KUMPULAN CONTOH KONTRAK DAN PERJANJIAN

PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PEMBAGIAN WARISAN

2011-11-02T04:18:00.000-07:00

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat, bulan sembilan, tahun dua ribu sebelas (04-09-2011), bertempat di Surabaya, telah terjadi perjanjian oleh dan antara:

Nama	: ...............
Jabatan	: ...............
Alamat	: ...............
No KTP	: ...............

Bertindak untuk dan atas nama ....... dan beralamat di ...., slanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama	: ...............
Jabatan	: ...............
Alamat	: ...............
No KTP	: ...............

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Para pihak dengan ini menerangkan bahwa :

1. Pembagian harta peninggalan dari ayah para pihak (almarhum Edy), yang terletak di Jl. Elang RT 09 RW 10 No. 25-40, Surabaya Pusat (seperti ternyata dari gambar dasar yang dilekatkan pada surat perjanjian ini dan telah ditandatangani pula oleh para pihak-pihak) menimbulkan perselisihan di antara mereka.

2. Sebagai akibat daripada perselisihan paham ini, telah diajukan perkara-perkara di muka Pengadilan Negeri Surabaya Pusat, antara lain berakhir dengan keputusan No. xxx tertanggal xxxx, Pengadilan Negeri Surabaya Pusat, No. xxx tertanggal xxxx, Mahkamah Agung tertanggal xxxx register No. xxx

3. Menurut keputusan Pengadilan Negeri Surabaya Pusat No. xxx tersebut, yang kemudian dikuatkan dan diperintahkan pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Surabaya Pusat, diputuskan dengan keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian ini, beserta Kukuh Bima Perkasa, sebagai pengganti Kiki, merupakan ahli waris satu-satunya dari harta peninggalan almarhum Edy tersebut untuk bagian yang sama rata, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.

- Bahwa Fida dihukum untuk menyerahkan barang warisan Edy tersebut di atas, kepada sekalian ahi waris untuk dibagi menurut ketetapan ini.

4. Kemudian dengan ketetapan Pengadilan Negeri Surabaya Pusat telah dilakukan sitaan eksekutorial pada tanggal xxxx.

Dengan ini para pihak bermufakat agar perselisihan ini diselesaikan dengan jalan damai.

Untuk itu, para pihak dengan ini menerangkan bahwa pembagian daripada harta peninggalan almarhum Edy dilakukan menurut ketentuan-ketentuan di bawah ini :

Kepada Kukuh Bima Perkasa, diberikan :
Pekarangan yang ditandai dengan kata Kukuh Bima Perkasa pada gambar terlampir kurang lebih 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) dengan batas sebagaimana tertulis pada lampiran. Pekarangan tersebut disewa oleh orang-orang yang tercatat pada daftar yang dilekatkan pada surat perjanjian ini sebagai lampiran dan ditandatangani pula oleh semua pihak.

Kepada Sitta, diberikan :
Pekarangan pada gambar dasar terlampir dengan ditandai kata Sitta, sebesar kurang lebih 135m2 (seratus tiga puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana tertulis pada lampiran. Pekarangan tersebut disewa oleh orang-orang yang tercatat pada daftar yang dilekatkan pada surat perjanjian ini sebagai lampiran dan ditandatangani pula oleh semua pihak.

Kepada Pihak Fida, diberikan :
Pekarangan yang ada pada gambar dasar terlampir dan ditandai dengan kata Fida, sebesar kurang lebih 135 m2 (seratus tiga puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana tertulis pada lampiran. Pekarangan tersebut disewa oleh orang-orang yang tercatat pada daftar yang dilekatkan pada surat perjanjian ini sebagai lampiran dan ditandatangani pula oleh semua pihak.

Semua pihak bersama ini menerangkan tidak mempunyai sangkutan apa pun juga satu sama lain dan tidak akan menuntut apa pun baik sekarang maupun di kemudian hari berkenaan dengan pembagian warisan ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 3 (tiga), dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pihak I		Pihak II
....................		.....................

CONTOH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

2011-11-02T03:23:00.000-07:00

NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( RUPS )

PT. CENTRE FOR ENGLISH STUDY OF INDONESIA

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat : Kantor Perseroan

Jl. Ganding Indah Muslim Raya No. 9 C Jakarta Selatan.

Acara :

1. Peningkatan Modal Dasar.

2. Peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan.

Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Hadir dalam Rapat :

SITA NONORI VIANA, ST, bertempat tinggal di Plengkung Indah 871, Plengkung Indah 871, RT. 099, RT. 005, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, selaku :

Direktur Perseroan.
Pemilik/pemegang 24.000 (dua puluh empat ribu) lembar saham dalam Perseroan.

Dra. Hj. INDAH PRAMESWARA, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Sentanu KM 30,5 No. 18, RT. 108, RW. 024, Kel. Indah Mekar, Kec. Jakarta Timur, Jakarta, selaku :

Komisaris Perseroan.
Pemilik/pemegang 1.000 (seribu) lembar saham dalam Perseroan.

- SITA NONORI VIANA, ST, dalam jabatannya sebagai Ketua Rapat membuka rapat dan memberitahukan terlebih dahulu :

-Bahwa untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini tidak diperlukan pemanggilan terlebih dahulu karena sebelumnya sudah diketahui.

-Bahwa dalam rapat ini telah hadir dan diwakili sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

-Bahwa oleh karena itu rapat ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 1 anggaran dasar Perseroan adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat karena segala persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi.

-Oleh karena acara rapat telah diketahui oleh para peserta rapat, maka Ketua Rapat setelah memberikan penjelasan dan dilanjutkan dengan tanggapan dari para peserta rapat, maka rapat dengan secara bulat menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar saham atau sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi sebanyak 1.100.000 (satu juta seratus ribu) lembar saham atau sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebanyak 1.100.000 (satu juta seratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

-Dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut yang penambahannya sebanyak 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar Rp.537.500.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham :

SITA NONORI VIANA, ST, sebanyak 1.032.000 (satu juta tiga puluh dua ribu) lembar saham atau sebesar Rp.516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah);
Dra. Hj. INDAH PRAMESWARA, sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu) lembar saham atau sebesar Rp.21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

-Sehingga dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan setelah diadakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor adalah sebagai berikut :

SITA NONORI VIANA, ST, sebanyak 1.056.000 (satu juta lima puluh enam ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
Dra. Hj. INDAH PRAMESWARA, sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

-Jumlah seluruhnya sebanyak 1.100.000 (satu juta seratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Lain-lain/Penutup.

Direksi dan

baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri diberi kuasa dengan hak substitusi oleh rapat untuk menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ini dalam akta notaris, untuk itu memberikan keterangan-keterangan, membuat serta menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, melaporkan, mendaftarkan, memilih tempat kediaman hukum, singkatnya melakukan segala tindakan apapun juga untuk maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Setelah Ketua Rapat mengajukan pertanyaan dan ternyata tidak ada hal-hal lain yang diajukan dan dibicarakan lagi dalam rapat, maka Ketua Rapat menutup rapat ini.

Kami yang hadir dalam Rapat

Meterai

Rp. 6000,-

CONTOH PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG

2011-11-02T03:13:00.001-07:00

Pada hari ini, tanggal …………….., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : …………………………….

Alamat : …………………………….

No. kontak : …………………………….

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kesatu;

Nama : …………………………….

Alamat : …………………………….

No. kontak : …………………………….

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua;

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kedua pihak menjamin bahwa masing-masing pihak memiliki wewenang dan kecakapan hukum untuk terikat serta berbuat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

2. Bahwa pada tanggal ……………, pihak kesatu telah mengajukan pinjaman sebesar Rp. ……….. (…………) kepada pihak kedua.

3. Bahwa atas pengajuan pihak kesatu, pihak kedua telah menyetujui untuk meminjamkan uang tunai sebesar Rp. …………. (…………….) kepada pihak kesatu pada bulan …………...

4. Pihak kesatu dan pihak kedua telah sepakat bahwa pembayaran pinjaman oleh pihak kesatu dilakukan selambat-lambatnya tanggal ……………..

Demikian perjanjian utang piutang ini dibuat dalam rangkap dua, bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

_______, ___ _______ 2010

Pihak Kesatu Pihak Kedua

………………….. ……………………

Saksi-Saksi

…………………… …………………… ……………………

PROSEDUR MENGURUS HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL

2011-11-01T01:23:00.000-07:00

Pertanyaan :

Beberapa waktu lalu saya membeli rumah dari developer dan diberi tahu bahwa saya hanya mendapatkan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan). Padahal harga yang saya bayar adalah termasuk tanah dan bangunan. Saya bingung kenapa saya tidak mendapatkan hak milik atas rumah dan tanah tersebut? Untuk itu mohon bisa dijelaskan perihal perbedaan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) dari segi hukumnya. Kapan kita membeli rumah mendapatkan SHGB dan kapan mendapatkan SHM? Dari segi hukum, apakah SHGB lebih lemah, artinya jika masa berlaku habis, properti kita bisa diambil alih oleh pemerintah tanpa persetujuan pemegang SHGB? Apakah SHGB bisa diubah menjadi SHM, dan berapa kira-kira biayanya? Mohon penjelasannya, terima kasih.

