LEMBAGA INDEPENDEN BANTUAN HUKUM RAKYAT (LIBHRA)

H. Djoni Lubis

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Mon, 19 Jan 2015 13:46:00 +0000

H. Djoni Lubis adalah Aliansi Indonesia dan Aliansi Indonesia adalah H. Djoni Lubis. Ya, H. Djoni Lubis dan Aliansi Indonesia merupakan dua nama yang sangat identik, tidak dapat dipisahkan. H. Djoni Lubis sebagai pendiri sekaligus Ketua Umum merupakan tokoh sentral bagi Aliansi Indonesia. Ruh dan denyut nadi Aliansi Indonesia ada pada beliau.

Anggapan di atas tidaklah berlebihan jika melihat fakta bahwa LSM Aliansi Indonesia yang dilihat dari waktu berdirinya bisa dibilang masih seumur jagung, telah menjelma menjadi sebuah lembaga yang telah memiliki kepengurusan Daerah di 33 Provinsi, ratusan Cabang, Anak Cabang, bahkan tingkat Ranting (desa) serta jutaan anggota yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Hal tersebut tentu tidak bisa terjadi secara “sim salabim”, melainkan melewati sebuah proses berlandaskan visi yang kokoh dan jelas, serta misi yang terarah dan konsisten.

Berangkat dari keprihatinan H. Djoni Lubis terhadap berbagai macam permasalahan bangsa dan Negara, yang tertuang dalam “Dasar-dasar Pemikiran Berdirinya LSM Aliansi Indonesia”, beliau bukan sekedar mendirikan LSM Aliansi Indonesia, namun juga meletakkan pondasi yang kokoh, membentuk watak, mengarahkan langkah-langkah Aliansi Indonesia dengan baik dan benar, dengan penuh kesabaran, ketekunan serta pengorbanan yang tidak sedikit.

Di tangan H. Djoni Lubis, LSM Aliansi Indonesia telah menjelma menjadi satu LSM yang memiliki corak serta watak yang jelas, berbeda dengan mayoritas LSM yang sudah telanjur lekat dengan citra negatif, baik dari masyarakat maupun aparat pemerintahan. LSM bagi beliau tidak harus selalu berposisi antagonis dan “berwajah” menyeramkan, tapi bisa dan memang seharusnya menjadi mitra bagi pemerintah yang bukan hanya bisa mengkritik tapi juga mampu menawarkan solusi-solusi secara nyata. Dan tidak kalah penting, LSM sudah seharusnya mampu menjadi pengayom serta sahabat bagi masyarakat luas, berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, tenteram dan damai.

Dalam membentuk watak LSM Aliansi Indonesia tersebut, H. Djoni Lubis merangkum serta menyederhanakan gagasan-gagasan beliau yang kemudian tertuang dalam bentuk Motto, Visi, Misi dan Tujuan LSM Aliansi Indonesia. Motto, Visi, Misi dan Tujuan tersebut harus menjadi kerangka segenap pengurus serta anggota LSM Aliansi Indonesia dalam berfikir dan bertindak. Kemudian untuk membentuk kepribadian pengurus dan anggota LSM Aliansi Indonesia agar selalu mampu berpikir dan bertindak sesuai Motto, Visi, Misi dan Tujuan LSM Aliansi Indonesia, beliau mencetuskan “Panca Moral Aliansi Indonesia”.

Motto, Visi, Misi dan Tujuan Aliansi Indonesia serta Panca Moral Aliansi Indonesia tak henti-henti beliau tanamkan pada jajaran pengurus dan anggota Aliansi Indonesia agar benar-benar bisa menjadi ruh maupun kerangka berpikir dan bertindak Aliansi Indonesia dalam keikut-sertaan secara aktif membangun bangsa dan Negara, dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber : Aliansi Indonresia

PENANGKAPAN

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Fri, 10 Oct 2014 02:15:00 +0000

Sahabat LIBHRA, topik hukum kita kali ini adalah tentang PENANGKAPAN yang secara garis besarnya adalah pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang yang berpijak dan berlandaskan pada hukum. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi itu harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat dan martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada suatu pihak dan kepentingan masyarakat serta penegakkan ketertiban hukum pada pihak lain.

Baik sahabat LIBHRA, agar tidak terlalu panjang basa basinya kita mulai saja pembahasan ini dari ladasan yuidis istilah “PENANGKAPAN ”.

Pada Pasal 1 butir 20 dijelaskan, “Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari pasal tersebut, pengertian “PENANGKAPAN” tiada lain daripada “pengekangan sementara waktu ”kebebasan tersangka/terdakwa", guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Untuk itu KUHAP dalam Bab V Bagian Kesatu, Pasal 16 sampai dengan Pasal !9 telah mengatur ketentuan tata cara tindakan “penangkapan”.

Alasan PENANGKAPAN

Di dalam Pasal 17 KUHAP disebutkan tentang alasan “penangkapan” yaitu :

1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana ;

2. Dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP yaitu bukti permulaan “untuk menduga” adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan : “Pasal ini menunjukkan bahwa perintah Penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”.

Kita percaya, jika Pasal 17 ini dijadikan landasan oleh penyidik dengan sungguh-sungguh, maka dapat diharapkan suasana penegakan hukum yang lebih obyektif. Tangan-tangan penyidik tidak lagi seringan itu saat melakukan penangkapan. Sebab jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hamper serupa dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183, yakni harus berdasarkan prinsip “batas minimal pembuktian” yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti, bisa terdiri dari dua orang saksi atau satu saksi ditambah alat bukti lain. Dengan pembahasan yang lebih ketat daripada yang dulu diatur dalam HIR, suasana penyidikan tidak lagi main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Metode kerja Penyidik menurut KUHAP harus dibalik, lakukan penyelidikan yang cermat dengan tehnik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan atau penangkapan dan penahanan.

Syarat lain untuk melakukan penangkapan adalah harus didasarkan untuk kepentingan “penyelidikan” atau “penyidikan” sebagimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Oleh Karena itu “penangkapan” juga dimaksudkan untuk kepentingan “penyelidikan”, mesti tetap ditegakkan prinsip : harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Demikian tulisan LIBHRA soal PENANGKAPAN , mudah-mudahan memberi manfaat bagi para sahabat LIBHRA semua. LIBHRA tunggu komentar-komentar positif para sahabat.

Terima kasih

BANTUAN HUKUM

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Fri, 10 Oct 2014 02:04:00 +0000

Sahabat LIBHRA, tidak asing di telinga ketika kita mendengar istilah Bantuan Hukum. Untuk itu topik kita kali ini adalah tentang Bantuan Hukum.

Untuk membahas istilah Bantuan Hukum, sebaiknya kita flashback ke jaman penjajahan Belanda dulu, dimana masyarakat pada golongan tertentu mengenal perkataan advokat atau pokrol. Demikian juga pada sekitar tahun lima puluhan sampai dengan sebelum peristiwa G-30-S PKI, masyarakat mengenal istilah advokat dan pokrol yang dalam sebutan sehari-harinya telah berkembang menjadi panggilan “pengacara” atau “pembela”, yakni mereka yang bergerak dibidang pemberian jasa hukum sebagai profesi dan mata pencarian. Pengacara atau Pembela dalam kenyataan dan dalam pengertian masyarakat sampai pada saat ini adalah pemberian jasa bantuan hukum bagi orang yang memerlukannya dengan imbalan jasa sebagai prestasi. Sifatnya lebih mirip bisnis dan komersial. Itu sebabnya bantuan jasa hukum yang diberikan advokat, pengacara atau pembela merupakan komoditi atau barang mewah yang hanya dapat dijangkau oleh orang kaya yang banyak duit. Bagi yang tidak punya uang, yang tergolong rakyat jelata miskin, tidak mungkin didampingi pembela atau pengacara di dalam melindungi dan mempertahankan hak dan martabat kemanusiaannya. Rakyat miskin pada umumnya sangat kerdil bila berhadapan dengan aparat penegak hukum, disebabkan dia sendiri buta hukum dan tidak mengerti makna dan hakikat hak asasi berhadapan seorang diri dengan yang berwenang yang mahir akan hukum.

Lalu apa itu Bantuan Hukum ?

Sebagaimnana yang dibahas di atas, istilah Bantuan Hukum boleh dkatakan masih merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat baru mengenal dan mendengar di sekitar tahun tujuh puluhan.

Aliran Lembaga Hukum yang berkembang di negara kita pada hakekatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. Di dunia barat pada umumnya, pengertian Bantuan Hukum mempunyai cirri dalam istilah yang berbedan yaitu :

1. LEGAL AID, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara :

· Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-Cuma ;

· Bantuan jasa hukum dalam Legal Aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin ;

· Dengan demikian motivasi dalam konsep Legal Aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

2. LEGAL ASSISTANCE, yang mengandung pengertian lebih luas dari Legal Aid. Karena pada Legal Assistance, disamping mengandung makna dan tujuan member jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan :

· Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi ;

· Maupun member bantuan kepada rakyat yang msikin secara cuma-cuma.

3. LEGAL SERBVICE, pengertian Legal Service dalam bahasa Indonesia dapat kita terjemahkan dengan perkataan “pelayanan hukjum”. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna Legal Service disbanding dengan konsep dan tujuan Legal Aid dan Legal Assistance, karena pada konsep dan gagasan Legal Servive terkandung makna dan tujuan :

· Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakkan dan pemberian jasa bantuan anara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan ;

· Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin ;

· Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, Legal Service di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Kira-kira demikianlah pengertian Bantuan Hukum yang dijumpai dalam praktek di beberapa negara. Mereka memisahkan istilah konsep Bantuan Hukum dalam tiga pola. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia, dalam kenyataan sehari-hari, jarang sekali membedakan ketiga istilah tersebut. Dan memang tampak di atas, baik di kalangan profesi dan praktisi hukum dan apalagi bagi masyarakat awam hanya mempergunakan istilah “Bantuan Hukum”.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi sahabat LIBHRA semua. Kami sangat menghargai komentar para sahabat.

Terima kasih

GRASI, AMNESTI, ABOLISI, REHABILITASI & REMISI

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Wed, 08 Oct 2014 19:30:00 +0000

Apa kabar sahabat LIBHRA ?

Tetap semangat, walaupun kehidupan seringkali membuat kita terjatuh, hanya ada dua pilihan yaitu kita menangis meratapinya atau kita bangkit kembali untuk menapaki kehidupan yang keras ini. Ingat ! saat engkau tersenyum maka dunia akan tersenyum bersamamu dan saat engkau menangis maka dunia akan meninggalkanmu !!!

OK sahabat setia LIBHRA, kali ini kita refresh lagi dengan mencoba memahami istilah yang seringkali kita dengar di media yaitu tentang istilah GRASI, AMNESTI, ABOLISI,REHABILITASI dan REMISI.

Pengertian GRASI adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim berupa menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu. Menurut kamus besar bahasa indonesia, GRASI sebagai ampunan yang diberikan kepala negara terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman.

Menurut pasal 1 undang-undang no 22 tahun 2002, GRASI adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.

GRASI bukan merupakan suatu upaya hukum, karena upaya hukum hanya terdapat sampai pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. GRASI merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak prerogatif presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif dari presiden. GRASI dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk tindak pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya. Lebih lanjut, GRASI berada di luar lingkup peradilan pidana.

Pengertian AMNESTI (dari bahasa Yunani, AMNESTIA) adalah suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul daripada tindak pidana tersebut. AMNESTI diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Secara umum AMNESTI adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.

Sedangankan menurut kamus besar bahasa indonesia, AMNESTI adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu. AMNESTI ditujukan kepada orang banyak. Pemberian AMNESTI yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara. AMNESTI merupakan hak prerogatif Presiden dalam tatanan yudikatif.

