Love Papua

Gerakan Pembebasan Nasional

2017-03-02T15:16:00.002+07:00

DEMONSTRASI ORANG PAPUA, DI TAMAN IMBI, PORT NUMBAY, 1962 (Dok.LP)

Gerakan Pembebasan Nasional adalah gerakan sedunia yang dimulai antara permulaan dua perang dunia, bagian-bagiannya tumbuh masif setelah tahun 1945, menghendaki penentuan nasib sendiri nasional bagi koloni-koloni kekuasaan imperialis.

Gerakan Pembebasan Nasional tumbuh dari perlawanan pekerja di wilayah-wilayah koloni di masa kebangkitan Revolusi Rusia, umumnya terinspirasi dan dipicu oleh Komintern (Komunis Internasional), dan menyebar ke “Dunia Ketiga” setelah Perang Dunia Kedua, memuncak setelah kekalahan AS di Vietnam 1975.

Di awal-awal abad dua puluh, gerakan-gerakan pembebasan nasional terbesar di dunia mengandung program yang secara lugas borjuis. Di Cina, Sun Yat Sen (1886 – 1925, pendiri Kuo Min Tang, Presiden pertama Republik Cina 1911-12) bertujuan mendirikan republik modern di Cina dan angkat senjata melawan pendudukan tentara Jepang dan Dinasti feodal Manchu.

Partai Komunis Cina didirikan oleh Chen Duxui pada tahun 1925 melawan Kuo Min Tang. Chen Duxui terinspirasi dari Revolusi Rusia dan menolak nasionalisme Sun Yat Sen. Dari tahun 1925 hingga kemenangan akhir Revolusi Cina tahun 1949, perjuangan Cina adalah perjuangan tiga-arah antara Partai Komunis Mao Ze Dong, Kuo Min Tang dan berbagai kekuasaan imperialis, khususnya Jepang yang menduduki banyak wilayah Cina lima puluh tahun sebelumnya.

Pola umum ini juga tercermin, dalam satu dan lain hal. Di banyak negeri-negeri lain. Semua pimpinan-pimpinan awal Revolusi Vietnam, contohnya, dilatih di Komintern, Ho Chi Minh adalah pendiri dari Partai Komunis Perancis.

Tidak banyak kemajuan yang berhasil dimenangkan negeri-negeri dari kuasa kolonial hingga Perang Dunia Dua. Selama Perang, semua Pergerakan Pembebasan Nasional adalah partisipan aktif di dalam Perang, menyekutukan dirinya dengan satu atau beberapa kekautan imperial (pada umumnya pihak Sekutu), dan mengamankan posisi dukungan dan janji-janji bagi kemerdekaan nasional sebagai pengganti kesetiaan mereka. Di Timur, kekalahan kekuatan kolonial lama oleh Jepang merupakan pendorong psikologi yang besar bagi rakyat, membuktikan bahwa Eropa bisa terkalahkan. Setelah Perang, dimana Uni Sovyet melakukan pendudukan di Eropa Timur, Revolusi Cina mengalami surut, kelelahan perang melanda bala tentara imperialis dan terlebih lagi pengharapan sangat tinggi orang-orang kolonial, pergerakan pembebasan nasional menyapu bagai gelombang pasang diseluruh Asia dan Afrika.

DI Vietnam bulan Agustus 1945, penyerahan diri Jepang memantik pemberontakan umum revolusioner dengan pengambilalihan aset lahan besar-besaran oleh massa kaum tani dan pendirian Dewan-dewan rakyat (Sovyet) di seluruh negeri. Ho Chi Minh mendirikan basis-basis di pedesaan bagian Utara, namun tidak melawan kembalinya kolonialis Perancis, mengandalkan janji-janji kemerdekaan dari Presiden AS Harry Truman. Namun secepatnya pula pertempuran pembebasan nasional dimulai. Di Indonesia, Sukarno, (Sun Yat Sennya Indonesia) mendeklarasikan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Partai Komunis Indonesia (PKI) melawan kaum Nasionalis dan menyerukan pendirian kembali kuasa kolonial. [PKI masih belum signifikan hingga pemimpin generasi baru di bawah Aidit dan Sudisman muncul dan menyambut pesan-pesan Nasionalis dengan dukungan Cina]

Perang pembebasan di Cina dilakukan oleh tentara kaum tani yang berjumlah besar, dipimpin oleh para intelektual dan pekerja dari kota-kota yang diorganisir oleh Partai Komunis. Setelah mendapat kontrol di pedesaan, Tentara Merah memasuki kota dan di tahun 1949, mendorong tentara-tentara “nasionalis”(yang didukung AS) ke daratan Taiwan.

Di India, eskalasi kerusuhan dan aksi-aksi meluas melawan otoritas Inggris di tahun 1947. Inggris membagi India di tahun 1948 dan menyerahkan kekuasaan pada pemerintah borjuis nasionalis. Di Mesir, perang telah menunda penarikan Inggris, namun monarki Farouk dijatuhkan oleh Nasser di bulan November 1954 dengan dukungan Sovyet, Nasser menasionalisasi Terusan Suez di bulan Juli 1956. Upaya Inggris mengambil kembali kontrol terbukti menjadi kegagalan menyedihkan, dan selanjutnya hingga 14 tahun Nasser menjadi inspirasi bagi Pan-Arabisme.

Pan-Arabisme adalah gerakan sekuler yang mengombinasikan anti-imperialisme dengan advokasi untuk modernisasi melawan Mullah yang perjuangannya didorong sama dengan perjuangan melawan tentara-tentara Inggris dan AS. Dalam hal ini, imperialis mendukung setiap monarki feodalistik atau ulama reaksioner yang ada melawan gerakan Arab progresif dan sekuler. Meski demikian, gerakan Pan Arab satu demi satu membebaskan negeri-negeri Arab dari pendudukan Barat.

Kemenangan rakyat Vietnam atas Perancis di Dien Bien Phu tahun 1956, Revolusi Kuba tahun 1959 (Fidel Castro dan Che Guevara) dan Revolusi Aljazair tahun 1962 (Ben Bella) merupakan kemenangan anti imperialis yang menginspirasi tak saja rakyat di (bekas) koloni, namun juga inspirasi bagi Gerakan Hak-Hak Sipil di AS, contohnya, dimana Orang-orang kulit hitam mengalami rasisme dan kemiskinan serta tak pernah mendapat keuntungan dari imperialisme.

Selama paruh pertama abad kedua puluh, AS menampilkan dirinya sebagai pemenang pembebasan nasional dan lawan dari kolonialisme. Landasannya adalah kebutuhan kapital AS untuk mempenetrasi koloni-koloni yang sebelumnya secara eksklusif dipegang oleh kekuatan kolonial tua Eropa sebagai sumber bahan mentah dan tenaga kerja murah. Ini merupakan kebijakan Neokolonialisme dimana AS menggunakan perdagangan dan perniagaan untuk melemahkan cengkeraman kekuatan kolonial, dan memenangkan kontrol atas pasar tersebut dengan cara-cara ekonomi ketimbang militer.

Kemudian, AS bergerak untuk mendirikan kembali dominasi (Neo-imperialis) dan mengamankan syarat-syarat bagi eksploitasi yang menguntungkan, dimana kekuatan kolonial tua Eropa telah gagal, menginvasi Vietnam di tahun-tahun setelah 1956 dan memblokade Kuba. Saat ini Gerakan Pembebasan Nasional menjadi inspirasi bagi anak-anak muda dan pekerja yang menjadi teradikalisasi akibat perubahan proses ketenagakerjaan dan berakhirnya ledakan ekonomi pasca perang di negeri-negeri imperialis.

Secara umum, peran objektif dan historis dari gerakan pembebasan nasional adalah melindungi kemerdekaan negeri-negeri mereka dari dominasi asing, tak selalu menghendaki suatu revolusi sosial. Memang, di seluruh negeri-negeri ini, kaum proletariatnya adalah minoritas kecil dan kekuatan produksinya belum berkembang atau berkembang dengan timpang dalam memenuhi kepentingan kekuatan imperial.

Dua faktor yang secara khusus penting dimengerti sebagai landasan gerakan pembebasan nasional adalah: kemajuan tenaga produktif dan proses ketenagakerjaan, serta kemenangan Revolusi Rusia. Kolonialisme mulai merosot mulai dari awal abad kedua puluh oleh karena alasan-alasan yang serupa dengan penghapusan perbudakan di Amerika Serikat, yakni kerja paksa dan eksploitasi berbasis kuasa kekerasan menjadi semakin tidak produktif dibandingkan kerja-upahan dan pemanfaatan bagian-bagian kelas pekerja yang memiliki keistimewaan juga borjuis nasional untuk mengorganisasikan produksi.

Namun demikian, keberadaan Uni Sovyet merupakan faktor satu-satunya yang penting yang membuat perjuangan pembebasan nasional bisa dimenangkan, karena memberikan tempat menoleh bagi bangsa-bangsa ini. Akibatnya, cukup banyak dari bangsa-bangsa baru ini berdiri di ditengah kebangkitan perang dunia kedua, memulai tugas pembangunan bangsanya dengan ikatan politik, militer, dan ekonomi yang kuat dengan Uni Sovyet. India dan Indonesia adalah dua pengecualian dimana situasi itu tidak terbukti terjadi setelah upaya luar biasa AS, dan di sini negeri tersebut berkembang di dalam jalur kapitalis. Bahkan di negeri-negeri yang paling bersekutu dengan Uni Sovyet pun, tidak bisa dibilang sebagai negara pekerja, namun negeri-negeri kapitalis dengan sektor negara yang sangat luas. Di Cina dan Kuba, di sisi lain, Partai Komunis tetap menjadi partai penguasa dan hubungan-hubungan pasar tidak berkembang. Namun di banyak kasus, gerakan pembebasan nasional memenangkan tujuannya dengan memenangkan beberapa derajat kedaulatan nasional. Kemerdekaan ekonomi, sebagai esensi kemerdekaan sepenuhnya, adalah hal lain lagi, yang sangat sedikit dimenangkan.

Gerakan Pembebasan Nasional berbeda dengan gerakan pekerja, dan didalamnya meninggalkan berbagai pertanyaan terbuka seperti misalnya kelas mana yang akan memimpin perjuangan nasional—kelas pekerja atau borjuasi nasional. Untuk persoalan tersebut, lihat esai-esai Trotsky Permanent Revolution, Lenin tentang Rights of Nations to Self-Determination, Esai Mao On Tactics Against Japanese Imperialism, Esai Franz Fanon National Culture and the Fight for Freedom, dan Che Guevara’s Message to the Tricontiniental.

Dalam berjuang melawan musuh bersama—imperialisme—pembebasan nasional seringkali bertemu kepentingan yang sama dengan gerakan pekerja dan kaitan yang kuat dengan sosialisme. Namun demikian, gerakan pembebasan nasional masih mengandung represi terhadap gerakan pekerja, dimana borjuis nasional berkuasa dan berkemungkinan mengembalikan lagi bentuk-bentuk penindasan seperti diskriminasi agama, penindasan perempuan, minoritas, dsb. ***

———————————

*Diterjemahkan oleh Kuntsa dari Glossary of Events marxists.org untuk pengetahuan para pendukung Sosialis Papua.

West Papua dan Hak Penentuan Nasib Sendiri Dalam Hukum Internasional

2017-02-13T20:37:00.003+07:00

Sumber: Sosialis Papua

Ringkasan berikut bersumber dari Makalah West Papua dan Hak Penentuan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional yang ditulis pada tahun 2010 oleh Melinda Janki, seorang pengacara publik berbasis di Inggris, yang juga memimpin asosiasi Pengacara Internasional untuk West Papua (ILWP). Diterjemahkan oleh Victor Yeimo. Makalah tersebut membahas:

Status hukum Pepera dan menyimpulkan bahwa PEPERA merupakan PELANGGARAN hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua dalam hukum internasional.
Klaim teritorial Indonesia tidak menjustifikasi (membenarkan secara hukum) kedaulatan Indonesia atas West Papua.
Kehadiran Indonesia di West Papua adalah illegal, dan ilegalitas ini menjadi BASIS bagi KONFLIK berkepanjangan di West Papua.

Embed from Getty Images

Oleh karena itu, klaim kedaulatan Indonesia atas West Papua, dan klaim West Papua atas hak penentuan nasib sendiri diatur (dan harus diselesaikan) oleh hukum internasional, bukan hukum domestik. Sehingga, harus diselenggarakan penentuan nasib sendiri yang sesuai dengan hukum internasional, hingga akhirnya menetapkan status internasional atas West Papua.

1. Penentuan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional

Syarat penentuan nasib sendiri West Papua dalam hukum internasional:
- West Papua sudah harus memiliki hak hukum substantif atas penentuan nasib sendiri di masa ketika Pepera 1969; dan
- Pepera harus jelas terbukti melanggar persyaratan prosedural yang ditetapkan hukum internasional
Apa yang dimaksud hak hukum substantif West Papua?
- Hak hukum rakyat West Papua, sebagai rakyat koloni, untuk memilih status internasionalnya; yakni hak hukum West Papua atas penentuan nasib sendiri eksternal (internasional) dalam konteks dekolonisasi.
- Netherland New Guinea ditangani berdasarkan Piagam PBB Bagian XI yang meliputi teritori-teritori tak berpemerintahan sendiri seperti koloni-koloni.
- Landasan paling penting adalah lahirnya Deklarasi PBB No. 1514 (XV) tentang Penjaminan Kemerdekaan bagi Negeri-negeri dan Rakyat Koloni pada Desember 1960.
- Faktor-faktor lain yang menunjukkan bahwa Deklarasi memiliki signifikansi hukum, adalah:
  - Deklarasi disahkan tanpa suara penolakan dengan hanya sembilan suara abstain, dan suara abstain dapat dianggap persetujuan karena tidak ada penolakan nyata.
  - Deklarasi diikuti oleh beberapa resolusi yang merekomendasikan Negara-negara mendukung pemerintahan sendiri, dan hak rakyat di teritori tak berpemerintahan sendiri untuk menentuan nasibnya sendiri, seperti Resolusi MU-PBB 9 (I), 421 (V), 545 (VI), 637 (VII), 83 7(IX), 1314 (XIII).
  - Untuk mempromosikan hak penentuan nasib sendiri, Majelis Umum menetapkan Komite Khusus Dekolonisasi: membuat rekomendasi-rekomendasi dan petunjuk atas kemajuan dan sejauh mana implementasi dari Deklarasi tersebut. (Resolusi 1654/XVI)
  - Deklarasi disebutkan 95 kali dalam sesi sidang Majelis Umum berikutnya.
  - Setelah Deklarasi dibuat hingga akhir 1970, kekuasaan kolonial telah melepas otoritas mereka atas jutaan rakyat; dan 29 Negara-negara baru berdiri.
  - Deklarasi ditetapkan oleh Dewan Keamanan dalam beberapa resolusinya, seperti Resolusi 183(1963), 202(1965), 217(1965),218 (1965), 301 (1971), 377(1975).
  - Pengadilan Internasional menyatakan tegas bahwa “prinsip penentuan nasib sendiri adalah hak rakyat”; dan landasan bagi proses dekolonisasi.
  - Kebiasaan Majelis Umum sebagai sebuah badan, praktek Negara-negara serta opini-opini Pengadilan menunjukkan bahwa penentuan nasib sendiri tahun 960 zberkembang. menjadi hak hukum yang dimiliki oleh rakyat teritori tak berpemerintahan sendiri dan Deklarasi adalah bukti aturan hukum baru internasional.
- Argumentasi Indonesia bahwa West Papua tidak punya hak untuk menentukan nasib sendiri dengan mudah dapat dibantah oleh landasan berikut:
  - Kesepakatan New York 1962 dengan tegas memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua, dan memberlakukan perjanjian kewajiban kepada Indonesia dalam Paragraf (d) Pasal XVIII untuk melakukan tindakan penentuan nasib sendiri “yang sesuai dengan praktek internasional.” Baik Belanda maupun Indonesia harus patuh pada keputusan West Papua.
  - Hasil dan dampak Kesepakatan New York (untuk menyelenggarakan penentuan nasib sendiri West Papua) menegasikan klaim Indonesia bahwa West Papua tidak punya hak penentuan nasib sendiri berdasarkan kebiasaan hukum internasional atau berdasarkan kewajiban perjanjian khusus Indonesia.

3 Apa yang dimaksud persyaratan prosedural?

Persyaratan prosedural untuk penentuan nasib sendiri diatur oleh Majelis Umum melalui intepretasi Pasal 73 Piagam PBB. Pasal 73e menyatakan bahwa kekuasaan administrasi memiliki kewajiban untuk menyerahkan kepada Sekretaris Jenderal informasi statistik atau teknis lainnya terkait persyaratan sosial, ekonomi, pendidikan dalam teritori tak berpemerintahan sendiri.
Dalam kasus West Papua, pasal 73 menempatkan kewajiban kepada Belanda dari tahun 1945 dan kepada Indonesia tahun 1963, ketika Indonesia mengambil alih kekuasaan administratif.
Sesuai Resolusi 567 (VI) Majelis Umum PBB, dua faktor (prinsip) yang dianggap penting bagi pemenuhan kewajiban itu adalah: kemajuan politik dan pendapat populasi.
Kemajuan politik harus memadai agar membuat masyarakat mampu memutuskan masa depan nasib teritori mereka dengan pengetahuan yang dimiliki.
Pendapat mereka harus dapat diekspresikan dengan bebas melalui proses yang informatif dan demokratis menyangkut perubahan status yang mereka kehendaki.
Persyaratan ini disebutkan kembali dalam Resolusi Majelis Umum 648 (VII) dan 742 (VIII). Resolusi Majelis Umum 637 (VII) menegaskan bahwa kehendak masyarakat bersangkutan yang diekspresikan bebas harus ditentukan melalui plebisit atau cara-cara demokratis lainnya, khususnya dibawah dukungan PBB.
Resolusi Majelis Umum 1541 (XV) menegaskan bahwa pasca 1960: Teritori tak berpemerintahan sendiri dapat dinyatakan memenuhi semua unsur pemerintahan sendiri ketika:
- berdiri sebagai sebuah negara berdaulat merdeka;
- asosiasi bebas dengan sebuah negara merdeka; atau
- integrasi dengan sebuah negara merdeka.

West Papua sebetulnya sudah dapat mencapai kemerdekaannya tanpa mesti mengikuti persyaratan prosedural, karena statusnya sebagai sebuah teritori tak berpemerintahan sendiri. Namun di tahun 1969, keputusan untuk mengintegrasikannya dengan Negara yang ada hanya sah jika hal itu memenuhi persyaratan Prinsip IX Resolusi Majelis Umum 1541 (XV).