Jawaban :

Hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan hak-hak atas tanah seperti Hak Milik dan Hak Guna Bangunan diatur dalam Bagian III dan Bagian V UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). Dalam kaitan ini, Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) hanya memberikan hak kepada pemegangnya memanfaatkan tanah untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, karena kepemilikan tanah tersebut dipegang oleh Negara, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, SHGB dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Dan bila lewat dari waktu yang ditentukan maka hak atas tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya sepenuhnya dikuasai langsung oleh Negara.

Berbeda dengan Sertifikat Hak Milik (“SHM”), pemegang haknya mempunyai kepemilikan yang penuh atas tanah dan merupakan hak turun temurun yang terkuat dari hak-hak atas tanah lainnya yang dikenal dalam UUPA. Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik. Sedangkan, perusahaan-perusahaan swasta, seperti misalnya developer atau perusahaan pengembang perumahan tidak dapat mempunyai tanah dengan status Hak Milik. Mereka hanya diperbolehkan sebagai pemegang SHGB. Dalam hal developer membeli tanah penduduk yang semula berstatus tanah-tanah Hak Milik, maka dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) akan menurunkan status tanah-tanah yang dimiliki developer tersebut dari penduduk, menjadi berstatus Hak Guna Bangunan, yaitu hanya bangunan–bangunan yang dapat dimiliki oleh developer. Sedangkan, tanahnya menjadi milik Negara, sehingga sertifikat yang dikeluarkan adalah dalam bentuk SHGB. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 36 UUPA.

Namun, pemegang SHGB tidak perlu khawatir karena berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal, tanah dengan status SHGB dapat diubah menjadi tanah bersertifikat Hak Milik, dengan cara melakukan pengurusan pada kantor BPN setempat di wilayah tanah tersebut berada. Pengurusan dapat dilakukan oleh si pemegang SHGB yang berkewarganegaraan Indonesia ataupun menggunakan jasa Notaris/PPAT. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. SHGB asli

2. copy IMB

3. copy SPPT PBB tahun terakhir

4. identitas diri

5. Surat Pernyataan tidak memiliki tanah lebih dari 5 (lima) bidang yang luasnya kurang dari 5000 (lima ribu) meter persegi, dan

6. membayar uang pemasukan kepada Negara.

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

2. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal.

Penanya: Gloria

Jawaban oleh: Retno S. Darussalam, S.H.

Sumber: Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI

sumber

Tata Cara Pembuatan Surat Perjanjian/Kontrak

2011-11-01T01:10:00.000-07:00

Hal-hal mengenai Kontrak

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai hubungan bisnis antara orang dengan orang atau orang dengan perusahaan dalam urusan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam pakai dll Kegiatan ini menyangkut perikatan dalam ranah privat dan diatur dalam berbagai aturan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan hukum Adat. Kegiatan tersebut biasanya tertuang dalam bentuk tertulis yang sehari-hari sering kita lihat, kita saksikan bahkan kita lakukan sendiri dalam pembuatan kontrak,rekes maupun surat-surat resmi lainnya Beberapa contoh perjanjian kegiatan yang sering dilakukan masyarakat seperti jual-beli, sewa-menyewa maupun pinam pakai yang disajikan dibawah ini dapat menjadi acuan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam melakukan salah satu kegiatan ekonomi tesebut. Pada prinsipnya hubungan bisnis ini menganut kebebasan masing-masing untuk berkontrak dan menganut azas “Pacta Sunt Servanda” yaitu semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. (Psl 1338 KUHPer). Pada umumnya perikatan lahir dari persetujuan atau karena undang-undang (Psl.1233 KUHPer). Perikatan diartikan sebagai memberikan sesuatu,berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Psl. 1234 KUHPer). Sedangkan persetujuan /perjanjian merupakan perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seorang maupun lebih (Psl. 1313 KUHPer). Agar suatu persetujuan/perjanjian dianggap sah harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri (Psl. 1320 ayat (1) KUHPer)

Kecakapan untuk melakukan perikatan (Psl. 1320 ayat (2) KUHPer)

Mengenai suatu pokok persoalan tertentu (Psl. 1320 ayat (3) KUHPer)

Oleh sebab yang tidak terlarang (Psl. 1320 ayat (3) KUHPer)

Suatu persetujuan dapat diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Persetujuan cuma-cuma adalah perjanjian yang dilakukan satu pihak yang akan memberikan suatu keuntungan bagi pihak lain dengan tidak menerima imbalan. Sedangkan persetujuan dengan memberatkan mewajibkan para pihak memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian tidak terlaksanan atau mempunyai kekuatan mengikat apabila timbul dari kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan Psl. 1321 KUHPer). Setiap orang berwenang untuk membuat perjanjian/perikatan kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap untuk itu (Psl 1329. KUHPer) meliputi :

Anak yang belum dewasa (Psl. 1330 ayat (1) KUHPer)

Seseorang dibawah pengampuan (Psl. 1330 ayat (2) KUHPer)

Wanita yang telah kawin (Psl. 1330 ayat (2) KUHPer). (Catatan: Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No.3/1963 tanggal 5 September 1963 yang menyatakan bahwa Psl 108 dan 110 KUHPer yang mengatur seorang istri dalam melakukan perbuatan hukum dan menghadap di muka pengadilan harus seizin suami sudah tidak berlaku lagi)

Semua orang yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian/persetujuan tertentu (Psl. 1330 ayat (3) KUHPer).

Persetujuan mengikat apabila dengan tegas ditentukan didalamnya, namun juga menurut sifat persetujuannya dapat dituntut berdasarkan keadilan, kepatutan dan undang-undang (Pasal 1339 KUH Per). Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau disebabkan alasan karena undang-undang (Pasal 1338 KUH Per). Perikatan yang dibuat karena paksaan, penyesatan atu penipuan menimbulkan tututan pembatalannya (Pasal 1449 KUH Per).. Bila tuntutan pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi waktunya berdasarkan ketentuan undang-undang yang khusus maka pembatasan ditetapkan 5 tahun dan mulai diberlakukan : (Pasal 1454 KUH Per).1. Untuk kebelumdewasaan terhitung sejak hari kedewasaan;2. Untuk pengampuan sejak pencabutan pengampuan3. Untuk paksaan sejak paksaan itu berhenti4. Untk penyesatan atau penipuan sejak diketahuinya penyesatan atau penipuan5. Untuk perbuatan seorang bersuami yang dilakukan tanpa surat kuasa si suami terhitung sejak pembubaran perkawinan.6. Untuk segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan debitur yang menyebabkan kerugian kreditur, sejak adanya kesadaran perlunya dibatalkan (Psl 1341 dan 1454 KUHPer) Bagi salah satu pihak yang perikatannya tidak dipenuhi pihak lain dapat memilih tindakan untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan apabila masih dimungkinkan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian dan bunga (1267 KUHPer) Penggantian kerugian dapat dilakukan apabila pihak lain telah dinyatakan lalai untuk memenuhi kewajibannya dan telah melampaui tenggang wakltu yang ditentukan sejak pemberitahuan. ( Pas 1243 KUHPer) Debitor harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga apababila ia tidak dapat membuktikan tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu pelaksanaan perikatan itu disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga diluar kemampuan/kekuasaannya (force majeur) serta bukan karena itikad buruk ( Psl 1244 dan Psl 1245 KUHPer). Biaya ganjti rugi dan bunga yang dapat dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah didertitanya dan keuntungan yang sedianya akan diperolehnya. Psl 1245 KUHPer).

Dipersiapkan oleh : Hj. Ninik Hariwanti, SH, LL.M. ,

Sumber dari : “Contoh-contoh Kontrak, Rekes & Surat Resmi Sehari-

hari”, Jilid 1-3 (Prof. Mr. Dr. S. Gautama)

sumber

SURAT KUASA

2011-11-01T01:02:00.000-07:00

SURAT KUASA

No. …………..

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .……………………………………………………..

Pekerjaan : ……………………………………………………...

Alamat : ………………………………………………………

Dalam hal ini memilih domisili hokum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

R. Soeroso, S.H. Drs. Eddy Sadeli, S.H.

J. Budi Hariyanto, S.H. S. Husein, Sm.Hk.

Johannes Aipassa, S.H.

L. Inawati, S.H.

Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara/Law Office “R. Soeroso, S.H. & Assosiates”, beralamat di Jakarta Barat, Jalan Pintu Besar Utara No. 6 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama.

--------------------------------------------------- KHUSUS--------------------------------------------

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

- Untuk memberi jawaban dan tindakan hokum lainnya atas gugatan dari (nama penggugat …………..) yang terdaftar di pengadilan negeri Jakarta ……………. No. ………../Pdt./G.19../Jak. …., Tgl. …………….. mengenai ……… dan ……

- Untuk mengajukan gugatan balasan (Rekonpensi) terhadap ………….. (nama ………..), Alamat …………….. serta untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, bunga dan uang untuk paksa terhadap Sdr. ……………………. Tersebut.

Mengenai hal tersebut di atas, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain atau Pembesar-pembesar lainnya, mengajukan permohonan-permohonan yang perlu menjalankan perbuatan- perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hokum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang Kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan Pemberi Kuasa, naik banding, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Kuasa dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa.

