LINTAS NUSANTARA

Warga Yahudi Dilarang Masuk Restoran

noreply@blogger.com (Mardedi) — Sat, 5 Jun 2010 07:12:00 +0700

BATAM - Ulah brutal tentara Israel kala menyerang rombongan kemanusiaan yang akan mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina, benar-benar menyulitkan warga Yahudi di perantauan. Bahkan di Indonesia, warga Yahudi dilarang masuk sebuah restoran.

Restoran tersebut bernama NanYang Food Hawker, terletak di Pelabuhan Internasional Batam Center. Larangan tersebut merupakan bentuk kutukan dan celaan atas perlakukan biadap tentara israel yang secara membabi buta menembaki rombongan kemanusian yang hendak mengirim bantuan ke Gaza, Palestina.

Larangan berupa tulisan itu dipajang di depan pintu masuk. Ditulis dalam dua bahasa, yakni latin dan Inggris. Bunyinya; "Vietato l'ingresso agil ebrei e ai cani dan All Jews or dog is not allowed".

"Ini dukungan kita terhadap aksi kemanusiaan. Kami melarang masuk seluruh warga Yahudi dan pendukungnya masuk ke restoran kita ini," ujar Owner Nanyang Food Hawker Batam, Ashari Coffee, dikutif JPNN, Kamis (3/6).

Dia mengatakan, pemasangan nada protes dan pelarangan tersebut telah tiga hari ditempel, sejak serangan tentara Israel terhadap kapal Mavi Marmara yang mengangkut 12 orang relawan warga negara Indonesia.

"Daripada saya membakar bendera dan ikut demo turun ke jalan, mending saya tumpahkan kekesalan saya di sini. Saya melarang mereka masuk, itu sudah cukup," ujarnya.

Hatinya tergerak membuat pernyataan nada protes tersebut, setelah mengadakan diskusi bersama temannya bernama Mike, warga Italia pemilik club di Bali.

"Kami share, lantas atas dasar kemanusiaan, dia memprotes Israel dengan cara ini, dan saya pun mengikutinya," ujarnya.

NanYang menjadi satu-satunya restoran di Batam yang memprotes Israel. "Pernyataan ini hanya ada di tiga tempat di Indonesia, yakni di Club Puppies Kuta Bali dan Menara Mandiri di Jakarta serta Batam. Itu saja," ujarnya.

Berita lainya:
------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rakor Pemuda Muhammadiyah Ricuh

noreply@blogger.com (Mardedi) — Mon, 31 May 2010 00:26:00 +0700

Yogyakarta - Rapat koordinasi (rakor) Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta berakhir ricuh. Rakor menjelang Muktamar ke 46 dan 1 Abad Muhammadiyah itupun tak menghasilkan keputusan.

Rakor antara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia selama dua hari pad hari Sabtu dan Minggu di kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah diwarnai kericuhan.

Kegiatan itu sempat dibubarkan oleh sekelompok anggota Pemuda Muhammadiyah yang tidak sepakat atas penyelenggaraan rapat koordinasi. Padahal rapat itu merupakan kelanjutan penyelesaian Muktamar Pemuda Muhammadiyah XIV pada 2009 yang mengalami deadlock.

"Kami sempat diusir oleh tuan rumah, Pengurus Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta," kata kata Rahiman Dani, Juru Bicara Kaukus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, di Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, dikutif detiknews, Minggu (30/5/2010).

Menurut Dani, Din Syamsuddin selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah yang mengundang Pemuda Muhammadiyah. Namun dia justru tidak mau ikut rapat, padahal Din berada di Yogyakarta.

Sesuai arahan ketua umum kata Dani, penyelesaian deadlock atas keputusan sistem pemilihan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah telah disepakati dilakukan di Yogyakarta. Namun hingga larut malam upaya pembahasan antar peserta sidang menemui jalan buntu.

"Kami menilai ada pihak-pihak tertentu yang telah mempolitisasi terlalu jauh. Ada banyak kepentingan yang masuk di Pemuda Muhammadiyah," katanya.

Sementara itu, Ahmad Aznem, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan
Timur menyatakan pihkanya menuntut pertanggungjawaban Ketua Umum PP Muhammadiyah yang telah mengarahkan dan menggagas pertemuan di Yogyakarta.

Perwakilan 23 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Muhammadiyah menilai ada upaya pembiaran agar konflik terjadi antara sesama kader Muhammadiyah.

"Kami berharap masalah ini selesai sebelum Muktamar Muhammadiyah pada Juli
mendatang," kata Aznem.

Menurut dia, yang menjadi masalah adalah soal tata cara pemilihan ketua yang diikuti semua peserta muktamar. Padahal sudah ditetapkan sebelumnya yang mempunyai hak suara adalah pengurus pusat, wilayah dan daerah.

Sesuai hasil rapat tanwir sebelumnya, beberapa orang nama calon yang siap maju di antaranya Saleh Daulay, Gunawan, Ahmad Rafik dan Banjar Nurwahid.

Berita lainya:
----------------

Lintas Nusantara:
-------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bidik Camat Dukung Calon Incumbent

noreply@blogger.com (Mardedi) — Tue, 4 May 2010 14:12:00 +0700

(NGAWI) - Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan kepala daerah Kabupaten Ngawi terus menelusuri keterlibatan sejumlah camat dalam kampanye calon bupati dan wakil bupati Budi Sulistyono alias Kanang-Ony Anwar (OK). Kanang saat ini adalah Wakil Bupati Ngawi dan Ony adalah putera Bupati Ngawi Harsono.

Ketua Panwas Pilkada Ngawi Sugiharto mengatakan, sudah memintai keterangan Camat Paron Suraji, Camat Jogorogo Suhadi, dan Camat Sine Bambang Supriyanto. Namun mereka mengaku hanya melakukan tugasnya sebagai kepala wilayah.

Menurut Sugiharto, ketika dimintai keterangan para camat juga beralasan mereka melakukan monitoring sesuai dengan perintah bupati yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang monitoring Pilkada. “Katanya memang ada Peraturan Bupati untuk monitoring pilkada, itu yang dijadikan alasan mereka,” katanyanya, dikutif Tempo, Senin (3/5).

Beberapa waktu lalu, Panwas mendapat laporan tentang keterlibatan camat dalam berbagai kegiatan kampanye pasangan OK. Camat Paron Suraji, misalnya, hadir dalam acara OK di Desa Jeblokan, Kecamatan Paron, 27 April lalu.

Sugiharto berjanji jika memang terbukti melanggar maka sesuai aturan KPU, Panwas akan merekomendasikannya ke KPU setempat untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, saat kampanye OK, Panwas juga mendapat laporan adanya mobil dinas berpelat merah dengan nomor polisi AE 369 JP milik salah satu fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ngawi yang digunakan peserta kampanye. “Hingga kini, Panwas masih mengkaji dan mendalami temuan pelanggaran tersebut,” ucapnya.

Ketua KPU Ngawi Sunarto mengingatkan batasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang netralitas PNS selama masa tahapan pemilihan umum, termasuk dalam Pilkada, juga Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

“Seorang PNS baik melibatkan diri atau dilibatkan dalam kampanye jelas tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang. Jika terbukti melanggar maka sanksinya bisa berupa peringatan hingga pemecatan,” jelasnya.

