Load Cepat

Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2020-12-01T19:26:00.000+07:00

Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Awal Kemerdekaan (1945-1950)
Pada prakemerdekaan pendidikan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi, melainkan lebih pada kepentingan kolonial penjajah. Pada bagian ini, semangat menggeloraan ke-Indonesia-an begitu kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka. Karena itu tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu pun berkait dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.

Organisasi kementerian yang saat itu masih bernama Kementerian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Tapi kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara. Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.

Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada era kepemimpinan Mr. Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.

Era Demokrasi Liberal (1951-1959)
Dapat dikatakan pada masa ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono.

Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.

Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer, digantikan era demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin banyak ujian yang menimpa bangsa Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat, sampai peristiwa G30S/PKI menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia.

Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda. Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.

Era Orde Baru (1966-1998)
Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.

Menteri pendidikan dan kebudayaan di era Orde Baru antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar

Era Reformasi (1998-2011)
Setelah berjaya memenangkan enam kali Pemilu, Orde Baru pada akhirnya sampai pada akhir perjalanannya. Pada tahun 1998 Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi. Demonstrasi besar-besaran di tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Kabinet pertama di era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu 1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional.

Pada tahun 2001 MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc. Pemilihan Umum 2004 dan 2009 rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. Dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh.

Pada tahun 2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pendidikan di era reformasi antara lain perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan lain-lain.

sumber

kemendikbud

Maksud dan Tujuan Dibentuknya PLN Indonesia

2019-02-05T15:28:00.003+07:00

Maksud dan Tujuan Perseroan

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas

sumber:
pln

Alamat Kantor dan Telp PLN Pusat Jakarta

2019-01-31T08:33:00.001+07:00

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang

Alamat PT PLN (Persero)
Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Telp : 021 – 7251234, 7261122
fax : 021 – 7221330

sumber:
pln

3 Cara Menghilangkan Magnet

2019-01-30T11:40:00.002+07:00

Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain.

Sifat kemagnetan suatu bahan bisa dihilangkan dengan cara apa saja.

1. Memukul-mukul.

2. Memanaskan.

3. Melilit magnet dengan arus bolak-balik atau AC.

4 Misi PLN Indonesia

2019-01-29T18:36:00.002+07:00

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

sumber:
pln

Visi PLN Indonesia

2019-01-28T12:25:00.002+07:00

Visi:

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

sumber:
pln

Bambang Widjojanto - Ketua KPK 2011-2015

2019-01-27T09:22:00.000+07:00

Lahir di Jakarta, 18 Oktober 1959, nama Bambang Widjojanto bukan nama yang asing di dunia hukum Indonesia.

Gelar Sarjana Strata I diraih dari Universitas Jayabaya kemudian dilanjutkan dengan Studi Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung (2005). Sedangkan gelar Doktor Ilmu Hukum diraih Bambang dari Universitas Padjadjaran Bandung pada 2009.

Bambang Widjojanto merupakan seorang pengacara, pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiri KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir.

Pada tahun 1993 pemegang gelar master hukum dari University of London, Inggris ini pernah mendapat penghargaan Robert F Kennedy Human Right Awards karena dinilai konsisten membela hak-hak warga Papua.

Di awal kariernya, Bambang banyak bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993), dan Yayasan LBH Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (1995-2000).

Bambang juga merupakan salah satu pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Karena ketekunannya di bidang hak azasi manusia, ia memperoleh penghargaan Kennedy Human Rights Award tahun 1993.

Perkembangan berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia juga tak lepas dari sentuhan pemikiran Bambang. Beberapa diantaranya : Anggota Panitia Seleksi Komisi Kejaksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (2005), Anggota Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (2005), Anggota Panitia Seleksi Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (2007), Tenaga Ahli Kejaksaan Agung RI di Bidang Pembaruan Kejaksaan (2006-2009).

Latar belakang pendidikannya pun beragam. Selain jalur pendidikan formal, Bambang mengikuti sejumlah kursus berkaitan dengan hukum dan hak azasi manusia di Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Pada tahun 2001, ia menempuh program postgraduate di School of Oriental and Africand Studies, London University.

