kurniowen77

2012-06-19T20:42:00.000-07:00

Cita Hukum dan Pergeseran Paradigma Pembangunan Hukum

di Indonesia[1]

Oleh Taufiq Kurniawan[2]

Untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang madani berdasarkan cita hukum pancasila, maka perubahan paradigma perlu dilakukan dalam setiap tahapan pekerjaan hukum, pendidikan hukum melalui penyiapan sumber dayanya, dan penataan kembali secara simultan bidang ekonomi, politik, dan membangun budaya hukum yang terumus secara normatif yang memuat nilai-nilai dasar bangsa yang dalam aplikasinya tidak boleh mengabaikan aspek realien der Gesetzgebung (modal sosial yang dimiliki bangsa Indonesia) di tingkat domestik maupun internasional. Sehingga hukum memiliki nilai yang mengintegrasi subsistem-subsistem tersebut.

Berbagai pengertian hukum, memiliki banyak dimensi yang sulit disatukan, mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda. Secara garis besar, hukum dikelompokkan kedalam tiga (3) pengertian dasar:

1. Hukum dipandang sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak. Konsekuensi metodologi adalah bersifat logis

2. Hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak, maka pusat perhatian terfokus pada hukum sebagai suatu lembaga besar yang otonom, yang kita bisa bicarakan sebagai objek tersendiri terlepas dari kaitannya dengan hal-hal diluar peraturan-peraturan tersebut. Konsekuensi metodologisnya adalah normatif-analitis

3. Hukum dipakai sebagai sarana mengatur masyarakat, maka metode yang digunakan adalah metode sosiologis. Mengaitkan hukum untuk mencapai tujuan dan kebutuhan konkrit dalam masyarakat.

Akan tetapi hendaknya hukum dipandang secara komperehensif dengan metode socio-legal dengan pendekatan hermeunitik. Sehingga hukum tidak lagi terfragmentasikan akan tetapi dipandang sebagai wajah hukum yang tampak dari berbagai sisi yaitu filosofis, normatif dan sosiologis.

Tujuan hukum dapat dijabarkan berdasarkan tiga teori hukum:

1. Teori Etis, menghendaki tujuan hukum adakah keadilan, akan tetapi masih terdapat pertanyaan, hakikat keadilan dan isi atau batasan keadilan. Tokohnya Geny

2. Teori Utilitas, menghendaki the greatest happiness of the greatest number oleh Jeremy Bentham

3. Teori Campuran, menghendaki tujuan hukum adalah ketertiban dan mencaopai keadilan berbeda-beda menurut masyarakat dan zamannya menurut Mochtar Kusumaatmaja, Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka

Untuk dapat merealisasikan tujuan hukum tersebut, maka terjabarkan dalam fungsi-fungsi yang dijalankan oleh hukum. Terdapat empat fungsi dasar hukum menurut Hoebel yaitu:

1. Menetapkan hubungan –hubungan antara para anggota masyarakat

2. Menentukan pembagian kekuasaan dan membuat peraturan-peraturannya

3. Menyelesaikan sengketa

4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi sosial yang berubah

Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai kontrol sosial, sehingga hukum dimaknai sebagai suatu institusi sosial dan menurut Aubert, fungsi hukum bersifat prevention of promotion (social engineering).

Hukum harus dipandang sebagai suatu sistem norma, dimana hukum itu sendiri merupakan subsistem dari sebuah sistem besar yang dinamakan masyarakat. Untuk memahami hukum sebagai suatu sistem ada beberapa teori tentang sistem hukum yang disampaikan oleh Lon L. Fuller dan Lawrence M. Friedmann. Friedmann berpendapat bahwa sistem hukum terdiri dari struktur, substansi dan kultur (internal culture dan eksternal culture). Hukum sebagai suatu sistem norma tidak dapat kita lepaskan dari teori hukum positif yang antara lain dianut oleh kaum Kelsenian yang dipelopori oleh Hans Kelsen yang berpendapat bahwa hukum sebagai suatu sistem norma harus mempunyai cantolan norma-norma di atasnya. Dan cantolan yang paling atas yang mendasari semua norma disebut Grundnorm. Hans Kelsen juga menyebutkan pada stufenbau teori bahwa hukum adalah suatu susunan, dimana peraturan di atas dan di bawahnya tidak boleh ada kontradiksi. Every law is a norm.

Fungsi Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum yang Demokratis

Menurut Burkhardt Krems pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi proses yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metoda pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Apalagi menurut pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap kebijakan politik maupun kebijakan lainnya harus berlandaskan hukum, melalui peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya. Sehingga hukum merupakan bagian integral dari kebijakan Sehingga peran suatu produk hukum dalam negara sangatlah erat sebagai kristalisasi keinginan dalam suatu masyarakat.

Dalam setiap penyusunan suatu produk hukum, konsep dan bahasa hukum yang jelas akan sangat mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan berada di dalam masyarakat. Hal yang mendasar dari suatu kebijakan yang akan dituangkan dalam produk hukum hendaknya dikaji secara mendalam dari segi filosofis, normatif dan sosiologis. Pemilihan bahasa yang tepat dikarenakan bahwa hukum adalah untuk masyarakat, melalui salah satu tujuannya yaitu menciptakan order atau ketertiban dan social engineering, sehingga harus mampu mengkomunikasikan pesan yang terkandung di dalam suatu produk hukum agar sampai kepada sasaran yang dimaksud.

Beberapa kebutuhan di atas, mengisyaratkan bahwa hukum harus dimaknai sebagai sebuah sistem, dimana menurut beberapa pakar hukum maupun sosial sistem itu memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain harus ada input dan output dari ssistem tersebut. Dalam suatu sistem harus terjalin koherensi, korespondensi, dan koordinasi antara masing-masing subsistem hukum dan tidak boleh bertentangan satu sama lain.

Dalam suatu pembentukan hukum, kita tidak dapat terlepas dari cita hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan suatu produk hukum. Cita Hukum sendiri dimaknai sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada suatu cita-cita yang diinginkan masyarakat. Gustav Radbruch berpendapat bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat konstitutif dan regulatif. Tanpa cita hukum, suatu produk hukum akan kehilangan maknanya. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Cita hukum Indonesia adalah Pancasila. Sehingga Cita Hukum ini berada pada Grundnorm menurut Hans Kelsen. Sesuai atau tidaknya produk hukum dengan cita hukum yang menjadi dasar fundamental negara tergantung kepada para pembuat peraturan.

Model pembentukan hukum tidak hanya berkutat pada proses yuridis saja, melainkan sebelumnya melewati tahapan yang panjang yang melibatkan aspek sosio-politis, sehingga cukuplah dikatakan bahwa model pembentukan hukum adalah suatu tahapan demokratis diawali dari proses sosial, dimana besarnya keinginan masyarakat akan suatu produk hukum dipengaruhi beberapa faktor antara lain: suatu permasalahan akan menjadi kebijakan apabila masalah tersebut dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan, keterwakilan masyarakat oleh pembuat keputusan, dan jenis hubungan antara pengaruh kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah tahapan politis, disini seluruh ide dan gagasan yang ada dalam masyarakat dipertajam lebih lanjut melalui wacana kritis oleh kekuatan yang ada dalam masyarakat. Proses politis ini pula yang menentukan apakah suatu masalah akan melalui proses yuridis atau tidak.

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur masyarakat, sistem politik dan landasan nilai suatu negara. Oleh karena itulah yang membuat Nonet dan Selznick menggolongkan tipologi hukum di dalam masyarakat menjadi:(1) Law as the servant of reppresive power; (2) Law as differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity and (3) Law as a facilitation of response to social need aspirations

Pergeseran Paradigma Hukum: Dari Paradigma Kekuasaan Menuju Paradigma Moral

Jika kita meninjau tipologi kekuasaan dan hukum di Indonesia, kita akan mendapati dua masa yang sangat menonjol yaitu pada masa orde baru (orba) dan masa reformai (pasca soeharto). Pada masa orba, hukum menjadi representasi dari kekuasaan politik dan penguasa, demi apa yang diinginkannya. Tatanan hukum menjadi sangat elitis dan konservatif, karena proses pembentukannya sangat sentralistik dan tidak partisipatif. Hal ini melahirkan kapitalisme semu dimana penguasa mencerminkan power house yang berlaku sebagai kepala bukan sebagai manajer. Kekuasaan ini terus diperluas melaui sarana hukum yang ada untuk menunjukkan hegemoni kekuasaan.

Setelah lengsernya Soeharto, tampuk presiden diberikan kepada Habibie yang berusaha merespon kebutuhan masyarakat melalui semua sistem pemerintahannya. Akan tetapi pola pikir para pejabat yang masih terbiasa menggunakan cara lama belum mampu diubah seketika itu. Paradigma pun terus dibangun dengan cara merubah tatanan hukum menjadi lebih responsif melalui Presiden selanjutnya Gus Dur, namun belum genap masa jabatannya, Gus Dur sudah dilengserkan, kemudian digantikan oleh Megawati yang coba mengakhiri krisis multidimensi, namun hal ini terasa sulit karena tidak serta merta kita mengubah paradigma pembangunan hukum secara tiba-tiba.

