Laka

TIPS UNTUK PARA PENGEMUDI KENDARAAN

noreply@blogger.com (laka) — Tue, 31 Mar 2009 20:57:00 +0000

13 TIPS UNTUK PARA PENGEMUDI KENDARAAN DI JALAN RAYA

Jangan lupa membawa surat-surat kendaran bermotor.
Jangan lupa memeriksa kendaraan sebelum berangkat.
Jangan belok memotong atau berhenti pada tikungan.
Jangan Menaikkan atau menurunkan Penumpang tidak pada tempatnya atau pada lette "S".
Jangan Mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum/minimum atau perhatikan batas kecepatan anda.
jangan mengendaraio kendaraan berliku-liku atau zig-zag dijalan atau secara tidak wajar.
Jangan mengendarai kendaraan dengan tubuh tidak sehat atau mengantuk.
jangan meminjamkan kendaraan pada orang yang belum atau tidak memiliki SIM.
Jangan menambah kecepatan apabila hendak didahului oleh kendaraan lain.
Jangan lupa memberi isyarat jika hendak membelok atau berpindah jalur atau mendahului dengan aman.
jangan parkir kendaraan dengan mesin dalam keaadaan hidup.
Jangan melanggar tanda atau lampu isyarat (trafic light) dan rambu-rambu lalu lintas lainnya.
Jangan lupa berdo'a sebelum dan sesudah mengendarai kendaraan baik pengemudi maupun penumpang.

Maludong! untuk melanggar lalu lintas

noreply@blogger.com (laka) — Tue, 31 Mar 2009 20:55:00 +0000

Semakin padatnya lalu lintas di sekitar kita tanpa didukung oleh sarana yang baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan disiplin berlalu lintas memicu timbulnya berbagai pelanggaran dan ketidakdisiplinan. Setiap hari kita bisa dengan mudah melihat sendiri pelanggaran-pelanggaran tersebut baik yang kecil maupun pelanggaran yang dapat membahayakan nyawa orang lain.

Beberapa media lain telah turut berusaha untuk mengajak masyarakat kembali tertib baik dengan iklan layanan masyarakat maupun himbauan lainnya.

Maraknya penggunaan Henpon (telepon selular) di masyarakat terutama yang dilengkapi dengan kamera, juga maraknya penggunaan Kamera Digital menjadi peluang bagi situs Maludong.com untuk memanfaatkannya dengan cara mengajak masyarakat umum untuk sama-sama turut berpartisipasi menghidupkan budaya tertib berlalu lintas, yaitu dengan turut memperhatikan kejadian-kejadian pelanggaran ketertiban lalu lintas dan mengabadikannya dengan kamera tersebut untuk kemudian dikirim ke situs Maludong.com melalui Online Form, Email maupun layanan MMS.

Untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses Internet saat akan mengirim foto kepada Maludong.comdapat mengirimkan langsung melalui layanan MMS (perlu aktifasi pada masing-masing operator). Sehingga ketika menemukan kejadian yang menarik, bisa segera dikirim saat itu juga kepada kami.

Kedepannya kami akan mencoba untuk bekerjasama dengan instansi yang berwenang dalam hal ketertiban lalu lintas seperti Kepolisian dan Dishub.

Maludong.comjuga membuka peluang untuk pemasangan banner ads pada situs ini.

Pada dasarnya Maludong.com hanya menampilkan foto-foto dan keterangan foto tersebut, dan tidak bermaksud untuk mempermalukan secara individu atau instansi. Jika yang tampil pada foto berasal dari suatu instansi, maka disepakati sebagai oknum.

Foto yang ditampilkan juga disepakati sebagai sesuatu yang tidak untuk dicontoh, sehingga masyarakat akan dapat belajar mana yang tidak baik atau mana yang tidak disiplin.

Maludong.com tetap memegang azas praduga tak bersalah untuk setiap kejadian yang diabadikan dalam suatu foto yang ditampilkan di situs ini. Foto yang dikirim masyarakat tidak langsung kami tampilkan, melainkan akan kami samarkan nomor.polisi kendaraan tersebut.

Jika tidak ingin tampil di situs ini, mari selalu tertib berlalu lintas, sebab siapa saja dapat memfoto setiap pelanggaran tersebut kapanpun

Salam Tertib Berlalu Lintas!

Maludong.com

Penelitian WHO

noreply@blogger.com (laka) — Sun, 08 Mar 2009 01:40:00 +0000

Penelitian WHO : Kecelakaan Lalu Lintas Penyebab Kematian Utama Manusia Berumur 10 s.d. 24 Tahun

Organisasi Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization) baru â€“ baru ini mengeluarkan sebuah press release yang mengungkapkan fakta cukup mengejutkan (setidaknya bagi gue :P).

Menurut WHO, penyebab utama kematian manusia berumur 10 â€“ 24 tahun diseluruh dunia adalah kecelakaan lalu lintas. Disebutkan kalau setiap tahunnya, sebanyak 400,000 jiwa menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Dalam press release tersebut WHO menyarankan perbaikan- perbaikan serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi jumlah korban jiwa atau luka dijalan raya. Saran â€“ saran tersebut termasuk perubahan dalam tata kota, peningkatan aspek keamanan dalam kendaraan, pemberian hukuman yang berat bagi pelanggar kecepatan dan orang yang mengemudi dibawah pengaruh alcohol, serta lebih banyak pendidikan untuk pengemudi.

Mengenai kendala ekonomi yang dihadapi negara â€“ negara miskin untuk dapat memperbaiki infrastruktur jalan raya mereka, WHO menghimbau Bank Dunia dan institusi finansial lainnya untuk membantu mengatasi kendala tersebut.

