Lintas Umum

ZAKAT DAN INSTRUMENT SEJENIS

2013-03-18T03:41:00.000-07:00

BAB 4
ZAKAT DAN INSTRUMENT SEJENIS

Zakat merupakan system dan instrumen orisinil dari system ekonomi Islam. Yang bertugas mendistribusikan kekayaan pada golongan masyarakat yang membutuhkan. Dengan keyakin bahwa pada tiap harta yang didapatkan oleh seseorang terdapat didalamnya hak para fakir miskin dan orang-orang yang kekurangan (8 asnaf).

Asumsi awal dari bahasan ini adalah bahwa zakat menjadi system yang wajib (obligatory zakat system) bukan system yang sukarela (volutary zakat system). Konsekwensi dari system ini adalah wujudnya institusi negara yang bernama baitul mal (treasury house).

Fungsi pertama dari negara Islam adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup minimal (guarantee of a minimum level of living). Institusi negara yang bernama baitul mal-lah yang memiliki tugas menjalankan fungsi negara tersebut. Dengan tepenuhinya kebutuhan hidup minimal maka masyarakat Islam diharapkan akan menjalankan secara leluasa segala kewajibannya sebagai hamba Allah SWT tanpa perlu ada hambatan-hambatan yang mungkin memang diluar kemampuannya.

Mekanisme zakat memastikan aktifitas ekonomi dapat berjalan pada tingkat yang minimal yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer, sedangkan infak-shadakah dan intsrumen sejenis lainnya mendorong permintaan secara agregat, karena fungsinya yang membantu ummat untuk mencapai taraf hidup diatas tingkat minimum. Karena oleh negara infak-shadaqah dan instrumen sejenisnya inilah yang melalui bitul mal digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program pembangunan. Jadi zakat dan infak-shadaqah memiliki perannya masing-masing. Pada kondisi ummat yang baik dimana tingkat keimanannya ada pada level yang baik, maka pendapatan negara yang bersumber dari infak-shadaqah sepatutnya lebih besar dari penerimaan zakat.

Dalam membahas prilaku konsumsi dari individu muslim, karakteristik zakat sudah nampak terlihat, bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi yang vital. Absensi mekanisme zakat dalam perekonomian akan merusak keseimbangan ekonomi, bahkan memiliki pengaruh yang besar pada ketidakseimbangan social.

Zakat dengan institusi amil zakat menjaga hubungan yang baik antara si miskin dan si kaya, tanpa perlu mengorbankan harga diri golongan miskin, disebabkan mekanisme distribusi zakat yang melalui baitul mal. Begitu juga dengan efek negatif dari kesenjangan yang amat dalam antara kaya dan miskin seperti meningkatnya kriminalitas, kemaksiatan dan segala tingkah laku negatif, akan dengan signifikan tereduksi.

Timur Kuran dalam sebuah artikelnya membahas peran dan fungsi zakat ini secara kritis. Kuran berpendapat bahwa data sejarah menunjukkan bahwa zakat lebih berperan sebagai alat politik dari pada alat ekonomi, sebab zakat lebih efektif menjaga kestabilan politik dibandingkan alat peningkat produktivitas dalam sebuah bangunan ekonomi. Namun oleh Monzer Kahf (1992) kecendeungan fungsi zakat tersebut dapat dibantah. Kahf mengatakan bahwa melalui golongan masyarakat penerima (mustahik) dan pembayar (muzakki), zakat memiliki peran dalam mendorong kinerja ekonomi. Menurut Kahf, zakat yang diterima oleh mustahik akan meningkatkan konsumsinya yang tentu kemudian meningkatkan agregat permintaan secara makro.

Sementara itu pada pihak muzakki, zakat akan meningkatkan rasio simpanan mereka, dengan asumsi bahwa tiap individu akan mempertahankan tingkat kekayaannya. Jadi peningkatan rasio tabungan, menurut Kahf merupakan kompensasi dari pembayaran zakat. Dan peningkatan rasio tabungan ini memiliki hubungan yang erat dalam peningkatan investasi dari muzakki. Peningkatan output akibat naiknya tingkat konsumsi mustahik membuat muzakki melakukan (keputusan) investasi. Sehingga pada saat yang sama akan meningkatkan pemintaan agregat.

Penanggungan kebutuhan hidup minimal tidak hanya diberikan pada masyarakat Islam saja (meskipun sumbernya bukan dari zakat), masyarakat non-Islam pun dapat memperoleh jaminan tersebut. Hal ini tergambar dari perjanjian pedamaian untuk penduduk Hairah di Irak yang ditulis Khalid bin walid pada masa pemerintahan Abu Bakar r.a. Dalam perjanjian tersebut jaminan kebutuhan hidup minimal diberikan oleh Baitul Mal kepada setiap orang tua yang tak kuat bekerja, cacat atau fakir-miskin dan dihapuskan kewajiban membayar jizyah sepanjang ia tinggal di negaa Islam .

Beberapa negara yang menerapkan system ekonomi konvensional memiliki instrumen yang berfungsi hampir sama dengan zakat. Beberapa negara (teutama negara barat) menerapkan tunjangan social bagi penduduknya yang tidak memiliki kerja, uzur atau tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Dan sumber pendanaannya adalah berasal dari pajak. Namun karakteistik pajak serta tunjangan social tersebut berbeda sama sekali dengan mekanisme yang ada dalam Zakat. Penjaminan dalam mekanisme zakat merupakan prioritas utama dalam kebijakan ekonomi. Sedangkan dalam konvensional tunjangan social sangat tergantung pada penerimaan pajak, ketika dana pajak dirasakan tidak mencukupi, maka tunjangan tersebut bukanlah menjadi prioritas yang utama.

MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

2013-03-18T03:39:00.002-07:00

MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMAT
Oleh: Syukri Iska*

Dilihat dalam konteks kehidupan ekonomi, umat Islam selalu diidentikkan dengan kemiskinan. Sisi pandang seperti ini, kelihatan ada benarnya, disaat dipandang kenyataan masyarakat miskin dunia itu,mayoritasnya adalah umat Islam. Negara berkembang yang masih sarat dengan kemiskinan itu, umumnya adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim.
Pada hal kalau diperhatikan secara normatif, Islam sangat anti dan menolak kemiskinan. Bahkan Islam tidak membenarkan kaum sufi yang telah menerima konsep Manichaeisme dari Persia. Zuhud dalam idiom Islam bukan berarti memuji kermiskinan. Karena zuhud harus dipahami sesuai dengan maknanya yakni memiliki sesuatu dan menggunakannya secara sederhana.(Yusuf al-Qardhawi, 1995)
Banyak ayat dan hadis memandang kemiskinan sebagai bahaya yang menakutkan. Bahaya ini bisa mengancam individu dan masyarakat, akidah dan keimanan, moral dan akhlak, pemikiran dan kebudayaan. Akan tetapi kenapa kenyataan masyarakat Islam hari ini, bisa dalam realitas kehidupan dan persepsi identik dengan lemiskinan seperti itu?
Di antara penyebabnya adalah karena banyak umat Islam, dalam memahami konsep zakat, wakaf, dan sebagainya dalam perspektif yang kurang pas, sehingga berimplikasi terhadap penerapan yang kurang proporsional dan profesional. Untuk itu perumusan dan pemahaman tentang manajemen zakat dan waqaf, setidaknya bagi elite tertentu, sudah merupakan suatu hal yang seharusnya. Sehingga zakat dan waqaf ini tidak saja sebagai unsur kewajiban sikaya yang harus dibayarkan kepada simiskin, akan tetapi bagaimana agar dapat memberikan implikasi filosofis yang lebih jauh, yakni kemiskinan itu sebetulnya tidak harus ada dalam konsep umat Islam. Dengan arti kata, kalau zakat dan waqaf itu bila dimanej secara profesional, tentunya akan menjadi sebuah kekuatan bagi ekonomi umat.

A. Zakat dalam Konsep

Sebelum dibahas tentang manejemen zakat dan wakaf, alangkah lebih baik diulas lebih dahulu bagaimana zakat dan wakaf itu dalam konsep. Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi. Sehingga keberadaannya dianggap ma’lûm min addien bi al-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.(Didin Hafidhuddin, 2004). Di dalam al-Qur`ân terdapat kurang lebih 27 ayat yang menyejajarkan shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.
Al-Qur`ân menyatakan bah-wa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketunduk-an seseorang terhadap ajaran Islam (QS. 9:5) dan (QS.9:11), ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup (QS.23:4), dan ciri mukmin yang akan mendapat-kan rahmat dan pertolongan Allâh SWT (QS.9:73 dan QS. 22: 40-41). Kesedian berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu ber-keinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak, sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, menyucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya (QS.9:103 dan QS.30:39).
Sebaliknya, ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya (QS.9:34-35). Sementara dalam kehidupan dunia sekarang, orang yang enggan berzakat menurut beberapa hadis Nabi, harta bendanya akan hancur. Dan jika keengganan ini memassal, maka Allâh SWT akan menurunkan berbagai azab, seperti musim kemarau yang panjang. Atas dasar itu, sahabat Abdullah ibnu Mas’ud menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan shalat dan mengeluar-kan zakat. Siapa yang tidak berzakat, tidak ada shalat baginya. Rasulullah Saw., pernah meng-hukum Tsa’labah yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. Tak ada seorang sahabatpun yang mau berhubungan dengannya, meski hanya sekedar bertegur sapa. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad akan meme-rangi orang-orang yang mau salat tetapi enggan untuk berzakat. Ketegasan ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan, dan bila hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan pelbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain.
Kewajiban menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu, karena dalam ajaran Islam ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahiq, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut, antara lain adalah:
Pertama, sebagai perwujud-an iman kepada Allâh SWT, mensyukuri nikmat-Nya menum-buhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang dapat menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan menyucikan harta yang dimiliki (QS.9:103, QS.30:39, QS.14:7).
Kedua, karena zakat meru-pakan hak bagi mustahiq, maka berfungsi untuk menolong, mem-bantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allâh SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat sesungguhnya bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab yang men-jadikan kehidupan mereka miskin dan menderita.
Ketiga, sebagai pilar jama’i antara kelompok aghniyâ’ yang berkecukupan hidupnya dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allâh, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Firman Allâh dalam QS. al-Baqarah/2:273.
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعر فهم بسيمهم لا يسئلون الناس إلحافا وماتنفقوا من خير فإن الله به عليم.{ ا لبقرة : 273}
“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allâh mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allâh), maka sesungguhnya Allâh Maha Me-ngetahui”. (QS. al-Baqarah/2:273).
Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial-ekonomi, dan ter-lebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
والمؤمنون والمؤمنت بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الذكوة ويطيعون الله ورسوله اولئك يرحمهم الله ان الله عزيزحكيم.{ التوبة:71}.
“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allâh dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allâh, sesungguhnya Allâh Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah/9:71).
Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil (al-Hadits). Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera hidupnya.
Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan economic growth with equity. Kahf menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan sebagai akibat dari zakat harta akan selalu beredar.
Zakat, menurut Ahmad, adalah sumber utama kas negara, sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur`ân. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.
Zakat juga merupakan insti-tusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nishab. Akumulasi harta ditangan se-seorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allâh SWT, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur`ân surat al-Hasyr/59:7.
......كي لا يكون دولة بين الا غنياء منكم ... {الحثر : 7}.
“.......agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu..........”(al-Hasyr/59:7).

B. Wakaf Tunai dalam Perspektif
Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Pembahasan ulama dan intelektual tentang wakaf, khusus wakaf tunai, sesungguhnya telah cukup maju, tidak hanya pada kalangan intelektual kontemporer, seperti, Monzer Kahf, Khaled R. Al-Hajeri, Abdulkader Thomas, M.A. Mannan saja, melainkan para ulama mazhab pun tidak luput membicarakannya. Banyak gagasan yang mereka kemukakan sudah mengantisipasi perkembangan zaman. Akan tetapi, sebelum dijelaskan lebih jauh, bagaimana wakaf tunai (uang) lebih jauh, agaknya lebih baik dijelaskan terlebih dahulu syarat-syarat benda yang diwakafkan menurut ulama fikih, yakni; pertama, harta yang diwakafkan itu harus jelas wujudnya, agar terjamin kepastian hukum dan hak orang yang menerimanya. Kedua, benda tersebut harus punya nilai ekonomis, tetap/kekal zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus oleh mauquf alaih. Ketiga, harus milik siwaqif sepenuhnya. Bagaimana halnya pendapat ulama mazhab tentang wakaf tunai (uang)? Ulama mazhab Maliki misalnya, membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan, dan membolehkan mewakafkan uang. Ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan, maupun harta tidak bergerak seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan (Menteri Agama RI, pada pembukaan Workshop Wakaf Produktif, Batam, 2002).
Beberapa ulama terdahulu seperti az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat bahwa boleh me-wakafkan dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang) kemudian menya-lurkan keuntungannya sebagai wakaf. Menurut Mazhab Hanafi (Wahbah al-Zuhaily, 1997) bahwa uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha dengan sistem mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil diberikan untuk kepentingan umum.
Meskipun beberapa ulama ada juga yang tidak menyetujui wakaf tunai dengan uang, seperti Ali Abidin (Anwar Ibrahim, 2002). Didin (2004), berpendapat bahwa wakaf tersebut dibenarkan dalam syariah, dengan catatan uang tersebut tetap terjaga dan terpelihara, misalnya disimpan di Lembaga Keuangan Syariah yang amanah dan profesional. Banyak sasaran yang bisa dicapai dengan wakaf tunai, seperti dikemukakan A. A. Mannan (1995) yang telah berhasil mengembangkan sertifikat wakaf tunai di Bangladesh, yaitu:
1. Menjadikan perbankan seba-gai fasilitator untuk mencipta-kan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf.
2. Membantu memobilisasi ta-bungan masyarakat dengan menciptakan wakaf tunai dengan maksud untuk memperingati orang tua yang telah meninggal dan anak-anak serta mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang kaya.
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal.
4. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya.
5. Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat.
6. Membantu pengembangan Social Capital Market.
7. Membantu usaha-usaha pem-bangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejah-teraan masyarakat.
C. Manajemen Zakat dan Wakaf
Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allâh SWT yang terdapat dalam al-Qur`ân surat at-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang kelompok yang berhak menerimanya (mustahiq) dan ayat 103 yang menjelaskan tentang pentingnya zakat untuk diambil (dijemput) oleh para petugas (amil) zakat. Demikian pula petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Muadz Ibn Jabal ketika diutus ke Yaman, beliau mengatakan:
“.....jika mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan melak-sanakan salat, maka beritahukanlah bahwasanya Allâh SWT telah mewajibkan zakat yang diambil dari harta mereka dan diberikan kepada orang-orang fakirnya....”
Seperti telah dikemukakan di atas dan juga berdasarkan petunjuk al-Qur`ân, hadis Nabi dan pelaksanaannya di zaman Khulafa’ al-Rasyidin, bahwa pelaksanaan zakat bukanlah sekedar amal karitatif (kedermawanan), tetapi merupakan kewajiban bersifat otoritatif (ijbari). Jadi zakat tidaklah seperti shalat, shaum, dan ibadah haji yang pelaksanaannya diserahkan kepada individu masing-masing (sering disebut sebagai masalah dayyani), tetapi juga disertai keterlibatan aktif dari para petugas yang amanat, jujur, terbuka, dan profesional yang disebut amil zakat (sering disebut sebagai masalah qadha’i).
Pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat, menurut Didin (2002), didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. Misalnya, apakah disalur-kan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahiq. Keempat, untuk memperlihatkan syi’ar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzzaki, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahiq lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.
Asas operasional dan pelaksanaan zakat seperti dikemukakan di atas tidak mengabaikan sifat dan kedudukan zakat itu sendiri sebagai ibadah mahdhah yang harus dilaksanakan atas dasar kesadaran, keikhlasan, dan ketaqwaan seseorang kepada Allâh SWT. Demikian asas ikhlas dan sukarela tetap dominan dalam pelaksanaan zakat sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW., Khulafa’ al-Rasyidin, dan pemerin-tahan Islam sesudahnya. Zakat yang sudah dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan mustahiq, sebagaimana digambarkan dalam al-Qur`ân surat at-Taubah ayat 60. karena itu LAZ harus dikelola dengan amanah, jujur, transparan dan profesional. Dalam pasal 22 KMA Nomor 581 tahun 1999 dikemukakan bahwa LAZ yang baik memenuhi persyaratan, yaitu:
• Berbadan hukum
• Memiliki muzakki dan mustahiq
• Memiliki program kerja
• Memiliki pembukuan
• Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit
Zakat yang dikumpulkan disalurkan langsung untuk kepentingan mustahiq, baik yang bersifat konsumtif, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur`ân surat al-Baqarah ayat 273, maupun yang bersifat produktif sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan dikemukakan dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Ibn Abdillah ibn Umar dari ayahnya bahwa Rasulullah Saw telah memberinya pemberian (zakat) menyuruhnya untuk dikembangkan (tamawwalah) dalam kaitan itu, terdapat pendapat yang menarik dari sebagian ulama bahwa perintah (dalam hal ini BAZ dan LAZ yang amanah, terpercaya, dan profesional) diperbolehkan mem-bangun perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik dan yang lainnya dari uang zakat, untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diberikan kepada para mustahiq dalam jumlah yang relatif besar, sehingga terpenuhi kebutuhan mereka dengan lebih leluasa. Pengembangan usaha yang lainnya dapat dianalogikan kepadanya. Hanya saja, dalam pelaksanaannya perlu kesungguhan, kehati-hatian, dan kecermatan, agar jangan sampai terjadi kerugian karena kesalahan para pengelola.
Hal yang sama dapat dilakukan pula untuk wakaf, terutama wakaf uang. Kalau dilihat secara hsitoris, para penguasa Dinasti Abbasiyah kerap mendorong pengembangan wakaf sebagai sumber pendapatan dan sekaligus pembiayaan untuk pembangunan, seperti biaya pendidikan. Cara inilah yang tetap abadi, karena tetap dilanjutkan oleh negara-negara Islam saat ini, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki dan Yordania, melalui lembaga-lembaga wakafnya. Wakaf bagi negara ini, tidak saja untuk biaya pendidikan, dan kesehatan masyarakat, melainkan juga dapat membangkitkan ekonomi masyarakat, karena menurut hemat mereka wakaf dapat dikelola dalam bentuk saham, usaha-usaha produktif, seperti real estate, pertanian, dsbnya, yang dikelola oleh lembaga-lembaga ekonomi yang profesional. (Budi Setyanto, 2003).
Hanya saja di samping dikelola oleh lembaga yang amanah, menurut Didin (2004), kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah, seperti Bank Syariah merupakan suatu keniscayaan. Bagaikan yang terdapat pada negara Mesir. Badan Wakaf yang dibentuk oleh pemerintah Mesir, ,emitipkan hasil harta wakaf di bank-bank islam. Bahkan Badan Wakaf turut berpartisipasi mendirikan bank-bank Islam, bekerja sama dengan beberapa perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan penting, di samping juga memanfaatkan lahan kosong agar produktif. Hasil pengembangan wakaf dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin, anak yatim, mengangkat kehidupan pedagang kecil dan kaum dhuafa. Dana hasil pengembangan wakaf digunakan juga untuk mendirikan masjid, sekolah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bagaikan juga di negara Bangladesh, menurut Budi, wakaf dikelola oleh lembaga keuangan syariah, yakni melalui Social Investment Bank Ltd. (SIBL), dengan mengembangkan Pasar Modal Sosial (the Voluntary Capital Market). Di samping itu lembaga ini juga mengembangkan instrumen-instrumen keuangan lainnya; Waqf Properties Development Bond, Cash Waqf Deposit Certificate, Family Waqf Certificate, Mosque Community Share, Quard-e-Hasana Certificate, Zakat/Ushr Payment Certificate, Hajj Saving Certificate, dan lain-lainnya.
Bahkan di negara kapitalis, Amerika Serikat, wakaf warga muslimpun dikelola secara profesional oleh lembaga-lembaga keuangan, seperti, Kuwait Waqf Public Foundation (KAPF) yang bermarkas di New York, dan al-Manzil Islamic Financial Service bertindak sebagai advisor. Hasilnya KAPF berhasi membangun apertemen senilai 85 juta dollar di atas tanah milik Islamic Cultural Center New York.
Bagaimana halnya Indonesia? Menurut Budi lebih jauh, pemerintah pada dasarnya punya kepentingan dengan pengembangan lembaga wakaf ini, apakah melalui lembaga keuangan syariah atau tidak. Sebab lembaga ini bisa membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Walaupun sangat disadari bahwa pemahaman umumnya masyarakat tentang wakaf mempengaruhi terhadap kelambanan terbentuknya lembaga wakaf ini secara konkrit. Dalam pemahaman umat yang telah terpatri bertahun-tahun, wakaf hanyalah berbentuk tanah dan hanya diperuntukkan untuk rumah ibadah atau lembaga-lembaga social.
Untuk itu suatu hal yang perlu dalam pemahaman yang sama adalah, peningkatan kekuatan ekonomi umat melalui manajemen zakat dan wakaf yang baik akan terjadi, bila dilakukan secara sinergis dan koordinatif antara lembaga yang dimiliki umat. Zakat dan wakaf dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan SDM, seperti pemberian beasiswa bagi para pelajar, santri, dan mahasiswa dalam hal orang tua mereka termasuk dalam kategori mustahiq zakat. Singkatnya, para pengelola zakat dan wakaf harus memiliki program dan skala prioritas yang jelas. Demikian pula pelaporan (pemasukan dan pengeluaran) harus disampaikan secara terang dan jelas agar kepercayaan muzakki dan waqif akan semakin bertambah.
D. Kesimpulan
Demikianlah makalah ini dibuat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pemikiran dan terwujud dalam kehidupan nyata dengan dikelolanya zakat dan wakaf secara institusional dan profesional, sebagai sebuah kekuatan ekonomi umat yang selalu berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di bawah panji-panji Islam. Agaknya pemerintah Indonesia hari ini, yang tengah kelabakan menghadapi persolan ekonomi bangsa yang masih carut marut, perlu memberikan political will secara regulatif dan dorongan-dorongan lain yang bisa mempercepat terwujudnya sistem aplikatif lembaga wakaf, di samping lembaga zakat yang sudah ada. Pemahaman dan kemauan masyarakatpun dalam mengelola zakat dan wakaf ini secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat tercapai. Sehingga kemampuan dan kekuatan ekonomi umatpun semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA
Kahf, Monzer, The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic System, Canada: t.tp, 1997
Manan, M. Abdul, Islamic Economics, Theory and Practice, Terjemahan, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995.
Al-Zuhaily, Wahbah. al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu. Beirut: dar al-Fikr, 1989
Hafidhuddin, Didin, Manajemen Zakat dan Waqaf, Jurnal Juris STAIN Batusangkar, 2004.
________________, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta, Gema Insani, 2002.
Qardhawi, Tusuf, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Terjemahan, Jakarta, Gema Insani, 1995.
Setyanto, Budi, Investasi Melalui Pasar Modal Sosial, dala Majalah Modal No. 4/I-Februari 2003

Curriculum Vitae

Nama : Drs. H. Syukri Iska, M.Ag
Tempat/Tgl Lahir : Padang/19 Oktober 1963
Alamat : Jl. Cimonai Kubu Rajo Lima Kaum Batusangkar Sumbar
Jabatan : Lektor Kepala/Ketua STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar
Riwayat Pendidikan :
- Akabah Bukittinggi, 1986 (D3)
- Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang 1991 (S1)
- Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996 (S2)
- Malaya University Kuala Lumpur, (S3) Proses Penyelesaian.
Riwayat Pekerjaan :
- Asistem Ahli Madya di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
- Asistem Ahli Madya di Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar
- Asisten Ahli di Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar
- Lektor di STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar
- Lektor Kepala di STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar
Karya Tulis & Penelitian :
- Ijditihad Umar bin Khatab dan Relevansinya dengan Kemaslahatan Umat
- Fiqh al-Aulawiyat Yusuf al-Qardhawi
- Mode Pakian Civitas Akademika Perempuan IAIN Imam Bonjol Padang menurut Perspektif Hukum Islam
- Eksistensi Kitab Fiqh sebagai Pertimbangan Hukum dalam Pengambilan Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Pasca KHI (Studi Kasus Pengadilan Agama di Sumbar)
- Manajemen Masjid (Sebagai Media Alternatif Pengembangan Ekonomi Syariah)
- Political Will Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Luhak Nan Tuo
- Transformasi Hukum Islam dalam Perspektif Ibn al-Qayyim
- Bermazhab dalam Fiqh sebagai Media Edukasi
- Sistem Ekonomi Islam di Sisi Kelemahan Sistem Ekonomi Sekuler di Indonesia.

MACROECONOMICS

2013-03-18T03:38:00.002-07:00

ZAKAT: IT’S MACROECONOMICS RELEVANCE (PART II)
Lecture Note X of Zakat

Set by:
Ganjar Yuri Rahman

1. SHORT RUN SAVINGS

The saving function in Islamic economy will be of the type:

Where

Remember, when Y is held to be constant (ceteris paribus), therefore

● Case 1
Zakat is treated as tax so that only zakat is paid and there is no God-Consciousness (al-iman wattaqwa). This means no other spending is made in the way of Allah and no restraints on self consumption are exercised and a Muslim behaves as a secular consumer. This means:

TABLE 1
Effects of Introduction of zakat as a Tax on Short Run Savings at Different Levels of Marginal Propensity to Consume (MPC)

Marginal Propensity to Consume before Introduction to Zakat (a1) Value of F1 (Marginal Propensity to Save) after Zakat Value of (1 – a1) Marginal Propensity to Save without Zakat F1S % of (1 – a1) Percentage Decline in Marginal Propensity to Save as a Result of Zakat
1.00 0.000 0.00 0.00 0.0
0.90 0.1998 0.10 99.8 0.2
0.80 0.1990 0.20 99.5 0.5
0.70 0.2977 0.30 99.2 0.8
0.60 0.3960 0.40 99.0 1.0
0.50 0.4938 0.50 98.8 1.2
0.40 0.591 0.60 98.5 1.5
0.30 0.688 0.70 98.3 1.7
0.20 0.784 0.80 98.0 2.0
0.10 0.8802 0.90 97.8 2.2
0.00 0.9756 0.00 (1.00?) 97.0 2.5

The maximum effect will be a 2.5 % decline when the MPC = 0. This simply means that whatever they save from their additional income will be reduced by the amount of zakat at the rate of 2.5% (riqqah). If they were saving all of their additional income, then this saving will be reduced by 2.5% and if they were saving only 20% then this will be reduced by 0.5% of 20% of zakat.

● Case 2
Muslims understand the importance of spending in the way of Allah but their own consumption patterns are the same as of secular consumers. This means

● Case 3
Muslims are not inclined to spend in the way of Allah more than the minimum required. They, however, rationalize their own consumption pattern as taught by the Al-Qur’an wassunnah. This means Z1 = 0, but b = (+). In this case

Marginal Propensity to Save, MPS = F1W, where

Let’s compare this with the secular MPS

The restraint on self consumption reduced the overall consumption by a certain factor. But reduced consumption means more zakat. The net effect is shown in the following table the table shows MPS* (i. e. MPS of an economy that has some positive values of ).
The values of MPS* have been shown for different values of b at two alternative levels of MPS (which is the propensity to save in the absence of Islamic injunctions). The two alternatives value has been assumed to be 0.20 and 0.10 which is a range generally observed for the present Muslim’s countries.

TABLE 2
Values of MPS* for Different Values of  when Z1 = 0

 When MPS = 0.20
i. e. when a1 = 0.80 When MPS = 0.10
i. e. when a1 = 0.90
0.01 0.209 0.100
0.02 0.217 0.118
0.05 0.241 0.150
0.10 0.282 0.191
0.20 0.363 0.282
0.30 0.445 0.373
0.40 0.527 0.465
0.50 0.609 0.558

The MPS * will be higher than MPS for higher values of . Cases 2 and 3 are also unlikely in an Islamic economy. Both  and Z1 depend on the level of God-fearingness. It is very unlikely that one of them is zero and the other positive.
In comparing Case 3 with Case 2, we find that one parameter of an Islamic economy (Z1) will have a negative effect on saving propensity whereas the other parameter () will have a positive effect. Their combined effect is considered in Case 4.

● Case 4
Muslims not only spend in the way of Allah but also rationalize their own consumption as taught by the Al-Qur’an wassunnah. A likely reflection of an Islamic economy. In this case:

MPS is MPS* = F1W

Let’s compare this with secular marginal propensity to save, MPS = (1 – a1)W.
MPS* (i. e. marginal propensity to save of an Islamic economy) will be greater than MPS if

It is obvious that the first component is greater than (1 – a1) as (0 < P < 1). But the second part is clearly less than unity because Z1 > 0 and {1.025 – 0.025a1 (1 - ) } > 1 as (a1,  > 0 and < 1). The outcome, whether MPS* > MPS, will therefore, depend on the empirical values of Z and  (which in turn will depend on the level of God-fearingness in the society).

Let’s assume Z1 = 0.025. It should be remembered that this is a proportion of his annual income that a God-fearing man will spend in the way of Allah, in addition to 2.5% zakat that he is obliged to pay on his wealth. Also assume MPS in the economy before Islamization to be 0.20 (i. e. a1 = 0.80). Now, assuming different hypothetical values for  that may be observed after Islamization, the impact on MPS is shown in the following table:

TABLE 3
Values of MPS* for Different Values of  when Z1 = 0.025
 MPS* when a1 = 0.80 MPS* - MPS i. e. when a1 = 0.90
0.000 0.194 - 0.006
0.005 0.198 - 0.002
0.008 0.200 0.000
0.01 0.202 + 0.002
0.02 0.209 + 0.009
0.05 0.233 + 0.033

It can be seen that when  = 0 (which is same as case 2 discussed earlier), there will be an immediate effect on the MPS. But a very small value of  would make the MPS higher even in the short run. This means that if people are willing to slightly range their life style to reduce what Islam call prodigality (israf), cannot have a negative effect on the (macro) MPS in the economy.
As is evident from the table, even as low, would not allow any negative effect on the propensity to save. A value equal to 0.008 would mean that if a person was having propensity to consume 0.80 when operating in an un-Islamic environment and Islamic values would cause him to reduce this to (at least) 0.794 which is not an unreasonable assumption. The injunction to avoid prodigality can have a much stronger effect on consumption particularly in the modern environment of developing countries where consumption patterns are substantially dominated by conspicuous consumption. The higher the value of , the more the positive effect on the propensity to save.
If Z1 value > 0.025 (i. e. people like to spend more in the way of Allah), a higher value of  will be required to avoid the negative effect on the propensity to save. Since both Z1 and b depend on the level of God-fearingness,  is expected to move with Z1, hence reducing the negative impact on the propensity to save.
Thus, in an Islamic society, the MPS is likely to increase even in the short run.

2. LONG RUN SAVINGS

This part also can be written only after simulations for future can be made by assigning different values to the parameter to see the growth path of savings. Since transfers from muzakki contribute to mustahiq, savings will ultimately be higher in all the four scenarios, compared to the scenario of a secular economy.

3. GROWTH AND INCOME DISTRIBUTION EFFECTS

This part also can be written after simulations are done. Theoretically, it is easy to visualize within the framework of the above model that growth and income distribution implications of Islamic consumption pattern will be favorable i. e. growth (a part of al-imarah) will be higher and income distribution will be more egalitarian.

4. CONCLUSION

Comparison of savings, growth, and income distribution effects by simulating the model under different scenarios can highlight various implications and trade-offs.
For developing countries striving for resource mobilization for development, Islamization provides a “new hope”. The motivation to consume less and save more to improve one’s own economic conditions as well as economic conditions of the lesser privileged in the community comes from one’s conscience (from religion). It can’t be denied that many policies and regulation fail because of lack/ gap in harmony with the social and religious norms, in the scale - scope of micro and macro.
The process of zakat regulation- legislation should be accompanied – collaborated by moment of Islamic value’s inculcating. The speed of achieving favourable effect on growth and income distribution in the long run will be extremely slow if the timing of Islamization of life is constrained. So, the system of Islamic economics must be formed with the totality of Islam original identity (kaffah, syamil mutakamil).

5. REFERENCES

Faridi, F. R. A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State. In Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam. Ed. By. Ziauddin Ahmed, et. al. Islamabad. IPS. 1983.
Kahf, Monzer. A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society. Studies in Islamic Economics. Ed. By. Khurshid Ahmed. Islamic Foundation. Leicester. 1980.
Ahmed, Khurshid. Economic Development in an Islamic Framework. In Studies in Islamic Economics. Ed. By. Khurshid Ahmed. Islamic Foundation. Leicester. 1980.
Robb, E. L. and S. Tahir. Does Distribution Matter in Aggregate Consumption Function? A Test in the Context of Permanent Income Hypothesis. QESP Research Report No. 13. Mc. Master University. 1981.
Zarqa, Anas. An Approach to Human Welfare. Studies in Islamic Economics. Ed. By. Khurshid Ahmed. Islamic Foundation. Leicester. 1980.

6. APPENDIX

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

2013-03-18T03:36:00.002-07:00

PERAN LEMBAGA ZAKAT DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Disampaikan oleh:

Anita Prianita

Pada

Lomba Karya Tulis Ekonomi Islam (LKEI)
Temilnas IV FoSSEI 2005
Mataram

Brief History
Perintah zakat diturunkan Allah pada tahun ke 2 hijriah. Pada saat itu keadaan ekonomi para sahabat telah berada dalam keadaan cukup mapan setelah mereka diusir dari Makkah tanpa membawa banyak barang berharga. Ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban zakat diantaranya: ”Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat dan ruku’lah bersama orang−orang yang ruku’”. (QS. Al Baqarah : 43).
Perintah zakat telah diturunkan dengan kadar yang juga telah ditetapkan. Misalnya, pada zakat fitrah, jumlah yang harus dibayar adalah 2,5 sha dari makanan pokok yang dikonsumsi. Zakat emas ditentukan dengan kadar 2.5%, zakat pertanian yang diairi hujan ditentukan dengan kadar 10 % dan zakat pertanian yang diairi oleh selain air hujan ditentukan dengan kadar 5 %, zakat binatang ternak juga ditentukan kadarnya sesuai dengan sabda Nabi. Akan tetapi, kewajiban kaum muslimin tidak hanya terbatas pada kadar-kadar tersebut. Nabi saw pernah bersabda:
”Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang−orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang−orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang−orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih.” (HR. Ath Thabrani dari Ali ra).

Dalil di atas menunjukkan bahwa kewajiban kaum muslimin dalam mengeluarkan hartanya terpenuhi sampai batas ketika masyarakat di sekitarnya telah tercukupi kebutuhan dasarnya. Jadi, apabila ternyata dana zakat yang telah terkumpul tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di wilayah itu, maka para aghniya diwajibkan untuk mengeluarkan kembali sejumlah harta -diluar zakat yang telah ia bayarkan- sampai tidak ada lagi kefakiran di sekelilingnya.
Dengan ketentuan tersebut, Alhamdulillah di masa Nabi tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu jauh karena kekayaan telah terdistribusi sedemikian rupa sehingga tak ada golongan rakyat yang bermewah-mewahan sementara di sisi lain ada golongan rakyat yang sangat melarat.
Rasulullah melakukan sosialisasi kesadaran berzakat secara bertahap. Beliau mengutus 5 orang dai ke beberapa wilayah di negeri Yaman. Nabi mengutus Khalin ibnu Sa'id ke Shan'a, Al-Muhajir ibnu Umayyah ke Kindah, Zaid ibnu Abu Sa'id ke Hadhramaut, Abu Musa Al Asya'ari ke Zubaid, Adn serta Sahil, dan Mu'adz ibnu Jabal ke Al-Janad. Para utusan sebelumnya telah diberi pemahaman yang komprehensif tentang urgensi zakat. Hal tersebut tercermin, misalanya pada nasihat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal sebagai berikut: "Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Apabila engkau telah tiba di kalangan mereka, maka serulah (ajaklah) mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, maka beritakanlah kepada mereka bahwa Allah telah memfardukan shalat lima waktu sehari semalam kepada mereka. Apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, maka beritakanlah kepada mereka bahwa Allah telah memfardukan sedekah (zakat) yang dipungut dari kaum hartawan di antara mereka lalu diberikan kepada kaum fakir miskin di antara mereka. Apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta benda mereka yang paling disayangi dan takutlah kamu terhadap doa orang yang teraniaya, karena sesunguhnya tidak ada suatu penghubung pun antara dia dan Allah." (HR. Bukhari)
Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :
”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do’akanlah mereka karena sesungguhnya do’amu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah : 103).
Kata “ambillah” menunjukkan adanya pemaksaan pada pengumpulan zakat. Pada pelaksanaannya, Nabi mengangkat pegawai pengumpul zakat yang disebut mushadiq atau sa'i. Hal tersebut seperti juga diceritakan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Bahwasannya Rasulullah saw, telah mengutus Umar Ibnu Khaththab, pergi memungut zakat." (Al-Majmu'6:167).
Nabi Muhammad dengan wewenangnya sebagai kepala negara telah menunjuk orang-orang tertentu untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidaklah terkumpul dengan sukarela, akan tetapi secara ketat dan tegas ditentukan bahwa zakat adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar.
Pada masa kepemimpinan khulafa ar rasyidin, zakat juga dikumpulkan oleh para petugas yang secara resmi diangkat oleh khalifah. Bahkan, khalifah Abu Bakar memerangi suku Abes dan Dzubyan -yang didukung oleh suku Kinanah, Ghatafan dan Fazarah - yang tidak mau membayar zakat.
Selama masa Rasul, para sahabat, dan para tabiin, zakat telah terkumpul dan terdistribusi dengan baik. Hal ini terbukti ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz hanya dalam masa 2 tahun berhasil mengentaskan kemiskinan sehingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat semua rakyatnya mereasa sudah menjadi mzaki (pembayar zakat) bukan lagi mustahik (penerima zakat).
Sebagaimana dituturkan Abu Ubaid bahwa Gubernur Irak Hamid bin Abdurrahman mengirim surat kepada Amirul Mukminin tentang melimpahnya dana zakat di baitulmaal karena sudah tidak ada lagi yang mau menerimanya, lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan gaji dan hak rutin orang di daerah itu, dijawab oleh Hamid “Kami sudah memberikannya tetapi dana zakat begitu banyak di baitulmaal, lau Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan untuk memberikan dana zakat tersebut kepada mereka yang berhutang dan tidak boros.
Hamid berkata, “Kami sudah bayarkan hutang−hutang mereka, tetapi dana zakat begitu banyak di Baitul Maal”, kemudian Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar ia mencari orang lajang tidak memiliki uang dan ingin menikah agar dinikahkan dan dibayarkan maharnya, dijawab lagi “kami sudah nikahkan mereka dan bayarkan maharnya tetapi dana zakat begitu banyak di baitulmaal”, akhirnya Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar Hamid bin Abdurrahman mencari seorang yang biasa membayar upeti atau pajak hasil bumi.
Jika ada kekurangan modal berilah pinjaman kepada mereka agar ia mampu kembali mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut kcuali setelah dua tahun atau lebih”.
Untuk mengulang sejarah gemilang ini pada masa sekarang, kiranya tepatlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, “tidaklah akan menjadi baik dan berhasil umat ini tanpa melihat bagaimana keberhasilan generasi sebelumnya”.

Kondisi Indonesia
Kalau kita perhatikan prestasi ekonomi Indonesia sungguh tidaklah menggembirakan. Kemiskinan dibarengi pengangguran yang tertimpa pada Indonesia seolah-olah menjadi sebuah karakteristik yang melekat pada negara-negara berpenduduk muslim.

Pertumbuhan Ekonomi dan
Pengangguran Terbuka

Hal yang pararelpun terjadi pada tingkat internasional, dimana Indonesia mendapatkan peringkat yang jauh dan rendah dibanding negara tetangga. Termasuk studi yang dilakukan oleh IMD Swiss yang menempatkan Indonesia pada nomor 45 dari 47 bangsa di dunia sebelum krisis terjadi. Dan setelah krisis menempatkan kualitas SDM nomor 107 dibawah Vietnam.

Posisi Indonesia di Tingkat Internasional
Kualitas SDM No. 46
Kemampuan IPTEK No. 42
Kemampuan Manajemen No. 44
Keadaan Sarana dan Prasarana No. 46
Lobby & Hubungan Internasional No. 43
Kekuatan Ekonomi Domestik No. 45
Kualitas Pemerintahan No. 36
Akses terhadap Permodalan No. 43

Kemiskinan dan pengangguran serta masalah turunan tersebut perlu sebuah solusi yang tidak hanya bersifat analgetic melalui problem sympton yang dihadapi, tetapi perlu sebuah alternatif, solusi tepat meng-eliminir masalah tersebut.
Kesalahan umat dan bangsa ini tidak mau berpikir, walaupun berpikir, tidak bertindak. Sedikit orang-orang yang berpikir sesuatu tetapi tidak atau lebih sedikit orang yang melakukannya. “you see, in life, lots of people know what to do, but few people actually do what they know”.
¨ Bangsa ini menilai bahwa Islam sebatas sebuah addien, sebuah kepercayaan dan keyakinan yang hanya dijalankan melalui ritual-ritual an sich. Padahal pada addien inilah yang dapat menuntun kehidupan manusia kepada kebahagian dunia dan akhirat. Islam dipandang sebagai ritual bukan sebagai solusi. Dan inilah yang terjadi, ketika didepan mata kemiskinan, kriminalitas dan hidup yang sempit malah banyak meninggalkan ajaran addien. Salah satu ritual individu dan sosial dalam ajaran Islam adalah zakat.

Zakat, Solusi Tepat Bangsa Ini

Negara yang berpenduduk Islam ini akan-akan sangat mampu keluar dari masalah, ketika memiliki kesadaran yang tinggi akan zakat, infak dan sedekah (termasuk didalamnya wakaf).
Kemiskinan dan pengangguran yang dihadapi Indonesia, sungguh tidak sebanding dengan solusi yang ditawarkan. Kalau kita perhatikan dalam tabel diatas pengangguran dengan angka kisaran 15 juta dan kemiskinan dengan jumlah 49.5 juta. Maka hal ini bisa dieliminir dengan pemberdayaan dana zakat, infak dan sadaqah.
Data statistik menunjukan penduduk Indonesia mencapai 210 juta. Jika satu keluarga katakanlah terdiri dari 5 orang, maka akan ada sekitar 42 juta kepala keluarga. Apabila 90% adalah muslim berarti ada 38.8 juta KK.
Kita asumsikan saja dari jumlah orang kaya sekitar 50% nya, muzakki, berarti sekitar 18.9 juta KK. Bila si Muzakki tersebut mempunyai modal Rp.10 juta dengan zakat sebesar 2.5% maka setiap KK berzakat Rp. 250.000 pertahun, bila modal mereka sebesar Rp. 10 miliar, maka zakatnya sebesar Rp. 250 juta pertahun. Kalau dirata-ratakan saja atau diasumsikan memiliki modal perniagaan sebesar Rp. 200 juta maka dana zakat sekitar Rp. 5 juta pertahun. Artinya dana zakat yang dikumpulkan sebesar 18.9 juta KK dikalikan dengan Rp. 5 juta didapatkan hasil total 94.5 trilyun. Bila dikurangi hak amilin (1/8 bagian) sebesar Rp.11.8 trilyun maka masih ada Rp. 82.7 trilyun yang dapat digunakan pada mustahik dalan berbagai sektor. Bandingkan dengan anngaran pendidkan pada tahun 2004 hanya sebesar Rp. 11 trilyun, anggaran pemberdayaan ekonomi lemah hanya Rp.1 trilyun. Ini berarti zakat bukan hanya merupakan solusi tepat melainkan ajaran yang harus dipertahankan dan dikembangkan.
Tetapi realitas yang didapatkan dimasyarakat jauh dari asumsi tersebut. Potensi zakat yang begitu besar hanya mampu dikumpulkan sekitar 7 trilyun saja pertahun, jauh melebihi harapan kita. Tengoklah parameter lembaga zakat di Indonesia, diantaranya, dari BAZIS DKI dan Baznas. BAZIS DKI merupakan lembaga terbesar. Tahun 1997 saja BAZIS DKI mampu menghimpun dana sekitar Rp 10 miliar, meski belakangan menyurut. Sedang Baznas merupakan bayi sehat karena lahirnya di-SK-kan oleh Gus Dur saat menjabat Presiden RI.
Dari lembaga yang diciftakan oleh masyarakat, hadir seluruh LAZ besar seperti DD (Dompet Dhuafa) Republika, PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat), Rumah Zakat DSUQ (Dompet Sosial Umul Quro) Bandung dan YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Fallah) Surabaya. Bila diukur dari perolehan dana, untuk tahun 2002 saja, DD telah menghimpun dana lebih Rp 20 miliar. Sementara PKPU menghimpun Rp 6,7 miliar, DSUQ Rp 5 miliar dan YDSF Rp 6 miliar.
Kiranya, optimalisasi inilah yang menjadi tugas utama kita semua akan zakat, infak dan sadaqah di Indonesia. Kita harus menganalisa mengapa potensi besar ini tidak tercapaikan sesuai dengan harapan. Bagaimana fungsi dan peran institusi zakat dalam mengoptimalkan ini, regulasi yang ada, dan paradigma masyarakat sendiri mengenai zis tersebut.

Otoritas Negara: Empiris Teruji
Kata-kata yang pernah diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah diatas bukanlah suatu kata bijak atau kata-kata mutiara yang diucapkan oleh cendikiawan muslim, melainkan mengandung sebuah ungkapan pengajaran kepada umat Islam akan eksistensi keberadaannya. Beliau rahimahullah, paham betul akan kondisi dan sejarah Islam dahulu, pada saat beliau hidup, masa datang. Pengajaran yang ditekankan beliau dalam perkataannya adalah contoh (action) yang pernah dilakukan oleh orang-orang terbaik.
Jika ditempatkan perkataan itu pada konteks zakat, maka semua orang pun tahu bahwa zakat adalah konsep yang diaplikasikan oleh negara. Zakat adalah dikelola oleh negara. Keberhasilan dan kesuksesan zakat dikelola oleh negara telah berlangsung mulai dari Nabi Muhammad saw sampai hancurnya kerajaan Islam (Turki Usmani) dan tak terbantahkan. Yang pasti kita selaku umat Islam dalam pengelolaan zakat mempunyai contoh, suri tauladan (copy), bahwa zakat dikelola oleh negara. Kita belum mempunyai contoh (tidak ada empiris) bahwa zakat dikelola oleh swasta (masyarakat). Kita tidak mempunyai model akan hal ini. Untuk itu kita berarti harus bekerja keras dan menggali pikiran dengan dalam bagaimana pengelolaan zakat dalam swasta dimana peran pemerintah tidak mendukung secaa penuh.
Yang jelas implikasi dari pengelolaan zakat oleh negara menjadi paksaan (coercive) ketimbang phisikologis keimanan, tentu keefektifan lembaga akan terpenuhi.

Institusi Zakat di Indonesia
Institusi zakat di Indonesia terbilang menjamur. Setiap lembaga dakwah, daerah, dan perusahaan-perusahaan telah berlomba mengelola dana umat ini. Lihat saja persebaran baitul maal saja di Nusantara ini yang begitu banyak sampai berjumlah 2938 buah dan pada mukernas Forum Zakat 2003 ada 58 BAZ dan 35 LAZ, dan masih banyak lagi yang tidak terhitung.
Persebaran Baitulmaal di Indonesia
No. Propinsi Jumlah BMT No provinsi Jumlah bmt
1 D.I Aceh 50 15 Nusa Tenggara Barat 93
2 Sumatera Utara 156 16 Nusa Tenggara Timur 8
3 Sumatera Barat 60 17 Kalimantan Barat 15
4 Riau 65 18 Kalimantan Selatan 17
5 Jambi 12 19 Kalimantan Timur 24
6 Bengkulu 20 20 Kalimantan Tengah 15
7 Sumatera Selatan 65 21 Sulawesi Utara 62
8 Lampung 40 22 Sulawesi Tengah 11
9 DKI Jakarta 165 23 Sulawesi Tenggara 23
10 Jawa Barat 637 24 Sulawesi Selatan 175
11 Jawa Tengah 513 25 Maluku 20
12 D.I Yogyakarta 65 26 Irian Jaya 12
13 Jawa Timur 600 Jumlah 2938
14 Bali 15

Lalu apa yang menjadi kendala dan hambatan sehingga lembaga zis dan ziswaf tersebut jauh dari harapan yang diinginkan. Hal ini bisa dapat dilihat dari beberapa faktor berikut ini:
Profesionalisme lembaga zakat yang masih dipertanyakan.Banyak lembaga zakat yang tidak bekerja secara profesionalisme baik dalam pengumpulan dan penyaluran zis dan ziswaf atau dalam transparansi kegiatan yang dilakukan. Sifat amanah yang dimiliki lembaga zakatpun memang perlu mendapat perhatian.
Berkaitan dengan profesionalisme terkait erat dengan standar dari BAZ/LAZ dan baitulmaal tersebut. Selama ini tidak ada standar baku akan kinerja lembaga zakat. Masing-masing lembaga zakat mempunyai standar yang berbeda. Unutk itulah perlunya tercipta standar tersebut melalui sebuah forum yang resmi secara nasional katakan seperti Forum Zakat atau Institut tertentu.
Berkaitan dengan standar tersebut, mungkin perlu ditekankan pada beberapa aspek berikut ini:
1. Pendidikan dan Pelatihan seperti Pelatihan Fikih dan Manajemen zakat, pelatihan strategi fundraising zis, public relation, akuntansi dan manajemen keuangan lembaga zakat, pelatihan calon pemimpin lembaga zakat, strategi pendayagunaan, pelatihan institusional building, supervisor program/proyek, analisa dan monitoring program, dan total quality manajemen lembaga zakat.
2. Jasa Konsultasi meliputi pendirian dan lembaga zakat, kompilasi(penyusunan laporan keuangan), Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM), Komputerisasi Sistem Informasi,Pengembangan Program dan Penyusunan Panduan Kebijakan Pengelolaan ZIS yang sesuai syari'ah Islam
3. Riset terdiri atas Pengkajian aspek syari'ah dalam pengelolaan ZIS, Pengkajian kebijakan peraturan-peraturan pengelolaan zakat, Riset Pengembangan Produk
4. Publikasi seperti Penerbitan Buletin, Penerbitan Buku
Dengan memiliki skill tersebut diatas diharapkan lembaga zakat dapat bekerja dengan efektif dan efisien.
Regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah. Regulasi ini tentu mempengaruhi kinerja lembaga zakat baik mendukung maupun menghambat pergerakan lembaga zakat. Regulasi zakat ini sebenarnya telah diharapkan oleh masyarakat semenjak tahun 1950-an dan setelah 49 tahun baru ada regulasi zakat pertama di Indonesia dengan dikeluarkannya UU 38 tahun 1999. akan tetapi UU pertama yang diharapkan ini ternyata berjalan statis yang tidak mengakomodasi agar masyarakat gemar berzakat, termasuk sosialisasi dari UU tersebut.
UU tersebut seolah-olah tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Logikanya, zakat yang merupakan perintah syara pun dilanggar apalagi dalam bentuk UU. Point lain dari UU tersebut adalah tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak menunaikan zakat yang mungkin dilandasi oleh pemahaman masyarakat dan adanya PPKP (Pengurang Penghasilan Kena Pajak) yang dianggap seseorang itu membayar zakat dua kali. Uniknya lagi dari UU 38 tahun 1999, sanksi yang dikenakan bagi lembaga zakat yang menyimpang. Selain itu tidak adanya fit and proffer test terhadap BAZ tetapi dikenakan terhadap LAZ.
Untuk memperbaiki UU 38 tahun 1999 maka ditetapkanlah UU No. 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 mengenai perubahan UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. UU tersebut menjelaskan bahwa zakat atas penghasilan yang benar-benar dibayarkan pada Badan Amil Zakat dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak baik pada pribadi maupun badan atau institusi lain.
Tetap saja yang signifikansi dari sebuah Undang-Undang adalah sanksi hukum yang dikenakan ketika melanggar dan itulah yang tidak ada pada UU tentang zakat. Jadi, bisa dikatakan UU tersebut hanya sebagai himbauan saja.

Paradigma Masyarakat Muslim
Ketika paradigma atau pengetahuan yang dimiliki masyarakat sangat kurang maka pengaruh yang dihasilkan pun akan kurang. Paradigma terkait dengan keyakinan yang dimiliki yang dengan kata lain, ketika masyarakat memiliki iman dan tauhid yang benar maka apapun masalah dan kendala yang dihadapi dapat diatasi. Untuk itu paradigma yang terjadi pada masyarakat berkaitan dengan zakata adalah:
1. rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat
pemahaman yang kentara yang didapatkan dari masyarakat muslim di Indonesia adalah pemisahannya dan tidak kaffahnya mengenai ajaran Islam sendiri. Masyarakat muslim Indonesia lebih terpaku hanya kepada shalat saja dengan mengabaikan kewajiban zakat. Sedikit sekali dalam masyarakat pembahasan zakat ini diketengahkan ketimbang shalat. Pengajaran paradigma inilah yang perlu ditumbuhkan dan disosialisasikan kepada khalayak akan ajaran Islam sebenarnya, ajaran yang tidak setengah-setengah. Disinilah peran BAZ/LAZ mendekati para ulama dan ustadz akan eksistensi kewajiban zakat disamping shalat. Bukankah shalat dan zakat disebutkan berdampingan sebanyak 82 kali. Bahkan jauh dari itu adalah perdebatan mengenai kewajiban zakat diantara para pemikir yang membuat orang awam menjadio bingung dan ragu-ragu terhadap apa yang diusung kedua belah pihak.
2. Yang mengerti lebih banyak berdiskusi dan berwacana dari pada implementasi dan cenderung skeptis terhadap amil yang ada. “you see, in life, lots of people know what to do, but few people actually do what they know”. Mereka yang mengerti zakat lebih banyak berdiskusi mencari format BAZ/LAZ yang ideal (wawasan intelektual) tanpa sosialisasi langsung kepada masyarakat luas.
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
Hal in tentu persepsi yang ada pada masyarakat, kalau mengeluarkan zakat pada BAZ/LAZ tidak disalurkan secara langsung. Mereka lebih percaya kepada amil yang ada di Masjid-masjid atau langsung memberikan kepada mustahik. Kemudian bagi kalangan rasional menilai BAZ/LAZ tidak professional.
4. Banyaknya lembaga zis yang beroperasi
5. Kualitas baz/laz yang sangat beragam (belum adanya standarisasi amil xakat)
6. Rendahnya transparasi pengelolaan zakat oleh baz/laz
7. Belum adanya succes story pemberdayaan zakat (mustahik berubah menjadi muzakki)
8. Belum adanya kerjasama baz/laz yang luat walaupun sudah ada Forum Zakat

Pemberdayaan Dana ZIS
Katakan total dana zakat pertahun yang dikumpulkan oleh lembaga zakat di Indonesia mencapai 7 trilyun. Kalau diperbandingan dengan potensi zakat yang diasumsikan oleh Djamal Do’a (sebesar 94.5 trilyun). Berarti lembaga zakat hanya mampu mengumpulkan sebesar 7%. Angka yang sangat jauh dari potensi. Hal ini tentu saja berimbas kepada pemberdayaan dana zakat tersebut. Beberapa faktor yang perlu kita perhatikan pada masalah ini:
Belum terkoordinasikannya penyaluran zakat (distribusi) yang efisien dan efektif. Lagi-lagi kita berbicara standar yang mana belum ada. Sehingga setiap lembaga zakat mempunyai alur yang berbeda dengan lembaga lain.
Fikih prioritas. Lembaga zakat harus mengenal fikih prioritas dari para mustahik zakat. Hal ini perlu karena disebabkan terbatasnya dana zakat yang dikumpulkan. Dari beberapa laporan lembaga zakat yang diamati seperti PKPU pada tahun 2002 total dana yang dihimpun ziawaf dan sebagainya sebesar Rp.8.139.400.926,85 dimana dialokasikan terbesar pada bahan pangan sebesar Rp. 1.106.897.108,00 sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar Rp. 203.753.763,79. kemudian Dompet Dhu’afa Republika pada lapoan keuangan Sya’ban 1424 H yang berhasil mengumpulkan sebesar Rp.22.569.670.503 dimana terdistribusikan Rp. 1.648.535.715 pada bantuan kemanusia, Rp. 4.375.308.777 pada biaya investasi, biaya operasional dan pembelian aktiva tetap) sedangkan kegiatan ekonomi sebesar Rp. 76 juta. Mengapa hal ini terjadi? Permasalahannya adalah dana yang dikumpulkan sedikit, selain itu dana-dana itu telah dibatasi penggunaannya (misalkan pada bantuan kemanusian). Dan yang lebih mendasar lagi lembaga zakat harus memperhatikan tingkat maslahah dan dharuriyat dari penyaluran dana tersebut. Manakah yang didahulukan penyaluran kepada masyarakat miskin atau pemberdayaan ekonomi (padahal sebelum melakukan pemberdayaan ekonomi, mustahik tersebut lebih mengutamakan bagaimana survival hidupnya dan keluarganya dahulu). Manakah yang didahulukan korban bencana tsunami (yang sudah pasti banyak yang tidak mempunyai harta benda lagi) atau memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir pantai, menyalurkan kepada orang yang terjerat hutang dengan sangat atau mengembangkan community development suatu kelompok ditengah-tengah dana yang terbatas. Jadi lembaga zakat pun harus mengetengahkan mana dharuriyyat, haajiyat dan tahsiniyyat.
terkait dengan tadi, sekarang ini seolah-olah ada disorientasi distribusi zakat (pengamatan penulis), dimana lembaga zakat lebih mengedepankan penyaluran kepada hal-hal yang produktif, yang bersifat pengembangan ekonomi (atau singkatnya lebih mementingankan long run oriented ketimbang short run oriented, sekali lagi ditengah dana terbatas dan priritas-prioritas utama yang menyangkut hidup). Artinya community economy development bersifat long run berjalan (itupun kalau dan bahkan sampai pada pembimbingan) sementara diwilayah lain banyak KK yang mencuri untuk mempertahankan hidup, atau bahkan mengakhiri hidup, masuk kepada dunia kriminalitas, terjerumus pada prostitusi. Padahal lembaga zakat dalam sejarah menyalurkan dananya kepada fakir miskin dengan terus-menerus sampai kepada titik keseimbangan dalam hidup (artinya mandiri). Perhatikanlah bagaimana prioritas penyaluran dana umat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Kesimpulan
Dalam hal ini penulis berupaya merangkum dari pembahasan diatas agar tercapai titik temu diantara berbagai hal dengan menggunakan kuadran.

