Sebagai ahli strategi perang dari Spartan, Romawi sampai Waterloo dan Normandie, SBY bukanlah anak kecil yang bisa didikte begitu saja oleh partai politik pendukung. Keteguhan hatinya untuk menempatkan Boediono sebagai pendampingnya untuk periode 2009 - 2014 adalah bukti awal. Langkah berikutnya adalah menyusun kabinet.

SBY adalah seorang rekonsiliator yang tangguh. Prinsipnya sebetulnya sederhana. Siapapun anak bangsa yang punya niat yang sama dan memiliki kemampuan dapat diakomodir ke dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Apakah itu dari Golkar atau bahkan PDI-P. Semua memiliki hak, dan stabilitas adalah kunci agar program-programnya dapat berjalan untuk lima tahun ke depan.

Pilpres adalah satu tonggak, tetapi memerintah adalah tonggak penting berikutnya. Persaingan boleh sengit sewaktu masa kampanye kemarin, tetapi setelah usai fokus perhatian harus dipindahkan ke topik yang lebih penting untuk bagaimana caranya membangun negeri. Prinsip ini diyakini penuh oleh SBY.

Merangkul lawan politik adalah sikap seorang negarawan. Tetapi sikap merangkul Golkar kali ini untuk masuk ke dallam kabinet sebetulnya punya bonus lain.  Sikap dari PKS sebagai pendukung dalam pilpres kemarin memang menyisakan bekas. Dukungan itu tidak penuh, dan terlalu banyak intrik di dalamnya. Tekanan-tekanan politis tanpa henti yang melewati batas kelaziman. Termasuk ucapan dari salah satu petinggi partai yang memberikan jawaban bahwa sikap mereka adalah pragmatis dan orientasinya adalah kekuasan. Sesuatu yang wajar dan sah sah saja dalam berpolitik.

Tindak tanduk sewaktu sebelum dimulainya masa kampanye itu dicatat dengan tinta merah oleh kalangan intelejen yang memang khawatir dengan arah partai politik pendukung ini. Pertaruhannya cukup besar. Dan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan sewaktu masa kampanye kemarin memang patut untuk dijadikan pertimbangan. Isu neoliberal, sekalipun sumir, ditenggarai berasal dari kubu ini. Strategi mereka sudah pernah saya bahas di sini (Membaca Arah Angin PKS). Plus, tidak ada komitmen dari mereka untuk setia mendukung program-program pemerintah 100 persen tanpa reservasi.

Sebagai partai politik pendukung setelah Demokrat, PKS memperoleh posisi virtual seolah-olah berada di kisaran 16%, dan seolah-olah berhak pula mendikte komposisi kabinet dan arah pembangunan negeri. SBY memerlukan partai politik penyeimbang agar dapat memerintah dengan tenang. Dan fungsi itu hanya bisa dilakukan oleh PDI-P atau Golkar dengan perolehan suara belasan persen.

Pendekatan juga sudah pernah dilakukan dengan PDI-P, tetapi resistensi di kalangan internalnya terlampau keras, dan pilihan akhirnya mungkin akan dijatuhkan kepada Golkar. Partai politik yang enggan untuk beroposisi.

Banyak yang sudah mulai bersuara menentang langkah kuda ini, termasuk pengamat komunikasi politik Effendi Gazali, penggagas filem Calo Presiden dan yang kemarin dikontrak oleh PDI-P untuk memoles wajah calon presiden mereka. Alasannya sepertinya sederhanya, jangan sampai tidak ada oposisi di parlemen nantinya walaupun arti bersayapnya mungkin jangan tinggalkan kami sendirian di sisi yang berbeda. PKS yang merasa kedudukan virtualn terancam juga sudah mulai buka suara, bahkan bentuknya peringatan keras.

Apapun, masuknya Golkar akan memberikan dampak yang baik bagi pemerintahan SBY pada periode mendatang. Walaupun itu bukan berita baik bagi partai politik yang lain. Kalaupun mereka tidak setuju, pintu keluar itu masih terbuka lebar.

Ngung ….