Berita lainya :
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Polisi Bawa Kabur Gadis SMP

noreply@blogger.com (Mardedi) — Tue, 4 May 2010 13:34:00 +0700

(PROBOLINGGO) - Masih ada aparat kepolisian bermoral bejad. Oknum itu bernama Briptu Sg diduga membawa kabur IT, 16, saat yang bersangkutan berada di sekolah.

Anggota Polsek Kademangan Probolinggo tersebut, dilaporkan Sayudi, 52, orangtua siswi Kelas III SMPN I Sumberasih, Kabupaten Probolinggo itu, ke Mapolres setempat, Jumat (30/4).

Sayudi, warga Dusun Talang, Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo datang ke Mapolresta Probolinggo, selain bersama IT, putri tercintanya juga ditemani Jama’an, anak menantunya.

Mereka langsung menuju ruangan provost Polresta. Hampir dua jam tim penyidik meminta keterangan Sayudi dan IT. Disebutkan, IT dibawa kabur oleh Sg pada Selasa (27/4).

“Sekitar pukul 9.00 pagi, anak saya dijemput di sekolahannya,” kata Sayudi, usai melaporkan kejadian tersebut.

Sayudi mengetahui anaknya dibawa lari oleh seseorang, dari beberapa teman sekolah IT. Mendengar itu, ia bersama pihak keluarga lainnya, mencari ke mana-mana. Dirasa usahanya buntu, ia kemudian menyuruh Munir, tetangga dekatnya, untuk mencari informasi keberadaan putri tercintanya.

Atas bantuan Munir, tidak berapa lama, sekitar pukul 16.30 WIB, IT ditemukan di kediaman Sg di Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Sayudi meminta bantuan Munir, karena ia menjadi perantara saat Sg melamar IT.

Disebutkan bahwa Sg yang telah ditinggal mati oleh istrinya dan memiliki anak ini sebelum kejadian, pernah melamar IT. Namun, oleh orangtua IT ditolak karena Sayudi menghendaki anaknya melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.

“Ia memang sempat melamar anak saya untuk dijadikan istri, namun saya tolak,” ujar Sayudi yang sehari-hari berdagang kasur ini.

Kapolresta Probolinggo AKBP Agus Wijayanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan Sayudi. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Sg, seorang anggota polisi, telah membawa lari anak Sayudi.

“Ya, kami terima laporan Sayudi dan akan kami tindaklanjuti,” kata Kapolres, dikutif harian Surya. Atas persoalan ini, AKBP Agus Wijayanto yang baru sehari menjabat Kapolresta ini mengaku akan menindak tegas anggotanya jika terbukti melanggar hukum.

“Kami akan menindak tegas, baik mengenai kedisiplinannya ataupun pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Anak,” tegas Agus Wijayanto.

Namun, Kapolres yang asli Klaten, Jawa Tengah, ini menjelaskan, pemeriksaan terhadap IT akan dilanjutkan, Senin (3/5) depan, karena yang bersangkutan hendak berekreasi ke Jogjakarta bersama teman-teman sekolahnya.

“Hari Senin pemeriksaan akan kami lanjutkan. “Mengenai hasil visumnya, belum keluar,” pungkasnya.

Berita lainnya :
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dukungan Pansus Fee Bank Jatim Mengalir

noreply@blogger.com (Mardedi) — Tue, 4 May 2010 12:27:00 +0700

Tempo

(SURABAYA) - Desakan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) marketing fee Bank Jatim terus menguat. Setelah para inisiator melayangkan surat pembentukan Pansus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, dua fraksi mengajukan surat serupa.

Dua fraksi tersebut adalah Fraksi Gerindra dan Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi (FPPR). “Seluruh anggota fraksi kami sudah satu suara untuk mendesak pembentukan Pansus,” kata Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Gudfan Arif, Senin (3/5).

Dengan delapan kursi, menurut Gudfan, dukungan Gerindra akan sangat berarti bagi terwujudnya Pansus. Apalagi hingga hari ini sudah terkumpul 16 orang inisiator.

Dihubungi terpisah, anggota FPPR Nizar Zahro juga optimistis Pansus akan terbentuk. Dukungan anggota DPRD dari dua fraksi tersebut semakin memperkuat upaya desakan kepada pimpinan DPRD untuk menyetujui pembentukan Pansus. “Kami optimistis Pansus bisa terbentuk,” ucap Nizar yang juga salah seorang inisiator.

Menurut Nizar, pembentukan Pansus sangat penting untuk mengusut berbagai kejanggalan dalam pemberian marketing fee Bank Jatim senilai Rp 71,4 miliar pada tahun 2004-2005 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di antara kejanggalan tersebut adalah dana marketing fee ternyata masuk ke dalam sebuah rekening khusus di luar rekening milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pemberian fee juga tidak masuk kedalam kas daerah.

Kejanggalan-kejanggalan tersebut juga menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menyelidiki kasus tersebut.

Yang jadi pertanyaan, kapan dilakukan penyelidikan serupa terhadap bank milik daerah lainnya di provinsi dan kabupaten.

Berita lainnya :
------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

34 Buruh Dilepas Poltabes Medan

noreply@blogger.com (Mardedi) — Tue, 4 May 2010 12:15:00 +0700

(MEDAN) - Setelah ditangkap karena melakukan demonstrasi, 34 buruh PT WRP Buana Multi Corpora, akhirnya diperbolehkan meninggalkan markas Poltabes Medan. Sebelumnya, para buruh ini dibawa aparat Kepolisian Kota Besar Medan dari depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (3/5).

Ratusan massa, terdiri dari buruh perusahaan sarung tangan didampingi Serikat Buruh Pekerja Sumatera Utara, melakukan aksi menuntut hak normatif mereka. Aksi diwarnai dengan pemblokiran jalan di depan kantor gebernur. Kontan aksi ini langsung dibubarkan aparat.

”Mereka hanya diamankan saja tidak diperiksa,” kata Koordinator Aksi dari SBPSU, Johan Merdeka, dikutif Tempo.

Johan mengaku, aksi blokir itu dilakukan karena para buruh kecewa terhadap Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin. ”Dia (Gubernur Syamsul) tidak memenuhi untuk bertemu,” kata Johan.

Aksi pemblokiran, kata Johan, telah dilakukan pada Januari lalu. ”Karena kami kecewa Pemerintahan Sumatera Utara tidak dapat menyelesaikan sengketa yang sudah berjalan 11 bulan,” ujar Johan.

Kata dia, sebanyak 350 karyawan milik perusahaan Malaysia, memberhentikan sepihak para karyawan dan tanpa memberikan pesangon.

Pemecatan, kata Johan, bermula dari aksi solidaritas terhadap 17 rekan mereka yang berhenti bekerja tapi tidak mendapatkan pesangon dari manajemen perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Belawan.

Diakui Johan, penanganan persoalan para buruh sudah dimediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. ”Kami tolak, karena Disnaker mendorong ke Peradilan Hubungan Industrial,” kata Johan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Irwansyah membantah tidak menangani persoalan buruh WRP. ”Saya sudah ke Malaysia membicarakan hal ini,” kata Irwansyah.