Surat Kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi serta secara tegas dengan retensi dan seterusnya menurut hokum, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1812 KHUPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang.

………………….., ………………20……..

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

(…………………) (……………….)

CONTOH SURAT PEMBUBARAN CV (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP)

2011-10-28T00:14:00.000-07:00

SURAT PEMBUBARAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV )

Pada hari ini Senin, empat bulan tujuh tahun dua ribu sepuluh (04-07-2010), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ...............
Jabatan	: ...............
Alamat	: ...............
No KTP	: ...............

Bertindak untuk dan atas nama ....... dan beralamat di ...., slanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama	: ...............
Jabatan	: ...............
Alamat	: ...............
No KTP	: ...............

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Para Pihak dalam tindakannya tersebut terlebih dahulu menerangkan:

"CV ANGIN BERSAHAJA", berkedudukan di Jl. Jendral Hertasning Timur No. 13, didirikan dengan akta tertanggal xxxx, Nomor xxxx.

- Bahwa pesero Ny. Surti bermaksud untuk keluar dari dan mengundurkan diri dari perseroan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas para pesero menerangkan bahwa para pesero dalam perseroan ini telah sepakat untuk dan dengan ini menetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhitung sejak tanggal lima bulan tujuhtahun dua ribu sepuluh (05-07-2010) Perseroan sudah tidak melakukan kegiatan apa pun juga, maka terhitung sejak tanggal lima bulan tujuh tahun dua ribu sepuluh (05-07-2010) tersebut perseroan telah dibubarkan.

2. Bahwa para pesero dengan ini menyatakan bahwa mereka, yang satu terhadap yang lain, tidak mempunyai tagihan atau tuntutan apa pun dan berapa pun jumlahnya lagi, dan karenanya mereka, yang satu dengan yang lain, saling memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya tanpa pekecualian.

Mengenai pembubaran CV ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Barat.

Pihak I		Pihak II
....................		.....................

CONTOH SURAT PENDIRIAN CV / COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

2011-10-28T00:06:00.000-07:00

SURAT PENDIRIAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV )

Hari ini, Senin, tanggal satu bulan dua tahun dua ribu sebelas (01-02-2012), bertempat di Surabaya.

Telah menghadap di hadapan saya, Muhammad Rizal Rustam,S.H.,M.Kn notaris di Makassar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan yang telah dikenal oleh saya, notaris:

- Tuan Manggolo Yudho Perdana, WNI, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Jl. Hertasning Baru No. 14, Makassar, menurut keterangannya di dalam hal ini menjalani:

a. untuk diri sendiri,

b. sebagai wakil lisan dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama, serta seberapa perlu menguatkan diri dan bertanggung jawab untuk Tuan Yuda Sudawan, pekerjaan Pengusaha, beralamat di Jl. Kajoalido No. 5, Makassar

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

- Penghadap untuk diri sendiri dan menjalani seperti tersebut menerangkan di dalam surat akta ini, telah mendirikan suatu perserikatan komanditer (Commanditaire Vennotschap) dengan anggaran dasar seperti di bawah ini:

Pasal 1

1. Perserikatan ini bernama CV "INSAN KAMIL", berkedudukan di

Makassar, Jl. Abdullah Dg. Sirua No. 77, dengan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu teman serikat pengurus.

2. Teman serikat CV "HELIX SOUTH" adalah satu-satunya teman serikat pengurus yang bertanggung jawab dengan segala harta kekayaannya atas segala kewajiban, utang, dan beban perserikatan.

3. Teman serikat CV "HELIX SOUTH" adalah teman serikat komanditer yang hanya terikat dan tidak diwajibkan membayar utang, kewajiban, dan beban perserikatan yang melebihi dari pemasukannya.

Pasal 2

Maksud dari perserikatan ini, yaitu:

a. membuka toko alat-alat (spare part) kendaraan bermotor, sepeda, dan teknik;

b. menjadi pemborong, pelaksana, pengawas, perencana bangunan-bangunan dan pekerjaan-pekerjaan teknik;

Pasal 3

Perserikatan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan telah dimulai pada hari ini, tanggal satu bulan lima tahun dua ribu duabelas (01-05-2012).

Pasal 4

1. Modal perserikatan ini besarnya tidak ditentukan, dan selalu dapat dilihat dalam buku-buku perserikatan.

2. Pada permulaan perserikatan ini telah dimasukkan di dalam perserikatan oleh para teman serikat, masing-masing uang tunai yang besarnya dapat dilihat dalam buku-buku

perserikatan.

3. Oleh teman serikat pengurus dimasukan juga, ia punya tenaga kerja, kerajinan, dan kepandaiannya.

4. Dengan persetujuan para teman serikat bersama juga dapat ditambah pemasukan dalam perserikatan, baik yang berupa uang maupun yang berupa barang oleh para teman serikat atau salah seorangnya.

5. Untuk tiap-tiap pemasukan, teman serikat yang sangkutan diberi tanda penerimaan yang ditandatangani oleh teman serikat pengurus. Lagipula para teman serikat masing- masing dicatat dalam buku-buku perserikatan, berapa jumlah ia punya pemasukan. Baik yang berupa uang maupun sebagai harga barang yang dimasukkannya.

6. Selama perserikatan ini berdiri atau pada waktu pembubarannya, masing-masing teman serikat mempunyai hak dan kewajiban atas harta benda perserikatan, utang piutang, dan bebanan masing-masing menurut perbandingan pemasukannya.

Pasal 5

Perserikatan ini diurus oleh teman serikat pengurus Sitta dengan gelaran Direktur.

Pasal 6

Teman serikat komanditer atau wakilnya berhak sewaktu-waktu masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh perserikatan, memeriksa persediaan barang dan pencocokan uang kas perserikatan.

Pasal 7

1. Tahun buku perserikatan berjalan dari satu Januari sampai dengan akhir Desember.

2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember, maka buku-buku perserikatan ditutup, dan dari buku-buku itu dibuat suatu neraca dan perhitungan laba-rugi yang harus siap, dan dimasukkan dalam buku yang sengaja diadakan untuk keperluan itu di dalam tiga bulan setelah tahun buku.

Pasal 8

1. Dari keuntungan bersih yang telah disetujui oleh para teman serikat, maka sebagian dapat disendirikan untuk mengadakan atau menambah uang cadangan.

2. Jika perhitungan laba-rugi pada sesuatu tahun menunjukan kerugian, dan jika diadakan uang cadangan, tidak dapat ditutup dengan uang cadangan, maka kerugian itu atau ketinggalannya akan tetap dicatat dan dipikul dalam perhitungan laba rugi dan pada tahun-tahun yang akan datang tidak dipandang ada keuntungan selama kerugian yang tercatat dan terpikul seperti tersebut belum sama sekali tertutup.

Pasal 9

Laba dan rugi yang telah disetujui oleh para teman serikat, diperoleh dan diderita oleh para teman serikat masing-masing menurut perbandingan pemasukannya.

Pasal 10

1. Jika salah seorang teman serikat meninggal dunia, maka perserikatan ini tidak bubar, akan tetapi akan dilanjutkan oleh yang masih hidup bersama-sama dengan ahli waris dari yang meninggal dunia.

2. Hanya saja para ahli waris tersebut harus diwakili oleh salah seorang di antara mereka sendiri atau oleh orang lain di dalam segala hal yang mengenai urusan perserikatan.

Pasal 11

1. Seorang teman serikat hanya dapat membubarkan perserikatan ini pada akhir tahun buku, dan harus memberitahukan keinginannya itu dengan surat kepada teman serikat lainnya sedikitnya tiga bulan sebelum akhir tahun buku tersebut.

2. Di dalam hal ini, maka teman serikat lainnya ada hak untuk membeli dan mengambil over segala harta (activa) dan utang dan bebanan (passiva) dari perserikatan dan meneruskan perusahaan perserikatan baik sendiri maupun dengan orang lain dengan memakai nama perserikatan. Asal saja memberitahukan keinginannya itu dengan surat kepada pihak lain dalam satu bulan setelah hari pembubaran.

Pasal 12

1. Jika seorang teman serikat jatuh miskin atau curatele, maka perserikatan ini dengan sendirinya lantas bubar.

2. Hanya saja teman serikat lainnya ada hak seperti tersebut dalam Ayat (2) Pasal 11, tetapi dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan keinginannya itu dengan surat kepada pihak lainnya dalam tiga bulan setelah keputusan Hakim tentang jatuh miskin atau curatele itu tidak dapat diubah lagi.

Pasal 13

Jika perserikatan ini bubar dan tidak ada teman serikat yang melanjutkan perusahaan perserikatan menurut Pasal 11 dan Pasal 12, maka harta benda perserikatan ini akan dilikuidir oleh para teman serikat atau ahli waris atau wakilnya yang sah. Sedang, buku-buku akan disimpan oleh teman serikat pengurus Edy atau ahli warisnya.

Pasal 14

1. Jika ada sesuatu hal yang tidak atau tidak cukup diatur di dalam anggaran dasar ini, maka hal itu akan diputuskan oleh para teman serikat bersama-sama.

