LM3 MODEL GMIM NAFIRI MANADO

Program Operasional Pertanian Organik Indonesia (9)

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Sat, 2 Apr 2011 00:39:00 +0800

Matriks Keterlibatan Instansi/Dinas terkait_dok.Rul

Program operasional pengembangan pertanian organik diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagaimana tertera pada Bab IV. Tujuan, Sasaran dan

Strategi Pengembangan dalam dokumen ini.

Iwan Lagi Mengawinkan Vanyla_Bone,Sulsel_dok.Rul

Program operasional tahunan disusun oleh masing-masing Direktorat Jenderal bersangkutan sesuai komoditas dan tugas fungsi masing-masing, meliputi:

1) Program operasional pengembangan tanaman pangan organik, terdiri dari komoditas padi dan kedelai.

2) Program operasional pengembangan hortikultura organik, terdiri dari komoditas sayuran, biofarmaka, salak, pisang dan manggis.

3) Program operasional pengembangan perkebunan organik, terdiri dari komoditas kopi, teh dan kakao.

4) Program operasional pengembangan peternakan organik, terdiri dari unggas dan kambing.

5) Program operasional pengelolaan lahan dan air untuk pengembangan pertanian organik

6) Program operasional pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran produk organik serta pengolahan pupuk dan pestisida organik.

7) Program operasional pengembangan SDM, sosialisasi dan pembinaan teknis.

8) Program operasional pengembangan kelembagaan

9) Program operasional sistem pengakuan dan pengawasan produk organik

10) Program operasional penelitian dan pengembangan pertanian organik.

Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik KTNA oleh LM3 Nafiri_dok.Rul

Keterlibatan berbagai instansi lingkup Departemen Pertanian dan Dinas lingkup pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program operasinal tersebut di atas adalah seperti pada matriks tersebut diatas.

PENUTUP

Sistem pertanian organik merupakan satu alternatif sistem pertanian yang mempunyai filosofi lebih memperhatikan aspek kesehatan produsen dan konsumen, keberlanjutan produktivitas dan peningkatan efisiensi sumberdaya pertanian dan kelestarian lingkungan hidup, untuk kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan Roadmap 2008 - 2015 ini diharapkan program-program operasional Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia dapat dilaksanakan secara konsisten, sinergis dan berkelanjutan untuk tercapainya ”Go Organik 2010” yang terus meningkat hingga tahun-tahun selanjutnya.

Sasaran akhir dari pengembangan pertanian organik tersebut adalah tersedianya pangan yang cukup di dalam negeri yang berbasis pada sumberdaya lokal mempunyai atribut aman dikonsumsi dan berkualitas baik, terjangkau dan meningkatkan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta terjaganya produktivitas sumberdaya pertanian yang berkelanjutan dan terhindarnya pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Tercapainya hal tersebut di atas adalah sangat tergantung kepada konsistensi, dedikasi dan semangat dalam kebersamaan untuk melaksanakan secara ikhlas tugas dan fungsi masing-masing demi kejayaan bangsa yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

ref>diolah): Kementerian Pertanian RI

(by: H.Asrul Hoesein_LM3 Model GMIM Nafiri dan P4S Pelangi Kota Manado)

Regionalisasi (kerjasama antardaerah) dalam pengelolaan sampah. Konsep Pengelolaan Sampah Regional Terpadu atau Pertanian Terpadu Bebas Sampah (Integrated Farming Zero Waste) oleh Gerakan Indonesia Hijau (GIH) Foundationbekerjasama dengan NGO Lekad (Baca di LekadNews dan Klik di SINI atau Klik di SINI).

Atau membutuhkan konsep riel Regionalisasi Persampahan ini bisa email ke Klik di SINI atau di SINI atau kontak person ; 085215497331 (GIH Foundation^LekadNews). Dan regionalisasi (kerjasama antardaerah) silakan shar website LekAd Klik di SINI.atau GIH Foundation Klik di SINI.

Kebijakan Operasional Pertanian Organik (8)

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Sat, 2 Apr 2011 00:27:00 +0800

Proses Sertifikasi_dok.Rul

Sesuai strategi pengembangan seperti tersebut di atas, langkah-langkah kebijakan operasional pengembangan pertanian organik 2008-2015 adalah sebagai berikut:

6.1. Penyusunan Regulasi, Standar dan Pedoman.

Kebijakan penyusunan regulasi, standar dan pedoman mengenai pertanian organik ditujukan untuk mendorong berkembangnya usaha pertanian organik yang baik dan benar serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pelakunya di Indonesia.

Pengembangan regulasi dan pedoman mengenai pertanian organik meliputi:

1) Regulasi, standar dan pedoman umum :

• Pedoman Sertifikasi Produk Pangan Organik

• Pedoman Inspeksi Produk Pangan Organik

• Pedoman Verifikasi Lembaga Sertifikasi Pangan Organik

• Pedoman Penerapan Jaminan Mutu Budidaya Ternak Organik dan Hasil Produk Ternak Organik

• Pedoman Penerapan Jaminan Mutu Tanaman dan Produk Tanaman Organik

• Pedoman Penerapan Jaminan Mutu Budidaya Lebah Organik

• Pedoman Penerapan Jaminan Mutu Pengolahan Pangan Organik

• Pedoman Registrasi Lembaga Sertifikasi Asing Pangan

Jagung Organik_dok.Rul

Organik Asing Yang Beroperasi di Wilayah Indonesia

• Pedoman Permohonan Rekomendasi Jaminan Integritas Produk Pangan Organik

• Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik

• Pedoman Umum Pertanian Organik

• Pedoman Penyusunan GAP Organik

• Pedoman Penyusunan GHP dan GMP Organik

• Sistem Pengakuan Produk Organik

• Sistem Pengawasan Produk Organik

• Pedoman pengembangan SDM untuk pengembangan pertanian organik

• Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO)

2) Panduan teknis

Panduan teknis yang terkait dengan pertanian organik meliputi

• Panduan Pelatihan Operator Sistem Pangan Organik

• Panduan Pelatihan Fasilitator Sistem Pangan Organik

• Panduan Pelatihan Inspektor Sistem Pangan Organik

• Direktori Pertanian Organik

• GAP Organik komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

• GHP Organik

• GMP Organik

• Panduan Penyusunan Prosedur Operasi Standar Organik untuk komoditas tertentu.

Sertifikasi Halal_dok.Rul

Penyusunan regulasi umum dapat dilakukan oleh suatu unit kerja tertentu lingkup Departemen Pertanian yang selanjutnya diusulkan kepada Ketua OKPO untuk ditetapkan oleh Ketua OKPO atau diproses lebih lanjut untuk ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan penyusunan dan penetapan regulasi teknis seperti tersebut di atas dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

6.2. Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan SDM

Kebijakan pengembangan SDM untuk pengembangan pertanian organik diarahkan baik dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan pembinaan teknis yang intensif dan berkualitas terhadap pelaku usaha pertanian organik maupun peningkatan secara langsung kapasitas pelaku usaha dalam bidang budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran produk organik. Pengembangan SDM pertanian organik meliputi :

• Peningkatan kompetensi petugas fasilitator pertanian organik

• Peningkatan kompetensi petugas verifikasi pertanian organik daerah

• Peningkatan kompetensi petugas inspektor pertanian organik

• Peningkatan kompetensi petugas pengawas produk organik

• Peningkatan kemampuan SDM pelaku usaha pertanian organik

6.3. Sosialisasi, Pembinaan Teknis Dan Pengembangan Pemasaran

Peningkatan sosialisasi, pembinaan teknis dan pengembangan pemasaran dilakukan baik dalam rangka penyebarluasan teknologi pertanian organik kepada para petani maupun untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk-produk pertanian organik, dalam rangka pengembangan pasar. Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pertemuan, seminar, lokakarya dan percontohan pertanian organik di berbagai daerah.

Pembinaan teknis dilakukan terutama bagi masyarakat/pelaku usaha yang berminat dan atau telah memulai menerapkan sistem pertanian organik. Kegiatan bimbingan teknis dapat disertai dengan pemberian bantuan atau fasilitasi sarana/prasarana penunjang pertanian organik seperti alat pengolah kompos organik, fasilitasi untuk proses sertifikasi, pelatihan, pendampingan dan lain sebagainya.

Dalam rangka sosialisasi, pembinaan teknis dan pengembangan pemasaran produk pertanian organik di setiap wilayah, maka perlu dibentuk Tim Teknis atau kelompok kerja khusus di setiap provinsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Teknis/Pokja Provinsi tersebut, di tingkat pusat dibentuk Tim Fasilitator Pusat yang terdiri dari para petugas yang kompeten dari berbagai unit kerja lingkup Departemen Pertanian. Tim Fasilitator Pusat bertugas memfasilitasi Tim Teknis/Pokja Provinsi dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis pengembangan pertanian organik di daerah.

Upaya-upaya pengembangan pemasaran produk organik antara lain dilakukan melalui pengembangan pelayanan informasi pasar, fasilitasi perencanaan produksi, promosi, fasilitasi pengembangan sarana/prasarana pemasaran dan distribusi serta kemitraan (approved supply program).

6.4. Pengembangan Sistem Pengakuan dan Pengawasan Produk Pertanian Organik

1. Pengakuan

Pengakuan formal dan final terhadap produk organik mengikuti suatu sistem sertifikasi sesuai ketentuan dalam Sistem Standardisasi Nasional yang berlaku di Indonesia. Pengakuan yang syah atas suatu produk yang dihasilkan dari suatu sistem pertaian organik dinyatakan dalam bentuk sertifikat organik yang diberikan melalui proses sertifikasi oleh suatu lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Dalam praktek di lapangan, sering kali proses produksi organik telah dilakukan sesuai dengan kaidah pertanian organik dan telah memenuhi SNI Sistem Pangan Organik. Namun, karena berbagai kendala, misalnya masalah biaya sertifikasi, maka produk yang bersangkutan belum tersertifikasi organik oleh lembaga sertifikasi. Pada kasus demikian pengakuan dapat diberikan melalui prosedur verifikasi oleh Dinas Provinsi yang bersangkutan atas nama Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Tanda pengakuan melalui prosedur

verifikasi oleh Dinas dinyatakan dalam bentuk Surat Keterangan Verifikasi (SKV) yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi komoditas yang bersangkutan pada tingkat Provinsi. Pengakuan tersebut bersifat sementara sepanjang belum dilakukan proses sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi.

Operator/pelaku usaha pertanian organik dapat mencantumkan tanda pengakuan yang diperoleh melalui prosedur verifikasi oleh Dinas berupa nomor SKV pada label atau kemasan produk yang

diperdagangkan.

Untuk dapat melakukan proses verifikasi, Dinas Provinsi yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan kompetensi sebagai berikut :

a. Memiliki unit kerja verifikasi sistem pertanian organik (UKVO) yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

b. Unit kerja verifikasi sistem pertanian organik (UKVO) wajib mempunyai sistem dokumentasi yang baik dan selalu dapat diakses oleh Direktorat Jendral yang bersangkutan dan OKPO.

c. UKVO wajib mempunyai petugas verifikasi sistem pertanian organik dengan kualifikasi lulus pelatihan Inspektor Pertanian Organik minimal 2 orang.

2. Pengawasan Produk Organik

Pengawasan produk organik dilakukan terhadap produk-produk yang diperdagangkan sebagai produk organik dengan tanda atau tulisan pada label atau kemasan yang menyatakan bahwa produk yang bersangkutan adalah produk yang dihasilkan dari sistem pertanian organik.

Sistem pengawasan produk organik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten Pertanian Organik (OKPO).

Adapun sasaran kecakupan untuk masing-masing upaya tersebut adalah tabel 2 sebagai berikut :

Sasaran Kecukupan Pengembangan_dok.Rul

ref>diolah): Kementerian Pertanian RI

(by: H.Asrul Hoesein_LM3 Model GMIM Nafiri dan P4S Pelangi Kota Manado)

Prospek, Potensi Dan Arah Pengembangan (7)

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Sat, 2 Apr 2011 00:16:00 +0800

Sasaran Produksi Pertanian Organik 2008-2015_dok.Rul

4.1. Prospek

Prospek pengembangan pangan organik dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut :

a. Tumbuhnya permintaan terhadap produk pangan segar dan olahan organik.

Tumbuhnya permintaan terhadap pangan organik didorong oleh pertumbuhan kesadaran akan pentingnya makanan yang sehat dan aman. Selain itu tumbuhnya permintaan juga didorong oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi per kapita seperti pada buah dan sayuran

b. Meningkatnya jumlah konsumen.

Jumlah konsumen meningkat secara signifikan karena semakin luasnya informasi mengenai pangan yang sehat.

c. Meluasnya konsumen

Konsumen pangan organik semakin beragam. Konsumen berasal dari kelompok umur yang luas. Saat ini konsumen pangan organik berasal dari kelompok umur lansia, menengah dan anak-anak yang peduli akan pangan yang sehat. Selain itu konsumsi terhadap pangan organik juga didasarkan pada kecocokan pangan organik untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit, sehingga konsumennya berasal dari pasien yang menggunakan produk organik.

d. Kualitas pangan lebih baik (kaya nutrisi) dan aman (bebas dampak negatif).

Atribut pangan organik yang lebih kaya nutrisi dan lebih aman dikonsumsi menjadi pendorong meningkatnya permintaan akan pangan organik.

e. Dimanfaatkannya pangan organik sebagai produk untuk perawatan kesehatan, kecantikan dan penyembuhan penyakit. Produk pertanian organik saat ini digunakan pula sebagai produk untuk perawatan kesehatan, kecantikan dan pengobatan. Hal ini karena berdasarkan pengalaman dan hasil-hasil penelitian klinis yang membuktikan bahwa pangan organik yang sehat dapat digunakan untuk perawatan kesehatan, kecantikan dan pengobatan.

4.2. Potensi

Potensi pengembangan pangan organik dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Ketersediaan lahan

Indonesia memiliki lahan (kawasan budidaya pertanian) yang potensial untuk pengembangan pertanian organik, walaupun lahan tersebut berada pada posisi yang masih memiliki keterbatasan sarana/prasarana pendukung yang diperlukan.

b. Varietas lokal beragam dan adaptif terhadap lingkungan setempat. Terdapat banyak varietas lokal dari berbagai komoditi yang memiliki kualitas yang baik dan adaptif pada kondisi lahan pertanian lokal. Beberapa daerah saat ini mulai menerapkan kembali menggunakan varietas lokal karena lebih cocok untuk dibudidayakan dengan sistem pertanian organik.

c. Keragaman plasma nutfah.

Indonesia kaya akan plasma nutfah dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sumber bahan pangan masa depan. Karena berasal dari alam/bersifat alami, maka plasma nutfah tersebut membutuhkan perlakuan alami seperti yang diterapkan dalam sistem pertanian organik.

d. Pemasaran

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing di pasar internasional walaupun secara bertahap. Hal ini karena berbagai keunggulan komparatif antara lain : 1) masih banyak sumberdaya lahan yang dapat dibuka untuk mengembangkan sistem pertanian organik, 2) teknologi untuk mendukung pertanian organik sudah cukup tersedia seperti pembuatan kompos, tanam tanpa olah tanah, pestisida hayati dan lain-lain, tetapi membutuhkan peralatan sehingga biaya yang dibutuhkan cukup besar. Pengembangan selanjutnya pertanian organik di Indonesia harus ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar global. Oleh sebab itu komoditas-komoditas eksotik seperti sayuran dan perkebunan seperti kopi dan teh yang memiliki potensi ekspor cukup cerah perlu segera dikembangkan. Produk kopi misalnya, Indonesia merupakan pengekspor terbesar kedua setelah Brasil, tetapi di pasar internasional kopi Indonesia tidak memiliki merek dagang.

4.3. Arah Pengembangan

Pengembangan pertanian/pangan organik diarahkan sebagai berikut :

a. Konversi

Untuk memperluas lahan pertanian organik dilakukan dengan cara mendorong petani untuk mengkonversi lahan. Konversi dilakukan jika lahan yang akan digunakan untuk produksi pertanian organik berasal dari lahan yang sebelumnya digunakan untuk produksi pertanian non organik. Lahan yang telah dikonversi atau yang sedang dikonversi ke produksi organik tidak diperbolehkan untuk dirubah bolak-balik antara organik dan non organik (konvensional).

b. Produksi

Pengembangan produksi diarahkan pada peningkatan volume, keragaman dan kualitas produk yang dihasilkan. Volume produk ditingkatkan dengan cara memperluas areal produksi pertanian organik, penerapan teknologi budidaya organik dan mengurangi kehilangan hasil dari kegiatan budidaya dan pasca panen. Keragaman produk diupayakan dengan mengembangkan pelayanan informasi pasar kepada produsen, termasuk mengenai potensi dan persyaratan yang diinginkan oleh konsumen. Pengembangan kualitas produk dilakukan dengan cara budidaya yang baik dan penerapan sistem jaminan mutu, mulai dari penentuan varietas yang dibudidayakan, penanganan pasca panen dan pemasaran.

c. Pasar

Pengembangan pasar diarahkan pada peningkatan jalur-jalur distribusi dan pemasaran produk organik. Peningkatan pemasaran juga dilakukan dengan cara sosialisasi dan promosi serta pengembangan sarana dan prasarana pasar/produk organik.

Potensi pasar ditingkatkan dengan menjaga pangsa pasar yang telah ada dan mengembangkan pangsa pasar potensial yang baru baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

d. Kelembagaan

Kelembagaan yang menangani pangan organik diarahkan untuk mendukung peningkatan pengembangan pertanian/pangan organik dengan cara koordinasi antar instansi, mendorong

berkembangnya kelembagaan sertifikasi dan pengawasan serta peningkatan kelembagaan di tingkat petani.

e. Sumberdaya manusia

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan dalam rangka peningkatan intensitas dan kualitas serta pelayanan dalam pengembangan pertanian organik, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian organik, baik dalam bidang budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan hasil pemasaran, penelitian dan pengembangan.

ref>diolah): Kementerian Pertanian RI

(by: H.Asrul Hoesein_LM3 Model GMIM Nafiri dan P4S Pelangi Kota Manado)

Permasalahan Pertanian Organik di Indonesia (6)

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Sat, 2 Apr 2011 00:11:00 +0800

Pupuk Organik Mendukung Pertanian Organik_dok.Rul

Berdasarkan perkembangan pertanian organik periode tahun 2001 hingga 2006, ditemui beberapa permasalahan yang terkait dengan budidaya, sarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran, sumber daya manusia, kelembagaan dan regulasi.

a. Budidaya

Permasalahan yang berkaitan dengan budidaya pertanian organik antara lain :

1. Luas lahan yang menerapkan sistem pertanian organik relatif kecil dan terletak di sekitar lahan budidaya non organik (konvensional).

Lahan yang digunakan untuk budidaya pertanian organik secara umum relatif kecil dibandingkan dengan lahan yang digunakan untuk budidaya pertanian non organik (konvensional). Hal ini terkait dengan kepemilikan lahan petani yang kecil sehingga ketika petani tersebut merubah sistem budidayanya menjadi pertanian organik, luas lahan yang digarap atau diusahakan hanya seluas lahan yang dimilikinya.

Demikian halnya dengan lahan yang diusahakan oleh kelompok tani organik, luasannya masih kecil karena tidak semua anggota dalam kelompok tani tersebut merubah budidaya pertaniannya dari konvensional ke organik.

Kecilnya lahan yang diusahakan, juga terbentur pada lokasi lahan yang berada di sekitar lokasi atau di tengah lokasi budidaya pertanian konvensional. Posisi lokasi seperti ini menimbulkan beberapa kerawanan dalam menjalankan budidaya pertanian organik dan menjaga status organik lahan, air serta produk yang dihasilkan. Besar kemungkinkan, lahan yang diusahakan secara organik terkena pencemaran pestisida kimia, pupuk kimia dan cemaran bahan kimia lainnya dari pertanian konvensional melalui air dan udara.