Penjelasan:
 Kuadran I (Paradigma masyarakat dan government political will yang positif)
Bukan mustahil sejarah Umar bin Abdul Aziz akan terulang. Zakat dikelola oleh negara didukung oleh pemahaman masyarakat yang sungguh akan efisien dan efektif. Dalam kondisi ini BAZ dan LAZ tidak ada (dieliminasi), yang ada hanyalah, katakana, Departemen Zakat dan Wakaf Republik Indonesia. Apakah pada saat itu pemerintahannya secara keseluruhan berbentuk pemerintahan Islam? Kita harapkan demikian, namun bukan menjadi necessary condition bagi pengelolaan zakat (sebagai sufficient condition).
 Kuadran II (paradigma masyarakat positif, government political will negatif)
Pengembangan zakat dalam hal ini dikelola oleh swasta. Swasta sangat berperan dan dituntut berpikir dan bertindak secara professional. Lembaga zakat harus secara kontinyu menyuburkan pemahaman masyarakat. Akan tetapi, tentu peran itu akan terasa janggal dan terjadi ketimpangan dimana payung hukum dari pemerintah tidak mendukung atau tidak ada, maka peran lembaga zakat akan terkungkung dan ini mempengaruhi kinerjanya. Masalah yang akan timbul pula banyaknya lembaga zakat yang lahir akibat ‘market’ yang besar, sehingga bukan mustahil koordinasi tak terjalin dengan rapi. Untuk mencapai kuadran I, maka lembaga zakat swasta dan masyarakat harus terus-menerus menuntut pada negara agar zakat dikelola oleh negara.
 Kuadran III (paradigma masyarakat dan government political will negatif)
Pada saat itu peran segelintir orang yang memahami zakat (ulama, lembaga zakat, praktisi dan mahasiswa) harus berdakwah dengan maksimal, bekerja keras, mengatur starategi yang mantap dan menetapkan target yang akan dicapai. Dari sisi politik, peran partai Islam sangat diharapkan dan perlu terus didorong untuk membuat keputusan negara mengatur zakat. Dari sisi sosial, ulama, praktisi dan akademi harus bekerja keras dengan ikhlas menyadarkan masyarakat akan kewajiban perintah syara. Inilah mungkin kondisi yang tepat pada Indonesia.
 Kuadran IV (government political will positif dan paradigma masyrakat negatif)
Negara melalui otoritasnya dapat memaksa muzakki untuk berzakat. Bagi mustahik yang tidak membayar zakat maka akan mendapatkan hukuman yang keras. Dengan demikian optimalisasi zakat akan tercapai. Seiring dengan itu, peran lembaga zakat dan ulama sangat diharapkan untuk memberi pemahaman mengenai ajaran addien ini. Pertanyaan yang muncul apakah langsung dibawah negara atau hanya mencakup regulasi (mengenakan sangsi bagi yang tidak berzakat). Sekali lagi kondisi ideal adalah zakat dibawah dan diatur langsung oleh negara. Ketika regulasi mendukung dan zakat dibawah swasta, maka negara harus menetapkan aturan lembaga zakat seperti jumlah lembaga zakat swasta, akuntablitas lembaga zakat swasta, pertanggungjawaban lembaga zakat swasta dan lain sebagainya.

Kita bersama mengharapkan bahwa satu per satu perintah addien antara lain zakat dapat berperan dengan baik dan diaplikasikan oleh negara. Pemahaman masyarakatpun kian tumbuh seiring dengan penerapan beberapa segi syari’ah bahwa addien bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya melainkan mengatur interaksi social yang terjadi dalam titik-titik kehidupan. Bahwa segala hal selalu diperhatikan oleh addien ini. Mudah-mudahan bermanfa’at, dan mari kita bekerja sesuai dengan kemampuan yang kita miliki.

Rujukan:

1. Al-qur’an dan Terjemahnya. Departemen Addien RI.1992
2. A.M. Fatwa, M. Djamal Do’a , Aries Mufti, Problem Kemiskinan: Zakat sebagai Solusi Alternatif. Blantika:Jakarta. 2004
3. Abdul Qadir Zallum, Sistem Keuangan di Negara khilafah. Pustaka Ihariqatul Izzah: Bogor. 2002
4. M. Nejatullah Siddiqi, Role of the state in the Economy: An Islamic Perspective. The Islamic Foundation: Leicester. 1996
5. April Purwanto, Risalah Zakat. Rumah Zakat Indonesia DSUQ
6. www. bmt-link.com
7. Eri Sudewo, Mengkritisi UU Zakat . www. pkpuonline.com dan www. republikaonline. co.id
8. Aries Mufti, Repleksi dan Proyeksi Ekonomi Islam, Munas IV FoSSEI 2004: UNPAD Bandung
9. www.imz.or.id
10. laporan keuangan PKPU tahun 2002 pada www.pkpuonline.com
11. Laporan keuangan Dompet Dhu’afa Republika
12. laporan keuangan BAZNAZ
13. H. M. Suharsono, Globalisasi Dan Modernisasi Zakat, Dulu dan Sekarang pada www.pkpuonline.com
14. Siti Arifah, Konstitusi Negara Berbicara “Zakat Mengurang Penghasilan Kena Pajak” pada pkpuonline.com
15. Muhammad Shiddiq Al Jawi, Reinterpretasi Alokasi Zakat : Mengkaji Ulang Mekanisme Distribusi Zakat dalam Masyarakat Modern pada PEI-online.com
16. www.imz.or.id/prinsip-manajemen.htm

Ahli keluarga berkemampuan elok jelas sendiri zakat

2013-03-18T03:34:00.002-07:00

Ahli keluarga berkemampuan elok jelas sendiri zakat

ZAKAT fitrah atau disebut juga zakat diri, diwajibkan kepada semua Muslim, tidak kira kecil, miskin mahupun hamba. Ia bukan hanya diwajibkan kepada golongan kaya seperti difahami kebanyakan orang.

Perkara ini amat berbeza berbanding kefarduan ibadat lain yang hanya diwajibkan kepada individu sudah baligh. Begitu juga diwajibkan dilakukan oleh seseorang mengikut keupayaannya.

Zakat fitrah dengan zakat harta, ternakan, perniagaan, galian, simpanan dan pertanian yang mana hanya diwajibkan kepada yang memiliki sejumlah hasil agak banyak.

Ini jelas membuktikan kepentingan zakat fitrah kepada setiap Muslim dan seluruh masyarakat yang mendapat manfaatnya. Sesungguhnya kefarduan zakat fitrah menguji ketakwaan dan keikhlasan yang tiada tandingannya. Tanpa menunaikan zakat fitrah, diri seseorang masih dalam keadaan tidak bersih sepenuhnya.

Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap orang yang dikira masih mempunyai makanan mencukupi untuk diri dan tanggungannya pada Aidilfitri.

Kefarduan zakat fitrah turut menyenaraikan golongan miskin wajib menunaikan bagi dirinya dan tanggungannya. Hanya golongan fakir, yakni golongan paling miskin yang tidak mempunyai bekalan makanan untuk dimakan pada keesokannya, tidak dikenakan membayar zakat.

Jelas kefarduan zakat fitrah memerlukan pengorbanan yang amat tinggi, terutama orang miskin. Pada kebiasaannya, golongan miskin menjadi kelompok utama menerima zakat, sedekah dan bantuan, tetapi bagi zakat fitrah mereka turut menjadi golongan memberi.

Kefarduan zakat fitrah memperlihatkan betapa Islam amat mementingkan kepada pembinaan ummah sejahtera, tidak mementingkan diri dan kepatuhan kepada hukum, biarpun dalam keadaan kurang mampu.

Ketika kita kurang mampu, mungkin ada orang lain yang lebih memerlukan daripada kita. Jadi, demi membantu orang yang lebih daif, kita perlu berkorban dan tidak mementingkan diri.

Penerapan semangat daripada ibadat zakat fitrah mampu menyatukan seluruh umat Islam dalam satu perpaduan dan kekuatan yang dilandaskan kepada konsep takwa. Biarpun jumlah dikenakan zakat fitrah amat sedikit dibandingkan apabila dimiliki orang kaya, masih ada yang ingkar menunaikannya.

Kefarduan zakat fitrah terhadap setiap Muslim dinyatakan oleh Umar berdasarkan sabda Rasulullah saw bermaksud: “Sesungguhnya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah daripada Muslim, baik hamba atau merdeka, lelaki atau perempuan, iaitu sebanyak segantang kurma atau gandum.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Said al Khudriy bermaksud: “Ketika Rasulullah masih berada bersama kami, kami mengeluarkan zakat fitrah untuk setiap anak kecil, orang dewasa, merdeka atau hamba sebanyak segantang makanan sama ada berupa keju, gandum, kurma atau anggur kering.”

Dalam ibadat lain, pelaksanaan ibadat dilakukan sendiri oleh orang berkenaan. Sebaliknya, bagi zakat fitrah, ia dijelaskan oleh ketua keluarga bagi pihak seluruh ahli keluarganya.

Ketetapan itu memperlihatkan tanggungjawab ketua keluarga dalam membawa kesejahteraan hidup kepada seluruh ahli keluarga melalui ibadat zakat yang dilakukan.

Ahli keluarga mempunyai kemampuan menjelaskan sendiri zakat fitrah, elok baginya melakukan sendiri. Ia sebagai permulaan melaksanakan tugas yang mungkin ditanggung apabila berkeluarga nanti.

Kewajipan ketua keluarga membayar zakat fitrah bagi orang ditanggungnya adalah seperti dia wajib membayar bagi dirinya. Jika tidak membayar zakat fitrah bagi orang ditanggungnya adalah seperti dia tidak membayar zakat fitrah bagi dirinya.

Zakat fitrah membersihkan orang berpuasa daripada sebarang kekotoran atau dosa yang tidak dibersihkan sepanjang ibadat puasa. Ia juga menambah kekurangan dalam ibadat puasa.

Waktu bagi menunaikan zakat fitrah bermula hari pertama Ramadan dan berterusan sepanjang Ramadan.

Tempoh terakhir bagi menunaikan zakat fitrah ialah sebelum sembahyang sunat Hari Raya Puasa.

Sabda Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Abas bermaksud: “Diwajibkan oleh Rasulullah bahawa zakat fitrah membersihkan bagi orang yang berpuasa dan pemberi makan bagi orang miskin.

“Barang siapa menunaikan sebelum solat hari raya, maka zakat itu diterima dan barang siapa yang membayar selepas solat, zakat itu sebagai sedekah biasa.” (Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Justeru, setiap orang perlu segera menunaikan zakat fitrah sebaik masuk Ramadan kerana melakukannya awal dapat mengelak daripada terlupa.

Golongan yang layak menerima fitrah ialah fakir, miskin, pengurus zakat (amil), mualaf, hamba hendak dimerdekakan, orang berhutang, berjuang pada jalan Allah dan musafir.

http://www.bharian.com.my/Misc/RamadanAlMubarak/Puasa/Hari/Ihya/20041012144202/Article/

Tajuk: Kewajipan berzakat
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Pada masa akhir-akhir ini, masyarakat kita umat Islam selalu menghadapi kepincangan dan keruntuhan akhlak kerana mereka sering melanggar dan menjauhi daripada hidup menurut tatatertib Islam. Ini menyebabkan hidup mereka tiada sikap bantu-membantu, hormat-menghormati, bertolak-ansur dan saling memahami antara satu sama lain. Masyarakat yang hidup seperti ini diibaratkan sekam yang diresap api didalamnya. Begitulah masyarakat pada hari ini yang sentiasa dipengaruhi oleh anasir-anasir jahat, lebih-lebih lagi di dalam mengejar kemajuan hidup, sehingga agak payah diperbetulkan.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah.
Agama Islam kita telah mengatur kehidupan bermasyarakat yang saksama bagi setiap segi kehidupan, seperti bercucuk tanam dan menternak binatang, berkahwin, berjual beli dan sebagainya. Manakala dari segi ibadah pula, agama Islam mengatur bagaimana cara seseorang hamba harus metakukan suruhan Allah supaya lebih sempuma dan lebih berkesan.
Rasullulah s.a.w pernah bersabda:
Maksudnya: Islam itu dibina atas lima rukun, pertama mengucap dua kalimah syahadah, kedua mendirikan sembahyang lima waktu, ketiga mengeluarkan zakat, keempat berpuasa di bulan Ramadhan dan kelima menunaikan haji. Kelima-lima rukun ini adalah wajib ke atas setiap orang Islam menunaikannya apabila cukup syarat-syarat wajibnya. Barang siapa sengaja tidak melaksanakan rukun-rukun tersebut, maka pasti ia dimasukkan Allah kedalam golongan orang-orang yang mengingkari perintahnya dan akan diberi balasan azab di akhirat kelak.
Zakat ialah rukun ketiga daripada rukun-rukun Islam yang wajib ke atas setiap orang Islam menunaikannya. Zakat ini dikuatkuasakan pengeluarannya pada tahun kedua selepas daripada hijrah Rasulluhah s.a.w ke Madinah AI-Munawarah. Perintah Tuhan supaya mengeluarkan zakat ini bukan sebagai satu tekanan terhadap tuan punya harta, tetapi perintah ini merupakan satu fardu yang wajib ditunaikan. Ianya mengandungi beberapa hikmat yang kembali faedahnya kepada umat manusia, antaranya sebagai tali untuk mengikat masyarakat supaya menjadi kuat dan bersatu-padu, iaitu orang yang berkemampuan menolong orang yang tidak mampu, mengikut kadar dan masa yang ditentukan untuk mengeluarkan zakatnya. Ia juga merupakan suatu penghormatan dariada Allah terhadap mereka yang sanggup mengorbankan tenaga dan masa untuk mencari rezeki dan nafkah hidup dengan cara yang halal. Lantaran itu, maka setiap titik peluh pengorbanan dinilai dan diberi ganjaran oleh Allah s.w.t serta memberkatinya. Disamping itu, ianya juga sebagai melahirkan kepatuhan dan ketaatan seseorang hamba terhadap yang kehendak dan perintah tuhannya, iaitu Allah s.w.t.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah.
Memandang kepada pentingnya peranan zakat dalam masyarakat Islam, maka Allah telah berfirman di dalam Al-Quran didalam surah At-Taubah, ayat 34 dan 35 :
Maksudnya: Dan orang- orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya ke jalan Allah (iaitu tidak mengeluarkan zakat) maka berilah khabar kepada mereka dengan azab yang amat dabsyat; Hari dimana harta mereka itu akan dibakar di dalam neraka jahanam, kemudian diselar dengannya keatas dahi-dahi, rusuk-rusuk dan belakang-belakang mereka (serta dikatakan kepada mereka) "Ini dia harta-harta simpanan untuk kepentingan diri kamu (tanpa mengeluarkan zakat), maka rasailah akibatnya dari harta-harta yang kamu simpan itu".
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah.
Undang-undang dan peraturan-peraturan zakat telah pun wujud sejak zaman para rasul dan nabi-nabi, sejak nabi Allah Ibrahim a.s dan berkekalan hingga sampailah kepada zaman kita sekarang ini. Di Singapura ini, pihak berkuasa zakat ialah Majlis Ugama Islam Singapura yang bertanggung-jawab memainkan peranan dan bergerak cergas di bawah undang-undang dan peraturan zakat, bagi memungut semua jenis zakat dan membahagikannya kepada mereka yang berhak. Mereka yang berhak tergolong di dalam kumpulan asnaf yang lapan dengan tujuan membantu golongan fakir miskin, membantu masjid dan madrasah, pelajar-pelajar agama yang miskin, habuan kepada guru-guru agama dan pendakwah-pendakwah dan lain-lain yang dibolehkan mengikut pandangan ulama.
Oleh itu, sekiranya urnat Islam di negara ini sedar dan insaf serta penuh bertanggungjawab terhadap perintah tuhan dan mahu meletak dirinya dalam kumpulan orang-orang yang disayangi dan diredhai Allah S.W.T serta ingin mendapat pertolongan dan petunjukNya, sudah tentulah mereka akan mengeluarkan zakat harta dengan cara yang betul dan sempurna setelah cukup syarat-syarat wajibnya mengikut kehendak syarak dan hendaklah dikeluarkan kepada mereka-mereka yang termasuk dalam asnaf yang lapan sahaja, iaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang ditugaskan oleh pihak berkuasa, orang yang baru memeluk Islam, orang-orang yang hendak menebus dirinya daripada jadi hamba abdi, orang-orang yang menjalankan usaha untuk mengembangkan Islam dan orang-orang yang putus perbelanjaan semasa musafir.
Dalam melaksanakan pembahagian harta-harta zakat tersebut (kiranya hendak dibahagikan sendiri) hendaklah dikenal pasti terlebih dahulu orang-orang yang hendak diberi zakat itu benar-benar tergolong di dalam mana-mana satu kumpulan asnaf yang tersebut, supaya pengeluaran zakat itu sah dan menepati kehendak syarak serta diterima oleh Allah S.W.T.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah.
Majlis Ugama Islam Singapura bagi pihak yang berkuasa negeri ini, bertanggungjawab dengan peraturan yang ada padanya untuk terus berusaha mengumpul berbagai-bagai jenis zakat. Ianya agar dapat dikumpulkan dan dibahagikan kepada mereka yang berhak mengikut ketetapan asnaf seperti ditetapkan oleh syarak. Oleb itu, Majlis Ugama Islam Singapura menyeru umat Islam yang ada zakat untuk dikeluarkan, supaya menyerahkan zakat-zakat mereka kepada pejabat zakat MUIS atau kepada institusi-institusi yang layak menerima zakat. Menyerahkan zakat kepada pihak berkuasa adalah lebih terjamin pembahagiannya yang sah daripada membahagikannya sendiri tanpa mengenal pasti terlebih dahulu orang-orang yang berhak menerimanya.
Allah S.W.T telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 43:
Maksudnya: Dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan ruku'lah bersama-sama mereka yang ruku', yakni sembahyang berjemaah.

http://www.muis.gov.sg/websites/khutbah/ser-m-171299.html

ZAKAH IN THEORY AND PRACTICE

2013-03-18T03:33:00.000-07:00

THE PERFORMANCE OF THE INSTITUTION
OF ZAKAH IN THEORY AND PRACTICE
BY MONZER KAHF

Paper prepared for the International Conference on Islamic Economics
Towards the 21st Century, Kuala Lumpur, April 26-30, 1999.

INTRODUCTION
This paper aims at looking into performance of the Zakah institution in contemporary Muslim societies and contrasting the actual outcome of its implementation with theoretical analysis carried by contemporary Muslim economists. The paper shall conclude that a drastic revision of the common wisdom on the issue may need to be carried over.

To pursue this objective the paper shall take a quick overview of Zakah application in the society of the Prophet (pbuh), the first Islamic State of Madinah during the time of revelation (Section I). In Section II, I will study the trend of Fiqhi opinions in the classical Fiqhi works throughout the Islamic history. Section III shall discuss the way contemporary Muslim economists consider Zakah and the role they assign it in composing their understanding of a contemporary Islamic economy and system. Section IV shall supplement Section III by reviewing the different theoretical estimations of Zakah proceeds which, in fact, assess the presumed quantitative potentiality of Zakah in playing the theoretical role discussed in Section III. Section V shall briefly discuss the actual implementation of Zakah in certain Muslim countries with the aim of contrasting the proceeds of Zakah and its actual effect in redistribution with both the theoretical modeling and theoretical estimation mentioned in Section III and IV. Section VI shall present the conclusions of the paper.

Section I
Zakah in the Society of the Prophet (pbuh)

Going back to the first application of Zakah at the time of the Prophet (pbuh) is like studying Zakah at its sources in order to discover its significance, mode of application and effects, whether social, spiritual or economic.

It is well known that Zakah was prescribed in the second year of Hijrah. So was Zakah of Al Fitr which was prescribed during the month of Ramadan of the second year of Hijrah, i.e., about eighteen months after the arrival of the Prophet (pbuh) to Madinah. Since that time the Prophet (pbuh), as a Head of the State, used to send out Zakah workers to collect and distribute the due Zakah on livestock and agriculture. It is extremely difficult to reach an estimation of the amount of the Zakah proceeds during that period. Very little is known about the amount of agricultural production as well as the cumulative wealth of livestock in the society of Madinah. However, from the available information one may conclude that a one Dirham worth of food was sufficient to sustain a family of four for a day. Such an amount was also a good approximation of the value of a day’s work for an unskilled person in agriculture or other kinds of employment including government service.

What is known, with certainty, about the society of Madina in that period is that poverty was existing and continued to exist until the time of Omar when large scale transfer of income started to flow in Madina from newly conquered lands to the North of the Arabian Peninsula. One should remember that the main sources of income in Madina were agriculture and livestock. Trade came at a third level of importance as it was actually the speciality of the Makkans. The people of Madina had only a few trade activities in comparison to their holdings of palm orchards and livestock.

It must be noted in this regard that Zakah was imposed on agricultural products, livestock, trade inventories and gold and silver. Except for personal and family things, nothing of substantial value, of the time, was left outside the domain of Zakah. Land was almost worthless unless it was used in agriculture, and dwellings were commonly inexpensive.

Ayesha, for instance, reports that the people of Madina and especially the household of the Prophet (pbuh) didn’t have their sufficiency of barley bread until after Khaibar was conquered. Abu Hurairah narrates a story after story about the poverty among the Ahl Al Suffah in Madinah. One must also remember that Abu Hurairah came to Madina in the 7th year of Hijrah, i.e., after opening Khaibar.

The ratio of Zakah on livestock is, generally speaking, about 2.5%, and the ratio of Zakah on agricultural products was mostly 10% since only very few orchards in Madina were irrigated by camel-pulled machines (called in Arabic: Sanyah). The proceed of Zakah was in most cases distributed immediately after collection, as reported by many workers who often said that they used to come back from their

Zakah missions empty handed, the way they started their journeys, since everything collected used to be distributed on the spot. Until the end of his life, the Prophet (pbuh) himself needed to borrow for family food and similar needs, and he died under debt for
such loans.

To the above one must add that most casual (irregular) revenues, especially war booties, used to be distributed, by the Prophet (pbuh), being the head of State, very quickly upon their receipt. This may indicate that there were sizeable needs for such distribution. Little was usually left as spare revenues in the public treasury or precautionary reserves for future expenses.

It should also be noted that the society of Madina had a small government, whose functions could always readily be fulfilled by a continuously available supply of voluntary manpower and financial contributions from its enthusiastic public of believers. One must also wonder about the importance given in the Qur’an and Sunnah to voluntary financial contributions (Infaq). It is repeated many times in different names such as Infaq, Sadaqah and Jihad by offering one’s funds. Calls for voluntary contributions are repeated a lot more than the mention of Zakah in these two original sources of Shari’ah. Such voluntary financial contributions sometimes take the form of supporting the poor, including Ahl Al Suffah, and some other times they take the form of funding the activities of government including public utilities and defense.

We should also bring in the picture the role of Awqaf in providing revenues that contribute to funding social welfare activities. Awqaf in Madinah started with the seven palm orchards of Mukhairiq which were bequests to the Prophet (pbuh) who, in turn, made them as Awqaf. Their revenues used to be spent on the household needs of the Prophet (Pbuh) and on buying horses and defense equipment. The drinking water fountain of Ruma was bought and made a waqf by Uthman on suggestion from the Prophet (pbuh). Hence, drinking water became free in Madinah for the first time. Before Uthman bought it, water used to be sold by the fountain’s former owner for a high price (approximately a gallon for a pound of date). The farm land of Umar in Khaibar came next under the title of Awqaf, also on the Prophet’s (Pbuh) advice. Those and similar Awqaf properties were able to provide for the support of many of the poor and needy in the society in addition to public utilities that included mosques, roads and water.

Several conclusions can be derived from these and similar observations related to Zakah application at the time of the Prophet (pbuh):

1) Zakah proceeds alone may had not been sufficient to take full charge of fulfilling the basic needs of the poor in the society. This may be an obvious and probably superficial conclusion when applied to low-income Muslim countries today. What may be emphasized for the society of the Prophet (pbuh) in Madina is that even under normal circumstances where the incidence of extreme poverty was not wide spread or substantially visible, Zakah may also not be sufficient to remove or eradicate poverty.
This conclusion is not as radical as it may look. Fuqaha, in their classical works since the second century of Hijrah onward, have repeatedly stated that if Zakah turned to be insufficient for fulfilling the needs of the poor, and if voluntary contributions did not fill the gap, additional taxes must be imposed on the rich.

2) The fact that a tremendous emphasis is placed on Infaq adds support to the first conclusion. This emphasis in Qur’an and Sunnah must be read as an indication that Zakah, alone, must not be charged with all responsibility of social welfare.

This is also supported by the adoption of the concept of Awqaf and its extension to cover many areas of societal welfare needs, especially poverty eradication. Actually, this is the first and most prominent objective of Awqaf.

3) The ideology brought about by Zakah, Infaq and Awqaf draws a new picture of social solidarity and mutual support. Accordingly, every stomach has a right to be filled and every human being has a right to live and to be maintained regardless of race, ethnicity, religion, etc.

4) This new ideology, which is established by Islam, as a religious responsibility is expressed in a multi-facet form. A form consisting of a kind of spirituality that seeks to please Allah, the Lord of the World, interwoven with civic responsibility that considers the able ones morally and legally responsible for those who lack ability of sustenance, along with a concept of human brotherhood indicated in the oneness of origin of all human beings, that necessitates, a pure, simple and straightforward equality in human fulfillment, as the Prophet (pbuh) said: “all humans [al Nas] are as equal as the teeth of a comb”.

5) The definition of richness with regard to taxability is given a broad meaning by the Zakah system. Hence, richness is not measured by wealth alone or income alone rather both wealth and income together make the base for social responsibility and taxability.

Consequently, the rich must take charge of funding welfare activities in the society, directly or indirectly, from their wealth and/or from their income, voluntarily, out of their own inner feeling of responsibility and for seeking to please the Lord; or by obligation and compulsion of the law. The Prophet (pbuh) says “..... he, who gives it out of his own, will have its reward [from God], and from him who doesn’t give it, we will take it along with one half of his wealth [as a penalty]; an obligation imposed by our Lord”.

6) More elaboration on exemption of consumption expenses and actual spending of the rich and poor is implicit in the concepts of Zakah and Infaq. Taxability of a person, or for
same reason zakatability of a person, must be measured by what is actually left over after consumption and other spending. By the same token, consumption needs of the person are determined in a personalized manner, i.e., the fulfillment of nutritional, social and religious requirement of a specific person and his/her family.

Consequently, what is taxable is the total of available wealth at a certain point of time, i.e., after consumption needs are fulfilled and paid for. What is left over, be it a period’s savings or assets carried over from previous periods, altogether is the base of Zakah. This may explain why land, trees and residence of a Zakah payer were not included in the base of Zakah. In a semi-nomadic agricultural society, land, trees and residence derive their values only from their ability to produce income and other benefits, and from the physical stability of owners. If the owner has to leave them and go some other place in pursuit of pasture and living substances or if such assets become unproductive, they cease to be valuable. Hence, only their produce are counted in the richness of the owner.

On the other hand, livestock holdings as wealth items and the income generated from them during a period of economic activity were considered as available wealth in such a society. Therefore, when it comes to Zakah on livestock, the holdings transferred from previous periods and the additions made during the current period are all added together in calculating the Zakah base.

Section II
CLASSICAL FIQHI STUDIES OF ZAKAH
As expected and as supposed to be, the Fiqhi studies of Zakah use the verses of Qur’an and the traditions of the Prophet (pbuh) as their main sources of deduction. Based on these sources, classical Fiqhi studies emphasize the significance of Zakah as the third pillar of Islam. It is an instrument for purification and sanctification as mentioned in the Qur’an [9:103]. In contrast to prayers, this worship is financial. It is a financial duty inasmuch as it is a major form of worship in Islam. The purification and sanctification referred to in the Qur’an cannot be restricted to only one form, either spiritual or material. They may apply to the soul and body, the payers and their wealth and income, the recipient poor and needy, and the society as a whole.

Based on the original sources, Qur’an and Sunnah, classical Fiqhi studies of Zakah discuss zakatable items of wealth and income, items exempt from Zakah as well as conditions and criteria of zakatability and the rates applied to each category of zakatable items.

Although the Qur’anic verses mention Zakah side by side with prayers in the Makkan period before the establishment of the first Islamic state in Madinah, Zakah became obligatory only in the second year of Hijrah. It is reported that continued actual application revealed that certain provinces of the Islamic State were able to do away with poverty as early as the time of Umar Ibn al Khattab, whose reign was in the period between year 12 and year 22 of Hijrah. One of these years, the Governor of Yemen, Mu’adh Bin Jabal, sent to Madinah one third of the total proceeds of Zakah in that province, one half in the following year, and all the proceeds in the third year and testified to the second Khalifah, Umar, that he was sending the residual, only after satisfying all the province’s needs for disbursement. In other words, there were no more poor and needy who would accept to take Zakah in Yemen. Similar reports came from Egypt, and probably several other provinces, during the reign of Umar Bin Abd al Aziz, 99-101H.

The classical Fiqh of Zakah has always been consistent with the modes of production and types of wealth and income that prevailed at the time. Throughout more than a thousand year, the scientific progress and discoveries were not transformed into new modes of production, the latter didn’t make any substantial change in the Muslim land. Agriculture remained the main source of income and remained, essentially, stuck with the use of old instruments in plaguing, seeding, tilling, fertilizing and harvesting; the same instruments and methods of production that dated a thousand year before the Islamic religious transformation of the Arab and other Muslim lands during the first two centuries of Hijrah.

Trade was the second major source of income, and trade assets were the major form of wealth held in the Muslim society during all these years. Trade was essentially centered around agricultural products. Long distance trade continued using camel backs as a mode of transportation. Although the Islamic caravans were able to travel between the Atlantic Sub-Saharan Africa and the Eastern Coast of China and between Yemen in the South and the Scandinavian Peninsula in the North, these caravans remained camel- back caravans throughout all those years.

Maritime trade expanded and huge ships were floating the oceans from Morocco to China, but the mode of running large ships remained the same as those of small ships: wind and human muscles. Some reports describe high water ships built by Muslim sailors to have been as large as manned by more than a thousand persons.

Such ships are said to have carried several thousands people and huge loads of transported merchandize on board. These are the kind of ships that used to sail between West Africa and the Great Sea of China going through the Malayan Strips. Interestingly, these large ships also used the same sources of energy as small ships. Manufacturing and transformation industries improved with clothing and cleaning materials leading the road to building factories for processing silk, cotton and linen, soap production, chemical and pharmaceutical products and for processed food, especially, sweet.

Although major Muslim cities such as Damascus, Baghdad, Mosul, Ispahan, Adana and Cairo were crowded with such industries, the sources of energy and the size of markets didn’t allow the manufacturing industry to become a leading sector as a source of income, employment and wealth, especially, with the prevalence of old traditional Arabic system of valuation of personal occupations that used to rank trade and landlordship high as noble’s occupations while craftsmanship and industry ranked close to the bottom.

All the above kept income and wealth structures basically the same as they used to be in Madina at the time of revelation. Hence it helped preserving the traditional Fiqh of Zakah within the limits of the texts themselves as there was no challenge or pressure from the market and from the application side to come up with new Shari’ah rulings regarding new sources of income or new form of wealth. It was easy under the prevailing modes of production and forms of wealth holdings to think of a large ship as analogous to small ships, and of a one thousand camel-back loads as a mere ten times repetition of a one hundred camel back loads.

Craftsmen and manufacturers remained with little wealth and low incomes that don’t pose any new challenge to Fiqh researchers to think about such new sources of income and wealth.

In spite of that, we shall find certain Fiqhi opinions that came about during this period as given in the following examples:

1) Zakatability of vegetables was a new opinion initiated by Imam Abu Hanifa as he observed that vegetable producers around large cities such as Baghdad and Kufah accumulated substantial amount of output throughout a year although, their everyday harvest may be considerably smaller than Nisab. So, he considered vegetables zakatable without Nisab and on all the cumulative output for the whole year. Even the Fuqaha who accept a Nisab for vegetables, still apply it to cumulative output.

2) Same thing applied to honey production, even if it came as collection from wild beehives in mountains and valleys (see Ibn Abidin, chapter of Zakah).

3) The Fuqaha’s distinction between apparent items (Amwal Zahira) and undisclosed items (Amwal Batina) was based on the nature of an item, so that livestock and agricultural products are apparent while cash and trade merchandise are undisclosed. In contrast with this tradition, the Hanafi School came up with a new criterion derived from administrative practices that consider any item that passes through a tax checkpoint on inter-cities’ highways apparent because it can be seen by a Tax (and Zakah) Commissioner, who is called ‘Al Asher’.

4) The Tax and Zakah Commissioner (Al Asher) used to be an employee of the Government, selected carefully on the basis of criteria of honesty, loyalty, knowledge and ability.

A new method of collection of Zakah was applied during the latest era of the Ottoman Empire. Tax and Zakah collection were taken on franchise basis whereby a person is given authority to collect the duly Zakah and other taxes against a lump sum he pledges to pay to the central Treasury. This mode of collection was strongly criticized by Ibn Abidin as being in violation of the principles of justice and legitimacy.

Let us come back to the issue of eradication of poverty in the Muslim society as reported at the times of two Umars, Iban al Khattab in Yemen and Ibn Abd al Aziz in several other provinces. These incidences must be interpreted within their respective historical contexts. There are several factors and circumstances within which such incidences should be taken. The principle of depending on one’s own resources and being self-satisfied and self-contained is an important morale in Islam. Being self-satisfied and refusing to take Zakah don’t mean that a person was not really poor. An example from Salman, the Companion, may shed some light on the prevalence of this concept. He lived in Iraq (Kufah or Basrah) and was not considered in the category of poor who take Zakah. Once he offered a guest of his only bread and salt as a meal. When the guest wished to have thyme in this humble meal, Salman went out and borrowed some money to buy thyme and put his water jug as collateral. Bread, salt and thyme make a very poor meal any way, even at the time of the Companions, but because of the concept of ‘Qana’ah’, Salman didn’t consider himself poor.

The Islamic faith, especially when it touches new hearts and spirits, creates some new form of energetism, which is conducive to increase their productivity in any field they work in. Arab tribesmen, who used to spend all their days watching sheep and camels grazing under the sun and their nights watching the moon and singing their love poetry, once they were touched by this spirit of Islam, became the most energetic warriors, fighters, statesman and diplomats who dominated the ancient world and destroyed the two big empires of Persia and Bizantina within less than half a century. They even reached Spain and Central Asia by the end of 8th decade of Hijrah. By the same token, newly converted farmers, craftsmen and traders in the newly opened lands became more energetic in their own economic works and arenas, especially, that most of the unjust taxes, that were imposed on them to finance the extravagance of the former rulers and their huge armies, were abolished.

Consequently, in addition to self containment and satisfaction, enrichment came from an increase in productivity due to the moral and spiritual upliftment and a reduction of taxes and administrative barriers that were totally destroyed by the new rulers; a lot more than from redistribution by means of Zakah. Also, an increase of production gives way to larger proceeds of Zakah and lesser needs for disbursement.

Furthermore, enrichment of the poor at the time of Umar Bin Abdelaziz may have another factor; that is the reduction of corruption in administration, which was a major achievement of the two-year long reign of Umar. Consequently, most of Zakah proceed, that was collected, was distributed with little leaking out illegally to pockets of administrators. In other words, improvement in management efficiency of the Zakah collection and distribution and in the management of other public revenues may have been a contributory factor in preserving larger portions of the proceeds to be used for proper public purposes including poverty eradication.

Additionally, the practice of Awqaf started since the time of Prophet (pbuh) and tremendously expanded during the time of Umar to the extent that Jaber, the Companion of Prophet (pbuh), says that there was no household of any Companion that didn’t make their own Awqaf. There are many historical reports about a continued expansion of Awqaf properties. The major objectives of Awqaf revenue spending is to help the poor and needy. During the reign of Umar Ibn Abd al Aziz, most of such Awqaf must have ripened and started giving fruitful effects in helping the poor and needy.

The last factor that helps explain the achievement in the area of poverty eradication may lie in the small size of government and the limited functions it had to carry at that time. The fact that doesn’t overburden people with huge taxes and leave them most of the fruits of their personal productive activities. This section shall be brought to an end with a few conclusions as follows:

1) Traditional Fiqh emphasizes the worship aspect of Zakah and its role in human soul purification and sanctification.
2) Development of Fiqh of Zakah was consistent with the little changes in the modes of production and in the traditional types of assets people held, and the forms of income they generated.
3) The society witnessed an improvement in production and economic growth that led to reducing poverty and increasing the proceeds of Zakah.
4) Concepts of ‘Qana’ah’ and self-reliance were common among people, especially the poor. This checked their desire to accept taking Zakah.
5) Fighting corruption and increasing public management efficiency increased the portion of government revenues that could be devoted to helping the poor and needy.

All these things make it reasonable to accept the suggestion that there happened, in several provinces, that most forms of visible poverty were eradicated.

Section III
ZAKAH IN THE WRITINGS ON
CONTEMPORARY ISLAMIC ECONOMICS

Over the past three decades Muslim economists discussed the effects of introducing Zakah in a contemporary economy. Hence, we have studies on the effects of Zakah on the macro economic aggregates including consumption and investment, aggregate demand and aggregate supply. We also have studies that introduce Zakah in macro economic models and look into its effect on the general equilibrium and growth.

There are also studies that consider the outcome of implementing Zakah in contemporary Muslim economies from the point of view of allocation, stability, fiscal policy, poverty eradication and allocation of resources and wealth. Additionally, Zakah is central to studies related to economic and social development, as a potential solution to several social and economic malaises. Zakah is also considered from the point of view of being an exemplary financial obligation around which the structure of taxes and fiscal policy should be built.

Before attempting to briefly survey these studies, two important points that underlines all such ideas should be kept in mind. First, the undisputed fact that Zakah was collected and distributed by the Islamic State especially in its early period. This is emphasized by the famous statement of Abu Bakr, the first Khalifah, in justifying the war against those who turned back to apostasy “by God, I shall fight those who prevent paying [any amount of Zakah even if it were] a little rope for [binding] a camel”. Second, the religious significance of Zakah and the position it occupies as a third pillar of religion. These two facts must have justifiably created a zeal within Islamic economists to look into the effects of Zakah, motivated by a feeling that such effects must be economically very significant; and sometimes to be carried over into certain exaggeration. Hence, we find Zakah central in all studies on Islamic economics.

The effects of Zakah on the macro consumption function is studied by several writers. Essentially, a macro consumption function is derived, in an additive manner, from the micro consumption functions of two groups of economic agents in which a Muslim society is divided: Zakah payers and Zakah recipients. Such functions are suggested to be in the direction of reducing the consumption of the rich while increasing that of the poor with an aggregate consumption function for the whole society that depends on the slopes of the marginal propensities to consume of these two groups. Once the Zakah is implemented, anew, in a society especially coupled with the concept of moderation in consumption and prohibition of extravagance. The final outcome is suggested to be a lower aggregate propensity to consume in an Islamic society. Keeping in mind that moderation in consumption and prohibition of extravagance are always called for in the Qur’an and Sunnah.

Other studies suggest that it is difficult to determine the direction of the effect on consumtion, of introducing Zakah in an economy; as such an effect may be either neutral or at the best indeterminate because of contradictory effects on incomes of the poor and the rich, unless one assumes a Keynesian aggregate consumption function. But once we drop the Keynesian consumption function, the effect of Zakah becomes indeterminate. This argument is enhanced by adding the Islamic injunctions of helping the poor and needy improve their material well being (consumption) as much as possible.

Based on the effects of Zakah on consumption which is generally considered more conducive towards increasing aggregate saving and the effect of Zakah on investment which is also considered positive because of the Zakah implied penalty on uninvested assets or assets left idle of production, some writers conclude that the introduction of Zakah in a contemporary Islamic society would increase aggregate demand.

Such a conclusion is especially emphasized once the dynamics of Zakah distribution are taken into consideration. On one hand, Zakah distribution reduces the risk of debt failure as part of Zakah is distributed to persons under debt; and Zakah collection and distribution increases employment through two mechanisms:

1) creating new jobs for the management of Zakah itself and
2) transforming some segments of recipients into productive workers by means of distribution in the form of training, rehabilitation and capital goods.

Furthermore, the effects of Zakah on aggregate supply are discussed from several points of view. These include its effect on labor force participation, its effect on the supply of funds available for investment, its effect on allocation of investable funds between production of goods that fulfill basic needs and those which fulfill luxurious desires, and its effect on labor productivity and the incentive to work.

In these kinds of studies, writers observe that introducing Zakah in a contemporary Muslim society may increase labor force participation as well as labor productivity without any negative effect on the incentive to work among the poor or incentive to invest among the rich. Additionally by increasing aggregate consumption, Zakah induces an increase of investment as well as restructuring of production in the direction of goods that fulfill basic needs.

Furthermore, an improvement in efficiency of investment may result due to imposing a floor return (represented by the effective ratio of Zakah on investment below which investment may not be remunerable).

Zakah is also studied in a Keynesian context of an IS-LM macro model whereby its effects are considered analogous to those of introducing a new tax. With the conclusion that Zakah may be a tool for implementing economic policy that aims at reducing unemployment and smoothing the effects of inflation and the fluctuations in economic activity. Similarly, the introduction of Zakah in a contemporary economy is considered to lead to a positive shift in the rate of growth provided that the proceeds collected in Zakah are redistributed in the form of supporting the low income groups including wage subsidies. The effect of Zakah on growth rate and on returns to capital are studied by constructing a macro model in which income equals the total of the income of the two groups of Zakah payers and Zakah recipients with an assumption that savings are automatically channeled into investment and that Zakah is imposed on both financial and real assets in a way that penalizes hoarding. The conclusion of such a model is that the presence of Zakah in a macro model leads to higher growth rate, higher return on capital and more equitable distribution of wealth. The allocation of Zakah disbursement between the poor, needy and other recipients on one hand and between capital goods and consumption goods on the other, as well as the principle of Tamlik which means giving to the poor and needy on a grant basis, are considered to lead to more specific approach in dealing with the problem of eradication of poverty, since Zakah addresses specific poor groups.

Thus, Zakah introduction in a contemporary society may end up creating more equitable distribution of wealth and income provided that appropriate allocation and Tamlik principles are implemented.

Zakah is also considered central in the fiscal structure and policy. It is observed that Zakah is not only imposed on income but also, and essentially so, on wealth and assets. The exemptions from Zakah include actual consumption as well as resources allocated for a minimum transactionary liquidity for immediate needs and for fulfilling financial obligations including debts. Furthermore, many productive fixed assets are Zakah exempt so that Zakah is considered as an important instrument for encouraging investment and employment. These salient features of Zakah are given significant role as patterns and examples to be followed and imitated in building the structure of a taxation system in a Muslim society as well as in drawing the main features of an Islamic fiscal policy.

Before concluding this section it should be noted that all these studies are based on an interesting underlying, though in most studies hidden, assumption that the estimated proceeds of Zakah collection that is available for distribution is sizeable enough to warrant a macro effect in any given economy. Such estimations are always thought of in terms of a few percentage points of gross domestic products. This, usually unspoken of, assumption led many writers to study the estimation of Zakah proceeds in certain Muslim
economies to find out whether such an assumption is justified. The latter is the subject of next section.

Section IV
ESTIMATION OF ZAKAH PROCEEDS

Several estimates were attempted for the proceeds of Zakah in afew Muslim countries on the basis of information available in their respective national accounts. In most cases, figures were derived from sub-sectoral statatistics and built up into the usual sectoral figures of the national accounts.

One of the earliest estimates was done for Egypt in 1973 by Sami Ramadan Sulaiman. He came up with a Zakah proceeds that equal 6.1% of GDP. He calculated potential proceeds from public and private sectors in a country whose economy was then dominated by public sector. In certain sectors of the economy he applied a high capital output ratio that reaches ten in the sectors of industry and trade; which led to a high estimation of Zakah on these two sectors reaching 8.8% of the sectoral GDP, as he adapted output of industry as a Zakah base and charged it a 10% rate. Ramadan included in his Zakah base all forms of income-producing capital. He also included a Zakah on salaries with an assumption that 50% of Egypt’s salaried persons are zakatable. Furthermore, although he applied a 10% ratio of Zakah on crops watered by rivers and rain and a 5% ratio on crops watered by energy based machines, his total estimation of Zakah on agriculture (including livestock) came as 9.5% of the sectoral GDP.

Obviously, his 6.1% of GDP Zakah is, thus, an overestimation. In an estimation of Zakah in Sudan (1982) Muhammed Hashim Awad came with a figure of 3% of GDP. His estimation suffers of two important errors: first error was in defining Nisab as a minimum exempt for all those who own more than Nisab instead of taking it as a criteria for zakatability; the second error was mathematical in multiplication and addition.

Keeping his assumptions, a corrected figure of the estimated Zakah proceeds in Sudan, 1982, points out to an under-estimation in his work especially in the livestock and professional income sectors. Thus following Awad’s assumptions, the total estimated amount of Zakah should not be less than double the figure he suggested, i.e., about 6% of GDP. Anas Zarqa made an estimation of Zakah in Syria that came with an amount of approximately 3% of GDP for the year 1971. This figure includes Zakah al Fitr and Zakah on cash holdings.

More recent estimations of Zakah were done by Monzer Kahf, Muqbil Zuqair and Fuad al Omar. Monzer Kahf estimated Zakah for eight Muslim countries and used three different definitions of zakatable items. First definition, Z1 includes agricultural output, livestock, trade inventory and cash holdings. In a way that is consistent with the majority Fiqhi opinions prevailing in classical writings. The second definition, Z2 uses the majority opinion after expanding it by including views of some contemporary Fuqaha who include in the Zakah base the return on fixed assets used in the sectors of industry, transportation and construction as well as professional and other labor incomes, with certain exemption for the cost of living. The third definition, Z3 includes in the Zakah base the capital value of fixed assets in all sectors at a Zakah rate of 2.5%. If we remove one extreme value on each side of the estimation on the assumption that such an extreme value must be caused by certain statistical and/or methodological errors, Kahf’s estimation would range between 1 and 2% for Z1, 3.1% and 4.9% for Z2 and 3.2% and 6.2% for Z3. It should be noted however that the amount of Zakah estimated on cash holdings in all eight countries ranges between 40 and 60% of the total Zakah proceeds.

Using sub-sectoral statistics and applying statistical averaging, Muqbil Zuqair’s estimation of Zakah proceeds in Saudi Arabia came up with 2.7% of GDP while the estimation of Zakah in Kuwait by Fuad al Omar produced a 2.1% of GDP. Both writers used the traditional base of Zakah, i.e., Z1 in Kahf’s study; except that they included in their Zakah base all government-owned economic enterprises, oil extraction excluded.

Interestingly, here again the Zakah on cash holdings represents 30% of the total proceeds in Zuqair’s estimation while it is 49.5% of al Omar’s estimation. Let me make a statement of this point that except for the corporate sector, it is very difficult to collect Zakah from the cash holdings in any society except by applying very innovative approaches which may be questionable from the point of view of their compatibility with the spirit of Zakah. In fact, a strong rationale underlines the traditonal view that cash holdings are not apparent items.

At this point, it is important to distinguish between the effect of introducing Zakah in a society that is assumed to have been deprived of it and the policy tools made available by the system of Zakah in a Zakah implementing economy. The addition of a Zakah institution allows us to avail of a new transfer payment to the poor which is equal to most of the total proceeds of Zakah, the exception being the part spent on the instituion’s labor force and administrative expenses. On the other hand, Zakah tools of economic policy work only on part of the proceeds, such as changing the ratio of capital goods to consumer’s goods in disbursement. The implication of this is important if total proceeds is, anyway, a small percentage of GDP, i.e., a policy tool may become trivial or redundant, if the maximum it can move is a negligible amount of the intended variable. In section VI, we will compare these estimations with the actual proceeds of Zakah in a few Muslim countries where Zakah is implemented.

Section V
IMPLEMENTATION OF ZAKAH

As the third pillar of Islam, Muslims are called upon to pay their own Zakah willingly, on their own, as part of the requirements of the obligations of this religion of Islam. This is done by all religious persons regardless of the attitude of governments in collecting it or leaving it to their own consciousness. This is also the position of all four Schools of Fiqh. The government has a right to take charge of Zakah collection and distribution and once the government decrees that payment of Zakah must be made to Beit-al-Mal, the majority of Fuqaha emphasize that individuals must pay their Zakah in obedience to their government. This becomes the unanimous view in Fiqh if it is supported by a feeling that Beit-al-Mal disburses Zakah to its proper recipients as mentioned in the Qur’an.

Looking at the implementation of Zakah by Muslim governments, historical records tell us that the government of Yemen continued taking this responsibility since the time of the Prophet (pbuh) when he sent Mu’adh Bin Jabal and told him to take Zakah from the rich among them (Yemenis) and distribute it to the poor among them. Zakah was also implemented by the government, in an obligatory manner, in Saudi Arabia since 1951, Pakistan since 1981 and Sudan since 1984. Zakah of al Fitr is collected by the power of law in Malaysia and Zakah on agricultural products is also collected in Libya.

Several other countries have enacted laws of Zakah and established Zakah organizations very often supported by the government as in the cases of Kuwait, Jordan, Bangladesh, Bahrain, Oman, etc.; but they left Zakah payment to these organizations to remain on voluntary basis.

Let us now take our examples from countries that collect Zakah on obligatory basis, especially Saudi Arabia, Yemen, Sudan and Pakistan. In Saudi Arabia the Zakah base consists of livestock, agricultural products, trade inventory and certain types of professional income, such as income of physicians, civil engineers, lawyers, accountants and auditors, trucks and taxi drivers, artists and TV actors, etc. The income of such categories are considered subject to Zakah only if they work independently; but if they were salaried persons working in government or private corporations, their salaries are not subject to Zakah. The same exemption applies to all salaried and waged persons. Productive fixed assets are not considered subject to Zakah. It should be noted that cash holdings of companies and registered establishments are covered by Zakah while the cash holdings and bank balances of all types of banks’ deposits of individuals are not covered. The total amount of Zakah proceeds actually collected in Saudi Arabia ranges between 0.4% and 0.6% of GDP as the statistical year books indicate.

In Yemen, Zakah is also applied on the current and liquid assets of the private sector’s corporations and establishments as well as livestock, agriculture, trade inventory, etc. Salaries and professional incomes are not included in Zakah. The Yemeni Zakah authority also collects, on obligatory basis, Zakah of al Fitr. The statistical year books of Yemen indicate that Zakah proceeds’ ratio to GDP doesn’t exceed 0.4%.

The Zakah and Ushr Act of Pakistan distinguishes between Schedule A and Schedule B. Schedule A covers items on which Zakah is to be collected, by law, and to be transferred to the account of the Central Zakah Administration. This Schedule includes eleven types of financial and other items, including holdings of stocks and bonds, agricultural products and current and investment deposits in banks and other financial depositories, such as post offices and insurance companies. On the other hand, Schedule B names items on which Zakah payment to the government is not obligatory. Schedule B includes livestock, trade assets and inventory, domestic deposits in foreign currencies, overseas assets of Pakistani nationals, etc. The estimated proceeds of Zakah in Pakistan didn’t exceed 0.3% of GDP as indicated in the consecutive statistical year books.

In a recent study on the application of Zakah in Sudan, it is emphasized that the Zakah base in Sudan includes livestock, agricultural products, current and liquid assets of companies and establishments, income earned by professionals whether salaried or independent, cash earned from sale of personal assets whether they are business oriented or not, etc. The only potential zakatable item virtually left outside the obligation is cash holdings maintained by individuals whether in the form of fiat currency in their pockets or in the form of current accounts in banks. This is so only because, out of fear of destabilizing the monetary system in the country, the Zakah Department is not given jurisdiction to force banks to deduct Zakah on demand deposits. In other words, monetary holdings of all individuals who are not required to submit actual or estimated balance sheets, i.e., persons who are outside formal business, are not reached by the obligatory collection of Zakah. The Zakah proceeds collected in Sudan, even with such a liberal expansion in the definition of the Zakah base, ranges between 0.3% and 0.5% of GDP. Available information belongs to the year 1991 through 1996.

One may have good reasons to lean towards accepting the actual reality in these countries as an empirical representation of the Zakah proceeds’ potentials. Among these reasons are the following:

1. A collection of %0.4 - %0.5 of GDP persists over the years and across borders.
2. National accounts statistics in the third world countries have a tradition of low level reliability and dependability. The suggestion of over estimation in these accounts sounds reasonable.
3. Incidences of evasion, fraud, administrative inefficiency, and other moral and methodological hazards that negatively affect the actual collection are not taken into consideration in all the theoretical estimations. They are, however, part of real life.
4. The Zakah on cash makes up about one half of the estimated proceeds. Materializing it in actuality is very difficult.
5. Differences in the Zakah base, figured in real experiences, seem to tend to cancel out between different countries. However, such differences seem to be the most important factor in increasing the estimated proceeds especially in Kahf’s Z2, and Z3.

Section VI
CONCLUSION
Comparing the results of actual application of Zakah with the theoretical analysis of Zakah and its effects is very educative from several points of view:

1) The actual application reveals the amount of proceeds of Zakah that can realistically be made available for redistribution is very humble indeed. Thus it allows us to revise our theoretical analysis and bring them down to earth to make them compatible with the actuality of the Zakah implementation in a real life world. All the effects of Zakah on the aggregate variables of the economy becomes negligible if all we can mobilize is a maximum of one half percent of GDP, and thinking of marginal variations in the allocation of disbursement of Zakah becomes a mere mystic wishful ritual!

2) It has been shown that there are serious difficulties in collecting Zakah on cash and current accounts balances held by individuals in Sudan, Saudia and Yemen. On the other hand, the depth of the banking system in Pakistan allows for the deduction of Zakah on current accounts at the source while it was found difficult to collect Zakah on trade inventories and on cash balances held by both companies and individuals.

Consequently, whatever theoretical estimation of the Zakah proceeds, researchers may come up with, has to be discounted by a certain ‘realization’ factor in order to take notice of the difficulties and cost involved in collecting Zakah on certain items under real social and economic circumstances.

This is so to the extent that a political decision similar to that of Uthman bin Affan with regard to Zakah on undisclosed (Batina) items might always have to be taken. Such a decision reduces the collectible amount of Zakah as compared to the theoretically estimated proceeds. A similar position is adopted by the Shari’ah International Board of Zakah in its fifth annual meeting in Sharjah, April 1996, on the pretext of protecting privacy from excessive government intrusion.

3) Contrasting the results of actual application with the outcome of theoretical research on the effect of Zakah allows us to call for a review, based on deeper understanding, of the zakatable items as well as methods of determination of the amount due in Zakah and its collection.

In this regard, we may notice that certain countries impose Zakah on certain items that are left outside the legal collection in some other countries. For instance, while the prevailing general attitude in Pakistan and Yemen and of the Board of High Learned Schoalrs’ in Saudi Arabia stands for the traditional view that requires fulfillment of the condition of holding an item for one year in order to become zakatable, the actual application in Saudia itself collects Zakah from several professional income items without looking at this yearly condition.

On the other hand, earned incomes generated from long term investment fixed assets, such as buildings, tractors and trucks, are included in the zakatable items in Sudan, while such earnings are left unzakatable in Saudi Arabia, in spite of their similarity with the zakatable professional income.

Contrasting these experiences with each other and with the theoretical analysis calls for including an element of practicability in the theoretical research concerning the zakatable items. Such an element may have precedence in the historical application of Zakah. For instance, Ibn Jubair, in the story of his journeys from Muslim Spain to the eastern Mediterranean countries around the end of the 6th century of Hijrah, reports that Zakah officers at the port of Alexandria, Egypt, used to charge Zakah on all travelers for all the items they carry with them without taking the trouble of distinguishing between trade merchandize and items of personal use.

4) Furthermore, methods of collection and the cost involved therein should also be taken in consideration by the theoretical studies of both the estimation of Zakah proceeds and the effects of Zakah on the main economic variables. For instance, deduction at the source may result in different estimations of proceeds in comparison with direct payment by zakatable persons. By the same token, estimation of the due Zakah by using general guidelines and variables such as amount of imports by a merchant, level of education of a professional or number of employees in a craftsman’s shop may lead to figures of Zakah proceeds different from those that can be obtained by actual calculation made by Zakah officers on a case by case basis, and also different from an estimation that depends on national accounts and its subsectoral data.

5) The actual application of Zakah reveals that the amount of proceeds is considerably smaller than what is suggested by theoretical studies. Therefore, in all countries that implement Zakah, there has always been a need to supplement the Zakah distribution with additional funds from the government itself. This applies to both rich and poor Muslim countries including the four countries that are mentioned in the previous section. This may suggest that those studies that envisage to eradicate poverty in any Muslim countries by means of the application of Zakah are over optimistic. Furthermore, it may also be argued on the basis of the percentage of the proceeds of Zakah to the major economic variables in any Muslim society that theorizing on the potentiality of the effects of Zakah on the distribution of wealth and income and the potentiality of using Zakah collection and distribution as a meaningful policy tool is also too optimistic and represents an over-statement of what could be realized on the ground.

6) It is useful also to take into consideration the employment effect of the Zakah management itself as new jobs are created by the establishment of an organization for the collection and distribution of Zakah. This may sometimes reach a substantial number as in the experience of Sudan.

Enrichment through employment in the Zakah collection and distribution is not a new thing. It is reported that Mu’adh Bin Jabal was poor and the Prophet (pbuh) offered him a job in the collection and distribution of Zakah. It is also reported that Ali Ibn Abi Talib and Al Fadl Ibn Abbas, the two cousins of the Prophet (pbuh) asked the Prophet (pbuh) for jobs in the Zakah organization and the Prophet (pbuh) declined on the ground that any Zakah disbursement to members of the family of the Prophet (pbuh), even in compensation for employment, is not permissible.

It should be noted in this regard that both theory and practice put some tag on the proportion of Zakah proceeds that can be spent on employment in the Zakah organization (Al Amilina Alaiha). It is known that the Shafi’ites suggest a ceiling of 12.5% of total proceeds for labor compensation in the Zakah organization while the late Ahnaf take this ceiling upto 50%, if need arises. In practice, Sudan limits it to 10%, while Saudia and Pakistan take charge of Zakah workers’ compensation through their general budgets and leave the proceeds of Zakah intact for distribution to other recipient categories especially the poor and needy.

That is, of course, in addition to the employment effect of Zakah that may come about as a result of utilizing Zakah disbursement for training and rehabilitation programs of the poor and needy. Here again, if the total proceeds is poor, its employment effect must be poor too!

7) It must be emphasized that any contemporary application of Zakah in any Muslim country must keep in mind that Zakah proceeds alone cannot bring about the solution of the problem of poverty in the Muslim countries. Zakah is a redistribution measure while the roots of poverty in Muslim countries lie in productivity and level of economic development. Thus any discussion of poverty eradication in the context of the Muslim countries must focus on increasing the diameter of the cake rather than redistributing a small one.

This should not be understood as a diminution of the potential of Zakah nor of the effect of redistribution on economic development which is well known and taken into consideration in theoretical analysis. It must rather be understood as realization of the limitedness of the Zakah proceeds, even under most liberal expansion of Zakah base. It must be noted here that being a religious obligation, Zakah is expected to be moderate, bearable and affordable. This fact makes it unfair to charge Zakah with the responsibility of providing solutions to severe temporal problems, especially the problem of poverty whose roots are in production limitedness more than in distribution.

The example of the first Islamic society in Madinah is very indicative in this regard. It was a society that depended on raising production along with voluntary contributions through Sadaqat, Infaq Fi Sabil Allah and Awqaf, a lot more than through the obligatory Zakah itself.

8) While Zakah alone should not be taken as responsible for poverty eradication, it must be emphasized that unless the Zakah base is expanded to cover new kinds of assets and incomes that make up the main manifestation of contemporary richness, we will not be able to raise its proceeds to any worthwhile level, especially as a percentage of GDP, nor will we be able to bring justice on the levy side, i.e., among the payees of Zakah.

9) If Zakah, as a religious obligation, is moderate and humble to a degree that does not
eradicate poverty in any contemporary Muslim society, its significance must be understood as being an example around which an Islamic taxation system should be built. In this regard, three principles may be highlighted:

i) Zakah bring into the taxation system a concept of redefining a taxabilitybase on total consideration of abilities of the tax payer, an ability that consists of the relative levels of both income and wealth. The concept of justice among tax payers in any Islamic taxation system must always revert to this principle of ability to pay. This principle may require a complete reconsideration of the tax base in most Muslim countries, which presently focus on a net-income measure.
ii) The second principle laid out by Zakah is that the responsibility to provide financial resources for the social functions and the functions of the government lies on the rich, and the rich alone. Poor members of the society must always be exempt from the financial burden of taxation. Further, they may become recipients of negative taxes (transfers).

This principle is based on essential Islamic position with regard to solidarity among all members of the society. When some poor guys came to the Prophet (pbuh) and told him that the rich ones are taking away with the reward of paying Zakah and Sadaqat, he (pbuh) taught the poor guys certain forms of praises to God as the poor guys contribution and source of reward.

This principle means that each member of the Muslim society is required to contribute to the public and social needs in accordance with the member’s abilities and resources, be they financial or labor work, or mere prayers (Dua’). This principle has several implications when applied on the existing taxation systems in the Muslim countries, especially, in areas of indirect taxes, progressivity and minimum exemptions.

iii) The principle of appropriation of certain revenues to specific objectives is yet another principle that can benefit our tax systems. Zakah itself is a tax that is appropriated for specific objectives as mentioned in Surah 9:60. It establishes a principle that certain social and/or governmental functions require appropriation of certain revenues. Implying that levels of fulfillment of such functions may be related to available resources, especially after achieving an indispensable minimum level of satisfaction. Obviously, this principle is balanced by the existence of unappropriated public revenues such as Al Kharaj.

