LEMBAGA KAJIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Kesehatan Wanita dan Aborsi (Telaah Wacana)

noreply@blogger.com (Admin) — Mon, 31 Dec 2007 16:02:00 +0000

Disadur dari berbagai sumber oleh Direktur Penelitian.

Tiga fakta utama yang mengangkat aborsi sebagai masalah kesehatan yang harus mendapatkan perhatian adalah ;aborsi yang dilakukan secara tidak aman merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian wanita; kebutuhan akan induksi aborsi merupakan kenyataan yang sering dan terus menerus dijumpai; dan wanita tidak perlu meninggal akibat aborsi yang tidak aman, oleh karena apabila induksi dilaksanakan secara benar dan higienis, tindakan aborsi sangatlah aman (Judith Timyan., 1996). Secara ringkas kesakitan dan kematian akibat aborsi hampir seluruhnya dapat dicegah.

Komplikasi akibat aborsi yang tidak aman menyebabkan kurang lebih dari 40% kematian ibu diseluruh dunia (Coeytaux et al., 1989; Royston dan Armstrong, 1989). Artinya paling tidak 200.000 dari 500.000 kematian setiap tahun akibat proses yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan, meninggal karena aborsi yang tidak aman. Baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Karena juga terdapat masalah aborsi gelap yang merupakan masalah yang sensitif.

Kesakitan akibat aborsi yang dilakukan secara tidak aman masih tetap merupakan masalah kesehatan masyarakat yang belum mendapat perhatian khusus. Ini karena masalah ini kolaboratif dengan budaya setempat. Persoalan tabu dan malu. Selain itu isu lain membuat persoalan aborsi terkesan tertutup-tutupi dikalangan masyarakat kita khususnya di Indonesia. Masalah terbesar tentang kesehatan wanita terutama tentang kesehatan reproduksi terbanyak berada di negara berkembang. Indonesia mencakup salah satunya. Meskipun data yang menggambarkan besarnya masalah secara tepat masih kurang, namun tidak diragukan lagi bahwa aborsi yang tidak dilakukan secara higienis merupakan penyebab utama kesakitan yang kemudian menyebabkan infertilitas.

Aborsi yang tidak aman masih meminta korban. Dari kondisi ini anak yang kemudian harus kehilangan ibu adalah suatu kondisi yang menyedihkan. Setiap tahun 1,5 juta anak menjadi tidak beribu akibat kematian ibu (WHO). Belum ada masyarakat yang berhasil melenyapkan induksi aborsi sebagai bagian dari pengendalian fertilitas. Induksi aborsi adalah yang tertua, dan menurut para ahli, juga yang paling banyak digunakan (Royston dan Armstrong, 1989). Masih banyak kehamilan yang tidak diinginkan tiap tahunnya diakhiri dengan induksi aborsi. Dan telah nyata bahwa separuh dari jumlah aborsi ini adalah ilegal.

Fakta bahwa wanita melaksanakan aborsi merupakan kenyataan yang tidak akan berubah. Di seluruh dunia, insidensi induksi aborsi meningkat meskipun ada kode legal dan sangsi agama, dan bahaya individual. Wanita dari berbagai latar belakang mengambil jalan aborsi. Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi peningkatan ini meliputi keinginan memiliki keluarga yang lebih kecil, meningkatnya jumlah wanita usia subur, pergeseran dari masyarakat pedesaan ke perkotaan dan kenaikan insidensi aktivitas seksual di luar pernikahan (Coeytaux, 1990).

Disamping masalah kesehatan, aborsi juga menimbulkan kerugian-kerugian lain. Pada wanita, kerugian tersebut meliputi kerugian waktu, stres psikologis, kerugian biaya, dan lebih benayk lagi beban individual yang lain. Selain besarnya kerugian secara individual, perawatan komplikasi aborsi menimbulkan beban yang berat bagi sistem kesehatan di negara berkembang, tempat terjadinya 99% dari seluruh kematian ibu di dunia. Di negara seperti indonesia, perawatan komlpikasi aborsi dapat mengkonsumsi hingga 50% anggaran rumah sakit.

WHO menganggap aborsi sebagai masalah yang gawat, pada rekomendasi tindakan tahun 1991 "mendorong pemerintah untuk melakukan semua upaya yang mungkin untuk menghilangkan risiko kesehatan yang berat akibat aborsi yang tidak aman" (WHO, 1991). Pada tahun konferensi Safe Motherhood menyimpulkan bahwa aborsi yang tidak aman pada kehamilan yang tidak diinginkan menyebabkan 25-35% kematian ibu, ini karena wanita kurang memiliki akses terhadapa pelayanan keluarga berencana, prosedur yang aman, dan perlakuan yang ramah.

Tindakan efektif adalah memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana wanita membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana wanita membuat keputusan reproduktif dan bagaimana keputusa-keputusan seperti ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berhubungan dengan fertilitas, kondisi - kondisi yang mempengaruhi akses kontasepsi dan cara-cara yang menyebabkan perubahan sosial dan pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap status, peran, dan kesempatan wanita. Meskipun begitu, kebutuhan akan pemahaman pengalaman dan kebutuhan wanita secara lebih mendalam bukan merupakan alasan tidak adanya tindakan.

[Opini] Bangsa Kita Sedang Sakit

noreply@blogger.com (Admin) — Wed, 05 Dec 2007 04:24:00 +0000

Kala kita membuka laporan tentang kondisi “kesehatan” bangsa kita, maka cuma orang tidak berperasaan lah yang mampu untuk membaca sampai tuntas laporan tersebut. Bagaimana tidak ketika kita membuka laporan tentang kondisi “tubuhnya” kita akan mendapatkan laporan tentang berbagai macam penyakit menular yang menggerogoti tubuh bangsa kita.
Laporan bayi yang meninggal akibat Demam Berdarah hampir setiap musim pancaroba kita mendengar, masyarakat yang terserang muntaber setiap saat kita bisa dengar laporannya dari media, malahan muncul kembali flu burung yang membuat resah bangsa ini, dan yang cukup “spektakuler” kita dengar adalah munculnya kembali polio dan kejadian busung lapar. Polio dari tahun 1990-an sudah digembar-gemborkan bahwa sudah musnah dari bumi kita, namun kini ia datang kembali menyadarkan kita dari kesombongan. Busung lapar adalah berita yang sangat menyedihkan dan sangat memalukan mengingat negara kita – konon katanya- kaya dengan sumberdaya alam sehingga sampai tujuh keturunan pun masih banyak persediaan.

Kemudian kalau kita membuka lembaran berikutnya tentang kondisi “psikis” bangsa kita lebih menyedihkan lagi. Korupsi sudah menjadi tradisi yang “wajib” diturunkan dari generasi ke generasi, kerusuhan SARA kembali unjuk gigi setelah beberapa waktu istirahat untuk mengumpulkan energi, kemiskinan sudah menjadi hal biasa kita lihat, kebodohan sudah dianggap lumrah bagi yang tidak bersekolah. Kita sudah tidak tahan lagi untuk membuka lembaran-lembaran berikutnya.
Di tengah ketakutan untuk membaca tuntas seluruh hasil laporan tersebut, tiba-tiba kita dikejutkan kembali oleh munculnya fatwa sesat dari pihak yang merasa memegang otoritas kebenaran Tuhan. Kembali kekerasan terjadi antar sesama ummat.
*****
Kalau kita melihat data penduduk bangsa ini, amat menggembirakan jika 90% lebih penduduknya beragama Islam. Seperti kita ketahui Islam adalah sebuah peradaban maha dahsyat yang mampu merubah kebudayaan dunia yang gelap gulita sehingga mampu menikmati setitik cahaya. Tapi kekecewaan muncul ketika tahu ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Keagungan Islam hanya sekedar cerita masa lalu yang kemudian sedang dalam proses penyimpanan di dalam lemari besi. Lalu kemudian siapa yang bertanggungjawab terhadap masalah ini ?
Susah memang untuk mengatakan siapa yang bertanggung jawab, bangsa kita ini terlalu kompleks untuk kemudian melemparkan tanggungjawab pada kelompok tertentu. Tentu kita tidak bisa menuding pemerintah,(ingat orang-orang di pemerintahan sebagian besar juga Muslim). Sedangkan ketika kita limpahkan pada masyarakat, ah ibarat mengharapkan rejeki datang langsung dari langit. Masyarakat kita terlalu cepat pasrah !
Pemerintah pun lebih asyik mengkorup anggaran, anggaran kesehatan yang sedianya minimal 5 % dari anggaran tapi kita cuma beraninya 2 – 3 % saja, itupun masih ada acara sunat sana sunat sini. Belum lagi pendidikan yang kian tak terjangkau, padahal sebagai bangsa yang beradab pendidikan semestinya menjadi sorotan utama. Janji –janji saat kampanye untuk 20% anggaran pendidikan, tetapi nayali kita ciut saat hanya berani memasang patok 6 % saja, dan sekali lagi masih ada sunat sana sunat sini. Jadi tidak heran jika penyakit fisik dan psikis yang melanda bangsa kita makin parah. Bisa jadi busung lapar,polio,flu burung sebagai “utusan Tuhan” untuk membangunkan kita dari tidur yang panjang. Kita tidak pernah mau bangun untuk kemudian membangun bangsa yang morat-marit ini, kita masih enak terbuai dalam mimpi-mimpi indah.
*****
Ketika kita ingin memperbaiki bangsa ini terlebih dahulu bangunkanlah orang-orang yang masih tidur di bangsa ini. Bangunkanlah mereka agar mereka mau merombak budaya yang lesu, gantilah dengan budaya Islam yang progresif. Karena Islam mengajarkan amar ma’ruf dan nahi munkar maka umat pun akan terpanggil untuk berlomba-lomba. Ingat bangsa kita ini merupakan pemberian Tuhan, yang kemudian manusia diberikan tanggungjawab untuk menjaganya.
Kita juga harus membangunkan pejabat-pejabat yang masih tidur, bangunkanlah mereka, ajak mereka mengelilingi seluruh pelosok bangsa ini agar mereka dapat melihat kondisi bangsa ini. Beri semangat pada mereka agar mau memihak pada masyarakat miskin, berikanlah mereka peringatan bahwa mereka telah menjadi orang-orang yang mendustakan agama, mereka membiarkan orang miskin kelaparan, anak yatim terlunta-lunta.
Masyarakat, pejabat, agamawan kini sudah saatnya bergandengan tangan untuk mengatasi penyakit bangsa ini. Agamawan jangan hanya larut dalam shalat saja,memikirkan surga – neraka saja, sekali-kali pikirkanlah orang miskin, busung lapar dan tegasnya pikirkanlah dunia.
Turunnya Islam ke dunia bukankah sebagai jawaban atas persoalan – persoalan kemanusiaan? Islam menjawab perbudakan, kemiskinan, penindasan lalu kenapa kita berani-beraninya menafsirkan Islam hanya sebagai persoalan ke – Tuhan - an saja. Memang betul Islam adalah persoalan ke-Tuhan-an, namun sebagai manifestasi bahwa kita ber - Tuhan, maka kita harus menjalankan pesan-pesan Tuhan.
***
Tentunya untuk mengubah bangsa ini menjadi lebih baik, membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang panjang. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, kita rubah paradigma kita selama ini. Paradigma Islam selama ini yang kita pahami sebagai perkara Teosentris saja, kita harus bisa menariknya agar memberikan jawaban terhadap persoalan – persoalan yang terjadi di bumi. Kita jadikan teks suci kita sebagai spirit, sebagai dasar pijakan, dan sebagai legitimasi bahwa benar kita sedang menjalankan perintah Tuhan. Ketika paradigma kita sudah kita ubah niscaya juga akan mengubah pola tindak kita dalam memandang realitas di masyarakat. Persoalan – persolan yang terjadi di masyarakat adalah merupakan tanggungjawab kita untuk ambil bagian dalam menyelesaikannya, bukankah kita mau menjalankan perintah Tuhan.
Patut disyukuri bahwa bangsa kita dihuni oleh saudara – saudara Muslim, kuantitas ini bisa menjadi potensi besar dalam arah memberdayakan ummat ke arah lebih baik. Di ormas – ormas Islam sudah saatnya menjadi isu yang wajib bagi ummat, yakni isu-isu kemiskinan, isu-isu kesehatan, isu kenaikan BBM, isu globalisasi.
Tradisi tetap kita pegang, tapi jangan lupa kita hidup di dunia yang senantiasa berubah. Ummat perlu kita “cuci otak” mereka agar lebih peka pada persoalan kemanusiaan, agamawan harus terus berijtihad dalam persoalan-persoalan sosial, kita harus vokal dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat, kita harus punya rancangan alternatif untuk menjawab persoalan bangsa. Dan tentunya semua hal itu bisa terwujud ketika kita umat Islam bisa BERSATU !.
Kita kunci mulut kita untuk berdebat pada persoalan-persolan yang tidak penting, bersikap lapang dada menghadapi perbedaan, dan tidak perlu lah kita mengambil tugas Tuhan untuk menghukum orang “sesat”. Biarlah Tuhan nanti yang menilai, sekarang kita kerjakan hal yang nyata di depan mata kita, harus segera dikerjakan karena penyakit ini perlahan –lahan menggergoti bangsa kita. Tentu kita tidak ingin bangsa ini mati akibat penyakit ini khan?. Mari kita suntikkan vaksin dalam tubuh bangsa ini agar ia kebal terhadap segala penyakit. Vaksin ini dikenal dengan nama Persatuan.

