KULIAH PUBLIK

Ketahui Bagaimana Kondisi Ekonomi dan Bisnis Anda Terkini

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Thu, 11 Nov 2021 00:37:00 +0700

Baru-baru ini, pemerintah telah mulai melonggarkan mobilitas seiring menurunnya kasus covid-19. Sementara pada Juli hingga awal Agustus ekonomi diakui alami pelemahan cukup signifikan.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG), Selasa (21/9/2021), mengatakan bahwa Ekonomi Indonesia diperkirakan terus berlanjut sejalan dengan vaksiansi, ekspor yang kuat, pembukaan sektor-sektor semakin kuat dan dari fiskal dan moneter. Pertumbuhan ekonomi pada 2021 diperkirakan tetap kisaran proyeksi BI 3,5% sampai 4,3%. Di dalam negeri, perekonomian domestik membaik bertahap dipengaruhi mobilitas masyarakat dengan pelonggaran PPKM sebagai respons penanganan covid yang semakin baik Agustus hingga September 2021 aktivitas domestik baik.

Bank Indonesia (BI) memandang pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut. Diperkirakan hingga akhir tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,5-4,3%. Perbaikan pada sisi eksternal, yang ditandai dengan neraca pembayaran indonesia (NPI) didorong oleh surplus neraca perdagangan. Neraca perdagangan US$ 4,7 miliar surplus, tertinggi sejak Desember 2006, dipengaruhi peningkatan ekspor komoditas utama, cpo, biji logam. Inflasi juga terjaga rendah karena belum kuatnya permintaan domestik. "BI komitmen menjaga stabilitas harga melalui pusat dan daerah TPI dan TPID, guna menjaga inflasi ihk pada kisaran target 3,5% plus minus 1% pada 2021 dan 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut optimisme pelaku bisnis pada triwulan I 2019 akan lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Kendati demikian, kondisi bisnis masih terus tumbuh, meski tak kencang di tengah pelemahan ekonomi global. Nilai indeks tendensi bisnis Indonesia pada triwulan I 2019 menurut survei pada sekitar 5.000 pelaku usaha adalah 103,54. Angka itu lebih rendah ketimbang pada triwulan IV yang mencapai 104,71. Indeks tendensi bisnis 103,54 persen terutama karena order dari luar negeri. Pengusaha sudah membaca prediksi dari berbagai lembaga keuangan bahwa ekonomi Indonesia tahun ini tak mudah dilalui, masih ada perang dagang dan pengaruhnya pada harga komoditas.

Menurut komponen pembentuk, tercatat hanya order dari luar negeri yang nilainya kurang dari 100 yakni hanya 99,04, sedangkan order dari dalam negeri 108,49, harga jual produk 105,89, dan order barang input 100,74. Sementara, peningkatan kondisi bisnis diperkirakan terjadi pada 14 kategori lapangan usaha. Yang paling tinggi terjadi pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencapai 118,09, real estate 116,28, dan jasa keuangan dan asuransi 115,23. Sedangkan terendah pada jasa lainnya administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, 96,01 pada pertambangan dan penggalian, lalu 96,64 jasa lainnya. Angka yang masih di atas 100, menunjukkan kondisi bisnis Indonesia masih bagus. “Kondisi bisnis masih terus tumbuh, namun tingkat optimisme pelaku bisnis diperkirakan lebih rendah.

Setelah dilakukan survei ke 34 provinsi menurut prediksi BPS terjadi penurunan keyakinan, juga terjadi pada sisi indeks tendensi konsumen. Indeks pada triwulan I 2019 diperkirakan sebesar 104,03 yang menunjukkan kondisi ekonomi konsumen akan meningkat, namun dengan optimisme yang lebih rendah jika dibandingkan triwulan IV 2018 yang sebesar 110,54.

Survei Indikator Politik Indonesia menemukan sebagian besar masyarakat menganggap kondisi ekonomi nasional buruk, terutama saat pandemi Covid-19 saat ini. Sebanyak 44,1% responden menilai kondisi ekonomi masih buruk, sementara yang berpendapat baik hanya 16,1%. Survei yang dilakukan Indikator tersebut berlangsung pada September 2021 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Sejak September, ada 30,6% yang mengatakan buruk, 7,4% mengatakan sangat buruk terhadap isu ekonomi nasional. Kalau ditotal 44% mengatakan ekonomi nasional dalam keadaan buruk. Sisanya, sekitar 33,3% responden menilai kondisi ekonomi nasional sedang saja, 0,7% menjawab ekonomi sangat baik, dan sisanya 5,7% responden tidak menjawab. Responden yang mengatakan ekonomi nasional lebih buruk saat pandemi Covid-19 mempunyai latar belakang pekerjaan di sektor informal. Umumnya mereka yang tidak memiliki fix income (pendapatan tetap), sektor informal.

Berdasarkan laporan Indikator, sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada Maret 2018 - Juni 2021. Sebanyak 296.982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh nusantara pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir. Secara rata-rata, sekitar 71% di antaranya memiliki nomor telepon. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 7.250 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yakni, sebanyak 1.200 responden. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi hasil survei ini, dan menyampaikan bahwa temuan Indikator terkait ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional itu tidak terlalu menggembirakan bagi pemerintah. Meski demikian, pemerintah terus berupaya memulihkan ekonomi nasional. Hasilnya, kondisi ekonomi Indonesia sudah lebih baik dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Kuartal keempat pertumbuhan ekonomi kita pada 2020 hampir minus 3, tapi kuartal I 2021 tumbuh sampai 0,75. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 menunjukkan kenaikan siginifikan sebesar 7,07%. Perekonomian Indonesia akan berangsur membaik. Pemerintah bersama jajarannya menjalankan sejumlah strategi agar kondisi ekonomi nasional terus membaik dan berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Strategi ke depan agar kepercayaan publik tetap terjadi, dalam ekonomi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tetap dijaga. Kemudian mendorong kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dihimbau seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan kolaborasi ekonomi demi memperbaiki kondisi saat ini. Selain itu, investor diminta untuk berinvestasi di sejumlah daerah agar dapat berkolaborasi dan mendorong perkembangan usaha, menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Pada akhirnya, hal itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara masif.

Ini Tanda tanda Bisnis Anda Punya Kondisi Keuangan yang Sehat

1. Tingkat Pengeluaran Tidak Melebihi Pemasukan.

Keuntungan hanya bisa terjadi apabila jumlah pemasukan melebihi pengeluaran. Masalahnya, jika bisnis Anda mengalami pemasukan tinggi, kemungkinan besar pengeluaran akan ikut meningkat. Oleh karena itu, Anda harus mengatur strategi agar peningkatan pengeluaran tersebut sejalan dengan peningkatan keuntungan. Misalnya, apabila keuntungan Anda meningkat sebanyak 5% selama periode waktu tertentu, pastikan pengeluaran bisnis Anda juga tidak lebih dari 5% selama periode waktu yang sama.

2 Mempunyai Dana Cadangan

Tidak ada yang benar-benar tahu kondisi bisnis Anda di masa depan. Misalnya, salah satu klien besar tiba-tiba membatalkan kontrak sehingga Anda kehilangan sebagian besar pemasukan. Hal tersebut pasti akan mengubah kondisi bisnis Anda, membuat Anda harus melakukan adaptasi seperti pemotongan anggaran keuangan pada sektor-sektor tertentu. Oleh sebab itu, bisnis Anda baru bisa dikatakan sehat apabila Anda memiliki dana cadangan. Dana cadangan akan membantu bisnis Anda untuk tetap beroperasi jika terjadi hal-hal di luar rencana.

3 Pertumbuhan Positif Saldo Uang Tunai Anda.

Sebagian besar pebisnis biasanya akan langsung menginvestasikan kembali kkentungannya ke bisnis mereka agar terus berkembang. Namun, ingatlah bahwa hal tersebut bisa membuat saldo uang tunai Anda berkurang meskipun aset berlimpah. Ketika Anda mendadak membutuhkan uang tunai, Anda pun terpaksa berutang untuk menutupi kekurangan uang tunai tersebut. Padahal, utang biasanya tidak terlepas dari bunga, yang tentu akan membuat Anda mengeluarkan lebih banyak uang untuk melunasinya. Jadi lebih baik Anda membagi keuntungan perusahaan untuk diinvestasikan sedikit ke dalam bisnis dan sisanya digunakan untuk mengisi dana cadangan.

4 Tingkat Rasio Utang Cenderung Rendah

Ada dua jenis rasio utang yang perlu Anda perhatikan, yaitu rasio utang dengan aset (debt-to-assets ratio) dan rasio utang dengan ekuitas (debt-to-equity ratio). Debt-to-assets ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai dengan total uang. Sedangkan, debt-to-equity ratio adalah rasio yang digunakan para analisis dan investor untuk melihat seberapa besar utang perusahaan jika dibandingkan ekuitas perusahaan atau para pemegang saham.

Idealnya, bisnis yang sehat memiliki tingkat rasio utang rendah. Namun, khusus debt-to-asset, Anda harus menjaga agar rasio utang dan aset berada pada kondisi maksimal 1:2.

Apabila kondisi keuangan bisnis Anda menunjukkan keempat tanda di atas, Anda tidak perlu khawatir karena artinya bisnis Anda memiliki kondisi keuangan yang sehat.

Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kondisi keuangan bisnis yang sehat adalah dengan rutin membuat laporan keuangan. Dengan begitu, Anda bisa selalu mengetahui kondisi terkini keuangan bisnis Anda dan memastikannya selalu target.

Percepatan Industri 4.0 untuk Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Wed, 10 Nov 2021 23:58:00 +0700

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama United Nations Industrial Development Organization/ Organisasi Pembangunan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) kembali menggelar Konferensi Regional Pembangunan Industri atau Regional Conference on Industrial Development (RCID) yang dilaksanakan untuk kedua kalinya pada 10-11 November 2021 di Hotel Fairmont, Jakarta. RCID ke-2 akan diselenggarakan secara hybrid atau kombinasi antara kehadiran fisik dengan pertemuan secara virtual, dengan mengundang pejabat tinggi di bidang perindustrian dari 26 negara anggota UNIDO dan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

Konferensi kedua ini merupakan konferensi kedua yang merupakan tindak lanjut dari suksesnya penyelenggaraan RCID yang pertama yang dilaksanakan pada 8-9 November 2018 di Bali yang menghasilkan "Bali Industry 4.0 Agenda". Konferensi pertama tersebut menghasilkan “Bali Agenda on Industry 4.0” yang disepakati oleh peserta dan merefleksikan keinginan untuk mendorong pemerintah negara-negara Asia Pasifik untuk mempromosikan kerjasama lebih lanjut dalam menghadapi tantangan dan mengambil peluang Industry 4.0, pentingnya menciptakan a level of playing field di kawasan, serta membangun platform knowledge sharing bagi negara berkembang untuk belajar dari kawasan yang lebih maju ekonominya.

Penyelenggaraan konferensi ini mengawali persiapan pertemuan Trade Industry and Investment Working Group (TIIWG) G-20 yang akan berlangsung pada tahun 2022 sebagai rangkaian dari presidensi Indonesia di G20 yang akan mengambil tema “Recover Together, Recover Stronger“. Konferensi yang diikuti oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Kali ini Mengusung tema “Acceleration of Industry 4.0 for Inclusive and Sustainable Industrialization” (Percepatan Industri 4.0 untuk Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan).

Penyelenggaraan RCID ke-2 berfokus pada tantangan dan peluang penerapan Industri 4.0 di kawasan Asia Pasifik pada masa pandemi Covid-19. Tujuannya untuk saling bertukar wawasan dan pengalaman dalam upaya mempercepat pemulihan sektor industri dan ekonomi di kawasan melalui penerapan Industri 4.0.

Ada empat tema besar yang akan diangkat dalam konferensi ini, yaitu peningkatan partisipasi Industri Kecil Menengah (IKM) pada rantai pasok global atau Global Value Chains (GVC), penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Strategi Transisi Industri Menuju Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selanjutnya, RCID juga akan membahas topik-topik meliputi ekosistem transformasi digital, masalah inklusivitas dan keberlanjutan serta upaya kerja sama regional untuk mempercepat adopsi Industri 4.0.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada para jurnalis dalam kegiatan media briefing jelang pelaksanaan RCID di Jakarta, Senin (8/11), mengatakan : “Penyelenggaraan RCID ke-2 akan menjadi tonggak penting menuju persiapan pertemuan Trade Industry and Investment Working Group (TIIWG) G-20 yang akan berlangsung pada tahun 2022 sebagai rangkaian dari presidensi Indonesia di G20 yang akan mengambil tema "Recover Together, Recover Stronger" di bawah kepresidenan Indonesia. Karenanya, RCID ke-2 dikemas sebagai forum pendahuluan untuk membahas isu prioritas sekitar industri dan mendapatkan masukan dari negara-negara Asia Pasifik anggota UNIDO, yang kemudian akan diangkat pada pertemuan TIIWG dalam Presidensi G-20 Indonesia pada tahun 2022 tersebut. Melalui RCID, Pemerintah Indonesia berupaya membina kerja sama di Asia Pasifik untuk penerapan dan pemanfaatan Industri 4.0 untuk pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan atau Inclusive and Sustainable Industrial Development (ISID) di masa pandemi Covid-19. Konferensi ini sangat penting untuk diikuti, tidak hanya oleh para pelaku usaha, aparatur institusi/lembaga pemerintah, dan akademisi, tetapi juga masyarakat. Hal ini agar berbagai elemen yang ada dapat saling mendukung untuk mempercepat penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0 sekaligus akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Menurut Esam Odeh Saoud Alqararah, UNIDO’s Representative for Indonesia and Timor Leste, bahwa UNIDO bangga dan merasa terhormat dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk Konferensi Regional kedua tentang pengembangan industri. Pada konferensi kedua ini, UNIDO bertujuan untuk lebih mempromosikan kerja sama global dan regional dalam rangka membantu menuai manfaat dari penerapan industri 4.0. Konferensi ini akan memainkan peran penting untuk mempercepat pemulihan industri pascapandemi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia dan Pasifik. Kegiatan ini juga merupakan peristiwa yang sangat strategis dan tepat waktu dalam konteks Kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022. UNIDO menegaskan kembali dukungan penuhnya kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya ini, dan siap untuk berkontribusi pada pembahasan G20 sebagai mitra pengetahuan yang terpercaya. Temuan utama dari diskusi mendatang akan mewakili kebijakan dan kontribusi strategis yang berharga terhadap Presidensi G20 Indonesia.

UNIDO berharap konferensi kedua ini dapat berkontribusi pada penguatan kerja sama regional di Asia-Pasifik untuk mempercepat adopsi teknologi Industri 4.0 dalam mendukung pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. UNIDO yakin bahwa platform ini akan berfungsi untuk mengidentifikasi area prioritas yang dapat membantu kawasan memanfaatkan peluang Revolusi Industri Keempat, selain memberikan masukan regional Asia dan Pasifik untuk diskusi G20 pada 2022.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Eko S.A. Cahyanto mengemukakan, di sela gelaran RCID ke-2 ini, akan dilakukan penandatanganan Indonesia-UNIDO Country Programme (IUCP) 2021-2025 antara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Director General of UNIDO, Li Yong yang akan dilakukan secara virtual. Selain itu, akan diisi dengan diskusi dengan menghadirkan berbagai narasumber, di antaranya dari Kemenperin, UNIDO, KADIN Indonesia, Sekretariat ASEAN, pelaku industri, dan akademisi. Pada puncak acara, disampaikan rekomendasi bersama sebagai upaya kawasan untuk mempercepat adopsi Industri 4.0 untuk ISID serta kegiatan tindak lanjut RCID ke-2

Isu Industri 4.0 jadi fokus utama Presidensi G20. Indonesia Serukan Kerja Sama Internasional di Bidang Industri 4.0 dalam Forum PBB, dalam rangka menghadapi tantangan sekaligus mengoptimalkan manfaat dari revolusi industri keempat yang juga dikenal dengan Industri 4.0. Kerja sama itu antara lain dapat dilakukan melalui organisasi internasional yang telah ada, seperti Organisasi Pembangunan Industri PBB (United Nations Industrial Development Organization/UNIDO). Seruan itu disampaikan delegasi Indonesia dalam Sidang Umum UNIDO di Abu Dhabi, Persaturan Emirat Arab, tanggal 3-7 November 2019, yang dipimpin oleh Dubes/Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Dr. Darmansjah Djumala.

Indonesia percaya bahwa UNIDO dapat memainkan peran penting dalam membantu pengembangan industri untuk beradaptasi dan mendapatkan manfaat dari era Industri 4.0. Peran UNIDO tidak hanya menyediakan keahlian, tetapi juga memetakan mitra pembangunan dan memobilisasi sumber daya dalam rangka meningkatkan kapasitas sektor manufaktur dan usaha kecil dan menengah (UKM). Indonesia menegaskan kesiapan untuk berkontribusi sekaligus mempererat kerja sama dengan UNIDO. Di antara inisiatif kerja sama RI-UNIDO yang telah diwujudkan adalah penyelenggaraan Konferensi Regional tentang Pembangunan Industri (1st Regional Conference on Industrial Development/RCID) di Bali bulan November 2018. Forum ini menjadi wadah bagi negara-negara di Kawasan Asia Pasifik untuk bertukar pandangan, kebijakan, pengetahuan, dan gagasan dalam mengoptimalkan peluang dan manfaat revolusi industri keempat. Forum menghasilkan 'Bali Agenda on Industry 4.0' yang berisi komitmen para peserta konferensi untuk menjalin kolaborasi di bidang Industri 4.0. Indonesai percaya bahwa upaya untuk mencapai pembangunan industri yang bersifat inklusif dan berkelanjutan tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa adanya kerja sama di level regional dan internasional. RCID merupakan kontribusi Indonesia untuk mendorong kerja sama tersebut.

Upaya-upaya telah yang dilakukan Indonesia dalam rangka menghadapi era Industri 4.0, seperti peluncuran "Making Indonesia 4.0" tahun 2018 dengan fokus pada 5 industri andalan (makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan produk kimia) dan penyusunan "Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) untuk mengukur kesiapan sektor industri dalam menerapkan Industri 4.0. Upaya lain adalah dengan mengembangkan Program Revitalisasi Vokasi Industri 2020-2024 dengan fokus pada penguatan kurikulum dan modul belajar untuk 175 politeknik, 2.612 sekolah vokasi, dan kurang lebih 1,5 juta pekerja. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam mengoptimalkan manfaat Industri 4.0.

Sidang Umum merupakan forum tertinggi di UNIDO yang dilaksanakan secara rutin setiap dua tahun dan diikuti oleh seluruh negara anggota yang saat ini berjumlah 170. Biasanya pertemuan tersebut dilangsungkan di markas UNIDO di Wina. Namun kali ini pertemuan dilangsungkan di Abu Dhabi atas permintaan Persatuan Emirat Arab selaku tuan rumah. Ini adalah kali keempat Sidang Umum UNIDO dilangsungkan di luar Wina setelah Bangkok, Thailand (1987), Yaoundé, Kamerun (1993), Lima, Peru (2013).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan tiga kunci arah pembangunan industri, yakni memperkuat sektor Kesehatan demi akses global terhadap vaksin dan obat-obatan, transformasi digital demi industri 4.0, dan transisi energi demi penerapan green energy. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi pembahasan utama dalam Konferensi Regional Pengembangan Industri (RCID) ke-2. Forum ini juga menjadi permulaan untuk merumuskan sejumlah langkah terkait industri di kawasan Asia Pasifik. Pasalnya, pandemi Covid-19 memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat termasuk pada industri.

RCID akan menjadi tempat aspirasi negara-negara yang tidak masuk dalam G20. Negara-negara ini menurutnya juga harus melakukan pemulihan ekonomi dan mendapatkan perhatian dari masyarakat global. Sudah 2 tahun bergulat dengan Covid-19 ada rupa kisah cerita. Pandemi menciptakan krisis multidimensi hingga ekonomi dan sosial. Meski demikian setiap negara perlahan membangun resiliensi hingga beradaptasi untuk pulih. Momentum ini bisa menjadi cara untuk melihat dan mempelajari kekuatan yang dimiliki, untuk mempersiapkan ancaman atau pandemi yang lain di masa mendatang. Sehingga diharapkan konferensi RCID berlangsung produktif dan menghasilkan rekomendasi bagi upaya kawasan untuk mempercepat adopsi Industri 4.0 untuk Inclusive Sustainable Industrial Development (ISID), meningkatkan kesiapan UKM di kawasan untuk penyerapan Industri 4.0 di masa Covid-19, serta menyusun kerangka ekosistem Industri 4.0 sebagai acuan global untuk mempercepat Industri 4.0 bagi ISID.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kalau Industri 4.0 telah membuat disrupsi ekonomi sehingga ke depan isu berkelanjutan di sirkulasi ekonomi sangat penting dan menjadi isu awal. Di sisi lain, kalau saat ini banyak industri juga mulai memikirkan isu berkelanjutan, buktinya banyak industri pengemasan dan plastik mulai berubah. Sehingga ke depan industri hanya tinggal memiliki energi yang mana yang akan digunakan. Apalagi Indonesia ini sumber energi yang punya banyak dan bisa digabungkan, misal gas, biotermal, dan hydro meski tidak dipungkiri yang terbanyak masih PLTU. Airlangga sudah membahas hal ini dengan ADB sehingga seharusnya ada beberapa isu akan bisa segera selesai. Untuk konferensi ini, diharapkan akan ada terobosan dalam komitmen percepatan implementasi Industri 4.0, untuk industri yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah Mengembangkan Industri Furnitur Dan Woodworking

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Thu, 27 May 2021 00:02:00 +0700

Instrumen-instrumen kebijakan pemerintah.

Dalam rangka mengembangkan industri furnitur dan woodworking antara lain, fasilitasi pusat logistik bahan baku, program revitalisasi mesin atau peralatan, fasilitasi politeknik furnitur, program pengembangan desain furnitur.