Semua saran WHO tersebut memang bagus, namun tetap saja semua kembali ke sipengemudinya. Kalau dia mematuhi semua peraturan lalu lintas yang berlaku, maka resiko terjadi kecelakaan akan semakin kecil. Tapi kalau seenaknya sendiri kayak semua pengemudi angkutan umum di Jakarta, malah bisa langsung mati ditempat (maksudnya mati gara - gara kesal :P).

Anda bisa melihat detail lebih jelas pada versi lengkap press release WHO pada link ini.

PERATURAN YANG WAJIB DI TAATI PENGENDARA KENDARAAN

noreply@blogger.com (laka) — Sun, 08 Mar 2009 00:54:00 +0000

PERATURAN YANG WAJIB DI TAATI PENGENDARA KENDARAAN
1. Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudi kendaraan bermotor dijalan, wajib:

Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.

Mengutamakan keselamatan pejalan kaki.

Menunjukkan STNK, SIM, tanda bukti lulus uji atau tanda bukti lain yang sah dalam hal ini dilakuakan pemeriksaan.

Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerak lalu lintas berhenti dan parkir, persyaratan tekhnis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan minimum dan kecepatan maksimum, tata cara mengangkut penumpang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau kendaraan roda empat /lebih yang tidak dilengakpi dengan rumah-rumah.

2. Penumpang kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang duduk di samping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.

PENYEBAB UTAMA TERJADINYA KECELAKAAN

noreply@blogger.com (laka) — Sun, 08 Mar 2009 00:45:00 +0000

PENYEBAB UTAMA TERJADINYA KECELAKAAN

1. Pengemudi tidak disiplin
2. Tidak trampil dalam berkendaraan
3. Emosional, ngantuk
4. Kecepatan tinggi
5. Tidak memelihara jalur dan jarak aman
6. Kendaraan tidak laik jalan
7. Ban pecah
8. Jalan licin, rusak
9. Pandangan tidak bebas
10. Mabok karena mengkonsumsi Miras atau Narkoba

TUGAS POKOK

noreply@blogger.com (laka) — Sat, 07 Mar 2009 06:21:00 +0000

TUGAS POKOK KANIT LAKA LANTAS

Membantu Kasat Lantas Menyelenggarakan/membina fungsi Lalu lintas Kepolisian, bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Visi Misi Lantas Polri

noreply@blogger.com (laka) — Sat, 07 Mar 2009 06:07:00 +0000

VISI :

MENJAMIN TEGAKNYA HUKUM DI JALAN YANG BERCIRIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS SEHINGGA TERWUJUD KEAMANAN KESELAMATAN KETERTIBAN KELANCARAN LALU LINTAS

MISI :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT PEMAKAI JALAN MEMAHAMI DAN YAKIN KEPADA POLANTAS SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYANAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, PENEGAKKAN HUKUM, PENGKAJIAN MASALAH LANTAS, REGISTRASI IDENTIFIKASI RANMOR DAN PENGEMUDI

Lia Dimakamkan di Desa Pulosari

noreply@blogger.com (laka) — Tue, 03 Mar 2009 23:17:00 +0000

Puslabfor Sisir "Ajat Salon & Bridal"
Lia Dimakamkan di Desa Pulosari, Pangalengan

BANDUNG, (PR).-
Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri, Selasa (3/3) siang mendatangi Ajat Salon & Bridal, Jln. Nyengseret No. 20 RT 2 RW 6, Kel. Nyengseret, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung. Tim beranggotakan empat orang tersebut, menyisir lokasi kejadian dan mengambil beberapa sampel darah yang tercecer di dalam rumah.

Tim juga dibantu anjing pelacak untuk mendeteksi arah pergerakan pelaku. Sementara itu, sejumlah saksi yang terdiri atas pemilik salon dan rekan kerja, masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bandung Barat. Mereka yang diperiksa antara lain Ajat (pemilik salon), Rozak, dan Hilman (karyawan salon).

selengkapnya ...

Chris John Terima Tarung Ulang

noreply@blogger.com (laka) — Tue, 03 Mar 2009 23:14:00 +0000

Chris John Terima Tarung Ulang

JAKARTA, (PRLM).- Chris John memastikan akan menerima opsi pertarungan ulang (rematch) melawan Rocky Juarez, setelah hasil imbang pasa laga gelar juara dunia kelas bulu versi WBA, Minggu (28/2) lalu tidak memuaskan kedua belah pihak.

selengkapnya ...

Visi Misi Polri

noreply@blogger.com (laka) — Tue, 03 Mar 2009 23:08:00 +0000

VISI POLRI :

Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

MISI POLRI :

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).
Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Sasaran :

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polri pada kurun waktu tahun 2000 - 2004 yang akan datang ditetapkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

Bidang Kamtibmas

Tercapainya situasi Kamtibmas yang kondosif bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.
Terciptanya suatu proses penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, bebas KKN dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi serta mampu bertindak tegas adil dan berwibawa.
Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang meningkat yang terwujud dalam bentuk partisipasi aktif dan dinamis masyarakat terhadap upaya Binkamtibmas yang semakin tinggi.
Kinerja Polri yang lebih profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga disegani dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib.