Berita lainnya :
--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PNS Gelapkan Beras Korban Bencana

noreply@blogger.com (Mardedi) — Thu, 15 Apr 2010 09:46:00 +0700

(Jember): Tim Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Jember, Rabu (14/4), menangkap Holik, 35 tahun, pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jember. "Dia diduga kuat menggelapkan beras bantuan untuk korban bencana alam," kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Jember Ajun Komisaris Polisi Nur Hidayat.

Menurut Hidayat, sejak Maret 2009 hingga awal April 2010, Holik menggerogoti sedikitnya 74 ton beras yang menjadi hak para korban bencana alam yang disimpan di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional XI Jember.

Holik bisa mengambil beras tersebut setelah memalsukan dokumen dan tanda tangan para pejabat Dinas Sosial dan Asisten II Pemerintah Kabupaten Jember. Beras tersebut kemudian dijual kepada sejumlah pedagang di wilayah Jember. Dalam kasus ini, kerugian Bulog ditaksir mencapai Rp 216 juta.

Terungkapnya kasus tersebut bermula dari kecurigaan petugas di gudang Bulog Jember. Setiap bulan, satu hingga tiga kali dia melihat Holik mengambil beras dengan membawa dokumen pengambilan dari para pejabat di Jember. "Akhirnya tim melaporkan ke polisi untuk diusut," kata Kepala Bulog Jember Chairil Anwar.

Hingga kini polisi masih menahan dan terus memeriksa Holik. Polisi juga menelusuri orang lain yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Berita lainnya...
-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

Petani Makan Sisa Tikus

noreply@blogger.com (Mardedi) — Mon, 12 Apr 2010 01:51:00 +0700

(KAJEN): Serangan hama tikus menyebabkan ratusan hektare tanaman padi di Kecamatan Kesesi gagal panen bulan yang lalu. Serangan tikus itu terjadi merata di sebagian besar wilayah kecamatan yang merupakan salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Pekalongan.

Salah seorang petani setempat, Sunaryo (40), mengatakan, pada musim tanam kali ini tak lebih dari seperempat hektar saja yang bisa di panen dikarenakan terlebih dahulu habis dimakan hama tikus. "Tak ada separohnya yang bisa dipanen," timpalnya.

Camat Kesesi Edi Sutanto membenarkan hal itu. "Hasil panenan yang dinikmati petani hanyalah sisa dari tikus. Bisa dikatakan yang dipanen petani hanya sisa tikus," tegasnya.

Menurut Kesesi, pihaknya bersama dengan para petani sudah berusaha melakukan berbagai tindakan lahir dan batin di antaranya dari mulai 'gropyokan' (memberantasan tikus) hingga tirakatan (berdoa bersama).

Namun serangan tikus bukannya berkurang malah semakin merajalela. Bahkan Bupati HJ Siti Qomariyah juga sempat ikut dalam tirakatan yang digelar masyarakat bersama petugas pertanian kecamatan.

"Dari 23 desa sebagian besar diserang tikus pada musim tanam akhir tahun lalu. Sehingga saat panenan sekarang hanya sisanya yang bisa dipanen," pungkas Kesesi.

Teras : Tak Mungkin Saya Oposisi

noreply@blogger.com (Mardedi) — Thu, 8 Apr 2010 21:44:00 +0700

(DENPASAR): Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan bila partai yang dipimpinnya tetap bersikap menjadi oposisi dipemerintahan SBY. Tapi sikap Mega ini kemungkinan sulit diterapkan di daerah yang pemimpinnya justru orang PDIP.

Salah satunya di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Sebagai kader PDIP yang kini menjabat Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, mengaku tak mungkin menjadi oposisi.

"Saya kader PDI-P yang kini duduk di pemerintahan daerah. Tentunya saya akan bekerja sesuai amanat partai menyejahterakan rakyat dan saya, di eksekutif, tidak melihat ruang untuk bersikap oposisi," kata Teras disela acara Kongres III PDI-P, Kamis (8/4/2010).

Meski demikian, Teras, mengaku mendukung semua sikap politik resmi partainya, PDI Perjuangan. Bahkan, meski kini sudah menjadi pejabat eksekutif, sebagai gubernur, mantan Ketua Komisi III DPR periode lalu ini menyatakan bahwa ia tetap sebagai kader sejati PDI-P.

"Jadi, tugas tetap berjalan di eksekutif. Bahwa apa yang saya lakukan sebagai pejabat eksekutif adalah untuk seluruh rakyat Kalimantan Tengah. Sesuai keinginan PDI-P, menyejahterakan rakyat, mengabdi bagi bangsa dan negara. Bagaimana kader bisa berjuang menyejahterakan rakyat," ucap Teras.

"Sebagai kader PDI-P di eksekutif, saya tentu bukan hanya milik PDI-P, melainkan sudah menjadi rakyat Kalimantan. Hal prinsip sebagai kader partai adalah berjuang bagi rakyat," tambahnya.

Dalam pidatonya, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan, PDI-P kini telah memilih menjadi partai ideologis, dan itu, katanya, tidaklah mudah.

"Sejak awal saya harus tegaskan, jalan ideologis yang dipilih kita bersama adalah jalan yang keras. Jalan penuh godaan yang membutuhkan keteguhan hati untuk bisa terus melangkah ke puncak keemasan," kata Megawati dalam pidatonya.

Harta Karun Bisa Lunasi Utang Negara

noreply@blogger.com (Mardedi) — Fri, 2 Apr 2010 22:40:00 +0700

(CIREBON): Perairan Nusantara ternyata dipenuhi oleh tumpukan harta karun bernilai sangat tinggi yang berasal dari kapal-kapal kuno yang tenggelam. Lokasi harta karun tersebut bukan hanya ratusan titik seperti yang diketahui publik saat ini, tetapi mencapai puluhan ribu titik.

Nilai harta karun yang sebagian besar masih terpendam dalam laut tersebut sangat tinggi, bahkan lebih besar dari nilai utang negara kita yang mencapai lebih dari Rp 1.600 triliun.

Menurut Doardo Pakpahan, Koordinator perizinan dan administrasi panitia nasional Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), di perairan nusantara ada puluhan ribu titik yang diperkirakan terdapat BMKT. Namun dari puluhan ribu titik tersebut yang sudah disurvey dan diteliti baru sekitar 463 titik.

"Mudah-mudahan saja, kita segera bisa memiliki kemampuan untuk bisa mengangkat benda-benda cagar budaya itu, agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnnya kemakmuran rakyat, termasuk melunasi utang negara," kata Doardo Pakpahan sesusai serah terima 2.378 item mangkok dan piring porselen sitaan dari kegiatan pengangkatan BMKT ilegal di Mako Lanal Cirebon, Rabu (31/3).

Kedatangan Doardo bersama rombongan Panitia Nasional BMKT untuk menerima penyerahan ribuan keramik yang diperkirakan dari Dinasti Ming yang selama ini disimpan Lanal Cirebon. Keramik tersebut disita dari dua buah kapal layar motor yang ditinggal kabur awaknya, yang tengah melakukan pengangkatan BMKT secara ilegal di perairan Blanakan Kab. Subang Juni 2009 lalu.

Setelah dihitung ulang ternyata jumlah mangkok dan piring bertambah dari sebelumnya 2.366 buah menjadi 2.386 buah. Perincian jumlah mangkok sebanyak 2.378 buah dan piring delapan buah. Seluruhnya Rabu kemarin diserahkan ke panitia nasional BMKT.