Lalu, insentif tax holiday, tax allowance, super deduction tax untuk reseach and development (R&D) dan vokasi, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

"Selanjutnya, ketersediaan bahan baku yang melimpah sebagai comparative advantage, serta didukung dengan kemudahan iklim berusaha Pemerintah melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja diharapkan juga dapat mewujudkan industri yang menghasilkan nilai tambah tinggi, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan," tukasnya.

Perluasan Investasi Pabrik Pintu Kayu dengan Tingkatkan Produksi

Selasa (25/5/2021) Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meresmikan perluasan investasi PT. Woodone Integra Indonesia senilai Rp255,8 miliar di Sidoarjo, Jawa Timur. Investasi ini dilakukan untuk pengembangan produk pintu dari kayu.

Secara keseluruhan, perusahaan memproduksi barang bangunan dari kayu dan komponen bahan bangunan dari kayu yang meliputi wooden step, pintu kayu, stair riser, kusen kayu, list kayu/architrave, dan plinth kayu/skirting. Produk utama saat ini adalah pintu kayu dengan kapasitas produksi 35.000 set per bulan.

Selama ini, perkembangan permintaan global produk industri furnitur dan woodworking secara keseluruhan sangat menjanjikan. Hal ini tercermin dari meningkatnya pendapatan industri baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun ekspor, ujar Menperin Agus dalam pernyataannya, Rabu (26/5).

"Ekspor produk furnitur (HS 9401-9403) di tahun 2020 mengalami peningkatan dengan nilai USD1,91 miliar atau meningkat 7.6 persen dari tahun 2019 yaitu senilai USD1.77 miliar," ungkapnya.

Pola belanja furnitur dan renovasi rumah, termasuk pintu melalui gawai atau belanja online juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dalam hal belanja rumah tangga, pandemi mengakibatkan adanya fenomena reorganisasi signifikan belanja rumah tangga akibat pandemi. Yaitu peralihan dari hiburan, pariwisata dan transportasi, ke sektor lain seperti produk teknologi dan kebutuhan menata atau renovasi rumah, kata Menperin.

"PT. Woodone Integra Indonesia tentu telah memahami besarnya pasar konsumen dalam negeri Indonesia maupun pasar ekspor. Dukungan bahan baku dan permesinan yang canggih, efisien dan ramah lingkungan diharapkan dapat menunjang kelancaran produksi kedepannya. Perusahaan tersebut pada hari ini juga melakukan ekspor ke-1000 untuk pintu kayu sejumlah tiga container dengan nilai mencapai USD120.000. Pada bulan Maret 2021, perusahaan telah mengirimkan sejumlah 35.450 set pintu serta 3.570 set tangga/BC.

Perusahaan tersebut masih berpeluang untuk meningkatkan produksinya. Guna mendorong terus tumbuhnya investasi pada industri furnitur di tanah air, Kementerian Perindsutrian juga terus memberikan fasilitas kemudahan iklim berusaha terutama antisipasi penyediaan faktor-faktor produksi utama yaitu bahan baku, modal, dan tenaga kerja. Pemerintah mendorong agar Woodone bisa memproduksi hingga 100.000 set pintu per bulan.

SIMAK PENJELASAN SEPUTAR ASN 2021

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Sun, 23 May 2021 23:42:00 +0700

Pendaftaran CPNS dan PPPK Akan Dibuka 31 Mei 2021

Pendaftaran untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipastikan akan dimulai pada Mei hingga Juni 2021. Proses pendaftaran akan dimulai pada 31 Mei hingga 21 Juni 2021. Setelahnya, pemerintah akan memulai tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) pada Juli 2021.

Kendati demikian, kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN RB, Andi Rahadian, Selasa (11/5/2021), ada kemungkinan tanggal tersebut akan berubah nantinya.

Sementara proses pendaftaran dijadwalkan selama periode Mei - Juni 2021, pihak KemenPAN RB pada bulan lalu mengungkapkan bahwa proses seleksinya akan berlangsung mulai Juli hingga Oktober 2021. Pengumumannya pada November 2021.

Pengadaan calon ASN pada tahun ini mencapai 1.275.387.

Dari total tersebut, sebanyak 83.669 formasi untuk pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah 1.191.718. Jumlah ini termasuk guru PPPK sebanyak 1.002.616, serta PPPK non guru dan CPNS sebanyak 119.094 formasi.

Proses pendaftaran CPNS 2021 ini akan dilakukan beriringan dengan beriringan dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan semakin dekatnya seleksi CPNS 2021, Plt Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo, Selasa (11/5/2021) mengimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan.

"PPK dapat segera melakukan persiapan seperti dokumen persyaratan pengumuman, sistem pendaftaran terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta online help desk/call center yang dikelola masing-masing kementerian/lembaga," imbuhnya Katmoko Ari Sambodo.

Secara total, seleksi CPNS 2021 akan membuka 1.275.387 formasi, terdiri dari 83.669 formasi untuk pemerintah pusat dan 1.191.718 formasi untuk pemerintah daerah.

Adapun berdasarkan jadwal yang telah dipersiapkan, pengumuman seleksi CPNS 2021 akan dimulai sejak 30 Mei. Kemudian proses pendaftaran dibuka sehari setelahnya, atau pada 31 Mei 2021.

Rincian Seleksi

Berikut rincian jadwal seleksi CPNS 2021 dan PPPK:

- Pengumuman Seleksi: 30 Mei-13 Juni 2021

- Pendaftaran Seleksi: 31 Mei-21 Juni 2021

- Seleksi Pengumuman Administrasi dan Pengumuman Hasil: 1-30 Juni 2021

- Masa Sanggah: 1-11 Juli 2021

- Pelaksanaan SKD CPNS (CAT BKN): Juli-September 2021

- Seleksi PPPK non-Guru (CAT BKN): Juli-September 2021 (setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi)

- Seleksi PPPK Guru (CBT Kemendikbud): Agustus 2021 (Tes Satu), Oktober 2021 (Tes Dua), Desember 2021 (Tes Tiga)

- Pelaksanaan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) CPNS: September-Oktober 2021

- Pengumuman Akhir dan Masa Sanggah: November 2021

- Penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) CPNS/Nomor Induk PPPK: Desember 2021.

Pembukaan Seleksi CPNS 2021 Masih Proses Persiapan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan belum mengantongi tanggal pasti pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal sebelumnya, pembukaan CPNS 2021 dan PPPK dikabarkan akan dibuka pada 31 Mei 2021 ini.

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono, di Jakarta, Rabu (26/5/2021) mengatakan; “Belum ada kepastian”, sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pembukaan pendaftaran CPNS 2021.

Menurut Paryono, saat ini BKN bersama instansi terkait tengah menyiapkan seleksi CPNS 2021 dan PPPK. Setidaknya, ada 4 hal yang sedang disiapkan untuk seleksi CPNS 2021 tersebut.

Pertama, yaitu regulasi berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan). Kedua, titik lokasi tes terkait Sarpras CAT. Ketiga, kesiapan SDM BKN yang akan bertugas dalam CAT. Keempat, koordinasi dengan BNPT, Gugus Tugas terkait prokes (protokol kesehatan) saat tes (CPNS 2021) berlangsung.

Paryono juga menegaskan jika BKN akan memberikan informasi secara resmi jika sudah ada kejelasan mengenai tanggal pembukaan pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK. Penentuan tanggalnya sendiri masih dalam persiapan. Masyarakat masih harus lebih sabar menunggu dibukanya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tampaknya pembukaan seleksi CPNS 2021 dan PPPK akan mundur dari jadwal yang telah beredar sebelumnya yaitu pada 31 Mei 2021. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BadanKepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan. Lewat akun Twitter-nya, @abiridwan2173, Ridwan menyatakan jika seleksi CPNS 2021 belum akan dibuka pada 31 Mei 2021.

"Tgl 31 Mei 2021 penerimaan #CPNS2021 (CPNS 2021) #P3K2021 BELUM DIBUKA," kata dia, Rabu (26/5/2021).

Menurut dia, hingga saat ini masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebelum secara resmi membuka penerimaan CPNS 2021 dan PPPK.

Akan Dibuka, Simak Informasi Seleksi Program Kartu Prakerja Gelombang 12

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Mon, 22 Feb 2021 15:34:00 +0700

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede menyatakan pemerintah telah memastikan Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan lagi pada tahun 2021. Anggaran yang disiapkan tidak berubah dari sebelumnya. Setidaknya, semester pertama ini sudah akan jalan lagi dengan anggaran Rp 10 triliun.

Pemerintah bakal mengumumkan pembukaan proses seleksi program Kartu Prakerja. Per hari ini, Ahad, 21 Februari 2021, para pendaftar yang berminat mengikuti program tersebut bisa mulai membuat akun di situs resmi www.prakerja.go.id.

Situs resmi Kartu Prakerja adalah www.prakerja.go.id (perhatikan akhiran go.id. Pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 akan diumumkan melalui media dan media sosial resmi Kartu Prakerja, Instagram dan Facebook, dengan nama akun @prakerja.go.id.

Pada 2020, Program Kartu Prakerja diberikan kepada sebanyak 5,59 juta peserta atau penerima manfaat. Total anggaran yang disediakan sekitar Rp 20 triliun. Program Kartu Prakerja di tahun 2020 berakhir di gelombang 11 dengan total pendaftar mencapai 43 juta orang.

Lebih jauh Raden menjelaskan bahwa Skema program tersebut, tidak akan berbeda dengan yang sebelumnya. Sebetulnya dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja ada gabungan antara pelatihan dan juga ada bantuan sosial. Pemerintah akan memberikan pelatihan plus bantuan dana tunai. Salah satu yang melatarbelakangi dilanjutkannya Program Kartu Prakerja ini adalah penilaian pemerintah bahwa selama pandemi Covid-19 belum sepenuhnya bisa ditangani, maka program bantuan sosial akan tetap ada. Oleh karena itu, uang tunai masih diperlukan masyarakat. Sebaliknya, bila pandemi Covid-19 bisa ditangani, bantuan tersebut tidak akan diperlukan lagi. Program bakal kembali seperti rencana awal, yaitu hanya pelatihan.

Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu menyatakan, para pendaftar yang sudah memiliki akun tahun lalu tapi belum lolos seleksi pun dapat melakukan pembaharuan akun. Hal ini dilakukan jika ada data yang berubah. Lebih jauh Louisa menjelaskan bahwa Pembukaan proses seleksi gelombang 12 akan diumumkan kemudian. Saat ini hanya baru ada pengaktifan fitur di situs tersebut. Tujuannya, agar orang bisa membuat akun.

Dalam Raker bersama dengan Komisi XI DPR akhir Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan alokasi anggaran Kartu Prakerja pada tahun ini semula direncanakan sebesar Rp 10 triliun. Namun belakangan pemerintah menetapkan menaikkannya menjadi Rp 20 triliun. Keputusan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyamakan jumlah anggaran Kartu Prakerja dengan anggaran pada 2020.

Berhati-hatilah. Sebuah situs palsu Kartu Prakerja beredar dalam seminggu terakhir. Situs tersebut berisi informasi bahwa pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 telah dibuka. Menurut Louisa Tuhatu, Senin, 18 Januari 2021, belakangan ini beredar pesan bohong mengenai telah dibukanya pendaftaran gelombang 12 Program Kartu Prakerja. Pesan itu adalah hoaks yang bermaksud mengelabui masyarakat dan mencuri data pribadi. Termasuk, dalam memberikan data pribadi di situs yang beredar dalam pesan tersebut lantaran laman yang dilampirkan tidak benar. Pesan tersebut melampirkan laman http://dashboard.prakerja12.xyz/?gel=12. Dalam laman hoax itu, tertera jumlah orang yang mendaftar yang angkanya terus bertambah. Lalu di bawahnya, ada perintah untuk mengisi data dengan benar.

Ditegaskan bahwa situs resmi dari Kartu Prakerja adalah www.prakerja.go.id. Pendaftaran Kartu Prakerja baru dibuka sampai gelombang 11. Pembukaan gelombang 12 nantinya akan diumumkan melalui media dan media sosial resmi. Baik itu Instagram atau Facebook, dengan nama akun @prakerja.go.id

Penjualan Surat Berharga Negara ORI019 Melampaui Target Sebelum Waktu Penutupan, Sekaligus Mencetak Rekor Sepanjang Penerbitan SBN Ritel

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Mon, 22 Feb 2021 15:07:00 +0700

Penjualan Surat Berharga Negara ritel seri ORI019 oleh mitra distribusi Commonwealth Bank melampaui targetnya dan telah terjual habis sebelum masa penawaran berakhir pada 18 Februari 2021. Pemesanan surat berharga negara (SBN) ritel seri ORI019 telah mencapai 100 persen di H-1 penutupan masa penawaran, ini sekaligus mencetak rekor sepanjang penerbitan SBN Ritel. Jumlah pemesanan ORI019 dari total kuota Rp 26 triliun yang disediakan oleh pemerintah. Total kuota pemesanan tersebut telah dinaikkan pemerintah beberapa kali dari target awal sebesar Rp 10 triliun, ini sekaligus melampaui pemesanan ORI seri sebelumnya yakni ORI018 yang sebesar Rp 12,97 triliun.

Menurut Kepala Seksi Pendalaman Pasar dan Perluasan Basis Investor Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Antonius Dyan dalam diskusi daring Senin, 22 Februari 2021 di Jakarta, penjualan ini merupakan rekor tertinggi sampai dengan saat ini untuk yang online dan tradable yang ORI dan sukuk ritel. Biasanya diterbitkan pada semester kedua namun pada tahun ini diterbitkan pada awal tahun yang dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan. Hasil penjualan ORI019 sebesar Rp 26 triliun sangat memuaskan.

Chief of Retail & SME Business Commonwealth Bank Ivan Jaya menuturkan penjualan SBN ritel seri ORI019 telah melebihi target penjualan. Penjualan ini menjadi salah satu yang tertinggi, 10 persen lebih tinggi daripada yang ditargetkan.

PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA mencatat angka penjualan ORI019 mencapai Rp 3,8 triliun menjelang penutupan masa penawaran pada 18 Februari 2021. Angka tersebut melampaui penjualan seri sebelumnya, ORI018 yang mencapai penjualan kurang lebih sebesar Rp 2,6 triliun. Menurut Senior Executive Vice President Wealth Management BCA Christine Setyabudhi, penjualan ORI019 di BCA hingga 16 Februari 2021 mencapai Rp 3,8 triliun, dengan jumlah investor yang melakukan pembelian ORI019 di BCA tercatat sebanyak lebih dari 11 ribu investor. Dari jumlah tersebut, sekitar 47,5 persen transaksi melalui Welma. Pembeli ORI019 di BCA mencakup seluruh profesi mulai dari pegawai, wiraswasta, hingga pelajar dan ibu rumah tangga. Walaupun tidak ada ORI yang jatuh tempo di awal tahun, animo masyarakat sangat tinggi untuk berinvestasi di ORI019. Untuk memenuhi tingginya animo masyarakat tersebut, pemerintah pun melakukan penambahan kuota (upsize) selama masa penawaran ORI019. ORI019 juga banyak diminati oleh kalangan milenial dan secara geografis melingkupi hampir sebagian besar wilayah di Indonesia.

"Kami mencermati bahwa obligasi ritel Indonesia masih memiliki potensi yang cukup besar di tahun depan. Di tengah iklim suku bunga global yang rendah yang masih akan terjadi di tahun depan, obligasi masih memberikan imbal hasil yang lebih menarik," ujarnya, Rabu, 17 Februari 2021.

Selain itu obligasi cocok dijadikan salah satu pilihan alokasi portofolio nasabah yang berprofil risiko konservatif, moderat, hingga agresif.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta,Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman, Dana hasil penjualan ORI019 tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan APBN 2020, untuk program penanggulangan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Saat peluncurannya pada 25 Januari 2021, Luky mengatakan defisit anggaran dalam APBN 2021 ditetapkan sebesar 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto. Sehingga, ia berujar perlu pembiayaan utang yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga, terbitlah ORI019 yang merupakan seri Surat Berharga Negara (SBN) ritel pertama yang diterbitkan di awal 2021. ORI019 ini diterbitkan dengan kupon terendah sepanjang penerbitan SBN ritel tradable, yaitu 5,57 persen.

Perekonomian terbuka

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Fri, 24 Jul 2020 02:00:00 +0700

Tehnik Optimasi Dalam Ekonomi Manajerial

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Wed, 8 Jul 2020 00:29:00 +0700

Setelah Ekonomi Indonesia Naik Peringkat Ke Upper Middle Income Country

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Mon, 6 Jul 2020 17:03:00 +0700

Bank Dunia telah menaikkan peringkat Indonesia dari negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country). World Bank menaikkan peringkat Indonesia di tengah kondisi pandemi yang memprihatinkan seperti saat ini.

Pada 2019 lalu Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan rata-rata pendapatan orang Indonesia per tahun atau pendapatan per kapita mencapai 3.927 dolar AS atau sekitar Rp56 juta pada tahun 2018, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3.876 dollar AS atau Rp51,9 juta per tahun. Bank Dunia sebelumnya menyebutkan pendapatan nasional (GNI) per kapita Indonesia tahun 2019 mencapai 4.050 dolar AS, naik dari tahun sebelumnya mencapai 3.840 dolar AS.

Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, kelas lower middle income country merupakan negara dengan pendapatan nasional bruto sekitar 996 dolar AS hingga 3.896 dolar AS per kapita. Sementara kelas upper middle income country berpendapatan 3.896 dolar AS hingga 12.055 dolar AS per kapita. Klasifikasi GNI Bank Dunia yang menjadi rujukan lembaga dan organisasi internasional adalah negara pendapatan rendah 1.035 dolar AS, menengah bawah 1.036-4.045 dolar AS, menengah atas 4.046-12.535 dolar AS, dan tinggi di atas 12.535 dolar AS.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga mengatakan melepaskan diri dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap jadi salah satu tantangan perekonomian Indonesia ke depan. Hanya sedikit negara yang berhasil lolos dari jebakan middle income yaitu Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, Indonesia harus memperhatikan sejumlah masalah terkait dengan produktivitas, daya saing, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kenaikan peringkat Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas sudah terjadi sejak setahun belakangan. Dengan status baru lebih tinggi ini, maka lembaga multilateral akan lebih memilih negara berpendapatan rendah yang lebih membutuhkan untuk penyaluran pinjaman. Tapi Indonesia kan mengurangi pinjaman itu, kita mengeluarkan global bond jadi imbal hasil yang ditawarkan lebih kompetitif dan bersaing. Namun, pemerintah masih perlu melakukan pembenahan, di antaranya daya saing SDM, hilirisasi sumber daya alam agar tidak bergantung komoditas, dan industrialisasi.

Kendati demikian butuh 23 tahun bagi Indonesia untuk naik peringkat dari negara berpendapatan menengah ke bawah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Tahun 2045 Indonesia bisa keluar dari negara pendapatan menengah menjadi negara maju.

Indonesia memiliki daya tawar yang lebih kuat bagi investor setelah Bank Dunia menaikkan status menjadi negara berpendapatan menengah atas dari sebelumnya menengah bawah. Investor global akan melihat negara yang pembangunannya cepat atau ada kemajuan, dan pemerintah Indonesia saat ini mendorong pemerataan pembangunan tersebut. Selain daya tawar kuat, keuntungan lainnya kepercayaan dari investor serta imbal hasil dari instrumen investasi surat utang yang dikeluarkan pemerintah lebih bersaing. Sejumlah lembaga internasional, sebelumnya memberikan penilaian layak investasi kepada Indonesia. Dengan begitu Indonesia tidak lagi banyak bergantung atau mengurangi pinjaman luar negeri dari lembaga multilateral namun lebih banyak menarik pembiayaan dari instrumen investasi. Indonesia punya peringkat investasi yang bagus sehingga kita lebih PD (percaya diri) menerbitkan global bond (surat utang global).

Status peringkat baru itu tidak terlepas dari upaya pemerintah fokus dalam pembangunan infrastruktur yang berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat lebih baik yakni gini rasio dan pengangguran menurun pada 2019. Indonesia layak naik status karena program pembangunan lima tahun lebih ini mengarah kepada struktural dengan mengalokasikan anggaran subsidi energi untuk infrastruktur dan SDM. Pembangunan infrastruktur itu, tanpa disadari masyarakat juga mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia tahun 2019.

Safeguard Perdagangan Indonesia Demi Menjaga Kedaulatan Industri

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Mon, 6 Jul 2020 16:29:00 +0700

Saveguard Industri Indonesia

Safeguard adalah tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Pada 5 November 2019, Kemenkeu menerbitkan setidaknya tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) berupa aturan pengamanan perdagangan (safeguard) untuk tekstil dan produk tekstil dan diundangkan per 6 November 2019 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). PMK tersebut terkait pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk produk tekstil dan produk tekstil, seperti benang, kain, dan tirai, total sebanyak 121 pos tarif. (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kemenkeu Nufransa Wira Sakti kepada Tempo, Jumat, 8 November 2019).

PMK Nomor 161 Tahun 2019 yang mengatur tentang BMTPS terhadap impor produk benang, selain benang jahit, dari serat staple sintetik dan artifisial. Aturan tersebut mengatur enam pos tarif produk kain mulai sebesar Rp 1.405 per kilogram. Aturan tersebut melampirkan setidaknya 121 negara yang dikecualikan pengenaan BMTPS.

PMK Nomor 162 Tahun 2019 mengatur pengenaan BMPTS terhadap impor kain. Aturan tersebut menjelaskan 107 pos tarif produk kain mulai sebesar Rp 1.318 hingga Rp 9.521 per meter. Beleid ini melampirkan setidaknya 121 negara yang dikecualikan pengenaan BMTPS.

PMK Nomor 163 Tahun 2019 yang mengatur pengenaan BMPTS terhadap impor produk tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan perabot lainnya. Aturan tersebut mendetailkan delapan pos tarif produk kain mulai sebesar Rp 41.083 per kilogram. Beleid ini melampirkan setidaknya 124 negara yang dikecualikan pengenaan BMTPS.

Peraturan menteri tersebut berlaku selama 200 hari terhitung sejak berlakunya peraturan menteri ini.

Indonesia termasuk Negara Paling Aktif Terapkan Safeguard

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia menyebut Indonesia berada diperingkat ke-2 sebagai negara yang aktif menggunakan instrumen safeguard.

