Festival Alam Lestari dilaksaksanakan di Sendang Kalangan, Desa Montong Sekar Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Minggu (19/4/2026). Di lokasi, berberbagai kegiatan digelar. Di antaranya penanaman pohon,pelepasan benih ikan, lomba mewarnai gambar, lomba memancing, santunan anak yatim, pembagian paket sembako untuk dhuafa dan kegiatan lainnya. ‘’Kami menaman ribuan pohon dan menebar sedikitnya sepuluh ribu ekor benih ikan lokal,’’ ujar Ketua Panitia Festival Alam Lestari Edy Purnomo.

Edy menjelaskan, ribuan pohon dan puluhan ribu benih ikan itu tidak hanya ditanam dan dilepasliarkan di satu lokasi. Namun, sebagian dibagikan pada para pengelola wisata atau sumber air lain di Kabupaten Tuban.

Tercatat ada enam kelompok penerima bibit pohon dan benih ikan itu. Di antaranya pengelola wisata air Sendang Kalangan, Desa Montong Sekar, Kecamatan Motong, pengelola Wisata Silowo, Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak, pengelola Wisata Pelang, Desa Tahulu Kecamatan Merakurak, pengelola Wisata Nglirip Desa Mulyoagung Kecamatan Singgahan, serta pengelola Sendang Pucangan dan Embung Pucangan Desa Pucangan Kecamatan Montong.

‘’Harapan kami, pohon-pohon yang ditanam itu bisa menjaga sumber air tetap hidup, dan beberapa jenis ikan air tawar lokal yang sudah jarang ditemui bisa kembali ada. Puluhan ribu benih ikan yang dilepaskan itu harapannya bisa berkembang biak,’’ jelasnya.

Sementara, Ketua RPS Khoirul Huda menambahkan, selain ikut menjaga ekosistem air dan kelestarian lingkungan dengan langkah nyata, dengan Festival Alam Lestari ini, RPS ingin ikut mengajak dan menggugah kepedulian banyak pihak untuk peduli pada kelestarian alam. Setelah peduli, kemudian ikut tergerak untuk menjaga kelestariannya. ‘’Karena itu, pada setiap kegiatan RPS selalu ada penanaman pohon. Dan kali ini ditambah dengan pelepasan puluhan ribu benih ikan air tawar,’’ katanya.

Para penerima bibit pohon dan benih ikan diharapkan tidak hanya sekadar menerima dan menanamnya. Namun, mereka diberi kewajiban untuk menjaga dan memastikan tanaman yang ditanam tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga kelak manfaatnya bisa dipetik. ‘’Karena sebagian besar adalah bibit tanaman buah yang bagikan. Jadi, tidak hanya akarnya akan menjaga sumber air, namun buahnya bisa dimanfaatkan untuk konsumsi. Termasuk ikan tawarnya, jika nanti berkembang biak bisa dimanfaatkan warga,’’ tandasnya. (duc)

Pada momen Peringatan Hari Pres Nasional (HPN) 2026 ini berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, unsur Forkopimda, Forkopimca Montong, hingga sejumlah perusahaan mitra. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono yang memberikan apresiasi atas inisiatif kolaboratif tersebut.

Festival ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga aksi nyata pelestarian lingkungan. Berbagai kegiatan digelar, seperti penanaman ribuan pohon, pelepasan puluhan ribu benih ikan, lomba mewarnai untuk anak-anak, lomba memancing, santunan anak yatim, hingga pembagian paket sembako bagi masyarakat dhuafa.

Pengelola Sendang Kalangan Montong Sekar (SKM), Wantoyo, menyampaikan rasa terima kasih kepada RPS atas kepercayaan yang diberikan kepada kelompoknya yang selama ini fokus menjaga kelestarian sumber air. Ia menegaskan bahwa SKM memiliki visi yang sama dengan RPS dalam menjaga keberlangsungan mata air.