Perkebunan Hortikultura_dok.Rul

2. Sumber air yang ada sudah tercemar pupuk, pestisida dan bahan kimia lainnya.

Sumberdaya air sangat berperan dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, tidak terkecuali pertanian organik. Budidaya pertanian organik memiliki kekhasan yaitu dengan dipersyaratkannya minimal cemaran dari bahan-bahan kimia sintetis yang berasal dari lingkungan sekitar.

Berkaitan dengan sumber daya air, saat ini kondisi sumber air di sentra-sentra pertanian telah tercemar bahan kimia sintetis seperti pupuk dan pestisida kimia. Kondisi ini menjadi masalah bagi petani organik, karena untuk mendapatkan air yang bebas atau minimal bahan pencemar harus dilakukan dengan cara:

a) mencari sumber air alternatif seperti sumur bor;

b) membuat saluran air dari bagian hulu sungai;

c) mengolah air terlebih dahulu dengan cara mengendapkan atau memberi perlakuan agar dihasilkan air yang sudah tidak tercemar.

Usaha-usaha untuk mendapatkan air yang sesuai dengan syarat pertanian organik memerlukan biaya, sehingga menyebabkan biaya produksi pertanian organik meningkat.

3. Kawasan lahan budidaya berada jauh dari akses transportasi.

Salah satu lokasi yang sesuai untuk budidaya pertanian organik adalah di daerah yang masih minim pencemaran lingkungannya. Lokasi seperti ini biasanya berada jauh dari akses transportasi. Padahal transportasi merupakan salah satu sarana untuk mendistribusikan sarana pertanian dan membawa hasil pertanian organik.

Minimnya akses transportasi pada lokasi-lokasi yang memenuhi syarat untuk budidaya pertanian organik (karena minim pencemaran lingkungan) menimbulkan beberapa implikasi lanjutan antara lain : (a). sulitnya mendistribusikan bahan input atau sarana produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida organik, benih, dan peralatan kerja; (b). sulitnya membawa hasil/produk pertanian organik dari lahan ke pasar; (c). mahalnya biaya untuk transportasi dari dan ke lokasi budidaya pertanian organik.

4. Benih Organik belum cukup tersedia

Minimnya benih organik disebabkan karena institusi penghasil benih (kelompok tani atau perusahaan benih) belum memproduksi benih organik. Oleh karena itu benih yang digunakan oleh petani organik, saat ini pada umumnya masih berupa benih konvensional.

5. Tidak semua varietas adaptif terhadap budidaya pertanian organic

Pola budidaya pertanian organik lebih mengutamakan daya adaptif tanaman/varietas terhadap kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Beberapa varietas tidak cukup adaptif terhadap pola budidaya dan kondisi lingkungan yang tercipta oleh sistem ini. Hal ini dikarenakan varietas tersebut telah dikondisikan untuk adaptif pada pupuk kimia, pestisida kimia dan perlakuan budidaya lainnya secara konvensional.

6. Sulit mencari petakan lahan untuk budidaya.

Tidak semua lokasi memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi pertanian organik, karena ketidaksesuaian kondisi lingkungan mikro dan makro. Kondisi lingkungan tersebut meliputi: kualitas air, konversi lahan, lingkungan sekitar lokasi budidaya.

7. Serangan hama/penyakit tanaman

Keberhasilan usaha pertanian organik juga terkait dengan faktor nutrisi tanaman dan gangguan/serangan hama dan penyakit tanaman. Kondisi yang terjadi saat ini, faktor nutrisi tanaman telah dapat diatasi dengan baikdengan dihasilkannya beragam nutrisi tanaman yang berstatus organik. Lain halnya dengan bahan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman masih sedikit dan terbatas pada jenis hama dan penyakit tertentu. Kondisi ini menyebabkan masih tingginya serangan hama dan penyakit tanaman yang belum bisa diatasi oleh pelaku pertanian organik.

8. Penyakit hewan

Penyakit hewan saat ini meningkat kejadiannya dan jenis penyebabnya. Penyakit hewan ini juga menginfeksi ternak yang dibudidayakan secara organik. Diperlukan jenis obat dan vitamin yang memenuhi kriteria organik untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit hewan. Saat ini jenis obat dan vitamin hewan tersebut belum tersedia secara luas.

9. Adaptasi dan Perawatan

Ternak besar memerlukan adaptasi yang relatif lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan pola budidaya ternak organik. Adaptasi ini diperlukan untuk menyesuaikan jenis pangan, vitamin, obat dan sistem perawatan dalam peternakan organik. Ternak tersebut juga memerlukan perawatan yang intens sebagai budidaya secara organik.

b. Sarana Produksi

Permasalahan yang berkaitan dengan sarana produksi pertanian organik antara lain :

(1) Belum tersedia secara merata pupuk kompos/pupuk organik.

(2) Pupuk organik digunakan pada pertanian organik untuk memperkaya hara dalam tanah dan menyehatkan tanaman. Pupuk organik dapat berupa pupuk padat (kompos) atau pupuk cair yang digunakan untuk daun atau buah. Sebaran usaha pertanian organik yang luas belum ditunjang oleh produksi dan distribusi pupuk organik.

(3) Belum banyak tersedia pestisida organik untuk hama/penyakit tanaman

Sama halnya dengan pupuk organik, penyediaan pestisida organik juga mengalami kendala dalam hal produksi, jenis hama dan penyakit tanaman yang dapat dikendalikan, serta distribusinya ke masyarakat/petani organik.

(4) Belum banyak obat hewan organik.

Obat hewan dengan status obat hewan organik belum banyak tersedia dipasaran, hal ini akan menyulitkan peternak organik untuk merawat dan meningkatkan kesehatan ternaknya.

(5) Perlu investasi mahal pada awal pengembangan karena harus memilih lahan yang bebas dari bahan agrokimia sintetis

(6) Harga sarana produksi organik relatif lebih mahal dan tingkat ketersediaannya di pasar terbatas

Teknologi penyediaan sarana produksi organik belum tersedia dengan mudah di tingkat lapangan/petani.

c. Pengolahan

Permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan pangan organik antara lain :

(1) Peralatan masih digunakan bersama untuk mengolah pangan organik dan non organik. Hal ini karena petani/peternak tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan yang khusus digunakan untuk pengolahan pangan organik.

(2) Belum banyak produk pangan organik olahan. Saat ini dipasaran lebih banyak dijumpai pangan organik segar. Masih sedikit pangan organik yang telah diolah, sehingga konsumen masih memiliki keterbatasan untuk mengkonsumsi/memilih produk pangan olahan organik.

(3) Belum banyak informasi mengenai pengolahan pangan organik. Informasi mengenai pengolahan pangan organik belum banyak dihasilkan dan disosialisasikan.

(4) Minimnya ketersediaan bahan pembantu (pemanis, pewarna, pengawet) dalam pengolahan pangan organik. Pengolahan pangan organik memerlukan bahan tambahan pangan berupa pemanis, pewarna atau pengawet. Dalam hal pangan organik maka diperlukan bahan-bahan tersebut yang berkategori boleh digunakan untuk pengolahan pangan organik. Saat ini ketersediaan bahan tambahan pangan tersebut dipasaran masih sangat terbatas.

(5) Keterbatasan bahan kemasan yang memenuhi syarat untuk pangan organik. Pangan yang telah diolah perlu dikemas dalam kemasan yang dapat menjaga kualitas pangan. Kemasan yang masuk dalam kategori kemasan organik masih sedikit tersedia dipasaran.

d. Pemasaran

Permasalahan yang berkaitan dengan pemasaran pangan organik antara lain:

(1) Minimnya pengetahuan teknis dan jalur-jalur pemasaran yang dikuasai oleh pelaku pengusaha organik

(2) Jalur-jalur pemasaran pangan organik masih sedikit dan menganut pemasaran konvensional, sehingga berisiko untuk tercampur dengan pangan non organik.

(3) Mahalnya biaya transportasi pangan organik. Lokasi yang jauh dan minimnya sarana transportasi menyebabkan biaya transportasi/distribusi pangan organik dari lahan ke pasar menjadi tinggi.

(4) Minimnya tempat yang khusus dan memenuhi syarat untuk menjual pangan organik.

(5) Produsen atau pemasar pangan organik belum seluruhnya menggunakan tempat yang dikhususkan untuk memasarkan pangan organik. Masih terdapat pangan organik yang dipasarkan bersama-sama dengan pangan an-organik.

(6) Tempat pemasaran produk organik masih sedikit. Pemasaran pangan organik masih terkonsentrasi di kawasan tertentu, belum menyebar secara merata di setiap wilayah konsumen.

(7) Mahalnya listing fee untuk setiap produk yang akan dipasarkan di supermarket.

(8) Produsen pangan organik umumnya petani atau kelompok tani yang tidak terlalu kuat secara finansial. Pemasaran menggunakan jaringan supermarket dapat meningkatkan volume penjualan, namun terkendala oleh biaya listing fee yang cukup tinggi dan sistem pembayaran dalam jangka waktu cukup lama di belakang.

(9) Kemasan kurang menarik. Pangan organik yang dipasarkan belum dikemas secara baik dan menarik, sehingga masih memunculkan kesan yang kurang menarik.

(10) Produk lokal/dalam negeri bersaing dengan produk impor. Produk impor pangan organik mulai banyak diperdagangkan di Indonesia. Produk impor lebih banyak produk pangan organik olahan dan diperdagangkan di tempat-tempat (supermarket) berjaringan internasional.

(11) Produk yang dipasarkan belum memiliki sertifikat organik

(12) Belum ada insentif harga yang memadai untuk produsen produk pertanian organik

(13) Belum ada kepastian pasar, sehingga petani enggan memproduksi komoditas tersebut

e. Sumberdaya Manusia

Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia untuk pengembangan pertanian organik antara lain : Minimnya jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang pertanian organik, baik petugas pembina, peneliti dan inspektur pertanian organik maupun pelaku usaha/petani

f. Kelembagaan

Permasalahan yang berkaitan dengan kelembagaan pertanian organik meliputi :

(1) Kelembagaan sertifikasi . Lembaga sertifikasi pangan organik yang terakreditasi (2007) baru ada 1 perusahaan (instansi) yaitu PT. Sucofindo. Minimnya lembaga sertifikasi ini menyebabkan masih mahalnya biaya sertifikasi.

(2) Kelembagaan di tingkat petani. Kelembagaan di tingkat petani masih lemah. Pertanian organik sebaiknya dikelola dalam bentuk kelompok tani untuk meningkatkan luasan area pertanian organik, kemudahan penyediaan sarana produksi dan pemasarannya.

(3) Kelembagaan di tingkat pusat. Kelembagaan di tingkat pusat belum bersinergi dengan baik untuk menghasilkan kebijakan dan implementasi program secara terencana dan terkoordinasi dengan baik.

(4) Kelembagaan di tingkat daerah. Di tingkat daerah, kelembagaan yang menangani pangan organik baik milik swasta maupun pemerintah belum banyak terbentuk, sehingga menyebabkan pengembangan pangan organik masih berjalan secara parsial.

g. Regulasi dan Pedoman

Permasalahan yang berkaitan dengan regulasi pertanian organik antara lain :

(1) Regulasi masih bersifat umum.

(2) Regulasi pangan organik masih bersifat umum berupa SNI.

(3) Sistem Pangan Organik dan masih sedikit regulasi yang bersifat khusus yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian organik.

(4) Minimnya panduan/regulasi yang bersifat teknis dan praktis. Masih terbatas regulasi teknis dan praktis yang berkaitan dengan pertanian/pangan organik menyebabkan terjadinya perbedaan dalam aplikasi usaha pertanian/pangan organik.

(5) Belum tersebarnya/tersosialisasi regulasi dan pedoman yang telah ada secara luas dan merata.

ref>diolah): Kementerian Pertanian RI

(by: H.Asrul Hoesein_LM3 Model GMIM Nafiri dan P4S Pelangi Kota Manado)

KONDISI PERTANIAN ORGANIK (5)

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Sat, 2 Apr 2011 00:02:00 +0800

Pisang Organik_dok.Rul

Perkembangan Pertanian Organik Di Indonesia

Secara historis, pertanian ramah lingkungan telah dipraktekkan semenjak beratus-ratus tahun yang lalu oleh nenek moyang kita. Sistem pertanian ini dilakukan tanpa menggunakan sarana produksi dari luar lahan dan hanya menggantungkan semuanya pada alam dengan cara mengembalikan semua sisa-sisa tanaman ke tanah sebagai pupuk oganik. Dasar filosofinya adalah bahwa:

a. Semua benda dan mahluk yang ada di alam ini adalah baik dan berguna;

b. Sesuatu yang tumbuh dan berkembang di alam ini mengikuti hukum alam; dan

c. Segala makhluk yang ada di alam akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika ada keseimbangan dalam alam itu sendiri.

Program operasional pengembangan pertanian organik di Indonesia telah dimulai sejak dicanangkannya visi “ Go Organic 2010” oleh Kementerian Pertanian (dh: Departemen Pertanian) pada tahun 2001. Tahapan proses pengembangan pertanian organik tersebut adalah seperti pada gambar berikut:

Tahapan proses pengembangan pertanian organi_dok.Rul

Kegiatan yang telah dilakukan pada periode 2001-2007 antara lain adalah sebagai berikut:

(1) Sosialisasi dan Temu Usaha

Kegiatan sosialisasi meliputi penyebarluasan informasi pertanian organik, temu usaha, seminar/workshop, pameran dan publikasi.

• Publikasi dalam rangka sosialisasi pengembangan pertanian organik dilakukan sejak tahun 2001 melalui media leaflet, brosur, panel, poster, buku, majalah, tabloid, radio dan televisi.

• Sosialisasi pertanian organik melalui seminar, workshop, sarasehan dan pameran.

(2) Pengembangan Sumber Daya Manusia, dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

(3) Penyusunan Regulasi

Dalam regulasi pengembangan sistem pertanian organik telah diterbitkan antara lain :

d. Standar Nasional Indonesia (SNI) Pangan Organik (tahun 2001)

e. Konsep Pedoman Umum Pertanian Organik (tahun 2003)

f. Konsep Pedoman Sertifikasi Pertanian Organik (tahun 2003)

g. Konsep Pedoman Inspeksi Pertanian Organik (tahun 2003)

(4) Bantuan Teknis

Bantuan teknis, antara lain :

• Memberikan bantuan dalam pembangunan Klinik Pertanian Organik

• Membangun percontohan (demplot) pertanian organik di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat

• Memberikan bantuan pembangunan industri kompos rakyat di beberapa wilayah

(5) Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Fasilitasi terbentuknya kelembagaan pertanian organik seperti Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (Maporina), Asosiasi Produsen Organik Indonesia (APOI) dan lain-lain.

(6) Fasilitasi Sertifikasi dan Akses Pasar

• Pembinaan untuk sertifikasi beberapa komoditas organik

• Fasilitasi berdirinya outlet pemasaran produk organik untuk mendukung Go Organic 2010

(7) Inisiasi

Penerapan pertanian organik melalui teknologi SRI (System of Rice Intensification)

(8) Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning) dan lain-lain.

ref>diolah): Kementerian Pertanian RI

(by: H.Asrul Hoesein_LM3 Model GMIM Nafiri dan P4S Pelangi Kota Manado)

Makna Dan Manfaat Pertanian Organik (4)

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Fri, 1 Apr 2011 23:50:00 +0800

Makna Dan Manfaat Pertanian Organik_dok.Rul

Makna pertanian organik

Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu, yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Dalam prakteknya, pertanian organik dilakukan dengan cara, antara lain:

a. Menghindari penggunaan benih/bibit hasil rekayasa genetika (GMO = genetically modified organisms).

b. Menghindari penggunaan pestisida kimia sintetis. Pengendalian gulma, hama dan penyakit dilakukan dengan cara mekanis, biologis, dan rotasi tanaman.

c. Menghindari penggunaan zat pengatur tumbuh (growth regulator) dan pupuk kimia sintetis. Kesuburan dan produktivitas tanah ditingkatkan dan dipelihara dengan menambahkan residu tanaman, pupuk kandang, dan batuan mineral alami, serta penanaman legum dan rotasi tanaman.

d. Menghindari penggunaan hormon tumbuh dan bahan aditif sintetis dalam makanan ternak.

Manfaat Pertanian Organik

Sejumlah keuntungan yang dapat dipetik dari pengembangan pertanian organik adalah, antara lain:

a. Kesehatan

1) Menghasilkan makanan yang cukup, aman dan bergizi sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat. Data menunjukkan bahwa praktek pertanian organik mampu meningkatkan hasil sayuran hingga 75% dibanding pertanian konvensional. Disamping itu, produk pertanian organik juga mempunyai kandungan vitamin C, kalium, dan beta karoten yang lebih tinggi (Pither dan Hall, 1999).

2) Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani, karena petani akan terhindar dari paparan (exposure) polusi yang diakibatkan oleh digunakannya bahan kimia sintetik dalam produksi pertanian.

3) Meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Karena pertanian organik: (1) Menghindari penggunaan bahan kimia sintetis dan (2) Memanfaatkan limbah kegiatan pertanian seperti kotoran ternak dan jerami sebagai pupuk kompos.

b. Lingkungan

1) Kualitas Tanah

Menjaga sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang baik merupakan hal yang penting dalam pertanian organik. Untuk itu dalam pertanian organik diutamakan cara pengelolaan tanah yang meminimalkan erosi, meningkatkan kandungan bahan organik tanah serta mendorong kuantitas dan diversitas biologi tanah. Dalam pertanian organik peningkatan kesuburan tanah dilakukan tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis. Sebagai gantinya digunakan teknik-teknik sebagai berikut :

• Rotasi tanaman secara tepat, mixed cropping dan integrasi tanaman dengan ternak

• Meningkatkan populasi mikroorganisme tanah melalui penggunaan pupuk organik

• Meminimalkan pengolahan tanah yang mengganggu aktivitas biota tanah

• Menjaga tanah selalu tertutup dengan mulsa organik

• Menghindari pengolahan tanah yang berlebihan pada tanah yang miring untuk mencegah erosi

• Menggunakan tanaman dalam strip dan tumpang sari

• Menghindari penggembalaan yang berlebihan

• Tidak menggunakan bahan kimia sintetis yang meracuni mikroorganisme tanah dan merusak struktur tanah.

2) Penghematan energi

Hasil studi menunjukkan bahwa sistem produksi organik hanya menggunakan 50–80% energi minyak untuk menghasilkan setiap unit pangan dibandingkan dengan sistem produksi pertanian konvensional. Namun demikian, ini tidak berlaku untuk semua sistem produksi sayuran dan buah-buahan.

3) Kualitas Air

Penjagaan kualitas air merupakan upaya yang sangat penting dalam sistem pertanian lestari (sustainable agriculture system). Kenyataan menunjukkan bahwa polusi air tanah (groundwater) dan air muka tanah (surface water) oleh nitrat dan fosfat menjadi hal yang umum terjadi di kawasan pertanian. Residu pupuk dan pestisida sintetis serta bakteri penyebab penyakit seperti Escherichia Coli juga seringkali terdeteksi di sistem perairan.

Pada areal pertanian organik, sumber air dijaga dengan menghindari praktek-praktek pertanian yang menyebabkan erosi tanah dan pencucian nutrisi, pencemaran air akibat penggunaan bahan kimia. Kotoran hewan yang akan digunakan untuk pupuk organik selalu dikelola dengan hati-hati dan dikomposkan sebelum digunakan. Di samping itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis juga dilarang dalam sistem pertanian organik.