Keaktifan Indonesia dalam penggunaan instrumen safeguard dengan menduduki peringkat ke-2 sebagai negara yang sering melakukan penyelidikan dan mengenakan Bea masuk Safeguard setelah India. Semua inisiasi penyelidikan safeguard tersebut sekitar 59 persen dari inisiasi safeguard yang bermuara pada pengenaan bea masuk safeguard itu sendiri. (Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Srie Agustina, dalam web seminar (webinar) “Trade Remedi di Masa Pandemi: Peluang dan Tantangan”, Senin (8/6/2020).

Selain melakukan pembelaan perdagangan, Direktorat Perdagangan Luar Negeri juga aktif mengadukan perilaku negara mitra yang dianggap melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan multilateral ke Badan Penyelidikan Penyelesaian Sengketa WTO. Indonesia tercatat pernah mengajukan 11 gugatan melawan Amerika Serikat, Uni Eropa, Argentina, Afrika Selatan, Korea, Pakistan, dan Australia ke Badan Penyelesaian Sengketa. Produk ekspor yang diyakini mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan dimintakan keadilan bervariasi, yakni mulai dari sepatu, bahan kimia, hingga aneka jenis lainnya. Oleh karena itu Indonesia juga patut mawas diri.

Indonesia juga digugat oleh negara lain dengan alasan melanggar norma perdagangan Internasional. Gugatan teradap Indonesia sudah berjumlah 14 kasus , dan kebijakan nasional yang digugat oleh negara mitra terkait dengan produk otomotif, daging ayam, daging, sapi, produk holtikultura, dan produk besi baja. Negara yang menggugat juga bervariasi mulai dari negara berkembang seperti Brazil, Taipe, Vietnam, sampai dengan negara industri maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.

Pada 30 Juni 2020, secara resmi Komisi Tarif Filipina memutuskan untuk menghentikan penyelidikan safeguard atas produk kaca (clear and tinted float glass) tanpa pengenaan bea masuk kepada semua negara, termasuk Indonesia. Alasannya, karena otoritas Filipina tidak dapat membuktikan impor produk kaca menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian terhadap industri serupa di dalam negeri mereka. Sebelumnya, Indonesia juga dibebaskan dari tuduhan safeguard untuk semen dan keramik.

Indonesia kini terbebas dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) oleh Filipina untuk produk kaca (clear and tinted float glass). Produk kaca yang terbebas dari pengenaan BMTP tersebut ada dalam kelompok pos tarif/HS code 7005.29.90 (clear float glass), 7005.21.90 (tinted float glass), dan 7005.10.90 (reflective float glass).di mana kemenangan Indonesia atas tindakan safeguard itu diyakini akan semakin membuka peluang ekspor produk tersebut ke tersebut. Diyakini kemenangan ini mampu mengembalikan gairah industri kaca Indonesia di pasar ekspor Filipina setelah terancam dikenakan BMTP. Peluang ekspor produk tersebut ke Filipina kembali terbuka lebar. (Menteri Perdagangan Agus Suparmanto).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor produk kaca Indonesia ke Filipina yang diselidiki adalah sebesar 635 ribu dolar AS pada 2019. Nilai tersebut meningkat dibandingkan 2018 yang tercatat sebesar 405 ribu dolar AS. Namun akibat penyelidikan safeguard ini, kinerja ekspor produk kaca dimaksud cukup terpengaruh pada 2020.

Selama periode Januari–April 2020, Indonesia hanya membukukan nilai ekspor sebesar 270,4 ribu dolar AS. Bahkan produk tinted float glass dan reflective float glass mengalami penurunan rata-rata hingga 79 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan kualitas yang sangat bersaing, produk kaca asal Indonesia dianggap memiliki potensi mengganggu kinerja industri kaca dalam negeri Filipina.

Mengembangkan Bisnis Perdagangan Lebih Cepat Dengan API

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Mon, 10 Jun 2019 22:32:00 +0700

Apa itu API?

API [Application Programming Interface], merupakan perantara perangkat lunak yang memungkinkan dua aplikasi untuk saling berbicara. Setiap kali Anda menggunakan aplikasi seperti Facebook, mengirim pesan instan, atau memeriksa cuaca di ponsel Anda, Anda menggunakan API.

Contoh API. Saat Anda menggunakan aplikasi di ponsel Anda, aplikasi terhubung ke Internet dan mengirimkan data ke server. Server kemudian mengambil data itu, mengartikannya, melakukan tindakan yang diperlukan dan mengirimkannya kembali ke telepon Anda. Aplikasi tersebut kemudian menginterpretasikan data itu dan memberi Anda informasi yang Anda inginkan dengan cara yang dapat dibaca. Ini adalah API - semua ini terjadi melalui API.

Untuk lebih jelas, bayangkan Anda sedang duduk di meja di restoran dengan menu pilihan untuk memesan. Dapur adalah bagian dari "sistem" yang akan menyiapkan pesanan Anda. Apa yang hilang adalah tautan penting untuk mengomunikasikan pesanan Anda ke dapur dan mengirimkan makanan Anda kembali ke meja Anda. Di situlah pelayan atau API masuk. Pelayan adalah pembawa pesan - atau API - yang menerima permintaan atau pesanan Anda dan memberi tahu dapur - sistem - apa yang harus dilakukan. Kemudian pelayan memberikan respons kembali kepada Anda; dalam hal ini, itu adalah makanan.

Contoh API dalam kehidupan nyata. Anda mungkin terbiasa dengan proses pencarian penerbangan online. Sama seperti restoran, Anda memiliki berbagai opsi untuk dipilih, termasuk berbagai kota, tanggal keberangkatan dan kembali, dan banyak lagi. Biarkan kami membayangkan bahwa Anda memesan penerbangan di situs web maskapai. Anda memilih kota dan tanggal keberangkatan, kota kembali dan tanggal, kelas kabin, serta variabel lainnya. Untuk memesan penerbangan Anda, Anda berinteraksi dengan situs web maskapai untuk mengakses database mereka dan melihat apakah ada kursi yang tersedia pada tanggal tersebut dan berapa biayanya.

Namun, bagaimana jika Anda tidak menggunakan situs web maskapai penerbangan, saluran yang memiliki akses langsung ke informasi? Bagaimana jika Anda menggunakan layanan perjalanan online, seperti Kayak atau Expedia, yang mengumpulkan informasi dari sejumlah database maskapai?

Layanan perjalanan, dalam hal ini, berinteraksi dengan API maskapai. API adalah antarmuka yang, seperti pelayan Anda yang membantu, dapat diminta oleh layanan perjalanan online itu untuk mendapatkan informasi dari database maskapai untuk memesan kursi, opsi bagasi, dll. API kemudian mengambil respons maskapai terhadap permintaan Anda dan mengirimkannya dengan benar kembali ke layanan perjalanan online, yang kemudian menunjukkan kepada Anda informasi terbaru yang relevan.

Apa yang Juga Disediakan API Adalah Lapisan Keamanan. Data ponsel Anda tidak pernah sepenuhnya terpapar ke server dan juga server tidak pernah terpapar sepenuhnya ke telepon Anda. Sebaliknya, masing-masing berkomunikasi dengan paket kecil data, hanya berbagi apa yang diperlukan — seperti memesan takeout. Anda memberi tahu restoran apa yang ingin Anda makan, mereka memberi tahu Anda apa yang mereka butuhkan sebagai imbalan dan kemudian akhirnya, Anda mendapatkan makanan Anda.

API telah menjadi sangat berharga sehingga menjadi bagian besar dari banyak pendapatan bisnis. Perusahaan besar seperti Google, eBay, Salesforce.com, Amazon, dan Expedia hanyalah beberapa dari perusahaan yang menghasilkan uang dari API mereka. Yang dimaksud "ekonomi API" adalah pasar API ini.

API Modern. Selama bertahun-tahun, "API" itu sering menggambarkan segala jenis antarmuka konektivitas generik ke suatu aplikasi. Namun, baru-baru ini, API modern telah mengambil beberapa karakteristik yang membuatnya sangat berharga dan berguna: API modern mematuhi standar (biasanya HTTP dan REST), yang ramah pengembang, mudah diakses, dan dipahami secara luas

Mereka diperlakukan lebih seperti produk daripada kode. Mereka dirancang untuk konsumsi untuk pemirsa tertentu (mis., Pengembang seluler), mereka didokumentasikan dan mereka diversi sedemikian rupa sehingga pengguna dapat memiliki harapan tertentu terhadap pemeliharaan dan siklus hidupnya. Karena mereka jauh lebih terstandarisasi, mereka memiliki disiplin yang lebih kuat untuk keamanan dan tata kelola, serta dipantau dan dikelola untuk kinerja dan skala. Seperti bagian lain dari perangkat lunak yang diproduksi, API modern memiliki siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC) sendiri untuk merancang, menguji, membangun, mengelola, dan membuat versi. Juga, API modern didokumentasikan dengan baik untuk konsumsi dan versi.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang API dan cara merancang API yang hebat, unduh eBook Undesturbed REST: Panduan untuk Merancang API Sempurna [A Guide toDesigning the Perfect API.]

Mengembangkan Bisnis Dengan API

Anastasiya Rashevskaya https://mangosoft.tech manajer konten di Mangosoft menulis bagaimana keunggulan API dalam mengembangkan bisnis lebih cepat.

Application programming interface (API), terdiri dari berbagai alat dan protokol yang menghubungkan satu perangkat lunak dengan yang lain; dan saat ini ada lebih dari 20.000 API yang berjalan dan mendukung fungsi sehari-hari.

Terlepas dari apakah Anda beroperasi di pasar Wall Street atau menyediakan layanan nirlaba, dari semua jenis organisasi telah menyadari bahwa membangun pengguna antarmuka yang ramah tidak cukup. Pelanggan, pengembang, dan mitra ingin berinteraksi melalui sistem sederhana dan dapat diprogram yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Terutama, jika Anda menjalankan platform e-niaga, API akan menjadi jantung dari operasi perampingan bisnis dan membawa kesederhanaan ke situs web Anda.

Berikut lima cara pendekatan API dalam meningkatkan bisnis.

API dapat meningkatkan kemalasan

Sistem yang baik harus berjalan dengan lancar tanpa kesalahan, sementara sistem yang bagus menarik emosi. API dapat merujuk pada keserakahan pengembang karena dapat menghemat uang dan waktu. Masuk akal. Namun, sistem yang bagus menarik bagi emosi manusia (yang terkuat) - kemalasan!

API Terbaik adalah intuitif, yang berarti mereka membuat Anda malas. Dengan demikian, solusi terbaik adalah memilih perangkat lunak yang membangun ikatan kuat antara semua sistem. Misalnya, " API Google Bisnisku" memungkinkan untuk menambahkan ulasan pelanggan dari vendor pihak ketiga untuk meningkatkan reputasi Anda di web. Kelola beberapa lokasi, terbitkan foto yang diperbarui, tanggapi komentar pelanggan dan semua ini dalam satu sistem. Ini akan secara signifikan mengurangi jumlah pekerjaan manual dan menarik lebih banyak klien dari platform lain.

Tidak Perlu Menemukan Kembali Roda

Tidak bijaksana untuk mengembangkan sistem baru setiap kali Anda perlu menghubungkan satu layanan atau aplikasi ke yang lain. Ribuan API publik tersedia di pasar yang dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan terkenal di dunia, seperti IBM, Google, Amazon, Twitter, dll.

BigCommerce adalah contoh sukses API publik yang dapat dimanfaatkan toko online untuk membuat bisnis mereka lebih banyak efektif. Perangkat lunak ini memungkinkan memperbarui ribuan item dalam katalog dalam beberapa menit dan mendukung integrasi dengan program manajemen inventaris, analitik, pelaporan, dan sistem penting lainnya. Tidak peduli apakah API Anda pribadi atau publik, buat itu berguna untuk pengembang lain di dalam atau di luar perusahaan Anda.

Bangun Titik Akhir Yang Bermakna.

Titik akhir adalah kunci terakhir dalam pengembangan API, yang menjalankan makna tertentu. Saat mengembangkan API yang hebat, pastikan titik akhir mewakili konsep yang tepat. Dengan kata lain, Anda harus memastikan mereka mengomunikasikan visi Anda dan berkorelasi dengan model bisnis Anda. URL yang dipikirkan dengan matang memberikan petunjuk dan membuat navigasi lebih intuitif. Penting juga untuk mengekspresikan titik akhir melalui kata benda alih-alih kata kerja untuk menghindari kemungkinan kesalahan.

Pertanyaannya, JSON atau XML?.

XML sebaiknya dihindari dalam semua kasus karena sudah usang, terlalu rumit dan tidak didukung oleh sebagian besar sistem. Jangan buang waktu berharga Anda untuk membangun API yang tidak membawa hasil yang sukses. Jika aplikasi perusahaan Anda bisa berjalan tanpa XML, JSON adalah pilihan terbaik Anda.

Memberikan Pengalaman Multichannel.

Dengan memastikan API dapat memberikan pengalaman multichannel yang unggul bagi pelanggan memungkinkan mereka berbelanja menggunakan perangkat seluler, PC, tablet, dan alat digital lainnya. Tahukah Anda bahwa lebih dari 70% konsumen modern cenderung meneliti barang di web sebelum memindahkannya ke troli?

Selain itu, sebagian besar pembeli menggunakan sumber online untuk membandingkan harga dan memilih situs web yang dapat diandalkan yang memberikan nilai terbaik untuk uang. Lebih baik mengembangkan API yang aman untuk memastikan klien dapat dengan mudah menavigasi toko online Anda menggunakan antarmuka yang dikembangkan dengan baik dan intuitif.

Tes, Uji dan Uji.

Semua sistem perlu dinilai untuk menemukan kesalahan, mengungkap inefisiensi dan mengatasi masalah pada tahap awal. Pelanggan Anda tidak ingin mengatasi kegagalan setiap kali mereka mengirim pesanan. Menurut Google Analytics, tren layanan pengujian API telah berkembang selama beberapa tahun terakhir. Banyak alat otomatisasi muncul di pasar untuk membantu pengembang dalam pengujian.

SoapUI, Katalon, Postman, Tricentic diakui sebagai salah satu perangkat lunak pengujian terbaik. Semuanya memiliki versi berbayar dan gratis, sehingga Anda dapat mencoba semuanya dan memilih yang terbaik!

API adalah komponen penting untuk membuat perjalanan pembeli lancar dan berwawasan luas. Jika Anda telah mengeluarkan banyak uang dan upaya untuk membangun sistem yang andal dan khawatir tentang pengeluaran, tenanglah! Kami tahu cara menghasilkan uang dari proyek Anda. Banyak perusahaan e-commerce dan fintech besar, seperti Amazon atau PayPal, memonetisasi konten mereka dengan menawarkan API publik atau semi-publik sebagai produk di pasar. Menyediakan pengembang dengan sistem yang mudah digunakan, meningkatkan keuntungan Anda dan membina kerja sama dengan mitra baru. Anda tidak hanya akan meningkatkan pendapatan perusahaan tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperkuat reputasi Anda sebagai produsen produk-produk IT yang berkualitas.

Sejumlah perusahaan besar telah melangkah ke perdagangan API dan berhasil. Google Maps adalah contoh yang bagus. Daripada mengembangkan sistem navigasi baru dari awal, Anda bisa membayar menggunakan API Google Maps dan mengintegrasikannya ke situs web Anda.

Stripe, sebuah perusahaan fintech dari California, adalah perusahaan lain yang sangat bergantung pada ekonomi API. Perusahaan memungkinkan pengunjung situs web Anda untuk melakukan pembayaran tanpa meninggalkan aplikasi Anda. Stripe mendukung proses ini dengan menghubungkan toko online Anda dengan bank atau sistem pembayaran pilihan Anda. Perusahaan kecil dan menengah secara aktif menggunakan produk ini karena merupakan cara yang hemat biaya untuk mengintegrasikan gateway pembayaran ke situs web.

Baca artkel asli disini

Tips Cara Berpikir Jernih

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Mon, 10 Jun 2019 04:01:00 +0700

Charles Chu, Editor The Polymath Project ( @ http://thepolymathproject.com ), penulis essay ‘A Few Principles for Intellectual Freedom’ (.Beberapa Prinsip untuk Kebebasan Intelektual), menjadikan sesuatu yang mirip dengan karakter inspirasional Ceko-Kanada Vaclav Smil tentang cara berpikir jernih.

Berikut adalah beberapa cara berpikir jernih yang dipelajari Charles dari Smil.

Baca luas, dengan rasa ingin tahu maksimum

Seperti yang ditunjukkan Philip Tetlock dalam bukunya Superforecasting, para pemikir paling jernih adalah mereka yang memahami dari berbagai disiplin ilmu. Saya menyebut orang-orang ini ‘capung’ (seperti capung, yang memiliki banyak mata), yang melihat dunia dalam banyak hal dan juga mereka dapat melakukan banyak hal (seperti rubah).

“Saya sudah membaca sekitar 80 buku setahun selama 50 tahun terakhir. Saya berasal dari pemuliaan budaya. Saya tidak punya ponsel. Ketika Anda menghabiskan seluruh waktu untuk memeriksa pesan ponsel Anda, atau memperbarui Facebook Anda (tentu saja saya tidak memiliki halaman Facebook) maka Anda tidak punya waktu untuk membaca. "[Smil]

Kebiasaan belajar itu, tampaknya, dimulai ketika Smil masih seorang siswa. “Mereka mengajari saya alam, dari geologi hingga awan,” kata Smil. Setelah lulus ia menolak bergabung dengan partai Komunis, merusak prospek pekerjaannya, meskipun ia mendapatkan pekerjaan di kantor perencanaan regional. ”( Smil ,Wikipedia)

Dahulukan realitas dan teori

Meskipun saya tidak tahu detailnya, saya merasa menarik bahwa Smil menolak untuk bergabung dengan partai Komunis sebagai mahasiswa. Satu masalah dengan Marxisme adalah bahwa ia menempatkan terlalu banyak kepercayaan pada modelnya tentang bagaimana sejarah bekerja. Marx berpikir bahwa sejarah bergerak dalam fase yang dapat diprediksi, bertemu di firdaus di masa depan di mana manusia hidup sederajat. Model-model yang membingungkan dengan kenyataan adalah dosa besar pemikiran yang jernih. Jika Anda terlalu percaya pada model dunia Anda, Anda dapat mulai mengabaikan bukti bahwa model Anda salah.

Smil bukan penggemar model. Ketika, pada tahun 1870-an, buku berpengaruh ‘Limits to Growth’ menggunakan model komputer untuk memprediksi malapetaka yang akan datang, Smil skeptis.

Smil tertarik dan belajar sendiri pemrograman untuk membuat kembali model untuk dirinya sendiri. "Aku melihat itu omong kosong," kenangnya; modelnya terlalu sederhana dan mudah miring oleh asumsi awal. Dia membangun model yang serupa tentang bagaimana emisi karbon dioksida mempengaruhi iklim dan ternyata menginginkannya. Dia memahami fisika efek rumah kaca dan potensi penumpukan karbon dioksida untuk menghangatkan Bumi, tetapi model-modelnya tampaknya terlalu bergantung pada asumsi tentang hal-hal seperti awan. Sejak saat itu, dia memiliki model yang merendahkan segala jenis. "Saya terlalu menghormati kenyataan," katanya.

Jika Anda melihat sejarah, menjadi jelas betapa mudahnya bagi manusia untuk membodohi diri mereka sendiri dengan ramalan yang salah dan teori yang digerakkan oleh mitos. Dalam menghadapi itu, satu-satunya sikap yang tepat adalah kerendahan hati intelektual. [Dari sebuah artikel di majalah Science]

Smil memiliki kerendahan hati. Dia menolak untuk membuat ramalan jangka panjang (karena dia tahu ramalan itu tidak berguna) dan sebaliknya hanya berfokus pada mengatakan apa yang layak dikatakan:

"Saya tidak pernah mendorong sesuatu dengan keras karena saya tidak percaya bahwa ada orang yang memiliki semua solusi ... Saya mencoba untuk menerangi kompleksitas, meningkatkan kekhawatiran, dan menyarankan beberapa alat yang diinginkan dan hasil yang masuk akal."

Ini adalah kebalikan dari apa yang dilakukan banyak pakar dan komentator politik. Orang akan selalu membutuhkan kepastian di mana tidak ada kepastian. Dalam hal ini, para pakar dan peramal jangka panjang adalah para imam dan penyembuh iman di zaman kita. Namun, mereka yang tertarik pada kebenaran harus belajar hidup dengan ketidakpastian.

Jauhkan uang dan status dari itu

Hal lain yang menarik tentang Smil adalah dia punya prinsip. Secara khusus, Anda dapat memberi tahu dia bahwa dia lebih menghargai kejujuran intelektual daripada dia menghargai ketenaran atau kekayaan materi. Smil hidup sangat sederhana, membenci wawancara, dan tidak memiliki smartphone. Dan, terlepas dari persahabatannya dengan Gates, Smil belum melakukan apa pun untuk, seperti yang akan dikatakan pemasar, untuk "meningkatkan hubungan":

"... Gates telah membuka pintu untuk Smil: Bank Swiss tidak meminta nasihatnya sebelumnya. Tapi mereka menjaga hubungan tetap murni. "Aku tidak akan pernah meminta bantuannya - tidak pernah," kata Smil. 'Sesimpel itu.'"

Di bidang ekonomi, ada sesuatu yang disebut hukum Campbell. Ide dasarnya adalah bahwa, ketika Anda memberi hadiah kepada orang-orang untuk ukuran tertentu - klik, dolar, suka, dll - orang akan menemukan cara untuk "permainan" sistem.

Contoh klasik ini terjadi di India. Pemerintah menawarkan hadiah kepada orang-orang yang menangkap dan membunuh ular. Hasil yang tidak terduga: Orang-orang mulai membiakkan lebih banyak ular untuk mendapatkan hadiah. Jika penerimaan di perguruan tinggi memerlukan esai, orang tua yang kaya akan membayar penulis esai untuk menulis esai itu. Jika jurnalisme didorong oleh klik, jurnalis akan menulis clickbait yang sensasional. Tentu saja, ilmuwan dan akademisi sama sekali tidak dikecualikan.