10) The worship aspect of Zakah may need to be rediscovered once more by Islamic economists and contemporary writers on the economics of Zakah rather than charge it with economic functions that are not meant nor indicated by this kind of worship. Allah, Subahanu Wa Ta’la, created the worlds for the objective of worshiping and praising Him. Men and women worship God using their spectrum of abilities.

There are bodily, financial and mental worships. Some financial worships given to previous Prophets required them to feed their material resources to a burning fire. Islam as the final and complete message of Allah doesn’t allow wastage of resources. Therefore, all financial worships in Islam find their routs to the pockets of the poor and needy.

The objective of Zakah, as emphasized in the Qur’an, is a glorious objective of purification and upliftment (Verse 9:103). In that sense, Zakah washes away sins and impurities. The same way prayer washes away sins and impurities. This is why it is mentioned in the sayings that Zakah carries the dirts (awsakh) of people. This essential characteristic of Zakah as a worship is what makes it the third pillar of Islam keeping in mind that the first pillar takes the form of a mental worship, the second takes the form of a bodily worship, and this third worship takes the form a financial worship. This is the essential nature of Zakah and this is what makes it moderate, affordable, bearable and light. Overburdening it with economic functions such as poverty eradication is not part of the story and never came in the Qur’an and Sunnah, notwithstanding that it indeed helps in that direction and contributes to the economic welfare of the poor and needy.

11) All the previous points call for a reconsideration of the role of Zakah in the Islamic economic system and a revisit of the theoretical analysis carried over during the last quarter of a century by Islamic economists. This is needed in order to set up the economic priorities in their right proportion in our Islamic economic understanding. It is also needed for inventing a theory of growth and distribution based on increasing the productivity of human and material resources rather than hanging our goals on side issues of redistribution on the basis of pulling the worship of Zakah out of its context and proportion. zak/rh (5.1mk)

Wujud Konsep Ekonomi Kerakyatan Islam

2013-03-18T03:31:00.000-07:00

ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) :
( Wujud Konsep Ekonomi Kerakyatan Islam )
Oleh: Drs.H.M.Djupri, M.Si *)

1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah.

a. Pengertian Zakat.
Zakat berasal dari kata dasar zaka yang artinya : suci, baik, berkah dan berkembang. Menurut istilah syari’at zakat adalah namabagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan sebahagiannya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentupula. Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan pengertiasn menurut istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi suci, baik, berkah, tumbuhdan berkembang. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. Dalam al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya : “ Ambillah zakat dari sebagaian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…”. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah para orang –orang kaya yang memiliki harta melimpah. Dan sebahagian dalam ayat tersebut hanya sedikit yaitu sesuai dengan perhitungan nisabnya. Dalam ayat yang lain Surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya : “… dan apa-apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan”.
Zakat bersinonim dengan sedekah, yaitu dalam pengertian sedekah yang berarti sedekahwajib. Dengan kata lain, zakat adalah sama dengan sedekah wajib ( lihat Surat At-Taubah ayat 60 ), Dalam ayat tersebut zakat diungkapkan dengan kata “ Innamash shadaqaatu “, yang artinya adalah zakat.
Adapun harta yang wajibdizakati memeiliki persyaratan-persyratan yaitu :Pertama, harta milik sempurna, maksudnya adalah bahwa harta itu dalam kekuasaannya secara penuh dan kepemilikannya sah, yang diperolehnya melalui cara bekerja, diperoleh dari harta warisan, ataupun berasal dari pemberian orang lain secara sah. Adapun harta yang diperoleh dari cara-cara yang tidak sah atau batil, maka zakatnya tidak akan diterima oleh Allah Swt. Kedua, mencapai nisah, artinya harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya untuk hasil pertanian sepert jagungh, dan beras nisabnya adalah mencapai hasil 653 Kg. Emas dan peran telah mencapai jumlah 85 gram. Harta perniagaan nisabnya adalah senilai nisab emas. Ternak sapi telah mencapai jumlah 30 ekor, dan lain sebagainya. Ketiga, telah mencapai masa satu tahun ( haul ), untuk jenis harta tertentu. Sedangkan untuk hasil pertanian dikeluarkanzakatnya pada saat panennya.

b.Pengertian Infak dan Sedekah.

Infaq asal katanya adalah anfaqa yang artinya mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara’ adalah mengeluarkan sebagaian dari harta atau pendapatan untuk sesuatu kepentingan karena menurutiperintah ajaran agama Islam. Perbedaannya dengan zakat, kalau infak tidak ___________________
*) Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN ) Bengkulu / Dosen Fakultas Agama Islam (FAI ) UMB/ Anggota MUI Pripinsi Bengkulu

mengenal nisab dan tidak harus nenunggu masanya sampai satu tahun kepemilikan hartanya itu sebagaimana persyaratan itu ada pada ketentuan zakat.
Sedekah asal katanya adaalah shadaqa yang artinya ‘benar’. Jadi orang yang bersedekah adalah orang yang benar. Dalam terminologi agama Islam orang yang suka bersedekah itu adalah orang yang pengakuan imannya kepada Allah. Pengertian sedekah sesungguhnya sama dengan pengertian infak, perbedaannya sedekah itu lebih luyas dari pada infak; jika infak hanya terkait dengan materi saja, dan tidak terkait dengan non-materi, sedangkansedekah meliputi materi dan non materi. Non-materi itu seperti bacaan takbir, tahmid, tahlil dan sejenisnya.

2. Z I S. Sebagai Konsep Islam tentang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Umat

Islam sebagai agama yang diturunkkan oleh Allah melalui Nabi-Nya Muhammad saw. Diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di dunia ini agar memperoleh kebahagaiaan yang hakiki di dunia maupun diakhirat nanti. Untuk itu allah Swt. melengkapinya dengan berbagai petunjuk disegala aspek kehidupan untuk dipedomani . Khusus dalam segi kehidupan ekonomi umat, maka Islam memberikan konsepnya berupa zakat, infak , sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Pembahasan dalam makalah ini hanya dikhususkan mengenai zakat, infak dan sedekah saja.

a. Missi Islam tentang kesejahteraan dan realitanya

Islam adalah agama kesejahteraan, karenanya Allah mengutus Nabi Muhammad saw. Sebagai Rasul-Nya hanyalah untuk merealisasikan kesejahteraan umatnya di seluruh persada alam ini ( Al-Qur’an Surat Al-Anbiya’ ayat 107 ). Ajaran Islam mampu mengantarkan pemeluknya mencapai hidup yang sejahtera asalkan umatnya benar-benar konsekuen mengamalkan ajarannya. Ajaran-ajaran Islam ini pilar-pilar pokoknya ada empat yaitu : Keimanan, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah. Keempat pilar itu merupakan sesuatu yang utuh yang tidak boleh hanya dipilih-pilih yang mana suka saja, melainkan merupakan kesatuan yang bulat di mana keimanan merupakan fondasi dasarnya yang harus kokoh dan kuat. Orang yang memiliki keimanan yang kuat dan kokoh dlam kehidupan sehari-hari akan nampak ciri-cirinya yaitu hidup dan kehidupannya selalu bersama Allah, karena Allah dan untuk mencapai keridloan Allah. Selanjutnya di atas bangunan keimanan yang kokoh akan mewujud bangunan akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah tingkah laku seseorang yang senantiasa disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah ( al-Hadits ), dengan kata lain tingkah laku seseorang yang selalu mengukur kebenarannya berdasarkan standar Al-Qur;an dan Al-Hadits. Setelah keimanannya dan akhlaknya baik, maka yang wajib ada adalah bangunan ibadah yang baik, yaitu berupa : Shalat, zakat, puasa, haji dan lain-lain ( ibadah mahdhoh ). Ibadah mahdhoh ini sesungguhnya dalam Islam bukan merupakan tujuan, melainkan merupakan wasilah bagaimana seseorang muslim agar menjadi baik keimanannya dan baik akhlaknya; karena itu seseorang yang mengerjakan shalat, zakat, puasa dan haji harus menghasilkan penyegaran keimanannya dan motivasi berakhlakul karimah. Selanjutnya seseorang muslim yang mempunyai kualitas keimanan yang baik, akhlakul karimah, dan ibadahnya baik, maka mereka aakan

melakukan muamalah duniawiyah yaitu berinteraksi sesama orang lain di dalam masyarakat dengan baik pula, yakni dalam berkiprah memenuhi hajat hidupnya sebagai makhluk sosial senantiasa mengindahkan halal dan haram, serta senantiasa mengindahkan kemaslahatan umat. Itulah seorang muslim yang memiliki sebutan insan kamil, atau orang yang benar-benar bertaqwa ( muttaqiin ). Dan semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang insan kamil atau seorang muttaqiin, baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak mengenal suku, ras maupun golongan. Ketika orang itu menempati kedudukan insan kamil, maka sesungguhnya mereka itu sungguh telah memperoleh kesejahteraan yang hakiki, baik rohaninya maupun jasmaninya. Dengan kata lain mereka itu telah mampu memenuhi kebutuhan dirinya secara rohaniah yaitu merasa puas karena merasa diridhoi oleh Allah sehingga hidupnya menjadi bermakna, serta mampu memenuhi kebutuhan jasmaninya yaitu mampu memenuhi kebutuhan untuk kepentingan duniawinya berupa sandang, papan dan pangan dan lain sebagainya dalam kerangka pengabdiannya kepada Allah Swt.
Meskipun ajaran Islam telah sedemikian bagus dalam mengatur cara-cara memperoleh kesejahteraan manusia dengan mengatur pilar-pilar Islam, yang apabila dilaksanakan secara konsekuen mendapat garansi dari Allah pasti akan memperoleh kesejahteraan itu ( Al-Qur’an Surat Al-a’raf ayat 96), akan tetapi konsep Allah itu dalam realitanya hanya sedikit saja umat Islam yang meyakini dan mempraktekkannya. Adapun kebanyakan mereka umat Islam meragukan dan tidak meyakininya, sehingga dalam ber-Islam pada umumnya umat Islam tidak konsisten atau hanya sepotong-sepotong saja. Ada sebahagian umat Islam hanya mengambil keimanan dan ibadat saja, itupun dengan pemahaman yang keliru , yaitu keimanannya tidak utuh melainkan dicampur dengan keimanan kepada yang selain dari Allah, kemudian ibadahnya difahaminya merupakan tujuan akhir dari ber-Islam, sehingga setelah beribadat mereka menganggap telah sempurna Islamnya, tanpa hatus melakukan akhlakul karimah. Ada sebahagian umat Islam yang mengenggap bahwa yang penting akhlakul karimah, tanpa harus beriman dan beribadat yang baik. Apa lagi dalam hal muamalah duniawiyah hampir kebanyakanumat Islam tidak mengkaitkan sebagai pilar ajaran Islam yang pokok atau utama, sehingga dengan adanya pemahamanyang keliru ini tidak sedikit umat Islam yang tidak amanah dalam memikul tugas dan tanggung jawab, korupsi dianggap hal biasa, begitu juga berbohong dalam memberikan informasi, memeras, menindas menjadi kebiasaannya tanpa merasa berdosa, menyuap, kolusi dan sejenisnya merupakan budaya yang melekat menjadi pakaian umat Islam Indonesia. Akibatnya yang muncul adalah perpecahan, kemiskinan, kebodohan dan berbagai kemunduran umat Islam lainnya.
]
b. Masyarakat sebagai Orientasi keagamaan Islam

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah Swt. melalui Nabi-Nya Muhammad saw. Adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat di dunia ini secara baik dan menyenangkan, sehingga ukuran kebaikan seseorang terhadap orang lain menjadi ukuran keadaan iman seseorang, apakah seseorang itu membina hubungan baik terhadap orang lain atau tidak, amaka akan menjadi ukuran seseorang itu sempurna imannya atau tidak, semakin baik seseorang menjalin hubungan dengan

orang lain akan semakin baik pula imannya, begitu juga sebaliknya semakin tidak baik seseorang menjalin hubungan dengan orang lain semakin, maka semakin tidak baik iman seseorang itu.
Pahala yang merupakan imbalan suatu perbuatan baik, dan yang akan menjadi bekal pada kehidupannya di akhirat, hampir keseluruhannya hasil perbuatannya terhadap orang lain. Seseorang muslim yang tidak perduli dengan orang lain dan hanya mementingkan diri sendiri, menurut ajaran Islam adalah sebagai seorang individualis, kikir, bakhil, egois, sombong dan sejenisnya, yang kesemuanya itu sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah,
Ibadat dalam Islam seperti : Shalat, puasa, zakat dan haji sereta lainnya adalah sebagai sarana pembinaan keimanan dan akhlakul karimah agar seseorang muslim menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, dan itulah kualitas manusia yang terbaik dalam Islam.
Jihad di jalan Allah, yaitu berjuang berbuat kebaikan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti membela kepentingan masyarakat, membangun sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan dan sebagainya, kerja sama sosial, membina perdamaian dan kerukunan dan sebagainya adalah merupakan bentuk-bentuk kewajiban umat Islam yang sangat penting dan mendesak di dalam masyarakat. Terlebih lagi kerja sama dibidang perekonomian ummat yang saat ini adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dimana kondisi ummat sedang sangat terpuruk, maka mewujudkan kerja sama masalah perekonomian ummat melaui, pemberdayaan zakat, infak dan sedekah, pembentukan koperasi, arisan pembangunan, Baitul Mal wat tamwil dan sebagainya adalah merupan jihad fi sabilillah yang sangat bernilai pada saat ini dibanding dengan jihad-jihad lainnya.

c. Konsep Islam tentang ZIS

Zakat, infak dan sedekah ( ZIS ) jika dilacak secara seksama, ternyata paling tidak mempunyai kandungan tiga dimensi garapan yang sangat luar biasa hebatnya. Ketiga dimensi tersebut adalah : Pertama, dimensi ibadah; ZIS selama ini hanya dikenal oleh kebanyakan ummat Islam sebagai dimensi ibadah saja. Sebagai suatu bentuk dimensi ibadah, maka bagi ummat Islam yang baik ZIS harus menjadi miliknya, artinya setiap ummat Islam harus memeiliki kecenderungan yang sangat untuk suka memberikan ZIS ini. Dengan memberikan ZIS, maka mereka akan memperoleh pahala sebagai imbalannya yang sangat dibutuhkan pada saat menempuh kehidupan di akhirat nanti. Harta yang dimiliki seseorang muslim yang sudah dikenai ZIS ini, apabila oleh pemiliknya ternyata tidak dikeluarkan ZIS-nya maka menurut ajaran Islam seorang muslim yang demikian itu termasuk golongan orang yang kikir, bakhil, yang nanti diakhirat akan dipertanggung jawabkannya. Kedua, dimensi persaudaraan; Makna ZIS yang terkandung di dalamnya sesungguhnya salah satunya adalah persaudaraan Islam ( ukhuwah Islamiyah ). Di dalam Islam persaudaraan merupakan pilar kehidupan masyarakat yang sangat penting dan harus ada. Ketika di dalam kehidupan suatu masyarakat tidak ada persaaudaraan maka bisa dipastikan akan terjadi kehancuran masyarakat tersebut, dimana saja dan kapan saja. Jadi menurut Islam persaudaraan harus eksis di tengah masyarakat dan harus baik. Pengertian baik di sini adalah bahwa persaudaraan itu harus yang sebenarnya, bukan persaudaraan yang semu. Karenanya ajaran Islam menjadikan persaudaraan sesama

uslim ini sebagai ukuran baik dan buruknya iman seseorang ( Al-Hadits ). Bahkan persaudaraan ini harus dipertahankan sebisa dan sekuat mungkin, apabila ada perselisihan diantara sesama muslim harus segera didamaikan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut ( Al-Qur’an Surat Al-Hujurat : 10 ). Bentuk persaudaraan Islam yang dikembangkan melalui bidang ekonomi diantaranya adalah ZIS. Melaui ZIS ini dengan sangat cepat dan sangat baik persaudaraan akan terwujud di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ketika ZIS ini tidak berfungsi sebagai perekat persaudaraan atau dengan kata lain para orang kaya tidak mau mengeluarkan ZIS-nya maka kehancuran masyarakat akan segera datang disebabkan tuntutan para orang miskin (dhu’afa ) terhadap orang kaya ( aghniya’ ) dengan berbagai caranya; mungkin pencurian, mungkin perampokan dan sebagainya. Atau sebagai dampak keengganan para orang kaya ( aghniya’ ) memberikan ZIS-nya maka masyarakat akan terjangkit berbagai permasalahan sosial seperti; kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral, keterbelakangan dan lain –lainnya .
Karena itu menurut ajaran Islam terutama kemiskinan. Apabila kemiskinan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat maka yang bertanggung jawab adalah para orang kaya ( aghniya’ ). Mengapa demikian ! karena para orang kaya ( aghniya’ ) tidak memikirkan para orang miskin ( dhuafa’ ), atau dengan kata lain para orang kaya ( aghniya’ ) tidak membina persaudaraan secara ekonomi dengan para orang miskin (dhuafa’ ) yang sangat membutuhkan ekonomi itu.
Persaudaraan yang dikembangkan dengan sistem ekonomi dalam Islam bukan merupakan hubungan petron klin, atas bawah, majikan buruh. sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat dengan sistem kapitalisme, melainkan pesaudaraan yang sebenar-benarnya, persaudaraan yang didasari oleh rasa kasih dan sayang, sehingga sipemberi yaitu si aghniya tidak diposisikan sebagai patron atau majikan dan si penerima juga tidak diposisikan sebagai klinnya atau buruh. Diantara sikaya dan simiskin kedudukannya sederajat, tidak ada klas elite dan klas bawah. Dalam pergaulannyapun menyatu, dan tidak memisahkan diri sikaya dengan sikaya saja, simiskinm dengan simiskin saja sebagaimana yang terjadi pada masyarakat sistem kapitalisme.
Ketiga, dimensi pengentasan kemiskinan; Dalam uraian terdahulu disebutkna bahwa kemiskinan adalah menjadi tanggung jawab para orang kaya ( aghniya’ ). Menurut ajaran Islam bahwa ummat Islam dijadikan untuk menjadi orang terbaik memperjuangkan masyarakatnya, itulah para mujahidin fil Islam. Dalam realisasinya tidak semua orang Islam bisa menjadi para pejuang Islam ini, terutama jika perjuangan ini yang diperlukan itu berupa harta benda, maka yang berpeluang hanyalah mereka orang-orang yang kaya saja.
Sudah merupakan fitrah, bahwa suatu masyarakat dimanapun pasti ada yang kaya dan ada yang miskin. Akan tetapi kemudian menjadi permasalahan sosial ketika ternyata terjadi kesenjangan- kesenjangan sosial yang tidak diinginkan seperti keterbelakangan, kebodohan, kekurangan gizi, pengangguran , pendidikan , kesehatan dan lain-lainnya, maka itulah yang harus segera dilenyapkan. Akar masalahnya adalah kemiskinan sehiungga kemiskinan inilah yang harus diupayakan dientaskan dengan sekuat tenaga.
Islam memiliki ajaran yang sangat ampuh untuk mengentaskan kemiskinan yaitu: zakat, infak dan sedekah ( ZIS ). Konsep zakat yang merupakan sedekah wajib

mempunyai batas ukuran atau yang disebut nisab. Nisab ini merupakan ketentuan batas minimal harta yang harus dikeluarkan sebagai harta zakatnya. Adapun infak dan sedekah tidak ditentukan nisabnya,merupakan keikhlasan seorang muslim untuk memberikan sebagian hartanya, sedikit atau banyak didasarkan atas keikhlasan, namun demikian tentu siapa yang paling banyak berinfak dan bersedekah dengan ikhlas adalah merupakan perbuatan terbaik, demikian maksud Allah menjadikan manusia agar berlomba siapa yang terbaik amalnya, sekaligus merupakan ujian siapa yang paling baik amalnya ( Al-Qur’an Surat Mulk ayat 2 ).
Ketentuan nisab dalam zakat harta adalah ketentuan minimal ketika keadaan normal, maksudnya pada saat tidak ada persoalan umat yang sangat mendesak membutuhkan penanganan segera. Akantetapi ketika kondisi sangat mendesak seperti kelaparan, musibah berupa bencana alam yang sangat membebani penderitaan berupa sandang, papan dan pangan, memberantas kebodohan , wabah penyakit dan sebagainya, maka ketentuan nisab zakat dapat menjadi lebih banyak, seperti bisa menjadi 5 % bahkan lebih untuk jenis harta perniagaan yang semula hanya 2,5 %.
Zakat harta dalam Islam merupakan ajaran satu paket dengan ajaran ibadah shalat . Di dalam al-Qur’an hampir setiap perintah shalat selalu desertai dengan perintah zakat. Mengapa Allah menyertakan perintah zakat setiap ada perintah shalat tentu harus difahami bahwa zakat itu kedudukannya sama pentingnya dengan shalat dalam kerangka ibadah dan pembinaan kemasyarakatan. Jika shalat sebagai upaya pembinaan kemasyarakatan agar setiap umat muslim mampu menegakkan pilar-pilar kehidupan seperti: kejujuran, keadilan, amanah, disiplin, tanggung jawab, kepatuhan dan persatuan, maka zakat juga dimaksudkan agar umat muslim mempunyai kepedulian sosial dan kedermawanan sosial. Kesemuanya merupakan pilar-pilar penting kehidupan masyarakat, yang ketika tidak ada salah satunya dapat melumpuhkan sendi kehidupan masyarakat. Kepedulian sosial dan kedermawanan sosial mutlak sangat diperlukan. Ketika kepedulian dan kedermawanan sosial tidak ada dapat dipasti8kan kemiskinan akan semakin meraja lela yang bisa menimbulkan dampak negatif lainnya berupa keterpurukan-keterpurukan sosial lainnya.

3. Reformulasi Beberapa Persoalan ZIS

Reformulasi berasal dari kata formulasi mendapat awalan re. Formulasi artinya merumuskan, re artinya kembali, jadi reformulasi artinya merumuskan kembali. Reformulasi dalam makalah ini dimaksudkan dengan; merumuskan kembali beberapa persoalan tentang zakat, yang dalam hal ini ada empat persoalan yang membutuhkan perumusan ulang yaitu : Pertama , persepsi masyarakat umat Islam tentang zakat dan sedekah. Kedua , pengelolaan ZIS, Ketiga, pemberdayaan ZIS menjadi mikro ekonomi kerakyatan. Keempat, Campur tangan pemerintah.

a. Persepsi Masyarakat Umat Islam tentang Zakat dan Sedekah

Persepsi adalah merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu ( Bimo, 2001:54 ). Dengan kata lain persepsi adalah suatu proses melahirkan kesadaran

\
sesuatu hal melalui pemikiran akal sehat. Persepsi dalam kaitan dengan persepsi masyarakat umat Islam tentang zakat, maksudnya bagaimana masyarakat umat Islam melakukan proses penginterpretasian yang akhirnya menghasilkan aktivitas atau tingkah laku berkenaan dengan zakat.
Ada tiga persoalan berhubungan dengan persepsi masyarakat umat Islam di sekitar pengertian zakat selama ini yang merupakan persepsi yang keliru dan harus diluruskan, yaitu : Pertama, zakat sebagai ketentuan terpisah dengan shalat. Kedua, nisab zakat merupakan ketentuan maksimal bukan minmal, dan . Ketiga, zakat hanya dimaknai sebagai ibadah semata.
Pertama, zakat sebagai ketentuan terpisah dari ketentuan shalat.Persepsi salah bagi kebanyakan umat Islam yang keliru bahwa zakat merupakan ketentuan terpisah dengan shalat perlu diluruskan . Pelurusan persepsi ini sangat penting karena suatu persepsi sangat menentukan tingkah laku perbuatan terhadap sesuatu yang dipersepsinya, demikian juga persepsi umat Islam tentang zakat. Sementara ini
peresepsi umat Islam tentang zakat merupakan kewajiban terpisah dengan shalat, sehingga umat Islam pada umumnya hanya mementingkan shalat saja , sementara dengan zakat hampir tidak diperdulikan oleh umat Islam. Berbeda apabila umat Islam bisa dirubah persepsinya tentang zakat sebagai kewajiban satu paket dengan shalat, maka perilaku umat Islam akan mementingkan zakat sebagaimana mereka mementingkan terhadap shalat. Jadi sangat penting meluruskan persepsi ini.
Perhatian Islam terhadap kaum yang miskin sangat besar sekali dan merupakan hal prinsipil. Untuk merealisasikan hal tersebut Islam menjadikan zakat
menjadi pilar pokok ketiga setelah shalat, sebagaimana dapat disimak dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang artinya : “ Islam dibangun di atas lima tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah; mendirikan shalat; membayarkan zakat; berpuasa dalam bulan Ramadhan; dan naik haji bagi yang sanggup “. Di dalam Al-Qur’an dinyatakan oleh Allah setiap perintah shalat senantiasa diikuti dengan zakat. Hal ini tentu menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Bahkan Islam mempersyaratkan kepada orang yang masuk Islam dengan mengerjakan shalat dan membayar zakat. Lihat Al-Qur’an Syrat At-Taubah ayat 5 dan 11 ).
Beberapa orang sahabat Nabi menyatakan tentang zakat ebagai berikut; Abdullah bin Abbas menyatakan ,” anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima”. Berikutnya Jabir bin zaid mengatakan, “ shalat dan zakat adalah kewajiban dalam satu paket, keduanya tidak terpisahkan …..allah tidak akan menerima shalat kecuali dibarengi dengan zakat”. Sahabat Abu Bakar ketika menjadi Khalifah mengatakan , “ Demi Allah, saya akan memerangi siapa yang memisahkan shalat dan zakat”.
Dari urain tersebut dapat difahami bahwa tanpa membayarkan zakat maka seseorang tidak dapat dianggap sebagai seorang yang beriman ( Al-Qur’an Surat Al-Mukminun ayat 1-4, dan Surat An-Naml ayat 2-3 ). Didalam Surat Lukman ayat 3-4 Allah lebih menegaskan bahwa tanpa membeyarkan zakat, seseorang itu tidak dapat masuk kedalam orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang memperoleh petunjuk.. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dinyatakan bahwa orang yang tidak membayarkan zakat tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang baik, jujur dan taqwa.

Kedua, nisab zakat sebagai ketentuan maksimal bukan minimal, Persepsi masyarakat tentang nisab zakat sebagai ketentuan maksimal seperti selama ini perlu dirumuskan kembali. Bagaimana masyarakat bisa mengubah persepsinya bahwa nisab zakat yang tertera dalam dalil-dalil al-Qur’an dan hadits adalah merupakan ketentuan minimal, sehingga dengan demikian masyarakat umat Islam bisa memiliki kesadaran memberikan zakatnya dengan berlomba-lomba memberikan sebanyak mungkin, karena menurut ajaran Islam berlomba-lomba dalam kebaikan adalah sangat dianjurkan ( Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 148 ).
Bisa dibayangkan, apabila masyarakat umat Islam bisa merubah persepsinya bahwa nisab zakat yang ditentukan oleh ajaran Islam itu sebagai ketentuan minimal bukan ketentuan maksimal, maka akan banyak sekali uang zakat yang bisa terkumpul. Di sisi lain secara psikologi sosial dapat difahami bahwa persepsi itu merupakan proses selektif dari interpretasi yang kemudian akan mewujud perbuatan, disamping bisa difahami bahwa dengan persepsi nisab sebagai ketentuan minimal maka ada proses edukatif yang sangat luar biasa bagi umat Islam untuk memotivasi diri mau berzakat sebanyak-banyaknya, ketimbang ketika nisab itu dipersepsi sebagai ketentuan maksimal.
Ketiga, zakat hanya dimaknai sebagai ibadah saja. Zakat selama ini hanya dimaknai oleh umat Islam pada umumnya sebagai ibadah semata, dengan demikian nilai zakat penetrasinya yang terpenting adalah bagi sipemberi zakat saja yaitu, terhindar dari dosa karena telah melaksanakan kewajiban ibadah yang hukumnya wajib dan mendapatkan pahala yang akan mengantarkan kehidupan dirinya selamat dan senang pada kehidupan di akhirat nantinya. Persepsi seperti itu tentu tidak banyak membawa kebaikan terutama bagi upaya pengentasan kemiskinan dan persaudaraan umat Islam yang sangat penting dan pokok merupakan hikmah diwajibkannya zakat dalam ajaran Islam.
Sudah saatnya bagi umat Islam berbenah diri, introspeksi diri, mengapa umat Islam lemah, umat Islam tidak maju, Umat Islam bodoh, miskin dan keterberlakang, dan masih banyak lagi stigma-stigma serupa yang diperuntukkan bagi umat . Ajaran Islam selalu mengajarkan agar umat Islam dapat hidup lebih baik dari hari kemarin. Dalam sebuah hadits Rasulullah dinyatakan “ Siapa yang keadaannya sama dengan keadaan hari kemarin maka mereka adalah orang yang merugi, siapa yang keadaannya lebih buruk dari hari kemarin maka mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah, dan siapa yang keadaannya lebih baik dari hari kemarin maka mereka itulah orang yang beruntung “.( Al-Hadits ). Allah juga menyatakan dengan tegasnya bahwa Dia (Allah) tidak akan merubah keadaan umat Islam dari keterpurukan menjadi kesuksesan kecuali umat Islam itu sendiri yang mau berusaha merubahnya ( al-Qr’an Surat Ar-Ra’du ayat 11 ).
Tidak ada jalan lain kecuali umat Islam sadar sesadar-sadarnya dan mau mengubah persepsi diri tentang zakat, tidak saja bermakna ibadah saja, melainkan bahwa zakat di dalam ajaran Islam di samping bermakna ibadah, juga zakat diwajibkan karena mengemban missi persaudaraan Islam yang sejati dan sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Kedua hal ini di dalam kehidupan masyarakat umat Islam memang betul-betul dibutuhkan keberadaannya. Persaudaraan Islam yang hakiki tidak bisa tidak harus selalu diusahakan merkipun dalam realisasinya sangat sulit bahkan cenderung mustahil, itu semuanya karena umat Islam tidak mempunyai

persepsi yang benar mengenai zakat untuk merajut persaudaraan sejati umat Islam. Dengan tidak adanya persepsi tersebut maka umat Islam tidak pernah ada usaha sama sekali melalui zakatnya diperuntukkan bagi terwujudnya persaudaraan sejati dimaksud Persaudaraan umat Islam saat sekarang ini sesungguhnya adalah persaudaraan yang semu, artinya bukan persaudaran yang sebenarnya atau persaudaraan sejati. Persaudaraan yang ada dikalangan umat Islam hanya sekedar persaudaraan saling ikut merasakan kesedihan ketika ada yang ditimpa musibah, atau ikut merasakan kebahagiaan. Ketika ada saudaranya mendapatkan kebahagiaan. Belum sampai ketingkat ikut memikirkan, ikut berkorban untuk kepentingan saudaranya itu dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Bahkan kecenderungan yang ada sesama umat Islam saling masa bodoh yang penting dirinya dan keluiarganya selamat. Keadaan seperti ini harus disadari oleh seluruh umat Islam dan dimulai dari para ulama, cendekiawan atau intelektual muslim dalam kerangka menyelamtkan umat kedepan.
Disisi lain persoalan kemiskinan umat Islam selalu ada di mana-mana. Dalam hal ini umat Islam tidak pernah ada usaha melalui zakat ini untuk memberantas
Kemiskinan ini, persoalannya karena tidak adanya persepsi umat Islam bahwa zakat itu diwajibkan dalam Islam adalah untuk memberanatas kemiskinan, sehingga dengan persepsinya itu umat Islam tidak pernah ada usaha yang sungguh-sungguh memanfaatkan zakat itu untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Kalaupun ada upaya pengentasan kemiskinan melalui ibadah zakat ini prsinya masih sangat kecil sekali, yaitu oleh sebagian kecil umat Islam yang sadar menggerakkan badan amil zakat. Terus terang saja bahwa badan amil zakat pada saat itu masih segelintir kecil saja di seantero nusantara ini yang ada dan mulai bergerak memikirkan kearah pengentasan kemiskinan. Bagi badan amil zakat yang sudah ada di beberapa daerah di seluruh nusantara ini jika dilihat dari cara dan hasil kerjanya belum optimal. Untuk beberapa daerah boleh dikatakan bekerjanya masih konvensional. Bersyukur untuk beberapa daerah meskipun kuantitasnya masih sangat minim dan bisa dihitung dengan jari sudah mulai digarap mengarah kepada cara profesional.
Padahal apabila umat Islam mau sadar dan mau berfikir sedikit tentang manfaat zakat bagi pengentasan kemiskinan, maka hasilnya akan sangat luar biasa, dan hampir semua umat Islam setuju pasti akan bisa diatasi atau dientaskan kemiskinan itu dengan zakat, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam yang mempunyai bebanan zakat ini.
Di samping persepsi tentang zakat bagi umat Islam itu perlu diperbaharui, maka dalam hal sedekah ternyata kebanyakan umat Islam yang memiliki persepsi sempit tentang sedekah. Selama ini umat Islam persepsinya tentang sedekah sangat sempit. Sedekah hanya dimaknai sebagai sesuatu tambahan amal yang apabila mau ia kerjakan dan aapabila tidak mau tidak apa-apa. Persepsi seperti ini tentu sangat sempit sekali, padahal menurut ajaran Islam sedekah itu di samping memiliki kebaikan dan keuntungan bagi diri orang yang bersedekah, juga meiliki kebaikan-kebaikan untuk masyarakat atau orang lain. Kebaikan bagi dirinya adalah bahwa orang yang bersedekah akan memperoleh pahala, semakin banyak sedekah yang diberikan , maka semakin banyak pahala yang diperolehnya, disamping itu orang yang banyak bersedekah akan disenangi oleh orang lain, dihormati dan dihargainya. Adapun keun tungan yang diperoleh, bahwa sedekah itu ternyata bisa menambah harta orang yang

bersedekah itu, meminjam istilah Aa Gim sebutan untuk Abdullah Gimnastiar, seorang Kiai kondang saat ini bahwa sedekah itu adalah untuk memancing harta. Beberapa hadits Rasulullah saw. tentang sedekah ini cukup banyak : Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim : “ Tidak mungkin berkurang harta yang diberikan sebagai sedekah “. Hadits riwayat Imam Muslim: “ Nafkahkanlah hartamu,niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu “. Hadits riwayat Imam Baihaqi : “ Turunkanlah (datangkanlah ) rizkimu ( dari Allah ) dengan mengeluarkan sedekah “. Dan masih banyak lagi hadits yang sejenis.
Kalau sedemikian hebatnya manfaat sedekah bagi si pemberi sedekah, mengapa umat Islam tidak banyak yang mau besedekah, atau mau berlomba-lomba dalam bersedekah. Jawabannya tentu persepsi yang kurang atau keliru para umat Islam tentang sedekah ini. Kekeliruan persepsi ini bisa terjadi karena kurangnya informassi yang diperoleh tentang sedekah dari sumber ajaran Islam baik dari Al-Qur’an maupun hadits Rasulullah saw. Adapun kebaikan bagi orang lain atau masyarakat, maka dengan sedekah itu mampu mempererat silaturrahim atau persaudaraan atau persaudaraan atau persatuan umat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya jika sedekah ini bisa diformat dan dikelola secara profesional, maka dipastikan dapat mengentaskan kemiskinan umat Islam yang saat ini menjadi momok utama umat Islam dan menjadi sumber persoalan sosial.
Dari uraian tersebut di atas, maka sudah saatnya bagi umat Islam mengetahui beberapa kebaikan dan keuntungan dari amal sedekah dan menjadikannya sebagai persepsinya, sehingga sedekah menjadi sesuatu yang menarik, menyenangkan dan sesuatu yang diutamakan. Tidak seperti selama ini bahwa sedekah hanya merupakan amal sambilan jika sempat dan mau saja dan tidak mempunyai arti kecuali hanya sedikit saja.

b. Pengelolaan ZIS

Pengelolaan ZIS oleh umat Islam pada saat ini harus diakui masih secara konvensional, kecuali baru satu dua daerah yang telah mengarah kepada cara-cara profesional, padahal pengelolaan ZIS ini merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan umat Islam mewujudkan Ukhuwah Islamiyah dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Ada tiga persoalan besar yang menggelayuti pengelolaan ZIS ini dan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Persoalan-persoalan tersaebut adalah : masalah sumber daya manusia ( SDM ), orgasnisasi, pemberdayaan zakat. Ketiga persoalan tersebut akan dibahas dalam uraian berikut.

1) Masalah SDM Pengelola ZIS..

Masalah SDM pengelola ZIS merupakan masalah pertama yang krusial. Hampir diseluruh pelosok tanah air bisa disaksikan bahwa mereka yang diserahi mengelola ZIS ini adalah mereka orang-orang yang berpengetahuan relatif rendah. Mereka pada umumnya para pengurus masjid yang tidak mempunyai kemampuan secara ilmu pengetahuan maupun secara ekonomi. Sementara orang-orang muslim yang yang mempunyai kemampuan secara ilmu pengetahuan dan ekonomi pada umumnya tidak mau dengan alasan tidak ada waktu atau repot dan sebagainya.

Dengan demikian pengelolaan zakat dilaksanakan oleh orang-orang muslim yang relatif pas-pasan dari segala seginya, akibatnya mereka tidak pernah memiliki kemampuan untuk berinisiatif; ketidakmampuannya itu bisa disebabkan karena ketidakmampuan secara ilmu pengetahuan atau kecerdasannya dan bisa juga karena tidak ada keberanian secara psikologis disebabkan beberapa alasan seperti minder, takut salah dan sebagainya..
Disebabkan oleh kondisi SDM yang rendah ini akibatnya juga mereka hanya menunggu dan menunggu saja, ada orang yang datang membayar zakat mereka layani, tetapi jika tidak ada yang datang juga mereka tidak merasa pusing atau resah, mereka hanya bekerja seadanya saja. Akibat yang lebih fatal dari cara kerja seperti ini adalah bagi masyarakat umat Islam yang memang pada umumnya memiliki pengetahuan tentang zakat pas-pasan saja sehingga kadang-kadang mereka membayar zakat kalau sedang mau dan kadang-kadang tidak membayar zakat, akan semangkin menipis tanggung jawabnya untuki membayar zakat dan akhirnya masyarakat semakin lama semakin sedikit yang membayar zakat bukan bertambah banyak, dan yang paling parah sampai tidak ada yang mau membayar zakat, padahal banyak sekali masyarakat yang sesungguhnya telah memiliki kewajiban membayar zakatnya tetapi tidak mau membayarkan zakatnya karena tidak ada yang meminta. Disatu sisi banyak juga masyarakat tidak membayarkan zakatnya disebabkan kebingungan karena tidak tahu bagaimana caranya dan berapa uang yang harus dizakatkan. Persoalan lain yang muncul akibat SDM yang rendah, pembukuan dan pelaporan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada persoalan lain lagi yang tidak kalah pentingnya , yaitu pemanfaatan harta zakat tidak tepat sasaran ; mungkin pembagiannya lebih banyak diterima oleh amil zakat sedangkan untuk fakir miskin sangat sedikit sekali, mungkin uang zakat itu hanya diperuntukkan kebutuhan konsumtif saja sedangkan untuk kebutuhan produktif sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Inilah yang sering terjadi dimana-mana, sehingga mengakibatkan ketidak percayaannya masyarakat terhadap amil zakat yang ada selama ini akahirnya zakat tidak nampak hasilnya bagi umat Islam kecuali sangat sedikit. Karena itu sudah saatnya umat Islam untuk segera memberikan perhatian serius dalam hal memilih dan menempatkan SDM yang akan diserahi mengelola zakat ini. Bagi umat Islam seharusnya sadar, terutama yang memiliki kemampuan baik secara ilmu pengetahuan maupun secara ekonomi untuk bersedia bahkan mengambil alih kepengurusan maupun kepanitiaan zakat dimana mereka berada.

2) Masalah Organisasi

Bentuk organisasi pengelola zakat selama ini pada umumnya hanya berbentuk kepanitiaan yang keberadaannya sangat temporer, yaitu pada saat bulan puasa saja setelah itu panitia dibubarkan atau secara otomatis dianggap bubarsetelah selesainya pambagian zakat.. Baru pada tahun 2000 an setelah keluarnya Uandang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat sudah mulai dibeberapa daerah, atau bahkan hampir seluruh daerah di seluruh Indonesia telah dibentuk Badan Amil Zakat ( BAZ ). Akan tetapi dalam realisassinya baru menyentuh instansi-instansi pemerintah dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ), itupun belum seluruh instansi melakukannya, karena pelaksanaannya masih

suka rela bukan keharusan.
Padahal instansi pemerintah hanyalah sebagaian kecil dari bagian masyarakat umat Islam, itupun belum seluruhnya instansi pemerintahan melaksanakannya menjadi UPZ. Sedangkan sebagian besar masyarakat umat Islam adalah masyarakat bukan pegawai negeri sipil, atau masyarakat biasa, mereka hanya segelintir kecil masyarakat yang dengan kesadarannya menyerahkan / membayarkan zakat hartanya ke BAZ Propinsi ataun BAZ Kabupaten/ Kota. Jadi masyarakat umat Islam secara um um belum tersentuk oleh Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Barangkali jika dipresentasikan kurang dari 5 % dari jumlah keseluruhan umat Islam Indonesia.
Merupakan kebutuhan yang segera bahkan sangat mendesak terwujudnya organisasi pengelolaan zakat moder yang bukan sekedar berbentuk kepanitiaan yang hanya bersifat temporer ketika datang bulan Ramadhan dan bubar setelah selesai bulan Ramadhan begitu berulang setiap tahun, tanpa pernah ada evaluasi keberhasilan, apakah sudah benar berhasil ataukah tidak berhasil. Apakah ada kekurangan bahkan kesalahan dalam praktek pengelolaan dan sebagainya, itu semua tidak pernah dilakukan. Sementara masyarakat secara tidak langsung membuat evaluasi sendiri yang selalu hasilnya negatif, akibatnya yang terjadi pengelolaan zakat tidak pernah berjalan dengan baik, meskipun tetap berjalan karena merupakan perintah agama yang sangat dipatuhinya, tetapi pelaksanaannya kalau boleh disebutkan selalu dengan nuansa fitnah. Harus disadari bahwa tanpa adanya organisasi modern pengelolaan zakat jangan diharapkan zakat akan bisa eksis mempunyai makna signifikan dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan mengentaskan kemiskinan umat Islam. Bahkan sebaliknya cendernung menjadi fitnah yang bisa menghancurkan ukhuwah Islamiyah dan melestarikan kemiskinan umat Islam.
Dari uraian tersebut di atas dapat difahami arti kehadiran organisasi pengelola zakat modern yang menyentuh sampai ketingkat perdesaan. Kesemuanya itu merupakan pekerjaan rumah ( PR ) yang sangat berat dan memerlukan kerja keras yang sunguh-sungguh dari berbagai fihak secara kompak bahu membahu dan satu langkah.

3) Masalah Pemberdayaan ZIS

a) Memberdayakan dari konsumtif menjadi Produktif

Pemberdayaan ZIS maksudnya membuat ZIS itu menjadi berdaya guna. Bagaimana ZIS itu menjadi berdaya guna harus ada perubahan signifikan tentang cara penggunaannya. Dalam hal ini harta ZIS penggunaannya hanya untuk keperluan konsumtif bagi penerima ZIS, maka sekarang harus orientasi penggunaannya ada perubahan dari sekedar memenuhi kebutuhan konsumtif menjadi orientasi memenuhi kebutuhan produktif umat Islam. Kedengarannya pernyataan tersebut bukan barang baru bahkan sangat klasik, tetapi sesungguhnya masih tetap aktual, karena ternyata pada sebahagian besar masyarakat umat Islam diduga keras masih berorientasi penggunaan zakat harta ini untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.
Pendayagunaan ZIS untuk memenuhi kebutuhna konsumtif adalah zahir nash ( dalil ) mengenai kepada siapa harta itu harus diberikan, yaitu kepada

delapan asnaf dan yang utama adalah fakir miskin. Sebenarnya memprioritaskan asnaf kepada fakir miskin itu sudah merupakan upaya pemberdayaan harta zakat agar lebih mengena kepada sasaran maksud dari diwajibkannya zakat harta. Akan tetapi masyarakat umat Islam ternyata berhenti disitu, yaitu memberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tidak pernah terpikirsecara serius bagaimana jika untuk memenuhi kebutuhan produktif. Padahal seandainya masyarakat Umat Islam mau sedikit serius memikirkan pendayagunaan harta zakat untuk memenuhi kebutuhan produktif , maka sesungguhnya umat Islam telah menempuh dua hal yang sangat baik dan berharga bagi umat Islam dan Syi’ar Islam itu sendiri yaitu mengentaskan kemiskinan terhadap orang yang menerima bagian harta zakat disati sisi dan disisi lain berarti meninggikan syiar Islam, mengapa ? Karena dengan berhasilnya zakat mengentaskan kemiskinan itu maka banyak penilaian obyektif baik dari intern umat Islam itu sendiri berupa kepercayaan umat Islam yang senang berzakat, sedang dari non muslim bahwa Islam memang agama yang baik, dan tentu dapat menarik perhatian mereka untuk mereka mempunyai keinginan menjadi muslim. Atau bagi non muslim akan merasa hormat dan takut untuk berbuat yang tidak baik terhadap umat Islam karena daya kekuatan yang muncul dari zakat itu ternyata telah menjadikan umat Islam menjadi kuat baik persatuannya, naupun ekonminya, sehingga umat Islam tidak bisa diganggu oleh umat lain non muslim yang sering dengan menggunakan iming-iming harta sebagai sarananya.
Selama ini umat Islam kebanyakan membayarkan zakatnya secara sembunyi-sembunyi diberikan kepada orang fakir dan miskin terutama kepada mereka yang masih ada hubungan famili. Hal ini memang tidak salah dan sah-sah saja dan mungkin lebih baik menurut pendapatnya. Akan tetapi apabila terus menerus pendayagunaan harta zakat seperti itu, maka yang terjadi justru melestarikan kemiskinan, bukan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu sudah saatnya umat Islam untuk berfikir secara realistis bahwa pendayagunaan semacam itu manfaatnya hanya sedikit dibandingkan apabila di amanhkan kepada pengelola zakat yang kemudian dengan perencanaan yang matang didayagunakan menjadi untuk memenuhi kebutuhan produktif bagi para fakir dan miskin. Dengan demikian pada saatnya mereka yang semula m,enjadi asnaf penerima harta zakat akan berubah menjadi seorang pemberi zakat ( muzaki ).
Merubah kultur masyarakat yang sudah sedemikian kentalnya dalam pendayagunaan zakat ini bukanlah hal yang mudah. Tentu rintangannya, halangannya banyak. Akan tetapi ini harus dimulai dan direncanakan dengan program yang riil, kontinyu dan berkesinambungan. Karena yang prinsip bagi manusia ( pemimpin umat ) adalah berencana dan berusaha sedangkan hasil adalah milik Allah. Akan tetapi Allah telah berjanji hanya akan memberikan apa-apa kepada manusia sesuai dengan usahanya.

b) Strukturalisasi ZIS dan menjadikannya sebagai lembaga Perekonomian mikro tingkat perdesaan yang dinamis dan mobil.

Strukturalisasi ZIS artinya menjadikan ZIS menjadi model struktur

kelembagaan yang permanen ditingkat perdesaan diseluruh pelosok tanah air Indonesia, serta merubahnya menjadi lembaga perekonomian kerakyatan mikro. Pemberdayaan ZIS dengan merubah dari sekedar ibadah atau sekedar lembaga keagamaan ansih menjadi suatu model lembaga perekonomian mikro tingkat perdesaan umat bukan suatu hal yang mudah. Memerlukan keberanian umat Islam merubah paradigma lama menjadi paradigma baru . Perubahan paradigma dalam suatu disiplin ilinu pengetahuan menurut Thomas Khun dalam karyanya : “ Revolusi Ilmu Pengetahuan “ beliau menjelaskan harus melampaui enam tahapan proses sebagai berikut:
Paradigm I---Normal Science--- Anomali--- Crisis--- Revolusi---Paradigma II(baru).

Menurut Khun bahwa Ilmu pengetahuan pada waktu tertentu didominasi oleh satu poaradigma tertentu, yaitu pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari suatu cabang ilmu pengetahuan (Paradigma I ) .Normal Science, adalah suatu priode akumulasi ilmu pengetahuan, di mana para ilmuwan bekerja dan mengembangkan paradigma yang sedang berpengaruh, Namun para ilmuwan tidak dapat mengelakkan pertentangan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ( anomali ). Karena tidak mampunya paradigma I memberikan jawaban terhadap persoalan yang timbul secara memadai. Penyimpangan itu kemudian menjadi memuncak sehingga validitas paradigma I dipertanyakan , maka telah terjadi suatu situasi yang dinamakan krisis.Apabila krisis itu memuncak dan sudah sedemikian seriusnya maka suatu revolusi akan terjadi dan akan muncul paradigma II atau paradigma baru.
Demikian halnya dengan ZIS yang pada saat sekarang ini dari sisi penerapannya yang mewujud menjadi budaya ZIS sesungguhnya telah mengalami anomali yang serius sehingga telah mencapai kepada tahap krisis, dan harus segera ada revolusi ZIS untuk memunculkan paradigma baru.
Eksistensi ZIS di kalangan masyarakat umat Islam di tingkat perdesaan keberadaannya sangat menyedihkan, struktur organisasinya musiman hanya pada saat bulan Ramadhan saja setelah itu bubar dan akan ada lagi pada bulan Ramadhan tahun berikutnya, demikian terus menerus. Itupun hanya mengurusi masalah zakat saja baik zakat harta ( mal ) atau zakat fitrah. Sedangkan infak dan sedekah hampir tidak terjamah sama sekali, padahal uamat Islam sesungguihnya telah memiliki budaya ZIS ini sejak lama. Hanya karena tidak ada wadah yang mengkoordinirnya dengan baik maka masyarakat menjadi tidak antusias dalam mengamalkan ZIS ini.
Di sisi lain, ZIS belum pernah nampak memberikan manfaat yang maksimal sebagai ajaran Islam yang membawa nilai ekonomis atau menjadi sistem perekonomian Islam, padahal sangat mungkin sekali menjadikan ZIS tersebut menjadi salah satu alternatif sistem perekonmian mikro tingkat perdesaan.
Mengapa selama ini belum pernah ada pemikiran seorangpun dari para pakar Islam yang mencoba merubah paradigma ZIS dari sekedar ibadah sosial menjadi sistem perekonomian umat Islam.. Suatu pertanyaan yang susah dijawab, akan tetapi barang kali penyebabnya diduga selama ini umat Islam tidak yakin dengan ajaran Islam yang miliknya sendiri , dalam semua ssegi kehidupan termasuk dalam sistem perekonomian Islam yang salah satunya dapat dikembangkan adalah ZIS.

Oleh karena sudah saatnya umat Islam, melalui para pakarnya masing-masing untuk memulai mengadakan revolusi memunculkan paradigma baru dalam berbagai sistem kehidupan Islam termasuk mengadakan revolusi untuk mewujudkan paradigma baru tentang ZIS ini.

c. Campur Tangan Pemerintah

Agama Islam mengajarkan agar umat Islam tunduk dan taat kepada pemerintah ( al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 59 ). Terlebih lagi bagi umat Islam Indonesia yang kita semua telah faham bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamis dan mayoritas adalah pemeluk Islam.Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan bangsa Indonesia melalui para founding father negara ini bahwa untuk mengurusi masalah keagamaan masyarakat dibentuklah satu departemen khusus yaitu Departemen Agama ( Depag ).
Berkenaan dengan sistem perekonomian umat Islam pemerintah Republik Indonesia pada tahun-tahun terkhir ini telah memulai ikut campur tangan . Seperti adanya bank syari’ah pada bank-bank milik negara, pegadaian syari’ah, Bang Muamalat Syari’ah dan BMT yang mendapat dukungan penuh oleh pemerintah. Itu semua menunjukkan hal yang sangat positif bagi perkembangan sistem perekonomian makro Islam. Pada tahun 1999 melalui menteri agama Malik Fajar juga telah membuat Undang-undang Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini tentu sangat menggembirakan umat Islam karena merupakan sesuatu yang sangat positif bagi pengembangan zakat di kalangan umat Islam. Akan tetapi dalam realisasinya ternyata perkembangan zakat di kalangan umat Islam di seluruh Indonesia belum memuaskan, baru sebahagian kecil saja para umat Islam yang mempunyai kemampuan membayar zakat telah membayarkan zakatnya melalui badan zakat yaitu Badan Amil Zakat ( BAZ ) di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten, di samping itu BAZ itu secara struktural belum menyentuh sampai kemasyarakat di tingkat kecamatan apalagi masyarakat perdesaan sehingga zakat yang berjalan di masyarakat tetap seperti kebiasaan lama , tidak terkoordidnir dengan baik, seadanya, serta pada umumnya masyarakat masih memberikan sendiri zakatnya secara langsung kepada para penerima zakat terutama kepada keluarganya yang berhak menerimanya, sehingga manfaatnya bagi pengentasan kemiskinan tidak kelihatan, padahal jika ada upaya meningkatkan pemberdayaan zakat oleh umat Islam hasiulnya akan sangat luar biasa. Sekedar contoh yang sudah mulai ada pemberdayaan yaitu di Weleri Kendal Jawa Tengah dengan semboyan “Zakat Mal Zakat Kita”, masyaraakat menghimpun dan memberdayakan penggunaannya secara efektif ternyata hasilnya sangat kentara sekali bisa membantu masyarakat dalam bentuk permodalan meskipun belum dalam skala besar. Contoh untuk tingkat desa atau kelurahan, yaitu di Kampung Kauman Yogyakarta.. Dari hasil penelitian penulis di Kampung Kauman pada tahun 2000 terdapat kenyataan yang unik mengenai zakat ini. Keunikannya terletak adanya persepsi masyarakat Kampung seluruhnya tentang zakat: Pertama zakat adalah sebagai sarana pembersih hartanya dari kotoran harta, karena harta yang dimilikinya walaupun usaha sendiri degan cara yang halal masih tetap kotor karena masih

bercampur dengan harta milik orang lain, oleh sebab itu harus dikeluarkan zakat. Kedua, Nisab zakat bagi masyarakat tidak diartikan sebagai kewajiban maksimal, sehingga harus dihitung persis sejumlah hartanya sesuai dengan ketentuan nisab, melainkan diartikan sebagai nisab minimal. Karenanya dalam membayarkan zakatnya pada umumnya melebihi ketentuan nisab zakatnya. Ketiga , Pembayaraan zakat bisa dilaksanakan dengan cara cicilan, artinya tidak harus sekaligus melainkan bisa dicicil beberapa kali.
Mengapa terjadi pemahaman masyarakat yang demikian pada mayarakat umat Islam Kauman Yogyakarta? Suatu kondisi telah membuat masyarakat harus berfikir sedemikian adalah : Pada setiap bulan Ramadhan pada masyarakat Umat Islam Kauman Yogyakarta yang telah dianggap mempunyai pemahaman dan pengamalan ajaran Islam lebih baik dari masyarakat umat Islam di tempat lain, anggapan seperti ini kemungkinan karena Kampung Kauman Yogyakarta sebagai tempat kelahiran K.H.Ahmad Dahlan dan sebagai lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga beberapa organisasi sosial otonom Muhammadiyah baik dari tingkat pusat , tingkat wilayah maupun tingkat daerah, tingkat capang dan ranting hampir mereka mengirimkan surat permintaan zakat kepada keluarga Umat Islam di Kauman Yogyakarta itu. Setiap keluarga di Kauman Yogyakarta paling sedikit menerima lima buah surat permintaan zakat, bahkan bagi yang dianggap kaya bisa menerima surat sampai lebih dari dua puluh buah. Kelebihan Kampung Kauman ini terhadap permintaan zakat ini tidak ada yang ditolak atau tidak diberi, terutama bagi surat yang diantar langsung oleh utusan bukan melalui surat. Mereka akan di beri sesuai dengan kemampuannya, atau mereka dijanjikan untuk datang pada akhir bulan Ramadhan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat karena pada akhir bulan Ramadhan dapat diketahiui kemampuan mereka bisa memberinya, berapa jumlah uang yang ada dan berapa jumlah surat yang diterima.
Banyak juga diantara yang datang membawa permintaan zakat mereka langsung diberi . Bagi masyarakat Kauman Yogyakarta apabila mereka memberinya pada saat orang datang meminta zakat maka dianggap sebagai pembayaran zakat secara cicilan. Disebabkan kondisi yang sedemikian ini, maka masyarakat Kauman Yogyakarta hanya sebagian kecil saja yang membayarkan zakat hartanya melalui Badan Amil Zakat, Infak dan sedekah ( BAZIS ) yang sudah eksis sejak awal tahun 1994. Jumlah Kepala Keluarga ( KK ) Kampung Kauman Yogyakarta sebanyak 523 KK, yang dianggap mampu berzakat diperkirakan 400 KK. Berdasarkan penelitian mereka yang membayarkan zakatnya melalui BAZIS Kampung Kauman hanya 28 KK saja atau hanya 0,054 %. Hal ini disebabkan mereka sudah membayarkan zakatnya secara cicilan terhadap pengumpul zakat melalui permintaan surat-surat tersebut di atas. Dari 0,054 %. Meskipun demikian dikarenakan sistem pendayagunaannya untuk keperluan produktif, dan hanya sebagian kecil saja untuk konsumtif seperti sumbangan kematian atau kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan mendesak bagi yang berhak menerimanya, maka pada tahun 2000 BAZIS Kampung Kauman Yogyakarta telah mampu memberikan pinjaman modal bergulir sebanyak 66 orang untuk satu priode satu tahun yaitu tahun 2000 dengan rata-rata mereka memperoleh pinjaman modal sebesar Rp.300,000,-, bahkan ada beberapa yang meminjam Rp. 500.000,-. Suatu kenyataan yang sangat menggembirakan juga

ternyata diketahui dari para penikmat uang zakat tersebut yang semula mustahik zakat ada 40 orang yang aktif memberikan bantuan infak dan sedekahnya kepada BAZIS.
Uraian kasus tersebut di atas tentu akan menggugah seluruh umat Islam di Indonesia, seandainya dapat terbina dengan baik mengenai zakat ini, maka alangkah luar biasanya kekayaan milik umat Islam dan dapat dipastikan kemiskinan di Indonesia dapat diminimalisir sampai tingkat yang sangat menggembirakan.
Persoalan kemiskinan saat sekarang telah menjadi masalah nasional, sehingga agar pendayagunaan zakat sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kemiskinan sangat diperlukan campur tangan pemerintah. Menurut kaedah hukum Islam menyatakan : “ Tasharrufu al imaami ‘ala ar’iyyati manuutun bil al maslahati”. “ Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan “. Kaedah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus mengatur rakyatnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam hal zakat ini sesungguhnya masyarakat umat Islam telah memiliki budaya zakat relatif baik, persoalannya adalah tidak terkoordinasi dengan baik, tidak terkontrol dengan baik, tidak berfungsinya zakat secara optimal. Untuk merealisasikan hal tersebut sangat diperlukan campur tangan pemerintah yang berfungsi sebagai : 1. Pengatur yaitu dengan membuat undang-undang tentang zakat, 2. Pembinaan, yakni dalam hal pengelolaan maupun pendayagunaannya, dan 3 Pengawasan/ kontrol, yaitu memberi sanksi, menegur maupun memaksa dalam hal terdapat pelanggaran terhadap undang-undang.
Dengan demikian Insya Allah bisa diharapkan terdapat peningkatan pengamalan zakat di kalangan umat Islam dan sekaligus berfungsi mengentaskan kemiskinan .