Dijelaskan Doardo, dari sekitar 463 titik lokasi yang diduga terdapat harta karun dari kapal-kapal yang karam, baru 10 titik yang sudah dilakukan pengangkatan secara legal.

Kesepuluh titik tersebut antara lain berada di perairan Blanakan (Subang), perairan Buaya wreck (Batam), perairan Karang Cina (Pulau Seribu), perairan Intan Cargo Selat Gelasa (Bangka Belitung), perairan Cirebon, Teluk Sumpat (Tanjung Pinang), Karang Heliputan (Tanjung Pinang), Karawang, Belitung Timur dan Jepara.

Ternak Babi Ganggu UN

noreply@blogger.com (Mardedi) — Fri, 2 Apr 2010 22:35:00 +0700

(MEDAN): Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Karya Kesuma (Karkes) sempat terganggu. Pasalnya, bau busuk begitu menyengat dari lokasi ternak babi di kawasan Jalan Menteng, tepatnya Lingkungan 10 Binjai Medan Denai.

Bahkan puluhan pelajar SMP di sekolah swasta tersebut mengunakan penutup hidung (masker) agar konsentrasi mengikuti UN tidak terganggu dalam menjawab seluruh soal ujian.

Bukan hanya pelajar masyarakat di Jalan Raya Menteng Gang Anshar lingkungan 10 Binjai Kecamatan Medan Denai tersebut sejak dua tahun belakangan ini tidak bisa lagi beribadah dengan tenang, karena di sekeliling tempat tinggal mereka telah banyak berdiri peternakan babi yang mengeluarkan limbah berupa bau sangat menyengat.

Keterangan, Selasa (30/3), sebanyak 38 siswa peserta UN SMP Karya Kesuma mengenakan masker selama berlangsungnya ujian kondisi ini bukan disebabkan penyebaran virus berbahaya, melainkan akibat menguapnya limbah ternak babi milik warga yang berada persis di belakang tembok sekolah.

Kepala Sekolah Karya Kesuma Syawaludin Siregar mengatakan, bau menyengat itu disebabkan polusi limbah babi yang menguap dan letaknya berada persis di belakang tembok sekolah. Siregar bahkan untuk memastikan asal bau tersebut, pihak sekolah sengaja menunjukkan lokasi rumah yang sengaja dijadikan pemiliknya merangkap peternakan ratusan ekor babi.

“Bau ini sudah dua tahun kita rasakan. Berbagai cara kita lakukan, supaya peternakan babi ini pindah. Kita sudah layangkan protes langsung ke pemilik, kemudian ke kelurahan dan kecamatan. Bahkan murid-murid pernah kita bawa ke kelurahan belajar disana sebagai aksi protes. Tapi hingga kini, belum ada tindakan yang nyata dari pemerintahan,” tukas Siregar.

Untuk mengantisipasi kondisi ini dan demi kelancaran proses belajar termasuk UN, pengelola sekolah berharap ada tindakan nyata secepatnya dari pihak kelurahan dan kecamatan untuk memindahkan seluruh ternak babi yang ada di pemukiman warga dan sekolah ini.

Siti Robiana Sahara seorang siswa yang sempat diwawancarai mengatakan, bau dari peternakan jelas sangat menggangu. “Ya mengganggu sekali. Kepala jadi pening, akibatnya ada beberapa soal yang tak sempat terjawab karena hilang konsentrasi,” tukasnya.

Sementara itu Hj Maemunah warga setempat yang rumahnya berada di belakang peternakan kepada wartawan juga menyampaikan keluhannya. Bau akan semakin menyengat bila malam hari. “Malam-malam saat salat tahajud, saya sempat limbung karena bau ini. Sama juga dengan warga yang salat di masjid Al Anshar yang bisa dipastikan kalau salat Maghrib atau Isya dipastikan terganggu kekhusukannya,” tukas Maemunah.

Karena itu dia berharap, semua peternakan yang melingkupi lingkungannya segera dipindahkan karena selain mengganggu kesehatan juga jelas terganggunya kekhusukan ibadah. “Tapi sepertinya pemerintah setempat tak bergeming untuk memindahkan seluruh peternakan babi ini. Karena sudah satu tahun lebih kita mengajukan komplain, peternakan tetap saja berdiri. Bahkan makin banyak,” pungkasnya.

Tentara Pemerkosa Divonis 4 Tahun

noreply@blogger.com (Mardedi) — Fri, 2 Apr 2010 22:31:00 +0700

(SEMARANG): Seorang anggota TNI Kodam IV/Diponegoro, Sersan Mayor Sutomo (45), divonis empat tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim karena terbukti memerkosa perempuan berusia 14 tahun yang menderita cacat sejak lahir.

Sidang pembacaan vonis di Pengadilan Militer Semarang, Senin (22/3/2010), dengan Hakim Ketua Mayor CHK Warsono tersebut berjalan lancar dan mendapat pengamanan ketat dari sejumlah anggota TNI.

Vonis majelis hakim tersebut lebih berat dari tuntutan Oditur Militer Mayor CHK Yusuf Raharjo yang menuntut satu tahun penjara pada sidang sebelumnya. Pertimbangan majelis hakim, korban masih berusia 14 tahun dan menderita cacat sejak lahir.

"Hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang juga membuktikan bahwa telah terjadi persetubuhan dengan kekerasan," kata hakim ketua dalam persidangan.

Selain dijatuhi vonis kurungan penjara, terdakwa juga dipecat dari dinas militer dan didenda Rp 10 juta atau hukuman pengganti selama tiga bulan penjara.

Terkait vonis tersebut, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya, Kapten CHK Silain, langsung mengajukan banding.

Dibawa Kabur Kemudian Diperkosa

noreply@blogger.com (Mardedi) — Fri, 2 Apr 2010 22:28:00 +0700

(DENPASAR): Kasus pemerkosaan bocah di bawah umur kembali terjadi di Bali. Parahnya lagi, ini merupakan peristiwa keempat sejak Januari 2010 di kawasan yang sama, yakni Monang Maning, Denpasar.

Modusnya pun hampir sama, Melati–sebut saja begitu–dibawa kabur pelaku dengan menggunakan sepeda motor saat akan berangkat ke sekolahnya di kawasan Monang Maning sekitar pukul 07.30 WIB, Selasa (30/3/2010). Oleh pelaku, Melati dibawa menuju kawasan Terminal Ubung, Denpasar. Jaraknya sekitar 5 kilometer dari rumah korban.

Pelaku kemudian membawa bocah berusia 9 tahun tersebut ke salah satu rumah tak berpenghuni untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Sumariatin, salah seorang kerabat korban, mengaku kaget mendengar Melati diperlakukan tak senonoh oleh orang tak dikenal.

"Ada gurunya yang datang dan memberi tahu kalau dia tertimpa musibah. Awalnya saya kira patah tangan atau gimana, tapi katanya dia diperkosa," ujar wanita paruh baya ini. Kasus ini pun langsung dilaporkan ke pihak kepolisian.

Kapoltabes Denpasar Kombes Alit Widana mengatakan, ada kemungkinan pelaku adalah orang yang sama dengan pemerkosa bocah-bocah sebelumnya.

"Kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama. Memang orang-orang yang dulu itu belum tertangkap karena kami terkendala oleh saksi-saksi yang minim dan kesulitan meminta keterangan korban. Rata-rata korban masih trauma saat ditanya hal tersebut," ujarnya.

Setelah melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Wangaya Denpasar, aparat Poltabes Denpasar kini tengah memeriksa korban untuk mencari jejak si pelaku.

"Korban kebetulan bersedia bercerita terkait masalah ini sehingga memudahkan penyelidikan. Sekarang kami sedang menggali informasi dari korban terkait ciri-ciri pelaku. Nanti akan kami buatkan sketsa wajah pelaku. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap pelaku," kata Alit Widana.

Dua Polisi Aniaya Remaja

noreply@blogger.com (Mardedi) — Fri, 2 Apr 2010 22:22:00 +0700

(SINJAI): Tindakan tidak terpuji dilakukan dua oknum polisi, Brigda Edwan dan Brigpol Basrun. Keduanya dilaporkan menganiaya seorang remaja, Faisal, 18, hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sinjai, Selasa 30 Maret.

Sebenarnya, penganiayaan yang dilakukan dua petugas Polsek Pulau Sembilan ini dilakukan Jumat 26 Maret lalu. Namun kejadian ini baru disampaikan Faisal kepada orangtuanya ketika rasa sakit di dada dan punggung tidak sanggup ditahan.

Faisal yang ditemui di RSUD Sinjai mengungkapkan, kejadian tersebut terjadi saat ada perkelahian antarpemuda di kampungnya. Saat itu, dua oknum polisi ini datang untuk mencari pelaku dengan cara membabi buta memukul orang di tempat itu.

Buntutnya, Faisal yang bukan pelaku menjadi sasaran polisi dengan menghujamkan tendangan ke arah badan korban hingga terguling-guling. Bahkan dia ditendang berulang kali sepanjang 20 meter dari tempat kejadian.

Penganiayaan itu membuat korban mengalami luka dalam pada bagian dada dan punggung, hingga mengganggu saluran pernapasan. Korban sebelumnya dirawat di rumahnya, namun kondisinya kian mengkhawatirkan, membuat keluarganya memilih membawa korban ke rumah sakit.

Kepala Bidang Bina Mitra Polres Sinjai, AKP Nur Alam yang dikonfirmasi, mengaku baru mengetahui kejadian tersebut. Namun, pihaknya baru mengorek informasi terlebih dahulu. Namun demikian, dia berjanji akan menelusuri insiden memalukan tersebut.

Ratusan warga sempat melakukan tindakan main hakim sendiri dengan mendatangi Polsek Pulau Sembilan untuk mencari kedua oknum polisi itu. Warga disebutkan kecewa karena kedua polisi itu dinilai bertindak sewenang-wenang.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Sinjai, Aiptu Sutomo mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti insiden tersebut. Keduanya, lanjut Sutomo, jika terbukti melakukan penganiayaan tersebut, maka akan dijatuhkan sanksi.

"Tapi kita akan lihat apakah memang ada unsur kriminal atau pelanggaran kedisiplinan. Kalau ini ada unsur kriminal, maka tentu diproses dengan melihat faktanya bagaimana," ungkap Sutomo.

Pembunuhan Terkait Anggaran

noreply@blogger.com (Mardedi) — Fri, 2 Apr 2010 22:15:00 +0700

(SENGKANG): Kepolisian mulai berani membeberkan motif pembunuhan terhadap bendahara Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Wajo, Hasdawati. Pembunuhan terjadi akhir 2009 lalu itu diduga terkait anggaran Rp 256 juta yang raib.

Kini anggaran itu belum jelas keberadaannya. Pencairan anggaran itu dinilai menyalahi mekanisme.

Belakangan ini, pembunuhan tersebut dikaitkan dengan keberadaan oknum tertentu yang ketakutan dengan sikap korban yang dikenal tak kenal kompromi dengan penyimpangan aturan.

Kasat Reskrim Polres Wajo, AKP Najamuddin sesaat setelah gelas perkara kasus pembunuhan Hasdawati di ruang kerjanya, Selasa 30 Maret berjanji segera memeriksa beberapa saksi kunci yang diperkirakan mengetahui proses pembunuhan tersebut. Sayang dia tidak merinci saksi kunci dimaksud.

Polisi menurut dia, optimis motif dan pelaku bisa terbongkar setelah memeriksa saksi kunci tersebut. "Masih ada beberapa saksi kunci yang akan kita periksa.

Kemungkinan setelah pemeriksaan saksi itu, motif dan pelaku sudah bisa kita bongkar," tegasnya.

Polisi menyebutkan, motif pembunuhan terhadap ibu empat itu kemungkinan terkait anggaran Rp 256 juta. Menurut dia, anggaran tersebut masih misterius hingga sekarang. Karena itu lanjutnya, penyidikan akan lebih difokuskan ke tugas korban.

"Anggaran itu kan belum jelas. Ke mana anggaran itu. Kemungkinan itu terkait dengan pembunuhan. Pencairan anggaran tersebut ditengarai menyalahi mekanisme yang ada," urainya.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa puluhan saksi. Beberapa saksi keluarga dan pegawai lingkup PKAD Wajo telah dimintai keterangan. "Sudah banyak saksi yang kita periksa. Namun, saksi itu ada dua. Ada hanya sekadar memberi keterangan dan ada saksi yang mengetahui kasusnya," ujarnya.

Kesulitan polisi mengungkap kasus itu terletak dari respons masyarakat yang cenderung tertutup. Masyarakat yang terindikasi mengetahui persoalan enggan memberi keterangan yang jelas. Karena itu, polisi meminta masyarakat membantu mengungkap kasus tersebut.

Potongan Kepala Korban Ditemukan

noreply@blogger.com (Mardedi) — Fri, 2 Apr 2010 22:05:00 +0700

(SURABAYA): Kerja keras polisi untuk mengungkap identitas mayat tanpa kepala membuahkan hasil. Setelah melakukan penyisiran di sekitar Bumi Pergudangan Maspion IV di Jalan Romo Kalisari, kepala akhirnya ditemukan.

Bagian kepala pria yang diduga Tri Agung warga Gresik ini ditemukan sekitar 12 meter dari lokasi pembuangan jenazah. Bagian kepala itu ditanam di dalam tanah dan lubang tempat kepala itu ditanam ditutupi dengan batu dan semak-semak.

"Setelah kami sisir dengan tim gabungan dari Polda Jatim, Polwiltabes Surabaya, Polres Surabaya Utara, Polsek Benowo dan K9, kepala korban berhasil kami temukan," kata Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya, AKBP Anom Wibowo kepada wartawan di lokasi, Rabu (31/3/2010).

Saat ditemukan bagian kepala korban sudah dalam keadaan membusuk.Kepala ditemukan di dekat selokan. Ketika melakukan penyisiran, petugas menggunakan alat berat dan menguras air di dalam selokan. Kepala itu sendiri sebenarnya terendam genangan air.

Ketika petugas menguras air selokan dan mencabuti semak-semak di dekat selokan, bagian kepala yang disembunyikan terlihat. Setelah proses identifikasi, kepala itu
dimasukkan ke dalam tas plastik berwarna hitam dan dievakuasi ke RS Bhayangkara.