*Fathul Rakhman. Kontributor LKPK Indonesia. Penggiat Jaringan Masyarakat Marginal (JMM) Lombok

Islam dan Advokasi Kesehatan

noreply@blogger.com (Admin) — Wed, 05 Dec 2007 04:21:00 +0000

Oleh : Fathul Rakhman*

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita (ummat Islam) banyak menghabiskan energi untuk mengatasi munculnya aliran yang (di) sesatkan. Persoalan tersebut cukup menguras energi, membuat resah ummat dan dapat mendatangkan anarkisme massal. Selain itu, kita juga disibukkan dengan proses pilkada, sebagai mayoritas umat beragama di negara ini, kita melalui partai politik berlabel Islam sibuk untuk dapat beperan dalam politik praktis. Seolah-olah kegiatan utama kita adalah memerangin kesesatan dan menjadi pemaian di pentas politik.

Ditengah kesibukan tersebut, kita dikejutkan oleh beberapa kasus kesehatan yang membuat pemerintah kebakaran jenggot. Kasus Polio di Jawa Barat, Busung Lapar yang hampir disetiap propinsi, Demam Berdarah yang kembali mengganas, Flu Burung yang kembali menghantui, HIV/AIDS yang sudah tidak malu-malu lagi untuk tampil, KLB Diare di beberapa daerah dan ada banyak kasus kesehatan lain yang mungkin tidak terlacak oleh media.

Tentu ini sangat ironi mengingat negara kita yang katanya kaya raya dengan sumberdaya alam justru tertimpa musibah penyakit – penyakit “orang miskin”. Dan lebih menyakitkan lagi justru yang terkena adalah saudara kita yang Muslim. Hal ini tentu menjadi dilematis mengingat jumlah terbanyak penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

Kesehatan Ummat
Saya merasa sangat sedih ketika kita sebagai umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudara kita yang tertimpa musibah tersebut. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendemo kebijakan Amerika terhadap Irak dan Afganistan, para ulama sibuk membuat fatwa aliran ini sesat perbuatan itu haram, sehingga kita –sepertinya- melupakan kasus yang menimpa saudara di dekat kita.

Kasus busung lapar merupakan contoh bahwa kepedulian sosial kita rendah sesama ummat, padahal jika kita memberikan sedikit nafkah pada saudara kita tentu tidak akan sampai terjadi busung lapar. Kita menganggap bahwa Islam adalah melulu urusan ibadah shalat,puasa, haji dan urusan sosial adalah urusan pemerintah. Padahal kalau kita melihat Al-Qur’an bahwa ibadah vertikal dan horizontal harus berjalan seiring, bahkan tidak sah ibadah vertikal jika tidak diiringi ibadah horizontal ( QS. 107 : 1-7).

Isu – isu kesehatan di Indonesia seharusnya menjadi perhatian Ormas-Ormas Islam mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Gerakan dakwah seharusnya bukan hanya ditujukan pada seputar ibadah saja akan tetapi juga menyangkut masalah-masalah sosial, kesehatan salah satunya. Pemberdayaan ummat untuk mencapai masayarakat madani (civil society) tentu hanya akan menjadi utopis jika kualitas SDM kita buruk. Kualitas SDM tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan, disamping pendidikan dan ekonomi. Jika kesehatan ummat terpenuhi tentunya ini akan lebih memudahkan untuk melaksanakan aktivitas yang lainnya.

Islam, melalui Ormas Islam hendaknya mampu menempatkan diri sebagai yang terdepan dalam advokasi bidang kesehatan. Memang selama ini ada beberapa kegiatan sosial yang menjadi ujung tombak dalam pelayan sosial terhadap ummat, akan tetapi yang spesifik menangani kesehatan belumlah memadai. Muhammadiyah walaupun sudah ada RS Islamnya, akan tetapi cenderung RS tersebut sebagai badan usaha. Sehingga fungsi pelayanan kesehatan menyeluruh tidak bisa terpenuhi.

Tentunya untuk melakukan advokasi kesehatan ini membutuhkan tenaga yang ahli pada bidangnya. Sudah banyak ummat Islam kini yang ahli dalam bidang ini, sehingga yang dibutuhkan adalah adanya wadah yang bisa menampung tenaga ahli tersebut. Ormas Islam bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

Kedepan diharapkan Ormas Islam bisa lebih mandiri untuk mengelola usaha-usaha advokasi kesehatan dan bisa menjadi ujung tombak dalam peningkatan kualitas kesehatan ummat. Mengingat selama ini kedekatan Ormas dengan pengikut (masyarakat), hal ini bisa menjadi faktor penguat (Strength) dan kesempatan (Opportunity) dalam upaya-upaya tersebut. Tinggal bagaimana memadukan agar dakwah (ibadah) bisa jalan dan fungsi pelayanan sosial bisa berjalan seiring. Dan jika kedua hal ini bisa tercapai maka masayarakat madani bukan lagi menjadi impian, akan tetapi menjadi kenyataan.

Tantangan Kedepan
Masih banyak isu-isu kesehatan yang masih menjadi PR bagi ummat Islam. Belum adanya tafsir terhadap isu – isu kesehatan merupakan penghambat kemajuan Islam dalam bidang kesehatan. Selain menjadi alat advokasi kesehatan, Islam juga dituntut untuk mampu memberikan jawaban terhadap isu – isu kesehatan kontemporer. Selama ini dikalangan ummat Islam masih banyak terjadi perdebatan seputar isu ini.

Beberapa isu kesehatan kontemporer yang mesti dibuatkan penafsiran adalah seputar kesehatan reproduksi, alat kontarasepsi [masih banyak perbedaan pendapat], penanganan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS, Transplantasi Organ, Sistem Pengobatan Modern dan isu yang lebih besar seputar bayi Tabung dan Kloning serta Rekayasa Genetika.

Ditengah kebuntuan para ahli memberikan solusi terhadap hal tersebut, seharusnya Islam bisa memberikan alternatif.

*Fathul Rakhman. Pengiat Jaringan Masyarakat Marginal (JMM) Lombok. Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas. Kontributor LKPK

AIDS; Terbelakang Persoalan Klasik

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 30 Nov 2007 09:58:00 +0000

Oleh : Hariati SKM
Direktur Penelitian Lembaga Kajian Pembangunan Kesehatan (LKPK Indonesia)

Kemajuan yang dialami saat ini dalam perkembangan Aids di Indonesia adalah semakin meningkatnya penderita Aids secara skala nasional ataupun propinsi. Statistik menunjukkan bahwa keadaan ini hanya merubah kondisi dari data yang lalu menjadi menanjak. Tidak mengalami penurunan ataupun stagnansi. Tapi yang patut dibanggakan adalah fenomena ice berg, atau fenomena gunung es yang selalu dijadikan perkiraan prioritas praduga akhirnya perlahan-lahan mencuat. Beberapa kasus dan penderita Aids kemudian muncul satu-satu dan menjadi puluhan bahkan ratusan kasus. Ini berarti beberapa program telah berjalan dengan baik meskipun hanya untuk menampakkan kasus Aids yang sebelumnya tidak muncul ke permukaan.

Salah satu model kasus yang ada adalah lambannya mendeteksi penderita HIV/Aids yang masuk ke Rumah Sakit. Ternyata kebanyakan pasien yang dirujuk ke RS sudah dalam keadaan yang lanjut. Yakni pada stadium 3 dan 4 (WHO). Akibatnya kasus yang ternyata kurang tanggap di atasi ini sering sulit ditangani oleh tenaga medis. Sebenarnya beberapa kasus diatas sudah bisa terdeteksi lebih awal, misalnya kasus diare berulang dan TB berulang. Hanya saja dokter atau layanan kesehatan tidak mencurigai adanya suatu keadaan tertentu dari pasien tersebut. Sehingga pada akhirnya saat kondisi manifes baru di ajukan ke Rumah Sakit rujukan dalam keadaan yang jauh lebih lanjut. Preventif dari layanan kesehatan tentang kondisi ini sepertinya kurang dimengerti. Karena perjalanan penyakit ini menuju masa lanjut stadium masih tak diresponi dengan baik. Para dokter juga perlu mengenali kasus-kasus yang mungkin berhubungan dengan infeksi HIV sehingga tidak terlambat.

Memang agak berat menanggulangi HIV/Aids. HIV berada dalam tubuh seumur hidup. Cara penularan juga bermacam-macam. Stigma dan diskriminasi luar biasa dari segala penjuru. Di negara-negara yang tingkat rasionalitas berfikirnya sudah tinggi, masalah HIV/Aids dapat ditangani dengan lebih mudah. Tapi jika kita melihat pemikiran budaya indoensia kita yang beragam, perjalanan penanggulangan HIV/Aids akan menambah waktu semakin panjang dan lama penanganannya. Ini sangat berdampak pada usaha untuk mendeteksi dini keberadaan orang yang HIV/ Aids. Bila seseorang terinfeksi virus HIV/Aids ini cenderung untuk menyembunyikan atau menutup-nutupinya. Makanya, kasus kasus yang bermunculan mungkin telah memberikan tingkat malu yang jenuh dikalangan masyarakat pabila memilih untuk menyelamatkan ODHA atau mengorbankan malu.

Keadaan yang lain dari kondisi ini adalah lingkungan lokalisasi pelacuran yang ada. kasus HIV/Aids di tempat lokalisasi selalu mendatangkan data yang mencengangkan. Karena kondisi ini paling rawan penularan HIV/Aids. Penularan HIV dengan kontak sex adalah yang paling mudah karena akses ke tempat ini relatif mudah (dan murah). Dengan analogi dua dari seratus orang PSK yang positif HIV, akan menularkan pelanggannya yang sering datang berganti pasangan. Tercatat data aktivitas seksual PSK dalam sehari bisa melayani 3 - 5 orang. 5 orang pemakai jasa sex yang sering berganti pasangan dilayani 1 orang PSK yang HIV positif. Buntutnya akan berlanjut ke orang lain yang melakukan kontak sex dengan lima orang pemakai jasa sex PSK. 1 dari lima orang pemakai jasa sex PSK tersebut melakukan kontak sex dengan istri atau pacar atau PSK lain, akan memboomingkan data hanya dalam beberapa hari saja. 1 berhubungan dengan 3, kemudian berhubungan lagi dengan 2 dan seterusnya dalam angka yang tak pasti tapi untuk jumlah yang pasti mencengangkan. Masuk akal bukan.

Begitu pula dengan mereka yang terinfeksi HIV/Aids dari Injecting drugs user (IDU). Satu orang memakai narkoba suntik memakai satu buah spoit dipakai beramai-ramai oleh para IDU akan menularkan virus HIV kebanyak teman pemakai. Analogi hampir sama dengan pemularan dengan kontak sex. Yang menularkan virus lebih cepat dari data yang pernah ada adalah IDU. Ini sempat menjadi ketakutan internasional pada tahun 1997 - 2000 dimana pemakaian IDU memberikan gambaran data yang menularkan HIV lebih cepat. Kondisi ini dijelaskan dengan perilaku pemakai putaw misalnya yang telah pakaw ternyata juga melakukan sex dengan lawan jenis ataupun dengan sesama. Kondisi diperparah dengan penularan HIV double; Suntikan dan aktifitas sex. Ini kasus yang beruntun sulit diatasi laju penularannya. Karena keterlibatan semua pihak harus mendukung kondisi ini.

Saya memaparkan bahwa permasalahan yang terjadi belakangan ini sebenarnya klasik. Kasus pasien yang kurang tertangani pada rujukan layanan kesehatan sebaiknya telah menjadi pandangan para ahli medis sejak tahun-tahun lalu. Misal kasus HIV stadium lanjut sebaiknya harus selalu dibuat standar atau mungkin skoring sistem untuk memudahkan dokter mengenali keadaan yang mungkin berhubungan dengan HIV.

Beberapa contoh telah menjadi kasus yang bebal sejak bertahun-tahun. Ke-klasik-an ini didukung dengan beberapa tema internasional yang sering berulang dari tahun tahun lalu:
1. 2007 - Stop AIDS; Keep the Promise - Leadership
2. 2006 - Stop AIDS; Keep the Promise - Accountability
3. 2005 - Stop AIDS; Keep the Promise
4. 2004 - Women, Girls, HIV and AIDS
5. 2003 - Stigma & Discrimination
6. 2002 - Stigma & Discrimination
7. 2001 - I care. Do you?
8. 2000 - AIDS : Men make a difference
9. 1999 - Listen, Learn, Live: World AIDS Campaign with Children & Young People
10. 1998 - Force for Change: World AIDS Campaign With Young People
11. 1997 - Children Living in a World with AIDS
12. 1996 - One World, One Hope
13. 1995 - Shared Rights, Shared Responsibilities
14. 1994 - AIDS & the Family
15. 1993 - Act
16. 1992 - Community Commitment
17. 1991 - Sharing the Challenge
18. 1990 - Women & AIDS
19. 1989 - Youth
20. 1988 - Communication

Jika ditelaah jauh semua berhubungan dengan kebijakan. Kebijakan adalah jalan akhir dari action lapangan. permasalahan utama ada pada lambannya bentuk penanganan karena program melulu terkucur bukan pada SDM yang handal. Dalam hal ini perlu menetapkan suatu yang ideal tentang permasalahan HIV/Aids yang dijadikan indikator sebagai evaluasi masalah. khususnya kalangan kritikus yang aktif di media, medis yang punya kualifikasi yang baik menangani pasien dan perlunya transparansi program yang menunjang perbaikan kondisi.

Program Sistem Penjaminan Biaya Pelayanan Medik seharusnya Menjadi Fokus Kegiatan Depkes 5 tahun mendatang

noreply@blogger.com (Admin) — Thu, 15 Nov 2007 00:34:00 +0000

Oleh Sarmedi Purba

Sistem penjaminan biaya pelayanan medik masyarakat merupakan masalah utama dalam bidang kesehatan di Indonesia pada saat ini. 90 % rakyat Indonesia tidak dicover dengan asuransi kesehatan atau dana untuk berobat kalau jatuh sakit.