Tatanan Hukum pada masa kekuasaan Soeharto membawa hukum Indonesia kedalam sebuah paradigma kekuasaan, dimana hukum hanya digunakan sebagai tameng kekuasaan yang menggunakan sistem hukum totaliter. Sistem hukum seperti itu dicirikan sebagai berikut:

1. Sistem hukum adalah peraturan yang mengikat yang isinya berubah-ubah tergantung keputusan penguasa

2. Hukum dipakai sebagai kedok untuk menutupi kekuasaan secara arbriter.

3. Penerimaan terhadap hukum dilandaskan pada kesadaran palsu dan merendahkan derajat manusia

4. Sanksi-sanksi hukum mengundang pengrusakan terhadap ikatan sosial serta menciptakan nihilisme sosial yang menyebar.

5. Tujuan akhirnya adalah legitimasi institusional, terlepas diterima atau tidaknya oleh masyarakat.

Itulah realitas yang ada di Indonesia dimana menunjukkan bahwa hukum bukanlah institusi yang dapat dilepaskan dari konteks sosialnya. Dimana ciri-ciri otoritarian menjadi mendominasi. Ciri-ciri tersebut antara lain:

1. Kaidah dasar totaliter

2. Kaidah dasar di atas konstitusi

3. Hukum yang membudak

4. Birokrasi totalitarian

5. Trias Politika Pro Forma

6. Kepatuhan terpaksa

7. Tipe merekayasa merusak

Oleh karena tatanan hukum yang sangat merepresentasikan kekuatan kekuasaan, maka pergeseran atau transformasi menuju hukum yang sesuai dengan cita hukum yang sangat mengedepankan paradigma moral dengan tujuan mencapai kebahagiaan, dan kesejahteraan mayoritas rakyat dan bangsa Indonesia. Maka beberapa langkah pun perlu dilakukan untuk mentransformasi dan reformasi hukum. Pertama, hukum tidak boleh merupakan alat bantu untuk mencapai rasionalitas, tetapi hukum itu sendiri haruslah rasional. Kedua, untuk menjamin rasionalnya hukum harus didukung oleh kinerja efisien pelaksana hukumnya. Ketiga, substansi hukum harus dimasukkan kedalam bentuk hukum agar berpengaruh dalam struktur sosial masyarakatnya.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang tidak bisa terlepas dari tuntutan transformasi global. Transformasi tersebut banyak di pengaruhi oleh Teori Max Webber dimana manusia dibentuk oleh budaya yang ada disekitarnya. Hal ini ditandai dengan munculnya masyarakat politik demokratis dengan tatanan ekonomi kapitalistik. Budaya globalisasi telah menciptakan pasar bebas baik dalam tingkat global maupun regional. Budaya ini antara lain, budaya makan junk food dan setiap law firms sudah berorientasi kepada bisnis, yang hal ini juga di adopsi di Indonesia. Sehingga setiap penegak hukum (lawyers) termasuk pengadilan saat ini sudah berorientasi bagaimana mengeruk keuntungan sebesar-besarnya didasari tuntutan hidup yang dipengaruhi ekonomi kapitalis tadi. Sehingga makin sedikit institusi penegak hukum yang berorientasi untuk menciptakan dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan agenda aksi dalam mengantisipasi budaya global, baik dalam bidang hukum maupun budaya konsumsinya. Dalam bidang hukum ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi globalisasi yakni: hubungan antara warga negara dan hukum dan masalah kemampuan hukum dalam memenuhi tuntutan politik masyarakat kita yaitu pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

[1] Resume dari Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis ,2011, (BP UNDIP: Semarang) halaman 17-65

[2] Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UNDIP Program fastrack 2012 Mahasiswa Program Fastrack Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2012 twitter: @Kurniowen77 facebook: Taufiq Kurniowen

KONTRAK LISENSI ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA

2012-06-19T20:40:00.003-07:00

KAPAN INDONESIA BISA MANDIRI DI BIDANG TEKNOLOGI?

TINJAUAN KRITIS KONTRAK LISENSI ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA[1]

Oleh Taufiq Kurniawan[2]

Indonesia telah menyetujui beberapa konvensi internasional di bidang HKI terutama tentang paten sejak 1994, namun baru pada tahun 2001 pemerintah Indonesia meratifikasinya menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Paten. Ini dilakukan karena sebagai negara berkembang, Indonesia perlu melakukan upaya alih teknologi dari negara yang lebih maju guna mempercepat penguasaan teknologi di Indonesia. Mengandalkan invensi teknologi dari dalam negeri saja di rasa kurang menguntungkan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai lisensi paten yang diatur dalam Pasal 69-73 Undang-undang Paten yang menggunakan sistem kontrak dengan acuan KUH Perdata. Beberapa permasalahan kemudian timbul karena sejak dikeluarkannya Undang-undang Paten hingga sekarang, belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya. Namun apakah sejumlah peraturan terkait ini sudah memiliki jiwa nasionalismenya sehingga melindungi contract party yang berasal dari dalam negeri?

Pengertian Kontrak dan Kontrak Lisensi

Pengertian kontrak menurut Subekti adalah perjanjian dalam arti sempit dan perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Menurut Erman Radjagukguk, suatu kontrak adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersiil dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibenarkan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kontrak berpedoman pada pasal 1233 KUH Perdata tentang perikatan pada umumnya, yang isinya:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”

Perjanjian lisensi paten adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain melalui suatu perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka tertentu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi paten sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

a. tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;

b. nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;

c. nomor dan judul dari paten yang menjadi obyek perjanjian lisensi;

d. jangka waktu perjanjian lisensi;

e. dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;

f. pelaksanaan paten untuk seluruh atau sebagian dari paten yang diberikan lisensi;

g. jumlah royalti dan pembayarannya;

h. dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;

i. batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan;

j. dan dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri paten yang telah dilisensikan kepada penerima paten.

Perjanjian lisensi dibuat secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan dimuat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.[3]

Pengaturan Kontrak Lisensi

Pengaturan kontrak lisensi paten mengenai dua jenis istilah, yakni lisensi paten yang bersifat eksklusif dan lisensi paten yang bersifat non-eksklusif. Undang-undang No. 14 tahun 2001 mengatur hak-hak khusus untuk pemilik paten atau pemegang paten untuk membuat, menggunakan, atau menjual produk atau proses yang dipatenkan olehnya sendiri atau memberikan kepada orang lain lisensi untuk membuat, menggunakan atau menjual produk atau proses yang dipatenkan tersebut. Pasal 70 menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatannya. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa Indonesia menganut jenis perjanjian lisensi paten yang bersifat non-eksklusif.

Jadi dalam hal perjanjian lisensi paten, ketentuan dasar pemberian lisensi diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten, khususnya dalam pasal 69-73. Namun rincian ketentuan mengenai lisensi dalam wujud peraturan pelaksanaannya sampai kini belum ditetapkan. Ini berarti bahwa perjanjian alih teknologi diatur dengan KUH Perdata, sedangkan pemberian lisensi paten berdasarkan ketentuan Undang-undang Paten. Oleh karena itu dasar hukum untuk mengatur lisensi paten akan tetap menggunakan ketentuan umum dalam KUH Perdata, terutama ketentuan perjanjiannya walaupun kebebasan membuat perjanjian akan dibatasi oleh ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Paten. Melalui perjanjian lisensi paten ini, pemberi teknologi memberikan hak kepada penerima teknologi untuk suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat dan kondisi yang disetujui bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi dan pemberi teknologi untuk tujuan tertentu.[4]

Macam-macam Kontrak Lisensi

Kontrak lisensi dapat dibedakan berdasarkan pihak yang berperan sebagai lisensor dan lisensi sebagai berikut:

a. Privat to Privat

b. Government to Privat

c. Government to Government

Wujud dari perjanjian teknologi secara kontraktual dapat berupa, perjanjian lisensi, Leasing, Franchising, Management Contract, Joint Venture atau Subcontracting, Technical Service Contract, Turnkey Contract dan lain-lain.[5]

Pengertian Alih Teknologi

Tentang istilah “alih” atau “pengalihan” merupakan terjemahan dari kata transfer. Sedang kata transfer berasal dari bahasa latin transfere yang berarti jarak lintas (trans, accross) dan ferre yang berarti memuat (besar). Kata alih atau pengalihan banyak dipakai para ahli dalam berbagai tulisan, walaupun adapula yang menggunakan istilah lain seperti “pemindahan” yang diartikan sebagai pemindahan sesuatu dari satu tangan ke tangan yang lain, sama halnya dengan pengoperan atau penyerahan. Pendapat inilah yang menekankan makna harfiahnya, pendapat lain dengan istilah “pelimpahan” sedangkan para ahli menghendaki makna esensinya dengan memperhatikan insir adaptasi, asimilasi, desiminasi atau difusikannya obyek yang ditransfer (teknologi)[6]

Apa yang dikemukakan Marzuki pada definisi teknologi di atas memang tepat karena technical know-how merupakan sesuatu yang menentukan bagi terciptanya peralatan guna memproduksi barang dan jasa. Dapat dikemukakan bahwa technical know how itulah yang memungkinkan terciptanya alat-alat itu.[7] Sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan apa yang dikemukakan Marzuki tersebut bahwa alih teknologi sebenarnya alih mengenai technical know-how, yaitu rahasia dibalik peralatan untuk memproduksi barang dan jasa.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2005 definisi alih teknologi dikemukakan sebagai berikut:

“ Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.”