Bidang Keamanan Dalam Negeri

Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka interaksi sosial yang intensif serta tumbuhnya kesadaran berbangsa guna menjamin keutuhan bangsa yang ber Bhineka Tunggal Ika.
Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ujian Teori SIM Gunakan AVIS

noreply@blogger.com (laka) — Sat, 21 Feb 2009 01:08:00 +0000

Ujian Teori SIM Gunakan AVIS

BANDUNG, (PRLM).- Mulai pekan depan, pelaksanaan ujian teori pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak lagi dilakukan secara manual. Melalui program Audio Visual Integrated System (AVIS), peserta tes teori ujian SIM akan mengerjakan soal secara digital. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung menjadi lokasi pertama di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat yang menerapkan sistem ini.

"Ini merupakan bagian dari upaya polisi melakukan transparansi dalam hal pengurusan SIM, STNK, dan BPKB sebagai salah satu program quick wins. Selain itu, program ini juga menjadi gambaran telah terimplementasikannya kecanggihan teknologi di tubuh Polri," kata Kasatlantas Polwiltabes Bandung Ajun Komisaris Besar Herukoco ketika ditemui di Mapolwiltabes Bandung, Kamis (19/2).

Herukoco menjelaskan, dengan sistem ini peserta hanya perlu menekan tombol yang ada di mejanya sesuai jawaban yang dianggapnya benar. Sementara soal akan ditampilkan di layar secara audio visual.

Dalam satu gelombang tes, sebanyak 20-30 peserta diharuskan untuk menyelesaikan 30 soal yang diujikan dalam waktu 30 menit. Dalam beberapa menit kemudian akan keluar hasil ujian untuk menentukan maju tidaknya peserta ke tes selanjutnya.

"Dengan demikian penilaian akan lebih transparan. Peserta yang merasa penasaran akan hasil ujiannya bisa melihat langsung print out penilaian, sehingga tidak akan ada lagi keluhan penilaian dilakukan secara tertutup," katanya. (sumber PR-A-184/A-147)***

Data Laka Mingguan

noreply@blogger.com (laka) — Mon, 09 Feb 2009 04:29:00 +0000

DATA LAKA MINGGU IV

POLWILTABES BANDUNG :

Jumlah : 4
Meninggal Dunia (MD) : 1
Luka Ringan (LR) : 3
Luka Berat (LB) : -
Kerugian Materi : Rp. 2.000.000,-
Tabrak Lari : 1

BANDUNG TIMUR :

Jumlah : 1
Meninggal Dunia (MD) : -
Luka Ringan (LR) : 1
Luka Berat (LB) : -
Kerugian Materi : Rp. 0,-

BANDUNG TENGAH :

Jumlah : 2
Meninggal Dunia (MD) : 2
Luka Ringan (LR) : 0
Luka Berat (LB) : 0
Kerugian Materi : Rp. 3.200.000,-

BANDUNG BARAT

Jumlah : 7
Meninggal Dunia (MD) : 2
Luka Ringan (LR) : 7
Luka Berat (LB) : -
Kerugian Materi : Rp. 12.000.000,-
Tabrak Lari : 1

DATA LAKA MINGGU III

POLWILTABES BANDUNG :

Jumlah : 4
Meninggal Dunia (MD) : 0
Luka Ringan (LR) : 6
Luka Berat (LB) : 2
Kerugian Materi : Nihil

BANDUNG TIMUR :

Jumlah : 2
Meninggal Dunia (MD) : 0
Luka Ringan (LR) : 4
Luka Berat (LB) : 0
Kerugian Materi : Rp. 300.000,-

BANDUNG TENGAH :

Jumlah : NIHIL
Meninggal Dunia (MD) : 0
Luka Ringan (LR) : 0
Luka Berat (LB) : 0
Kerugian Materi : Rp. 0,-

BANDUNG BARAT

Jumlah : 8
Meninggal Dunia (MD) : 0
Luka Ringan (LR) : 7
Luka Berat (LB) : 1
Kerugian Materi : Rp. 13.200.000,-

Kejadian :

Tabrak Lari : 1

Laka Tunggal : -

DATA LAKA MINGGU II

POLWILTABES BANDUNG :

Jumlah : 4
Meninggal Dunia (MD) : 0
Luka Ringan (LR) : 6
Luka Berat (LB) : 2
Kerugian Materi : Nihil

BANDUNG TIMUR :

Jumlah : 2
Meninggal Dunia (MD) : 0
Luka Ringan (LR) : 4
Luka Berat (LB) : 0
Kerugian Materi : Rp. 300.000,-

BANDUNG TENGAH :

Jumlah : NIHIL
Meninggal Dunia (MD) : 0
Luka Ringan (LR) : 0
Luka Berat (LB) : 0
Kerugian Materi : Rp. 0,-

BANDUNG BARAT

Jumlah : 8
Meninggal Dunia (MD) : 0
Luka Ringan (LR) : 7
Luka Berat (LB) : 1
Kerugian Materi : Rp. 13.200.000,-

Kejadian :

Tabrak Lari : 1

Laka Tunggal : -

DATA LAKA MINGGU I

POLWILTABES BANDUNG :

Jumlah : 6
Meninggal Dunia (MD) : 0
Luka Ringan (LR) : 2
Luka Berat (LB) : 1
Kerugian Materi : Rp. 3.500.000,-

BANDUNG TIMUR :

Jumlah : 6
Meninggal Dunia (MD) : 1
Luka Ringan (LR) : 6
Luka Berat (LB) : 0
Kerugian Materi : Rp. 3.300.000,-

BANDUNG TENGAH :

Jumlah : NIHIL
Meninggal Dunia (MD) : 0
Luka Ringan (LR) : 0
Luka Berat (LB) : 0
Kerugian Materi : Rp. 0,-

BANDUNG BARAT

Jumlah : 4
Meninggal Dunia (MD) : 0
Luka Ringan (LR) : 3
Luka Berat (LB) : 1
Kerugian Materi : Rp. 5.000.000,-