Karena itu fokus program kesehatan pada kabinet Indonesia Bersatu seharusnya menciptakan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan secara bertahap di Indonesia sehingga dalam waktu 5 tahun ke depan telah diletakkan dasar-dasar penjaminan biaya pengobatan yang pada tahapan selanjutunya merencanakan persentasi target coverage sistem ini pada 90% rakyat Indonesia.

Diharapkan dalam kurun waktu 15 tahun 75 % rakyat Indonesia telah memiliki kartu asuransi sakit atau sejenisnya yang dapat menjamin pembiayaan berobat pada masa sakit.

Sebagai perbandingan, Malaysia telah mencapai 85% dan Singapura mencapai 95 % dari penduduknya yang telah memiliki asuransi pengobatan, sedang kita baru sekitar 12%. Hal ini terjadi karena sampai sekarang Pemerintah tidak pernah memikirkan hal ini dengan serius. Kita terfokus pada pengobatan murah melalui Puskesmas dan RSUD dengan subsidi pemerintah. Sekarang instalasi pengobatan itu telah bangkrut karena kewalahan dalam hal pembiayaan khususnya pada daerah miskin.

Saya berpendapat bahwa pelayanan kesehatan masyarakat hanya dapat berfungsi kalau dipenuhi kriteria:

Tersedianya dana penjaminan melalaui asuransi atau dana penjaminan sejenisnya
Tersedianya pelayanan yang tidak membiarkan orang sakit menunggu terlalu lama.
Adanya pengaturan standard pelayanan yang dipatuhi dan diawasi.

Untuk ini perlu deregulasi sitem penjaminan pelayanan kesehatan yang pada saat ini ada pada PT Askes, PT Jamsostek dan Dana BUMN dan asuransi swasta. Dana yang tersedia harus ditata menjadi dana yang realistis dapat menyediakan uang yang cukup untuk pemeliharaan kesehatan pesertanya. Dana yang mubazir harus dikaji ulang sehingga lebih efisien.

Dana yang tersedia dari anggaran pemerintah pusat dan daerah harus difokuskan untuk menambah jumlah peserta asuransi sakit yang sudah ada, tidak untuk membantu rumah sakit yang tidak mampu melayani pasien. Dengan demikian RS dan Puskesmas harus hidup dari banyaknya pasien yang dilayaninya, bukan dari anggaran yang diterimanya dari pemerintah. Dengan demikian instalasi pelayanan kesehatan yang tidak mampu melayani penderita tidak akan mendapat apa-apa sedang yang mampu menarik hati pasien akan menerima imbalan dari dana pasien yang berobat, khususnya pasien yang mempunyai kartu asuransi sakit.

Asuransi kesehatan harus dapat menjamin biaya pelayanan minimal untuk nasabahnya. Yang tidak dapat memenuhi kriteria pembiayaan yang berlaku pada harga pasar tidak diberikan ijin operasional (sekarang ada asuransi kesehatan swasta atau pemerintah yang tidak dapat membayar biaya pengobatan sesuai standard yang baku, dpl. biaya yang diberikan tidak memungkinkan orang sembuh dari penyakitnya alias wanprestasi).

Pelayanan RS sawasta dan pemerintah harus bersaing dan tidak ada yang dianaktirikan atau yang menjadi anak kesayangan. Satu-satunya penilaian untuk RS adalah kemampuannya melayani orang sakit.

Memfokuskan program pada pembiayan pelayanan orang sakit tidak dimaksud untuk mengabaikan aspek-aspek lainnya di bidang kesehatan yang telah dilakukan selama ini, khususnya di bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat preventif, rehabilitatif dan promotif. Dalam bidang-bidang ini tentu harus mendapat perhatian yang proporsional, namun harus diingat bahwa pengobatan penyakit adalah ujung tombak pencegahan penyakit dan yang paling penting adalah pencegahan kematian. Dengan pengobatan yang baik kita serta merta bertindak promotif.

Dr.med. Sarmedi Purba, SpOG, pengamat politk kesehatan
Email: sarmedi@vita-insani.com

Janji Kesehatan Gratis dan Pilkada

noreply@blogger.com (Admin) — Thu, 15 Nov 2007 00:32:00 +0000

MOMENTUM pilkada sudah awam dipahami sebagai waktunya menebar janji oleh para politisi yang terhormat. Janji kesehatan gratis adalah salah satunya. Sejauh ini tidak pernah ada konsep yang rigid tentang kesehatan gratis. Semua hanya jargon semata.

Tanpa pernah ada kajian dan kerangka pikir yang signifikan tentang penggratisan kesehatan itu sendiri. Kalaupun ada, kesehatan gratis tersebut hanya ditujukan bagi rakyat miskin yang bentuknya juga tidak jelas, umumnya hanya berupa pengobatan gratis selama masa kampanye.

Program bantuan jaminan kesehatan (JPK Gakin, Askeskin, dll.) bagi orang miskin saja belum mencukupi karena kebutuhan kesehatan sangat tidak pasti. Yang tidak miskin, banyak sekali yang tidak mampu membiayai perawatan dan pengobatan yang dibutuhkannya. Bahkan sesungguhnya lebih dari 90% penduduk Indonesia terancam jadi miskin jika menderita sakit berat.

Data-data laporan maupun survei menunjukkan, memang lebih dari 90% bantuan JPK Gakin sampai pada orang tepat, alias miskin. Sesungguhnya tidak sulit mencari orang miskin di Indonesia, sebab jika kriteria miskin yang digunakan adalah pendapatan 2 dolar AS per hari, standar untuk negara berkembang yang digunakan Bank Dunia, lebih dari 60% penduduk Indonesia tergolong miskin.

Konsep ideal tentang kesehatan gratis adalah universalisasi pelayanan kesehatan melalui penghapusan retribusi kesehatan dan asuransi kesehatan untuk seluruh penduduk. Kenapa seluruh penduduk? Jawabannya, kebijakan pengurangan kemiskinan selama ini hanya berupaya mengatasi yang miskin, tapi lupa menghalangi orang untuk jatuh miskin.

Dengan penggratisan kesehatan, akan membantu mengurangi pengeluaran penduduk sehingga mereka dapat mengalokasikannya untuk pendidikan atau daya beli dan yang terutama adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pertanyaan berikutnya, mungkinkah kesehatan gratis bisa terwujud? Jawabannya bisa, beberapa kabupaten di Indonesia seperti Jembrana, Purbalingga, Sumedang, Musi Banyuasin, Banjarmasin, Sumbawa Barat, dengan optimalisasi dan efisiensi APBD mampu mewujudkan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyatnya.

Hanya tinggal kemauan politik, rasa sayang, dan keberpihakan pemerintah daerah kepada rakyatnya untuk tidak sekadar mengobral janji manis pada masa kampanye. Janganlah terus mengobral janji, gunakanlah sedikit nurani, dan rakyat pasti akan mengabdi.

Oleh : Ana Westy Martiani, S.Sos.

Penjelasan Tema Hari Kesehatan Nasional ke-43, 12 November 2007

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 09 Nov 2007 20:45:00 +0000

Kesehatan merupakan karunia Tuhan yang sangat berharga dan merupakan salah satu hak dasar manusia, serta salah satu dari tiga faktor utama selain faktor pendidikan dan pendapatan yang menentukan Indeks Pembangunan Sumberdaya Manusia. Peningkatan derajat kesehatan akan memberikan sumbangan nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa yang sangat diperlukan dalam era globalisasi. Untuk itu, kesehatan bagi sebagian penduduk yang terbatas kemampuanya serta yang berpengetahuan dan berpendapatan rendah perlu diperjuangkan secara terus-menerus dengan cara mendekatkan akses pelayanan kesehatan, dan sekaligus memberdayakan kemampuan mereka melalui pengembangan berbagai upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang didorong menuju Desa Siaga sebagai proses menjadi Desa Sehat.
Di samping itu, kesadaran masyarakat bahwa kesehatan merupakan investasi bagi pengembangan sumberdaya manusia, juga perlu terus dipromosikan melalui sosialisasi dan advokasi kepada para pengambil kebijakan dan stakeholders (pemangku) di berbagai jenjang administrasi. Departemen Kesehatan yang memiliki visi ”Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat” dengan misi ”Membuat Rakyat Sehat”, serta dengan strategi ”Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat”, berupaya untuk memfasilitasi percepatan pencapaian derajat kesehatan setinggi-tinginya bagi seluruh penduduk dengan mengembangkan kesiap-siagaan masyarakat di tingkat desa yang dikenal dengan Desa Siaga. Desa Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular, perilaku kesehatan yang keliru, kejadian bencana, kedaruratan, dan sejenisnya dengan memberdayakan potensi lokal secara gotong royong dan sinergis. Oleh karena itu, kesehatan bagi semua rakyat perlu diperjuangkan dan diupayakan terus oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun semua komponen bangsa secara sinergisme untuk mencapai rakyat sehat, ketahanan bangsa dan akhirnya Negara kuat. Untuk tahun 2007 tema dipilih yang lebih mengarah pada bentuk kegiatan kongkrit berpihak kepada masyarakat yaitu dalam bentuk gerakan/tindakan nyata untuk menjadikan rakyat sehat sebagai sumber kapital sosial dalam upaya mewujudkan ketahanan bangsa yang tangguh dan negara kuat. Makna yang ingin disampaikan dalam tema ini adalah perlunya kesadaran, kemauan dan kemampuan semua komponen bangsa untuk mewujudkan semua rakyat sehat sebagai sumber kekuatan ketahanan bangsa yang tangguh dan negara kuat. Negara kuat dapat diartikan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki ketahanan bangsa yang tangguh dengan basis utamanya dalam wujud semua rakyat sehat secara fisik, mental dan sosial serta memiliki produktivitas yang tinggi.
Berangkat dari tema HKN 2007 yaitu Rakyat Sehat Negara Kuat, Logo menggambarkan bagaimana 3 orang (rakyat) yang mengibarkan bendera merah putih, sebagai lambang Negara. Bendera merah putih melambangkan Negara, sementara rakyat sehat digambarkan oleh gesture 3 orang tersebut yang mengangkat tangannya. Grafis elips menggambarkan kekuatan Negara, yaitu rakyat dan bendera yang bersatu padu membentuk hierarki kerucut ke atas menggambarkan satu visi Negara yang kuat. Sementara itu bentuk bendera merah putih seperti kobaran api menggambarkansemangat rakyat yang sehat dalam membentuk Negara yang kuat. Warna: Merah dan biru tua. Merah menggambarkan semangat kenegaraan yang tertuang dalam bendera Negara kita. Biru menggambarkan suatu visi yang ingin dicapai Negara Indonesia yaitu kemapanan, kekuatan dan kesehatan Negara. Jenis Huruf: IMPACT
Jenis huruf yang berkesan kuat dan kokoh mencerminkan pondasi bangsa yang sehat dan kuat. Jenis huruf ini harus senantiasa digunakan dalam berbagai media (digunakan untuk judul) pada spanduk, banner dll.

Hari Kesehatan Nasional 2007: Rakyat Sehat maka Negara Kuat

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 09 Nov 2007 20:35:00 +0000

Rakyat adalah faktor utama bagi jatuh bangunnya sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, kesehatan rakyat merupakan syarat utama bagi kelangsungan sebuah bangsa. Jika rakyat sehat maka negara akan kuat.
“Rakyat yang rentan pada penyakit akan lemah dan mudah ditundukkan oleh bangsa lain. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab menjamin kesehatan rakyatnya semaksimal mungkin,” kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menanggapi soal Hari Kesehatan Nasional yang akan jatuh pada 12 November depan nanti.
Namun, Siti Fadilah menegaskan bahwa tidak mungkin negara dan pemerintah bekerja sendiri tanpa keterlibatan rakyat secara langsung untuk menjaga kesehatannya. “Negara dan pemerintahan ini adalah milik rakyat. Semua pihak harus sadar dan mau bertindak demi kesehatan dirinya dan semua orang. Tidak ada seorangpun yang terlepas dari tanggung jawab terhadap persoalan kesehatan di negeri ini,” katanya.
Berbagai masalah kesehatan, bencana alam, dan penyakit yang sudah dilalui, menurut Menkes, adalah pelajaran bagi rakyat dan pemerintah untuk mempertahankan diri, keluarga, lingkungan, dan bangsa. “Satu orang dari kita yang terserang flu burung, itu ancaman bagi yang lain. Satu daerah terkena bencana, juga adalah penderitaan bagi seluruh rakyat. Semakin lama rakyat dan negara semakin kuat dalam menghadapi berbagai ancaman,” kata Fadilah.
Ia melanjutkan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan cuma-cuma bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya untuk orang miskin saja. “Waktunya akan tiba kelak, seluruh rakyat secara nasional akan ditanggung biaya kesehatannya oleh pemerintah. Negara cukup kaya untuk melakukan itu. Kita sedang mempersiapkan sistemnya,” jelasnya lagi.
Nanti, lanjutnya, yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah memastikan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik di semua layanan kesehatan. “Ini bukan mimpi, tapi harus bisa kita capai segera. Kesehatan adalah hak seluruh rakyat. Kesehatan bukan komoditas,” katanya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1142/Menkes/SK/X/2007, Hari Kesehatan Nasioanl yang bertema “Rakyat Sehat Negara Kuat!” berada dibawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal Depkes RI dr. Sjafii Ahmad MPH, melibatkan PT Sari Husada dan PT Unilever. Kegiatan peringatah HKN ke-43 akan diselenggarakan dengan melibatkan komponen-komponen rakyat.
Anda bisa mendownload Buku Petunjuk Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-43 di sini.