Ini adalah bahaya dibayar untuk ide-ide Anda: Sangat mudah untuk menjual atau menyensor diri sendiri karena Anda takut (a) keuangan atau (b) status pushback. Obatnya adalah untuk menjaga ketenaran dan kesuksesan finansial dalam hal yang rendah. Bahkan, mungkin sebenarnya membantu meremehkan orang-orang yang tertarik untuk menjadi kaya dan maju.

Saya tidak tahu apakah Smil melakukan ini dengan sengaja, tetapi privasi dan gaya hidup hematnya bagi saya tampak seperti pertanda bahwa ia sedang berusaha melindungi kemampuannya untuk berpikir jernih.

Akhir-akhir ini, saya mencoba mengubah hidup saya dengan cara yang sama. Sampai baru-baru ini, saya menerima kontribusi bulanan sebesar $ 100 pada halaman Patreon saya dengan imbalan panggilan telepon bulanan. Uang itu bagus, tetapi saya mulai merasa tertekan untuk melayani para donor ini. Sulit untuk tidak setuju dengan mereka atau menulis hal-hal yang mungkin tidak mereka sukai.

Kelola identitas Anda

Paul Graham dari Y Combinator memiliki esai yang sangat baik berjudul Keep Your Identity Small. Gagasan kuncinya adalah bahwa semakin banyak masalah tertentu dibungkus dalam identitas Anda, semakin sulit bagi Anda untuk berpikir jernih tentang hal itu. Itu semakin buruk. Ketika orang-orang terpapar pada bukti yang bertentangan dengan identitas atau afiliasi suku mereka, mereka sebenarnya akan berlipat ganda dan menjadi lebih percaya diri dalam apa pun yang mereka yakini. Inilah sebabnya mengapa penting, ketika mencoba berpikir jernih, untuk menghindari identifikasi dengan suku tertentu.

Ikuti saran diet. Saya merasa lucu bagaimana kamp diet paleo, primal, keto, vegan, dan vegetarian selalu berdalih tentang hal-hal kecil ketika mereka memiliki begitu banyak kesamaan (hindari makanan olahan, makan sayur, dll.).

Smil memiliki buku berjudul ‘Should We Eat Meat?’. Didalamnya, ia menolak untuk mengidentifikasi dengan suku apa pun dan sebagai gantinya mengatakan bahwa (a) tidak apa-apa untuk makan daging tetapi (b) kita tidak boleh makan terlalu banyak.

Smil dalam sebuah wawancara:

“Pemakan daging tidak menyukai saya karena saya menyerukan agar tidak berlebihan, dan vegetarian tidak menyukai saya karena saya mengatakan tidak ada yang salah dengan makan daging. Itu adalah bagian dari warisan evolusi kita! Daging telah membantu menjadikan kita apa adanya. Daging membantu membuat otak besar kita. Masalahnya adalah dengan makan 200 pon daging per kapita per tahun. Makan hamburger setiap hari. Dan steak. Anda tahu, Anda mengambil dada ayam, memotongnya menjadi kubus-kubus kecil, dan membuat sup Cina - tiga orang bisa makan satu dada ayam. Ketika Anda memotong daging menjadi potongan-potongan kecil, seperti yang terjadi di India, Cina, dan Malaysia, semua yang Anda butuhkan adalah sekitar 40 pound setahun."

Manusia adalah makhluk kesukuan, dan saya pikir kita tidak bisa sepenuhnya lepas dari kebutuhan untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok. Namun, jika Anda harus memilih grup, saya pikir hal terbaik yang harus dilakukan adalah apa yang disarankan Annie Duke dalam bukunya, ‘Thinking in Bets’ : Identifikasi dengan kelompok yang menghargai kebenaran.

Skin in game (Bungkus Permainan)

Saya tidak yakin bagaimana kaitannya ini dengan "pemikiran jernih", tetapi hal lain menginspirasi yang saya temukan tentang Smil adalah bagaimana ia hidup sesuai dengan saran yang ia berikan.

Contoh:

Smil tinggal di rumah sederhana, yang ia bangun memiliki isolasi 50% lebih banyak daripada rata-rata rumah Anda. Tungku menggunakan gas alam, dan efisien 97%. Dia makan daging, tetapi hanya rata-rata seminggu sekali, biasanya gaya Asia dalam masakan tumisan. Ia mengendarai mobil sipil Honda, yang ia sebut "mobil paling andal, paling efisien, dan paling dirancang secara ajaib."

Saya kira itu seperti pepatah lama tentang bagaimana koki harus makan masakan mereka sendiri dan arsitek harus tinggal di rumah yang mereka bangun. Jika Anda akan memberikan saran, maka Anda lebih baik memastikan Anda hidup seperti itu.

Smil adalah dragonflox. Pada usia 74, ia terus membaca 80+ buku dalam setahun (sambil masih menemukan waktu untuk menulis hingga 3 buku dalam satu tahun). Smil menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Charles di Praha, di mana dia mengambil 35 kelas seminggu, 10 bulan setahun, selama 5 tahun.

Pemikiran Charles atas Smil ini mungkin salah atau mungkin tidak seperti itu, namun ini layak disimak. Smil adalah seorang akademisi yang sedikit dikenal sampai ia menjadi sadar publik berkat Bill Gates. Gates telah membaca semua buku Smil (diantaranya ada lebih dari 30) dan lebih jauh mengatakan, "Saya belajar lebih banyak dengan membaca Vaclav Smil daripada siapa pun." Banyak buku Smil fokus pada tema lingkungan seperti pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan transisi energi. Bidang-bidang ini penuh dengan bias politik dan penalaran emosional, tetapi Smil berhasil mengatakan hal-hal yang penting dan menarik dengan cara yang tidak menipu atau dogmatis.

Semoga bermanfaat.

Baca artikel asli disini. [medium.com]. Awalnya diterbitkan di thepolymathproject.com pada 2 September 2018.

Fintech, Pemain Asing Dalam Sistem Finansial

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Sun, 9 Jun 2019 14:36:00 +0700

Operasi Abu-abu

Kehadiran lembaga pinjaman berbasis online lewat teknologi finansial (tekfin) saat ini semakin menambah urgensi pentingnya perlindungan terhadap data pribadi. Kehadiran tekfin yang seharusnya bisa menjadi alternatif masyarakat dalam mengakses kebutuhan finansial justru tercemar karena adanya kasus-kasus yang mengatasnamakan/ mengakui perusahaannya sebagai perusaahaan tekfin, padahal basis usaha mereka sangat erat kaitannya dengan praktik pinjaman yang menarik bunga tinggi. Kebanyakan pinjaman berbasis online ini bergerak di jasa peer-to-peer lending (P2P Lending), beroperasi secara ilegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Idealnya, kelahiran fintech bisa mendisrupsi peran agen. Skema penyaluran pinjaman bisa langsung antara kreditur (P2P lending) dengan debitur, tidak melibatkan offline channel. Namun, pada segmen pasar seperti UMKM masih belum sepenuhnya bisa beradaptasi dengan skema seperti itu. Selain agen, disebutkan bahwa hampir semua fintech memiliki perantara seperti lending partner, contohnya koperasi. Melalui skema inilah online lender atau investor mendistribusikan dana melalui rekanannya, seperti agen, baik berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida menyebutkan peran agen dalam menggarap UMKM masih penting. UMKM masih belum mengenal teknologi dengan baik, oleh karena itu pencarian informasi belum menggunakan situs atau media sosial. Nah, pada gap inilah bisa diisi oleh peran agen. Perusahaan financial technology (fintech) tetap membutuhkan agen atau offline channel dalam menggarap pasar usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk saat ini. Bisa jadi ini pula yang membuat banyak perusahaan fintech, seperti peer to peer (P2P) lending lebih memilih pasar pinjaman darurat yang cenderung pinjaman konsumer, bukan pinjaman produktif.

Bagaimanapun juga, UMKM adalah pasar yang gemuk untuk lembaga jasa keuangan. Pasar ini sangat layak digarap. Nurhaida memaparkan, sebanyak 70% UMKM masih belum memiliki akses pembiayaan di Indonesia. Hanya 30% dari jumlah UMKM di Indonesia yang sudah bisa akses keuangan, baik melalui bank dan nonbank. Pembiayaan menjadi salah satu faktor penting bagi UMKM karena bagian dari darah pengembangan bisnis atau naik kelas ke level yang lebih tinggi.

Bank atau nonbank tidak bisa membiayai karena beberapa hal. Letak UMKM yang di pelosok Tanah Air tidak memungkinkan dijangkau oleh bank dan nonbank. Bila pun akan digarap akan memakan biaya yang sangat besar. Problem UMKM yang tidak memiliki administrasi pendirian usaha, laporan keuangan, dan lain-lain menjadi faktor pengganjal untuk melenggangkantongi pinjaman. Dan satu lagi, faktor agunan menjadi paling banyak dihadapi oleh UMKM. Banyak UMKM yang tidak memiliki agunan sebagaimana yang lazim diprasyaratkan bank dalam pengajuan pinjaman.

Bank versus Fintech

Belakangan ini memang kehadiran fintech dianggap sebagai disruptor bagi pelaku institusi keuangan yang ada. Di sisi lain, kehadiran fintech yang masih memiliki keterbatasan akses langsung pada instrumen pasar modal, membuka peluang bagi institusi keuangan untuk berkolaborasi dan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak.

"Sudah waktunya bagi institusi keuangan, khususnya broker untuk membuka diri dengan bermitra dan berinovasi bersama fintech. Tidak dapat dihindari, kolaborasi adalah kata kunci bagi fintech dan institusi keuangan. Hadirnya open API menjadi jembatan bagi perusahaan fintech untuk memberikan layanan investasi terintegrasi. Kini nasabah dapat menikmati investment journey yang cukup dari aplikasi yang disediakan perusahaan fintech. Melalui hal tersebut, perusahaan fintech tidak harus memikirkan investasi khusus dalam membangun ekosistem pasar modal yang menjadikan aplikasinya sebagai one stop solution bagi nasabahnya. Nasabah pun tidak perlu repot lagi mencari aplikasi broker untuk memenuhi kebutuhan investasinya," ungkap Idah Tjung dalam acara Fintech and Financial Institutions: Collaboration through Open API yang digagas Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Aspek Penting Bagi Para Pelaku Fintech

Dalam paparan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibawakan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida belum lama ini, terpapar analisis mengenai aspek perlindungan konsumen pada layanan financial technology (fintech). Aspek-aspek ini harus menjadi pertimbangan dasar saat akan menggunakan jasa atau produk fintech. Baik peer to peer (P2P) lending ataupun fintech lainnya. Bila tidak ada aspek-aspek tersebut pada fintech, masyarakat lebih baik menjaga jarak alias menjauh saja dari perusahaan fintech tersebut. Ada empat aspek yang harus menjadi perhatian para pelaku fintech di Indonesia. Ini pun harus dipahami dan dijadikan pertimbangan oleh masyarakat saat ingin menggunakan fintech.

Pertama, kelengkapan informasi dan transparansi produk atau layanan. Kelengkapan tersebut antara lain meliputi penyediaan informasi secara lengkap terkait produk yang ditawarkan. Termasuk saat ada pembaruan pada produk, harus diinformasikan secara gamblang kepada masyarakat. Penting juga menjadi perhatian bagi perusahaan fintech menyediakan kanal informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Aspek informasi yang harus disampaikan, antara lain biaya, kewajiban konsumen, syarat dan ketentuan, serta penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Tak terkecuali saat berkomunikasi melalui iklan atau pemasaran produk atau jasa dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Kedua, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam masalah pengaduan dan sengketa, sudah semestinya fintech menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan. Perusahaan fintech harusnya menyediakan unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan pengaduan konsumen.

Ketiga. Tak kalah penting menyediakan informasi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Masyarakat perlu berpikir seribu kali apabila perusahaan fintech tidak memiliki hal-hal tersebut. Selain kedua aspek tersebut, aspek ketiga yang harus menjadi pertimbangan masyarakat adalah keandalan sistem layanan. Dalam aspek ini, perusahaan fintech harus memiliki sistem keamanan dan aplikasi yang aman dan tersertifikasi.

Keempat. Tak hanya berhenti sampai di situ, penyedia jasa keuangan berbasis teknologi harus selalu melakukan pemeriksaan dan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan. Memang aspek ini tidak mudah "diraba" oleh konsumen. Namun, hal ini bisa ditanyakan ke perusahaan fintech, dan yang paling mudah dirasakan adalah perubahan atau penambahan fitur-fitur yang disediakan. Ini juga jadi isu yang sangat penting dan belakangan menjadi sorotan, yakni data pribadi konsumen. Oleh karena itu, aspek perlindungan terhadap data pribadi (cyber security) harus bisa digaransi oleh perusahaan fintech. Konsumen memiliki hak untuk meminta penjelasan soal penggunaan informasi dan data yang diberikan. Di sisi penyedia fintech, mereka wajib melakukan enkripsi data yang berkaitan dengan konsumen. Data pribadi nasabah bisa dijamin keamanannya, termasuk manajemen akses data yang bisa memitigasi kebocoran data.

Fintech Berpotensi Mengganggu System Keuangan

Seperti dikutip dari laman Reuters, menurut Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde, kemunculan raksasa teknologi menggunakan big data dan artificial intelligence akan menyebabkan disrupsi signifikan bagi sistem finansial dunia. Lagarde punya pandangan yang pro status quo. Alih-alih melihat financial technology (fintech) sebagai alat pemerataan, sebagaimana banyak dilihat oleh para ahli IT, Lagarde justru takut fintech akan mengganggu stabilitas sistem finansial, yang dikuasai oleh para pemain besar Barat.

"Disrupsi yang signifikan bagi lanskap finansial akan datang dari perusahaan big tech raksasa," kata Lagarde.

Perusahaan-perusahaan ini, menurut Lagarde, yang akan menggunakan big data konsumen untuk menawarkan produk-produk keuangan sesuai kebutuhan. Bukan hanya big data, perusahaan-perusahaan ini juga akan menggunakan artificial intelligence. Hal ini dikatakan Lagarde pada acara simposium pada teknologi finansial yang diadakan di sela-sela acara pertemuan menkeu G20 di Fukuoka, Jepang.

Menurut Lagarde, titik pentingnya adalah walaupun di satu sisi inovasi ini akan memodernisasi pasar finansial, tapi hal ini juga bisa membuat pasar keuangan menjadi tidak stabil.

"Karena pasar keuangan akan menjadi di bawah pengendalian sedikit raksasa teknologi. Contoh China. Sekitar lima tahun China pertumbuhan teknologi finansial luar biasa, jutaan bisa masuk ke produk finansial dan tercipta lapangan kerja baru. Tapi hal ini menyebabkan hanya dua perusahaan yang mengontrol 90% dari mobile payment," tegasnya.

Karena itu Lagarde mengajak para regulator di negara G20 untuk sama-sama memperhatikan hal ini, dan memberikan regulasi secara tepat. Agar, di satu sisi tidak menganggu stabilitas sistem finansial. Di sisi lain, tetap membiarkan inovasi berkembang.

Konsumen Indonesia Belum Terlindungi Hukum

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menyebut pemerintah perlu mendorong dan mengefektifkan perlindungan atas data pribadi. Di saat yang bersamaan, pemerintah juga terus menggalakan transaksi keuangan digital dan mendorong terwujudnya cashless society di mana peredaran uang secara fisik dibatasi. Namun minimnya penegakan hukum atas kasus penyalahgunaan data pribadi juga menjadi hambatan. RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera difinalisasikan. Urgensi perlindungan data pribadi di era globalisasi seperti sekarang ini merupakan hal yang sangat penting mengingat informasi dapat dengan mudah diakses, disimpan dan disebarkan oleh siapapun.

“Namun pengesahan RUU ini juga tidak akan efektif kalau tidak diikuti oleh adanya penegakan hukum yang konkret untuk menimbulkan efek jera dan juga menjaga ekosistem bisnis supaya kondusif. Pengesahan RUU ini juga idealnya harus melihat semua aspek yang berkaitan dengan proteksi data pribadi masyarakat,” terang Galuh.

Galuh mengungkapkan, praktek pinjaman-pinjaman berbasis online tersebut sangat rawan terhadap praktik jual beli data pribadi. Selain karena mudahnya peminjam memberikan data pribadinya supaya mendapatkan pinjaman, masyarakat juga belum mendapatkan edukasi yang memadai mengenai pentingnya perlindungan atas data pribadi.

“Kondisi ini diperparah dengan munculnya cara-cara penagihan hutang yang memungkinkan perusahaan mengakses data pribadi si peminjam untuk menagih hutang lewat kerabat, teman, maupun kolega yang terdapat dalam kontak-kontak tersebut. Buntutnya, hal ini dapat berakhir pada ancaman dan kekerasan kepada si peminjam,” jelasnya.

Walaupun OJK sudah melarang penyelenggara pinjaman untuk mengakses kontak dan informasi pribadi peminjam, namun peraturan tersebut terbatas hanya untuk mengatur para perusahaan yang sudah terdaftar secara legal. Faktanya, kebanyakan penyalahgunaan data justru dilakukan oleh perusahan-perusahaan yang tidak terdaftar sehingga OJK tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti. Kurangnya penegakan hukum yang jelas salah satunya di kebocoran data pinjaman berbasis online ilegal inilah yang dapat dipertimbangkan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Solusi terhadap permasalahan perlindungan data pinjaman online baik legal maupun ilegal dapat dijabarkan dengan ketentuan yang jelas. Di satu sisi, edukasi terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi juga penting untuk dilakukan.

Bank Indonesia (BI) akan mendorong digital open banking melalui standardisasi teknologi API (Application Programming Interface) terbuka (open API). Langkah itu jadi bagian perwujudan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) hingga 2025. Saat ini, teknologi API sudah banyak digunakan oleh pemain di sektor keuangan, baik itu perbankan maupun teknologi finansial (teknologi finansial). Namun, belum ada standardisasi terkait hal tersebut.

"Setelah ini kami akan inisiasi standardisasi open API sehingga kolaborasi akan terjadi dengan cepat. Sebenarnya kolaborasi itu sudah terjadi antara perbankan dan fintech. Contohnya pengisian ulang uang digital bisa dilakukan lewat layanan perbankan. Open API semacam colokan listrik, tapi harus distandardisasi," ujar Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Erwin Haryono di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Jika standardisasi itu telah dilakukan, maka akan tercipta inovasi model bisnis yang beragam di sektor keuangan digital. Hal serupa telah diterapkan di negara tetangga, Singapura.

"Di Singapura ada banyak inovasi model bisnis (berkat standardisasi), itu inovasi sektor finansial yang kami inginkan. Kami sangan encourage untuk terciptanya kolaborasi itu," papar Erwin kepada pers.

BI mengatakan, pihaknya akan berdiskusi lebih dulu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri. Setelahnya, alurnya akan ditentukan bersama. Belum diketahui waktu pasti dari wacana standardisasi open API tersebut, sebab langkah untuk mewujudkan visi dalam cetak biru (blue-print) BI akan dilakukan secara bertahap sampai 2025.

Meningkatnya teknologi memang telah membawa kita pada kemajuan hidup, tetapi sebagai konsumen tetaplah bijak dalam bertransaksi.

Semoga bermanfaat

Simber : www.wartaekonomi.co.id

Dampak Perlambatan Ekonomi Dunia Sudah Terasa Di Indonesia

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Sun, 9 Jun 2019 10:38:00 +0700

Neraca perdagangan Indonesia pada April 2019 mengalami defisit US$2,5 miliar. Defisit neraca perdagangan tersebut bersumber dari defisit neraca perdagangan nonmigas dan neraca perdagangan migas. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif Januari-April 2019 mengalami defisit sebesar US$2,56 miliar.

Sebagai informasi, defisit neraca perdagangan nonmigas pada April 2019 tercatat sebesar US$1,01 miliar, setelah pada Maret 2019 mencatat surplus US$1,05 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan ekspor nonmigas dari US$12,98 miliar pada Maret 2019 menjadi US$11,86 miliar. Penurunan ekspor nonmigas terutama terjadi pada komponen perhiasan/permata, lemak dan minyak hewani/ nabati, serta bahan bakar mineral. Sementara itu, impor nonmigas tercatat sebesar US$12,86 miliar, meningkat US$0,93 miliar secara bulanan dibandingkan dengan impor pada bulan sebelumnya.

Bank Indonesia memandang perkembangan defisit neraca perdagangan April 2019 banyak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Selain itu, dipicu pula oleh harga komoditas ekspor Indonesia yang menurun, dan pada gilirannya menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Dalam keterangan tertulis, Bank Indonesia menyampaikan impor tetap diperlukan guna memenuhi permintaan domestik.

"Ke depan, Bank Indonesia dan pemerintah akan terus berkoordinasi mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, sehingga tetap dapat memperkuat stabilitas eksternal, termasuk prospek kinerja neraca perdagangan," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko dalam keterangan tertulis.

Peningkatan impor nonmigas terutama terjadi pada komponen mesin dan peralatan listrik, kapal laut dan bangunan terapung, dan pupuk. Defisit neraca perdagangan migas pada April 2019 tercatat sebesar US$1,49 miliar, meningkat dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya sebesar US$0,38 miliar.

Defisit tersebut dipengaruhi oleh peningkatan impor migas dari US$1,52 miliar pada Maret 2019 menjadi US$2,24 miliar pada April 2019. Peningkatan terjadi pada seluruh komponen, yakni hasil minyak, minyak mentah, dan gas, seiring dengan peningkatan baik harga impor maupun volume impor minyak dan gas.

Sementara itu, ekspor migas tercatat menurun dari US$1,14 miliar pada Maret 2019 menjadi US$0,74 miliar pada April 2019. Penurunan ekspor migas terutama terjadi pada komponen hasil minyak dan gas, sejalan dengan menurunnya volume ekspor kedua komponen tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dampak perlambatan ekonomi dunia sudah terasa di Indonesia. Hal ini tercermin dari penerimaan negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersendat pada April 2019.