Kejadian :

Tabrak Lari : 1

Laka Tunggal : 1

Hati-hati dalam berkendaraan

SP2HP Laka Lantas

noreply@blogger.com (laka) — Fri, 06 Feb 2009 04:06:00 +0000

SP2HP Laka Lantas

Tanyakan setiap perkembangan kasus (SP2HP) Laka Lantas yang anda alami kepada petugas karena itu adalah Hak anda
Kami siap membantu dan melayani anda

Pengurusan STNK

noreply@blogger.com (laka) — Thu, 05 Feb 2009 07:50:00 +0000

Pengurusan STNK

FUNGSI STNK

	Sebagai sarana perlindungan masyarakat
	Sebagai sarana pelayanan masyarakat
	Sebagai sarana deteksi guna menentukan langkah selanjutnya
	Untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor Pajak

	PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR BARU
	Perorangan
	- Tanda jati diri yg sah + satu lembar foto copy
	Badan Hukum
	- Salinan Akte Pendirian + satu lembar foto copy - keterangan domisili - Surat kuasa yang bermaterai, ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi badan hukum yang bersangkutan
	Instansi pemerintah(termasuk BUMN/BUMD)
	- Surat tugas/kuasa
	Faktur
	PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
	Bukti hasil pemeriksaan phisik kenderaan
	Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, harus dilampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yg mendapat izin.
	Surat keterangan bagi kenderaan bermotor angkutsn penumpang umum
	Sertifikat uji type, tanda bukti lulus uji type

	PENGESAHAN SETIAP TAHUN
	1. Perorangan - Tanda Jati Diri yang sah + satu lembar foto copy 2. Badan Hukum - Salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy - Keterangan domisili - Surat kuasa 3. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) - Surat tugas/surat kuasa
	Surat pernyataan pemilik kenderaan bermotor bahwa tidak terjadi perubahan identitas pemilik atau spektek kenderaan bermotor
	STNK dan Foto Copy
	BPKB dan Foto Copy
	Pengesahan oleh petugas, dilaksanakan secara :
	1. Manual dengan cap dan tanda tangan 2. Komputerisasi dengan menggunakan register komputer
	Bukti pungutan PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan Premi Angsuran Jasa Raharja (Khusus Kendaraan Umum) tahun sebelumnya.

PERPANJANGAN MASA BERLAKU STNK

1.	Perorangan Tanda Jati Diri yang sah + satu lembar foto copy
2.	Badan Hukum Salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy Keterangan domisili Surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan dari serta dibubuhi cap badan hukum ybs
3.	Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) Surat tugas/surat kuasa yang bermaterai dari instansi yang bersangkutan

STNK lama atau surat keterangan dari kepolisian, bila tidak dapat menyerahkan STNK tersebut

Salinan bukti buku uji kenderaan bermotor tersebut

Dilakukan cek phisik terhadap kenderaan bermotor tersebut

Kalau ada perubahan baik kepemilikan, ganti warna, ganti mesin, merubah bentuk harus dilengkapi dengan BPKB

Pengurusan SIM C

noreply@blogger.com (laka) — Thu, 05 Feb 2009 07:49:00 +0000

Pengurusan SIM C

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh SIM Golongan C baru (Pasal 217 PP 44/93)

Sehat Jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
Berusia sekurang-kurangnya 16 tahun.
Membayar formulir di BII/BRI.
Mengisi formulir permohonan.
Dapat menulis dan membaca huruf latin.
Melampirkan foto copy KTP.
Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lalu-lintas jalan dan memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor.
Lulus ujian teori dan praktek.

Pengurusan SIM B

noreply@blogger.com (laka) — Thu, 05 Feb 2009 07:47:00 +0000

Pengurusan SIM B

Peningkatan SIM Golongan B-I - Golongan B-II

Umur minimal 20 tahun.
SIM B I-nya sudah 1 (satu) tahun.
Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
Membayar formulir di BII/BRI.
Mengisi formulir permohonan.
Melampirkan KTP dan SIM yang ditingkatkan.
Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan.
Lulus ujian teori dan praktek.

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Peningkatan SIM Golongan B-I- Golongan B-I Umum

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh
Peningkatan SIM Golongan B-I- Golongan B-I Umum
Umur minimal 20 tahun.
SIM B I-nya sudah 1 (satu) tahun.
Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
Membayar formulir di BII/BRI.
Mengisi formulir permohonan.
Melampirkan KTP dan SIM yang ditingkatkan.
Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan.
Lulus ujian teori dan praktek.

Peningkatan SIM Golongan BII - Golongan BII Umum

Sehat Jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
Menyerahkan / melampirkan SIM yang diperpanjang.
Membayar formulir di BII/BRI.
Mengisi formulir permohonan.
Dapat menulis dan membaca huruf latin.
Melampirkan foto copy KTP.

Pengurusan SIM A

noreply@blogger.com (laka) — Thu, 05 Feb 2009 07:45:00 +0000

Pengurusan SIM A

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh SIM Golongan A baru (Pasal 217 PP 44/93)

Sehat Jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun.
Membayar formulir di BII/BRI.
Mengisi formulir permohonan
Dapat menulis dan membaca huruf latin.
Melampirkan foto copy KTP.
Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lalu-lintas jalan dan memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor.
Lulus ujian teori dan praktek.

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh SIM Golongan A Khusus (Pasal 217 PP 44/93)

Sehat Jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
Berusia sekurang-kurangnya 20 tahun.
Membayar formulir di BII/BRI.
Mengisi formulir permohonan
Dapat menulis dan membaca huruf latin.
Melampirkan foto copy KTP.
Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lalu-lintas jalan dan memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor.
Lulus ujian teori dan praktek.