Pembiayaan Kesehatan Sistem Tunai Dinilai Kurang Efektif

noreply@blogger.com (Admin) — Wed, 07 Nov 2007 08:37:00 +0000

Pembiayaan kesehatan dengan sistem pembayaran tunai berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan (fee for service), seperti yang selama ini diterapkan di Indonesia, dinilai kurang efektif.

Sistem pembiayaan semacam itu, menurut Dekan dan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof.Hasbullah Thabrany, di Jakarta, Kamis, membuat sebagian masyarakat tidak bisa menjangkau pelayanan kesehatan.

"Akan lebih baik kalau setiap orang diwajibkan menabung atau membayar iuran asuransi atau jaminan kesehatan yang besarnya terjangkau sesuai penghasilannya. Dengan demikian mereka tidak kesulitan bila sewaktu-waktu sakit," katanya dalam seminar mengenai peran sektor publik dan swasta dalam implementasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

Konsep bahwa orang dengan penghasilan tertentu mengiur uang dalam jumlah tertentu untuk asuransi kesehatan itu, menurut dia, sudah ada dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004.

"Ini sudah ada dalam Undang-undang SJSN tapi belum dilaksanakan secara menyeluruh. Saat ini sudah mulai diterapkan pada masyarakat miskin melalui program Askeskin," katanya.

Direktur Operasional PT Asuransi Kesehatan I Gede Subawa, yang juga menjadi pembicara dalam seminar itu, menambahkan pembiayaan kesehatan dengan sistem pembayaran tunai juga membuat alokasi dana kesehatan yang kecil (3, 2 persen dari PDB-red) tidak bisa dimanfaatkan secara optimal, merata dan efektif.

"Penerapan sistem ini kurang tepat dan menurut saya perlu dikaji lagi karena pola ini penuh dengan ketidakpastian yang akibatnya tidak menguntungkan," katanya serta menambahkan pembiayaan kesehatan dengan sistem asuransi lebih efektif.

Melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial, ia melanjutkan, dana masyarakat yang cukup besar bisa dimobilisasi dan diberdayakan secara optimal dan selanjutnya bisa diarahkan menuju terwujudnya sistem jaminan kesehatan nasional sesuai amanat undang-undang.

Penerapan pembiayaan kesehatan dengan sistem asuransi, ia melanjutkan, akan menggeser tanggung jawab perorangan menjadi tanggungjawab kelompok dan mengubah sistem pembayaran dari setelah pelayanan diberikan menjadi sebelum pelayanan diberikan serta sesudah sakit menjadi sebelum sakit.

"Selain menguntungkan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan ini juga bisa menjasi sarana sektor swasta untuk berperan dalam upaya kesehatan nasional," katanya.

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa pembiayaan kesehatan dengan sistem asuransi dapat memberikan manfaat optimal jika pemerintah mengeluarkan kebijakan pendukung, utamanya yang menyangkut kepastian tarif biaya pelayanan kesehatan.(*)

Mengurangi Risiko Bahaya: Pencegahan dan Perawatan

noreply@blogger.com (Admin) — Thu, 01 Nov 2007 23:05:00 +0000

Penyalahgunaan NAPZA sangat berisiko terhadap kelangsungan hidup pemakai maupun orang-orang lain yang berkepentingan dengan pemakai (keluarga, lingkungan, masyarakat luas) baik secara fisik, psiko-sosial, ekonomi, dst. Karenanya segala upaya harus dikerahkan untuk mengurangi risiko-risiko sampai sekecil-kecilnya, bahkan meniadakannya samasekali. Ada banyak upaya yang sudah dan sedang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko penyalahgunaan NAPZA melalui upaya pencegahan, perawatan, maupun rehabilitasi. Selain itu juga dilakukan upaya pengurangan pemasokan NAPZA, pengurangan permintaan NAPZA dan upaya-upaya khusus untuk mengurangi dampak buruk NAPZA. Berbagai upaya tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah (Departemen Kesehatan, Rumah Sakit, Kepolisian, dst) maupun Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Banyak yang bisa dilakukan untuk mencegah remaja menyalahgunakan NAPZA dan membantu remaja yang sudah terjerumus penyalahgunaan NAPZA. Ada tiga tingkat intervensi, yaitu

1. Primer, sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, kampanye atau penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba, dan pendekatan dalam keluarga, dll. Tahap ini bisa dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dimanapun : sekolah, tempat tinggal, tempat kerja, dan di tempat-tempat umum.
2. Sekunder, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (treatment). Fase ini biasanya ditangani oleh lembaga professional di bidangnya yaitu lembaga medis seperti klinik, rumah sakit, dokter. Fase ini biasanya meliputi : Fase penerimaan awal (initial intake) antara 1 - 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1-3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.
3. Tertier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini memakan waktu cukup lama dan biasanya dilakukan di lembaga-lembaga khusus seperti klinik rehabilitasi dan kelompok masyarakat yangn dibentuk khusus untuk itu (therapeutic community). Tahap ini biasanya terdiri atas Fase stabilisasi, antara 3 - 12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan Fase sosialiasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba harus mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif , dll.

Pencegahan penggunaan NAPZA adalah tujuan yang paling penting dan harus diusahakan sekeras mungkin. Sayangnya, berbagai upaya yang sudah dilakukan ternyata tidak juga berhasil mengurangi jumlah pengguna NAPZA di Indonesia. Upaya menghentikan penggunaan NAPZA melalui cara medis, psikologis maupun spiritual dilakukan oleh berbagai lembaga, tetapi tingkat kambuh atau kembali menggunakan NAPZA (disebut relapse) juga sangat tinggi yaitu 80 - 90%.
Untuk mengurangi risiko-risiko dari penyalahgunaan NAPZA, maka paling tidak harus ada tiga pendekatan yang walaupun berbeda tetapi harus berjalan bersamaan, yaitu : 1) Pengurangan Pemasokan NAPZA (Supply reduction); 2) Pengurangan permintaan (demand reduction); dan 3) Pengurangan dampak buruk (harm reduction) (Costigan, 2001) seperti dijelaskan secara singkat di bawah ini.

1. Pengurangan pemasokan atau persediaan (supply reduction)
Biasanya berkaitan dengan langkah-langkah penegakan hukum terhadap penanaman atau pembuatan NAPZA, pengolahan, pengangkutan serta peredaran dan perdagangan NAPZA. Kemauan politis untuk mengurangi pemasokan tidak selalu ada, terutama di negara-negara penghasil tanaman illegal (bahan dasar NAPZA). Kalaupun ada kemauan politis untuk menindak secara hukum pihak-pihak yang terlibat dalam pemasokan, maka kesulitannya adalah menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang mengambil manfaat besar dari pemasokan (sindikat). Berbagai upaya lain untuk mengurangi pemasokan NAPZA masih dan sedang dilakukan di berbagai negara seperti penggantian jenis tanaman, perundang-undangan mengenai NAPZA dan persetujuan internasional dan multi lateral.
Pengurangan pemasokan tidak akan berhasil selama perdagangan NAPZA mampu menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan selama upaya tidak ada upaya pengurangan permintaan. Pengurangan pemasokan bisa berhasil bila dimulai di akar-akar persoalan : penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengembangan ekonomi, dll.
2. Pengurangan permintaan (demand reduction)

Biasanya dilakukan dalam bentuk upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif atau pencegahan biasanya berbentuk pendidikan mengenai bahaya NAPZA maupun penyediaan alternatif kegiatan lain agar orang tidak memakai NAPZA. Upaya ini juga mencakup terapi pada pengguna untuk mengurangi konsumsi mereka. Pendidikan mengenai NAPZA dan dampak buruknya biasanya ditujukan pada masyarakat umum, generasi muda melalui program di sekolah maupun di luar sekolah, dan pada para pengguna NAPZA sendiri. Program pendidikan yang berisi pesan-pesan kampanye dan bersifat massal ini biasanya tidak terlalu besar dampaknya dalam mengurangi penggunaan NAPZA, apalagi bila memberi kesan bahwa penggunan NAPZA adalah musuh atau sampah masyarakat karena ini hanya membuat para pengguna bersembunyi tetapi tidak mengurangi penggunaan NAPZA. Pendidikan yang lebih berhasil adalah yang memandang kecanduan sebagai penyakit, dan karenanya pengguna NAPZA membutuhkan dukungan dan terapi. Dengan simpati dan empati (bukan berarti menyetujui) terhadap pengguna NAPZA sebagai "korban"dari sebuah situasi (sosial, ekonomi, politik, dll) yang tidak harmonis, maka terapi bisa lebih berhasil. Terapi yang berhasil, terutama terhadap ketergantungan NAPZA, memerlukan lebih dari sekedar detoksifikasi atau pembersihan racun-racun NAPZA dari dalam darah, melainkan pemahaman menyeluruh terhadap setiap individu pemakai (jenis yang dipakai, lama memakai, karakteristik individu, dll) sehingga dapat dilakukan pendekatan terapi yang sesuai dengan karakter dan masalah setiap individu.

Kampanye dengan slogan-slogan kurang efektif karena biasanya tidak mengenai sasaran. Strategi yang benar harus didasarkan pada pemahaman yang tepat dan menyeluruh mengenai permasalahan para pengguna NAPZA sehingga terapi dilakukan sesuai dengan latarbelakang dan permasalahan khas para pengguna. Meluruskan persepsi yang salah mengenai NAPZA dan mengganti slogan-slogan dengan pemahaman ilmiah lebih berguna untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman masyarakat umum dengan fakta ilmiah mengenai NAPZA

Menanggapi kecanduan sebagai penyakit dan menyediakan pelayanan untuk menyembuhkan penyakit dengan perhatian, tidak bersikap mengadili, dan menegakkan etika (menjaga kerahasiaan, menghormati martabat dan hak sebagai pasien, dll) akan jauh lebih efektif untuk mengurangi permintaan akan NAPZA dibandingkan pendekatan represif atau pengucilan misalnya. Perlu diingat terapi biasanya tidak cukup satu kali, tetapi bisa berulang karena jarang sekali seorang pecandu berhasil langsung berhenti samasekali setelah menjalani terapi.

Perawatan pengguna NAPZA tidak hanya akan membantu pasien sendiri, melainkan juga berguna bagi masyarakat karena akan meningkatkan fungis sosial dan psikologis, mengurangi kriminalitas dan kekerasan, dan mengurangi penyebaran AIDS, selain juga akan sangat mengurangi berbagai kerugian biaya karena penyalahgunaan NAPZA.
3. Pengurangan dampak buruk (harm reduction)

Adalah sebuah upaya jangka pendek untuk mencegah dampak buruk yang lebih luas dari penggunaan NAPZA. Strategi ini terutama diarahkan pada pencegahan dampak buruk meluasnya penyebaran HIV/AIDS melalui penggunan NAPZA dengan jarum suntik. Dasar pemikirannya adalah kenyataan bahwa NAPZA tidak dapat diberantas dalam waktu cepat dan dalam waktu dekat ini.

Ketersediaan NAPZA dan keadaan sosial yang melahirkan permintaan akan NAPZA mengakibatkan permintaan pada NAPZA akan berlangsung terus. Strategi ini meliputi beberapa tahap : mulai dari mendorong pengguna untuk berhenti menggunakan NAPZA à jika belum dapat berhenti, mendorong pengguna berhenti menggunakan cara menyuntik NAPZA à kalau belum dapat berhenti dengan cara menyuntik, memastikan ia tidak berbagi/bertukar semua peralatan suntiknya dengan pengguna lainà bila masih belum dapat menghentikan cara berbagi, memastikan (mendorong dan melatih) para pengguna untuk menyucihamakan peralatan setiap kali menyuntik. Selama upaya penggurangan dampak buruk ini dilakukan, pengguna tidak ditempatkan sebagai penerima pelayanan yang pasif, melainkan dilibatkan secara aktif dalam pencegahan dampak buruk NAPZA bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Untuk dapat melakukan hal ini, dibutuhkan berbagai cara pendekatan kepada kelompok-kelompok pengguna.
Program-program pengurangan dampak buruk pada dasarnya bertujuan merubah perilaku, meliputi : penyediaan informasi untuk menyadarkan pengguna mengenai berbagai risiko panggunaan NAPZA; pengalihan NAPZA dengan obat/zat pengganti yang lebih aman (metadon); pendidikan penjangkauan oleh pendidik sebaya; penyebaran jarum suntik suci hama dan pembuangan jarum suntik bekas; konseling dan tes HIV di antara pengguna NAPZA; memperbesar peluang pemberian layanan kesehatan bagi para pengguna NAPZA.

Pendekatan pengurangan pemasokan, pengurangan permintaan dan pengurangan dampak buruk NAPZA tidak efektif bila dilakukan secara sendiri-sendiri. Ketiganya baru efektif bila dilakukan secara bersama-sama dan saling melengkapi sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk menghentikan penyalahgunaan NAPZA yang sudah terbukti merupakan malapetaka bagi bangsa (lihat Costigan, 2001)

Memperingati Hari Pengguna Napza International, 1 November 2007; Penggunaan Narkoba di Indonesia Mengkhawatirkan

noreply@blogger.com (Admin) — Thu, 01 Nov 2007 23:01:00 +0000

Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla menegaskan, Indonesia sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dalam hal penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba). Untuk tidak semakin parah, perlu upaya penegakan hukum lebih tegas, selain penyelesaian akar persoalannya baik ekonomi, sosial, kebiasaan, gaya hidup, maupun pergaulan.
Dikatakan, Amerika Serikat adalah negara dengan korban tertinggi akibat penyalahgunaan narkoba, sedangkan Malaysia adalah negara yang menggunakan aturan sangat keras dalam pemberantasan kejahatan narkoba ini. Hasilnya, angka penggunaan narkoba di negara itu berhasil ditekan. Sedangkan di Indonesia, hukuman mati sudah diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan efek jera sehingga tidak semakin banyak orang Indonesia meninggal gara-gara narkoba. Karena itu, kata Kalla, tidak cukup berbicara duka cita atau korban, tetapi harus berupaya keras secara bersama-sama guna mencegah penyalahgunaan narkoba. Unit terapi yang diresmikan Wapres itu terdapat rehabilitasi, penelitian dan pelatihan.