“Banyak pengalaman menunjukkan bahwa sejumlah sumber mata air kini mulai mati dan tidak lagi mengeluarkan air. Karena itu, sumber air yang ada harus terus dijaga,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi bantuan bibit pohon yang diberikan dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk menanam serta merawatnya dengan baik. Menurutnya, komitmen menjaga sumber air di Sendang Kalangan menjadi tanggung jawab bersama demi keberlanjutan hingga generasi mendatang.

“Kami berkomitmen menjaga sumber air agar tetap lestari sampai anak cucu nanti. Namun kami juga menyadari fasilitas di sini masih terbatas, sehingga kami berharap adanya pendampingan dan tambahan ilmu agar bisa terus berkembang,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua RPS Khoirul Huda menegaskan bahwa peran insan pers tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab edukasi kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. “Melalui kegiatan ini, kami ingin mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Bahkan kami juga mengadakan lomba mewarnai untuk anak-anak, karena saat ini mereka cenderung lebih banyak bermain gawai dan mulai meninggalkan permainan tradisional,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kondisi sumber air di kawasan tersebut yang debitnya mulai menurun, padahal sangat vital bagi pengairan sawah masyarakat. Karena itu, RPS mengajak pemerintah dan dunia usaha untuk turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam. “Banyak sawah yang bergantung pada sumber air di sendang ini. Kalau debitnya terus menurun, tentu akan berdampak besar. Maka perlu kolaborasi semua pihak untuk menjaga alam tetap lestari,” tegasnya.

Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya dunia usaha yang telah berkolaborasi dengan RPS dan masyarakat dalam memberikan kontribusi nyata sebagai bentuk tanggung jawab sosial. “Festival Alam Lestari ini merupakan kegiatan yang sangat baik dalam mendukung pelestarian lingkungan. Saya berharap kolaborasi antara dunia usaha, pers, dan pemerintah terus terjalin dalam merawat alam,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pers di era digitalisasi yang dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Menurutnya, pers memiliki posisi strategis sebagai pilar demokrasi sekaligus garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Di tengah maraknya hoaks dan misinformasi, pers harus mampu menjadi penyeimbang dan menjaga keutuhan bangsa. Ini menjadi tantangan bersama yang harus dijawab dengan bijak,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Tuban, lanjutnya, memberikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi pers dalam meningkatkan literasi masyarakat, termasuk melalui kegiatan edukatif seperti lomba menggambar dan mewarnai dalam festival ini.

Ketua Panitia Festival Alam Lestari, Edy Purnomo, menjelaskan bahwa ribuan pohon dan puluhan ribu benih ikan yang disiapkan tidak hanya difokuskan di satu lokasi, melainkan juga didistribusikan ke berbagai titik sumber air dan destinasi wisata di Kabupaten Tuban.

Tercatat, ada enam penerima manfaat dari program ini, di antaranya pengelola wisata Sendang Kalangan di Desa Montong Sekar, Wisata Silowo di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak, Wisata Pelang di Desa Tahulu Kecamatan Merakurak, Wisata Nglirip di Desa Mulyoagung Kecamatan Singgahan, serta Sendang dan Embung Pucangan di Desa Pucangan Kecamatan Montong.

“Harapan kami, pohon-pohon yang ditanam mampu menjaga keberlangsungan sumber air, sementara benih ikan yang dilepas dapat berkembang biak, termasuk jenis ikan lokal yang mulai jarang ditemukan,” jelasnya.

Kegiatan ini mendapat dukungan luas dari berbagai perusahaan dan instansi, di antaranya ExxonMobil, Pertamina EP, Pertamina EP Cepu, Pertamina Patra Niaga, Pertamina PHE Tuban East Java, Dinamix, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), PLN Nusantara Power Tanjung Awar-Awar, PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP), PT Timbul Jaya, Bank Jatim, Polres Tuban, serta PDAM.