Pengertian ABOLISI adalah pengapusan atau pembasmian. Menurut istilah ABOLISI diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya ABOLISI bukan suatu pengampunan presiden kepada para terpidana, tetapi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh kepala negara untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan hukum kepada seseorang karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Pengertian REHABILITASI adalah suatu tindakan kepala negara dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan tidak bersalah sama sekali.

Menurut kamus besar bahasa indonesia secara singkat menterjemahkan REHABILITASI sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Fokus REHABILITASI ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembalidan hal ini tidak tergantung kepada undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.

Pengertian REMISI adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia berhak untuk memberikan GRASI dan REHABILITASI dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 1). Presiden juga berhak memberikan AMNESTI dan ABOLISI dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 2).

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi para sahabat setia LIBHRA.

Thank’s

Alamat POLDA se Indonesia

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Tue, 07 Oct 2014 11:31:00 +0000

ALAMAT MARKAS KEPOLISIAN DAERAH SE‐INDONESIA

Polda NAD : Jl. Cut Meutia No 25 Banda Aceh
Telp. 0651‐29556

Polda SUMUT : Jl. SM Raja XII Km 10,5 No 60 Medan
Telp. 061‐7879363

Polda SUMBAR : Jl. Sudirman No 55 Padang
Telp. 0751‐33416/811234

Polda RIAU : Jl. Jend Sudirman No 235 Pekanbaru
Telp. 0761‐31307

Polda JAMBI : Jl. Jend Sudirman No 45 Jambi
Telp. 0741‐22025

Polda SUMSEL : Jl. Jend Sudirman Km 4,5 Palembang
Telp. 0711‐320550

Polda BENGKULU : Jl. Adam Malik Km 9 Bengkulu
Telp. 0736‐51041

Polda LAMPUNG : Jl. WR Supratman No 1 Bandar Lampung
Telp. 0721‐486832

Polda METRO JAYA : Jl. Jend Sudirman No 55 Jakarta Selatan
Telp. 021‐5234001

Polda JABAR : Jl. Soekarno Hatta No 748 Bandung
Telp. 022‐7800005/7800201

Polda JATENG : Jl. Pahlawan No 1 Semarang
Telp. 024‐8413044

Polda DIY : Jl. Lingkar Utama Condong Catur Yogyakarta
Telp. 0274‐885009/884444

Polda JATIM : Jl. A. Yani No 116 Surabaya
Telp. 031‐8280333

Polda BALI : Jl. WR Supratman No 7 Denpasar
Telp. 0361‐227174

Polda KALBAR : Jl. A. Yani No 1 Pontianak
Telp. 0561‐734004

Polda KALTIM : Jl. Syarifuddin Yoes No 99 Balikpapan
Telp. 0542‐421220

Polda KALSEL : Jl. S. Parman No 16 Banjarmasin
Telp. 0511‐3354876

Polda KALTENG : Jl. Tjilik Riwut Km 1 Palangkaraya
Telp. 0536‐3221720

Polda SULSEL : Jl. Perintis Kemerdekaan Km 16 Makasar
Telp. 0411‐515101

Polda SULTRA : Jl. Haluleo No 1 Kendari
Telp. 0401‐391555

Polda SULTENG : Jl. Dr Samratulangi No 78 Palu
Telp. 0451‐421555

Polda SULUT : Jl. Bethesda No 62 Manado
Telp. 0431‐862019

Polda NTB : Jl. Langko No 77 Mataram
Telp. 0370‐633152

Polda NTT : Jl. Soeharto No 3 Kupang
Telp. 0380‐833132

Polda MALUKU : Jl. Rijali No 1 Ambon
Telp. 0911‐352912

Polda PAPUA : Jl. Dr Samratulangi No 8 Jayapura
Telp. 0967‐531014/533396

Polda BANTEN : Jl. Syeh Nawawi Al Bantani No 76 Serang
Telp. 0254‐228454

Polda BABEL : Jl. Komplek Perkantoran Air Itam No 3 Pangkal Pinang
Telp. 0717‐437908

Polda GORONTALO : Jl. Limboto Raya No 17 Gorontalo
Telp. 0435‐838536/838456

Polda MALUKU UTARA : Jl. Kapitan Pattimura, Kalumpang, Ternate
Telp. 0921‐327045

Polda KEPRI : Jl. Hang Jebat Batu Besar, Nongsa, Batam
Telp. 0778‐7763541

PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Mon, 06 Oct 2014 01:50:00 +0000

Sahabat LIBHRA, topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai BARANG BUKTI (CORPUS DELICTI). Pengertian daripada istilah BARANG BUKTI (CORPUS DELICTI) secara singkatnya adalah Barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan

Bagaimana jika ada barang kita yang menjadi barang bukti atas perkara pidana sedang berada di kantor polisi ? Maka ketentuan yang juga mengatur mengenai pengelolaan barang bukti diatur lebih khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan BARANG BUKTI (CORPUS DELICTI) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Perkap No. 10 Tahun 2010”). Adapun mengenai pengembalian barang bukti kepada orang yang berhak, diatur dalam Pasal 19 Perkap No. 10 Tahun 2010, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.

2. Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan :

· memeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik;

· membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik; dan

· mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.

Sahabat LIBHRA, terhadap barang bukti yang tersangkut perkara pidana yang sedang berada di kantor polisi, merupakan hak yang seharusnya dapat kita miliki kembali dengan cara meminta atau memohon penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik. Oleh karenanya mengenai pengembalian barang yang disita sebagai barang bukti kepada yang berhak atas barang tersebut diatur lebih jelas dalam Pasal 19 ayat (1) Perkap No 10 Tahun 2010 di atas. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk meminjam barang milik kita (motor) yang sedang disita dengan tujuan untuk dipakai. Adapun prosedur untuk meminjam barang sitaan dengan cara mengajukan permohonan kepada atasan penyidik. Hal ini berdasarkan pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 10 Tahun 2010, yang selengkapnya berbunyi sebagai beriku t:

· Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.

· Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

1. pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;

2. atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan

3. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada ketua PPBB.

Sahabat LIBHRA, apakah diperlukan biaya untuk mengeluarkan barang bukti dari kepolisian ? Bahwa hingga saat ini LIBHRA tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang sitaan. Oleh karenanya, tidak ada kewajiban kita untuk membayar sejumlah uang kepada pihak polisi untuk mengambil kembali barang sitaan.

Jadi kesimpulannya, pengembalian barang sitaan kepada orang yang memiliki hak atas benda tersebut dapat dilakukan dalam hal :

1. apabila perkara sudah diputus oleh Hakim.

2. apabila terjadi hal-hal sebagai berikut yaitu : kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang sitaan, perkara terkait tidak jadi dituntut karena kekurangan alat bukti, dan oleh karena perkara tersebut ditutup demi hukum.

Keterangan yang kami jelaskan tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), yang selengkapnya berbunyi :

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila :

1. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

2. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

3. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. “

Berikut contoh surat permohonan pinjam pakai barang bukti

Kepada Yth :

Bapak KEPALA

Kepolisian Resor Kota

Jl. Kartini No. 17 - Kota

Di – Kota

Perihal : Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : WIJI

Umur : 48 tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Dusun Apel RT.003, RW.006, Desa Apel, Kecamatan Apel, Kabupaten Kota.

Bahwa pada hari ini, Senin tanggal 08 September 2014, saya bermaksud mengajukan Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti atas 1 (satu) unit kendaraan roda dua/sepeda motor saya berupa kendaraan roda dua/sepeda motor SUZUKI THUNDER 125 Tahun 2007 ; Warna Biru ; No.Pol. : DK 4235 US ; No.Ka. : MH8EN125A7J378322 ; No.Sin : F4051D379263 a/n Haris Rahman, alamat Dusun Jeruk, Desa Jeruk, Kecamatan Jeruk, Kabupaten Jeruk, yang saat ini sedang dalam proses penanganan perkaranya oleh Kepolisian Resor Kota dalam perkara Pengrusakan yang terjadi pada hari rabu, tanggal 05 Juni 2013, sekitar jam 20.00 wib, di Dusun Apel, Desa Apel, Kecamatan Apel, Kabupaten Apel, sebagaimana surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/514/VI/2013/JATIM/RES Apel tertanggal 06 Juni 2013 (copy terlampir) ;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti sebagaimana tersebut di atas maka saya menjamin dan sanggup serta bersedia untuk :

a. Tidak akan memindah tangankan atau memperjual belikan Barang Bukti tersebut selama proses penyidikan dan peradilan belum selesai ;

b. Menjaga dan merawat Barang Bukti tersebut dan tidak akan merubah bentuk maupun warna ;

c. Sanggup membawa/menghadapkan barang bukti tersebut kepada Penyidik apabila sewaktu – waktu diperlukan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan atau Peradilan.

Demikian Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti ini saya ajukan, dengan harapan kiranya permohonan ini dikabulkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, saya sampaikan terima kasih

Kota, 08 September 2014

Hormat kami,

Pemohon

WIJI

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Sun, 05 Oct 2014 14:06:00 +0000

Sahabat LIBHRA, kali ini LIBHRA ingin sedikit berbagi informasi seputar program pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dikawal pemerintah di awal tahun 2014. Program pelayanan kesehatan ini resmi mulai diberlakukan semenjak tanggal 1 Januari 2014, sistem Jaminan Sosial terbaru ini kemudian dikenal dengan nama JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Berhubung sistem pelayanan kesehatan ini masih baru tentu saja masih banyak warga masyarakat yang belum tahu apa itu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Berikut ini mari kita coba membahas satu persatu sistem pelayanan kesehatan tersebut.

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) merupakan program pelayanan kesehatan terbaru yang menggunakan sistem asuransi, artinya seluruh warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan.

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah perusahaan asuransi yang kita kenal sebelumnya sebagai PT Askes. Begitupun juga BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan rakyat miskin akan jaminan pelayanan kesehatannya ? Ternyata hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, karena semua rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Sehingga dengan sistem ini rakyat miskin juga dapat menikmati fasilitas kesehatan yang ada.

Sahabat LBHRA, dari sekilas paparan di atas jelas ada perbedaan antara JKN dan BPJS. JKN merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggaranya yang kinerjanya nanti diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).

Dengan paying hukum berupa Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dengan adanya JKN, maka seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya, termasuk juga kepesertaanya yang bersifat wajib tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah.

Lalu bagaimana dengan sistem iuarannya ?

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi :

· Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu).

· Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya. Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen dari gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 2 persen dibayar oleh peserta. Namun iuran tersebut tidak dipotong sebesar demikian secara sekaligus. Karena secara bertahap akan dilakukan mulai 1 Januari 2014 hingga 30 Juni 2015 adalah pemotongan 4 persen dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5 persen dibayar oleh peserta. Akan tetapi mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh Peserta

Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Sementara itu bagi peserta perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa :

- Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan

- Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan

- Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan

Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Fasilitas yang ditawarkan pemerintah pada kepersertaan JKN adalah :

· Untuk peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang dibayarkan preminya oleh pemerintah mendapatkan layanan kesehatan kelas III.

· Pekerja penerima upah ( PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta, akan mendapatkan pelayanan kelas I dan II.

· Pekerja bukan penerima upah (Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, karyawan swasta) akan mendapatkan pelayanan kelas I, II dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih.

· Bukan pekerja (investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan serta janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan. Termasuk juga wirausahawan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, pedagang keliling dan sebagainya) bisa mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih.

Manfaat dan layanan yang diperoleh oleh peserta JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Seperti misalnya untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif), peserta JKN akan mendapatkan pelayanan :

· Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

· Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri pertusis tetanus dan Hepatitis B (DPT-HB), Polio dan Campak.

· Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi.

· Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.

· Jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).

Lalu bagaimana proses pembuatan kartu BPJS Kesehatan ?