II. Kedaulatan Indonesia atas West Papua tidak sah (ilegal)

Indonesia tidak mendapatkan kedaulatannya atas West Papua berdasaran New York Agreement atau Piagam Pemindahan Kedaulatan.
PEPERA yang dilakukan 1969 yang terbukti tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat prosedural sesuai prinsip-prinsip dan resolusi PBB terhadap wilayah tak berpemerintahan sendiri, juga tidak sah dijadikan klaim kedaulatan Indonesia atas West Papua, karena:
- Rakyat West Papua TIDAK DIMINTAI PENDAPAT di tahun 1962 ketika New York Agreement diputuskan, TIDAK DIMINTAI PENDAPAT ketika pilihan PEPERA 1969 ditetapkan, TIDAK DIMINTAI PENDAPAT terkait pilihan-pilihan apa yang harus ditetapkan sebelum pelaksanaan PEPERA.
- Suara musyawarah 1022 orang (4 orang lainnya tidak ambil bagian), kurang dari 0,2% dari populasi Papua, yang dikondisikan setuju untuk integrasi dengan Indonesia, bukanlah suara yang sah untuk menyatakan integrasi yang benar.

Oleh karena itu pengambilaihan West Papua merupakan aneksasi illegal serupa dengan pengambilalihan sementara Indonesia atas Timor Leste di tahun 1975.
Selain itu, juga tidak benar bahwa PBB melegitimasi/mengesahkan keputusan PEPERA. Buktinya adalah:
- Pasal XXI New York Agreement meminta wakil PBB dan Indonesia melaporkan kepada Sekretaris Jenderal yang pada waktu itu diwajibkan memberi laporan itu ke Majelis Umum PBB terkait pelaksanaan dan hasil PEPERA.
- General Konsil PBB menyarankan Sekjend PBB untuk mempresentasikan laporan seutuhnya kepada Majelis Umum dan bukan rangkuman laporan, karena: sah atau pun tidak, ada keraguan yang luas terkait apakah benar kesempatan seutuhnya diberikan terhadap ekspresi kehendak rakyat dalam kasus tersebut dan Sekjend oleh karena itu tidak boleh memberi kesan adanya bukti atau bahan yang dilewati atau disembunyikan.
- Kedua laporan dijadikan lampiran pada laporan yang dipresentasikan Sekjend PBB di hadapan Majelis Umum. Resolusi 2504 (XVII) hanya menyatakan bahwa Majelis Umum: Mencatat laporan dari Sekretaris Jenderal dan mengakui dengan apresiasi pemenuhan tugas yang diberikan oleh Sekjend kepada wakil-wakilnya atas dasar New York Agreement 15 Agustus 1962 antara Repiblik Indonesia dengan Kerajaan Belanda terkait West New Guinea (Irian Barat).
- Tugas yang diberikan pada wakil PBB terbatas pada memberi pandangan, mengawal, dan berpartisipasi dalam pengaturan PEPERA. Pengatur dan pelaksana sebenarnya adalah tanggung jawab Indonesia sesuai dengan New York Agreement. Wakil PBB tidak punya otoritas untuk setuju atau tidak setuju. PBB telah menjalankan tugasnya sekalipun, seperti dicatat oleh Sekjend PBB, Pemerintah Indonesia tidak selalu patuh pada saran yang diberikan.
- Tugas Majelis Umum dibatasi oleh New York Agreement hanya untuk menerima laporan Sekjend PBB. Majelis Umum tidak punya otoritas untuk setuju maupun tidak setuju atas hasil PEPERA. Seperti yang dinyatakan oleh General Counsel PBB: Ini hal sulit, untuk bisa melihat tindakan apa yang dapat diambil Majelis Umum… Persetujuan itu adalah antara Indonesia dan Belanda, dan PBB bukanlah pihak yang menjadi bagian di sana.
- Resolusi 2504(XVII) tidak menyebutkan penentuan nasib sendiri West Papua, atau West Papua tak lagi menjadi teritori tak berpemerintahan sendiri. Tak ada resolusi apapun lagi dari Majelis Umum PBB (atau Dewan Keamanan PBB) yang menyetujui PEPERA atau menegaskan bahwa West Papua telah menjalankan dengan bebas hak penentuan nasibnya sendiri.
- Tanpa adanya resolusi yang jelas menunjukkan persetujuan PBB atas PEPERA, maka sulit untuk menyimpulkan bahwa PBB telah memberi persetujuan atas integrasi West Papua ke Indonesia.
- Bahkan, lebih jauh lagi, keberadaan Indonesia di West Papua masih diragukan keabsahannya.
- Buktinya:
  - Hanya 0,2% populasi West Papua ambil bagian dalam PEPERA dan mereka tidak punya hak pilih;
  - West Papua berada dalam pendudukan militer;
  - Sejak awal di tahun 1963 ketika UNTEA memindahkan administrasi ke Indonesia, sudah sebanyak 15.000 pasukan keamanan Indonesia di West Papua;
  - Komite Dekolonisasi PBB bahkan menyatakan Netherland New Guinea bergabung dengan Indonesia di tahun 1963 sebagai Irian Jaya, yang artinya bahwa Indonesia bahkan sudah menganeksasi West Papua SEBELUM PEPERA.

Pengakuan dan persetujuan negara-negara juga diragukan sebagai landasan hukum atas kedaulatan Indonesia, karena ketika mengakui bahwa West Papua adalah teritori tak berpemerintahan sendiri, maka Indonesia terikat Pasal 73 Piagam PBB yang mewajibkannya: mengakui bahwa kepentingan penduduk teritori tersebut adalah utama, dan menerima sebagai suatu perwalian suci (sacred trust) kewajiban mempromosikan … keselamatan para penduduk di teritori-teritori itu. Dan aneksasi Indonesia atas West Papua bukan sacred trust.
Status West Papua oleh karena itu merupakan koloni tak berpemerintahan sendiri yang berhak untuk penentuan nasib sendiri. Sampai West Papua dapat melaksanakan haknya untuk menentukan nasib sendiri maka ia masih menjadi sebuah koloni dan kehadiran Indonesia di West Papua ilegal.
Majelis Umum PBB telah mendeklarasikan: keberlanjutan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi adalah kejahatan yang melanggar Piagam PBB dan Deklarasi Jaminan Kemerdekaan terhadap Negeri-negeri dan Rakyat Terjajah serta prinsip-prinsip hukum internasional. (Resolusi 2621 (XXV)

III. Kesimpulan

Di tahun 1949 setelah pembentukan Negara Republik Indonesia, West Papua adalah koloni tak berpemerintahan sendiri dan diakui demikian oleh PBB dan Belanda, yang pada waktu itu menjadi penguasa administratif kolonialnya.
Di tahun 1963 ketika Indonesia mengambil alih tanggung jawab administratif atas West Papua, teritori itu tetap berstatus koloni tak berpemerintahan sendiri yang berhak atas penentuan nasib sendiri dibawah hukum internasional. Hak itu diakui oleh Indonesia dalam New York Agreement yang menguatkan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan hukum atas West Papua.
Keberadaan Indonesia di West Papua adalah administrasi kolonial yang bisa bersifat permanen hanya jika rakyat West Papua memilih integrasi melalui penentuan nasib sendiri dengan prosedur yang disyaratkan oleh hukum internasional.
Satu-satunya penentuan nasib sendiri yang dilakukan adalah PEPERA yang TIDAK SAH pada tahun 1969.
Karena pengambilalihan tersebut tidak sah, maka West Papua bukanlah bagian sah dari teritori Indonesia namun teritori tak berpemerintahan sendiri dibawah pendudukan.
Kemerdekaan West Papua akan merupakan pengembalian kedaulatan rakyat Papua dan bukanlah pelanggaran integritas teritorial Indonesia.
Penggunaan kekuatan tentara bersenjata Indonesia di West Papua untuk membuat pasif rakyat West Papua merupakan wujud penyangkalan hak penentuan nasib sendiri dan kejahatan terhadap hukum internasional.
Negara-negara di dunia oleh karena itu perlu mengakui bahwa West Papua adalah koloni Indonesia dengan status yang berbeda dan terpisah, serta bertindak memastikan kejahatan hak azasi manusia di West Papua segera diakhiri.
Oleh karena itu komunitas internasional negara-negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa rakyat Papua diberikan hak untuk secara bebas menentukan nasibnya sendiri.

Papua, Sepak Bola dan Rasialisme: Upaya Interuptif Revolusioner

2017-02-10T15:57:00.001+07:00

Oleh Andre Barahamin (@barahamin) | Footbal Tribe

Dalam Black Skins, White Masks, Frantz Fanon menulis bahwa seorang kulit hitam tidak memiliki resistensi yang ontologis menurut pandangan seorang kulit putih. Hal ini tidak lepas dari sifat “ontologi” ala kulit putih yang menganggap bahwa kulit hitam tidak mengerti apapun tentang dirinya. Implikasinya adalah, seorang kulit hitam akan berupaya membuktikan dirinya pantas di hadapan kulit putih. Misalnya, dengan menggunakan sepak bola.

Persatuan Sepak Bola Jayapura (Persipura) adalah contohnya.

Klub sepak bola yang diyakini berdiri secara resmi pada 1963, dalam beberapa tahun terakhir menjadi simbol budaya bagi orang-orang Melanesia di Papua. Persis seperti apa yang diterangkan Fanon di atas. Mengusung identitas sebagai Melanesia adalah aspek penting yang secara implisit hadir tiap kali Persipura bertanding. Sebagai simbol, Persipura telah bertransformasi menjadi penanda terhadap sebuah definisi yang hampir asing di telinga keturunan Melayu berkulit coklat di mayoritas Indonesia. Sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok etnis tertentu di Pasifik Selatan, yang berbeda -namun anehnya sulit dipahami- dari orang-orang Polinesia dan Mikronesia.

Melanesia secara harafiah berarti “pulau orang-orang berkulit hitam”. Mengacu secara geografis kepada sub regional Oceania yang wilayahnya membentang dari sisi barat Samudera Pasifik sampai Laut Arafuru, hingga ke bagian utara dan timur laut benua Australia. Jules Dumont d’Urville pertama kali menggunakan istilah ini pada tahun 1832. Tapi klasifikasinya kini dianggap tidak akurat karena mengabaikan keragaman budaya, bahasa, sosial, dan genetik yang begitu luas di daerah itu.

Penduduk asli pulau-pulau Melanesia diyakini merupakan nenek moyang dari orang-orang di pulau Papua. Mereka diduga pertama kali mendiami Guinea Baru, yang sekarang terbagi antara Papua Nugini yang merdeka, dengan Papua Barat yang berada di bawah kendali Indonesia. Mereka kemudian perlahan bermigrasi secara perlahan mencapai pulau-pulau Melanesia lain sekitar 35.000 tahun lampau. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nenek moyang orang-orang Melanesia bahkan saat itu telah mendiami hingga seperti Kepulauan Solomon, dan bahkan, lebih jauh lagi.

Sekitar empat ribu tahun yang lalu, orang-orang Austronesia datang dan menjalin hubungan dengan Melanesia di sepanjang pantai utara Nugini. Periode panjang interaksi yang di kemudian hari menghasilkan banyak perubahan yang kompleks dalam genetika, bahasa, dan budaya.

Fakta lain yang menguatkan klaim tersebut adalah sebuah studi yang diterbitkan oleh Temple University, AS di tahun 2008. Laporan berjudul The Genetic Structure of Pacific Islanders menemukan bahwa Polinesia dan Mikronesia hanya memiliki sedikit hubungan genetik dengan Melanesia. Bahkan, ditemukan keragaman yang signifikan antara kelompok yang hidup di pulau-pulau Melanesia. Sebagai region, etnis dan unit budaya, Melanesia berbagi ikatan yang sama berdasarkan identitas dan konsensus yang dikembangkan sebagai kritik terhadap kontrol dari kelompok-kelompok non-Melanesia.

Dalam konteks lapangan politik, ekspresi ini dikenal dengan nama: Pan-Melanesia.

Dan sepak bola, memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat indera identitas ke-Melanesia-an tersebut di seantero tanah Papua. Permainan ini dan kehadiran entitas seperti Persipura mampu menyediakan ruang bagi orang-orang Papua untuk mengekspresikan protes dalam formasi yang berbeda tanpa harus kehilangan esensi. Melalui anak-anak Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berdemonstrasi dengan kostum hitam-merah Persipura,ekspresi ke-Melanesia-an Papua menjadi begitu nyata dan populis. Ia menjadi kanal alternatif setelah pembungkaman demonstrasi, sensor media dan gelombang kekerasan yang tampaknya belum akan berakhir.

Persipura dan sepak bola adalah evolusi dan respon Papua atas represi yang mereka alami. Menggenapi nubuat Fanon yang mengatakan bahwa keterasingan rasial yang dialami satu kelompok adalah tujuan sebenarnya dari hubungan sosial.

Melalui Persipura dan sepak bola, Papua sedang menggugat narasi Indonesia mengenai “kesetaraan”, “keadilan” dan “segregasi ras” yang berlangsung hingga hari ini. Bahwa ada kelompok sosial yang lebih baik dari yang lain hanya karena didasarkan pada terang-gelapnya warna kulit seseorang. Idealisme-idealisme yang merefleksikan masyarakat yang timpang karena dihuni oleh individu-invidu yang bermasalah.

Kemenangan Persipura di setiap pertandingan dan gelar yang diraih dalam kompetisi, adalah perayaan terang-terangan dan kritik terhadap masyarakat yang rasialistik. Kemenangan atas mereka yang mengasosiasikan ke-hitam-an warna kulit dengan keterbelakangan dan primitifisme. Kemenangan untuk dapat dengan sempurna mengatakan: Aku Papua, Aku Melanesia.

Dengan sepak bola, anak-anak Melanesia sedang mengkonfrontasikan kondisi-kondisi material yang menjadi prasyarat tumbuh kembangnya rasialisme di Indonesia. Sekaligus melucuti kebohongan publik bahwa tidak ada relasi antar ras yang timpang di negeri ini. Menohok pengingkaran bagaimana perbedaan antara seorang “ekspatriat” dan Papua di hadapan Indonesia. Menjadi ajang pembuktian empiris bagaimana supremasi warna kulit telah menjadi norma.

Rasialisme adalah refleksi modern dari masa perbudakan. Dan di Papua, Persipura menjadi simbol dari gelombang inisiatif untuk memutus siklus tersebut. Melalui sepak bola, orang asli Papua sedang berupaya menegasikan struktur dan basis penyokong rasialisme terhadap identitas mereka sebagai Melanesia. Sekaligus di saat yang bersamaan, menawarkan bentuk relasi rasial baru sebagai yang mutual, yang emansipatif dan yang revolusioner.

Seperti Fanon yang berpendapat bahwa perjuangan menentang rasialisme adalah agenda revolusioner yang mendesak, interupsi populis melalui sepak bola seperti yang dilakukan oleh Papua adalah satu di antara sekian inisiatif untuk membuka front pertempuran lebih luas terhadap wabah rasialisme yang bercokol di nusantara. Tujuannya, tidak semata untuk melepaskan Melanesia dari belenggu cara pandang yang picik, tapi juga dari mahkota duri rasistik yang membebani isi kepala mereka yang bukan Papua. Bahwa korban dari segregasi berdasarkan ras, tidak hanya mereka yang diasosiasikan sebagai budak atau kelas kedua, tapi juga kita yang merasa sebagai tua dan yang terutama. Pembebasan semuanya, adalah pintu masuk untuk pembebasan umat manusia yang lebih luas.

*Peneliti di Yayasan PUSAKA (Pusat Studi, Advokasi dan Dokumentasi Hak-hak Masyarakat Adat) dan editor IndoProgress.

Makar dan Penghasutan; Senjata Indonesia Bungkam Suara Papua

2016-11-09T13:16:00.003+07:00

Makar dan Penghasutan, Memupus Harapan Keadilan

Puluhan tahun Indonesia merdeka, namun pengadilan masih menerapkan pasal-pasal makar warisan kolonial Belanda. Di Papua pasal-pasal itu digunakan memukul para aktivis prodemokrasi, seakan Papua koloni Indonesia.
Dalam situsnya, Aliansi Demokrasi Papua (AlDP) menyebutkan, pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) muncul pada abad ke 19, ketika menteri kehakiman Belanda menolak mentah usul penggunaan makar sebagai peraturan terhadap seluruh masyarakat.
Dia menyatakan, “de ondergeteekende zou deze bepalingen, welke op zichzelf te verklaren zijn door de behoefte van een koloniale samenleving, zeker niet voor het rijk in Europa willen overnemen,” (peraturan di bawah ini, dengan sendirinya dinyatakan hanya berlaku bagi kebutuhan masyarakat kolonial, jelas tidak diperuntukkan bagi negara-negara Eropa) (Prof MR. J.M.J. schepper,het gevaar voor de vrijheid van godsdienstige belijdenis te duchten van het in artikel 156 No. 1 SW. omschreven haatzaaidelict”, T. 143, hal. 581-582).

Pasal-pasal makar KUHP diadopsi pemerintah kolonial Belanda dari pasal 124a British Indian Penal Code tahun 1915. Walaupun, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh Indian Supreme Court dan East Punjab High Court, karena dinilai bertentangan dengan konstitusi India yang mendukung kebebasan memiliki dan menyatakan pendapat.

Di Belanda sendiri ketentuan dalam pasal-pasal makar KUHP ini dipandang tidak demokratis karena bertentangan dengan gagasan freedom of expression and opinion. Inilah alasan Pemerintah Kolonial Belanda hanya memberlakukan pasal-pasal tersebut di koloni-koloninya. Sehingga sudah semestinya, setelah puluhan tahun Indonesia merdeka dari Belanda, pasal-pasal tersebut sudah raib dari hadapan warga negara Indonesia, termasuk di Papua. Karena Papua bukanlah koloni Indonesia.

Makar (aanslag) secara yuridis, adalah suatu tindakan penyerangan secara sepihak terhadap penguasa umum dengan maksud supaya sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebahagian wilayah dari negara lain. Makar diatur dalam pasal 104 hingga pasal 129 KUHP.

Dalam pengertian lain, makar juga bisa diklasifikasikan sebagai: kejahatan terhadap presiden dan wakil presiden (negara dan/atau wakil kepala negara sahabat), terhadap pemerintahan yang sah atau badan-badan pemerintah, menjadi mata-mata musuh, perlawanan terhadap pegawai pemerintah, pemberontakan, dan perbuatan lain yang ‘merugikan’ kepentingan negara.

Makar juga kerap kali dimaknai sebagai penyerangan yang ditujukan kepada pemerintah (kepala negara dan wakilnya). Motif utamanya: membuat subjek tidak cakap memerintah, merampas kemerdekaan, menggulingkan pemerintah, mengubah sistem pemerintahan dengan cara yang tidak sah, merusak kedaulatan negara dengan menaklukan atau memisahkan sebagian negara untuk diserahkan kepada pemerintahan lain atau dijadikan negara yang berdiri sendiri.