Pengaturan Alih Teknologi secara Internasional dan Nasional

a. Pengaturan pada TRIPs

Merujuk Pasal 7 dan Pasal 8, dapat ditafsirkan bahwa persoalan alih teknologi menjadi perhatian utama dalam TRIPs. Ketentuan pasal 7 secara tegas mengatakan pentingnya alih teknologi bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dari negara peserta TRIPs. Pasal 8 lalu menekankan pada perlunya perlindungan pada kesejahteraan masyarakat dan gizi, serta untuk menggalakkan sektor-sektor yang vital untuk kepentingan publik, yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan teknologi dan sosio ekonomis negara peserta TRIPs.

b. Pengaturan pada Ketentuan Hukum di Indonesia

Ketentuan mengenai alih teknologi lebih jauh terdapat dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-undang yang mulai berlaku sejak 29 juli 2002 tersebut menyatakan bahwa alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badán, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

Terkait dengan alih teknologi dalam lingkup HKI, Pasal 17 menyebutkan bahwa kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional. Ketentuan ini lantas dipertegas melalui pasal 23 yang menyatakan bahwa Pemerintah menjamin perlindungan bagi HKI yang dimiliki oleh perseorangan atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tidak secara eksplisit menyatakan perlunya alih teknologi. Meskipun begitu, keberadaan ketentuan mengenai lisensi paten dalam undang-undang ini secara tidak langsung telah mengamanatkan upaya alih teknologi melalui pemberian lisensi paten.

Ketentuan dan Syarat pada Alih Teknologi

Penyerahan suatu atau beberapa hak teknologi (lisensi) dari lisencor kepada lisencee perlu ditundukkan pada sejumlah ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak[8] karena dalam ketentuan dan syarat tersebut masing-masing menentukan “bussiness expectation” dari komitmen hukum yang diperjanjikan. Melalui ketentuan dan syarat tersebut hak (keuntungan yang diharapkan) dan kewajiban (pengorbanan) masing-masing pihak ditetapkan seimbang dan adil.

Diantara berbagai ketentuan dan syarat tersebut yang perlu mendapat perhatian utama diantaranya:

a. Eksklusifitas atau non-eksklusifitas

Pemberian dan penerimaan lisensi dapat bersifat eksklusif dan non-eksklusif, dapat ditinjau dari segi lisencor atau lisencee dengan kepentingan yang berbeda-beda. Untuk kepentingan pemasaran yang luas, Licensor biasanya menghendaki pemberian lisensi yang non-ekslusif, sehingga lisensi itu dapat digunakan oleh lebih banyak lisencee.

b. Pembatasan jenis kegiatan

Biasanya lisensi tidak diberikan tanpa batas, dan pembatasan tersebut dapat ditentukan dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut diantaranya:

1) Lisencee dapat menerima hak know how untuk memproduksi serta menggunakan merek dagang untuk menjual produk yang bersangkutan.

2) Lisencee dapat menerima hak know how untuk memproduksi, tetapi hak menggunakan merek dagang diberikan kepada Licensee lain guna memasarkannya.

3) Lisencee hanya mendapatkan hak untuk menggunakan merek perusahaan dalam menjalankan usahanya sendiri.

Lisencee tergantung dari keadaan, bahkan dapat menerima hak know how, hak untuk mengembangkan, hak untuk memasarkan, termasuk mengekspor ke wilayah hukum lain.[9]

IMPLIKASI KONTRAK LISENSI PATEN DI INDONESIA

1. Kontrak Lisensi Paten sebagai Penyebab Alih Teknologi

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten diberi pengaturan mengenai lisensi pada pasal 69-71. Lisensi paten ini dilaksanakan dengan sistem perjanjian dimana yang sering digunakan adalah kontrak dengan sistem kontrak-baku[1]. Acuan peraturan yang digunakan dalam kontrak baku ini adalah pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak, pasal 1234 KUH Perdata mengenai prestasi, dan pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum pada perjanjian.

Adanya kontrak inilah yang menyebabkan alih teknologi di Indonesia, sehingga dengan kata lain bahwa alih teknologi adalah akibat dari adanya regulasi dan kebijakan pemerintah yang membolehkan lisensi paten dengan sistem kontrak.

2. Peran Pemerintah pada Kontrak Lisensi Paten di Indonesia

Peran pemerintah dalam hal ini lembaga terkait yaitu Kementrian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah merumuskan peraturan pemerintah sebagai acuan pelaksanaan untuk Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Peran pengawasan dan pelaksanaan dilakukan oleh unit dari Kementrian Hukum dan HAM yaitu Dirjen HKI lebih khusus lagi Direktorat Paten. Setiap kontrak lisensi paten harus didaftarkan kepada Direktorat Paten. Namun pada praktek pelaksanaannya belum maksimal. Masih sangat sedikit kontrak lisensi paten yang didaftarkan. Sehingga proses pemantauan terhadap kontrak itu sendiri masih sangat sulit.

Secara umum dalam proses alih teknologi ada 5 pihak yang terkait, yaitu[2]:

a. Pemilik teknologi sebagai pihak yang memberi teknologi

b. Negara pemilik teknologi

c. Penerima teknologi

d. Negara penerima teknologi

e. Lembaga-lembaga internasional / PBB

Mengingat teknologi sudah menjadi komoditi yang dibutuhkan oleh semua negara maka peranan organisasi dan masyarakat internasional menjadi lebih menonjol. Untuk itu maka pelaksanaan diawali dengan mengungkap posisi dari masyarakat internasional. Kemudian disusul dengan posisi pemilik teknologi dan penerima teknologi dan penerima teknologi dan akhirnya dibahas posisi pemilik dan penerima teknologi, masing-masing dikupas segi-segi peluang yang dapat diperoleh dan resiko yang harus dihadapi. Pada suatu kontrak timbul kebutuhan hubungan kontraktual, yaitu adanya konsensus selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Untuk itu pemerintah ikut campur dalam perkembangan hukum perjanjian diantaranya melalui perundang-undangan, kebijaksanaan, kerjasama bilateral atau multilateral dengan negara lain dan sebagainya. Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergabung dengan Perusahaan Nasional dalam bentuk usaha Joint Venture. Kontrak lisensi paten yang diadakan antara pemilik teknologi dengan penerima teknologi diawali dengan penawaran dari pemilik teknologi kepada penerima teknologi.

Selanjutnya apabila lisensee setuju dengan teknologi yang ditawarkan maka dibuat kontrak lisensi paten disertai syarat-syarat yang dikemukakan oleh lisensor. Lisensee akan menandatangani kontrak tersebut apabila lisensee sebagai penerima teknologi setuju dengan syarat-syarat teknologi yang dikemukakan. Pada kontrak lisensi paten, penerima teknologi dituntut agar dalam pengoperasian teknologi tersebut melaksanakan substansi perjanjian dengan itikad baik dan memperhatikan asas kepatutan. Kontrak teknologi tersebut dibuat dalam jangka waktu yang tertentu dengan membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas lisensi paten yang digunakan.

Ditinjau dari segi pembuatan kontrak antara lisensor dengan lisensee, pihak lisensee lebih mengutamakan pada kebutuhan teknologi pada saat kontrak lisensi paten dibuat, sedang pelaksanaan kontraknya sangat tergantung pada lisensor sebagai pemilik teknologi. Dengan demikian pemilik teknologi yang mempunyai hak monopoli atas patennya, karena tidak ada standar baku tentang susunan kontrak lisensi yang diadakan semuanya tergantung pada klausula dalam kontrak serta sesuai dengan kebutuhan teknologi[3] Sistem perjanjian lisensi ini tumbuh dan berkembang dalam praktik sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sesuai dengan sistem terbuka perjanjian lisensi tidak dilarang. Karena itu, diperbolehkan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak meskipun tidak diatur dalam KUH Perdata.[4]

Menurut pendapat Etty Susilowati, penerima teknologi memberikan batasan-batasan tertentu atau restriction yang tercantum pada pasal 1320 ayat 2 dan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata serta pembatasan pasal 78 UU Paten, yang bertujuan untuk mengurangi adanya pembatasan-pembatasan yang dikehendaki oleh pemilik teknologi. Akan tetapi pada kontrak yang diadakan para pemilik teknologi juga memberikan pembatasan tertentu dalam rangka melindungi teknologi yang dilisensikan, sehingga teknologi tersebut tetap aman selama digunakan oleh penerima teknologi. Adanya pembatasan yang ditanyakan oleh pemilik maupun penerima teknologi, secara riil terbukti bahwa masing-masing pihak ingin melindungi substansi kontrak yang diadakan untuk mengurangi resiko seminimal mungkin[5]

Untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing menurut penulis akan lebih sistematis apabila kontrak yang diadakan dibagi menjadi tiga tahapan seperti yang dikemukakan oleh Van Dunne, yaitu tahap pra kontraktual, tahap kontraktual dan tahap pasca kontraktual.[6] Hal ini untuk mempermudah mengamati hak dan kewajiban masing-masing, khususnya apabila salah satu pihak tidak menepati janji atau wanprestasi, maka tanggung jawab yuridis terletak pada tahapan yang mana? Pada tahapan pra kontraktual secara jelas di sini belum ada tanggung jawab yuridis, sedang tahapan kontrak dan paska kontrak akan tampak tanggung jawab dari para pihak, dan akan tampak ada alih teknologi atau tidak.