2. Jika dalam hal itu mereka tidak dapat mencapai persetujuan atau jika timbul perselisihan tentang persetujuan atau neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dalam Pasal 7, atau jika diantara para teman serikat ada perselisihan tentang arti atau bolehnya menjalankan sesuatu aturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, sedang mereka dengan cara lain tidak dapat menjelaskan perselisihan itu, maka pihak yang siap lebih dahulu boleh minta kepada Hakim agar diangkat tiga orang pemisah yang akan memutuskan perselisihan, setelah memberi kesempatan kepada teman serikat untuk membela kepentingannya.

3. Orang-orang tersebut akan memutuskan perselisihan itu sebagai Hakim yang tertinggi.

Pasal 15

Pihak-pihak telah memilih tempat tinggal kediaman yang umum dan tetap tentang segala hal yang timbul sebagai akibat dari surat akta ini di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya Barat.

- Dibuat sebagai minuta, dibacakan, dan ditandatangani di Surabaya, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan surat akta ini di saksikan oleh Siti, dan Rudi, keduanya pegawai notaris dan tinggal di Surabaya, sebagai saksi-saksi.

- Surat akta ini setelah dibacakan oleh saya, notaris kepada penghadap dan saksi-saksi. Maka, segera sesudah itu ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris

Pihak I Pihak II

.................... .....................

PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN GADAI DEPOSITO

2011-10-27T18:30:00.001-07:00

Nama	: ...............
Jabatan	: ...............
Alamat	: ...............
No KTP	: ...............

Bertindak untuk dan atas nama ....... dan beralamat di ...., slanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama	: ...............
Jabatan	: ...............
Alamat	: ...............
No KTP	: ...............

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak telah sepakat, guna menjamin lebih jauh segala pembayaran yang pada suatu waktu, baik sekarang maupun di kemudian hari harus dilakukan oleh Sitta selanjutnya disebut Peminjam; kepada Bank (Pihak Kedua), baik berdasarkan uang yang dipinjam dan diterimanya dengan betul.
Perjanjian Kredit/Pengakuan Utang yang telah ada di antaranya tetapi tidak terbatas pada Perjanjian Kredit/Pengakuan Utang Nomor xx tanggal xxx dibuat di hadapan notaris atau Perjanjian Kredit/Pengakuan Utang yang kemudian diadakan dengan Bank, atau setiap perpanjangannya, penambahannya, perubahannya, serta penggantiannya kemudian, baik untuk jumlah pokok dari utang ataupun bunga, bunga denda, pajak-pajak, ongkos-ongkos, beban-beban, dan lain-lain jumlah termasuk biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang wajib dibayar kepada kuasa Bank untuk memperoleh jumlah-jumlah yang terutang (selanjutnya akan disebut Utang) dan untuk memperkuat tagihan-tagihan utang terhadap Peminjam, Penjamin dengan ini memberikan jaminan dalam gadai kepada Bank dan Bank dengan ini menerima jaminan gadai tersebut di atas dari Penjamin, yaitu:

Dana-dana yang tersimpan di dalam rekening deposito berjangka pada Bank UANG ITU INDAH (selanjutnya disebut Bank Pemegang Dana) seperti disebut dalam : xxxx, tertulis atas nama Penjamin (selanjutnya disebut Bilyet deposito) berikut segala hak dan tagihan-tagihan yang dimiliki Penjamin dan/ atau yang dapat dijalankan oleh Penjamin atas dana di bawah Bilyet deposito tersebut berikut semua bunga atas Dana Deposito (selanjutnya Dana/Bilyet Deposito tersebut berikut pembaruannya, perpanjangannya, penambahannya dan setiap perubahannya selanjutnya disebut juga Dana Deposito).

Bank menyatakan menerima penyerahan jaminan dalam gadai tersebut di atas berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Penjamin dengan ini menyerahkan Bilyet deposito: xxx
tertulis atas nama Penjamin kepada Bank untuk disimpan dan digunakan Bank guna melaksanakan hak-haknya berdasarkan pemberian jaminan ini.

Pasal 2

Penjamin menjamin Bank bahwa dana yang diberikan
sebagai jaminan dengan pemberian jaminan gadai ini adalah benar-benar haknya Penjamin semata-mata, bebas dari sitaan, tidak digadaikan, atau dipertanggungkan secara apa pun juga kepada orang/pihak lain terlebih dahulu, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan oleh karenanya Bank dibebaskan oleh Penjamin dari segala tuntutan apa pun juga dari pihak lain mengenai tagihan-tagihan yang diberikan sebagai jaminan dengan pemberian jaminan ini.

Pasal 3

Penjamin setuju bahwa Bank berwenang menentukan terjadinya pelanggaran/kealpaan Peminjam menurut Perjanjian Kredit/Pengakuan utang.

Pasal 4

Bank Pemegang Dana karenanya dibebaskan untuk mengadakan pemeriksaan sendiri lebih lanjut, baik mengenai benarnya terjadi pelanggaran/kealpaan Peminjam dalam hubungan ini dan Bank Pemegang Dana berwenang dan dengan ini dikuasakan oleh Penjamin untuk menyerahkan Dana Deposito kepada Bank atas permintaan pertama Bank, dengan dibebaskan oleh Penjamin dari tuntutan-tuntutan dan tagihan-tagihan apa pun berhubung dengan hal-hal tersebut di atas.

Pasal 5

Dalam hal sesuatu kewajiban peminjam menurut Perjanjian
Kredit/Pengakuan Utang wajib dilakukan dalam batas waktu tertentu, maka lewatnya waktu saja telah memberi bukti cukup bahwa Peminjam telah melalaikan kewajibannya sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau serupa itu tidak diperlukan.

Pasal 6

Penjamin dengan ini memberi kuasa dengan hak subtitusi
kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini, yang tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa ini dan kuasa mana tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab lain apa pun untuk :

Atas nama Penjamin memberitahukan pemberian jaminan ini dan kuasa yang tercantum dalam pemberian jaminan ini secara resmi atau dengan jalan lain kepada Bank Pemegang Dana dan pihak ketiga lain yang berkepentingan; Memperpanjang, menagih, mengambil dan menerima seluruh jumlah pokok Dana Deposito maupun bunganya dan menjalankan hak-hak yang berdasarkan Dana Deposito dapat dijalankan Penjamin, baik di dalam maupun di luar pengadilan, memberikan tanda penerimaan yang sah dan menggunakan jumlah itu untuk membayar kembali utang- utang Peminjam kepada Bank serta mengambil semua tindakan yang dianggap perlu oleh Bank guna menjalankan haknya tanpa terkecuali, dengan ketentuan bahwa Bank tidak akan menggunakan kuasa tersebut selama Peminjam mem-bayar dan/atau memenuhi semua ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sebagaimana mestinya.

Mengurus perpanjangan/pembaharuan Dana Deposito setiap saat dan untuk itu menandatangani surat-surat dan perjanjian-perjanjian lain yang berkenaan, mengatur penyimpanan Dana Deposito dalam rekening deposito yang sama atau yang baru pada Bank pemegang Dana serta untuk menerima menyimpan/menahan Dana-Dana Deposito yang diubah, diperbaharui atau diperpanjang;

Pasal 7

Pemberian jaminan Gadai yang dinyatakan dengan perjanjian ini dilakukan dengan ketentuan bahwa setelah Peminjam melunaskan semua utangnya kepada Bank dan tidak terdapat hubungan lagi antara Peminjam dan Bank yang dapat menimbulkan utang Peminjam pada Bank karena Perjanjian Kredit yang akan dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Bank bahwa Bank tidak lagi mempunyai suatu tagihan atau tuntutan berupa apa pun juga terhadap Peminjam berdasarkan Perjanjian Kredit/Pengakuan, maka hak atas Dana Deposito sejauh masih ada dan tidak digunakan seperti ditentukan dalam Perjanjian ini kembali kepada Penjamin.

Pasal 8

Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit/Pengakuan Utang.

Pasal 9

Mengenai pemberian jaminan ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, Penjamin memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Barat.

Pasal 10 Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pihak I		Pihak II
....................		.....................

SURAT KUASA KHUSUS

2011-10-27T18:25:00.000-07:00

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: (isi nama klien), Pekerjaan: (isi pekerjaan klien), beralamat (isi alamat klien -semakin detail lebih bagus-), selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan menerangkan dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada :

……………(isi nama advokat)
……………(apa bila lebih dari satu advokat ditulislah berurutan)

Para Advokat yang beralamat di kantor Hukum (isi nama kantor hukumnya), beralamat: (isi alamat kantor hukumnya), bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”

K H U S US

Bertindak mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam hal (isi pokok masalah) ke pengadilan negeri (tulis pengadilan yang berwenang), beralamat: (tulis alamat pengadilan yang berwenang) terhadap: nama: (tuliskan namanya), pekerjaan: (isi pekerjaannya), beralamat: (isi alamatnya)

Untuk itu, Penerima Kuasa dikuasakan untuk membuat dan menandatangani surat – surat, menghadap instansi yang berwenang, melihat dan mempelajari berkas perkara, berita acara, meminta keterangan-keterangan, meminta penetapan-penetapan, putusan, dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, mempertahankan kepentingan Pemberi Kuasa, membalas perlawanan serta dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa guna kepentingan tersebut di atas. Dan selanjutnya mewakili pemberi kuasa untuk mengambil segala tindakan yang perlu bagi kepentingan pemberi kuasa sebagaimana lazimnya pekerjaan seorang Advokat , selanjutnya kuasa ini dengan tegas diberikan hak subsitusi dan hak retensi

Jakarta, ……., (isi tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat kuasa)

PE NER I M A K U A S A P E M B E R I K U A S A

ttd MATERAI Rp.6000 ttd

(nama lengkap advokat) (nama lengkap klien)

PERJANJIAN PERDAMAIAN

2011-10-27T18:19:00.003-07:00

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat, bulan sembilan, tahun dua ribu sepuluh (04-09-2010), terjadi perjanjian oleh dan antara:

Nama	: ...............
Jabatan	: ...............
Alamat	: ...............
No KTP	: ...............