4) Kualitas Udara

Pertanian organik terbukti mampu meminimalkan perubahan iklim global karena emisi gas rumah kaca (greenhouse gas emission) pada pertanian organik lebih rendah dibandingkan pertanian konvensional. Dalam pertanian organik tidak menggunakan pupuk nitrogen sintetis sehingga tidak ada emisi nitrogen oksida dari pupuk buatan tersebut. Penggunaan minyak bumi juga lebih rendah sehingga menurunkan emisi gas karbon dioksida. Lebih penting lagi, pertanian organik menyediakan penampungan (sink) untuk karbon dioksida melalui peningkatan kandungan bahan organik di tanah serta penutupan permukaan tanah dengan tanaman penutup tanah.

5) Pengelolaan Limbah

Praktek pertanian organik mengurangi jumlah limbah melalui daur ulang limbah menjadi pupuk organik. Kotoran ternak, jerami dan limbah pertanian lainnya yang selama ini dianggap limbah, justru menjadi bahan yang mempunyai nilai sebagai sumber nutrisi dan bahan organik bagi pertanian organik.

6) Keanekaragaman Hayati

Pertanian organik tidak hanya menghindari penggunaan pestisida sintetis, namun juga mampu menciptakan keanekaragaman hayati. Praktek seperti rotasi pertanaman, tumpang sari serta pengolahan tanah konservasi merupakan hal-hal yang mampu meningkatkan keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat yang sehat bagi banyak spesies mulai dari jamur mikroskopis hingga binatang besar. Pertanian organik tidak menggunakan organisme hasil rekayasa genetika (Genetic Enggineering Organism) atau organisme transgenik (Genetically Modified Organism) serta produknya karena alasan keamanan lingkungan, kesehatan dan sosial. Produk-produk seperti ini tidak dibutuhkan karena mungkin menyebabkan resiko yang tidak dapat diterima pada integritas spesies.

B. Perekonomian masyarakat :

Penerapan pertanian organik, memberikan manfaat bagi masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat antara lain :

1) Hasil

Pertanian organik yang dilakukan secara benar oleh petani yang berpengalaman seringkali hasilnya sama, atau bahkan lebih tinggi, dari hasil pertanian konvensional. Namun seringkali hasil pertanian organik lebih rendah dari pertanian konvensional. Adanya perbedaan hasil ini mencerminkan adanya perbedaan teknik bercocok tanam dan pengalaman petani. Industri pangan organik berkembang sangat cepat sementara petani belum mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menerapkan sistem pertanian organik yang benar. Perbedaan hasil juga seringkali bergantung pada jenis tanaman yang diusahakan. Beberapa hasil penelitian di kawasan Timur Canada menunjukkan bahwa hasil gandum organik adalah 75% lebih rendah dibanding dengan gandum konvensional. Bahkan hasil kanola organik di daerah ini hanya sekitar 50% dibanding dengan kanola konvensional.

Kondisi lahan ditentukan oleh jenis tanah, kesuburan tanah dan riwayat penggunaan lahan tersebut sebelumnya.

Kesuburan tanah rendah, pemanfaatan lahan berlebihan secara terus menerus (over manipulated), ketersediaan hara yang rendah baik karena kondisi fisik dan kimia tanah maupun akibat penggunaan input pupuk dan pestisida kimia berlebihan dalam jangka panjang, sehingga mengakibatkan gejala “lahan sakit (soil fatigue), ternyata secara langsung maupun tidak langsung juga menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman di masa awal konversi lahan ke pertanian organik.

Saat yang paling kritis dalam pertanian organik adalah masa transisi dari konvensional ke organik. Selama masa ini, harga yang lebih baik (premium price) belum bisa dinikmati sementara hasilnya lebih rendah. Memang seringkali petani masih bisa menerima harga yang sedikit lebih baik (minor premium price) untuk produk transisi daripada produk konvensional, namun masih lebih rendah dibanding dengan yang telah tersertifikasi organik. Selama masa awal transisi ini beberapa laporan menunjukkan bahwa produksi pertanian menurun hingga 30%. Namun, tingkat produktivitas pertanian organik ini akan bergerak naik sejalan dengan waktu dan meningkatnya pengalaman petani serta semakin baiknya kondisi tanah. Untuk petani yang biasa menggunakan input minimal, produktivitas pertanian organik akan cepat naik dalam jangka pendek. Sementara petani yang biasa sangat bergantung pada penggunaan pupuk dan pestisida sintetis yang tinggi, maka peningkatan produktivitas pertanian organik akan memerlukan waktu yang lebih lama.

Pada kasus cuaca yang tidak normal, misalnya musim kering yang panjang, maka produktivitas pertanian organik biasanya lebih tinggi dibanding pertanian konvensional. Di samping itu, pertanian organik juga relative lebih tahan terhadap gangguan hama dan penyakit.

2) Biaya Produksi

Pertanian organik memerlukan biaya produksi relatif lebih rendah dibandingkan pertanian konvensional, khususnya untuk penyediaan input produksi. Dalam pertanian organik pembelian pupuk dan pestisida sintetis tidak diperlukan lagi. Di samping itu, dalam pertanian organik nilai penyusutan peralatan juga lebih rendah.

Dalam praktek pertanian organik, pengendalian gulma dilakukan secara mekanis. Pengolahan tanah untuk pengendalian gulma setelah tanaman tumbuh dilakukan dengan cara minimal. Banyak orang berpendapat bahwa pengendalian gulma akan meningkatkan frekuensi pengolahan tanah dan juga biaya. Dalam prakteknya, ternyata tidaklah demikian. Dengan perbaikan struktur tanah dan praktek pengelolaan yang baik, pertanian organik justru meminimalkan pengolahan tanah, atau lebih sedikit, dibanding pertanian konvensional.

4) Pendapatan

Pendapatan petani organik sedikit lebih besar dibanding dengan petani konvensional. Secara umum, biaya produksi lebih rendah dan pendapatan lebih besar (karena premium price). Industri organik berubah sangat cepat sehingga mempengaruhi ketidakstabilan harga. Sebagai contoh, adanya harga tinggi pada satu jenis komoditi telah mendorong banyak petani menanam komoditi yang sama secara bersamaan. Ini menyebabkan harga turun ketika musim panen. Banyak orang berpendapat bahwa sejalan dengan waktu premium price akan stabil. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani, sebagai contoh; (a) biaya pembelian pupuk organik lebih murah dari biaya pembelian pupuk kimia; (b) Harga jual hasil pertanian organik seringkali lebih mahal. Contoh, harga beras organik saat ini Rp. 8.000 – 13.000,-/kg sedang beras biasa Rp. 5.500 – 7.000,-/kg; (c) Petani dan peternak bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari penjualan jerami dan kotoran ternaknya; (d) Bagi peternak, biaya pembelian pakan ternak dari hasil fermentasi bahan organik lebih murah dari pakan ternak konvensional; (e) Pengembangan pertanian organik berarti memacu daya saing produk agribisnis Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar internasional akan produk pertanian organik yang terus meningkat. Ini berarti akan mendatangkan devisa bagi pemerintah daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.

5) Menciptakan lapangan kerja baru dan keharmonisan kehidupan sosial di pedesaan.

Pertanian organik akan merangsang hadirnya industri kompos rakyat yang berarti adanya lapangan kerja baru bagi masyarakat pedesaan. Disamping itu, penerapan pertanian organik juga akan merangsang adanya kerjasama kemitraan antara petani peternak-pekebun untuk menerapkan sistem pertanian terpadu. Dalam hubungan ini, peternak mendapatkan bahan makanan ternak dari limbah pertanian (jerami dan dedak, misalnya) dari petani, sedangkan petani mendapatkan kotoran hewan dari peternak sebagai bahan kompos untuk usaha pertanian organiknya. Hal ini secara langsung akan menciptakan keharmonisan kehidupan sosial di pedesaan.

6) Pemasaran

Permintaan akan pangan organik akhir-akhir ini tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, baik di Eropa, Canada, Amerika Utara, atau Jepang. Adanya pertumbuhan yang cepat ini menimbulkan fluktuasi di pasar. Sebagai contoh, beberapa pasar mempunyai persyaratan mutu yang sangat spesifik serta permintaannya selalu berubah dari tahun ke tahun. Industri organik baru berkembang, dan infrstruktur seperti sistem pengangkutan, pedagang dan distributor masih perlu menyesuaikan diri.

ref>diolah): Kementerian Pertanian RI

(by: H.Asrul Hoesein_LM3 Model GMIM Nafiri dan P4S Pelangi Kota Manado)

Ketahanan Pangan (3)

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Fri, 1 Apr 2011 23:45:00 +0800

Pertanian Organik Terpadu Peternakan_dok.Rul

Ketahanan pangan (food security) merupakan unsur penting dari ketahanan nasional di bidang ekonomi, yaitu menyangkut ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan (accessibility), konsumsi (consumption), keamanan (security), dan keberlanjutan (sustainability) penyediaannya.

Dari sisi produksi, kebijakan pembangunan pertanian yang diterapkan selama ini lebih berorientasi pada pencapaian target produksi dalam jangka pendek dan jangka menengah yaitu diantaranya melalui intensifikasi usahatani monokultur dengan masukan pupuk dan pestisida sintetis yang tinggi serta penggunaan bibit unggul yang mempunyai respon tinggi terhadap masukan air dan pupuk.

Penerapan teknologi tersebut telah berhasil meningkatkan produksi terutama padi sehingga dapat tercapai swasembada dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Namun demikian, apabila pengelolaannya tidak lagi dengan cara budidaya yang baik dapat berpengaruh negatif pada pencapaian ketersediaan, keamanan serta keberlanjutan pangan itu sendiri dalam jangka panjang.

Sebagai negara yang dianugerahi kekayaan keanekaragaman hayati tropika yang unik, serta kelimpahan sinar matahari, air dan tanah, serta budaya masyarakat yang menghormati alam, seharusnya

Indonesia mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan (sustainable) bagi masyarakatnya. Untuk mewujudkan itu, pilihan kebijakan yang selama ini dilakukan perlu disesuaikan agar mampu menyelesaikan sejumlah masalah yang berkaitan dengan penurunan ketersediaan (availability), keberlanjutan (sustainability), keterjangkauan (accessibility), dan keamanan (safety) pangan.

Dari sisi penyediaan pangan, data menunjukkan bahwa produktivitas sebagian besar lahan pertanian sudah cenderung menurun dan tidak lagi responsif terhadap pemupukan. Hal ini terjadi antara lain akibat usahatani monokultur dengan masukan pupuk dan pestisida sintetis yang sangat tinggi serta dengan sistem pengelolaan yang kurang tepat.

Data menunjukkan bahwa dari tahun 1980 hingga tahun 1990 produktivitas padi meningkat 40,2 % sejalan dengan meningkatnya pemakaian pupuk sebesar 50,3 % dan pestisida sebesar 97,7 %.

Puncak dari keberhasilan peningkatan produktivitas padi terjadi pada tahun 1984, dimana pada saat itu Indonesia telah mengukir sejarah karena mampu berswasembada beras. Namun, produktivitas padi dari 1990 ke tahun 1999 mengalami penurunan sebesar 3,9 % walaupun pemakaian pupuk masih meningkat sebesar 3,47 % dan pemakaian pestisida meningkat sebesar 74,42 %. Ini menunjukkan bahwa lahan sawah sudah tidak respon lagi terhadap masukan pupuk dan pestisida. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelestarian produktivitas lahan perlu dipertahankan dengan menerapkan cara-cara budidaya yang lebih bijaksana.

Adanya fenomena pemiskinan tanah pertanian tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian Karama (1990) yang menunjukkan bahwa pada tahun 1990 luas tanah sawah di Jawa dan beberapa daerah lumbung pangan di luar Jawa yang mempunyai kandungan bahan organik kurang dari 1 % sudah mencapai 65 %. Pada tahun 1999 luas tanah sawah yang kandungan bahan organiknya kurang dari 1 % tersebut bahkan telah meningkat menjadi 80 %. Untuk mencapai tingkat produksi yang sama, tanah-tanah dengan kandungan bahan organik kurang dari 1 % ini memerlukan input 100 % lebih tinggi dibandingkan dengan tanah-tanah yang kandungan bahan organiknya di atas 2,5 % (Karama, 2000). Jika hal ini terus dibiarkan maka bukan mustahil kalau pada akhirnya keberlanjutan penyediaan pangan jangka panjang akan terancam.

Dari sisi keterjangkauan pangan, menurunnya pendapatan petani sebagai akibat meningkatnya biaya produksi yang tidak selaras dengan harga jual produk hasil pertanian serta adanya krisis ekonomi, telah menambah jumlah keluarga miskin yang kurang mampu menjangkau pangan yang cukup dan berkualitas.

Dari aspek konsumsi dan keamanan pangan, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan kimia sintetis yang berlebihan dalam produksi pertanian justru menurunkan kualitas pangan hasil pertanian sehingga tidak aman untuk dikonsumsi.

Karena itu, banyak kasus produk pertanian Indonesia yang ditolak di pasar internasional karena mengandung pestisida di atas Batas

Minimum Residu (BMR) yang ditetapkan Negara tujuan ekspor. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, diperlukan modifikasi strategi pembangunan dan pilihan teknologi agribisnis yang lebih berorientasi pada penyediaan pangan yang tetap tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dengan tujuan akhir meningkatkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pilihan teknologi yang tepat untuk diterapkan diantaranya adalah sistem pertanian organik.

ref>diolah): Kementerian Pertanian RI

(by: H.Asrul Hoesein_LM3 Model GMIM Nafiri dan P4S Pelangi Kota Manado)

Pertanian Organik dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (2)

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Fri, 1 Apr 2011 23:39:00 +0800

Presiden SBY dan Padi Organik_dok.Rul

Permintaan akan produk pertanian organik di seluruh dunia akhir-akhir ini telah meningkat luar biasa dan bahkan diramalkan akan semakin pesat di masa depan dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 2 20 % per tahun. Sebagai gambaran, dalam tahun 2000 perdagangan produk pertanian organik dunia telah mencapai nilai US$ 17,5 milyar dan diperkirakan akan mencapai UD$ 100 milyar pada tahun 2010.

Fenomena ini dipicu oleh adanya trend gaya hidup sehat dengan slogan ”Back to Nature” di masyarakat dunia yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus mempunyai atribut aman dikonsumsi (food safety attributes), mempunyai kandungan nutrisi tinggi (nutritional attributes) dan ramah lingkungan (eco-labelling attributes). Atribut ini ternyata melekat pada produk pertanian organik.

Kedele Organik_dok.Rul

Adanya fenomena baru tersebut perlu ditangkap sebagai peluang yang perlu direbut bagi pembangunan pertanian di Indonesia khususnya menyangkut produk pangan tropis. Sebab, sebagai negara yang dianugerahi kekayaan keanekaragaman hayati tropika yang unik, kelimpahan sinar matahari, air dan tanah, serta budaya masyarakat yang menghormati alam, sesungguhnya Indonesia mempunyai modal dasar yang luar biasa besarnya yang diperlukan untuk mengembangkan pertanian organik. Karena itu, sejak awal tahun 2000-an ini Kementerian Pertanian (dh: Departemen Pertanian) telah berupaya mengembangkan Program Pertanian Organik dengan visi "GO ORGANIC 2010" sebagai salah satu pilihan langkah strategik untuk mempercepat terwujudnya pembangunan agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (eco-agribisnis) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Dengan program ini diharapkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu produsen pangan dan pertanian organik terbesar di dunia pada tahun 2010.

Dimasa yang akan datang, dengan melihat potensi dan peluang yang ada, maka pembangunan sektor agribisnis pertanian organik sebagai salah satu alternatif untuk mensukseskan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sangat tepat.

Tempe Organik_dok.Rul

Terlebih lagi mengingat bahwa pada masa mendatang harga input produksi, khususnya bahan kimia sintetis, diperkirakan akan semakin mahal seiring dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM).

Pada akhirnya, pengembangan pertanian organik bukan hanya menyangkut keuntungan ekonomi, namun juga akan mendorong kembalinya budaya masyarakat Indonesia yang memang sangat menghargai alam ini. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan nantinya pengembangan pertanian organik ini juga akan mendorong tumbuhnya eko-wisata di berbagai daerah di Indonesia yang memang kaya akan keindahan alam.

Catatan:

ref>diolah): Kementerian Pertanian RI

(by: H.Asrul Hoesein_LM3 Model GMIM Nafiri dan P4S Pelangi Kota Manado)

Pertanian Organik dan Lingkungan Hidup (1)

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Fri, 1 Apr 2011 23:30:00 +0800

Aktifitas LM3 Model GMIM Nafiri Manado_dok.Rul

Pada abad ke 18, Robert Malthus pernah meramalkan bahwa pertumbuhan penyediaan pangan (pertanian) tidak bisa mengimbangi pertumbuhan permintaan akan pangan (jumlah penduduk). Dikatakan bahwa sumber pangan tumbuh menurut deret hitung sedangkan jumlah penduduk berkembang menurut deret ukur. Deret ukur lebih cepat dari deret hitung sampai pada akhirnya bertemu pada satu titik dimana pada saat itu pangan tidak akan cukup lagi untuk menopang kebutuhan hidup manusia. Namun, Malthus akhirnya gagal dalam hipotesanya karena ada faktor X yang maju kedepan, yakni inovasi teknologi.

Dengan berkembangnya inovasi teknologi dan revolusi industri, maka penyediaan pangan naik lebih cepat daripada pertambahan manusia. Dengan landasan ini maka pada tahun 1960-an lahirlah Revolusi Hijau (Green Revolution) dalam bidang pertanian yang mampu mendemonstrasikan bahwa produksi pangan dapat ditingkatkan secara dramatis dengan menggunakan : (1) varietas unggul, terutama padi dan gandum (2) pupuk dan pestisida kimia sintetis; (3) sistem pertanaman monokultur; dan (4) ditanam pada lahan subur. Karena keunggulannya itu maka paket teknologi ini diadopsi secara cepat dan meluas ke seluruh dunia, baik di Negara maju maupun berkembang.

Namun pada akhir tahun 1970-an, masyarakat global mulai mempertanyakan manfaat Revolusi Hijau tersebut. Tumbuh kesadaran dalam masyarakat bahwa sistem pertanian yang dianut tersebut tidak bisa lestari (unsustainable) karena dalam prakteknya dilakukan dengan: (1) sistem pertanian monokultur; (2) penggunaan pupuk dan pestisida sintetis yang berlebihan; dan (3) kurang mengindahkan praktek konservasi sumberdaya alam.

Sayur Organik_dok.Rul

Banyak bukti menunjukkan bahwa praktek pertanian yang eksploitatif tersebut menyebabkan peningkatan degradasi tanah yang pada akhirnya menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas sumberdaya pertanian itu sendiri. Di samping itu, tumbuh pula kekhawatiran tentang pengaruh bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan usahatani pada keamanan dan kualitas pangan (food safety and quality), kesehatan manusia dan hewan, serta kualitas lingkungan.

Karena adanya kekhawatiran inilah maka tumbuh dan berkembang individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi yang menyuarakan gerakan untuk mempraktekkan usahatani alami (natural farming method) yang akrab lingkungan dengan berbagai istilah seperti “organic”, “biological”, “natural”, “ecological”, “biodynamic”, atau “alternative”, yang selanjutnya berkembang menjadi pertanian organik seperti saat ini.