Pengalaman Khusus Pencegahan dan atau Pemberantasan Korupsi, Bambang sempat menjadi anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi), anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi, menjadi pengacara/Tim Penasehat Hukum KPK dan melakukan sejumlah penelitian yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia.

sumber:
kpk

Karir Zulkarnain - Pimpinan KPK 2011-2015

2019-01-26T08:01:00.001+07:00

Lahir di Lubuk Basung, Sumatera Barat 1 Desember 1951, Zulkarnain sebelum terpilih sebagai Pimpinan , menjabat Staf Ahli Jaksa Agung. Meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Sumatera Utara tahun 1977, Zulkarnain kemudian melengkapi gelar Magister Hukum di IBLAM Jakarta tahun 2004.

Sebagai salah satu Pimpinan KPK yang berasal dari unsur kejaksaan, Zulkarnain pernah menjabat beberapa jabatan fungsional di Kejaksaan.

Kariernya di Kejaksaan diawali sebagai Kasubsi Penyidikan Kejari Meulaboh (1980), Zulkarnain kemudian menjabat Kasubsi Penyidikan Kejari Sibolga Kejati Sumut (1983) dan Jaksa fungsional pada Kejari Sibolga Kejati Sumut.

Berbagai posisi di Kejaksaan telah dijabat oleh Zulkarnain dengan penugasan di berbagai daerah. Karir Zulkarnain terus meroket menjadi Kasubag Pembinaan (1987), Kasie Tindak Pidana Khusus (1991), Kepala Kejaksaan Negeri Pare-pare Sulsel (1996), Asisten Intelijen Kejati Papua (1999) dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam (2002). Asisten Bidang Intelijen Kejati Jawa Tengah (2003), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh (2006), Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung (2006), Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimatan Selatan (2007), Kepala Kejaksaan Tingi Jawa Timur (2008), Sekretaris JAM Intelijen Kejaksaan Agung (2009) dan Staf Ahli Jaksa Agung (2010- Sekarang).

sumber:
kpk

Abraham Samad - Ketua KPK 2011-2015

2019-01-25T07:17:00.002+07:00

Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966, Abraham menyelesaikan jenjang sarjana strata 1 hingga strata 3 di Universitas Hasanuddin. Abraham Samad meraih gelar Doktor di Universitas yang sama pada 2010.

Memulai karir di bidang hukum sebagai konsultan hukum, Abraham kemudian menggagas berdirinya Anti Corruption Committee (ACC) di Sulawesi Selatan dan menjadi kordinatornya.

Melalui LSM ini, Abraham ingin mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Abraham juga pernah menjadi Tim Penasehat Hukum Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi.

Ketua KPK termuda ini terpilih setelah meraih 43 suara dari total 56 suara dalam proses pemungutan suara di Komisi Hukum DPR RI.

Laode M. Syarif - Wakil Ketua KPK

2019-01-24T08:29:00.002+07:00

Lahir di Lemoambo Pulau Muna Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965, Laode M Syarif mengawali karir di Makassar sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, sejak tahun 1992.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan pada program Master of Laws (LLM) di Faculty of Law, Queensland University of Technology (QUT) Brisbane dan melanjutkan Ph.D program di Sydney University, School of Law dengan program kekhususan Hukum Lingkungan Internasional.

Selain menjadi dosen pada Fakultas Hukum UNHAS, dia juga aktif sebagai pembicara/dosen tamu di Sydney University Law School, National University of Singapore Law School, Cebu University Law School, and University of South Pacific, Vanuatu.

Disamping itu, dia juga aktif diberbagai organisasi nasional dan internasional, diantaranya:
(i) Partnership for Governance Reform in Indonesia,
(ii) IUCN Academy of Environmental Law,
(iii) UNODC-Anti-Corruption Academic Initiative (ACAD),

Dimana dia banyak mengembangkan sejumlah program capacity building untuk bidang anti korupsi, good governance, reformasi peradilan, dan penegakan hukum lingkungan di Kepolisian, Kejaksaan, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta aktif mengajar kode etik dan hukum lingkungan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

sumber:
kpk

Saut Situmorang - Wakil Ketua KPK

2019-01-23T12:20:00.001+07:00

Lahir di Mayang, 20 Februari 1959, Thony Saut Situmorang, merupakan lulusan Universitas Padjajaran Bandung jurusan Ilmu Fisika.

