noreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Tue, 5 Nov 2024 19:05:52 -0800Blogger http://www.blogger.com118125http://lbhmajalengka.blogspot.com/en-usnonoreply@blogger.comhttp://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/05/perumahan-pns-sindangkasih-masih.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Fri, 25 May 2012 20:54:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-2227780617625232713 Pembangunan perumahan PNS di kelurahan Sindangkasih yang sejak awal memang terkesan dipaksakan terus menuai masalah .Selain masalah harga rumah yang dianggap terlalu mahal hingga tidak terjangkau oleh PNS golongan rendah juga masalah status tanah hingga kini masih belum bisa terselesaikan.Wajar saja apabila perumahan PNS ini sepi peminat. Informasi yang dikumpulkan sinarmedia , pembangunan0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/05/penggugat-dan-tergugat-bisa-dapat-dana.htmlInfoHukumnoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Thu, 24 May 2012 21:00:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-6289316036678597761 Dana bantuan hukum yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM bukan hanya ditujukan kepada penggugat, tetapi juga tergugat. Bahkan penggugat dan tergugat dalam satu perkara bisa sama-sama mendapatkan dana bantuan hukum asalkan mereka memenuhi syarat utama: miskin. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantua Hukum hanya menyebut 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/05/bk-berencana-panggil-ketua-dprd.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Mon, 21 May 2012 19:43:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-3160812775187718496 Badan Kehormatan DPRD Majalengka berencana memanggil Ketua DPRD, Surahman atas beberapa tindakan pimpinan DPRD tersebut yang dinilai menyalahi tata tertib. Wakil Ketua BK, Sumpena mengungkapkan, dirinya telah berbicara dengan Ketua BK, Ade Ganda Sasmita untuk merencanakan pemanggilan ketua DPRD ini. Pemanggilan dilakukan terkait dugaan pelanggaran dalam menerbitkan surat persetujuan sepihak0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/04/perumahan-pns-tidak-tepat-sasaran.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Thu, 26 Apr 2012 04:07:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-3773106587663352553 Program perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sindangkasih yang pada awalnya bertujuan untuk membantu pegawai rendah golongan II atau berpenghasilan Rp. 2.5 juta kebawah memiliki rumah nampaknya melenceng dari tujuan semula.Dengan dalih kurang peminat maka pegawai golongan III dan II pun kini diperbolehkan untuk mengambil . \ Dari rencana membangun 800 hingga 1000 unit rumah PNS hingga 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/04/anggaran-pembuatan-umbul-umbul-rp452.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Thu, 26 Apr 2012 04:00:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-2330748805376260763 Proyek pengadaan “umbul-umbul” nampaknya seperti proyek “Siluman” saja ,selain anggaran tersebut “ujug-ujug “ ada di DPA kecamatan , pembuatanya menurut khabar yang beredar  juga direncanakan dikerjakan oleh rekanan yang dikoordinir oleh bagian Sarana setda kabupaten Majalengka. Disebut proyek  “ujug-ujug” karena beberapa Camat mengaku tidak pernah merasa mengusulkan proyek 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/04/pengaduan-surya-mulai-ditanggapi-kajati.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Thu, 26 Apr 2012 03:58:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-7253981356441786321 Kepalang basah itulah barangkali sikap yang ingin ditunjukan oleh staf ahli Bupati Surya Darma SH.menyikapi masalah yang tengah dihadapinya. Tak ada jalan lain karena berbagai upaya selama dua tahun tidak menunjukan hasil maka ia siap untuk membuka selebar-lebarnya termasuk menunjukan bukti-bukti  kepada aparat penegak hukum tentang adanya aliran  uang “Haram “ yang konon 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/04/kekerasan-terhadap-tenaga-pengajar.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Wed, 25 Apr 2012 23:53:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-3757927092587243178 Ribuanguru se-Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam PGRI mendatangi Gedung DPRD kemarin. Mereka mendesak agar anggota Dewan mengawasi tindakan premanisme yang dilakukan orang tua murid kepada guru.  Aksi kekerasan yang menimpa seorang guru terjadi di Kabupaten Majalengka. Tindakan itu dilakukan orang tua murid kepada Aop Saopudin, 32, guru SDN V Panjalin, Kecamatan Sumberjaya, 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/04/majelis-hakim-batalkan-sidang.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Tue, 24 Apr 2012 02:28:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-5745848552770271834 Perkara persidangan tindak pidana ringan (Tipiring) terhadap empat terdakwa petani penggarap lahan Blok Baligo, Desa Pagandon yang dituding menyerobot lahan milik pemerintah dibatalkan proses perkaranya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, Senin (23/1). Perkara tersebut, menurut Wakil Ketua PN Majalengka, Dahlan SH MH, tidak memenuhi unsur berita acara persidangan. “Kalau 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/04/petani-baliho-tuntut-hak-garap.