Bersambung.............(ikuti terus di Blog ini)

ref>diolah): Kementerian Pertanian RI

(by: H.Asrul Hoesein_LM3 Model GMIM Nafiri dan P4S Pelangi Kota Manado)

Road Map Pengembangan Pertanian Organik 2008–2015

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Fri, 1 Apr 2011 23:21:00 +0800

Tahapan Proses Pengembangan Pertanian Organik Indonesia_dok.Rul

Pengantar RodMap Pertanian Organik Indonesia

Roadmap Pengembangan Pertanian Organik ini memuat latar belakang dikembangkannya pertanian organik di Indonesia, tujuan, sasaran dan strategi pengembangan, kebijakan serta program operasional pengembangan pertanian organik di Indonesia sampai dengan tahun 2015.

Produk Pangan Organik_dok.Rul

Disusunnya Roadmap ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan dan acuan bersama dalam rangka menyusun langkah-langkah dan kegiatan yang lebih kongkret dan lebih operasional dari masing-masing unit terkait lingkup Departemen Pertanian Pusat serta Dinas – dinas yang menangani bidang pertanian di daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dengan adanya Roadmap ini diharapkan perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pertanian organik dapat dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak terkait untuk tercapainya ”Go Organic 2010” yang berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Sasaran akhir dari pengembangan pertanian organik tersebut adalah tersedianya pangan yang cukup di dalam negeri yang mempunyai atribut aman dikonsumsi dan berkualitas baik, berbasis sumber daya lokal meningkatnya kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta terjaganya produktifitas sumberdaya pertanian yang berkelanjutan dan terhindarnya pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Semoga sukses dan mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa.

Direktur Pengolahan Hasil Pertanian

Ir. Chairul Rachman, MM

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

(Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product)

Prof. Dr. Ir. Zaenal Bachruddin, M.Sc

ref>diolah): Kementerian Pertanian RI

(by: H.Asrul Hoesein_LM3 Model GMIM Nafiri dan P4S Pelangi Kota Manado)

Kajian Penerapan Model Sistem Usaha Pertanian Terpadu Berwawasan Lingkungan

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Mon, 21 Mar 2011 17:07:00 +0800

by: Bambang Prayudi, Teguh Prasetyo, Subiharta, Yulianto, Tri Joko Paryono, Susanti
(Libang, Kementerian Pertanian)

Sistem usaha pertanian di Desa Tarubasan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten dan sekitarnya didominasi oleh usaha pertanian lahan sawah. Menurut ketercukupan air irigasi sepanjang tahun di desa tersebut terdapat tiga jenis sawah yaitu sawah intensif (70,6 ha), semi intensif (40,8 ha), dan tadah hujan (5,4 ha). Pada sawah intensif semula berpola tanam Padi – Padi – Padi, pada sawah semi intensif berpola tanam Padi – Padi – Jagung / bero, dan pada sawah tadah hujan berpola tanam Tebu / Jagung. Rata-rata produktivitas padi sawah varietas IR64 di desa tersebut mencapai 5,0 t GKP/ha dan varietas Memberamo 6,0 t GKP/ha, sedangkan potensi hasil IR64 sebesar 6,0 t GKG/ha dan Memberamo sebesar 7,5 t GKG/ha; sementara itu rata-rata produktivitas jagung varietas Bisi2 baru mencapai 3,5 – 4,0 t/ha, sedangkan potensi hasilnya sebesar 8,0 t/ha. Dengan demikian masih terdapat peluang untuk meningkatkan produktivitas padi dan jagung di desa tersebut dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Lahan Terpadu (PTT). Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan lingkungan strategis di sekitar Desa Tarubasan yang menyebabkan perubahan tata guna air yang signifikan. Perubahan yang dimaksud utamanya adalah penggunaan air untuk PDAM, berdirinya usaha air kemasan, dan pengembangan usaha perikanan yang telah menyebabkan pasokan air untuk usahatani sawah menjadi berkurang. Akibatnya lahan sawah intensif menjadi tidak tercukupi kebutuhan airnya sehingga tanaman padi pada musim kemarau menghadapi resiko kegagalan. Keterbatasan air semakin signifikan dengan adanya kebocoran di saluran-saluran irigasi, sementara embung dan sumur air dalam yang ada tidak berfungsi. Untuk mengantisipasi perubahan tersebut perlu melakukan penyesuaian pola tanam. Dengan mempertimbangkan ketersediaan air, maka pola tanam pada lahan sawah intensif disesuaikan menjadi Padi – Padi – Jagung – Kacang Hijau; pada lahan sawah semi intensif menjadi Padi – Jagung – Kacang Hijau; dan pada sawah tadah hujan menjadi Padi – Jagung – Kacang Hijau. Disamping itu beberapa petani dapat diarahkan untuk menjadi penangkar benih padi dan jagung komposit dibawah koordinasi BPSB TPH ataupun bekerja sama dengan pihak swasta dengan prinsip saling menguntungkan. Beberapa petani utamanya di lahan sawah semi intensif telah membuat sumur air dangkal (sumur pantek) untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau. Cara ini dapat dikembangkan lebih lanjut terutama untuk sawah semi intensif dan sawah tadah hujan. Penyebab lain belum maksimalnya produktivitas padi dan jagung di desa tersebut adalah terjadinya pengurasan unsur hara karena limbah tanaman yang ada tidak dikembalikan ke lahan, melainkan diangkut keluar desa baik oleh penebas maupun pencari pakan ternak. Untuk menciptakan sistem usaha pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan petani dan berwawasan lingkungan, perlu dikembangkan sistem integrasi tanaman – ternak. Dalam sistem tersebut limbah tanaman dimanfaatkan untuk pakan ternak, sementara limbah kandang dapat dimanfaatkan untuk biogas dan bahan organik yang dihasilkan dikembalikan ke lahan untuk memperbaiki tingkat kesuburannya. Usaha ternak yang potensial adalah usaha ternak sapi potong/bibit. Peningkatan efisiensi usaha ternak (waktu dan biaya usaha) dapat dilakukan melalui introduksi manajemen kandang, pakan, dan bibit. Pengelolaan sistem usaha pertanian terpadu (tanaman – ternak) dapat dilakukan dengan merevitalisasi kelembagaan petani yang telah ada tetapi belum berjalan secara optimal, khususnya Gapoktan dengan tiga kelompok taninya . Kelompok tani yang sudah cukup maju (Nugroho I) perlu ditingkatkan perannya sebagai pendorong bagi kedua kelompok tani (Nugroho II dan III) serta lembaga petani lainnya. Revitalisasi kelembagaan petani juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan tata guna air. Darma Tirta yang sudah ada perlu ditingkatkan perannya dalam memelihara jaringan irigasi dan sistem panen maupun pembagian air. Peran serta petani dalam investasi jaringan irigasi dan pengelolaan embung perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk meningkatkan pasokan air irigasi. Secara bertahap usaha off farm (pengolahan hasil dan penyediaan sarana produksi yang selama ini dipasok dari luar desa) serta akses pasar diharapkan dapat dikelola oleh Gapoktan dan lembaga petani lainnya. Dengan pendekatan PTT padi, produktivitas padi dapat meningkat dari rata-rata 5,65 t GKP/ha menjadi 7,05 t GKP/ha atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,4 t GKP/ha (25 %). Keuntungan yang diperoleh dengan sistem tebasan sebesar Rp 10.753.655,-/ha dengan Revenue/Cost (R/C) = 3,0 dan langsung menerima uang, sedangkan sistem kerjasama prosesing hasil dengan Rice Mill setempat keuntungan sebesar Rp 11.828.655,-/ha dengan R/C = 3,2 hanya saja proses penerimaan uang berkisar seminggu setelah panen. Sementara itu dengan pendekatan PTT jagung, produktivitas jagung meningkat dari rata-rata 4,0 t/ha menjadi 7,51 t/ha (87,7 %). Keuntungan yang diperoleh dengan sistem tebasan sebesar Rp 10.286.300,- dengan R/C = 3,4. Petani setempat tidak biasa menanam kacang hijau, dan dalam pelaksanaan PTT kacang hijau ada yang mengalami kekeringan, sementara yang berhasil panen produktivitasnya baru mencapai 0,8 t/ha. Hasil tersebut masih jauh dari potensi hasilnya sebesar 1,50 t/ha. Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 5.056.800,- dengan R/C = 1,5. Kegiatan ternak sapi masih dalam pembinaan bagi para peternak untuk dapat menguasai inovasi teknologi maupun kelembagaannya. Kata Kunci : Penerapan Model – SUP Terpadu – Lingkungan

--------------------------------------------------------
Info sekaitan Pertanian Terpadu dengan Pengembangan Pola Pertanian Berbasis Bebas Sampah:
Silakan Kontak: 085215497331 (H.Asrul Hoesein) atau email ke Klik di SINI.
Konsultan LM3 Model GMIM Nafiri Manado, Sulawesi Utara
PT. Cipta Visi Sinar Kencana, Bandung.

Diagram Utama (F4) Pertanian Terpadu Bebas Sampah

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Sat, 19 Mar 2011 18:25:00 +0800

Tani Terpadu_dok.Rul

By: H.Asrul Hoesein_GIH Foundation_Posko Hijau

F4 – sebagai hasil pertanian terpadu. Konsep terapan pertanian terpadu bebas sampah akan menghasilkan langkah pengamanan terhadap ketahanan dan ketersediaan pangan dan energy (terbarukan) secara regional, nasional, dan internasional terutama pada kawasan-kawasan remote area dari jajaran kepulauan “agraris” Indonesia. Untuk jelasnya F4 diuraikan sbb:

1. F1‐FOOD Pangan manusia (beras, gandum, jagung, kedelai, kacang kacangan , dll. produk peternakan (daging,susu,telor dll), produk budiaya ikan air tawar atau perikanan darat (lele, mujair,nila,gurameh, dll) dan hasil perkebunan (kopi, teh, gula,kelapa, dll).

2. F2 – FEED Pakan ternak termasuk didalamnya ternak ruminansia (sapi, kambing, kerbau, kelinci ), ternak unggas (ayam,entok,angsa, itik, burung dara, dll) juga pakan ikan budidaya air tawar terutama ikan herbivore dan omnivora yang tidak perlu protein content tinggi (mujair,tombro,bandeng,nila dan gurameh).

3. F3‐ FUEL (Fuel/Energy). Akan dihasilkan energy terbarukan dalam berbagai bentuk mulai energy panas untuk kebutuhan domestic/masak memasak, energy panas untuk industry makanan dikawasan perdesaan juga untuk industry kecil, juga akan dihasilkan power energy misalnya pure plant oi (PPO) atau dicampur menjadi bio diesel (pengembangan tanaman jarak,gamal,dll), ethanol dan gasohol, synthetic gas yang dihasilkan dari pirolisis gasifikasi maupun enzimasi gasifikasi dan juga pemakaian tenaga langsung lembu/sapi untuk penarik pedati, kerbau untuk mengolah lahan pertanian sebenarnya adalah produk berbentuk Fuel/Energy.

4. F4‐FERTILIZER Akan dihasilkan juga bio fertilizer yang semua juga memahami bahwa bio/organic fertilizer bukan hanya sebagai penyubur tetapi juga sebagai perawat tanah (Soil Conditioner) guna mengembalikan unsur hara tanah yang hampir hilang akibat pemakaian pupuk kimia sejak revolusi hijau (zaman orde baru) sampai saat ini. Pupuk organik (organic fertilizer) yang dari sisi keekonomisan maupun karakter hasil produknya tidak kalah dengan pupuk buatan (anorganic fertilizer) bahkan pada kondisi tertentu akan dihasilkan bio pestisida (dari asap cair yang dihasilkan pada proses pirolisis gasifikasi) yang dapat dimanfaatkan sebagai pengawet makanan yang tidak berbahaya (bio preservative)

Dari penjelasan F4 diatas, maka tersimpulkan betapa besar kasih sayang Maha Pencipta terhadap makhluknya sebagai kholifah dibumi,tidak satupun ciptaan-Nya yang sia sia, saling terkait satu dengan yang lainnya, Subahanallah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Swt bahwa pergunakan akalmu, maka akan kuberikan berkah kepadamu, serta memberikan rezeki tanpa kamu duga.

------------------------------------------------------------------------------------

Pembangunan Infrastruktur Pertanian Terpadu (Pertanian Organik):

Untuk informasi pengelolaan (rancang bangun) Pertanian Terpadu Bebas Sampah (Integrated Farming Zero Waste) serta Pengelolaan Sampah Kota atau Limbah Pertanian (Sisa Panen) menjadi Pupuk Organik (Pupuk Kompos Padat dan Pupuk Kompos Cair) dengan Teknologi Komposter BioPhoskko (TTG), silakan hubungi kami:

Jaringan Posko Hijau ^ GIH Foundation

KencanaOnline atau Klik di Sini atau Klik ke Klik silakan email di SINI Atau hubungi ke: 081278427909 (H.Cholik H.Senen, ST, Ketua LM3 Ponpes Asysyifa), 085215497331 (H.Asrul Hoesein) atau 0815700935 (Ir. Sonson Garsoni) > PT. Cipta Visi Sinar Kencana, Bandung.

Atau shar ke GIH Foundation atau AsrulHoeseinBrother atau hubungi jejaring Posko Hijau ^ Gerakan Indonesia Hijau Foundation (alamat di seluruh Indonesia klik di Sini).

Aplikasi dan Pendukung Pertanian Terpadu Bebas Sampah Pembuatan Kompos dari Sampah Rumah Tangga

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Sat, 19 Mar 2011 18:22:00 +0800

dok_AsrulHoesein_GIH Foundation_Posko Hijau

Salah satu usaha yang dapat diandalkan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kestabilan lingkungan berbasis pertanian adalah dengan menerapkan Pertanian Terpadu Bebas Sampah (Integrated Farming Zero Waste) pada suatu wilayah, sebagaimana yang akan dilaksanakan oleh LM3PPAS menuju LM3 Model.

Program pertanian terpadu tanpa limbah yang ramah lingkungan ini mampu menjawab tantangan keterbatasan energi dan iklim yang ada dengan menghasilkan proses serta produk pertanian yang bersandar pada konsep agroekologi yang mampu meningkatkan diversifikasi spesies dan genetik dari agroekositem pada tempat dan waktu pada level lahan termasuk perpindahan organisme.Selain itu, dengan diterapkannya Integrated Farming Zero Waste ini masyarakat mampu menghasilkan produk bernilai tambah dengan memanfaatkan bahan-bahan by product (bahan samping) sebagai bahan dasar produk pangan alternatif seperti opak hati pisang yang kaya serat dan karbohidrat serta pupuk kompos sebagai produk penunjang kegiatan pertanian masyarakat. Oleh karena itu, penerapan Integrated Farming Zero Waste model ini mampu membangun suatu kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

dok_AsrulHoesein_GIH Foundation_Posko Hijau

Pelatihan Olah Sampah/Limbah oleh LM3PPAS

LM3PPAS akan mengadakanpelatihan pembuatan pupuk kompos (menggunakan teknologi Komposter Biophoskko by Aktivator GreenPhoskko® A dan Penggembur Bulking Agent GreenPhoskko® B) berbahan baku dasar/utama dari sampah rumah tangga ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dari tingkat komunitas paling kecil, yakni keluarga untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Pembuatan kompos skala rumah tangga juga ditujukan sebagai

penunjang kegiatan pertanian terpadu bebas sampah yang akan diterapkan, yakni dengan tersedianya pupuk kompos bagi tanaman di pekarangan rumah warga.

Pada umunya, sampah rumah tangga terdiri dari sampah organik dan anorganik. Sampah organik dibagi dua yaitu :

1. Sampah Organik Hijau (sisa sayur mayur dari dapur), contohnya : tangkai/daun singkong, papaya, kangkung, bayam, kulit terong, wortel, labuh siam, ubi, singkong, kulit buah-buahan, nanas, pisang, nangka, daun pisang, semangka, ampas kelapa, sisa sayur atau lauk-pauk, dan sampah dari kebum (rumput, daun-daun kering maupun basah).

2. Sampah Organik Hewan yang dimakan seperti ikan, udang, ayam, daging, telur dan sejenisnya. Sedangkan sampah anorganik yang dapat dimanfaatkan antara lain berupa bahan-bahan seperti kertas, karton, kaleng, bermacam-macam jenis plastik, styrofoam, dan lain-lain.

Selanjutnya sampah organik hijau dipisahkan dari sampah organik hewan agar kedua bahan ini bisa diproses tersendiri untuk dijadikan kompos. Sedangkan sampah anorganik berupa plastik dikurangi kuantitas pemakaiannya dengan cara memakai ulang barang-barang yang diperlukan serta didaur ulang. Sampah anorganik yang dapat didaur ulang misalnya, kemasan-kemasan plastik untuk dijadikan tas, botol plastik bekas yang dapat dibuat menjadi tutup gelas, serta gelas plastik bekas yang dapat dimanfaatkan sebagai pot-pot tanaman setelah diberi sentuhan kreatifitas (dengan diberi gambar atau cat warna-warni, dan sebagainya.

Pembangunan Infrastruktur Pertanian Terpadu (Pertanian Organik):

Jaringan Posko Hijau ^ GIH Foundation

KencanaOnline atau Klik di SINI atau Klik di Sini atau silakan email ke Klik di SINI

Atau hubungi ke: 081278427909 (H.Cholik H.Senen, ST, Ketua LM3 Ponpes Asysyifa), 085215497331 (H.Asrul Hoesein) atau 0815700935 (Ir. Sonson Garsoni) > PT. Cipta Visi Sinar Kencana, Bandung.

Atau shar ke GIH Foundation atau AsrulHoeseinBrother atau hubungi jejaring Posko Hijau ^ Gerakan Indonesia Hijau Foundation (alamat klik di Sini) di seluruh Indonesia.

Pertanian Terpadu Bebas Sampah, LM3PPAS Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Menuju LM3 Model

noreply@blogger.com (H. Asrul Hoesein) — Sat, 19 Mar 2011 17:50:00 +0800

Lokasi LM3PPAS menuju Pertanian Terpadu_dok.Rul

Pertanian Terpadu Bebas Sampah by LM3 Ponpes Asysyifa

(Muba Integrated Farming Zero Waste)

By: H.Asrul Hoesein_GIH Foundation_LM3PPAS Muba

Pertanian Terpadu Merupakan Solusi Lingkungan Hijau, Gagasan strategi yang mampu diterapkan sebagai solusi untuk menjawab tantangan kelestarian lingkungan Indonesia dengan memasyarakatkan Model Pertanian Terpadu Tanpa Limbah (Integrated Farming Zero Waste) pada para petani. Penerapkan Model Pertanian Terpadu Bebas Limbah (Integrated Farming Zero Waste) dengan mengacu pada agroekologi.

Pada prinsipnya agroekologi adalah upaya ekologis untuk mempertemukan kondisi ekologis sumberdaya dengan kondisi ekologis manusia guna mendapatkan manfaat optimal dalam jangka panjang. Dalam praktek di lapangan konsep agroekologi adalah upaya mencari bentuk pengelolaan sumberdaya lahan permanen, baik dalam satu komoditi maupun kombinasi antara komoditi pertanian dan kehutanan dan atau peternakan/ perikanan secara simultan atau secara bergantian pada unit lahan yang sama dan bertujuan untuk mendapatkan produktivitas optimal, lestari dan serbaguna, dan memperbaiki kondisi lahan atau lingkungan. Jika sistem ini berhasil dimasyarakatkan, diharapkan para petani bersedia kembali bertani dengan cara alamiah (go organik). Di sisi lain, dengan penerapan sistem ini kelestarian lahan pertanian dan kawasan di sekitarnya akan lebih terpelihara.