Data Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan negara hanya tumbuh 0,5 persen menjadi Rp530,7 triliun pada bulan lalu. Realisasi penerimaan itu baru mengisi sekitar 24,5 persen dari target APBN sebesar Rp2.165 triliun. Padahal, kantong negara berhasil tumbuh 13,3 persen menjadi Rp528,1 triliun pada April 2018.

Dari realisasi penerimaan negara itu, kontribusi penerimaan perpajakan yang tahun lalu tumbuh cemerlang mencapai 25,8 persen menjadi Rp 416,7 triliun justru lesu pada tahun ini. Tercatat hasil pungutan pajak negara hanya meningkat 4,7 persen menjadi Rp436,4 triliun pada April 2019.

"Kami melihat tanda-tanda penurunan ekonomi dari perpajakan yang lemah dari sisi pertumbuhan," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (16/5).

sumber : www.cnnindonesia.com

Cara G20 Mengejar Pajak Perusahaan Internet Raksasa Dunia

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Sun, 9 Jun 2019 10:19:00 +0700

G20 (atau Kelompok Dua Puluh) adalah forum internasional untuk pemerintah dan gubernur bank sentral dari 19 negara dan Uni Eropa. Didirikan pada tahun 1999 dengan tujuan untuk membahas kebijakan yang berkaitan dengan promosi stabilitas keuangan internasional, telah memperluas agendanya sejak 2008 dan kepala pemerintahan atau kepala negara, serta menteri keuangan dan menteri luar negeri, telah secara berkala memberikan di puncak sejak itu. Ia berupaya mengatasi masalah yang melampaui tanggung jawab organisasi manapun.

G20 sejatinya sudah menugaskan Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] untuk melihat kembali kepatuhan pajak dari perusahaan internet yang mengambil untung besar di negara-negara dengan hukum pajak yang cukup longgar, seperti di Irlandia. Sebab, perusahaan tersebut diduga tidak membayar pajak sama sekali, meski mendapatkan keuntungan yang besar.

Kepala OECD Angel Gurria mengatakan hasil penugasan dari G20 sejatinya sudah menghasilkan peta jalan terkait solusi pengejaran pajak perusahaan internet dalam jangka panjang mulai 2020. Peta jalan itu telah disepakati oleh 129 negara. Namun, proses pengenaan pajak belum juga diimplementasikan.

Sebelumnya, para menteri keuangan yang menjadi perwakilan masing-masing negara memang telah membicarakan topik pengenaan pajak bagi Google, Facebook, dan perusahaan internet lainnya di dunia.

Pelbagai negara anggota forum G20 kembali membahas cara untuk memajaki perusahaan internet raksasa, seperti Google dan Facebook. Topik tersebut dibahas di pertemuan rutin yang bertajuk G20 Ministerial Symposium on International Taxation digelar di Fukuoka, Jepang pada Sabtu (8/6/2019) waktu setempat. Dari pertemuan itu, mayoritas menteri keuangan yang mewakili negaranya masing-masing turut mempertimbangkan untuk mengejar pajak perusahaan internet dari tiap perusahaan yang tersebar di seluruh dunia.

Dalam pertemuan tersebut, turut menjadi panelis, yaitu Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso, dan Menteri Keuangan China Liu Kun. Kemudian juga hadir, Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Inggris Phillip Hammond, dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin.

Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire meminta para negara anggota G20 segera menindaklanjuti peta jalan tersebut dengan lebih serius.

"Kita harus bergegas. Jadwal yang tepat adalah menemukan hasil kompromi pada akhir tahun ini," ungkapnya dalam diskusi dengan para pejabat G20.

Pandangan Le Maire juga diamini oleh Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond. Ia ingin pungutan pajak terhadap perusahaan internet segera dilakukan sebagai bentuk keadilan bagi perusahaan-perusahaan di sektor lain yang sudah menaati ketentuan perpajakan. Artinya, pengenaan pajak tidak hanya menyasar pada bisnis di kantor pusat perusahaan internet saja.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin berpandangan keinginan Perancis dan Inggris untuk segera memungut pajak Google dan Facebook sejatinya masih terhambat dari kesiapan konsensus yang bisa merumuskan hukum untuk jenis pajak tersebut. Sebab, para pejabat harus pula memikirkan dampak pengenaan pajak bagi perusahaan internet terhadap perusahaan di sektor lain. Meski begitu, ia mengaku cukup menghargai isu yang digawangi oleh kedua negara.

"Kami tidak mencari cara untuk menulis ulang seluruh kode pajak, tetapi kami perlu melihat keseimbangan antara apa yang mungkin menjadi masalah dalam digital dan bagaimana lingkungan baru ini akan mempengaruhi perusahaan non digital," ungkapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Instagram pribadinya, @smindrawati usai menghadiri pertemuan negara-negara anggota forum G20, mengungkap cara untuk menagih pungutan pajak dari perusahaan internet raksasa, seperti Google, Facebook, dan lainnya. Caranya, dengan mematangkan definisi perusahaan internet sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) hingga formula dan dasar perhitungan pungutan pajak.

Cara utama untuk mengenakan kewajiban pajak bagi perusahaan internet adalah dengan meredefinisikan status Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi perusahaan tersebut. Sebab, status itu membuat pemerintah bisa mengenakan pajak atas operasional bisnis perusahaan di negara lain. Sekalipun, kantor pusatnya tidak di negara tersebut. Misalnya, Google berkantor pusat di Amerika Serikat, namun melakukan operasional bisnis di Indonesia, maka otoritas pajak di Tanah Air bisa memajaki Google karena sudah berstatus BUT.

"Salah satu aspek perpajakan adalah tidak hanya berdasarkan kehadiran secara fisik dari para pengusaha yang melakukan kegiatan di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini prioritas tertinggi adalah melakukan redefinisi dari BUT," tulis Sri Mulyani.

Cara lain, adalah dengan membentuk formulasi kebijakan bersama yang disepakati oleh antar negara-negara G20. Formulasi kebijakan itu berisi soal perhitungan kualitatif mengenai persentase pasti dari tarif pajak bagi perusahaan internet.

Kemudian, katanya, perlu juga untuk mendefinisikan ketentuan hukum terkait kebijakan pengenaan pajak rendah atau bahkan tanpa pajak sama sekali. Sebab, kebijakan ini diterapkan oleh negara tertentu dan menjadi penghambat langkah untuk pengenaan pajak bagi perusaahan internet secara serempak.

"Tantangan lain adalah bagaimana mendefinisikan low or no tax jurisdictions dan juga bagaimana mengalokasikan hak pemajakan, terutama formula dan dasar perhitungannya," terangnya.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kemajuan dalam hal pengenaan pajak bagi perusahaan internet. Pasalnya, pengguna internet di seluruh dunia terus meningkat dari waktu ke waktu. Begitu pula di Indonesia.

Akan sukses kah? Kita simak fakta selanjutnya

Sumber : www.cnnindonesia.com

Perang Tarif AS Rusak Perdagangan Global

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Sun, 9 Jun 2019 09:37:00 +0700

Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan bahwa peningkatan tarif impor yang dilakukan Amerika Serikat (AS) kepada China dan negara lainnya dapat merusak sistem perdagangan global. Perang dagang yang dikibarkan AS itu juga tak akan efektif mengatasi defisit perdagangan bilateral yang dialami AS dan justru bisa merusak ekonomi global dan negara itu.

Dikutip dari Antara, Jumat (7/6/2019), Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dalam keterangan resmi, mengatakan "Daripada memperluas hambatan tarif dan non-tarif, AS dan mitra dagangnya harus bekerja secara konstruktif untuk mengatasi distorsi dalam sistem perdagangan,".

Sebelumnya, IMF memperkirakan perang dagang yang berlarut-larut antara AS dan China dapat memangkas ekonomi global sebesar 0,5 persen pada tahun depan. Kendati demikan, IMF tak melihat potensi penurunan ekonomi (resesi) global akibat perang dagang. Lagarde menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan dagang antara AS dan China melalui perjanjian komprehensif yang memperkuat sistem perdagangan internasional. AS, menurut dia, justru akan mendapatkan keuntungan jika bekerja sama dengan mitra internasional untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral berdasarkan aturan.

IMF, memproyeksi ekonomi global tahun depan akan berada di kisaran 3,6 persen. Namun, prospek ini rentan akibat perang dagang perdagangan, ketidakpastian keluarnya Inggris dari Uni Eropa, serta pemulihan yang tidak pasti di beberapa negara yang mengalami tekanan ekonomi seperti Argentina dan Turki.

"Agar ekonomi global berfungsi dengan baik, ia harus dapat mengandalkan sistem perdagangan internasional berbasis aturan yang lebih terbuka, lebih stabil, dan lebih transparan. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, tidak ada yang memenangkan perang dagang," tegas Lagarde.

Rabu (5/6/2019), dalam persiapan pertemuan para Menteri Keuangan G20 dan gubernur Bank Sentral yang akan berlangsung di Jepang akhir pekan ini, IMF memperingatkan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China bisa memperlambat ekonomi global hingga 0,5 persen pada 2020. IMF mengatakan saat ini, tarif tinggi yang diterapkan AS terhadap China, dan tindakan balasan Cina telah memangkas pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen pada 2020.

Menurut Lagarde, penerapan pajak tinggi oleh kedua negara bisa menyebabkan kerugian produk domestik bruto kedua negara hingga US$455 miliar. Angka kerugian yang setara dengan nilai ekonomi negara anggota G20, Afrika Selatan.

Dalam posting blog IMF, Lagarde menjelaskan, "Bagaimana (caranya)? Dengan menghilangkan hambatan perdagangan yang baru-baru ini diterapkan dan dengan menghindari hambatan lebih lanjut dalam bentuk apa pun."

AS baru-baru ini menaikkan tarif 25 persen untuk produk impor China senilai US$200 miliar. Lebih dari setengah dampak itu akibat dari efek negatif pada kepercayaan bisnis dan sentimen pasar keuangan. Ketegangan perdagangan kedua negara telah membuat IMF memotong pertumbuhan 2019 sebesar 0,4 poin pada April lalu. Sehingga, pertumbuhan global pada 2019 ada di angka 3,3 persen.

"Faktanya adalah bahwa langkah-langkah perlindungan ini tidak hanya merusak pertumbuhan dan pekerjaan. Tetapi juga membuat barang-barang konsumen menjadi kurang terjangkau - dan secara tidak proporsional merugikan rumah tangga berpenghasilan rendah," kata Lagarde.

Namun, Rabu (5/6), IMF mengatakan ada harapan terjadi kenaikan pertumbuhan yang moderat pada paruh kedua tahun ini. Pertumbuhan ini karena kebijakan moneter yang lebih akomodatif dan langkah-langkah stimulus ekonomi di China.

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan, jika pertumbuhan mulai kehilangan momentum, para pembuat kebijakan harus bertindak secara terkoordinasi termasuk tindakan untuk melonggarkan kebijakan moneter dan stimulus fiskal. Cara ini akan efektif jika respons kebijakan itu "disinkronkan" di seluruh dunia dan ditambah dengan reformasi struktural yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Juga, agar aturan Organisasi Perdagangan Dunia diperkuat, terutama terkait subsidi, perlindungan kekayaan intelektual, dan perdagangan jasa.

Penelitian IMF menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan jasa dapat menambah sekitar US$350 miliar untuk PDB global dalam jangka panjang.

Sumber : www.cnnindonesia.com

"Jangan pernah merasa aman di posisi nyaman"

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Thu, 6 Jun 2019 13:20:00 +0700

Kisah sukses pedagang “pengampas” menjadi minimarket dengan omzet belasan juta sehari

Diawali Modal Rp 125.000, Menggenjot Becak Sebagai pedagang “pengampas”

H. Azwari Siregar (45), Lulusan sebuah universitas di Mesir, yang juga sempat menjadi dosen sukses menjalankan usaha toko berkonsep minimarket. Bagaimana kisahnya?

Azwari yang biasa disapa Jojo tersebut, pada tahun 1998, kembali ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara, setelah menyelesaikan studi tafsir hadits di Mesir. Sepulang menimba ilmu di negeri orang, Jojo mengabdi sebagai dosen honorer di dua universitas swasta di Medan. Saat itu, Jojo merasa tak mendapatkan hasil yang layak.

Sekitar 1,5 tahun menjadi dosen, ia memutuskan untuk “banting setir” dengan mulai merintis usaha sebagai pedagang, mengikuti jejak ayahnya. Ia bertekad ingin berdikari, tak meminta modal dan bantuan keluarga. Pada tahun 2000, ia mulai membuka toko kecil-kecilan di kawasan Medan Johor dan menjadi “pengampas” yang mengantarkan sendiri barang dari satu toko ke toko lainnya menggunakan becak.

“Karena saya pikir, kalau saya hanya diam di toko, omzet saya enggak akan bertambah,” kata Jojo.

Tak sedikit yang mencibir dan memandang Jojo sebelah mata. Ada saja yang nyeletuk, ‘Kuliah jauh-jauh cuma jadi pedagang, narik becak. Mending kuliah di sini saja’. Tapi ia tidak peduli cemoohan seperti itu.

Sekitar dua tahun mengelola toko dan menjadi pengampas, Jojo mulai berpikir untuk membesarkan tokonya. Pada 2002, dengan modal Rp 125.000, ia ingin mengisi tokonya dengan barang dagangan yang lebih banyak. Saat itu, tantangannya adalah mencari pedagang grosir yang mau memberikan kepercayaan memasok barang ke tokonya. Ketika melakukan upaya ini, Jojo berbekal nama bapaknya yang sudah dikenal untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Akan tetapi, hal ini ternyata tak membantu. Setelah lebih dari 10 orang didatangi, hanya ada satu orang yang memercayai Jojo, meski sebelumnya mereka belum saling mengenal.

“Dari 10 orang yang saya jumpai, ada 1 yang percaya sama saya, dia marga Purba. Dia percaya sama saya, dia antar barang dua becak. Saya sampai enggak bisa tidur dua malam, memikirkan bagaimana saya melunasi barang-barang yang saya ambil ini,” kata Jojo.

Barang yang dikirimkan ke toko Jojo total senilai Rp 2,5 juta. “Saya cuma kasih uang Rp 125.000 karena saat itu saya punyanya cuma segitu,” ujar dia.

Jojo tak patah semangat. Berapa pun penghasilan yang didapatkannya setiap hari ia setorkan kepada pedagang grosir itu untuk mencicil utangnya. Cara ini dilakukannya untuk menjaga kepercayaan dan menunjukkan kesungguhan dalam berbisnis. “Saya terus memutar otak, bagaimana agar kepercayaan semakin besar. Saya belajar dari teman-teman. Ambil barang paling mahal. Saat itu saya ambil gula. Jadi, misal gula 1 goni modal Rp 425 ribu, saya jual Rp 420.000. Saya rugi Rp 5.000. Tapi, saya kemudian jualan minuman jeruk yang kalau dihitung-hitung, saya bisa dapat untung Rp 100.000. Rugi Rp 5.000, dapat untung dari yang lain Rp 100.000. Jadi saya bisa saving Rp 95.000” papar Jojo.

Ternyata, caranya itu berhasil. Jojo mendapatkan kepercayaan yang lebih besar, bahkan bisa mendapatkan pasokan barang bernilai hingga ratusan juta rupiah.

Kembangkan Konsep Toko hingga Beromzet Belasan Juta Sehari

Pada 2008, toko Jojo sempat bergabung dengan Sampoerna Retail Community (SRC) yang saat itu masih bernama Medan Retail Community. SRC adalah wadah bagi para pelaku UKM Indonesia yang dibina secara konsisten oleh PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) agar semakin berkembang. Setelah diluncurkan 11 tahun silam, kini lebih dari 105.000 toko kelontong berada di bawah binaan SRC. Akan tetapi, Jojo sempat vakum hingga akhirnya bergabung kembali pada 2013.

Ia mengakui, inilah titik balik kemajuan usahanya. Jojo menyadari bahwa kerapian dan fisik toko yang layak akan menentukan kenyamanan konsumen dalam berbelanja. Efek jangka panjangnya, mendapatkan kepercayaan pelanggan dan omzet pun meningkat tajam. Dari pendampingan SRC, Jojo tidak hanya memeroleh edukasi dalam menata toko, tetapi juga strategi pemasaran, pengembangan SDM, hingga manajemen keuangan.

“Dari toko saya yang biasa-biasa saja, saya belajar bahwa dengan perubahan yang drastis dari tampilan toko, akan berpengaruh ke banyak hal. Kunjungan konsumen sampai omzet,” kisah dia.

Jika sebelumnya omzet toko di kisaran Rp 2 juta hingga Rp 3 juta sehari, dengan berbagai perubahan yang dilakukan, “SRC Fatih” milik Jojo kini memiliki omzet hingga belasan juta per hari. Bahkan, kini toko Jojo dikontrak eksklusif oleh sebuah produsen minuman ringan untuk digandeng sebagai mitra supplier.

“Awalnya ya karena mereka senang dengan tampilan toko saya, sampai saya dikontrak eksklusif oleh supplier minuman itu,” cerita Jojo dengan berseri-seri.

Ia mengungkapkan, pembenahan yang dilakukannya tak hanya dari sisi tampilan dan kerapian toko, tetapi juga sistem pengelolaan toko yang lebih modern. Sekarang, Jojo mengklaim ia mampu bersaing dengan toko waralaba yang saat itu menjamur di berbagai penjuru.

“Dengan didampingi SRC, saya sudah pakai digital semua sejak 2016. Sudah pakai mesin barcode, sudah pakai karyawan sendiri. Saya punya 3 karyawan. Dan saya dapat kesempatan itu berbagai pelatihan, semuanya untuk kemajuan toko,” kata Jojo.

Tak Mau Berada di Zona Nyaman

Meski sudah mapan dengan omzet belasan juta rupiah sehari, Jojo tak cepat puas. Bagi dia, tak boleh merasa aman di zona nyaman. Jojo pun memetik banyak manfaat untuk saling membesarkan usaha dari komunitas SRC.

Selain tetap mengikuti berbagai pelatihan, bersama para anggota SRC lainnya yang tergabung dalam paguyuban, ia mengembangkan sejumlah inovasi. Misalnya, ada anggota SRC yang memproduksi es krim, maka produk ini dipasarkan melalui jaringan SRC. Lama kelamaan, produksi dan penjualan semakin meningkat.

Inovasi lainnya adalah aplikasi “AYO SRC” yang baru saja diluncurkan awal Mei lalu untuk memudahkan akses para toko kelontong berbagi ilmu bisnis, mendapat informasi mengenai pembinaan UKM Sampoerna, dan memudahkan proses pengelolaan toko. Peluncuran aplikasi ini juga turut mendukung proses literasi dan infrastruktur berbasis digital pada pengembangan bisnis dan penciptaan peluang.

“Ini kan namanya saling menguntungkan, kita besar sama-sama. Saya juga mulai merambah jadi trader. Ambil barang di grosir, kalau ada lelang saya ambil, kemudian saya drop ke komunitas SRC. Intinya saling support,” kata dia.

Tak hanya toko, Jojo juga selalu mengingat prinsip yang ditekankan SRC untuk mengembangkan bisnis. Kini, ia menekuni bisnis suplemen nutrisi.

“Jangan pernah merasa aman di posisi nyaman. Di mana pun kita buka keran. Kalau hanya berkembang di satu titik, siap-siap tergilas,” ujar Jojo.

sumber : kumparan.com

Memahami Perbedaan Keuntungan Dari Saham dan Obligasi

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Thu, 6 Jun 2019 12:56:00 +0700

Saham vs Obligasi

Secara umum, saham dan obligasi memiliki tujuan yang hampir sama yaitu menanamkan modal atau dana untuk meraih pundi-pundi kekayaan dari perusahaan. Namun perbedaannya adalah, saat perusahaan menerbitkan saham berarti mereka menjual sebagian kepemilikannya kepada pihak lain. Nah, bedanya dengan obligasi, saat perusahaan mengeluarkan obligasi, itu artinya mereka menerbitkan surat utang yang bisa kamu beli. Kamu yang memiliki obligasi berhak mendapatkan pembayaran dari pokok utang ditambah dengan bunga. Jadi, saham adalah bentuk kepemilikan suatu perusahaan yang biasanya berbentuk dokumen. Sang pemilik saham berhak mendapat keuntungan perusahaan atau yang kerap disebut dengan dividen.

Sedangkan obligasi itu adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun instansi pemerintah sebagai bentuk peminjaman uang yang kemudian akan dibayarkan kembali sebesar harga pokok utang beserta bunga atau istilahnya disebut kupon.

Persamaan saham dan obligasi

Seperti yang sudah dijelaskan di atas kalau saham dan obligasi itu merupakan instrumen investasi yang sangat menguntungkan dan bisa menghasilkan banyak keuntungan. Berikut ini tiga persamaannya:

1. Memiliki klaim atas laba dan aktiva

Para pemilik saham dan obligasi memiliki klaim atas laba dan aktiva. Pasalnya, kedua instrumen investasi ini menjanjikan kepada para pemiliknya pendapatan yang berupa aset yaitu uang dan aset-aset lainnya. Klaim itu terjadi pada tanggal transaksi atau saat pembelian saham dan penandatanganan obligasi yang kemudian dapat dieksekusi saat jatuh tempo. Jadi, intinya saham dan obligasi itu menjanjikan pendapatan bagi para pemiliknya.

2. Memiliki hak tebus

Para pemilik saham dan obligasi juga memiliki hak tebus yaitu pilihan untuk menukar saham dan obligasi dengan uang.

3. Surat berharga

Persamaan lain antara saham dan obligasi adalah sebagai surat berharga. Jadi, keduanya merupakan bentuk perjanjian hitam di atas putih yang berupa perjanjian dan telah disetujui oleh kedua belah pihak. Surat berharga tersebut sama-sama dapat diperjualbelikan di bursa efek maupun pasar modal.

Jenis saham dan obligasi

Jenis saham:

Saham biasa (common stocks) memiliki klaim pada pendapatan dan aset perusahaan. Namun, kewajibannya pun terbatas yang berarti saat perusahaan bangkrut, maka kerugian yang ditanggung pemegang saham adalah sebesar investasinya saja.