Tataran teoritis pada suatu kontrak dideskripsikan mengenai evolusi hukum kontrak yang menggambarkan bahwa hukum kontrak perlu dilihat dalam kerangka kepentingan para pihak, kepentingan sosial dan kepentingan pihak ketiga. Dengan kata lain hubungan antara hukum perundang-undangan dan hukum kontrak sama-sama dalam rangka pengembangan kelembagaan demi perlindungan dan jaminan kepentingan segitiga yaitu antara pemerintah, pihak yang berkontrak dan subyek hukum lain[7]

Seperti yang dikemukakan oleh Stewart Macaulay bahwa apabila pada kontrak yang dibuat secara terencana dan memberikan sanksi hukum, sehingga lebih banyak keuntungan daripada kerugian bagi para pihak maka kontrak tersebut sangat bermanfaat. Akan tetapi apabila ternyata sebaliknya maka para pihak akan memilih tidak sesuai dengan kontrak yang dibuat(cenderung tidak melihat kontrak tersebut).[8]

EFEKTIFITAS KONTRAK LISENSI PATEN DI INDONESIA

Friedmann mengemukakan bahwa hukum terdiri dari 3 komponen utama yaitu substansi, struktur dan kultur hukum.[9] Untuk itu analisis terhadap efektifitas kontrak lisensi paten di Indonesia akan di tinjau berdsar 3 komponen utama di atas.

1. Ditinjau dari Substansi Hukum

Dari substansi Undang-undang No. 14 tahun 2001, terdapat beberapa permasalahan berkenaan dengan pemberian lisensi paten bagi kepentingan alih teknologi di Indonesia meliputi:

a. Sifat Eklusifitas dari Pemberian Lisensi Paten

Perjanjian lisensi paten mengenai dua jenis istilah, yakni lisensi paten yang bersifat eksklusif dan lisensi paten yang bersifat non-eksklusif. Undang-undang No. 14 tahun 2001 mengatur hak-hak khusus untuk pemilik paten atau pemegang paten untuk membuat, menggunakan, atau menjual produk atau proses yang dipatenkan olehnya sendiri atau memberikan kepada orang lain lisensi untuk membuat, menggunakan atau menjual produk atau proses yang dipatenkan tersebut. Perbedaan antara lisensi yang bersifat eksklusif dan non-eksklusif tidak teruraikan dengan jelas. Pasal 69 hanya menyebutkan bahwa pemilik paten berhak untuk memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan perjanjian lisensi dan meliputi ruang lingkup semua tindakan selama jangka waktu lisensi di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 70 menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatannya. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa Indonesia menganut jenis perjanjian lisensi paten yang bersifat non-eksklusif. Namun batasan seperti apa pembagian eksklusif dan non eksklusif sekali lagi tidak tercantum dalam undang-undang ini.

Dibandingkan dengan Jepang, mereka menganut dua jenis perjanjian lisensi yaitu perjanjian eksklusif sen-yo (sen'yo jisshi ken) untuk hak penggunaan secara eksklusif, dan lisensi non-eksklusif tsujo (tsujo jisshi ken) yaitu hak penggunaan secara biasa atau lisensi non-eksklusif. Dalam perjanjian lisensi eksklusif sen-yo, perjanjian lisensi ini tidak sah berlaku bagi pihak ketiga hingga perjanjian tersebut terdaftar pada buku register kantor paten setempat. Barulah setelah proses tersebut penerima lisensi mempunyai hak untuk menghentikan pihak-pihak lain dari penggunaan tanpa hak atau tanpa izin terhadap penemuan yang dipatenkan itu. Selain itu, penerima lisensi berhak pula untuk menuntut melalui pengadilan gugatan ganti rugí terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal iríi karena penerima lisensi eksklusif sen-yo mempunyai hak eksklusif atas pemanfaatan penemuan yang dipatenkan sehingga pemberi lisensi atau pemilik paten tidak dapat menggunakan penemuan yang dipatenkan itu di wilayah penerima lisensi, apabila tidak memperoleh izin dari penerima lisensi tersebut[10]

Dengan tidak tegasnya pengaturan mengenai jenis perjanjian lisensi paten dalam Undang-undang 14 Tahun 2001, maka dalam prakteknya justru berpotensi melemahkan posisi dari penerima lisensi karena hanya berlandaskan pada perjanjian antara kedua belah pihak, tanpa memperhatikan keeksklusifannya. Lemahnya posisi penerima lisensi akan berimbas pada terhambatnya pemanfaatan teknologi yang diharapkan. Terlebih lagi, kecenderungan pihak penerima lisensi yang notabene berasal dari negara berkembang yang cenderung memiliki posisi tawar lemah, jika mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak yang berasal dari negara maju.

b. Sistem Pembayaran Royalti

Royalti merupakan subsistem terpenting yang mempengaruhi kualitas hubungan antara pemberi dan penerima lisensi. Bagi pemberi lisensi, royalti adalah imbalan baginya karena telah menghabiskan waktu, biaya, dan percobaan untuk memperoleh penemuan baru tersebut. Sehingga sedapat mungkin pemberi lisensi atau pemilik paten berharap untuk memperoleh royalti yang tinggi dari penerima lisensi.

Perjanjian lisensi di Indonesia hingga saat ini masih berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Belum terdapat aturan yang membatasi para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi. Dalam pasal 78, mekanisme pembayaran royalti hanya dijelaskan dalam lisensi wajib saja dimana dikatakan bahwa besarnya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Selanjutnya, penetapan besarnya royalti ini dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim dilakukan dalam perjanjian lisensi paten atau perjanjian lain yang sejenis. Terhadap lisensi biasa, mekanisme pembayaran royalti diserahkan kepada perjanjian diantara para pihak.

c. Tentang Jangka Waktu Lisensi

Terkait jangka waktu lisensi, Pasal 76 ayat 3 menyebutkan bahwa lisensi-wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama daripada jangka waktu perlindungan Paten. Sedangkan mengenai lisensi biasa kesepakatan berdasarkan pada persetujuan para pihak. Namun mekanisme mengenai jangka waktu lisensi ini bisa saja menimbulkan sejumlah permasalahan seperti apakah penerima lisensi masih harus membayar royalti meskipun paten itu telah berakhir atau kadaluwarsa atau telah menjadi milik umum? Dan apakah penerima lisensi atau orang lain harus menyatakan kepada pemberi lisensi, jika ia ingin memanfaatkan paten terhadap paten yang telah menjadi milik umum itu? Pada prakteknya, di Indonesia setelah jangka waktu lisensi paten berakhir, maka pemilik lisensi berusaha melindungi teknologinya dengan jenis perlindungan HKI lainnya[11]

2. Ditinjau dari Struktur Hukum

Menyangkut lisensi paten bagi kepentingan alih teknologi, Direktorat Paten Direktorat Jenderal HaKI Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI merupakan instansi yang berkompeten dalam menangani persoalan tersebut. Beberapa permasalahan pun timbul seperti mekanisme alur pendaftaran yang cenderung rumit dan panjangnya rantai birokrasi yang harus dilewati. Selain itu masih kurangnya akses informasi secara online yang memudahkan para pihak yang ingin mendaftarkan suatu lisensi paten.