Dalam mengaplikasi (demplot) program Model Pertanian Terpadu Bebas Limbah dalam skala mikro oleh LM3 Ponpes Asy-Syifa (LM3PPAS). Pada demplot penerapan sistem ini adalah Lokasi Pondok Pesantren sebagai induk dari LM3PPAS, yang terletak di Muarenim Km.10 Peyelibok, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini LM3PPAS seluas +60 Ha.(baru sekitar 5 Ha termanfaatkan, antara lain peternakan/penggemukan sapi, peternakan ayam, tanaman sayur-hortikultura), namun sangat memiliki potensi pertanian dan perkebunan (hortikultura) yang memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai salah satu usaha untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (sustainable) melalui pembangunan pertanian terpadu bebas sampah atau bebas limbah.

Perumusan Masalah

Pengembangan usaha pertanian berorientasi pelestarian lingkungan ( go green) merupakan wacana utama yang sedang berkembang dalam masyarakat dunia (stop global warming) untuk mengantisipasi perubahan iklim yang sudah menjadi kenyataan (fakta) akhir-akhir ini. Semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari kerusakan lingkungan yang disebabkan karena berkembang dengan pesatnya sistem pertanian konvensional selama ini, mendorong pemerintah di berbagai negara untuk mulai beralih kepada sistem pertanian organik ini. Salah satu negara,

misalnya Jepang telah menerapkan model pertanian terpadu antara pertanian padi dan bebek Aigamo.

Dalam teknik pertanian terpadu padi dan bebek ini, sawah padi ditutup dengan pagar beraliran listrik, jaring dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan dimana bebek Aigamo dan padi dapat menjalin simbiose yang saling menguntungkan. Pertanian padi dan bebek telah terpadu dalam sawah padi secara organis. Inilah yang mengindikasikan adanya penerapan agroekologi dalam sistem pertanian padi dan bebek di Jepang tersebut. (Sumber: Farming Japan Vol.43-3, 2009).

Contoh di atas menggambarkan bahwa dalam praktek di lapangan konsep agroekologi ini berupaya untuk mencari bentuk pengelolaan sumberdaya lahan permanen, baik dalam satu komoditi maupun kombinasi antara komoditi pertanian dan kehutanan dan atau peternakan/perikanan secara simultan atau secara bergantian pada unit lahan yang sama dan bertujuan untuk mendapatkan produktivitas optimal, lestari dan serbaguna, dan memperbaiki kondisi lahan atau lingkungan.Oleh karena itu, model Pertanian Terpadu Bebas Sampah(Integrated Farming Zero Waste) ini merupakan salah satu alternatif yang dapat diaplikasikan secara berkelanjutan.

Sistem ini mampu diterapkan dan dikembangkan untuk membangkitkan gairah kemandirian ekonomi masyarakat (khususnya masyarakat perdesaan) di beberapa daerah seperti Sumatera Selatan khususnya, termasuk Sulawesi, Banten, Bali bahkan hingga Papua. Integrated Farming Zero Waste yang berakar dari konsep agroekologi ini semakin bermanfaat untuk mendukung penerapan Integrated Farming Zero Waste dan keseimbangan tatanan lingkungan yang ada.

Dalam pengembangan Integrated Farming Zero Waste (Pertanian Terpadu Bebas Sampah) ini akan di aplikasi dalam beberapa hal, yaitu :

1. Bagaimana kondisi demografi dan potensi Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagaimana tahapan penerapan dan pengembangan Model Pertanian Terpadu Bebas Sampah pada demplot di Lokasi LM3PPAS tersebut di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagaimana usaha pemberdayaan potensi masyarakat dalam mendukung penerapan serta pengembangan Integrated Farming Zero Waste di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan Program Pertanian Terpadu Bebas Sampah :

Program Integrated Farming Zero Waste (Pertanian Terpadu Bebas Sampah) LM3PPAS ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Menguraikan kondisi demografi dan potensi lokal Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.(baca potensi Muba klik di SINI)

2. Menjelaskan tahapan penerapan dan pengembangan Integrated Farming Zero Waste (Pertanian Terpadu Bebas Sampah) pada demplot, yaitu Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

3. Memaparkan usaha-usaha pemberdayaan kepada masyarakat komunitas tani (khususnya anggota LM3PPAS, Kelompok Tani, KTNA, P4S) untuk mendukung penerapan serta pengembangan Integrated Farming Zero Waste (Pertanian Terpadu Bebas Sampah) Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Manfaat Pertanian Terpadu Bebas Sampah

Manfaat yang diharapakan mampu diberikan oleh LM3PPAS adalah:

1. Diperolehnya informasi mengenai kondisi demografi dan potensi lokal dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan khususnya dan masyarakat Indonesia (komunitas tani) pada umumnya.

2. Diterapkannya Pertanian Terpadu Bebas Sampah (Integrated Farming Zero Waste) yang merupakan satu implementasi (aplikasi)konsep agroekologi sebagai strategi peningkatan kemandirian masyarakat dan kestabilan sistem lingkungan (bersih, hijau dan mandiri).

3. Memfasilitasi peran serta LM3 sebagai tempat belajar agribisnis, melalui pemberdayaan potensi masyarakat dalam mendukung penerapan serta pengembangan Pertanian Terpadu Bebas Sampah (Integrated Farming Zero Waste) di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Penerapan program ini, sangat diharapkan dapat menjadi model bagi komunitas LM3 dan Kelompok Tani khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan LM3 di seluruh Indonesia, agar bisa shar dan bargaining teknologi dan pemsaran (pilot project) dalam pengembangan Pertanian Terpadu Bebas Sampah (Integrated Farming Zero Waste) ini.

Manfaat secara umum, bahwa kami LM3PPAS bermaksud mengaplikasi konsep dan program pemerintah secara total (bukan parsial) dalam menghijaukan Indonesia (Indonesi Go Green) serta sebuah upaya makro untuk mengantisipasi perubahan iklim, yang sudah bukan lagi menjadi isu, tapi lebih merupakan fakta dewasa ini.

Mari Stop Global Warming. Ingat!!! Indonesia adalah paru-paru dunia. Benar memang Indonesia bisa hidup tanpa negara-negara besar seperti AS, Jerman, China dll, namun mereka itu tidak akan hidup dengan stabil tanpa Indonesia. Kondisi inilah seharusnya menjadikan kita (Indonesia) lebih memacu diri menjadi penyejuk dunia (rahmatanlilalamin) buat seluruh masyarakat dunia tanpa kecuali. Ini kesempatan besar buat kita, buat Indonesia.

------------------------------------------------------------------------------------------

Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota Sekayu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ±25.664 km² yang terbentang pada lokasi 1,3° - 4° LS, 103° - 105° BT. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin adalah H. Pahri Azhari yang dilantik pada tanggal 29 Juli 2008 menggantikan Alex Noerdin.

------------------------------------------------------------------------------------------

Pembangunan Infrastruktur Pertanian Terpadu (Pertanian Organik):

Jaringan Posko Hijau ^ GIH Foundation

KencanaOnline Klik di SINI atau Klik di Sini atau silakan email ke Klik di SINI

Atau hubungi ke: 081278427909 (H.Cholik H.Senen, ST, Ketua LM3 Ponpes Asysyifa), 085215497331 (H.Asrul Hoesein) atau 0815700935 (Ir. Sonson Garsoni) > PT. Cipta Visi Sinar Kencana, Bandung. Atau shar ke GIH Foundation atau AsrulHoeseinBrother atau hubungi jejaring Posko Hijau ^ Gerakan Indonesia Hijau Foundation (alamat klik di Sini) di seluruh Indonesia.

Membangun Pertanian Terpadu Perlu Integrasi Stakeholder

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Sat, 19 Mar 2011 17:05:00 +0800

by: H.Asrul Hoesein_Lekad Indonesia_Posko Hijau

Pertanian terpadu bebas sampah atau integrated farming zero waste adalah usaha pertanian dengan pengelolaan bersinambungan (sustainable), sehingga tidak dikenal limbah (zero waste) sebagai produk sampingan, semua bagian hasil kegiatan pertanian diasumsikan sebagai produk ekonomis dan semua kegiatan adalah profit center, hasil samping dari salah satu sub bidang usaha menjadi bahan baku atau bahan pembantu sub bidang lainnya yang masih terkait,ilustrasi yang sederhana adalah pada usaha budidaya jagung, produk bukan hanya jagung pipilan kering sedangkan biaya pembuangan batangnya dilahan dan dibakar menjadi beban/cost, tetapi dalam pertanian terpadu bebas limbah/sampah meskipun ada biaya pengumpulan batang jagung dari lahan tetapi dapat diproses menjadi silage (pakan ternak ruminansia) atau disimpan sebagai pakan kering, sehingga untuk jumlah yang memenuhi criteria ekonomis justru akan membuka cluster ekonomis baru. Begitu juga hampir pada semua kegiatan usaha bidang pertanian, perkebunan dan peternakan apabila di integrasikan akan membuka peluang peluang usaha baru yang sangat mudah di implementasikan.

Potensi Pengembangan:

Potensi pengembangan model Pertanian Terpadu Bebas Sampah (Integrated Farming Zero Waste) untuk menciptakan kesejahteraan dan pengembalian kestabilan lingkungan masyarakat yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal (kearifan lokal)perlu mendapat perhatian khusus dari semua unsur terkait (keberhasilannya ditentukan dengan tidak adanya ego sektoral, khususnya dikalangan pemerintah), dan sebaiknya diterapkan pada berbagai daerah kabupaten/kota di Indonesia (terlebih pada daerah tertinggal dan daerah yang belum mampu mengoptimalkan manfaat potensi lokal yang ada) di Indonesia. (catatan penulis: Menambah wawasan tentang kerjasama antardaerah dan daerah tertinggal silakan ikuti di LGO Lekad, Jakarta klik di SINI).

Kerja sama antara daerah/pemerintah, perguruan tinggi, LSM/NGO dalam dan luar negeri, masyarakat dan komunitas industri pertanian termasuk organisasi usaha (Kadin Indonesia, HKTI, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Pasar Modern, dll) juga diperlukan dalam pelaksanaan inisiasi, penyuluhan, penerapan dan pengevaluasian Integrated Farming Zero Waste Model ini. Integrasi pemerintah, perguruan tinggi, NGO, perusahaan swasta dan BUMN (pemanfaatan dana CSR) serta masyarakat juga diperlukan untuk mengembangkan potensi lokal dengan pengolahan produk samping (by product) pertanian agar mampu menghasilkan produk pangan maupun produk pertanian lain yang berkualitas, termasuk dalam inisiasi pentingnya mengkonsumsi produk pertanian organik demi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pembangunan Infrastruktur Pertanian Terpadu (Pertanian Organik):

Jaringan Posko Hijau ^ GIH Foundation:

Posko Hijau_KencanaOnline Klik di SINI atau Klik di Sini atau silakan email ke Klik di SINI

Atau hubungi ke: 085215497331 (H.Asrul Hoesein), 0815700935 (Ir. Sonson Garsoni) > PT. Cipta Visi Sinar Kencana, Bandung atau hubungi jejaring Posko Hijau_PT.CVSK ^ GIH Foundation (alamat klik di Sini) di seluruh Indonesia. Info tentang Kerjasama Antardaerah silakan Klik situs NGO Lekad di SINI atau hub: 085215497331 (H.Asrul Hoesein, Tim Manajemen Lekad).

Mengelola Sampah, Mengelola Gaya Hidup

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Tue, 23 Feb 2010 22:09:00 +0800

Pengelolaan Persampahan:Menuju Indonesia Bebas Sampah (Zero Waste )

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Oleh karena itu pegelolaan sampah tidak bisa lepas juga dari ‘pengelolaan’ gaya hidup masyrakat.

Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada volume sampah. Misalnya saja, kota Jakarta pada tahun 1985 menghasilkan sampah sejumlah 18.500 m3 per hari dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 25.700 m3 per hari. Jika dihitung dalam setahun, maka volume sampah tahun 2000 mencapai 170 kali besar Candi Borobudur (volume Candi Borobudur = 55.000 m3). [Bapedalda, 2000]. Selain Jakarta, jumlah sampah yang cukup besar terjadi di Medan dan Bandung. Kota metropolitan lebih banyak menghasilkan sampah dibandingkan dengan kota sedang atau kecil.

Jenis Sampah

Secara umum, jenis sampah dapat dibagi 2 yaitu sampah organik (biasa disebut sebagai sampah basah) dan sampah anorganik (sampah kering). Sapah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dll. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami. Sebaliknya dengan sampah kering, seperti kertas, plastik, kaleng, dll. Sampah jenis ini tidak dapat terdegradasi secara alami.

Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di Indonesia merupakan sampah basah, yaitu mencakup 60-70% dari total volume sampah. Oleh karena itu pengelolaan sampah yang terdesentralisisasi sangat membantu dalam meminimasi sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pada prinsipnya pengelolaan sampah haruslah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Selama ini pengleolaan persampahan, terutama di perkotaan, tidak berjalan dengan efisien dan efektif karena pengelolaan sapah bersifat terpusat. Misanya saja, seluruh sampah dari kota Jakarta harus dibuag di Tempat Pembuangan Akhir di daerah Bantar Gebang Bekasi. Dapat dibayangkan berapa ongkos yang harus dikeluarkan untuk ini. Belum lagi, sampah yang dibuang masih tercampur antara sampah basah dan sampah kering. Padahal, dengan mengelola sampah besar di tingkat lingkungan terkecil, seperti RT atau RW, dengan membuatnya menjadi kompos maka paling tidak volume sampah dapat diturunkan/dikurangi.

Alternatif Pengelolaan Sampah

Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif pengelolaan. Landfill bukan merupakan alternatif yang sesuai, karena landfill tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Malahan alternatif-alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur-ulang semua limbah yang dibuang kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam. Untuk mencapai hal tersebut, ada tiga asumsi dalam pengelolaan sampah yang harus diganti dengan tiga prinsip–prinsip baru. Daripada mengasumsikan bahwa masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang terus meningkat, minimisasi sampah harus dijadikan prioritas utama.

Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur-ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Dan industri-industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses daur-ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah.

Pembuangan sampah yang tercampur merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mengkontaminasi/ mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya. Sebagai tambahan, suatu porsi peningkatan alur limbah yang berasal dari produk-produk sintetis dan produk-produk yang tidak dirancang untuk mudah didaur-ulang; perlu dirancang ulang agar sesuai dengan sistem daur-ulang atau tahapan penghapusan penggunaan.

Program-program sampah kota harus disesuaikan dengan kondisi setempat agar berhasil, dan tidak mungkin dibuat sama dengan kota lainnya. Terutama program-program di negara-negara berkembang seharusnya tidak begitu saja mengikuti pola program yang telah berhasil dilakukan di negara-negara maju, mengingat perbedaan kondisi-kondisi fisik, ekonomi, hukum dan budaya. Khususnya sektor informal (tukang sampah atau pemulung) merupakan suatu komponen penting dalam sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan peningkatan kinerja mereka harus menjadi komponen utama dalam sistem penanganan sampah di negara berkembang. Salah satu contoh sukses adalah zabbaleen di Kairo, yang telah berhasil membuat suatu sistem pengumpulan dan daur-ulang sampah yang mampu mengubah/memanfaatkan 85 persen sampah yang terkumpul dan mempekerjakan 40,000 orang.

Secara umum, di negara Utara atau di negara Selatan, sistem untuk penanganan sampah organik merupakan komponen-komponen terpenting dari suatu sistem penanganan sampah kota. Sampah-sampah organik seharusnya dijadikan kompos, vermi-kompos (pengomposan dengan cacing) atau dijadikan makanan ternak untuk mengembalikan nutirisi-nutrisi yang ada ke tanah. Hal ini menjamin bahwa bahan-bahan yang masih bisa didaur-ulang tidak terkontaminasi, yang juga merupakan kunci ekonomis dari suatu alternatif pemanfaatan sampah. Daur-ulang sampah menciptakan lebih banyak pekerjaan per ton sampah dibandingkan dengan kegiatan lain, dan menghasilkan suatu aliran material yang dapat mensuplai industri.

Tanggung Jawab Produsen dalam Pengelolaan Sampah

Hambatan terbesar daur-ulang, bagaimanapun, adalah kebanyakan produk tidak dirancang untuk dapat didaur-ulang jika sudah tidak terpakai lagi. Hal ini karena selama ini para pengusaha hanya tidak mendapat insentif ekonomi yang menarik untuk melakukannya. Perluasan Tanggungjawab Produsen (Extended Producer Responsibility - EPR) adalah suatu pendekatan kebijakan yang meminta produsen menggunakan kembali produk-produk dan kemasannya. Kebijakan ini memberikan insentif kepada mereka untuk mendisain ulang produk mereka agar memungkinkan untuk didaur-ulang, tanpa material-material yang berbahaya dan beracun. Namun demikian EPR tidak selalu dapat dilaksanakan atau dipraktekkan, mungkin baru sesuai untuk kasus pelarangan terhadap material-material yang berbahaya dan beracun dan material serta produk yang bermasalah.

Di satu sisi, penerapan larangan penggunaan produk dan EPR untuk memaksa industri merancang ulang ulang, dan pemilahan di sumber, komposting, dan daur-ulang di sisi lain, merupakan sistem-sistem alternatif yang mampu menggantikan fungsi-fungsi landfill atau insinerator. Banyak komunitas yang telah mampu mengurangi 50% penggunaan landfill atau insinerator dan bahkan lebih, dan malah beberapa sudah mulai mengubah pandangan mereka untuk menerapkan “Zero Waste” atau “Bebas Sampah”.

Sampah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Sampah atau limbah dari alat-alat pemeliharaan kesehatan merupakan suatu faktor penting dari sejumlah sampah yang dihasilkan, beberapa diantaranya mahal biaya penanganannya. Namun demikian tidak semua sampah medis berpotensi menular dan berbahaya. Sejumlah sampah yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas medis hampir serupa dengan sampah domestik atau sampah kota pada umumnya. Pemilahan sampah di sumber merupakan hal yang paling tepat dilakukan agar potensi penularan penyakit dan berbahaya dari sampah yang umum.

Sampah yang secara potensial menularkan penyakit memerlukan penanganan dan pembuangan, dan beberapa teknologi non-insinerator mampu mendisinfeksi sampah medis ini. Teknologi-teknologi ini biasanya lebih murah, secara teknis tidak rumit dan rendah pencemarannya bila dibandingkan dengan insinerator.

Banyak jenis sampah yang secara kimia berbahaya, termasuk obat-obatan, yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan. Sampah-sampah tersebut tidak sesuai diinsinerasi. Beberapa, seperti merkuri, harus dihilangkan dengan cara merubah pembelian bahan-bahan; bahan lainnya dapat didaur-ulang; selebihnya harus dikumpulkan dengan hati-hati dan dikembalikan ke pabriknya. Studi kasus menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara luas di berbagai tempat, seperti di sebuah klinik bersalin kecil di India dan rumah sakit umum besar di Amerika.

Sampah hasil proses industri biasanya tidak terlalu banyak variasinya seperti sampah domestik atau medis, tetapi kebanyakan merupakan sampah yang berbahaya secara kimia.