Mekanisme Penerbitan SIM Baru (A dan C)

Syarat-syarat sesuai : PP No. 44 Tahun 1993 Pasal 217 Ayat (1)

•	SIM A : pemohon telah berusia 17 tahun
•	SIM C : pemohon telah berusia 16 tahun
•	KTP setempat/Surat Keterangan Kependudukan dari Lurah/Camat dan Kartu Keluarga bagi yang berusia di bawah 17 tahun. Dapat membaca dan menulis huruf latin.
•	Mengetahui pengetahuan lalu lintas dan teknik dasar ranmor.
•	Memiliki keterampilan mengemudi.
•	Sehat jasmani dan rohani.
•	Lulus ujian teori dan praktek 1 dan 2.

Pendaftaran

Loket SIM A & C

• Pemohon SIM datang sendiri
• Surat Kesehatan Dokter (SKD)
• Resi Putor
• Formulir

Ujian Teori

Hasil Ujian Teori

Loket Hasil Uji

Daftar Ujian Praktek

Loket Daftar Praktek

• Mendapatkan blangko nilai

Hasil Ujian Praktek

Loket Hasil Uji

Foto,
sidik Ibu Jari &
tanda tangan

Loket Foto

Pengambilan SIM

Loket Pengambilan SIM

Pengurusan BPKB

noreply@blogger.com (laka) — Thu, 05 Feb 2009 07:42:00 +0000

Mekanisme Proses Mutasi Kendaraan Keluar

Mekanisme Pengesahan STNK

Pengurusan BPKB

Pengurusan BPKB

PELAYANAN TATA USAHA BPKB

	PELAYANAN SURAT KETERANGAN STNK HILANG BPKB LEASING
	PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI : 1. Formulir permohonan 2. Laporan Polisi kehilangan STNK 3. Cek Fisik kendaraan yang sudah dilegalisir 4. Foto Copy BPKB dan legalisir dr Leasing 5. Surat keterangan leasing 6. Identitas Pemilik

	PELAYANAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL BPKB HILANG
	PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI : 1. Formulir permohonan 2. Laporan Polisi Kehilangan BPKB 3. Cek Fisik yang sudah dilegalisir 4. Kliping Koran di dua Media Massa 5. Surat Keterangan dari Reserse (Reskrim) 6. Pemblokiran BPKB ( cek bank dup)

	PELAYANAN RALAT BPKB
	PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI : 1. BPKB yang akan diralat 2. Faktur pemilik 3. STNK asli 4. Surat Keterangan Ralat Dokumen dari yang berwenang

	PELAYANAN PENGHIDUPAN BPKB ASLI TIMBUL DUPLIKAT
	PERSYARATAN YANGHARUS DILENGKAPI : 1. BPKB asli dan BPKB duplikat 2. Cek fisik kendaraan 3. STNK atas nama pemilik sekarang 4. Surat permohonan penghidupan BPKB ( bermaterai ).

	PELAYANAN BPKB DUPLIKAT
	PELAYANAN PENGURUSAN BPKB DUPLIKAT :
	PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI 1. Laporan Polisi kehilangan BPKB ( Min Tk. Polsek ) 2. Kartu Tanda Penduduk ( untuk perorangan ) 3. Salinan Akte pendirian dan surat ket domisili ( Untuk Badan Hukum ) 4. Surat Kuasa ( untuk Instansi Pemerintahan / badan hukum ) 5. Surat Pernyataan BPKB Hilang dari pemilik bermaterai 6. Bukti penyiaran di 2 ( dua ) media massa. 7. Surat keterangan dari Reserse ( Reskrim ) 8. Sket dari bank bahwa tidak dalam status jaminan Bank. 9. Cek Fisik kendaraan Hadir ( Tk. Polda ) 10. Foto Copy STNK 11. Pemilik diwajibkan hadir untuk di Foto dan scan KTP

STRUKTUR ORGANISASI

noreply@blogger.com (laka) — Thu, 05 Feb 2009 07:37:00 +0000

Mekanisme Penyidikan Laka Lantas

noreply@blogger.com (laka) — Tue, 03 Feb 2009 10:53:00 +0000

Tolak Rotasi Parkir, Siswa BPI Demo

noreply@blogger.com (laka) — Tue, 03 Feb 2009 08:21:00 +0000

Tolak Rotasi Parkir, Siswa BPI Demo

BANDUNG, (PRLM).- Menolak rencana rotasi tempat parkir di luar kompleks sekolah, ratusan siswa SMA Badan Perguruan Indonesia (BPI) 1, 2, dan 3 berunjuk rasa, Senin (2/2) pagi. Mereka beralasan, pengaturan lahan parkir selama ini, termasuk pembagian juru parkir yang bertugas, sudah berjalan baik dan membuat nyaman. Setelah perundingan wakil siswa dengan pengelola, kebijakan rotasi urung diterapkan.

Unjuk rasa dilakukan sejak pukul 07.00 WIB dan selesai tiga jam kemudian. Mereka memboikot jam masuk kelas demi menolak rencana rotasi penggunaan lahan parkir di kiri dan kanan gerbang sekolah. “Kami sudah nyaman dengan pengaturan lahan parkir selama ini. Kenapa harus ditukarkan?” kata Jeli (17), salah seorang siswa.