Saham preferen (preferred stock) memiliki karakteristik saham biasa dan obligasi. Jadi, pendapatan yang diperoleh adalah dividen yang rate-nya bersifat tetap layaknya bunga obligasi. Bahkan para pemilik saham preferen akan memperoleh hak utama dalam pada dividen saat perusahaan dilikuidasi.

Jenis obligasi:

Obligasi dengan jaminan (secured bonds), yaitu jenis obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Jenis obligasi ini berupa, obligasi dengan garansi (guaranteed bonds), obligasi dengan jaminan harta (mortgage bonds), obligasi dengan jaminan efek (collateral bonds) dan obligasi dengan jaminan peralatan (equipment bonds).

Obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds), yaitu bentuk obligasi yang diberikan hanya dalam bentuk kepercayaan semata, seperti debenture bonds yakni obligasi yang diterbitkan pemerintah dan subordinate bonds.

Apa yang terjadi saat perusahaan bangkrut?

Selain sumber keuntungannya yang berbeda, ada perbedaan yang paling mencolok antara kedua instrumen investasi saham dan obligasi yaitu saat perusahaan pailit alias bangkrut. Para investor saham akan menjadi pihak yang paling terakhir mendapatkan dana balik saat perusahaan mengalami kebangkrutan. Sedangkan para pemegang obligasi akan menjadi pihak yang didahulukan untuk mendapatkan hak saat perusahaan pailit.

Jadi, saat pemilik obligasi sudah mendapatkan hak mereka, barulah sisa uangnya dibagikan kepada para pemegang saham. Bahkan dalam kondisi terburuk, para pemilik saham bisa tidak mendapatkan apapun saat perusahaan bangkrut.

Lebih baik mana, investasi saham atau obligasi?

Meski sama-sama dapat memberikan cuan banyak, jelas kedua instrumen itu memiliki perbedaan yang cukup mencolok.

Jenis investasi mana yang sebaiknya dipilih, saham atau obligasi? Jawabannya sudah pasti balik ke profil risiko yang dapat diterima. Artinya, investor perlu mengetahui seberapa besar risiko yang berani ditanggung.

Tiap investasi pasti memiliki keuntungan dan risiko. Begitu pun dengan investasi saham. Menurut Parto Kawito, Direktur PT Infovesta Utama, berikut ini keuntungan dan risiko dalam berinvestasi saham:

Keuntungan investasi saham:

1. Dividen (pembagian laba). Dividen adalah pembagian laba yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Dividen itu sendiri berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

Ada dua jenis dividen, yaitu dividen tunai dan dividen saham: Dividen tunai artinya perusahaan memberikan uang tunai untuk setiap lembar saham kepada pemegang saham. Dividen saham artinya dividen yang diberikan perusahaan berupa saham, jadi jumlah saham yang dimiliki investor akan bertambah.

2. Capital gain (kenaikan harga saham). Capital gain adalah keuntungan yang didapatkan dari kenaikan harga saham, yakni harga jual lebih tinggi dibanding harga beli. Misalnya, kamu membeli saham A dengan harga per lembar Rp 2.000. Kemudian kamu menjualnya di angka Rp 2.500 per lembar. Berarti, kamu mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap lembar saham.

Risiko investasi saham:

1. Capital loss. Capital loss adalah kebalikan dari capital gain, di mana investor menjual sahamnya lebih rendah dibanding harga beli. Misalnya, kamu membeli saham B seharga Rp 2.000 per lembar. Tapi kamu menjualnya di harga Rp 1.700 per lembar. Dengan demikian, kamu akan mengalami kerugian sebesar Rp 300 per lembar.

2. Suspend. Risiko lain dari investasi saham adalah saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi tersebut membuat investor tidak dapat menjual atau membeli saham saham tersebut sampai suspensi dicabut.

Jika Investor termasuk dalam kategori yang siap menanggung risiko tinggi alias investor agresif, maka investasi saham bisa menjadi pilihan terbaik. Pasalnya, saham itu termasuk jenis investasi jangka panjang. Jadi, investor bisa menikmati imbal hasil yang maksimal di atas waktu 10 tahun.

Kalau investor termasuk ke dalam investor yang konservatif alias tidak bisa menanggung risiko tinggi, maka berinvestasilah di obligasi. Selain aman, obligasi juga menjadi pilihan yang tepat buat investor yang mulai memasuki masa pensiun.

Panduan Investasi Saham

Investasi saham memang dikenal dengan return-nya yang tinggi. Hal itulah yang kemudian membuat banyak orang tergiur untuk terjun ke dalamnya. Tapi ingat bahwa Investasi saham juga memiliki risiko yang tinggi. Makanya untuk orang awam atau pemula yang gak ngerti investasi, banyak juga yang ragu-ragu buat mulai investasi ini.

Berikut ini ada tips dan trik dari Parto Kawito, Direktur PT Infovesta Utama buat para investor saham pemula.

1. Ketahui profil risiko. Pasalnya, jumlah saham di bursa efek itu ada banyak. Nah, biar tepat dalam memilih, kamu harus tahu dulu karaktermu seperti apa. Kalau kamu termasuk orang yang nekat, kamu bisa memilih berinvestasi di saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar menengah atau kecil. Sebaliknya, kalau kamu tipe yang hati-hati, kamu bisa memilih investasi saham BUMN dan saham-saham blue chip. Kenapa? Karena saham-saham ini pergerakannya lebih stabil dan likuid, sehingga risikonya pun lebih kecil.

2. Tentukan tujuan investasi. Setelah kamu mengetahui profil risikomu, kemudian pikirkan juga apa tujuanmu berinvestasi saham. Apakah untuk jangka panjang, menengah, atau pendek. Sebaiknya investasi saham dilakukan setidaknya untuk jangka menengah. Soalnya kalau jangka pendek, kamu bakal rugi lantaran mesti bayar fee broker juga. Alhasil, untung gak seberapa, modal malah kepotong biaya broker.

Jangka pendek yang dimaksud di sini adalah trading harian. Lagipula, kamu gak mungkin kan mantengin pergerakan saham setiap saat? Emang gak kerja apa?

3. Ketahui waktu yang tepat untuk beli dan jual. Menurut hasil analisa yang dilakukan oleh tim Parto selama kurun waktu 10 tahun terakhir, waktu yang tepat untuk menjual saham adalah di bulan Mei dan beli di bulan September atau Oktober. Mengapa? Pasalnya, pada bulan Mei banyak orang yang menjual saham karena musim liburan. Hal itu membuat harga saham turun.

Nah, karena kamu tahu siklusnya, kamu bisa menjual sahammu sebelum harga saham turun alias “nyolong start” sebelum yang lain menjual sahamnya. Sedangkan di bulan September atau Oktober, harga saham umumnya naik. Jadi kamu bisa membeli saham sebelum waktu itu atau saat harga saham masih rendah. Dengan begitu, kamu jadi tahu kan kapan waktu yang tepat membeli saham?

4. Jumlah investasi. Setelah mengetahui waktu yang tepat untuk investasi, jangan keburu nafsu dulu membeli saham dengan jumlah besar. Apalagi kalau kamu adalah investor pemula yang masih meraba-raba. Kamu tentu gak mau kan gigit jari karena bangkrut?

Parto menyarankan agar kamu menginvestasikan 5 persen saja dari kekayaanmu. Setelah kamu mengerti cara bermain saham, baru deh dinaikkan jumlah investasinya secara berkala. “Kini kamu sudah bisa bermain saham dengan modal hanya Rp 2 juta. Bahkan, ada sekuritas kecil yang menawarkan investasi saham untuk mahasiswa dengan modal Rp 500 ribu saja,” ucap Parto.

Berikut ini bagaimana cara memilih saham yang tepat :

1. Fundamental perusahaan. Meskipun jumlah uang yang kamu investasikan kecil, tapi kamu tentu mau mendapatkan keuntungan kan. Karena itu, kamu gak bisa sembarangan memilih saham. Hal pertama yang harus kamu lihat adalah laporan keuangan atau fundamental dari perusahaan yang sahamnya akan kamu beli itu. Kalau kamu lihat perusahaannya gak ada peningkatan omzet, profit turun terus, dan banyak utang, mending langsung banting setir deh. Pilih saham lain yang lebih prospektif dan kinerjanya lebih baik.

2. Analisa teknikal saham. Bukan hanya laporan keuangannya saja yang harus kamu lihat. Kamu juga perlu mengetahui bagaimana analisa grafik saham dari perusahaan tersebut. Kalau pergerakan naik turun sahamnya gak terlalu ekstrim, kamu bisa membeli saham di perusahaan itu. Tandanya, saham tersebut stabil dan gak rawan akan spekulasi pasar.

3. Nasihat broker atau pialang. Buat kamu para pemula yang belum tahu betul mengenai investasi saham, penting banget untuk meminta nasihat dari broker atau pialang untuk mengetahui apakah saham tersebut memiliki prospek yang bagus atau tidak. Umumnya, broker juga akan menjelaskan mengenai fundamental dan analisa teknikal dari perusahaan yang sahamnya ingin kamu beli. Dari situ broker akan memberikan masukan, sebaiknya kamu membeli saham tersebut atau tidak. Untuk daftar brokernya, bisa kamu lihat di Bareksa.

Main Saham Online

Investasi zaman now beda banget sama zaman dulu. Kalau dulu beli saham lewat pialang atau broker, kini ada yang namanya saham online. Kamu cuma perlu ponsel atau laptop dan koneksi Internet aja. Keuntungan lain, kamu gak perlu lagi menyimpan surat tercetak yang menyatakan kamu sebagai pemilik saham. Sebab bukti kepemilikan saham kamu sekarang ini bentuknya udah digital. Jelas lebih praktis dari sebelumnya.

Ada yang bilang investasi saham online itu susah-susah gampang. Malah katanya lebih banyak susahnya. Sebenarnya, investasi saham gak susah kok asal kamu mengetahui trik-triknya. Berikut ini trik-trik investasi saham online yang wajib kamu tahu.

1. Blue Chip, Second Liner, dan Junk Stocks dalam saham online

Ada beberapa istilah penting dalam bursa saham yang mesti kamu tahu. Beberapa yang perlu kamu tahu adalah Blue Chip, Second Liner, dan Junk Stocks. Ketiga istilah tersebut dimaksudkan buat mengelompokkan jenis-jenis saham berdasarkan kapitalisasi pasarnya.

Kapitalisasi pasar sendiri adalah jumlah saham yang beredar dikali dengan harga saham. Dari sini kamu bakal mudah mengenali saham ini Blue Chip, Second Liner, atau Junk Stocks.

Saham Blue Chip itu nama lain dari saham lapis satu yang kapitalisasi pasarnya di atas Rp 40 triliun. Sementara Second liner sama dengan saham lapis dua dengan kapitalisasi pasar Rp 500 miliar-Rp 10 triliun.

Dan Junk Stocks atau lapis tiga dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp 500 miliar.

2. Beli saham online yang cenderung likuid

Istilah likuid di sini berarti saham tersebut mudah diperdagangkan. Untungnya memiliki saham likuid, kamu gak bakal mengalami kesulitan dalam menjualnya atau menunggu waktu yang lama buat menjualnya. Buat kamu yang emang fokusnya menjadi trader, saham likuid dan gak likuid gak boleh luput dari perhatian. Sementara buat kamu yang pengin punya saham online sebagai investasi jangka panjang, gak masalah kalau gak punya saham likuid. Setidaknya, dengan jadi investor dari saham yang gak likuid, kamu menerima dividen (untung perusahaan) dari saham setiap tahunnya. Cuma kamu benar-benar mesti selektif pilih saham yang bakal dibeli biar di masa mendatang gak merugi.

3. Pilihnya pakai analisis: analisis fundamental dan teknikal

Sering kali investasi saham online disamakan dengan judi. Padahal, beli saham online perlu analisis. Bukan asal nebak pakai feeling lalu untung seperti judi.

Sebelum memutuskan saham mana yang pengin dibeli, kamu perlu analisis dulu, baik analisis fundamental maupun teknikal. Analisis fundamental adalah analisis buat mengetahui sehat gaknya perusahaan yang dilihat dari kinerja dan laporan keuangannya. Sedangkan analisis teknikal adalah analisis yang dilakukan dengan melihat histori pergerakan harga saham. Biasanya analisis teknikal ini mengandalkan grafik atau chart. Dari grafik tersebut, harga saham dapat diprediksi dengan membaca candlestick hijau dan merah.

4. Beli saat merah, jual saat hijau

Prinsip investasi saham yang dari dulu sampai sekarang masih diyakini adalah jual saat harga naik, beli saat harga turun. Kalau kamu perhatikan grafik atau indeks harga, warna merah menandai turunnya harga saham. Sebaliknya, warna hijau menandai naiknya harga saham.Buat kamu yang masih pemula, gunakan prinsip ini ketika hendak membeli saham online. Dan jangan lupa baca psikologis pasar atau berita-berita yang beredar agar bisa menentukan kapan waktu yang tepat.

5. Jangan panik

Ada kalanya indeks harga saham turun dalam waktu yang cukup lama. Gak sedikit investor atau trader saham yang panik dengan situasi seperti ini. Lagi pula siapa juga yang pengin rugi karena kehilangan uang investasi? Seandainya kamu mengalami situasi ini cuma satu hal yang perlu dilakukan: jangan panik.

Warren Buffet, masternya pasar modal mengatakan, “jangan terlalu dekat melihat pasar.” Malah saat turun inilah, beli saham-saham yang diincar mumpung harganya murah (buy). Kemudian tunggu sampai harga naik kembali (hold).

6. Hindari ikut-ikutan beli saham yang harganya cepat naik

Selama kamu mengikuti perkembangan harga saham online, ada satu momen dimana terdapat satu saham yang harganya cepat banget naik. Melihat harganya yang naik melulu bikin kamu tertarik membelinya. Boleh-boleh aja kamu membelinya. Cuma sebaiknya kamu hindari ikut-ikutan beli saham tersebut. Kenapa? Umumnya saham yang seperti itu lagi “digoreng”. Saham “goreng” ini merujuk pada aksi menaikkan harga saham yang biasanya adalah saham lapis tiga atau Junk Stocks.

Jelas aja naiknya harga saham yang selama ini gak diperhitungkan bikin gempar. Tidak sedikit pula yang terpancing buat membeli saham ini. Begitu sudah banyak yang membeli, ”si penggoreng” tinggal menunggu waktu yang tepat kemudian menjual saham yang “digorengnya” itu. Saat itu terjadi, banyak yang rugi karena ketinggalan momen menjual saham tersebut. Inilah alasannya kenapa kamu mesti hati-hati dan sebisa mungkin menahan diri dengan gak ikut-ikutan beli saham tersebut.

Memang buat benar-benar mengerti semua hal yang berkaitan dengan saham itu butuh waktu. Setidaknya, dengan menerapkan trik-trik di atas, kamu udah berada di jalur yang tepat buat meraih untung. Satu hal lagi yang perlu kamu pahami dalam investasi saham, termasuk saham online, adalah jangan pernah berhenti belajar dan mencari tahu.

Apa itu obligasi?

Ada yang bilang, obligasi mirip-mirip dengan utang piutang. Lebih tepatnya, obligasi adalah surat utang berjangka yang diterbitkan Negara ataupun perusahaan. Jangka waktunya dari 1–10 tahun. Kenyataannya, obligasi dimunculkan dalam bentuk surat perjanjian. Surat ini merinci besaran pinjaman, kupon, hingga tanggal jatuh tempo. Bahkan, nama pembeli alias pemilik juga tercantum di dalamnya. Dengan kamu memiliki obligasi negara atau perusahaan, itu berarti negara atau perusahaan berutang padamu sebesar yang dijanjikan. Negara atau perusahaan juga bersedia mengembalikannya pada waktu yang disepakati, dan membayarkan kuponnya setiap bulan.

Sama seperti saham, penerbitan obligasi adalah cara buat menghimpun dana dari masyarakat. Negara yang butuh dana buat pembangunan infrastruktur atau perusahaan yang perlu dana buat ekspansi bisnis menjadikan obligasi sebagai solusi sumber pendanaan. Kebanyakan obligasi bisa dimiliki siapa aja. Bahkan, investor asing diizinkan membelinya. Namun, ada juga yang penjualannya dikhususkan buat Warga Negara Indonesia (WNI), semisal yang diterbitkan negara.

Untuk membeli obligasi, kamu bisa mendapatkannya di pasar perdana dan pasar sekunder. Di pasar perdana, obligasi yang Initial Public Offering atau IPO ditawarkan ke investor individu atau institusi yang dianggap penjamin emisi atau underwriter berpotensi membeli. Sementara pasar sekunder yang dimaksud adalah, dapat diperoleh di bursa efek atau mitra-mitra distribusi yang ditunjuk. Misalnya, obligasi negara yang dijual mitra-mitra distribusi semisal bank.

Apa saja jenis-jenis Obligasi

Satu hal yang perlu kamu pertimbangkan sebelum pilih instrumen ini adalah jangka waktu investasi ini. Obligasi adalah investasi yang punya jangka waktu tahunan. Selama jangka waktu tersebut, tidak bisa sembarangan ditarik. Minimal setengahnya bisa ditarik, dan itu pun di waktu tertentu.

Ada beberapa jenis investasi yang satu ini. Umumnya jenis-jenis obligasi yang beredar tergantung dari penerbitnya.

Obligasi perusahaan atau corporate bonds, salah satu jenis yang diterbitkan perusahaan negara atau BUMN ataupun perusahaan swasta. Misalnya aja PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk yang menerbitkan senilai Rp 500 miliar.
Obligasi negara atau government bonds, jenis obligasi ini diterbitkan negara. Contohnya, Oligasi Negara Ritel atau ORI.
Obligasi daerah atau municipal bonds, jenis yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

Keuntungan Investasi Obligasi Lebih Besar dari Bunga Deposito!

Popularitas obligasi sebagai investasi sejauh ini emang masih di bawah deposito maupun saham. Namun, bukan berarti obligasi adalah investasi yang sepi peminat. Terbukti, Obligasi Ritel Indonesia alias ORI selalu habis jadi buruan mereka yang pengin berinvestasi. Sampai saat ini, pemerintah lewat Kementerian Keuangan udah menerbitkan ORI sebanyak 15 kali. ORI015 menjadi obligasi negara yang terakhir dijual tahun 2018. Bisa dibilang ORI015 berhasil menarik minat banyak orang. Gimana gak menarik? Kupon alias return yang ditawarkan sebesar 8,25 persen per tahun. Makanya penjualannya bisa tembus Rp 17,6 triliun, melebihi angka yang ditargetkan Rp 10 triliun.Instrumen investasi Obligasi bukan cuma ORI, melainkan banyak jenis lainnya yang mungkin kurang begitu gencar pemberitaannya.

Sebagai salah satu instrumen investasi, tentu saja ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan menempatkan uang di instrumen ini.

·Peroleh kupon secara berkala sebagai return investasi. Kupon diberikan tiap satu bulan, tiga bulan, ataupun enam bulan sekali. Kupon terbagi menjadi kupon tetap (fixed coupon) dan kupon mengambang (floating/variable coupon).

·Dapat capital gain karena menjual obligasi. Misalnya, harga pari atau awal itu 100 persen. Satu tahun berjalan ternyata harganya naik menjadi 120 persen. Kalau kamu menjualnya di harga 120 persen, selisihnya yang 20 persen itulah capital gain.

·Pasti dibayarkan berikut return yang diperoleh khusus obligasi negara karena dijamin UU No. 24 Tahun 2002 atau UU No. 19 Tahun 2008.

·Untung dari kupon lebih tinggi dari untung bunga deposito.

·Dapat dijadikan sebagai agunan.

Kekurangan menjadikan Obligasi sebagai pilihan investasi

Ada beberapa kekurangan investasi Obligasi yang perlu kamu tahu.

· Risiko gagal bayar yang berakibat hilangnya uang yang jadi dana obligasi. Gak cuma uang, sisa kupon yang belum dibayarkan juga ikut hilang. Risiko ini terjadi pada obligasi yang diterbitkan perusahaan. Sementara buat ORI, hal ini gak berlaku.

· Besaran kupon yang diberi tergantung suku bunga acuan Bank Indonesia. Biasanya ini terjadi buat obligasi kupon mengambang.

· Harga obligasi juga tergantung besarnya suku bunga. Kalau suku bunga naik, harga turun. Sebaliknya, seandainya suku bunga turun, harga jadi naik.

· Menjual saat yang tidak tepat bisa menimbulkan kerugian atau capital loss. Karena itu, kamu harus pastikan dana yang dipakai buat beli obligasi adalah bukanlah dana darurat. Pasalnya, bisa repot nanti kalau sewaktu-waktu perlu dana tersebut.

Semoga informasi ini bermanfaat. Yuk mulai investasi dari sekarang.

Selamat mencoba!

Sumber :
www.moneysmart.id

KUOTA BIDIKMISI 2019 MENCAPAI 130 RIBU PLUS ALOKASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS.

noreply@blogger.com (KOMPI25) — Mon, 6 May 2019 00:06:00 +0700

BIDIKMISI adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, yang mempunyai potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, BIDIKMISI juga dialokasikan untuk Program Profesi Guru (PPG), selain profesi dokter, dokter gigi, dokter hewan, ners dan apoteker yang telah berjalan. Integrasi datanya akan dilakukan menggunakan pangkalan data Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Tahun ini, kuota penerima Bidikmisi naik 50% hingga mencapai 130.000 orang dan ditambah pula alokasi untuk penyandang disabilitas, demikian twit akun Twitter Ditjen Belmawa, Ismunandar.

"Kami berharap Program Bidikmisi di tahun 2019 dapat berjalan lebih baik, terus memberi asa generasi muda cerdas Indonesia dari seluruh pelosok negeri untuk menggapai pendidikan tinggi memutus mata rantai kemiskinan untuk Indonesia yang lebih sejahtera di masa depan,” ungkap Ismunandar.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang beasiswa Bidikmisi, mulai dari persyaratan, fasilitas, hingga proses pendaftarannya, seperti dilansir dari laman resmi Bidikmisi:

1. Persyaratan Penerima Bidikmisi

- Siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 1 (satu) tahun sebelumnya

- Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi, yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

Keterbatasan ekonomi ini dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali sebesar Rp4 juta, atau pendapatan kotor gabungan orang tua/ wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000.

- Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi.

2. Fasilitas Bagi Penerima

- Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk untuk SNMPTN dan SBMPTN serta seleksi lain yang ditetapkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi.

- Penggantian biaya kedatangan pertama untuk pendaftar Bidikmisi yang diterima

- Pembebasan biaya pendidikan yang dibayarkan ke perguruan tinggi.

- Subsidi biaya hidup sebesar Rp 650.000 per bulan.

3. Jangka Waktu Pemberian Bidikmisi

- Program Sarjana maksimal 8 semester

- Program Profesi dokter maksimal 4 semester

- Dokter gigi maksimal 4 semester

- Dokter hewan maksimal 4 semester

- Ners maksimal 2 semester

- Apoteker maksimal 2 semester

4. Tata Cara dan Tahapan Pendaftaran Bidikmisi

Pendaftaran Bidikmisi dilakukan secara online melalui laman Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) di laman :

https://ltmpt.ac.id/ atau bisa juga di laman Bidikmisi (https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/).

Bagi siswa pemegang KIP dapat langsung mendaftar secara mandiri di laman LPMT atau Bidikmisi. Sedangkan untuk siswa bukan penerima KIP mendaftar ke sekolah terlebih dahulu untuk direkomendasikan.

Selanjutnya, pendaftaran Bidikmisi oleh sekolah adalah sebagai berikut:

- Bila sudah memiliki Kode Akses Sekolah langsung merekomendasikan masing-masing siswa melalui laman Bidikmisi menggunakan kombinasi NPSN dan NISN

- Bagi yang belum memiliki Kode Akses Sekolah mendaftarkan terlebih dahulu sebagai institusi pemberi rekomendasi di laman Bidikmisi, dengan melampirkan hasil pindaian lampiran 1 bagian persetujuan dan tanda tangan.

Selanjutnya, Ditjen Belmawa akan memverifikasi pendaftaran sekolah dan mengeluarkan Kode Akses Sekolah (1 x 24 jam pada hari dan jam kerja).

- Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada siswa yang sudah direkomendasikan.

- Siswa mendaftar melalui laman Bidikmisi dan menyelesaikan semua tahapan dalam sistem pendaftaran.

- Bagi calon mahasiswa penerima Bidikmisi yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, selanjutnya akan dilakukan verifikasi dengan mempertimbangkan dokumen pendukung, untuk melihat layak atau tidaknya untuk menerima beasiswa.

Sumber : tribunnews.com

INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID

Indonesia-Taiwan Centre untuk Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Transfer Teknologi dan Inkubasi Bisnis

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Wed, 3 Apr 2019 11:29:00 +0700

Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, Kemenristekdikti terus meningkatkan program kerja sama dengan berbagai institusi internasional. Yang terbaru adalah kerja sama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di Taiwan, baik dalam bidang pendidikan maupun penelitian.

Pertemuan Joint Working Group (JWG) antara perguruan tinggi-perguruan tinggi kedua negera dilakukan di Bandung, akhir tahun lalu. Dari pertemuan tersebut disepakati akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Indonesia-Taiwan Centre (ITC) di Indonesia.

Direktur Politeknik Negeri Bandung Rachmad Imbang Tritjahjono berinisiatif datang mendiskusikan langkah-langkah pembentukan ITC tersebut supaya dapat segera direalisasikan.

Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Patdono Suwignjo seusai melakukan pertemuan dengan Direktut Politeknik Negeri Bandung di Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Januari 2017.

“ITC nanti berada di Politeknik Negeri Bandung. Kegiatan utama ITC tersebut bergerak di bidang pengembangan transfer teknologi dan inkubasi bisnis,” jelas Patdono.

Secara umum Politeknik Negeri Bandung nanti bertugas mengoordinasikan kerja sama pendidikan tinggi maupun bidang penelitian antara perguruan tinggi kedua negara.

Selain membicarakan pembentukan ITC, pertemuan juga membahas program revitalitasi pendidikan tinggi vokasi yang akan dilaksanakan tahun 2017 ini.

Dalam rangka keberhasilan program revitalitasi pendidikan tinggi vokasi, diperlukan fasilitas dan tempat pelatihan untuk calon-calon dosen politeknik. Untuk itu, Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti meminta Direktur Politeknik Negeri? Bandung mengaktifkan kembali PEDC (Politeknik Education Development Center) yang dulu ada di Politeknik Negeri Bandung.

Direktur Politeknik Negeri Bandung menyepakati hal ini. “PEDC adalah tempat calon dosen politeknik mengawali kariernya. Setelah lulus S1, mereka tidak langsung mengajar. Sebelum mengajar, mereka masuk dulu ke ruang training sehingga mereka juga tahu persis dunia nyata dan punya skill serta knowladge-nya cukup,” kata Rachmad.

Rachmad juga mengemukakan, dosen di kampus yang dipimpinnya saat ini banyak yang akan purnabakti. “Secara bertahap pengajar di tempat kami akan memasuki masa purnabakti sehingga revitalitasi harus dijalankan, terutama penguatan dari sisi sumber daya manusia,” katanya.

SUMBER

https://kelembagaan.ristekdikti.go.id

Kerja Sama Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Indonesia - Belarus

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Wed, 3 Apr 2019 11:16:00 +0700

Dalam Pertemuan ke-2 Kelompok Kerja Bersama di State Committee on Science and Technology Belarus, MENRISTEKDIKTI menyampaikan hubungan diplomatik RI dan Belarus telah memasuki tahun ke-25. Kedua negara mempunyai minat yang sama dalam mempersiapkan generasi milanial untuk menguasai iptek dan inovasi guna menuju bangsa yang mampu menghadapi tantangan global.

Kerja sama dikti meliputi berbagai hal, seperti pengembangan kontak antara perguruan tinggi, pertukaran informasi berbagai program dikti, perancangan program kurikulum, riset bidang dikti, pelaksanaan dialog, seminar dan dan konferensi bersama, dan program mobilitas pengajar dan pelajar. Kerja sama juga mencakup bidang perekayasa (engineering), pertanian, dan teknologi informasi.

KEMENRISTEKDIKTI dan State Committee on Science and Technology Belarus menyepakati rencana aksi bidang iptek dan inovasi tahun 2019-2020. MENRISTEKDIKTI didampingi Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na’im, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus berkedudukan di Moskow, M. Wahid Supriyadi, Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LT Handoko, Rektor Institut Teknologi Bandung, Kadarsah Suryadi, dan Kepala Biro Kerja Sama dan Komunkasi Publik Kemenristekdikti, Nada Marsudi.

MENRISTEKDIKTI dan Dubes Wahid juga menyaksikan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian di Bidang Pendidikan Tinggi antara KEMENRISTEKDIKTI RI dan Kementerian Pendidikan Belarus oleh Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na’im dan Deputi Menteri Pendidikan Belarus, Sergey Rudy bertempat di Belarusian State University.

Sebagai bagian dari peringatan 25 tahun hubungan Republik Indonesia dengan Belarus, MENRISTEKDIKTI RI, Mohamad Nasir, mengadakan kunjungan ke Belarus pada 13-14 November 2018. Kunjungan dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama riset, teknologi, inovasi dan pendidikan tinggi antara Indonesia dengan Belarus. Berdasarkan informasi dari KBRI di Moscow (kemlu.go.id/moscow), Menurut Dubes Wahid, Belarus merupakan salah satu negara pecahan Uni Soviet yang memiliki tingkat kemajuan iptek yang cukup tinggi.

SUMBER :

www.idntimes.com

Beberapa Poin Yang Perlu Dipahami Dalam Peraturan Tentang Pajak eCommerse Tahun 2018

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Thu, 21 Feb 2019 18:51:00 +0700

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi para pelaku e-commerce di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial (Selebgram) dan YouTuber. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah tidak menetapkan jenis atau besar pajak yang akan dikenakan. Namun, pemerintah memberikan penjelasan prosedur pemajakan untuk mendorong para pelaku usaha untuk taat pajak. Peraturan menteri ini diterapkan dengan tujuan memberikan perlakuan yang setara antara pelaku usaha elektronik maupun konvensional.

Beberapa poin yang perlu dipahami dalam peraturan itu adalah

1. Pedagang elektronik

Pedagang yang menjajakan barang atau jasanya di marketplace, diminta untuk memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada penyedia marketplace. Jika belum memiliki NPWP, maka dapat segera mengurus kepemilikannya atau melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada platform marketplace yang bersangkutan.

2. Bagi pedagang online lain yang membuka lapaknya di luar marketplace, wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum.

3. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace:

a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace.

b. Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace.

c. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omzet untuk UMKM atau pelaku usaha dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun.

d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bila omzet melebihi Rp 4,8 miliar setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar melaksanakan kewajiban PPh yang berlaku.

4. Penyedia platform marketplace

Sama halnya dengan pedagang, marketplace juga harus memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP.

5. Marketplace juga diminta untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN juga PPh terkait penyediaan platform kepada pedagang dan penjualan barang dagangan milik marketplace itu sendiri.

6. Marketplace juga bertanggung jawab untuk melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan pedagang pengguna platform.

7. Peraturan ini akan diberlakukan mulai 1 April 2019 mendatang. Di masa sebelumnya, Kemenkeu akan aktif melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait agar imbauan yang dituangkan dalam Permen ini dapat berjalan lebih efektif.

8. Tak ada pengawasan khusus.

Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti menyatakan tidak ada pengawasan khusus yang dilakukan saat peraturan ini resmi diberlakukan. "Tidak ada pengawasan khusus, karena sama saja dalam pengawasan dengan jenis bisnis yang lain. Yang beda hanya mekanisme transaksinya," kata Nufransa (Kompas.com, Selasa. 15/1/2019).

Kementerian Keuangan memastikan, ketentuan pajak perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce tidak mewajibkan para pedagang atau penyedia jasa online memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat mendaftarkan diri di platform marketplace. Hal ini merupakan satu kesepakatan setelah Kementerian Keuangan dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai bertemu dengan Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) pada Senin (14/1/2019).

"Hal tersebut merupakan interpretasi yang tepat dan komprehensif terhadap keseluruhan PMK 210/PMK.010/2018 tersebut," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam keterangan tertulisnya. Bagi yang belum memiliki NPWP, pedagang online yang akan mendaftar ke platform marketplace cukup dengan memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nufransa menjelaskan diberlakukannya peraturan ini akan ada peningkatan dan pengembangan kapasitas pegawai Ditjen Pajak yang dituntut adaptif, mengikuti perkembangan terkini dari fenomane e-commerce.

Dalam ketentuan umum perpajakan, seseorang yang penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTPK), tidak wajib memiliki NPWP. PTKP yang berlaku saat ini yakni Rp 4,5 juta sebulan atau Rp 54 juta setahun.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik menuai polemik, terutama dari kalangan pelaku e-commerce. Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) yang menganggap regulasi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif di sektor perdagangan berbasis elektronik. idEA meminta penerapan aturan pajak untuk perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce ditunda. Sejauh ini idEA belum menghitung dampak lahirnya kebijakan ini terhadap industri e-commerce. Hanya saja, idEa menyayangkan regulasi ini dikeluarkan pemerintah tanpa dikomunikasikan dengan pelaku e-commerce.

"Keputusan aturan baru ini harus ada studi dampaknya apa, risikonya apa. Menurut hemat kita cukup besar (risiko), makanya lebih baik ditunda dulu," kata Ketua Umum idEA Ignatius Untung.

Sebelumnya terjadi simpang siur bahwa PMK 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik mewajibkan para pedagang online memiliki NPWP. Namun sebenarnya di dalam aturan itu, ada pilihan bagi para pedagang online. IdEa juga telah menyurati Kementerian Keuangan terkait keluarnya PMK tersebut. Ia berharap ada pembahasan dan pembicaraan nantinya bahkan melakukan studi secara kolektif.

Direktur Shopee Indonesia Handika Jahja mengatakan, pihaknya akan mendukung regulasi apapun yang diterapkan pemerintah sepanjang tak merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai pelaku e-commerce, Shopee ingin regulasi yang berlaku harus sesuai tujuan utama, yakni pengembangan UMKM. "Dari segi detilnya kita masih omongin seperti apa yang cocok. Tapi semoga rules yang dibuat nanti tidak memundurkan, tapi pasti memajukan UKM di e-commerce," ujar Handika. Namun, Handika enggan menjawab saat ditanya apakah aturan tersebut memberatkan UMKM karena ditarik pajak. Yang pasti, kata dia, aturan tersebut belum tepat diberlakukan saat ini.

Diketahui, dalam salah satu poin di PMK disebutkan bahwa pedagang dan penyedia jasa harus memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace dan membayar pajak sesuai ketentuan. Bila UMKM atau omzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun, maka tarif PPh-nya hanya 0,5 persen dari omzet. Sedangkan untuk yang beromzet di atas Rp 4,8 miliar dalam setahun, maka harus membayar PPh sesuai ketentuan yang ada. Sementara penyedia platform marketplace wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha juga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.

Selama ini, beberapa kali dilakukan audiensi antara Kemenkeu dengan pelaku e-commerce membahas soal pajak dan pengembangan UMKM. Namun, Handika mengakui bahwa peraturan yang keluar dalam PMK tersebut belum sesuai dengan yang apa dibahas selama ini. Jangan sampai regulasi tersebut membuat UMKM justru meninggalkan e-commerce dan kembali berjualan di media sosial. Karena hal itu menjadi langkah mundur dari segi keekonomian. Sebab, penjualan melalui media sosial tak terjamin keamanannya, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, Handika berharap masih ada pembahasan lebih lanjut mengenai regulasi untuk mengatur e-commerce dan UMKM mitra. "Kita kan semua pelaku e-commerce mau bareng-bareng juga, kita diskusi supaya ada win-win solution buat semuanya. Utamanya buat UMKM itu sendiri," kata Handika.

Tak mau gaduh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjanjikan, pihaknya tidak akan memungut pajak secara sembarangan, termasuk pajak Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-commerce.

"Tentu saya sebagai Menteri Keuangan harus terus menjaga iklim investasi sehingga ketakutan tidak perlu terjadi," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, ia ingin membangun dan menata sistem perpajakan di Indonesia namun bukan dengan cara sembarangan bahkan merusak pondasi yang ada. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan akan menggunakan instrumen fiskal keuangan negara, yang mayoritas dari pengumpulan pajak, secara aktif. "Ini sesuatu yang tidak mudah, saat ini isu mengenai perpajakan e-commerce menjadi salah satu isu yang sedang dibahas secara internasional juga," kata perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Menyusul reaksi para pelaku usaha online yang khawatir dengan aturan tersebut, bahkan Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) sempat meminta aturan itu ditunda. "Beberapa saat lalu kami keluarkan PMK 210 dan menimbulkan reaksi. Kami undang idEA. Aspirasinya selalu kami dengar dan konsultasikan, kami memahami model bisnis mereka," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Pertama, Sri Mulyani menegaskan bahwa aturan pajak e-commerce yang ia keluarkan bukanlah untuk memungut pajak online. Tetapi, kata dia, hanya terkait dengan tata caranya saja. Salah satunya yakni terkait ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sri mengatakan, tidak ada keharusan para pedagang online memiliki NPWP saat mendaftar ke platform marketplace. "Kenapa itu penting? Karena banyak pelaku baru yang disampaikan idEA itu ibu tumah tangga, mahasiswa, murid yang ingin mulai bisnis jadi tidak boleh ada kekhawatiran," kata dia.

Kedua, Sri Mulyani mengatakan bahwa aturan yang ia keluarkan bukan bertujuan untuk memungut pajak. Namun lebih untuk mendukung kegiatan ekonomi, bahkan juga memberi insentif ke pelaku e-commerce. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, ada kekhawatiran pelaku e-commerce yang sudah ada di platform marketplace pindah ke media sosial karena aturan ini.

Ketiga, aturan terkait pajak e-commerce itu akan memberika kemudahan bagi perusahan-perusahaan pengelola platform marketplace. Selama ini kata dia, para pengelola platform marketplace terbebani dengan penyampaiaan informasi kepada berbagai instansi terkait data e-commerce.

Pasca adaya aturan itu, Kementerian Keuangan akan bekerjasama dengan berbagai instansi agar tidak memberikan beban pendataan kepada para platform marketplace. "Jadi bisa dikombinasikan koordinasinya. Bahkan, bentuk penyampaian info akan kami upayakan sesimpel mungkin, jadi tidak perlu ada effort khusus," kata Sri.

Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Thu, 21 Feb 2019 17:44:00 +0700

Baru beberapa hari tahun 2019 berjalan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dinakhodai Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menjadi pembicaraan publik. Sorotan pertama terkait disebutnya nama Sri Mulyani sebagai salah satu kandidat yang cocok menjabat Presiden Bank Dunia yang kosong setelah ditinggal Jim Yong Kim. Rasanya, walaupun hanya wacana, kabar itu masih ramai dibicarakan hingga tulisan ini dibuat pada pekan ketiga Januari 2019. Sedangkan sorotan kedua berkaitan dengan kebijakan perpajakan otoritas fiskal.

Pada 31 Desember 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Adapun latar belakang penerbitan PMK adalah pemerintah memandang perlu lebih memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan (www.setkab.go.id). Namun, tanpa diduga, kebijakan yang direncanakan berlaku pada 1 April 2019 mendatang itu menuai pertanyaan dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Banyak alasan disampaikan idEA, yang salah satunya adalah PMK Nomor 210 tersebut dianggap menghambat keberlangsungan market place Indonesia, ketidakadilan karena penjualan via media sosial tak dikenakan pajak, hingga tidak adanya uji publik dan sosialisasi.

Merespons keluhan idEA, pertemuan pun digagas oleh Kementerian Keuangan dan melahirkan lima kesepakatan. Pertama, pedagang atau penyedia jasa tidak wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kesepakatan kedua, PMK Nomor 210/PMK.010/2018 dibuat bukan untuk memenuhi target penerimaan pajak. Ketiga, pelaku usaha tidak akan berpindah ke platform media sosial. Adapun yang keempat adalah untuk mewujudkan kemudahan data pelaporan dan mempermudah proses impor pengiriman barang e-commerce. Sri Mulyani bahkan secara mendadak mengadakan keterangan pers saat hendak mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR/DPD, Rabu (16/1/2019.

Inti dari penjelasan Sri Mulyani bersama Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignasius Untung ternyata tak jauh berbeda dari kesepakatan yang dicapai dua hari sebelumnya. Terselesaikan sementara Terlepas dari diskusi yang ada, bagaimana seharunya kita memaknai pajak e-commerce tersebut? Kita tahu, bahwa potensi besar Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama perekonomian di Asia Tenggara. Dengan jumlah kelas menengah yang terus tumbuh, Indonesia menjadi pasar potensial bagi aktivitas perdagangan dan tidak terkecuali untuk perdagangan e-commerce.

Berdasarkan laporan McKinsey Mckinsey bertajuk "The Digital Archipelago: How Online Commerce is Driving Indonesia's Economic Development" yang dirilis pada Agustus 2018, pasar e-commerce Indonesia pada 2022 akan tumbuh menjadi 55 miliar dollar AS hingga 65 miliar dollar AS. Nilai capaian itu meningkat sekitar delapan kali lipat ketimbang 2017 yang tercatat 8 miliar dollar AS. Pemerintah Indonesia, di bawah kendali Presiden Joko Widodo, bukannya tidak menyadari potensi itu. Kantor presiden didukung lintas kementerian lembaga kemudian menyiapkan sebuah dasar hukum penting dalam merespons pertumbuhan e-commerce.

Pada 21 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor: 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce). Salah satu aspek krusial dalam perpres tersebut adalah aspek perpajakan. Setelah menunggu lama, pada awal Januari ini, PMK Nomor 210/PMK.010/2018 pun terbit. Walau sempat menghadirkan dinamika antara kalangan pelaku usaha dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, penerbitan peraturan itu patut direspons positif.

Kenapa demikian? Sebab, isu keadilan dan level of playing field yang selama ini menjadi isu antara perdagangan offline dengan e-commerce terselesaikan sementara. Keberadaan PMK Nomor 210/PMK.010/2018 diharapkan dapat menjadi momentum kesetaraan perpajakan di Tanah Air. Namun, patut juga dicatat bahwa masih ada sejumlah catatan penting sebelum peraturan tersebut diberlakukan pada 1 April 2019. Pertama dan paling utama adalah sosialisasi. Jangankan para pelaku usaha e-commerce di tingkat bawah yang notabene mayoritas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), para petinggi perusahaan e-commerce pun belum memahami benar peraturan itu. Oleh karena itu, Ditjen Pajak Kemenkeu perlu menggelar sosialisasi demi sosialisasi agar pemahaman terhadap PMK Nomor 210/PMK.010/2018 merata.

Ragam sosialisasi yang efektif tentu dapat dibicarakan secara bersama-sama. Sosialisasi juga penting agar pelaku usaha yang selama ini berjualan via media sosial bersedia masuk ke dalam e-commerce. Sejalan dengan itu, peraturan teknis tingkat Direktorat Jenderal Pajak juga harus segera disiapkan. Dengan begitu, saat peraturan berlaku, tak ada lagi keraguan dari kedua belah pihak, yaitu fiskus pajak dan pelaku usaha e-commerce. Jalan keluar PMK Nomor 210/PMK. 010/2018 menjadi momentum demi tercapainya keadilan perpajakan. Namun, keberadaan peraturan ini juga menjadi awal dalam pengembangan e-commerce di Tanah Air.

Potensi yang besar dari sisi nilai transaksi selama ini belum diikuti kebijakan yang tepat. Pemicunya adalah data perihal e-commerce yang belum menyatu, walaupun Badan Pusat Statistik (BPS) sudah memulai pendataan. Padahal, data yang tepat merupakan awal dari kebijakan yang pas pula. Dalam hal ini, peran serta dan sikap proaktif petinggi perusahaan e-commerce menjadi mutlak. Hal itu agar seluruh data e-commerce dapat dikoleksi dan diolah oleh otoritas terbaik dalam melahirkan kebijakan secara tepat.