Masyarakat bisa datang ke kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kemudian melakukan hal berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran

2. Pembayaran premi yaitu warga masyarakat akan diberikan virtual account atau kode bank untuk pembayaran premi pertama yang bisa dilakukan melalui ATM atau bank terdekat yang saat ini sudah bekerjasama yaitu bank BRI, BNI dan Mandiri. Untuk biaya premi peserta mandiri dengan perawatan kelas 3, sebulan hanya Rp 25.500 per orang, untuk perawatan kelas II sebulan Rp 42.500 per orang dan perawatan kelas I sebesar Rp 50.000 per orang.

Adapun besaran premi pada kelompok pekerja sebesar 5 persen dari gaji pokoknya, 2 persen dibayarkan oleh yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh perusahaan tempat pekerja bekerja.

3. Mendapat kartu BPJS Kesehatan yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu warga masyarakat yang telah membayar premi, nantinya Anda akan mendapat kartu BPJS Kesehatan yang menjadi bukti bahwa Anda merupakan peserta JKN. Saat ini fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah otomatis melayani JKN. Sementara fasilitas kesehatan milik swasta yang dapat melayani JKN jumlahnya terus bertambah. Hanya tinggal sekitar 30 persen saja yang belum bergabung.

Hal berikut yang tidak kalah penting untuk dipahami oleh warga masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas kesehatan sebagai mana program pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah yaitu :

1. Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

2. Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.

3. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Bila sudah aktif menjadi peserta, alur pelayanan menggunakan pola rujukan berjenjang yang dimulai dari sistem layanan primer hingga tersier, maksudnya layanan primer terdiri atas Puskemas, klinik dokter pribadi serta klinik pratama (klinik swasta). Jadi nanti setiap orang mulai berobat dari sistem layanan primer dulu sehingga menghindari penumpukkan di satu rumah sakit. Khusus untuk keadaan darurat seperti kecelakaan atau penyakit yang tidak bisa ditangani di layanan primer, bisa langsung ke rumah sakit.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran?

1. BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan gaji atau upah peserta.

2. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja dan atau peserta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya iuran.

3. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

Sahabat LIBHRA, pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengawasan akan dilakukan oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) dan Lembaga pengawas independen. Dan secara internal, BPJS akan diawasi oleh dewan pengawas satuan pengawas internal.

Bila peserta tidak puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan atau BPJS Kesehatan. Atau dapat langsung datang ke posko BPJS di kota dan desa. Ada juga hotline servis BPJS di nomor kontak 500-400.

RUU Advokat

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Sat, 04 Oct 2014 14:23:00 +0000

Apa kabar sahabat LIBHRA !

Masih segar diingatan kita soal pembahasan RUU Advokat yang digulirkan oleh Panja RUU Advokat DPR RI. Seperti yang sahabat LIBHRA ketahui, pembahasan tentang RUU Advokat tersebut sudah belangsung cukup lama, yaitu sejak tahun 2009 hingga tahun 2014. Bahkan, untuk penggodokan RUU Advokat tersebut kabarnya sudah memakan biaya hingga belasan miliar. Fantastic bukan ? Omong-omong duit sebegitu banyaknya itu diambil dari pajak-pajak yang kita bayarkan kepada negara setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun loh. Alasannya sungguh sangat klasik yaitu bahwa RUU ini nantinya akan menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah “ tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat “.

Sahabat LIBHRA , LIBHRA tidak tertarik dengan Pro-Kontra soal RUU Advokat tersebut namun apa substansi dan siapa dalang dibalik kemelut RUU Advokat tersebut ? Benarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat ?

Pasal-pasal yang menjadi perdebatan antara lain yaitu Pasal mengenai Keberadaan Dewan Advokat Nasional dan Pasal mengenai Struktur Organisasi Advokat.

Dalam RUU tersebut dinyatakan bahwa Dewan Advokat Nasional berada dibawah Pemerintah dan dibiayai oleh APBN. RUU tersebut dinilai tak mengakomodir kepentingan pengacara dan justru malah akan melemahkan advokat secara kelembagaan. Pasal yang akan diundangkan tersebut juga berpotensi melahirkan intervensi pemerintah akan profesi advokat yang seharusnya independen. Pemerintah bahkan berpotensi mengendalikan advokat dalam proses penegakan hukum. Aparat negara yang terlibat perkara bisa terbebas dari kursi pesakitan dan sebaliknya justru advokat yang tengah menangani kasus tersebut bisa-bisa malah dikenakan sanksi kode etik. Hal ini akan membuat Advokat tidak independen dan otomatis akan berdampak merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Berikutnya adalah pasal yang menyebutkan bahwa advokat bukan lagi aparat penegak hukum, melainkan mitra penegak hukum. Artinya bahwa jika advokat sebagai mitra berarti kedudukan advokat tidak lagi sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penegakan hukum. Hal ini akan berdampak pada tidak maksimalnya seorang advokat dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat saat menangani sebuah kasus.

Selain itu rancangan pasal yang cukup krusial yakni tentang sistem multi bar, yakni diakuinya organisasi advokad lebih dari satu. Jika selama ini organisasi advokat hanya ada Peradi saja, maka dengan sistem multi bar tersebut nantinya akan muncul banyak organisasi pengacara. Sehingga dengan bermunculan banyaknya organisasi advokat maka organisasi-organisasi advokat tersebut nantinya akan bisa mendirikan sekolah advokat sendiri sekaligus melantik para advokat. Dengan sistem seperti itu jelas akan melahirkan advokat yang tak berkualitas.

Bravo PERADI !

Mohon Maaf

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Fri, 03 Oct 2014 12:19:00 +0000

Assalamu’alaikum wr.wb.

Apa kabar sobat setia LIBHRA . . . !

Genap 15 bulan sudah LIBHRA tidak utak-atik blog ini dan untuk memulai tulisan inipun LIBHRA tidak tahu dari mana akan memulainya.

Namun sepertinya yang lebih tepat adalah ucapan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada para follower maupun para sahabat setia LIBHRA , apabila selama itu pula LIBHRA tidak pernah merespon pertanyaan baik via e-mail maupun via ponsel. Dan tak lupa ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya pula bagi follower maupun sahabat-sahabat LIBHRA yang sampai detik ini masih setia dengan blog ini.

Bukan apa-apa, selama ini LIBHRA hanya mencoba merenung tentang bagaimana nasib bangsa ini kedepan, terutama nasib anak cucu kita dalam upayanya menegakkan supremasi hukum yang hingga hari ini hanyalah sebuah retorika belaka.

Baiklah . . . pertama kali yang ingin LIBHRA sampaikan adalah bahwa hukum adalah salah satu dari sekian banyak ilmu sosial, dimana ilmu sosial tersebut akan selalu berkembang dinamis mengikuti alur perkembangan jaman, termasuk diantaranya dipengaruhi pula dengan adanya situasi politik, budaya, ekonomi pada suatu negara. Hukum haruslah tetap dipandang sebagai aturan yang mendasar yang berlaku bagi setiap warga negara bangsa ini tanpa melihat latar belakang subyek hukumnya.

Maksudnya jika memang hajatnya adalah penegakan supremasi hukum maka kita pergunakan segala kelengkapan hukum di negara kita ini semaksimal mungkin tanpa tendensi kepentingan tertentu, sehingga akan tercapailah rasa keadilan yang seadil-adilnya. Tapi hal itu terjadi pada tatanan ideal suatu negara yang adil makmur. Tapi rasa keadilan itu tidak berarti 1 : 2 = ½

Bagaimana menurut para sahabat LIBHRA tercinta

WARNA CAT TIDAK SESUAI DENGAN STNK ?

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Thu, 30 May 2013 13:11:00 +0000

Dari : SM xxxx_xxxx@yahoo.com

Kepada:"redaksi@xxxxxxxx.com" redaksi@xxxxxx.com

Dikirim: Sabtu, XX Januari XXXX 18:05

Judul : info lantas

Yang terhormat redaksi xxxxxxxxxxx

Perkenalkan nama saya MSS pada hari ini mengalamai sesuatu hal yang sama sekali tidak nyaman karena tidak profesionalnya oknum petugas kepolisian lalu lintas di jajaran Polres Karawang. Adapun detailnya seperti berikut :
Pada hari ini Sabtu tanggal XX Januari XXXX, saya melintasi Jalan di kawasan Karawang Timur dalam rangka menghadiri acara pemakaman kerabat di Sandiago Hill dan pada saat itu ada rasia lantas di pinggir jalan dan sayapun dihimbau untuk berhenti. Setelah berhenti, petugas tersebut dengan sopan meminta saya memperlihatkan surat-surat kendaraan termasuk SIM saya, sayapun lalu memberikan semua dokumen dimaksud karena saya yakin bahwa dokumen saya lengkap dan tidak ada masalah. Setelah terlihat dengan seksama petugas pergi sesaat memeriksa dokumen tersebut dan dengan tiba-tiba kembali lagi mendatangi saya dan mengatakan saya melanggar pasal 292 sembari memberikan surat tilang. Setelah saya tanya apa maksud pasal tersebut dan dia mengatakan warna mobil yang saya kendarai palsu dan berbeda dengan yang ada di STNK, sayapun bingung karena bukannya yang mengeluarkan STNK dan seluruh spec kendaraan itu dari kepolisian (SAMSAT) setelah sebelumnya sudah memeriksa kebenaran seluruh dokumen pendukung.

Ataukah kalau oknum polisi tersebut hanya tidak megerti membedakan warna dan serta-merta mengklaim bahwa warna mobil saya palsu (sekedar info bahwa di STNK tertulis warna BIRU TUA METALIK tetapi menurut oknum polisi tersebut mobilnya berwarna hitam).Karena tidak mau berlama-lama disitu maka sayapun segera menandatangani surat tilang bernomor 0071437 karena takut akan terlambat hadir dipemakaman jenazah kerabat.

Disurat tilang itu mewajibkan saya untuk menghadiri sidang pengadilan negeri pada hari Jumat 25 Januari 2013 di pengadilan negeri Karawang. Sesungguhnya saya sangat tidak keberatan menghadiri persidangan tersebut karena saya yakin saya membeli mobil baru dari dealer resmi pula dan sama sekali tidak ada kekeliruan disitu (perlu saya sampaikan bahwa mobil saya itu mobil baru yang saya beli sekitar setahun lalu langsung dari ASTRA DAIHATSU).

Saya hanya mau berbagi dengan redaksi jikalau masalah saya ini sudah terjadi dan semoga tidak berulang terhadap orang lain, saya juga sudah berusaha mengutarakan hal ini ke jajaran kepolisian Karawang tetapi nomor delik pengaduan yang di internet tidak bisa saya hubungi (085220907857)

Sekiranya xxxxxxxxx bisa membagi pengalaman saya ini dan mewartakannya dan saya bersedia bertanggungjawab demi kemajuan dan profesionalisme Polisi.

Sejujurnya saya setuju dengan rasia kepolisian untuk ketertiban kita bersama tentu dengan cara-cara profesional.

Saya juga menunggu response dari redaksi supaya saya bisa mendapatkan masukan, saran atau tindakan lanjutan yang harus saya tempuh

Salam,

MSS

APA KOMENTAR ANDA ?

PERKAP No. 14 Th. 2012

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Tue, 28 May 2013 04:07:00 +0000

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat negara yang memiliki peran didalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan

Dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan RESKRIM memang dibutuhkan ketelitian, professional, transparan dan menegakkan hukum dengan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 adalah merupakan perbaikan atas Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana.

Proses Penyelidikan dan Penyidikan tidak dapat dianggap sepele, sebab suatu kasus akan dapat diungkap jika pada awal penyelidikan dapat membuat terang suatu kasus dengan adanya cukup saksi, cukup barang bukti.

Sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012, bahwa dasar penyidikan tindak pidana tersebut ada 5 hal yang harus dipenuhi yaitu :

· Laporan Polisi/Pengaduan ;

· Surat Perintah Tugas ;

· Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) ;

· Surat Perintah Penyidikan dan ;

· SPDP.

P R O P A M

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Thu, 23 May 2013 15:46:00 +0000

DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI yang disingkat Div Propam POLRI sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada lansung di bawah Kapolri.

PROPAM dibentuk sejak POLRI dikeluarkan dari status ABRI untuk dikembalikan sebagai Polisi sipil terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2002 dengan Keputusan KAPOLRI No.Pol : Kep/53/X/2002 tentang ORGANISASI dan TATA KERJA POLRI.

TUGAS PROPAM

Tugas Div PROPAM secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/pns POLRI, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Pusat/Pus (Pus Paminal, Pus Bin Prof dan Pus Provost) :

Fungsi Pertanggung jawaban profesi dipertanggung jawabkan kepada Pus Bin Prof.
Fungsi Pengamanan Dilingkungan Internal Organisasi POLRI dipertanggung jawabkan kepada Pus Paminal.
Fungsi Provost Dalam Penegakan Disiplin dan Ketertiban Dilingkungan POLRI dipertanggung jawabkan kepada Pus Provost.

KEWAJIBAN PROPAM

DIV PROPAM POLRI dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan/menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan fungsi PROPAM bagi seluruh jajaran POLRI, meliputi :

1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi PROPAM.

2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi PROPAM.

3. Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi PROPAM.

4. Perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personel pengemban fungsi PROPAM.

5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi PROPAM.

6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/pns POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran POLRI.

b. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota/pns POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran,atau pengampunan/pengurangan hukuman(disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personel yang sedang/telah melaksanakan hukuman(terpidana).

c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggung jawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.

d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi : pengamanan personel, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas POLRI pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

e. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provost yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

TRACKING BUKIT KANDANG WEDUS

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Mon, 29 Apr 2013 14:08:00 +0000

G9 Basecamp

Sejenak setelah menimati keindahan sinar sang mentari pagi dari G9 Basecamp dan secangkir kopi pahit yang bersanding dengan pisang goreng hangat buatan mas Umar (tracking guide G9), kami mulai bersiap-siap untuk melakukan tracking menuju Bukit Kandang Wedus. Yang mana untuk program tracking Kandang Wedus ini akan dilalui dalam 2 tahap yaitu tracking menuju Pos I dan Pos II.

Dengan berbekal sebotol air mineral kemasan 5oo ml, saya dengan beberapa teman satu group Paket Kandang Wedus, mulai berjalan menyusuri rute yang telah dipetakan dan disiapkan oleh team tracking G9 menuju Bukit Kandang Wedus.

Sepintas rute Bukit Kandang Wedus yang telah ditentukan oleh team tracking G9, hanya berupa hamparan ladang jagung, kacang, cabe dan lain-lain serta beberapa tanaman LCC (Legume Cover Crop) milik para pekebun yang berada di lereng Bukit Kandang Wedus. Sekilas…hamparan tanaman-tanaman ini bagaikan lukisan pemandangan yang menyejukkan mata.

Padatnya aktifitas sehari-hari yang membuat penat jantung dan paru-paru serta hiruk pikuknya kehidupan dan kebisingan kota yang harus kami jalani sehari-hari menjadi sirna saat saat kami melihat keindahan alam perbukitan di sekitar wilayah Bukit Kandang Wedus ini, yang merupakan salah satu Paket yang kami pilih diantara bebebrapa paket yang disediakan oleh Team G9 Outdoor & Tracking.

Tak terasa perjalanan sudah mendekati Pos I Tracking Bukit Kandang Wedus, t-shirt yang kukenakan menjadi basah karena keringat yang keluar akibat terbakarnya lemak-lemak tubuh.

Tiba di Pos I, kami dibuat berdecak kagum dengan keindahan pemandangan alam yang dilihat dari Pos I Paket Bukit Kandang Wedus ini, sejenak kelelahan selama perjalanan menelusuri tracking Bukit Kandang Wedus ini sedikit terbayarkan. Di Pos I ini kami juga dijamu dengan minuman air kelapa muda (degan) dan camilan kacang sangrai hasil olahan pak Ismail.

Perjalanan menyusuri rute tracking Bukit Kandang Wedus benar-benar telah membakar lemak-lemak tubuh dan menggelontor toksin-toksin yang ada dalam tubuh kami, apalagi dengan dipandu oleh tracking guide yang ramah dan santun, yang sambil lalu bercerita tentang latar belakang kenapa bukit ini diberi nama Bukit Kandang Wedus, membuat separoh tracking ini manjdi tracking yang menyenangkan.

Setelah sejenak melepas lelah, kami mulai melanjutkann tracking menuju Pos II tracking Bukit Kandang Wedus. Mas Umar (tracking guide) tidak henti-hentinya berkelakar dengan cerita-cerita kocaknya, sehingga mampu memecahkan kesunyian diantara kami.

Rute perjalanan munuju Pos II terasa agak berat dan melelahkan karena kontur tanah dengan kemiring ± 35°, belum lagi kami harus menerobos lebatnya tanaman-tanaman LCC yang tersebar di lereng Bukit Kandang Wedus ini.

Awalnya kami begitu percaya diri, dengan berbekal jogging tiap sore…kami merasa yakin dapat menakhlukkan Bukit Kandan Wedus ini…namun….ampun mak !!!...rute tracking menuju Pos II Bukit Kandang Wedus ini terasa bagai mengikuti pendidikan militer…hehehehehehe……untungnya Mas Umar selaku tracking guide G9 Outdoor & Tracking yang begitu memahami wilayah dan rute tracking Bukit Kandang Wedus ini tak henti-hentinya menyemangati kami.

Akhirnya…kami tiba juga di Pos II dengan selamat tidak kurang satu apapun….hehehehehe…..

Waduuuuuhh…..sejenak kami tidak bisa bicara…pemandangan alam yang nampak dari Pos II Tracking Bukit Kandang Wedus ini telah membungkam mulut kami…sangat memukau…kata pak Bondan…TOP MARKHOTOP….buagus buanget mak….!!!! Kesempatan ini tidak kami sia-siakan…kami melakukan hunting sepus-puasnya, paling tidak buat wallpaper laptop…atau…wallpaper HP…atau wall FB atau dibagi-bagikan ke teman-teman atau…pokoknya banyak deh…

Setelah kami berpuas-puas diri melakukan hunting, team G9 Outdoor & Tracking menjamu kami dengan makan siang.

Waaaaahh….jamuan makan kali ini aneh banget nama menunya….kata mas Umar selaku tracking guide namanya sayur umbut….apaan tuuuuuuh….

Ooooooalahhhhh….ternyata menu umbut itu berasal dari olahan tunas atau pucuk tanaman rotan, yang disayur dengan campuran santan dan bumbu-bumbu racikan masakan lain. Waduuuuhhhh mak…rasanya muantap…mak nyus…top markhotop….saking wuenaknya sampai nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata….mending kalian datang sendiri kesini….hehehehehe.

Setelah berpuas-puas ria di puncak Bukit Kandang Wedus, kami mulai tracking menyusuri rute lintasan menuju Basecamp G9 Outdoor & Tracking.

Setelah melakukan tracking menyusuri rute lintasan Bukit Kandang Wedus, kayaknya kami tidak sepakat dengan EBIET G AD…karena “ PERJALANAN INI TERASA SANGAT MENYENANGKAN…SAYANG ENGKAU TAK BERSAMAKU KAWAN “…hehehehe

KAMERA DIGITAL

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Sat, 20 Apr 2013 02:47:00 +0000

Kamera digital adalah alat untuk membuat gambar dari obyek untuk selanjutnya dibiaskan melalui lensa pada sensor CCD, kemudian ditampung pada sensor BSI-CMOS (Back Side Illuminated) sensor yang lebih irit daya untuk kamera yang lebih canggih yang hasilnya kemudian direkam dalam format digital ke dalam media simpan digital.

Kamera digital adalah kamera yang tidak tergantung pada film negative (klise). Pada kamera digital, peran film negative diambil oleh sebuah chip berebentuk kartu kecil yang berfungsi untuk menyimpan hasil pemotretan. Ada dua tipe cip yaitu CCD (Charge Coupled device) dan CMOS (complementary metal oxide semiconductor). Cip berfungsi menangkap cahaya dari luar melalui lensa dan mengubahnya menjadi electron-elektron sehingga membentuk gambar digital. Kelebihan dari kamera ini adalah hasil pemotretan dapat langsung dilihat pada layar monitor yang terletak di bagian belakang kamera. Jika gambar yang diambil tidak sesuai dengan yang diinginkan, bisa langsung dihapus. Biasanya kamera digital juga dilengkapi dengan fasilitas zoom yaitu pengaturan perbesaran objek yang akan diambil tanpa harus mendekatkan kamera ke objek, serta pengaturan terang gelap lampu blitz.

Kemampuan kamera digital diukur dalam megapixel, yaitu kemampuan kamera untuk menangkap objek. Makin besarnya angka, berarti makin detaik gambar yang dihasilkan sehingga kualitas gambar makin tajam. Untuk kamera digital dengan kemampuan 1 megapixel misalnya objek yang dapat diambil hanya seukuran kartu pos. untuk kamera dengan kemampuan 2-3 megapixel, gambarnya bisa dicetak dari mulai ukuran 8 x 6 inchi sampai 10 x 8 inchi. Untuk kamera dengan kemampuan 4 -6 megapixel, gambarnya bisa dicetak dengan ukuran 10 x 9 inchi sampai 12 x 10 inchi.

Cara Kerja Pengertian Kamera Digital: Kamera Digital ini merupakan kamera yang dapat bekerja tanpa menggunakan film. Si pemotret dapat dengan mudah menangkap suatu objek tanpa harus susah-susah membidiknya melalui jendela pandang karena kamera digital sebagian besar memang tidak memilikinya. Sebagai gantinya, kamera digital menggunakan sebuah layar LCD yang terpasang di belakang kamera. Lebar layar LCD pada setiap kamera digital berbeda-beda.

Sebagai media penyimpanan, kamera digital menggunakan internal memory ataupun external memory yang menggunakan memory card.

Apabila kita mengetahui proses gambar di dalam kamera, maka pada saat melakukan pemotretan kita bisa memperhitungkan dan membayangkan akan seperti apa tampilan atau keluaran dari objek yang akan kita abadikan.

Pada saat kita menekan tombol shutter, maka di dalam kamera terjadi tahapan-tahapan untuk memproses gambar. Meskipun hanya merasakan sekilas saja, namun tahapan yang dilakukan di dalam kamera digital cukup panjang. Hanya saja, proses tersebut dilakukan dengan sangat cepat. Berikut adalah gambaran tentang proses tersebut :

cara kerja Kamera Digital

1. Lensa menangkap gambar, lalu diteruskan ke bagian panel penangkap gambar. Penangkap gambar atau biasa disebut sensor CCD -yang juga berfungsi sebagai view finder- mengirimkan gambar ke LCD. Sementara pada kamera DSLR, gambar juga dilewatkan ke cermin pantulan yang merefleksikan gambar ke jendela intip (eye finder).

2. Gambar yang ditangkap oleh lensa, dilewatkan pada filter warna yang kemudian akan ditangkap oleh CCD atau sensor gambar. Jarak antara lensa dan sensor ini dikenal dengan istilah focal length. Jarak ini pula yang akan menjadi faktor pengali pada lensa.