Tahun 2001, Saut melanjutkan program magister manajemen di Universitas Krisnadwipayana. Kemudian Program Doktoralnya diambil di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Saut masuk ke BIN sejak tahun 1987. Ia pernah menjadi Sekretaris Program Pendidikan Regular Angkatan ke-50 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2013.

Tahun 1997-2001, Saut menjadi Sekretaris III KBRI Singapura. Setelah itu, ia berpindah menjadi Sekretaris I di KBRI Canberra, Australia di tahun 2008-2011.

Saut juga menjadi pengajar ilmu kompetitif intelijen di Universitas Indonesia dan Dosen STIN hingga saat ini.

sumber:
kpk

Alexander Marwata - Wakil Ketua KPK

2019-01-22T08:02:00.000+07:00

Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967 ini adalah hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Bersekolah di SD Plawikan I Klaten (1974-1980), SMP Pangudi Luhur Klaten (1980-1983), SMAN 1 Yogyakarta (1983-1986).

Dan melanjutkan pendidikan tingginya, D IV di Jurusan Akuntansi STAN Jakarta. Tahun 1995, ia melanjutkan sekolahnya lagi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Sejak tahun 1987-2011, Alexander Marwata berkarir di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Pada tahun 2012, ia kemudian menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Basaria Panjaitan - Wakil Ketua KPK

2019-01-21T09:59:00.002+07:00

Wanita pertama yang menjadi komisioner KPK ini lahir di di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 20 Desember 1957.

Basaria adalah Sarjana Hukum lulusan Sepamilsukwan Polri I Tahun Angkatan 1983-1984. Ia juga pernah mengenyam pendidikan di Jurusan Akuntansi Universitas Jayabaya, Jakarta.

Tahun 2003, Basaria masuk Sekolah Calon Perwira (Sepa) Polri di Sukabumi dan lulus sebagai polwan berpangkat Ipda. Usai lulus, ia langsung ditugaskan di Reserse Narkoba Polda Bali.

Kemudian ia diangkat menjadi Kabag Serse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 1997-2000, Kabag Narkoba Polda Jabar (2000-2004), Dirserse Kriminal Polda Kepulauan Riau Tahun 2006-2008. Selama bertugas, Basaria mengambil S2 di Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia.

Jenderal bintang dua ini juga pernah menjabat sebagai Kapusprovos Divpropam Polri di pada 2009, Karo Bekum SDelog Polri pada 2010, dan menjadi Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol.

Basaria sempat menyambi sebagai pengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang.

Setelah bertugas di Batam, Basaria ditarik ke Mabes Polri, menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim.

sumber:
kpk

Profil Karir Ketua KPK Tahun 2015 Hingga 2019 - Agus Raharjo

2019-01-20T08:05:00.001+07:00

Agus Raharjo (Ketua KPK) periode jabatan tahun 2015 hingga 2019.

Beliau lahir di Magetan, Jawa Timur, pada tahun 1956, Agus Raharjo menamatkan pendidikan S1 di Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) pada 1984.

Beliau melanjutkan studinya, S2, tahun 1991 di Arthur D. Little Management Education Institute, Management, Cambridge, Amerika Serikat.

Antara tahun 1995 hingga 1997, Pak Agus kerap aktif menjadi pembicara di lembaga internasional di Paris, Perancis.

Kembali ke Indonesia, Pak Agus kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tahun 2006 Agus diangkat menjadi Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ).

Kemudian menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2010.

sumber kpk

6 Bawahan Sekretariat Jenderal di Tubuh KPK

2019-01-19T06:28:00.001+07:00

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Biro atau lintas Biro yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal;

Sekretariat Jenderal membawahkan:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Biro Umum;
3. Biro Sumber Daya Manusia;
4. Biro Hukum;
5. Biro Hubungan Masyarakat; dan
6. Sekretariat Pimpinan

8 Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal KPK

2019-01-18T14:45:00.001+07:00

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK;

Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pada sub bidang administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK;

2. Pelaksanaan perencanaan jangka menengah dan pendek, pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan, pengelolaan dana hibah/ donor serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja KPK;