BAHAN BACAAN
1. Al-Qur’an dan Terjemahnya : Depag RI
2. Kitab Hadits Shahih Bukhari dan Shahih Muslim
3. Kitab Hadits 1100 Hadits Terpilih : Oleh M.Faiz Almath
4. Psikologi Sosial: Oleh Bimo Walgito
5. Panduan Praktis Zakat, Infak dan Sedekah : Oleh Didin Hafifuddin
6. Agama dan Perubahan Sosial: Oleh Djoko Suryo Dkk.
7. Persepsi dan Pemaknaan Masyarakat Umat Islam Tentang Zakat Harta: Tesis oleh M.Djupri
8. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Oleh Mukhtar Yahya dan Fathurrahman
9. Pedoman Zakat: Oleh Hasbi Ash- Shiddiqy
10. Undang-Undang RI No.38 / 1999 tentang Pengelolaan Zakat
11. Kiat Mengentaskan Kemiskinan : Oleh Yusuf Qardhawi
12. Sosiologi ,Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda: Oleh Ritzer

Integrated Marketing Communications Lembaga Zakat

2013-03-18T03:28:00.000-07:00

Integrated Marketing Communications Lembaga Zakat
Monday, 20 December 2004

Oleh: M. Anwar Sani
Ass. Manajer Marketing Communications Dompet Dhuafa Republika
Marketing dan komunikasi yang terintegrasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan lembaga pengelola zakat, bahkan merupakan lini depan proses penggalangan dana zakat, infaq, shadaqah.

Layaknya sebuah perusahaan konvensional, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) pun harus memiliki tim marketing yang handal, kreatif, inovatif, powerful serta mampu melakukan terobosan. Amanah, transparan dan profesional adalah sebuah keniscayaan yang harus menjadi modal bagi LPZ, jika tidak maka mustahil akan mendapatkan kepercayaan publik.
Integrated Marketing Communications menjadi lini terdepan dalam proses komunikasi penggalangan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Target marketing adalah menghasilkan kesepakatan closing tanpa mengesampingkan pelayanan sehingga muzakki menjadi setia. Sedangkan target komunikasi adalah mengajak orang untuk berpikir, merasakan atau bertindak dengan cara tertentu. Alhasil marketing dan komunikasi yang terintegrasi menjadi bagian tak terpisahkan bagi LPZ. Penjelasan berikut adalah unsur-unsur integrated marketing communications.

Perencanaan Integrasi.
Komunikasi efektif dihasilkan dari pemikiran terstruktur, yang dikombinasikan dengan wawasan dan pengetahuan mendalam tentang kebutuhan, aspirasi, dan perilaku muzakki sasaran. Jika tidak memilikinya maka integrasi hanyalah sebatas teori belaka karena komunikasi LPZ bergerak tanpa target yang jelas. Pengetahuan LPZ tentang keinginan publik, akan membuat mereka mampu menentukan positioning lembaganya terhadap publik, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi penyampaian pesan secara efektif.
Periklanan
Iklan dapat diidentifikasikan sebagai sebuah pengiriman pesan melalui suatu media baik melalui TV, Radio, surat kabar, majalah sampai dengan poster sebagai bentuk komunikasi yang bertujuan mempengaruhi publik. Kendala utama bagi LPZ adalah tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk belanja iklan. Maka perlu cara lain untuk beriklan tanpa biaya besar, misalnya, dengan menggandeng kerjasama media untuk penayangan PSA (Public Service Advertising) dalam sosialisasi program yang inovatif. Tugas marketing communications adalah meyakinkan bahwa media (TV, Radio, surat kabar) merasa memiliki program inovatif tersebut, sehingga terbuka peluang kerja sama dalam penayangan PSA.
Hubungan Masyarakat.
Public Relations (PR) dapat berperan melebihi iklan, karena PR dapat merespon berbagai peristiwa dengan sangat cepat, sesuai strategi yang direncanakan. PR lembaga zakat akan dapat bekerja lebih baik jika diintegrasikan dengan aktivitas seperti menciptakan lingkungan media yang positif.
Direct Mail untuk Relationship Marketing
Bagi LPZ, direct mail merupakan salah satu senjata untuk mendapatkan muzakki baru. Ajakan berzakat dapat disampaikan dengan mengedepankan program-program unggulan dalam pengentasan kemiskinan, sehingga para dermawan akan mempercayakan dana ZISnya melalui lembaga kita. Tim marketing harus terus berupaya mendapatkan data prospek baru yang akan dijadikan sasaran pengiriman direct mail. Keunggulan direct mail adalah tertuju pada sasaran dan para penerima dapat menyimpan sampai saatnya tepat untuk berzakat.
Sponsorship
Sponsorship memiliki kemampuan dalam penyampaian sejumlah bidang komunikasi. Kemasan yang tepat dapat menciptakan atau memperkuat kesadaran akan nama yang tinggi. Jika kita jeli, banyak sekali media informasi, event atau program yang dapat melibatkan perusahaan atau lembaga lainya untuk berpartisipasi. Direct Mail, kop surat, newsletter, poster, brosur, buka panduan zakat, kendaraan operasional, publikasi di media, seminar dan program pemberdayaan atau yang lain berpeluang dalam penjualan ruang sponsor.
Desain
Pengaruh desain akan menembus ke segala bidang dan merupakan sentral komunikasi, namun tidak sedikit LPZ yang berpenampilan apa adanya sehingga terkesan tidak profesional karena mereka tidak menyadari pentingnya desain yang merupakan persyarakat meraih keberhasilan dalam komunikasi. Penampilan kemasan, cara beriklan semua mempunyai peran dalam membangkitkan respon emosional publik, dan respon itu merupakan inti dari segala sesuatu yang ingin kita capai.
Pameran & Seminar
Pameran merupakan peristiwa yang dihadiri oleh berbagai kalangan. Pameran juga dirancang agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga partisipasi LPZ dalam pameran untuk memperkenalkan program kepada masyarakat luas. Biasanya keikutsertaan lembaga sosial akan mendapatkan harga spesial atau di bawah harga perusahaan konvensional lainya. Seminar diselenggarakan sebagai event yang bersifat pribadi dan dilaksanakan untuk kepentingan lembaga. Seminar dapat menjadi peluang untuk mendapatka positioning lembaga. Dari seminar kita akan mampu memperkenalkan lembaga kita kepada publik, selain itu juga kita akan mendapatkan keuntungan dari penyeleggaraan, baik dari kepesertaan ataupun sponsor jika kita mampu mengorganizer dengan baik.
Komunikasi Elektronik
Kemajuan media elektronik merupakan tantangan baru dalam dunia marketing, termasuk didunia per”zakat”an. Internet juga mampu menembus batas wilayah budaya dan kelas sosial sehingga dapat berperan sebagai jendela dunia dalam hal informasi. Pengelolaan internet akan membuka peluang bagi terkomunikasikannya program-program LPZ sehingga berpotensi mendapatkan muzakki baru baik dari dalam maupun luar negeri. Televisi dan radio juga merupakan media paling banyak dikonsumsi publik sehingga jika LPZ memainkan peran serta mengkomunikasikan program melalui TV dan radio berarti melakukan komunikasi yang efektif. Kita dapat meminimalkan biaya produksi dengan mengajak kerjasama media, sehingga mereka juga merasa memiliki program tersebut.
Presentasi & Marketing Tools
Presentasi selayaknya lembaga bisnis juga harus dilakukan oleh LPZ. Individu, kelompok, perusahaan serta lembaga bisnis pun menjadi target dalam penyampaian program unggulan sehingga akan membangun kepercayaan. Tim marketing LPZ merupakan kekuatan dalam “penjualan“ zakat. Sehingga marketing tools yang elegan pun sudah semestinya disiapkan untuk menjadi senjata. Jadikan setiap pertemuan menjadi hal yang luar biasa bagi calon muzakki.
Memanfaatkan Moment & Media
Ramadhan, merupakan waktu yang tepat untuk kembali memberi ingat dalam berzakat. Keberkahan bulan ramadhan akan mendongkrak perolehan dana zakat jika LPZ mampu mengkomunikasikan dengan baik. Berbagai media harus dapat dimanfaatkan dalam sosialaisasi zakat. Walau tak hanya bulan ramadhan saja LPZ mengejar target perolehan ZIS, yang terpenting adalah kejelian serta mampu memilih media tepat dalam mensosialisasikan. Media internal di berbagai perusahaan dapat menjadi media dalam mengkomunikasikan ZIS. Poster, balon, spanduk, Giant Banner, Buku Panduan Zakat, brosur, stiker, sms, email, juga PSA melalui TV dan radio merupakan media untuk mencapai target tertentu, selain itu Tim Marketing juga harus berinovasi dalam kemudahan berzakat baik melalui ATM, SMS Charity, Phone Banking, Internet, Kasir Supermarket, ataupun pembayaran langsung melalui gerai.
Seluruh usaha yang merupakan perpaduan antara PR, Iklan dan promosi untuk membangun identitas zakat ini, akhirnya bermuara pada tercapainya target marketing zakat, sehingga dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf dapat terkelola dengan baik. Wallahu a’lam bis-Shawab.

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI

2013-03-18T01:04:00.002-07:00

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI
SEBAGAI INSTRUMEN PENEKAN LAJU KEMISKINAN DI INDONESIA

Dua setengah persen terlalu kecil nilainya untuk adzab Allah yang sangat pedih sebagai ancaman bagi orang yang enggan menunaikan kewajiban zakat. Sementara dua setengah persen sangat besar manfaatnya untuk meringankan beban derita kaum Dhuafa yang tak kunjung reda.

A. PROLOG
Potensi Indonesia sebagai negara agraris dan mempunyai lahan pertanian yang luas, angka kemiskinan tersebut semestinya akan tetapi terlepas dari itu tingkat kemiskinanpun kian hari terus bertambah. Akar kemiskinan berasal dari struktural atau manusia itu sendiri. Penyebabnya, dapat berasal dari kejahatan manusia terhadap alam, ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya, sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatis dan menindas sebagian manusia yang lain. Selain itu juga karena konsentrasi kekuatan politik, birokasi dan ekonomi di satu tangan. Terakhir, karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga orang yang semula kaya berubah menjadi miskin.
Terbukti pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin tercatat 35,1 juta jiwa atau 15,97 persen dari total penduduk di Indonesia. Angka tersebut terus bertambah pada tahun 2006, mencapai 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75 persen. Persoalan kemiskinan tampaknya masih akan menjadi permasalahan serius bagi masa depan bangsa ini, meski angka pertumbuhan ekonomi indonesia tahun ini mengalami peningkatan. Tingginya harga minyak dunia, diperkirakan juga akan membebani anggaran negara pada tahun 2008 dan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.
Kemiskinan berevolusi menimbulkan permasalahan baru menjalar di berbagai bidang. Di bidang kesehatan, kemiskinan bertanggungjawab pada munculnya pemukiman-pemukiman kumuh dengan standar di bawah ketentuan minimal hidup sehat dan sejahtera. Di bidang stabilitas nasional, kemiskinan merupakan biang dari berbagai tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat.
Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sementara kemiskinan yang terus bertambah seringkali diikuti oleh masalah pengangguran. Pengangguran masih menjadi salah satu masalah terbesar dalam perekonomian nasional. Presiden SBY dalam pidato awal tahun 2007 secara jujur mengakui bahwa pengangguran adalah salah satu dari tiga masalah mendasar bangsa ini selain kemiskinan dan besarnya utang pemerintah (Republika, 1/2/2007).
Masalah pengangguran adalah salah satu potret paling kelabu dalam proses pemulihan ekonomi nasional pasca krisis 1997. Seiring pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, jumlah pengangguran tidak pernah berkurang, bahkan ikut meningkat. Sepanjang 2001-2006, ketika pertumbuhan ekonomi menguat dari 3,8 persen menjadi 5,5 persen, pada saat yang sama pengangguran bertambah 620 ribu orang setiap tahun.
Hal ini secara jelas menyiratkan lemahnya kualitas pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan yang tidak ramah lapangan kerja ini merupakan hasil dari kombinasi pertumbuhan tinggi di sektor padat modal dan gelembung di sektor finansial (bubble economy). Selain berimplikasi pada masalah pengangguran dan kemiskinan, fenomena ini juga sekaligus berimplikasi pada semakin lebarnya kesenjangan struktural di mana sebagian besar penduduk tidak mampu mengambil manfaat dari pertumbuhan yang tinggi.
Dari permasalahan yang kompleks ini, kami mencoba menganalisis tentang kebijakan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan, pengangguran dan besarnya utang pemerintah. Adakah kebijakan atau program yang tepat untuk mengatasi hal tersebut?. Melihat potensi Indonesia sebagai negara agraris dan mempunyai lahan pertanian yang luas, angka kemiskinan tersebut semestinya dapat dikurangi. Dalam pembahasan ini kami coba memfokuskan pada instrument syariah yakni zakat profesi. Sumber dana zakat dapat dijadikan sebagai solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. (http://prasetya.brawijaya.ac.id/okt06.html).

B. SEKILAS TENTANG ZAKAT PROFESI
Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya.
Di dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran dan sebaginya) tertentu. Professional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khususuntuk menjalankannya.
Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Zakat Profesi (Penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, baik dokter, aristek, notaris, ulama/da'i, karyawan guru dan lain-lain.
Dari definisi diatas ada point-point yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan profesi yang dimaksud, yaitu: 1. Jenis usahanya halal; 2. Menghasilkan uang relative banyak; 3. Diperoleh dengan cara yang mudah; 4. Melalui suatu keahlian tertentu. Dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang.
Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa: a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis. b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter. c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan. d. Usaha modal, seperti investasi. Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi bisa berupa: 1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari; seperti upah pekerja dan gaji pegawai. 2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti; seperti kontraktor, pengacara, royalty pengarang, konsultan dan artis.
Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT:
             
“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. “ (Al-Baqarah: 267)
Firman Allah SWT:
     
“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bahagian". (QS. Adz-Dzaariyaat (51): 19)
Hadist Nabi SAW: "Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu".(HR. AL Bazar dan Baehaqi)
Hasil dari profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, wiraswasta, dll) merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu, oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan "zakat". Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada dasarnya/hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara').
Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.
Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

C. MEKANISME PENGHITUNGAN ZAKAT PROFESI
Dalam zakat profesi ada sedikitnya dua permasalahan yang disikapi berbeda menurut pandangan beberapa ulama. Pertama, penentuan nisab dan kadar zakat profesi. Mohammad Taufik Ridho di dalam bukunya Zakat Profesi dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Institut Manajemen Zakat bekerja sama dengan BAMUIS BNI mengemukakan bahwa ada 4 pendapat dalam mengqiyaskan hukum untuk menentukan nisab dan tarif zakat profesi sebagaimana table berikut.
Kedua, cara menghitung zakat profesi apakah dari penghasilan netto atau bruto. Untuk cara yang pertama, untuk menentukan besarnya zakat profesi yang dikeluarkan pemilik harta terlebih dahulu mengurangi penghasilan yang mereka terima dengan kebutuhan pokok minimum pemilik harta tersebut. Ada beberapa versi dalam menentukan standar hidup minimal. Sekedar contoh, menurut Bank Dunia standar hidup minimal adalah $2 per jiwa perhari. Jika menggunakan cara yang kedua, begitu menerima penghasilan pemilik harta tersebut segera menentukan zakatnya tanpa menguranginya dengan kebutuhan pokok minimum.Berikut akan dijelaskan dengan ilustrasi
Perhitungan zakat profesi:
a. Iwan Darsawan adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di kota Bekasi, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000,-.
b. Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp. 625.000 per bulan maka kelebihan dari penghasilannya = (1.500.000 - 625.000) = Rp. 975.000 perbulan.
c. Apabila saldo rata-rata perbulan 975.000 maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp. 11.700.000 (lebih dari nishab).
d. Dengan demikian Iwan berkewajiban membayar zakat sebesar 2.5% dari saldo.
e. Dalam hal ini zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2.5% dari saldo bulanan atau 2.5 % dari saldo tahunan.
Perhitungan Zakat Pendapatan/Profesi
Nisab zakat pendapatan / profesi setara dengan nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5 %. Waktu untuk mengeluarkan zakat profesi pada setiap kali menerima diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman yaitu setiap kali panen. "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya ( dengan dikeluar kan zakat nya ). ( QS : Al-An'am : 141 ).
Contoh perhitungan:
f. Nisab sebesar 520 kg beras, asumsi harga beras 2000 jadi nilai nisab sebesar 520 x 2000 = 1.400.000
g. Jumlah pendapatan perbulan Rp 2.000.000,-
h. Zakat atas pendapatan ( karena telah mencapai nisab ) 2,5 % x 2.000.000,- = 50.000,-
Sebagaimana mengacu pada 2 permasalahan di atas pula, ada yang berpendapat pula jika seseorang professional muda (belum menikah) memiliki total penghasilan Rp. 10.000.000,- per bulan dengan metode penghitungan pertama yakni penghasilan netto dengan asumsi kebutuhan pokok minimum professional muda tersebut adalah Rp. 2.500.000 per bulan, maka zakat yang harus dikeluarkan ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:
1. Penghasilan netto = (Rp. 10.000.000 – Rp. 2.500.000)
= Rp. 7.500.000,- (wajib zakat karena telah melampaui nisab baik zakat pertanian maupun zakat emas (uang)
Zakat Profesi = Rp. 7.500.00 x 2,5 % = Rp. 375.000,00
dengan cara yang sama, zakat profesi untuk kategori (B) = Rp. 187.500,00, (C) = Rp. 187.500,00 dan (D) = Rp. 187.500,00
Keberagaman pendapat dalam menentukan zakat profesi yang dikemukakan oleh kalangan ulama identik dengan selalu adanya pilihan alternative, keringanan dan kemudahan dalam membayar zakat. Di tambah dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pengelola Zakat baik BAZ maupun LAZ, membayar zakat menjadi mudah, praktis dan menyenangkan.

D. ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN
Potensi Zakat
Zakat sesungguhnya merupakan instrumen fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Jika digarap dengan baik, zakat bisa jadi sumber dana yang sangat besar untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Namun sayang, perhitungan potensi yang ada bersifat perkiraan kasar. Sebagian besar hanya mengacu pada perhitungan potensi minimal. Angka terkecil pernah dihitung Dompet Dhuafa sekitar Rp. 5.1 triliun. Sementara realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari potensi yang ada.
Penulis mencoba menghitung potensi zakat dengan pendekatan yang lebih akurat. Dalam tulisan ini, yang dihitung hanya potensi salah satu zakat di Indonesia yakni zakat penghasilan/profesi. Pertimbangannya, jika bersumber dari penghasilan maka sifatnya akan rutin dan tetap. Penulis menggunakan data dari Badan Pusat Statistik antara lain, Sensus Penduduk, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE).
Dari data-data tersebut, antara lain akan diperoleh angka persentase penduduk Muslim di Indonesia, jumlah pekerja, rata-rata penghasilan pekerja dan profesional, jumlah total penghasilan pekerja dan profesional serta pertumbuhan rata-rata penghasilannya. Penulis menggunakan perhitungan di mana jumlah potensi zakat dihitung dari perkalian antara nisab zakat penghasilan (2.5 persen), prosentase penduduk Muslim Indonesia dan total penghasilan pekerja yang nilai penghasilannya di atas nisab.
Dengan asumsi rasio penduduk jumlah Muslim (88%) sama dengan rasio tenaga kerja muslim di Indonesia, maka diketahui zakat penghasilan/profesi yang dapat digali dari tenaga kerja Muslim di Indonesia dalam satu tahun adalah sebesar Rp 12,274 triliun. Dipersempit pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, maka terdapat potensi zakat Rp 249,8 milliar per tahun. Itu belum termasuk zakat dari anggota DPR/DPRD dan MPR dan eksekutif lainnya baik di pemerintahan maupun swasta yang penghasilannya beberapa kali lipat dari nisab.
Potensi zakat ini tentu akan bertambah besar bila dimasukkan pula zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, harta terpendam, pertambangan, perdagangan, saham, infak, dan lainnya. Sumber dana tersebut melebihi anggaran APBN 2004 untuk subsektor kesejahteraan yang hanya mengalokasikan Rp 1,7 triliun, dan subsektor kesehatan sebesar Rp 5,3 triliun. Artinya, dengan potensi dana zakat sebesar Rp 12,3 triliun banyak yang bisa dilakukan untuk kesejahteraan umat. Asalkan, masih dalam koridor delapan kelompok yang berhak menerima zakat.
Namun, realisasi zakat sulit diketahui lantaran sebagian besar masih menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik. Survei PIRAC 2004 menunjukkan hanya 12,5 persen masyarakat Muslim menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau yayasan amal lainnya. Adapun data yang tercatat pada Departemen Agama, realisasi zakat tahun 2004 sebesar Rp 199,3 miliar. Artinya, hanya 1,6 persen dari potensi zakat yang bisa dikumpulkan.
Potensi Zakat dari pembahasan diatas tampak bahwa zakat memenuhi semua persyaratan pajak-pajak yang baik yaitu akuntabel, netral, memiliki basis pemungutan yang stabil dan kokoh, serta sederhana secara administrasi. Selain itu, zakat juga memiliki potensi yang besar jika dilaksanakan secara optimal. Bahkan potensi ini lebih besar dibandingkan penerimaan daerah dari pajak dan retribusi daerah yang ada. Karena itu zakat sangat layak untuk dipungut.
Bila di asumsi bahwa zakat diterapkan secara luas dengan tarif 5% untuk produk pertanian, 20% untuk barang tambang, dan 2,5% untuk basis secara umum, maka akan di dapatkan potensi zakat sebesar Rp 64,75 triliun di tahun 2001 dan Rp 71,24 triliun di tahun 2002. Angka ini sekitar 12 kali lebih besar dari PAD seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang di tahun 2001 dan 2002 berturut-turut hanya mencapai Rp 5,23 triliun dan Rp 5,69 triliun. Jika kita terapkan asumsi minimal dimana cakupan zakat hanya mencapai 10 persen saja, kita tetap akan mendapatkan potensi zakat 1,25 kali lebih besar dari PAD seluruh Kabupaten/Kota. Jika kita bandingkan potensi zakat ini dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah, maka perbandingan tadi akan melonjak menjadi 1,60. Dengan kata lain, penerimaan zakat mampu sepenuhnya menutup penerimaan pajak dan retribusi daerah. Maka dimungkinkan untuk menghapus pajak dan retribusi daerah jika penerapan zakat optimal. Bagi daerah-daerah yang potensi PAD-nya kecil, penerapan zakat menjadi sangat menjanjikan.
Salah satu contoh yang telah menerapkan zakat dan hasil yang memuaskan. Hal ini terjadi di Kabupaten Bulukumba yang telah menerapkan zakat berdasarkan Perda No. 2/2003 tentang Pengelolaan Zakat profesi, Infaq dan Shadaqah. Potensi zakat di daerah ini mencapai Rp 90 miliar, atau 9 kali lebih besar dari PAD-nya. Pemkab Bulukumba juga telah merencanakan untuk menghapus pajak dan retribusi daerah ketika penerimaan zakat telah optimal (Harian Fajar, 21/8/2004).
Pengelolahan Zakat
Hubungan antara zakat dan pemberdayaan masyarakat lemah harus memperhatikan hal-hal berikut:1) apakah orang fakir-miskin yang diberi zakat itu, dengan sendirinya akan terentas dari kemiskinan; 2) penyataan pertama itu perlu dipertegas agar mekanisme pengentasan kemiskinan tidak semata-mata ditafsirkan secara konseptual dengan hanya bersandar pada petunjuk-petunjuk nash, melainkan harus dijelaskan secara rasional, empirik, dan sistemik, sehingga pola pengentasan kemiskinan akan menjadi jelas dan terarah; 3) perlu diidentifikasi problematika kemiskinan, apakah bercorak fungsional (misalnya dengan melihat penghasilan yang rendah) atau struktural (karena hambatan struktur atas, seperti penguasa dan pemilik modal yang tidak memberikan kesempatan pada si miskin untuk meningkatkan status sosial-ekonominya); ataukah 4) dana bantuan zakat akan mampu memberdayakan para penerima zakat sehingga mereka menjadi tidak menerima zakat lagi, bahkan; bisa menjadi pemberi zakat?
Untuk membedah permasalahan-permasalahan di atas, perlu diajukan suatu konsep atau mekanisme kerja zakat produktif yang mampu memberdayakan dan menjadikan penerima zakat sebagai manusia mandiri dan produktif. Ini perlu dikaji sekaligus dicarikan solusi alternatifnya sehingga fungsi dan pelaksanaan zakat tidak terkesan hanya sebagai realisasi seremonial-keagamaan dan regulasi admisnistrasi belaka.
Untuk tujuan di atas, beberapa pemikiran dan langkah strategis yang perlu diperhatikan adalah: Pertama, dimulai dengan mencari “kebutuhan masyarakat” yang strategis. Dalam hal ini bukan sekedar kebutuhan obyektif untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun dikembangkan menjadi seperangkat keahlian dasar yang mampu menopang masyarakat bawah untuk mandiri. Kedua, yang pertama itu dapat ditindaklanjuti dengan menerapkan program terpadu dengan cara melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam satu kesatuan, atau dengan menerapkan pendekatan sistemik. Ketiga, penggunaan keterampilan dan teknologi tepat guna dan hemat guna perlu diperkenalkan pada masyarakat, terutama dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, dana zakat yang ditabung pada bank selama masa sebelum dibagikan pada yang berhak menerima (baik berupa deposito, giro wadiah, sertifikat suku bunga, qardh al-hasan, dan lainnya), oleh masyarakat dapat dibuat usaha-usaha produktif yang mampu menjadikan anggota-anggotanya menjadi mandiri. Keempat, partisipasi dari bawah, dalam arti bahwa ide atau program yang ditawarkan mendapat kesepakatan masyarakat lemah (mustadh’afūn) atau datang dari mr sendiri. Dengan demikian, program pengelolaan zakat misalnya, dapat dimengerti sekaligus diterapkan untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri.

Refleksi ke Depan
1. Memperluas Cakupan Objek Zakat Yang Sesuai Dengan Kaidah Syari’ah
Pola pikir dan mentalitas umat Islam yang memandang zakat hanya sebatas kewajiban keagamaan yang berfungsi menyucikan jiwa (tazkiyyah al-nafs), perlu di rekonstruksi. Zakat harus dibumikan dan ditarik pada spektrum yang lebih luas; meliputi ranah sosial-kemasyarakatan dan dikembangkan dalam kerangka membe-rantas kemiskinan dan memberdayakan masyarakat ekonomi lemah.
Dr. Didin Hafiduddin mengatakan sumber zakat dalam Islam menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan ijmali/global segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat, dengan pendekatan ini semua jenis harta yang belum ada dizaman Rasulullah, tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai, maka harus dikeluarkan zakatnya. Adapun pendekatan kedua yakni pendekatan tafshili/terinci, yaitu menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat, wajib dikeluarkan zakatnya (Dr. Didin Hafiduddin, Zakat dalam perekonomian modern)
2. Mengembangkan Harta Zakat Menjadi Usaha Produktif
Upaya mewujudkan keadilan sosial dan menghapus ketimpangan ekonomi melalui zakat, dapat ditempuh dengan cara mengadakan pelatihan, pengelolaan, dan bimbingan bagi masyarakat, sehingga pendayagunaannya menjadi lebih optimal, hemat guna, dan tepat guna. Upaya ini juga diharapkan mampu membangun empowerment (pemberdayaan) masyarakat, khususnya mereka yang lemah secara kultural maupun struktural, dengan cara menanamkan kesadaran dan meng-access seperangkat keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk mengatur, menga-rahkan, dan membimbing kehidupannya sendiri, sehingga pada akhirnya mereka menjadi masyarakat mandiri yang tidak selalu bergantung pada arahan dan bim-bingan negara (pemerintah).
Harta zakat yang selama ini dirasakan oleh mustahiq (penerima) zakat lebih bersifat konsumtif –karitatif, ia hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek, yang secara tidak disadari juga berpeluang menjadikan mustahiq zakat akan begitu bergantung dengan dana zakat, ini tentu akan menjadikan mereka selama-lamanya mustahiq zakat, padahal salah satu tujuan pemberian zakat kepada mereka, seperti apa yang dipahami oleh Umar bin Khaththab adalah agar mereka berubah menjadi muzakki (pembayar zakat), oleh karena itu perlu reaktualisasi pengelolaan dan menejemen zakat secara profesional, demikian pula dalam pendistribusian zakat, mustahiq zakat harus diberikan ‘makanan’ yang berjangka panjang, seperti pemberian bea siswa, dan lain-lain.
Simposium yayasan zakat internasional III, yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 2 Desembar 1992 mengeluarkan fatwa bahwa harta zakat boleh diinvestasikan dengan syarat :
a. Harta tersebut tidak dibutuhkan segera
b. Investasi dilakukan dalam bidang yang legal
c. Ada jaminan bahwa modal investasi tetap sebagai uang zakat
d. Uang mudah dicairkan ketika mustahiq zakat sangat membutuhkan segera.
e. Ada jaminan bahwa usaha tersebut menguntungkan
Simposium juga memfatwakan bolehnya harta zakat untuk membangun proyek jasa seperti rumah sakit, perpustakaan, sekolah dan lain-lain dengan syarat:
a. Pihak yang mendapakan jasa tersebut adalah mustahiq zakat saja, sedangkan selain mereka hanya dibolehkan dengan dipungut biaya.
b. Modal tetap atas nama mustahiq, sekalipun bukan mereka yang mengelola langsung.
c. Bila proyek tersebut dijual maka hasilnya tetap berstatus uang zakat.
3. Mengoptimalkan Kerja Lembaga ‘Amil Zakat (LAZ)
Setidaknya ada 4 prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat: 1) transparansi; 2) akuntabilitas; 3) otonomisasi; dan 4) desentralisasi. Keempat prinsip ini sangat penting karena akan menjadi indikator kuat terhadap sukses atau gagalnya pengelolaan dan pengembangan zakat produktif.
Dengan demikian, upaya memaksimalkan fungsi dan peran zakat dalam masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan bottom-up yang aspirasi dan pengambilan keputusannya diserahkan pada masyarakat bersangkutan. Dari sini, keberadaan zakat diharapkan mampu menciptakan masyarakat emansipatorik yang mampu menyangga pembangunan Indonesia Baru seutuhnya, amien.

PENGELOLAAN PAJAK ZAKAT

2013-03-18T01:02:00.002-07:00

PERANAN PEMERINTAH DAN ULAMA DALAM PENGELOLAAN PAJAK ZAKAT DAN WAKAF UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT

OLEH :

H. HASAN AEDY *

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI , 2005

PERANAN PEMERINTAH DAN ULAMA DALAM PENGELOLAAN PAJAK ZAKAT DAN WAKAF UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT

H. HASAN AEDY *

I. Pendahuluan
Salah Satu perbedaan mendasar pemerintahan umat islam pada masa ini dibandingkan dengan masa Khulafaur Rasyidin adalah terpisahnya pemerintah dengan ulama. Pemerintah dan ulama masing – masing jalan sendiri bahkan peran ulama terkesan sangat minim dalam mengelola kepentingan publik termasuk peningkatan ekonomi umat. Padahal pada masa khalifah Abubakar r.a, beliau pernah mengancam untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Dengan kacamata ekonomi zakat itu merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Karena itu mereka yang tidak membayar zakat bukan hanya melanggar perintah Allah, tetapi juga meruntuhkan ekonomi rakyat dan berbuat zalim terhadap penduduk miskin. Maka wajar kalau Allah SWT mengancam dengan siksaan pedih bagi mereka yang melalaikan zakat.
Bukankah salah satu keberhasilan masa kekhalifahan Abdul Azis Bin Umar adalah berlimpahnya baitul maal dengan zakat yang dibayar umat, sehingga penduduk miskin saat itu sudah terlayani semuanya dan penduduk negeri yang dipimpinnya menjadi makmur. Inilah salah satu masalah besar yang dihadapi umat islam dewasa ini, dimana kemiskinan masih sangat akrab dengan mereka padahal hal kemiskinan pada dasarnya merupakan masalah yang rumit dan universal. Rumit karena akar kemiskinan bersifat “multidimensional”, sehingga sifatnya cenderung sistemik. Sementara itu kemiskinan telah dialami oleh manusia sepanjang peradabannya, dan hampir seluruh dunia pernah atau sedang merasakannya. Karena itu kemiskinan cenderung bersifat universal yang berarti pula tidak di batasi oleh wilayah atau ruang waktu tertentu. Jika saja kemiskinan tidak mendekatkan manusia kepada kekafiran, maka kemiskinan tidak perlu dirisaukan.

Namun karena kemiskinan adalah kondisi buruk yang dialami manusia yang tidak diinginkan kehadirannya, maka kemiskinan itu perlu ditangani dengan baik oleh semua pihak khususnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan ulama. Pertanyaannya bagaimana menanganinya dan berapa lama waktu yang diperlukan. Inilah sebuah pertanyaan yang sulit dijawab, walaupun selama ini telah banyak manusia yang memikirkannya, bahkan sudah sukar untuk dihitung, sudah berapa jumlah dana yang dikorbankan oleh manusia untuk sebuah kemiskinan. Karenanya pada berbagai negara yang sedang mengalami kemiskinan yang cukup serius, dengan jumlah penduduk miskin yang lebih banyak, kemiskinan menjadi issue utama dalam pembangunan.
Dalam konsep pembangunan, kemiskinan mempunyai makna ganda, yaitu kemiskinan absolut (absolute poverty) dan kemiskinan relatif (relative poverty). Miskin dalam arti absolut adalah kondisi buruk yang dialami manusia dengan karakteristik kurang makan, kurang pakaian, kurang perumahan dan kurang kebutuhan dasar lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan. Sedangkan miskin dalam arti relatif adalah kondisi buruk yang dialami manusia akibat dari perolehan pendapatan kelompok penduduk yang sangat timpang diantara mereka, sehingga tidak dapat dihindari munculnya kesenjangan (gap) di dalam masyarakat. Kesenjangan yang di maksud bukan hanya terjadi antar kelompok, melainkan antar wilayah, antar sektor, bahkan yang paling parah adalah antar negara dunia. Di Indonesia kedua bentuk kemiskinan tersebut hadir bersamaan dan sampai saat ini, belum tertangani dengan baik, sehingga hasilnya tidak memuaskan. Bahkan jumlah penduduk miskin makin meningkat.
Tulisan ini menyajikan sebuah pendekatan untuk menangani kemiskinan umat yang berbasis pada kerjasama pemerintah yang bersih dengan ulama yang konsisten dengan syariah melalui pengelolaan pajak, zakat dan wakaf untuk menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.
Dengan kesungguhan kerja dan niat baik dari semua pihak metode yang ditawarkan ini diyakini akan mampu memenimalisir kemiskinan dinegara manapun dalam rangka menuju peningkatan ekonomi umat. Kegagalan menanggulangi kemiskinan masa lalu adalah bagian dari kegagalan pemerintah dan ulama yang tidak bersinergi dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi umat. Menanggulangi kemiskinan bukan sekedar menangani penduduk miskin tetapi juga harus mampu menggerakkan penduduk yang lebih kaya atau para pengusaha untuk mengeluarkan zakat dan infak lainnya. Karena itu pemerintah, ulama, orang kaya (pengusaha) dan semua yang terlibat dalam menangani kemiskinan bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang terbaik bagi perekonomian umat. Sinergi antara kegiatan pemerintah dengan dakwah ulama dalam menangani kemiskinan akan merupakan kekuatan yang dahsyat dalam perbaikan ekonomi umat apabila dilaksanakan dengan jujur dan amanah sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin yang diberdayakan.

II. Tesis-Tesis Konvensional Mengenai Kemiskinan
Diantara para ahli, baik teoritis maupun praktisi, banyak yang memandang kemiskinan dengan cara pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut boleh jadi di sebabkan oleh latar belakang pendidikan dan keahlian mereka, mungkin juga karena pengalaman di lapangan pada berbagai kondisi dan situasi yang berbeda. Secara ringkas pandangan–pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
2.1. Pandangan Fungsional
Pandangan ini bersumber dari teori Evolusi yang menyatakan bahwa penyebab utama keterbelakangan adalah kebiasaan atau tradisi (tradisionalism). Jadi manusianyalah yang menempati posisi kunci dalam kasus keterbelakangan atau kemiskinan. Walaupun pandangan ini bersumber dari pemikiran F. Hegel, namun tokoh yang paling terkenal mengembangkan pandangan ini adalah A. Comite Sosiolog kenamaan dari Perancis. Pandangan ini menyarankan resep untuk merubah pola pikirnya masyarakat yang tradisional tersebut. Dengan demikian diperlukan kemampuan sang perubah (change agent) untuk melakukan rekayasa social (social enginering) yang setepat mungkin.
2.2. Pandangan Modernisme
Pandangan ini berpangkal dari pemikiran fungsional, yang menurut Jargon sosiologi dikenal sebagai paradigma modernisasi. Menurut pandangan ini keterbelakangan atau kemiskinan itu terjadi karena tidak berfungsinya komponen-komponen internal, yaitu akibat kebodohan manusianya, rendahnya tingkat pendidikan, budaya miskin dan rendahnya kualitas kesehatan. Menurut pandangan ini masyarakat sendirilah yang menjadi penyebab kemiskinan, bukan karena faktor eksternal. Karena itu resep untuk menanganinya adalah memperbaiki kondisi buruk yang mereka alami, dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya melalui pendidikan dan penyuluhan yang tepat dengan pengenalan terhadap kemajuan dunia luar, sehingga mereka tidak terkungkung dengan kebodohan. Sedangkan Meclelland, dengan pandangan psikologinya melihat kemiskinan sebagai faktor yang sangat individual, yaitu orang miskin, karena ketidak mampuan individu dalam mewujudkan semangat wiraswasta yang ada, atau boleh jadi individu yang bersangkutan tidak memiliki semangat wiraswasta, sehingga dia miskin.
2.3. Pandangan Optimistik
Pandangan optimistik adalah cara pandang melihat dunia sebagai medan perjuangan dan pertarungan dalam memperbaiki nasib. Pandangan ini menyatakan bahwa kemiskinan itu bukan suratan nasib. Karena itu kemiskinan dapat diatasi dan dientaskan dari muka bumi. Yang penting adalah di ketahui secara pasti, apa yang menjadi latar belakang kemiskinan tersebut. Bukankah dalam perjuangan hidup manusia terdapat hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya, Dan hubungan itu boleh jadi menguntungkan atau merugikan. Karenanya kemiskinan yang disebabkan akibat kesalahan manusia baik secara individual maupun secara kolektif pasti dapat dientaskan, dengan jalan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Inilah pandangan yang optimistik yang rela mengorbankan pikiran, tenaga dan dana berapapun jumlahnya, untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang terjerat dalam kemiskinan. Pandangan inilah yang mendorong banyak negara dunia untuk memberantas kemiskinan umat manusia.
2.4. Pandangan Fatalistik
Pandangan ini merupakan cara pandang yang menyatakan bahwa kemiskinan itu adalah takdir atau suratan nasib yang harus dilalui oleh sebagian manusia sebagai fenomena sosial yang tak dapat dihindari. Pandangan ini berpatokan pada fenomena alam yang diciptakan sang pencipta secara berpasangan. Pada fenomena alam terdapat siang dan malam, bumi dan langit, gunung dan lembah dan sebagainya. Semua fenomena itu tersebut diciptakan oleh sang pencipta bukan sia-sia atau tanpa tujuan, melainkan untuk kepentingan manusia juga. Demikian pula dalam fenomena sosial seperti adanya sebahagian orang miskin, disekitar orang kaya, bukan sesuatu yang aneh, dan percuma, melainkan memiliki makna yang sangat berarti bagi kehidupan manusia untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Orang kaya punya kemampuan dana karena memiliki kelebihan otak yang brilian, atau keterampilan profesional yang dapat memberinya pendapatan yang jauh lebih tinggi di banding orang-orang disekitarnya, tetapi orang kaya tidak punya waktu dan tenaga untuk mengerjakan pekerjaan kasar atau kotor. Disinilah orang kaya membutuhkan orang miskin untuk melengkapi atau membantu melaksanakan tugas-tugas yang juga penting bagi kehidupan orang kaya, dan orang kaya tersebut bermitra dengan orang miskin dengan memenuhi kebutuhannya dalam bentuk pemberian pendapatan yang layak bagi suatu kehidupan. Inilah yang dimaksud dengan fenomena sosial yang berpasangan bukan berbenturan. Pandangan seperti ini cenderung membiarkan kemiskinan itu berjalan secara alami.
2.5 Pandangan optimistik dan fatalistik
Pandangan yang lain adalah pandangan yang merupakan gabungan atau sintesa dari pandangan optimistik dan fatalistik. Pandangan ini tidak seluruhnya optimistik, dan tidak fatalistik pula. Menurut pandangan ini kemiskinan adalah kondisi buruk yang dialami manusia dalam kehidupannya yang harus ditangani dengan serius oleh semua pihak termasuk orang miskin itu sendiri, karena kemiskinan yang dialami manusia harus di tuntaskan sekuat kemampuan yang ada. Dan apabila usaha manusia sudah maksimal, namun belum juga berhasil mengatasi kemiskinan seratus persen, maka yang demikian itulah yang harus diterima sebagai kemiskinan karena suratan nasib, yang jumlahnya tidak banyak. Mereka inilah yang sangat mengalami hambatan untuk diperbaiki atau untuk memperbaiki diri. Boleh jadi mereka adalah orang-orang yang lemah fisik, atau lemah mental yang tidak berdaya. Atau mungkin juga mereka adalah sebahagian dari manusia yang tidak peduli dengan kepentingan ekonomi (duniawi). Mereka inilah yang menjadi orang miskin tersisa yang merupakan pasangan orang-orang kaya sebagai bagian dari fenomena sosial yang tak terelakkan yang akan memberi hikmah tersendiri bagi kehidupan manusia.
III. Dimensi – Dimensi Kemiskinan Secara Empiris
3.1. Kemiskinan Kultural (Cultural poverty)
Bentuk kemiskinan ini bersumber dari budaya miskin atau prilaku dan sikap mental yang tidak mendorong produktivitas. Tokoh utama yang telah banyak mempelajari kemiskinan kultural ini adalah Oscar Lewis (1966), dalam Jamaluddin Ancok (1995), Lewis menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi (Economic Deprivation) yang berlangsung lama. Sikap mental yang tidak suka berusaha, malas, masa bodoh, manja dengan anugerah alam, suka pasrah dan malas bekerja adalah bagian dari budaya miskin. Selanjutnya Ancok, (1995), menambahkan bahwa orang-orang yang dibesarkan dalam budaya kemiskinan mempunyai ciri-ciri kepribadian antara lain : merasa diri mereka tidak berguna, penuh dengan keputusasaan, merasa inferior, sangat dependen pada orang lain. Orang miskin tersebut juga tidak memiliki kepribadian yang kuat (ego strength), kurang bisa mengontrol diri, mudah implusif dan sangat berorientasi pada masa kini tanpa memikirkan masa depan. Sifat ini menyebabkan orang miskin sulit membuat perencanaan bagi masa depan.
3.2. Kemiskinan Struktural, yaitu bentuk kemiskinan yang terkait dengan banyak faktor secara sistemik. Adapun pihak-pihak yang secara signifikan berpengaruh pada bentuk kemiskinan ini adalah pemerintah dengan segala kebijakan dan produk hukumnya, orang kaya dengan segala keserakahannya, tradisi atau adat istiadat yang berlaku, serta pandangan dan sistem yang berlaku pada umumnya. Demikian pula aturan atau produk hukum yang tidak berpihak kepada orang-orang miskin merupakan belenggu bagi orang miskin untuk tetap miskin. Konsekwensi selanjutnya adalah ketimpangan yang makin dalam antara sikaya dan simiskin, dan antara penguasa dan yang dikuasai.
Sayogio, (1993) dalam Mubyarto, (1995), mengemukakan tentang ketimpangan bahwa, secara garis besar ketimpangan umumnya disebabkan oleh 2 hal utama yakni : (1) Market failure dan (2) Political failure.
Market failure adalah terkait langsung dengan kegagalan pasar dalam mengakses orang-orang miskin karena rendahnya daya beli mereka akibat rendahnya upah dan pendapatan lain yang mereka terima sebagai bagian dari eksploitasi masyarakat yang lebih dominan dalam hal kekuasaan dan harta kekayaan. Sedangkan political failure berkaitan langsung dengan kemauan politik, produk hukum dan segala kebijakan pemerintahan yang gagal mengangkat harkat dan martabat orang-orang miskin.
Senada dengan pendapat tersebut diatas, Heru Nugroho, (1995), mengemukakan tentang dimensi-dimensi kemiskinan bahwa, kemiskinan bukan hanya berurusan dengan persoalan ekonomi tetapi bersifat multidimensi karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non ekonomi (sosial-budaya dan politik).
3.3. Kemiskinan Alamiah, yaitu kemiskinan yang terjadi karena bencana alam atau karena kecacatan, baik cacat pisik maupun cacat mental. Kecacatan boleh jadi akibat kecelakaan atau bencana alam, namun bisa juga terjadi tanpa diketahui sebabnya, umpamanya bawaan atau penyakit. Biasanya orang miskin karena bencana alam atau kecelakaan menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi pemerintah dan masyarakat apalagi terjadi secara massal.
Namun miskin karena kecacatan atau hambatan pisik, belum mendapat perhatian secara serius.
Dari semua tingkatan kemiskinan yang termasuk kategori ini, miskin karena kecacatan fisik maupun mental adalah yang tersulit mengentaskannya. Hampir tidak ada jalan bagi mereka yang lemah mental untuk dapat mandiri.
3.4. Kemiskinan dan Penganggur Sukarela. Sadar atau tidak sadar dalam dunia ini ada saja kelompok manusia yang berfikir lain dari yang lain. Sementara kebanyakan manusia berusaha dengan segala cara untuk merebut dunia. Disini ada segelintir manusia yang berusaha menjauhi keduniaan. Bagi mereka dunia adalah laksana bangkai, yang tidak boleh diperebutkan, karena yang memperebutkan bangkai hanyalah anjing.
Karena itu lalu mereka memilih jalan hidup, menjauhi segala yang berbau kemewahan dunia. Dan mereka pun menjadi orang-orang miskin dengan sukarela. Adapun target terakhir dari kelompok ini adalah kebahagiaan yang sejati di hari akhirat, dimana semua manusia di kembalikan, kepada Penciptanya dan itulah saat yang sangat “ trasendental ” yang sering terlupakan oleh kebanyakan manusia yang tidak beriman.

IV. Peran Pemerintah dan Ulama dalam Menanggulangi Kemiskinan & Memberdayakan Ekonomi Umat
4.1 Pemanfaatan Pajak yang Diterima Pemerintah
Selama ini telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kehidupan penduduk miskin, namun hasilnya masih diragukan oleh banyak kalangan karena jumlah penduduk miskin justru makin bertambah, dan ketimpangan distribusi pendapatan juga makin dipertanyakan terutama indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Indikator itu mulai dari input ke proses sampai dengan outputnya. Dengan melihat pada input dan output saja, begitu banyak dana, pikiran dan tenaga yang telah dikorbankan, output yang dicapai sangat tidak seimbang. Dengan menggunakan istilah ekonomi populer “ Benefit Cost Ratio ” yang dicapai masih lebih kecil dari satu, yang berarti bahwa manfaat yang diperoleh masih lebih kecil dari biaya yang dikorbankan. Kondisi seperti ini dapat ditelusuri atau dievaluasi dimana letak kesalahannya. Perencanaan mungkin benar tetapi kalau prosesnya salah, hasilnya minim atau tidak sesuai dengan yang telah diperhitungkan, apalagi kalau dari perencanaannya sudah salah. Salah satu sumber kegagalan program pembangunan adalah apabila dalam perencanaan selalu muncul “vested interest” dari para pihak yang terlibat dalam perencanaan. Demikian pula apabila proses yang dilaksanakan menyimpang dari apa yang telah di gariskan oleh sebuah perencanaan yang benar, hasilnya juga nihil. Berdasarkan pada pengamatan empiris dan hasil-hasil penelitian kegagalan mengentaskan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah, tergantung dari kejujuran pelaksana dilapangan serta kesediaan penduduk miskin untuk merubah prilakunya dan merubah nasibnya sendiri. Disamping itu belum terjadi kerjasama antara pemerintah dan ulama dalam berbagai upaya perbaikan ekonomi umat khususnya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan penduduk. Sehubungan dengan itu semua, maka untuk memperbaiki ekonomi umat kedepan, pemerintah dan ulama perlu kerjasama dalam memanfaatkan dana pajak zakat dan wakaf sehingga hasil yang dicapai menjadi optimal. Disamping itu pemerintah dan ulama wajib mengawasi proses dan menempatkan aparat yang disiplin dan paling jujur. Demikian pula kontrol dari masyarakat dan lembaga pengawasan independen lain tak boleh diabaikan peranannya. Walaupun belum seluruhnya, kebijakan dan langkah pemerintah berikut akan sangat mendukung keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan dan perbaikan ekonomi umat.
1) Menyediakan dan Menyelenggarakan Jaminan Sosial
Negara bertanggung jawab dan berkewajiban mengelola harta dari semua penerimaannya dalam suatu kondisi yang aman. Dari harta tersebut pemerintah yang mewakili negara harus memporsikan dalam jumlah tertentu untuk jaminan sosial bagi masyarakat yang karena kondisi dan situasi tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dengan jaminan sosial yang disediakan negara maka tidak akan ada orang yang hidup terlunta-lunta tanpa makanan, pakaian dan perumahan yang memadai. Namun mekanisme pelaksanaan yang benar dengan pelaksana yang jujur, jaminan sosial tersebut akan sangat membantu memperkecil jumlah orang miskin yang sehari-harian mengemis tanpa daya dikota-kota besar. Apabila negara berkemampuan, sudah saatnya negara memberikan jaminan sosial bagi keluarga miskin dengan pembinaan dan pengawasan yang sungguh-sungguh. Salah satu negara dunia yang berhasil melaksanakan jaminan sosial untuk rakyat miskin adalah Australia. Mereka yang mendapat jaminan sosial harus mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana sosial yang diperoleh secara jujur dan transparan. Langkah seperti inibukan sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan di negeri yang kita cintai ini, asalkan pemerintah memiliki kemauan dan komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dialami oleh penduduknya.

2) Menyediakan dan menyelenggarakan bantuan kota dan desa miskin
Program ini menitikberatkan pada kegiatan yang memberdayakan masyarakat miskin, sesuai dengan kebutuhan dan potensi keluarga-keluarga miskin yang berada pada kantung-kantung kemiskinan. Kegiatan pendidikan yang meningkatkan wawasan berfikir, pelatihan keterampilan untuk kegiatan yang produktif dan untuk meningkatkan akses keluarga miskin dalam semua aspek pembangunan sesuai kebutuhan mereka adalah sesuatu yang sangat berarti dalam melepaskan ketergantungan keluarga miskin pada pihak-pihak yang sengaja mengeksploitasi mereka. Program ini juga dapat didisain dalam bentuk beasiswa bagii peningkatan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin.
3) Menyediakan dan membangun sarana dan prasarana ekonomi yang sesuai kebutuhan penduduk miskin.
Masyarakat miskin di berbagai wilayah pedesaan adalah kebanyakan dari mereka yang hidup dilahan kritis maupun hidup sebagai, buruh petani atau nelayan tradisional. Kebijakan untuk mereka harus sesuai dengan latar belakang dan potensi yang mereka miliki. Disini alih profesi untuk mereka memungkinkan sepanjang mereka mau dan mempunyai potensi yang cukup untuk profesi barunya. Sarana dan prasarana ekonomi sesuai dengan kebutuhan umat mutlak disediakan oleh pemerintah
4) Meningkatkan mutu sumber daya manusia.
Untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi era global, pemerintah harus mampu memberikan prioritas pendidikan generasi muda penduduk miskin sehingga mereka tidak tertinggal jauh kebelakang, dibanding dengan rekan-rekannya yang lain. Secara khusus boleh jadi pendirian sekolah yang bermutu untuk penduduk miskin, masih banyak kendala dinegeri ini. Namun pemerintah dapat menjaring anak-anak miskin yang berprestasi di Sekolah Dasar sampaii pendidikan tinggi, dengan beasiswa yang layak. Dan mereka pun memiliki peluang yang sama dengan rekan-rekan mereka yang termasuk di dalam kategori mampu di berbagaii sekolah yang bermutu dengan daya saing masa depan yang lebih baik.
5) Menyediakan sumberdaya belajar, sumber daya kesehatan dan sumber daya ekonomi secara gratis bagi penduduk miskin.
Dengan komitmen untuk membantu kaum papa disertai dengan pelayanan terbaik dari aparat dan komponen bangsa lainnya, pemerintah mengadakan sumberdaya yang dibutuhkan secara khusus untuk penduduk miskin. Sumberdaya belajar yang dimaksud adalah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang cenderung bersifat informal, karena peserta didik dan peserta latihnya adalah mereka yang sudah dewasa dan memiliki potensi untuk berkembang. Apa yang diajarkan atau dilatihkan adalah sesuai dengan kebutuhan dan bakat peserta didik dan peserta latih. Mereka yang menyelesaikan pendidikan dan pelatihan harus diikuti dengan tindak lanjut yang berarti mewujudkan gagasan mereka menjadi kenyataan. Karena mereka kurang berpengalaman maka bimbingan lebih lanjut evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan mereka merupakan kebutuhan yang harus dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi yang handal. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa mereka sudah mapan dan mampu mandiri, barulah mereka dilepas.
6) Mewujudkan pendirian rumah singgah di seluruh kota-kota besar dan kota menengah di seluruh indonesia.
Disini pemerintah bersama pekerja sosial memberdayakan anak jalanan sebagian dari penduduk miskin perkotaan. Mereka adalah pengemis, pengamen, penjaja koran dan makanan ringan (pedagang asongan) dan petualang yang menjadi sumber perbuatan kriminal perkotaan. Pada rumah singgah inilah anak jalanan dibina mentalnya dengan berbagai pendidikan budi pekerti dan agama sesuai keyakinannya masing-masing. Bersamaan dengan pembinaan mental, dilakukan pula penggalian potensi dan bakat masing-masing.
Kemudian di lakukan dengan pelatihan, dan pembinaan secara berkelompok sesuai minat dan bakat masing-masing. Dengan sentuhan halus dan bimbingan yang efektif, mereka akan tampil sebagai seniman yang berbakat, wirausahawan atau produktif lainnya. Dengan demikian dirumah singgah yang di maksud perlu disediakan fasilitas/alat kerja yang dapat mereka mainkan. Dengan jalan ini, anak jalanan akan berubah, mampu berperan dan tidak kehilangan identitas. Pada gilirannya, bila pembinaannya dilakukan serius dan ditangani oleh tangan – tangan terampil dengan hati yang ikhlas dan penuh kehangatan, merekapun akan menjadi anak-anak yang bermanfaat. Dengan keterampilan dan keuletan mereka pada gilirannya mereka akan mampu mandiri dan bebas dari kemiskinan.
7) Menyediakan lembaga keuangan mikro syariah dan menyebarkannya keseluruh kota desa yang merupakan kantung-kantung kemiskinan.
Maksud lembaga ini adalah untuk memenuhi kebutuhan modal penduduk miskin yang berbakat dalam usaha ekonomi produktif. Seyogyanya mereka yang dilayani atau para calon nasabah mendapat pelatihan lebih dahulu berkaitan dengan kewirausahaan. Pada saat pelatihan itulah diketahui minat dan bakat para calon nasabah. Sementara itu pelatihan dapat dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal khususnya lembaga manajemennya. Dan kerjasama dilanjutkan sampai pada bimbingan, evaluasi dan monitoring. Setelah nasabah dianggap mapan dan mampu mandiri baru mereka dilepas. Masalah pembiayaan dan mekanisme kerja antara lembaga diatur dalam kontrak kerja sama dengan tujuan pokok sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Salah satu lembaga keuangan mikto pedesaan yang pernah eksis dan sebagian kecil sedang beroperasi saat ini adalah yang disebut dengan “ Baitul Maal Wat Tamwil “ yang menggunakan sistem bagi hasil sesuai rambu-rambu dari perbankan syariah.
8) Pemerintah dan ulama bersifat tegas kepada para muzakki.
Disini pemerintah dan ulama menyatakan dengan tegas mengenai kewajiban zakat oleh para muzakki sehingga seluruh umat yang berkemampuan untuk mengeluarkan zakat benar benar membayar zakatnya.Disini pemerintah memperoleh dana segar bagi pemberdayaan ekonomi umat. yang jumlahnya cukup signifikan setiap tahunnya.Melalui f Majelis Ulama juga dapat mengeluarkan fatwa bahwa setiap pekerja yang memiliki gaji dalam pendapatan senisab zakat setahun, wajib mengeluarkan zakat 2,5 persen. Dan bagi pegawai yang tidak cukup senisab gajinya dalam setahun dapat mengeluarkan infak dan sedekah sesuai keikhlasan. Mekanisme pemungutan zakat, infak dan sedekah termasuk dana sosial dari semua agama diorganisir secara profesional mulai dari sistem pengumpulan dana lewat bendahara yang di percaya sampai kepada penyaluran dan pertanggungjawabannya.
9) Pemerintah menetapkan upaya pengentasan kemiskinan sebagai gerakan nasional
Disini seyogyanya menjadikan penanganan kemiskinan sebagai gerakan nasional, yang di pelopori oleh aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa, dan diikuti oleh semua komponen masyarakat, termasuk pengusaha (Perusahaan Negara dan Swasta), perguruan tinggi lembaga swadaya masyarakat dan “ stakeholder” lainnya sesuai dengan perannya masing-masing. . Demikian pula perusahaan negara dan perusahaan swasta yang membantu modal dan pemasaran hasil usaha produktif penduduk miskin. . Bukankah kegagalan selama ini juga adalah akibat dari penanganan parsial, yang sangat tidak serius dari semua komponen.