3. Tugas CCD adalah merubah sinyal analog (gambar yang ditangkap oleh lensa) menjadi sinyal listrik. Pada CCD ini terdapat jutaan titik sensor yang dikenal dengan pixel. Jadi istilah pixel atau megapixel pada kamera digital sebenarnya mengacu pada jumlah titik pada sensor ini. Semakin kecil sensor dan semakin banyak titik sensornya, maka akan semakin halus dan semakin tinggi resolusi gambar yang dihasilkan.

4. Gambar yang ditangkap oleh sensor CCD diteruskan ke bagian pemroses gambar yang tugasnya memproses semua data dari sensor CCD menjadi data digital berupa file format gambar, serta melakukan proses kompresi sesuai format gambar yang dipilih (RAW, JPEG, dan sebagainya). Di bagian ini selain chipset yang berperan, software (firmware) dari kamera yang bersangkutan juga menentukan hasil akhir gambar. Kedua bagian inilah yang akan menentukan karakter dari kamera digital tersebut. Itulah sebabnya, setiap mereka kamera memiliki software dan chipset sendiri-sendiri pada kamera mereka.

5. Proses yang terakhir adalah mengirimkan hasil file gambar dalam format yang dipilih ke bagian penyimpanan (storage) atau memory card. Biasanya, memory card berupa SD, CF dan sebagainya.

6. Tahapan selanjutnya adlah proses yang dilakukan di luar kamera. Namun pada kamera digital modern, masih menyediakan opsi pencetakan langsung yang disebut PictBridge, ExifPrint dan sebagainya. Fitur tambahan.

Kamera Digital berFitur tambahan berupa fungsi pada tingkat software lebih sering kita jumpai, misalnya penambahan frame foto, efek foto seperti sephia, black and white dll. Meskipun efek-efek ini sifatnya hanya sebagai tambahan, namun kadang sangat membantu mengurangi proses gambar pada saat di cetak.

Beberapa fitur tambahan yang sangat berguna adalah backlight, yaitu memotret objek yang membelakangi sinar, white balance, pengenalan wajah untuk pemotretan model serta anti goyangan yang pada setiap kamera memiliki istilah yang berbeda-beda seperti anti shake, Mega OIS, VR (Vibration Reduction), Super steady shot, dan sebagainya.

Beberapa kamera kelas konsumer bahkan sudah dilengkapi dengan program yang secara otomatis mengatur pemotretan untuk event khusus seperti kembang api, pemotretan malam, outdoor, indoor, dan sport.

Selain mengerti komposisi dan teknik fotografi, menguasai perangkat merupakan bagian terpenting dari seni memotret. Bagi seorang fotografer, setia pada satu mereka tertentu sedikit banyak disebabkan karena penguasaan terhadap kamera yang bersangkutan, selain karakter dari kamera yang juga ikut menentukan.

Jadi, bila ingin mencari kamera yang terbaik, maka sebenarnya anda mencari kamera yang cocok dengan karakter dan kebiasaan anda. Jadi percayalah pada diri sendiri, karena hasil akhirnya toh anda juga yang menentukan.

3 faktor Penting Memilih Kamera Digital SLR

Kamera SLR digital adalah sebuah contoh dari teknologi yang membuat hidup lebih mudah bagi orang-orang yang ingin melakukan hal-hal seperti mengambil foto. Di masa lalu Anda harus rumit peralatan dan keterampilan untuk mengambil profesional seperti foto, kamera SLR ini melakukannya semua untuk Anda. Ada banyak jenis kamera ini tersedia membuat memilih yang tepat sangat sulit.

Satu fungsi yang sangat berguna, Anda akan ingin untuk mempertimbangkan adalah modus bidikan terus menerus pada kamera SLR. Jika Anda mencoba untuk mendapatkan gambar yang baik tindakan ini adalah cara terbaik untuk melakukannya.

Tentu hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah apa Anda anggaran seperti penyebab kamera ini tidak murah. Jelas, semakin Anda menghabiskan, lebih banyak fitur Anda akan mampu mendapatkan dan kualitas yang lebih baik kamera.

Anda akan menemukan peringkat untuk kamera yang berbeda tersedia dan berbagai pengalaman jujur orang lain memiliki. Cari Forum yang menawarkan sejumlah ulasan untuk Anda untuk melihat daripada hanya sedikit.

Secara umum, kamera ini memberi Anda banyak teknologi maju untuk harga, tetapi hanya Anda yang dapat memutuskan fitur penting bagi Anda. Ide-ide ini 3 akan membantu membuat pengalaman berbelanja Anda lebih mudah.

Kamera SLR digital adalah teknologi baru yang membuat fotografi lebih mudah bagi orang-orang yang suka mengambil gambar. Kamera ini memungkinkan Anda untuk mengambil foto berkualitas tanpa keterampilan canggih masa lalu. Namun, jika Anda mencoba untuk mencari tahu mana kamera untuk membeli, Anda mungkin akan sedikit bingung, dengan begitu banyak varietas untuk memilih dari.

Satu fungsi yang sangat berguna, Anda akan ingin untuk mempertimbangkan adalah modus bidikan terus menerus pada kamera SLR. Jika Anda memotret adegan bergerak apapun, dapat sangat membantu untuk dapat mendapatkan serangkaian foto tanpa harus tetap menekan tombol.
Anda tentu saja akan perlu tahu berapa banyak Anda dapat menghabiskan ketika mempertimbangkan kamera tertentu. Anda tidak akan memiliki masalah mendapatkan semua fungsi dan fitur yang Anda inginkan jika Anda memiliki anggaran yang cukup besar.
Pengguna akan menilai kamera yang didasarkan pada pengalaman mereka sendiri dengan mereka. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang produk ketika ada sejumlah besar ulasan daripada jika hanya ada satu atau dua.

Secara umum, kamera ini memberi Anda banyak teknologi maju untuk harga, tetapi hanya Anda yang dapat memutuskan fitur penting bagi Anda. Panduan di atas pada belanja untuk kamera SLR digital akan membuatnya mudah bagi Anda untuk memilih kamera yang tepat sehingga Anda dapat mulai mengambil foto besar.

Sumber : muhamad aripin

Tracking Gunung Kuncung

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Sat, 20 Apr 2013 02:13:00 +0000

G9 Basecamp

Dengan mata masih tertutup karena kantuk yang luar biasa, jemari tanganku mencoba mencari dan meraih HaPe jadul kesayanganku N 3310…hehehe…. Betapa kagetnya aku…di layar HaPe aku melihat angka 06.03,…waaah…terlambat sudah…aku jadi nggak sempat lihat sunrise dari ketinggian G9 Basecam. Kata teman-teman yang pernah datang di Basecamp G9 Outdoor & Tracking, pemandangan alam saat sunrise jika diamati dari lokasi tertinggi Basecamp G9 Outdoor & Tracking sangat mempesona sekali…dan aku telah melewati fase itu…apes deh….!!! Maklum…semalam kami dengan ditemani teman-teman dari Tracking Guide G9 Outdoor & Tracking, begadang hingga larut, keasyikan kami ngobrol dengan mengelilingi api unggun sambil bakar jagung muda, membuat kami lupa waktu dan lupa kalau pagi ini ada jadwal kegiatan Tracking ke Gunung Kuncung, yaitu merupakan salah satu Paket tracking yang telah kami pilih dan kami beli beberapa hari lalu melalui e-mail .

Setelah beberapa saat menimati keindahan sinar sang mentari pagi dari G9 Basecamp dan menikmati secangkir kopi pahit serta beberapa pisang goreng hangat, kami mulai bersiap-siap untuk melakukan tracking menuju Gunung Kuncung.

Sebotol air mineral kemasan 5oo ml telah kami persiapkan, saya dengan beberapa teman satu group Paket Gunung Kuncung, mulai berjalan menyusuri rute yang telah dipetakan dan disiapkan oleh team tracking G9 Outdoor & Tracking.

Berangkat dari Basecamp G9 menuju Gunung Kuncung, kami melewati jalan setapak diantara hamparan petak-petak sawah milik para petani setempat, hijaunya dedaunan tanaman padi, cabe, mentimun, kacang tanah, jagung, tomat merupakan teraphy tersendiri bagi mata kami yang telah sekian tahun lelah terkena asap knalpot mobli, truck, sepeda motor, debu. Rute tracking Gunung Kuncung yang disajikan oleh Team G9 Ouutdoor & Tracking ini sangat mempesona dan menarik, kali ini kami benar-benar disuguhi pemandangan kehidupan alam pedesaan, apalagi keramahtamahan para petani yang selalu tersenyum dan menyapa kami dengan tulus.

Setelah beberapa menit kami melewati hamparan petakan sawah, selanjutnya kami menyeberangi sungai dengan melewati jembatan bambu, pada lokasi ini kami sudah memasuki wilayah perkebunan karet milik salah satu perusahaan perkebunan swasta. Dengan menyelusuri jalan setapak yang sering dilalui oleh para pekerja penyadap karet, diantara rerimbunan dedaunan hijau dari ribuan pohon karet yang tertata rapi, tak terasa kami sudah mencapai Pos I Tracking Gunung Kuncung.

Suguhan minuman air kelapa muda dan buah pisang barlin masak pohon, telah mengembalikan kesegaran tubuh kami, ditambah lagi dengan melihat sekeliling mata memandang yang nampak adalah pemandangan rerimbunan pohon karet yang sangat subur, menjadikan mata kami fresh….dara yang kami hirup begitu segarnya…sampai-sampai kemi lupa dengan kaos yang basah karena racun-racun tubuh yang keluar bersamaan dengan keringat…mantap jaya pokoknya.

Selang beberapa menit kami melepas lelah di Pos I, Tracking Guide G9 Outdoor & Tracking menyemangati kami lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju Pos II Tracking Gunung Kuncung. Terus terang saja, karakter para Tracking Guide G9 Outdoor & Tracking yang ramah, santun dan juga kocak adalah salah satu modal kami untuk tetap bersemangat dan bergembira selama dalam perjalanan Tracking Gunung Kuncung ini.

Setelah melewati areal perkebunan karet, kini kami mulai memasuki areal hutan konservasi yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Merubetiri. Kami melewati ladang para penegal yang merupakan mitra Taman Nasional Merubetiri agar areal kawasan hutan Gunung Kuncung ini tetap terjaga kelestarian alamnya. Rute perjalanan yang kami lewati mulai menanjak dengan kemiringan ± 25°, yang mana mulai memaksa kami ntuk meningkatkan semangat agar segera mencapai Pos II Tracking Gunung Kuncung ini.

Tak terasa kamipun tiba di Pos II Tracking Gunung Kuncung,….sejenak kami dibuat terpukau dan kagum dengan keindahan pemandangan alam yang dilihat dari Pos II Paket Tracking Gunung Kuncung ini. Tak bosan-bosannya kami memandangi lukisan alam dari puncak Gunung Kuncung. Yang dipergunakan sebagai Pos II oleh Team Tracking Gunung Kuncung ini tidak lain adalah sebuah gubug sederhana milik Bapak Poniran Kekok, kami beristirahat dan tidak mau kehilangan kesempatan lagi, maka kami memuaskan diri dengan bermain dan hunting untuk sekedar sebagai bahan koleksi pribadi. Lalu teman-teman Tracking Guide G9 Outdoor & Tracking menyiapkan maka siang dengan penyajian secara lesehan. Makan bersama dengan cara lesehan di bawah naungan pepohonan hutan memberikan sensasi tersendiri bagi kami, sehingga menu makanan apapun di suasana dan kondisi seperti ini rasanya akan kami lahap tuntas….hehehehehehe, apalagi minumannya adalah air kelapa muda (degan)….tambah muantap pol mak…!

Nggak percaya….mending kalian datang sendiri kesini….hehehehehe.

Setelah berpuas-puas diri di puncak Gunung Kuncung dan menikmati kenyamanan gubug Bapak Poniran Kekok, kami mulai berkemas dan mulai tracking menyusuri rute lintasan kembali menuju Basecamp G9 Outdoor & Tracking.