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Wed, 4 Apr 2012 08:28:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-3949692707484906961 Puluhan petani penggarap Blok Baliho, Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Majalengka kembali menggelar pertemuan bersama Komisi A DPRD Majalengka untuk membahas tuntutan hak tanah garap, Rabu (4/04). Dalam pertemuan tersebut dihadirkan Dinas Pertanian dan Peternakan, Camat Kadipaten, Kepala Desa Pagandon. Bahkan dalam pertemuan itu sempat terjadi ketegangan antara masyarakat petani, dan Dinas 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/03/lambatnya-penegakan-hukum.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Thu, 29 Mar 2012 17:40:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-1443496929008799266 Pada akhir tahun 2011 lalu Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka mengungkap kasus dugaan korupsi upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 140 juta, bahkan seolah tanpa basa- basi  Kejari lantas  menetapkan mantan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Dedi Sugandhi sebagai tersangka. Namun, sayangnya sudah 6 bulan lebih proses kasus hukum ini 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/03/merasa-teraniaya-staf-ahli-bupati-akan.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Thu, 29 Mar 2012 17:33:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-2916899138070195742 Staf ahli Bupati bidang pemerintahan Surya Darma SH.MH. akan mengadukan permasalahan yang tengah dihadapinya kepada  Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) dan Presiden karena dirinya merasa teraniaya setelah pihak Pemkab Majalengka dalam hal ini Bupati Majalengka H.Sutrisno tidak menanggapi pengaduanya terkait masalah keuangan yang melilit dirinya. Menurut Surya pihaknya kini tengah menghadapi 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/03/selama-bupati-belum-beri-keterangan.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Thu, 29 Mar 2012 17:31:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-5744713300585259251 Kasus upah pungut PBB dengan tersangka mantan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Dedi Sugandi semakin menarik perhatian publik.Pasalnya publik banyak yang berpendapat bahwa kasus ini hampir sama dengan kasus yang menyangkut Bupati Subang Eep Hidayat yang belum lama ini tetap dinyatakan bersalah di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang juga terjerat karena terkait 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/03/kecewa-terhadap-kualitas-poyek-komisi-c.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Thu, 29 Mar 2012 17:21:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-3003380623896159644 Banyaknya pengerjaan proyek yang bermasalah pada tahun 2011 lalu membuat geram komisi C DPRD Kabupaten Majalengka .Komisi yang bertugas mengawasi bidang Pembangunan infrastruktur itu  melayangkan nota komisi kepada Bupati Majalengka, yang isinya  tentang anjuran untuk segera melakukan pemeriksaan ke lapangan berkaitan dengan sejumlah proyek yang diduga kuat terjadi berbagai 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/03/petani-penggarap-mengadu-ke-dprd.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Wed, 28 Mar 2012 23:31:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-3426306496564072227 Beberapa petani di Desa Pagandon, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka mendatangi Mapolres Majalengka serta gedung DPRD Majalengka dengan menggunakan tiga kendaraan bak terbuka. Mereka berharap lahan sawah milik pemerintah yang ada di desanya tetap digarap petani untuk kesejahteraan petani yang tidak memiliki sawah. Lahan sawah tersebut hendak digunakan menjadi lahan pembibitan. Menurut 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/03/warga-sukamulya-menolak-bijb.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Wed, 21 Mar 2012 09:35:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-8923581857072644080 Pembebasan Tanah  Dianggap Sangat Murah MAJALENGKA – Masyarakat Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka menolak pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Kemarin (20/3) puluhan masyarakat mendatangi Graha Pena Radar Cirebon guna menyampaikan kekecewaanya terhadap Pemkab Majalengka. Kadiman warga setempat mengatakan tanahnya dijual ke Pemkab Majalengka dengan0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/03/fatwa-mui-juga-melindungi-anak-hasil.htmlInfoHukumnoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Fri, 16 Mar 2012 21:51:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-1339173550693909582 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan bahwa anak luar kawin juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya –selain dengan ibu kandungnya- masih menuai kontroversi. Setelah kalangan notaris membayangkan akan kerepotan membagi waris pasca putusan MK ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun harus membuat fatwa mengenai persoalan ini.Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/03/mahfud-indonesia-perlu-uu-pembubaran.htmlInfoHukumnoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Sun, 4 Mar 2012 22:56:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-4676872292954243976VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengatakan perlu ada undang-undang yang terukur untuk menertibkan dan membubarkan ormas-ormas anarki. Sehingga pembubaran ormas memiliki dasar. "Menurut saya memang perlu ada ukuran-ukuran di dalam undang-undang, kapan ormas itu boleh ada dan kapan bisa dibubarkan serta bagaimana cara membubarkannya," kata Mahfud MD kepada VIVAnews.com, Senin0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/03/ruu-ormas-juga-atur-sanksi-pelanggaran.htmlInfoHukumnoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Fri, 2 Mar 2012 04:42:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-4843988449061562050 Denpasar (ANTARA News) - Rancangan Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan yang sekarang sedang dibahas DPR RI juga mengatur secara khusus sanksi terhadap ormas yang melakukan pelanggaran. "RUU Ormas mengatur khusus soal sanksi. Sanksi akan diputuskan melalui mekanisme pengadilan," kata Ketua Pansus RUU Ormas DPR RI Abdul Malik Haramain di Denpasar, Jumat. Pada acara diskusi publik RUU 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/02/1100-hektare-lahan-pertanian-majalengka.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Thu, 23 Feb 2012 09:33:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-1203951536696413361MAJALENGKA, (PRLM).- Sekitar 1.100 hektar lahan pertanian di Kabupaten Majalengka telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, perumahan dan kawasan pembangunan lainnya termasuk peruntukan lahan Bandara Intenasional Jawa Barat sekitar 950 hektaran. Meski demikian Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka tahun ini tetap memproyeksikan peningkatan produksi gabah sebesar 5 %, yang akan ditunjang 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/02/advokat-persoalkan-kewenangan-jaksa.htmlInfoHukumnoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Mon, 20 Feb 2012 19:47:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-3767019816218693174Kewenangan jaksa melakukan penyidikan kembali dipersoalkan oleh sejumlah warga warga lewat pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka adalah M Zainal Arifin, Iwan Budi Santoso, dan Ardion Sitompul yang mengaku berprofesi sebagai advokat.   Spesifik, ketiganya memohon Mahkamah menguji Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 39 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/02/ruu-ormas-harus-tegas-terhadap-ormas.htmlInfoHukumnoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Tue, 14 Feb 2012 23:54:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-7654370225211185410JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Nurhasan Zaidi menyebut dua hal krusial terkait revisi UU Organisasi Kemasyarakatan. Poin itu menyangkut tentang pembubaran, dan ormas Islam sebagai gerakan kontraterorisme. Mengenai pembubaran ormas radikal, anarkis dan anti demokrasi, Pansus RUU Ormas, kata Nurhasan harus hati-hati dalam menetapkan kriterianya. “Kriteria itupun harus dipahami bersama 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/02/ky-kehilangan-parameter-pengawasan.htmlInfoHukumnoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Tue, 14 Feb 2012 00:38:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-2132771958936291838Pembatalan delapan poin dalam SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) mendapat kritikan dari sejumlah kalangan. Pakar Hukum Pidana Mudzakkir berpendapat pencabutan sejumlah materi SKB Kode Etik dan PPH dapat merusak citra profesi hakim dan membuka peluang bagi hakim menyalahgunakan profesinya. “Sebenarnya pencabutan kode etik hakim itu tidak terlalu bermasalah, tetapi materi yang 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/02/jawa-barat-terancam-konflik-agraria.htmlInfoHukumnoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Sun, 12 Feb 2012 00:30:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-6583871064087995059Jawa Barat dinilai sebagai daerah yang memiliki potensi konflik agraria, sengketa ruang dan lingkungan hidup yang sangat tinggi.Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini terancam mengalami konflik sosial akibat banyaknya potensi konflik agraria yang hingga kini terselesaikan.Hal itu diungkapkan Solidaritas dan Persatuan Rakyat Jawa Barat saat berunjuk rasa menuntut 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/02/majalengka-gagal-dalam-bidang-kesehatan.htmlOpininoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Sat, 11 Feb 2012 05:08:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-7060844617995564342Studi Kasus Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Kabupaten Majalengka  Sejak tahun 2008 aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Majalengka semakin memburuk. Minimnya anggaran yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2008, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan sebesar Rp. 0http://lbhmajalengka.blogspot.com/2012/02/curah-hujan-tinggi-30-persen-das-rusak.htmlBeritanoreply@blogger.com (LBH MAJALENGKA)Sat, 11 Feb 2012 01:32:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-6383155059155209289.post-5461316145457815089Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi (PSDAPE) Kabupaten Majalengka, Dedi Rahmadi mengatakan, jumlah alokasi anggaran untuk perbaikan daerah aliran sungai (DAS) di tahun 2011 mencapai Rp70 miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN. “Hingga saat ini, jumlah 0