4.2. Kekuatan Moral yang Dibutuhkan Dalam Membangun Ekonomi Umat
Moral dan agama seperti satu mata uang yang memilliki dua sisi. Semua agama dunia, khususnya agama Samawi pasti bermoral. Karenanya kalau ada agama yang tidak diikuti dengan moral yang baik dalam implementasinya, diyakini pasti akan membawa kehancuran. Dalam upaya manusia untuk memperbaiki nasib termasuk kegiatan dalam meningkatkan ekonominya, setiap orang perlu memperhatikan dna mengamalkan sifat – sifat berikut :
1) Menekan hawa nafsu.
Bila manusia tidak mampu menekan hawa nafsu atau keinginannya, maka manusia itu akan serakah dan dikendalikan oleh sifat-sifat yang buruk. Karena itu secara lahiriah akan selalu berusaha mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Sifat tamak, boros dan tidak pernah puas dengan mencari harta sebanyak mungkin, akan menjadi obsesi dalam hidupnya. Sehingga boleh jadi dalam berbagai tugas yang dilaksanakan dapat menghalalkan cara untuk memenuhi tuntutan nafsunya. Dengan sifat-sifat seperti itu bila manusia tak mampu mengendalikannya, maka kecenderungan untuk menyalahgunakan hak-haknya terbuka lebar. Hak orang lainpun dapat dirampasnya. Dengan sifat-sifat boros, manusia akan berfoya-foya memuaskan hawa nafsunya, dengan mengorbankan harta apa saja yang dengan mudah di perolehnya. Dengan sifat yang tidak pernah puas, maka boleh jadi manusia akan sangat egois dan menjadi serigala atas manusia lainnya, sehingga timbul eksploitasi, terhadap berbagai pihak yang lemah dan mampu membuat kemiskinan baru bagi orang lain, atau memperpanjang kemiskinan orang yang sudah memang miskin. Dan masih banyak lagi dampak buruk yang dialami manusia, apabila hawa nafsu atau keinginan-keinginan liar tak mampu kita kendalikan.
2) Akhlak mulia
Mengamalkan akhlak mulia adalah sesuatu yang sangat positif bagi kemiskinan. Apabila semua orang atau mereka yang memiliki kekayaan, kepandaian dan kekuasaan mencintai orang lain, seperti mencintai diri sendiri, suka menolong tanpa pamrih, mencintai kesederhanaan, tidak konsumtif dan dermawan, maka manusia lain yang berada pada posisi yang lebih rendah dari mereka akan merasakan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih adil. Semua kebaikan dan kebajikan yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan rahmat buat alam semesta dan semua isinya.
Dengan mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, akan terwujud rasa kasih sayang diantara sesama manusia. Penderitaan orang lain akan dirasakan seperti penderitaan sendiri, sehingga muncul solidaritas dan keprihatinan yang membuahkan kebajikan bagi semua manusia, khususnya bagi orang-orang miskin. Dengan demikian terjalin hubungan yang harmonis antara orang kaya dengan orang miskin yang sangat membahagiakan kehidupan secara universal.
Dengan suka menolong orang lain tanpa pamrih bererti apa yang dimiliki selalu untuk dikorbankan guna menolong siapapun. Niat yang tulus ikhlas untuk menolong orang lain, akan mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua manusia, termasuk orang-orang miskin yang siap untuk memperbaiki nasibnya. Sifat seperti ini juga akan mewujudkan ketentraman dan keharmonisan hidup manusia, tanpa hasad, dengki dan iri hati antara satu dengan yang lain.
Dengan mencintai kesederhanaan berarti dalam kehidupan sehari-hari tidak akan muncul, pola hidup konsumtif, dan pamer. Dan semua harta yang bukan hak tidak akan dirampas untuk diri sendiri. Dengan kata lain pola hidup sederhana akan mendorong orang untuk tidak melanggar hukum termasuk korupsi karena untuk apa memiliki harta yang banyak sedangkan kebutuhan begitu terbatas dan sederhana.
3) Sifat dermawan.
Disini setiap orang akan mengamalkan sifat yang suka memberi, suka menolong dan suka berbuat kebajikan pada umumnya. Dengan kedermawanan orang-orang kaya maka orang-orang miskin akan tertolong kebutuhan dasarnya dan kesejahteraannya meningkat. Apalagi kalau dana derma tidak hanya di manfaatkan untuk tujuan komsutif melainkan untuk tujuan pemberdayaan. Dampaknya lebih lanjut adalah terhindarnya masyarakat dari konflik yang merugikan, karena tidak ada lagi kecemburuan sosial, dengki dan iri hati antara sesama.
4) Mengharamkan pekerjaan yang buruk
Secara tegas masyarakat manapun dalam keadaan normal, akan menolak pekerjaan yang buruk, karena manusia pada dasarnya orang baik dan cenderung pada kebaikan. Pekerjaan buruk yang dimaksud adalah :
(i) Memperoleh rezki tanpa kerja, misalnya menjadi rentenir dan berspekulasi dengan undian-undian yang menyesatkan.
(ii) Memperoleh rezki dengan jalan menipu, merampok, mencuri korupsi dan sebagainya.
(iii) Memperoleh rezki dari pekerjaan yang mudaratnya lebih besar dari manfaatnya.
Dengan demikian mestinya manusia hanya memanfaatkan potensi kebaikan yang ada pada dirinya dan melawan semua potensi keburukannya. Manusia dengan potensi kebaikannya apabilla digali dan dimanfaatkan dengan baik, maka semua pekerjaan yang buruk dapat dapat dihindari. Secara empiris pekerjaan yang buruk akan menghasilkan keburukan pula, sehingga walaupun pekerjaan tersebut memberikan pendapatan (income) yang tinggi, namun tidak ada berkahnya baik untuk diri dan keluarga maupun orang lain. Maka apabila orang kaya yang melakukannya kekayaannya hanya akan menjadi kekayaan semu seperti “fatamorgana” yang menipu. Demikian pula apabila orang miskin yang melakukannya maka orang miskin tersebut tidak akan pernah keluar dari kemiskinan yang melilitnya. Dengan kata lain semua pekerjaan yang buruk hanya akan membawa malapetaka bagi kehidupan manusia.
5) Menghormati kehormatan harta dan milik pribadi orang lain.
Secara hakiki harta tidak dilarang untuk diperoleh dan dimiliki secara pribadi, sepanjang tidak bertentangan dengan kemasylahatan orang banyak, dan diperoleh dengan cara atau dari sumber yang halal (tidak bertentangan dengan hukum). Pada sisi lain harta yang dimiliki harus dikeluarkan secara benar dengan tidak merugikan atau mengeksploitasi orang lain. Pada setiap harta yang dimiliki ada kewajiban dan hak orang lain yang harus dipenuhi sesuai tuntunan agama.
6) Bekerja Keras dan Beramal
Bekerja keras dengan penuh disiplin adalah sifat yang baik mestinya dimiliki dan diamalkan oleh semua manusia, tidak kecuali orang-orang miskin. Salah satu sumber kemiskinan yang tak terbantah adalah kemalasan bekerja. Padahal ajaran agama apapun di dunia ini, sangat mencintai disiplin dan kerja keras, dan membenci kemalasan. Hidup dengan menganggur atau meminta minta adalah perbuatan yang tercela dalam masyarakat manapun. Karena itu setiap orang harus berupaya semaksimal mungkin bekerja dengan disiplin sesuai dengan potensi diri dan fitra manusia. Bukankah setiap orang hanya akan berubah nasibnya, jika orangnya mampu merubahnya sendiri. Dengan demikian bekerja keras dan disiplin adalah akhlak mereka yang bersifat universal dan harus diperankan oleh semua manusia, tidak kecuali orang-orang miskin.

7) Merubah cara berfikir yang antipati menjadi simpati.
Untuk menimbulkan rasa empati dan simpati yang setulus-tulusnya kepada orang-orang miskin, setiap diri manusia perlu memiliki cara berfikir yang meyakini bahwa kebahagian orang lain adalah kebahagiaan kita. Dan sebaliknya penderitaan orang lain menjadi penderitaan kita juga.
Dengan demikian pada diri manusia hanya akan terbentuk pikiran dan tindakan yang membahagiakan orang lain. Demikian halnya untuk keburukan manusia tentu akan berusaha menghindarinya karena setiap keburukan akan berdampak penderitaan bagi orang lain dan bagi diri sendiri.
Secara umum semua agama di dunia, prihatin dengan masalah kemiskinan. Dan salah satu agama yang sangat perduli dengan kemiskinan adalah Islam. Semua orang yang berada (memiliki harta) yang cukup “nisab dan haulnya” wajib menyantuni orang-orang miskin, sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa. Sumber- sumber dana umat islam yang dapat digunakan untuk menggulangi kemiskinan dan memperbaiki ekonomi umat diantaranya adalah sebagai berikut :
1) Zakat
Pemerintah dan ulama serta masyarakat bekerja sama untuk mengelola zakat dan infaq lainnya. Menurut sejarah pada zaman pemerintahan khalifah Umar (khalifah ke II) pernah menyuruh aparatnya untuk melaksanakan sensus (pencatatan) mengenai penduduknya. Data yang diharapkan adalah jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk yang berada (memiliki harta yang cukup) untuk mengeluarkan zakat. Pada harta yang dimiliki orang kaya terdapat hak-hak orang miskin yang harus dikeluarkan sesuai ketentuan. Setelah semua data dikumpul, maka dengan mudah. Khalifah Umar memerintahkan aparat untuk memungut zakat dari semua orang kaya yang sudah terindentifikasi dengan baik. Dan selanjutnya harta yang terkumpul dikelola di dalam Baitul Mal secara terencana, kemudian disalurkan kepada semua orang miskin yang sudah teridentifikasi dan berhak menerima zakat.
Secara garis besar zakat yang dijadikan sebagai dana santunan tersebut terdiri atas zakat fitrah yang dipungut sekali setahun (selama bulan Ramadhan sampai 1 syawal). Zakat ini bertujuan konsumtif, khusus untuk sekedar memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk miskin pada hari raya. Dan zakat harta (zakat maal) yang dipungut sepanjang tahun dari orang-orang kaya, setelah syarat-syaratnya dipenuhi. Dengan hanya zakat fitrah kemiskinan penduduk tidak akan teratasi karena cenderung untuk tujuan konsumsi jangka pendek. Namun dengan zakat harta, maka kemiskinan penduduk miskin dapat tertanggulangi dengan baik. Dengan pemungutan zakat yang benar dan penyalurannya yang benar, penduduk miskin dapat diberdayakan atau memberdayakan dirinya, untuk kemudian menjadi wajib membayar zakat tahun berikut bila usahanya berhasil. Keberhasilan penduduk miskin dalam mengelola dana zakat yang diserahkan kepadanya juga ditentukan oleh faktor lainnya. Diantara faktor-faktor itu adalah kesungguhan penduduk miskin itu sendiri dalam merubah nasibnya, dan pembinaan serta evaluasi lembaga pengelola zakat. Jika pembinaan dan evaluasi dilakukan dengan baik, maka penduduk miskin akan lebih bergairah dalam mengelola usaha produktif yang dilaksanakannya, dan jika ada penyimpangan akan segera dapat diketahui dan diluruskan. Secara hirarki, kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan meliputi tahapan sebagai berikut :
(i) Tahap sensus yaitu identifikasi penduduk yang kena wajib zakat, dan yang berhak menerima zakat.
(ii) Tahap pengumpulan dana.
(iii) Tahap pemberdayaan, sesuai kebutuhan dan potensi penduduk miskin.
(iv) Tahap penyaluran (distribusi) bagi semua penduduk miskin, sesuai dengan ketentuan syariah.
(v) Tahap Pembinaan, termasuk evaluasi dan monitoring
(vi) Tahap Pertanggung Jawaban
Keenam tahapan tersebut merupakan sebuah sistem dimana satu dengan yang lain saling mempengaruhi ini berarti pula apabila satu mata rantai (tahapan) tidak berfungsi dengan baik, maka keberhasilan yang diharapkan akan sulit dicapai. Inilah pendekatan sistem menurut islam yang didahului dengan studi identifikasi bagi semua kelompok sasaran. Lebih luas dan rinci ke enam tahapan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :
Tahapan pencacatan adalah tahap awal yang mendahului semua kegiatan. Pada tahap ini akan diinventarisasi dan diidentifikasi semua penduduk yang berhak menerima zakat. Berapa jumlahnya, dimana mereka berada dan apa yang menjadi kebutuhannya tercatat dengan rapi. Demikian pula penduduk yang wajib membayar zakat dapat diketahui jumlahnya, tempat tinggalnya dan berapa yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban zakatnya.
Tahapan kedua adalah tahap pengumpulan dana, yaitu semua yang sudah teridentifikasi sebagai wajib pembayar zakat didatangi oleh panitia yang telah dipercayakan oleh penguasa. Pada tahap ini semua pihak harus jujur dan transparan baik pelaksana, maupun pembayar zakat. Karena itu setiap orang tidak dapat bersembunyi dibalik kewajibannya, karena setiap orang merasa diamati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Tahap ketiga adalah tahap pemberdayaan penyuluhan dan pelatihan, mengenai wawasan berpikir dan pelatihan, keterampilan khusus yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan penerima zakat untuk memberdayakan diri. Disinilah peran ulama dan kaum profesional milik pemerintah dimaksimalkan.
Tahap keempat adalah tahap distribusi atau penyaluran dana zakat sesuai dengan hasil identifikasi pada tahap awal. Pada tahap ini penerima zakat, menerima bahagiannya dengan doa dan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berniat untuk mengelola dana dengan berhasil guna memperbaiki ekonominya.
Tahap kelima, adalah tahap pembinaan, monitoring dan evaluasi lengkap dari panitia. Pada tahap inilah dapat dilakukan perbaikan bila ternyata terjadi penyimpangan dilapangan. Tahap keenam adalah tahap pertanggung jawaban panitia kepada khalifah (penguasa). Pada tahap ini bila ada kekurangan panitia dievaluasi diperbaiki untuk pelaksanan berikutnya, yang waktunya akan ditentukan khalifah, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Tahap keenam adalah tahapan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban kepada pemberi amanah yang dalam hal ini adalah khalifah atau pemerintah, pada tahap inilah penilaian di lakukan kepada semua aparat pelaksana, apakah mereka bekerja jujur atau justru banyak terjadi penyimpangan. Jika terjadi penyimpangan maka mereka yang menjadi pelaksana tidak hanya di pecat melainkan dengan sanksi yang tegas dan dapat membuat mereka yang menyimpang menjadi jera dan kembali kejalan yang benar.
Walaupun Indonesia adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduknya muslim, potensi pembayar zakatnya yang sangat besar, belum mampu ditangani dengan baik karena panitia yang dibentuk belum melaksanakan sesuai dengan pendekatan tersebut. Padahal kalau mereka semua yang memiliki kekayaan wajib zakat, membayar dengan jujur sesuai ketentuan syariah akan diperoleh dana setiap tahun puluhan trilyunan rupiah, yang sesuai syariah dapat digunakan sebagian besar untuk pemberdayaan penduduk miskin dan peningkatan ekonomi umat.
2). Wakaf
Wakaf adalah bentuk lain penyerahan harta seseorang atau sekelompok orang termasuk lembaga tertentu yang ditujukan untuk kemaslahatan umat. Wakaf karena Allah dapat dilakukan oleh siapapun untuk menanggulangi berbagai masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia yang lebih bersifat jangka panjang. Penanganan masalah pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan umat pada umumnya dapat ditanggulangi secara tepat melalui pengelolaan wakaf yang sesuai dengan keinginan atau wasiat pemberi wakaf. Jika wakaf ini dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama, maka akan sangat membantu umat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Melalui peran pemerintah, ulama dan masyarakat yang menerima amanah, wakaf akan mampu meningkatkan kesejahteraan bersama umat manusia yang diwujudkan dalam suasana yang penuh kedamaian dan ketentraman. Perbaikan ekonomi umat merupakan salah satu wujud nyata dari realisasi pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan syariah. Disinilah peran ulama dan kaum profesional milik pemerintah kembali dimaksimalkan.

V. Penutup
Masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia secara khusus, telah berpengalaman dengan kemiskinan yang berkepanjangan dan bersifat multidimensi. Karena itu rumit persoalannya dan sulit diatasi. Namun tidaklah berarti bahwa manusia hanya akan pasrah menerima nasib, atau membiarkan mereka yang miskin untuk miskin selamanya. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan semua “stakeholder” lainnya tidak semuanya gagal bahkan pernah menunjukkan hasil yang lumayan. Kerja sama pemerintah dan ulama untuk memanfaatkan pajak rakyat, zakat maal dan wakaf yang sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin akan sangat membantu mengurangi penderitaan penduduk dan meningkatkan kehidupan ekonomi umat. Dengan pemberdayaan yang tepat bagi penduduk yang membutuhkan berarti dana pajak, zakat dan wakaf akan sangat bermakna bagi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian insya Allah akan terwujud negara yang makmur aman dan damai yang diridhoi oleh Allah SWT.

FIQIH ZAKAT

2013-03-18T01:01:00.000-07:00

FIQIH ZAKAT

Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga) maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup,

serta mendustakan pahala yang terbaik maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar

dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa(QS Al Lail)

Surat ini merupakan surat-surat pertama Makiyyah, mengandung dua perumpamaan yang memberikan suatu isyarat akan sikap Islam terhadap harta dan orang kaya; dan menjelaskan pula contoh akhlaq yang diperintahkan Islam dan yang akan mendapatkan ridha Allah SWT.

Golongan pertama adalah golongan yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertaqwa dan membenarkan adanya pahala terbaik (syurga). Terhadap golongan ini Allah memujinya dan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi memberi adalah salah satu sifat yang disejajarkan dengan taqwa dan membenarkan kalimat terbaik. Quran memutlakan sifatnya dengan memberi dan tidak menyatakan apa yang diberikan, berapa yang diberikan dan macam apa yang diberikan, karena maksud utamanya adalah jiwanya itu adalah jiwa yang dermawan, mulia dan pemberi, bukannya jiwa yang hina dan tidak mau memberi.

Jiwa pemberi adalah jiwa yang bermanfaat dan jiwa yang baik, yang tabiatnya senantiasa mau berlaku baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Ia memberikan yang terbaik, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, sehingga ia menyerupai sebuah sungai yang dimanfaatkan oleh manusia dengan meminumnya dan untuk diberikan kepada hewan ternak dan tanaman. Demikian pula dengan orang yang penuh keberkatan dimanfaatkan dimanapun ia berada, sehingga sebagai pembalasannya terhadap jiwanya yang mudah memberi itu, Allah SWT akan memudahkan masuk ke dalam syurga.

Sebagai tandingan golongan ini, golongan yang dicela Allah dan memudahkannya masuk ke dalam neraka, karena ia sifatnya bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan adanya pahala terbaik (syurga). Inilah golongan yang tercela karena kekikirannya terhadap hartanya dan menganggap dirinya cukup, tidak memerlukan pertolongan Allah dan pertolongan manusia serta membohongkan apa yang dijanjikan Allah SWT, yaitu akibat yang baik bagi orang-orang yang benar imannya.

Maka, Allah memperingatkan dengan neraka yang menyala-nyala,

Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka,

Yang mendustkan kebenaran dan berpaling dari iman.

Dan kelak akak dijauhkan orang yang bertaqwa dari neraka itu.

Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya,

Padahal tidak seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya.

Tetapi dia memberikan itu itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya

Yang Maha Tinggi.

Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.

ISLAM DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia manapun, baik dari segi pengarahan maupun dari segi pengaturan dan penerapan. Semenjak fajarnya baru menyigsing di kota Mekkah, Islam sudah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Adakalanya Quran merumuskannya dengan kata-kata "memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin" atau dengan "mengeluarkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah", "memberikan hak orang yang meminta-meminta, miskin dan terlantar dalam perjalanan", "membayar zakat" dan rumusan lainnya.

Memberi makan orang miskin yang meliputi juga memberi pakaian, perumahan dan kebutuhan-kebuthan pokoknya adalah merupakan realisasi dari keimananan seseorang. Quran tidak hanya menghimbau untuk memperhatikan dan memberi makan orang miskin, dan mengancam bila mereka dibiarkan terlunta-lunta, tetapi lebih dari itu membebani setiap orang Mu'min mendorong pula orang lain memperhatikan orang-orang miskin dan menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban itu serta pantas menerima hukuman Allah di akhirat.

Tangkap dan borgol mereka, kemudian lemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dan belit dengan rantai tujuh puluh hasta ! Mengapa mereka dihukum dan disiksa secara terang-terangan itu? Oleh karena mereka ingkar kepada Allah yang Maha Besar dan tidak menyuruh memberi makan orang-orang miskin.

(QS 69:30-34)

Dalam surat Al Fajr, Allah membentak orang-orang Jahiliah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka, Ibrahim;

"Tidak, tetapi kalian tidak tidak menghormati anak yatim dan tidak saling mendorong memberi makan orang miskin. (QS 89:17-18)

Demikian pula pada surat Al Maun dimana dikatakan; orang yang mengusir anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin" dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama. Orang yang tidak pernah menghimbau orang lain untuk memberi makan orang miskin biasanya tidak pernah pula memberi makan orang miskin tersebut. Tuhan mengungkapkan dalam bentuk sindiran dengan tujuan apabila seseorang tidak mampu memenuhi harapan orang miskin, maka ia harus meminta orang lain melakukannya. Selanjutnya dalam surat Adz Dzariyat : 19-20

"Dalam kekayaan mereka tersedia hak peminta-minta dan orang-orang yang hidup berkekurangan"

Digambarkan disini orang-orang yang bertaqwa adalah orang yang menyadarai sepenuhnya bahwa kekayaan mereka bukanlah milik sendiri yang dapat mereka perlakukan semau mereka, tetapi menyadari bahwa di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang butuh. Dan hak itu bukan pula merupakan hadiah atau sumbangan karena kemurahan hati mereka, tetapi sudah merupakan hak orang-orang tsb. Penerima tidak bisa merasa rendah dan pemberi tidak bisa merasa lebih tinggi. Lihat pula surat Al Ma'arif (QS 70:19-25).

Ayat-ayat di atas diturunkan di Makkah, sementara zakat diwajibkan di Madinah. Dengan demikian, sejak saat-saat awal kurun Makkah, Islam telah menanamkan kesadaran di dalam dada orang-orang Islam bahwa ada hak hak orang yang berkekurangan dalam harta mereka. Hak yang harus dikeluarkan, tidak hanya berupa sedekah sunnah yang mereka berikan atau tidak diberikan sekehendak mereka sendiri. Kata zakat sendiri sudah digunakan dalam ayat-ayat Makiyah seperti pada surat: Ar Rum: 38-39, An Naml:1-3, Luqman: 4, Al Mu'minun: 4, Al A'raf:156-157, dan Fushshilat : 6-7. Walau Al Quran sudah membicarakan zakat dalam ayat-ayat Makiah, namun demikian zakat itu sendiri baru diwajibkan di Madinah. Zakat yang turun dalam ayat-ayat Makiah tidak sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggung jawab mengelolanya.

ZAKAT PADA PERIODE MADINAH

Berbeda dengan ayat-ayat Al Qur'an yang turun di Makkah, ayat-ayat yang turun di Madinah sudah menjelaskan bahwa zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Salah satu surat yang terakhir turun adalah surat At Taubah yang juga merupakan salah satu surat dalam Quran yang menumpahkan perhatian besar pada zakat. Coba kita perhatikan ayat-ayat surat At Taubah di bawah ini yang tidak lepas dari masalah zakat :

Dalam ayat permulaan surat itu Allah memrintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh. Tetapi jika mereka (1) bertaubat, (2) mendirikan shalat wajib, dan (3) membayar zakat, maka berilah mereka kebebasan (QS 9:5).
Enam ayat setelah ayat diatas Allah berfirman :"...jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama...." (QS 9:11)
Allah juga merestui orang-orang yang menyemarakan masjid; yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan sholat, membayar zakat (QS 9:18)
Allah mengancam dengan azab yang pedih kepada orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah (QS 9:34-35)
Dalam surat ini juga terdapat penjelasan tentang sasaran-sasaran penerima zakat, yang sekaligus menampik orang-orang yang rakus yang ludahnya meleleh melihat kekayaan zakat tanpa hak. (QS 9:60).
Allah menjelaskan pula bahwa zakat merupakan salah satu institusi seorang Mu'min (QS 9:71) yang membedakannya dari orang munafik (yang menggenggam tangan mereka/kikir, QS 9:67).
Allah memberikan instruksi kepada Rasul-Nya dan semua orang yang bertugas memimpin ummat setelah beliau untuk memungut zakat (QS 9:103) Khuz min amwalihim shadaqah....(Pungutlah zakat dari kekayaan mereka....). Kata "min" berarti sebagian dari harta, bukan seluruh kekayaan. Kata "amwalihim" dalam bentuk jamak yang berarti: harta-harta kekayaan mereka, yaitu meliputi berbagai jenis kekayaan. Kata shodaqah dalam ayat ini oleh kebanyakan ulama salaf maupun khalaf ditafsirkan sebagai zakat dengan dasar hadits dan riwayat shahabat.

Kesimpulan yang dapat ditarik berkaitan dengan zakat ini, bahwa seseorang: tanpa mengeluarkan zakat

1. belum dianggap sah masuk barisan orang-orang yang bertaqwa.

2. tidak dapat dibedakan dari orang-orang musyrik

3. tidak bisa dibedakan dengan orang-orang munafik yang kikir.

4. tidak akan mendapatkan rahmat Allah (QS 7:156)

5. tidak berhak mendapat pertolongan dari Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman (QS 5:55-56)

6. tidak bisa memperoleh pembelaan dari Allah (QS 22:40-41)

ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM

Berdasarkan sejumlah hadits dan laporan para shahabat, diketahui bahwa urutan rukun Islam setelah shalat lima waktu (setelah Isra dan Mi'raj) adalah puasa (diwajibkan pada tahun 2 H) yang bersamaan dengan zakat fitrah. Baru kemudian perintah diwajibkannya zakat kekayaan. Namun demikian Yusuf Al-Qaradhawy menegaskan bahwa zakat adalah rukun Islam ketiga berdasarkan banyak hadits shahih, misalnya hadits peristiwa Jibril ketika mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah : "Apakah itu Islam ?" Nabi menjawab :"Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya" (Bukhari Muslim)

Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), dipuji orang yang melaksanakannya dan diancam orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara.

Peringatan keras terhadap orang yang tidak membayar zakat tidak hanya berupa hukuman yang sangat pedih di akhirat (misalnya QS 9: 34-35; 3:180, dan hadits shahih) juga terdapat hukuman di dunia. Hadits shahih menjelaskan bahwa :

Orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang
Bila zakat bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa
Pembangkang zakat dapat dihukum dengan denda bahkan dapat diperangi dan dibunuh. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar ketika setelah Rasulullah wafat dimana banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan sholat.

Pernyataan Abu Bakar : "Demi Allah, saya akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan zakat dari shalat,...."

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dimengerti bahwa zakat adalah asasi sekali dalam Islam, dan dapat dikatakan bahwa orang yang mengingkari zakat itu wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam (murtad).

KEKAYAAN YANG WAJIB ZAKAT

Pengertian Kekayaan

Quran tidak memberikan ketegasan tentang jenis kekayaan yang wajib zakat, dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, dan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan tsb diserahkan kepada Sunnah Nabi. Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan Quran seperti: emas dan perak (9:34); tanaman dan buah-buahan (6:141); penghasilan dari usaha yang baik (2:267); dan barang tambang (2:267). Namun demikian, lebih daripada itu Quran hanya merumuskannya dengan rumusan yanga umum yaitu "kekayaan" ("Pungutlaholehmu zakat dari kekayaan mereka,....." QS 9:103).

Kekayaan hanya bisa disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat yaitu : dipunyai dan bisa diambil

manfaatnya. Inilah definisi yang paling benar menurut Yusuf Al-Qaradhawy dari beragam definisi yang dijumpai. Terdapat 6 syarat untuk suatu kekayaan terkena wajib zakat:

1. Milik penuh

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah. Yang dimaksud pemilikan disini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga sesorang lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaatnya daripada orang lain. Istilah "milik penuh" maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Dengan kata lain, kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.

Konsekwensi dari syarat ini tidak wajib zakat bagi :

• Kekayaan yang tidak mempunyai pemilik tertentu

• Tanah waqaf dan sejenisnya

• Harta haram. Karena sesungguhnya harta tersebut tidak syah menjadi milik seseorang

• Harta pinjaman. Dalam hal ini wajib zakat lebih dekat kepada sang pemberi hutang (kecuali bila hutang tsb tidak diharapkan kembali). Bagi orang yang meminjam dapat dikenakan kewajiban zakat apabila dia tidak mau atau mengundur-undurkan pembayaran dari harta tsb, sementara dia terus mengambil manfaat dari harta tsb. Dengan kata lain orang yang meminjam telah memperlakukan dirinya sebagai "si pemilik penuh".

• Simpanan pegawai yang dipegang pemerintah (seperti dana pensiun). Harta ini baru akan menjadi milik penuh di masa yad, sehingga baru terhitung wajib zakat pada saat itu.

2. Berkembang

Pengertian berkembang yaitu harta tsb senantiasa bertambah baik secara konkrit (ternak, dll) dan tidak secara konkrit (yang berpotensi berkembang, seperti uang apabila diinvestasikan).

Nabi tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi seperti rumah kediaman, perkakas kerja, perabot rumah tangga, binatang penarik, dll. Karena semuanya tidak termasuk kekayaan yang berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan alasan ini pula disepakati bahwa hasil pertanian dan buah-buahan tidak dikeluarkan zakatnya berkali-kali walaupun telah disimpan bertahun-tahun. Dengan syarat ini pula, maka jenis harta yang wajib zakat tidak terbatas pada apa yang sering diungkapkan sebahagian ulama yaitu hanya 8 jenis harta (unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas, dan perak).

Semua kekayaan yang berkembang merupakan subjek zakat.

3. Cukup senisab

Disyaratkannya nisab memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu berada dalam kondisi berkecukupan. Tidaklah mungkin syariat membebani zakat pada orang yang mempunyai sedikit harta dimana dia sendiri masih sangat membutuhkan harta tsb. Dengan demikian pendapat yang mengatakan hasil pertanian tidak ada nisabnya menjadi tertolak.

4. Lebih dari kebutuhan biasa

Kebutuhan adalah merupakan persoalan pribadi yang tidak bisa dijadikan patokan besar-kecilnya. Adapun sesuatu kelebihan dari kebutuhan itu adalah bagian harta yang bisa ditawarkan atau diinvestasikan yang dengan itulah pertumbuhan/ perkembangan harta dapat terjadi.

Kebutuhan harus dibedakan dengan keinginan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan rutin, yaitu sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelestarian hidup; seperti halnya belanja sehari-hari, rumah kediaman, pakaian, dan senjata untuk mempertahankan diri, peralatan kerja, perabotan rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk kepentingan keluarga (karena kebodohan dapat berarti kehancuran). Kebutuhan ini berbeda-beda dengan berubahnya zaman, situasi dan kondisi, juga besarnya tanggungan dalam keluarga yang berbeda-beda. Persoalan ini sebaiknya diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwewenang. Zakat dikenakan bila harta telah lebih dari kebutuhan rutin. Sesuai dengan ayat 2:219 ("sesuatu yang lebih dari kebutuhan...") dan juga hadits "zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya", dan hadits-hadits lainnya.

5. Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat haruslah lebih dari kebutuhan primer, dan cukup pula senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila jumlah hutang akan mengurangi harta menjadi kurang senisab, maka zakat tidaklah wajib. Jumhur ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat. Namun apabila hutang itu ditangguhkan pembayarannya (tidak harus sekarang juga dibayarkan), maka tidaklah lepas wajib zakat (seperti halnya hutang karena meng-kredit sesuatu).

6. Berlalu setahun

Maksudnya bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariyah. Menurut Yusuf Al-Qaradhawy, persyaratan setahun ini hanyalah buat barang yang dapat dimasukkan ke dalam istilah "zakat modal" seperti: ternak, uang, harta benda dagang, dll. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia (barang tambang), harta karun, dll yang sejenis semuanya termasuk ke dalam istilah "zakat pendapatan" dan tidak dipersyaratkan satu tahun (maksudnya harus dikeluarkan ketika diperoleh).

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para shahabat dan tabi'in mengenai persyaratan "berlalu setahun" ini. Dimana apa pendapat yang mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan begitu diperoleh bila sampai senisab, baik karena sendiri maupun karena tambahan dari yang sudah ada, tanpa mempersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini dikarenakan "tidak adanya satu hadits yang tegas" mengenai persyaratan ini. Namun demikian sesuatu yang tidak diperselisihkan sejak dulu adalah bahwa zakat kekayaan yang termasuk zakat modal di atas hanya diwajibkan satu kali dalam setahun.

KEKAYAAN YANG WAJIB ZAKAT

Pembahasan berikut ini adalah tentang "Kekayaan yang Wajib Zakat dan Besar Zakatnya". Cukup

banyak dan detail yang dibahas beliau (hal 167-501) yang mencakup :

1. Zakat binatang ternak

2. Zakat emas dan perak / zakat uang

3. Zakat kekayaan dagang

4. Zakat pertanian

5. Zakat madu dan produksi hewani

6. Zakat barang tambang dan hasil laut

7. Zakat investasi pabrik, gedung, dll

8. Zakat pencaharian dan profesi

9. Zakat saham dan obligasi

Namun yang akan kami bahas adalah yang penting bagi kita pada umumnya untuk kita ketahui yaitu nomor 2 dan 8 saja.

ZAKAT EMAS DAN PERAK

Pembahasan mengenai zakat emas dan perak (E&P) perlu dibedakan antara E&P sebagai perhiasan atau E&P sebagai uang (alat tukar). Sebagai perhiasan E&P juga dapat dibedakan antara perhiasan wanita dan perhiasan lainnya (ukiran, souvenir, perhiasan pria dll). Dangkalnya pemahaman fungsi E&P sebagai alat tukar atau mata uang menyebabkan banyaknya simpanan uang di kalangan ummat Islam tidak tertunaikan zakatnya.

I. Emas dan Perak sebagai Uang

E&P telah sejak lama juga pada zaman Rasulullah digunakan sebagai alat tukar (uang), yaitu uang emas (dinar) dan uang perak (dirham). Kedua mata uang ini mereka peroleh dari kerajaan-kerajaan tetanggan yang besar, dinar banyak digunakan penduduk kerajaan Romawi Bizantinum sedangkan dirham pada kerajaan Persia. Adapun ayat 34-35 surat At Taubah : ..."Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah,....", ayat ini condong pada maksud E&P dalam artian uang karena ia merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai langsung untuk itu. Ancaman Allah dijumpai dalam dua hal yaitu; penyimpanannya, dan tidak diinfakkannya pada jalan Allah. Ini dianggap tidak "tidak berzakat". Beberapa hadits juga menjelaskan dengan makna yang sama.

Hikmah Wajib Zakat Uang

Sesungguhnya kepentingan uang adalah untuk bergerak dan beredar, maka dimanfaatkanlah oleh orang-orang yang mengedarkannya. Sebaliknya penyimpanan dan pemendamannya akan menyebabkan tidak lakunya pekerjaanpekerjaan, merajalelanya pengangguran, matinya pasar-pasar, dan mundurnya kegiatan perekonomian secara umum. Oleh karenanya pewajiban zakat bagi pemilik uang (yang sudah sampai nisab) baik yang dikembangkan maupun tidak adalah merupakan langkah kongkrit yang patut diteladani. Hadits Nabi memerintahkan perniagaan harta anak yatim sehingga tidak habis begitu saja dimakan zakat.

Besarnya Zakat Uang

Tidak terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal besarnya zakat uang ini yaitu 2.5 persen. Yusuf Al-Qaradhawy juga membantah keras beberapa peneliti dewasa ini yang menganjurkan agar besar zakat ini ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangaan keadaan. Alasan yang dikemukakan antara lain: Hal tsb bertentangan dengan nash yang jelas; bertentangan dengan ijma' ulama; bahwa zakat adalah kewajiban, karena itu harus mempunyai sifat yang tetap, kekal dan utuh; adapun kebutuhan dana bagi negara dewasa ini dapat diatasi dengan pengadaan pajak lain disamping zakat.

Nisab Uang

Melalui pembahasan yang panjang Yusuf Al-Qaradhawy menerangkan ketentuan nisab uang ini, yaitu 85 gram emas dan 200 gram perak. Adapun nisab untuk uang kertas dan surat-surat berharga lain ditetapkan setara dengan 85 gram emas, dengan pertimbangan nilai emas jauh lebih stabil dari pada perak.

Menutup pembahasan zakat uang ini, Yusuf Al-Qaradhawy mengingatkan kembali bahwa setiap uang milik

penuh yang sudah sampai senisab, bebas dari hutang, dan merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, maka wajiblah zakatnya 2.5 persen, yaitu sekali dalam setahun.

II. Zakat Emas dan Perak yang Non Uang

Manusia sering menggunakan E&P selain untuk perhiasan yang diperbolehkan oleh syara' juga untuk perhiasan yang tidak diperbolehkan. Perhiasan yang dihalalkan adalah untuk kaum wanita dalam batas yang tidak berlebihan, dan juga perak untuk pria. Adapun banyak penggunaan E&P di kalangan masyarakat yang tidak dibenarkan oleh syara' yaitu berupa barang seperti; bejana-bejana, patung dan benda seni lainnya, dll, yang pada hakekatnya E&P tsb adalah berupa simpanan yang tidak beredar di kalangan masyarakat. Perhiasan yang tidak wajib dizakati adalah perhiasan yang dipakai dan dimanfaatkan. Adapun yang dijadikan sebagai benda simpanan, maka hal itu wajib dizakati. Karena pada hakekatnya simpanan E&P ini mempunyai potensi untuk dikembangkan.

Setelah menempuh analisis yang panjang, kesimpulan yang ditarik Yusuf Al-Qaradhawy untuk masalah ini:

Kekayaan dari E&P yang digunakan sebagai simpanan adalah wajib dikeluarkan zakatnya.
Jika kekayaan E&P tersebut untuk dipakai seseorang, maka hukumnya dilihat pada macam penggunaannya; jika penggunaannya bersifat haram seperti untuk bejana-bejana emas atau perak, patung-patung maka wajib dikeluarkan zakatnya.
Diantara pemakaian perhiasan yang diharamkan adalah yang ada unsur berlebih-lebihan dan menyolok oleh seorang perempuan.
Jika perhiasan tsb digunakan untuk hal yang mubah seperti perhiasan perempuan yang tidak berlebih-lebihan,serta cincin perak untuk laki-laki, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena perhiasan tsb merupakan harta yang tidak berkembang (tidak memenuhi syarat harta yang wajib zakat), dan juga merupakan salah satu di antara kebutuhan-kebutuhan manusia.
Tidak ada perbedaan antara perhiasan mubah tersebut dimiliki oleh seseorang untuk dipakainya sendiri atau dipinjamkan kepada orang lain.
Yang wajib dizakati dari perhiasan yang tidak dibenarkan syara' (bejana, patung dll) adalah sebesar ukuran mata uang dan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5 % setiap tahun dengan hartanya yang lain jika memiliki.
Hal ini dengan syarat telah mencapai nisab atau bersama dengan hartanya yang lain memenuhi nisab, yaitu 85gram emas, yaitu nilainya dan bukan ukurannya (Perhatian : Nilai dan Ukuran itu berbeda, sekedar contoh, sebuah patung emas atau perak bisa mempunyai nilai jual berlipat-lipat dari harga emas/perak bahan baku pembuatannya).

ZAKAT PENCAHARIAN DAN PROFESI

Topik ini sebenarnya bukan sudah hal yang baru di kalangan ahli fiqih zakat. Tapi apa yang diungkapkan oleh Yusuf Al-Qaradhawy mengenai topik ini adalah ijtihad beliau dalam rangka menentukan hukum yang jelas mengenai kedudukan harta pencarian dan profesi, yaitu melalui studi perbandingan dan penelitian yang sangat dalam terhadap pendapat-pendapat yang ada mengenai masalah ini sejak zaman sahabat hingga zaman sekarang.

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok dewasa ini adalah apa yang diperoleh dari pencarian atau profesi, baik suatu pencarian yang tergantung oleh orang lain seperti pegawai (negeri atau swasta), atau pencarian tidak tergantung kepada pihak lain (professional), seperti halnya dokter, advokat, penjahit, seniman, dll. Jenis pekerjaan ini mendatangkan penghasilan baik berupa gaji, upah ataupun honorarium. Perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal mewajibkan zakat terhadap harta pencarian dan profesi ini sudah berlangsung sejak lama. Adapun beberapa ulama modern saat ini telah beranggapan bahwa upaya menemukan hukum pasti zakat harta jenis ini adalah sangat mendesak, dikarenakan inilah jenis penghasilan yang paling banyak dijumpai saat ini. Bila tidak ini berarti kita telah melepaskan kebanyakan orang dari kewajiban zakat yang telah dinyatakan jelas kewajibannya secara umum dalam Al Quran dan Sunnah ("Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian usaha kalian", 2:267).

Pandangan Fikih tentang Pencarian dan Profesi (P&P)

Zakat harta P&P memang tidak ditemukan contohnya dalam hadits, namun dengan menggunakan kaidah ushul fikih dapatlah harta P&P digolongkan kepada "harta penghasilan", yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Harta penghasilan itu sendiri dapat dibedakan menjadi :

(1) Penghasilan yang berkembang dari kekayaan lain, misalnya uang hasil menjual poduksi pertanian yang sudah dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% yang tentunya uang hasil penjualan tersebut tidak perlu dizakatkan pada tahun yang sama karena kekayaan asalnya (produksi pertanian tsb) sudah dizakatkan. Ini untuk mencegah terjadinya apa yang disebut double zakat.

(2) Penghasilan yang berasal karena penyebab bebas, seperti gaji, upah, honor, investasi modal dll. Karena harta yang diterima ini belum pernah sekalipun dizakatkan, dan mungkin tidak akan pernah sama sekali bila harus menunggu setahun dulu.

Perbedaan yang menyolok dalam pandangan fikih tentang harta penghasilan ini, terutama berkaitan dengan adanya konsep "berlaku setahun" yang dianggap sebagai salah satu syarat dari harta yang wajib zakat. Sebagian pendapat mengungkapkan syarat ini berlaku untuk semua jenis harta, tapi sebagian lainnya

mengungkapkan syarat ini tidak berlaku untuk seluruh jenis harta, terutama tidak berlaku untuk jenis harta penghasilan. selama diberlakukan juga ketentuan berlaku setahun itu untuk jenis harta penghasilan, maka akan sulit untuk melaksanakan kewajiban zakat untuk harta penghasilan ini.

Kelompok terakhir ini berpendapat, bahwa zakat penghasilan ini wajib dikeluarkan zakatnya langsung ketika diterima tanpa menunggu waktu satu tahun. Diantara kelompok terakhir ini adalah: Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyyah, dll, juga Umar bin Abdul Aziz.

Pendapat mana yang lebih kuat tentang kedudukan zakat P&P ini ? Oleh karenanya Yusuf Al-Qaradhawy menelaah kembali hadits-hadits tentang ketentuan setahun ini dimana dijumpai ketentuan tersebut ditetapkan berdasar empat hadits dari empat shahabat, yaitu: Ali, Ibnu Umar, Anas dan Aisyah ra. Diantaranya berbunyi sbb:

Hadits dari Ali ra. dari Nabi SAW: “Bila engkau mempunyai 200 dirham dan sudah mencapai waktu setahun,

maka zakatnya adalah 5 dirham,...... “

Hadits dari Aisyah ra, Rasulullah pernah bersabda : “Tidak ada zakat pada suatu harta sampai lewat setahun”.

Tetapi ternyata hadits-hadits itu mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sanadnya sehingga tidak bisa untuk dijadikan landasan hukum yang kuat (hadits shahih), apalagi untuk dikenakan pada jenis "harta penghasilan" karena akan bentrok dengan apa yang pernah dilakukan oleh beberapa shahabat. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para shahabat tentang persyaratan setahun untuk zakat penghasilan juga mendukung ketidak shahihan hadits-hadits tsb.

Bila benar hadits-hadits tersebut berasal dari Nabi SAW, maka tentulah pengertian yang dapat diterima adalah: "harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak wajib lagi zakat sampai setahun berikutnya". Zakat adalah tahunan. Beberapa riwayat sahabat seperti Ibnu Mas'ud, menceritakan bagaimana harta penghasilan langsung dikeluarkan zakatnya ketika diterima tanpa menunggu setahun. Sehingga menjadi semakin jelas bahwa masa setahun tidak merupakan syarat, tetapi hanya merupakan tempo antara dua pengeluaran zakat. Setelah mengadakan studi perbandingan dan penelitian yang mendalam terhadap nash-nash yang berhubungan dengan status zakat untuk bermacam-macam jenis kekayaan, juga dengan memperhatikan hikmah dan maksud PEMBUAT SYARIAT yang telah mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan ummat Islam pada masa sekarang ini, maka Yusuf Al-Qaradhawy berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti: gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat, penjahit, seniman, dllnya wajib terkena zakat dan dikeluarkan zakatnya pada waktu diterima.

Sebagai penjelasan dari pendapat beliau terhadap masalah yang sensitif ini, Yusuf Al-Qaradhawy mengemukakan beberapa butir alasan yang dikuatkan dengan dalil. Pembahasan ini adalah kelanjutan dari pembahasan zakat pencarian dan profesi. Point-point di bawah ini adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawy untuk menguatkan pendapat beliau bahwa harta pencarian dan profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima.

Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nash yang mencapai tingkat shahih atau hasan yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi ummat.
Para sahabat dan tabi'in memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan; sebagian mempersyaratkan adanya masa setahun, sedangkan sebagian lain tidak mempersyaratkannya yang berarti wajib dikeluarkan zakatnya pada saat harta penghasilan tersebut diterima seorang Muslim. Oleh karenanya persoalan tersebut dikembalikan kepada nash-nash yang lain dan kaedah-kaedah yang lebih umum.
Ketiadaan nash ataupun ijmak dalam penentuan hukum zakat harta penghasilan membuat mazhab-mazhab berselisih pendapat tajam sekali, yang bila dijajagi lebih jauh justru menimbulkan berpuluh-puluh persoalan baru yang semakin merumitkan, yang seringkali hanya berdasarkan dugaan-dugaan dan tidak lagi didasarkan pada nash yang jelas dan kuat. Semuanya membuat Yusuf Al-Qaradhawy menilai bahwa adalah tidak mungkin syariat yang sederhana yang berbicara untuk seluruh ummat manusia membawa persoalanpersoalan kecil yang sulit dilaksanakan sebagai kewajiban bagi seluruh ummat.
Mereka yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nash yang berlaku umum dan tegas. karena nash-nash yang mewajibkan zakat baik dari quran maupun sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun. Misalnya : "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian usaha kalian" (2:267). Kata "makasabtum" merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan atau pekerjaan dan profesi. Para ulama fikih berpegang pada keumuman maksud ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan, yang oleh karena itu kita tidak perlu ragu memakainya sebagai landasan zakat pencarian dan profesi. Bila para ulama fikih talah menetapkan setahun sebagai syarat wajib zakat perdagangan, karena antara pokok harta dengan laba yang dihasilkan tidak dipisahkan, sementara laba dihasilkan dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Lain halnya dengan gaji atau sebangsanya yang diperoleh secara utuh, tertentu dan pasti.
Disamping nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan untuk wajib zakat, Qias yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang Muslim diqiaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.
Pemberlakuan syarat satu tahun bagi zakat harta penghasilan berarti membebaskan sekian banyak pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar, karena mereka itu akan menjadi dua golongan saja: yang menginvestasikan pendapatan mereka terlebih dahulu, dan yang berfoya-foya dan menghamburkan semua penghasilannya sehingga tidak mencapai masa wajib zakatnya. Itu berarti zakat hanya dibebankan pada orang-orang yang hemat saja, yang membelanjakan kekayaan seperlunya, yang mempunyai simpanan sehingga mencapai masa zakatnya. Hal ini jauh sekali dari maksud kedatangan syariat yang adil dan bijak, dimana hal ini justru memperingan beban orang-orang pemboros dan memperberat orang-orang yang hidup sederhana.
Pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jelas terlihat saling kontradiksi yang tidak bisa diterima oleh keadilan dan hikmat islam mewajibkan zakat. Misalnya seorang petani menanam tanaman pada tanah sewaan (maaf lagi, zakat pertanian juga tidak bisa ditayangkan), hasilnya dikenakan zakat sebanyak 10% atau 5%, sedangkan pemilik tanah yang dalam satu jam kadang-kadang memperoleh beratusratus dinar berupa uang sewa tanah tersebut tidak dikenakan zakat berdasarkan fatwa-fatwa dalam mazhab-mazhab yang ada, dikarenakan adanya persyaratan setahun bagi penghasilan tersebut sedangkan jumlah itu jarang bisa terjadi di akhir tahun. Begitu pula halnya dengan seorang dokter, insinyur, advokat, pemilik mobil angkutan, pemilik hotel, dll. Sebab pertentangan itu adalah sikap yang terlalu mengagungkan pendapat-pendapat fikih yang tidak terjamin dan tidak terkontrol berupa hasil ijtihad para ulama. Kita tidak yakin bila mereka hidup pada zaman sekarang dan menyaksikan `apa yang kita saksikan, apakah mereka akan meralat ijtihad mereka dalam banyak masalah.
Pengeluaran zakat penghasilan setelah diterima akan lebih menguntungkan fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya. Ini akan menambah besar perbendaharaan zakat dan juga memudahkan pemiliknya dalam mengeluarkan zakatnya. Cara yang dinamakan oleh para ahli perpajakan dengan "Penahanan pada Sumber" sudah dipraktekan oleh Ibn Mas'ud, Mu'awiyah dan juga Umar bin Abdul Aziz yaitu dengan memotong gaji para tentara dan orang-orang yang di bawah kekuasaan negara saat itu.
Menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang Muslim. Pembebasan jenis-jenis penghasilan yang berkembang sekarang ini dari zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.
Tanpa persyaratan setahun bagi harta penghasilan akan lebih menguntungkan dari segi administrasi baik bagi orang yang mengeluarkan maupun pihak amil yang memungut zakat. Persyaratan satu tahun bagi zakat penghasilan, menyebabkan setiap orang harus menentukan jatuh tempo pengeluaran setiap jumlah kekayaannya yang diterimanya. Ini berarti bahwa seseorang Muslim bisa mempunyai berpuluh-puluh masa tempo masing-masing kekayaan yang diperoleh pada waktu yang berbeda-beda. Ini sulit sekali dilakukan, dan sulit pula bagi pemerintah memungut dan mengatur zakat yang yang dengan demikian zakat tidak bisa terpungut dan sulit dilaksanakan.

NISAB DAN BESARNYA ZAKAT PENCARIAN DAN PROFESI

Seteleh menetapkan harta penghasilan dari pencarian dan profesi adalah wajib zakat, yusuf Al-Qaradhawy

menjelaskan pula berapa besar nisab buat jenis harta ini, yaitu 85 GRAM EMAS seperti hal besarnya nisab uang (yang telah kita kaji sebelumnya). Demikian pula dengan besarnya zakat adalah seperempatpuluh (2.5%) sesuai dengan keumumman nash yang mewajibkan zakat uang sebesar itu.

Maka tinggal satu persoalan lagi, orang-orang yang memiliki profesi itu menerima pendapatan mereka tidak teratur, bisa setiap hari seperti dokter, atau pada saat-saat tertentu seperti seorang advokat, kontraktor dan penjahit, atau secara regular mingguan atau bulanan seperti kebanyakan para pegawai. Bila nisab di atas ditetapkan untuk setiap kali upah, gaji yang diterima, berarti kita akan membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat. Sedangkan bila seluruh gaji itu dalam satu waktu tertentu itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab. Adapun waktu penyatuan dari penghasilan itu yang dimungkinkan dan dibenarkan oleh syariat itu adalah satu tahun. Dimana zakat dibayarkan setahun sekali. Fakta juga menunjukkan bahwa pemerintah mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan per bulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak. Jangan lupa bahwa yang diukur nisabnya adalah penghasilan bersih, yaitu penghasilan yang telah dikurangi dengan kebutuhan biaya hidup terendah atau kebutuhan pokok seseorang berikut tanggungannya, dan juga setelah dikurangi untuk pembayaran hutang

Bila penghasilan bersih itu dikumpulkan dalam setahun atau kurang dalam setahun dan telah mencapai nisab, maka wajib zakat dikeluarkan 2.5% nya. Bila seseorang telah mengeluarkan zakatnya langsung ketika menerima penghasilan tsb (karena yakin dalam waktu setahun penghasilan bersihnya akan lebih dari senisab), maka tidak wajib lagi bagi dia mengeluarkannya di akhir tahun (karena akan berakibat double zakat). Selanjutnya orang tsb harus membayar zakat dari penghasilan tsb pada tahun kedua dalam bentuk kekayaan yang berbeda-beda.

SASARAN ZAKAT

Dapat dikatakan bahwa upaya mendistribusikan zakat adalah jauh lebih sulit dan kompliketed dari pada sekedar mengumpulkan. Sebagaimana yang diterangkan dalam QS 9:60, sassaran zakat ada 8 golongan: fakir, miskin, amil zakat, golongan muallaf, memerdekakan budak belian, orang yang berutang, di jalan Allah, dan ibnu sabil. Sasaran zakat ini sangat penting dalam pandangan Islam, sehingga terdapat hadits yang menjelaskan bahwa untuk menentukan sasaran zakat ini seakan-akan Allah tidak rela bila Rasulullah SAW menetapkannya sendiri, sehingga Allah SWT menurunkan ayat 9:60 tsb.

Fakir & Miskin

Terdapat beragam definisi mengenai kata fakir dan miskin, tapi secara umum fakir dan miskin itu adalah mereka yang kebutuhan pokoknya tidak tercukupi sedangkan mereka secara fisik tidak mampu bekerja atau tidak mampu memperoleh pekerjaan. Golongan ini dapat dikatakan sebagai inti sasaran zakat (Hadits: ... zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin).

Selanjutnya kita dianjurkan pula untuk lebih memperhatikan orang-orang miskin yang menjaga diri dan memelihara kehormatan. Sesuai hadits: "Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi, satu dua biji kurma, tapi orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian diberi sedekah, dan merekapun tidak pergi meminta-minta pada orang" (Bukhari Muslim)

Fakir miskin hendaklah diberikan harta zakat yang mencukupi kebutuhannya sampai dia bisa menghilangkan kefakirannya. Bagi yang mampu bekerja hendaknya diberikan peralatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi yang tidak mampu lagi bekerja (orang jompo, cacat fisik), hendaknya disantuni seumur hidupnya dari harta zakat. Maka jelaslah bahwa tujuan zakat bukanlah memberi orang miskin satu atau dua dirham, tapi maksudnya ialah memberikan tingkat hidup yang layak. Layak sebagai manusia yang didudukan Allah sebagai khalifah di bumi, dan layak sebagai Muslim yang telah masuk ke dalam agama keadilan dan kebaikan, yang telah masuk ke dalam ummat pilihan dari kalangan manusia.

Tingkat hidup minimal bagi seseorang ialah dapat memenuhi makan dan minum yang layak untuk diri dan keluarganya, demikian pula pakaian untuk musim dingin dan musim panas, juga mencakup tempat tinggal dan keperluan-keperluan pokok lainnya baik untuk diri dan tanggungannya.

Amil

Amil merupakan sasaran berikutnya setelah fakir miskin (9:60). Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, dimana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan. Dimasukkannya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya untuk gaji para pelaksananya.

Amil tetap diberi zakat walau ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Amil itu adalah pegawai, maka hendaklah diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Pendapat yang terkuat yang diambil Yusuf Qardawy adalah pendapat Imam Syafi'i, yaitu maksimal sebesar 1/8 bagian. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta diluar zakat, misalnya oleh pemerintah dibayarkan dari sumber pendapatan pemerintah lainnya.

Gharimin

Gharimin dapat terbagi dua yaitu:

- Orang yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri (seperti untuk nafkah keluarga, sakit, mendirikan rumah dlsb). Termasuk didalamnya orang yang terkena bencana sehingga hartanya musnah.

Beberapa syarat gharimin ini :

1. Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya.

2. Orang tsb berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan syariat.

3. Hutangnya harus dibayar pada waktu itu. Apabila hutangnya diberi tenggang waktu dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah orang yang berhutang ini dapat dikategorikan sebagai mustahik.

4. Kondisi hutang tsb berakibat sebagai beban yang sangat berat untuk dipikul.

Orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi sesuai dengan kebutuhannya. Yaitu untukmembayar lunas hutangnya. Apabila ternyata ia dibebaskan oleh yang memberi hutang, maka dia harus mengembalikan bagiannya itu. Karena ia sudah tidak memerlukan lagi (untuk membayar hutang). Sesungguhnya Islam dengan menutup utang orang yang berhutang berarti telah menempatkan dua tujuan utama :

1. Mengurangi beban orang yang berutang dimana ia selalu menghadapi kebingungan di waktu malam dan kehinaan di waktu siang.

2. Memerangi riba.

- Orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain. Umumnya hal ini dikaitkan dengan usaha untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, namun tidak ada dalil syara' yang mengkhususkan gharimin hanya pada usaha mendamaikan tsb. Oelh karena itu orang yang Berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian zakat untuk menutup hutangnya, walaupun ia orang kaya. Jadi bagi kita yang mengambil kredit TV misalnya, tentunya tidak termasuk kaum gharimin yang menjadi sasaran zakat. Karena kita bukannya sengsara karena hutang, tapi justru menikmatinya.

Fisabilillah

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi "Fisabilillah" yang menjadi sasaran zakat dalam ayat 9:60. Apakah harus digunakan definisi dalam arti sempit yaitu "jihad", atau definisi dalam arti luas yaitu "segala bentuk kebaikan dijalan Allah".

Kesepakatan Madzhab Empat tentang Sasaran Fisabilillah.

1. Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup Fisabilillah.

2. Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi Mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka.

3. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dll. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak, upeti, dlsb.

Namun beberapa ulama lain telah meluaskan arti sabilillah ini seperti : Imam Qaffal, Mazhab Ja'fari, Mazhab Zaidi, Shadiq Hassan Khan, Ar Razi, Rasyid Ridha dan Syaltut, dll.

Setelah mengkaji perbedaan-perbedaan pendapat ini, dan juga merujuk pengertian kata fisabilillah yang tertera dalam ayat-ayat Al Qur'an, maka sampailah Yusuf Qardhawi pada kesimpulan sbb :

Pendapat yang dianggap kuat adalah, bahwa makna umum dari sabilillah itu tidak layak dimaksud dalam

ayat ini, karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya dan apalagi terhadap orang-orangnya. Makna umum ini meniadakan pengkhususan sasaran zakat delapan, dan sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi : "Sesungguhnya Allah tidak meridhoi hukum Nabi dan hukum lain dalam masalah sedekah, sehingga Ia menetapkan hukumnya dan membaginya pada delapan bagian".

Seperti halnya sabilillah dengan arti yang umum itu akan meliputi pemberian pada orang-orang fakir, miskin dan asnaf-asnaf lain, karena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Kalau demikian apa sesungguhnya perbedaan antara sasaran ini dengan sasaran sesudah dan yang sebelumnya ? Sesungguhnya Kalamullah yang sempurna dan mu'jiz pasti terhindar dari pengulangan yang tidak ada faedahnya. karenanya pasti yang dimaksud disini adalah makna yang khusus, yang membedakannya dari sasaran-sasaran lain. Makna yang khusus ini tiada lain adalah jihad, yaitu jihad untuk membela dan menegakkan kalimat Islam dimuka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat allah termasuk sabilillah, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.

Kemudian Yusuf Al-Qaradhawy memperluas arti Jihad ini tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja, namun termasuk juga segala bentuk peperangan yang menggunakan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan aqidah Islam. Contoh : "Mendirikan sekolah berdasarkan faktor tertentu adalah perbuatan shaleh dan kesungguhan yang patut disyukuri, dan sangat dianjurkan oleh Islam, akan tetapi ia tidak dimasukkan dalam ruang lingkup JIHAD. Namun demikian, apabila ada suatu negara dimana pendidikan merupakan masalah utama, dan yayasan pendidikan telah dikuasai kaum kapitalis, komunis, atheis ataupun sekularis, maka jihad yang paling utama adalah mendirikan madrasah yang berdasarkan ajaran Islam yang murni, mendidik anak-anak kaum Muslimin dan memeliharanya dari pencangkokan kehancuran fikiran dan akhlaq, serta menjaganya dari racun-racun yang ditiupkan melalui kurikulum dan buku-buku, pada otak-otak pengajar dan ruh masyarakat yang disahkan di sekolah-sekolah pendidikan secara keseluruhan. Sebaliknya tidak semua peperangan termasuk kategori sabilillah, yaitu peperangan yang ditujukan untuk selain membela agama Allah, seperti halnya perang yang sekedar membela kesukuan, kebangasaan, atau membela kedudukan.

Kemana dipergunakan Bagian Sabilillah di zaman sekarang ?

- Membebaskan Negara Islam dari hukum orang kafir

- Bekerja mengembalikan Hukum Islam termasuk Jihad Fisabi-lillah, diantaranya melalui pendirian pusat

kegiatan Islam yang mendidik pemuda Muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara aqidah dari kekufuran dan mempersiapkan diri untuk membela Islam dari musuh-musuhnya. Mendirikan percetakan surat khabar untuk menandingi berita-berita yang merusak dan menyesatkan ummat. Dll.

ZAKAT DALAM ISLAM ADALAH SISTEM BARU DAN UNIK

Dari celah-celah zakat jelaslah kepada kita bahwa zakat diwajibkan mula-mula di Madinah dan diterangkan batas-batas serta hukumnya, zakat adalah suatu sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Suatu sistem yang belum pernah ada pada agama-agama samawi juga dalam peraturan-peraturan manusia. Zakat mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbegai kelemahan. Sebagai sistem politik karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya. Sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak punya. Akhirnya sebagai sistem keagamaan karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Zakat itu sendiri menjadi bukti bahwa ajaran Islam itu dari Allah SWT. Suatu sistem yang adil, yang tidak mungkin dihasilkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang ummi. Inilah zakat yang disyariatkan Islam meskipun banyak kaum Muslimin pada masa akhir-akhir ini tidak mengetahui hakikatnya dan mereka melalaikan membayarnya, kecuali mereka yang disayangi Tuhannya dan jumlahnya sedikit.