KOMNAS HAM

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Sat, 20 Apr 2013 01:43:00 +0000

Sebagian besar daripada masyarakat Indonesia tentu mengetahui adanya sebuah lembaga di negara Indonesia yang bernama KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA atau KOMNAS HAM.

KOMNAS HAM adalah sebuah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Komnas HAM dibentuk dengan tujuan :

· Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

· Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Landasan Hukum Komnas HAM

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun Internasional.

· INSTRUMEN NASIONAL :

1. UUD 1945 beserta amendemennya;

2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998;

3. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

4. UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;

5. UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

6. Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait.

7. Keppres No. 50 tahun 1993 Tentang Komnas HAM.

8. Keppres No. 181 tahun 1998 Tentang Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan

· INSTRUMEN INTERNASIONAL :

1. Piagam PBB, 1945;

2. Deklarasi Universal HAM 1948;

3. Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia.

Untuk mengetahui bagaimana kerja-kerja Komnas HAM dalam rangka menangani dan menyelesaikan kasus HAM, Komnas HAM telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Belajar Dari Pengalaman : Praktik Mediasi Hak Asasi Manusia. Buku tersebut ditulis oleh tim penulis yang dibentuk Komnas HAM di bawah tanggung jawab anggota Komnas HAM periode 2007–2012, Syafruddin Ngulma Simeulue dan M. Ridha Saleh.

Dalam buku itu, masyarakat akan mengetahui bagaimana mediasi digunakan sebagai salah satu upaya Komnas HAM dalam menangani dan menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat.

Di bagian awal, buku yang terdiri dari lima bab itu menjelaskan dengan lugas apa fungsi mediasi dan bagaimana peran mediator dalam melakukan mediasi. Di Bab 1, dijelaskan secara singkat bagaimana mediasi kerap digunakan oleh masyarakat, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Di tengah kewenangan Komnas HAM yang terbatas, tak sedikit kasus pelanggaran HAM yang penyelesaiannya mandeg dan mediasi pun digunakan sebagai upaya memecah kebuntuan tersebut. Atas dasar itu, peran mediasi yang dilakukan sub komisi mediasi di Komnas HAM, sangat diperlukan.

Dalam melakukan mediasi, Komnas HAM bertidak sebagai mediator. Buku setebal 168 halaman itu memuat berbagai macam pengalaman mediasi yang dilakukan Komnas HAM berdasarkan mandat pasal 76 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Di dalam buku tersebut, juga menjelaskan batasan-batasan mediasi yang dapat dilakukan Komnas HAM, mengacu pasal 89 ayat (6) huruf b UU HAM, yaitu pelanggaran HAM yang bersifat perdata. Dan mengacu pasal 89 ayat (4) UU HAM, mediasi yang dilakukan Komnas HAM adalah mediasi di luar pengadilan. Sebagian besar kasus yang dimediasi adalah sengketa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Misalnya, sengketa pertanahan dan ketenagakerjaan.

Mediasi yang digelar Komnas HAM itu juga dilakukan untuk sengketa yang berkaitan dengan hak sipil poltik. Hal itu sejalan dengan amanat UU HAM. Pada bab 2 buku tersebut menjelaskan kenapa Komnas HAM disebut sebagai mediator otoritatif dan apa perbedaannya dengan jenis mediator lainnya. Serta, alasan yang mendasari kenapa mediator Komnas HAM tak boleh bersaksi di persidangan dalam kasus yang pernah dimediasi.

Bagi yang ingin mengetahui apa saja tahapan yang ditempuh Komnas HAM dalam melakukan mediasi, dapat ditemukan di buku itu. Karena, bagaimana proses pra mediasi, mediasi dan pasca mediasi dijelaskan cukup rinci berikut landasan hukumnya.

Bahkan, pada proses pasca mediasi, dijelaskan bagaimana mediator melakukan monitoring atas pelaksanaan hasil kesepakatan. Serta melakukan tindakan yang diperlukan jika kesepakatan itu tak dilaksanakan. Seperti turun ke lapangan untuk memastikan pelaksanaannya atau mengajukan eksekusi ke pengadilan negeri.

Dari beberapa pengalaman mediasi yang dilakukan sub komisi mediasi Komnas HAM, berlarutnya proses mediasi disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari rumitnya masalah, posisi tawar korban, besarnya konflik, sengketa melibatkan negara dan korporasi. Tak luput dijelaskan dalam buku itu persoalan anggaran dan SDM menjadi hambatan sub komisi mediasi melaksanakan tugasnya. Selain kendala internal, perwakilan dari pihak yang dimediasi ikut menyumbang peluang keberhasilan atau tidaknya proses mediasi.

Misalnya, yang mengikuti mediasi apakah pihak yang bersengketa langsung atau perwakilannya. Kerap kali proses mediasi berjalan lancar jika pihak yang bersengketa secara langsung mengikuti proses mediasi. Walau mediasi dapat dikatakan sebagai salah satu senjata ampuh untuk menuntaskan sengketa, namun mediasi kerap terhambat jika sengketa berkaitan dengan barang milik negara (BMN). Misalnya, terjadi sengketa lahan antara warga desa dengan TNI Angkatan Darat.

Terkait sengketa BMN, buku itu cukup baik menjelaskan sengketa seperti apa yang ditemui Komnas HAM di masyarakat soal BMN. Penjelasan itu disertai dengan contoh kasus yang ditemui Komnas HAM di lapangan. Contoh kasus lainnya juga dijelaskan dalam buku itu, seperti sengketa lahan antar masyarakat, ketenagakerjaan dan penggusuran pasar.

Sementara, pada Bab 4, menjelaskan tinjauan filosofis, sosiologis dan yuridis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Serta hambatan dalam proses mediasi dari lembaga negara lainnya seperti pemahaman aparat pemerintah di pengadilan negeri yang minim atas kewenangan mediasi yang dimiliki Komnas HAM. Serta, absennya pengaturan di Mahkamah Agung tentang fiat eksekusi atas kesepakatan mediasi.

Sedangkan, fungsi mediasi sebagai upaya pemenuhan hak korban dijelaskan di bab 5. Dalam bab yang paling singkat pembahasannya itu ketimbang bab lainnya, dijelaskan bagaimana cara mediasi yang dilakukan Komnas HAM agar tak ditujukan untuk sarana impunitas. Oleh karenanya, buku itu menjelaskan hal apa saja yang harus diperhatikan Komnas HAM sebelum melakukan mediasi. Pasalnya, dalam melakukan mediasi HAM, Komnas HAM wajib mencermati apakah hak yang dilanggar itu tergolong hak yang dapat dikurangi atau tidak.

Di bagian akhir, buku itu juga menyajikan lampiran peraturan perundang-undangan terkait mediasi Komnas HAM. Bahkan, berbagai macam contoh surat yang bersinggungan dengan proses mediasi di Komnas HAM ikut dilampirkan. Misalnya, surat permintaan mediasi, kesediaan mediasi dan surat kuasa sebagai tim juru runding mediasi.

LAPORAN atau PENGADUAN POLISI

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Tue, 02 Apr 2013 17:37:00 +0000

Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak/kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP). Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan Tindak Pidana (“TP”) aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP). Pengaduan yang bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan, apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi.

Adakah aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut ?

Jawabannya adalah tidak ada. Akan tetapi, terdapat Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI (“Perkap No. 12 Tahun 2009”), yang mengatur mengenai batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sebagai berikut :

1. Pertama kali terkait batas waktu menyerahkan Laporan yang dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian, yakni.

Pasal 11

(1) Laporan Polisi yang dibuat di SPK WAJIB segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan laporan paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.

(2) Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang

(3) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud, selanjutnya HARUS sudah disalurkan keapda penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) haris sejak Laporan Polisi dibuat.

Pasal 18 :

Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling melapor kepada kantor polisi yang berbeda, penanganan perkaranya dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang dinilai paling tepat dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.

2. Proses berikutnya setelah laporan adalah kegiatan penyelidikan dan batas waktu melaporkan hasil penyelidikan, yang diatur dalam Pasal 26 Perkap No. 12 Tahun 2009, sebagai berikut :

(1) Penyelidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah pada kesempatan pertama.

(2) Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk LHP paling lambat 2(dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat yang memberikan perintah.

3. Proses setelah laporan hasil penyelidikan adalah melakukan tindakan penyidikan. Pasal 33 dan Pasal 34 Perkap No. 12 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi surat perintah Penyidikan. Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.”

4. Perkap No. 12 Tahun 2009 selanjutnya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sebagai berikut :

Pasal 31

(2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:

a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit

b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit

c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang

d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

(3) Dalam menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.

(4) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 32 :

(1) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik.

5. Dalam hal kepolisian tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, maka Pelapor atau saksi dapat mengajukan surat pengaduan atas hal tersebut kepada atasan Penyelidik atau Penyidik atau badan pengawas penyidikan, agar dilakukan koreksi atau pengarahan oleh atasan penyelidik/penyidik yang bersangkutan.

Dalam rancah hukum pidana, daluwarsa diatur untuk pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, tetapi tidak diatur daluwarsa untuk menindaklanjuti laporan. Menurut Pasal 74 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah:

1. Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia;

2. Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri

PENGUASAAN TANAH 20 TAHUN LEBIH

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Tue, 02 Apr 2013 17:02:00 +0000

Secara yuridis, ketentuan-ketentuan baru mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sebagai pengembangan dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dapat dikemukakan, antara lain :

1. Kesepakatan Dalam Penetapan Batas Bidang Tanah (Kontradiktur de Limitasi)

Dalam hal ini, sebidang tanah yang akan diukur ditetapkan lebih dahulu letak, batas-batas dan penempatan tanda batas. Dalam penetapan batas bidang tanah diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan, dengan penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkutan dan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan, dengan ketentuan persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh yang memberikan persetujuan.

Jika dalam penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan, maka dilakukan pengukuran sementara dengan batas yang nyata di lapangan, namun apabila sudah diperoleh kesepakatan atau diperoleh kepastian berdasarkan putusan pengadilan, diadakan penyesuaian data pada peta pendaftaran yang bersangkutan. Ketentuan ini pada dasarnya adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk berpartisipasi dalam pemberian dan pengumpulan informasi tentang data fisik dan data yuridis tanah. Dalam kaitannya dengan data fisik tanah, masyarakat khususnya pemegang hak atas tanah dan pemilik tanah di sekitarnya berhak untuk menentukan batas-batas pemilikan tanahnya secara musyawarah.

Apabila musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan antara pihak yang berbatasan, Pemerintah tidak boleh menentukan batas tanah berdasarkan keinginannya, namun harus diserahkan kepada pengadilan untuk memutuskan dan menetapkan batas-batas kepemilikannya sehingga nilai kepastian hukumnya dapat dijamin.

2. Pembuktian Hak Dengan Penguasaan Fisik

Apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan tanahnya baik berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, maka pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik tanah, dengan syarat :

1. Pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;

2. Penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;

3. Penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;

4. Tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;

5. Jika pernyataan tersebut memuat hal hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penanda tangan bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

Keterangan kepala desa/lurah dan sekurang kurangnya 2 orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, - karena fungsinya sebagai tetua adat setempat(bendesa adat) dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak memunyai hubungan keluarga dengan pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal - membenarkan apa yang dinyatakan pemohon dalam surat pernyataan tersebut.

Peranan surat keterangan kepala desa/lurah sangat penting. Kepala desa/lurah tidak bisa gegabah dalam memberikan surat keterangan; perlu ada administrasi yang baik di kantor desa/ kantor lurah, jangan sampai satu objek bidang tanah diterbitkan SKKD /SKKL sampai dua kali. Tanpa administarsi yang baik kemungkinan ini bisa saja terjadi dan hal inilah yang nantinya berujung pada terjadinya penerbitan sertifikat hak atas tanah ganda.