Sedangkan pasal-pasal “penyebaran kebencian” (Haatzai Artikelen) atau penghasutan dalam KUHP diatur dalam Pasal 154, 155, dan 156. Pasal-pasal ini menetapkan, “pernyataan di muka umum mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah” sebagai sebuah kejahatan dan melarang “pernyataan mengenai perasaan atau pandangan semacam itu melalui media publik.” Pelanggaran atas pasal-pasal tersebut diancam hukuman penjara hingga tujuh tahun.

Di era Presiden Soeharto (mendiang), pasal-pasal ini sering digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat. Lawan-lawan politik, kritikus, mahasiswa, dan pembela hak asasi manusia paling sering menjadi target pembungkaman. Penguasa menarik-ulur pasal-pasal ini (pasal-pasal “karet”) untuk membatasi dan mengekang hak-hak individu atas kebebasan berpendapat. Di era reformasi ini, pasal-pasal ini masih sering digunakan untuk mendakwa aktivis pro demokrasi. Di Papua sendiri, pasal ini getol dijeratkan pada untuk aktivis prodemokrasi, jika mereka gagal dibuktikan terlibat makar.

Tal heran, Human Rights Watch (HRW), dalam laporannya “Protes dan Hukuman Tahanan Politik di Papua” 2007, menyebutkan Indonesia sebagai contoh sebuah negara di mana pengecualian yang berlaku-batasan dan kekangan yang dimaksud oleh komite- sering bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan berpendapat.

HRW melihat banyaknya peristiwa penangkapan dan pemenjaraan individu di Indonesia, terutama Papua, atas keterlibatan secara damai dalam upacara pengibaran bendera. Tindakan yang melanggar undang-undang internasional hak asasi manusia.

Pengadilan Indonesia juga kerap menerapkan pasal “penyebar kebencian” atau “penghasutan” kepada aktivis pro-damai yang menggunakan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat. Pasal-pasal tersebut juga melanggar semangat konstitusi Indonesia, yang menjamin hak semacam itu di saat kemerdekaan dicapai.

Mengenai kecenderungan Pengadilan Negeri di Papua mengalihkan ketidakterbuktian kasus makar menjadi pidana penghasutan, Harry Maturbongs, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Papua, mengakui ada indikasi dipaksakan sebagai efek jera.
“Pasal makar ini digunakan di zaman kolonial Belanda untuk menekan individu atau kelompok yang memberontak (membangkang). Padahal di era kini, pasal makar ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakaat sipil untuk mengemukakan aspirasi di muka umum,” tegas Harry. Hak ini bagian dari hak politik masyarakat sipil yang dilindungi Undang-Undang Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di depan umum.

Gustaf Kawer, salah satu pengacara kasus makar Nabire menyebutkan, kecenderungan pihak Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum di Papua mengalihkan ketidakterbuktian kasus makar menjadi pidana Penghasutan sebagai sebuah bentuk kehati-hatian penegak hukum. Ini untuk mencegah terjadinya gugatan balik dari pihak terdakwa kepada negara, jika tidak terbukti bersalah di pengadilan. Juga antisipasi terhadap tekanan dunia internasional aktif memantau setiap kegiatan di Papua yang berkaitan dengan demokratisasi.

Dalam kasus-kasus penghianatan atau penyebaran kebencian, pengadilan-pengadilan di Papua menjatuhkan putusan yang sangat memberatkan. Pada hampir setiap kasus, hukuman vonis yang dijatuhkan lebih berat daripada tuntutan jaksa. Meskipun “pelanggaran” terdakwa merupakan tindakan yang sah. Yakni, pengungkapan pandangan politik secara damai sebagaimana dijamin Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.

Seringkali, aktivis pro-damai di Papua dijerat dengan pasal berlapis daripada pasal tertentu KUHP sesuai pelanggaran spesifik. Kasus Buchtar, misalnya. Ia dijerat dengan lima pasal, yakni Pasal 106 KUHP JO Pasal 110 (makar) KUHP, Pasal 160 KUHP, Pasal 212 KUHP serta Pasal 216 KUHP terkait kasus makar, penghasutan dan melawan perintah jabatan.

Atau surat dakwaan terhadap Filep Karma dan Yusak Pakage yang menyebutkan dakwaan utama: “konspirasi untuk melakukan pemberontakan dengan maksud menyebabkan perpecahan Republik Indonesia dan menyebabkan keresahan sosial” (Pasal 110 (1) berkaitan dengan Pasal 106 KUUHP).
Dakwaan kedua: “… melakukan atau memberikan perintah atau ikut serta dalam tindakan pemberontakan dengan maksud menyebabkan perpecahan atau pemisahan Republik Indonesia,”[Pasal 106 dan Pasal 55 (1)].

Dan terakhir: “secara terbuka menyatakan permusuhan, perasaan kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Republik Indonesia,” [Pasal 154 berkaitan dengan Pasal 55 (1)].

Jaksa menuntut lima tahun penjara untuk masing-masing terdakwa. Namun Keduanya, akhirnya harus menerima 15 tahun dan 10 tahun penjara. Juga denda Rp 5000 (sekitar US$0.50) untuk biaya pengadilan. Karma juga dicopot dari statusnya sebagai pegawai negeri.

Dalam laporan HRW 2007 disebutkan, untuk membenarkan hukuman berat yang dijatuhkan kepada Karma, yang tiga kali lebih lama daripada lima tahun penjara yang awalnya diajukan penuntut. Hakim menyebutkan adanya banyak faktor yang memberatkan terdakwa daripada faktor yang meringankan.

Karma memang sudah pernah diputuskan bersalah atas kasus serupa di Biak pada 1988 dan dipenjarakan enam tahun. Para hakim menganggap Karma memiliki “Sikap permusuhan” terhadap Pemerintah Indonesia. Tindakan-tindakannya untuk memecah-belah dan menghancurkan integritas wilayah negara dan menyebabkan keresahan sosial (menyebarkan “kebencian” atau “penghasutan”).
Dalam laporannya, berdasarkan kunjungan ke Indonesia pada Juli 2002, Pelapor Khusus (Special Rapporteur) PBB mengenai kemandirian para hakim dan pengacara, Dato’ Param Cumaraswamy menyimpulkan, rakyat Papua “tidak percayaan terhadap sistem administrasi yudisial” di Indonesia. (TJ/V/M/E)

Perlunya Pendidikan Sejarah Papua

2016-11-07T14:35:00.001+07:00

Manokwari 1961 (Dok:LP)

Sejarah Papua tidak banyak dimuat dalam kurikulum pendidikan kita. Hanya periode tertentu saja, seperti Trikora dan Pembebasan Irian Barat yang diajarkan di sekolah-sekolah.

Oleh: Johannes Supriyono (*)

Sebagian besar yang lain tidak diajarkan sehingga peserta didik kurang mengenal Papua. Pengetahuan tentang Papua yang tidak lengkap, bahkan di kalangan anak-anak Papua sendiri, tidak kondusif bagi pembangunan Manusia Papua.

Masih cukup banyak materi sejarah yang luput, seperti perlawanan penduduk Papua terhadap Belanda dan Jepang, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta masuknya P.T. Freeport yang cukup mewarnai sejarah Orang Papua. Peristiwa-peristiwa penting di masa lalu yang memengaruhi perkembangan Papua dewasa ini perlu diagendakan dalam pendidikan sejarah di sekolah-sekolah di Papua. Pemahaman sejarah yang baik akan mendorong perubahan di Papua ini.

Apa Gunanya?

Pendidikan sejarah akan mendorong terciptanya pemahaman tentang Papua yang lebih luas dan lebih kuat. Pada saat yang sama, pendidikan sejarah menjadi bagian dari proses pembangunan kesadaran-Papua. Maksudnya, rasa memiliki Papua akan tumbuh dan dengan begitu tingkat kepedulianpun lebih tinggi. Orang Papua memahami siapa dirinya dan pada saatnya mengerti apa yang perlu dilakukan.

Pengertian yang cukup luas diperlukan juga sebagai konteks memahami keadaan Papua sekarang ini. Mengapa? Keterpurukan Papua sekarang dalam banyak aspek kehidupan tidak terlepas dari kondisi masa lalu. Untuk mengubahnya, orang perlu sungguh-sungguh mengerti sejarah. Kekeliruan-kekeliruan di masa lalu perlu diungkap. Pengungkapan kekeliruan itu dapat mendorong pencarian alternatif-alternatif baru dalam menyelesaikan masalah di Papua dewasa ini.

Tidak dapat lagi disangkal bahwa pengetahuan mendalam merupakan landasan yang sangat penting untuk pembangunan. Dalil yang sama mestinya berlaku di Papua ini. Pengetahuan yang kurang menyebabkan pembangunan tidak jalan atau salah arah.

Pendidikan sejarah mendorong terbentuknya identitas bersama. Identitas diharapkan lahir bukan dalam bentuk ikatan sektarian atau ikatan primordial yang malah kondusif untuk memunculkan konflik-konflik horizontal. Identitas yang muncul lebih berupa ikatan solidaritas yang didorong oleh pengalaman kolektif, yang berdaya untuk membangun Papua baru di masa depan. Pendidikan sejarah bisa mencerahi pikiran Orang Papua untuk memperluas spektrum identitas mereka.

Pendidikan sejarah akan membantu Orang Papua untuk merumuskan jawaban yang dinamis atas pertanyaan: siapakah orang Papua dari waktu ke waktu?

Pendidikan sejarah mengantar kita juga untuk menyadari betapa krisis sejarah sedang menghinggapi Papua. Banyak peristiwa penting di Papua ini masih dibiarkan terkubur, belum diangkat dan direfleksikan sebagai bagian dari perjalanan sejarah Papua. Akibatnya, peristiwa itu belum menyentuh alam sadar dan dirasakan pentingnya bagi orang Papua. Padahal, pengetahuan membawa dampak besar bagi perubahan masyarakat. Pengetahuan adalah kekuatan kata Francis Bacon.
Perbendaharaan yang sedikit tentang Papua ini kurang bisa mendukung perubahan sosial di Papua. Sebaliknya, krisis sejarah bisa-bisa malah terus berjalan. Mengapa? Pengetahuan yang serba sedikit tentang Papua menyebabkan orang kurang memiliki kepedulian. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan, Orang Papua bisa kehilangan akar-akar ke-Papua-annya. Solidaritas dengan kaumnya sendiri tidak terbangun. Akhirnya, kita lebih mudah dicerai-beraikan dan ditaklukkan.

Kurangnya pengetahuan membuat kita juga gampang dijerumuskan. Pemahaman sejarah yang lemah membuat kita kehilangan pijakan untuk bergerak.

Mengonstruksi Kesadaran Papua

Pendidikan sejarah dapat membangun dan membarui ikatan-ikatan identitas. Boleh jadi selama ini secara dominan ikatan primordial (suku, agama, dan marga) mewarnai dinamika kehidupan bersama di Papua ini. Sentimen antar suku, antaragama dan antarmarga lebih menonjol dan bahkan mendayai konflik-konflik. Keputusan-keputusan pembagian kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari sentimen itu. Akibatnya, Papua ini dengan mudah digambarkan sebagai tanah yang terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok dengan kesadaran primordial kuat.

Elemen-elemen identitas hingga sekarang lebih banyak disumberkan dari unsur-unsur primordial. Relasi antar kelompok sosial Pun lebih banyak diwarnai usaha membedakan diri dari yang lain. Akibatnya, masing-masing kelompok sosial cenderung bersifat eksklusif dan tidak merasa menjadi bagian dari kehidupan kelompok yang lain. Identitas yang bercorak primordialistik, menurut saya, kurang menguntungkan untuk membangun Papua baru.

Sejarah bisa menjadi satu elemen yang memperkaya. Artinya, identitas Orang Papua juga mesti diperluas dengan pengalaman – pengalaman sejarah. Sangat mungkin sejarah yang merefleksikan pengalaman kolektif orang Papua dapat pelan-pelan mengikis kultur primordialistik. Dan pada saatnya malah melahirkan identitas yang lebih luas. Tentu saja, agar kesadaran ini muncul, penulisan sejarah harus menempatkan dan menafsirkan peristiwa-peristiwa sebagai pengalaman orang Papua, bukan pengalaman satu suku saja.

Dengan demikian, pendidikan sejarah akan membantu peserta didik untuk membangun kesadaran diri yang melampaui batas-batas suku, agama, dan marga. Pemahaman ke-Papua-an akan lahir dan membuahkan kepedulian yang berguna untuk memajukan Papua.

Pertanyaan berikutnya: tanggung jawab siapakah untuk melahirkan kesadaran baru ini? Siapapun yang peduli dengan Papua hendaknya memikul tanggung jawab ini. Kita perlu orang yang sungguh-sungguh memikirkan penulisan sejarah Papua. Harus ada yang menyalakan obor agar generasi setelah ini tidak terus hidup dalam orde kegelapan.

Menangkal Bencana

Pendidikan sejarah dalam jangka panjang berguna untuk menangkal bencana. Apa maksudnya? Pemahaman sejarah yang baik secara implisit mengandung pengertian akan kekeliruan-kekeliruan di masa lalu yang membuat masa sekarang ini kurang menyenangkan. Keterbelakangan orang Papua hingga hari ini dapat dirunut dalam sejarahnya. Ini bukan kenyataan yang kebetulan tetapi ada sejumlah faktor yang menjadikan seperti sekarang ini. Pendidikan di Papua yang kurang bermutu sehingga tidak mampu bersaing dengan pendidikan di luar negeri bisa juga dilacak sebab-musababnya.

Lebih dari pada itu, pendidikan sejarah membantu kita untuk hidup sebagai manusia yang tidak mudah melupakan masa lalu; atau menjadi bangsa yang cepat lupa atau malah tidak memiliki ingatan (amnesia). Tanpa ingatan yang baik, bencana-bencana yang pernah terjadi dapat terjadi lagi karena manusia mengulang kecerobohan yang sama. Tanpa ingatan yang baik, penderitaan tidak lagi bisa diakhiri.

Sejarah membantu kita untuk merasa ngeri, sehingga kita tidak melakukan kejahatan yang sama atau membiarkan kejahatan yang sama berjalan terus-menerus. Maka, sejarah pun menyadarkan kita agar kita tidak membiarkan kegelapan terus menyelimuti Papua dan bahaya kematian mengancam di mana-mana. Dan, secara positif sejarah membantu orang Papua untuk menyelamatkan kehidupan mereka.

* Alumnus STF Driyarkara Jakarta

MSG DAN MASA DEPAN NILAI-NILAI BUDAYA MELANESIA

2016-11-07T00:12:00.000+07:00

Pemerintah Indonesia baru saja mengundang negara-negara Persaudaraan Ujung Tombak Melanesia untuk berkunjung ke Jakarta dan Papua guna melihat serta membandingkan kenyataan yang oleh pemerintah Jakarta disebut orang Papua hanya butuh kesejahteraan.

Walau demikian faktanya lahirnya UU Otsus di Provinsi Irian Jaya karena masalah politik ada permintaan merdeka dari orang Papua. Selain itu tim 100 yang bertemu Presiden BJ Habibie meminta agar orang Papua mau merdeka tetapi Habibie berpesan,”Pulang dan renungkan.”

Kini Menkopolkam dan jajarannya mulai menggarap sebuah kerja sama atau apapun namanya dengan mengundang para petinggi dari negara-negara Persaudaraan UjungTombak Melanesia untuk berkunjung ke Jakarta. Kunjungan ini penting agar mereka bisa berdialog langsung dan melihat kenyataan hari bahwa beginilah kondisi masyarakat di Papua selama menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada 2004 lalu, wartawan tabloidjubi.com berkunjung selama dua minggu di Papua New Guinea(PNG) dalam rangka melihat kemajuan ecoforestry program di sana. Masyarakat di East Britain Province tepatnya di Kota Hopkins sangat tahu persis di mana letak West Papua. Bahkan masyarakat di Kamiali Village juga sangat terharu ketika berbicara dengan rombongan dari West Papua.

Masyarakat di Pasifik Selatan termasuk di Papua New Guinea selalu menyebut warga dari Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai orang-orang dari West Papua. Salah satu pertanyaan yang selalu dilontarkan mereka adalah siapa yang membuat batas itu. Maksudnya mereka bertanya siapa yang membuat batas antara West Papua and East Papua. Padahal dalam budaya Melanesia masyarakat antar klen dalam setiap suku sudah mengetahui batas alami sejak turun temurun.

Kenyataan hari ini Tanah Papua sudah terbagi menjadi dua wilayah yang merdeka masing-masing di Papua New Guinea dan satunya lagi merdeka dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kini berstatus Otonomi Khusus meliputi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Salah satu yang bisa menjadi target bagi kerja sama sesama warga Melanesia adalah bagaimana menjaga nilai-nilai budaya dan sosial sesama masyarakat dalam kebudayaan Melanesia. Kepulauan Fiji misalnya dalam menarik wisata di sana selalu menampilkan upacara berjalan di atas batu panas atau Fire Walking Ceremony. Upacara ini ada kesamaannya dengan masyarakat Melanesia Suku Byak di Kabupaten Biak Numfor. Masyarakat Biak menyebutnya simbran apen, begitupula dalam bakar batu atau dalam bahasa Biak disebut Barapen.

Ciri terpenting masyarakat Melanesia di Fiji dalam struktur sosial anak negeri adalah penghormatan yang tinggi terhadap kepala suku, yang disebut Tui, atau kepala suku tertinggi yang disebut Ratu. Kepala suku dipandang sebagai titisan nenek moyang yang memiliki mana(spirit) dan kekuatan mistik,sekalipun ia sudah meninggal. Sistem kepemimpinan ini hampir sama dengan gaya kepemimpinan Odoafi di Jayapura. Atau pakar antropologi menyebutnya sistem kepemimpinan Big Man.

Bukan hanya itu dalam sistem ekonomi lokal atau yang dikenal dalam pakar ekonomi menyebutnya barter ekonomi. Sistem ekonomi lokal ini ada kesamaannya dengan masyarakat di Papua New Guinea dan masyarakat Pegunungan Tengah khususnya transaksi kulit bia. Masyarkat suku Mee menyebutnya Mege atau mere, begitu pula masyarakat Suku Muyu yang berdekatan langsung dengan perbatasan PNG juga memiliki tanah adat sampai melewati tapal batas. Bahkan perbatasan di Wutung sampai ke Kali Tami merupakan hak adat masyarakat di Provinsi Sandaun, PNG.