Salam, Laler …

Berbagi

Ia memang berhutang budi kepada JK yang mempromosikannya untuk duduk di kursi nomer satu itu, dan hari ini kesetiannya itu dia buktikan. Memilih untuk menyiarkan secara langsung salah satu kampanye itu dengan jangkauan ke seluruh negeri memerlukan perhitungan politik yang cermat, plus nyali yang besar karena dua-duanya sama-sama “bos”.

Kalau hitung-hitungannya meleset, maka kursi yang didudukinya itu hanya soal waktu. Sebuah keberanian atau pembangkangan memang tergantung siapa nanti yang akhirnya terpilih.

Tingkah polahnya memang jarang masuk dalam radar, sampai hari ini ketika pilihan dan garis itu menjadi demikian jelas.

Copot … enggak … copot … enggak … copot 

Salam, Laler …

Berbagi

Ini pernyataan yang aneh untuk seorang yang mengaku dekat dengan JK. Mereka yang mengenal JK dari dekat akan tahu kalau JK itu seperti meriam lepas. A loose canon. JK mampu menjawab pertanyaan tanpa harus menjawabnya. Ia lincah dalam berdiskusi, berdebat, berkelakar bahkan berpantun dan puisi. Dengan siapa saja.

Mereka yang dekat dengan JK juga pasti sudah paham, kalau JK tidak pernah mau dibuatkan pidato. JK bahkan bisa merubah pidatonya dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris saat itu juga ketika audiens memintanya. Tanpa canggung, tanpa kikuk. JK mampu work the crowd, begitu kata seorang diplomat asing. JK bisa dengan luwes berada ditengah-tengah wartawan yang ganas tanpa harus merasa tidak nyaman. Pernyataannya quotable, dan punch line nya memikat untuk dijadikan headline.

Jadi pernyataan Indra bahwa JK Win takut pertanyaan debat bocor adalah pernyataan yang merendahkan kemampuan JK dalam berdebat. Anda boleh datangkan seribu Anies Baswedan, saya berani bertaruh seribu pertanyaan itu akan mampu dijawab oleh JK. Apakah jawabannya mengena atau tidak, benar atau tidak, sesuai atau tidak adalah soal lain. Tetapi JK tidak akan termangu di panggung atau mendadak bisu. JK selalu punya jawaban untuk masalah apa saja.

Indra memang gagal dalam pemilihan caleg di daerah kampungnya sendiri Sumatera  Barat lewat partai Golkar. 100 juta yang disiapkannya untuk kampanye ternyata tidak sebanding dengan pundi-pundi lawan. Rakyat ternyata terpikat dengan kandidat yang lain.

Statemen Indra pagi ini adalah cermin kegagalannya untuk meyakini kemampuannya boss-nya bertarung di atas sebuah panggung debat.

Kalau anda tidak percaya, coba tanyakan langsung kepada JK, apakah ia takut pertanyaan debat itu bocor kesana kemari ? Saya yakin JK tidak perduli dengan itu. Ini bukan UAN dan panggung itu bukan ruang kelas. Puluhan tahun JK bergelut dalam dunia bisnis dan politik. Ia seorang master. Dan saya yakin itu akan ditunjukkannya nanti malam. Di panggung itu.

Ngung …..

Salam, Laler ..

Berbagi

Waktu itu di sebuah panggung acara sebuah televisi swasta dengan lantang ia berkata saya siap untuk menjadi sebagai calon presiden RI berikutnya, kalau rakyat mengijinkan. Rakyat ternyata belum mengijinkannya. Ambisi itu kandas di tengah jalan, kekurangan pendukung dan logistik.

Mereka yang mengerti politik hanya tertawa sambil setengah kasihan. Sebuah ambisi politik seorang politisi muda berbakat yang salah langkah karena kemudian ternyata MK menyatakan nomer urut tidak lagi berlaku. Tetapi ucapan itu sudah kadung terlempar ke gelanggang, dan Yuddi tampaknya sungkan untuk menariknya kembali.

Belakangan ia tampak kembali dan merapat ke kubu JK-Win. Tidak tanggung tanggung, ia langsung menyabet posisi jru bicara Tim Kampanye JK. Wajahnya memang ganteng, dan suara-suaranya meledak ledak layaknya seorang politisi ulung. Pantaslah untuk mengimbangi Rizal Mallarangeng dan Fadli Zon dari kubu lawan.

