolak ekspedisi NKRI. Photo: Koalisi Masyarakat sipil.

KORANMIGRAN - Indonesia adalah negara yang kaya, selain kaya akan sumber daya alamnya juga kaya akan budaya. Bermacam-macam kultur budaya, suku bangsa menyatu di dalamnya menjadi satu yaitu Indonesia.

Di Indonesia paling timur terdapat satu suku bangsa yang terkenal dengan ras kulit hitam, sering juga orang menyebut mereka mutiara hitam dari timur, itulah Papua. Satu pulau yang terdiri dari dua Provinsi yaitu Papua Barat dan Papua, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini.

Siapa sangkah, dari daratan maupun lautan Papua memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat kaya, hingga membuat siapa pun pengusaha baik dari luar maupun dalam negeri tergiur oleh kekayaannya.

PT. Freeport Indonesia adalah perusahan tambang emas asal Amerika yang telah puluhan tahun mengeruk keuntungan dari tanah Papua, entah sudah berapa besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan ini. Dan kabar mengejutkan terakhir datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, bahwa kontrak PT. Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2021 namun renegosiasi perpanjangan kontrak hingga 2041 telah dilaksanakan.

Sejak tahun 1971 sampai sekarang perusahaan tambang emas ini mulai menggali tanah Papua, dengan keuntungan rata-rata pertahunya sebesar Rp.40Triliun. Angka yang fantastis, namun sayangnya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan penduduk Papua.

Tanah yang kaya akan SDA tapi kemiskinan masi menjadi persoalan utama bagi warga Papua, minimnya pendidikan yang mereka dapatkan membuat Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi terbelakang, kurangnya layanan kesehatan menyebabkan mereka rentan terkenan virus berbahaya bahkan merengut nyawa mereka, serta kekerasan Militerisme pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang tiada pernah berakhir di tanah Papua seolah menjadi mimpi buruk bagi anak cucu mereka yang setiap saat harus menyaksikan keluarga mereka berlimpahan darah dan tewas mengenaskan.

Lalu siapa penyebab bencana, derita, penindasa, diskriminasi serta penghisapan yang dialami saudara kita di Timur sana ? Tidak lain adalah mereka, Diktator yang dijalankan sistem Kapitalisme yang tidak berpri kemanusiaan, seperti binatang yang kelaparan memangsa saudara kita dengan buasnya.

Serasa belum puas menindas rakyat Papua, Pemerintah Indonesia kembali mengirim tim ekspedisi ke Papua Barat untuk meneliti potensi SDA yang ada disana, dan anehnya dari 1200 personil yang dikirim sebagai tim ekspedisi, lebih dari setengahnya adalah anggota TNI/POLRI.

Inilah yang menjadi pertanyaan kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menggelar aksi Menolak Program Ekspedisi NKRI, di depan istana negara pada hari Selasa, 9 februari 2016.

"Ada kepentingan apa pasukan Militerisme ini dilibatkan sebagai tim ekspedisi ? dan sejak kapan mereka beralih profesi menjadi peneliti SDA ?" tanya salah seorang orator saat berorasi dalam aksi Menolak Program Ekspedisi NKRI di Papua Barat.

"Kalau benar ini tujuannya semata-mata penelitian kok yang dikirim lebih banyak personel TNI/Polri dibanding tim peneliti? Ini sangat militeristik” sambungnya lagi.

Sementara disisi lain ada 66 bayi dan balita mati di daeran Nduga, Papua Barat, yang sampai saat ini belum diketahui pasti mereka terjangkit Virus apa. Koalisi Masyarakat Sipil curiga pemetaan kekayaan alam dan manusia ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses investasi asing masuk ke Papua.

Kebutuhan Papua akan dokter dan guru sangat mendesak, namun lagi-lagi yang dikirim oleh pemerintah adalah tentara, sudah begitu banyak tentara di Papua, bahkan jumlahnya melebihi populasi masyarakat pribumi.

Jika Papua itu kita, haruskah kita diam, duduk manis sambil bertopang dagu menyaksikan saudara kita ditindas bahkan di bunuh ?

Jika Papua itu kita, kenapa kita tegah membiarkan Pemerintah mendiskriminasi mereka seolah-olah mereka bukan bagian dari indonesia ? melaikan tanah jajahan.

Jika Papua itu kita, kenapa pemerintah tidak memberi peluang kepada penduduk asli Papua untuk mengelola SDA sendiri ? malah lebih memilih menggandeng investor asing untuk menguasai milik Papua.

Jika Papua itu kita, kenapa pemerintah setegah ? seolah-olah sedang memajang sapanduk di hadapa investor asing yang bertuliskan "PAPUA FOR SALE".

Dan jika Papua itu kita, mari bersolidaritas membebaskan Papua dari diskriminasi, penindasan, penghisapan, serta Militerisme.!