Di Indonesia, jalinan kerjasama antar instansi yang memiliki otoritas dalam menangani paten belum berjalan maksimal. Kerap kali terlihat mereka lebih menonjolkan ego sektoral dalam bekerja. Belum terlihat adanya rantai sinergi yang erat diantara Kantor Paten di Indonesia dengan institusi-institusi lain seperti KPPU yang menangani permasalahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Di Jepang, selain Kantor Paten yang menangani permasalahan lisensi paten, mereka juga melibatkan Kosei Torihiki linkai atau Fair Trade Commission dan Bank Teknologi. Institusi-institusi tersebut saling berkoordinasi dalam menangani pemberian lisensi Paten di Jepang. Kantor Paten lebih memfokuskan diri pada pemeriksaan substantif dan apabila terdapat kecenderungan bahwa perjanjian lisensi paten ini menimbulkan praktek persaingan tidak sehat dan monopoli, maka Kosei Torihiki linkai akan memutuskan bahwa perjanjian lisensi paten tersebut batal.[12]

Mutia Farida mengatakan bahwa kewenangan untuk kontrak lisensi paten semuanya masih ada di Direktorat Paten, Dirjen HaKI. Proses pendaftaran kontrak lisensi dapat dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM di tingkat Provinsi, namun registrasi ini hanya bersifat mengalihkan dokumen pendaftaran dari Kantor Wilayah kepada Direktorat Paten. Pada tataran wilayah, juga belum ada mekanisme registrasi online yang terhubung ke 33 provinsi se-Indonesia. Selain itu mekanisme pemantauan yang belum jelas juga menghambat pengawasan terhadap kontrak lisensi. Jadi selama ini peran pemerintah dalam kasus pelanggaran terhadap kontrak lisensi paten hanya sebagai saksi ahli di pengadilan niaga.[13]

3. Ditinjau dari Kultur Hukum

Berbicara budaya hukum, ia tak dapat dilepaskan dari pengaruh masyarakat, karena hukum merupakan sarana masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu aturan hukum tidak dapat terlepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup dikalangan masyarakat. Ibarat dua mata pisau, mereka dapat menjadi indikator penghambat sekaligus mampu menyediakan sarana-sarana sosial dalam mengaplikasikan sebuah aturan hukum[14]

Lisensi teknologi sampai sekarang ini masih sangat sedikit yang didaftarkan sebagai hak paten, alasan-alasan yang dapat dikemukakan adalah:

a. Temuan teknologi sebagian besar masih belum dapat dikategorikan sebagai temuan original

b. Mereka yang telah memahami pendaftaran atas teknologinya sebagian besar mengeluhkan biaya yang besar dan proses yang cukup panjang.

[1] Kontrak baku adalah kontrak yang klausula di dalamnya dibuat hanya berdasarkan keinginan satu pihak saja.

[2] Sumantoro, Masalah Pengaturan Alih Teknologi, (Bandung: Alumni, 1993) halaman 59

[3] Ita Gambiro, Perjanjian Alih Teknologi Jenis dan Karakteristiknya, Workshop, Semarang, Oktober 1996 halaman 6

[4] Peter Mahmud Marzuki, Loc.cit

[5] Etty Susilowati. Op.cit halaman 68

[6] Van Dunne, Perbuatan Melawan Hukum, Penataran Hukum Perikatan I Bagian II, Semarang, 1988

[7] Etty Susilowati. Op.cit halaman 69

[8] Stewart Macualay, Hubungan Kontraktual dalam Bisnis, terjemahan, halaman 55.

[9] Friedmann dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000)halaman 106

[10] Insan Budi Maulana, Lisensi Paten, 1996, (Bandung: Citra Aditya Bakti),halaman 34

[11] Ibid

[12] O.K. Saidin, Op.Cit, halaman 283

[13] Mutia Farida, Wawancara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum dan HAM, Jawa Tengah (Semarang: 28 Maret 2011)

[14]Esmi Warassih dalam Pemikiran Hukum Kontemporer, I GN Parikesit Widjateja, Op.cit halaman 55

[1] Judul di publikasikan untuk jurnal ilmiah Gema Keadilan Undip 2011

[2] Mahasiswa Program Fastrack Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2012 twitter: @Kurniowen77 facebook: Taufiq Kurniowen

[3] Balian Zahab, Implementasi mengenai Hukum Alih Teknologi, www.ubb.ac.id diakses pada tanggal 1 Maret 2011 pukul 21.35

[4] Peter Mahmud Marzuki, Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-perusahaan Transnasional di Indonesia, Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, 1993 halaman 25

[5] Etty Susilowati, Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur, (Yogyakarta: Genta Press, 2007) halaman 153

[6] Segi-segi Hukum Pelimpahan Teknologi, Tim Proyek Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasinya BPHN, Jakarta, 1982 halaman 14

[7] Peter Mahmud Marzuki, Op.cit halaman 34

[8] Budiono Kusumohamidjojo, Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian, (Jakarta: Binacipta, 1986) halaman 6-8

[9] Etty Susilowaty, Op.cit halaman 139-140

2012-06-16T07:44:00.000-07:00

Produk Hukum Pancasilais: Sebuah Penjabaran Ide dari Negara Hukum Pancasila

Oleh Taufiq Kurniawan[1]

Secara konseptual, suatu perundang-undangan harus memiliki tiga landasan pokok keberlakuanyaitu: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologi. Ketiga landasan tersebut harus berjalan beriringan dan seimbang dalam formulasi sebuah peraturan perundang-undangan. Namun, seringkali ketiga peraturan tersebut tidak menjiwai secara berimbang suatu produk perundanag-undangan. Hal ini tergantung sudut pandang dari seorang legislator itu sendiri. Dan hal inilah yang sekarang sering kita temui, sehingga tak jarang beberapa produk hukum yang diciptakan melalui jalur legislasi sudah cacat sejak lahir, karena ketidakseimbangan ataupun ditinggalkannya salah satu atau seluruh dari ketiga landasan tersebut di atas. Kecenderungan ini semakin nampak nyata selama era reformasi ini semenjak banyak peraturan perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kita tidak menafikkan bahwa selama proses penyusunan peraturan perundang-undangan terjadi tarik menarik antara energi politik, energi ekonomi, energi yuridis dan energi budaya. Talcott Parsons menggambarkan dalam teori sibernatika, bahwa masing-masing subsistem tersebut memiliki arus informasi dan kekuatan energi yang berbeda. Secara berurutan, subsistem politiklah yang memiliki kekuatan energi paling besar, sedangkan arus informasi berlaku sebaliknya dimana subsistem budaya memiliki arus informasi yang tinggi. Dari teori ini dapat kita cerminkan ke dalam penyusunan suatu produk hukum, bahwa subsistem politik memiliki kekuatan yang paling besar menentukan seperti apa produk hukum yang dihasilkan. Seperti yang kita rasakan bersama saat ini banyak proses legislasi maupun produk hukum yang menuai kontroversi.

Salah satu dari ketiga landasan di awal pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini memuat dasar falsafah, tujuan dan nilai dasar yang diperbincangkan sebelum landasan yuridis dan landasan sosiologis. Barangkali beberapa peraturan yang dibatalkan tersebut dikarenakan mengabaikan landasan filosofis ini, terlihat dari konsideran putusan yang dibatalkan oleh MK. Para legislator tidak pernah menggayutkan formula Perundang-undangan yang akan dibuat dengan landasan filosofis yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu Pancasila, yang berisi nilai-nilai yang luar biasa yang merupakan ekstraksi dari pandangan, nilai hidup yang luhur dari bangsa Indonesia.

Menurut Arief Hidayat, Indonesia adalah negara hukum, dimana hukumnya dilandaskan oleh Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm, sehingga Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Dimana sistem hukum yang dianut adalah pengintegrasian dari beberapa sistem besar hukum di dunia, seperti yang di anut oleh Negara Hukum Barat dengan common law dan civil lawnya, Negara sosialis-komunis, dan Nomokrasi Islam.[2]

Namun menurut kami, Negara Hukum Pancasila yang dijabarkan, jika ditinjau secara historis Indonesia terdiri dari beberapa fase dimana fase orde lama dan orde baru sangat menggunakan produk hukum secara elitis sebagai kedok dan tameng kekuasaan yang semu. Hal ini sangat tampak dimana bargaining dari produk hukum yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat,digunakan sebagai alat melanggengkan dan memperkaya pemerintah pada saat itu, pola-pola birokrasi yang digunakan juga cenderung menciptakan celah bagi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang mengakar dan masih tampak membudaya sampai sekarang. Sehingga lebih tepatnya menjadi Negara Hukum yang mengejawantahkan nilai-nilai luhur Pancasila sangat perlu adanya pada era reformasi sekarang ini. Menurut kami, era reformasi ini disebut dengan era transisi dimana seluruh produk hukum yang ada harusnya terlepas dari jerat kekuasaan dan kaum elitis-borjuis menuju ke arah kebahagiaan masyarakat dan lebih bermoral seperti yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD NRI 1945. Percuma menggunakan sistem hukum yang mengambil nilai baik dari beberapa sistem hukum besar, akan tetapi implementasi di lapangannya sangat jauh dari apa yang menjadi tujuan dari sistem itu sendiri.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang termasuk salah satu dari 4 Pilar kehidupan berbangsa yang berusaha menggawangi seluruh harapan, cita-cita dan nilai luhur dari Sabang sampai Merauke, ketahanan Pancasila telah teruji dalam beberapa forum Internasional. Sebagai dasar sekaligus ideologi negara, maka Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak dapat ditawar lagi. Mahfud MD menegaskan bahwa Pancasila yang terumus dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah modus vivendi (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia. Pancasila sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia yang plural. Dengan Pancasila akan menjadi ‘ruang’ bagi bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang semula saling bertentangan secara diametral.[1] Seharusnya hal ini di ilhami oleh para law creator dan law enforcer. Sehingga sebagai bangsa Indonesia, seharusnya kita bangga dan merasa ‘merah-putih’ dalam segala aspek kehidupan. Termasuk para law creator yang seharusnya memerah-putihkan hati dan pikirannya ketika membuat undang-undang. Tidak seperti sekarang dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa pasal sering diperjualbelikan, dan seperti menjadi ‘barang dagangan’ yang dapat diperjualbelikan. Bahkan untuk beberapa perda pun saat ini sudah melupakan landasan filosofisnya, terutama beberapa perda yang berkaitan dengan migas yang proyeknya joint venture dengan perusahaan asing, tidak pernah menguntungkan pemerintah lokal dan masyarakat setempat seperti pada kasus Exxon Mobile di Blok Cepu.