Tentu, kita masih teringat pesan Presiden Joko Widodo saat menghadiri ulang tahun salah satu perusahaan e-commerce Indonesia. Kepala Negara mendorong agar pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem e-commerce, apalagi jumlah UMKM di Tanah Air begitu besar hingga mencapai 56 juta. Jadi, jangan sampai keberadaan PMK Nomor 210/PMK.010/2018 justru menciutkan nyali pelaku UMKM untuk bergabung ke perusahaan e-commerce. Di titik inilah perlu kehati-hatian menjalankan kebijakan yang tertuang peraturan tersebut. Tentum semua demi kemajuan e-commerce Indonesia!

Penulis : William Henley Pendiri Indosterling Capital
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Memaknai Pajak E-Commerce "

Mutual Legal Asisstance (MLA), Langkah Maju Melacak Dana Gelap Milik WNI yang Disimpan di Luar Negeri

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Thu, 21 Feb 2019 17:27:00 +0700

Mutual Legal Asisstance (MLA)

MLA adalah metode kerja sama antara negara untuk mendapatkan bantuan dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana. MLA umumnya digunakan untuk mendapatkan materi yang tidak dapat diperoleh atas dasar kerja sama polisi, terutama penyelidikan yang membutuhkan cara-cara paksaan. Permintaan dibuat oleh Letter of Request (LOR) internasional resmi. Dalam yurisdiksi hukum perdata, ini juga disebut sebagai 'Komisi Rogatoire'. Bantuan ini biasanya diminta oleh pengadilan atau jaksa penuntut dan juga disebut sebagai 'kerjasama peradilan'.

Negara-negara modern telah mengembangkan mekanisme untuk meminta dan mendapatkan bukti untuk investigasi dan penuntutan pidana. Ketika bukti atau bentuk lain dari bantuan hukum, seperti pernyataan saksi atau layanan dokumen, dibutuhkan dari kedaulatan asing, negara dapat berusaha untuk bekerja sama secara informal melalui agen kepolisian masing-masing atau, sebagai alternatif, menggunakan apa yang biasanya disebut sebagai permintaan untuk "bantuan hukum timbal balik."

Praktek bantuan hukum timbal balik dikembangkan dari sistem rogatory letter berbasis comity, meskipun sekarang jauh lebih umum bagi negara untuk membuat permintaan bantuan hukum timbal balik secara langsung ke Otoritas Pusat yang ditunjuk dalam setiap Dalam praktik kontemporer, permintaan semacam itu mungkin masih dibuat atas dasar timbal balik tetapi juga dapat dibuat sesuai dengan perjanjian bilateral dan multilateral yang mewajibkan negara untuk memberikan bantuan.

Bantuan ini dapat berupa pemeriksaan dan identifikasi orang, tempat dan barang, pemindahan tahanan, dan pemberian bantuan dengan imobilisasi instrumen kegiatan kriminal. Sehubungan dengan yang terakhir, MLAT antara Amerika Serikat dan negara-negara Karibia tidak mencakup penggelapan pajak A.S., dan karena itu tidak efektif ketika diterapkan ke negara-negara Karibia, yang biasanya bertindak sebagai "surga pajak" lepas pantai.

Bantuan dapat ditolak oleh salah satu negara (sesuai dengan rincian perjanjian) karena alasan politik atau keamanan, atau jika tindak pidana yang dimaksud tidak sama-sama dapat dihukum di kedua negara. Beberapa perjanjian mungkin mendorong bantuan dengan bantuan hukum untuk warga negara di negara lain.

Banyak negara dapat memberikan berbagai bantuan hukum timbal balik ke negara-negara lain melalui kementerian kehakiman mereka bahkan tanpa adanya perjanjian, melalui penyelidikan bersama antara penegak hukum di kedua negara, permintaan pengungkapan keadaan darurat, surat rogatory, dll. Di beberapa negara berkembang negara, bagaimanapun, hukum domestik sebenarnya dapat menciptakan hambatan bagi kerjasama penegakan hukum yang efektif dan bantuan hukum timbal balik.

Menelusuri Rp 4.600 triliun Harta orang Indonesia di luar negeri?

Pemerintah Indonesia baru saja menandatangani hal yang sangat penting bagi Indonesia, yaitu Mutual Legal Asisstance (MLA) dengan Swiss, salah satu negara yang santer disebut-sebut sebagai “surga pajak”.

Penandatanganan MLA ini merupakan langkah maju yang akan bermanfaat bagi Indonesia. "Terutama dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana perpajakan yang selama ini sulit dilakukan karena kendala keterbatasan akses dan daya jangkau. MLA ini akan memungkinkan bantuan pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss," ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo di Jakarta (Rabu (6/2/2019).

Tax amnesty 2016 menghasilkan deklarasi harta kurang lebih Rp 4.800 triliun. Terdiri dari Rp 3.800 triliun deklarasi dalam negeri, Rp 1.000 triliun deklarasi luar negeri, dan Rp 145 trilun repatriasi. Menurut Tax Justice Network, setidaknya terdapat sekitar 331 miliar dollar AS (Rp 4.600 triliun) harta orang Indonesia di luar negeri. Berdasarkan hasil dari program Tax Amnesty 2016 lalu, Swiss tidak masuk dalam lima besar negara asal harta deklarasi wajib pajak Indonesia. Padahal, Swiss dikenal sebagai negara surga pajak tertua dan sangat populer di dunia. 5 besar ditempati Singapura, Virgin Islands, Hong Kong, Cayman Islands, dan Australia.

Menurut Yustinus, ada dua kemungkinan, yakni orang Indonesia yang menempatkan dananya di Swiss telah ikut migrasi sebelum Tax Amnesty atau percaya diri tidak akan tersentuh otoritas pajak di Indonesia. "Dengan demikian masih terdapat harta senilai sekitar Rp 3.500 triliun yang belum diikutsertakan dalam pengampunan pajak. Tentu saja hal ini membutuhkan pendalaman," kata dia. Dengan adanya MLA, upaya untuk melacak harta orang Indonesia di Swiss bisa lebih mudah. Terlebih Indonesia juga sudah tergabung ke dalam global Automatic Exchange of Information (AEOI). Suatu kerja sama membuka akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan telah diikuti tidak kurang dari 106 negara.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pengalihan harta dana wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) dari luar negeri ke dalam negeri, atau dana repatriasi, belum mencapai target. Terdapat selisih sekitar Rp 9 triliun dari target, yang artinya besaran nilai harta tersebut diduga masih berada di luar negeri. "Di data laporan repatriasi, targetnya Rp 147 triliun. Realisasi di data kami sementara Rp 138 triliun. Selisih 9 triliun sedang kami telusuri siapa-siapa saja wajib pajaknya," kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan melalui konferensi pers di kantor pusat DJP, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018). Robert memastikan untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut. Repatriasi sebelumnya ditegaskan sebagai komitmen sekaligus kewajiban peserta tax amnesty.

Dengan demikian, harta yang tadinya berada di luar negeri bisa kembali ke dalam negeri dan ditempatkan dalam instrumen investasi sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah nanti mendapati data wajib pajak yang bersangkutan, Robert memastikan untuk memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 18 Undang-Undang Tax Amnesty, mengatur tentang wajib pajak yang terbukti masih menyembunyikan hartanya, terancam sanksi pengenaan pajak dengan tarif hingga 30 persen dan denda 200 persen.

Dana Repatriasi Di Dalam Negeri

Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini, kondisi ekonomi yang stabil di dalam negeri bisa membuat dana repatriasi ratusan triliun tidak akan meninggalkan Indonesia. "Kami lihat dalam situasi ekononi Indonesia masih sangat baik, kondisi pertumbuhannya tinggi dengan inflasi yang terjaga. Juga memberikan return invesment itu relatif baik dibandingkan negara lain, jadi opsi (dana repatriasi) untuk tetap disini masih sangat besar," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Sebagaimana diketahui, menyusul habisnya waktu kewajiban menyimpan dana tersebut di dalam negeri yang hanya 3 tahun, para pengusaha bisa kembali membawa dana repatriasi tax amnesty ke luar negeri pada akhir 2019 nanti. Meski begitu, menurut Sri Mulyani, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, terus melalukan pemantauan dana repatriasi hasil tax amnesty pada 2016 lalu itu. Sebagian besar, dana tersebut sudah diinvestasikan oleh pemiliknya, termasuk investasi yang masih berafiliasi dengan kelompok usaha pengusaha itu sendiri. "Ini yang akan terus kami komunikasikan. Kami akan melihat perpanjangan dana repatriasi di dalam instrumen investasi kami bersama sama OJK dan Pak Gubernur BI nanti apa yang akan kami lakukan," kata Sri.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, sebanyak 120 negara sepakat menjalin kerja sama pertukaran informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018. Sejauh ini sudah ada 65 negara yang memberikan informasi terkait harta warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan, pihaknya sedang melakukan penyisiran terkait data-data kekayaan WNI yang disimpan di luar negeri. "Sedang kami godok terus dari 2018. Mulai membuka source datanya. Sedang kami lakukan proses identification dari data tersebut sehingga ketemu nama NPWP yang tepat. Kami punya prinsip bahwa melakukan klarifikasi data memanfaatkan data wajib pajak itu perlu dilakukan hati-hati. Jadi, kami enggak mau datanya belum clean," ujarnya Selasa (19/2/2019).

Ditjen Pajak tak mau sembarangan mengidentifikasi data harta kekayaan WNI tersebut, penyisiran dipastikan tetap hati-hati. Hal ini dinilai penting sehingga identifikasi bisa lebih akurat. Bagi wajib pajak, hal ini juga tak akan membuat suasana menjadi gaduh. Setelah segala proses itu rampung dan Ditjen Pajak yakin dengan data tesebut, data itu akan disampaikan kepada wajib pajak untuk diuji oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Robert tidak menyebut berapa banyak harta WNI yang diberikan kepada Ditjen Pajak. Ia mengatakan tak terlalu tertarik dengan angkanya. Meski begitu, menurut Ditjen Pajak, akan lebih senang jika harta WNI di luar negeri tersebut sudah dimasukkan oleh wajib pajak di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan begitu, harta-harta itu sudah turut dilaporkan kepada negara.

Menarik untuk diikuti, karena kerjasama ini tentu akan menambah sumber pendapatan Pajak bagi Negara.

SUMBER : kompas.com

Viral! Inilah Fakta Bisnis Bakso Tusuk Yang Menguntungkan Itu

noreply@blogger.com (Parel Naibaho) — Thu, 20 Sep 2018 02:08:00 +0700

Ketika mendengar kata bakso, mungkin kita akan terbayang pada makanan berkuah yang disajikan dalam mangkuk, dan memakai mi beserta sayur sebagai pelengkap. Namun, berbeda dengan yang disajikan oleh Sainah (51), warga Padukuhan Miri, Sriharjo, Imogiri, Bantul. Bakso buatannya tidak memakai kuah, namun hanya ditusuk dalam sebatang lidi yang telah dihaluskan. Varian yang dikembangkannya pun beraneka macam, dari mulai bakso tusuk bakar, goreng hingga rebus. Ada juga yang dibalut tahu, menjadi tahu bakso.

Bisnis jajanan yang dijual Sainah memang tampak sepele. Namun, siapa sangka, di warung miliknya yang terletak di jalan Siluk Imogiri, Rt 04, Sriharjo, Bantul, dari bisnis bakso tusuk itu ia mampu meraup omzet Rp8 juta hingga Rp10 juta setiap harinya. Dari bisnis jajanan ini pula, perempuan sederhana ini mampu mempekerjakan 24 karyawan.

Dikutip dari situs Antara, Sainah merupakan salah satu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mandiri. Sainah yang merupakan warga Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta kemudian menceritakan kisah jatuh bangun membesarkan usaha bakso tusuk hingga sukses seperti sekarang. Semua berawal ketika bergabung menjadi peserta PKH pada 2009.

Sebelumnya Sainah menjadi korban bencana gempa bumi yang terjadi di daerah tersebut sehingga suami yang bekerja sebagai buruh harian kehilangan pekerjaan. Sebagai ibu rumah tangga, Sainah mulai berpikir untuk membantu perekonomian keluarga dengan berjualan tempura kecil-kecilan dengan juragan. Ia mulai mencari informasi dan akhirnya mengajukan diri untuk menjadi peserta PKH. Setelah menjadi peserta, tidak lama ia mendapatkan bantuan modal usaha melalui program Kelompok Usaha Bersama (Kube) dari Kementerian Sosial sebesar Rp1 juta. Modal usaha tersebut ia manfaatkan untuk berinovasi membuat bakso tusuk. "Saya bikin bakso tusuk yang belum ada sama sekali di daerah saya dan ini ide saya sendiri," kata ibu tiga anak tersebut.

Saat ini ia sudah keluar dari kepesertaan PKH secara mandiri. Berkat kesuksesannya, ia menjadi narasumber kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menginspirasi para peserta PKH lainnya. Bu Sainah adalah salah satu peserta PKH yang sabar dan tidak ingin segera menggunakan bantuannya, tapi digunakan untuk pengembangan.

Warung Sainah memang tidak terlalu besar. Bercat hijau dan ruangannya bersekat dan ada dapur tempat pengolahan adonan bakso, tempat pengorengan dan pembakaran bakso dan ada pula ruangan cukup lebar berisi meja kecil tertata yang beralaskan tikar, tempat para pengunjung.

Sainah menceritakan, awal mula dirinya terjun dalam dunia usaha yang ia mulai sejak tahun 2007 silam. Awalnya, ia mengaku hanya berjualan tempura keliling menggunakan sepeda ontel. Pada tahun 2007 Sainah jualan tempura pakai sepeda, keliling kampung-kampung, sekolahan. Tempura itu diambil dari orang, setiap hari sistemnya setoran. Setiap hari kadang dapat Rp. 100 ribu sampai Rp. 150 ribu, itu uangnya buat setoran. Paling sisa bersih Rp 15 ribu sampai Rp 30 ribu. Hal itu ia lakoni selama hampir dua tahun.

Hingga suatu ketika, nalurinya untuk bangkit muncul. Ia mulai sharing kepada temannya sesama penjual keliling. Dari obrolan santai itu, Sainah mengaku mendapat masukan banyak dari teman-temannya, bahkan ada yang dengan senang hati bersedia mengajari cara membuat bakso. Padahal waktu itu Sainah belum tahu sama sekali cara membuat bakso.

Pertama kali Sainah mulai mencoba membuat bakso sendiri, dimulai pada tahun 2009. Waktu itu kebetulan ia bertemu dengan seorang teman yang menyarankan untuk masuk dalam anggota Program Keluarga Harapan (PKH). Dari program ini Sainah mendapat bantuan modal Rp1 juta. Uang Rp1 juta itu, bukan untuk belanja namun digunakan untuk kredit freezer sebesar Rp 500 ribu dan sisa Rp 500 ribu ia simpan. Dari uang simpanan Rp500 ribu itu, Sainah ambil untuk membeli tepung dan daging sebagai bahan pembuatan bakso sebesar Rp 40 Ribu. Belanja dengan uang Rp 40 Ribu, Sainah mampu memproduksi bakso sebanyak satu kilo. Bakso satu kilo itu dijajakan keliling dan baru habis selama 3 hari. Uangnya dapat Rp 80 ribu.

Sainah tampak haru ketika harus mengenang pedihnya pertama mulai merintis usaha. Kendati perputarannya sangat lamban, sampai tiga hari, ia mengaku tetap bersyukur lantaran bakso miliknya masih bisa laku terjual. Uang hasil penjualan itu dibelanjakan semuanya, biar muter makin besar makin besar. Lambat laun, perputaran hasil penjual bakso itu makin cepat dan terus membesar.

Meski bisnisnya kian hari terus membesar, bukan berarti ia tak memiliki rintangan. Sainah mengaku sering dicemooh banyak orang karena bakso yang ia jual dianggap aneh karena ditusuk dan tak berkuah. Kata orang orang, “masa bakso kok ditusuk, dicocol sambal?" Namun, cemooh yang ia dapatkan selalu ia balas dengan senyuman.

“Kalau mau nyicip bakso tusuk saya boleh, nggak usah bayar nggak apa-apa," tutur Sainah waktu itu kepada orang-orang yang mencemoohnya.

Strategi ini ternyata membuahkan hasil. Usai mencoba bakso tusuk miliknya, orang-orang yang sempat mencemooh semakin ketagihan untuk membeli. Hasil dari kerja keras dan kegigihan yang dilakukan, bakso tusuk Sainah kini laku pesat. Bahkan ia sudah membuka cabang di beberapa tempat. Cabangnya ada di kampus institut Seni Indonesia (ISI), di Ganjuran, di Sewon, di Mrican SMK 2 Depok, dan depan kampus UII Kaliurang.

Untuk menjalankan usahanya, Sainah dibantu oleh 24 karyawan untuk membantu proses pembuatan dan penjualan bakso tusuk. Tingginya permintaan pasar, setiap hari Sainah mengaku mampu menghabiskan tepung sebanyak 80 kilogram, daging ayam 80 kilogram, dan daging sapi 12 kilogram. Omzetnya kalau hari biasa Senin sampai Kamis Rp 7 juta sampai Rp 8 juta. Kalau hari Jumat, Sabtu dan Minggu bisa Rp 10 Juta setiap harinya.

Usaha Bakso Tusuk Yang Menguntungkan

Ali pengusaha Bakso Tusuk memulai usaha pada tahun 2000 dengan modal awal Rp 90 ribu. “Alhamdulillah usaha ini saya jalani dengan tekun dan makin hari jualan bakso tusuk saya bertambah maju dengan tambahan armada gerobak hingga kini sekarang sudah ada 11 gerobak ,”ujar Ali.

Awal mula usaha Kamaludin sebelum membuka Wirausaha Bakso Tusuk dari Bekasi, Jawa Barat adalah dengan berjualan roti keliling. Ia kemudian beralih ke Bakso Tusuk karena usaha rotinya sepi. Ali, panggilan Kamaludin memulai usaha bakso tusuk berkat pemberian saudaranya untuk melanjutkan usaha bakso. Usaha itu dinamai Bakso Tusuk Kuah karena sesuai dengan bentuk dan kemasannya yaitu bakso yang ditusuk lalu diberi kuah dan ditambahkan bumbu lainnya seperti kecap dan sambal sesuai selera. Usaha Bakso Tusuk Ali dipasarkan pagi hari disekolah-sekolah lalu setelah menjelang siang keliling hingga malam atau sampai dagangan habis.

Untuk pengolahan dan peracikan bumbu, Ali hanya dibantu Istrinya, Dian Rahmawati dan saudaranya, sedangkan untuk pemasaran dibantu oleh karyawan sebanyak sebelas orang. Dalam sehari Bakso Tusuk produksi Ali bisa menghasilkan puluhan bakso yang bahan dasarnya dari bahan asli tanpa pengawet seperti Ikan Tuna dan bahan lainnya. Rata-rata setiap hari Ali sanggup membuat bakso enam ember dengan masing-masing ember berisi bakso kira-kira 1000- 2000 butir. Bahan ikan tuna untuk baksonya dipilih karena harganya yang lebih miring sehingga terjangkau dan ia bisa mendapatkan untung lebih. Sementara jika menggunakan bahan selain ikan Tuna, ia mengaku tidak sanggup karena mahal dan harga produksinya melambung. Namun yang terpenting, bakso tusuk Ali tidak menggunakan bahan pengawet sehingga sangat sehat. Ali pun meyakini usaha Bakso Tusuk produksinya lebih unggul dan enak dibandingkan usaha makanan lainnya terbukti konsumennya setiap hari bertambah dan orderan untuk pesanan bertambah.

Harga Bakso Tusuk Ali dibandrol Rp 2000 per porsi dengan isi enam butir bakso. Persaingan usaha oleh sesama pengusaha bakso tusuk diakui oleh Ali tidak ada, sebab ia mengakui karena masing-masing sudah memiliki pasarnya. ”Karena secara tidak langsung pedagang Bakso Tusuk sudah memilik lahan atau tempat masing untuk memasarkan dagangannya dan kami menyadari itu semua tanpa harus ada peraturan atau perjanjian macam itulah dengan kata lain kita sudah saling kompromi antar pedagang. Soal kendala menjalankan usaha Bakso Tusuk diakui Ali memang ada, dalam usaha kadang sepi pembeli kadang ramai.

Untuk menunjang dan meningkatkan produksinya Ali membeli sebuah Mesin Cetak Bakso tipe FM R280 dari Toko Mesin Maksindo Pulo Gadung Jakarta. Sebelumnya dalam memproduksi Bakso ia lakukan secara manual dengan mengandalkan tenaga tangan. Sebelum ada mesin, produksi Bakso butuh waktu yang lama dan terlalu menguras tenaga, hasilnya pun tidak memuaskan dan banyak pesanan dibatalkan. Tapi setelah adanya mesin itu sangat membantu produksi dengan hasil yang sangat signifikan, waktunya cepat, tidak menguras tenaga serta hasilnya pun lebih baik dan cetakan baksonya bagus dan sama. Dengan mesin itu semua pesanan yang datang dapat teratasi dengan baik dan tidak lagi menolak rezeki yang datang keuntungannya pun berlipat ganda.

Untuk Usaha Bakso Tusuk Ali bisa meraup keuntungan mencapai puluhan juta dalam sebulan. Keuntungan kotornya bisa mencapai Rp 10 juta sedangkan sehari bisa dapat Rp 400 ribu -Rp 500 ribu dari sebelas gerobak yang dimiliki kalau semua jalan atau jualan.

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018, tingkat kemiskinan di Tanah Air turun dan menjadi satu digit, yakni 9,82 persen dari populasi. Angka kemiskinan ini terendah dalam sejarah sejak krisis 1998. Menurut BPS, salah satu faktor yang berperan dalam penurunan angka kemiskinan tersebut adalah program Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang disalurkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

SUMBER :

www.tribunnews.com

www.idntimes.com

http://intisari.grid.id