Selain itu, terdapat asrama untuk para residen sebanyak tiga buah dengan kapasitas 350 orang residen. "Bangunan ini juga dilengkapi delapan ruang kelas dengan kapasitas masing-masing kelas 30-50 orang, ruang laundry dan masak. Kesemuanya menjadi sarana bagi anak untuk belajar dan melatih diri menjalani hidup secara positif dan mandiri," demikian bunyi siaran pers Humas Set Lahar BNN.

Data yang dihimpun dari direktorat IV Narkoba dan KT Bareskrim Polri menyebutkan bahwa 4.347 kasus yang diselesaikan dalam kurun waktu Januari-Maret 2007, telah disita barang bukti antara lain narkoba jenis ganja dan sejenisnya sebanyak 155.935 ton yang ditemukan di areal lahan seluas 610 hektare. Sementara itu, wartawan yang meliput acara seremonial peresmian Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN itu memboikot acara tersebut, karena panitia mengusir wartawan keluar dari ruangan acara hanya dengan alasan kekurangan kursi. Wartawan merasa tidak diperlakukan manusiawi. ''Padahal, salah satu pilar penting dalam memerangi Narkoba tersebut adalah pers. Panitianya tidak profesional, kalau memang sungguh mau mengajak pers sebagai mitra memerangi Narkoba, mestinya perlakuannya tidak sekasar ini,'' ujar seorang wartawan sebuah koran ibu kota yang sehari-hari meliput di kantor Wapres.

Dalam kaitan Hari Anti-Narkoba Sedunia, Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Advocasy dalam siaran persnya menyatakan, hendaknya momen peringatan tersebut dimanfaatkan untuk menerapkan sistem memerangi Narkoba tanpa penyiksaan. Sebab, dalam banyak kasus kata LSM tersebut, kerap kali terjadi penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian. Persoalan narkoba yang saat ini terjadi di dunia diyakini dapat dicegah perkembangannya, dan bisa diatasi serta dikontrol. Untuk itu upaya-upaya untuk memerangi peredaran harus terus dilakukan termasuk penegakan hukum secara terus menerus dan kolektif. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-Moon dalam sambutannya menyambut Hari Anti Narkoba Sedunia yang jatuh United Nation Offices on Drugs and Crime. Menurut Ban Ki-Moon, jika permintaan akan narkoba bisa ditekan, maka hal itu akan membawa pengaruh positif seperti berkurangnya suplai narkoba dan kasus-kasus kriminalitas yang disebabkan narkoba. "Memerangi narkoba adalah upaya kolektif semua kalangan. Mulai dari pemimpin politik, orang tua, guru, pekerja sosial, media massa, dan penegak hukum harus memainkan perannya masing-masing," tegas Ban. Dikatakan, misi yang dilakukan dalam pemberantasan narkoba ini adalah agar setiap orang khususnya kaum muda dapat mengontrol dirinya sendiri bukan oleh narkoba.

Global Fund Mencari Local Fund Agent

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 21:57:00 +0000

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF-ATM) atau lembaga donor internasional yang bergerak di bidang pengendalian penyakit HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria mencari mitra kerja di Indonesia seperti institusi swasta, universitas/institusi akademis, LSM atau organisasi non-profit, serta konsultan untuk dijadikan sebagai Local Fund Agent (LFA). Bagi yang berminat dapat mengajukan proposal ke kantor pusat Global Fund paling lambat tanggal 5 November 2007. LFA bertugas menjadi agen/perwakilan GF di Indonesia yang bertugas menilai kinerja pelaksanaan program dan memberikan saran kepada GF tentang penyerapan dan perbaikan program. Calon LFA harus dapat menyediakan jasa pemantauan dan evaluasi (M&E), keuangan, pengadaan/pengelolaan pasokan (supply management), kesehatan, dan berbagai jasa pendukung lain. Informasi lengkap tentang LFA dapat diakses melalui alamat situs ini.

Sekretariat GF bertempat di Jenewa dan tidak memiliki perwakilan di negara-negara penerima bantuan ataupun di tingkat regional. Pekerjaan pengelolaan dana bantuan didelegasikan kepada Country Coordinating Mechanism (CCM), Local Fund Agency (LFA), Principal Recipient (PR), dan Technical Review Panel (TRP). Selain komunikasi dua arah antara Sekretariat dan masing-masing negara, pertemuan berkala juga memungkinkan seluruh pihak tersebut, berinteraksi, juga dengan mitra dan donor.

CCM adalah mitra lokal yang membuat dan menyerahkan proposal ke GF, berdasar prioritas nasional. Jika proposal disetujui GF, CCM memantau kemajuan pelaksanaan. CCM terdiri dari pemerintah seperti Bappenas, organisasi multilateral atau bilateral, LSM, institusi akademis, swasta, dan penderita ATM. Untuk setiap dana yang diberikan atas 1 proposal, CCM menominasikan satu atau dua organisasi publik atau swasta sebagai Principal Recipient (PR). Proposal ke GF kemudian direview oleh Technical Review Panel (TRP). Setelah proposal disetujui dan dikembalikan pada CCM, maka tanggungjawab pelaksanaan program diberikan pada PR yang bertugas melaksanakan program, termasuk bekerjasama dengan mitra pelaksana.

Penilaian kapasitas calon PR dan kinerja PR dilakukan oleh LFA. LFA berperan pula sebagai auditor. Pada tahap awal, LFA menilai kapasitas para PR yang dinominasikan menerima hibah dan bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan program, melakukan verifikasi penyerapan dana secara berkala dan mereview laporan tahunan PR serta memberi saran pada GF yang berkaitan dengan penyerapan dan hal-hal lain yang perlu dilakukan.

Pada pertemuan regional Asia Timur dan Pasifik di Bali awal bulan ini, para peserta sepakat bahwa LFA selama ini kurang mengerti masalah pembangunan, kesehatan masyarakat, atau memahami tentang dinamika pengendalian penyakit yang ditangani GF. Akhirnya, sulit bagi pengelola proyek untuk menjelaskan dinamika dan keterbatasan di lapangan yang berhubungan dengan penilaian kinerja. Calon LFA yang akan datang diharapkan dapat mengatasi kekurangan ini. Karena itu, GF kini mencari mitra-mitra lokal sebagai LFA. GF menginginkan calon mitra mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

GF dibentuk tahun 2002 bertujuan menyediakan sumberdaya sehingga negara-negara dapat lebih agresif menangani penyakit HIV/AIDS, TB dan Malaria (ATM). Ketiga penyakit tersebut dipilih karena secara global, ATM dianggap sebagai tiga ancaman kesehatan dunia dengan total korban mencapai 6 juta orang meninggal setiap tahun karena ketiga penyakit yang sebenarnya cukup mudah dicegah tersebut.

Kini, GF telah memberikan 410 hibah ke 132 negara, memberikan pelayanan bagi 770 ribu pasien HIV, 2 juta pasien TBC dan mendistribusikan 18 juta kelambu khusus untuk melindungi keluarga dari nyamuk malaria. Negara-negara tersebut dibagi ke dalam 8 wilayah, yaitu Asia Timur dan Pasifik, Eropa Timur dan Asia Tengah, Amerika Latin dan Karibia, Afrika Selatan dan Timur Tengah, Asia Selatan, serta wilayah Sub Sahara yang dibagi atas Timur, Selatan, serta Barat dan Tengah. Sejauh ini, GF telah mengalokasikan 15% dananya untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik. 55% dana GF yang terkumpul diberikan kepada wilayah Subsahara.

Informasi mengenai GF dapat dilihat pada situs beralamatkan www.theglobalfund.org. Untuk pengiriman proposal ataupun komunikasi, peminat dapat menghubungi Riana.Napitupulu@theglobalfund.org atau BSU.Contracts.RFPLFA@theglobalfund.org.

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010 Diluncurkan

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 21:54:00 +0000

Masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia. Diperkirakan masih terdapat sekitar 1,7 juta balita terancam gizi buruk yang keberadaannya tersebar di pelosok-pelosok tanah air. Setiap tahun, sekitar 4 juta ibu hamil dan ibu menyusui menderita gangguan anemia yang sebagian besar disebabkan oleh kekurangan zat besi. Masalah gizi lain yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium dan Kurang Vitamin A.

Demikian sambutan Menteri Kesehatan yang dibacakan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dr. Sri Astuti Soeparmanto, Msc (PH), dalam acara peluncuran Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010 (RAN-PANGAN DAN GIZI) di Jakarta, Rabu, 12 September 2007. Hadir pula dalam acara tersebut, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzzeta, dan Menteri Pertanian Ir. Anton Apriyantono.

Menkes menyatakan, masalah-masalah gizi tersebut sangat merisaukan karena mengancam kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Berbagai penelitian membuktikan bahwa tingginya balita gizi buruk terkait dengan tingginya angka kesakitan dan kematian ibu, bayi dan balita. WHO memperkirakan sekitar 60% penyebab langsung kematian bayi dan anak didasari oleh keadaan gizi yang jelek. Tingginya masalah gizi berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat terutama kaum perempuan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat produktivitas dan sosial ekonomi bangsa.

Sementara kekurangan gizi belum dapat diselesaikan, prevalensi masalah gizi lebih dan obesitas mulai meningkat khususnya pada kelompok sosial ekonomi menengah keatas di perkotaan. Kelebihan gizi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular yang merupakan faktor penyebab kematian utama pada kelompok usia dewasa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya masalah gizi dan kesehatan masyarakat, sangat kompleks. Secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor yang saling berinteraksi, yaitu :

Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga yaitu kemampuan keluarga untuk menyediakan makanan, dan ini sangat terkait dengan daya beli keluarga.
Pola asuhan gizi keluarga yaitu kemampuan keluarga untuk memberikan makanan bayi dan anak, khususnya menyusui secara ekslusif dan pemberian makanan pendamping ASI. Pola asuhan gizi keluarga sangat terkait dengan upaya keluarga untuk memelihara kesehatan bayi dan balita serta menjaga lingkungan yang sehat.
Akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, yaitu pemanfaatan fasilitas kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif seperti penimbangan balita di posyandu, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan kesehatan bayi dan balita, suplementasi vitamin A dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), imunisasi dan sebagainya.

Dari ketiga faktor tersebut jelas perbaikan gizi dan kesehatan sangat terkait dengan perbaikan sektor lain, terutama pangan, daya beli dan pendidikan. Masalah gizi dan kesehatan tidak akan bisa ditanggulangi hanya dengan pendekatan pengobatan atau kuratif saja, tetapi harus mengedepankan upaya-upaya pencegahan dan peningkatan.

Bank Dunia berdasarkan berbagai penelitian menyimpulkan bahwa intervensi gizi yang berbasis pemberdayaan dan pendidikan gizi lebih cost effective dibandingkan dengan intervensi gizi langsung seperti subsidi pangan dan pelayanan kuratif lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan perbaikan pangan dan gizi memerlukan komitmen bersama, yang dicerminkan dengan adanya koordinasi dan integrasi yang baik mulai dari tahapan perumusan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi, ujar Menkes.

Menurut Menkes, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi merupakan instrumen kebijakan yang mengintegrasikan berbagai kebijakan dan strategi sektor yang terkait dengan perbaikan gizi masyarakat. Dengan mengutip kesepakatan pertemuan konsultatif WHO/FAO di India tahun 2004 bahwa di dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi di suatu negara sekurangnya memerlukan 4 strategi utama, yaitu : (1) strategi dibidang peningkatan akses dan cakupan pelayanan gizi dan kesehatan yang berkualitas; (2) strategi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga; (3) strategi untuk meningkatkan keamanan pangan, dan (4) strategi yang mengarah pada peningkatan pola menu sehat dan aktivitas fisik.

Dalam paparannya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzzeta menyampaikan tujuan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-Pangan dan Gizi) 2006-2010 antara lain, meningkatkan pemahaman peran pembangunan pangan dan gizi sebagai investasi untuk SDM berkualitas, meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi, dan meningkatkan koordinasi penanganan masalah secara terpadu.

Kepala Bappenas menambahkan, dalam RAN-Pangan dan Gizi terdapat 4 pilar, yaitu kecukupan gizi, aksesibilitas terhadap pangan, keamanan pangan dan pola hidup sehat. Maksudnya, untuk mencapai kecukupan gizi di tingkat rumah tangga dan individu, pangan yang tersedia harus dapat diakses oleh rumah tangga, sehingga konsumsi pangan dapat memenuhi kecukupan jumlah dan mutu gizi yang seimbang. Selanjutnya, keamanan pangan juga diperlukan sehingga bahan pangan dapat dikonsumsi secara untuk kesehatan individu dalam rumah tangga. Agar konsumsi pangan yang memenuhi gizi seimbang dan aman, dapat membentuk generasi yang sehat dan cerdas, maka perlu pula diiringi dengan pola hidup sehat.