Antropolog kenamaan dari Negeri Belanda yang juga pernah menjadi Gubernur Nederland Nieuw Guinea, Prof Dr Jan Van Baal pernah mengemukan sebuah konsep tentang akulturasi yang keliru (erring acculturation) yaitu ketidak mampuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan selama terjadinya kontak kebudayaan. Akulturasi yang keliru terjadi apabila proses kebudayaan kehilangan arah dan berkembang ke jurusan yang merugikan, menjauhi sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Meminjam konsep Jan Van Baal ini untuk bisa mengingatkan masayrakat dalam budaya Melanesia untuk melihat perubahan dan program pembangunan yang terjadi wilayahnya masing-masing dalam proses modernisasi, yaitu modernisasi yang keliru (erring modernization).

Bahaya yang paling besar dari benturan modernisasi itu adalah apabila terjadinya proses”menyusutnya kebudayaan”(cultural lost) dalam masyarakat tersebut. Proses ini bakal mengakibatkan banyak anggota masyarakatnya kehilangan makna dan pegangan hidup mereka, terutama di kalangan generasi mudanya. Ini berarti proses modernisasi tidak saja dapat menimbulkan pemiskinan secara ekonomi, tetapi juga ( dan ini yang lebih parah) proses pemiskinan secara kultural di dalam masyarakat tersebut.

Sebuah tantangan bagi masyarakat Melanesia untuk tetap eksis dalam menjaga nilai-nilai kebudayaan asli di tengah tekanan ekonomi dan politik karena potensi sumber daya alam(SDA). Mampukah generasi muda Melanesia bisa menjaga nilai-nilai kebudayaannya sendiri. Ataukah akan terkikis habis dan tinggal kenangan, semuanya sangat tergantung dari keputusan para pemimpin termasuk generasi muda Melanesia itu sendiri yang peduli .

Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan SDA Di Papua

2016-08-02T00:26:00.000+07:00

Hal paling mendasar dalam proses pembangunan adalah mengakui, menghormati, melindungi dan menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat adat.

Dalam konteks pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk perdagangan karbon (carbon trade) sebagaimana ramai dikumandangkan pada beberapa tahun terakhir, hak adat masyarakat atas hutan, tanah dan hak-hak dasarnya di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik seakan telah terlupakan. Untuk mengangkat kembali hal tersebut, pada 16 Maret 2009 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia akhirnya merumuskan beberapa langkah positif dalam upaya melindungi masyarakat adat. Rumusan-rumusan ini merupakan hasil pertemuan Komnas HAM dengan Pelapor Khusus PBB mengenai Masyarakat Adat (The UN Special Rapporteur for Indigenous Peoples) di Jakarta.

Langkah-langkah tersebut antara lain menyebut dan menjabarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan, martabat dan kemerdekaan harus dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali masyarakat adat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I paragraf (3) sebenarnya juga telah menyebut hal tersebut. Yakni identitas budaya dan hak masyarakat tradisional perlu dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hak masyarakat adat juga tercantum dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU Otsus Tak Dihormati Pemerintah Pusat

UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua adalah salah satu bentuk pengakuan pemerintah Indonesia terhadap hak masyarakat adat di Tanah Papua. Namun dalam proses implementasinya, UU Otsus ternyata tak dihormati pula oleh pemerintah pusat di Jakarta. Ada begitu banyak pengalaman pahit yang dihadapkan pada orang asli Papua.

Dalam pengalaman penyusunan kebijakan di Indonesia, menggambarkan secara jelas mengenai tingkah laku berbagai Undang-undang (UU) dan Rancangan Undang-undang (RUU) yang dikeluarkan pasca tahun 1998, tatkala mencoba merumuskan klausul mengenai masyarakat adat. Umumnya, yang memiliki klausul tentang masyarakat adat adalah UU dan RUU yang mengatur mengenai Sumber Daya Alam. Namun Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan revisi KUHP juga memiliki klausul tentang masyarakat adat. Di mata UU Sisdiknas masyarakat adat adalah golongan masyarakat yang berhak memperoleh pendidikan khusus (pasal 5 ayat 3).

Sementara revisi UU KUHP mengakui ketentuan hukum adat sebagai hal yang bisa mengimbangi asas legalitas serta memasukan pemenuhan kewajiban adat sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Pengaturan yang lebih luas dan dalam dilakukan sejumlah UU dan RUU di bidang Sumber Daya Agraria dan Sumber Daya Alam. Sejak tahun 1998, pengaturan mengenai masyarakat adat bisa ditemui dalam sejumlah UU, yakni UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 93 beserta penjelasannya), UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 6) dan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (Pasal 67). Jejak ketiga UU tersebut sedang diikuti sejumlah RUU yang sampai saat ini sedang dalam proses penyusunan dan pembahasan. Sebut saja misalnya RUU tentang Perkebunan, RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RUU tentang Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya Genetika, revisi UU tentang Pertambangan dan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (RUU PSDA).

Beberapa waktu lalu pengaturan masyarakat adat dalam RUU PSDA menjadi polemik ketika Menteri Negara Lingkungan Hidup menilai RUU tersebut terlalu memberikan keleluasaan yang besar kepada masyarakat adat. Mengapa takut dan memberikan keleluasaan bagi masyarakat adat? Ironisnya, bahwa pemerintah sendiri tak mampu memahami apa sebenarnya demokrasi itu. Rakyat adalah pemegang kedaulatan atas sebuah negara penganut faham demokrasi.

Rasanya tidak berlebihan bila muncul sejumlah pertanyaan mengusik. Pertama, apa yang melatari gelombang bersama mengakui masyarakat adat tersebut? Adakah ia hanya merupakan gejala normatif biasa atau malah sebuah gejala politik atau gejala sosial? Apakah pengaturan demikian lahir hanya karena UUD 1945 hasil amandemen dan Ketetapan MPR sudah mengatur mengenai masyarakat adat? Kedua, bagaimana karakter atau gaya pengakuan yang ditampilkan oleh sejumlah UU dan RUU tersebut? Adakah pengakuan itu meralat kasalahan masa lalu ataukah hanya meneruskan tradisi pengakuan gaya lama?

Prinsip Kearifan Tradisional

Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia, diartikan sebagai terjemahan dari kata “Indigenous Peoples”. Banyak orang membedakannya dengan istilah masyarakat hukum adat yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda, Rechtgemencshap. Kalangan aktivis LSM menentang istilah “Masyarakat Hukum Adat” karena pada akhirnya hanya akan mempersempit entitas masyarakat adat sebatas entitas hukum.

Sementara istilah masyarakat adat dipercaya memiliki dimensi yang luas dari sekedar hukum. Misalnya dimensi kultural dan religi. Jadi, istilah masyarakat adat dan istilah masyarakat hukum adat memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan dirawat oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Istilah tersebut digunakan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum sendiri untuk membedakannya dengan golongan Eropa dan Timur Jauh yang memiliki sistem dan tradisi hukum tertulis.

Ada beberapa prinsip kearifan tradisional yang seharusnya dihormati dan dipraktekkan oleh negara sehubungan dengan pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat. Antara lain, kelompok-kelompok masyarakat adat masih hidup selaras dengan mentaati mekanisme alam dimana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang harus dijaga keseimbangannya. Kedua, bahwa suatu kawasan hutan tertentu masih bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (comunal property resources) yang dikenal sebagai wilayah adat sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankannya dari pihak luar. Ketiga, sistem pengetahuan dan struktur pemerintahan adat memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, termauk berbagai jenis konflik, dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Keempat, sistem alokasi dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar komunitas. Dan kelima, mekanisme pemerataan distribusi hasil “panen” SDA milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Prinsip-prinsip ini berkembang secara evolusioner sebagai akumulasi dari temuan-temuan pengalaman masyarakat selama ratusan tahun. Karenanya, prinsip-prinsip ini pun bersifat multi-dimensional dan terintegrasi dalam sistem religi, struktur sosial, hukum dan pranata atau institusi masyarakat adat yang bersangkutan. Kalau komunitas-komunitas masyarakat adat ini bisa membuktikan diri mampu bertahan hidup dengan sistem-sistem lokal yang ada, apakah tidak mungkin bahwa potensi sosial-budaya yang besar ini dikembalikan vitalitasnya dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik sumberdaya alam dan sekaligus untuk menghentikan pengrusakan terhadap masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara beserta habitatnya. Kearifan adat yang berbasis komunitas ini merupakan potensi sosial-budaya untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan yang tepat untuk tujuan keberlanjutan ekologis.

Penculikan dan Pembunuhan Theys H. Eluay Oleh Kopassus

2016-03-24T13:52:00.000+07:00

Pada 10 November 2001, tepatnya 13 tahun yang lalu, Pemimpin Besar Bangsa Papua Barat, Dortheys Hiyo Eluay, ditemukan tewas dalam mobilnya di Kilo Meter 9, Koya, Muara Tami, Jayapura. Belakangan diketahui, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) telah menculik dan membunuhnya.

Pengantar

Penculikan dan pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay (64), Ketua Presidium Dewan Papua (PDP), merupakan salah satu implikasi dari budaya militerisme dan kekebalan hukum (impunity) sejak Papua Barat (Provinsi Papua dan Papua Barat, red) dianeksasi oleh Indonesia.

Kekerasan ini berawal semenjak Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia mendeklarasikan Trikora, pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi Trikora, pertama bubarkan "Negara Boneka" Irian Barat buatan Belanda; kedua, mobilisasi massa; dan ketiga, kibarkan sang saka merah putih di Irian Barat.

Ketika itu, banyak rakyat sipil Papua Barat diintimidasi dan dibunuh. Sejak integrasi dengan Indonesia, pemerintah Jakarta mulai menerapkan pendekatan militer dengan melakukan operasi militer di berbagai wilayah di tanah Papua. Kurang lebih 100.000 rakyat Papua Barat di bunuh selama 38 tahun integrasi dengan Indonesia.

Proses penghancuran ini semakin meningkat terutama ketika rakyat Papua Barat menuntut memisahkan diri dari Indonesia sejak reformasi 1998, dengan jatuhnya Presiden otoriter Soeharto.

Berbagai aksi damai menuntut merdeka dihadapi dengan kekerasan, seperti peristiwa Biak berdarah, 6 Juli 1998; Sorong, 5 Juli 1999; Timika, 2 Desember 1999; Merauke, 16 Februari 2000; Nabire, 28 Februari sampai Maret 2000; Sorong, 27 Juli 2000 dan 22 Agustus 2000; Wamena, 6 Oktober 2000.

Aspirasi merdeka terus bergulir dan terungkap secara jelas dan resmi dihadapan Presiden B.J. Habibie di Istana merdeka tanggal 26 Februari 1999 oleh wakil-wakil masyarakat Papua yang tergabung dalam Tim 100. Tuntutan itu begitu mengejutkan, sehingga dijawab dengan permintaan untuk merenungkan tuntutan itu lebih dalam.

Bersamaan dengan itu, operasi rahasia terus ditingkatkan untuk meredam para aktivis Papua Barat, menjelang Kongres Rakyat Papua II 2000, yang berlangsung dari tanggal 29 Mei-4 Juni 2000.

Seminggu sebelum Kogres Rakyat Papua II 2000, Wakil Presiden Megawati mengadakan kunjungan tiba-tiba ke Papua.

Kunjungan Megawati ini disambut dengan aksi demonstrasi oleh para aktivis pro merdeka di seluruh tanah Papua. "Kesan kuat” tentang keinginan merdeka rakyat Papua Barat di berbagai tempat yang dikunjungi menjadi laporan penting bagi Megawati.

Hasil kunjungan Megawati (Wapres) disampaikan kepada Muspida Provinsi Tingkat I Papua di Jayapura. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian (assessment) Megawati menjadi laporan Gubernur (Caretaker), Musiran Darmosuwito, (mantan wakil Gubernur Timor Timur) melalui radiogram ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) tertanggal 2 Juni 2000.

Terutama, sejak mengkristalnya aspirasi Papua Merdeka pasca Kongres Papua II 2000. Ini bisa dilihat dari bocoran dokumen sangat rahasia yang telah dikeluarkan oleh Dirjen KESBANG dan LINMAS DEPDAGRI dalam nota dinas nomor 578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000.

Bocoran dokumen tersebut berisi konsep tentang "Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan jaringan Komunikasi Dalam menyikapi arah politik Irian Jaya (Papua) untuk merdeka dan melepaskan diri dari Negara Republik Indonesia".

Sasaran operasi meliputi, (1) pengkondisian wilayah kabupaten dan kota di Papua sampai di daerah terpencil; (2) pengembangan jaringan komunikasi dengan memanfaatkan tokoh-tokoh berpengaruh dan organisasi yang mendukung dengan kegiatan seperti membuat statement, apel akbar, dan lainnya; (3) sasaran diplomasi untuk memperoleh dukungan PBB dan negara kuat lainnya bagi kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua.

Sedangkan metode operasi yang dikembangkan adalah, (1) klandestein (penyusupan); (2) provokasi, penangkapan aktivis politik Papua Merdeka; (3) kegiatan pembangunan; (4) program Papuanisasi dan mencegah internasionalisasi masalah Papua.

Sifat operasi adalah terbuka. Artinya, penyerangan langsung terhadap demonstrasi massa, dan tertutup (klandestein). Operasi ini selanjutnya di dukung oleh MPR dalam sidang tahunan pada Agustus 2000, dengan ketetapan bagi Papua sebagai wilayah perlu perhatian serius.

Dalam dokumen sangat rahasia itu, nama Theys Eluay berada dalam faksi adat dan pejuang. Dia satu tingkat dengan Tom Beanal (Adat), dan Yusuf Tanawani (sudah meninggal), Pdt. Herman Awom dan Dr. Karel Phil Erari (tokoh Gereja); Dr. Benny Giay dan Agus Alua (Akademisi), Drs. Jakobus Pervidya Salossa (Politisi, Gubernur Papua saat laporan ini diterbitkan, dan sudah meninggal), Simon P. Morin (Politisi), John Rumbiak dan Yohanis Bonay (ELS-HAM Papua); Gerson Abrauw dan Diaz Giwijangge (elemen mahasiswa); Beatrix Koibur dan Ketty Yabansabra (elemen perempuan).

Menurut Kantor Berita Reuters (30/11/2000), setelah konfirmasi dengan pihak DEPDAGRI mengakui adanya rapat untuk mengatasi gejolak yang oleh Jakarta disebut separatisme di Papua yang dihadiri oleh 13 instansi pemerintah di tingkat nasional.

Pihak Kepolisian Papua (Irian Jaya) menterjemahkan Rencana Operasi itu dengan membuat Telaahan Staf Tentang Upaya Polda Irian Jaya (Papua) Menanggulangi Separatis Papua Merdeka Dalam Rangka Supremasi Hukum pada bulan November 2000.

Telaahan staf ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun operasi yang disebut "Operasi Sadar Matoa 2000" yang berlangsung 90 hari. Operasi ini ditunjukan kepada gerakan aktivis Papua Merdeka atau OPM dan simpatisannya.

Operasi Tuntas Matoa ini menunjukkan aparat Polisi Daerah (Polda) Papua telah memiliki dan mempersiapkan suatu rencana operasi yang sistimatis dalam bertindak terhadap apa yang mereka sebut sebagai gerakan separatis.

Kebijakan Kepolisian itu merupakan bagian dari kebijakan negara secara keseluruhan. Dua dokumen ini menunjukkan adanya unsur sistematis, yakni memperlihatkan tindakan yang terorganisir dan mengikuti pola yang berulang.

Pada 11 November 2001, tepatnya 13 tahun yang lalu, Pemimpin Besar Bangsa Papua Barat, Dortheys Hiyo Eluay, ditemukan tewas di Kilo Meter 9, Koya, Muara Tami, Jayapura. Belakangan diketahui, Komando Pasukan Khusus telah menculik dan membunuhnya. Dibawah ini laporan lengkap bagian kedua yang disusun Elsham Papua.

Profil Theys dan masa-masa menjelang kejadian 10 November 2001

Unsur lainnya adalah tindakan yang luar biasa yang ditujukan aparat kepada sekelompok atau seseorang penduduk sipil. Secara khusus dalam kasus Theys, terlihat sekali bagaimana penculikan dan pembunuhan dengan perencanaan yang sangat matang dan rapih.

Profil Theys sebagai tokoh sipil, sekaligus tokoh adat yang berpengaruh dijadikan sasaran karena berseberangan dengan pemerintah Jakarta.

Karakter Theys Hiyo Eluay memang penuh kontroversi. Sepertinya ia memiliki dua wajah, yakni wajah "se-olah-olah pro pemerintah Indonesia" dan sekaligus "wajah Pro Papua Merdeka".

Kepada pihak pemerintah Indonesia, ia lihai tampil berbicara dengan "bahasa budaya", sedang kepada massa rakyat Papua ia tampil mendorong dengan "bahasa politik".

Yang sering ditekankan oleh Theys adalah perjuangan secara damai dan dalam koridor sopan santun dan cinta kasih. Pada Oktober 1999 atas nama tokoh adat dan Ondofolo Besar, Sereh, Sentani, dan Ketua Lembaga Musyawarah Adat Papua dia mengangkat Yorris Raweyai sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) cabang Jakarta.

Ketika ide Papua Merdeka muncul semarak seantero tanah Papua, bersama Yoris Raweyai, (Ketua Pemuda Pansila) mendeklarasikan ide "One Nation, Two Systems" bagi masa depan rakyat Papua, pada Agustus 1998, di Gedung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Papua.

Theys juga terlibat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera 1969). Di zaman Orde Baru, ia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Karya Pembangunan dalam tiga periode.

Namun setelah tidak dicalonkan lagi pada pemilihan umum 1996, dia kembali bersuara keras tentang kemerdekaan Papua. Puncaknya terjadi ketika Theys bersama rakyat Papua menyatakan dekrit dan mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1999 dan 1 Mei 2000.

Dia juga menandatangani komunike politik pada Musyawarah Besar Dewan Papua di Jayapura, 23-24 Februari 2000. Dan pada 29 Mei-4 Juni 2000 dia mengelar Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat, atau yang dikenal sebagai Kongres Rakyat Papua, di Jayapura. Sekitar 3000 orang Papua dari berbagai wilayah menghadiri peristiwa bersejarah tersebut.

Pada saat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) otonomi khusus bagi provinsi Papua oleh DPR RI di Jakarta 20 Oktober 2001, Theys dan Presidium Dewan Papua ikut hadir.

Mereka secara tegas menolak undang-undang Otonomi Khusus ini melalui gerakan damai. Ketika itu, kepada wartawan berkali-kali almarhum Theys mengatakan, “Otonomi Khusus bukan urusan saya. Saya tak mau menerima ide Otonomi. Saya hanya berpikir soal Papua Merdeka.”

“Alasannya, pertama, karena kami lah yang punya kekayaan. Pemerintah yang harus meminta kepada kami agar menyerahkan kekayaan. Kemudian mereka membaginya, 80 persen untuk kami dan 20 persen untuk pemerintah pusat."