"Kita belum tahu wajah korban dengan jelas. Tapi berdasarkan tes sidik jari cocok dengan sidik jari Tri Agung. Tapi kami belum bisa memastikan itu kepala Agung," ungkap Anom.

Sebelumnya, sesosok mayat tak dikenal tanpa kepala ditemukan di sebuah galian parit lahan kosong Bumi Pergudangan Maspion IV di Jalan Romo Kalisari, Senin (29/3/2010).

Mayat itu diperkirakan korban pembunuhan karena saat ditemukan kepalanya tak ada. Kondisi mayat sudah membengkak dan berbau busuk. Mayat diperkirakan sudah berada di lokasi selama 3-4 hari.

Pembunuh PRT Berhasil Dibekuk

noreply@blogger.com (Mardedi) — Fri, 2 Apr 2010 21:56:00 +0700

(SURABAYA): Aparat Polres Surabaya Selatan bertidank cepat. Kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Kahuripan Surabaya berhasil diungkap hanya dalam waktu tiga jam setelah aparat berhasil menangkap pelakunya.

Pelaku berinisial A, bekerja sebagai cleaning service terhadap korban pembantu rumah tangga (PRT) Heri Astuti (37), ditangkap polisi di orang tuanya di Jalan Semolowaru IV Nomor 32 C.

Ketika dibawa ke rumah majikan korban untuk olah TKP, pelaku dibawa dengan kedaraan Kapolres Surabaya Selatan. Pelaku menggunakan baju dengan motif kotak-kotak tampak tangan terborgol.

Pelaku dikawal langsung oleh Kapolres Surabaya Selatan AKBP Bahagia Dachi dan tiga anggota polisi, tampak bergegas masuk ke dalam rumah nomor 18.

Hingga saat ini, polisi belum memberikan keterangan resmi mengenai penangkapan pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap pembantu rumah tangga di keluarga Roni Dimyati.

Sebelumnya, seorang Pembantu Rumah Tangga (PRT) tewas terbunuh dengan pisau, dan ditemukan banyak luka tusuk di tubuh korban. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Kahuripan Surabaya.

Putusan PTUN Tak ‘incrahct’ dan Menggigit!

noreply@blogger.com (Mardedi) — Fri, 2 Apr 2010 21:51:00 +0700

(MEDAN): Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan telah mengabulkan permohonan tergugat, pasangan Rudolf M. Pardede-Afifuddin Lubis terkait sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Medan 2010, karena pencalonannya yang dibatalkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim meminta agar KPUD Kota Medan menunda segala bentuk proses tahapan pilkada sebelum ada keputusan hukum tetap dari PTUN mengenai status keabsahan ijazah Rudolf yang mengganjal mantan gubernur Sumatera Utara ini maju dalam pilkada 12 Mei mendatang.

Sedangkan dari pihak KPUD Kota Medan sendiri menegaskan akan terus bekerja melaksanakan semua proses tahapan pilkada, dan berjalan normal seperti biasanya.

Mengenai situasi panas ini, analis hukum tata negara dari Universitas Muslim Nusantara Medan, Eka N Sihombing, menuturkan bahwa putusan dari PTUN tersebut belum incrahct (berkekuatan hukum tetap-red), sehingga belum berdampak apapun terhadap proses pilkada kota Medan.

“Putusan yang belum incraht ya tidak ada eksekusi apa-apa, karena masih dalam proses hukum,” kata Eka, kemaren.

Selain itu, menurutnya, putusan PTUN tersebut masih lemah, sebab belum mempunyai daya paksa yang berarti, karena putusan tersebut diserahkan kembali kepada pejabat yang membuat putusan tersebut.

“Jadi kembali ke KPU, sedangkan PTUN hanya bersifat mengawasi, sehingga kalau juga tidak diesekusi oleh pejabat KPU, maka PTUN membuat pengumunan resmi kepada publik secara terbuka melalui media massa, atau dikenakan dwangsom (uang paksa-red). Inilah kelemahan dari PTUN, kalau bisa dibilang kurang menggigitlah,” jelas Eka.

Akademisi dari Laboratorium Konstitusi Universitas Sumatera Utara (USU) ini juga mengingatkan, agar semua pihak, khususnya dari pasangan Rudlof-Affifuddin maupun juga pihak KPUD Kota Medan, agar sama-sama tetap menghargai proses hukum yang masih terus bergulir, sehingga tidak ada pemaksaan apapun dari masing-masing pihak.

“Apa yang telah diproses pengadilan, jangan dijadikan bahan politis, sebab ini murni ranah yuridis, sebab negara kita adalah negara hukum,” tandas Eka.

KPUD Langgar Hak Politik Rudolf-Afifuddin!

noreply@blogger.com (Mardedi) — Fri, 2 Apr 2010 21:08:00 +0700

(MEDAN): Adanya penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang menyatakan penundaan sementara tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Medan 2010, tidak menjadi halangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kota Medan untuk tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan yang sedang berlangsung.

“Kami akan tetap melaksanakan tahapan pilkada sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Medan,“ ujar ketua KPUD Kota Medan, Evi Novida Ginting, usai mengetahui keputusan PTUN Medan, kemarin.

Padahal, PTUN Medan sebelumnya telah menghimbau KPUD Kota Medan agar tidak melanjutkan tahapan pilkada, khususnya pembuatan kertas surat suara. Sebab, belum ada keputusan tetap dari PTUN Medan mengenai keabsahan ijazah Rudolf.

Humas PTUN mengatakan, sebaiknya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan harus menunggu keputusan tetap dari PTUN, apabila tidak ingin diberikan sanksi.

“Sidang ini paling lama waktunya hanya satu bulan. Jadi KPUD Medan masih bisa menunggu, tak perlu lagi melakukan berbagai tahapan kalau tidak mau kena konsekuensinya,” tegas Sutiyono.

Menanggapi polemik ini, pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU), Ridwan Rangkuti, mengatakan kalau semestinya KPUD Kota Medan memperhatikan penetapan PTUN tersebut, karena bagaimanapun juga tahapan pilkada masih berlangsung. Artinya, KPUD kota Medan harus menghormati hak politik pasangan Rudolf-Affifudin.

“Menurut saya yang terjadi pada Rudolf-Affifudin merupakan pelanggaran hak politik yang sangat kuat, untuk itu KPUD Kota Medan harus memperhatikan penetapan PTUN, “ katanya seraya menyebutkan hal ini juga semestinya dilakukan Mahkamah Agung untuk memulihkan hak politik pasangan Rudolf-Affifudin.

Bahkan Ridwan menyatakan, keputusan KPUD Kota Medan yang membatalkan pasangan Rudolf-Affifudin tidak sah, karena saat putusan dikeluarkan tidak ada panitia pengawas (panwas) pilkada.

“Jadi tidak mesti berdasarkan hasil PTUN, pembatalan Rudolf-Affifudin tidak sah dengan tidak adanya panwas,” tandasnya.

Empat Warga Tewas Disambar Petir

noreply@blogger.com (Mardedi) — Sat, 27 Mar 2010 00:07:00 +0700

SUARAPUBLIC - Empat orang tewas dan tiga lainnya luka bakar serius akibat disambar petir di Dusun Lakeppang, Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa petang (23/3).