Banyak pendapat baik yang dari kalangan Muslim maupun non Muslim, yang mengagumi indahnya. konsepsi zakat sebagai pemecahan problematika sosial. Jika seandainya kaum Muslimin melaksanakan kewajiban ini dengan baik, tentu di kalangan mereka tidak akan ditemukan lagi orang-orang yang hidupnya sengsara. Akan tetapi kebanyakan dari mereka telah melalaikan kewajiban ini, mereka mengkhianati agama dan ummatnya, akibatnya nasib Ummat Islam sekarang ini lebih buruk dalam kehidupan ekonomi dan politiknya dari seluruh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Kekayaan, kebesaran dan kemuliaan Ummat Islam telah sirna. Kini mereka menjadi tanggungan penganut agama lain, sehingga pendidikan anak-anaknya pun diserahkan ke sekolah-sekolah missi kristen atau missi atheis. Bila mereka ditanya mengapa tidak mendirikan sendiri sekolah itu, mereka berkata: "kami tidak mempunyai biaya untuk mendirikannya. Maka sebanarnya mereka tidak memperoleh dari agama; akal fikiran, cita-cita dan ghairah yang dengan itu mereka dapat melakukannya. Mereka menyaksikan para penganut agama lain yang berkorban untuk mendirikan sekolah-sekolah, organisasi-organisasi sosial dan politik, padahal tidak disuruh oleh agama mereka, tapi mereka diharuskan oleh akal fikiran dan ghairahnya terhadap agama dan kaumnya. Tapi pada kaum Muslimin ghairah itu telah tidak ada. Mereka rela menjadi beban dan tanggungan orang. Mereka telah meninggalkan agamanya sendiri, akibatnya mereka kehilangan dunianya sesuai dengan firman Allah : "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik" (59:9).

Yang menjadi kewajiban bagi para da'i saat ini ialah mulai mengadakan usaha membina mereka yang masih ada rasa keagamaannya dengan mendirikan organisasi pengumpulan zakat. Zakat yang dapat digunakan untuk konsolidasi ummat, memberantas kemiskinan, memperlancar aktivitas da'wah menahan agresi dari kaum kuffar. Bila seluruh kaum Muslimin menunaikan zakat dan digunakan secara teratur, maka Islam akan mampu untuk mengembalikan kejayaannya.

FIKIH ZAKAT

2013-03-18T00:59:00.002-07:00

FIKIH ZAKAT
SARI PENTING KITAB DR. YUSUF AL-QARADHAWY

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi Ummat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan Ummat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat masih di kalangan Ummat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariah Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemasyarakatkan ibadah zakat yang dituntunkan oleh Syariah Islam perlu ditingkatkan. Salah satu karya besar mengenai zakat yang menjadi rujukan luas saat ini adalah Kitab Fikih Zakat, yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradhawy, salah seorang Ulama Besar Mesir yang sangat terkenal karena perhatiannya yang besar terhadap perkembangan sosial dan ekonomi Ummat Islam pada abad 21 ini.
Tulisan ini merupakan ringkasan selektif terhadap bab-bab dari kitab tersebut, yang sengaja dipilihkan untuk konsumsi kalangan masyarakat yang bergerak disektor industri dan jasa. Tulisan ini, pada awalnya dipostingkan secara berkala pada forum diskusi Isnet (Islamic Network), jaringan diskusi Islam melalui jaringan internet, pada akhir 1993. Agar dapat lebih banyak pemanfaataannya maka risalah kecil ini disusun sebagai langkah awal memahami zakat itu sendiri, sekaligus untuk mendorong keinginan untuk mengkajnya lebih jauh melalui kitab aslinya.
Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada beliau. Dan semoga pula risalah ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah yang menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang bertaqwa, amiin.

Bogor, Mei 1997
Lukman Mohammad Baga

Surat Al-Lail
Bismillahirrahmanirrahiim
Sesunguhnya usaha kamu memang berbeda beda
Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa
dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga)
maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah
Dan adapun orang)orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup,
serta mendustakan pahala yang terbaik
maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar
Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa

Surat ini merupakan surat surat pertama Makiyyah, mengandung dua perumpamaan yang memberikan suatu isyarah akan sikap Islam terhadap harta dan orang kaya; dan menjelaskan pula contoh akhlaq yang diperintahkan Islam dan yang akan mendapatkan ridha Allah SWT.
Golongan pertama adalah golongan yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertaqwa dan membenarkan adanya pahala terbaik (syurga). Terhadap golongan ini Allah memujinya dan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
Jadi memberi adalah salah satu sifat yang disejajarkan dengan taqwa dan membenarkan kalimat terbaik. Quran memutlakan sifatnya dengan memberi dan tidak menyatakan apa yang diberikan, berapa yang diberikan dan macam apa yang diberikan, karena maksud utamanya adalah jiwanya itu adalah jiwa yang dermawan, mulia dan pemberi, bukannya jiwa yang hina dan tidak mau memberi.
Jiwa pemberi adalah jiwa yang bermanfaat dan jiwa yang baik, yang tabiatnya senantiasa mau berlaku baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Ia memberikan yang terbaik, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, sehingga ia menyerupai sebuah sungai yang dimanfaatkan oleh manusia dengan meminumnya dan untuk diberikan kepada hewan ternak dan tanaman. Demikian pula dengan orang yang penuh keberkatan dimanfaatkan dimanapun ia berada, sehingga sebagai pembalasannya terhadap jiwanya yang mudah memberi itu, Allah SWT akan memudahkan masuk ke dalam syurga.
Sebagai tandingan golongan ini, golongan yang dicela Allah dan memudahkannya masuk ke dalam neraka, karena ia sifatnya bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan adanya pahala terbaik (syurga). Inilah golongan yang tercela karena kekikirannya terhadap hartanya dan menganggap dirinya cukup, tidak memerlukan pertolongan Allah dan pertolongan manusia serta membohongkan apa yang dijanjikan Allah SWT, yaitu akibat yang baik bagi orang orang yang benar imannya.
Maka, Allah memperingatkan dengan neraka yang menyala nyala,
Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka,
Yang mendustkan kebenaran dan berpaling dari iman.
Dan kelak akak dijauhkan orang yang bertaqwa dari neraka itu.
Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya,
Padahal tidak seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya.
Tetapi dia memberikan itu itu semata mata karena mencari keridhaan Tuhannya
Yang Maha Tinggi.
Dan kelak dia benar benar mendapat kepuasan.

ISLAM DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia manapun, baik dari segi pengarahan maupun dari segi pengaturan dan penerapan. Semenjak fajarnya baru menyigsing di kota Mekkah, Islam sudah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Adakalanya Quran merumuskannya dengan kata-kata "memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin" atau dengan "mengeluarkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah", "memberikan hak orang yang meminta-meminta, miskin dan terlantar dalam perjalanan", "membayar zakat" dan rumusan lainnya.
Memberi makan orang miskin yang meliputi juga memberi pakaian, perumahan dan kebutuhan-kebuthan pokoknya adalah merupakan realisasi dari keimananan seseorang (lihat surat Al Mudatsir, Al Haqqah). Quran tidak hanya menghimbau untuk memperhatikan dan memberi makan orang miskin, dan mengancam bila mereka dibiarkan terlunta-lunta, tetapi lebih dari itu membebani setiap orang Mu'min mendorong pula orang lain memperhatikan orang-orang miskin dan menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban itu serta pantas menerima hukuman Allah di akhirat.
Tangkap dan borgol mereka, kemudian lemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dan belit dengan rantai tujuh puluh hasta ! Mengapa mereka dihukum dan disiksa secara terang-terangan itu? Oleh karena mereka ingkar kepada Allah yang Maha Besar dan tidak menyuruh memberi makan orang-orang miskin. (QS 69:30-34)
Dalam surat Al Fajr, Allah membentak orang-orang Jahiliah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka, Ibrahim;
"Tidak, tetapi kalian tidak tidak menghormati anak yatim dan tidak saling mendorong memberi makan orang miskin. (QS 89:17-18)
Demikian pula pada surat Al Maun dimana dikatakan; orang yang mengusir anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin" dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama. Orang yang tidak pernah menghimbau orang lain untuk memberi makan orang miskin biasanya tidak pernah pula memberi makan orang miskin tersebut. Tuhan mengungkapkan dalam bentuk sindiran dengan tujuan apabila seseorang tidak mampu memenuhi harapan orang miskin, maka ia harus meminta orang lain melakukannya.
Selanjutnya dalam surat Adz Dzariyat : 19-20 "Dalam kekayaan mereka tersedia hak peminta-minta dan orang-orang yang hidup berkekurangan"
Digambarkan disini orang-orang yang bertaqwa adalah orang yang menyadarai sepenuhnya bahwa kekayaan mereka bukanlah milik sendiri yang dapat mereka perlakukan semau mereka, tetapi menyadari bahwa di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang butuh. Dan hak itu bukan pula merupakan hadiah atau sumbangan karena kemurahan hati mereka, tetapi sudah merupakan hak orang-orang tsb. Penerima tidak bisa merasa rendah dan pemberi tidak bisa merasa lebih tinggi. Lihat pula surat Al Ma'arif (QS 70:19-25).
Ayat-ayat di atas diturunkan di Makkah, sementara zakat diwajibkan di Madinah. Dengan demikian, sejak saat-saat awal kurun Makkah, Islam telah menanamkan kesadaran di dalam dada orang-orang Islam bahwa ada hak-hak orang yang berkekurangan dalam harta mereka. Hak yang harus dikeluarkan, tidak hanya berupa sedekah sunnat yang mereka berikan atau tidak diberikan sekehendak mereka sendiri. Kata zakat sendiri sudah digunakan dalam ayat-ayat Makiyah seperti pada surat : Ar Rum:38-39, An Naml:1-3, Luqman:4, Al Mu'minun:4, Al A'raf:156-157, dan Fushshilat : 6-7. Walau Al Quran sudah membicarakan zakat dalam ayat-ayat Makiah, namun demikian zakat itu sendiri baru diwajibkan di Madinah. Zakat yang turun dalam ayat-ayat Makiah tidak sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpul¬kan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggung jawab mengelolanya.

ZAKAT PADA PERIODE MADINAH

Berbeda dengan ayat-ayat Al Qur'an yang turun di Makkah, ayat-ayat yang turun di Madinah sudah menjelaskan bahwa zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Salah satu surat yang terakhir turun adalah surat At Taubah yang juga merupakan salah satu surat dalam Quran yang menumpahkan perhatian besar pada zakat. Coba kita perhatikan ayat-ayat surat At Taubah di bawah ini yang tidak lepas dari masalah zakat :
a. Dalam ayat permulaan surat itu Allah memrintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh. Tetapi jika mereka (1) bertaubat, (2) mendirikan shalat wajib, dan (3) membayar zakat, maka berilah mereka kebebasan (QS 9:5).
b. Enam ayat setelah ayat diatas Allah berfirman :"...jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama...." (QS 9:11)
c. Allah juga merestui orang-orang yang menyemarakan masjid; yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan sholat, membayar zakat (QS 9:18)
d. Allah mengancam dengan azab yang pedih kepada orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah (QS 9:34-35)
e. Dalam surat ini juga terdapat penjelasan tentang sasaran-sasaran penerima zakat, yang sekaligus menampik orang-orang yang rakus yang ludahnya meleleh melihat kekayaan zakat tanpa hak. (QS 9:60).
f. Allah menjelaskan pula bahwa zakat merupakan salah satu institusi seorang Mu'min (QS 9:71) yang membedakannya dari orang munafik (yang menggenggam tangan mereka/kikir, QS 9:67).
g. Allah memberikan instruksi kepada Rasul-Nya dan semua orang yang bertugas memimpin ummat setelah beliau untuk memungut zakat (QS 9:103)
Khuz min amwalihim shadaqah....(Pungutlah zakat dari kekayaan mereka....).
Kata "min" berarti sebagian dari harta, bukan seluruh kekayaan.
Kata "amwalihim" dalam bentuk jamak yang berarti : harta-harta kekayaan mereka, yaitu meliputi berbagai jenis kekayaan.
Kata shodaqah dalam ayat ini oleh kebanyakan ulama salaf maupun khalaf ditafsirkan sebagai zakat dengan dasar hadits dan riwayat shahabat.
Kesimpulan yang dapat ditarik berkaitan dengan zakat ini, bahwa seseorang: tanpa menge¬lu¬ar¬kan zakat
1. belum dianggap sah masuk barisan orang-orang yang bertaqwa.
2. tidak dapat dibedakan dari orang-orang musyrik
3. tidak bisa dibedakan dengan orang-orang munafik yang kikir.
4. tidak akan mendapatkan rahmat Allah (QS 7:156)
5. tidak berhak mendapat pertolongan dari Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman (QS 5:55-56)
6. tidak bisa memperoleh pembelaan dari Allah (QS 22:40-41)

ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM

Berdasarkan sejumlah hadits dan laporan para shahabat, diketahui bahwa urutan rukun Islam setelah shalat lima waktu (setelah Isra dan Mi'raj) adalah puasa (diwajibkan pada tahun 2 H) yang bersamaan dengan zakat fitrah. Baru kemudian perintah diwajibkannya zakat kekayaan. Namun demikian Yusuf Al-Qaradhawy menegaskan bahwa zakat adalah rukun Islam ketiga berdasarkan banyak hadits shahih, misalnya hadits peristiwa Jibril ketika mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah : "Apakah itu Islam ?" Nabi menjawab :"Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya" (Bukhari Muslim)
Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), dipuji orang yang melaksanakannya dan diancam orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara.
Peringatan keras terhadap orang yang tidak membayar zakat tidak hanya berupa hukuman yang sangat pedih di akhirat (misalnya QS 9:34-35; 3:180, dan hadits shahih) juga terdapat hukuman di dunia. Hadits shahih menjelaskan bahwa :
• Orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang
• Bila zakat bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa
• Pembangkang zakat dapat dihukum dengan denda bahkan dapat diperangi dan dibunuh. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar ketika setelah Rasulullah wafat dimana banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan sholat.
Pernyataan Abu Bakar : "Demi Allah, saya akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan zakat dari shalat,...."
Berdasarkan pembahasan diatas dapat dimengerti bahwa zakat adalah asasi sekali dalam Islam, dan dapat dikatakan bahwa orang yang mengingkari zakat itu wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam (murtad).
Adapun beberapa perbedaan mendasar antara zakat dalam Islam dengan zakat dalam agama-agama lain menurut pengamatan Yusuf Al-Qaradhawy sbb :
1. Zakat dalam Islam bukan sekedar suatu kebajikan yang tidak mengikat, tapi merupakan salah satu fondamen Islam yang utama dan mutlak harus dilaksanakan.
2. Zakat dalam Islam adalah hak fakir miskin yang tersimpan dalam kekayaan orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.
3. Zakat merupakan "kewajiban yang sudah ditentukan" yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat waktu dan cara pembayarannya.
4. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungutnya dan mendistribusikannya oleh pemerintah.
5. Negara berwenang menghukum siapa saja yang tidak membayar kewajibannya, baik berupa denda, dan dapat dinyatakan perang atau dibunuh.
6. Bila negara lalai menjalankan atau masyarakat segan melakukannya, maka bagaimanapun zakat bagi seorang Muslim adalah ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya.
7. Penggunaan zakat tidak diserahkan kepada penguasa atau pemuka agama (seperti dalam agama Yahudi), tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Al Quran. Pengalaman menunjukan bahwa yang terpenting bukanlah memungutnya tetapi adalah masalah pendistribusiannya.
8. Zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderita¬an¬nya, tapi bertujuan untuk menaggulangi kemiskinan, agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.
9. Berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Quran dan Sunnah, zakat juga mencakup tujuan spiritual, moral. sosial dan politik, dimana zakat dikeluarkan buat orang-orang mualaf, budak-budak, orang yang berhutang, dan buat perjuangan, dan dengan demikian lebih luas dan lebih jauh jangkauannya daripada zakat dalam agama-agama lain.
Sebelum membahas masalah jenis zakat yang wajib zakat, ada baiknya kalau kaji melompat dulu ke pembahasan Bagian VI, yaitu: "Tujuan Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Pribadi dan Masyarakat. Diharapkan dengan memahami tujuan-tujuan zakat ini, akan semakin terangsanglah kita untuk lebih mengetahui masalah zakat ini dan tentu saja untuk mengamalkannya. Tu;isan ini akan mengupas dampak zakat dalam kehidupan pribadi, yang akan disambung dengan dampak zakat dalam kehidupan bermasyarakat.
Tujuan zakat dan dampaknya bagi pribadi dapat dipisahkan antara pribadi si PEMBERI dan si PENERIMA.
Zakat bukan bertujuan sekedar untuk memenuhi baitul maal dan menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Tapi tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusi menjadi tuannya harta bukan menjadikan budaknya. Dengan demikian kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.
Beberapa tujuan dan dampak zakat bagi si PEMBERI adalah:
1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.
Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah akan mensucikannya jiwa (9:103) dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotornya sifat kikir.
Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia (17:100; 70:19), yang juga diperingatkan Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat merusak manusia (HR Thabrani), dan pe¬nya¬kit yang dapat memutuskan tali persaudaraan (HR Abu Daud dan Nasai). Sehingga alang¬kah berbahagianya orang yang bisa menghilangkan kekikiran. "Barangsiapa yang dipeliha¬ra dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung" (59:9; 64:16).
Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahannya dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi.
Berinfak dan memberi adalah suatu akhlaq yang sangat dipuji dalam Al Qur'an, yang selalu di¬kaitkan dengan keimanan dan ketaqwaan (2:1-3; 42:36-38; 3:134; 3:17; 51:15-19; 92:1-21)
Orang yang terdidik untuk siap menginfakan harta sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dalam rangka kemaslahatan ummat, tentunya akan sangat jauh sekali dari keinginan mengambil harta orang lain dengan merampas dan mencuri (juga korupsi).
3. Berakhlaq dengan Akhlaq Allah
Apabila manusia telah suci dari kikir dan bakhil, dan sudah siap memberi dan berinfak, maka ia telah mendekatkan akhlaqnya dengan Akhlaq Allah yang Maha Pengash, Maha Penyayang dan Maha Pemberi.
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
Tnggelam kepada kecintaan dunia dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Adalah suatu lingkaran yang tak berujung; Usaha mendapatkan harta ----> mendapatkan kekuasaan ----> mendapatkan kelezatan ----> lebih berusaha mendapatkan harta, dst. Syariat Islam memutuskan lingkaran tsb dengan mewajibkan zakat, sehingga terhalanglah nafsu dari lingkaran syetan itu. Bila Allah mengaruniai harta dengan disertai ujian/fitnah (21:35; 64:15; 89:15) maka zakat melatih si Muslim untuk menandingi fitnah harta dan fitnah dunia tsb.
6. Zakat mengembangkan kekayaan bathin
Pengamalan zakat mendorong manusia untuk menghilangkan egoisme, menghilangkan kelemahan jiwanya, sebaliknya menimbulkan jiwa besar dan menyuburkan perasaan optimisme.
7. Zakat menarik rasa simpati/cinta
Zakat akan menimbulkan rasa cinta kasih orang-orang yang lemah dan miskin kepada orang yang kaya. Zakat melunturkan rasa iri dengki pada si miskin yang dapat mengancam si kaya dengan munculnya rasa simpati dan doa ikhlas si miskin atas si kaya.
8. Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain (Tapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram).
9. Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta.
Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda (34:39; 2:268; dll). Sehingga tidak ada rasa khawatir bahwa harta akan berkurang dengan zakat.

Adapun tujuan dan dampak zakat bagi si penerima:
1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan khusyu ibadat kepada Tuhannya.
Sesungguhnya Islam membenci kefakiran dan menghendaki manusia meningkat dari memikirkan kebutuhan materi saja kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih pantas akan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.
Sifat hasad dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasamani dan ruhaniah seseorang. Sifat ini akan melemahkan bahkan memandulkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Berikut ini merupakan kelanjutan dari pembahasan "Tujuan Zakat dan Dampaknya" yang kali ini difokuskan dalam kehidupan masyarakat.
Zakat didasarkan pada delapan asnafnya yang tersebut dalam QS 9:60 memperjelas kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat yaitu terkait dengan :
1. Tanggung jawab sosial (dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum (KFM), penyediaan lapangan kerja dan juga asuransi sosial (dalam hal adanya bencana alam dll).
2. Perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat. Misalnya halnya harta anak yatim; "Usahakanlah harta anak yaitm itu sehingga tidak habis oleh zakat" (Hadits).
3. Tegaknya jiwa ummat, yaitu melalui tiga prinsip :
a. Menyempurnakan kemerdekaan setiap individu (fi riqob)
b. Membangkitkan semangat beramal sholih yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya berhutang demi kemaslahatan masyarakat ditutupi oleh zakat.
c. Memelihara dan mempertahankan akidah (fi sabilillah)
Beberapa problematika masyarakat yang disorot oleh Yusuf Al-Qaradhawy dimana zakat seharusnya dapat banyak berperan adalah sbb:
1. Problematika Perbedaan Kaya-Miskin.
Zakat bertujuan untuk meluaskan kaidah pemilikan dan memperbanyak jumlah pemilik harta (..."Supaya harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu", QS 59:7).
Islam mengakui adanya perbedaan pemilikan berdasarkan perbedaan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki manusia. Namun Islam tidak menghendaki adanya jurang perbedaan yang semakin lebar, sebaliknya Islam mengatur agar perbedaan yang ada mengantarkan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis, yang kaya membantu yang miskin dari segi harta, yang miskin membantu yang kaya dari segi lainnya.
2. Problematika Meminta-minta.
Islam mendidik ummatnya untuk tidak meminta-minta, dimana hal ini akan menjadi suatu yang haram bila dijumpai si peminta tsb dalam kondisi berkecukupan (ukuran cukup menurut hadits adalah mencukupi untuk makan pagi dan sore). Disisi lain Islam berusaha mengobati orang yang meminta karena kebutuhan yang mendesak, yaitu dengan dua cara;
(1) menyediakan lapangan pekerjaan, alat dan ketrampilan bagi orang yang mampu bekerja, dan
(2) jaminan kehidupan bagi orang yang tidak sanggup bekerja.
3. Problematika Dengki dan Rusaknya Hubungan dengan Sesama.
Persaudaraan adalah tujuan Islam yang asasi, dan setiap ada sengketa hendaknya ada yang berusaha mendamaikan (49:9-10). Rintangan dana dalam proses pendamaian tsb seharusnya dapat dibayarkan melalui zakat, sehingga orang yang tidak kaya pun dapat berinisiatif sebagai juru damai.
4. Problematika Bencana
Orang kaya pun suatu saat bisa menjadi fakir karena adanya bencana. Islam melalui mekanisme zakat seharusnya memeberikan pengamanan bagi ummat yang terkena bencana (sistem asuransi Islam), sehingga mereka dapat kembali pada suatu tingkat kehidupan yang layak.
5. Problematika Membujang
Banyak orang membujang dikarenakan ketidakmampuan dalam hal harta untuk menikah. Islam menganjurkan ummatnya berkawin yang juga merupakan benteng kesucian. Mekanisme zakat dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan tsb.
6. Problematikan Pengungsi
Rumah tempat berteduh juga merupakan kebutuhan primer disamping makanan dan pakaian. Zakat seharusnya menjadi unsur penolong pertama dalam menangani masalah pengungsi ini.
Demikian intisari pembahasan Tujuan Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Pribadi dan Masyarakat. Begitu banyak kemaslahatan masyarakat yang bisa diwujudkan dengan harta zakat zakat, namun apa daya pelaksanaan kewajiban zakat ini masih sangat minim di kalangan ummat Islam. Dua hal yang menyebabkannya : pertama, karena ketidaktahuan ummat mengenai mekanisme zakat ini; dan yang kedua adalah kelemahan ummat dalam mengelolanya. Insya Allah, untuk lebih memelek-zakatkan kita dalam hal berzakat, posting berikutnya akan menyangkut pembahasan "Kekayaan yang Wajib Dizakati".

KEKAYAAN YANG WAJIB ZAKAT

Pengertian Kekayaan
Quran tidak memberikan ketegasan tentang jenis kekayaan yang wajib zakat, dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, dan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan tsb diserahkan kepada Sunnah Nabi.
Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan Quran seperti: emas dan perak (9:34); tanaman dan buah-buahan (6:141); penghasilan dari usaha yang baik (2:267); dan barang tambang (2:267). Namun demikian, lebih daripada itu Quran hanya merumuskannya dengan rumus¬an yanga umum yaitu "kekayaan" ("Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka,....." QS 9:103).
Kekayaan hanya bisa disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat yaitu : dipunyai dan bisa diambil manfaatnya. Inilah definisi yang paling benar menurut Yusuf Al-Qaradhawy dari beragam definisi yang dijumpai.
Terdapat 6 syarat untuk suatu kekayaan terkena wajib zakat:
1. Milik penuh
2. Berkembang
3. Cukup senisab
4. Lebih dari kebutuhan biasa
5. Bebas dari hutang
6. Berlalu setahun

Syarat Pertama : Milik Penuh
Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah. Yang dimaksud pemilikan disini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga sesorang lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaatnya daripada orang lain.
Istilah "milik penuh" maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Dengan kata lain, kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.
Konsekwensi dari syarat ini tidak wajib zakat bagi :
• Kekayaan yang tidak mempunyai pemilik tertentu
• Tanah waqaf dan sejenisnya
• Harta haram. Karena sesungguhnya harta tersebut tidak syah menjadi milik seseorang
• Harta pinjaman. Dalam hal ini wajib zakat lebih dekat kepada sang pemberi hutang (kecuali bila hutang tsb tidak diharapkan kembali). Bagi orang yang meminjam dapat dikenakan kewajiban zakat apabila dia tidak mau atau mengundur-undurkan pembayaran dari harta tsb, sementara dia terus mengambil manfaat dari harta tsb. Dengan kata lain orang yang meminjam telah memperlakukan dirinya sebagai "si pemilik penuh".
• Simpanan pegawai yang dipegang pemerintah (seperti dana pensiun). Harta ini baru akan menjadi milik penuh di masa yad, sehingga baru terhitung wajib zakat pada saat itu.

Syarat Kedua : Berkembang
Pengertian berkembang yaitu harta tsb senantiasa bertambah baik secara konkrit (ternak dll) dan tidak secara konkrit (yang berpotensi berkembang, seperti uang apabila diinvestasikan).
Nabi tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi seperti rumah kediaman, perkakas kerja, perabot rumah tangga, binatang penarik, dll. Karena semuanya tidak termasuk kekayaan yang berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan alasan ini pula disepakati bahwa hasil pertanian dan buah-buahan tidak dikeluarkan zakatnya berkali-kali walaupun telah disimpan bertahun-tahun.
Dengan syarat ini pula, maka jenis harta yang wajib zakat tidak terbatas pada apa yang sering diungkapkan sebahagian ulama yaitu hanya 8 jenis harta (unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas, dan perak). Semua kekayaan yang berkembang merupakan subjek zakat.

Syarat Ketiga: Cukup Senisab
Disyaratkannya nisab memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu berada dalam kondisi berkecukupan. Tidaklah mungkin syariat membebani zakat pada orang yang mempunyai sedikit harta dimana dia sendiri masih sangat membutuhkan harta tsb. Dengan demikian pendapat yang mengatakan hasil pertanian tidak ada nisabnya menjadi tertolak. (Besarnya nisab untuk masing-masing jenis kekayaan dijelaskan pada bab lain).

Syarat Keempat: Lebih dari Kebutuhan Biasa
Kebutuhan adalah merupakan persoalan pribadi yang tidak bisa dijadikan patokan besar-kecilnya. Adapun sesuatu kelebihan dari kebutuhan itu adalah bagian harta yang bisa ditawarkan atau diinvestasikan yang dengan itulah pertumbuhan/ perkembangan harta dapat terjadi.
Kebutuhan harus dibedakan dengan keinginan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan rutin, yaitu sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelestarian hidup; seperti halnya belanja sehari-hari, rumah kediaman, pakaian, dan senjata untuk mempertahankan diri, peralatan kerja, perabotan rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk kepentingan keluarga (karena kebodohan dapat berarti kehancuran).
Kebutuhan ini berbeda-beda dengan berubahnya zaman, situasi dan kondisi, juga besarnya tanggungan dalam keluarga yang berbeda-beda. Persoalan ini sebaiknya diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwewenang.
Zakat dikenakan bila harta telah lebih dari kebutuhan rutin. Sesuai dengan ayat 2:219 ("sesuatu yang lebih dari kebutuhan...") dan juga hadits "zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya", dan hadits-hadits lainnya.

Syarat ke lima: Bebas dari Hutang
Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat haruslah lebih dari kebutuhan primer, dan cukup pula senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila jumlah hutang akan mengurangi harta menjadi kurang senisab, maka zakat tidaklah wajib.
Jumhur ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat. Namun apabila hutang itu ditangguhkan pembayarannya (tidak harus sekarang juga dibayarkan), maka tidaklah lepas wajib zakat (seperti halnya hutang karena meng-kredit sesuatu).

Syarat ke enam: Berlalu Setahun
Maksudnya bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariyah. Menurut Yusuf Al-Qaradhawy, persyaratan setahun ini hanyalah buat barang yang dapat dimasukkan ke dalam istilah "zakat modal" seperti: ternak, uang, harta benda dagang, dll. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia (barang tambang), harta karun, dll yang sejenis semuanya termasuk ke dalam istilah "zakat pendapatan" dan tidak dipersyaratkan satu tahun (maksudnya harus dikeluarkan ketika diperoleh).
Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para shahabat dan tabi'in mengenai persyaratan "berlalu setahun" ini. Dimana apa pendapat yang mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan begitu diperoleh bila sampai senisab, baik karena sendiri maupun karena tambahan dari yang sudah ada, tanpa mempersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini dikarenakan "tidak adanya satu hadits yang tegas" mengenai persyaratan ini. (Pembahasan lebih jauh mengenai hal ini Insya Allah akain kita jumpai pada pembahasan zakat profesi/ pendapatan).
Namun demikian sesuatu yang tidak diperselisihkan sejak dulu adalah bahwa zakat kekayaan yang termasuk zakat modal di atas hanya diwajibkan satu kali dalam setahun.

KEKAYAAN YANG WAJIB ZAKAT

Pembahasan berikut ini adalah tentang "Kekayaan yang Wajib Zakat dan Besar Zakatnya". Cukup banyak dan detail yang dibahas beliau (hal 167-501) yang mencakup :
1. Zakat binatang ternak
2. Zakat emas dan perak / zakat uang
3. Zakat kekayaan dagang
4. Zakat pertanian
5. Zakat madu dan produksi hewani
6. Zakat barang tambang dan hasil laut
7. Zakat investasi pabrik, gedung, dll
8. Zakat pencarian dan profesi
9. Zakat saham dan obligasi

Namun demikian mengingat keterbatasan saya, saya hanya akan membahas yang penting bagi kita pada umumnya untuk mengetahuinya yaitu nomor 2 dan 8 saja.

ZAKAT EMAS DAN PERAK
Pembahasan mengenai zakat emas dan perak (E&P) perlu dibedakan antara E&P sebagai perhiasan atau E&P sebagai uang (alat tukar). Sebagai perhiasan E&P juga dapat dibedakan antara perhiasan wanita dan perhiasan lainnya (ukiran, souvenir, perhiasan pria dll). Dangkalnya pemahaman fungsi E&P sebagai alat tukar atau mata uang menyebabkan banyaknya simpanan uang di kalangan ummat Islam tidak tertunaikan zakatnya.
I. Emas dan Perak sebagai Uang
E&P telah sejak lama juga pada zaman Rasulullah digunakan sebagai alat tukar (uang), yaitu uang emas (dinar) dan uang perak (dirham). Kedua mata uang ini mereka peroleh dari kerajaan-kerajaan tetanggan yang besar, dinar banyak digunakan penduduk kerajaan Romawi Bizantinum sedangkan dirham pada kerajaan Persia.
Adapun ayat 34-35 surat At Taubah : ..."Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah,....", ayat ini condong pada maksud e&p dalam artian uang karena ia merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai langsung untuk itu. Ancaman Allah dijumpai dalam dua hal yaitu; penyimpanannya, dan tidak diinfakkannya pada jalan Allah. Ini dianggap tidak "tidak berzakat". Beberapa hadits juga menjelaskan dengan makna yang sama.

Hikmah Wajib Zakat Uang
Sesungguhnya kepentingan uang adalah untuk bergerak dan beredar, maka dimanfaatkanlah oleh orang-orang yang mengedarkannya. Sebaliknya penyimpanan dan pemendamannya akan menyebabkan tidak lakunya pekerjaan-pekerjaan, merajalelanya pengangguran, matinya pasar-pasar, dan mundurnya kegiatan perekonomian secara umum. Oleh karenanya pewajiban zakat bagi pemilik uang (yang sudah sampai nisab) baik yang dikembangkan maupun tidak adalah merupakan langkah kongkrit yang patut diteladani.
Hadits Nabi memerintahkan perniagaan harta anak yatim sehingga tidak habis begitu saja dimakan zakat.

Besarnya Zakat Uang
Tidak terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal besarnya zakat uang ini yaitu 2.5 persen. Yusuf Al-Qaradhawy juga membantah keras beberapa peneliti dewasa ini yang menganjurkan agar besar zakat ini ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangaan keadaan. Alasan yang dikemukakan antara lain : Hal tsb bertentangan dengan nash yang jelas; bertentangan dengan ijmak ulama; bahwa zakat adalah kewajiban, karena itu harus mempunyai sifat yang tetap, kekal dan utuh; adapun kebutuhan dana bagi negara dewasa ini dapat diatasi dengan pengadaan pajak lain disamping zakat.

Nisab Uang
Melalui pembahasan yang panjang dan nyelimet bagi saya (karena banyak menggunakan satuan-satuan yang saya nggak faham, dan juga kaidah-kaidah ushul fiqh) maka saya langsung saja lompat pada kesimpulan dari penelitian Yusuf Al-Qaradhawy mengenai ketentuan nisab uang ini, yaitu 85 gram emas dan 200 gram perak. Adapun nisab untuk uang kertas dan surat-surat berharga lain ditetapkan setara dengan 85 gram emas, dengan pertimbangan nilai emas jauh lebih stabil dari pada perak.
Menutup pembahasan zakat uang ini, Yusuf Al-Qaradhawy mengingatkan kembali bahwa setiap uang milik penuh yang sudah sampai senisab, bebas dari hutang, dan merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, maka wajiblah zakatnya 2.5 persen, yaitu sekali dalam setahun. Mengenai kapan harus dikeluarkan, apakah di awal atau akhir tahun atau pada saat diterima, Insya Allah akan dibahas dalam pembahasan "zakat pencarian/profesi".

II. Zakat Emas dan Perak yang Non Uang
Manusia sering menggunakan E&P selain untuk perhiasan yang diperbolehkan oleh syara' juga untuk perhiasan yang tidak diperbolehkan. Perhiasan yang dihalalkan adalah untuk kaum wanita dalam batas yang tidak berlebihan, dan juga perak untuk pria. Adapun banyak penggunaan E&P di kalangan masyarakat yang tidak dibenarkan oleh syara' yaitu berupa barang seperti; bejana-bejana, patung dan benda seni lainnya, dll, yang pada hakekatnya E&P tsb adalah berupa simpanan yang tidak beredar di kalangan masyarakat.
Perhiasan yang tidak wajib dizakati adalah perhiasan yang dipakai dan dimanfaatkan. Adapun yang dijadikan sebagai benda simpanan, maka hal itu wajib dizakati. Karena pada hakekatnya simpanan E&P ini mempunyai potensi untuk dikembangkan (lihat lagi posting syarat harta yang wajib zakat).
Setelah menempuh analisis yang panjang, maka untuk mudahnya saya sampaikan saja kesimpulan yang ditarik Yusuf Al-Qaradhawy untuk masalah ini :
1. Kekayaan dari E&P yang digunakan sebagai simpanan adalah wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Jika kekayaan E&P tersebut untuk dipakai seseorang, maka hukumnya dilihat pada macam penggunaannya; jika penggunaannya bersifat haram seperti untuk bejana-bejana emas atau perak, patung-patung maka wajib dikeluarkan zakatnya.
3. Diantara pemakaian perhiasan yang diharamkan adalah yang ada unsur berlebih-lebihan dan menyolok oleh seorang perempuan.
4. Jika perhiasan tsb digunakan untuk hal yang mubah seperti perhiasan perempuan yang tidak berlebih-lebihan, serta cincin perak untuk laki-laki, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena perhiasan tsb merupakan harta yang tidak berkembang (tidak memenuhi syarat harta yang wajib zakat), dan juga merupakan salah satu di antara kebutuhan-kebutuhan manusia.
5. Tidak ada perbedaan antara perhiasan mubah tersebut dimiliki oleh seseorang untuk dipakainya sendiri atau dipinjamkan kepada orang lain.
6. Yang wajib dizakati dari perhiasan yang tidak dibenarkan syara' (bejana, patung dll) adalah sebesar ukuran mata uang dan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5 % setiap tahun dengan hartanya yang lain jika memiliki.
7. Hal ini dengan syarat telah mencapai nisab atau bersama dengan hartanya yang lain memenuhi nisab, yaitu 85 gram emas, yaitu nilainya dan bukan ukurannya (Perhatian : Nilai dan Ukuran itu berbeda, sekedar contoh nih, sebuah patung emas atau perak bisa mempunyai nilai jual berlipat-lipat dari harga emas/perak bahan baku pembuatannya).

ZAKAT PENCARIAN DAN PROFESI

Bagian ini memasuki pembahasan ZAKAT PENCARIAN atau PROFESI. Topik ini merupakan salah satu topik yang sangat penting bagi kita yang memiliki suatu pekerjaan atau profesi tertentu.
Topik ini sebenarnya bukan sudah hal yang baru di kalangan ahli fiqih zakat. Tapi apa yang diungkapkan oleh Yusuf Al-Qaradhawy mengenai topik ini adalah ijtihad beliau dalam rangka menentukan hukum yang jelas mengenai kedudukan harta pencarian dan profesi, yaitu melalui studi perbandingan dan penelitian yang sangat dalam terhadap pendapat-pendapat yang ada mengenai masalah ini sejak zaman sahabat hingga zaman sekarang. Dengan demikian ijtihad beliau adalah ijtihad yang mempunyai dasar pijakan yang kuat.
Untuk menghilangkan keragu-raguan kita selama ini terhadap harta yang kita peroleh melalu profesi kita : Apakah itu terkait dengan kewajiban zakat ? Bila ya, berapa besarnya ? Berapa nisabnya ? Bagaimana cara pembayarannya ? dll, maka sepatutnya kita dapat mengikuti apa yang dikemukakan beliau dalam bab ini. Oleh karena itu topik ini akan disampaikan secara lebih detil.
Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok dewasa ini adalah apa yang diperoleh dari pencarian atau profesi, baik suatu pencarian yang tergantung oleh orang lain seperti pegawai (negeri atau swasta), atau pencarian tidak tergantung kepada pihak lain (professional), seperti halnya dokter, advokat, penjahit, seniman, dll. Jenis pekerjaan ini mendatangkan penghasilan baik berupa gaji, upah ataupun honorarium.
Perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal mewajibkan zakat terhadap harta pencarian dan profesi ini sudah berlangsung sejak lama. Adapun beberapa ulama modern saat ini telah beranggapan bahwa upaya menemukan hukum pasti zakat harta jenis ini adalah sangat mendesak, dikarenakan inilah jenis penghasilan yang paling banyak dijumpai saat ini. Bila tidak ini berarti kita telah melepaskan kebanyakan orang dari kewajiban zakat yang telah dinyatakan jelas kewajibannya secara umum dalam Al Quran dan Sunnah ("Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian usaha kalian", 2:267).

Pandangan Fikih tentang Pencarian dan Profesi (P&P)
Zakat harta P&P memang tidak ditemukan contohnya dalam hadits, namun dengan menggunakan kaidah ushul fikih dapatlah harta P&P digolongkan kepada "harta penghasilan", yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Harta penghasilan itu sendiri dapat dibedakan menjadi :
(1) Penghasilan yang berkembang dari kekayaan lain, misalnya uang hasil menjual poduksi pertanian yang sudah dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% yang tentunya uang hasil penjualan tersebut tidak perlu dizakatkan pada tahun yang sama karena kekayaan asalnya (produksi pertanian tsb) sudah dizakatkan. Ini untuk mencegah terjadinya apa yang disebut double zakat.
(2) Penghasilan yang berasal karena penyebab bebas, seperti gaji, upah, honor, investasi modal dll (Insya Allah, pembahasan kita akan berkisar pada jenis harta penghasilan yang kedua ini). Karena harta yang diterima ini belum pernah sekalipun dizakatkan, dan mugnkin tidak akan pernah sama sekali bila harus menunggu setahun dulu.
Perbedaan yang menyolok dalam pandangan fikih tentang harta penghasilan ini, terutama berkaitan dengan adanya konsep "berlaku setahun" yang dianggap sebagai salah satu syarat dari harta yang wajib zakat (lihat pula posting sebelumnya mengenai syarat harta yang wajib zakat).
Sebagian pendapat mengungkapkan syarat ini berlaku untuk semua jenis harta, tapi sebagian lainnya mengungkapkan syarat ini tidak berlaku untuk seluruh jenis harta, terutama tidak berlaku untuk jenis harta penghasilan. selama diberlakukan juga ketentuan berlaku setahun itu untuk jenis harta penghasilan, maka akan sulit untuk melaksanakan kewajiban zakat untuk harta penghasilan ini.
Kelompok terakhir ini berpendapat, bahwa zakat penghasilan ini wajib dikeluarkan zakatnya langsung ketika diterima tanpa menunggu waktu satu tahun. Diantara kelompok terakhir ini adalah: Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyyah, dll, juga Umar bin Abdul Aziz.
Pendapat mana yang lebih kuat tentang kedudukan zakat P&P ini ? Oleh karenanya Yusuf Al-Qaradhawy menelaah kembali hadits-hadits tentang ketentuan setahun ini dimana dijumpai ketentuan tersebut ditetapkan berdasar empat hadits dari empat shahabat, yaitu: Ali, Ibnu Umar, Anas dan Aisyah ra. Diantaranya berbunyi sbb:
Hadits dari Ali ra. dari Nabi SAW: “Bila engkau mempunyai 200 dirham dan sudah mencapai waktu setahun, maka zakatnya adalah 5 dirham,...... “
Hadits dari Aisyah ra, Rasulullah pernah bersabda : “Tidak ada zakat pada suatu harta sampai lewat setahun”.
Tetapi ternyata hadits-hadits itu mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sanadnya sehingga tidak bisa untuk dijadikan landasan hukum yang kuat (hadits shahih), apalagi untuk dikenakan pada jenis "harta penghasilan" karena akan bentrok dengan apa yang pernah dilakukan oleh beberapa shahabat. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para shahabat tentang persyaratan setahun untuk zakat penghasilan juga mendukung ketidak shahihan hadits-hadits tsb.
Bila benar hadits-hadits tersebut berasal dari Nabi SAW, maka tentulah pengertian yang dapat diterima adalah : "harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak wajib lagi zakat sampai setahun berikutnya". zakat adalah tahunan.
Beberapa riwayat sahabat seperti Ibnu Mas'ud, menceritakan bagaimana harta penghasilan langsung dikeluarkan zakatnya ketika diterima tanpa menunggu setahun. Sehingga menjadi semakin jelas bahwa masa setahun tidak merupakan syarat, tetapi hanya merupakan tempo antara dua pengeluaran zakat.
Setelah mengadakan studi perbandingan dan penelitian yang mendalam terhadap nash-nash yang berhubungan dengan status zakat untuk bermacam-macam jenis kekayaan, juga dengan memperhatikan hikmah dan maksud PEMBUAT SYARIAT yang telah mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan ummat Islam pada masa sekarang ini, maka Yusuf Al-Qaradhawy berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti: gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat, penjahit, seniman, dllnya wajib terkena zakat dan dikeluarkan zakatnya pada waktu diterima.
Sebagai penjelasan dari pendapat beliau terhadap masalah yang sensitif ini, Yusuf Al-Qaradhawy mengemukakan beberapa butir alasan yang dikuatkan dengan dalil.
Pembahasan ini adalah kelanjutan dari pembahasan zakat pencarian dan profesi. Point-point di bawah ini adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawy untuk menguatkan pendapat beliau bahwa harta pencarian dan profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima.
1. Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nash yang mencapai tingkat shahih atau hasan yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi ummat.
2. Para sahabat dan tabi'in memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan; sebagian mempersyaratkan adanya masa setahun, sedangkan sebagian lain tidak mempersyaratkannya yang berarti wajib dikeluarkan zakatnya pada saat harta penghasilan tersebut diterima seorang Muslim. Oleh karenanya persoalan tersebut dikembalikan kepada nash-nash yang lain dan kaedah-kaedah yang lebih umum.
3. Ketiadaan nash ataupun ijmak dalam penentuan hukum zakat harta penghasilan membuat mazhab-mazhab berselisih pendapat tajam sekali, yang bila dijajagi lebih jauh justru menimbulkan berpuluh-puluh persoalan baru yang semakin merumitkan, yang seringkali hanya berdasarkan dugaan-dugaan dan tidak lagi didasarkan pada nash yang jelas dan kuat. Semuanya membuat Yusuf Al-Qaradhawy menilai bahwa adalah tidak mungkin syariat yang sederhana yang berbicara untuk seluruh ummat manusia membawa persoalan-persoalan kecil yang sulit dilaksanakan sebagai kewajiban bagi seluruh ummat.
4. Mereka yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nash yang berlaku umum dan tegas. karena nash-nash yang mewajibkan zakat baik dari quran maupun sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun.
Misalnya : "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian usaha kalian" (2:267). Kata "ma kasabtum" merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan atau pekerjaan dan profesi. Para ulama fikih berpegang pada keumuman maksud ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan, yang oleh karena itu kita tidak perlu ragu memakainya sebagai landasan zakat pencarian dan profesi. Bila para ulama fikih talah menetapkan setahun sebagai syarat wajib zakat perdagangan (maaf, zakat perdagangan tidak saya tayangkan dalam serial ini), karena antara pokok harta dengan laba yang dihasilkan tidak dipisahkan, sementara laba dihasilkan dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Lain halnya dengan gaji atau sebangsanya yang diperoleh secara utuh, tertentu dan pasti.
5. Disamping nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan untuk wajib zakat, Qias yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang Muslim diqiaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.
6. Pemberlakuan syarat satu tahun bagi zakat harta penghasilan berarti membebaskan sekian banyak pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar, karena mereka itu akan menjadi dua golongan saja : yang menginvestasikan pendapatan mereka terlebih dahulu, dan yang berfoya-foya dan menghamburkan semua penghasilannya sehingga tidak mencapai masa wajib zakatnya. Itu berarti zakat hanya dibebankan pada orang-orang yang hemat saja, yang membelanjakan kekayaan seperlunya, yang mempunyai simpanan sehingga mencapai masa zakatnya. Hal ini jauh sekali dari maksud kedatangan syariat yang adil dan bijak, dimana hal ini justru memperingan beban orang-orang pemboros dan memperberat orang-orang yang hidup sederhana.
7. Pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jelas terlihat saling kontradiksi yang tidak bisa diterima oleh keadilan dan hikmat islam mewajibkan zakat. Misalnya seorang petani menanam tanaman pada tanah sewaan (maaf lagi, zakat pertanian juga tidak bisa ditayangkan), hasilnya dikenakan zakat sebanyak 10% atau 5%, sedangkan pemilik tanah yang dalam satu jam kadang-kadang memperoleh beratus-ratus dinar berupa uang sewa tanah tersebut tidak dikenakan zakat berdasarkan fatwa-fatwa dalama mazhab-mazhab yang ada, dikarenakan adanya persyaratan setahun bagi penghasilan tersebut sedangkan jumlah itu jarang bisa terjadi di akhir tahun. Begitu pula halnya dengan seorang dokter, insinyur, advokat, pemilik mobil angkutan, pemilik hotel, dll. Sebab pertentangan itu adalah sikap yang terlalu mengagungkan pendapat-pendapat fikih yang tidak terjamin dan tidak terkontrol berupa hasil ijtihad para ulama. Kita tidak yakin bila mereka hidup pada zaman sekarang dan menyaksikan `apa yang kita saksikan, apakah mereka akan meralat ijtihad mereka dalam banyak masalah.
8. Pengeluaran zakat penghasilan setelah diterima akan lebih menguntungkan fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya. Ini akan menambah besar perbendaharaan zakat dan juga memudahkan pemiliknya dalam mengeluarkan zakatnya. Cara yang dinamakan oleh para ahli perpajakan dengan "Penahanan pada Sumber" sudah dipraktekan oleh Ibn Mas'ud, Mu'awiyah dan juga Umar bin Abdul Aziz yaitu dengan memotong gaji para tentara dan orang-orang yang di bawah kekuasaan negara saat itu.
9. Menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang Muslim. Pembebasan jenis-jenis penghasilan yang berkembang sekarang ini dari zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.
10. Tanpa persyaratan setahun bagi harta penghasilan akan lebih menguntungkan dari segi administrasi baik bagi orang yang mengeluarkan maupun pihak amil yang memungut zakat. Persyaratan satu tahun bagi zakat penghasilan, menyebabkan setiap orang harus menentukan jatuh tempo pengeluaran setiap jumlah kekayaannya yang diterimanya. Ini berarti bahwa seseorang Muslim bisa mempunyai berpuluh-puluh masa tempo masing-masing kekayaan yang diperoleh pada waktu yang berbeda-beda. Ini sulit sekali dilakukan, dan sulit pula bagi pemerintah memungut dan mengatur zakat yang yang dengan demikian zakat tidak bisa terpungut dan sulit dilaksanakan (Nantikan pula posting "Cara Membayar Zakat").

Demikian alasan yang dikemukakan beliau. Kalau ada yang mau protes silahkan, tapi jangan ke saya lho. Bila ada yang setuju dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawy ini, maka silahkan mulai mengeluarkan zakat saat ini juga, baik dari stipend yang diperoleh, honor, dll. Mari ber Fastabikhul Khairat dalam berzakat.
Pembahasan berikut ini adalah bagian akhir dari kaji kita mengenai zakat pencarian dan profesi, yaitu membahas ukuran nisab dan besarnya zakat serta cara pembayaran yang mungkin dilakukan oleh kita para professional.
Penghasilan dari profesi itu sendiri tidaklah selalu mudah diperoleh seperti halnya para dokter, banyak pula diantaranya yang diperoleh dengan susah payah, misalnya penjahit, supir, dll, sehingga perlu diketahui pula nisab dan besar zakatnya.

NISAB DAN BESARNYA ZAKAT PENCARIAN DAN PROFESI
Seteleh menetapkan harta penghasilan dari pencarian dan profesi adalah wajib zakat, yusuf Al-Qaradhawy menjelaskan pula berapa besar nisab buat jenis harta ini, yaitu 85 GRAM EMAS seperti hal besarnya nisab uang (yang telah kita kaji sebelumnya). Demikian pula dengan besarnya zakat adalah seperempatpuluh (2.5%) sesuai dengan keumumman nash yang mewajibkan zakat uang sebesar itu.
Maka tinggal satu persoalan lagi !!!
Orang-orang yang memiliki profesi itu menerima pendapatan mereka tidak teratur, bisa setiap hari seperti dokter, atau pada saat-saat tertentu seperti seorang advokat, kontraktor dan penjahit, atau secara regular mingguan atau bulanan seperti kebanyakan para pegawai (seperti kita yang anggota korpri-)).
Bila nisab di atas ditetapkan untuk setiap kali upah, gaji yang diterima, berarti kita akan membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat. Sedangkan bila seluruh gaji itu dalam satu waktu tertentu itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab.
Adapun waktu penyatuan dari penghasilan itu yang dimungkinkan dan dibenarkan oleh syariat itu adalah satu tahun. Dimana zakat dibayarkan setahun sekali. Fakta juga menunjukkan bahwa pemerintah mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan per bulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak.
Jangan lupa bahwa yang diukur nisabnya adalah penghasilan bersih, yaitu penghasilan yang telah dikurangi dengan kebutuhan biaya hidup terendah atau kebutuhan pokok seseorang berikut tanggungannya (lihat posting syarat harta yang wajib zakat), dan juga setelah dikurangi untuk pembayaran hutang (ini hutang bukan karena kredit barang mewah lho, tapi karena untuk memenuhi kebutuhan pokok/primer seperti halnya bayar kredit rumah BTN, hutang nunggak bayaran sekolah anak, dll).
Bila penghasilan bersih itu dikumpulkan dalam setahun atau kurang dalam setahun dan telah mencapai nisab, maka wajib zakat dikeluarkan 2.5% nya. Bila seseorang telah mengeluarkan zakatnya langsung ketika menerima penghasilan tsb (karena yakin dalam waktu setahun penghasilan bersihnya akan lebih dari senisab), maka tidak wajib lagi bagi dia mengeluarkannya di akhir tahun (karena akan berakibat double zakat). Selanjutnya orang tsb harus membayar zakat dari penghasilan tsb pada tahun kedua dalam bentuk kekayaan yang berbeda-beda.
• Bila kelebihan itu disimpan dalam bentuk uang, emas dan perak, maka kaji kita akan kembali pada pembahasan mengenai zakat uang, emas dan perak.
• Bila kelebihan itu diinvestasikan (pabrik, gedung, rumah yang disewakan, kendaraan yang disewakan, dll), kita perlu membahas zakat investasi.
• Bila harta tsb selanjutnya diputar dalam perdagangan maka zakatnya dibahas dalam zakat perdagangan.
• Bila dibelikan saham atau obligasi, maka zakatnya dibahas dalam zakat saham dan obligasi.
• Bila dibelanjakan untuk sesuatu yang dipergunakan sehari-hari atau yang tidak mempunyai potensi berkembang, maka tidak ada kewajiban zakat lagi pada tempo yang kedua ini.
Demikian saja yang bisa saya sarikan mengenai Zakat Pencarian dan Profesi. Berikut ini cara simple untuk kalkulasi yang bisa digunakan oleh Ikhwan sekalian.
Penerimaan kotor selama setahun : A
Kebutuhan pokok setahun : B
Hutang-hutang yang dibayar dalam setahun : C
Penghasilan bersih setahun : A-(B+C) = D
Bila D > atau = dengan nilai 85 gram mas, maka wajib zakat yaitu 2.5% X D.
Bila D < nilai 85 gram emas, maka tidak wajib zakat.
Jadi bila kita yakin bahwa perkiraan besarnya D yang kita miliki dalam setahun adalah lebih besar dari 85 gram emas, maka kita tidak perlu lagi ragu-ragu mengeluarkan zakat langsung ketika diterima. Misalnya dari gaji bulanan diambil 2.5 % dari D/12 (karena perbulan).
Bila disamping gaji bulanan kita memperoleh tambahan penghasilan lain dari profesi kita, misalnya bagi dosen universitas negeri yang juga mengajar di universitas swasta. Misalkan memperoleh sebesar E dalam setahun, maka zakatnya adalah 2.5 % x (D+E), karena seluruh kebutuhan B dan C sudah tercover sebelumnya yang menghasilkan D.
Perlu diingat bahwa ini hanya zakat kita dari penghasilan pencarian dan profesi. Bentuk-bentuk kekayaan lain yang kita miliki seperti; peternakan, pertanian, investasi, emas dan perak, uang tabungan, saham, obligasi, perdagangan dll, juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ukuran nisab dan besar zakat yang berbeda satu dengan lainnya. Dan saya mohon maaf karena tidak bisa membahas semua jenis kekayaan tsb.

SASARAN ZAKAT

Walaupun tidak begitu penting untuk diketahui oleh umumnya kita semua, apa sja sasaran-sasaran zakat menurut Qur'an, tapi saya akan mensarikan secara singkat untuk memperjelas hal-hal yang mungkin masih rancu di kalagan ummat Islam. Khususnya bagi Ikhwan yang terlibat atau akan melibatkan diri dalam masalah zakat ini pada unit-unit zakat di lingkungan kerja, tempat tinggal atau keluarga masing-masing, maka topik ini menjadi penting. Dapat dikatakan bahwa upaya mendistribusikan zakat adalah jauh lebih sulit dan kompliketed dari pada sekedar mengumpulkan. Dalam buku Yusuf Al-Qaradhawy topik ini tercakup dalam Bagian IV : Sasaran Zakat yang diuraikan lebih dari 220 halaman.
Sebagaimana yang diterangkan dalam QS 9:60, sassaran zakat ada 8 golongan : fakir, miskin, amil zakat, golongan muallaf, memerdekakan budak belian, orang yang berutang, di jalan Allah, dan ibnu sabil.
Sasaran zakat ini sangat penting dalam pandangan Islam, sehingga terdapat hadits yang menjelaskan bahwa untuk menentukan sasaran zakat ini seakan-akan Allah tidak rela bila Rasulullah SAW menetapkannya sendiri, sehingga Allah SWT menurunkan ayat 9:60 tsb.

FAKIR DAN MISKIN
Siapakah yang disebut fakir dan miskin ?
Terdapat beragam definisi mengenai kata fakir dan miskin, tapi secara umum fakir dan miskin itu adalah mereka yang kebutuhan pokoknya tidak tercukupi sedangkan mereka secara fisik tidak mampu bekerja atau tidak mampu memperoleh pekerjaan.
Golongan ini dapat dikatakan sebagai inti sasaran zakat (Hadits: ... zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin).
Selanjutnya kita dianjurkan pula untuk lebih memperhatikan orang-orang miskin yang menjaga diri dan memelihara kehormatan. Sesuai hadits:
"Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi, satu dua biji kurma, tapi orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian diberi sedekah, dan merekapun tidak pergi meminta-minta pada orang" (Bukhari Muslim)
Fakir miskin hendaklah diberikan harta zakat yang mencukupi kebutuhannya sampai dia bisa menghilangkan kefakirannya. Bagi yang mampu bekerja hendaknya diberikan peralatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi yang tidak mampu lagi bekerja (orang jompo, cacat fisik), hendaknya disantuni seumur hidupnya dari harta zakat.
Maka jelaslah bahwa tujuan zakat bukanlah memberi orang miskin satu atau dua dirham, tapi maksudnya ialah memberikan tingkat hidup yang layak. Layak sebagai manusia yang didudukan Allah sebagai khalifah di bumi, dan layak sebagai Muslim yang telah masuk ke dalam agama keadilan dan kebaikan, yang telah masuk ke dalam ummat pilihan dari kalangan manusia.
Tingkat hidup minimal bagi seseorang ialah dapat memenuhi makan dan minum yang layak untuk diri dan keluarganya, demikian pula pakaian untuk musim dingin dan musim panas, juga mencakup tempat tinggal dan keperluan-keperluan pokok lainnya baik untuk diri dan tanggungannya.
Wah, tentunya banyak sekali harta zakat yang harus dikumpulkan, sementara ini ummat Islam, ambil contoh di Indonesia, masih sangat minim dalam menunaikan kewajiban ini.

AMIL ZAKAT
Amil merupakan sasaran berikutnya setelah fakir miskin (9:60). Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, dimana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan.
Dimasukkannya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya untuk gaji para pelaksananya.
Syarat Amil (siapa tahu ada Isneter yang tertarik menjadi Amil Professional) :
1. Seorang Muslim
2. Seorang Mukallaf (dewasa dan sehat pikiran)
3. Jujur
4. Memahami Hukum Zakat
5. Berkemampuan untuk melaksanakan tugas
6. Bukan keluarga Nabi (sekarang sudah nggak ada nih)
7. Laki laki
8. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka (bukan hamba)

Tugas Amil :
Semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat. Amil mengadakan sensus berkaitan dengan:
1. orang yang wajib zakat,
2. macam-macam zakat yang diwajibkan
3. besar harta yang wajib dizakat
4. Mengetahui para mustahik :
Jumlahnya
jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka.