Bertindak untuk dan atas nama ....... dan beralamat di ...., slanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama	: ...............
Jabatan	: ...............
Alamat	: ...............
No KTP	: ...............

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Bahwa mereka ingin mengakhiri dengan damai (dading) perkara yang diajukan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama dengan surat gugatannya tertanggal xxxx di hadapan Pengadilan Negeri Makassar, Reg. No.xxx bahwa gugatan Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama, seperti tertera dalam surat gugatan tersebut, ialah sebagai berikut:

a. Bahwa Pihak Kedua menuntut supaya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dari PT. ANGIN BERSAHAJA tanggal xxxx seperti tertulis dalam surat notaris Yenni Saleh, S.H.,M.Kn tanggal xxxx No. xx dinyatakan tidak sah, sehingga pemecatan Pihak Kedua selaku Direktur PT. ANGIN BERSAHAJA tidak sah pula.

b. Bahwa Pihak Kedua berpendirian, bahwa walaupun telah diberinya acquit en decharge kepada Pihak Pertama dengan surat tertanggal xxx Pihak Pertama tetap masih berutang kepada Pihak Kedua uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa guna mencapai damai (dading) itu kedua belah pihak mengadakan surat perjanjian perdamaian ini di atas dasar- dasar sebagai berikut:

1. Pihak Kedua melepaskan tuntutan kepada Pihak Pertama, sehingga Pihak Kedua tetap tidak lagi menjabat Direktur PT. ANGIN BERSAHAJA sejak tanggal xxxx.

2. Pihak Pertama memberikan kepada Pihak Kedua seperti Pihak Kedua menerima dari Pihak Pertama, uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Pihak Kedua melepaskan tuntutannya.

3. Pihak Kedua memberikan pada Pihak Pertama, auto merek TOYOTA AVANZA tahun 2010 Motor No. xx Chasis No. xx Polisi No. xx Surat Kuitansinya tanggal xxxx.

4. Bahwa kedua belah pihak bersama ini saling melepaskan segala tuntutan mereka bertalian dengan perhubungan itu.

5. Bahwa Pihak Kedua mengikat dirinya untuk mencabut perkara tersebut pada hari sidang Pengadilan Negeri Pertama yang akan datang, sedangkan Pihak Pertama dengan ini menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan itu.

Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan berlaku juga sebagai kuitansi. Ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pihak I		Pihak II
....................		.....................

PERJANJIAN PEMBORONGAN BAWAHAN

2011-10-27T18:12:00.000-07:00

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima bulan lima tahun dua ribu sebelas (05-05-2011), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ...............
Jabatan	: ...............
Alamat	: ...............
No KTP	: ...............

Bertindak untuk dan atas nama ....... dan beralamat di ...., slanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama	: ...............
Jabatan	: ...............
Alamat	: ...............
No KTP	: ...............

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Para pihak terlebih dahulu dengan ini menerangkan:

- Bahwa Pihak Pertama telah mengadakan kontrak pemborongan dengan perseroan terbatas PT. ANGIN BERSAHAJA, berkedudukan di Makassar, untuk mendirikan bangunan pabrik tekstil dan bangunan-bangunan tambahan serta turutannya di atas sebidang tanah hak guna bangunan kepunyaan PT. ANGIN BERSAHAJA tersebut, terletak di Kotamadya Makassar, pada Jl. Perintis Kemerdekaan IX No. 20-27, menurut rencana pekerjaan serta gambar yang dibuat oleh dan di bawah pengawasan/petunjuk dari biro arsitek Firma Arsitektur Abadi, berkedudukan di Makassar.

- Bahwa Pihak Pertama hendak memborongkan lagi pekerjaan tersebut di atas kepada Pihak Kedua. Para pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua, yang menerima tugas dari Pihak Pertama; untuk melaksanakan pekerjaan berupa Pemasangan AC.

Pasal 2

(1) Pihak Pertama wajib, oleh karena itu berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kepada Pihak Kedua berhubungan dengan penyelenggaraan pekerjaan yang dimaksud dalam perjanjian ini, dengan harga borongan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Pembayaran harga borongan tersebut di atas akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 2 tahap, yaitu saat perjanjian ini ditandatangani 50% (lima puluh persen) dan setelah pekerjaan diselesaikan 50% (lima puluh persen).

Pasal 3

Pihak Kedua wajib, karena itu berjanji dan mengikatkan diri, untuk memulai pekerjaan yang dimaksud dalam perjanjian ini pada tanggal dua puluh satu bulan lima tahun dua ribu sepuluh (21- 05-2010) dan menyelesaikan serta menyerahkannya pada Pihak Pertama dalam waktu satu bulan atau hingga tanggal dua puluh satu bulan enam tahun dua ribu sepuluh (21-06-2010).

Pasal 4

(1) Pihak Kedua telah maklum dan memahami semua syarat dan ketentuan kontrak pemborongan antara Pihak Pertama dan PT ANGIN BERSAHAJA, dan Pihak Kedua berjanji serta mengikatkan diri untuk mengerjakan bagian dari pekerjaan itu sesuai perjanjian ini.

(2) ApabilaPihakKedua, tidak menepati janji atau kewajibannya tersebut di atas, Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa keharusan didahului dengan suatu pernyataan kelalaian untuk hal itu.

Pasal 5

Pihak Kedua berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk melaksanakan pembayaran upah/gaji kepada para karyawan yang bersangkutan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Pihak Pertama kepada mereka itu dan memperlakukan para karyawan itu sesuai pula dengan Undang-Undang Ketenaga kerjaan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6

Hal-hal yang menyangkut pemborongan bawahan tersebut dan yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, termasuk force majeurenya akan ditetapkan dan diatur oleh kedua pihak dalam suatu perjanjian tersendiri sebagai tambahan (addendum).

Pasal 7

Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya para pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 8

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pihak I		Pihak II
....................		.....................

PERJANJIAN PEMBORONGAN

2011-10-27T17:58:00.000-07:00

Pada hari ini, tanggal satu bulan dua tahun dua ribu sebelas (01-02-2011) di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ...............
Jabatan	: ...............
Alamat	: ...............
No KTP	: ...............

Bertindak untuk dan atas nama ....... dan beralamat di ...., slanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama	: ...............
Jabatan	: ...............
Alamat	: ...............
No KTP	: ...............

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Para penandatangan dalam tindakan/jabatan tersebut di atas menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama hendak memperbaiki lapangan tenis milik Pihak Pertama yang telah ada dan membuat lapangan tennis baru di kompleks (tanah pekarangan) Pihak Pertama di Jl. Panakkukang RT 09 RW 03 No. 14, Makassar, dengan sesuatu Pemborong;

- Bahwa Pihak Pertama memerlukan tenaga dan keahlian Pihak Kedua untuk mengawasi seluruh pekerjaan Pemborong termaksud hingga selesainya pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan diterima baik oleh Pihak Pertama;

- Bahwa Pihak Kedua bersedia dan mempunyai kesanggupan untuk membantu Pihak Pertama dalam melakukan pengawasan terhadap semua pekerjaan dari Pemborong tersebut di atas.
Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Pihak Pertama memberikan tugas pekerjaan kepada Pihak Kedua, yang menerima baik tugas pekerjaan berupa: Pengawasan perbaikan dan pembuatan lapangan tenis milik Pihak Pertama di kompleks (tanah pekarangan)nya, Jl. Panakkukang RT 09 RW 03 No.14 Makassar.

(2) Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian sebagai berikut:

a. membantu Pihak Pertama menyelenggarakan pelelangan.

b. membantu Pihak Pertama menentukan harga borongan
kepada pemborong.

c. mengawasi pekerjaan – pelaksanaan supaya sesuai dengan gambar kerja, uraian dan syarat-syarat pekerjaan
(bestek tertulis) serta risalah penjelasan pekerjaan.

d. mengawasi kelancaran pekerjaan supaya sesuai dengan rencana kerja yang pekerjaan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemborong.

e. berada di lapangan guna memberi rekomendasi kepada Pemborong setiap akan mulai tahapan pekerjaan baru berdasarkan rencana kerja yang bersangkutan.

f. pengawasan angsuran pembayaran serta pembuatan berita acaranya.

g. membantu Pihak Pertama menyelenggarakan pertemuan berkala antara Pihak Pertama, Pihak Kedua (Pengawas) dan Pemborong serta badan/orang lain yang menurut pendapat Pihak Pertama sangat berkepentingan dalam hal ini.