Melalui Festival Alam Lestari ini, diharapkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan insan pers dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tuban. (duc)

Sebagai Ketua KTH Wono Lestari di Desa Tegalrejo, Merakurak, Tuban, saya melihat langsung bagaimana masyarakat sekitar hutan memiliki semangat kuat untuk berkembang. Persoalannya bukan pada kemauan, tetapi pada sistem yang belum sepenuhnya terbangun.

KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus) seharusnya menjadi ruang produktif yang dikelola masyarakat secara berkelanjutan. Namun, selama ini pendekatannya masih parsial: akses diberikan, tetapi belum diikuti dengan penguatan usaha yang terintegrasi.

Melalui pengalaman di lapangan, kami meyakini bahwa pola agroforestry dan silvopasture adalah solusi paling rasional. Agroforestry memadukan tanaman kehutanan seperti balsa dan gambilina dengan tanaman pangan dan buah. Sementara silvopasture menambahkan komponen peternakan dalam satu sistem yang saling terhubung.

Dalam satu hamparan lahan, masyarakat bisa menanam jagung, kacang tanah, dan cabai untuk penghasilan cepat. Di saat yang sama, pohon kayu dan tanaman buah menjadi investasi jangka menengah dan panjang. Ternak seperti sapi dan kambing melengkapi sistem, memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan dan menghasilkan pupuk organik untuk lahan.

Inilah ekonomi sirkular yang sederhana namun kuat. Tidak ada yang terbuang, semua saling menguatkan.

Namun, kami juga menyadari bahwa konsep ini tidak akan berjalan tanpa dukungan nyata. Kepastian akses lahan, penguatan kelembagaan kelompok tani hutan (KTH), serta kepastian pasar menjadi kunci utama. Tanpa itu, petani akan terus berada dalam posisi lemah.

KTH tidak boleh hanya menjadi wadah administratif. KTH harus naik kelas menjadi lembaga ekonomi desa yang mampu mengelola usaha kolektif, dari produksi hingga pemasaran. Kemitraan dengan pembeli harus dibangun sejak awal agar hasil produksi memiliki kepastian harga dan serapan pasar.

Selain itu, nilai tambah harus menjadi fokus. Jagung tidak cukup dijual sebagai hasil panen, tetapi bisa diolah menjadi pakan. Kotoran ternak bisa menjadi pupuk organik bernilai jual. Bahkan kawasan ini berpotensi dikembangkan menjadi pusat edukasi pertanian terpadu.

Kami percaya, jika dikelola dengan serius, kawasan KHDPK tidak hanya menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga mampu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Pendapatan meningkat, ketergantungan berkurang, dan generasi muda memiliki masa depan di desa.

Sudah saatnya pinggir hutan tidak lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal. Justru dari sanalah ekonomi hijau bisa tumbuh dan menjadi fondasi pembangunan desa ke depan.

Oleh: Sudarlim, Ketua KTH Wono Lestari

Aksi kekerasan itu sontak memantik pertanyaan besar: ada apa dengan lingkungan sekolah kita?

Dalam video berdurasi singkat tersebut, korban tampak tak berdaya saat menerima tendangan bertubi-tubi yang mengarah ke bagian kepala. Dugaan sementara, korban mengalami luka di area wajah hingga harus mendapatkan penanganan medis serius. Informasi yang beredar menyebutkan korban sempat dilarikan ke rumah sakit.

Kasi Humas Polres Tuban, IPTU Siswanto, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengungkapkan bahwa peristiwa kekerasan itu sebenarnya telah terjadi pada 7 Maret 2026, namun baru mencuat dan viral beberapa waktu terakhir.

“Benar, kejadiannya di salah satu SMP swasta di Kecamatan Jenu. Terjadi tanggal 7 Maret, tapi baru viral sekarang,” tegas Siswanto, Sabtu (18/4).