Catatan Untuk Tuan Presiden

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Sun, 7 Feb 2016 14:49:00 +0700

Bebaskan Rita Krisdianti dari jeratan hukuman mati.

Oleh: Kelana Siwi Kristyaningtyas

Catatan Untuk Tuan Presiden

Selamat malam tuan,

entah sedang apa kau

yang pasti tuan tidak mengenal, rita bukan?

bahkan sangat mungkin

nama itu tidak nyangkut sama sekali

dalam buku program kepresidenan

sebab ,,,

ia hanya seorang perempuan muda

yang karena nasib

terperosok dalam sindikasi narkoba internasional

yang ia sendiri tak menyadari

keberadaannya

dalam lingkaran hitam itu

tuan presiden,

sebagai manusia biasa

mungkin rita tidak berarti untukmu

karena dia tidak akan mendatangkan pemodal

yang sangkamu dapat kau gunakan

untuk membangun negara

tapi di luar itu

tidakkah kah melihat

di tangannya tergenggam harga diri bangsa?

ia kini tengah diadili

di negeri seberang secara politis

ini pertanda negeri kita sedang diadili pula

dan ini bukan persoalan sederhana

sebagaimana sederhananya kau menikmati remah sore hari

sementara di sana sini kelaparan

dan ketertindasan

masih menjadi head line suratkabar-suratkabar

Poniyati Menanti Kepulangan Rita Krisdianti

infokoranmigran@gmail.com (Koran Migran) — Fri, 5 Feb 2016 23:54:00 +0700

Kedua orang tua Rita Krisdianti mengajak kita semua untuk bersolidaritas #SAVE_RITA

Poniyati, Ibunda yang tulus hatinya

Mungkin disetiap waktumu kau terus merapalkan doa

Ketika semua harta yang sedikit itu, sudah kau habiskan untuk bertemu Rita

Pasrah, menangis, tapi kau tetap kuat dan yakin

Yakinlah, Kita tidak akan menguburkan perempuan hebat seperti Rita hanya karena pemerintah yang abai

Tak ada kesunyian yang tak berujung Ibu,

Karena Rita adalah bintang,

yang terang meskipun sendirian di dalam ruang yang tak berudara dan gelap

Lihatlah ibu, senyummu meyakinkanku

Akan ada barisan massa disetiap jalanan

Memaksa dan menjemput Rita kembali ke pelukanmu

Juga, barisan massa yang akan memenuhi jalanan

Untuk tatanan kehidupan yang baru

Mau kah bersama barisan massa itu Ibu?

Demi Rita dan Rita-rita yang lain di luar sana

Demi kemanusiaan!

Ini malam yang berbeda, di tengah rintik hujan mengguyur desa Gabel, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Senyum bahagia ibu menyambut kedatangan rombongan kawan-kawan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di rumah orang tua Rita Krisdianti. Malam pertama di bulan ke dua tahun 2016, 1 februari 2016. Salam yang ramah, senyum yang manis, dan pelukan yang hangat menutupi mata yang hampir memecahkan air mata. Poniyati berusaha menahan air mata itu, senyum dan senyum yang dia guratkan di wajahnya yang lembut.

Hampir empat tahun penantian Poniyati dari 24 Mei tahun 2012 Rita berpamitan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya dan pergi ke Hongkong. Empat tahun sampai hari ini bukan waktu yang sebentar untuk penantian Ibu. Namun, Tak ada alasan untuk melangkah pergi, menyerah, pasrah, tiada harap dan menghindar. Tapi siapa peduli yang dirasamu ibu Poniyati. Saat sepi kian hari kian menyiksa menunggu kabar vonis bebas dan anak perempuan tangguhnya kembali ke rumah.

Dalam sembarut senyum di wajahmu untuk menutupi luka hatimu, dengan tenang kau menceritakan ketika Juli 2013 menjadi waktu kau harus merasakan guncangan mendengar kabar anaknya yang dinanti sedang menderita. Telfon dari mantan suami Rita mengabarkan bahwa Rita masuk dalam lapas Malaysia akibat terjerat kasus narkoba. Itu bukan kabar yang dinanti-nanti selama Rita diizinkan menjadi tulang punggung keluarga.

Poniyati dan keluarganya, empat kali mengunjungi anaknya yang terkurung di lapas Malaysia. Apa saja dijual untuk biaya transportasi, penginapan, makan, dan biaya hidup selama di Malaysia. Setiap berangkat minimal Rp. 10.000.000,- yang harus dikeluarkan Poniyati.