Mengapa ia merapat kembali setelah begitu tersinggungnya sehingga tidak lagi duduk sebagai anggota dewan yang terhormat itu untuk periode 2009-2014 ?

Kesepakatan politik apa yang diiming-imingi JK-Win sehingga ia mau kembali menjilat ludahnya dan bergabung dengan pasangan yang dulu pernah mendzoliminya itu sehingga terancam menjadi pengangguran politik untuk 5 tahun ke depan ?

Siapa yang kemudian berhasil membujuknya ?

Entahlah, …. hal itu biar Yuddi sendiri yang menjawabnya.

Memang dalam politik tidak ada yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Persetan dengan segala idealisme itu.

Ngung … salam, Laler …

Berbagi

Kekuasaan absolut itu melenakan para keluarga kerajaan darah biru yang dikelilingi kaum borjuis itu. The Court, atau plaza di tengah kastil itu menentukan apakah anda akan terpilih menemani raja bercanda dan berpesta pora nanti malam.

Disaat-saat seperti inilah diperlukan suara kenabian yang membangunkan para kaum elit itu untuk kembali ke arah semula dalam membangun sebuah negeri. Bekerja, melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Suara itu bisa saja berasal dari kaum troubadur atau pelawak jalanan, bisa juga penyair, atau bahkan tamu dari jauh. Seorang pengelana yang mampu melihat dengan jernih.

Peran-peran itu tidak berubah walaupun berganti masa dalam hitungan abad. Raja-raja lalim itu menjelma menjadi wajah wajah diktator yang memerintah dengan tangan besi. Pesan peringatan yang datang melalui suara kenabian tadi ketika dinafikan kemudian berubah menjadi kekuatan sosial yang bergelombang di masyarakat dan seringkali bermuara di ujung pistol seorang kolonel yang menggulingkan pemerintahan lalim.

Semuanya itu berlaku ketika penguasa negeri tertutup matanya, melakukan KKN dengan serampangan, menyengsarakan rakyat, tidak perduli dan asyik sendiri dengan pesta poranya.

Butet, di panggung itu kemarin mempertontonkan sebuah “karya seni” pesanan dengan sebuah kebebebasan berekspresi yang dipergunakan sampai titik maksimal. Ia berbicara sampai berbusa tentang permasalahan negeri yang memang sudah berhari hari menghiasi halaman muka berbagai media.

Tetapi Butet, atau siapapun yang memberikan honor padanya, lupa bahwa ia tidak berhadapan dengan seorang raja yang lalim, yang kerjanya hanya memeras rakyat atau berpesta pora. Lupa, kalau tema besar yang diusung dari panggung itu adalah sebuah kesepakatan damai dari para calon pemimpin negeri yang akan berkompetisi. Lupa, kalau tingkah polahnya hanya mempertontonkan rengekan vulgar yang setelah selesai lalu tidak berarti apa apa.

Tidak ada solusi di sana, hanya cercaan demi cercaan. Kritikan yang sebenarnya telah dibukakan pada setiap ruang publik negeri dan dijamin kebebasannya oleh sebuah rejim kekuasaan yang menyadari betapa pentingnya kritik bagi mereka. Monolog Butet hanyalah sebuah pengulangan dari kumpulan headlines koran, majalah atau portal berita. Tidak ada yang baru disana. Semua sudah pernah dicetak dan disiarkan.

Untuk keberaniannya harus kita acungi dua jempol. Tetapi monolog itu sudah membuka mata banyak pemirsa yang menyaksikannya. Suara Butet bukan lagi suara kenabian yang memberikan pencerahan. Suara Butet adalah sumpah serapah yang disusun di atas asumsi bahwa para para petinggi negeri ini semuanya buta dan tuli. Monolog itu sebetulnya sah-sah saja, hanya dipertontonkan ditempat yang tidak tepat.