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa imbalan jasa bagi Pihak Kedua adalah 15% (lima belas persen) dari harga/biaya borongan, yang besarnya sesuai dengan besarnya kontrak borongan antara Pihak Pertama dengan Pemborong yang bersangkutan.

Pasal 3

Apabila Pihak Pertama lalai dalam melakukan pembayaran imbalan jasa tersebut di atas, padahal ia menerima baik penyerahan pertama pekerjaan borongan termaksud, maka Pihak Pertama dikenakan denda/ganti kerugian sebesar 20% (sepuluh persen) dari besarnya imbalan jasa bagi Pi-hak Kedua tersebut di atas.

Pasal 4

Pihak Kedua berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk melakukan tugas kewajibannya tersebut dalam Pasal 1 di atas sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dan bertanggung jawab atas pengawasan pekerjaan pelaksanaannya, baik mengenai kuantitas, kualitas, ketetapan waktu, maupun penyelesaian serta penyerahan pekerjaan-pekerjaan tersebut oleh Pemborong kepada Pihak Pertama.

Pasal 5

Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak/kurang melakukan tugas pekerjaannya tersebut sebagaimana mestinya, maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan kontrak ini secara sepihak, dan menunjuk badan/orang lain yang akan melanjutkan pekerjaan Pihak Kedua, atas biaya dan ganti kerugian yang harus dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua sendiri.

Pasal 6

1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.

Pasal 7

(1) Semua perselisihan yang mungkin timbul/terjadi antara pihak dalam (sebab) perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri secara musyawarah, tidak akan diajukan ke Pengadilan, akan tetapi akan diurus dan diselesaikan/diputuskan secara arbitrase (perdamaian) oleh para pendamai.

(2) Tata cara (prosedur) perdamaian itu akan ditetapkan oleh para pendamai sendiri.

Pasal 8

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditanda tangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pihak I		Pihak II
....................		.....................

PERJANJIAN PINJAM-PAKAI RUMAH

2011-10-27T07:06:00.000-07:00

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan enam tahun duaribu delapan (07-06-2008) telah ditandatangani perjanjian pinjam pakai rumah oleh dan antara:

1. Tumpak Hutagalung, Dirut PT. Angin Puyuh, beralamat di Jl. Kampung Utan No. 120 K, Lebak Bulus Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Angin Puyuh, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Indah Tritigatelu, Manajer PT. Angin Puyuh, yang bertempet tinggal di Jl. Palu Butung, Jakarta Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat membuat perjanjian pinjam pakai rumah tinggal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia meminjamkan sebuah rumah yang terletak di Jl. Kampung Utan No. 110 B Lebak Bulus Jakarta Selatan sebagaimana yang tercatat dalam sertifikat dan IMB terlampir untuk dipakai oleh PIHAK KEDUA sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh PT. Angin Puyuh kepada setiap pekerja dengan jabatan manajer.

2. Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari 2 (dua) ruang tidur, 1 (satu) kamar tamu, 1 (satu) ruang dapur, 1 (satu) ruang keluarga, 1 (satu) kamar mandi lengkap dengan toiler serta 1 (satu) ruang garasi untuk satu unit mobil.

Pasal 2

Seluruh perabot dalam rumah tersebut di atas yang jenis dan jumlahnya sebagaimana terlampir dapat dipakai oleh PIHAK KEDUA dengan catatan tidak mengurangi nilai dan jumlahnya.

Pasal 3

Selama memakai rumah tersebut beserta perabotannya, PIHAK KEDUA harus memelihara rumah tersebut beserta isinya atau perabotan yang dipinjamkan itu dengan baik, sebagaimana layaknya seorang tuan rumah yang jujur atas tanggungan biaya sendiri dan harus menggunakan rumah itu hanya sebagai rumah tinggal.

Pasal 4

1. Yang diperbolehkan untuk tinggal di rumah tersebut hanya PIHAK KEDUA, istri, dan anak-anaknya, orang tua dan mertua PIHAK KEDUA dan satu orang pembatu rumah. Apabila ada anggota keluarga besar lain yang ikut tinggal di rumah tersebut wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan meminjampakaikan rumah dan perabotannya kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang memindahkan sebagian/keseluruhan rumah dan perabotannya ke temp[at lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Dalam menggunakan rumah tersebut PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengubah konstruksi dari rumah tinggal tersebut tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Semua biaya perbakan rumah tinggal dan perabotannya selama digunakan oleh PIHAK KEDUA yang rusak karena kelalaian dan atau karena pemakaian PIHAK KEDUA menjadi tanggungan dan biaya PIHAK KEDUA sendiri.

Pasal 9

Selama dalam jangka waktu pemakaian rumah tersebut, PIHAK KEDUA wajiba membayar rekening listrik, rekening telepon, PAM, iuran keamanan, dan biaya-biaya selain Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah tersebut merupakan biaya PIHAK KEDUA sendiri.

Pasal 10

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani dan berlaku hanya selama PIHAK KEDUA bekerja degnan baik pada PIHAK PERTAMA.

2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA tanpa melalui proses pengadilan menghentikan perjanjian pinjam pakai tersebut sewaktu-waktu apabila PIHAK PERTAMA mempunyai alasan kuat sesuai dengan pertimbangan PIHAK PERTAMA atau dengan alasan PIHAK PERTAMA menghendaki menggunakan rumah tinggal dan perabotannya itu untuk pekerja lain, atau bilamana PIHAK KEDUA melanggar salah satu syarat perjanjian ini, tanpa uang ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA, dalam hal ini maka kedua belah pihak setuju untuk menyimpang dari ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pasal 11

Apabila PIHAK KEDUA tidak lagi bekerja pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan rumah tinggal berikut perabotanya yang dipinjamnyaberdasarkan perjanjian ini dlam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan paling lambat 14 hari sebelum hubungankerja PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA berakhir atau segera pada saat PIHAK PERTAMA memintanya kembali.

Pasal 12

Segala kewajiban baik dari pemerintah maupun dari PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan akibat pemakaian rumah tersebut wajib dijalankan oleh PIHAK KEDUA termasuk membebaskan PIHAK PERTAMA dari teguran, tuntutan denda dan lain-lain, dari PIHAK KETIGA, semua konsekwensi dan tanggungjawab sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 13

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa rumah tinggal dan seluruh perabotannya yang dipinjamkan tersebut telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA pada saat perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan baik dan telah pula diterima oleh PIHEK KEDUA.

Pasal 14

Pada saat pinjam pakai ini beir atau bila PIHAK PERTAMA mengambil kembali rumah tinggal tersebtannya, maka PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan penuntutan atau ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya unsure paksaan dari pihak manapun.

Dalam kaitannya dengan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat memilih domisili yan gumum dan tetap di kantor Panitera PN Jakarta Pusat.

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta
Tanggal 17-5-2008

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

SURAT PERJANJIAN SEWA PAKAI ALAT BERAT

2011-10-27T07:00:00.000-07:00

Pada Hari..... Tanggal..... Bulan.....Tahun...... yang bertanda tanggan di bawah ini :

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perusahaan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perusahaan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjajian sewa alat berat dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal I

Jenis, Spesifikasi, Jumlah, Harga Sewa dan Lokasi Kerja

1. Pihak pertama bersedia menyewakan alat kepada pihak kedua dan pihak kedua setuju untuk menyewa alat berat kepada pihak pertama dengan jenis sebagai berikut :

No	Spesifikasi	Jenis Alat Berat	Harga Sewa Alat Perjam	Jumlah
1.	KOMATSU PC 200	WHEEL LOADER	Rp. 300.000	1 Unit
2.	KOMATSU GD 501	CRANE	Rp. 300.000	1 Unit
3.	INGERSOOL RAND	DOZER	Rp. 300.000	1 Unit
4.	KOMATSU	ROLLER	Rp. 300.000	1 Unit
5.	MITSUBISHI	DUMP TRUK	Rp. 250.000	1 Unit

2. Harga sewa alat berat diatas sudah neet tanpa pemotongan pajak dan kedua belah pihak setuju bahwa tarif sewa alat berat pada pasal I tidak akan berubah selama perjanjian belum berakhir.

3. Lokasi Kerja Pihak Kedua di........................

Pasal II

Tempat, Waktu dan Kondisi Penyerahan Alat Berat

1. Pihak pertama bersedia menyerahkan alat berat pada pihak kedua dilokasi kerja dalam kondisi siap operasi sesuai pasal 1 ayat 3 setelah pihak kedua menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan

Pasal III

Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi

1. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi ditanggung oleh pihak kedua baik dari pengambilan alat hingga pengembalian alat dan harus disetujui oleh pihak pertama.

2. Biaya mobilisasi wajib dibayar kemuka apabila perjanjian pemakaian 100 jam dan biaya mob akan dianggap lunas apabila pekerjaan telah mencapai 100 jam dan bila jam alat kurang dari 100 jam maka biaya mob tidak akan dikurangi / ssuai permintaan pihak pertama.