“semua sudah dijual, tersisa piring gelas saja yang belum dijual, apapun saya lakukan demi anak, saya berjuang demi anak, kulo yakin, anak kulo mboten salah (saya yakin anak saya tidak salah)”

Tanggal 31 Mei 2014 sampai 03 Juni 2014, 05 April 2015 sampai 08 April 2015 dan 28 september 2015 sampai 01 Oktober 2015. Tanggal yang tercatat di Pasport perjalanan Poniyati ke Malaysia. Tiga kali berangkat mengunjungi Rita, dan satu kali keberangkatan pertama pun sudah dilakukan oleh Suci, anak perempuan pertamanya sekaligus kaka dari Rita. Ya, empat kali keberangkatan tottalnya yang dilakukan oleh keluarga Rita.

Keyakinanmu begitu kuat Poniyati, sehingga kau harus menjual segala sesuatu dan melakukan usaha-usaha membebaskan Rita. Apa yang kau rasa, Ibu, ketika mendengar bahwa perempuan tangguh tulang punggung keluarga menjadi korban pemerintah yang abai terhadap rakyatnya. Pramoedya Ananta Toer dalam gadis pantai mengatakan “A mother knows what her child's gone through, even if she didn't see it herself.” Seperti itulah yang mungkin dialami Poniyati.

Senyum dan peluk hangat dari Poniyati malam itu, memberi isyarat bahwa dia kuat dan akan terus berjuang untuk Rita. Dia terus menceritakan bahwa Rita anak yang pendiam, pemalu, jadi tidak mungkin Rita masuk dalam mafia narkoba apalagi ini mafia kelas internasional.

Ibu, Semua ini tidak akan terjadi jika tidak ada ketimpangan kelas. Masuk dalam kategori kelas menengah ke bawahlah yang membuat Rita harus menjadi salah satu dari buruh migran Indonesia. Keinginan membangun ekonomi yang lebih baik memaksa Rita untuk berangkat mendaftar sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong. Baru tiga bulan Rita di PHK oleh majikannya dan pergi ke Makau. Lapar dan terlunta-lunta, biaya kos yang mahal, uang sudah tidak ada, datanglah kawan yang menawari usaha pakaian. Ini kondisi sulit, karena pemerintah tidak mempedulikan rakyatnya yang lapar. Bukan salah Rita ketika dia harus menerima tawaran bisnis pakaian yang ternyata membawanya ke lapas Malaysia. Penipuan yang dilakukan oleh mafia Narkoba Internasional memang salah satu masalah yang dihadapi buruh migran. Sekali lagi, pemerintah tidak peduli rakyatnya yang kelaparan. Pemerintah hanya peduli kepada tuan yang membuat mereka kenyang berlebih.

“Bagaimana caranya, saya minta Rita bisa bebas dan pulang kembali ke Ibu dan Bapak, katanya Rita mau merawat Ibu Bapak saja”

Salah satu harapan Poniyati yang disampaikan kepada Kepala desa Gabel saat meminta dukungan desa. Poniyati, Ibu yang sangat berharap, agar kepala desa bisa mendorong seluruh elemen pemerintah turut bertanggung jawab dengan membebaskan Rita dari tahanan dan ancaman hukuman mati. Mengingat belum ada peraturan desa, peraturan daerah, dan aturan-aturan dari pemerintah yang melindungi buruh migran.

Ibu Poniyati, perih seperti apa yang kau rasakan menanti waktu kebebasan anakmu? Rita, perempuan baik yang lahir dari rahimmu yang sudah berjanji akan kembali pulang dan menemanimu yang sudah mulai menua. Ibu, penantianmu tidak sendirian. Kau ditemani kawan-kawan yang welas asih yang peduli terhadap kemanusiaan. Masih ada 277 kaum migran dari data yang sementara tercatat mengalami nasib seperti Rita. Artinya. Kau Ibu, tidak sendirian. Masih ada manusia yang yang peduli terhadap kemiskinan, yang peduli terhadap nyawa manusia, ini semua tentang kemanusiaan. Solidaritas, monitoring terhadap proses hukum Rita, dan terus mendesak pemerintah agar segera membebaskan Rita.

Tapi, berharap kepada pemerintah tidak akan bisa ibu. Pemerintah masih dikuasai oleh mereka yang tidak peduli akan kemanusiaan. Mereka yang masih bersembunyi dalam ketiak kapitalisme. Mengeksploitasi perempuan seperti Rita, mengeksploitas anak-anak, mengambil hak-hak kelas pekerja dengan serakah. Mereka yang tidak peduli dengan kesejahteraan kaum seperti kita Ibu. Maka Ibu, jangan pernah putus asa, mari bersama-sama dengan manusia yang welas asih menggalang kekuatan untuk menjemput Rita. Esok, akan tiba dimana kau akan memberikan peluk yang hangat kepada Rita seperti kau memeluk kami. Senyummu akan semakin manis memandang kemenangan bebasnya Rita.

Ditulis Oleh: Fullah Jumaynah, Aktivis Mahasiswa Pembebasan Kolektif Yogyakarta.