Sebagai sebuah rechtsidee Pancasila berlaku sebagai asas hukum yang mempedomani (guiding principle), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan penerapan hukum).[2] Menurut Hamid S. Attamimi, Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum Indonesia, memiliki peranan positif dan negatif. Peranan positifnya sebagai ‘bintang pemandu’ yang memberi isi pada tiap peraturan perundang-undangan dan secara negatif untuk membatasi ruang gerak dari peraturan perundang-undangan tersebut atau yang secara padat dikatakan oleh Muladi, bahwa Pancasila merupakan instrumen dari “Margin of Appreciation doctrine” yang menjadi acuan parameter bagi penerapan doktrin tersebut.[3]

Tentunya kita mendambakan produk hukum yang membahagiakan masyarakat dan mengakomodir semua aspirasi masyarakat secara perwakilan dalam pembentukannya. Untuk dapat mengakomodir seluruh aspirasi, maka Pancasilalah yang menurut Mahfud MD diatas dapat menjadi ruang kompromi seluruh aspirasi dari penjuru Indonesia. Pancasila selain sebagai sumber hukum tertinggi, juga menjadi solusi dan pencerah bagi setiap persoalan di tataran masyarakat. Dengan mengaplikasikan jiwa nasionalisme yang berlandaskan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan perundang-undangan dan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun golongan, produk hukum kita akan menjadi universal, netral dan mendorong pembangunan bangsa ini tinggal landas bersaing di tingkat global. Semoga.

[1] Moh. Mahfud MD.Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. 2007. (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia), halaman 35

[2] Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, 2000, (Bandung: Mandar Maju)

[3] Hamid S. Attamimi dan Muladi dalam A. Mukthie Fadjar,dkk. Konstitusionalisme Demokrasi. 2010. (Malang: Intrans Publishing) halaman 192-193

[1] Mahasiswa Program Fastrack Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2012 twitter: @Kurniowen77 facebook: Taufiq Kurniowen

[2] Arief Hidayat dan Airlangga Surya N, Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum), 2011, Makalah, Disampaikan pada Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Mahkamah Konstitiusi Jakarta

Ruang Lingkup Sosiologi Hukum dan Kegunaannya

2012-04-02T00:27:00.003-07:00

RUANG LINGKUP SOSIOLOGI HUKUM DAN KEGUNAANNYA

Oleh Taufiq Kurniawan[1]

Pada hakikatnya ilmu dapat diibaratkan seperti pohon yang memiliki induk. Induk dari ilmu tersebut adalah filsafat ilmu. Dalam ilmu hukum terdapat berbagai macam ilmu yang saling berkaitan dengan ilmu hukum yang menjadi pokok ilmu itu sendiri disamping filsafat hukum yang menopang keberadaan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan hukum. Ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang meneliti gejala hukum dalam masyarakat, telah berusaha berabad-abad lamanya dan berkembang menjadi suatu jaringan dari berbagai spesialisasi seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tatanegara, hukum internasional dan seterusnya.[2] Beberapa ilmu yang berkaitan dengan hukum itu antara lain dapat digabungkan dengan ilmu hukum seperti psikologi hukum, politik hukum, sosiologi hukum dan masih banyak lagi ilmu yang berkaitan dengan hukum.

Pada artikel ini hanya akan dibahas mengenai sosiologi hukum dan ruang lingkupnya. Sosiologi hukum diperlukan dan bukan penamaan baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Memang baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum mempunyai pusat perhatian yang sama yaitu hukum, akan tetapi sudut pandang kedua ilmu tadi juga berbeda, dan oleh karena itu hasil yang diperoleh juga berbeda. Sosiologi hukum adalah suatu gejala sosial-budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Sosiologi hukum memiliki dua konsepsi fundamental. Konsepsi fundamental pertama menyatakan bahwa kesatuan sosial merupakan akibat dari adanya integrasi dari berbagai fungsi berbeda, akan tetapi yang bersifat komplementer. Konsepsi fundamental kedua memberikan tekanan pada pentingnya nilai-nilai, kaidah-kaidah, hukum-hukum maupun moral yang sama. Apabila hal-hal itu tidak ada maka suatu mekanisme fungsional tak akan mungkin beroperasi.[3]

Beberapa ruang lingkup atau masalah yang disoroti dalam sosiologi hukum antara lain[4]:

1. Hukum dan Sistem Sosial Masyarakat

Suatu sistem hukum merupakan pencerminan daripada suatu sistem sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Perlu diteliti terhadap dalam keadaan-keadaan apa dam dengan cara-cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya dan sampai sejauh manakah proses tadi berlaku timbal balik. Misalnya apakah sistem kewarisan dalam suatu masyarakat mempengaruhi sistem hukum kewarisannya.

2. Persamaan dan perbedaan sistem hukum

Dengan membandingkan beberapa masyarakat yang berbeda, akan tetapi dapat pula diadakan penelitian terhadap sistem-sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang terdiri dari pelbagai sistem sosial dengan masing-masing hukumnya

3. Sifat sistem hukum yang dualistis

Baik hukum substantif maupun hukum adjektif disatu pihak berisikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta mengembangkan hak-haknya,mempertahankan hak-haknya, mengembangkan kesamaan derajat manusia menjamin kesejahteraannya dan seterusnya. Akan tetapi di lain pihak, hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan warga-warga masyarakat atau dapat dijadikan sarana oleh bagian dari masyarakat yang dinamakan penguasa untuk mempertahankan kedudukan sosial-politik-ekonominya.

4. Hukum dan Kekuasaan

Ditinjau dari ilmu politik, hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyak dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Baik-buruknya suatu kekuasaan, tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut digunakan yang harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu. Karena sifat dan hakekkatnya, agar kekuasaan tersebut dapat bermanfaat harus ditetapkan ruang lingkup dan batas-batasnya. Untuk itulah diperlukan hukum yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri.

5. Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya

Hukum sabagai kaidah atau norma sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan bahkan dapat dikatkan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkritiasasi dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat, diperlukan kaidah-kaidah hukum sebagai alatnya. Sedangkan budaya hukum memiliki pengertian yang berbeda. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat-masyarakat tertentu terhadap hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan anggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan[5]

6. Kepastian Hukum dan Kesebandingan

Kepastian Hukum dan kesebandingan merupakan dua tugas pokok dari hukum.Walaupun demikian seringkali dua tugas tersebut tidak dapat ditetapkan sekaligus secara merata. Hal ini ditegaskan oleh Max Webber yang membedakan substantive rationality dan formal rationality. Dikatakannya bahwa sistem hukum barat mempunyai kecendurungan untuk lebih menekankan pada segi formal rationality. Artinya penyusunan secara sistematis dari ketentuan-ketentuan seringkali bertentangan dengan aspek substantive rationality yang merupakan kesebandingan bagi warga masyarkaat scara individual.Hal ini merupakan tantangan untuk membentuk suatu sistem hukum yang memberikan derajat yang sama bagi setiap warganya dalam melakukan tindakan hukum akan tetapi juga terbuka bagi perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat.

7. Peranan Hukum sebagai alat untuk mengubah Masyarakat

Kadangkala perubahan sosial tidak selalu beriringan dengan perubahan hukum. Pada masyarkat yang dinamis, perubahan sosial jauh lebih cepat dibandngkan dengan perubahan hukum. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus berkembag mengikuti sistem masyarakat yang berkembang. Dalam uraian Bredemeier, hukum sebagai titik tolak untuk mengatasi konflik secara tertib. Hukum diidentikkan dengan proses peradilan dimana proses peradilan ini kemudian dihubungkan dengan kertiga proses fungsionilyang utama pada suatu sistem sosial. Hubungan tersebut merupakan hubungan sebab akibat yang dianalisa atas dasar input dan output terhadap proses peradilan.[6]

Dengan berpedoman pada ruang lingkup diatas maka dapatlah dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis, analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. J van Houtte mengemukakan ada dua pendapat utama terhadap perspektif sosiologi hukum, yaitu sebagai berikut:[7]

1. Pendapat yang menyatakan bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan fungsi yang global. Artinya sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana keadilan.

2. Pendapat lain yang menyatakan, bahwa kegunaan dari sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.

Dari batasan ruang lingkup dan perspektif diatas maka dapatlah dikatakan kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial

2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk memberikan analisa terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendali sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan keadaan sosial tertentu.