Produksi Bersih dan Prinsip 4R

Produksi Bersih (Clean Production) merupakan salah satu pendekatan untuk merancang ulang industri yang bertujuan untuk mencari cara-cara pengurangan produk-produk samping yang berbahaya, mengurangi polusi secara keseluruhan, dan menciptakan produk-produk dan limbah-limbahnya yang aman dalam kerangka siklus ekologis. Prinsip-prinsip Produksi Bersih adalah: Prinsip-prinsip yang juga bisa diterapkan dalam keseharian misalnya dengan menerapkan Prinsip 4R yaitu:

a) Reduce (Mengurangi); sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.
b) Reuse (Memakai kembali); sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.
c) Recycle (Mendaur ulang); sebisa mungkin, barang-barang yg sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.
d) Replace ( Mengganti); teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang barang yang hanya bisa dipakai sekalai dengan barang yang lebih tahan lama. Juga telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, Misalnya, ganti kantong keresek kita dnegan keranjang bila berbelanja, dan jangan pergunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidka bisa didegradasi secara alami. (repost>asrul_Manado-23Februari2010)

Asrul Hoesein> Advisor LM3 Model Nafiri Manado

Sumber Artikel :
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

LM3 kikis kemiskinan di desa

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Tue, 23 Feb 2010 21:49:00 +0800

Pemerintah pakai Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) kikis kemiskinan di desa

Oleh: Martin Sihombing

Pemerintah-Deptan dan Depag-mencoba memanfaatkan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) dengan basis pertanian untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di pedesaan.

Mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan lembaga kemasyarakatan-termasuk keagamaan sepeti pesantren, paroki, subak-mempunyai potensi besar karena memiliki pemimpin yang kharismatik.

"Mereka mudah menggerakan masyarakatnya. Termasuk ke agribisnis," ujar Mentan di Pusat Pelatihan dan Pendidikan SDM Deptan di Ciawi, Bogor akhir pekan lalu.

Dari hasil studi kasus, LM3 mayoritas memiliki binaan di satu hingga tujuh desa, mampu melayani kepentingan publik seperti koperasi, poliklinik, rumah bersalin, usaha pertanian, peternakan dan usaha kecil lainnya dan didukung oleh pemimpin formal dan informal.

Pemberdayaan 'keluarga besar' LM3 sebagai basis jaringan kerja merupakan landasan yang baik untuk menghimpun dan memperluas jaringan. Target program LM3 itu untuk menciptakan kemandirian (mampu mengatasi masalahnya sendiri). "Sarana pendidikan, a.l bagi santri untuk memiliki jiwa wirausahawan."

Dana LM3 2006 dan 2007
Tahun	Jumlah lembaga	Bantuan dana
2006	431	Rp109 miliar
2007	1.000-an	Rp250 miliar

Sumber: Deptan

Mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan krisis moneter menimbulkan kemiskinan dan kebodohan. Pondok pesantren 90% ada di pedesaan. LM3 akan mendobrak kemiskinan. "Jika berjalan, maka kalau ada 400 pesantren, misalnya, banyak orang yang terdorong," tutur dia.

Mentan mengatakan banyak LM3 seperti pesantren yang memiliki lahan luas tapi tidak digarap. "Ini sayang jika tidak dilakukan. Dengan LM3 mudah-mudahan itu akan digarap."

Kepala Baddan Sumber Daya (SDM) Pertanian Deptan Ato Suprapto mengatakan peran pemerintah membantu pengembanan SDM Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) LM3, fasilitator dan mediator dalam membantu tercipta program pembinaan SDM iptek melalui jaringan LM3, mewujudkan pemagangan SDM Iptek LM3 di perusahaan dan membantu menggali dana pengembangan SDM dan program LM3 lainnya.

Ada lima syarat memperoleh bantuan. Pertama, LM3 berkomitmen dalam pengembangan agribisnis. Kedua, ada kesesuaian antara potensi wilayah dan program agribisnis yang dikembangkan.

Ketiga, mendukung target dan pencapaian tiga program utama Deptan (ketahanan pangan, kesejahteraan rakyat dan peningkatan nilai tambah). Keempat, memiliki usaha agribisnis yang relatif sudah berjalan. Kelima, punya relasi kemitraan dengan masyarakat lokal.

Martin Sihombing
Bisnis Indonesia

Mendulang Emas dari Sampah

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Wed, 10 Feb 2010 00:48:00 +0800

Oleh : H.Asrul Hoesein
Advisor LM3 Model GMIM Nafiri Kota Manado, Sulut.

Sampah adalah bahan yang tidak berguna, tidak digunakan atau bahkan bahan yang terbuang sebagai sisa dari sesuatu proses yang dihasilkan dari aktifitas manusia.

Sampah biasanya berupa padatan atau setengah padatan yang dikenal dengan istilah sampah basah dan sampah kering. Sampah bias berasal dari kegiatan rumah tangga maupun sampah dari kegiatan komersial seperti pasar, limbah dari pabrik, kotoran hewan/ternak (kohe) dan unggas hinggasisa tanaman lainnya.

Sampah berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi sampah organic yaitu sampah yang sebagian senyawa organikseperti sisa tanaman (jerami,dll), hewan, atau kotoran hewan, sampah jenis ini mudah diuraikan oleh jasad hidup khususnya mikroorganisme. Sedang sampah Anorganik adalah jenis sampah yang tersusun oleh senyawa anorganik seperti plastic, botol, logam yang sulit untuk diuraikan oleh jasad renik.

Sampah-sampah tersebut oleh sebagian orang dianggap hal sangat kotor dan menjijikan, tidak ada manfaatnya padahal dari sampah tersebut bias mendulang “emas” khususnya dari sampah organic yang di olah menjadi kompos (pupuk organic) yang mempunyai nilai jual lebih bagus (pengalaman penulis, membuktikan bahwa 1 ton sampah organic bila di olah menjadi pupuk kompos padat dan pupuk kompos cair, dapat menghasilkan sekitar 1,5 juta rupiah), mau coba klik di sini. Bahkan untuk memudahkan dan menambah nilai jual dapat dibuat dalam bentuk granul atau butiran-butiran kecil.

Jumlah sampah organic setiap harinya terus bertambah, dan bila tidak diolah tentu akan mendatangkan banyak masalah, terutama pencemaran lingkungan. Namun jika kita mengolahnya menjadi kompos dan menjualnya akan mendatangkan rupiah, membuka lapangan pekerjaan baru, tentu saja sampah akan menjadi barang berharga dan bahkan suatu waktu akan kita cari. Terlebih dewasa ini, kebutuhan akan pupuk organic di Indonesia, pada tahun 2010 membutuhkan 12 juta ton, dan itu akan meningkat terus, yang diperkirakan pada tahun 2015 dibutuhkan 15 juta ton pupuk organic, itu semua demi mensukseskan atau merealisir pembangunan pertanian organic Indonesia.

Untuk pengolahan sampah bisa dilakukan sendiri atau basis komunitas dengan melibatkan warga di lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW atau Karang Taruna/Kelompok Tani. Sampah-sampah tersebut dipilah yang organic dan anorganik, yang anorganik bias dijual kepada pemulung dan yang organic untuk diolah menjadi kompos.

Mengolah sampah menjadi komposdapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang sederhana hingga yang memerlukan mesin (skala industry/komersial > Info hal ini bias Anda dapat di Kencana Online klik di sini). Berbagai mesin yang digunakan untuk membuat kompos, seperti mesin komposter (berbagai ukuran/model), mesin pencacah atau penghancur dengan berbagai kapasitas produksi yang dilengkapi dengan penggerak elektrik motor/listrik, mesin untuk mengayak sekaligus untuk mengemas, mesin pengering, hammer mill yaitu mesin untuk menghaluskan bahan sebelum dibuat granul dan mesin granul.

Agar pupuk organic yang diedarkan/digunakan petani terjamin mutu dan efektivitasnya, maka pupuk harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 28/Permentan/OT.140/5/2009 tentang pupuk organic, pupuk hayati dan pembenah tanah.

Kebutuhan pupuk organic dari tahun ke tahun terus meningkat untuk tahun 2010 diperkirakan sekitar 12 juta ton dan tahun 2015 akan mencapai 15 juta ton. (sumber; sinartani,2009)

Catatan : Untuk masyarakat (person/kelompok) bila berkeinginan membuka usaha dalam pengelolaan sampah atau limbah pertanian atau membutuhkan pupuk kompos padat dan cair atau pupuk Tablet NPK Plus Gramafix (bebas edar di Indonesia dan ekspor), bisa berhubungan dengan penulis (PT. Cipta Visi Sinar Kencana, Bandung, sebagai perusahaan principal, produsen alat dan bahan pengelolaan pupuk organic basis sampah kota), untuk melihat profil produk kami, silakan ke situs kencana online klik di sini, kami siap membantu sekaligus bermitra dengan Anda. Atau email kami di hasrulhoesein@gmail.com atau CP: 085215497331 (Asrul) atau 04112686031 (Iwan).
Atau hubungi LM3 Model GMIM Nafiri Manado, Sulawesi Utara, CP: 08124424964 (Erisman Panjaitan, SE), atau wilayah Kota Palopo Sulawesi Selatan, CP: 08124230199 (Syamsul Alam, SIP, M.Si), untuk Kab. Bone Sulawesi Selatan, CP: 08124270311 (Agus Wandy. AH) atau CP: 081524139294 (Abd. Azies Hoesein). Kab. Takalar Sulawesi Selatan, CP: 081241171001 (H.Baharuddin), Untuk Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, CP: 081341791509 (Akbar Sagoni), kami juga bersedia mendampingi Anda dalam presentasi di pemerintah kab/kota dalam kaitan pengelolaan sampah menjadi pupuk organic kompos (pengembangan ekonomi kreatif di tingkat masyarakat/petani Indonesia).

Manado, 7 Pebruari 2010

Ruang lingkup kegiatan LM3

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Tue, 9 Feb 2010 23:11:00 +0800

Gambar : LM3 Model Nafiri Manado bersama Pemkot Manado, c/q: Dinas Pertanian dan Peternakan dan Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Manado mengadakan pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Kompos Basis Sampah Kota/Limbah Pertanian pada Anggota KTNA Kota Manado di Lokasi Perkebunan Organik LM3 Model Nafiri, Kel. Bengkol, Kec. Mapanget Kota Manado; Praktek menggunakan Aktivator/Bulking Agent dan Teknologi Komposter BioPhosko, produk PT. Cipta Visi Sinar Kencana, Bandung (dok. asrul)

Ruang lingkup kegiatan LM3

Oleh: H. Asrul Hoesein

advisor LM3 Model GMIM Nafiri Manado.

LM3 dikelola oleh Kementerian Pertanian c/q Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian [ BPSDP-Kementerian Pertanian ]

Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah lembaga mendiri yang tumbuh dan berkembang di masyarat dengan kegiatan peningkatan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pegembangan LM3 adalah suatu upaya pemberdayaan SDM dan penguatan kelembagaan, khususnya kelembagaan keagamaan (pesantren, greja, pura, dll) di bidang usaha agribisnis yang berada di LM3. Program ini mulai dikelola oleh BPSDMP pada tahun 2006. Persyaratan yang harus dimiliki LM3 terpilih untuk mendapat mengikuti program ini adalah memiliki potensi sumberdaya yang mengdukung, sudah memiliki embrio usaha agribisnis dan mempunyai kemauan untuk mengembangkan agribisnis. Melalui program pengembangan LM3 ini, diharapkan akan tumbuh usaha agribisnis yang berdaya saing di LM3 sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi LM3. Output yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah:

1.	tumbuhnya kesadaran LM3 dalam pengembangan usaha agribisnis di lembaganya
2.	dimanfaatkannya lahan/sumberdaya alam bagi peningkatan usaha dan pendapatan
3.	tumbuhnya kepedulian untuk mengembangkan usaha agribisnis pada masyarakat di sekitar wilayah LM3
4.	tersusunnya desain metodologi untuk pengembangan usaha agribisnis LM3

Indikator keberhasilan program ini meliputi:

1.	peningkatan usaha agribisnis di LM3
2.	peningkatan kelembagaan ekonomi di LM3
3.	Peningkatan jejaring kerjasama usaha antar LM3 dan stakeholder lainnya
4.	peningkatan peran masyarakat di sekitara LM3 dalam pengembangan agribisnis
5.	peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Ruang lingkup kegiatan LM3 mencakup identifikasi dan seleksi LM3, pemberdayaan SDM, penguatan kelembagaan usaha LM3, pengembangan LM3 model, pengembangan jejaring kerjasama (silahturahmi nasional), pembinaan, koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pemberdayaan SDM Lm3 dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas dan wawasan SDM pengelola LM3 melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, magang, sekolah lapang, studi banding dan pendampingan. Materi pemberdayaan SDM LM3 meliputi kewirausahaan (entrepreneurship), administrasi dan manajemen (perencanaan, produksi dan pemasaran), serta teknis pertanian Penguatan kelembagaan usaha LM3 dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha LM3 melalui inkubasi usaha, dan pengembangan jenjang kerjasama (silaturahmi nasional). Tahap awal kegiatan ini dilakukan dengan pengembangan LM3 model kedalam 3 jenis model, yaitu:

LM3 Model untuk pengembangan SDM Pertanian yang difasilitasi agar dapat menjadi teladan dan menjadi pusat informasi dan pembelajaran dalam pengembangan agribisnis bagi LM3 lain dan masyarakat sekitarnya

LM3 Model usah agribisnis yang difasilitasi bantuan sarana prasarana usaha agribisnis dan pemberdayaan SDM serta penguatan kelembagaan usaha LM3

LM3 Model usaha agribisnis perkebunan yang difasilitasi bantuan sarana prasarana usaha agribisnis (usaha perkebunan) dan pemberdayaan SDM seta pwnguatan kelembagaan usaha LM3

LM3 BANGUN PERTANIAN ORGANIK DARI DESA

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Thu, 4 Feb 2010 20:51:00 +0800

Geliat LM3 GMIM Nafiri, LM3 Model Tanaman Hortikultura, Kota Manado
Sulawesi Utara.

LM3 BANGUN PERTANIAN ORGANIK DARI DESA.

Oleh: H.Asrul Hoesein
Advisor LM3 Model GMIM Nafiri Manado.

Program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) menjadi salah satu strategi pembangunan pertanian yang dirintis mulai tahun 1991, sebagai upaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.

Program LM3 dirancang untuk memberdayakan kelembagaan keagamaan seperti Pondok Pesantren, Paroki, Seminari, Vihara, Pasraman, Subak, dalam pengembangan usaha agribisnis di pedesaan. Program ini diharapkan dapat merangsang tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis di pedesaan, dimana diharapkan LM3 sebagai pusat pendidikan agama, juga diberikan isdi saann. Program ini diharapkan dn dan pengaperan sentral sebagai pusat pengembangan agribisnis (agent of development).

Untuk melanjutkan program pengembangan agribisnis sekaligus dalam rangka mengantisipasi dampak krisis keuangan global terhadap masyarakat miskin dan kelompos masyarakat yang rentan lainnya di pedesaan, sejak tahun 2006 s/d 2009. Kementerian Pertanian telah mengalokasikan dana APBN lebih dari Rp. 700 milyar untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis melalui 4.354 LM3 yang tersebar di seluruh Indonesia.

PERTANIAN DAN ENERGI yang cerah akan menjadi institusi negara.
Hal itulah yang paling berharga dibandingkan dengan yang lain.
DUA HAL ITU akan membawa kita bersama mendapatkan banyak hal,
dan sebagai penolong yang lebih baik, dari pada yang lain.
Abraham Lincoln
(Preseiden Amerika Serikat, 1861-1865)

LM3 GMIM NAFIRI Kota Manado Sulawesi Utara, didirikan pada tahun 2008, dengan program program awalnya adalah pengembangan tanaman hortikultura, khususnya tanaman cabe (baca:Rica, Manado, cabe di Manado merupakan makanan pelengkap utama masyarakat "Kota Nyiur Melambai" Kawanua ini, tak lengkaplah bila tidak dilengkapi cabe, namanya "rica-rica), dimana awalnya perkebunan cabe tersebut hanya di lokasi sekitar kantor LM3 GMIM Nafiri di Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala Kota Manado dan pada tahun 2009 perkebunan cabe (rica) tersebut telah dikembangkan di 2 (dua) lokasi semuanya berada di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Dalam perannya sebagai agent of development di Kota Manado khususnya dan di Provinsi Sulawesi Utara umunya, pada akhir tahun 2009, LM3 GMIM Nafiri Manado, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan sebagai LM3 Model (diantara 20 LM3 "Model" yang ada di Indonesia).

LM3 Model GMIM Nafiri telah mengadakan pelatihan bagi Anggota KTNA (Kontak Tani dan Nelayan Andalan) bertempat di lokasi pengembangan perkebunan rica LM3 GMIM Nafiri yang dikemas dengan judul kegiatan “Pelatihan Pengolahan dan Pemanfaatan Pupuk Organik Pada Tanaman Hortikultura”.

Pelatihan diadakan selama 1 (satu) hari penuh (Jam 09.00-16.30 Wita) pada tanggal 28 Januari 2010 yang bertempat di Lokasi Perkebunan Cabe/Rica Organik (Demoplot) LM3 Model GMIM Nafiri Kota Manado. Kegiatan ini diikuti oleh 47 peserta yang terdiri dari Pengurus/Anggota KTNA Kota Manado serta masyarakat dan staf pemerintahan (Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Manado. Pelatihan tersebut di buka oleh Bapak Ir. Philip Sondak (Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan & Ketahanan Pangan Kota Manado), Narasumber : Bapak H.Asrul Hoesein, Pemerhati Lingkungan dan Sampah/Pertanian Organik/PT. Cipta Visi Sinar Kencana Bandung dan Bapak Erisman Panjaitan, SE, Ketua LM3 Model GMIM Nafiri Kota Manado, dan ditutup oleh Bapak Ir. Rekky Poli, MA. (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Manado) provinsi Sulawesi Utara.

Manado, 4 Pebruari 2010.
Advisor LM3 Model GMIM Nafiri Manado
Kontak Person; 085215497331.

Kesiapan Kota Manado Mengelola Sampah Kota Menjadi Pupuk Organik

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Sun, 31 Jan 2010 18:23:00 +0800

Kesiapan Kota Manado Mengelola Sampah Kota Menjadi Pupuk Organik

Oleh : H.Asrul Hoesein

PT.CVSK, Bandung/Konsultan LM3 Model GMIM Nafiri Manado

Dalam pengelolaan sampah memang dibutuhkan sebuah keseriusan yang total, serta perlu perubahan paradigma tentang sampah itu sendiri. Sampah sebenarnya adalah kawan bukan lawan, Cuma manusia kurang mencermati kondisi ini. Sesungguhnya sampah sebenarnya sangat unik bila dikaji secara mendalam. Intinya “sampah adalah berkah dan anugerah dari Allah SWT”. Maka mulai sekarang jangan buang sampah tapi kelola sampah itu dengan bijak. (silakan baca tulisan di blog Gerakan Indonesia Hijau klik di sini atau di sini)

Kehadiran kami PT. Cipta Visi Sinar Kencana, melalui mitra kerja Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Model GMIM Nafiri Kota Manado, akhir tahun lalu (2009) telah mengajukan sebuah konsep pengelolaan sampah kota dengan system sentralisasi desentralisasi (se-Desentralisasi), dengan pemanfaatan sampah kota menjadi pupuk organic dengan basis komunitas (pola plasma-inti). Hal ini telah ditanggapi positif oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Manado, Badan Penyuluh Pertanian Kota Manado serta masyarakat komunitas petani/pekebun.

Kepedulian akan konsep tersebut telah ditindak lanjuti oleh Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Peternakan bersama LM3 Model GMIM Nafiri Manado, pada tanggal 28 Januari 2010, telah mengadakan pelatihan “Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk Organik untuk Tanaman Hortikultura” yang di ikuti oleh Pengurus/Anggota KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) yang bertempat di lokasi Demoplot LM3 Model GMIM Nafiri Manado.

Sekedar diketahui bahwa juga pada akhir tahun lalu (2009) LM3 GMIM Nafiri Manado, oleh Kementerian Pertanian telah memilih dan menetapkan LM3 GMIM Nafiri Manado sebagai LM3 Model di provinsi Sulawesi Utara, sebagai salah satu LM3 model yang ada di Indonesia. Ini sebuah pekerjaan dan tanggungjawab besar bagi LM3 Model GMIM Nafiri demi menunjang pembangunan pertanian organic di Indonesia, khususnya di provinsi Sulawesi Utara.