Indonesia jadi juga 'Jualan' Flu Burung

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 21:17:00 +0000

Departemen Kesehatan RI Rabu ini akhirnya sepakat meneken 'kesepakatan bisnis' dengan Baxter International Inc, perusahaan farmasi asal AS, untuk berkolaborasi mengembangkan vaksin flu burung. Langkah ini menyusul kenekadan Indonesia sebelumnya yang memutuskan untuk stop berbagi sampel virus flu burung dengan WHO, badan kesehatan PBB.

Di Amerika dan di Indonesia, kesepakatan itu baru diumumkan hari ini. Namun seperti diungkap website Depkes RI, kesepakatan kerja sama itu sudah ditandatangani kemarin. Yang teken adalah Dr. Triono Soendoro, Ph. D, Kepala Badan Litbangkes Depkes RI dan Kim C Bush, President, Vaccine SBU Baxter Healthcare SA, Switzerland, dan disaksikan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K). Baxt er Healthcare SA merupakan anak perusahaan Ba xter International Inc yang berkantor di Swiss.

Dalam karja sama tersebut, Badan Litbangkes Depkes akan menyediakan spesimen klinis H5N1 dan Baxter akan melakukan alih teknologi yang meliputi formulasi, pengisian, dan penyelesaian vaksin A/Indonesia/5/2005 kepada Badan Litbangkes.

MOU juga menyebutkan bahwa Indonesia akan mempunyai hak untuk memproduksi dan memasarkan vaksin A/Indonesia/5/2005 di seluruh Indonesia dan mengekspor ke beberapa Negara lain (sedang dalam proses negosiasi). Produksi akan dilakukan dengan mitra produsen vaksin Indonesia yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan.

Dari AS, Chicago Tribune mengabarkan bahwa Baxter puas dengan kesepakatan itu. Meski begitu, Baxter mengaku bahwa MOU tadi tidak memberi pihaknya akses ekslusif ke virus H5N1 Indonesia. Pemerintah Indonesia masih bisa bekerjasama dengan perusahaan atau pihak lain baik dari dalam negeri Indonesia maupun asing.

Sebelum ini Baxter sudah membuat vaksi flu burung dan membangun stok vaksin di AS, Inggris, dan Asia. Vaksin tersebut dibuat berdasarkan sampel yang diperoleh Baxter dari WHO.

Meski telah berhasil menjalin kesepakatan langsung dengan Indonesia, Baxter berharap pemerintah Indonesia mau tetap bekerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan WHO. Ia juga berharap pihak lain untuk tidak sungkan bernegosiasi dengan Indonesia untuk mendapatkan virus tersebut.

David Heyman, petinggi WHO urusan Flu Burung, dalam konperensi pers hari Selasa (waktu AS), mengaku WHO tidak bisa menyalahkan Baxter yang telah berhasil mendapatkan kesepakatan tersebut. Apakah WHO menyalahkan Indonesia? Chicago Tribune tak mengabarkannya.

Yang pasti, menurut Heyman, pihaknya tahu Baxter sudah bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia sejak kasus pertama flu burung muncul di Indonesia, Juli 2005. Sedangkan WHO baru menegosiasikannya akhir tahun silam.

Pemerintah Indonesia sendiri memutuskan untuk tak kooperatif dengan WHO karena merasa tidak mendapatkan kompensasi apapun dari lembaga dunia tersebut.

'Ketakharmonisan' Indonesia dengan WHO dalam 'bisnis flu burung' memang sudah terlihat sejak lama. Ketika Jepang-ASEAN-WHO meneken bantuan stok vaksin flu burung di Jakarta pertengahan tahun silam (stok-nya sendiri disimpan di Singapura), tak satu pun petinggi Depkes yang muncul. Yang muncul malah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Kehadirannya benar-benar di luar agenda.

Masyarakat Anggap RS sebagai Puskesmas Raksasa

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 20:53:00 +0000

Mantan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. F.A. Moeloek, Sp. OG (K), mengatakan, sekarang ini masyarakat mengangggap rumah sakit sebagai Puskesmas raksasa

Akibatnya orang yang sakit ringan dan berat minta ditampung di rumah sakit, sehingga dokter-dokter praktek sudah tidak ada gunanya lagi, karena masyarakat langsung pergi ke rumah sakit, katanya pada Diskusi Publik Bulanan di Gedung IDI, Jakarta, Kamis, (20/9).

''Tetapi masih banyak yang bertanya, bila mereka tidak mempunyai jaminan sosial atau asuransi, saya mau ke mana seandainya saya sakit, apakah saya langsung ke Puskemas atau ke dokter praktek pribadi atau rumah sakit?'' katanya.

Ini adalah kebingungan masyarakat, masalahnya sekarang sebagai organisasi profesi IDI bisa tidak memperbaiki sistem ini, yang semula tidak terstruktur menjadi sistem yang terstruktur. ''Jadi sistem kesehatan di Indonesia belum terstruktur,'' katanya.

Dokter itu tidak hanya menyuntik tangan atau bokong orang saja tetapi air juga diperhatikan. Air yang digunakan oleh masyarakat juga harus diperhatikan oleh dokter, juga bagaimana cara hidup masyarakat yang banyak merokok.

Apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh masyarakat itulah menurut Moeloek sebetulnya tugas dokter sesungguhnya. ''Jadi dokter tugasnya bukan hanya menyembuhkan orang sakit. Pola pikir dokter harus diubah, bukan hanya menyembuhkan tetapi menjaga/memelihara orang sehat tetap sehat dari hulu sampai ke hilir.''

Jadi kalau dokter hanya menyuntik dan kasih obat itu pekerjaan ke hilir, sedangkan dokter itu pekerjaannya dari hulu ke hilir. ''Sebagai profesor saja menyesal tidak mengajar begitu dari dahulu yang diajarkan hanya mengobati orang sakit, itu ternyata salah sama sekali. Kurikulum dari pada fakultas kedokteranpun harus diubah,'' kata Moeloek.

Bukan hanya kurikulum mengobati/merawat tetapi juga bagaimana cara memelihara kesehatan masyarakat Indonesia, itu yang harus dikerjakan sebetulnya oleh para dokter termasuk pada kurikulum pendidikan kedokteran di Indonesia, katanya.

Konsep ideal pelayanan medik itu adalah mutu, kualitas dan biaya serta keterjangkauan masyarakat ke dalam pelayanan kesehatan. Jadi ada mutu dan keterjangkauan. Terjangkau atau tidak masyarakat menuju kepada pelayanan kedokteran itu.

Dokter yang baik menurtnya hanya dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dalam sistem pemeliharaan kesehatan yang baik pula. ''Jadi kalau sistem pemeliharaan kesehatan tidak terstruktur nggak mungkin dokter bisa bekerja dengan bagus,'' katanya

Ada Kemungkinan Virus Flu Burung Bermutasi

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 20:51:00 +0000

Unggas yang terkena virus flu burung saat ini memang tidak harus sakit. Hal ini kemungkinan besar karena adanya mutasi virus H5N1 yang ada di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan Prof. Wasito, Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan UGM, sejak 2003 sampai sekarang menunjukkan bukan hanya ayam yang tidak sakit meski terbukti terinfeksi H5N1. Tetapi hewan lain seperti entok dan puyuh juga mengalami hal yang sama.

Kenapa tidak sakit? Hal ini kemungkinan besar karena adanya mutasi virus H5N1. Namun untuk membuktikan harus dilakukan penelitian lebih lanjut, kata Wasito, Senin (27/8).

Kekebalan unggas terhadap virus ini, menurut dugaan Wasito, bisa terjadi karena proses vaksinasi yang tidak tepat. Apalagi dia mendengar vaksinasi yang digunakan pemerintah adalah untuk jenis H5N2 bukan H5N1. Kalau ini benar tentu sangat berbahaya karena vaksinasi yang digunakan tidak sesuai dengan genetas virus.

Sehingga vaksinasi lebih baik dihentikan secara bertahap seperti saat penanganan penyakit kuku dan mulut pada masa lalu. Apalagi sebenarnya vaksinas itu tingkat keberhasilannya hanya 80 saja. Sehingga kalau diteruskan justru akan memungkinkan terjadinya mutasi virus, ujarnya.

Dalam penelitian yang dilakukan di Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur

sejak 2003 lalu juga menunjukkan bahwa ada unggas yang virus hanya ditemukan pada paru-paru saja. Sehingga ketika diperiksa melalui sampel liur dan kotoran unggas itu negatif.

Padahal sebenarnya positif. Ini yang disebut positif palsu, kata mantan Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian ini.

Untuk itu, untuk mengetahui secara benar unggas positif terkena H5N1 atau tidak, maka sampel yang diambil harus benar-benar tepat. Tidak hanya diambil pada sampel darah, kotoran dan lendir saja tetapi juga harus sampai ke paru-paru.

Karena bisa jadi di paru-paru ada tetapi di kotoran tidak ada, tegasnya.

Penelitian yang dilakukan bersama Prof Hastari ini juga menemukan pada puyuh terjadi infeksi campuran antara H5N1 dan H7N1. Namun penelitian belum sampai menyimpulkan virus jenis apa H5N1 ini.

Kami juga tengah bekerja sama dengan sejumlah ahli dari luar negeri untuk mengetahui jenis apa sebenarnya flu burung yang ada di Indoensia sekarang ini, ujarnya.

Selain meminta agar vaksinasi ditinjau kembali serta melakukan pemeriksaan secara benar, Wasito yang menemukan adanya virus flu burung pada lalat ini juga secara tegas menolak upaya pencegahan dengan cara pemusnahan.

Menurutnya, pemusnahan hanya boleh dilakukan pada unggas yang positif terkena flu ini. Kalau main hantam kromo seperti selama ini bisa musnah seluruh unggas di Indonesia. Apalagi terbukti bahwa flu burung tidak hanya ada pada unggas saja tetapi juga pada lalat, katanya.

Biosecurity yang tepat dan ketat harus dilakukan. Jangan hanya di atas kertas dan omong doang, tegasnya.

Dokter dan Apotek Kolusi Harga Obat

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 20:49:00 +0000

Kolusi antara dokter dan apotek yang terjadi selama ini merupakan penyebab adanya permainan harga obat di pasaran. Hal itu mengemuka dalam diskusi bertema Langkanya Obat dan Harga Obat Mahal, yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Rabu (30/5).

Hadir sebagai pembicara Ketua Ikatan Sarjana Farmasi Haryanto Dhanutirto, pengamat kesehatan Kartono Mohammad, Direktur Pemasaran PT Kimia Farma Sofyarman Tarmizi, dan anggota Komisi IX DPR RI Hakim S Pohan. Haryanto membenarkan selama ini harga obat sangat ditentukan oleh para dokter. "Perusahaan farmasi memberikan diskon yang cukup besar kepada dokter, bisa sampai 40%. Kemudian diskon untuk apotik sebanyak 5%-10%. Akhirnya apotik sangat tergantung dari keputusan dokter," kata Haryanto. Apoteker akhirnya tidak independen dalam menentukan pelayanan obat kepada masyarakat. "Sekarang kami sedang memperbaiki profesionalisme apoteker. Kalau tidak ada apoteker di apotik, maka apotik dilarang menerima resep," tegasnya.

Demikian juga antara dokter dan apoteker harus saling berkomunikasi, bukan menentukan sendiri-sendiri harga obat karena telah dipengaruhi komisi dari perusahaan farmasi. Hal senada juga dikemukakan oleh anggota Komisi IX DPR RI Hakim S Pohan dan Kartono Mohammad. "Perhatikan saja ada dua resep sama, tetapi yang membawa berbeda-beda. Resep pertama yang membawa orang dengan kendaraan mercy. Kemudian resep kedua dibawa oleh tukang becak. Harga pasti berbeda Karena apotik bisa memainkan harga setelah melihat sosial ekonomi orang itu. Demikian juga dokter, ketika memberikan resep, pasien tidak bisa menentukan. Semua di tangan si dokter itu," kata Kartono dan dibenarkan Hakim S Pohan. Mereka sependapat apabila pemerintah ikut menentukan dan mengontrol harga obat di pasaran. "Bila ini terus dibiarkan maka kondisi harga obat makin tidak sehat. Pasien tidak bisa menentukan obat. Padahal dia yang membayarnya. Sesuai dengan UU Konsumen, hal ini adalah pelanggaran dan bisa dituntut," kata Pohan. Pernyataan ketiga pembicara ini diperkuat dari data yang dimiliki Kimia Farma. Direktur Pemasaran PT Kimia Farma Syofarman Tarmizi menjelaskan dari pasaran obat di Indonesia, pemasaran terbesar bukan berada di apotik atau toko obat, melainkan meja dokter. "Sebab ada asumsi bahwa dokter paling mudah menjual obat dengan resep dokter. Total market obat di Indonesia sebesar Rp20,3 triliun. Distribusi di apotek kurang dari Rp5,3 triliun, dan di toko obat dan rumah sakit sebesar Rp4,5 triliun. Dan sisanya ada di meja dokter," ungkapnya. Untuk itu pemerintah harus mengatasi persoalan harga obat dengan tidak lagi melibatkan dokter sebagai penjual tidak langsung.

Penerapan Standar Tarif Rumah Sakit akan Diperluas

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 20:46:00 +0000

Standar baku tarif pelayanan rumah sakit (Indonesia Diagnosis Related Groups/INA-DRG) yang sejak 3 September 2007 diterapkan pada unit kelas tiga di semua rumah sakit pemerintah rencananya akan diperluas ke kelas perawatan yang lainnya.