Tapi sudahlah, toh sudah terjadi. Jadi biarlah rakyat berjuta pasang mata pemirsa televisi malam itu yang menilainya. Terima kasih untuk Butet, karena setelah “pentas kreatif” dengan asumsi melenceng seperti itu, akan ada lebih banyak lagi yang yang berpindah haluan. Mereka yang tidak rela bangsa ini dipimpin oleh sekelompok penggerutu tanpa tahu harus berbuat apa.

Salam, Laler …

Berbagi

Ketika terjadi sebuah kekurangan dalam pelayanan publik memang harius ada yang bertanggung jawab. Tapi siapa ? Itu pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Tetapi dari seluruh unsur pemerintahan memang paling mudah menyalahkan yang paling tinggi. Yang paling menonjol. Dan itu berarti sang Presiden negeri.

Contoh paling gampang seperti jalan-jalan di Jakarta yang langsung macet seiring turunnya gerimis. Atau kubangan besar di kelokan sebuah jalan arteri ibukota negeri. Yang disalahkan presiden. Pedagang kakilima digusur, yang salah presiden. carefour yang tumbuh seperti jamur ditengah kota. Yang salah presiden.

Seolah olah tidak ada lagi lapisan di pemerintahan yang mampu mengambil tanggung jawab. Lalu kemana para gubernur, walikota atau bupati yang nota bene dipilih langsung oleh rakyatnya itu. Yang katanya mayoritas berasal dari partai politik tertentu itu ?

Dulu sewaktu Eyang Suharto masih menjadi penguasa negeri, bahkan dimana puskemas di Jayapura akan dibangun ditentukan oleh pusat. Pusat yang memberikan komando, seolah yang paling tahu kelokan dan persimpangan Banda Aceh. Pusat. Semuanya ditentukan oleh pusat.

Kini situasinya sudah berubah. Dana dan peruntukan ditentukan oleh daerah itu sendiri. Mau bangun jalan, jembatan, pelabuhan, rumah sakit semuanya dipersilahkan. Karena asumsi yang dipergunakan adalah daerah jauh lebih tahu tentang kebutuhannya masing-masing. Otonomi itu diberikan seluas-luasnya. Walaupun ada desas desus kalau butir anggaran tetap harus di nego dengan para anggota dewan yang terhormat.

Mungkin itu pula yang menyebabkan hotel Hilton atau Mulia penuh dengan para bupati dan walikota pada masa-masa penyusunan anggaran tahunan. Sibuk lobby kiri kanan sampai lupa pulang untuk memerintah. Maklum anggaran memang terbatas. Jadi siapa dikenal dia dapat. Serba salah memang.

Hal lain adalah DPT. Begitu ada masalah, yang disalahkan adalah presiden lagi. Dulu, hal ini dilakukan dibawah kendali Departemen Dalam Negeri yang memiliki kaki sampai ke pelosok desa. Memiliki data kependudukan yang lengkap karena embeded dengan perangkat desa atau kelurahan. Rapih. Walaupun masih terkotak-kotak. Tetapi karena independensinya dipertanyakan, maka dewan melahirkan KPU. Penanggung jawab paripurna seluruh kegiatan terkait pemilu. Baik legislatif maupun presiden/wapres.

Independensi yang digadang-gadang inipun ternyata tidak otomatis berbuah dengan kesuksesan penyelanggaraan pemilu yang lebih baik. Padahal tugasnya hanya lima tahun sekali. Mereka yang dipilih pun telah melalui uji check dan re-check yang berlangsung melelahkan di gedung dewan yang terhormat itu. Mereka mengupas satu demi satu calon-calon itu. Memilih yang “terbaik” dari deretan calon tersebut, lalu menyampaikannya kepada presiden untuk disyahkan. DPR punya andil yang besar dalam menentukan siapa yang berhak duduk di kursi komisi yang empuk itu.

Lalu, ketika KPU ternyata dodol total dalam menyusun DPT pemilu legislatif dengan gampangnya menyalahkan presiden untuk bertanggung jawab.

Mbok ya ngaca sedikit. Coba putar ulang sedikit memory anda. Siapa yang paling giat memaksa presiden untuk melantik salah satu anggota KPU yang diduga terlibat korupsi itu ? Lalu ketika para komisioner itu membuat kesalahan fatal dengan gampangnya membalikan badan sambil cuci tangan. Menyebalkan.