Manado sebagai Kota Pariwisata Dunia 2010.

MAKIN ramainya bumi Nyiur Melambai sebagai tempat MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), dituntut adanya perubahan di berbagai bidang. Salah satunya model pengelolaan sampah yang telah dilakukan negara-negara maju harus dilakukan di Manado. Ini untuk menunjang Manado Kota Pariwisata (Makota) Dunia 2010.

Karena sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, berpengaruh terhadap volume sampah. Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di Indonesia merupakan sampah organik sebesar 60-70% yang mudah terurai. Sampah organik akan terdekomposisi dan dengan adanya limpasan air hujan terbentuk lindi (air sampah) yang akan mencemari sumber daya air baik air tanah maupun permukaan sehingga mungkin saja sumur-sumur penduduk di sekitarnya ikut tercemar.

Lindi yang terbentuk dapat mengandung bibit penyakit pathogen seperti tipus, hepatitis dan lain-lain. Selain itu ada kemungkinan lindi mengandung logam berat, salah satu bahan beracun. Jika sampah-sampah tersebut tidak diolah, maka selain menghasilkan tingkat pencemaran yang tinggi, juga memerlukan areal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang luas.

Untuk mengatasi hal tersebut, sangat membantu jika pengolahan sampah dilakukan terdesentralisasi. Pada prinsipnya pengelolaan sampah haruslah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Selama ini pengelolaan persampahan terutama di perkotaan tidak berjalan dengan efisien dan efektif karena pengelolaan sampah terpusat di TPA. Pengolahan sampah terdesentralisasi dapat dilakukan di setiap lingkungan, dengan cara mengubah sampah menjadi kompos.

Dengan cara ini volume sampah yang diangkut ke TPA dapat dikurangi. Pemerintah Kota Manado pada 2007-2008 sebenarnya penah menerapkan hal ini. Tapi sekarang pembuatan kompos oleh para ibu PKK se Kota Manado tak ada kabarnya lagi.

Pengelolaan Sampah Model Plasma-Inti (se-Desentralisasi)

Selain mengubah cara pengelolaan sampah menjadi se-desentralisasi, sistim pengelolaan sampah di TPA juga harus dirubah. Yang saat ini dilakukan masih tergolong primitif. Yakni dikelola dengan cara open dumping (pembuangan terbuka). Sampah diangkut dari sumbernya, lalu dibuang dan ditimbun begitu saja. TPA tipe open dumping sudah tidak tepat untuk menuju Indonesia sehat, dan system tersebut harus segera di tinggalkan (tinggal 8 tahun lagi sejak UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah diberlakukan). Olehnya, secara bertahap semua Kota dan Kabupaten harus segera mengubah TPA tipe open dumping menjadi sanitary landfill. Dianjurkan untuk membuat TPA yang memenuhi kriteria minimum, seperti adanya zona, blok dan sel, alat berat yang cukup, garasi alat berat, tempat pencucian alat berat, penjaga, truk, pengolahan sampah, dan persyaratan lainnya.

Jika pemerintah kabupaten/kota se Sulut jadi memberlakukan Sanitery Land Fill (SLF) di seluruh TPA, masalah sampah terutama di Kota Manado bisa teratasi dengan baik. Dengan sistim ini TPA menjadi tertata sedemikian rupa dan tumpukan sampah yang telah mencapai tinggi 2 meter ditimbun dengan tanah merah setebal 60cm. Tentu pola SLF ini sangat bijak bila disertai dengan pengelolaan sampah kota pola se-desentralisasi dengan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan ekonomi kreatif dengan mengolah sampah kota menjadi pupuk organik di masing-masing sumber sampah (di TPS atau Kelompok Tani/Usaha) basis komunal dengan mempergunakan teknologi tepat guna (TTG), semisal menggunakan teknologi Komposter Biophosko, yang telah di perkenalkan oleh PT. Cipta Visi Sinar Kencana, Bandung, melalui mitranya LM3 Model GMIM Nafiri di Kota Manado provinsi Sulawesi Utara.

Tapi permasalahan sampah juga harus dikelola dari hilir (masyarakat). Di sini, masyarakat yang mempunyai peranan penting. Sebagus apapun program pemerintah tanpa ditunjang masyarakat sia-sia. Biasakan memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah sebelum dibawah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada.

Di Australia, misalnya. Sistem pengelolaan sampah juga menerapkan model pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik. Setiap rumah tangga memiliki tiga keranjang sampah untuk tiga jenis sampah yang berbeda. Satu untuk sampah kering (anorganik), satu untuk bekas makanan, dan satu lagi untuk sisa-sisa tanaman/rumput. Ketiga jenis sampah itu akan diangkut oleh tiga truk berbeda yang memiliki jadwal berbeda pula. Setiap truk hanya akan mengambil jenis sampah yang menjadi tugasnya. Sehingga pemilahan sampah tidak berhenti pada level rumah tangga saja, tapi terus berlanjut pada rantai berikutnya, bahkan sampai pada TPA.

Nah, sampah-sampah yang telah dipilah inilah yang kemudian dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Jika pada setiap tempat aktivitas melakukan pemilahan, maka pengangkutan sampah menjadi lebih teratur. Dinas kebersihan tinggal mengangkutnya setiap hari dan tidak lagi kesulitan untuk memilahnya. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan swasta dapat memproses sampah-sampah tersebut menjadi barang yang berguna. Dengan cara ini, maka volume sampah yang sampai ke TPA dapat dikurangi sebanyak mungkin. Tetapi tetap saja permasalahan sampah ini harus dikelola dari hilir (masyarakat) agar tidak mengotori dan mencemari Manado sebagai kota pariwisata dunia.

Selamat dan Sukses Pak SH.Sarundayang, Gubernur Sulawesi Utara, juga selaku Plt. Walikota Manado, dalam mengantar Manado sebagai Kota Pariwisata Dunia 2010.

Manado, 30 Januari 2010

Program dan R/D LM3 Model GMIM Nafiri Paal IV

Kota Manado - Sulawesi Utara

Mengajak Petani Bangkit Mandiri Melalui Kelola Sampah

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Fri, 29 Jan 2010 16:09:00 +0800

Mendorong tumbuhnya Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat sebagai Embrio Pembentukan inti kawasan agribisnis

oleh : H. Asrul Hoesein
Konsultan LM3 Model GMIM Nafiri Manado, Sulut

Catatan Penulis : Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) GMIM Nafiri Paal IV Manado, pada akhir tahun 2009, Kementerian Pertanian telah menetapkan LM3 GMIM Nafiri Paal IV Manado sebagai LM3 Model di Provinsi Sulawesi Utara (satu-satunya LM3 Model yang ada di provinsi Sulawesi Utara) > Pada Tgl 28 Januari 2010, telah mengadakan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk Organik (Kompos) Basis Sampah dengan mempergunakan teknologi Komposter Biophoskko by PT. Cipta Visi Sinar Kencana, Bandung) yang di ikuti oleh Pengurus/Anggota KTNA Kota Manado > Narasumber : Ka.Badan Penyuluh Pertanian Kota Manado, Kadis Pertanian dan Peternakan Kota Manado, Erisman Panjaitan, SE sebagai Ketua LM3 Model GMIM Nafiri dan H.Asrul Hoesein sebagai Pemerhati Lingkungan/Sampah dan Konsultan LM3 Model GMIM Nafiri Paal IV Manado.

Sebagai Embrio Pembentukan Inti Kawasan Agribisnis

Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) merupakan lembaga mandiri yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kegiatan meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam kategori LM3 antara lain Pondok Pesantren, Seminari, Paroki dan Gereja, Pasraman, Vihara, Subak dll.

Sejarah Penanganan LM3

Sejarah sentuhan Departemen Pertanian terhadap LM3 berawal pada tahun 1991 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama No. 346/1991 dan No. 94/1991. Mulanya LM3 yang difasilitasi adalah lembaga-lembaga Pondok Pesantren, dengan sasaran berkembangnya usaha agribisnis di masing-masing pondok pesantren. Tujuan pengembangan agribisnis di pondok pesantren selama ini adalah (1) untuk memperkuat basis ekonomi pondok pesantren dalam rangka menjalankan visi dan misinya di bidang pendidikan dan pembinaan akhlak bagi para santri serta masyarakat di sekitarnya, dan (2) meningkatkan peran pondok pesantren dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan agribisnis di pondok pesantren.

Pembinaan LM3 oleh Departemen Pertanian lebih dikembangkan lagi sejak tahun 1997, yaitu dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri No. 412.25/1141/PMD tangal 21 Oktober 1996 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 555/Kpts/OT.210/6/97 serta Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian No. RC.220/720/B/VI/1998 tentang Pengembangan Agribisnis LM3.

Fasilitasi LM3 tahun 2006

Pada tahun 2006 ini, melalui SK Menteri Pertanian No. 468/Kpts/KU.210/8/2006 fasilitasi pengembangan agribisnis melalui LM3 akan dilakukan pada 338 LM3 yang tersebar di seluruh provinsi. Dari jumlah tersebut sebanyak 36 LM3 akan dikembangkan sebagai LM3 model. Bidang usaha yang dikembangkan meliputi semua subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, dengan kegiatan mulai dari budidaya, pasca panen dan pengolahan hingga pemasaran hasil. Total dana adalah sebesar Rp 100,9 M yang disalurkan melalui 11 (sebelas) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu 3 KPA di Pusat (Ditjen Perkebunan, Ditjen PPHP dan Badan Pengembangan SDM Pertanian) serta 8 KPA di Daerah yaitu pada Balai Besar/Balai Diklat Agribisnis di 8 lokasi. Pedoman pengajuan dan penyaluran dana penguatan modal usaha agribisnis kepada LM3 tersebut adalah seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.21/4/2006.

Sesuai Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian, tujuan pemberdayaan pengembangan usaha agribisnis LM3 adalah Meningkatkan kemampuan dan kemandirian LM3 dalam pengelolaan usaha agribisnis; Mengembangkan kelembagaan ekonomi LM3 seperti koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM), dan Memfungsikan LM3 sebagai Pusat Pelatihan Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat (agent of development).

Tujuan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 secara khusus adalah Mendorong tumbuhnya LM3 sebagai embrio pembentukan inti kawasan agribisnis, Mengembangkan usaha agribisnis dan agroindustri di sekitar lokasi LM3, Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama agribisnis terpadu, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar LM3.

Adapun sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 secara umum adalah: Menguatnya modal usaha LM3 dalam mengembangkan usaha agribisnis; Meningkatnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia serta kelembagaan usaha agribisnis LM3; Meningkatnya produksi, produktivitas usaha, mutu, daya saing, nilai tambah dan pendapatan LM3 serta masyarakat sekitarnya di bidang agribisnis; Berkembangnya usaha agribisnis termasuk diversifikasi usaha dan agroindustri di LM3 serta masyarakat sekitarnya; Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para santri/anggota LM3 di bidang agribisnis; dan Meningkatnya kemandirian dan jaringan kerjasama LM3 dengan para stakeholder agribisnis.

Titik Kritis Menuju Keberhasilan

Dari pengalaman selama ini beberapa titik kritis yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan agribisnis di/melalui LM3 adalah:

Pertama pemilihan LM3. Kriteria dan proses pemilihan atau penentuan LM3 yang memperoleh bantuan sangat menentukan keberhasilan program yang akan dilaksanakan. Salah satunya, sebagai contoh, tidak semua LM3 mempunyai visi yang terkait dengan agribisnis, baik sebagai kegiatan penunjang maupun sebagai salah satu misinya. LM3 yang demikian umumnya cenderung hanya memanfaatkan peluang bantuan. Untuk yang demikian, diragukan akan keberhasilannya. Apalagi kalau diharapkan LM3 dapat menjadi agent of development agribisnis bagi masyarakat di sekitarnya, masalah visi dan misi ini perlu betul-betul dicermati.
Kedua, penetapan sasaran pembinaan. Perlu ditetapkan sasaran/target yang jelas dan dapat diukur untuk masing-masing LM3 yang memperoleh bantuan, baik untuk sasaran jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (lebih 10 tahun). Pengurus LM3 yang bersangkutan hendaknya menentukan strategi dan langkah-langkah kongkret dan realistis untuk mencapai sasaran tersebut.

Ketiga, pembinaan teknis dan manajemen. Umumnya LM3 yang diberi bantuan belum cukup pengalaman melaksanakan agribisnis dan tidak mempunyai unit khusus untuk itu. Maka, pembinaan teknis dan manajemen agribisnis sangat perlu disertakan dalam paket bantuan kepada LM3, dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui pendampingan yang intensif oleh tenaga yang kompeten. Pembinaan/bimbingan tidak cukup hanya pada aspek-aspek teknis dan manajemen produksi tetapi juga harus mencakup pasca panen hingga pemasaran dan pengembangan usaha secara keseluruhan, termasuk akses terhadap sumber-sumber permodalan.

Keempat, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi LM3 yang memperoleh bantuan perlu dilakukan secara terus menerus dan berkala sampai jangka waktu yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran. Hal ini dimaksudkan agar arah pembinaan dan pengembangan kegiatan yang dilakukan tetap konsisten terhadap sasaran yang disepakati dan menentukan tindakan koreksi jika diperlukan.
Kelima, apresiasi. Pemberian apresiasi cukup efektif dalam memotivasi setiap pelaku usaha/kegiatan untuk mempunyai kinerja yang terbaik. Penilaian dan pemberian apresiasi dapat dilakukan secara berkala setiap 2-3 tahun sekali terhadap LM3 yang berprestasi dalam pengembangan agribisnis. Untuk itu mungkin dapat dibedakan 3 kategori keberhasilan yaitu pengembangan agribisnis di LM3, pengembangan agribisnis di masyarakat dan agribisnis di LM3 dan masyarakat.
Dalam pada itu, mengingat pengembangan agribisnis pada/melalui LM3 mencakup berbagai komoditi dan meliputi kegiatan-kegiatan mulai dari hulu (on farm) sampai hilir (off farm), maka perlu difikirkan adanya suatu sistem pengelolaan di bawah satu atap, atau paling tidak perlu adanya Tim Koordinasi yang ditunjang oleh suatu sekretariat yang memadai.(Jamil Musanif, ags2006) http://agribisnis.deptan.go.id

Dapat dijadikan agen pembangunan pertanian dan perdesaan;

Menjadikan LM3 sebagai lembaga ekonomi dengan memberdayakan SDM warga santri dan masyarakat sekitarnya dalam mengembangkan agribisnis, dan misi meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil-hasil pertanian dalam pemasaran local dan antar pulau, menciptakan diversifikasi usaha dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap warga santri dan warga masyarakat dengan menjunjung nilai sosial dan etika moral, mengembangkan kemitraan dan jaringan kerja sama agribisnis, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga pontren dan warga sekitarnya, Pesantren DI Kanreapia mewujudkannya dengan mengembangkan beberapa jenis kegiatan usaha yaitu adalah budidaya sayuran dataran tinggi, usaha penggemukan ternak sapi, jual beli sayuran dan ternak sapi dan usaha lainnya seperti compressor, penjualan sembako dll.

Informasi :
Bagi peserta pelatihan "Pemanfaatan dan Pengolahan Pupuk Organik Untuk Tanaman Hortikultura" di Lokasi Demoplot LM3 Model GMIM Nafiri, Kel. Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, pada Tgl. 28 Januari 2010, yang membutuhkan antara lain :

Komposter Biophosko (alat pengolah pupuk organik), dan Bahan Pengomposan; Aktivator dan Bulking Agent serta penjelasan lebih lanjut termasuk proposal pengembangan usaha sesuai substansi pelatihan tersebut dapat menghubungi kami di :

email : hasrulhoesein@gmail.com atau Contak Person ke :
H.Asrul Hoesein > 085215497331 (Konsultan LM3 Model GMIM Nafiri Manado)
Erisman Panjaitan > 08124424964 (Ketua LM3 Model GMIM Nafiri Manado)

Sukses Go Organik Indonesia 2010 = Jaya Petani Indonesia

Manado, 29 Januari 2010
Program dan R/D
LM3 Model GMIM Nafiri Manado
Sulawesi Utara - Indonesia
CP > 085215497331

Hijaukan Indonesia Sambil Berinvestasi

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Fri, 13 Nov 2009 14:58:00 +0800

Teknik Penyemaian Jati Super
[Hijaukan Indonesia Sambil Berinvestasi]

by: Asrul Hoesein > Pendiri Gerakan Indonesia Hijau

Pada umumnya orang beranggapan bahwa menyemai biji jati dilakukan seperti biji tumbuhan biji lainnya. Cukup dengan membenamkan biji ke dalam tanah langsung tumbuh. Padahal menyemai biji jati tidak semudah itu. Artinya dibutuhkan teknik-teknik khusus. Berikut langkah-langkah penumbuhan atau penyemaiannya:

Pertama biji jati dijemur selama 1-4 hari. Setelah itu, biji jati direndam dalam air selama 3 hari berturut-turut. Kemudian ditiriskan dan dijemur matahari selama sehari dan sorenya bisa di semai pada media yang telah disiapkan.
Penyiapan media penyemaian. Untuk biji jati super 1 kilo dibutuhkan media penyemaian yang panjangnya kurang lebih 1 meter dan lebar 70 cm. Jadi kalau 10 kg panjang lahannya 10 meter dan lebar 70 cm.
Selanjutnya masukan tanah yang sudah dicampur dengan kompos ke m edia penyemaian tadi dengan ketebalan tanah maksimal 10 cm dan letakan biji jati tadi diatas tanah tersebut. Setelah itu, dilapisi dengan pasir setebal kira-5-10 cm. Pasir ini berguna untuk memanaskan biji jati.
Kemudian ditutup dengan plastik transparan yang tingginya 70-80. Namun sebelum ditutup plastik, terlebih dahulu dibuat kerangka melengkung dari bambu berbentuk setengah lingkaran (atau seperti keranda jenazah). Penutup plastik harus dibentuk seperti ini, supaya terjadi penguapan yang dapat membantu proses pembakaran biji jati sehingga didalamnya terdapat embun. Jangan lupa disiram setiap 3-4 kali seminggu. Cara menyiramnya usahakan dari samping untuk mempertahankan uap yang didalamnya.
Dalam waktu kurang lebih dari 3 minggu biji jati sudah mulai tumbuh dan menjadi kecambah. Pada saat bibit jati tingginya 3 - 5 cm segera pindahkan ke polibek. Guna menghindari terputusnya akar bibit jati super maka media penyemaian tadi disiram air yang banyak sampai memudahkan pencabutan bibit jati super yang baru tumbuh. Jangan lupa… Polibeknya juga disiram air supaya keduanya sama-sama basah. Dengan begitu, bibit jati dapat menyesuaikan diri ditempat yang baru (polybeg). Meskipun sudah biji jati sudah tumbuh, usahakan tetap ditutup dengan plastik transparan. Sebab tidak menutup kemungkinan masih ada biji jati lain yang akan tumbuh.

Selamat Berinvestasi Jati Super.............Hijaukan Indonesia.

Manado, 12 November 2009

Info sekaitan atau Bibit Jati Bersertifikat.