3. Pelaksanaan pemberian dukungan logistik, urusan internal, pengelolaan aset, pengadaan, pelelangan barang sitaan/ rampasan, serta pengelolaan dan pengamanan gedung bagi pelaksanaan tugas KPK;

4. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia melalui pengorganisasian fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja;

5. Pelaksanaan perancangan peraturan, litigasi, pemberian pendapat dan informasi hukum dan bantuan hukum;

6. Pelaksanaan pembinaan hubungan dengan masyarakat, pengkomunikasian kebijakan dan hasil pelaksanaan pemberantasan korupsi kepada masyarakat, penyelenggaraan keprotokoleran KPK serta pembinaan ketatausahaan KPK;

7. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Sekretariat Jenderal; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

5 Wewenang Tugas Koordinasi KPK

2019-01-17T14:06:00.001+07:00

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

itulah lima Wewenang Tugas Koordinasi KPK.

5 Tugas KPK

2019-01-16T06:22:00.000+07:00

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

sumber:
kpk

Visi dan Misi KPK

2019-01-15T08:25:00.001+07:00

Visi :

Bersama Elemen Bangsa, Mewujudkan Indonesia Yang Bersih Dari Korupsi

Misi :

Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, Supervisi, Monitor, Pencegahan, dan Penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa

Siapa itu KPK?

2019-01-14T14:17:00.001+07:00

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya.

Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK adalah:

koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK);
supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK;
dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota.

Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

sumber:
kpk

Alamat Kantor BPN Seluruh Jawa Timur - Badan Pertanahan Nasional

2019-01-13T08:55:00.002+07:00

Pentingnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peningkatan perekonomian Indonesia terutama pada pelaksanaan legalisasi aset hak atas tanah masyarakat membuat pengemban jabatannya dituntut untuk berkualitas.

Maka dari itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selaku Lembaga yang menaungi PPAT berkewajiban memberikan pembekalan teknis agar tercipta PPAT yang profesional dan bertanggung jawab.

Bertempat di Aula Gedung Buya Hamka, Masjid Agung Al-Azhar Kamis (10/1), Kementerian ATR/BPN laksanakan kegiatan pembekalan teknis yang dilakukan bersamaan dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai PPAT kepada 524 PPAT.

Dengan dilantiknya PPAT baru diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Berikut ini alamat kantor BPN di seluruh Jawa Timur.