Kalau mau kembali ke jaman komando orba sepertinya sih bisa-bisa saja. Atau mau lebih jauh lagi di era Demokrasi Terpimpin ? Ketika pesawat pembom mutakhir milik Uni Soviet itu parkir di Madiun, tetapi rakyat harus bercelana karung goni dan antri untuk segenggam beras ?

Kembali berarti DPR hanya akan menjadi juru stempel kepanjangan tangan pemerintah. Dan Gubernur, Bupati, Walikota ditentukan oleh labirin di Gedung Setneg yang dulu menyeramkan itu. Rakyat hanya terima jadi saja. Seperti kerbau dicocok hidungnya. Masih ingat masa-masa itu. Ketika pemilu hanyalah ritual membosankan setiap lima tahun. Dan warna partai hanya hijau, kuning dan merah. yang berbedapun tetap dengan nuansa kekuning-kuningan.

Anda yang ingin seperti itu silahkan memilih dalam pilpres nanti. Tetapi perjalanan panjang menjaga demokrasi itu sudah digulirkan. Janganlah menjadi suatu kesia-siaan.

Memang tidak mudah jadi presiden di era seperti sekarang ini. Kalau Dekrit ? Wah itu sudah seperti membuka kotak pandora kata seorang kawan.

Apakah jalanan saudara berlubang hari ini ? Lalu, siapa yang salah ?

Salam, Laler ….

Berbagi

Kenapa jumlahnya berbeda 1,2 T tidak jelas juga. Apakah karena cetakan kertas suara ketika calon pasangan hanya tinggal 2, sehingga lebih kecil ? Tidak ada penjelasan terinci tentang itu.

T itu triliun. Satuan mata uang Rupiah dengan jumlah nol sebanyak 12 biji itu. Seperti ini 000.000.000.000. Banyak kan ?

Jadi pikirkanlah baik baik sewaktu memilih. Karena tambahan biaya yang akan ditanggung per kepala kalau ada dua putaran adalah sebesar Rp. 12.727 perak. Ngeselin kan ?

Salam, laler ….

Berbagi

Semua tim capres-cawapres ada di sana.

Jalan menjadi lebih sempit, karena dua jalurnya dipakai untuk parkir kendaraan para pendukung. Belum lagi rangkaian mobil pengawalan kepolisian lengkap dengan ambulans.

Menteng memang berbeda hari-hari ini. Huh ..

Salam, laler …

Berbagi

Salam, Laler …

Berbagi

Kejadian ini mestinya tidak boleh terjadi. Masa dinas 40 tahun itu terlalu lama untuk sebuah pesawat pengangkut. Sisa sisa operasi Tritura. Kawanan Hercules itu memang benar benar berotot kawat dan bertulang besi dalam arti yang sesungguhnya. Dengan lapisan besi luar yang bolong disana sini dan kawat kawat yang bergelantungan di dalamnya. Rasanya seperti terbang dalam kaleng rombeng.

Untuk sebuah negeri yang kaya dengan minyak dan gas hal seperti ini sudah tidak bisa diterima lagi. Sebagian memang karena kebodohan kita sendiri yang memakai broker untuk membeli senjata-senjata teranyar. Tetapi itu masa lalu. Kedepan semuanya harus berubah. Embargo yang berlarut oleh Amerika itu memang sudah di cabut. Tetapi masalahnya kemudian bergeser ke kemampuan pembiayaan.

Seorang perwira militer kedutaan AS di Jakarta pernah tertawa ketika ditanya oleh seorang pejabat senior pemerintah berapa harga sebuah pesawat Hercules ? Kalian tidak punya cukup uang untuk membeli katanya datar. Sebuah penghinaan ? Mungkin saja. Tapi juga sekaligus sebuah kenyataan yang pahit.

Sumur sumur minyak yang dipompa tiap hari oleh perusahaan  itu mestinya cukup untuk membeli satu skuadron Hercules jenis terbaru.  Jangan sampai para perwira muda itu mati dengan sia sia …. Hiks

Salam, Laler …

Berbagi