3. Sosiologi hukum memberikan kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.

[1] Mahasiswa MIH Universitas Diponegoro Program Fast Track 2012

[2] Soerjono Soekanto, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, 1988, (Radjawali Press: Jakarta) halaman 8-9

[3] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Menelusuri Sosiologi Hukum Negara, 1983, (CV Rajawali: Jakarta) halaman 7

[4] Ibid halaman 11-21

[5] Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, 2010, (PT Alumni, Bandung) halaman 51

[6] Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, 1991 (PT Citra Aditya Bakti, Bandung) halaman 33

[7] J van Houtte dalam Soerjono Seokanto, Op.Cit halaman 21-22

Sejarah perkembangan hukum kedalam 4 aliran utama

2012-04-02T00:09:00.000-07:00

PERKEMBANGAN HUKUM KEDALAM BEBERAPA ALIRAN

Oleh Taufiq Kurniawan[1]

Sejarah perkembangan hukum merupakan sejarah perkembangan suatu masyarakat dalam totalitas hukum. Apa yang berlaku untuk seluruh berlaku juga untuk sebagian. Serta maksud dan tujuan sejarah hukum mau tidak mau menentukan dalil-dalil atau ‘perkembangan hukum kemasyarakatan’. Hal ini penting karena begitu besar peran hukum dalam masyarakat. Pada awalnya sejarawan hukum mengalami permasalahan untuk menuliskan sejarah hukum ini secara integral, sedangkan hukum merupakan bagian parsiil. Namun pada akhirnya dengan pendekatan objektif, dicapai suatu persesuaian faham tentang wujud dan dasar-dasar hukum yang kemudaian berkembang menjadi aliran-aliran dan mazhab-mazhab dibidang hukum.

Pada awalnya hukum adalah sebuah nilai yang terletak dalam alam pikiran manusia dan disepakati bersama sebagai suatu konsensus yang hidup dalam suatu masyarakat. Nilai berada pada tataran das sollen yang berisi hal-hal yang ideal yang di impikan oleh kita bersama. Kemudian nilai ini di akomodasi dalam bentuk sebuah norma hukum. Jadi disini dapat dikatakan bahwa norma hukum mengandung nilai-nilai yang dicita-citakan dengan lahirnya norma tersebut ke dalam masyarakat. Kemudian setelah suku Barbar terkena pengaruh Romawi, maka norma tersebut dirasa perlu dituliskan. Aturan kebiasaan menurut HLA Hart merupakan ‘aturan pengakuan’ rule of recognition yang juga di akomodasi menjadi sebuah peraturan namun tidak tertulis.[2] Pada perkembangannya konsep hukum sebagai nilai dan peraturan berkembang menjadi beberapa aliran-aliran hukum antara lain:

1. Filosofical jurisprudence

Memahami hukum sebagai law as what ought to be in moral or ideal percepts, di mana hukum adalah apa yang seharusnya di dalam ajaran, prinsip atau aturan moral atau ideal. Dalam bahasa lain, hukum dalam aliran ini dimaknai sebagai ius constituendum, yakni ‘hukum yang di cita-citakan’ disini hukum dicirikan sebagai asas moralitas yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren dari sistem hukum alam. Adapun keadilan sebenarnya masih belum terwujud dan masih terus diupayakan. Bekerja dengan basis norma moral pada ranah normatif normologik.[3] Disini pengetahuan hukum pada hakikatnya dimaknai sebagai hipotesa mengenai hubungan sebab akibat, guna memprediksi dan mengontrol berbagai fenomena sosial yang muncul di tengah masyarakat yang telah diverifikasi serta kemudian diterima sebagai fakta hukum. Dengan bergulirnya waktu, sejalan dengan generalisasi serta semakin terkumpulnya fakta hukum, pengetahuan hukum lalu tumbuh secara bertahap (akresi). Ini dikarenakan setiap fakta hukum sejatinya adalah building block bagi bangunan pengetahuan hukum yang terus tumbuh. Penganut aliran tersebut dengan demikian juga termasuk para penelitinya maupun hukum itu sendiri berada pada posisi netral terhadap masyarakat sebagai pihak yang diteliti. Mereka mempunyai semacam special previlege dan biasanya bersikap sebagai ilmuwan yang tidak mempunyai ketertarikan (disinterested), maupun mempunyai jarak (distanced), terhadap masyarakat baik sebagai objek penelitian maupun objek hukum itu sendiri. Ini berarti, hukum diyakini bebas nilai atau value free.[4]

2. Sociology of law

Berakar pada studi yang berakar pada ilmu sosiologi.[5] Memandang hukum dari sudut pandang sosiologi. Memandang hukum sebagai law as it in society. Dalam pandangan ini hukum karenanya diterima sebagai law as regularities. Sebagai sesuatu yang berlangsung sebagai reguler, dengan sendirinya hukum lantas dipadankan layaknya pola perilaku sosial. Tatkala pola ini semakin mapan, hanya soal waktu sebelum akhirnya hukum diartikan lebih jauh sebagai institusi sosial yang nyata sekaligus fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat. Kerja hukum sebagai institusi sosial ini berlangsung baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa, maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola perilaku yang baru.[6] Dalam hal ini fakta hukum adalah bukan hipotesa yang tidak lagi dapat di falsifikasi. Baru kemudian setelah di generalisasi, fakta hukum ini menjadi bagian dari pengetahuan hukum. Oleh karena setiap fakta hukum dapat di ibaratkan sebagai building block bangunan hukum, maka seiring dengan terkumpulnya fakta hukum pengetahuan hukum pun selanjutnya tumbuuh secara bertahap.

3. Sociological jurisprudence

Memusatkan studi pada perilaku hakim dalam membuat keputusan.[7] Sosiological jurisprudence yang dipelopori oleh Eugene Elrich (1862-1922) menjadi sangat terkenal sejak tulisan Roscoe Pond (1876-1964). Menurut Schun:

Pound asserted that law had to be viewed as a social institution designed to satisfy social wants and he considered it as task of jurisprudence to develope a scheme whereby the maximum satisfaction of socially worthwhile purpose might be accomplished.[8]

Menurut Roscoe Pound hukum juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (a tool of social engineering). Aliran ini banyak digunakan dalam penerapan hukum di pemerintahan negara-negara di dunia.

Dalam hal ini, hukum utamanya terwujud sebagai perintah-perintah eksplisit yang secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya, seperti misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional atau putusan hakim di suatu negara. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa operasi alran-aliran tersebut didasarkan utamanya pada ranah normatif positif. Secara umum hukum dicirikan dengan keputusan yang diciptakan hakim in concreto dalam proses peradilan. Dasar dari aliran yang bergerak pada ranah normatif behavioral ini adalah norma positif yudisial.[9] Bisa dikatakan dengan demikian hukum merupakan hasil cipta penuh pertimbangan (judgement) dari hakim pengadil.

4. Normatif/Positive Jurisprudence

Menemukan (discover) hukum-hukum alam/alamiah sehingga manusia dapat memprediksi dan mengontrol berbagai peristiwa/kejadian. Suatu sistem yang terbangun oleh interaksi antara berbagai definisi, aksioma dan hukum yang bersifat deduktif dan logis.[10]

Objek dogmatika hukum adalah terutama hukum positif. Dengan itu sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum yang bagian intinya ditetapkan (dipositifkan) oleh para pengemban kewenangan hukum dalam suatu masyarakat tertentu.Perumusan hukum oleh pembentuk hukum disebut rechtsvorming sedangkan pengambilan putusan hukum disebut rechtsvinding[11]

Pandangan normatif menganut teori kebenaran yang lain sebagai latar belakangnya, yakni teori pragamatik. Dalam teori kebenaran pragmatis, suatu teori adalah benar, jika teori itu berfungsi secara memuaskan. Hubungan inti di dalam ilmu adalah subjek dengan subjek. Dalam pandangan normatif, juga tidak dilakukan pembedaan (pemisahan) antara hukum dan moral. Keterjalinan faktual antara hukum dan moral berlawanan dengan pandangan positivistik juga dapat dipertahankan pada tataran teoritis yang abstrak.

[1] Mahasiswa Program Fast Track Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

[2] Lili Rasjidi, Sejarah Hukum: Suatu Perkembangan (PT Refika Aditama, Bandung, 2007) halaman 24

[3] Erlyn Indarti, Komparasi Berbagai Aliran Filsafat Hukum: Suatu kajian Filsafat Hukum. Majalah Ilmiah FH Unissula Vol XVII, No 3 September 2007.

[4] Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum. Disampaikan pada pidato pengukuhan Guru Besar Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Undip, Semarang 4 November 2010

[5] Esmi Warassih, Penelitian Socio Legal; Dinamika Sejarah dan Perkembangannya, (Workshop Pemutakhiran Metodologi Penelitian Hukum Bandung, 20-21 Maret 2006) halaman 7-8

[6] RL Abel The Law and Society Reader dikutip oleh Erlyn Indarti Op. Cit halaman 24

[7] Ibid

[8] Edwin M Schun, Law and Society: a sociological view dalam Muhammad Shiddiq TA, Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum (Jakarta, Pradnya Paramita, 2003) halaman 91

[9] R. Wacks dalam Erlyn Indarti Op.Cit halaman 23

[10] Neuman, 1991. Tiga Pendekatan Penelitian dikutip dari Erlyn Indarti, Paradigma: Apa dan Bagaimana (Makalah disampaikan pada kuliah Filsafat Hukum 2011) halaman 6

[11] B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1996) halaman 169

WikiLeaks

2011-02-13T06:45:00.000-08:00

WikiLeaks is an international non-profit organisation that publishes submissions of private, secret, and classified media from anonymous news sources and news leaks. Its website, launched in 2006 under The Sunshine Press organisation claimed a database of more than 1.2 million documents within a year of its launch. WikiLeaks describes its founders as a mix of Chinese dissidents, journalists, mathematicians, and start-up company technologists from the United States, Taiwan, Europe, Australia, and South Africa. Julian Assange, an Australian Internet activist, is generally described as its director. The site was originally launched as a user-editable wiki, but has progressively moved towards a more traditional publication model and no longer accepts either user comments or edits.