Mengakomodasi keberatan siswa, diadakan pertemuan antara perwakilan siswa dengan pengelola. Kesepakatan yang diambil, kebijakan rotasi urung diterapkan, tapi mulai besok (Selasa), tidak boleh ada lagi motor yang diparkir di pinggir jalan, atau di luar lahan yang tersedia. Sesudah dicapai kesepakatan, kebanyakan siswa memilih kabur meninggalkan sekolah.

Dua lahan parkir yang akan dirotasi berada di luar kompleks SMA BPI, masing-masing di kanan dan kiri gerbang utama yang ada di Jalan Embong. Lahan bertarif Rp 2.000 setiap kali parkir yang sejatinya merupakan trotoar dan taman tersebut, merupakan tanah milik Pemerintah Kota Bandung. Pengelolaan parkir diserahkan pada petugas dari Kecamatan Lengkong. Yayasan BPI mengaku tidak berurusan dengan ini.

Menurut Anis Prabowo (24), salah seorang juru parkir, rencana rotasi tempat parkir terkait dengan usaha pengelola untuk menertibkan kendaraan yang selama ini sering tidak tertampung hingga meluber ke bahu jalan. Lahan yang di kiri gerbang, di seberang patung tank baja, memiliki kapasitas lebih banyak, bisa menampung 140 motor, tapi jarang terisi penuh.

Sementara lahan di kanan gerbang di Jalan Embong dengan kapasitas hanya 110 motor selalu penuh hingga meluap ke bahu jalan. “Rencana rotasi sendiri sudah bergulir sejak sebulan lalu dan selalu mendapat penolakan. Tapi kali inilah puncaknya,” kata Anis.

45 Polisi Amankan Peluncuran Pertama

noreply@blogger.com (laka) — Sun, 21 Dec 2008 23:49:00 +0000

BANDUNG - KASATLANTAS Polwiltabes Bandung AKBP Herukoco menegaskan, jajaran kepolisian siap membantu Pemkot Bandung dalam mengamankan operasional TMB.

Untuk membantu kelancaran lalulintas saat soft launching Senin (22/12) hingga beberapa hari selanjutnya, pihaknya menyiagakan sedikitnya 45 personel dari Satlantas Polwiltabes Bandung. “Kita siap mengawal kebijakan wali kota Bandung terkait pengoperasian TMB ini,” tegas Heru seusai rapat koordinasi dengan Pemkot Bandung di Mapolwiltabes Bandung Jalan Merdeka, Kota Bandung,kemarin.

Para polisi lalulintas (Polantas) tersebut akan ditempatkan di titik-titik yang dianggap rawan kemacetan.“ Setelah dikaji dan dipertimbangkan, kami akan menurunkan sekitar 45 personel untuk siaga di beberapa titik yang dianggap rawan,” ungkapnya. Jumlah tersebut belum termasuk bantuan dari polresta dan polsekta setempat.

Sedangkan untuk mengantisipasi adanya demo dari para pengusaha dan sopir angkot, pihaknya telah berkoordinasi dengan satuan lainnya di Polwiltabes Bandung. Dia mengungkapkan, dengan beroperasinya TMB diperkirakan ada beberapa lokasi yang berpotensi terjadi kemacetan. Selama ini yang membuat kemacetan yakni perilaku para sopir angkot yang ngetem di setiap lampu merah.

“Sebelum TMB beroperasi juga di beberapa titik sudah macet, apalagi kalau ditambah TMB,” terang Heru. Sementara itu, kemarin Dishub Kota Bandung telah menyelesaikan pembangunan 15 shelter sementara yang terbuat dari tenda terpal.

Berdasarkan pantauan SINDO, 15 shelter telah berdiri di beberapa titik sepanjang Jalan Soekarno Hatta mulai bundaran Cibiru hingga Cibeureum. Shelter-shelter tersebut berdiri masingmasing 1 unit di Cibiru,Pasar Gedebage, Metro Margahayu, kampus STT Mandala, Samsat Dispenda Jabar.

Masing-masing 2 unit di depan kampus LPKIA, Terminal Leuwipanjang, Pasar Caringin, Jalan Holis, dan 2 unit di Cibeureum. Kapala UPTD TMB Dishub Kota Bandung Yadi Haryadi mengakui jumlah shelter tersebut sesungguhnya masih kurang dari kebutuhan ideal. “Idealnya setiap daerah ada dua yakni berseberang- seberangan.

Tapi karena keterbatasan, maka ada beberapa wilayah yang hanya terdapat satu buah,seperti di Cibiru, Gedebage, dan Margahayu,” jelas Yadi saat dihubungi SINDO kemarin. Terkait aksi yang akan dilakukan para pengusaha dan sopir angkot,Yadi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengamankan agar soft launching berjalan lancar tanpa kendala.

“Dalam rapat dengar pendapat di DPRD, pihak Kobanter telah berjanji tidak akan melakukan aksi anarkistis, dan kami percaya itu,” tandasYadi. (krisiandi sacawisastra/ yugi prasetyo/ wisnoe moerti)(sumber:seputarindonesia)

POLRI - Indonesian National Police

noreply@blogger.com (laka) — Sat, 20 Dec 2008 11:25:00 +0000

POLRI - Indonesian National Police

POLRI, the Indonesian National Police, was incorporated into the armed forces in 1964 during the Sukarno era. Under Suharto steps were taken to militarise the Police by means of the National Defence Law of 1982 and the Police Law of 1997. As part of ABRI, the Police Force assumed all aspects of military structure, including ranks, budget, duties and even wage structure. The 1997 Law placed POLRI within the integral command structure of ABRI. On 01 April 1999, POLRI was separated from ABRI, the Indonesian armed forces. Although POLRI has been separated from ABRI, it remains under the jurisdiction of the Defence Minister, General Wiranto.