3. Apabila terdapat perpanjangan jam alat maka biaya mobilisasi akan diperhitungkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal IV

Biaya Operasi, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Perbaikan Alat

1. Selama masa penyewan alat berat, keperluan olie, perbaikan kerusakan, pengantian spare dan mekanik menjadi tanggung jawab pihak pertama.

2. Pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) solar untuk keperluan operasi menjadi tanggung jawab pihak kedua. Dan harus disiapkan sesuai dengan kerja alat seharinya. Dan apabila tidak mencukupi maka pihak pertama meminta diisi kembali sesuai permintaan wajar.

Pasal V

Operasi dan Helper Operator

1. Operator dan Helper Operator menjadi tanggung jawab pihak pertama, sedangkan kebutuhan Operator dan Helper (Makan Minum, Tempat tinggal dan Transportasi) menjadi tanggung jawab pihak kedua.

Pasal VI

Laporan Operasi Alat (Time Sheet)

1. Laporan harian operasi alat dibuat oleh operator dan ditanda tangani oleh Pengawas Kerja dari Pihak Kedua atau atas nama penyewa alat.

2. Apabila alat standby (tidak bekerja) disebabkan karena lokasi becek, tidak ada solar ataupun libur tanpa pemberitahuan kepada pihak pertama maka dihitung / discharge minimum 4 jam.

3. Apabila alat standby (tidak bekerja) disebabkan karena hujan atau banjir akan dihitung / discharge minimum 4 jam / hari, walau operator ada maupun tidak ada dilokasi pekerjaan.

4. Apabila dari point 2 dan 3 dari pihak kedua mengoperasikan alat yang mana minimal jam cash telah masuk 4 jam maka pemakaian dihitung jam cash ditambah jam kerja yang digunakan.

5. Apabila alat telah bekerja max 6 jam dan terjadi hujan maka dihitung 8 jam kerja / harinya.

Pasal VII

Pembayaran Sewa

1. Pihak kedua berkewajiban menyelesaikan pembayaran sewa di muka sebesar 100 jam / unitnya serta ditambah dana mobilisasi / unit alat PP terkecuali ada kesepakatan bersama.

2. Jika pekerjaan sudah hampir mencapai nilai dari dana masuk / 100 jam dan pihak kedua masih akan memperpanjang masa sewa maka harus memberitahukan kepada pihak pertama 2 (dua) hari sebelumnya dan pembayaran akan dibicarakan kembali oleh kedua belah pihak.

3. Apabila pekerjaan sudah mencapai nilai dana masuk / 100 jam dan dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada kejelasan perpanjangan sewa dari pihak kedua maka pihak pertama berhak untuk menarik atau mengambil kembali alatnya dari lokasi kerja pihak kedua tanpa pemberitahuan apapun juga.

Pasal VIII

Keamanan Alat Berat

1. Pihak kedua wajib untuk menyediakan security untuk menjaga keamanan alat dilokasi kerja.

2. Pihak kedua wajib membayar ganti rugi terhadap unit kerja jika terjadi pencurian dan perusakan dalam bentuk apapun yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak ketiga.

3. Apabila alat tenggelam / mengalami kecelakaan pada saat dilokasi kerja maka biaya yang timbul akibat hal tersebut akan menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Pasal IX

Masa Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak hingga alat selesai bekerja sesuai dana diterima / 100 jam kerja.

2. Dan perjanjian sewa akan diperpanjang kembali jika ada kesepakatan oleh kedua belah pihak baik pembayaran maupun hal lainnya.

3. Perjanjian kontrak lama tetap berlaku apabila ada tambahan perpanjangan jam alat terkecuali ada item yang akan berubah dengan sendirinya seperti masalah mobilisasi alat.

Pasal X

Pemindahan, Pengambilan dan Pengunaan Alat

1. Alat tidak boleh dipindahkan oleh pihak kedua sebelum masa jam perjanjian belum habis kecuali ada persetujuan dari pihak pertama.

2. Apabila pihak kedua akan menggunakan alat kelokasi diluar dari perjanjian sedang masa jam alat belum habis maka pihak kedua harus memberitahukan kepada pihak pertama sebelumnya.

3. Apabila pihak pertama memerlukan alat untuk dipakai kelokasi lain diluar dari lokasi perjanjian maka semua biaya dan jam kerja menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama pun tidak akan membebankan kepada pihak kedua atas pemakaian alat tersebut. Dan pihak pertama akan meminta ijin tertulis sebelumnya kepada pihak kedua bahwa alat mau dipakai kelokasi lain.

4. Apabila masa jam kerja lat belum habis dari masa perjanjian maka pihak kedua harus mencari jalan solusinya dan apabila tidak ada jalan solusinya dari pihak kedua maka pihak pertama akan memberlakukan cash charge / harinya minimal 4 jam hingga jam perjanjian mencapai target yang telah disepakati bersama.

5. Tidak dibenarkan apabila pihak kedua merentalkan kembali alat pihak pertama kepada pihak lain dan apabila terdapat hal tersebut maka perjanjian akan putus dengan sendirinya dan semua biaya menjadi tanggung jawab pihak kedua kepada pihak pemakai dan pihak pertama akan menarik alat dari lokasi pihak kedua tanpa pemberitahuan apapun dan semua pembayaran tidak dapat ditarik oleh pihak kedua kepada pihak pertama.

Pasal XI

Perselisihan

1. Jika timbul perselisihan antara pihak pertama dengan pihak kedua maka sebisa mungkin akan diselesikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

2. Apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di secara hukum yang berlaku.

3. Apabila terjadi kesalahpahaman diluar dari perjanjian maka pihak kedua dianggap lalai dan tidak memahami isi dari perjanjian konrak dan pihak pertama tetap berpedoman pada kontrak dalam menyelesaikan masalah.

Pasal X

Penutup

Demikian surat perjanjian sewa pakai alat berat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) bermatrai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan di buat tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun.

Samarinda, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pihak Pertama Pihak Kedua

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BIAYA MOBILISASI

1. Tenggarong : Rp. 5000000

2. Banjarmasin : Rp. 25000000

3. Kapuas : Rp. 25000000

4. Palangkaraya : Rp. 25000000

5. Singkawang : Rp. 20000000

6. Pontianak : Rp. 20000000

7. Bontang : Rp. 15000000

8. Balikpapan : Rp. 15000000

9. Samarinda : Rp. 10000000

10. Sanga-Sanga : Rp. 10000000

SURAT PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN

2011-10-27T02:57:00.000-07:00

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, _____ tanggal bulan _____ tahun _____ oleh dan antara:

Nama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya menurut berdasarkan Pasal _____ Anggaran Dasar PT _____ yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal _____ Nomor _____ oleh karena itu untuk dan atas nama PT _____ yang berkedudukan di _____ tersebut selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah membeli dan menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA:
1. Jenis kendaraan :
2. Merek/Tipe :
3. Nomor rangka :
4. Tahun Pembuatan :
5. Nomor Mesin :
6. Warna :
7. Jumlah Barang :
8. Keadaan Barang :
Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Kendaraan.

Para Pihak di atas masing-masing telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1
PENERIMAAN KENDARAN

PIHAK KEDUA telah menerima milik dari apa yang dibelinya dari PIHAK PERTAMA pada saat ditandatangananinya Perjanjian ini dalam kondisi baik, dan mulai hari ditandatanganinya Perjanjian ini pula segala keuntungan maupun kerugian se-penuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 2
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga Kendaraan tersebut adalah sebesar Rp _____ (_____ Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- Harga “kosong” sebesar Rp _____
- Biaya Surat-surat dan MPO sebesar Rp _____
- Asuransi sebesar Rp _____
2. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:
- Pembayaran uang muka sebesar _____ % dari harga kendaraan, yaitu sebesar Rp _____
- Biaya surat-surat dan MPO sebesar Rp _____
- Asuransi sebesar Rp _____
Yang keseluruhannya berjumlah Rp _____ (_____ Rupiah), dan pembayarannya dilakukan pada waktu penandatanganan Perjanjian ini.
3. Sisa pembayaran yang belum dibayar oleh PIHAK KEDUA dianggap utang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang akan dibayar secara angsuran selama _____ (_____) kali setiap bulan sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) setiap bulan, terhitung mulai _____ bulan sejak saat penandatanganan Perjanjian ini.
4. Pembayaran angsuran tersebut dilakukan PIHAK KEDUA setiap tanggal_____ (_____ ) setiap bulannya di Kantor PT _____ atau di tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
BUNGA

Bunga atas pembelian Kendaraan tersebut ditentukan sebesar ____ % (____ persen) setiap bulan yang dihitung secara flat atau rata setiap bulannya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PEMBAYARAN

Kedua belah pihak sepakat untuk menentukan jangka waktu pembayaran bagi PIHAK KEDUA selama _____ (_____) bulan terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani.

PASAL 5
BUKTI PEMBAYARAN

1. Sebagai bukti pembayaran angsuran yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA akan diberikan kepadanya kuitansi dari PIHAK PERTAMA.
2. Kuitansi bukti pembayaran angsuran yang sah adalah kuitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dengan cap dan tanda tangan asli petugas yang ditunjuk oleh PT _____ . Apabila kuitansi tanda pembayaran angsuran, baik bentuk maupun kondisinya tidak sesuai dengan yang dikeluarkan PT _____ , maka angsuran pembayaran oleh PIHAK KEDUA dianggap tidak sah dan PIHAK KEDUA dianggap belum melakukan pembayaran.