"Kami yang mestinya membaginya. Kedua, di Kongres Rakyat Papua II, rakyat tidak memberi mandat otonomi khusus. Jadi, yang harus kami lakukan mengupayakan agar kemerdekaan dikembalikan,” kata Theys saat itu.

Kepada Tempo Oktober 2001, Theys dengan tegas mengatakan bahwa PDP adalah representasi seluruh rakyat Papua kecil-besar, tua-muda, lelaki-perempuan, yang tinggal di dalam atau di luar negeri, yang hidup atau pun yang mati, semua menghendaki kemerdekaan Papua.

“Hanya segelintir yang tidak demikian, orang-orang semacam Freddy Numberi yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka menipu diri sendiri, bangsa Papua, dan juga menipu Tuhan,” kata Theys.

Di Jakarta, para elit bersemangat dengan pengesahan RUU otonomi khusus, tetapi di tanah Papua sendiri sejak Oktober sampai November 2001 ada operasi gabungan antara TNI-POLRI pada malam hari untuk menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum kota Jayapura dan sekitarnya.

"Patroli Garnizun", istilah yang sering dikenal dalam suatu operasi siaga-darurat ini melibatkan berbagai komponen institusi aparat keamanan dari jajaran Polri dan TNI.

Operasi ini mirip dengan "operasi jam malam". Menurut hasil monitoring ELS-HAM Papua, operasi ini melibatkan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kopassus. Di kota Sentani dan sekitarnya, tempat tinggal (alm) Theys Hiyo Eluay, operasi ini melibatkan Batayon Infantri 751 yang bermarkas di Polomo, Sentani.

Dampak operasi ini menyebabkan masyarakat kota Jayapura dan sekitarnya resah dan takut keluar malam. Beberapa warga terutama dari kalangan muda yang kedapatan keluar malam ditangkap dan diangkut dengan truk miliki tentara dan mobil patroli ke pos-pos militer atau polisi terdekat.

Ironisnya, almarhum Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidum Dewan Papua (PDP) diculik 10 November 2001 malam pukul 21.45 di tengah keramaian kota Jayapura dan akhirnya dibunuh.

Berdasarkan investigasi, ELS-HAM Papua mendapat informasi dari (DW) yang merupakan salah satu kurir TW yang selama ini bekerjasama dengan Kopassus mengatakan bahwa pada 29 Oktober 2001, bertempat di kantor cabang milik CV. Megapura Arso I, Jl. Trans Irian, mereka rapat bersama Kopassus.

Salah satu agendanya adalah "rencana perlakuan jam malam" di daerah Koya Timur, Tengah, dan Koya Barat. Alasannya adalah Kopassus sedang mencari seorang anggota TPN (Tentara Pembebasan Nasional) yang membuat onar di Koya.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, TW dimintai untuk menyampaikan kepada warga masyarakat yang lain untuk tidak boleh keluar malam di atas pukul 21:00 - 06:00.

Selama 3 minggu patroli jam malam ini dilakukan oleh Polisi dan Koramil setempat, Satuan Tugas (Satgas) Kodam I Bukit Barisan/126 yang berada di daerah Arso, Muara Tami.

Pengumumam dimaksud baru akan dicabut sambil menunggu keputusan selanjutnya sesuai situasi dan kondisi keamanan wilayah. Patroli gabungan ini menandakan adanya semacam isolasi wilayah di sekitar tempat kejadian perkara.

Seminggu sebelum peristiwa penculikan dan pembunuhan Theys H. Eluay ada isu "Dracula". Isu ini muncul dari para pemilik warung makan di sekitar Kota Raja, 1 kilometer dari arah lokasi penculikan dan 29 kilometer menuju arah ditemukannya mayat Theys Hiyo Eluay di Koya Tengah.

Koran Cenderawasih Pos edisi 8, 9, 10 November 2001 memuat isu aksi "Dracula" secara berturut-turut. Akibat berita "Drakula" tersebut kebanyakan warga panik, terutama keluarga pemilik warung. Isu "Drakula" memang benar-benar meneror publik kota Jayapura, Abepura dan sekitarnya agar tidak keluar malam.

Pada 11 November 2001, tepatnya 13 tahun yang lalu, Pemimpin Besar Bangsa Papua Barat, Dortheys Hiyo Eluay, ditemukan tewas di Kilo Meter 9, Koya, Muara Tami, Jayapura. Belakangan diketahui, Komando Pasukan Khusus telah menculik dan membunuhnya. Dibawah ini laporan lengkap bagian ketiga yang disusun Elsham Papua.

Sabtu, 10 November 2001 pagi, sekitar pukul 09.00 Wit, ada dua orang berkunjung di salah satu Kampung dekat ditemukannya mayat Theys Hiyo Eluay. Mereka memakai kendaraan jenis Starwagon jurusan Abepura - Koya Barat 5 kilometer.

Kedua orang tersebut mengaku kepada masyarakat setempat bahwa mereka adalah agen intelejen dari Kepolisian Daerah Irian Jaya. Ketika ELS-HAM Papua meminta konfirmasi, warga setempat mencoba mengidentifikasi kedua "intel" tersebut bahwa satunya seperti orang Ambon dan yang satunya seperti orang Jawa.

Maksud kedatangan mereka adalah untuk bertemu dengan Komandan Satgas Papua (AR), sekaligus ingin melihat bagaimana keberadaan Satgas Papua di kampung tersebut.

Informasi yang dibutuhkan kedua intel itu berkaitan dengan: (1) keaktifan Satgas hingga sekarang menjelang 1 Desember 2001; (2) jumlah anggota Satgas Papua di kampung Skouw: (3) jumlah Kepala Keluarga.

Kedua intel juga meminta informasi tentang keberadaan para tokoh pro merdeka di Kampung Skouw, apakah ada yang masih aktif atau tidak.

Pada 10 November 2001 pukul 20.30 Wit, malam seorang warga (IN) dari kampung Skouw, hendak berburu di sekitar lokasi ditemukannya mayat Theys Hiyo Eluay, tiba-tiba ia di hadang oleh tiga anggota Kopassus (Agus, Yadi, dan Sanusy) dengan memakai kendaraan Super Kijang.

Saat itu juga terlihat Danpos Kopassus Transat memakai Vespa, dan seorang anggota lagi memakai motor Trael. Seperti biasanya, sebelumnya (IN) berangkat berburu ia sudah lapor ke Pos Kopasssus di Desa Skow Sae (Transat) perumahan pansiunan TNI, yang dihuni oleh transmigrasi dari luar Papua maupun transmigrasi lokal.

Dengan kejadian tersebut (IN) tidak sempat berburu dan langsung pulang dan tiba kampung Skouw kurang lebih pukul 23.30. Menurut (IN) kepada ELS-HAM Papua bahwa situasi malam itu sepertinya ada sesuatu yang aneh karena kelihatan mereka sangat sibuk. Tidak seperti bisanya, pos jaga saja ditinggalkan. Semua anggota Kopassus dikerahkan untuk siaga.

Investigasi ELS-HAM Papua, di sekitar lokasi ditemukannya almarhum Theys menunjukkan keanehan. Yang jelas, para "penculik" dengan leluasa bergerak pada malam itu (lihat juga peta penculikan).

Dari sketsa (peta) penculikan, mulai dari Markas Satgas Tribuana Kopassus, Hamadi, lokasi penculikan hingga tempat kejadian perkara (TKP) di Koya Tengah sangat jelas sekali para "penculik" dengan leluasa melewati sekitar 13 pos keamanan ataupun instalasi militer dan Polisi yang ada di Jayapura dan sekitarnya.

Keterangan Para Saksi

Sabtu, 10 November 2001 sekitar pukul 10.30 Wit, Komandan Satgas Tribuana (Kopassus) Kol. Inf. Hartomo datang sendiri menjemput almarhum Theys Hiyo Eluay, Ketua Dewan Presidium (PDP) di rumah dengan membawa kado Natal buat almarhum yang berisi baju kameja lengan pajang warna putih.

Almarhum Theys Hiyo Eluay berangkat dari rumah menuju Hotel Matoa sekitar pukul 11.00 Waktu Papua. Tujuannya, mengikuti rapat Presidium Dewan Papua (PDP ) di Hotel Matoa, Jayapura.

Sekitar pukul 18.00 almarhum Theys sempat menelepon isterinya di rumah Sentani, bahwa dirinya langsung ke Hamadi untuk megikuti acara resepsi di Markas Kopassus Tribuana.

Sekitar pukul 18.30, almarhum Theys dan sopirnya Aristoteles Masoka (23 thn) tiba di tempat acara resepsi peringatan Hari Pahlawan 10 November di Markas Kopassus Tribuana Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura.

Walau acara resepsi sedang berlangsung, sekitar pukul 21.30 Wit, almarhum Theys pamit pulang ke Sentani bersama sopirnya Aristoteles Masoka atau sering di panggil Aris dengan mobil pribadi almarhum bernomor polisi B 8997 TO.

Selang beberapa menit kemudian, sekitar pukul 22.10, sopir telepon dengan Handphone kepada Yaneke Ohee (40 thn) isteri almarhum Theys Hiyo Eluay, beritanya: "Kami sedang dihadang dan di sandera".

Isteri-nya bertanya siapa yang sandera kamu? Sopir hanya menjawab, "Mama tolong beritahukan kepada bapak-bapak pendeta, jemaat, tolong doakan kami. karena saya dengan Bapak dalam keadaan bahaya! Kita punya Allah Papua itu Hidup!”. Dan suara telepon terputus hilang.

Di sekitar lokasi Perumahan Pemerintah Daerah (Pemda) I Entrop-Jayapura, ada saksi yang melihat aksi penculikan terhadap Theys Hiyo Eluay. Menurut saksi ini, kira-kira pukul 21.45, mereka melihat sebuah kendaraan kijang yang berwarna gelap menghadang sebuah mobil kijang yang juga warna sama gelap (kemudian diketahui kendaraan itu milik alm. Theys H. Eluay).

Jarak pandang 2 meter, terlihat jelas tiba-tiba dua orang non-Papua, rambut lurus-pendek, berbadan kekar, warna kulit terang dan berpakaian hitam, turun dari kendaraan yang menghadang itu lalu memukul sopir Theys kemudian mencoba menarik sopir Theys keluar pintu.

Sopir Theys tetap memegang setir mobil dengan kuat, sehingga salah satu diantara kedua orang itu mendorong sopir alm. Theys ke dalam mobil dan naik mengambil alih setir langsung jalan. Pada saat itu mereka (saksi) melihat sebagian kaki dari sopir itu tergantung di luar mobil yang sedang dilarikan ke arah Abepura.

Pada pukul 21.50 saksi lain yang membawa Aristoteles Masoka (23) sopir alm. Theys, bahwa sekitar 50 meter dari lokasi penculikan, saat mereka meluncur dari arah Abepura ke Jayapura dengan menggunakan mobil Carry (taksi/angkutan umum), melihat ada seseorang yang tergantung di sebuah mobil kijang berwarna gelap yang sedang melaju dari arah Jayapura ke Abepura.

Saat itu sempat macet akibat kejadian tersebut. Melihat kejadian tesebut, maka sopir mobil Carry memberhentikan mobilnya sambil menyaksikan apa yang sedang terjadi.

Setelah mobil kijang yang membawa orang yang tergantung itu lewat, dan terlihat berhenti pada jarak kurang lebih 50 meter, tiba-tiba orang yang tergantung itu terlepas jatuh dari mobil kijang dan berlari minta tolong kepada mereka (saksi).

Setelah orang itu dekat, mereka ketahui bahwa dia adalah sopir alm. Theys Hiyo Eluay. Mereka (para saksi) langsung membawa sopir Theys dan melaju ke arah Jayapura.

Selama dalam perjalanan, sopir Theys menjerit dan minta supaya dia diantar ke Markas Satgas Tribuana Kopassus di Hanurata-Hamadi. Atas permintaan Aristoteles (sopir alm. Theys), maka para saksi mengantar dia sampai di Markas Satgas Tribuana, Kopassus di Hamadi.

Mereka (para saksi) menurunkan Aristoteles sekitar 5 meter dari pintu masuk ke Markas/Satgas Kopassus dan saat itu mereka (para saksi) melanjutkan perjalanan ke Jayapura.

Salah seorang saksi mata yang diundang sebagai penerima tamu pada acara peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2001 yang dihadiri oleh alm. Theys Hiyo Eluay, menerangkan kepada ELS-HAM bahwa kira-kira pukul 22.10 atau selang kurang lebih tiga puluh menit setelah alm. Theys Hiyo Eluay pulang, dia disuruh oleh beberapa anggota Kopassus untuk membereskan ruangan.

Saat itu dia melihat seseorang masuk dirangkul oleh lebih dari dua orang anggota Kopassus dari arah pintu masuk menuju ke ruangan prajurit.

Ketika itu orang yang dirangkul itu menangis dan berkata" aduh…kalau ada apa-apa nanti saya yang bertanggung jawab kepada ibu. Ini mobil hilang, bagaimana ini".

Melihat kejadian itu, anggota Kopassus langsung menyuruh kami pulang dari tempat tersebut pada saat itu juga. (Orang itu kemudian dikenal sebagai Aristoteles, sopir Theys Eluay).

Minggu, 11 November 2001, pukul 09.00, keluarga menerima telepon dari Arthur Tombun, mantan Kapolsek Sentani yang memberitahukan bahwa mobil Theys Eluay ditemukan di Km 9 Desa Koya Kecamatan Abepura.

Pukul 14.35, tim investigasi ELS-HAM Papua, Polres Papua, Presidium Dewan Papua (PDP), LBH Jayapura, dan para wartawan berangkat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Sampai di lokasi ditemukan jenasah Theys di jok mobilnya dalam posisi duduk terletang dan kedua kakinya memanjang ke depan. Di bagian pusat perutnya ada bekas goresan merah lembab.

Lidahnya keluar tergantung. Ketika tim investigasi mencoba mengamati kondisi tubuh yang sekarat itu secara detail, aparat keamanan buru-buru menaikkan jenasah Theys ke mobil Ambulans menuju Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura.

Operasi evakuasi mayat Theys di Tempat Kejadian Perkara (TPK) langsung di pimpin oleh Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing. Sopir pribadi Theys, Aristoteles Masoka (23 thn) juga diculik, hingga saat laporan diturunkan, belum ditemukan keberadaannya.

Pukul 16.15, di kota Sentani tempat kediaman almarhum terjadi amuk massa karena mendengar berita kematian Theys yang tidak wajar itu. Masyarakat yang sangat marah itu membakar 2 buah toko, 2 buah bank, 1 Apotek, dan 1 hotel. Untuk meredam aksi massa itu, aparat keamanan melepaskan beberapa kali tembakan.

Rabu, 14 November 2001, menurut hasil otopsi dokter dari Lembaga Patologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia No. 200/IBS/SB/2001 menyatakan bahwa kematian Theys Hiyo Eluay tidak wajar dicurigai oleh karena pencekikan/pembengkakan.

Seminggu setelah pemakaman Theys (17/11/2001), Thaha Alhamid (48), Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) diancam dibunuh oleh seorang penelpon gelap yang mengirim pesan melalui Handphone.

Penelepon gelap itu melakukan aksinya pada Rabu (27/11/2001) malam dengan mengirim pesan singkat dalam gaya bahasa Papua yang berbunyi: "kaka Taha ko siap-siap sudah untuk susul bapak Theys" (kakak Taha kamu siap-siap untuk susul bapak Theys).

Thaha membaca pesan teror itu pada pukul 21.30 WIT, sedangkan posisi waktu penelepon saat terekam di Handphone Thaha Alhamid menunjukan pukul 19.24 WIB (waktu Papua 21.24 WIT), tercantum nomor HP 0815-1649058.

Hal yang sama juga dialami oleh Boy Eluay (35), putra sulung almarhum Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua (PDP). Kepada ESL-HAM Papua, Boy mengaku mendapat ancaman melalui telepon gelap. Penelepon gelap itu sudah beberapa kali melakukan aksinya.

Boy merasa tidak nyaman karena terus diteror, dia melaporkannya ke ELS-HAM pada Selasa, 4 Desember 2001 ketika Boy menerima SMS dari penelepon yang sama.

Pesan itu berbunyi: "Boy, you kasih keterangan baik-baik. Kau harus membantu Polisi karena kita juga pihak yang membantu keluarga. Nama-nama yang bunuh Bapak (maksudnya Theys Hiyo Eluay) sudah kami terima".

Boy membaca pesan teror itu pada pukul 19.00 WIT, dan nomor Handphone yang terekam tercantum nomor HP 08124801124. Usai menerima telepon ancaman itu, Boy Eluay menghubungi beberapa kenalannya untuk mengindentifikasi pemilik nomor HP tersebut.

Setelah dicek, ternyata nomor HP 08124801124 itu milik Kapten Polisi Arif Basra (Polda Papua). Kini Boy Eluay dikawal ketat oleh beberapa anggota Satgas Papua, sedangkan Satgas Koteka untuk menjaga keamanan sekitar rumah Boy Eluay yang beralamat di perumahan BTN Pos 7, Sentani.

Dua hari setelah pemakaman almarhum Theys, Senin, 19 November 2001 pukul 11.10, ELS-HAM Papua menerima telepon dari Kapolres AKB Pol. Drs. Daud DJ Sihombing, SH. Beliau mengatakan, dirinya ingin mengundang pihak ELS-HAM Papua guna membicarakan kasus misteri kematian Theys Hiyo Eluay.

Menurut Kapolres, dirinya tidak mau berbicara lama ditelepon karena baik telepon biasa ataupun Handphone semuanya disadap. Karena itu, disepakati pertemuan tertutup di kantor ELS-HAM Papua, Jalan Kampus, ISTP Padang Bulan.

Kemudian pada hari yang sama pukul 21.35, ELS-HAM Papua menerima telepon dari Komisaris Polisi Boy Rafly, Kabag Serse Polda Papua. Tujuannya sama dengan Kapolres, ingin membicarakan misteri kematian Theys Hiyo Eluay.

Pertemuan dengan Komisaris Polisi Boy Rafly, disepakati pukul 14.00 dan pukul 16.00 dengan Kapolres Jayapura. Dalam pertemuan itu, Boy Rafly menyampaikan usulan Kapolda Papua Irjen Drs. Made Mangku Pastika yang memohon kepada ELS-HAM agar mengamankan para saksi pembunuhan Theys.

Dan mereka (pihak Polisi) tentunya akan mem-back up. Beliau juga mengatakan bahwa para saksi yang berada di tahanan saat sekarang ini sudah dimintai keterangan. Mereka (polisi) membutuhkan kerjasama dengan pimpinan di ELS-HAM Papua guna membicarakan perlindungan bagi para saksi.