"Selanjutnya akan diperluas. Untuk kelas dua ke atas akan diujicoba penerapannya tiga bulan lagi," kata Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Farid W Husain, di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan, INA-DRG atau yang biasa disebut "Case-Mix" merupakan sistem standar baku tarif pelayanan rumah sakit dalam bentuk paket yang disusun berdasarkan kelas perawatan dan kelas atau tipe rumah sakit. "Biayanya dihitung perpaket. Misalnya saja, bila seseorang didiagnosis menderita penyakit tertentu dan harus mendapatkan tindakan medis tertentu juga, maka dia harus membayar sekian rupiah sesuai kelas perawatan dan tipe rumah sakit," jelasnya.

Departemen Kesehatan, menurut dia, telah menyusun daftar tarif baku pelayanan kesehatan di rumah sakit berdasarkan kelas perawatan dan tipe rumah sakit serta telah mensosialisasikannya kepada semua pimpinan rumah sakit pemerintah. Penerapan standar baku tarif rumah sakit tersebut, kata Farid, selanjutnya diharapkan dapat mempermudah pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan peserta Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Askeskin) di rumah sakit oleh PT Askes serta mendukung terwujudnya sistem jaminan pelayanan kesehatan nasional pada masa mendatang. INA-DRG atau "Case-Mix" adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan dalam bentuk paket yang besarnya ditentukan berdasarkan klasifikasi jenis penyakit dan prosedur atau tindakan pelayanan di rumah sakit. Pemerintah menyusun standar tarif baku pelayanan rumah sakit itu selama 1,5 tahun dengan mengacu pada standar penyusunan tarif pelayanan rumah sakit internasional atau International Refined Diagnosis Related Groups (IR-DRG) versi 2.0, versi terbaru. Standar tarif baku itu dibuat berdasarkan kumpulan data biaya pelayanan rumah sakit dan uji coba penerapan sistem pembiayaan terpadu berbasis layanan di 15 rumah sakit vertikal tahun 2006. Ke-15 rumah sakit tersebut berturut-turut RSU H.Adam Malik (Medan), RSUP Dr M Djamil (Padang), RSUP Dr M Hoesin (Palembang), RSUP Dr Cipto Mangunkusumo, RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, RS Anak dan Bunda Harapan Kita, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Kanker Dharmais (Jakarta), RSUP Dr Hasan Sadikin (Bandung), RSUP Dr.Sardjito (Yogyakarta), RSUP Dr Kariadi (Semarang), RSUP Sanglah (Denpasar), RSUP Dr.Wahidin Sudiro Husodo (Makassar) dan RSUP Dr.R.Kandow (Manado). Sebelumnya Farid juga menjelaskan bahwa penerapan standar tarif baku rumah sakit tersebut secara otomatis akan mendorong terciptanya transparansi pembiayaan pelayanan rumah sakit, memacu rumah sakit melakukan efisiensi, meminimalkan kesalahan manusiawi, dan meningkatkan komitmen rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. Pasienpun, katanya, juga diuntungkan karena bisa mengetahui kepastian biaya, kejelasan diagnosis penyakit dan perawatan yang diterima serta tidak harus mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu.

Hanya 12% yang Cuci Tangan Pakai Sabun Usai dari Jamban

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 20:44:00 +0000

Kesadaran masyarakat Indonesia untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) terbukti masih sangat rendah. Tercatat, rata-rata hanya 12% masyarakat yang melakukan CTPS setelah buang air besar di jamban.

Demikian gambaran kesadaran CTPS di Tanah air berdasarkan survei environmental service program (ESP) tentang perilaku masyarakat terhadap kebiasaan mencuci tangan yang dilakukan Depkes dan instansi lainnya pada 2006.

Direktur Penyehatan Lingkungan Depkes Wan Alkadri di Jakarta, Senin (9/7), menyampaikan bahwa berdasarkan survei ESP juga ditemukan fakta, walau penetrasi sabun telah masuk ke hampir seluruh rumah tangga di Indonesia, namun rata-rata hanya 3% saja yang menggunakan sabun untuk cuci tangan.

Selain hanya 12% yang mencuci tangan pascabuang air besar, rendahnya perilaku CTPS pada 4 waktu kritis lainya, tercermin dari hanya 9% yang melakukan CTPS setelah membantu buang air besar bayi, hanya 14% CTPS dilakukan sebelum makan, 7% sebelum memberi makan bayi dan 6% sebelum menyiapakan makanan.

Staf Ahli Menkes Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan Depkes Indrijono Tantoro mengakui Indonesia sedikit terlambat dalam mengkampanyekan gerakan CTPS.
Indonesia baru meluncurkan program itu pada sekitar April 2007. Padahal Vietnam telah sekitar 1 tahun lalu.

Bahkan Ghana, dari sebelumnya hanya 14% penduduknya yang melakukan CTPS pada waktu penting, pasca 2 tahun program diluncurkan, kini lebih dari 62% penduduknya melakukan CTPS.

"Memang gerakan baru dimulai, tetapi sudah 181 kabupaten/kota yang telah melakukan kampanye CTPS. Memang, ini baru seperempat dari sekitar 450-an kabupaten/kota. Namun setahap demi setahap akan kita tambah," janji Indrijono yang saat itu hadir dalam kapasitas mewakili Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan I Nyoman Kandun yang berhalangan.

Dalam pidato tertulisnya dalam pembukaann, Kandun memaparkan diharapkan gerakan CTPS dapat menurunkan kasus insiden diare pada anak balita. Tercatat, tulis Kandun, 100 ribu anak di tanah air meninggal tiap tahun karena diare.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Depkes Chandra Yoga Adhitama mengutarakan, dari 4,8 juta bayi yang lahir tiap tahun di Indonesia, angka kematian bayi rata-rata mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan balita mencapai 46 per 1000 kelahiran hidup. Dari jumlah kematian bayi tersebut, 19% kematian dipicu oleh penyakit diare.

"Dengan kebiasaan cuci tangan, kasus insiden diare bisa diturunkan hingga 47%," ungkap Chandra.
CTPS juga dapat mencegah hingga 80% berbagai penyakit infeksi termasuk dapat mencegah 45% penyakit infeksi berat, seperti ISPA, flu burung, cacingan dan sebagainya selain diare.

Gerakan CTPS, tutur Chandra, juga akan mendorong ketersediaan sarana air bersih, pasalnya selain pakai sabun, cuci tangan yang baik harus dilakukan dengan air yang mengalir.

Guna memperlancar program dan menyiapkan berbagai sarana, Depkes juga berharap berbagai pihak termasuk swasta untuk berperan dalam kegiatan ini. (Tlc/OL-03)
sumber : mediaindo.co.id

Derajat Kesehatan di Indonesia Masih Tertinggal

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 20:42:00 +0000

Meski beberapa indikator kesehatan terlihat membaik, derajat kesehatan di Indonesia dianggap tertinggal dari negara tetangga. Hal itu, menurut Asisten Ahli Menteri Kesehatan Dr Haspsara Habib Rachmat pada Dies Natalis Poltekes ke 3 di Jakarta, Selasa (17/7), akibat masih mahal dan belum efisiennya fasilitas kesehatan plus tenaga yang belum sesuai kebutuhan. Dia mengatakan angka kematian bayi turun dari 46 pada 1997 menjadi 30,8 per 1.000 kelahiran hidup pada 2006 (proyeksi Badan Pusat Statistik).

Demikian pula angka kematian ibu melahirkan yang turun dari 334 pada 1997 menjadi 262 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2005. Umur harapan hidup meningkat dari 41 tahun pada 1960 menjadi 69,4 tahun pada 2006. Prevalensi gizi kurang pada balita juga menurun dari 37,5 persen pada 1989 menjadi 23,6 persen pada 2006.

Sementara di satu sisi, kata dia, deteksi dini beberapa penyakit yang seharusnya bisa dilakukan di tingkat paling bawah masih belum terwujud. 'Masalahnya memang karena ketidaksinkronan antara kebutuhan tenaga kesehatan dan program pendidikan,' tambah Direktur Poltekkes Departemen Kesehatan Heryati. Untuk itu menurut Heryati perlu peningkatan keterampilan tenaga kesehatan baik melalui pelatihan dan pendidikan. Lebih jauh, Hapsara yang juga konsultan senior Departemen Kesehatan menyatakan, secara bertahap, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan terus dilakukan untuk pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, sangat terpencil, dan daerah perbatasan. 'Sejak 2005 hingga Juni 2007 telah ditempatkan 141 dokter spesialis, 7.091 dokter umum, 2.065 dokter gigi, dan 38.889 bidan,' ungkapnya. Dari jumlah tersebut, kata Hapsara, yang ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil sebanyak 7 dokter spesalis, 3.275 dokter umum, 903 dokter gigi, dan 17.356 bidan. 'Dengan meningkatnya pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan, maka kematian dan kecacatan akibat penyakit dapat ditekan,' jelasnya.

Cuci Tangan Cara Termudah Cegah Penyakit

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 20:40:00 +0000

Cuci tangan pakai sabun yang dipraktikkan secara tepat dan benar merupakan cara termudah dan efektif untuk mencegah berjangkitnya penyakit seperti diare, tifus, dan bahkan flu burung.

"Selain itu, secara tidak langsung juga membantu upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita akibat diare," kata Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur (Wagub) Paku Alam IX, Sabtu.

Dalam acara Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun di Stadion Mandala Krida Yogyakarta yang diikuti 600 siswa SD se-DIY, Sultan mengatakan, kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program hidup bersih dan sehat.

"Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya mencapai program Indonesia Sehat 2010," katanya.

Ia menambahkan, dalam program Indonesia Sehat 2010 diharapkan sumber daya manusia di negara ini semakin tangguh, mandiri dan berkualitas yang dapat dihasilkan dari sikap proaktif masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY, dr Bondan Agus Suryanto mengatakan, kampanye cuci tangan yang dilaksanakan sekarang merupakan salah satu upaya mendukung program gerakan cuci tangan pakai sabun yang telah diluncurkan pada 2006.

Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit menular serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencuci tangan secara tepat dan benar.

"Cuci tangan pakai sabun merupakan cara mudah dan murah untuk membersihkan anggota tubuh dari kuman penyebab infeksi," katanya.
sumber : mediaindo.co.id

Hindari Konsumsi Obat Palsu

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 20:37:00 +0000

Aneh tapi nyata. Itulah sebutan untuk peredaran beragam obat palsu yang saat ini justru makin marak. Namanya obat, bisa saaja memiliki efek samping selain dapat menyembuhkan penyakit. Lalu bagaimana nasib si sakit jika yang dikonsumsi ternyata obat palsu? Adakah cara tepat untuk mengantisipasinya? Bisnis obat sangat menggiurkan. Itu sebabnya banyak yang tertarik bermain di situ. Di antara banyak pengusaha obat itu sebagian beroperasi secara tidak resmi dan hanya memikirkan keuntungan bisnis di atas penderitaan orang lain. Mereka kehilangan rasa kemanusiaan terhadap si sakit dan keluarganya. Obat palsu, itulah sebutan bagi obat-obatan yang diedarkan tidak memenuhi peraturan yang ada. Ada tiga kategori suatu obat disebut obat palsu. Pertama, yaitu bahan, takaran dan mereknya sama dengan obat asli, tetapi dibuat oleh produsen bukan pemegang merek. Kedua, mereknya sama tetapi bukan biatan produsen yang sama, dan isinya substandar. Ketiga, mereknya sama, tetapi isnya bukan obat dan tidak jelas pembuatannya. Jenis ketiga ini paling merugikan. Obat palsu juga mencakup suatu produk yang tidak mencapat izin resmi. Produk yang ternyata berisi bahan berkhasiat lain un disebut obat palsu.