PASAL 6
DENDA

1. Apabila PIHAK KEDUA pada tanggal yang telah ditentukan pembayarannya belum melakukan pembayaran angsuran (jatuh tempo), maka PIHAK KEDUA harus membayar dan karenanya dikenakan denda/ganti kerugian sebesar _____ % (_____ persen) per hari dari besarnya angsuran pembayaran yang belum dibayarkan.
2. PIHAK KEDUA juga dikenakan biaya penagihan yang ditetapkan sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) setiap kali petugas resmi PIHAK PERTAMA melakukan penagihan.

PASAL 7
PEMBATALAN

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran oleh PIHAK KEDUA berturut-turut selama _____ (_____) bulan, maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dianggap telah cukup membuktikan bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
2. Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut menyebabkan Perjanjian ini batal de-ngan sendirinya dan kedua belah pihak sepakat untuk melepas segala ketentuan yang termuat dalam Pasal 1266 KUH Perdata.
3. Dalam hal pembatalan Perjanjian ini, maka seluruh pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dianggap sebagai uang sewa atas pemakaian Kendaraan tersebut.
4. Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil Kendaraan milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA maupun di tempat pihak lain yang mendapat hak dari padanya.

PASAL 8
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA wajib memelihara Kendaraan tersebut dalam keadaan reparasi dan kondisi serta keadaan jalan yang baik atas biaya PIHAK KEDUA.
2. Segala kerusakan Kendaraan tersebut sehubungan dengan pemakaian wajib diperbaiki oleh PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri.
3. PIHAK KEDUA wajib membayar pajak atas Kendaraan tersebut sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu selama pembayaran angsuran Kendaran tersebut belum lunas.
4. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan atas Kendaraan karena sebab, akibat, atau hal-hal lainnya, maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban penuh untuk melakukan pembayaran angsuran.

PASAL 9
LARANGAN-LARANGAN

Mengingat Kendaraan tersebut dipegang oleh PIHAK KEDUA sebagai peminjam-pakai, karenanya PIHAK KEDUA dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan atau memindahkan kepemilikan Kendaraan tersebut kepada siapa pun juga.

PASAL 10
PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN

1. Setelah seluruh angsuran pembayaran dilunasi oleh PIHAK KEDUA, maka hak kepemilikan atas Kendaraan tersebut beralih sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.
2. Sebagai bukti atas kepemilikan Kendaraan tersebut PIHAK KEDUA akan diberikan tanda bukti kepemilikan kendaraan atau BPKB yang akan diberikan _____ (_____) hari/minggu setelah pelunasan/pembayaran angsuran untuk terakhir kalinya.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dari Perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah, dan apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil tempat tinggal (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____ .

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti yang disebutkan dalam awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 dan ber-meterai cukp yang berkekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

_____________ ___________

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH

2011-10-27T02:51:00.000-07:00

Pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Januari 2011, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Renaldy Anggara Putra, swasta, bertempat tinggal di Jl. Bara Api No 13, Kota Neraka, Propinsi Jahannam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut sebagai Pihak Pertama
Mickey Vanessa Edward, swasta, bertempat tinggal di Jl. Senayan City No 11, Kota Senayan, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut juga sebagai Pihak Kedua

Kedua belas pihak dengan ini menerangkan bahwa Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua berupa Rumah yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No 013/HM/2005 yang terletak di Jl, Z, No 15, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut

Sambungan listrik sebesar 1300 watt dari PLN dengan nomor kontrak 123456788262
Sambungan air bersih dari PDAM Kota Depok dengan nomor kontrak asjhtg2613162537
Sambungan telepon tetap nirkabel dari PT Bakrie Tel dengan nomor 021-99266637
Jetpam
Kolam Ikan

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku tiga hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya pada 18 September 2012.
Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Pihak kedua dalam jangka waktu tiga bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan perjanjian ini

Pasal 2

Uang sewa rumah adalah sebesar Rp. 50.000.000/tahun yang telah dibayar secara tunai oleh Pihak Kedua pada saat ditanda-tanganinya perjanjian ini
Akta perjanjian ini juga berlaku sebagai kuitansi (tanda terima pembayaran) yang sah

Pasal 3

Pihak Pertama menyerahkan rumah kepada Pihak Kedua dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang milik Pihak Pertama
Pada saat berakhirnya perjanjian ini, Pihak Kedua harus menyerahkan kembali rumah dalam keadaan kosong dan terpelihara kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk menyediakan sarana penampungan guna menampung keperluan dan barang-barang dari Pihak Kedua
Apabila pada saat berakhirnya perjanjian ini, Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Pihak Kedua tidak menyatakan kehendaknya untuk memperpanjang perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), maka untuk setiap keterlambatan Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00/hari, dan denda tersebut dapat ditagih seketika dan sekaligus lunas
Apabila keterlambatan tersebut berlangsung hingga 10 hari sejak berakhirnya perjanjian, maka Pihak Kedua memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk mengosongkan rumah dari semua penghuni dan barang-barang atas biaya Pihak Kedua dan bilamana perlu dengan bantuan pihak kepolisian setempat

Pasal 4

Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengubah fungsi serta peruntukkan sebagai rumah tinggal
Pihak Kedua atas tanggungan sendiri dapat melakukan perubahan pada rumah yang tidak akan mengubah konstruksi dan NJOP dan tambahan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi milik Pihak Pertama
Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dengan ijin tertulis dari Pihak Pertama

Pasal 5

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa selama masa perjanjian ini berlaku, Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tanah dan rumah tersebut
Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap rumah tersebut, Pihak Kedua tetap dapat menikmati hak sewa sampai berakhirnya perjanjian ini

Pasal 6

Selama masa sewa berlangsung, Pihak Kedua wajib memberikan uang jaminan sebesar Rp. 10.000.000,00 secara tunai kepada Pihak Pertama
Uang Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Kedua secara tunai oleh Pihak Pertama, setelah Pihak Pertama memastikan tidak ada kewajiban pembayaran yang tertunggak dari Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada tagihan telepon, listrik, air, PBB, dan iuran warga.

Pasal 7

Selama perjanjian ini berlangsung, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memindahkan hak sewanya sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama

Pasal 8

Segala kerusakan kecil maupun besar dari rumah tersebut menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pihak Kedua kecuali terhadap kerusakan yang ditimbulkan bukan oleh Pihak Kedua (force majuer) akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak

Pasal 9

Segala pungutan dan/atau iuran termasuk namun tidak terbatas pada iuran warga, PBB, tagihan listrik, telepon, dan air menjadi tanggungan Pihak Kedua selama masa perjanjian berlangsung

Pasal 10

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam adendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama

Pasal 11

Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah
Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok

Demikian perjanjian in disetujui dan dibuat serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak serta dibuat dalam rangkap dua bermateri cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PERJANJIAN JUAL BELI

2011-10-27T02:47:00.000-07:00

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nam : ……………………………………………………………………

Pekerjaan : ……………………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………………………

Selaku PIHAK KESATU untuk selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PENJUAL dan

Nama : ……………………………………………………………………

Pekerjaan : ……………………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………………………

Selaku PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI

Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK KESATU (PENJUAL) dan PIHAK KEDUA (PEMBELI) telah bermufakat sebagai berikut :

PASAL 1

PENJUAL menjual kepada PEMBELI sebagaimana PEMBELI membeli dari PENJUAL sebuah rumah tempat tinggal milik PENJUAL yang terletak di jalan………….. Nomor ……………….. Makassar, Sulawesi Selatan; yng telah diketahui dengan benar oleh PEMBELI

PASAL 2

Dalam jual beli ini termasuk pula penyerahan c.q. penerimaan hak milik PENJUAL atas tanah tempat didirikannya rumah tinggal tersebut dalam PASAL 1, serta pekarangannya, yaitu : Persil Jalan ……………………. Nomor …...................... yang terdiri dari …………. Bidang tanah, luas masing-masing …….. m2 dan ……….m2, dengan sertifikat nomor……….. tanggal………….dan surat-surat ukur nomor…….. tanggal…………. Tidak termasuk dalam jual beli tersebut ialah segala perabot rumah yang merupakan barang bergerak, ynag terdapat dalam rumah tinggal tersebut atau pekarangannya.

PASAL 3

Perjanjian jual beli ini diadakan dengan harga sebesar Rp………………………………… (terbilang : …………………………………………..)

Jumlah tersebut akan dibayar oleh PEMBELI kepada PENJUAL pada waktu penandatanganan perjanjian ini, dengan diberi tanda penerimaan tersendiri.

PASAL 4

Penyerahan rumah tinggal dalam keadaannya pada waktu ini akan diselenggarakan selambat-lambatnya ……….hari setelah penandatanganan perjanjian ini, yaitu dengan menyerahkan kunci-kunci rumah tersebut oleh PENJUAL kepada PEMBELI.

PASAL 5

Mulai saat penyerahan kunci-kunci, maka segala resiko dan tanggungjawab berkenaan dengan jual beli ini beralih kepada PEMBELI, termasuk pembayaran pajak dan lain-lain.