Keterangan kepala desa/lurah merupakan data yuridis dan data fisik yang menerangkan tentang status tanah, jenis hak, subjek dan objek tanah yang akan disertifikatkan. Subjek meliputi data atau identitas pemohon, sedangkan objek meliputi letak tanah, batas-batas dan luas tanah ,yang nantinya menjadi acuan dalam pertimbangan panitia pemeriksa tanah (panitia A) yang meneliti kesesuain data fisik dan yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam proses penerbitan sertifikat. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak berwenang menguji kebenaran materiil SKKD/SKKL. Dalam proses pendaftaran tanah, khususnya pendaftaran tanah pertama kali, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu pengumpulan data fisik dan yuridis, pengukuran dan pemetaan kadastral, penelitian data yuridis dan data fisik oleh panitia A, pengumuman data fisik dan data yuridis, pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Proses pengukuran dan pemetaan kadastral yang merupakan pengukuran geodetik, memunyai kekuatan hukum, bertujuan untuk memperoleh kepastian tentang lokasi, batas, dan luas suatu bidang tanah dan untuk itu pelaksanaannya harus memenuhi asas kontradiktur delimitasi dan publisitas.

Ketentuan ini tentunya selain mempertimbangkan bahwa Hukum Adat di Negara ini pada dasarnya kebanyakan tidak tertulis termasuk dalam hal pembuktian penguasaan bidang tanah, tetapi sudah cukup dengan pengakuan oleh masyarakat atau diwakili oleh tokoh-tokoh adat setempat, juga hal ini sebagai pemberian perhatian terhadap perbedaan dalam perkembangan kondisi dan kehidupan sosial masyarakat.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia memang pluralistis baik dari segi kehidupan sosial, budayanya maupun dari kemajuankemajuan yang dicapai oleh masing-masing kelompok masyarakat. Oleh karenanya perbedaan merupakan sebagai suatu realita yang harus dihormati.

Pemberian perhatian dan bentuk penghormatan terhadap perbedaan itu tercermin dalam ketentuan tentang alat-alat bukti yang harus disediakan dan dapat digunakan untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah. Untuk kelompok-kelompok masyarakat yang pada masa lalu sudah pernah bersentuhan dengan administrasi dan yurisdiksi hukum pertanahan yang lebih modern seperti yang berlangsung dalam masyarakat di Jawa dan daerah swapraja, alat-alat bukti awal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkonversi dan mendaftarakan hak atas tanahnya berupa bukti-bukti tertulis yang pernah dikeluarkan seperti grosse akte dari hak-hak barat, sertipikat model E atau D dan Girik atau Petok Pajak tanah. Jika alat bukti tersebut tidak ada, maka dapat digunakan kesaksian orang lain atau pernyataan yang diberikan oleh pihak yang mendaftarkan.

Untuk kelompok-kelompok masyarakat yang belum pernah tersentuh Administrasi dan hukum pertanahan yang lebih moderen dan hanya mengenal ketentuan hukum adat mereka, alat bukti yang dapat digunakan meliputi pernyataan tentang penguasaan secara fisik atas tanah oleh yang bersangkutan dengan syarat bahwa penguasaan itu sudah berlangsung secara turun-menurun dan atas dasar iktikat baik selama 20 tahun atau lebih, diperkuat dengan kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya.

Rutan dan Lapas

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Sat, 03 Nov 2012 13:48:00 +0000

Di dalam sistem hukum pidana Indonesia, kita mengenal istilah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan kata lain, Rutan adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga Penahanan.

Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda.

Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Rutan dengan Lapas :

Rutan	Lapas
Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/ terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.	Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa	Yang menghuni Lapas adalah narapidana/terpidana
Waktu/lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Waktu/lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana
Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung	Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Walaupun secara prinsip berbeda namun Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (lihat pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan (lihat pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999).

Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Demikian artikel ini, semoga bermanfaat

Visum et Repertum (VeR)

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Sat, 03 Nov 2012 13:32:00 +0000

Pengertian Visum et Repertum menurut bahasa adalah berasal dari kata latin yaitu visum (sesuatu yang dilihat) dan repertum (melaporkan).
Sedangkan pengertian Visum et Repertum menurut istilah adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatannya terhadap apa yang dilihat dan diperiksa berdasarkan keilmuannya.
Lebih lanjut pengertian Visum et Repertum menurut lembar negara 350 tahun 1973 adalah suatu laporan medik forensik oleh dokter atas dasar sumpah jabatan terhadap pemeriksaan barang bukti medis (hidup/mati) atau barang bukti lain, biologis (rambut, sperma, darah), non-biologis (peluru, selongsong) atas permintaan tertulis oleh penyidik ditujukan untuk peradilan.

Menurut Kamus Hukum oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, visum et repertum adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Meninjau pada definisi di atas, maka visum et repertum dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”

Maksud dan tujuan pembuatan VeR adalah sebagai salah satu barang bukti (corpus delicti) yang sah di pengadilan karena barang buktinya sendiri telah berubah pada saat persidangan berlangsung. Jadi VeR merupakan barang bukti yang sah karena termasuk surat sah sesuai dengan KUHP pasal 184.

Ada 5 barang bukti yang sah menurut KUHP pasal 184, yaitu:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Keterangan terdakwa
4. Surat-surat
5. Petunjuk

Ada 3 tujuan pembuatan VeR, yaitu:
1. Memberikan kenyataan (barang bukti) pada hakim
2. Menyimpulkan berdasarkan hubungan sebab akibat
3. Memungkinkan hakim memanggil dokter ahli lainnya untuk membuat kesimpulan VeR yang lebih baru

Ada 3 jenis visum et repertum, yaitu :
1. VeR hidup
VeR hidup dibagi lagi menjadi 3, yaitu :
a. VeR definitif, yaitu VeR yang dibuat seketika, dimana korban tidak memerlukan perawatan dan pemeriksaan lanjutan sehingga tidak menghalangi pekerjaan korban. Kualifikasi luka yang ditulis pada bagian kesimpulan yaitu luka derajat I atau luka golongan C.

b. VeR sementara, yaitu VeR yang dibuat untuk sementara waktu, karena korban memerlukan perawatan dan pemeriksaan lanjutan sehingga menghalangi pekerjaan korban. Kualifikasi luka tidak ditentukan dan tidak ditulis pada kesimpulan.
Ada 5 manfaat dibuatnya VeR sementara, yaitu
- Menentukan apakah ada tindak pidana atau tidak
- Mengarahkan penyelidikan
- Berpengaruh terhadap putusan untuk melakukan penahanan sementara terhadap terdakwa
- Menentukan tuntutan jaksa
- Medical record

c. VeR lanjutan, yaitu VeR yang dibuat dimana luka korban telah dinyatakan sembuh atau pindah rumah sakit atau pindah dokter atau pulang paksa. Bila korban meninggal, maka dokter membuat VeR jenazah. Dokter menulis kualifikasi luka pada bagian kesimpulan VeR.

2. VeR jenazah, yaitu VeR yang dibuat terhadap korban yang meninggal. Tujuan pembuatan VeR ini adalah untuk menentukan sebab, cara, dan mekanisme kematian.

3. Ekspertise, yaitu VeR khusus yang melaporkan keadaan benda atau bagian tubuh korban, misalnya darah, mani, liur, jaringan tubuh, tulang, rambut, dan lain-lain. Ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa ekspertise bukan merupakan VeR.

Ada 5 bagian Visum et Repertum, yaitu:
1. Pembukaan
Ditulis ‘pro justicia’ yang berarti demi keadilan dan ditulis di kiri atas sebagai pengganti materai.
2. Pendahuluan
Bagian pendahuluan berisi:
- Identitas tempat pembuatan visum berdasarkan surat permohonan mengenai jam, tanggal, dan tempat
- Pernyataan dokter, identitas dokter
- Identitas peminta visum
- Wilayah
- Identitas korban
- Identitas tempat perkara
3. Pemberitaan
Pemberitaan memuat hasil pemeriksaan, berupa:
- Apa yang dilihat, yang ditemukan sepanjang pengetahuan kedokteran
- Hasil konsultasi dengan teman sejawat lain
- Untuk ahli bedah yang mengoperasi ? dimintai keterangan apa yang diperoleh. Jika diopname ? tulis diopname, jika pulang ? tulis pulang
- Tidak dibenarkan menulis dengan kata-kata latin
- Tidak dibenarkan menulis dengan angka, harus dengan huruf untuk mencegah pemalsuan.
- Tidak dibenarkan menulis diagnosis, melainkan hanya menulis ciri-ciri, sifat, dan keadaan luka.
4. Kesimpulan
Bagian kesimpulan memuat pendapat pribadi dokter tentang hubungan sebab akibat antara apa yang dilihat dan ditemukan dokter dengan penyebabnya. Misalnya jenis luka, kualifikasi luka, atau bila korban mati maka dokter menulis sebab kematiannya.
5. Penutup
Bagian penutup memuat sumpah atau janji, tanda tangan, dan nama terang dokter yang membuat. Sumpah atau janji dokter dibuat sesuai dengan sumpah jabatan atau pekerjaan dokter.

Kualifikasi Luka pada Visum et Repertum
Ada 3 kualifikasi luka pada korban hidup, yaitu:
1. Luka ringan / luka derajat I/ luka golongan C
Luka derajat I adalah apabila luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban. Hukuman bagi pelakunya menurut KUHP pasal 352 ayat 1.
2. Luka sedang / luka derajat II / luka golongan B
Luka derajat II adalah apabila luka tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu. Hukuman bagi pelakunya menurut KUHP pasal 351 ayat 1.
3. Luka berat / luka derajat III / luka golongan A
Luka derajat III menurut KUHP pasal 90 ada 6, yaitu:
- Luka atau penyakit yang tidak dapat sembuh atau membawa bahaya maut
- Luka atau penyakit yang menghalangi pekerjaan korban selamanya
- Hilangnya salah satu panca indra korban
- Cacat besar
- Terganggunya akan selama > 4 minggu
- Gugur atau matinya janin dalam kandungan ibu

Prosedur Permintaan, Penerimaan, dan Penyerahan Visum et Repertum
Pihak yang berhak meminta Ver :
1. Penyidik, sesuai dengan pasal I ayat 1, yaitu pihak kepolisian yang diangkat negara untuk menjalankan undang-undang.
2. Di wilayah sendiri, kecuali ada permintaan dari Pemda Tk II.
3. Tidak dibenarkan meminta visum pada perkara yang telah lewat.
4. Pada mayat harus diberi label, sesuai KUHP 133 ayat C.

Syarat pembuat:
- Harus seorang dokter (dokter gigi hanya terbatas pada gigi dan mulut)
- Di wilayah sendiri
- Memiliki SIP
- Kesehatan baik

Ada 8 hal yang harus diperhatikan saat pihak berwenang meminta dokter untuk membuat VeR korban hidup, yaitu:
1. Harus tertulis, tidak boleh secara lisan.
2. Langsung menyerahkannya kepada dokter, tidak boleh dititip melalui korban atau keluarganya. Juga tidak boleh melalui jasa pos.
3. Bukan kejadian yang sudah lewat sebab termasuk rahasia jabatan dokter.
4. Ada alasan mengapa korban dibawa kepada dokter.
5. Ada identitas korban.
6. Ada identitas pemintanya.
7. Mencantumkan tanggal permintaan.
8. Korban diantar oleh polisi atau jaksa.

Ada 8 hal yang harus diperhatikan saat pihak berwenang meminta dokter untuk membuat VeR jenazah, yaitu:
1. Harus tertulis, tidak boleh secara lisan.
2. Harus sedini mungkin.
3. Tidak bisa permintaannya hanya untuk pemeriksaan luar.
4. Ada keterangan terjadinya kejahatan.
5. Memberikan label dan segel pada salah satu ibu jari kaki.
6. Ada identitas pemintanya.
7. Mencantumkan tanggal permintaan.
8. Korban diantar oleh polisi.

Saat menerima permintaan membuat VeR, dokter harus mencatat tanggal dan jam, penerimaan surat permintaan, dan mencatat nama petugas yang mengantar korban. Batas waktu bagi dokter untuk menyerahkan hasil VeR kepada penyidik selama 20 hari. Bila belum selesai, batas waktunya menjadi 40 hari dan atas persetujuan penuntut umum.

Lampiran visum
- Fotografi forensik
- Identitas, kelainan-kelainan pada gambar tersebut
- Penjelasan ? istilah kedokteran
- Hasil pemeriksaan lab forensik (toksikologi, patologi, sitologi, mikrobiologi)

Pengertian Pajak dan Retribusi

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Sat, 03 Nov 2012 12:59:00 +0000

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah : iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.
Contoh : PPH, PPN, PPn, PBB dan Bea Materai.

Berdasarkan pengertian tersebut, pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

Iuran wajib dikenakan kepada masyarakat wajib pajak.
Iuran wajib yang ditetapkan dengan norma-norma atau aturan hukum.
Digunakan untuk membiayai kepentingan umum/bersama.
Bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Balas jasanya tidak diterima secara langsung.

Berdasarkan uraian di atas dapat dimaknai bahwa pajak sifatnya wajib dan dapat dipaksakan, yang lalai akan kewajiban membayar pajak dapat dikenakan sanksi. Dalam pemungutannya, pajak diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang memberikan rasa keadilan sekaligus kepastian hukum.

Pengertian Retribusi

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepda masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Di sini terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakannya.
Contoh : Retribusi Parkir, Retribusi Galian Pasir, Retribusi Kebersihan, Retribusi masuk terminal, Retribusi Tontonan, Retribusi Iklan, Retribusi Izin Usaha, Retribusi Masuk Jlan Tol

Dasar - dasar Pemungutan Pajak

1. UUD 1945.
2. UU No. 16/Th.2000 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. UU No. 17/Th.2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
4. UU No. 18/Th.2000 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang/ Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
5. UU No. 12/Th.1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
6. UU No. 19/Th.1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
7. PP No. 24/Th.2000 tentang Bea Materai.

Jenis - Jenis Pajak

A. Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung.
1. Pajak Langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
Contoh : PPh, PBB.

2. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai dan Cukai.

B. Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut.
1. Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.
Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara.
Contoh : PPh, PPN, PPn dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah.
Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) PBB, Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir.

C. Jenis pajak berdasarkan sifatnya.
1. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak.
Contoh : PPh.

2. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : PPN, PBB, PPn-BM.

Fungsi Pajak

1. Fungsi Budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara untuk pembiayaan pembangunan.
2. Fungsi Alokasi adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara untuk kemudian dialokasikan untuk pengeluaran rutin negara.
3. Fungsi regulasi adalah pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu, pada umumnya sektor swasta atau sering disebut kebijakan fiskal.
4. Fungsi Sosial adalah pemungutan pajak disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya.

Dari uraian di atas dapat dibedakan antara Pajak dan Retribusi sebagai berikut :
Pajak :
1. Masyarakat tidak menerima balas jasa secara langsung atas pungutan yang dibayarnya.
2. Pemungutannya dapat dipaksakan dan bagi mereka yang tidak membayar pajak dikenakan sanksi hukum yang berlaku
3. Setiap warga negara sesuai ketetapan peraturan merupakan obyek pajak.
4. Dipungut oleh pemerintah pusat.

Retribusi :
1. Masyarakat menerima balas jasa secara langsung atas pungutan yang dibayarnya.
2. Pemungutannya hanya dapat dipaksakan kepada mereka yang menggunakan fasilitas negara.
3. Obyek retribusi hanya mereka yang menggunakan fasiltas negara.
4. Dipungut oleh pemerintah daerah

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Sat, 03 Nov 2012 12:19:00 +0000

Pengertian Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) adalah akta yg dibuat oleh notaris yg gunanya adalah nama yg tertera di buku sertifikat tersebut “telah melepaskan haknya untuk sementara” kepada bank karena memiliki kredit dalam jangka waktu tertentu

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitur kepada kreditur sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan.

Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur yang bersangkutan (kreditur preferen) daripada kreditur-kreditur lain (kreditur konkuren) (lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1996 atau "UUHT"). Jadi, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan.

Tanah sebagai obyek Hak Tanggungan dapat meliputi benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hal itu dimungkinkan karena sifatnya secara fisik menjadi satu kesatuan dengan tanahnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, yang berupa bangunan permanen, tanaman keras dan hasil karya, dengan ketentuan bahwa benda-benda tersebut milik pemegang hak maupun milik pihak lain (bila benda-benda itu milik pihak lain, yang bersangkutan/pemilik harus ikut menandatangani APHT).

Pembebanan Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UUHT, yaitu :

1. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.

2. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat spesialitas yang meliputi: nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, domisili para pihak, pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminkan pelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.

3. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi persyaratan publisitas melalui pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat (Kotamadya/ Kabupaten).

4. Sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

5. Batal demi hukum, jika diperjanjikan bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji (wanprestasi).

Tata cara pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan tahap pemberian Hak Tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dan dibuktikan dengan APHT dan diakhiri dengan tahap pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan setempat.

Pada prinsipnya pemberi Hak Tanggungan (debitur atau pihak lain) wajib hadir sendiri di kantor PPAT yang berwenang membuat APHT berdasarkan daerah kerjanya (daerah kerjanya adalah per kecamatan yang meliputi kelurahan atau desa letak bidang tanah hak ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan). Didalam APHT disebutkan syarat-syarat spesialitas (sebagaimana disebutkan diatas), jumlah pinjaman, penunjukan objek Hak Tanggungan, dan hal-hal yang diperjanjikan (ps.11 (2) UUHT) oleh kreditur dan debitur, termasuk janji Roya Partial (ps.2 (2) UUHT) dan janji penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan (ps.20 UUHT).

Oleh karenanya untuk kepentingan pihak kreditur, dikeluarkan kepadanya tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yaitu berupa Sertipikat Hak Tanggungan yang terdiri dari salinan Buku Tanah Hak Tanggungan dan salinan APHT.

Demikian penjelas singkat semoga bermanfaat

Tanah Negara Menjadi Hak Milik

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Sat, 03 Nov 2012 12:01:00 +0000

Banyaknya persoalan pertanahan khususnya yang menyangkut hak kepemilikan tanah atas tanah negara yang telah dikelola dan dimanfaatkan atau dipergunakan oleh seseorang selama bertahun-tahun, baik yang tayangkan oleh media elektronik maupun media cetak, merupakan sesuatu yang menarik untuk ditelaah. Pertanyaannya adalah apakah negara benar-benar dapat mengayomi dan melindungi hak-hak hukum warga negaranya yang mana jika suatu ketika ada salah seorang warga negara kita telah menguasai dan mempergunakan tanah negara selama 20 tahun atau lebih yang kemudian memohon status atas anah tersebut menjadi hak milik.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain yaitu :

1. Harus diketahui terlebih dahulu yaitu adakah dasar atau izin seseorang tersebut mempergunakan tanah negara dimaksud.

2. Apakah ada surat-surat bukti penggunaan tanah yang didasarkan pada pembayaran pajak atas nama yang bersangkutan, misalnya: girik, IPEDA, atau PBB.

3. Ketiga adalah apakah penggunaan tanah tersebut adalah untuk rumah tinggal? Dan berapa luasnya? (sebab penggunaan tanah negara untuk rumah tinggal yang luasnya 600m2 atau kurang dapat diberikan hak milik (baca Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar).

Setelah diketahui ketiga hal di atas, maka seseorang tersebut dapat mengajukan permohonan kepada kantor Badan Pertanahan Negara setempat untuk hak milik dengan membayar Uang Pemasukan kepada Negara. (BPN memiliki formulir khusus permohonan hak atas tanah). Permohonan kepada BPN tersebut ada didalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah tersebut meliputi proses pembuktian, dimana harus dibuktikan dasar atau izin penggunaan tanah, disertai bukti pembayaran pajak sebagaimana telah disinggung di atas. Namun, bilamana bukti-bukti tersebut tidak lengkap, maka harus didasarkan pada kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh orang yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

Demikian tulisan ini semoga bermanfaat

Mengurus Surat Nikah Yang Hilang

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Fri, 02 Nov 2012 03:43:00 +0000

Masih banyak dari masyarakat kita yang kurang begitu paham dengan birokrasi dalam hal bagaimana mengurus surat-surat penting. Terlebih lagi untuk urusan yang jarang sekali terjadi, salah satunya adalah cara mengurus surat nikah yang hilang.

Di bawah ini adalah penjelasan singkat mengenai cara mengurus surat nikah yang hilang untuk produk perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) berupa buku nikah :

1. Hubungi Kantor Urusan Agama (KUA) dimana pernikahan saudara pernah dicatatkan. Jangan lupa mempersiapkan :

- foto copy Kartu Susunan Keluarga (KSK) satu lembar ;

- foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) satu lembar, jika KTP juga hilang, minta ke Desa dimana saudara tinggal melalui perangkat desa tersebut untuk dibuatkan Suat Keterangan Domisili ;
- foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
Selanjutnya Kantor Urusan Agama setempat akan menerbitkan surat keterangan bahwa pernikahan saudara pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut ;

3. Lalu surat keterangan dari Kantor Urusan Agama yang berupa surat keterangan tercatatnya perkawinan saudara pada Kantor Urusan Agama tersebut bersama berkas-berkas lain berupa foto copy KSK dan KTP atau Suat Keterangan Domisili segera saudara bawa ke Kantor Polisi yang mewilayahi tempat tinggal saudara (POLSEK setempat) untuk minta surat keterangan kehilangan suat nikah ;

4. Setelah dibuatkan surat laporan kehilangan surat nikah dari Kantor Polisi setempat, maka surat tersebut saudara bawa kembali ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya akan diproses untuk dibuatkan duplikat suat nikah dan untuk itu saudara akan dikenakan biaya adiministrasi

Demikian penjelasan singkat semoga bermanfaat

Kedudukan Anak Luar Nikah

noreply@blogger.com (Agus Prajitno,SH) — Fri, 02 Nov 2012 02:32:00 +0000

Artikel ini kami tulis sebagai jawaban terhadap beberapa email yang masuk untuk memberikan gambaran singkat , sehubungan dengan pertanyaan seputar kududukan hukum terhadap anak di luar nikah.

Bahwa bagi anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah saat ini mempunyai harapan baru atas masa depannya, oleh karena pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi kembali membuat putusan yang revolusioner.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebahagian permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Permohonan pengujian pasal dimaksud diajukan oleh salah seorang artis cantik Machica Mochtar (artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono). Machica memohonkan agar pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya.

Putusanyang revolusioner ini tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, bagi pihak yang mendukung, menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra, mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina ataupun kumpul kebo.

Jika dilihat lebih mendalam dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya kurang beralasan. Justru dengan adanya putusan yang revolusioner ini akan memberikan pesan moral kepada para laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks diluar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut.

Mahkamah Konstitusi bermaksud agar terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan lebih mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di dunia adalah di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma kurang bagus di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu hukum harus dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan di luar nikah tersebut dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan (lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).

Prinsip equality before the Law dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Bahwa pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang diahirkan di luar nikah dan cenderung diskriminatif. Status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.

Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung :

(a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

Dengan demikian Hukum harus dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Konsekuensi Hukum Putusan MK

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Apabila dianalisa, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti : tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.