Berakibat Fatal Pemalsuan dan peredaran obat palsu mencakup berbagai macam jenis, mulai dari obat-obatan kimia, jamu, suplemen mapun obat tradisional Cina (Traditional Chinese Medicine) yang lazim disebut TCM. Sejauh ini pemalsuan paling banyak dilakukan terhadap obat-obatan terkenal dan obat penyakit kronis. Persoalan serius sangat mungkin timbul akibat obat palsu tersebut, lebih-lebih karena menyangkut jarapan hidup seseorang. Bayangkan betapa berbahayanya bila penderita diabetes mengonsumsi obat ;alsu yang terbukti tidak mengandung zat pengontrol kadar gula darah sama sekali. kdar gula pasien bisa melonjak tinggi hingga mengakibatkan koma atau bahkan lebih fatal algi. Obat palsu lain yang juga mengundang bahaya adalah cairan injeksi Kamethasone. Suntikan ini digunakan untuk menenangkan pasien syok atau asma berat. Namun, bila yang disuntukkan Kalmethasone dengan akdar zat aktif nol persen, pasien bisa meninggal. Maraknya peredaran obat palsu, menurut Ida Marlinda dari yayasaan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dipengaruhi oleh mahalnya obat asli di apotek atau distribusi resmi. Karena jalur distribusi yang kelewat panjang dan berbelit-belit, konsumen cenderung terjebak membeli obat palsu yang harganya lebih murah. Faktor lain adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang jenis obat. Ditambah dengan kebutuhan yang mendesak, menjadikan khasiat dan keamanan obat diabaikan. Sulitnya menutup ruang gerak peredaran obat palsu tersebut juga diakui BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Buktinya setiap tahun selalu ditemukan beberapa jenis obat palsu di berbagai tempat, di antaranya Amoxsan 500 (kapsul), Fansidar (tablet). Ponstan 500 (kaplet), deztamine (tablet), dan Daonil (tablet) Soal pemalsuan ini sebetulnya sudah lama berlangsung dan banyak pula pihak yang mengetahuinya, tetapi tetap saja tidak bisa diberantas secara tuntas. Kondisi ini terus berlanjut seiring dengan ompongnya taring hukum. Hal ini dipahami sekaligus dimanfaatkan betul oleh para pedagang dan produsen obat palsu yang hanya memikirkan untung besar semata. Ganjaran ringan Di KUHP, pemalsua obat dapat dikenakan sanksi pasal 386 ayat 1 dan dipenjara selama-lamanya empat tahun. Sementara sesuai UU nomor 23 tentang Kesehatan, pelaku bisa dihukum penjara selama 15 tahun dan denda paling banyal Rp 300 jutaa. Menurut UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, pelaku dapat dikenai sangksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda harta benda senilai Rp 2 miliar. Kenyataannya, dari 426 kasus pemalsuan yang dilaporkan selama April 1999 hingga Juni 2000, hanya tujuh kasus yang sampai ke putusan pengadilan. Hukumannya pun hanya berupa denda Rp 200 ribu-Rp250 ribu atau kurungan satu sampai dua bulan. Diantaranya kasus pemalsuan obat senilai Rp 1 miliar di Jawa Tengah. Hakim hanya mengaganjar tiga bulan penjara dengan masa percobaan lima bulan bagi si pelaku. Duta BPOM menyebutkan, sejauh ini vonis tertinggi bagi pemalsu obat hanya tujuh bulan penjara, yaitu yang terjadi di tahun 1999. Dendanya antara Rp 200 ribu - Rp 750 ribu, susider satu hingga empat bulan penjara. Sementara di tahun 2000, rata-rata vonis hanya denda Rp 150 ribu hingga Rp 1,5 juta, subsider satu hingga tiga tahun penjara. YLKI melihat kenyataan yang membuat konsumen obat tak berdaya, seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Selain juga harus terus mendidik masyarakat agar menjaddi konsumen yang aktif dengan bekal pengetahuan tentang obat maupun hak-haknya sebagaii konsumen. Di tingkat konsumen, meningkatnya pengetahuan yang didapat melalui konsultasi dengan dokter medis maupun penyembuh tradisional menjadi sangat penting demi menghindari penggunaan obat, jamu, suplemen, maupun obat TCM palsu. Ingat, obat palsu tidak mudah dikenali. Konsumen hanya mampu mengurangi risiko penggunaan obat palsu dengan membelinya di tempat resmi, khususnya untuk obat resep dokter. Pastikan dengan memeriksa ada tidaknya nomor registrasi dari BPOM, produsen atau agen penyalur, serta nomor kontak pusat layanan konsumen untuk produk jamu, suplemen dan obat TCM. Semua tersera pada konsumen apakah masih mau diracuni oleh obat, jamu, suplemen maupun obat TCM palsu hanya karena bisa membeli dengan harga lebih murah. Apa itu obat palsu? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 242 tahun 2000, yang dikategorikan sebagai obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak menurut undang-undang. Ada beberapa macam obat palsu yaitu: 1. Produk yang mengandung bahan berkhasian dengan kadar memenuhi syarat, diproduksi, dikemas dan dilabel seperti produk aslinya, tetapi bukan dibuat oleh pabrik aslinya. 2. Obat yang mengandung bahan berkhasiat dengan kadar yang tidak memenuhi syarat. 3. Produk dibuat dengan bentuk dan kemasannn seperti produk asli, tetapi tidak mengandung bahan yang berkhasiat. 4. Produk yang menyerupai produk asli, tetapi mengandung bahan berkhasiat yang berbeda. 5. Produk yang diproduksi tanpa izin. Jangan terkecoh harga miring Memilih obat, jamu, suplemen, maupun obat TCM itu gampang-gampang susah, sekalipun untuk jenis atau merek yang memang terbukti baik dan telanjur populer. Pasalnya, saat ini beredar banyak sekali obat palsu yang sekilas sangat mirip dengan yang asli. Berikut ini beberapa cara untuk mengenali obat palsu: ? Periksa kemasannya dengan teliti. Secara fisik akan terlihat perbedaan, mulai dari segel pengaman, stiker hologram dan kualitas cetaknya. Jika perlu simpanlah contoh kemasan aslinya agar saat Anda membeli ulang, kemungkinan mendapat produk palsu dapat dicegah. ? Belilah produk di tempat resmi atau toko yang benar-benar Anda yakini menjual obat asli. Jangan mudah terpengaruh harga miring untuk produk serupa. ? Jika Anda ragu, mintalah bukti pembelian yang mencantumkan jenis produk, alamat, serta nomor kontak di tempat Anda membeli, agar mudahmelakukan keluhan jika terjadi masalah atau produk yang dibeli ternyata palsu. ? Pastikan tercantum kode atau daftar registrasi dari BPOM atau identitas lain yang menjamin produk tersebut asli. ? Untuk jamu, suplemen maupun obat TCM, pastikan selalu ada atau tercantum nama produsen maupun agen dan penyalur resminya. ? Satu yang tak boleh dilupakan adalah nomor telepon cutomer service atau alamat kontak maupun konsultasi pelanggan, yang biasanya tercantum pada kemasan. ? Hentikan pemakaian secepatnya dan segeralah berkonsultasi ke dokter jika Anda merasakan perubahan yang tidak semestinya, seperti muncul rasa sakit di bagian tubuh tertentu atau alergi akibat minum obat atau jamu tertentu.

Tetapkan Hanya Ada Obat Generik dan Obat Paten

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 20:34:00 +0000

Pemerintah perlu menetapkan secara tegas lewat peraturan pemerintah bahwa di Indonesia hanya boleh ada obat generik dan obat paten seperti yang diterapkan di banyak negara maju.

Tidak ada lagi obat generik bermerek yang sebenarnya obat generik yang dibungkus dengan merek tertentu dan dijual dengan harga puluhan kali lebih mahal dari obat generik sehingga mendorong promosi tidak etis. Hal itu dikemukakan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Fachmi Idris, Rabu (3/10) di Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, industri obat dikuasai kartel sehingga harga obat menjadi mahal. Dokter disinyalir mendapatkan keuntungan dari praktik itu (Kompas, 3/10).

Dalam konteks kenegaraan, demikian Fachmi, kalau menteri mengetahui ada kartel, seharusnya ia segera mengadukan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena lembaga itu yang berhak menilai adanya kartel atau bukan.
Ketua Umum Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi) Indonesia Anthony Ch Sunarjo yang dihubungi terpisah membantah adanya kartel dalam industri farmasi. Kendati industri obat hanya dikuasai sejumlah produsen, harga obat tidak pernah ditentukan oleh mereka.

Tidak ada dua merek obat sejenis yang harganya sama. Harga obat berada pada jenjang berbeda-beda, bahkan beberapa obat generik bermerek sama murahnya dengan obat generik, ujarnya.

Menurut Anthony, kenaikan harga sejumlah obat bukan dipicu kartel harga, melainkan dampak inflasi, kenaikan harga bahan baku, dan nilai tukar dollar.

Fachmi dan Anthony berpendapat, yang diperlukan saat ini untuk menekan biaya kesehatan adalah penerapan asuransi sosial kesehatan sesuai dengan amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004. Dengan asuransi sosial kesehatan bisa dilakukan kendali mutu dan kendali biaya. Dokter tidak bisa meresepkan obat di luar ketentuan badan pelaksana asuransi sosial kesehatan yang tentu memilih obat dengan mutu baik dan harga wajar, kata Fachmi.

Seretnya produksi obat generik, menurut Fachmi, karena pemerintah membuat aturan kurang arif. Harga obat generik dipatok lebih rendah dari harga bahan baku.

Seharusnya harga obat generik diatur lewat formulasi dengan variabel harga bahan baku, nilai tukar mata uang, dan marjin keuntungan sehingga berkisar pada rentang tertentu. Dengan demikian, industri tidak enggan memproduksi obat generik.

Mengenai niat Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari untuk mengimpor obat generik dari negara lain seharusnya segera dilaksanakan, jangan hanya diwacanakan. Fachmi menyatakan, PB IDI membuat nota kesepahaman dengan GP Farmasi mengenai prinsip promosi yang baik. Kode etik kedokteran juga dijadikan hukum disiplin di bawah Konsil Kedokteran Indonesia. Dokter yang meresepkan obat dengan mengharapkan imbalan akan dicabut registrasinya. Dukungan industri farmasi bagi dunia kedokteran tidak bisa dihindarkan dalam konteks pengembangan ilmu dan pendidikan berkelanjutan, ujar Fachmi.

Diluncurkan Obat untuk Stop Merokok

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 20:32:00 +0000

Jika motivasi saja tak cukup kuat untuk menghentikan kebiasaan merokok, kini ada pilihan baru yang bisa membantu Anda, yakni dengan obat berbahan aktif varenicline produksi PT.Pfizer Indonesia yang peluncurannya di lakukan hari ini di Jakarta (4/10).

Sulitnya berhenti merokok, menurut dr Irawan Rustandi, Medical Director PT.Pfizer Indonesia, disebabkan karena pengaruh nikotin yang terhirup bersama asap rokok. Nikotin merupakan salah satu satu dari 4000 senyawa kimia yang terdapat dalam rokok dan akan mencapai susunan saraf pusat di otak dalam dua detik setelah kita menghisap rokok, katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, nikotin yang sampai di otak akan menempel pada reseptor otak yang bernama alfa 4 beta 2, sehingga merangsang pelepasan transmiter saraf dan melepaskan dopamin yang akan memberikan efek fisiologis seperti rasa nikmat dan tenang. Saat kita tidak merokok kadar dopamin lama kelamaan akan berkurang, sehingga badan merasa tidak enak, tidak bisa konsentrasi, lalu kita akan mencari rokok lagi untuk dihisap, ini tarafnya sudah kecanduan, ujarnya.

Perokok yang sudah kecanduan otomatis akan sulit menghentikan kebiasaannya. Ditambah lagi dengan munculnya gejala craving dan withdrawal (putus obat), seperti sulit berkonsentrasi, gelisah, dan sebagainya. Untuk memutus siklus tersebut Irawan mengatakan pentingnya intervensi klinis seperti varenicline.

Menurut Irawan, varenicline merupakan terapi pengganti nikotin tanpa memasukkan nikotin ke dalam tubuh. Obat ini bekerja hanya di reseptor alfa 4 beta dua namun merangsang reseptor sebagian untuk menghasilkan dopamin dalam jumlah sangat kecil, sehingga tidak muncul gejala putus obat, paparnya. Dengan obat tersebut para perokok tidak akan merasakan kenikmatan saat merokok dan meski berhenti merokok gejala-gejala ketagihan akan berkurang.

Para perokok yang ingin berhenti merokok disarankan meminum obat ini selama 12 minggu sebelum tanggal yang ditentukan untuk berhenti. Jadi tentukan dulu tanggal berhenti merokok, tambah Irawan. Efek samping dari obat yang diresepkan dengan dokter ini, antara lain rasa mual, sakit kepala, insomnia, dan muncul mimpi abnormal. Meski penelitian membuktikan 44 persen pengguna varenicline mampu berhenti merokok selamanya, namun dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar tetap diperlukan.

40% Suntik di Dunia Ternyata tak Aman

noreply@blogger.com (Admin) — Fri, 05 Oct 2007 20:31:00 +0000

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan setiap tahun ada antara 12-16 miliar injeksi (suntikan) digunakan di seluruh dunia.

Dari jumlah itu, 40% di antaranya tidak aman dan membahayakan kesehatan pasien. Ashok K Patwari, guru besar dan senior program consultant International Clinical Epidemology Network (INCLEN), mengatakan injeksi atau suntik yang tidak aman tersebut mengakibatkan 80-160 ribu orang terinfeksi virus HIV. Selain itu, 2,3 juta hingga 4,7 juta orang tertular Hepatitis C dan 8 juta hingga 16 juta orang tertular Hepatitis B.

"Kebanyakan suntik yang tidak aman karena dosis yang tidak tepat serta penggunaan jarum suntik lebih dari satu kali," kata Ashok dalam seminar nasional on Patient Safety yang diselenggarakan Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta di Hotel Jogja Plaza, Kamis (30/8). Ashok menambahkan beberapa kategori suntik yang tidak aman, selain tingkat kebersihan yang tidak bersih juga pemeliharaan serum yang tidak baik. Selain itu sering kali serum terkontaminasi sehingga tidak lagi bersih. Juga kerap terjadi pemberian injeksi juga tidak teradministrasi dengan baik. Dengan kondisi seperti ini, Ashok menilai pemberian injeksi harus benar-benar hati-hati. Meski diakui suntik cukup efektif dalam sistem pengobatan, namun cara ini juga mempunyai tingkat risiko yang cukup tinggi. "Lebih baik hentikan injeksi yang tidak penting," tegasnya. Kesalahan pengobatan tinggi Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM, Iwan Dwiprahasto mengatakan tingkat kesalahan pengobatan atau medication error di Indonesia juga cukup tinggi. Studi yang dilakukan FK UGM antara 2001-2003 menunjukkan medication error mencapai 5,07. Dari jumlah itu 0,25 berakhir fatal hingga kematian. "Dalam studi yang dilakukan pada 1.116 rumah sakit ditemukan medication error terjadi pada 97 pasien ICU antara lain dalam bentuk dosis yang tidak tepat," kata Iwan. Menurut Iwan, medication error juga tinggi pada saat pasien menjalani sectio sesarea, yang mencapai 56 dan umumnya berupa kesalahan dalam penentuan waktu pemberian antibiotic profilaksi. Dampak dari kesalahan proses pengeobatan ini, ujar Iwan, cukup beragam, mulai dari keluhan ringan hingga kejadian serius yang memerlukan perawatan rumah sakit atau bahkan kematian. Di Amerika, menurut data The Institute of Mecdicine, setiap tahun medical error menyebabkan kematian pada 44-98 ribu penduduk.