Berapa besar bagian buat amil ini :
Amil tetap diberi zakat walau ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Amil itu adalah pegawai, maka hendaklah diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Pendapat yang terkuat yang diambil Yusuf Qardawy adalah pendapat Imam Syafi'i, yaitu maksimal sebesar 1/8 bagian. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta diluar zakat, misalnya oleh pemerintah dibayarkan dari sumber pendapatan pemerintah lainnya.

GHARIMIN
Gharimin dapat terbagi dua :
A. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri (seperti untuk nafkah keluarga, sakit, mendirikan rumah dlsb). Termasuk didalamnya orang yang terkena bencana sehingga hartanya musnah.
Beberapa syarat gharimin ini :
1. Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya.
2. Orang tsb berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan syariat.
3. Hutangnya harus dibayar pada waktu itu. Apabila hutangnya diberi tenggang waktu dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah orang yang berhutang ini dapat dikategorikan sebagai mustahik.
4. Kondisi hutang tsb berakibat sebagai beban yang sangat berat untuk dipikul.
Berapa besar orang yang berhutang harus diberikan ?
Orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi sesuai dengan kebutuhannya. Yaitu untuk membayar lunas hutangnya. Apabila ternyata ia dibebaskan oleh yang memberi hutang, maka dia harus mengembalikan bagiannya itu. Karena ia sudah tidak memerlukan lagi (untuk membayar hutang).
Sesungguhnya Islam dengan menutup utang orang yang berhutang berarti telah menempatkan dua tujuan utama :
1. Mengurangi beban orang yang berutang dimana ia selalu menghadapi kebingungan di waktu malam dan kehinaan di waktu siang.
2. Memerangi riba.

B. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain.
Umumnya hal ini dikaitkan dengan usaha untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, namun tidak ada dalil syara' yang mengkhususkan gharimin hanya pada usaha mendamaikan tsb. Oleh karenanya orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian zakat untuk menutupi hutangnya, walaupun ia orang kaya.
Jadi bagi kita yang mengambil kredit TV misalnya, tentunya tidak termasuk kaum gharimin yang menjadi sasaran zakat. Karena kita bukannya sengsara karena hutang, tapi justru menikmati¬nya.

FISABILILLAH
Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi "Fisabilillah" yang menjadi sasaran zakat dalam ayat 9:60. Apakah harus digunakan definisi dalam arti sempit yaitu "jihad", atau definisi dalam arti luas yaitu "segala bentuk kebaikan dijalan Allah".
Kesepakatan Madzhab Empat tentang Sasaran Fisabilillah.
1. Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup Fisabilillah.
2. Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi Mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka.
3. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dll. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak, upeti, dlsb.
Namun beberapa ulama lain telah meluaskan arti sabilillah ini seperti : Imam Qaffal, Mazhab Ja'fari, Mazhab Zaidi, Shadiq Hassan Khan, Ar Razi, Rasyid Ridha dan Syaltut, dll.
Setelah mengkaji perbedaan perbedaan pendapat ini, dan juga merujuk pengertian kata fisabilillah yang tertera dalam ayat ayat Al Qur'an, maka sampailah Yusuf Qardhawi pada kesimpulan sbb :
Pendapat yang dianggap kuat adalah, bahwa makna umum dari sabilillah itu tidak layak dimaksud dalam ayat ini, karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya dan apalagi terhadap orang orangnya. Makna umum ini meniadakan pengkhususan sasaran zakat delapan, dan sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi : "Sesungguhnya Allah tidak meridhoi hukum Nabi dan hukum lain dalam masalah sedekah, sehingga Ia menetapkan hukumnya dan membaginya pada delapan bagian".
Seperti halnya sabilillah dengan arti yang umum itu akan meliputi pemberian pada orang orang fakir, miskin dan asnaf asnaf lain, karena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Kalau demikian apa sesungguhnya perbedaan antara sasaran ini dengan sasaran sesudah dan yang sebelumnya ? Sesungguhnya Kalamullah yang sempurna dan mu'jiz pasti terhindar dari pengulangan yang tidak ada faedahnya. karenanya pasti yang dimaksud disini adalah makna yang khusus, yang membedakannya dari sasaran sasaran lain.
Makna yang khusus ini tiada lain adalah jihad, yaitu jihad untuk membela dan menegakkan kalimat Islam dimuka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat allah termasuk sabilillah, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.
Kemudian Yusuf Al-Qaradhawy memperluas arti Jihad ini tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja, namun termasuk juga segala bentuk peperangan yang menggunakan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan aqidah Islam. Contoh : "Mendirikan sekolah berdasarkan faktor tertentu adalah perbuatan shaleh dan kesungguhan yang patut disyukuri, dan sangat dianjurkan oleh Islam, akan tetapi ia tidak dimasukkan dalam ruang lingkup JIHAD. Namun demikian, apabila ada suatu negara dimana pendidikan merupakan masalah utama, dan yayasan pendidikan telah dikuasai kaum kapitalis, komunis, atheis ataupun sekularis, maka jihad yang paling utama adalah mendirikan madrasah yang berdasarkan ajaran Islam yang murni, mendidik anak anak kaum Muslimin dan memeliharanya dari pencangkokan kehancuran fikiran dan akhlaq, serta menjaganya dari racun racun yang ditiupkan melalui kurikulum dan buku buku, pada otak otak pengajar dan ruh masyarakat yang disahkan di sekolah sekolah pendidikan secara keseluruhan.
Sebaliknya tidak semua peperangan termasuk kategori sabilillah, yaitu peperangan yang ditujukan untuk selain membela agama Allah, seperti halnya perang yang sekedar membela kesukuan, kebangasaan, atau membela kedudukan.
Kemana dipergunakan Bagian Sabilillah di zaman sekarang ?
Membebaskan Negara Islam dari hukum orang kafir
Bekerja mengembalikan Hukum Islam termasuk Jihad Fisabi-lillah, diantaranya melalui pendirian pusat kegiatan Islam yang mendidik pemuda Muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara aqidah dari kekufuran dan mempersiapkan diri untuk membela Islam dari musuh musuhnya. Mendirikan percetakan surat khabar untuk menandingi berita berita yang merusak dan menyesatkan ummat. Dll.
Demikian saja yang dapat dibahas dari 8 golongan sasaran zakat. Berikut ini adalah kesimpulan dari pembahasan mengenai persoalan distribusi zakat yang diperoleh, apakah harus dibagi sama rata ke 8 golongan tsb, atau bisa ada kebijakan lain. Setelah mendalami perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini, akhirnya Yusuf Al-Qaradhawy berkesimpulan sbb:
1. Harta zakat yang terkumpul mestilah dibagikan pada semua mustahik, apabila harta itu banyak dan semua sasaran ada, kebutuhannya sama atau hampir sama. Tidak boleh ada satu sasaranpun yang boleh dihalangi untuk mendapatkan, apabila itu merupakan haknya serta benar benar dibutuhkan. Dan ini hanya berlaku bagi Imam atau Hakim agama yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahik.
2. Ketika diperkirakan ada dalam kenyataannya semua (delapan) mustahik itu, maka tidak wajib mempersamakan antara semua sasaran dalam pemberiannya. Itu semua hanya tergantung pada jumlah dan pada kebutuhannya. Sebab terkadang ada pada suatu daerah seribu orang fakir, sementara dari orang yang berhutang atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Maka bagaimana mungkin pembagian untuk sepuluh orang harus sama dengan orang yang seribu ? Karenanya kita melihat, yang paling tepat dalam masalah ini adalah pendapat Imam Malik dan yang sebelumnya, yaitu Ibnu Syihab, yang mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlahnya dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
3. Diperbolehkan memberikan semua zakat, tertuju pada sebagian sasaran tertentu saja, untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syara' yang meminta pengkhususan itu sebagaimana halnya ketika ia memberikan zakat kepada salah satu sasaran saja, iapun tidak diwajibkan menyamaratakan pemberian itu pada individu yang diberinya. Akan tetapi boleh melebihkan antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama yang harus menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka, merupakan tujuan utama dari zakat, sehingga Rasulullah saw tidak menerangkan dalam hadis Muadz dan juga hadis lain selain sasaran ini: " Zakat itu diambil dari orang yang kaya dan diberikan pada orang fakir". Hal ini dikarenakan sasaran ini membutuhkan perhatian yang khusus. Tidak dibenarkan misalnya seseorang hakim mengambil harta zakat kemudian dibelanjakan untuk tentara, dan membiarkan golongan yang lemah yang membutuhkan dari golongan fakir miskin.
5. Hendaknya mengambil pendapat madzhab Syafii dalam menentukan batas yang paling tinggi yang diberikan kepada petugas yang menerima dan membagikan zakat itu, yaitu 1/8 dari hasil zakat, tidak boleh lebih dari itu.
6. Apabila harta zakat itu sedikit, seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka dalam keadaan demikian itu zakat diberikan pada satu sasaran saja, sebagaimana yang dikemukakan oleh an Nakha'i dan Abu Tsaur, bahkan diberikan pada satu individu, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Hanifah, agar pemberian itu dapat mencukupi kebutuhan si mustahik. Karena membagikannya harta yang sedikit, untuk sasaran yang banyak atau orang yang banyak dari satu sasaran, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri. Hal ini lebih baik daripada memberi kepada orang banyak, masing masing beberapa dirham. Pemberian itu tidak menyembuhkan dan tidak mencukupi.

CARA MEMBAYAR ZAKAT

Untuk menghilangkan keragu-raguan dalam pembayaran zakat, maka pada Bagian V, Yusuf Al-Qaradhawy membahas secara khusus Cara Membayar Zakat yang mencakup bab-bab :
1. Hubungan pemerintah dengan zakat
2. Kedudukan niat dengan zakat
3. Menyerahkan harga zakat (bukan barangnya seperti halnya zakat fitrah)
4. Memindahkan zakat ke tempat bukan zakat tersebut dikumpulkan
5. Mempercepat mengeluarkan zakat dan mengakhirkan
6. Pembahasan lain di sekitar pembayaran zakat.

HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN ZAKAT
Hubungan pemerintah dengan zakat sangatlah erat, karena berdasarkan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW bahwa pemerintah mempunyai otoritas untuk memungut dan mendistribusikan zakat dikalangan ummat Islam. Banyak para shahabat yang mendapat tugas khusus dari Rasulullah sebagai petugas zakat untuk tiap-tiap kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam, yaitu petugas yang memungut zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada mustahiknya. Demikian pula halnya dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin.
Atas dasar ini para ulama berpendapat : Wajib bagi pemerintah untuk menugaskan petugas zakat ini, karena di antara manusia itu ada yang memiliki harta akan tetapi tidak mengetahui apa yang wajib baginya; ada pula yang kikir sehingga wajib diutus orang untuk mengambil zakat daripadanya. Adapun petugas tersebut hendaklah petugas yang Muslim dan yang dijamin tidak akan berbuat zalim terhadap harta zakat yang dikumpulkan. Masyarakat berkewajiban membantu para penguasa dalam melancarkan urusan ini, dalam rangka memperkokoh bangunan Islam dan memperkuat baitul-maal kaum Muslimin.
Adapun rahasia di balik itu semua adalah sbb :
1. Agar dapat terciptanya jaminan bagi si fakir akan haknya untuk tidak diabaikan begitu saja oleh orang kaya.
2. Si fakir meminta kepada pemerintah, bukan dari pribadi-orang kaya, untuk memelihara kehormatan mereka, serta memelihara perasaan dan tidak melukai hatinya dari gunjingan dan kata-kata yang menyakitkan.
3. Dengan tidak memberikan urusan ini pada pribadi-pribadi lebih memungkinkan distribusi zakat yang lebih tepat, tidak terkonsentrasi pada sebagian fakir miskin sedangkan sebagian lain terlantarkan.
4. Ada beberapa sasaran zakat yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum Muslimin bersama, sehingga baik pengumpulannya maupun pendistribusiannya tidak bisa dilakukan secara perorangan. Misalnya dalam mengorganisasikan jihad fi sabilillah, mempersiapkan para da'i untuk menyampaikan risalah Islam, dll.
5. Sesungguhnya Islam adalah agama dan pemerintahan. Untuk tegaknya pemerintahan ini dibutuhkan harta yang dengan itu dilaksanakan syariat.
Baitul-mal Zakat
Dikarenakan zakat mempunyai aturan khusus, penghasilan dan pengeluaran serta sasaran yang tertentu, maka walaupun dikelola oleh pemerintah, mekanisme zakat ini tidak boleh disatukan dengan program pemerintah lainnya yang bersifat umum. Oleh karenanya kaum Muslimin sejak dulu membutuhkan baitul mal khusus untuk zakat, disamping adanya baitul-mal lainnya yaitu : baitul-mal pajak dan upeti; baitul-mal untuk ghanimah dan rikaz; dan baitul-mal untuk barang yang tidak bertuan.
Para fuqaha telah membagi harta yang wajib zakat atas : harta zahir dan harta batin. Harta zahir adalah harta yang dimungkinkan orang lain mengetahui secara persis seperti; peternakan, pertanian. Sedangkan harta batin adalah sebaliknya yang hanya dapat diketahui oleh pemiliknya, seperti simpanan uang, dll.
Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, mengenai apakah zakat dari kedua jenis harta ini harus diserahkan kepada pemerintah. Ada yang mengatakan harus keduanya, tapi ada yang mengatakan cukup zakat harta zahir saja, sedangkan zakat harta batin diserahkan kepada individu untuk mendistribusikannya secara langsung. Pendapat pertama merujuk apa yang dilakukan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, sedangkan pendapat kedua meruju apa yang dilakukan oleh Usman bin Affan, dimana saat itu harta kaum Muslimin telah bertambah banyak dan ia melihat kemaslahatan untuk menyerahkan pengeluaran zakat harta batin itu kepada pemiliknya, berdasarkan ijma' sahabat, sehingga masing-masing pemilik harta tsb seolah-olah menjadi wakil dari penguasa.
Diantara perbedaan pendapat yang ada dikalangan ulama maupun mazhab yang ada, Yusuf Qardhawi menarik benang merah dalam dua point yaitu :
1. Bahwa di antara hak penguasa adalah menuntut rakyatnya untuk mengeluarkan zakat, dalam harta apapun juga, baik harta zahir maupun harta batin, dan terutama bila si penguasa mengetahui keadaan rakyat negaranya bermalas-malasan dalam mengeluarkan zakat, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah.
Perbedaan pendapat di atas muncul pada kondisi si penguasa tidak memintanya. Adapun jika si penguasa meminta, maka zakat harus diserahkan, berdasarkan ijma' ulama.
2. Apabila Imam atau penguasa membiarkan urusan zakat dan tidak memintanya, maka tidaklah gugur tanggungjawab zakat dari pemilik harta. Ini adalah masalah yang qath'i/pasti, yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Wajib bagi si pemilik harta untuk mengeluarkan sendiri kepada mustahiknya, karena zakat merupakan ibadah dan kewajiban agama yang bersifat pasti.
Dari sini jelaslah bahwa yang menjadi pokok, adalah : penguasa itulah yang mengumpulkan zakat harta, baik harta zahir maupun batin. Adapun bila terasa sulit mengumpulkan harta batin, maka itu dapat diberikan kebebasan kepada si pemilik untuk mengeluarkan zakatnya sendiri. Namun apabila rakyat tidak melaksanakan kewajibannya, maka hendaklah penguasa sendirilah yang mengumpulkan, sebagaimana pada asalnya.
Beberapa ulama modern dalam masalah perzakatan cenderung untuk mengandalkan peranan pemerintah dalam pengumpulan zakat dikarenakan dewasa ini :
1. Telah banyak orang yang meninggalkan kewajiban zakat atas semua jenis hartanya, baik yang zahir maupun yang batin. Hendaklah para penguasa mengambilnya secara paksa.
2. Secara umum jenis-jenis harta yang ada sekarang ini adalah harta zahir, yang bisa diketahui oleh orang lain selain pemiliknya sendiri (misalnya simpanan di Bank sudah dapat diketahui pihak lain dengan mudah).
Dengan metode Qias terhadap suatu hal yang pernah dilakukan Rasulullah, Yusuf Al-Qaradhawy berpendapat ada baiknya bila ketentuan zakat sebesar 1/4 atau 1/3 bagiannya diserahkan atas kesadaran pemilik harta untuk membagikannya sendiri berdasarkan sepengetahuan dan pilihan mereka baik untuk kalangan kerabat maupun tetangga yang tersembunyi.
Adapun penguasa yang diperbolehkan memungut zakat adalah penguasa yang beragama Islam, yang beriman dan berpegang teguh kepada ajaran Islam yang mereka rela Islam sebagai suatu hukum, dan bahkan mereka berjihad di dalamnya.
Selanjutnya terdapat pula perbedaan untuk pemerintahan Islam yang adil dan yang zhalim. Jika pemerintahan Islam itu berlaku zalim, maka ada yang tetap membolehkan secara mutlaq, ada yang melarang secara mutlaq, dan ada yang melihat sejauh mana tingkat kezalimannya.
Setelah membandingkan berbagai pendapat tsb, Yusuf Al-Qaradhawy mengambil pendapat terkuat, bahwa adalah sah menyerahkan kepada penguasa zalim, apabila mereka mengambilnya sesuai dengan persyaratan zakat. Si Muslim tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya kembali dalam bentuk apapun, kecuali si penguasa mengambilnya bukan dengan nama zakat.
Yusuf Al-Qaradhawy memilih untuk menyerahkan zakat pada penguasa jika si penguasa masih menyampaikan pada mustahiknya dan mengeluarkannya tepat pada sasaran yang sesuai dengan perintah syara', walaupun ia berlaku zalim dalam urusan-urusan lain. Apabila ia tidak menempatkan zakat tepat pada sasarannya, maka janganlah diserahkan padanya, kecuali kalau ia meminta, maka tidak diperkenankan menolaknya, berdasarkan hadits-hadits dan fatwa-fatwa sahabat yang mengungkapkan penyerahan zakat pada penguasa, walaupun mereka zalim.
Sekian dulu Ikhwan sekalian. Perlukah kita mengutarakan niat kita setiap membayar zakat ? Bolehkah zakat kita dihargakan ? dan bolehkah zakat kita dikirimkan ke tempat lain sementara sekeliling kita masih ada yang membutuhkan ? Saksikanlah pentayangan berikutnya, Insya Allah.

KEDUDUKAN NIAT DALAM ZAKAT
Niat adalah yang membedakan antara ibadah dan pengabdian dengan yang lain. Dengan demikian niat disyaratkan dalam membayar zakat. Yang dimaksudkan disini adalah si muzakki (pembayar zakat) meyakini bahwa apa yang dikeluarkan tersebut adalah zakat hartanya, atau zakat harta orang yang dikeluarkan melalui dia (seperti harta anak yatim dan harta orang gila). Tempat niat adalah hati; karena tempat semua yang diitikadkan itu adalah hati.
Seandainya ada penguasa yang mengambil harta seseorang secara paksa dengan niat untuk mengambil zakatnya (yang memang dibenarkan secara hukum) tapi seseorang (yang memang enggan membayar) tidak meniatkan bahwa harta yang telah diambil itu adalah zakat, maka secara perundangan zakat, kewajiban zakat orang tsb telah gugur dalam artian dia tidak diwajibkan lagi berzakat, tapi dari segi pahala disisi Allah, orang tsb tidak mendapatkan apa-apa.
Kapankah kita meniatkan zakat harta kita, apakah pada saat kita memisahkan harta untuk zakat, atau pada saat memberikannya kepada mustahik. Para ulama berbeda pendapat disini dimana ada pula yang mengharuskan kedua-duanya. Namun Yusuf Al-Qaradhawy menyokong pendapat yang tidak mempersulit yaitu cukuplah bagi si Muslim berniat secara umum saja pada waktu memisahkan zakat dari hartanya, sehingga tidak perlu lagi bagi dia meniatkan setiap kali dia memberikan kepada setiap mustahik yang menerima zakatnya.

MENYERAHKAN HARGA ZAKAT
Apakah boleh kita menghargakan zakat kita ? Karena Rasulullah memerintahkan untuk mengambil biji-bijian dari biji-bijian, unta dari unta, selain itu dikhawatirkan harga yang digunakan tidak memihak kepada hak fakir miskin. Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat harus diserahkan sesuai dengan bentuk hartanya namun ulama lain memperbolehkan zakat tersebut dihargakan, seperti yang pernah dilakukan sahabat.
Setelah mengkaji kemaslahatannya, Yusuf Al-Qaradhawy akhirnya menyokong pendapat yang memperbolehkan, yaitu dengan syarat bahwa adalah terlarang mengeluarkan harga zakat tanpa ada kebutuhan dan tanpa ada kemaslahatan yang jelas (untuk semua pihak baik sipemberi, amil, maupun mustahik).

MEMINDAHKAN ZAKAT KE TEMPAT BUKAN PENGHASIL ZAKAT
Sebagaimana Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin contohkan, yaitu dengan mengutus petugas-petugas zakat ke setiap daerah/negeri, untuk memungut zakat dari orang-orang kaya dan memberikannya kepada yang miskin di antara mereka, maka hendaklah zakat itu didistribusikan pada tempat dimana zakat tersebut dikumpulkan. Pemindahan zakat dari suatu daerah ke daerah lain, dalam keadaan penduduk di daerah asal masih membutuhkannya, adalah menodai hikmat zakat yang diwajibkan karenanya. Setiap kaum lebih berhak terhadap zakatnya, sehingga mereka berkecukupan dengannya.
Dalam hal ini ulama bersepakat, bahwa zakat itu harus dibagikan di daerah dimana zakat itu dikumpulkan. Jika penduduk setempat tidak lagi membutuhkan zakat, maka zakat itu boleh dipindahkan ke penduduk lain. Namun demikian dalam kondisi tertentu, untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih baik, penguasa yang adil atau berdasarkan hasil musyawarah, diperbolehkan memindahkan zakat ke tempat lain yang lebih membutuhkan, walaupun di daerah asal masih membutuhkannya.
Demikian pula seorang Muslim, apabila ia mengeluarkan sendiri zakatnya, ia diperbolehkan pula untuk mengirimkan zakatnya ke tempat lain karena adanya kemaslahatan yang dianggap kuat (misalnya dikirimkan kepada kerabatnya di kampung).

MEMPERCEPAT MENGELUARKAN ZAKAT DAN MENGAKHIRKANNYA
Bersegera dalam mengeluarkan zakat adalah suatu kebaikan yang sesuai pula dengan perintah Allah: "Bersegeralah kamu sekalian pada amal perbuatan yang akan menyebabkan kamu mendapat ampunan dari Tuhanmu dan syurga" (3:133). Apalagi dikuatirkan kewajiban zakat ini akan dikalahkan oleh sifat kikir dan hawa nafsu.
Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa harta zakat itu terbagi dua; yang disyaratkan setahun, dan yang dikeluarkan pada saat diterima. Untuk yang terakhir, jelas kiranya, zakat dikeluarkan sesegera mungkin. Tapi apakah demikian pula untuk jenis harta yang pertama, seperti peternakan, emas, perak, dll?
Sebagian besar fuqaha berpendapat untuk jenis harta yang pertama sbb: apabila telah terdapat sebab wajib zakat, yaitu nisab yang sempurna, maka boleh mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum datang waktu setahun, bahkan diperbolehkan mendahulukan untuk masa dua tahun atau lebih.
Adapun mengakhirkan zakat adalah tidak boleh, kecuali ada kemaslahatan yang ingin dicapai, misalnya karena menunggu orang yang lebih membutuhkan, atau menunggu kerabat yang membutuhkan, atau jumlah yang dikeluarkan masih sedikit sehingga tidak akan bermanfaat banyak bagi mustahik, dll. Akan tetapi dia bertanggung jawab apabila hartanya rusak atau hilang dalam masa menunggu tsb.
Selanjutnya kewajiban tidak gugur bila terlewat satu tahun atau beberapa tahun (tidak ada pemutihan zakat). Demikian pula zakat tidak gugur dengan sebab matinya si pemilik harta. Karena zakat bukanlah ibadah badan, tapi ibadah harta yang terkait dengan hak orang lain.

BERBAGAI PEMBAHASAN DI SEKITAR PEMBAYARAN ZAKAT
Apakah boleh mewakilkan dalam mengeluarkan zakat ?
Boleh. Namun demikian hendaklah tidak mewakilkannya pada orang yang bukan Muslim, kecuali karena sesuatu kebutuhan, dengan syarat orang itu terpercaya dan dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak orang yang mewakilkan.
Menampakkan zakat ketika mengeluarkan ?
Yang utama dalam berzakat adalah menampakkannya pada waktu mengeluarkan, agar dilihat dan diikuti orang dan agar tidak ada penilaian buruk atas orang itu. Ini termasuk syiar islam. Seperti halnya shalat fardhu yang disunatkan menampakkannya, dan sesungguhnya yang disunatkan menyembunyikannya itu adalah shalat sunnat dan puasa sunat, juga sedekah sunat tentunya.
Apakah si Fakir perlu diberitahu bahwa pemberian itu adalah zakat ?
Tidak harus memberitahukan kepada si fakir ketika menyerahkan zakat atau sesudahnya, karena mungkin akan menyakiti hatinya.
.

KEWAJIBAN LAIN DI LUAR ZAKAT

Berikut ini secara sangat ringkas disarikan Bagian VIII dari buku Fikih Zakat karya Yusuf Al-Qaradhawy. Bab inilah yang akhirnya menyimpulkan bahwa zakat itu hanya kewajiban minimal dari harta seorang Muslim, atau menurut Ustadz Didin Hafidhuddin (penterjemah buku ini) zakat adalah batas kekikiran seorang muslim. Sehingga adalah salah kaprah bila dikatakan orang yang berzakat adalah orang yang dermawan, karena sesungguhnya dia baru terlepas dari batas kekikirannya
Umumnya para ahli fikih berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban atas harta. Barangsiapa telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dan ia pun tidak punya kewajiban lagi, bila zakat tekah ditunaikan, kecuali sedekah sunat. Inilah pendapat yang termasyhur di kalangan para ahli fikih periode muta'akhirin.
Namun demikian golongan lainnya sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in berpendapat bahwa dalam harta ada kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Pendapat tsb datang dari Umar, Abu Dzar, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dll shahabat dan para tabiin.
Dalil-dalil yang mereka gunakan antara lain :
1. QS 2:177, dimana pada ayat ini Allah mengajarkan tenang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan : *** (a) pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya,*** dengan (b) Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dll.
Point-point dalam group (a) di atas : (1) bukannya hal yang sunnah, tapi termasuk pokok-pokok yang fardhu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang fardhu dan (2) bukan termasuk zakat, karena zakat disebutkan tersendiri juga.
2. Hadits-hadits shahih mengenai hak tamu atas tuan rumah. Perintah menghormati tamu menunjukkan wajib karena perintah itu dikaitkan dengan iman, dan setelah tiga hari dianggap sebagai sedekah.
3. Ayat Quran yang mengancam orang yang menolak memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan, seperti halnya dalam surat Al Maun, dimana Allah mangaggap celaka bagi orang enggan menolong dengan barang yang berguna bersamaan dengan orang yang berbuat ria (yang dalam beberapa hadits selanjutnya diterangkan Al'Maun tsb walaupun hanya berupa timba, dandang, atau kampak).
4. Dll.
Yusuf Al-Qaradhawy sendiri termasuk orang yang menegaskan bahwa masih ada kewajiban lain terhadap harta kita diluar zakat. Hal mana dibutuhkan untuk merealisasikan sifat sayang-menyayangi, tolong-menolong, setia kawan, dan berbuat baik yang diperintahkan oleh Quran dan Hadits. Agar warga masyarakat dapat memperoleh tingkat hidup yang layak.
Apabila hasil zakat dan pendapatan negara lainnya mencukupi untuk menutupi kebutuhan mereka, maka Allah SWT tidak menuntut hak yang lain dari orang Mu'min untuk para fakir miskin. Tetapi apabila itu tidak mencukupi, maka wajib kepada mereka yang kaya untuk menjamin kebutuhan mereka, baik dalam hubungan kerabat dekat, tetangga dan hubungan-hubungan lainnya. Apabila sebagian mereka telah menunaikan kewajiban ini atas dorongan iman mereka, maka gugurlah dosa dari yang lain (Jadi dapat diartikan sebagai fardhu kifayah). Tapi kalau kewajiban ini tidak tertunaikan, maka pemerintah atas nama Islam diwajibkan turun tangan untuk menanggulangi keperluan fakir miskin ini yang diminta dari mereka yang kaya.

ZAKAT DAN PAJAK
Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Sesungguhnya ummat Islam dapat melihat bahwa zakat tetap menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan hasil pemikiran keuangan dan perpajakan zaman modern, baik dari segi prinsip maupun hukum-hukumnya.
Untuk Bagian terakhir ini Yusuf Al-Qaradhawy menjelaskan sangat detil dalam 8 bab :
1. Hakekat pajak dan zakat
2. Asas teori kewajiban pajak dan zakat
3. Objek pajak dan zakat
4. Prinsip keadilan pajak dan zakat
5. Tarip tetap dan bertingkat pada pajak dan zakat
6. Jaminan pajak dan zakat
7. Pelaksanaan pajak disamping zakat
8. Apakah membayar pajak mencakup kewajiban zakat

HAKIKAT PAJAK DAN ZAKAT
Pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umumdi satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara.
Zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Quran disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadaNya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.
Dapat dipetik beberapa titik persamaan antara zakat dan pajak :
1. Adanya unsur paksaan untuk mengeluarkan
2. Keduanya disetorkan kepada lembaga pemerintah (dalam zakat dikenal amil zakat)
3. Pemerintah tidak memberikan imbalan tertentu kepada si pemberi.
4. Mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan.

Adapun segi perbedaannya :
1. Dari segi nama dan etiketnya yang memberikan motivasi yang berbeda. Zakat : suci, tumbuh. Pajak (dharaba) : upeti.

2. Mengenai hakikat dan tujuannya
Zakat juga dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah.

3. Mengenai batas nisab dan ketentuannya.
Nisab zakat sudah ditentukan oleh sang Pembuat Syariat, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapapun juga. Sedangkan pada pajak bisa hal ini bisa berubah-ubah sesuai dengan polcy pemerintah.

4. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya
Zakat bersifat tetap dan terus menerus, sedangkan pajak bisa berubah-ubah.

5. Mengenai pengeluarannya
Sasaran zakat telah terang dan jelas. Pajak untuk pengeluaran umum negara.

6. Hubungannya dengan penguasa
Hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada penguasa. Wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya. Bila penguasa tidak berperan, individu bisa mengeluarkan¬nya sendiri-sendiri.

7. Maksud dan tujuan
Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak.

Berdasarkan point-point di atas dapatlah dikatakan bahwa "zakat adalah ibadat dan pajak sekaligus". Karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.
Apa yang coba diterangkan dalam masalah perpajakan dewasa ini telah dilaksanakan Islam jauh sebelumnya. Inilah syariat yang berasal dari Pembuat Syariat yang Maha Tahu. Berikut ini adalah salah satu bab dalam buku Yusuf Al-Qaradhawy yang mengupas hal tsb.

PRINSIP KEADILAN ANTARA PAJAK DAN ZAKAT
Para ahli ekonomi keuangan menyerukan agar dalam masalah perpajakan hendaknt tetap memegang prinsip dan kaedah yang dapat menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan sehingga menepati prinsip keadilan, disamping itu dapat mencapai sasaran yang tepat dengan tidak memberatkan pihak wajib pajak disatu segi dan pihak pelaksana administrasi keuangan di sisi lain. Hal ini ternyata sudah diterapkan Islam dalam mekanisme zakat jauh sebelumnya.
Dikenal empat prinsip yang mesti diperhatikan dalam soal perpajakan, yaitu : keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis.
Tentang Keadilan
Ini merupakan prinsip pertama yang wajib diperhatikan dalam setiap pajak yang dikenakan pada masyarakat. Prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, dimana Islam menuntutnya dalam segala hal. Prinsip keadilan ini dijumpai pada :
1. Sama rata dalam kewajiban zakat
Setiap Muslim yang mempunyai satu nisab zakat adalah wajib zakat tanpa memandang bangsa, warna kulit, keturunan atau kedudukan dalam masyarakat, laki-laki, perempuan, pemerintah, yang diperintah, pemimpin agama, pemimpin negara, semua sama.
2. Membebaskan harta yang kurang dari nisab
3. Larangan berzakat dua kali
Banyak hadits yang menerangkan larangan ini. Dalam studi perpajakan dikenal dengan nama : "Larangan Pajak Double".
4. Besar zakat sebanding dengan besar tenaga yang dikeluarkan.
Semakin mudah memperoleh, semakin besar zakatnya, seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% dan 5%. Prinsip ini masih belum begitu dihiraukan oleh para ahli keuangan.
5. Memperhatikan kondisi dalam pembayaran
Dengan juga memperhatikan besarnya pendapatan, beban keluarga, hutang-hutang yang dimiliki, dipungut dari pendapatan bersih, dll.
6. Keadilan dalam praktek
Islam memberikan perhatian istimewa dan hati-hati terhadap pelaksana pemungut zakat (amil), yaitu dengan persyaratan yang tinggi untuk menjadi amil, dan posisi yang mulia bagi mereka, seperti hadits sbb : "Orang yang bekerja memungut sedekah dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah" (Hadits shahih).

Tentang Kepastian
Pengetahuan para subjek pajak tentang kewajiban-kewajibannya hendaklah pasti, tak boleh ada keraguan sedikitpun, sebab ketidakpastian dalam sistem pajak apapun sangat membahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak. Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Dalam mekanisme zakat tidak diragukan lagi bahwa kaidah ini sangat jelas.
Tentang Kelayakan
Kesimpulan prinsip ini ialah menjaga perasaan wajib pajak dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik.
Dalam zakat hal ini sudah mendapat perhatian seperti halnya :
* Perintah untuk memungut zakat dari harta yang kualitasnya pertengahan dan melarang memungut yang terbaik, misalnya ternak.
* Nabi menyuuruh tukang taksir agar memperkecil taksiran terhadap tanaman dan buah-buahan.
* Bolehnya menangguhkan zakat karena ada satu sebab yang menghalangi, misalnya ketika terjadi wabah kelaparan.
* Dll.
Tentang Faktor Ekonomis
Yang dimaksudkan disini adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi berbagai pemborosan. Jangan sampai bagian besar dari pajak yang terkumpul hanya habis terserap oleh petugas pajak.
Islam sangat melarang pemborosan kepada harta pribadi seseorang, apalagi terhadap harta kepunyaan umum terutama lagi terhadap harta zakat. Diceritakan, bagaimana para petugas zakat berangkat untk mengumpulkan zakat, yang lalu dibagikan kepada yang berhak, sehingga ketika mereka pulang pun mereka tidak membawa apa-apa lagi. Jatah untuk para amilpun di batasi (maksimal 1/8 bagian).

APAKAH PAJAK DIWAJIBKAN DI SAMPING ZAKAT ?
Apabila Islam telah mewajibkan zakat sebagai hak yang dimaklumi atas harta kaum Muslimin dan menjadikannya sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah Islam, maka bolehkah pemerintah Islam mewajibkan kepada orang kaya pajak-pajak lain disamping zakat untuk melaksa¬na¬kan kepentingan ummat dan menutupi pembiayaan umum negara ? Jawabnya boleh tapi dengan syarat.
Dalil-dalil yang memperbolehkan adanya kewajiban pajak disamping zakat
1. Karena jaminan/solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban. Hal ini sudah kita kupas pada bagian yang membahas adanya kewajiban lain di luar zakat.
2. Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali.
Zakat harus digunakan pada sasaran yang ditentukan oleh syariah dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas sosial. Zakat tidak digunakan untuk pembangun¬an jalan, jembatan dll. Bila pemerintahan Islam dulu memperoleh pemasukan dari Kharaj (rampasan perang) untuk membiayai keperluan-keperluan tsb, maka untuk saat ini Yusuf Al-Qaradhawy menyokong pendapat para ulama yang berpendapat bahwa pemerintah dapat memungut kewajiban pajak dari orang-orang kaya.
3. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara' yang memperbolehkan. Misalnya kaidah "Maslahih Mursalah" (atas dasar kepentingan). Kas yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.
4. Adanya perintah Jihad dengan harta
Islam telah mewajibkan ummatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana difirmankan dalam Al Quran 9:41, 49:51, 61:11, dll. Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah (ulilamri) dari kaum Muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.
5. Kerugian yang dibalas dengan keuntungan
Sesungguhnya kekayaan yang diperoleh dengan pajak akan digunakan untuk segala keperluan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat seperti; pertahanan dan keamanan, hukum, pendidikan, kesehatan, pengangkutan, dll.

Syarat-syarat diperbolehkannya pajak di luar zakat
Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sbb:
1. Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Tidak diperbolehkan memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam baitul-mal masih terdapat kekayaan.

2. Adanya pembagian pajak yang adil.
Pengertian adil tidak harus sama rata bebannya.

3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan ummat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.
Pajak bukan upeti untuk para raja dalam rangka memuaskan hawa nafsu, kepentingan pribadi dan keluarga mereka, atau kesenangan para pengikut mereka, tetapi harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas.

4. Adanya persetujuan para ahli dan cendikia.
Pemerintah tidak bertindak sendirian dalam hal mewajibkan pajak, menentukan besarnya serta memungutnya tanpa adanya persetujuan dari hasil musyawarah para ahli atau cendikia dari kalangan masyarakat (dewan perwakilan rakyat).

Ternyata pajak sangat dimungkinkan keberadaanya di luar kewajiban zakat. Dengan demikian diskusi di isnet tahun-tahun yang lalu yang ingin memperbesar persentase zakat untuk mengimbangi besarnya pengeluaran pemerintah adalah tidak beralasan. Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap (lihat posting-posting sebelumnya). Tinggal satu posting lagi untuk mengakhiri pembahasan Pajak dan Zakat.
Terdapat beberapa pendapat yang mencoba mengawinkan antara zakat dan pajak, dan memungkinkan adanya substitusi antara pajak dan zakat. Sehingga bagi kita yang telah rajin membayar pajak tidak perlu lagi membayar zakat, benarkah ? Hal ini diulas panjang lebar oleh Yusuf Al-Qaradhawy di bagian akhir buku beliau.

APAKAH CUKUP MEMBAYAR PAJAK SAJA TANPA MEMBAYAR ZAKAT
Itu adalah suatu pertanyaan yang sering muncul diantara kita. Yang saat ini merasakan terbebani dua kewajiban sekaligus.
Namun setelah mengkaji beberapa perbedaan antara pajak dan zakat maka dapat dimengerti bahwa zakat tidak dapat digantikan oleh pajak, walaupun sasaran zakat dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pengeluaran dari pajak. Zakat berkaitan dengan ibadah yang diwarnai dengan kemurnian niat karena Allah. Ini adalah tali penghubung seorang hamba dengan khaliqnya yang tidak bisa digantikan dengan mekanisme lain apapun. Zakat adalah mekanisme yang unik Islami, sejak dari niat menyerahkan, mengumpulkan dan mendistribusikannya. Maka apapun yang diambil negara dalam konteks bukan zakat tidak bisa diniatkan oleh seorang Muslim sebagai zakat hartanya. Demikian pula setiap pribadi Muslim wajib melaksanakannya walaupun dalam kondisi pemerintah tidak memerlukannya atau tidak mewajibkannya lagi.
Adalah suatu hal yang sangat berbahaya, bila kita diperbolehkan untuk mengganti zakat dengan pungutan-pungutan lainnya, niscaya hukum wajib zakat akan hilang dan sedikit demi sedikit akan sirna dari kehidupan setiap orang, seperti hal telah lenyapnya zakat dari undang-undang pemerintahan saat ini.
Sesungguhnya zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak. Inilah pendapat yang akan menyelamatkan agama seorang Muslim, yang akan melestarikan kewajiban tersebut dan mengekalkan hubungan antara kaum Muslimin melalui zakat, sehingga zakat tidak dapt diganti dengan nama pajak dan tak dapat dihilangkan begitu saja.
Benar orang Islam itu dibebani kesulitan dalam menanggung beban harta yang sebagian ini tidak dapat dipikulnya. Akan tetapi ini adalah kewajiban iman dan tuntutan Islam, khususnya dalam masa-masa cobaan (fitnah) yang membuat bimbang orang-orang penyantun dan orang yang memegang agama seperti orang yang menggenggam bara api.
Akhirnya kaum Muslimin berkewajiban untuk bekerja dan berjuang untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, meluruskan peraturan yang bengkok dan mengembalikannya pada jalan yang lurus dalam hukum Islam. Tanpa usaha tersebut orang Muslim akan dirugikan oleh harta, jiwa dan sosial, karena ia akan hidup dalam masyarakat yang membuatnya hidup terbelakang tanpa ada yang menolongnya, dan diam tanpa berbuat apa-apa. Dan ini merupakan cobaan umum dalam segala sektor kehidupan yang dituntut oleh Islam terhadap putera-puteri Islam agar tetap berpegang teguh pada syariat Islam, bukan hanya dalam soal zakat saja.

ZAKAT DALAM ISLAM ADALAH SISTEM BARU DAN UNIK
Dari celah-celah seluruh bagian dan bab pada buku ini jelaslah kepada kita bahwa zakat diwajibkan mula-mula di Madinah dan diterangkan batas-batas serta hukumnya, zakat adalah suatu sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Suatu sistem yang belum pernah ada pada agama-agama samawi juga dalam peraturan-peraturan manusia. Zakat mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus.
Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbegai kelemahan. Sebagai sistem politik karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya. Sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak punya. Akhirnya sebagai sistem keagamaan karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekatkan diri kepada Allah.
Zakat itu sendiri menjadi bukti bahwa ajaran Islam itu dari Allah SWT. Suatu sistem yang adil, yang tidak mungkin dihasilkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang ummi.
Inilah zakat yang disyariatkan Islam meskipun banyak kaum Muslimin pada masa akhir-akhir ini tidak mengetahui hakikatnya dan mereka melalaikan membayarnya, kecuali mereka yang disayangi Tuhannya dan jumlahnya sedikit.
Banyak pendapat baik yang dari kalangan Muslim maupun non Muslim, yang mengagumi indahnya konsepsi zakat sebagai pemecahan problematika sosial.
Jika seandainya kaum Muslimin melaksanakan kewajiban ini dengan baik, tentu di kalangan mereka tidak akan ditemukan lagi orang-orang yang hidupnya sengsara. Akan tetapi kebanyakan dari mereka telah melalaikan kewajiban ini, mereka mengkhianati agama dan ummatnya, akibatnya nasib Ummat Islam sekarang ini lebih buruk dalam kehidupan ekonomi dan politiknya dari seluruh bangsa-bangsa lain di dunia ini.
Kekayaan, kebesaran dan kemuliaan Ummat Islam telah sirna. Kini mereka menjadi tanggungan penganut agama lain, sehingga pendidikan anak-anaknya pun diserahkan ke sekolah-sekolah missi kristen atau missi atheis. Bila mereka ditanya mengapa tidak mendirikan sendiri sekolah itu, mereka berkata: "kami tidak mempunyai biaya untuk mendirikannya. Maka sebanarnya mereka tidak memperoleh dari agama; akal fikiran, cita-cita dan ghairah yang dengan itu mereka dapat melakukannya. Mereka menyaksikan para penganut agama lain yang berkorban untuk mendirikan sekolah-sekolah, organisasi-organisasi sosial dan politik, padahal tidak disuruh oleh agama mereka, tapi mereka diharuskan oleh akal fikiran dan ghairahnya terhadap agama dan kaumnya. Tapi pada kaum Muslimin ghairah itu telah tidak ada. Mereka rela menjadi beban dan tanggungan orang. Mereka telah meninggalkan agamanya sendiri, akibatnya mereka kehilangan dunianya sesuai dengan firman Allah : "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik" (59:9).
Yang menjadi kewajiban bagi para da'i saat ini ialah mulai mengadakan usaha membina mereka yang masih ada rasa keagamaannya dengan mendirikan organisasi pengumpulan zakat. Zakat yang dapat digunakan untuk konsolidasi ummat, memberantas kemiskinan, memperlancar aktivitas da'wah menahan agresi dari kaum kuffar. Bila seluruh kaum Muslimin menunaikan zakat dan digunakan secara teratur, maka Islam akan mampu untuk mengembalikan kejayaannya.
Ikhwan para isneter sekalian. Demikian berakhirlah Serial Mengaji Zakat. Tidak akan ada ujian tertulis dari Ustadz Yusuf. Tapi Allah akan menguji kita secara praktek. Setelah lebih jauh memahami kewajiban zakat, Insya Allah kita akan menjadi pionir-pionir Muslim yang dengan sikap taat melaksanakan perintah ini.
Lebih jauh lagi, bisakah kita berbuat sesuatu untuk meluaskan gerakan zakat ini, dengan menyadarkan orang-orang di sekitar kita; keluarga, teman sejawat, tetangga dll. Hal ini sangat mendesak. Memasyarakatkan kewajiban zakat bukan lagi sekedar tanggung jawab para ulama dan mubaligh, tapi adalah tanggung jawab kita semua yang telah mengetahui dan menjalankan kepada mereka yang belum mengetahui dan menjalankannya.
Banyak hal yang bisa dilakukan untuk ummat. Banyak kerja dalam masalah perzakatan ini yang menunggu sambutan Ikhwan sekalian. Menjajagi, merumuskan dan membuat pola mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat yang effisien dan effektif, yaitu pola yang akan diterapkan dalam skala kecil maupun besar; membuat panduan yang lengkap dan jelas dalam perhitungan zakat; juga yang tidak kalah pentingnya merangsang pengajian-pengajian zakat dimana saja agar ummat Islam dimana saja senantiasa termotivasi dalam menjalankan rukun Islam ketiga ini, dll.
Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, dan meridhoi aktivitas kita. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb
Abu Azka, Lukman Mohammad Baga
Dept. of Agr. Economics and Business, Massey University
Palmerston North, New Zealand

Pengelolaan Dana Zakat

2013-03-18T00:57:00.002-07:00

Pengelolaan Dana Zakat

Disusun oleh
Agus Triyono, Awang Insandaru,
Firmansyah, M.Taufiq, Anggun Ardiyanto

Dosen Syuhelmaedy

Mananajemen Dana ZIS

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan keuangan

Dalam mpembahasan ini yang di maksud pengeloalaan mencakup makana pengoraganisasian (organizing) dan pelaksanaan (actuating). Sedangkan keuangan mencakuup makna seluruh dana yang dikolala baik berupa kas maupun non kas. Pengelolaan keuangan harus di wujudkan dalam sesuatu panduan baik beruppa kebikajakan umum maupun pedoman teknis. Panudna merupan acuan atau setandar yang di guanakan dalam menerima, mencatat, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan dana paduan ini meliputi pemhghimpunan, penyaluran dan saldo dana.

1. penghimpunan dana

panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang Janis dana dan cara dana di terima. Oraganisasi pengelola harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana
jenis dan yang dapat di himpun organisasi pengelola zakat tidak terbatas hanya zakat. Selain zakat dana yang dapat di himpun menurut UU No.38 Th 1999 ttg pengelolaan zakat dan realitas di masyarakat adalah sebagai beikut :
• infak sodaqoh
• wasiat
• waris
• kafarat
• wakaf
• hibah sembaga lain
• Hibah dari pemerintah
• Hibah dari Luar negri
Masing-masing jenis dari dana ini mempunyai karateristik sumber dan pembatasan-pembatasan yang berbeda dalam penyelurannya. Kareteristik sumber dan pembatasan dapat berupa katentuan syariah, ketentuan perundang-undangan atau pembatasan yang berasal dari Muzzaki
Selai jenis dana, panduan yang harus di buat terkait dengan penghimpunan adalah cara penerimaan dana. Ada tiga cara dana di terima:
• Melalui rekening di bank
• Counter
• Jemput bola
Pemilihan cara penerimaan dana harus di sesuaikan dengan tempat kedudukan organisasi dan target muzzaki.

2. Penyaluran dana
penyaluran dana di perlukan panduan yang lebih luas, dibandingkan penghimpunan dana. Panduan dalam penyeluran dana, setidaknya mencakup, penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyeluran, prosedur pengeluaran dana dan pertanggung jawaban atas penggunaan dana.

3. Prosedur pengeluaran dana

pengeluaran dana untuk fihak diluar pengelola, maupun pengelola sendiri, harus di lakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prosedur pengeluaran dana yang baku umumnya melibatkan fihak-fihak:
1. pengguna dana, yakni fihak yang berhak mengajukan permintaan pengeluaran dana
2. Verifikator/otorisator, yakni fihak yang berhak menyetujui pengeluaran dana
3. kasir, fihak yang bertindak sebagai juru bayar

4. pertanggung jawaban pengeluaran dana
setiap pengeliran dana harus ada pertanggungjawaban, secara tertulis lengkap dan sah. Dalam pertanggungjawaban harus dapat di nilai baik dari kesesuaian syariah maupun kebijakan lembaga. Pertanggungjawaban harus di berikan dalam batasan wakt tertentu.
Pertanggungjawaban secara keseluruhan akan di akui oleh fihak-fihak yang berkepentingan terhadap organisasi, manakaladilakukan audit oleh eksternal auditor

Dana pengelola
Dalam OPZ sering muncul pertanyaan, berapa dana yang dapat dialokasiikan untuk pengelola atau operasional. Dana pengelola adalah dana yang menjadi hak pengelola yang berasal dari bagian amil dalam zakat, bagian tertentu dari dana selain zakat, hasil mengusahakan dana yang menjadi hak pengelola serta hibah dan atau pinjaman dai pihak lain yang di guankan untuk kegiatan organisasi.
Pada dasarnya dana pengelola di gunakan untuk keseluran biaya operasional oraganisasi yang mencakup antara lain:
1. gaji atau upah
2. inventaris
3. biaya sosialisai atau publikasi
4. biaya perjalanan
5. biaya umum dan administrasi
operasional yang besar menuntut dana pengelola yang besar olah karena itu untuk oraganisai yang baru beridiri, perlu di sediakan dana pengelola secara khusus oleh para pendiri organisasi

Sasaran pengelolaan dana zakat

Pengelolaan dana zakat yang telah terhimpun dari para muzakki haruslah dikelola secara akuntablitas, transparan serta tepat sasaran kepada golongan mustahiq, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, yang disebut dengan delapan asnaf. Delapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorimin, fisabilillah dan ibnu sabil.
Terdapat dua fungsi dari diwajibkannya zakat, pertama adalah untuk membersihkan jiwa manusia. Seseorang yang telah mengeluarkan sebagian hartanya diberikan kepada yang berhak (mustahik), berarti ia telah mensucikan harta dan jiwanya dan sekaligus telah menunaikan kewajiban yang telah disyariatkan. Kedua adalah sebagai fungsi sarana kepedulian sosial terhadap sesama manusia, terutama umat Islam. Dan juga sebagai jembatan penyambung bagi si miskin dan si kaya. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup.

Terkait dengan mustahik zakat, terdapat dua kesimpulan dalam pengelolaan dana zakat sebagai berikut :
1. Tidaklah harus seluruh golongan mustahik mendapat bagian dalam penyaluran secara bersamaan sekaligus atau dibagi sama rata. Yang harus dipastikan bahwa tidak terjadi saling menzalimi diantara golongna mustahik yang ada.
2. Delapan golongan mustahik dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu;
a. kelompok permanent
Termasuk dalam kelompok ini adalah fakir, miskin, amil, dan muallaf. Pengertian permanent dalam hal ini adala bahwa empat golongan mustahik ini diasumsikan akan selalu ada diwilayah kerja penglola zakat dan karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus menerus atau dalam waktu lama walaupun secara individu penerimanya selalu berganti.
b. Kelompok temporer
Termasuk kedalam kelompok ini adalah riqob, gorimin, fisabilillah, dan ibu sabil. Pengertian temporer dala, hal ini adalah bahwa empat golongn mustahik ini diasumsikan tidak selalu ada diwilayah kerja suatu organisasi pengelola zakat, dan kalaupun ada maka penyaluran dana kepada mereka tidak akan terus menerus atau tidak dalam waktu panjang.

Ruang lingkup bidang sasaran

Aspek dalam kehidupan manusia semakin hari semakin beragam. Baik itu dari segi ideologi, politik, social, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Didalam aspek itu dapat ditemui adanya orang-orang yang termasuk dalam golongan mustahik. Dan aspek-aspek tersebut merupakan sasaran penyaluran dana dari pengelola zakat. Idealnya setiap OPZ (organisasi pengelola zakat) dapat mencapai aspek-aspek yang ada. Namun hal itu dapat terhambat oleh adanya keterbatasan sendiri yang dialami oleh OPZ, baik itu dari segi sumber daya insani maupun dari sumber dana yang ada. Dan hal itu membuat OPZ harus membuat pilihan-pilihan bidang sasaran berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
Dalam menentukan bidang sasaran perlu diperhatikan hal-hal berikut ini :
1. Kebutuhan riil para penerima dana
Penetapan bidang sasaran harus sesuai dengan kebutuhan riil para penerima dana yang ada diwilayah kerja pengelola zakat masing-masing. Pengguliran program dalam bidang sasaran yang sesuai kebutuhan penerima dana akan menumbuhkan rasa memiliki pada diri mereka terhadap program tersebut.
2. Skala prioritas permasalahan
Kebutuhan riil para penerima sangat mungkin tidak terbatas. Jika terjadi hal demikian, maka sudah seharusnya dibuat skala prioritas dalam permasalahan yang ada. Sehingga walaupun memerlukan waktu yang panjang karena bertahap namun ada penyelesaian yang jelas.
3. Kemampuan sumber dana dan SDI
Pemilihan bidang sasaran sangat terkait dengan tersedianya sumber dana dan sumber daya insani (SDI). Keterbatasan kedua sumber daya ini dapat diatasi dengan adanya sinergi antara opz-opz yang ada diwilayah kerja yang sama.

Kebijakan pendayagunaan zakat dapat berupa :
a. Penyaluran terdiri atas distribusi dan pendayagunaan.
b. Distribusi dan pendayagunaan untuk delapan asnaf.
c. Penekanan kepada asnaf fakir miskin.
d. Untuk memenuhi keperluan pokok sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
e. Bantuan makanan atau uang yang dilakukan pada hari-hari besar Islam.
f. Untuk keperluan desa tertinggal atau desa pengentasan kemiskinan.
g. Pemberdayaan ekonomi.
h. Perbaikan rumah ibadah, dan lain-lain.

Pendayagunaan dana zakat
Konsumtif
Pendayagunaan zakat diperuntukan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahiq delapan asnaf. Aplikasinya dapat berupa bantuan makanan, kesehatan, ekonomi, orang jompo, penyandag cacat, penuntut ilmu, pondok pesantren, anak jalanan atau terlantar, korban bencana, orang yang terlilit hutang. Bantuan-bantuan tersebut dapat dikategorikan sebagai sesaat sebagai penyelesaian masalah yang mendesak. Tujuannya meringankan kesulitan dan penderitaan.

Produktif

Pendayagunaan zakat dapat diperuntukan bagi bantuan usaha produktif, apabila kebutuhan mustahik telah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Pendayagunaan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan menjadi solusi pengentasan kemiskinan, memberikan pengembangan usaha, pembukaan lapangan kerja. Namun memang perlu adanya topangan dana dari sadaqah, infaq, wakaf, hibah.
Tujuan dan sasaran pemberdayaan mustahiq

1. Memperbaiki taraf hidup
Tujuan utama pemberdayaan zakat adalah untuk memperbaiki taraf hidup. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan adanya program pembimbingan dan pembinaan terhadap usaha-usaha kecil dan home industri. Kedua dapat berupa bantuan modal dana usaha atau bantuan peralatan kerja dan lain-lain.
Pemberdayaan tersebut dapat diterapkan kepada petani/buruh tani, nelayan, pedagang/usaha kecil. Mereka dapat hidup lebih layak dengan pendidikan-pendidikan yang diberikan tentang cara bertani dan pengeloaan yang baik. Bantuan hewan ternak, alat-alat pertanian, perkebunan maupun alat untuk menangkap ikan. Bimbingan dalam manajemen dan pengembangan usaha pedagang kecil.

2. Mengatasi ketenagakerjaan dan pengangguran
Seperti halnya usaha untuk mengatasi kemiskinan, maka tentu terkait dengan usaha untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Memberikan pelatihan keterampilan kepada angkatan kerja seperti keterampilan menjahit, tekhnik mesin, kopmputer, pertukangan dan lain-lain.setelah adanya usaha pendidikan keterampilan, lalu adanya pembinaan dan pemberiaan motivasi untuk terus semangat dalam bekerja agar lebih baik. Dan terakhir adalah memberikan mopdal kerja.

3. Perkoperasian
Pembentukan koperasi di desa-desa untuk peningkatan taraf hidup dan usaha para petani, nelayan dan usaha-usaha pedesaan lainnya. Yang anggotanya para petani, buruh, nelayan dan pelaku usaha pedesaan. Dengan adanya koperasi yang lebih dekat dengan mereka, diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan mereka dalam bekerja dan mengembangkan usaha. Dan juga menyediakan kebutuhan keseharian mereka.

4. Pendidikan dan beasiswa
Program pendidikan dan beasiswa dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama yaitu dengan memberikan bantuan kepada yayasan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Baik berupa uang atau sarana pendidikan yang mendesak. Bantuan tersebut dapat dilakukan secara insidential ataupun secara rutin. Kedua dengan memilih anak-anak yang berhak mendapat bantuan dana beasiswa penddidikan sampai kelulusan tingkat atas.

PEMBAYARAN ZAKAT

2013-03-18T00:55:00.001-07:00

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBAYARAN ZAKAT

MASYARAKAT PRENGGAN-KOTAGEDE YOGYAKARTA

Ermi Suhasti Syafei[1]

Abstract

Zakat is very important to help solve problems of poverty, social disparity, and unemployment. The Special Province of Yogyakarta has a significant potential of zakat, however, the fund raised is still comparably low. As the first step towards an effort to increase zakat funds, this research identifies factors that affect zakat payment.

The research is conducted in the suburb of Prenggan, district of Kotagede, Yogyakarta, using sample size of 90 respondents. The research studies factors affecting zakat payment of the local community through the following free variables: income level, religiousity, working ethos, and the role of local pesantren. Survey results are analyzed using the theory of exchange and theory of reference group.

The analysis shows that the four free variables used in the research is capable of describing factors affecting zakat payment, with contribution of 38.1%. The most influential factor is income level, with contribution of 11.47%. Following is working ethos with contribution of 10.79%, role of pesantren with contribution of 8.37%, and religiousity with the least contribution of 7.43%.

Key words: Income , Religiousity, Working ethos, and the Role of local pesantren.

Pendahuluan

Berdasarkan sensus penduduk 2000, jumlah penduduk Provinsi DIY sebanyak 3.107.919 jiwa. 92 persen atau 2.859.285 jiwa diantaranya adalah umat Islam. Jika diasumsikan dari jumlah penduduk yang beragama Islam itu yang menjadi muzakki minimal setengah atau 1,5 persen saja, maka akan diperoleh muzakki sebanyak 14.296 orang lebih. Misalkan setiap orang akan membayarkan zakatnya (zakat harta, perdagangan, pertanian, zakat profesi atau jenis zakat lainnya) sebesar Rp. 500.000,- pertahun atau sebesar Rp. 41.600,- perbulan, maka akan terkumpul dana zakat sebesar Rp. 6 milyar lebih pertahun atau Rp. 500 juta lebih perbulan. Belum lagi jika ditambah dengan zakat fitrah, infaq, sedekah, dan wakaf. Tentu akan didapatkan atau diperoleh angka yang lebih besar lagi. Namun kenyataannya zakat yang terkumpul pada tahun 2003 di Yogyakarta tidak lebih Rp. 500 juta. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat tersebut masih sekedar potensi, belum digali dan diberdayakan secara optimal.