Mereka yang tewas dalam musibah itu masing-masing M Ali, 55, Alimuddin, 37, Sumiati, 35, dan Ayis Sautra, 3, sedangkan yang menderita luka bakar serius adalah Akmal, 18, Sanating, 50, dan Agus, 24.

Menurut H Darwis, tokoh masyarakat setempat, Rabu (24/3), para korban adalah petani yang tengah istirahat makan setelah bekerja di sawah. Pada saat bersamaan turun hujan lebat disertai petir dan hanya dalam hitungan detik, petir menyambar gubuk tempat mereka istirahat.

Sementara Camat Libureng Andi Ukkas mengatakan, semua korban dalam musibah itu telah dievakuasi ke rumah masing-masing.

Semua korban telah dibawa pulang ke rumahnya, sedang yang meninggal dikebumikan pada Rabu (24/3), sementara tiga orang yang mengalami luka bakar dirawat di rumah sakit Umum daerah (RSUD) Watampone.

Teknologi Baru Tambang Batu Bara

noreply@blogger.com (Mardedi) — Sat, 6 Mar 2010 05:24:00 +0700

CIPANAS – Teknologi untuk mencari singkapan potensi tambang batu bara terus berkembang. Kini South Africa Synthetic Oil Liquefaction (Sasol), Perusahaan tambang asal Afrika Selatan, mulai memperkenalkan teknologi terbaru pabrik pencarian batu bara di Indonesia.

Deputi Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Luky Eko Wuryanto mengatakan, diperkirakan Sasol baru akan beroperasi di Indonesia pada 2017. Saat ini pemerintah dan Sasol tengah melakukan studi teknis awal rencana investasi perusahaan itu yang ingin membangun pabrik pencairan batu bara (coal liquefaction plant).

"Proyek ini saat ini ditangani oleh tim nasional proyek yang diketuai Dirjen Migas. Kami sedang studi untuk mencari tempat [site section study] dan studi mendalam [deep screening study]. Kalau konstruksi sudah dimulai, biasanya butuh waktu 2-3 tahun untuk beroperasi," katanya di sela-sela acara Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal di Wisma BKPM Cipanas Bogor, kemaren.

Trdapat dua opsi wilayah yang akan menjadi tempat pelaksanaan proyek tersebut yakni Kalimantan Timur dan Sumatra Selatan. "Kami akan pilih salah satu dari dua provinsi itu," jelasnya.

Studi direncanakan selesai tahun ini, akan menelan biaya sekitar US$3 juta yang ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. "Jadi porsi tanggungannya adalah Sasol 50% dan 50% Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, Desember 2009, Kepala BKPM Gita Wirjawan telah menandatangani nota kesepakatan dengan Ernst Oberholster, Managing Director South Africa Synthetic Oil Liquefaction Synfuels International, dalam rangka mengembangkan fasilitas coal to liquid di Indonesia.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan tindaklanjut dari kerja sama selatan-selatan dan bilateral antara Indonesia dan Afika Selatan di bidang pengembangan energi yang dirintis sejak empat tahun terakhir.

Teknologi yang dikembangkan Sasol di Indonesia rencananya akan digunakan untuk memproduksi kurang lebih 80.000 barel bahan bakar berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan transportasi di Indonesia. Nilai keseluruhan proyek diperkirakan lebih dari US$10 miliar.

Aliran Sesat Jadikan Koran Kitab Suci

noreply@blogger.com (Mardedi) — Wed, 3 Mar 2010 04:32:00 +0700

SUARAPUBLIC - Sebuah thoriqah (tarekat) agama di kawasan Mumbulsari, Jember, Jawa Timur ini tidak hanya sesat, tapi juga aneh dan menggelikan! Salah satu doktrinnya, mewajibkan pengikutnya baca koran, sedangkan Al-Qur'an bukan bacaan wajib. Doktrin lainnya, aliran ini tidak mewajibkan puasa dan shalat.

Resah dengan aliran sesat tersebut, warga yang sudah tidak bisa menahan diri bergerak menggeruduk sebuah masjid yang dijadikan markas penyebaran ajaran sesatnya.

Seribuan warga mengepung sejumlah orang diduga pengikut aliran sesat yang tengah menggelar pengajian di Masjid Jami’ Raudlatul Muttaqin, Desa Mumbulsari, Jember, Jawa Timur, Kamis (25/2/2010).

Pengepungan nyaris ricuh karena warga berusaha main hakim sendiri terhadap 18 orang yang diduga pengikut aliran sesat itu. Aksi itu dicegah aparat kepolisian. Salah seorang warga, Jauhari, mengatakan, ke-18 orang tersebut merupakan pengikut ajaran yang diajarkan oleh Yusuf alias Pak Sofi.

Kata Jauhari, ajaran yang diajarkan Yusuf tidak sesuai dengan ajaran Islam karena para pengikutnya tidak perlu melakukan shalat, puasa, dan tidak membaca Al-Qur’an.

"Ajaran itu menyesatkan dan meresahkan umat Islam di Desa Mumbulsari," kata Jauhari.

Menurut dia, warga sudah mengingatkan kepada para pengikut untuk tidak meneruskan pengajian yang dipimpin oleh Yusuf karena warga tidak ingin aliran itu berkembang di desa setempat.

Sejumlah warga juga membawa batu dan potongan kayu untuk berjaga-jaga di sekitar masjid. Bahkan beberapa warga nyaris membakar delapan kendaraan bermotor milik pengikut ajaran Yusuf yang telah mereka rusak.

Pasca insiden tersebut, polisi langsung mengevakuasi pengikut aliran ke Mapolres Jember. Sejumlah kendaraan yang dirusak oleh massa, juga turut diamankan untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Beberapa tokoh masyarakat, pejabat tingkat kecamatan, aparat kepolisian dan TNI juga berada di halaman masjid Jamik Raudlatul Muttaqin untuk berjaga menghindarkan kemungkinan penyerangan dari warga.

Mereka yang diduga turut dalam aliran sesat, langsung menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jember.

"Saya mengimbau warga tetap tenang dan tidak main hakim sendiri. Seluruh pengikut jemaah pengajian Thoriqoh akan bertobat dan tanda tangan untuk tidak mengikuti ajaran itu lagi," kata Kasat Samapta Polres Jember, AKP Mahrobi Hasan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Mumbulsari, KH Shidiq Munawirudin, mengatakan, ajaran tersebut adalah sesat karena mengingkari rukun Islam, sehingga harus dibubarkan

Anggota Dewan Dipukul 'KO'

noreply@blogger.com (Mardedi) — Wed, 3 Mar 2010 04:24:00 +0700

SUARAPUBLIC - Kericuhan sesama anggota dewan tidak hanya terjadi di Senayan, Jakarta. Di Banyumas Jawa Tengah, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Banyumas terpaksa dirawat di rumah sakit setelah di-Knock Out (KO) rekannya.

Samsudin, anggota Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah hingga Selasa (2/3/2010) sore, masih tergeletak lemas di ruang paviliun Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto. Samsudin merupakan korban pemukulan oleh sesama anggota DPRD Kabupaten Banyumas, Yoga Sugama, dari Fraksi Gerindra.