By 1993 POLRI was responsible for arresting and interrogating suspects, while a special POLRI force was responsible for dealing with street demonstrations. The BRIMOB (Brigade Mobil, Mobile Brigade), the most militarised force in POLRI, was trained to deal with mass demonstrations. Since the May 1998 upheaval, PHH (Pasukan Anti Huru-Hara, Anti Riot Unit) have received special anti-riot training.

Since 1945 Indonesia's National Police organization has been a national force, financed, directed, and organized by the central government. The strength of the national police force in 1992 was around 180,000. Its main duties were to maintain public order and security. Like the other armed services, the police considered themselves to be a social force active in national development, and therefore they participated in the armed services' civic missions.

The commander bore the title of police chief and was the highest ranking uniformed police officer in the nation. He was assisted by a deputy police chief. Police headquarters in Jakarta included a staff and several separate administrative bodies that handled specialized police functions. The police had its own territorial organization made up of seventeen jurisdictions, each of which was known as a Police Regional Command (Polda). Each Polda was administratively subdivided at the district, subdistrict, and village level. Polda Metrojaya, which had responsibility for the metropolitan Jakarta area, was subdivided into precincts, sections, and police posts. It was commonly referred to as the Jakarta Raya Metropolitan Regional Police.

Each Polda had its headquarters in a provincial capital and was assigned police units varying in strength and composition according to the needs dictated by the characteristics of the area. These forces were organized as city police forces or rural units and were under the operational command of the Polda commander, who in turn was directly responsible to national police headquarters. All police elements were charged with supporting the local government in their areas.

Functionally, the police were organized into a number of specialized elements. The largest of these was the uniformed police, which included both the general police, who performed conventional police duties relating to the control and prevention of crime and protection of property, and the traffic police, who patrolled the nation's roadways and supervised the licensing of drivers and the registration of motor vehicles. Also part of the uniformed force were the women police, who specialized in social matters and the welfare of women and children. Elite units of special police were employed to enforce order in terrorist situations beyond the capability of the regular forces. These units were better armed and more mobile than the general police and lived in separate barracks under more rigid discipline. These police wore the same uniform as other police but were distinguished by special badges.

A small unit of Sea and Air Police patrolled the national waters and airspace, providing tactical aid to other elements by regulating traffic, guarding against smuggling and the theft of fish, and supplying transport. The unit was also active in disaster relief. Its equipment included a few helicopters and light airplanes and various small seacraft.

Plainclothes police were assigned primary responsibility for criminal investigations, especially in complex cases or in cases involving several jurisdictions. They also handled forensics, intelligence, security, and the technical aspects of crime fighting, such as fingerprinting and identification.

One of the oldest National Police units was the Mobile Brigade, formed in late 1945. It was originally assigned the tasks of disarming remnants of the Japanese Imperial Army and protecting the chief of state and the capital city. It fought in the revolution, and its troops took part in the military confrontation with Malaysia in the early 1960s and in the conflict in East Timor in the mid-1970s. In 1981 the Mobile Brigade spawned a new unit called the Explosive Ordnance Devices Unit.

In 1992 the Mobile Brigade was essentially a paramilitary organization trained and organized on military lines. It had a strength of about 12,000. The brigade was used primarily as an elite corps for emergencies, aiding in police operations that required units to take quick action. The unit was employed in domestic security and defense operations and was issued special riot-control equipment. Elements of the force were also trained for airborne operations.

Police recruits were volunteers. Applicants were required to have at least a sixth-grade education and to pass a competitive examination. Other qualifications included physical fitness and good moral character. After three years' service as ordinary police, personnel with junior secondary-school diplomas could enter training to become NCOs. Those with three years' experience as NCOs were eligible for further training to enable them to become candidate officers and eventually enter the officer corps. Most higher ranking officers entered the force as graduates of the Police Division of Akabri.

Advanced training in vocational and technical subjects was available for regular police, for NCOs, and for officers. Promotions were often based on performance in advanced education. The Police Command and Staff School offered advanced training to police officers assigned to command units at the subdistrict, district, and Polda level. Training there focused on administration and logistics.

ABRI - Armed Forces of the Republic of Indonesia

noreply@blogger.com (laka) — Sat, 20 Dec 2008 11:25:00 +0000

ABRI - Armed Forces of the Republic of Indonesia

Indonesia's four armed services, collectively termed the Armed Forces of the Republic of Indonesia [ABRI - Angkatan Bersenjata Republik Indonesia], consist of the three military services--the army, navy, and air force--and the police. The effort to forge a united and coherent nation that could accommodate the natural diversity of peoples in the Indonesian archipelago has always been a central theme in the country's history. ABRI plays a role in national society that is perhaps unique in the world. The military establishment in the early 1990s was involved in many affairs of state that elsewhere were not normally associated with military forces and acknowledged as the dominant political institution in the country. The armed forces establishment, led by the dominant branch, the army, has been the country's premier institution since 1966 when, in its own view, it answered the summons of the people and moved to the center stage of national life. Comprising the three military services and the police, the armed forces operated according to dwifungsi, or dual function, a doctrine of their own evolution, under which they undertook a double role as both defenders of the nation and as a social-political force in national development.

To fully understand the role of the armed forces in contemporary Indonesian society, one must understand the absolute priority the government and the military leadership has placed, from the beginning of the New Order, on the importance of internal security to the achievement of national stability. The New Order government, whose military leaders played an important role in 1965 in crushing what was officially described as a communist coup attempt, believed that threats to internal stability were the greatest threats to national security. Having experienced two attempted coups, supposedly communist-inspired, a number of regional separatist struggles, and instability created by radical religious movements, the government had little tolerance for public disorder.