Pihak kepolisian kini bergerak cepat. Penanganan kasus ini telah masuk ke ranah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tuban. Baik keluarga korban maupun pelaku tengah dimintai keterangan guna mengungkap motif di balik aksi kekerasan yang dinilai tak manusiawi tersebut.

“Masih kami periksa, baik dari pihak korban maupun pelaku. Untuk kondisi korban, masih dalam pendalaman,” imbuh Siswanto.

Senada, Kanit PPA Satreskrim Polres Tuban, IPDA Sutikno, menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung intensif. Pihaknya meminta publik bersabar sembari aparat mengumpulkan bukti dan keterangan.

“Kami masih melakukan penyelidikan. Mohon waktu,” ujarnya singkat.

Kasus ini kembali membuka luka lama tentang maraknya perundungan di lingkungan pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman dan tempat tumbuh kembang generasi muda, justru berubah menjadi arena kekerasan yang mengancam keselamatan siswa.

Salah satu pengamat pendidikan di Tuban yang tak mau disebut namanya menyampaikan bahwa peran guru dan orang tua sangat penting. Sekolah menjadi rumah kedua untuk tumbuh dan kembang karakter siswa, sehingga siswa menjadi tanggungjawab guru saat disekolah.

Masih menurut pengamat bahwa orang tua juga tidak hanya “pasrah bongkokan” pada sekolah, karakter anak-anak tentu harus ditanamkan orang tua sejak dirumah, jangan sampai karena alasan sibuk kerja, kemudian tidak sempat mendidik anak.

Pertanyaannya kini, apakah ini hanya kasus tunggal, atau puncak gunung es dari budaya kekerasan yang selama ini tersembunyi?

Publik menunggu langkah tegas, tidak hanya dari aparat penegak hukum, tetapi juga dari pihak sekolah dan pemangku kebijakan pendidikan. Sebab jika dibiarkan, bukan tidak mungkin tragedi serupa akan kembali terulang, dengan korban yang lebih banyak dan luka yang lebih dalam.(co)

Bagi kami kotatuban.com, sosok Marindra bukan sekadar nama dalam berita. Ia adalah teman satu almamater, rekan sekolah semasa berseragam putih abu-abu di SMA Negeri 1 Tuban. Kepergiannya menjadi duka personal yang mendalam, mengenang kembali sosok Marindra muda sebelum akhirnya mendedikasikan hidupnya di angkasa.

Dari Skuadron Militer hingga Sektor Sipil

Karier Marindra di udara dimulai sejak tahun 2002. Dedikasinya bukan kaleng-kaleng; ia adalah mantan perwira penerbang di TNI Angkatan Laut, tergabung dalam Skuadron 200 Wing Udara Armada Timur. Selama lebih dari satu dekade berseragam militer, ia menguasai berbagai jenis helikopter taktis seperti H120 Colibri, BO 105, hingga Bell 412. Fondasi disiplin militer inilah yang membentuknya menjadi pilot dengan jam terbang tinggi dan mentalitas baja.

Setelah purna tugas di militer, Marindra membawa keahliannya ke sektor sipil. Ia sempat memperkuat jajaran penerbang di PT HM Sampoerna Tbk dan Whitesky Aviation Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, ia tercatat sebagai pilot andalan di KPN Plantation, mengoperasikan Airbus H-130T2—jenis helikopter yang sama dengan PK-CFX yang ia terbangkan dalam misi terakhirnya di Kalimantan Barat.

Pilot dengan Kapasitas Intelektual Tinggi

Tak hanya mahir di kokpit, pria yang dikenal tenang ini juga sosok yang haus ilmu. Di sela kesibukannya terbang, Marindra berhasil meraih gelar Magister Manajemen dari STIE Mahardika Surabaya. Berbagai sertifikasi internasional, termasuk pelatihan khusus dari pusat pelatihan Airbus, menjadikannya pilot dengan standar kompetensi global.