Sedangkan Kapolres Jayapura Drs. Daud Sihombing, SH menyatakan dari keterangan saksi kepada pihak polisi bahwa saksi menyatakan mereka pernah dipanggil oleh pihak Satgas Tribuana, Kopassus entah untuk kepentingan apa.

Tetapi para saksi tidak memenuhi panggilan tersebut, sehingga para saksi itu merasa takut. Sebaiknya saksi datang ke sana (Markas Satgas Tribuana) jangan satu orang, tetapi lebih dari satu supaya saksi tidak menjadi takut tentang apa yang diucapkan dan ekspresi mereka (pihak yang memanggil) apabila saksi dibentak dan diancam dibunuh oleh mereka.

Maka dibuatlah indikasi dan memperkuat indikasi-indikasi yang sudah ada kalau bukan mereka yang melakukan mereka kan tidak mungkin mengancam, kan logikanya begitu? Ini tujuan saya yang pertama datang kesini, kata Kapolres. Yang kedua, bagaimana kita mengamankan saksi ini.

Kalau kita menangani secara langsung mungkin akan menjadi perhatian masyarakat dan Kapolres menawarkan kepada ELSHAM untuk menangani dan melindungi para saksi dan akan dibantu oleh Pihak Polres membackup dengan keamanan juga bantuan makanan.

Dalam pertemuan itu juga, Kapolres menyatakan bahwa penyelidikan kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay akan diumumkan dalam jangka waktu satu minggu ini.

Atas permintaan kerjasama tersebut, pihak ELS-HAM Papua melayangkan surat secara resmi kepada Kapolda, yang intinya menyatakan terima kasih atas koordinasi dari pihak Kepolisian di Papua.

Pada prinsipnya perlindungan bagi para saksi menjadi perhatian kita bersama, tetapi ELS-HAM Papua sebagai lembaga independen tidak bersedia kerja sama dengan pihak Polisi dalam hal pengamanan bagi para saksi.

Karena secara hukum, perlindungan para saksi merupakan tanggungjawab dan kewajiban aparat kepolisian. ELS-HAM Papua tetap melakukan investigasi sebagai lembaga formal yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia di tanah Papua, pihak polisi berkewajiban melindungi para saksi.

Satu minggu setelah kematian Theys Hiyo Eluay, Made Mangku Pastika (Kapolda Papua) menyatakan bahwa penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay dilakukan oleh tiga kelompok, yakni kelompok penggagas, perencana, dan kelompok eksekutor. Bisa jadi, masing-masing kelompok tidak saling tahu, tetapi mempunyai tujuan dan misi yang sama.

Begitu juga tentang keberadaan Aristoteles Masoka, sopir Theys sebagai saksi kunci berkembang cerita yang beragam. Sebelumnya pihak kepolisian menyatakan Aristoles merupakan saksi kunci membuka tabir tewasnya Theys Hiyo Eluay.

Namun, pada 4 Desember 2001 dalam rapat koordinasi dengan Mengkopolkam di Jakarta, Kapolda Papua, Made Mangku Pastika menyatakan bahwa posisi Aristoles (sopir almarhum Theys) terindentifikasi masih hidup dan sedang menyeberang ke PNG.

Selain itu, diantara masing-masing anggota Presidium Dewan Papua (PDP) tidak tahu persis di mana posisi Aristoles, sopir alamarhum Theys itu.

Temuan ELS-HAM Papua

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa lahirnya dokumen Depdagri yang sangat rahasia itu dan Operasi Sadar Matoa yang digelar oleh Polda Papua menunjukkan bagaimana peranan Presiden Megawati Soekarnoputri (yang saat itu sebagai Wakil Presiden RI) memberikan kontribusi yang sangat besar bagi jatuhnya korban warga sipil di tanah Papua akhir-akhir ini.

Theys Hiyo Eluay merupakan "puncak" dari kebijakan Megawati untuk memberantas apa yang mereka sebut separatisme di Papua, bahkan di Aceh.

Oleh karena kebijakan Depdagri dan Kepolisian Papua itu merupakan bagian dari kebijakan negara secara keseluruhan, pemerintahan Presiden Megawati segera bertanggungjawab atas penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay.

Dua dokumen sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan adanya unsur sistematis, yakni memperlihatkan tindakan yang terorganisir dan mengikuti pola yang berulang, sehingga ada alasan kuat untuk meminta pihak internasional membentuk tim independen terlibat dalam investigasi penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay.

Berdasarkan pengalaman selama ini pemerintah, dan aparat penegak hukum Indonesia merupakan bagian dari tindakan terorganisir tersebut. Apalagi Komnas HAM, diragukan independensinya ketika berhadapan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan TNI.

Hasil investigasi Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELS-HAM) Papua dalam kaitannya dengan penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay, menemukan beberapa fakta.

Pada malam 10 November 2001, Theys Hiyo Eluay diculik dan dibunuh sesudah menghadiri resepsi yang diselenggarakan oleh Satgas Tribuana Kopassus.

Untuk menghadiri acara resepsi itu tidak hanya Theys Hiyo Eluay saja yang diundang, tetapi juga beberapa anggota Presidium Dewan Papua (PDP), seperti Thaha Alhamid, Willy Mandowen, dan Pdt. Herman Awom.

Tetapi, mereka ini menolak hadir kecuali Theys, karena Kol. Inf, Hartomo (Komandan Kopassus Tribuana) datang sendiri menjemput di rumah pada Sabtu, 10 November 2001 sekitar pukul 10.30 WIT dengan membawa kado Natal buat Theys yang berisi baju Kemeja Putih Lengan Panjang.

Selain itu, menurut hasil otopsi dokter dari Lembaga Patologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia No. 200/IBS/SB/2001 tertanggal 14 November 2001 menyatakan bahwa kematian Theys Hiyo Eluay tidak wajar dicurigai oleh karena pencekikan/pembengkakan.

Begitu juga dari keterangan para saksi, sopir Theys Aristoles Masoka (saksi kunci) berada di tangan Kopassus, bahkan menurut hasil penyelidikan Polisi menyatakan bahwa saksi kunci, sopir Theys masih hidup.

-------------------------------------------
Sumber: Elsham Papua.

*Laporan ini dibuat oleh Elsham Papua, dan diterbitkan pada 13 Desember 2001. Judul aslinya "Laporan Awal Penculikan dan Pembunuhan Theys Hiyo Eluay Terencana dan Bermotif Politik".

-

Laporan ini pernah diposting di suarapapua.com dan diedit oleh Alm.Oktovianus Pogau.

ASAL – USUL KATA ONDOAFI

2016-02-26T07:36:00.001+07:00

Oleh Pilipus Kopeuw dan Elsa Suebu

Kata Ondoafi dan Ondofolo adalah sebuatan untuk pemimpin adat masyarakat asli Sentani. Kata sudah bertahun-tahun dipahami sebatas itu. Dalam percakapan saya dan istri dengan Bapak Uziel Pallo di rumahnya di BTN Permai Hawai, beliau memberikan penjelasan mengenai perkembangan munculnya kata ‘Ondoafi”. Dinamikan muncul kata Ondoafi bermula dari: pertama, Kata “Ondo-Wa”; kedua, Kata “Ondofolo” dan ketiga: Kata “Ondoafi”, Menurut saya, pemahaman yang benar tentang asal-usul kata Ondoafi bagi masyarakat atau publik perlu sekali dijadikan tulisan sehingga tidak hilang, dan bisa dibaca serta dipelajari dan diketahui oleh generasi Sentani dan juga para pembaca lainnya.

Kata Ondowa berarti debu tanah. Ondowa adalah sebutan bagi kelompok orang-orang pertama yang datang mendiami phuyakha bhu (Sentani). Disebut Ondowa karena kelompok orang-orang pertama yang datang ke Sentani sudah meninggal semuanya, dan telah menjadi debu tanah (Ondowa). Itu sebabnya kelompok orang-orang pertama yang sudah habis generasinya, mereka disebut ‘Ondowa”

Kemudian, ada kelompok orang-orang kedua lagi yang datang ke Sentani. Setelah tiba di Sentani, mereka melihat bahwa tidak ada lagi orang-orang dari kelompok pertama yang masih hidup. Itu artinya, orang-orang kelompok pertama yang datang ke Sentani telah punah. Itu sebabnya mereka menamakan diri mereka “Ondowa Holo na”. Artinya mereka masih termasuk dalam keturunan atau kelompok orang-orang pertama yang datang ke Sentani. Dari latar belakang cerita ini kita bisa memahami asal-mula kata “Ondofolo”. Kata Ondofolo sebenarnya terdiri dua suku kata yaitu “Ondowa” dan “Holo”. Kata Ondo berarti debu tanah, sedangkan Holo berarti rombongan atau generasi. Untuk mempermudah penyebutannya maka Ondoholo disebut On dofolo. Kelompok kedua ini hidup dalam kutuk, karena banyak melakukan hobatan (phulo) dan perbuatan-perbuatan curang dan licik (khelai). Pemimpin kelompok kedua ini disebut “Ondofolo”. Dalam perkembangannya, kelompok kedua ini terpecah dan terbagi ke empat penjuru mata angin. Mereka terpecah karena masing-masing hidup dalam kejahatan. Akhirnya orang yang pertama bernama Rali (seorang laki-laki) pergi ke arah timur. Orang yang kedua bernama Ebung (seorang laki-laki)pergi ke arah Selatan. Orang yang ketiga bernama Wai (seorang laki-laki) pergi ke arah Barat dan orang yang keempat bernama Robong (seorang perempuan) pergi ke arah Utara. Nama Robong ini yang kemudian dipakai untuk sebutan Gunung Robongholo atau Dobonsolo. Dari keempat nama ini akhirnya dipakai sebagai sebutan untuk keempat arah mata angin dalam bahasa Sentani. Keempat nama ini adalah nama “Walobho” atau “Dewa”.

Kemudian datang kelompok ketiga. Mereka tahu bahwa kelompok orang-orang kedua hidup dalam kegelapan dan banyak melakukan kejahatan, maka kelompok ketiga ini tidak mau ikut bergabung atau hidup dalam pengaruh kejahatan kelompok kedua. Lalu mereka menyebut kelompok mereka dengan sebutan “Ondowa hi”. Kata Ondoafi sebenarnya terdiri dari dua suku kata asli yakni “Ondowa” dan “Hi”. Kata Ondo berarti debu tanah. Sedangkan kata Hi berarti lain atau lainnya. Dengan adanya perkembangan, dan kemudahan-kemudahan dalam penyebutan, makanya kata Onda-Hi berubah sebuatannya menjadi Ondoafi. Jadi kata asli dari “Ondoafi” adalah “Ondo-hi” atau debu/abu yang lainnya. Pemimpin kelompok ketiga ini disebut “Ondoafi”.

Kesaksian Korban Brutalnya Polisi, 1 Desember 2015

2015-12-04T10:39:00.000+07:00

Nama saya Nicko A. Suhuniap, umur 24 tahun. Saya berasal dari Yahukimo, Papua. Saya pindah ke Bandung untuk berkuliah sejak tahun 2011, dan setahun belakangan ini saya pindah ke Bogor. Saya sudah sejak lama memperingati 1 Desember bersama kawan-kawan tiap tahunnya. Saya tidak pernah ingin berbuat kasar. Saya mahasiswa. Sebelum aksi juga saya dan kawan-kawan sudah menyepakati bahwa kami akan aksi damai. Tapi kenapa polisi selalu mencari masalah dan brutal terhadap saya, terhadap orang Papua? Apakah kami ini setengah binatang atau bagaimana bagi kepolisian?

Pada tanggal 1 Desember kemarin, kami mahasiswa dari Papua yang berkumpul di Jakarta ingin menyuarakan suara hati kami kepada Pak Presiden Jokowi atas banyaknya penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh orang Papua. Kami tidak menyangka bahwa polisi di Jakarta akan melakukan penghadangan dan represi terhadap saya dan kawan-kawan saya. Namun bukannya mendapat suatu jawaban atas terjadinyan ketidakadilan yang dialami oleh orang Papua, tapi kami malah mendapatkan tindakan brutal dan penangkapan, dimana Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Bapak Tito Karnavian memerintahkan kepolisian untuk embubarkan aksi kami dengan alasan administrasi tanpa memperhatikan apa yang kami suarakan.

Ironisnya, polisi juga melakukan pengrusakan dan perampasan terhadap noken yang dianyam mama-mama Papua. Tidakkah polisi tahu bahwa noken yang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia itu adalah identitas kami orang Papua? Tindakan brutal kemudian dilakukan oleh kepolisian kepada kami dengan menembakkan gas air mata.

Tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang keras yang mengenai kepala saya. Saya tidak tahu pasti karena langsung jatuh setengah pingsan, tapi mungkin itu adalah peluru gas air mata. Ketika sedang setengah tidak sadar karena kepala saya terkena benturan keras dan berada di tengah-tengah gas air mata, tiba-tiba saya merasa diri saya diseret. Saya diseret oleh beberapa polisi dalam keadaan setengah pingsan, kemudian badan saya diinjak-injak oleh polisi-polisi. Tidak lama saya juga diinjak-injak oleh tentara. Saya merasakan darah mengalir di kepala dan badan saya.

Setelah itu saya dibawa ke klinik di Polda supaya kepala saya dijahit. Lalu saya diarahkan ke lapangan untuk dikumpulkan bersama kawan-kawan lain yang sudah ditangkap. Namun darah masih terus di kepala saya. Maka saya dibawa oleh kawan saya ke RS PGI Cikini untuk dipasang oksigen. Karena biayanya terlalu mahal, maka saya tidak jadi pasang oksigen dan kembali beristirahat di asrama. Namun saya harus dibawa lagi ke RS. Di RS Pasar Rebo, dilakukan CT scan terhadap kepala saya. Di sana saya diberitahu bahwa jahitannya tidak rapi makanya darah masih terus mengalir. Tetapi lagi-lagi saya tidak bisa dirawat dengan alasan kamar penuh. Keesokan paginya, saya dibawa ke RS UKI. Di sana saya diberitahu bahwa luka saya terlalu serius dan mereka tidak memiliki alatnya. Maka saya dibawa ke RS Pusat Otak Nasional (PON). Menurut dokter, tengkorak saya patah. Ada pendarahan di bawah kulit kepala dan di bawah tengkorak saya. Saya perlu dioperasi, makin cepat makin bagus kata dokter. Kalau pendarahannya bertambah banyak, saya bisa tidak sadarkan diri tiba-tiba dan bisa meninggal.

Meskipun keadaan saya saat ini hanya bisa tiduran di RS, namun saya memikirkan 2 kawan saya yang masih ditahan di Polda. Saya hanya sering tiduran karena sungguh lemas. Saya hanya bisa bicara pelan dan sulit makan karena rahang saya sulit digerakkan. Tulisan ini ditulis atas bantuan kawan saya.

Kawan-kawan, kalau di Jakarta saja orang Papua diperlakukan seperti ini, sudah bisa dibayangkan kah bagaimana perlakuan terhadap orang Papua selama ini di Papua? Kematian dan kekerasan menjadi hal yang sehari-hari kami dapat di Papua. Yang dibutuhkan oleh orang Papua adalah keadilan, tapi yang dikirim oleh pemerintah Indonesia malah tentara, polisi dan senjata untuk membunuh kami di Papua.

Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang memberikan dukungan kepada kami. Terus bersolidaritas untuk keadilan dan kesejahteraan. Mungkin ketika kawan-kawan baca ini, saya sedang menjalani operasi. Saya berharap ketika sadar nanti, kondisi saya membaik dan bisa kembali berjuang bersama kawan-kawan sekalian.

Wa wa... wa wa... wa wa... waa...

Jakarta, 3 Desember 2015

Teriring salam dari saya,

Nicko A. Suhuniap
Anggota Aliansi Mahasiswa Papua

baca juga: liputan rappler.com

Upaya Amerika dan Indonesia atas Pendudukan Papua

2015-11-28T23:19:00.003+07:00

Dokumen ini versi aslinya diposting National Security Archive, pada tanggal 9 Juli 2004.

Diterjemahkan Oleh Bernard Agapa

"Anda harus memberitahu [Soeharto] bahwa kita memahami masalah yang mereka hadapi untuk Irian Barat," kata penasihat keamanan nasional Henry Kissinger kepada Presiden Nixon tepat akhir bulan Juli 1969, saat kunjungan Nixon ke Indonesia.

Pada peringatan ke-35 Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang juga disebut "Act of Free Choice" di Papua Barat dan pemilihan presiden Indonesia pertama yang langsung, National Security Archive memposting dokumen dideklasifikasi pada pertimbangan kebijakan kontroversial Amerika Serikat yang mengarah ke aneksasi Papua ke Indonesia pada tahun 1969. Dokumen-dokumen rinci dukungan Amerika Serikat untuk pengambilalihan Papua ke Indonesia, meskipun banyak oposisi asli Papua dan mendapatkan persyaratan PBB untuk menentukan nasib sendiri.

Suharto dan Nixon.

(Arsip Chicago Tribune, 28 Juli 1969)

Latar Belakang

Ketika Indonesia merdeka (diakui) dari Belanda pada tahun 1949, pemerintah Belanda mempertahankan kontrol atas wilayah West New Guinea. Dari tahun 1949 sampai 1961 pemerintah Indonesia berusaha untuk "merebut" West New Guinea (kemudian dikenal sebagai Irian Barat atau Papua Barat), dengan alasan bahwa wilayah, bagian dari bekas Hindia Belanda seharusnya jadi milik Indonesia.

Pada akhir tahun 1961, setelah berlulang kali gagal (diplomasi) untuk mengamankan tujuan (merebut Papua) di PBB, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan mobilisasi militer dan mengancam akan menyerang West New Guinea dan mencaplok dengan paksa. Pemerintahan Kennedy, takut jika AS menentang tuntutan Indonesia mungkin bisa saja mendorong negara itu ke arah komunisme, pembicaraan pun berlansung yang ditengahi AS antara Belanda dan Indonesia pada musim semi 1962 (New York Agreement). Negosiasi berlangsung di bawah bayang-bayang serangan militer yang sedang berlangsung Indonesia ke West New Guinea/Papua dan ancaman invasi Indonesia.

Pembicaraan yang ditengahi AS yang kemudian dikenal dengan Perjanjian New York, dilakukan pada Agustus 1962 , yang akhirnya dalam perjanjian tersebut memutuskan Indonesia diberikan kendali ke atas West New Guinea (yang segera berganti nama Irian Barat) setelah masa transisi singkat diawasi oleh PBB. (Catatan 1) Perjanjian wajib untuk Jakarta adalah melakukan pemilihan pada penentuan nasib sendiri dengan bantuan PBB paling lambat tahun 1969. Selama dibawah pengawasan Indonesia, dengan cepat militer menekan/membasmi perbedaan pendapat politik dari kelompok-kelompok asli Papua yang menuntut kemerdekaan langsung untuk wilayah tersebut.