Samsudin mengaku kondisi fisiknya melemah dan pusing-pusing setelah dipukul pada bagian pelipis kirinya. Kini Samsudin hanya bisa terbaring sambil ditunggui beberapa teman sesama anggota Fraksi PDI-P.

Menurut keterangan korban, saat itu dia sedang rapat pansus dengan sesama anggota DPRD. Ketika rapat Pansus yang membahas tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional toko modern memanas, Samsudin sempat berkelakar kepada pelaku bahwa dirinya harus berbicara terlebih dahulu karena merasa mewakili 5 ribu suara. Sedang Yoga hanya mewakili seribu suara saja.

"Namun rupanya ia tidak terima dan langsung memukul saya," ujar Samsudin, dikutif dari okezone.com

Samsudin sendiri saat itu tidak membalas pukulan yang dilancarkan Yoga. Namun dia langsung diperiksakan ke rumah sakit dan diopname. Sedangkan kawan-kawan lainnya segera berinisiatif melaporkan kasus pemukulan ini ke Polres Banyumas. Kini kasus tersebut sedang ditangani pihak kepolisian Polres Banyumas.

26 Korban Tewas Longsor Ciwidey Dievakuasi

noreply@blogger.com (Mardedi) — Sat, 27 Feb 2010 22:09:00 +0700

SUARAPUBLIC - Tercatat 26 jasad dari perkiraan total 45 korban tewas longsor Ciwidey berhasil dievakuasi. Proses evakuasi yang berlangsung hari ini berhasil mengangkat tujuh korban longsor dari timbunan di Pusat Perkebunan Teh Dewata, Kampung Cimeri, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

Ketujuh korban adalah Dasep (4 tahun), Enah (60), Nendi (13), Eka (25) dan anaknya, Kirana (4), Asmy (3), serta Adang Engit (44). Enam korban pertama ditemukan sebelum tengah hari. Sisanya, jasad Adang, ditemukan lepas tengah hari. "Sisanya masih tertimbun dan kami terus mencari,"kata Kapolres Bandung AKBP Imran Yunus di lokasi longsor, Kampung Cimeri, kemarin.

Imran menjelaskan, setiap hari pencarian korban dimulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00 dengan melibatkan polisi, tentara, SAR, Taruna Siaga Bencana, dan berbagai kelompok relawan. Evakuasi di hari kelima ini masih akan mengandalkan ekskavator, personel TNI serta Tim SAR, serta alat manual seperti cangkul, tetapi hari ini jumlah alat berat mungkin bertambah untuk memindahkan gundukan tanah yang cukup luas.

Koswara, petugas Posko Bencana Longsor Kecamatan Pasir Jambu, mengatakan, evakuasi di hari kelima pasca longsor akan dilakukan di area yang belum pernah tersentuh. Petugas di lapangan kesulitan mengangkut karena harus melintasi areal longsor yang masih rentan longsor lagi karena tanah sekitar tempat kejadian masih terus bergerak.

Sedangkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, Muhammad Hendarsyah menyatakan, terjadinya bencana longsor Ciwidey juga akibat kelalaian kolektif Pemerintah Pusat dan Daerah. Utamanya, dalam kelambanan melakukan pencegahan.

Hal itu karena pemerintah sebetulnya telah memiliki peta daerah rawan bencana Jawa Barat dan Ciwidey telah masuk di dalamnya. Di Jawa Barat, bencana menimpa masyarakat sebetulnya bukan pertama kali terjadi. Jika demikian, pemerintah lebih siap untuk melakukan berbagai upaya pencegahan agar jatuhnya korban jiwa bisa dicegah. Hal itu didukung fakta adanya peta daerah rawan bencana Jawa Barat.

“Ciwidey masuk dalam peta itu (Peta daerah rawan bencana). Kerentananan tanahnya cukup tinggi,’’ sebutnya.

Hendarsyah menyebutkan, secara umum cukup banyak daerah di Jawa Barat dengan kontur lahan berasal dari batuan vulkanik muda. Pemerintah seharusnya bisa memberikan peringatan dini sebelum bencana longsor terjadi. Bahkan, pemerintah seharusnya tidak memperbolehkan adanya pemukiman di daerah rawan bencana.

Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Bandung, Edi Sujadi memaparkan, evaluasi menggunakan helikopter di Kampung Datar Kiara Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu. Pemkab setempat mendapat pinjaman helikopter dari PMI pusat sehingga proses evakuasi bisa cepat dilakukan.(*)

Tahanan Korupsi Tewas di Lapas

noreply@blogger.com (Mardedi) — Sat, 27 Feb 2010 21:47:00 +0700

SUARAPUBLIC - Tragis benar nasib Sahala Marbun ini. Terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan irigasi D1 Lais, Kuro Tidur, Bengkulu Utara senilai Rp9,22 miliar TA 2007 dan 2008 itu meninggal dunia di kamar nomor 5 Lapas Kelas II A Mallebro Bengkulu.

Selama ini, kamar itulah yang menjadi tempat tinggalnya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Menurut hasil pemeriksaan medis, Sahala Marbun meninggal akibat serangan jantung yang dideritanya. Sebelumnya, Sahala sudah mengeluhkan penyakitnya malam sebelum meninggal kepada petugas Lapas.

Bahkan keluarga sempat meminta Sahala dibawa ke rumah sakit. Namun tidak dapat izin pihak Lapas, dikarenakan tidak ada surat izin dari pihak pengadilan atau kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Kepala Lapas Mallebro Fajar Nurcahyo mengatakan, tidak dapat mengeluarkan tahanan tanpa ada surat izin dari pihak kejaksaan atau pengadilan. Dia mengakui pihak keluarga korban sudah meminta izin, agar Sahala segera diobati. Namun pihak lapas belum bisa memberikan izin tanpa surat dari pihak kejaksaan atau pengadilan.

Pagi hari berdasarkan keterangan penjaga dan teman satu sel, bahwa keadaan korban sudah mulai membaik dan sempat minum teh. Sekitar pukul 11.30 WIB, Jumat (26/2), Fajar mendapat kabar dari penjaga yang piket, bahwa keadaan Salaha kembali memburuk dan mengalami sesak napas.

Kepada salah seorang keluarga korban di rumah sakit, Kasi Pidsus Kejari Wenharnol mengatakan, bahwa korban tersebut bukan tahanan kejaksaan tetapi tahanan hakim, karena masih dalam proses persidangan.

Salah satu keluarga korban, Sitompul, yang ikut menjemput jenazah sangat menyayangkan kejadian yang menimpa kerabatnya itu. Seharusnya korban mungkin bisa diselamatkan kalau saja malam sebelum kejadian korban segera dilarikan ke rumah sakit.

“Seharusnya pihak Kejaksaan memberikan wewenang kepada pihak Lapas dengan alasan kemanusiaan untuk memberikan izin kapada tahanan yang memang sudah sakit dibawa ke rumah sakit. Apalagi, di Lapas tidak memiliki dokter dan sarana kesehatan yang memadai untuk menangani tahanan yang sakit parah. Kami sudah mendatangi Lapas tapi sayang pihak lapas, tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin tahanan berobat malam. Nanti, semua tahanan yang sakit bisa mati di lapas. Kalau untuk mendapatkan izin berobat saja urusannya berbelit-belit, yang kita pertanyakan apa tidak ada toleransi bagi tahanan sakit parah," beber Sitompul.(*)