Di mata rekan-rekan dan sahabat lamanya di Tuban, Marindra dikenal sebagai pribadi yang konsisten dan profesional. Meski kariernya telah melambung tinggi, ia tetap menjaga silaturahmi, seringkali hanya melalui sapaan sederhana atau ucapan selamat kepada rekan-rekan lamanya di ruang publik digital.

Misi Terakhir di Langit Kalimantan

Operasional di wilayah perkebunan Kalimantan bukanlah tugas mudah. Medan yang sulit menuntut presisi tinggi dan ketahanan fisik yang prima. Marindra telah menjalankan tanggung jawab besar itu selama bertahun-tahun hingga titik terakhir pengabdiannya.

Kini, sang rajawali lulusan SMAN 1 Tuban tahun 2000 itu telah menyelesaikan misi terakhirnya. Meski jasadnya telah tiada, jejak dedikasinya akan selalu tertinggal dalam setiap putaran rotor dan setiap prosedur keselamatan yang pernah ia ajarkan.

Selamat jalan, Captain Marindra Wibowo. Doa terbaik dari tanah kelahiranmu, Tuban, mengiringi kepulanganmu ke haribaan Yang Maha Kuasa.

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Fly High, Bro Captain. Your final mission is complete. May you have a peaceful landing in Heaven. (Dwi Wahyu Setiawan)

Anggota Komisi X DPR, Juliyatmono, secara blak-blakan mengungkap adanya “stigma mapan” yang masih melekat pada profesi ASN. Dalam praktiknya, stigma ini berdampak langsung pada penentuan UKT, di mana anak-anak ASN kerap otomatis ditempatkan pada kelompok pembayaran tertinggi, tanpa melihat kondisi riil keluarga.

“ASN itu sering dianggap pasti mampu. Padahal faktanya tidak sesederhana itu,” tegasnya.

Menurut Juliyatmono, kenaikan pendapatan ASN dalam beberapa tahun terakhir tidak selalu signifikan. Bahkan, bagi sebagian besar ASN, penghasilan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar harian. Ketika harus dihadapkan pada biaya pendidikan tinggi yang terus meroket, kondisi ini berubah menjadi tekanan ekonomi yang serius.

Ironisnya, sistem pengelompokan UKT saat ini dinilai masih terlalu normatif dan belum sensitif terhadap beban ekonomi nyata yang ditanggung keluarga. Variabel seperti jumlah tanggungan, cicilan, hingga biaya hidup sehari-hari dinilai belum menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran UKT.

Kondisi semakin pelik ketika menyasar ASN level menengah, seperti golongan III. Banyak di antara mereka yang harus membiayai lebih dari satu anak yang sedang kuliah. Dalam situasi seperti ini, beban finansial tidak lagi sekadar berat—melainkan bisa menjadi krisis terselubung di balik citra “pegawai negara yang sejahtera”.

“Bayangkan satu keluarga ASN harus membayar UKT tinggi untuk dua atau tiga anak sekaligus. Ini bukan lagi soal kemampuan, tapi soal bertahan,” imbuhnya.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar: apakah sistem UKT saat ini benar-benar adil, atau justru menyamaratakan kondisi tanpa mempertimbangkan kompleksitas ekonomi keluarga?

Komisi X DPR RI pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan UKT. Juliyatmono menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah dan perguruan tinggi melakukan penyesuaian yang lebih akurat dan berbasis data riil di lapangan.

Langkah ini dinilai krusial agar akses pendidikan tinggi tidak menjadi beban berlebihan bagi kelompok tertentu, termasuk keluarga ASN. Sebab, pendidikan seharusnya menjadi jembatan mobilitas sosial—bukan justru sumber tekanan ekonomi baru.

Dengan sorotan yang semakin menguat, publik kini menanti: akankah pemerintah segera merespons dan membenahi sistem UKT, atau membiarkan ketimpangan ini terus berlangsung di balik label “keadilan biaya pendidikan”?.(co)