In April 2010, WikiLeaks posted video from a 2007 incident in which Iraqi civilians and journalists were killed by US forces, on a website called Collateral Murder. In July of the same year, WikiLeaks released Afghan War Diary, a compilation of more than 76,900 documents about the War in Afghanistan not previously available for public review. In October 2010, the group released a package of almost 400,000 documents called the Iraq War Logs in coordination with major commercial media organisations. This allowed every death in Iraq, and across the border in Iran, to be mapped. In November 2010, WikiLeaks began releasing U.S. State department diplomatic cables.

WikiLeaks has received praise as well as criticism. The organisation has won a number of awards, including The Economist's New Media Award in 2008[12] and Amnesty International's UK Media Award in 2009. In 2010, the New York City Daily News listed WikiLeaks first among websites "that could totally change the news", and Julian Assange was named the Readers' Choice for TIME's Person of the Year in 2010. The UK Information Commissioner has stated that "WikiLeaks is part of the phenomenon of the online, empowered citizen". In its first days, an Internet petition calling for the cessation of extra-judicial intimidation of WikiLeaks attracted over six hundred thousand signatures. Supporters of WikiLeaks in the media and academia have commended it for exposing state and corporate secrets, increasing transparency, supporting freedom of the press, and enhancing democratic discourse while challenging powerful institutions.

At the same time, several U.S. government officials have criticized WikiLeaks for exposing classified information and claimed that the leaks harm national security and compromise international diplomacy. Several human rights organisations requested with respect to earlier document releases that WikiLeaks adequately redact the names of civilians working with international forces, in order to prevent repercussions. Some journalists have likewise criticised a perceived lack of editorial discretion when releasing thousands of documents at once and without sufficient analysis. In response to some of the negative reaction, the UN High Commissioner for Human Rights has expressed her concern over the "cyber war" against WikiLeaks, and in a joint statement with the Organization of American States the UN Special Rapporteur has called on states and other actors to keep international legal principles in mind.

Peran Mahasiswa, Agent of Change

2011-02-11T01:19:00.000-08:00

Perlu disadari, mahasiswa adalah kaum intelektual terdidik. Kaum muda dengan segala potensi memiliki kesempatan dan ruang untuk berada dalam lingkungan akademis yang disebut kampus. Kampus merupakan sarana yang paling efektif untuk melahirkan kaum intelektual sejati. Dari sekian banyak kaum intelektual tersebut akan muncul beberapa bibit kaum intelektual yang aktif di berbagai kegiatan yang berlandaskan tri dharma perguruan tinggi. Mereka yang aktif tersebutlah yang pantas disebut aktivis intelektual. Seorang Aktivis Intelektual adalah seorang yang memiliki pengetahuan umum secara memadai sehingga mampu menemukan dan menganalisa setiap fenomena yang tengah berkembang di tengah masyarakat dan mampu memberikan solusi yang tepat dan bermanfaat.

Pemikiran kritis, demokratis, dan konstruktif diharapkan selalu lahir dari pola pikir para mahasiswa. Suara-suara mahasiswa kerap kali merepresentasikan dan mengangkat realita sosial yang terjadi di masyarakat. Sikap idealisme mendorong mahasiswa untuk memperjuangkan sebuah aspirasi pada penguasa, dengan cara mereka sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bila generasi muda khususnya para mahasiswa, selalu dihadapkan pada permasalahan global. Setiap ada perubahan, mahasiswa selalu tampil sebagai kekuatan pelopor, kekuatan moral dan kekuatan pendobrak untuk melahirkan perubahan. Oleh karena itu kiranya sudah cukup mendesak untuk segera dilakukan penataan seputar kehidupan mahasiswa tersebut.

Berbicara tentang mahasisiwa selalu tidak ada habisnya. Mahasisiwa adalah manusia yang dipenuhi idealisme. Mahasiswa senantiasa punya banyak cerita bagi negeri ini. Mahasiswa dianggap tunas-tunas baru yang akan menggantikan peran para pemimpin di masa yang akan datang. Di tangan para mahasiswalah masa depan bangsa ini akan terbentuk. Tongkat estafet ini akan diteruskan oleh mahasiswa. Di samping mahasiswa sebagai penerus kepemimpinan bangsa ini, ternyata mahasiswa dipandang berperan sebagai agent of change, agent of modernization, atau agen-agen yang lain. Hal ini memberikan konsekuensi logis kepada mahasiswa untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan gelar yang disandangnya. Mahasiswa harus tetap memiliki sikap kritis, dengan mencoba menelusuri permasalahan sampai ke akar-akarnya. Dengan adanya sikap kritis dalam diri mahasiswa diharapkan akan timbul sikap korektif terhadap kondisi yang sedang berjalan. Pemikiran prospektif ke arah masa depan harus hinggap dalam pola pikir setiap mahasiswa.

Ditengah peran dari mahsiswa yang sedemikian besar itu, terkadang mahasiswa merasakan suatu beban. Artinya mahasiswa mempunyai tanggungjawab yang tinggi terkait dengan statusnya. Mahasiswa harus bisa berkontribusi dalam masyarakat dan mahasiswa harus bersikap tegas dan strategis dalam setiap langkahnya. Di tengah perkembangan dunia pendidikan dewasa ini, kiranya harapan itu harus ditinjau ulang. Karena kenyataan sekarang banyak mahasiswa yang tidak lagi dapat bersikap seperti apa yang menjadi harapan masyarakat selama ini. Sebagian besar mahasiswa tidak dapat menjalankan fungsi yang selama ini diemban. Fungsi pembelajaran yang harusnya dapat ditransformasikan kepada masyarakat terkadang belum dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan kualitas dari mahasiswa sendiri yang sekarang mulai menurun. Mahasiswa seharusnya dapat mentransformsikan sikap kritis dan kedewasaaannya dalam masyarakat mengingat salah satu poin tri dharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat.

Dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas, para mahasiswa tetap saja merupakan komunitas elite yang patut diperhitungkan dari dulu dan sampai kini terlebih bagi suatu daerah. Di daerah, masih relatif sedikit anggota masyarakatnya yang dapat menyekolahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Oleh karena itu, keberadaan mahasiswa bagi suatu daerah merupakan modal sosial yang luar biasa, yang dapat dimanfaatkan dan diberdayakan bagi pembangunan suatu daerah. Namun mahasiswa, dapat juga menjadi suatu “ancaman” bagi pemerintahan suatu daerah karena dapat bersikap kritis dan mengambil peran sebagai kekuatan kontrol.

Dengan demikian para mahasiswa juga harus mulai berorientasi ke daerah bukan lagi ke pusat karena Pusat selain sudah overload juga menjadi simbol ketimpangan pembangunan di Indonesia, sehingga diperlukan desentralisasi dan orientasi baru dalam pembangunan daerah.

Mahasiswa harus menyadari, ada banyak hal di negara ini yang harus diluruskan dan diperbaiki. Kepedulian terhadap negara dan komitmen terhadap nasib bangsa di masa depan harus diinterpretasikan oleh mahasiswa ke dalam hal-hal yang positif. Tidak bisa dipungkiri, mahasiswa sebagai social control terkadang juga kurang mengontrol dirinya sendiri. Sehingga mahasiswa harus menghindari tindakan dan sikap yang dapat merusak status yang disandangnya, termasuk sikap hedonis-materialis yang banyak menghinggapi mahasiswa.

Karena itu, kepedulian dan nasionalisme terhadap bangsa dapat pula ditunjukkan dengan keseriusan menimba ilmu di bangku kuliah. Mahasiswa dapat mengasah keahlian dan spesialisasi pada bidang ilmu yang mereka pelajari di perguruan tinggi, agar dapat meluruskan berbagai ketimpangan sosial ketika terjun di masyarakat kelak.

Akankah pernyataan yang menyebutkan bahwa mahasiswa itu adalah agent of change hanya sekedar wacana? Harapan yang selama ini diemban oleh mahasiswa adalah sebagai agent of change mulai harus diintrospeksi lagi. Tentunya introspeksi ini harus dimulai dari mahasiswa sendiri sebagai solusi. Mahasiswa harus benar – benar menyadari posisi strategisnya dan beranjak dari statusnya maka mahasiswa harus berupaya untuk mewujudkan hal tersebut ke dalam sebuah tindakan-tindakan yang rasional dan dewasa. Dan ingat, Sebaik – baiknya manusia di dunia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain.