Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia

2011-04-25T05:31:00.000-07:00

1. Pengertian sistem Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

2. Cara Berpolitik Melalui Suprastruktur dan Infrastruktur politik

Yang termasuk dalam Suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersbut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif ).

1. Eksekutif

Dalam sistem politik Indonesia, pemegang fungsi kebijakan adalah lembaga esksekutif yaitu seorang presiden dengan dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

2. Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki bebrapa fungsi, yaitu:

- Fungsi legislasi

Fungsi untuk membentuk ataupun membuat undang-undang

- Fungsi anggaran

Fungsi untuk menetapkan APBN

- Fungsi pengawasan/control

Kewenangan untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan, baik dalam bentuk persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta, meratifikasi suatu perjanjian, ataupun dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang Negara.

Yang termasuk dalam lembaga legislatif adalah MPR yang terdiri dari DPR dan DPD.

3. Yudikatif

Lembaga yang termasuk dalam lembaga yudikatif guna menjalankan kekuasaan kehakiman yaitu, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan komisi yudisial.

Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi Peradilan

- membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali

- memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sengketa akibat perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI

- hak uji materiil, yaitu menguji/menilai peraturan perundangan di bawah undang-undang apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi

2. Fungsi Pengawasan

- pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan

- pengawas pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

- pengawas Penasehat Hukum (Advokat) dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, sesuai Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985).

3. Fungsi Mengatur

- mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung

4. Fungsi Nasehat

- memberikan nasehat/pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain

- memberi nasehat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian/penolakan Grasi dan Rehabilitasi

5. Fungsi Administratif

- mengatur badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 1999.

- mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa fungsi, yaitu

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3. Memutus pembubaran partai politik.

4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Komisi Yudisial memiliki beberapa fungsi, yaitu :

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial juga memiliki beberapa tugas, yaitu :

Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung, dengan tugas utama:

1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;

2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;

3. Menetapkan calon Hakim Agung; dan

4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim, dengan tugas utama:

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim,

2. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan

Macam-Macam Sistem Politik

2011-04-13T01:36:00.000-07:00

Sebelum mempelajari hal ini, ada pertanyaan yang sering terdengar

Mengapa sistem politik di setiap negara berbeda-beda.

Karena : .

1. Perbedaan Ideologi / Dasar negara.

2. Perbedaan Tujuan

3. Perbedaan sistem hukum

4. Perbedaan sejarah

5. Perbedaan Kebudayaan

MACAM-MACAM SISTEM POLITIK Adalah

1. Sistem politik otoriter / totaliter

Adalah sistem yang kekuasaannya hanya bertumpu pada kekuasaan seorang pemimpin, sehingga terwujudnya sistem politik yang diktator.

2. Sistem politik anarki

Suatu sistem yang melakukan paksaan atau kekerasan.

3. Sistem politik demokrasi

Sistem politik yang digunakan beberapa orang yang mengutamakan seluruh aspek kehidupan bangsa / seluruh masyarakat. Dari, oleh, dan untuk rakyat.

4. Sistem politik demokrasi dalam transisi

Suatu sistem demokrasi yang dalam masa penyesuain menuju sistem demokrasi yang murni .

Ciri-ciri umum sistem politik

2011-04-13T00:57:00.000-07:00

Ciri-ciri umum sistem politik
- Memiliki tujuan.
- Mempunyai komponen-komponen ( orang atau bagian yang melakukan suatu tugas / kerja ).
- Tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda.
- Adanya interaksi antara komponen satu dengan lainnya.
- Adanya mekanisme kerja ( pengaturan struktur kerja dalam sistem politik )
- Adanya kekuasaan, kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem. Tiap komponen memiliki kekuasaan, hanya saja tingkatannya berbeda.
- Adanya kebudayaan politik, ( terdapat prinsip-prinsip, pemikiran, sebagai tolok ukur dalam pengembangan sistem tersebut.

Ciri-ciri sistem politik menurut politik menurut ALMOND, sebagai berikut :

1. Semua sistem politik memiliki kebudayaan politik.
2. Semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun tingkatanya berbeda-beda, yang ditimbulkan karena perbedaan struktur.

3. Semua Struktur Politik memiliki spesialisasi ( tiap bagian khusus mengurus bagian tertentu )

4. Hampir semua sistem politik merupakan gabungan dari beberapa sistem politik, sistem campuran diambil dari dalam sistem itu sendiri dan digabung dengan sistem di luar sistem tersebut.

KWN SMA Center

Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia

Macam-Macam Sistem Politik

Ciri-ciri umum sistem politik