Since the beginning of Suharto's rise to power in 1965, the armed forces accepted and supported the foundation of his regime, namely, the belief that economic and social development was the nation's first priority and that social and political stability was absolutely essential if that goal were to be achieved. The primary mission of the armed forces has therefore been to maintain internal stability. The maintenance of internal security was considered an integral part of national defense itself. Indonesian doctrine considers national defense within the broader context of "national resilience," a concept that stresses the importance of the ideological, political, economic, social, and military strength of the nation. Like dwifungsi, this concept has also legitimized activities of the armed forces in areas not ordinarily considered belonging to the military sphere.

The role of the separate armed services has not changed since 1969, when the heads of the army, navy, and air force were reduced to chiefs of staff. Operational control of almost all their military units was vested in the commander in chief, reducing the headquarters of each military service to the status of administrative organs. Only the police chief continued to exercise operational control over his own personnel.

Communist victories in South Vietnam and Cambodia prompted national authorities to reconsider both the external threat the nation faced and how best to meet it. Consequently, the new minister of defense and security, General Mohammad Jusuf, directed a major upgrading of armed forces military capabilities. This upgrade included increased training and procurement of sufficient equipment and personnel to establish a core of some 100 fully ready combat battalions. Under Jusuf, the armed forces initiated extensive retraining and reorganization programs that culminated in a major reorganization of the armed forces in 1985.

Largely retained intact when split off from HANKAM in 1985, the ABRI staff and its functions remained directly subordinate to the commander in chief, who remained, in turn, directly responsible to the president, also the supreme commander of the armed forces. Under the commander in chief, there was a provision for a deputy, a position that in 1992 was not filled. There were two ABRI chiefs of staff, one for the general staff and one for social-political affairs. The inspector general and the assistant for plans and budget, as well as a number of agencies and institutes, remained directly under the commander in chief. The ABRI chief of general staff directed assistants for communications/electronics, intelligence, logistics, operations, personnel, public security affairs, and territorial affairs, the chief of staff for social-political affairs directed the armed forces' dwifungsi operations in the civilian sector of the government through assistants for nonmilitary workers' affairs and for social-political affairs. The ABRI joint staff supported the headquarters of each of the four services. Staff personnel were drawn from all four services. Police officers served only in positions related to internal security.

Hindari Gasibu Besok

noreply@blogger.com (laka) — Fri, 19 Dec 2008 01:01:00 +0000

Bandung - Besok, Sabtu (16/8/2008), 'Pawai Pembangunan Kendaraan Hias' dalam rangka menyambut hari kemerdekaan RI ke-63 akan dipusatkan di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate. Beberapa ruas jalan akan ditutup.

"Untuk pengalihan arus kendaraan situasional. Pasti ada penutupan karena rangkaian kendaraan peserta pawai panjang. Namun kita lihat besok, apakah perlu ditutup atau tidak. Anggota akan mengatur," ujar Kasatlantas Polwiltabes AKBP Heru Koco saat dihubungi detikbandung, Jumat (15/8/2008).

Heru juga menambahkan, ada 148 personel dari Polwiltabes Bandung yang akan menjaga dan mengatur lalu lintas saat pawai berlangsung.

"Ada kurang lebih 148 personel dari kita (Polwiltabes Bandung - red). Ditambah nanti dari Polresta Bandung Tengah, Barat, Timur dan dari Polda Jabar. Intinya kita akan mengamankan pawai tersebut," pungkas Heru.

Menurut Heru, rute yang akan dilakui pawai tersebut adalah Jalan Diponegoro ke timur menuju Jalan Supratman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, Jalan Gardujati, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Pateurs, Jalan Cipaganti, Terusan Setiabudi, Gandok, Jalan Siliwangi, Jalan Dipati Ukur, dan Monumen Perjuangan.

Laka

TIPS UNTUK PARA PENGEMUDI KENDARAAN

Maludong! untuk melanggar lalu lintas

Penelitian WHO

Penelitian WHO : Kecelakaan Lalu Lintas Penyebab Kematian Utama Manusia Berumur 10 s.d. 24 Tahun

PERATURAN YANG WAJIB DI TAATI PENGENDARA KENDARAAN

PENYEBAB UTAMA TERJADINYA KECELAKAAN

TUGAS POKOK

Visi Misi Lantas Polri

Lia Dimakamkan di Desa Pulosari

Puslabfor Sisir "Ajat Salon & Bridal"Lia Dimakamkan di Desa Pulosari, Pangalengan

Chris John Terima Tarung Ulang

Visi Misi Polri

Ujian Teori SIM Gunakan AVIS

Data Laka Mingguan

SP2HP Laka Lantas

SP2HP Laka Lantas

Pengurusan STNK

Pengurusan SIM C

Pengurusan SIM B

Pengurusan SIM A

Pengurusan BPKB

Mekanisme Proses Mutasi Kendaraan Keluar

Mekanisme Pengesahan STNK

Pengurusan BPKB

STRUKTUR ORGANISASI

Mekanisme Penyidikan Laka Lantas

Tolak Rotasi Parkir, Siswa BPI Demo

45 Polisi Amankan Peluncuran Pertama

POLRI - Indonesian National Police

POLRI - Indonesian National Police

ABRI - Armed Forces of the Republic of Indonesia

ABRI - Armed Forces of the Republic of Indonesia

Hindari Gasibu Besok

Puslabfor Sisir "Ajat Salon & Bridal"
Lia Dimakamkan di Desa Pulosari, Pangalengan