Para pejabat AS sejak awal memahami bahwa Indonesia tidak akan pernah membiarkan Irian Barat untuk menjadi mandiri dan bahwa tidak mungkin akan pernah membiarkan tindakan penentuan nasib sendiri terjadi, dengan kepentingan untuk mengambil alih Papua. Johnson dan Nixon sama-sama enggan untuk menentang kekuasaan Indonesia atas Irian Barat, terutama setelah rezim konservatif anti-komunis Jenderal Soeharto yang mengambil alih pemerintahan pada tahun 1966, menyusul upaya kudeta yang gagal, yang menyebabkan pembantaian 500.000 orang Indonesia yang diduga Komunis. Suharto cepat pindah untuk meliberalisasi perekonomian Indonesia dan membuka pintu untuk Barat, dengan melahirkan sebuah hukum investasi asing (UU PMA) baru pada akhir 1967. Perusahaan pertama yang mengambil keuntungan dari hukum itu perusahaan tambang asal Amerika, Freeport Sulphur yang memperoleh konsesi untuk lahan yang sangat luas di Irian Barat yang mengandung cadangan emas dan tembaga. (Catatan 2)

Selama enam minggu dari Juli hingga Agustus 1969, dilakukan yang disebut "Act of Free Choice." menurut para pejabat PBB. Sesuai dengan Perjanjian New York (Pasal 18) semua orang Papua dewasa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri, dan harus dilakukan sesuai dengan praktek internasional. Sebaliknya, justru Indonesia memilih sepihak 1.022 orang Papua Barat untuk memilih publik dan secara bulat mendukung integrasi dengan Indonesia.

Meskipun bukti yang signifikan bahwa Indonesia telah gagal untuk memenuhi kewajiban internasionalnya, pada November 1969 PBB "mencatat" dari "Act of Free Choice" dan hasilnya, sehingga memberikan dukungan dari badan dunia untuk aneksasi oleh Indonesia.

Sesudah tiga puluh lima tahun PEPERA, untuk Indonesia melaksanakan pemilihan Presiden langsung, masyarakat internasional telah datang untuk mempertanyakan keabsahan pengambilalihan Jakarta atas Papua Barat dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di sana. Pada bulan Maret, 88 anggota Parlemen Irlandia mendesak Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk meninjau peran PBB di tahun 1969 dalam PEPERA, dalamnya tergabung Uskup Agung Afrika Selatan Desmond Tutu dan sejumlah organisasi non-pemerintah dan anggota parlemen Eropa. Pada tanggal 28 Juni 2004, sembilan belas Senator AS mengirim surat kepada Annan mendesak penunjukan Perwakilan Khusus untuk Indonesia untuk memantau situasi hak asasi manusia di Papua Barat dan wilayah Aceh.

Dokumen

Dalam arsip ini termasuk sebuah rahasia, Februari 1968 sebuah telegram dari Duta Besar AS untuk Indonesia Marshall Green. Setelah percakapan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik tentang situasi di Irian Barat, Green menyimpulkan bahwa kondisi di wilayah itu adalah "jauh dari memuaskan dan memburuk." Telegram berikutnya melaporkan bahwa "Indonesia terlambat dan hampir putus asa mencari untuk mengembangkan dukungan di antara masyarakat Irian Barat" untuk "Act of Free Choice."

Perjalanan seorang konsuler untuk Irian Barat pada awal 1968 mengamati bahwa "pemerintah Indonesia mengarahkan upaya utama" di wilayah itu untuk "mempertahankan alat politik yang ada dan menekan perbedaan pendapat politik." Karena kelalaian, korupsi dan penindasan di tangan pihak berwenang Indonesia, hampir semua pengamat Barat mengatakan bahwa "Indonesia tidak bisa memenangkan pemilihan terbuka" dan bahwa sebagian besar penduduk Irian Barat lebih menyukai akan kemerdekaan.

Pada bulan Juli 1968, Duta Besar PBB yang ditunjuk, Fernando Ortiz Sanz tiba di Jakarta sebagai Sekretaris Jenderal Perwakilan Khusus untuk membantu Indonesia dalam pelaksanaan plebisit Irian Barat, seperti yang disebut dalam Perjanjian 1962 New York.

Sebuah telegram rahasia dari Kedubes AS ke Departemen Luar Negeri menguraikan pertaruhan di "Act of Free Choice"mendatang. Memperingatkan bahwa pemerintah AS "tidak harus terlibat langsung dalam masalah ini," Duta Besar Green khawatir bahwa Ortiz Sanz atau anggota PBB lainnya mungkin "bertahan untuk pemilu yang bebas dan langsung" di Irian Barat, Indonesia berniat untuk mempertahankan wilayah tersebut karena telah memakan biaya tak sedikit dan bisa frustasi.

Akibatnya, pejabat AS dan Barat lainnya khawatir untuk bertemu dengan Ortiz Sanz, untuk "membuat dia sadar realitas politik." Dalam telegram rahasia pada Oktober 1968 Kedubes AS melaporkan dengan lega bahwa Ortiz sekarang "mengakui bahwa itu akan menjadi tak terbayangkan dari sudut pandang kepentingan PBB, serta Pemerintah Indonesia, selain hasil kelanjutan dari Irian Barat dalam kedaulatan Indonesia harus muncul."

Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak kemungkinan satu orang, plebisit satu-suara di Irian Barat, bersikeras tidak karena telah memilih "perwakilan" lokal dengan lebih dari 1.000 pemimpin suku (dari perkiraan populasi 800.000), akhirnya dilakukan pada bulan Juli tahun 1969 dibawah pengawasan 6,000-10,000 tentara Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah. Dalam sebuah telegram dari Kedubes AS pada Juli 1969 menyatakan:

Act of Free Choice (AFC) di Irian Barat sedang berlangsung seperti tragedi Yunani, kesimpulan yang dapat dipastikan. Protagonis utama, pemerintah Indonesia, tidak dapat dan tak akan mengizinkan resolusi selain memasukan Irian Barat ke Indonesia. Kegiatan pembangkang cenderung meningkat namun angkatan bersenjata Indonesia akan mampu meminimalisir dan, jika perlu.., mereka menekannya.

Duta Besar Frank Galbraith mencatat pada tanggal 9 Juli 1969, yang pelanggaran di masa lalu telah mendorong sentimen intens anti-Indonesia dan pro-kemerdekaan di semua golongan masyarakat Irian, menunjukkan bahwa "mungkin 85 sampai 90%" dari penduduk "yang menyebabkan bersimpati dengan Papua Merdeka." Selain itu, Galbraith mengamati, operasi militer baru-baru ini Indonesia, yang mengakibatkan kematian ratusan, mungkin ribuan warga sipil, "telah menyebakan ketakukan dan rumor genosida terhadap orang Irian."

Presiden Nixon dan penasihat keamanan nasional Henry Kissinger mengunjungi Jakarta pada Juli 1969 saat "Act of Free Choice" sedang berlangsung. Meningkatkan hubungan dengan rezim otoriter di Indonesia jelas paling penting dalam pikiran Kissinger, yang menandai Suharto sebagai "orang militer moderat ... berkomitmen untuk kemajuan dan reformasi." Dalam dokumen rahasia Nixon pengarahan (Dokumen 9 dan Dokumen 10) kunjungan Kissinger untuk mengatakan kepada Presiden datar "Anda tidak harus menaikkan isu" Irian Barat dan berpendapat "kita harus menghindari, AS mengindikasi tidak terlibat tindakan itu." Gedung Putih biasanya tidak menentukan posisi ini selama periode sebelum dan sesudahnya "Act of Free Choice."

Meskipun mereka mengakui kelemahan dalam dalam UU dan niat Indonesia, para pejabat AS tidak tertarik dalam menciptakan masalah untuk rezim Suharto mereka melihat sebagai non sejajar tapi pro-Washington. Sementara AS tidak bersedia untuk secara aktif campur tangan atas nama Indonesia (Untuk sebuah aksi mereka berpikir tidak perlu kontraproduktif) di PBB untuk memastikan penerimaan Majelis cepat Umum pengambilalihan resmi di Indonesia Papua Barat, AS diam-diam menandakan bahwa itu tidak tertarik pada perdebatan panjang atas masalah itu dipandang sebagai kepastian dan didiamkan untuk kepentingan AS. Dalam sebuah memo pengarahan rahasia untuk pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Soedjakmoto, seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengungkapkan keyakinan bahwa kecaman internasional dari "Act of Free Choice" cepat akan memudar, yang memungkinkan Administrasi Nixon untuk bergerak maju dengan rencana untuk menempa lebih dekat hubungan militer dan ekonomi dengan rezim otoriter di Jakarta.

Dokumen

Dokumen 1

29 Februari 1968
Perihal: Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green melaporkan percakapan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik di Irian Barat. Malik menunjukkan kemungkinan mengurangi lebih dari 10.000 tentara Indonesia di Irian . Dia juga mengisyaratkan Indonesia akan bersikeras pada cara tidak langsung untuk memastikan keinginan penduduk wilayah pada tahun 1969, mungkin mengandalkan para pemimpin suku yang dapat diinduksi dengan "nikmat bagi mereka dan suku mereka." Marshall Green mengungkapkan keprihatinan tentang situasi "memburuk".

Dokumen 2

2 Mei 1968

Perihal: Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Duta Besar AS untuk Indonesia Marshall Green, melaporkan percakapan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, di mana Malik menguraikan beberapa langkah Jakarta melakukan dalam upaya untuk membangun dukungan di kalangan rakyat Irian Barat untuk bergabung dengan Indonesia.

Dokumen 3

10 Mei 1968
Perihal: Perjalanan Konsuler ke Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Airgram Rahasia

Pada bulan Januari 1968, Konsultan Politik Kedutaan, Thomas Reynders kunjungan Irian Barat selama satu bulan. Reynders mengamati tingkat pembangunan ekonomi yang relatif rendah di wilayah ini sejak Indonesia mengambil alih kontrol pada tahun 1962, mencatat bahwa "kehadiran pemerintah Indonesia di Irian Barat dinyatakan terutama dalam bentuk Angkatan Darat." Reynders menyimpulkan, seperti yang telah pengamat Barat hampir semua, bahwa "Indonesia tidak akan menerima Kemerdekaan untuk Irian Barat dan tidak akan mengizinkan plebisit yang akan mencapai hasil seperti itu" dan catatan antipati "atau diyakini memendam kebencian langsung terhadap Indonesia dan itu terjadi Indonesia dengan Orang Irian Barat di daerah yang relatif maju. "

Dokumen 4

20 Agustus 1968
Subject: "Act of Free Choice"
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Duta Besar AS Marshall Green menyatakan "Act of Free Choice" di Irian Barat "Mungkin juga isu politik yang paling penting di Indonesia selama tahun mendatang." Catatan Bahasa Indonesia "dilema" dalam mencari "merancang beberapa cara untuk melakukan pemastian bermakna yang tidak akan melibatkan resiko yang nyata kehilangan Irian Barat." Green mengingatkan Departemen Luar Negeri, dalam mendorong pendekatan tangan-off oleh AS, bahwa "kita berhadapan dengan usia batu dasarnya, kelompok-kelompok suku buta huruf" dan bahwa "pemilihan umum yang bebas di antara kelompok-kelompok seperti ini akan lebih dari lelucon, dari pada Indonesia merancang mekanisme yang curang. "

Dokumen 5

4 Agustus 1968
Perihal: "Act of Free Choice" di Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Marshall Green menulis kepada Sekretaris Asisten Wakil Negara Asia Timur dan Pasifik G. McMurtry Godley mengungkapkan keprihatinan atas pandangan Perwakilan Khusus PBB untuk Irian Barat Ortiz Sanz. Green merekomendasikan bahwa "dalam pandangan taruhan tinggi ... kita harus melakukan apapun yang kita dapat secara tidak langsung untuk membuatnya menyadari realitas politik" mengenai niat Indonesia terhadap Irian Barat.

Dokumen 6

4 Oktober 1968
Perihal: Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Airgram Rahasia

Politik Kedutaan Konsul Jack Lydman menjelaskan hasil kunjungan terakhir Ortiz Sanz untuk Irian Barat dan menegaskan bahwa Sanz sekarang "mencoba untuk merancang rumus untuk" tindakan pilihan bebas "di Irian Barat yang akan mengakibatkan penegasan kedaulatan Indonesia" belum "bisa bertahan dalam ujian, opini internasional."

Dokumen 7

9 Juni 1969
Perihal: Penilaian dari situasi Irian
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Kedutaan menyimpulkan dengan kepedulian kepada "hubungan Indonesia masa depan dengan orang Irian," banyak dari mereka menampilkan "antagonisme bernanah dan ketidakpercayaan terhadap Indonesia."

Dokumen 8

9 Juni 1969
Perihal: Irian Barat: The Nature of Oposisi
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Airgram Rahasia

Galbraith menawarkan penilaian rinci dari pandangan berbagai kelompok Irian menentang integrasi dengan Indonesia dan kemerdekaan advokasi, termasuk Gerakan Papua Merdeka (OPM). Dia mengamati bahwa "oposisi terhadap Pemerintah berasal dari kekurangan ekonomi selama bertahun-tahun, represi militer dan ketidakteraturan, dan maladministrasi," dan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok anti-Indonesia akan mampu mengubah hasil akhir dari "Act of Free Choice."

Dokumen 9 dan 10

10 Juni dan 18 Juli 1969
Perihal: Kunjungi Jakarta : Pertemuan Anda dengan Presiden Suharto
Henry Kissinger, Memorandum untuk Presiden

Penasihat keamanan nasional Henry Kissinger bersama Presiden Nixon pada kunjungannya ke Indonesia dan percakapan dengan Presiden Indonesia Soeharto. Kissinger berpendapat bahwa tidak ada bunga AS untuk terlibat dalam masalah Irian Barat dan bahwa itu adalah orang-orang tertentu yang akan memilih integrasi dengan Indonesia. Dalam beberapa waktu Nixon sempat hendak berbicara, namu Kissinger mendesak agar Presiden menahan diri dari mengangkat isu, untuk dicatat simpati dari AS dalam kekhawatiran Indonesia.

Dokumen 11

25 Agustus 1969
Perihal: Panggilan oleh Duta Besar Indonesia Soedjakmoto

A.S. Departemen Luar Negeri, Nota Rahasia

Paul Gardner, Asisten Menteri Luar Negeri dan Marshall Green bertemu Duta Besar Indonesia untuk AS, Soedjakmoto yang membahas jika Indonesia akan meminta bantuan dari AS dalam "mempersiapkan kelancaran penanganan PBB" dari "Act of Free Choice" di Majelis Umum PBB.

Catatan:
1. Untuk gambaran mendetail tentang kejadian sebelum dan sesudah Perjanjian New York, Baca: Jones, Matthew. Conflict and Confrontation in Southeast Asia, 1961-1965: Britain, the United States, Indonesia and the Creation of Malaysia (Cambridge: Cambridge Press, 2002): Hal 31-62; C.L.M. Penders. The West New Guinea Debacle: Dutch Colonization and Indonesia, 1945-1962 (Hawaii, 2002); John Saltford. The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969 (Routledge, 2003).
2. Denise Leith. The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia (Hawaii, 2003).

Sumber: National Security Archive

Mama Papua dan Noken

2015-11-26T15:32:00.000+07:00

Cerita Seorang Kawan Tentang Mama-Mama Papua dan Noken

Bagi mama-mama Papua merajut/mengayam noken tak hanya sekedar tas/kantong untuk keren-kerenan, tetapi makna akan cinta, pengorbanan dan kehidupan dalam proses pembuatan noken. Memahami noken adalah untuk merasakan cinta sederhana mama-mama Papua. Merajut noken untuk kehidupan yang akan berkelanjutan, untuk nafas dan masa depan setiap anak Papua yang akan dipikul dalam noken.

Ketika sebuah noken dirajut mama Papua, itu merupakan cara mereka untuk menghapuskan air mata, ketakutan dan untuk menjaga mimpi anak-anaknya. Mimpi tentang guratan keberanian dimata anak Papua dan cita-cita akan keberlansungan sebuah peradaban.

Noken adalah salah satu gambaran kehidupan bumi-manusia Papua. Pertanyaan penting untuk generasi muda Papua, mengapa manusia Papua yang ber-noken diciptakan di atas tanah yang begitu indah dan kaya? Tetapi mengapa selalu menangis dalam ketertindasan? Meratapi nasib yang tak pasti dalam negara ini. Untuk menjawab pertanyaan adalah tindakan dan itu hanya bisa dilakukan oleh Orang Papua sendiri.

Harapan yang sudah dipupuk oleh mama-mama Papua dalam noken adalah beban tanggungjawab bagi setiap anak Papua. Tugas anak Papua adalah, Belajar dan Belajar untuk menyampaikan cinta, pengorbanan dan kehidupan orang Papua untuk masa yang akan datang. Belajar, untuk membuka mata atas ketidakadilan. Belajar untuk menyuarakan isi hati mama Papua, supaya dunia tahu bahwa orang Papua mempuyai harkat dan martabat, serta memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Karena hari ini negara tak bisa hadir untuk penyelamatan bumi-manusia Papua.

Noken yang dirajut mama-mama papua adalah harapan tertinggi seorang perempuan tentang cinta dan kemerdekaan. Kemerdekaan buat seorang mama itu sangat sederhana, merdeka ketika melihat anaknya tersenyum. Merdeka... ketika tertawa lepas tanpa rasa takut dibening mata mereka.

Tak ada yang mampu mengalahkan rasa cinta mama-mama Papua, yang mampu bertahan atas rasa pedih ketika memintal serat kayu di pahanya. Bertahan ketika menjadi yang terbelakang dalam keluarga untuk memutuskan segalanya. Betapa sangat perih saat melihat buah hatinya bersimbah darah ditembus peluju tajam. Tak ada satupun yang bisa menggantikan kepedihakan hati dan tetesan air matanya,. tidak ada. Bahkan seluruh mama-mama di dunia tidak pernah tau arti air mata mama-mama Papua selain mereka sendiri dan Noken. Inilah serangkaian pesan mengapa noken bukan sekedar rajutan biasa, tetapi perjuangan seorang mama untuk sebuah peradaban.

Hormat untuk semua mama di Papua, apa yang sudah dan akan dilakukan mama di Papua dalam keheningan ditengah hiruk-pikuk dunia adalah, contoh nyata dari ungkapan silent is golden yang saya dengar sejak kecil. Atas harapan inilah, setiap tanggal 4 Desember itu wajib diperingati sebagai pengakuan akan harkat dan martabat mama-mama perajut Noken oleh UNESCO. Cinta terhadap apapun, tak sedahsyat cinta mama-mama Papua! Jangan pernah malu jadi anak papua, karna kalian dibesarkan oleh cinta dan harapan besar. Bukan oleh cinta dalam kemerdekaan, bukan hanya cinta dalam kemerdekaan.