Kantor	Kontak
Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur	Jl. Gayung Kebonsari No. 60 Telepon (0231) 8290985, 8290974 Email jatim@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1	Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D-10 Telepon 031-7401467 Email kot-surabaya1@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kota Mojokerto	JL. BHAYANGKARA NO. 44 MOJOKERTO Telepon 0321-381605 Email kot-mojokerto@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kota Madiun	JL. Dr Soetomo no.11 Telepon 0351-464574 Email kot-madiun@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kota Kediri	Jl. Mayor Bismo No. 25 Telepon (0354) 689311 Email bpnkotakediri@yahoo.co.id
Kantor Pertanahan Kota Blitar	JL.SODANCO SUPRIYADI NO.15 Kode Pos 66133 Telepon (0342) 801071 Email kot-blitar@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kota Malang	Jl. Danau Jonge I/1 Malang Telepon (0341) 717016 Email kot-malang@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kota Pasuruan	JL.DIPONEGORO No.64 Telepon (0343) 424393 Email kot-pasuruan@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kota Probolinggo	Jl. Hayam Wuruk No. 2 Telepon (0343) 421583 Email kot-probolinggo@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik	Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo 234 Gresik Telepon 0313930324 Email kab-gresik@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo	Jl. Jaksa Agung R Suprapto No. 7 Telepon 8965494 Email BPNSIDOARJO@GMAIL.COM
Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto	Jalan Pahlawan no 45, mojokerto Telepon (031) 396234 Email kab-mojokerto@bpn.go.id , mojo@ch.com
Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 112 Telepon (0321) 861497 Email kab-jombang@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan	Jl. Soekarno Hatta No. 17 Bangkalan Telepon (031) 3095126 Email kab-bangkalan@bpn.go.id , bpn_bkl@yahoo.co.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang	Jl. Jagung Suprapto No.1A Telepon (0323)321048 Email kab-sampang@bpn.go.id , Bpnsampang@yahoo.co.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep	Jl. Payudan Barat No.2 Sumenep Telepon (0328) 662253 Email Sumenep@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan	Jl. Jokotole Gg. IV / 25 B Telepon (0342) 322332 Email kab-pamekasan@bpn.go.id , bpn.pamekasan@gmail.com
Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro	Jl.Teuku Umar No. 112 Bojonegoro Telepon 0353-881186 Email kab-bojonegoro@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 49 Telepon (0356) 321884 Email kab-tuban@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan	JL. SUWOKO 18 Telepon (0322) 321180 Email kab-lamongan@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun	Jl. SOEKARNO HATTA No.17 Telepon(0351) 464303 Email kab-madiun@bpn.go.id, bpnkabmadiun@yahoo.co.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi	Jl. Basuki Rachmad No.05 Telepon (0531) 749329 Email kab-ngawi@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan	Jl. Imam Bonjol No. 8A Telepon (0352) 895097 Email kab-magetan@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo	Jl. Pramuka No. 32 Telepon(0352) 481172 Email kab-ponorogo@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan	Jl. letjen Suprapto No. 7A Telepon (0357) 881072 Email kab-pacitan@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri	Jl. Veteran No. 11 Telepon 771850-772066 Email kab-kediri@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk	JL. DERMOJOYO NO. 26 Telepon (0358) 322504 Email kabupatennganjuk@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung	JL. P. DIPONEGORO 109 DAN 115 Telepon (0355) 321090 Email kab-tulungagung@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek	Jl. Sutran Trenggalek Telepon 0355-791154 Email kab-trenggalek@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar	Jl. Akhmad Yani no. 30 Blitar Telepon (0432) 801634 Email kab-blitar@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang	JL. TERUSAN KAWI NO.10 Telepon 0341-570048 Email kab-malang@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo	Jalan Sukarno Hatta no. 28 Telepon (0335) 425888 Email kab-probolinggo@bpn.go.id , bpn.kab.probolinggo@gmail.com
Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan	Jl. Pahlawan No. 26 Telepon (0343) 424665 Email kab.pasurua@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang	Jalan Mayjen Panjaitan 106 Telepon 0334887014 Email kab-lumajang@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	JL. KH. SHIDIQ NO.55 Telepon (0331) 484644 Email kab-jember@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo	Jalan PB. SUDIRMAN 22 A Telepon (0388) 674880 Email kab-situbondo@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso	Jl.Imam Bonjol No. 5 Telepon (032) 421986 Email kab-bondowoso@bpn.go.id , bpn_bondowoso@yahoo.com
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi	JALAN Dr. SUTOMO NO. 54 Telepon (0333) 416140 Email kab-banyuwangi@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kota Batu	Jl. Mawar No. 12 Telepon (0341) 512604 Email kot-batu@bpn.go.id
Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2	Jalan Krembangan Barat No. 57 Telepon 031-3531476 Email kot-surabaya2@bpn.go.id , bpnsby2@yahoo.com

sumber:
bpn

Bapak Nur Syamsi, S.Pd - Divisi Hukum serta Mengemban Jabatan Ketua KPU Surabaya

2019-01-12T13:38:00.001+07:00

Lahir di Lamongan 14 April 1976, beliau sebelumnya menjadi Area Sales Manajer di Penerbit Erlangga dan Kepala Cabang Jawa Timur Penerbit Piranti.

Alumni Universitas Negeri Surabaya tahun 2001 ini menekankan pentingnya peningkatan wacana kepemiluan kepada pemilih pemula untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu, juga dalam hal meningkatkan rasionalitas politik masyarakat melalui sosialisasi Pemilu yang berkualitas, tepat sasaran, dan sinergis.

Penggemar sepak bola ini memiliki motto "sekali hidup, berarti!'.

sumber:
kpu Surabaya

7 Tugas dan Kewenangan KPU Indonesia

2019-01-11T14:54:00.001+07:00

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

6 Misi KPU Indonesia

2019-01-10T08:03:00.001+07:00

MISI KPU adalah :

meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Visi KPU Surabaya

2019-01-09T10:16:00.001+07:00

VISInya adalah:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

sumber:
kpu