Hub> +6285215497331, +628124424964

Semoga Sukses

PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Fri, 13 Nov 2009 14:25:00 +0800

PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (Pola Se-Desentralisasi)

Pola se-Desentralisasi tersebut pada bulan november kami melalui LM3 Nafiri Manado telah usulkan dan ajukan konsep tersebut (termasuk program aksinya) kepada pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Sulawesi Utara, dengan harapan Pola Open Dumping (sisa target 8 Tahun ke depan) Harus ditinggalkan sebagaimana amanat UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Asrul Hoesein>Pendiri Gerakan Indonesia Hijau, Konsultan LM3 Nafiri Manado, Sulawesi Utara)

Kabinet Indonesia Bersatu jilid I (SBY-JK) telah menghasilkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan kepada kita untuk mengelola sampah di tingkat hulu>produsen sampah (masyarakat, kawasan industri, dll) Namun hal ini perlu dipertegas dengan mengeluarkan atau merevisi perda di masing-masing kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Diharapkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (SBY-Budiono) persegera merealisir dengan “tegas dan bijak” tentang masalah ini. Untuk selanjutnya merancang perundangan tentang pe-LABEL-an produk pertanian organik, demi suksesnya Indonesia Go Organik 2010.

Perubahan Paradigma Tentang Sampah

Di sekitar, banyak sekali sampah atau limbah yang bisa dioptimalkan. Dari hal yang paling kecil seperti kertas bekas, keleng susu, bekas oli mobil, kotoran sapi/kerbau hingga sampah rumah tangga. Limbah bisa disulap menjadi sebuah bisnis baik yang berskala kecil maupun besar, dari UKM hingga manufaktur, misalnya industri/daur ulang limbah plastik menjadi produk plastik film grade dan non-film grade, dll.

Namun, kenapa hingga saat ini sampah masih menjadi masalah serius ? terkhusus di berbagai kota besar, misalnya Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, serta kota-kota lainnya di Indonesia. Sekedar catatan, minggu lalu penulis berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara, mengikuti pameran serta mengadakan presentasi hal pengelolaan sampah basis komunal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara c/q Dinas Pertanian dan Peternakan serta TP PKK Sulawesi Utara. Sempat ke beberapa kabupaten/kota antara lain Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, serta Kab. Minahasa, khusus di Kab. Tondano dimana disana terdapat Danau Tondano (+ 4.600 Ha) yang berpotensi atau tumbuh dengan suburnya tumbuhan air berupa Enceng Gondok (eichhornia crassipes) namun kelihatannya disana tumbuhan tersebut menjadi “masalah”, padahal itu merupakan “berkah” tersendiri bagi Kab. Minahasa khususnya serta Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya karena Enceng Gondok tersebut dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik padat dan cair serta bisa diolah menjadi produk consumer goods, handycraft, biogas dan lain sebagainya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam memecahkan masalah sampah atau limbah ini antara lain disinyalir karena :

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan yang bernilai plus (punya nilai atau motivasi ekonomi dan kesehatan). Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya.
Perlu keterlibatan langsung (proaktif) masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan membuka peluang usaha untuk bidang ini (mempunyai nilai ekonomi plus), karena tanpa motivasi ekonomi dan kesehatan, sampah tetap akan menjadi sampah, bukan menjadi bahan baku industri yang bernilai tinggi.
Persepsi masyarakat tentang penanganan sampah masih tertumpu pada pemerintah, padahal masalah kebersihan adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah perlu membuat tim work penanganan ini dengan melibatkan langsung masyarakat didalamnya, akhirnya tercipta kelompok usaha basis komunal di masyarakat itu sendiri.
Terbatasnya lahan untuk pengumpulan dan pembuangan sampah akhir, serta terbatasnya dana transportasi sampah. Sementara tumpukan sampah meningkat dari hari ke hari. Mengantisipasi hal ini diperlukan sebuah program pengelolaan sampah basis TPS/Komunal, tanpa itu mustahil teratasi.

Mengelola sampah pada dasarnya membutuhkan peran aktif dari masyarakat (basis komunal system) terutama dalam mengurangi jumlah timbulan sampah, memilah jenis sampah hingga berupaya menjadikan sampah menjadi lebih bermanfaat. Hal ini telah banyak dilakukan diberbagai negara yang telah maju dan berhasil. Keberhasilan ini didukung dengan adanya kampanye yang disosialisasikan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat antara lain melalui konsep 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle), yaitu mengurangi timbulan sampah, menggunakan kembali bahan yang berpotensi menimbulkan sampah dan mendaur ulang sampah baik sampah organik (sisa makanan, sayuran, buah-buahan atau hijauan lainnya) jenis sampah ini dapat di produksi (basis komunal>home industri) menjadi pupuk organik padat dan cair secara manual maupun menggunakan komposter atau peralatan lainnya sementara sampah non organik (potongan kaca, kertas, logam, plastik, karet dan bahan non organik lainnya), misalnya sampah plastik dapat di produksi, pada umumnya terbagi menjadi 2 kelompok plastik daur ulang, yaitu: kelompok film grade dan non-film grade seperti sampah plastik lembaran kemasan makanan (kantong gula, tepung, dan lain-lain), kantong belanja (kresek), kantong sampah, pembungkus tekstil, tas, garmen, pembungkus rokok, pembungkus baju/kaos, karung plastik, dan lain-lain. Untuk non-film grade ada botol air mineral, juice, saos, minyak goreng, kosmetik, shampoo, oli, tutup botol, krat botol, ember, mainan, tong sampah, container, pipa PVC, kabel listrik, selang air, plastik gelombang, dan lain-lain.

Perlu perubahan paradigma tentang Sampah, bahwa sampah itu berkah atau sebuah peluang usaha, bukan masalah yang perlu dirisaukan, sepanjang dikelolah secara bijaksana.

Penanganan Sampah Konvensional

Selama ini tahapan penanganan sampah yang ada dimulai dari pengumpulan sampah pada tingkat rumah tangga, kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah tingkat RW dan kelurahan atau yang umum dikenal dengan nama Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS), hingga akhirnya diangkut oleh Dinas Kebersihan kota ke Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA). Bila dilihat dari mata rantai pembuangan sampah tersebut, nampaklah beban TPA amat berat mengingat harus menampung sampah yang ada dari seluruh bagian kota. Hal inilah yang dirasakan menjadi masalah oleh kebanyakan kota besar di Indonesia, Khusus untuk penanganan sampah, berdasarkan informasi dari Dinas Kebersihan diketahui bahwa dari tahun ke tahun biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan sarana transportasi (gerobak/motor sampah,truk sampah dan loader/buldozer) dan lahan tempat pembuangan sampah (baik TPS dan TPA) makin meningkat sementara alokasinya masih terbatas.

Oleh karena itu, penulis memberi konsep “Bersih Mandiri” dengan beberapa strategi, yaitu : Meminimalkan/memilah sampah dari sumbernya; mendaur ulang dan pembuatan kompos/pupuk organik padat dan cair dan produk lainnya; meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah serta penanganan sampah di tempat pembuangan akhir sampah dengan cara yang akrab/ramah lingkungan dengan mendirikan IPSK (Instalasi Pengolahan Sampah Kota) sampah organik dan non organik, serta mendirikan IPSO (Instalasi Pengolahan Sampah Organik) basis komunal di TPS dan Pasar Tradisional.

Berpijak dari kondisi yang ada, untuk memecahkan masalah sampah harus melihat pola penanganan yang ada saat ini. Dengan demikian pada titik mana dari mata rantai pembuangan sampah tersebut dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga sampah yang masuk ke TPA pada akhirnya hanya berupa sampah yang benar-benar tidak dapat diolah kembali.

Penanganan Sampah dengan Peran Aktif Masyarakat

Masalah sampah di berbagai kota besar di Indonesia sebetulnya dapat dipecahkan dengan baik sebagaimana yang berhasil dilakukan di negara maju apabila peran aktif masyarakat meningkat. Pada umumnya proses pengelolaan sampah dengan basis partisipasi aktif masyarakat terdiri dari beberapa tahapan proses, antara lain :

Mengupayakan agar sampah dikelola, dipilah dan diproses tahap awal mulai dari tempat timbulan sampah itu sendiri (dalam hal ini mayoritas adalah lingkungan rumah tangga). Upaya ini setidaknya dapat mengurangi timbulan sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga bebannya menjadi berkurang.
Pada fase awal di tingkat rumah tangga setidaknya diupayakan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah non organik dipilah serta mengumpulkan menurut jenisnya sehingga memungkinkan untuk di daur ulang. Sampah organik sebenarnya telah dapat diproses menjadi kompos di setiap rumah tangga pada tong-tong sampah khusus kompos (Komposter BioPhoskko) yang mampu memproses sampah menjadi kompos untuk periode tampung antara 5 hingga 7 hari dengan bantuan aktivator (mikroba pengurai) dan Bulking Agent. Bila proses pengomposan di tiap rumah tangga belum mungkin dilakukan, selanjutnya petugas sampah mengangkut sampah yang telah terpilah ke tempat pembuangan sampah sementara untuk diproses. Hasil pengamatan di beberapa tempat pembuangan sampah atau TPS di beberapa bagian kota diketahui bahwa masing-masing sampah non organik sangat memiliki nilai ekonomi.
Pewadahan dan pengumpulan dari wadah tempat timbulan sampah sisa yang sudah dipilah ke tempat pemindahan sementara. Pada tahapan ini beban kerja petugas pembuangan sampah menjadi lebih ringan.
Pengangkutan ke tempat pembuangan atau ke tempat pengolahan sampah terpadu. Pada tahapan ini diperlukan kotak penampungan sampah dan gerobak pengangkut sampah yang sudah dipilah.
Tahapan selanjutnya adalah pengolahan sampah yang tidak memungkinkan untuk diolah di setiap lingkungan rumah tangga di TPS. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang ada dengan menggunakan pendekatan ini kemudian diubah fungsinya menjadi semacam pabrik pengolahan sampah terpadu, yang produk hasil olahnya adalah kompos, bahan daur ulang dan sampah yang tidak dapat diolah lagi.
Tahapan akhir adalah pengangkutan sisa akhir sampah, sampah yang tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Pada fase ini barulah proses penimbunan atau pembakaran sampah akhir dapat dilakukan dengan menggunakan incinerator, sekitar 5-10 % sampah yang tdk dapat di daur ulang.

Berdasarkan tahapan proses di atas kunci penanganan sampah berbasis masyarakat (komunal) ini sebenarnya terletak pada rantai proses di tingkat rumah tangga dan di tingkat kelurahan/desa (yaitu di tempat pembuangan sampah sementara atau TPS). Yang melibatkan langsung masyarakat sebagai pengelola plus (pemilik home industri). Tanpa system komunal ini mustahil sampah dapat diatasi dengan tuntas. Cara penanganan seperti ini sebenarnya bertujuan untuk :

Membudayakan cara pembuangan sampah yang baik mulai dari lingkungan rumah hingga ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dengan menggunakan kantong / box sampah dan gerobak sampah terpisah antara sampah organik dan non organik.
Menata tempat pembuangan sampah (TPS) menjadi pusat pemanfaatan sampah organik dan non-organik secara maksimal sampah organik diolah menjadi kompos.
Menjadikan sampah non organik menjadi bahan baku untuk diolah menjadi bahan daur ulang (kertas, kaca, plastik dsb.) atau produk consumer goods, handycraft, biogas dan sebagainya.
Memotong mata rantai distribusi sampah dari TPS ke TPA, karena sampah (khususnya sampah organik) habis di olah di TPS.

Implementasi model ini tergantung dari sikap masyarakat dalam memperlakukan sampah. Semakin sadar masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan akan semakin mudah proses ini dapat dilaksanakan. Untuk itu peran pemerintah, LSM serta peran dunia usaha dalam mensosialisasikan hal ini serta dan harus didukung dengan penerapan peraturan perundangundangan tentang lingkungan serta penerapan perundangundangan tentang pengelolaan sampah diserta peraturan daerah (Perda) yang lebih tegas, pada akhirnya akan menentukan keberhasilan dalam penanggulangan masalah sampah khususnya di perkotaan, serta mensukseskan pembangunan pertanian organik Indonesia, sistem pertanian yang berkelanjutan (agro sustainable system). Sukses Indonesia Go Organik 2010.

H.Asrul Hoesein

Pemerhati Masalah Lingkungan/Sampah

Konsultan Pendamping LM3 Nafiri Manado, Sulawesi Utara

Contak Person > 085215497331

Mendorong tumbuhnya Lembaga Mandiri

noreply@blogger.com (LM3 MODEL GMIM NAFIRI) — Fri, 13 Nov 2009 13:56:00 +0800

Mendorong tumbuhnya Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat sebagai Embrio Pembentukan inti kawasan agribisnis

Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) merupakan lembaga mandiri yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kegiatan meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam kategori LM3 antara lain Pondok Pesantren, Seminari, Paroki dan Gereja, Pasraman, Vihara, Subak dll.

embaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) merupakan lembaga mandiri yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kegiatan meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam kategori LM3 antara lain Pondok Pesantren, Seminari, Paroki dan Gereja, Pasraman, Vihara, Subak dll.

Sejarah Penanganan LM3

Sejarah sentuhan Departemen Pertanian terhadap LM3 berawal pada tahun 1991 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama No. 346/1991 dan No. 94/1991. Mulanya LM3 yang difasilitasi adalah lembaga-lembaga Pondok Pesantren, dengan sasaran berkembangnya usaha agribisnis di masing-masing pondok pesantren. Tujuan pengembangan agribisnis di pondok pesantren selama ini adalah (1) untuk memperkuat basis ekonomi pondok pesantren dalam rangka menjalankan visi dan misinya di bidang pendidikan dan pembinaan akhlak bagi para santri serta masyarakat di sekitarnya, dan (2) meningkatkan peran pondok pesantren dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan agribisnis di pondok pesantren.

Pembinaan LM3 oleh Departemen Pertanian lebih dikembangkan lagi sejak tahun 1997, yaitu dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri No. 412.25/1141/PMD tangal 21 Oktober 1996 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 555/Kpts/OT.210/6/97 serta Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian No. RC.220/720/B/VI/1998 tentang Pengembangan Agribisnis LM3.

Fasilitasi LM3 tahun 2006

Pada tahun 2006 ini, melalui SK Menteri Pertanian No. 468/Kpts/KU.210/8/2006 fasilitasi pengembangan agribisnis melalui LM3 akan dilakukan pada 338 LM3 yang tersebar di seluruh provinsi. Dari jumlah tersebut sebanyak 36 LM3 akan dikembangkan sebagai LM3 model. Bidang usaha yang dikembangkan meliputi semua subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, dengan kegiatan mulai dari budidaya, pasca panen dan pengolahan hingga pemasaran hasil. Total dana adalah sebesar Rp 100,9 M yang disalurkan melalui 11 (sebelas) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu 3 KPA di Pusat (Ditjen Perkebunan, Ditjen PPHP dan Badan Pengembangan SDM Pertanian) serta 8 KPA di Daerah yaitu pada Balai Besar/Balai Diklat Agribisnis di 8 lokasi. Pedoman pengajuan dan penyaluran dana penguatan modal usaha agribisnis kepada LM3 tersebut adalah seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.21/4/2006.

Sebagai Embrio Pembentukan Inti Kawasan Agribisnis

Sesuai Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian, tujuan pemberdayaan pengembangan usaha agribisnis LM3 adalah Meningkatkan kemampuan dan kemandirian LM3 dalam pengelolaan usaha agribisnis; Mengembangkan kelembagaan ekonomi LM3 seperti koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM), dan Memfungsikan LM3 sebagai Pusat Pelatihan Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat (agent of development).

Tujuan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 secara khusus adalah Mendorong tumbuhnya LM3 sebagai embrio pembentukan inti kawasan agribisnis, Mengembangkan usaha agribisnis dan agroindustri di sekitar lokasi LM3, Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama agribisnis terpadu, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar LM3.

Adapun sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 secara umum adalah: Menguatnya modal usaha LM3 dalam mengembangkan usaha agribisnis; Meningkatnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia serta kelembagaan usaha agribisnis LM3; Meningkatnya produksi, produktivitas usaha, mutu, daya saing, nilai tambah dan pendapatan LM3 serta masyarakat sekitarnya di bidang agribisnis; Berkembangnya usaha agribisnis termasuk diversifikasi usaha dan agroindustri di LM3 serta masyarakat sekitarnya; Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para santri/anggota LM3 di bidang agribisnis; dan Meningkatnya kemandirian dan jaringan kerjasama LM3 dengan para stakeholder agribisnis.

Titik Kritis Menuju Keberhasilan

Dari pengalaman selama ini (penulis terlibat sejak 1991) beberapa titik kritis yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan agribisnis di/melalui LM3 adalah:

Pertama pemilihan LM3. Kriteria dan proses pemilihan atau penentuan LM3 yang memperoleh bantuan sangat menentukan keberhasilan program yang akan dilaksanakan. Salah satunya, sebagai contoh, tidak semua LM3 mempunyai visi yang terkait dengan agribisnis, baik sebagai kegiatan penunjang maupun sebagai salah satu misinya. LM3 yang demikian umumnya cenderung hanya memanfaatkan peluang bantuan. Untuk yang demikian, diragukan akan keberhasilannya. Apalagi kalau diharapkan LM3 dapat menjadi agent of development agribisnis bagi masyarakat di sekitarnya, masalah visi dan misi ini perlu betul-betul dicermati.

Kedua, penetapan sasaran pembinaan. Perlu ditetapkan sasaran/target yang jelas dan dapat diukur untuk masing-masing LM3 yang memperoleh bantuan, baik untuk sasaran jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (lebih 10 tahun). Pengurus LM3 yang bersangkutan hendaknya menentukan strategi dan langkah-langkah kongkret dan realistis untuk mencapai sasaran tersebut.

Ketiga, pembinaan teknis dan manajemen. Umumnya LM3 yang diberi bantuan belum cukup pengalaman melaksanakan agribisnis dan tidak mempunyai unit khusus untuk itu. Maka, pembinaan teknis dan manajemen agribisnis sangat perlu disertakan dalam paket bantuan kepada LM3, dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui pendampingan yang intensif oleh tenaga yang kompeten. Pembinaan/bimbingan tidak cukup hanya pada aspek-aspek teknis dan manajemen produksi tetapi juga harus mencakup pasca panen hingga pemasaran dan pengembangan usaha secara keseluruhan, termasuk akses terhadap sumber-sumber permodalan.

Keempat, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi LM3 yang memperoleh bantuan perlu dilakukan secara terus menerus dan berkala sampai jangka waktu yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran. Hal ini dimaksudkan agar arah pembinaan dan pengembangan kegiatan yang dilakukan tetap konsisten terhadap sasaran yang disepakati dan menentukan tindakan koreksi jika diperlukan.

Kelima, apresiasi. Pemberian apresiasi cukup efektif dalam memotivasi setiap pelaku usaha/kegiatan untuk mempunyai kinerja yang terbaik. Penilaian dan pemberian apresiasi dapat dilakukan secara berkala setiap 2-3 tahun sekali terhadap LM3 yang berprestasi dalam pengembangan agribisnis. Untuk itu mungkin dapat dibedakan 3 kategori keberhasilan yaitu pengembangan agribisnis di LM3, pengembangan agribisnis di masyarakat dan agribisnis di LM3 dan masyarakat.

Dalam pada itu, mengingat pengembangan agribisnis pada/melalui LM3 mencakup berbagai komoditi dan meliputi kegiatan-kegiatan mulai dari hulu (on farm) sampai hilir (off farm), maka perlu difikirkan adanya suatu sistem pengelolaan di bawah satu atap, atau paling tidak perlu adanya Tim Koordinasi yang ditunjang oleh suatu sekretariat yang memadai.

Reposting by: Manajemen, Program & R/D LM3 Nafiri Manado, Sulawesi Utara.

Sumber>[Jamil Musanif, ags2006 > http://agribisnis.deptan.go.id]