Isu-isu yang muncul di seputar masalah keberhasilan atau pemungutan zakat, menurut Qardhawi (1991:16) antara lain adalah: pertama, perluasan cakupan harta wajib zakat; kedua, manajemen yang profesional; ketiga, distribusi yang baik. Isu lain yang muncul adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZIS (khususnya Muzakki)); kurangnya profesionalisme pengurus BAZIS ; kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, dan pendapatan-pendapatan apa yang harus dizakati (yang dikenal selama ini adalah zakat fitrah); kurangnya transparansi dari pengelola zakat; publikasi dan penyuluhan (sosialisasi) yang belum intensif; berkaitan dengan double tax; dan situasi ekonomi yang belum stabil. Sedangkan menurut Saefuddin, umat Islam masih enggan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah antara lain karena mereka tidak merasakan langsung kesenangan atau manfaatnya. Mereka melihat hanya pihak penerima (mustahiq) yang merasakan langsung manfaat Zakat (Republika, 03/12/2001).

Dalam merespon harapan ummat akan munculnya lembaga penghimpun/pengelola dana umat yang amanah, transparan dan profesional, apalagi pada era otonomi daerah sast ini, maka pembenahan pengelola ZIS seperti BAZIS DIY, DSUQ, PKPU, DDS Al Falah dan lain lain, merupakan hal yang sangat mendesak dan bersifat strategis. Sebagaimana dikemukakan Saefuddin (1998:56-57), bahwa untuk mewujudkan cita-cita ini memang perlu dibangun kelembagaan dan manajemen zakat yang canggih, tangguh dan kuat serta berkemampuan dalam memecahkan masalah kesejahteraan umat kini dan masa mendatang.

Untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut di atas, terlebih dahulu harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat masyarakat. Apabila faktor-faktor tersebut sudah berhasil ditemukan maka langkah selanjutnya diupayakan alternatif implikasi kebijakan untuk mencari jalan keluarnya. Dengan demikian diharapkan kebijaksanaan yang dilakukan dapat bersifat tepat guna dan bermanfaat bagi mereka yang memerlukannya, sehingga tujuan zakat untuk memberantas kemiskinan dan memeratakan pendapat dapat berhasil dengan baik.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural, yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional (Sumodiningrat, 1998:170). Perubahan struktural ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di berbagai bidang kegiatan yag meluas, maka ciri utama dalam pembangunan ekonomi mendatang adalah harus tetap berkisar pada usaha reformasi kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, yaitu dengan berpedoman pada pemihakan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah.

Zakat yang merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis (Saefuddin, 1998:46) dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi, tampaknya akan semakin populer. Selain karena kesadaran menjalankan agama di kalangan umat Islam semakin meningkat, dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah. Mulai tahun 2002 wajib pajak yang telah mengeluarkan zakat akan mendapatkan keringanan sekitar 2,5 persen dalam membayar pajak penghasilan (PPh). Setiap Muslim yang membayar zakat nantinya akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sebagai bukti pembayaran zakat yang kemudian disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Bukti pembayaran zakat itu diserahkan ke Kantor Pajak untuk mendapatkan keringanan tersebut, sehingga wajib pajak cukup membayar PPh sebesar 10 persen dari yang seharusnya 12,5 persen. Dirjen Pajak telah menyosialisasikan keinginan ini ke daerah.(Al Munawwar, Kompas, 22/11/2001)

Keputusan pemotongan pajak ini akan membawa implikasi luas, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas Muslim, nilai potensi zakat akan bertambah semakin besar. BAZ Nasional dan Daerah yang mengelola zakat secara profesional akan mengalokasikan dana tidak hanya pada sektor konsumtif saja, tetapi sudah pada tingkat yang lebih baik yaitu, sektor produktif. Adanya pergeseran pengelolaan dana masyarakat senilai 2,5 persen dari PPh Muslim dari Departemen Keuangan beralih ke BAZ, diharapkan penyaluran dana dapat lebih transparan, tidak melalui birokrasi yang berbelit dan tingkat akuntabilitasnya semakin baik. Jika BAZ Nasional dan Daerah mengelolanya secara profesional, maka Zakat akan memberikan dampak yang positif bagi pemberdayaan seluruh umat (Sriyana, Kedaulatan Rakyat, 3/12/2001).

Masyarakat muslim dengan kesadaran keIslamannya percaya bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan keyakinan agamanya, zakat dianggap sebagai tiang Islam, maka bagi siapa yang mengabaikan tiang Islam, sanksinya keislamannya dan keimanannya dianggap tidak sempurna. Jadi seorang mukmin harus dermawan. Kalau jadi seorang mukmin, tetapi kikir, itu berarti imannya belum sempurna. Arti kikir dalam konteks ini adalah mengabaikan zakat.

Zakat sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar. Zakat yang dikelola dengan baik, baik penerimaan, pengambilan ataupun pendistribusian, dapat merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, bahkan dapat mengurangi masalah kemiskinan. Pemanfaatan zakat yang berasal dari umat Islam harus dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi pemberdayaan ekonomi umat. Maka usaha sosialisasi zakat kepada masyarakat harus dilakukan secara terus menerus. Di sisi lain, zakat sebagai komoditi yang bernilai ekonomis, pembayarannya selalu dikaitkan dengan pendistribusian yang menyangkut kesejahteraan umat. Tokoh-tokoh Islam memahami bahwa fungsi zakat sebagai pendistribusian, kesejahteraan umat sesuai dengan pesan Islam, setidaknya fungsi solidaritas sosial dalam konsep sosiologi zakat dapat ditemukan.

Kotagede yang lebih dikenal sebagai kota perak, juga dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa dan sebagai salah satu kantong Muhammadiyah. Muhammadiyah masuk di Kotagede sekitar tahun 1916 dan berkembang sejak tahun 1970. Saat ini di Kotagede disamping terdapat banyak sekolah-sekolah dan organisasi yang didirikan Muhammadiyah, juga terdapat tiga pesantren yang berada di dusun Prenggan. Sumbangan Muhammadiyah yang patut dicatat dalam perkembangan ekonomi masyarakat Kotagede adalah penyadaran bahwa bekerja mencari sesuap nasi adalah merupakan persoalan agama. Bekerja mencari uang dan menggunakan untuk hidup adalah persoalan di mana dituntut pengabdian agama.. Dengan kata lain sesungguhnya Muhammadiyah telah meletakkan dasar etos kerja pada masyarakat Kotagede.

Pesantren, sebagai salah satu lembaga Islam yang dikenal di Indonesia, memiliki peran penting dalam usaha memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan karakteristiknya yang khas, diharapkan pesantren dapat berperan lebih nyata dan ‘membumi’, karena pada umumnya mereka lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Pesantren sebenarnya juga mampu memobilisasi partisipasi masyarakat atau mempengaruhi lembaga desa. Selain itu seorang kiai di pesantren juga dianggap sebagai prototipe seorang muslim yang ideal dan terkesan sebagai seorang pimpinan simbolis yang tidak mudah ditiru. Faktor itulah yang mengakibatkan timbulnya ketaatan umat Islam kepadanya, sekalipun ia tidak pernah secara tegas menginginkan hal itu kepada pengikutnya.

Dengan adanya pemimpin informal, pesantren mempunyai kemampuan yang cukup potensial sebagai penggerak/motivator masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pada umumnya dan pemberdayaan ekonomi pada khususnya. Akan tetapi menggunakan jasa pesantren sebagai penggerak masyarakat untuk mengeluarkan atau membayar zakat, maupun mengelola operasional zakat bukanlah suatu hal yang mudah. Selama ini mayoritas masyarakat membayar zakatnya kepada lembaga atau tempat yang sudah sangat dipercaya, seperti BAZIS, Masjid ataupun langsung menyerahkan kepada fakir miskin. Akibatnya pelaksanaan zakat di masyarakat muslim sampai saat ini belum tepat karena kurangnya dampak positif kesejahteraan sosial dari zakat. Organisasi keagamaan seperti Bazis telah mencanangkan program penanggulangan kemiskinan dengan berusaha memanfaatkan sumber dana dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Hanya saja banyak diantara program-programnya yang dilaksanakan menjadi tersendat dan mengalami kemandekan (Usman, 1998)

Ada beberapa alasan yang mendasari peneliti memilih Kelurahan Prenggan sebagai tempat penjaringan data. Pertama, daerah penelitian ini memiliki karakterisitik khusus, yaitu sebagai daerah yang dapat dikatakan terbuka, pola okupasinya tidaklah tunggal, dan masyarakatnya lebih dikenal sebagai perajin perak. Lapangan kerja yang berkembang dengan baik di Prenggan Kotagede, diantaranya adalah kerajinan perak, emas, kuningan tembaga, kayu/meubel, bambu, kipo, yanko, penjahit/bordir , kulit dan catering/snack.

Kedua, Kotagede terkenal sebagai kantung Muhammadiyah kedua setelah Kauman. Di mana terdapat 3 Pondok Pesantren di Kelurahan Prenggan, yaitu Pondok Pesantren Nurul Ummah, Nurul Ummahat dan Fauzul Muslimin.

Ketiga, Kotagede terletak tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, yaitu masih dalam satu provinsi, sehingga akan sangat membantu dalam proses penelitian.

Paper ini merupakan hasil penelitian yang mencoba mengungkapkan sejauh mana pengaruh tingkat pendapatan, tingkat keagamaan, dan tingkat etos kerja terhadap pembayaran zakat masyarakat Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, dan apakah terdapat hubungan yang positif antara faktor-faktor di atas dengan pembayaran zakat masyarakat di sekitarnya.

Kajian Pustaka

Berdasarkan dokumen yang ada di perpustakaan, penelitian tentang zakat telah ditulis beberapa orang. Beberapa hasil penelitian di Indonesia menyatakan: pelaksanaan zakat di Malang mempunyai beberapa hambatan: keterbatasan pengetahuan masyarakat akan jenis zakat, nishab dan haul; adanya pembenturan kepentingan antara lembaga zakat dengan pemerintah; dan sikap kurang percayanya muzakki seputar pengalokasian dana zakat (Suprayogo, 1996:9-10). Fenomena pengamalan zakat yang tidak tepat sasaran, khususnya masyarakat muslim Krakitan yang membayarkan zakatnya langsung kepada dukun, guru ngaji, dan kyai.(Pribadi, 2000:11)

Kesadaran masyarakat Kauman-Yogyakarta dalam menunaikan zakat sangat dipengaruhi oleh landasan transendental keagamaannya (Qur’an dan Hadits) dan pola struktur pemikiran keagamaan masyarakat yang polisentris memberi zakat langsung kepada mustahik (Jupri, 2001:10). Kesadaran masyarakat Sawitsari untuk membayar zakat dipengaruhi oleh faktor pendapatan dan pendidikan (Suhasti, 1999:34). Pada dasarnya Islam bukanlah agama yang sekedar mengajarkan aktifitas ritual seremonial belaka, bahkan lebih jauh Islam memberikan konsep mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya berbicara konsep ekonomi. Dalam sistem ekonomi, Islam mengajarkan beberapa konsep semisal: inheritance, wills, public goods, state expenditure, exceptional taxes, social insurance, games of chance interest on money-lending dan sebagainya. (Hamidullah, 1959: 95)

Diantara berbagai bentuk potensi ekonomi yang diajarkan Islam, zakat merupakan sumber dana yang paling potensial dibanding yang lainnya. Zakat dalam ajaran Islam bukan semata-mata merupakan kewajiban agama yang bersifat ibadah ritual an sich bagi setiap individu muslim. Tetapi lebih jauh zakat (the aims) bagi manusia maupun masyarakat modern memiliki dimensi moral, sosial dan ekonomi. Secara moral, zakat mampu mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya, dari sisi sosial mampu sebagai alat yang khas untuk memberantas kemiskinan di masyarakat sekaligus menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat. Secara ekonomi mampu mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan memungkinkan adanya distribusi kekayaan di masyarakat. Hal ini akan mencegah terjadinya kesenjangan ataupun kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. ( Mannan, 1997:256)

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau lembaga atau perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, laba, bunga dan lain sebagainya bersama-sama dengan tunjangan ataupun uang pensiun, dari hasil kegiatan usahanya, baik sebagai perajin, pegawai maupun majikan.

Keagamaan adalah pemahaman tentang suatu ajaran atau kepercayaan pada satu atau beberapa kekuatan yang mengatur dan menguasai alam, manusia dan jalan hidupnya, baik kehidupan di dunia dan di akherat.

Etos kerja adalah sikap terhadap kerja yang dimanifestasikan dalam kemauan untuk bekerja, disiplin waktu, tanggung jawab, berpandangan kedepan, tekun, kreatif, pola hidup hemat, dan tidak kikir mengeluarkan zakat.

Pesantren mempunyai dua arti: (1) tempat orang beribadah dengan sungguh-sungguh; (2) tempat orang mendalami agama (mengaji).

Zakat menurut bahasa umum adalah suci, bersih atau tumbuh. Menurut istilah syara ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Kerangka teori

Asumsi dasar pendekatan fungsionalisme struktural menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat terintegrasi atas kesepakatan anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara para anggotanya, dan masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium (Nasikun, 1988:14). Dengan demikian pendekatan ini berasumsi bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari sistem-sistem sosial yang satu sama lain saling berhubungan dan saling tergantung. Sehubungan dengan hal itu, perubahan pada suatu sistem akan berpengaruh pada sistem sosial lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap struktur dalam sistem sosial akan fungsional terhadap sistem yang lain .

Asumsi Robert K. Merton tentang pendekatan fungsionalisme struktural yang menyatakan harus adanya pembedaan antara pengertian fungsi dan disfungsi serta harus adanya konsep-konsep alternatif fungsional dalam pelaksanaan analisisnya dianggap tepat apabila diterapkan pada masyarakat yang memiliki perbedaan-perbedaan diantara kelompok-kelompok yang ada sebagai akibat adanya kepentingan yang berbeda pula. Dengan model inilah Merton menampilkan teori kelompok referens. Teori ini tepat untuk mengadakan pendekatan terhadap suatu proses integrasi dalam suatu masyarakat yang mempunyai sistem sosial yang berbeda, sebagai akibat adanya perbedaan asumsi dasar antara kelompok referens dengan partisipan atau mereka yang menjadi anggotanya.

Dengan pendekatan teori kelompok referens yang menyatakan bahwa sistem yang mengidentifikasi, membandingkan, merujuk, tidak harus menjadi anggota kelompok referens, maka anggota masyarakat sekitar pondok pesantren dapat juga mengidentifikasi, membandingkan, merujuk pada pondok pesantren. Pengidentifikasian diri, pembandingan, perujukan oleh pesantren dan masyarakat di sekitar pesantren tersebut karena pesantren mempunyai kecenderungan memahami dan memegang teguh nilai-nilai agama yang dianutnya. Bagi mereka yang mengidentifikasi, membandingkan, merujuk, beranggapan bahwa hal itu dilakukan karena bersifat fungsional, sedangkan bagi mereka yang tidak berperilaku demikian karena mereka berasumsi bahwa hubungan dengan pesantren bersifat disfungsional.

Disamping itu teori kelompok referens juga tepat digunakan untuk mengadakan pendekatan terhadap hubungan antara pesantren dengan sistem lain yang beda persepsinya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Merton yang menyatakan bahwa teori kelompok referens dapat digunakan untuk mengadakan pendekatan pada kelompok referens yang beda persepsinya dengan kelompok partisipan.

Dari sudut pandang yang lain G. Homan mempelopori kemunculan teori pertukaran (exchange theory). Pada mulanya teori ini dibangun untuk mengkritik teori fungsional dalam memberikan penjelasan-penjelasan terhadap perkembangan struktural, yang mengabaikan studi tentang individu. Fokus pandangan fungsionalisme bertumpu pada organisasi atau struktur. Individu hanya dianggap sebagai orang yang menempati status/posisi tersebut. Dipihak lain justru Homan membangun teori pertukarannya pada landasan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang diambil dari psikologi perilaku dan ekonomi dasar.

Homan menegaskan mengenai arti pentingnya psikologi bagi penjelasan fenomena sosial. Homan mengakui bahwa fakta sosial tertentu selalu menjadi penyebab dari fakta sosial yang lain, tetapi penemuan yang demikian belum tentu merupakan suatu penjelasan, menurutnya yang perlu dijelaskan adalah hubungan antara penyebab dan akibat dari hubungan itu selalu diterangkan oleh proposisi psikologis. Variabel-variabel psikologi selalu menjadi variabel perantara diantara dua fakta sosial. Sehingga fakta sosial berperan penting terhadap perubahan tingkah laku yang bersifat psikologis yang menentukan bagi munculnya fakta sosial baru yang berikutnya.

Demikian juga dalam penelitian ini penyusun berusaha untuk memperhitungkan dua variabel psikologi, yaitu variabel keagamaan dan etos kerja, yang diduga akan memberikan sumbangan penjelasan terhadap pembayaran zakat masyarakat Prenggan- Kotagede.

Homan memulai teorinya dengan ilmu ekonomi bukan dengan psikologi. Teori pertukaran bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Transaksi yang demikian menyatakan bahwa interaksi sosial tidak jauh berbeda dengan transaksi ekonomi yang selalu didasarkan atas penghargaan timbal balik. Pemikiran awal tentang teori ini ternyata tidak dapat dilepaskan dari ide yang pernah dilontarkan oleh para pendahulunya, misalnya seperti Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill (Zamroni, 1990:61).

Mengacu dari ekonomi dasar, Homan mengambil konsep seperti biaya (cost), imbalan (reward) dan keuntungan (profit). Gambaran dasar mengenai perilaku manusia yang diberikan oleh ilmu ekonomi adalah bahwa manusia terus menerus terlibat dalam memilih diantara perilaku-perilaku alternatif, dengan pilihan yang mencerminkan cost and reward.

Melalui konsep ekonomi dasar tersebut Homan memandang bahwa reward paralel dengan konsep psikologis yaitu tentang dukungan (reinforcement), sedang konsep ekonomi mengenai biaya paralel dengan konsep psikologis yaitu hukuman (Johnson, 1986). Dengan demikian pertukaran sosial tidak akan selalu diukur dengan nilai uang, sebab dalam transaksi sosial dipertukarkan hal-hal yang nyata dan tidak nyata. Misalnya pekerjaan tidak hanya menyediakan ganjaran intrinsik berupa persahabatan, kepuasan dan mempertinggi harga diri. Bahkan memungkinkan pekerja itu terhindar dari pandangan negatif karena menganggur.

Demikian pula halnya keterlibatan masyarakat Prenggan pada waktu membayar zakatnya, ganjarannya dapat berupa kepuasan, ibadah dan juga memungkinkan masyarakat terhindar dari hukuman melalaikan kewajiban agama ataupun kekurangan/ketidakcukupan dalam mencukupi kebutuhan. Dalam menjelaskan proses pertukaran demikian, Homan mengemukakan lima proposisi teoritiknya yang saling berkaitan sebagai suatu perangkat. Masing-masing proposisi hanya menyediakan sebagian penjelasan untuk menjelaskan seluruh perilaku kelima proposisi yang harus dipertimbangkan. Proposisi itu mencakup proposisi sukses, proposisi stimulus, proposisi nilai, proposisi deprivasi-satiasi, dan proposisi restu-agresi.

Dihubungkan dengan keterlibatan masyarakat Prenggan pada waktu membayar zakat, maka jelas dengan adanya pendapatan yang diterima setelah bekerja merupakan wujud dari imbalan jerih payah yang telah dilakukan. Dan imbalan inilah salah satu diantaranya sebagai faktor pendorong untuk mengulangi dihari-hari berikutnya.

Sejalan dengan kerangka berfikir di atas, maka penelitian ini mempunyai beberapa asumsi dasar:

1. Di dalam bekerja seseorang akan mendapat pendapatan yang berbeda-beda. Pendapatan seseorang akan mempengaruhi pembayaran zakatnya.

2. Pengetahuan keagamaan yang dimiliki seseorang akan memberi bekal pemahaman tentang zakat .

3. Pengetahuan keagamaan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi sikap hidupnya serta prestasi kerjanya.

4. Pesantren mempunyai kemampuan sebagai motivator masyarakat untuk meningkatkan tingkat keagamaan serta turut berpartisipasi dalam pemberdayaan zakat.

Dari berbagai hal di atas akan diuji suatu hipotesis berikut ini:

1. Ada korelasi yang signifikan antara pembayaran zakat dengan pendapatan. Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula pembayaran zakat masyarakat .

2. Ada korelasi yang signifikan antara zakat dengan keagamaan. Artinya semakin tinggi tingkat keagamaan seseorang, maka akan semakin tinggi pula pembayaran zakatnya.

3. Ada korelasi yang signifikan antara zakat dengan etos kerja. Artinya semakin tinggi tingkat etos kerja seseorang, maka akan semakin tinggi pula pembayaran zakatnya.

4. Hubungan antara pesantren dengan masyarakat di sekitarnya berkorelasi positif dengan pembayaran zakat masyarakat. Artinya makin tinggi tingkat hubungan antara masyarakat dengan pesantren, makin tinggi pula tingkat pembayaran zakat masyarakat di sekitar pesantren.

Metodologi

Paper ini menempatkan variabel dependen atau partisipatif sebagai variabel terpengaruh, yaitu variabel zakat. Sedangkan variabel independen atau penjelas atau bebasnya adalah variabel pendapatan, keagamaan, etos kerja dan pesantren.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di kelurahan Prenggan kecamatan Kotagede Yogyakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mereka yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai, perajin/pedagang, yang kesemuanya bertempat tinggal di sekitar tiga pondok pesantren kelurahan prenggan. Dari hasil survei, diperoleh data jumlah pegawai, perajin/pedagang sebanyak 819 orang.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling, yakni sebuah sampel yang diambil secara acak sehingga tiap populasi penelitian/satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama sebagai sampel. Sampel penelitian ini berjumlah 90 kepala keluarga yang bertempat tinggal di sekitar pesantren.

Untuk mencapai pada suatu generalisasi pada tingkat populasi maka sampel yang diambil harus dapat mencerminkan populasi secara keseluruhan. Oleh karena itu di dalam penarikan sampel ini masing-masing anggota populasi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian.

Untuk menentukan besarnya sampel secara keseluruhan, digunakan ketentuan dari Hubert J. Arkin yaitu sebesar 91 untuk populasi antara 500 - 1000. Namun demikian dalam penelitian ini sampel sengaja dibulatkan menjadi 90, dengan pertimbangan disamping untuk memudahkan perhitungan juga hasilnya akan lebih mewakili pada tingkat populasi. Untuk mendapatkan data digunakan serangkaian cara sebagai berikut: observasi, interview, kuesioner, dokumentasi.

Untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya maka diperlukan alat ukur yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk mencapai alat ukur yang reliabel ada bermacam cara pengujian diantaranya adalah dengan rumus Alpha:

di mana r 11 = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan/banyaknya soal

ås b2 = jumlah varian butir

s t 2 = varian total

Untuk memperoleh jumlah varian butir maka dicari dulu varians setiap butir, kemudian dijumlahkan, formulanya:

di mana X = skor butir

N = jumlah responden

= nilai varians butir ke-n

Sedang untuk mencari varian total digunakan formula:

Hasilnya kemudian dikonsultasikan dengan tabel r product moment, jika nilainya lebih besar dari r product moment dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut reliabel.

Untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas secara bersama-sama terhadap naik turunnya variabel tergantung dihitung dengan koefisien determinasi (koefisien penentu), yaitu dengan mengkuadratkan koefisien korelasi berganda (R2 ). Apabila dikalikan dengan 100% akan diperoleh persentase sumbangan variabel bebas secara bersama-sama terhadap naik turunnya variabel tergantung. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel lain diluar penelitian ini maka perlu dicari residunya yaitu dengan cara:

E = 1 – R2

di mana E = residual

R = koefisien korelasi ganda

Teknik analisa Regresi digunakan untuk meramalkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Dengan kata lain analisa ini digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terikat apabila variabel bebas berubah. Adapun persamaan garis regresi secara umum adalah:

Y ´ = a + b1 X1 + b2X2 + ... + bk X k

di mana Y´ = Pembayaran Zakat.

a = konstanta sisipan.

b1, ....., bk = koefisien regresi yang dihubungkan dengan variabel bebas.

X1 = Tingkat Pendapatan.

X2 = Tingkat Keagamaan.

X3 = Tingkat Etos Kerja.

X4 = Tingkat Peran Pesantren.

Untuk menguji signifikansi garis regresinya perlu dilakukan analisa variansi, adapun formulanya:

di mana F reg = harga untuk garis regresi

SS reg = Regression Sum of Squares

SS res = Residual Sum of Squares

k = jumlah variabel bebas

Sumbangan relatif digunakan untuk mengetahui besarnya dukungan prediktor secara simultan membentuk 100%, sedang sumbangan efektif adalah untuk melihat sumbangan prediktor, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap kriterium, besarnya sumbangan mungkin sekali tidak 100%, karena ada prediktor lain yang tidak diajukan dalam penelitian. Adapun formula yang digunakan:

SS reg = b1∑x1y+ .... + bk ∑x ky

SR % X 1 =

SE % X k = SR % X k . R 2

Keterangan: SS reg = jumlah kuadrat regresi

SR % X 1 = sumbangan relatif untuk prediktor ke-1

SE % X k = sumbangan efektif untuk prediktor ke-k

Uji Keterandalan Ramalan digunakan untuk mengetahui kecermatan ramalan, diperoleh dengan membandingkan standar deviasi (SDy) dengan Standard Error of Estimasi (SE est). Apabila SDy > SE est dikatakan ramalan itu tepat. Formula yang digunakan :

SDy =

SE est =

Analisis dan Interpretasi

Tes reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur cukup dapat dipercaya/diandalkan untuk digunakan sebagai pengumpul data. Dari hasil tes yang dilakukan terhadap 90 responden dapat diketahui:(lihat lampiran-lampiran)

1. Pengujian terhadap variabel tingkat pendapatan menunjukkan:

r11 = .8769 rt (1%) = .561

Karena harga r11 menunjukkan lebih besar dari rt maka dapat dikatakan instrumen tersebut cukup reliabel.

2. Pengujian terhadap variabel tingkat keagamaan diketahui:

r11 = .7055 rt (1%) = .561

Karena r11 menunjukkan hasil yang lebih besar dari rt maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut cukup reliabel.

3. Pengujian terhadap variabel etos kerja diketahui:

r11 = .7575 rt (1%) = .561

Maka disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan cukup reliabel.

4. Pengujian terhadap variabel pengaruh pesantren. Dapat diketahui:

r11 = .7675 rt (1%) = .561

Disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan cukup reliabel.

5. Pengujian terhadap variabel partisipasi menunjukkan:

r11 = .7884 rt (1%) = .561

Inipun menunjukkan bahwa instrumen tersebut cukup reliabel.

Analisis Deskripsi Variabel

Selanjutnya dalam bagian ini diuraikan mengenai data primer dari masing-masing variabel, yang didasarkan atas jawaban yang diberikan oleh responden yaitu masyarakat Prenggan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam daftar pertanyaan seperti yang terlampir. Dari sini kemudian akan diketahui mengenai:

1. Nilai jawaban responden terendah dan tertinggi serta jangkauannya.

2. Frekuensi nilai terbanyak yang diberikan oleh responden.

3. Jenjang kategori dari masing-masing responden melalui interval.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 varian jawaban, yang kemudian dari jawaban yang diperoleh dari responden akan dikategorikan dalam kategori: rendah, sedang dan tinggi.

Dari tabel dapat diketahui bahwa jawaban variabel tingkat pendapatan (X1) responden yang berkategori rendah menduduki posisi terbanyak yaitu 62,2% atau 56 responden, dan 17 responden berkategori sedang dan kategori tinggi.

Variabel tingkat keagamaan (X2) responden yang berkategori tinggi menduduki posisi terbanyak yaitu 87 responden atau 3 responden berkategori sedang. Sedang yang berkategori rendah tidak ada.

Berdasarkan data pada tabel variabel tingkat etos kerja (X3) tampak bahwa 71 responden mempunyai kategori tinggi, 15 responden kategori sedang, dan 4 responden berkategori rendah. Dalam tabel tingkat peran pesantren (X4) tampak bahwa 32 responden berkategori tinggi, 35 responden kategori sedang dan 23 responden kategori rendah.

Dari tabel tingkat pembayaran zakat (Y) dapat diketahui bahwa responden mayoritas menjawab pada kategori sedang, yaitu sebanyak 72,22%, 14 responden menjawab pada kategori rendah, dan 11 responden menjawab pada kategori tinggi.

Analisis Korelasi Ganda dipergunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara keempat variabel bebas, yaitu variabel X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama terhadap variabel tergantung, yaitu variabel Y.

Diketahui dari perhitungan:

R = .617a

F = .13.055

Sig. F = .000

Dari data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa koefisien korelasi ganda sebesar .617a termasuk kategori soliditas sedang. Angka tersebut menunjukkan hubungan yang signifikan pada taraf 0,0 % (sig. F). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel X1, X2, X3, X4 dengan variabel Y adalah nyata.

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keempat variabel prediktor yaitu variabel X1, X2, X3, X4 terhadap variabel Y.

Hasil komputasi menunjukkan bahwa: R2 (R Square) = .381

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa besarnya pengaruh keempat variabel prediktor tersebut terhadap variabel kriterium Y secara linier sebesar 38,1%

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel lain yang dimungkinkan dapat mempengaruhi variabel Y. Maka perlu dicari residunya dengan cara:

E = 1 - R2

= 1 - .381

= 0, 619

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran zakat masyarakat Prenggan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat keagamaan, tingkat etos kerja dan tingkat peran Pesantren sebesar 38,1%, dan oleh variabel lain di luar variabel yang telah dibahas sebesar 61,9 %

Teknik analisis koefisien regresi digunakan untuk membuat suatu prediksi hubungan keempat variabel yaitu variabel X1, X2, X3, X4 terhadap variabel Y dalam suatu keadaan yang berbeda.

Dari perhitungan diketahui:

Y=-8,822 +0,538 (X1)+0,602(X2)+0,524(X3)+0,372 (X4)

Dengan merujuk koefisien regresi, interpretasinya: secara teori variabel Y akan sebesar -8,822, bila tidak ada X1, X2, X3 dan X4. Koefisien untuk X1 sebesar 0,538, berarti jika X1 naik “satu” satuan maka nilai variabel Y akan meningkat sebesar 0,538 dengan catatan variabel lainnya konstan. Koefisien untuk X2 sebesar 0,602, berarti jika X2 naik “satu” satuan maka nilai variabel Y akan naik sebesar 0,602 dengan catatan variabel lainnya konstan. Koefisien untuk X3 sebesar 0,524, berarti jika X3 naik “satu” satuan maka nilai variabel Y akan naik sebesar 0,524 dengan anggapan variabel lainnya konstan. Koefisien untuk X4 sebesar 0,372, berarti jika X4 naik “satu” satuan maka nilai variabel Y akan naik sebesar 0,372 dengan catatan variabel lainnya konstan.

Hasil pengujian pada analisis data di atas yaitu: Variabel zakat secara statistik negatif. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesa yang tanda parameternya positif. Hal ini karena masyarakat lebih mementingkan kebutuhan primer dan sekunder yang saat ini semakin meningkat atau tinggi, sehingga merasa berat untuk membayar zakat mal atau profesi. Masyarakat hanya mampu membayar zakat fitrah. Variabel pendapatan secara statistik positif dan hipotesanya positif. Hal ini berarti naiknya tingkat pendapatan masyarakat akan meningkatkan pembayaran zakatnya.

Variabel tingkat keagamaan secara statistik positif dan signifikan dengan hipotesis. Berarti dengan tingkat keagamaan yang tinggi akan mendorong meningkatnya pembayaran zakat. Variabel etos kerja secara statistik positif, signifikan dengan hipotesis. Meningkatnya etos kerja mampu meningkatkan pembayaran zakat. Variabel peran pesantren secara statistik positif dan signifikan dengan hipotesis. Tingginya peran pesantren akan meningkatkan pembayaran zakat masyarakat disekitarnya.

Sumbangan relatif digunakan untuk mengetahui besarnya dukungan prediktor secara simultan (100%), sedang sumbangan efektif adalah untuk melihat sumbangan prediktor, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap kriterium. (lihat lampiran)

Dari perhitungan diketahui:

a. Sumbangan efektif variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 11,47%.

b. Sumbangan variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 7,43%.

c. Sumbangan variabel X3 terhadap variabel Y sebesar 10,79%.

d. Sumbangan variabel X4 terhadap variabel Y sebesar 8,37%.

Dari keempat variabel tersebut, yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel X1, sedang yang terkecil sumbangan efektifnya adalah variabel X2 sebesar 7,4%.

Analisa uji kecermatan digunakan untuk mengetahui ketelitian dari prediksi dalam persamaan garis regresi. Dalam hal ini adalah uji kecermatan dari prediksi variabel X1, X2, X3, X4 terhadap variabel Y.

Dari perhitungan diketahui:

SE est = 3,44

SD y = 4,28

Dari angka-angka tersebut dapat dikatakan bahwa SE est (3,44) < SD y (4,28), sehingga ramalannya tepat.

Berpedoman dari perhitungan statistik yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu, maka selanjutnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Dari semua variabel yang diprediksikan dalam hipotesis mempunyai hubungan dengan variabel X1, X2, X3, X4. Keempat variabel ini secara langsung dan tidak langsung saling berpengaruh dengan variabel Y. Atas dasar analisis koefisien regresi, terbukti variabel yang secara langsung mempengaruhi variabel pembayaran zakat adalah variabel tingkat keagamaan.

Dari analisa koefisien determinasi, semua variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan pada taraf 0,0 %, yang berarti bahwa korelasi antara semua variabel prediktor secara signifikan mempengaruhi variabel tergantung. Dengan koefisien korelasi sebesar 617 yang termasuk dalam soliditas sedang. Untuk koefisien determinan sebesar .381 yang berarti naik turunnya variabel tergantung dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar .381. Dari keempat variabel pengaruh (X1, X2, X3 dan X4) maka sumbangan efektif yang paling besar adalah variabel pendapatan sebesar 11,47%.

Dalam kaitannya dengan hipotesa penelitian sebagai suatu prediksi, ternyata setelah dilihat dari hasil perhitungan, hal ini ditunjukkan bahwa standar deviasi variabel tergantung (Sdy) lebih ….. dari standard of estimate (SEest). Untuk prediksi keempat variabel (X1, X2, X3, X4) pengaruh terhadap variabel terpengaruh diketahui Sdy= … lebih besar dari SE est=3,44.

Pembahasan

Setelah melalui proses penelitian dan perhitungan secara statistik, maka akan dibahas mengenai kesesuaian antara kerangka dasar teori dengan kenyataan yang didapat dilapangan, khususnya variabel-variabel yang sengaja dimunculkan dalam penelitian ini.

Bertolak dari suatu kenyataan yang berhasil diungkap dalam penelitian ini, memperlihatkan seperti dapat dilihat pada tabel IV.7 bahwa tingkat pembayaran zakat di kelurahan Prenggan dari sebanyak 90 sampel yang diambil 49 responden atau 54,44 % termasuk dalam kategori tinggi. Angka tersebut jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Prenggan yang umumnya adalah sebagai perajin/pedagang, ternyata dengan tingkat pendapatan yang termasuk kategori rendah, 62,2 % atau 56 responden, masyarakat Prenggan dengan ikhlas membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Prenggan amat mematuhi kewajiban agama, walaupun jenis zakat yang dibayarkan sebatas zakat fitrah dan sedikit mal.

Disisi lain, adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas pada kebutuhan yang sifatnya materi saja, akan tetapi juga kebutuhan yang sifatnya non materiil seperti pemenuhan terhadap tuntutan sosial keagamaannya, seperti untuk membayar zakat, infak dan sodaqoh. Kesadaran akan tanggung jawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat akan sangat mempengaruhi etos kerja dalam dirinya. Oleh karena itu apabila hal ini sudah tertanam dalam diri seseorang maka bekerja bukan merupakan suatu beban yang memberatkan akan tetapi merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan proposisi nilai yang dikemukakan Homan, ”semakin tinggi nilai sesuatu, makin senang seseorang melakukan tindakan tersebut” (Paloma, 1987:63).

Seseorang yang menjalankan suatu tindakan tertentu, sebenarnya tidak hanya merupakan fungsi biaya yang aktual dan imbalan yang ditukarkan, tetapi karena proses dimana hasil tertentu dibandingkan dengan hasil yang diharapkan/hasil lainnya (Johnson, 1987 B:73). Sehingga tidak heran jika para perajin tetap mampu mempertahankan usahanya walaupun reward atau hasilnya tidak begitu mampu mencukupi kebutuhan hidupnya karena memang tidak ada alternatif lain yang lebih menguntungkan. Hal ini sebenarnya sejalan dengan salah satu proposisi teori pertukaran, ”semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan mengulangi tindakan itu”.

Hasil penelitian secara statistik memperlihatkan bahwa keempat variabel prediktor secara simultan memiliki hubungan dengan variabel tergantung. Untuk masing-masing variabel memiliki sumbangan efektif yang tidak sama besarnya atau lihat lampiran. Sumbangan efektif terbesar adalah tingkat pendapatan sebesar 11,47%, variabel tingkat etos kerja sebesar 10,79%, variabel tingkat peran pesantren sebesar 8,37% dan yang paling sedikit sumbangannya adalah variabel tingkat keagamaan, yaitu sebesar 7,43%.

Sebagai penyumbang terbesar pada variabel pembayaran zakat adalah variabel tingkat pendapatan, sehingga variabel ini memiliki peranan yang sangat penting, yaitu mempunyai kedudukan sebagai variabel antara dalam pola hubungan antara variabel bebas lainnya dengan variabel tergantung. Dengan demikian terbukti bahwa dari semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini hanya variabel X1 saja yang memiliki hubungan langsung dengan variabel tergantung (Y).

Dengan demikian variabel tingkat keagamaan dalam hubungannya dengan pembayaran zakat merupakan hubungan yang tidak langsung akan tetapi harus melalui variabel pendapatan, hal ini dapat diketahui setelah diadakan pengontrolan oleh variabel X1. Dengan semakin tingginya tingkat keagamaan, setidaknya akan menumbuhkan kesadaran terhadap diri, keluarga dan masyarakat untuk lebih giat bekerja memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dengan pendapatan yang baik, maka segala kebutuhan hidup akan tercukupi, termasuk kebutuhan untuk hidup sosial keagamaan.

Melalui analisis korelasi ganda menunjukkan bahwa keempat variabel dalam penelitian ini secara simultan memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel pembayaran zakat dengan koefisien korelasi sebesar 0,619, termasuk dalam kategori hubungan sedang. Dengan demikian hipotesa yang telah dirumuskan:

Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang dibarengi semakin tinggi tingkat kegamaan serta etos kerja dan peran pesantren, maka akan semakin tinggi pula pembayaran zakat masyarakat.

Dari keempat variabel yang diambil dalam penelitian ini ternyata belum mampu mengungkap secara utuh 100% mengenai fenomena pembayaran zakat masyarakat Prenggan. Kemungkinan faktor lain yang mempengarhi pembayaran zakat masyarakat Prenggan antara lain:

1. Kondisi lingkungan masyarakat yang kebanyakan berpenghasilan rendah (kurang dari batas nishab/85 gram emas) dan berpendidikan rendah-menengah akan sangat mempengaruhi pembayaran zakatnya

2. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada para amil zakat. Sehingga masyarakat ragu-ragu dengan kinerja para amil yang kurang profesional dan kurang terbuka.

3. Atau kemungkinan adanya ketidakjujuran responden dalam memberikan jawaban, atau faktor lain diluar jangkauan peneliti.

Kesimpulan

Setelah melalui proses penelitian dan analisis data selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan merujuk pada vareiabel X1, X2, X3, dan X4 ternyata secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel pembayaran zakat. Adapun koefisien korelasinya sebesar 0,619 dengan demikian hipotesa telah terbukti kebenarannya. Dari keempat variabel bebas tersebut ternyata variabel pendapatan memiliki hubungan langsung dan paling berpengaruh terhadap variabel pembayaran zakat, yaitu memiliki sumbangan efektif sebesar 11,47%. Sedang variabel lain memberi sumbangan tidak langsung dengan variabel Y, yaitu harus melalui variabel X1 sebagai variabel antara.

2. Bagi masyarakat menengah kebawah dengan pendapatan yang hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup, nampaknya membayar zakat merupakan beban tambahan. Seharusnya zakat yang mempunyai fungsi sosial yang sangat besar, antara lain dapat merupakan modal, mengurangi masalah kemiskinan, memeratakan pendapatan, dapat membantu meringankan kehidupan seseorang, sehingga dapat bekerja dan beribadah dengan tenang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik (ed). 1993. Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi.

Jakarta: LP3ES.

-------, (dkk). 1999. Membangun Masyarakat Madani, Menuju Indonesia Baru Milenium Ketiga. Yogyakarta:Aditya Media.

Abdurahman, D. 1995. "Interaksi Sosial Keagamaan Pondok Pesantren Wahid Hasyim dan Masyarakat Desa Condong Catur, Depok, Sleman". Dalam Jurnal Penelitian Agama, nomor 9, hal. 8-17.Yogyakarta.

Adnan, M. Akhyar. 2002. "Upaya Mengembangkan Instrumen Zakat-Infaq-Shadaqoh dan Wakaf untuk Perekonomian Umat". Dalam Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami 13-14 Maret 2002. Yogyakarta. P3EI FE-UII.

Ahmad, Khursid. 1981. Studies in Islamic Economics. Leicester,U.K.:Robert MacLehose &Co.,Ltd.

Al Munawar , Said Agil Husin. 2001. "Wajib Pajak Dapat Keringanan 2,5 Persen" Dalam KOMPAS, Kamis, 22 November 2001. Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 1990. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Arkin, Hubert J. 1957. Tables for Statitiscans. New York:Barenes Nable Inc.

Blalock, Hurbert, M. Jr. 1960. Social Statistic. New York: J.r. McGraw Hill Book Company, Inc.

Galba, Sindu. 1991. Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi. Jakarta:Rineka Cipta.

Gunadi. 2002. "Implementasi UU No. 38 Th. 1999: Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan." Dalam Seminar Nasional Zakat dan Pajak. 28 April 2002, Yogyakarta: DSUQ.

Hafidhuddin, Didin. 1998 Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah. Jakarta:Gema Insani.

Hamidullah, Muhammad. 1959. Introduction to Islam. Paris: New Enlarged Edition, Publication of Centre Culture Islamique.

Huda, Machval. 1993. Etos Kerja, Kebijaksanaan Pembinaan dan Perkembangan Usaha Industri Kecil. Tesis Pasca Sarjana PS Ilmu Administrasi Negara UGM, Yogyakarta.

Johnson, Doily Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jilid I dan II. Terjemahan: Robert M.Z. Lawang. Jakarta:PT Gramedia.

Kahf, Monzer. 1999. "The Principle of Socioeconomic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakat". Dalam IQTISAD Journal of Islamic Economics. Vol. I, No. 1, Muharram 1420 H/April 1999.

Kerlinger, Fred N dan Elazar J. Pedhazur. 1973. Multiple Regression Research. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Levin, Jack. 1977. Elementary Statistics in Social Research. New York: Harper and Row Publisher Inc.

Luth, Thohir. 2001. Antara Perut dan Etos Kerja, dalam Perspektif Islam. Jakarta:Gema Insani Press.

Ma’ruf, Ade dan Zulfan Heri. 1995. Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Magnis, Franz V. 1978. "Menuju Etos Pekerjaan Yang Bagaimana", dalam Prisma No. 11 Desember 1978, Jakarta: LP3ES.

Mannan, M. Abdul. 1997. Islamic Economics, Theory and Practice. Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

Mubyarto, dkk. 1993. Etos Kerja dan Kohesi Sosial. Yogyakarta:Aditya Media.

Nahdi, M.S. 1994. "Peranan Pesantren Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan dan Peningkatan Kepedulian Masyarakat (Studi Kasus di P.P. Pabelan)". Dalam Jurnal Penelitian Agama, nomor 7, hal. 37-47. Yogyakarta.

Nakamura, Mitsuo. 1983. Bulan Sabit Muncul Dari Balik Pohon Beringin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nasikun. 1988. Prospek Ketahanan Swasembada Beras tahun 1987. Dalam Mubyarto (ed). Prospek pedesaan 1987. Yogyakarta:P3PK-UGM.

Nata, Abuddin. 1998. Metodologi Studi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Qardhawi, Yusuf. 1991. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insani Press.

Rifa’i, Afif. 1998. "Etos Kerja Pengrajin Perak Kotagede Yogyakarta". Dalam Jurnal Penelitian Agama, nomor 18, hal 1-16. Yogyakarta.

Saefuddin, Ahmad Muflih. 1998. Filsafat, Nilai dasar, Nilai instrumental dan Fungsionalisasi konsep Ekonomi Islam. Dalam Adi Sasono dkk. Solusi Islam atas Problematika Umat. Hlm. 29-58. Jakarta: Gema Insani Press.

Sasono, Adi, dkk. 1998. Solusi Islam atas Problematika Umat. Jakarta: Gema Insani.

Segaf Al Jufri, Habib Salim. 2002. "Implementasi UU No. 38 Th. 1999 Dalam Perspektif Syari'ah." Dalam Seminar Zakat dan Pajak. Yogyakarta, 28 April 2002. Diselenggarakan oleh DSUQ.

Sobary, Mohammad. 1997. Kesalehan, Etos Kerja, dan Tingkah Laku Ekonomi. Dalam Sofian Effendi (et.al), Membangun Martabat Manusia. Yogyakarta: Gama University Press.

Sodik, Muhammad. 1998. "Etos Kerja dan Dinamika Ekonomi Umat". Dalam Jurnal Penelitian Agama, nomor 19, hal 1-18. Yogyakarta.

Sriyana, Jaka . 2001. "Zakat dan Pajak". Dalam kolom Analisis Kedaulatan Rakyat, 3 Desember 2001. Yogyakarta.

Sugiyono, S. 1993. "Etos Kerja Wanita Bakul di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Sleman". Dalam Jurnal Penelitian Agama, nomor 3, hal. 36-47. Yogyakarta.

Sumodiningrat, Gunawan. 1995. Pemihakan dan Pemberdayaan dalam Pembangunan Daerah. Dalam Anggito Abimanyu (ed) Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Susilaningsih. 1997. "Dinamika Kelompok Keagamaan Sebagai Pendorong Usaha Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga". Dalam Jurnal Penelitian Agama, nomor 17 hal. 23-36. Yogyakarta.

Swasono, Sri-Edi, dkk. 1987. Sekitar Kemiskinan dan Keadilan. Jakarta: Penerbit UI.

Syafei, Ermi Suhasti. 1999. "Pelaksanaan Zakat di Masjid-masjid Pikgondang-Condong Catur Sleman-DIY". Dalam laporan penelitian Mandiri.

----------. 2002. "Optimalisasi Potensi Zakat." Dalam Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami. 13-14 Maret di Yogyakarta: P3EI FE-UII.

Wahjoetomo. 1997. Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan. Jakarta: Gema Insani Press.

Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Diterjemahkan oleh Talcott Parsons. New York: Charles Scribner’s Sons, 1958.

Webster's New World Dictionary of The American Language, 1980.

Zamroni. 1992. Pengantar Pengembangan Ilmu Sosial. Yogyakarta:Tiara Wacana.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kuesioner

I. Data Responden

1. Jenis Kelamin : a. Laki-laki

b. Perempuan

2. Umur : a. < 30

b. 31-40

c. 41-50

d. 51-60

e. > 61

3. Pendidikan Tertinggi : a. SD

b. SMP/SMA

c. Akademi/D3

d. S1

e. S2/S3

4. Pekerjaan Pokok : a. PNS

b. Peg. Swasta

c. Wiraswasta/pedagang

d. Perajin Perak/Buruh

e. Pensiun/tidak kerja

5. Pekerjaan Sambilan : a. Kost-kostan

b. Konveksi/catering

c. Membuka warung

d. bengkel

e. tidak ada

II. Data Pendapatan

6. Berapa besarnya pendapatan rata-rata Bapak/Ibu perbulan?

a. Kurang dari Rp. 1.000.000

b. Rp. 1.001.000 s/d Rp.2.000.000,-

c. Lebih dari Rp. 2. 001.000,-

7. Berapa besarnya pengeluaran rata-rata Bapak/Ibu perbulan?

a. Kurang dari Rp. 1.000.000

b. Rp. 1.001.000 s/d Rp. 2.000.000,-

c. Lebih dari Rp.2.002.000,-

8. Adakah hasil dari pekerjaan Bapak/Ibu yang ditabung?

a. selalu ada

b. kadang-kadang ada

c. tidak ada.

9. Jika jawaban no 8 ada/ kadang-kadang ada, bagaimana caranya?

a. ditabung di Bank

b. digunakan untuk modal/ disimpan di rumah

c. tidak ada yang ditabung

III. Data Zakat

10. Apakah zakat itu penting?

a. sangat penting

b. biasa saja

c. tidak

11. Jika no. 10 menjawab a. (sangat penting), apakah alasannya?

a. membersihkan harta

b. menjalankan perintah agama, wajib

c. membantu fakir miskin

12. Apakah Bp/Ibu mengeluarkan zakat?

a. ya

b. kadang-kadang

c. tidak

13. Sudah berapa tahun Bp/Ibu membayar zakat?

a. belum pernah membayar zakat

b. Kurang dari 10 tahun

c. Lebih dari 10 tahun

14. Jenis zakat yang dibayar

a. zakat mal atau zakat profesi

b. zakat fitrah

c. belum membayar zakat

15. Kemana Bp/Ibu menyalurkan zakat?

a. fakir miskin/Masjid/Muhammadiyah

b. pondok pesantren

c. belum menyalurkan zakat

16. Mengapa Bp/Ibu memilih menyalurkan zakat ke ... (no.15)

a. fakir miskin yang paling pantas/ praktis, dekat dan kebiasaan

b. pesantren lebih tahu operasional zakat

c. belum menyalurkan zakat

17. Apakah masyarakat di sini telah mengeluarkan zakat dengan baik?

a. ya, bagi yang mampu.

b. sedang-sedang

c. belum

18. Apakah Bp/Ibu pernah minta petunjuk tentang zakat kepada Kiai/Ustad/Santri di pesantren?

a. ya, sering

b. kadang-kadang

c. belum pernah

19. Apakah Bp/Ibu setuju, jika pesantren di sekitar sini mengelola operasional zakat masyarakat di sekitarnya?

a. sangat setuju

b. setuju, asal jujur dan terbuka operasionalnya .

c. tidak

20. Jika jawaban no. 19 (ya/tidak) apa alasannya?

a. Pesantren lebih tahu bagaimana pengelolaan Zakat yang baik

b. mau bekerjasama dengan Muhammadiyah/Masjid.

c. Sudah ada yang mengurusi: Masjid, Muhammadiyah, dan Pesantren kurang dipercaya/kurang memasyarakat bagi masyarakat.

IV. Data Keagamaan

Apakah Bp/Ibu selalu : ya kadang-kadang tidak

21. menjalankan sholat 5 waktu ..... ....... .....

22. menjalankan sholat sunat ...... ...... .....

23. berdoa atau dzikir ...... ..... ....

24. puasa dalam bulan Romadhon ..... ....... .....

25. membaca Al Qur'an (mengaji) ..... ...... .....

26. menjadi anggota organisasi

keagamaan ..... ...... .....

27. merasa tenang dalam hidup ..... ....... .....

28. memberi infaq/shodaqoh ..... ...... .....

29. Dimanakah Bp/Ibu menyekolahkan anak-anak?

a. sekolah agama

b. sekolah umum

c. lain-lain ........

V. Data Etos Kerja

30. Menurut Bp/Ibu apakah kerja itu penting?

a. sangat penting

b. biasa saja

c. tidak

31. Apa faktor utama yang mendorong Bp/Ibu untuk bekerja?

a. untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sebagai sarana ibadah

b. mempersiapkan masa depan

c. sebagai kebutuhan jasmani/mencari kesibukan

32. Berapa lama Bp/Ibu bekerja dalam sehari?

a. kurang dari 8 jam

b. 8 jam

c. lebih dari 8 jam

33. Apakah Bp/Ibu selalu memulai jam kerja tepat waktu, sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan?

a. ya

b. kadang-kadang

c. tidak

34. Apakah Bp/Ibu berkeinginan untuk terus menekuni pekerjaan saat ini?

a. ya

b. tidak

c. tidak tahu

35. Jika jawaban no. 34 (ya, tidak, tidak tahu) apa alasannya?

a. sesuai dengan profesi/senang dengan lingkungan dan tidak ada keahlian lain

b. disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kemampuan, pengalaman

c. jika ada pekerjaan yang lebih baik akan pindah

36. Sudah berapa lama Bp/Ibu menekuni pekerjaan yang terakhir (saat ini)

a. Kurang dari 5 tahun

b. 6 sampai 10 tahun

c. Lebih dari 11 tahun

37. Menurut Bp/Ibu, apakah masyarakat disini mempunyai etos kerja (kerja keras, disiplin, tekun, hemat, selalu ingin maju) yang tinggi?

a. ya

b. biasa saja

c. tidak

VI. Data Pesantren

38. Menurut Bp/Ibu, apakah Kiai, Ustad dan Santri disini mempunyai etos kerja yang tinggi?

a. ya

b. biasa saja

c. tidak

39. Apakah Bp/Ibu pernah minta petunjuk/nasehat kepada Kiai,Ustad/Santri?

a. ya, sering

b. sesekali ( baru satu kali)

c. tidak

40. Jika pernah , hal apa saja yang Bp/Ibu mintakan :

a. tentang Ibadah,

b. masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi

c. belum pernah minta minta nasehat.

41. Pernahkan Bp/Ibu berkunjung ke Pesantren?

a. sering

b. baru sekali

c. belum

42. Jika no. 41 (sering, baru sekali) , yaitu pada waktu (dapat lebih dari satu jawaban)

a. acara pengajian/ peringatan hari besar/sarasehan di pesantren.

b. arisan, pertemuan warga Rt/Rw di pesantren.

c. belum pernah ke pesantren.

43. Jika jawaban no 41. (belum), apa alasannya?

a. belum ada cukup waktu/sibuk

b. Pesantren kurang komunikasi/ bersosialisasi dengan masyarakat

c. sudah pernah ke pesantren

44. Menurut Bp/Ibu, bagaimana hubungan antara Pondok Pesantren dengan warga masyarakat dan pamong desa/dusun di daerah ini?

a. baik

b. biasa

c. kurang baik

Regression

Reliability

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item

Deleted Deleted Correlation Deleted

PENDPT6 4.8444 3.7958 .7437 .8388

PENDPT7 4.9444 4.3452 .6942 .8607

PENDPT8 4.8000 3.9596 .7729 .8295

PENDPT9 4.6111 3.3639 .7627 .8379

Reliability Coefficients

N of Cases = 90.0 N of Items = 4

Alpha = .8769

Reliability

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item

Deleted Deleted Correlation Deleted

ZAKAT10 23.1778 16.8894 .4238 .7790

ZAKAT11 23.9111 15.5650 .3506 .7836

ZAKAT12 23.4111 15.6381 .4899 .7680

ZAKAT13 23.3556 15.8272 .5051 .7679

ZAKAT14 23.7778 16.4894 .3571 .7806

ZAKAT15 23.2000 15.9371 .5438 .7664

ZAKAT16 23.3444 15.9587 .4541 .7720

ZAKAT17 23.4444 16.4295 .3244 .7835

ZAKAT18 24.3000 15.0438 .3414 .7899

ZAKAT19 24.2000 13.0382 .6296 .7473

ZAKAT20 24.1000 12.9899 .6417 .7452

Reliability Coefficients

N of Cases = 90.0 N of Items = 11

Alpha = .7884

Reliability

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item

Deleted Deleted Correlation Deleted

KEAGA.21 22.6111 2.4650 .4389 .6713

KEAGA.22 22.5444 2.6553 .4826 .6799

KEAGA.23 22.5333 2.6787 .5589 .6795

KEAGA.24 22.5778 2.5613 .4329 .6765

KEAGA.25 22.5444 2.6328 .5230 .6760

KEAGA.26 22.5556 2.6092 .4774 .6763

KEAGA.27 22.7111 2.2527 .4151 .6742

KEAGA.28 23.0222 1.9546 .4122 .6952

KEAGA.29 22.9889 2.1010 .3629 .7018

Reliability Coefficients

N of Cases = 90.0 N of Items = 9

Alpha = .7055

Reliability

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item

Deleted Deleted Correlation Deleted

ETOS.30 18.3000 7.3809 .3557 .7503

ETOS.31 17.5444 7.1722 .4611 .7391

ETOS.32 18.0222 6.6287 .3810 .7454

ETOS.33 17.9111 6.1943 .4326 .7384

ETOS.34 17.7667 5.5742 .6295 .6944

ETOS.35 17.7111 5.9156 .6182 .6996

ETOS.36 17.8000 6.7461 .3674 .7471

ETOS.37 17.9778 6.0894 .4682 .7308

Reliability Coefficients

N of Cases = 90.0 N of Items = 8

Alpha = .7575

Reliability

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item

Deleted Deleted Correlation Deleted

PESANT38 12.4778 11.4883 .4159 .7531

PESANT39 12.3667 9.5831 .6731 .6940

PESANT40 12.3444 9.7115 .6474 .7006

PESANT41 12.3333 11.5281 .4304 .7500

PESANT42 12.1333 10.6337 .5001 .7365

PESANT43 12.6778 12.1085 .3676 .7609

PESANT44 11.8667 12.4315 .3682 .7606

Reliability Coefficients

N of Cases = 90.0 N of Items = 7

Alpha = .7675

[1] Dosen Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga

PEMBAYARAN ZAKAT

2013-03-18T00:51:00.001-07:00

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBAYARAN ZAKAT

MASYARAKAT PRENGGAN-KOTAGEDE YOGYAKARTA

Ermi Suhasti Syafei[1]

Abstract

Key words: Income , Religiousity, Working ethos, and the Role of local pesantren.

Pendahuluan

Ketiga, Kotagede terletak tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, yaitu masih dalam satu provinsi, sehingga akan sangat membantu dalam proses penelitian.

Kajian Pustaka

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau lembaga atau perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, laba, bunga dan lain sebagainya bersama-sama dengan tunjangan ataupun uang pensiun, dari hasil kegiatan usahanya, baik sebagai perajin, pegawai maupun majikan.

Keagamaan adalah pemahaman tentang suatu ajaran atau kepercayaan pada satu atau beberapa kekuatan yang mengatur dan menguasai alam, manusia dan jalan hidupnya, baik kehidupan di dunia dan di akherat.

Etos kerja adalah sikap terhadap kerja yang dimanifestasikan dalam kemauan untuk bekerja, disiplin waktu, tanggung jawab, berpandangan kedepan, tekun, kreatif, pola hidup hemat, dan tidak kikir mengeluarkan zakat.

Pesantren mempunyai dua arti: (1) tempat orang beribadah dengan sungguh-sungguh; (2) tempat orang mendalami agama (mengaji).

Zakat menurut bahasa umum adalah suci, bersih atau tumbuh. Menurut istilah syara ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Kerangka teori

Dari sudut pandang yang lain G. Homan mempelopori kemunculan teori pertukaran (exchange theory). Pada mulanya teori ini dibangun untuk mengkritik teori fungsional dalam memberikan penjelasan-penjelasan terhadap perkembangan struktural, yang mengabaikan studi tentang individu. Fokus pandangan fungsionalisme bertumpu pada organisasi atau struktur. Individu hanya dianggap sebagai orang yang menempati status/posisi tersebut. Dipihak lain justru Homan membangun teori pertukarannya pada landasan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang diambil dari psikologi perilaku dan ekonomi dasar.

Mengacu dari ekonomi dasar, Homan mengambil konsep seperti biaya (cost), imbalan (reward) dan keuntungan (profit). Gambaran dasar mengenai perilaku manusia yang diberikan oleh ilmu ekonomi adalah bahwa manusia terus menerus terlibat dalam memilih diantara perilaku-perilaku alternatif, dengan pilihan yang mencerminkan cost and reward.