Batavia, 26 November 2015

Makna Kemerdekaan Timor Leste Bagi West Papua

2015-11-24T15:46:00.000+07:00

Tanggal 28 November 2015, Timor Leste akan merayakan hari Proklamasi kemerdekaanya ke-40, setelah mereka berjuang melepaskan diri dari kolonialisme Portugal dan Indonesia. Sementara, West Papua yang masih dijajah penguasa Indonesia akan memperingati hari manifesto politiknya yang ke 54, pada 1 Desember 2015. Timor Leste dan West Papua adalah dua wilayah yang dianeksasi oleh nafsu ekspansionisme Indonesia. Setelah Timor Leste berhasil mengusir kolonialisme Indonesia tahun 1999 melalui referendum, terbilang 16 tahun mereka membangun bangsa dan negaranya. Apa sebenarnya yang patus dipelajari, dimaknai dan diperjuangkan oleh bangsa Papua saat ini dari Timor Leste?

Pertama, pengalaman perjuangan mengusir kolonial. Timor Leste memiliki nasionalisme ideologis yang menjadi roh bagi perjuangan melawan kolonialisme Indonesia. Itulah yang melandasi jiwa raga mereka dalam merebut kemerdekaannya. Itulah yang membuat mereka sulit dirayu dengan seribu satu program kolonialisme Indonesia. Rakyatnya menjadi subjek perjuangan. Rakyat tunduk dengar pemimpin perjuangan. Rakyat bagai air yang memberi hidup bagi pejuang-pejuang Timor Leste. Rakyatnya percaya, tanpa ragu, pada tujuan perjuangan mereka.

Para pemimpinnya melek teori dan praktek revolusi; para pemimpinnya bersatu dan tunduk di bawa sistem perjuangannya; Mereka lebih mencintai tanah air, lebih dari nyawa mereka, terbukti dengan semboyang "Patria ou Morte! (mati atau tanah air), A Luta Continua! (Terus Barjuang), Resistir E Vencer! (bertahan sampai titik darah penghabisan).

Sementara, pemuda dan mahasiswa belajar menjadi pintar di Portugal dan Indonesia untuk kembali melawan kolonialisme, bukan menjadi pintar untuk tunduk di bawah sistem kolonialisme Indonesia. Merekalah yang melakukan penghapusan struktur-struktur masyarakat kolonial untuk digantikan dengan struktur-struktur baru yang memungkinkan rakyat hidup bebas dari penindasan, penguasaan, dan penghisapan. dan lain sebagainya, sehingga pembebasan dari kolonialisme menjadi kebutuhan bersama rakyat Timor Leste.

Kedua, Karena perjuangan mereka adalah perjuangan ideologis, mereka telah memiliki perspektif pembebasan nasional Timor Leste yang tidak hanya bebas dari kolonialisme Indonesia tetapi pembebasan rakyat seutuhnya. Itulah sebabnya, setelah Timor Leste mengambil alih kedaulatan politik 1999, mereka membangun program-program mendesak agar rakyat dapat berdaulat sendiri. Bayangkan, setelah Timor Leste hancur akibat perang revolusi pra dan pasca referendum, tingkat kesejahteraan berangsur-angsur pulih.

Bayangkan, seperti dilansir dari laman pemerintah Timor Leste, Selasa (28/7) disebutkan bahwa Majalah Global Finance merilis Indeks Timor-Leste menempati urutan ke-87 dari 184 negara dalam dengan per-kapita PDB (PPP) dari USD10.783. Selain Singapura (3), Brunei (5), Malaysia (ke-55) dan Thailand (ke-85), Timor-Leste menjadi Negara Terkaya Dunia di wilayah Asia Tenggara.

Mereka juga memasuki fase kedaulatan yang mutlak, tidak seperti yang dibayangkan Indonesia melalui propagandanya selama ini. Justru Timor Leste menunjukan sikap kedewasaan bernegara di depan Indonesia, mereka ramah dan hormati Indonesia tanpa mengingat-ingat dosa sejarah Indonesia di Timor Leste. Bukti kemerdekaan Timor Leste bermakna bagi penghormatan dan kesetaraan bangsa-bangsa di dunia.

Bukti kedaulatannya adalah mereka tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia, namun bahasa Portugal dan Tenun sebagai bahasa nasional. Makanan pokok mereka bukan lagi nasi, namun diganti dengan jagung. Mata uang "coin centavos" sama nilainya dengan dollar hawai, tidak seperti Indonesia yang sangat jatuh akibat inflasi yang besar. Lingkungan alamnya bersih, dan kesehatannya menjadi prioritas dengan pola dan sistem yang dipakai di Kuba, yakni prioritas pencegahan dari pada pengobatan, tidak seperti di Indonesia. Sementara, pemerintah Timor Leste juga fokus pada pembangunan SDM di berbagai negara.

Ini menjadi renungan bagi rakyat West Papua bahwa merebut kemerdekaan politik dan mengusir kolonialisme adalah jalan satu-satunya untuk membangun peradaban bangsa dan negara yang baik. West Papua adalah wilayah kaya raya yang harus dipertahankan dari para perampok asing dan penjajah Indonesia. Kedaulatan rakyat, atau yang sering kita mimpi menjadi tuan diatas negeri sendiri tidak akan terwujud bila tanah air masih dikuasai sepenuhnya oleh kolonial Indonesia.

Semangat peringatan kemerdekaan Timor Leste ke 40, dan West Papua pada hari manifesto politik, 1 Desember 2015, haruslah menjadi momentum untuk merubah hegemoni kolonial dalam diri anak negeri West Papua. Bahwa, kemerdekaan politik adalah jalan menuju pembebasan nasional West Papua yang seutuhnya. Viva Timor Leste, Viva West Papua.

One People One Soul

Kita Harus Mengakhiri

Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat
Victor Yeimo

Makna 1 Desember 1961, Bagi Rakyat Papua

2015-11-24T14:43:00.000+07:00

Rentetan perjuangan dengan gelimang pengorbanan sudah dan terus akan dilakukan oleh rakyat Papua Barat demi mencapai cita-cita pembebasan nasional Papua Barat dari cengkraman penjajah kolonial Indonesia dan kepentingan negara-negara dunia pertama. 1 Desember 1961, merupakan salah satu tonggak awal keinginan rakyat Papua Barat membebaskan diri dari penjajah. Pada momentum politis ini telah melahirkan "Manifesto Politik Papua Barat" menjadi landasan perjuangan pembebasan Papua Barat secara politik.

Awal perjuangan rakyat Papua Barat melawan penjajah, tak hanya karena 1 Desember 1961 tetapi jauh sebelum itu telah dimulai dengan perlawanan rakyat dengan gerilya hingga perjuangan politik yang diplomatis. Pada masa pendudukan Belanda, akhir 1940 bermunculan beberapa partai politik Papua Barat yang turut membangun kesadaran akan nasionalisme Papua Barat. Partai politik di Papua Barat saat itu yang tak ada hubungannya sama sekali dengan partai-partai yang ada di Belanda maupun Indonesia. Partai lokal lahir sesuai dengan kebutuhan dan kemauan politik rakyat di Tanah Papua Barat.

Kesadaran melawan penjajah secara politik juga turut melahirkan perlawanan bersenjata dengan bergerilya. Tonggak awal pencetusan berdirinya perjuangan bersenjata di Manokwari, Juli 1965 oleh para eks-pasukan Batalyon Papua (PVK = Papoea Vrijwilligers Korps). Tokoh pemimpin kharismatis gerakan ini adalah Johan Ariks, yang waktu itu sudah berumur 75 tahun. Johan Ariks juga sebelumnya terlibat dalam pendirian beberapa partai politik diantaranya; Gerakan Persatuan Nieuw Guinea dan Partai Demokraticshe Volkspartij (DVP).

Pada periode 1961 - 1970, selain dari pendirian partai Politik tidak hanya sebatas membangun kesadaran, tetapi juga untuk melawan militerisme Indonesia. Pada dekade ini terdapat 7 (tujuh) kali Operasi Militer yang digencarkan Indonesia untuk membasmi perlawanan dan kesadaran rakyat Papua Barat. Awal invasi militer Indonesia, ditandai dengan terbitnya Hukum Perang (Dektrit) Trikora pada akhir tahun 1961. Operasi Militer pertama kali dipimpin lansung oleh Mayor Ali Murtopo dan Benny Moerdani. Setelah tahun-tahun awal pada dekade ini, berikutnya muncul juga beberapa nama militer Indonesia yang memimpin dalam pembantaian rakyat Papua Barat, diantaranya A.Yani (Operasi Wisnumuri, 1963 -1965), R.Kartidjo (Operasi Sadar, 1965), R.Bintoro (Operasi Bharatyudha, 1966 - 1967) dan Sarwo Edi (Operasi Tumpas, 1967 - Operasi Wibawa 1967 - 1970).

Pelaksaaan Operasi Militer pada dekade 1961 - 1970 adalah ilegal menurut hukum Indonesia, karena pada saat itu Papua Barat belum resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dapat diartikan sebagai penjajahan. Belakangan diketahui bahwa nafsu pendudukan militer Indonesia ini diboncengi dengan kepentingan imperialis, yaitu dilaksanakannya Kontrak Karya Freeport pada tahun 1967 sebelum pelaksaan referendum yang oleh Indonesia diubah menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969. Sebab akibat dari niat yang busuk Indonesia dan kroninya juga sangat mempengaruhi proses PEPERA, yaitu adanya pengubahan dari yang seharusnya, salah satu diantanya "Satu Orang, Satu Suara" menjadi "Dewan Musyawarah". Akhirnya pelaksaan PEPERA pun tidak sesuai dengan kebiasaan hukum internasional dan melanggar Perjanjian New York tahun 1962. Sepihak oleh Indonesia rakyat Papua Barat dipilih dan ditentukan untuk memilih dalam PEPERA hanya 1025 Orang, dari kurang lebih 800.000 jiwa saat itu.

Pengalaman traumatik akan kekejaman militerisme Indonesia, tak menghentikan perlawanan rakyat Papua Barat untuk pembebasan nasional. Pada tanggal 1 Juli 1971, Seth Jafet Rumkorem bersama Jakob Prai, Jarisetou Jufuway dan Louis Wajoi mencetuskan "Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat ", di Desa Waris (Marvic). Keinginan akan mendirikan negara sendiri pun terus bergema di pelosok bumi Papua Barat, sesudah tiga tahun Proklamasi di Marvic. Pada tanggal 3 Desember 1974, di Serui lahirlah deklarasi Negara Melanesia Barat yang meliputi Sorong - Samarai.

Salah satu peristiwa yang hingga kini masih terus dikenang rakyat Papua Barat adalah pembunuhan tokoh budayawan Papua, Arnold Clemens Ap, 26 April 1984. Arnold dibunuh karena ketakutan Militer Indonesia terhadap perannya yang turut membangun kesadaran akan nasionalisme Papua melalui gerakan musik-budaya "Mambesak". Adapun keinginan rakyat Papua Barat untuk bebas dari cengkraman penjajah juga sudah dan akan terus melahirkan momentum politis, salah satu diantaranya deklarasi Negara Melanesia Barat pada tanggal 14 Desember 1988 oleh Dr. Thomas Wapai Wanggai.

Selain pertistiwa bersejarah, perlawanan rakyat Papua Barat terus dilakukan dengan aksi-aksi demontrasi, diplomasi, gerilya hingga pendirian kantor-kantor perwakilan perlawanan rakyat Papua Barat dibeberapa negara, untuk menggalang solidaritas masyarakat internasional dan mengkampanyekan kekejaman militer Indonesia.

1 Desember 1961, merupakan tonggak kesadaran nasionalisme Papua dengan melahirkan manifesto politik Papua secara terbuka. Dengan menetukan nama negara : Papua Barat, lagu kebangsaan : “Hai, Tanahku Papua” serta “Bintang Kejora” sebagai bendera nasional dan lambang Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”. Maka rakyat Papua sudah dan akan selalu memperingati setiap 1 Desember sebagai kemerdekaan terjajah yang telah melahirkan manifesto Politik Papua.

Hingga pada tahun 2015 ini, ratusan ribu rakyat Papua telah terbunuh dalam melawan dan karena kekejaman militer Indonesia, yang juga terus menyokong kepentingan negara dunia pertama. Hormat dan jabat erat untuk rakyat yang terus berlawan!! Hidup Rakyat!! Hidup Rakyat Papua!!

Selamat menyongsong 1 Desember 2015!!

Soal Freeport: Kalian yang Senang, Kitorang yang Mati!

2015-11-23T21:35:00.000+07:00

Agak gelisah juga melihat semua orang berkomentar soal Renegosiasi Kontrak Karya Freeport, tapi yang disayangkan adalah sedikit yang membahas sejarah dan dosa Freeport masuk ke Papua. sebenarnya, mau ribut soal Kontrak Karya Freeport tapi masih ada 30.004 pekerja yang mengadu nasib disana, tapi ternyata setelah ditelusuri lebih banyak jumlah penggangguran 2 Provinsi di Papua 90.409 jiwa menurut Badan Pusat Statistik pada periode tahun 2014/2015.

Kontrak Karya Pertama Freeport pertama kali tandatangani tahun 1967, 2 Tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Artinya Papua saat itu belum resmi menjadi bagian dari NKRI artinya itu illegal menurut hukum dan menurut beberapa akademisi dikaitkan bahwa Freeport juga penyebab runtuhnya rezim Orde Lama, Soekarno. Salah satu yang heboh adalah Lisa Pease , seorang penulis asal Amerika Serikat, membuat artikel menarik berjudul “JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur”. Artikel heboh ini dimuat dalam Majalah Probe, edisi Maret-April 1996. Kemudian, artikel ini disimpan di dalam National Archive di Washington DC, Amerika Serikat. Paling menarik, dalam artikelnya Lisa Pease menulis bagaimana sejarah kelam kongkalikong Pemerintah Indonesia - Freepot hingga penjarahan gunung emas di Papua yang dimulai sejak tahun 1967.

Dari awal rakyat Papua (pemilik ulayat) di Tanah Amungsa pernah memprotes keberadaan Freeport. Peristiwa yang paling terkenal itu terjadi tahun 1977, protes yang berujung mencoba memotong pipa aliran konsentrat di Tembagapura. Namun protes tersebut dibalas Freeport dan Negara dengan melaksanakan Operasi Militer yang masif dan meluas hingga ke pegunungan tengah Papua selama tahun 1977-1978, dan dipimpin Brigjen Acub Zainal. Peristiwa pembantaian 77/78 ini telah didokumentasikan Asian Human Rights Commission (AHRC), dengan jumlah korban; 4.416 nama yang dilaporkan dibunuh militer Indonesia dan menyatakan bahwa jumlah korban tewas akibat penyiksaan, penyakit, dan kelaparan berbuntut kekerasan tersebut bisa jadi lebih dari 10.000 orang.

Kegaduhan Menteri ESDM vs Ketua DPR saat ini agak aneh, karena secara tidak lansung menempatkan posisi Presiden Direktur Freeport yang merekam dan melapor sebagai pahlawan, yang juga turut menggiring opini bahwa Freeport tidak pernah salah di mata masyarakat awam seperti saya.

Dan keributan ini sama sekali tak ada untungnya bagi rakyat Papua di Tanah Amungsa, di kaki gunung Grasberg selain Orang Jakarta bersama Freeport yang haus akan duit. Solusi terbaik bagi rakyat Papua adalah TUTUP FREEPORT serta membongkar sejarah kelam masuknya Freepot, atau mengAMBIL ALIH untuk dikelola demi kepentingan rakyat!! Karena Kalian Yang Senang, Kitorang Yang Mati!

Peran Mambesak Dalam Menumbuhkan Nasionalisme Bangsa Papua Barat

2015-09-07T00:42:00.000+07:00

Saya tidak mau menjadi budak terus. Biar saya makan kah tidak kah, saya mau berdiri sendiri (Arnold C. Ap)

Sejarah Mambesak

Penggagas Mambesak Arnold C. Ap menyadari akan pentingnya memertahankan kebudayaan dari ancaman budaya modern. Mereka memahami pentingnya budaya dan berusaha untuk menggunakan musik sebagai sarana untuk menyampaikan hak dasar manusia: kebebasan berekspresi. Mambesak dibentuk untuk merevitalisasi tari tradisional Papua Barat, musik dan lagu dan akhirnya memberikan warna tertentu, bentuk dan inspirasi bagi kelahiran musik dan kelompok tari di seluruh Papua, secara aktif mempromosikan dan memperkuat identitas Papua Barat. Pembentukan ini juga adalah bagian dari ketidakpuasan atas hasil Pepera memperoleh pengesahan oleh PBB yang nampak sekali bahwa pendirian suatu negara Papua Barat yang terpisah dari Indonesia terlalu kecil "peluangnya."

Group music Mambesak atau burung Cenderawasih/burung kuning dalam bahasa Biak, menjadi momentum kebangkitan seni dan identitas bangsa budaya Papua. Sebelum memberikan nama Mambesak group ini bernama Manyori yang berdiri pada tahun 1970-an. Anggota/personil dalam group ini diantaranya; Arnold Clemens Ap, Sam Kapissa, Yowel Kafiar, Marthinny Sawaki.

Seperti mottonya, kita bernyanyi untuk hidup yang dulu, sekarang dan nanti Mambesak hendak mengatakan nyanyiannya adalah perawat kehidupan orang Papua. Memertahankan budaya lokal menjadi ide dasar Mambesak dengan mengangkat kesenian rakyat yang berakar pada lagu serta tari-tarian yang melekat pada masyarakat Papua. Berangkat dari itu, mereka kemudian terus menggali lagu dan tarian dari seluruh pelosok Papua dengan menampilkan lagu serta tari-tarian tersebut dengan peralatan, Ukulele, Bass, Tifa dan Gitar. Dalam setiap penampilannya, Mambesak menyanyikan lagu-lagu daerah dan menari, tak ketinggalan, mambesak juga menciptakan lagu-lagu dalam bahasa Indonesia berlogat Papua, dimana lagu-lagu tersebut adalah menguraikan tentang unsur-unsur kebudayaan Papua.

Tentunya, Arnold C. Ap sebagai inisiator dalam pembentukan group ini, Ia menggunakan kapasitasnya sebagai ketua Lembaga Antropologi dan kepala museum yang diberi nama Sansakerta, Loka Budaya dan mendirikan sebuah kelompok seni-budaya yang mereka namakan "Mambesak". Gerakan kebangkitan Seni dan Budayan Papua Barat yang di pelopori oleh Arnol Ap, Sam kapisa dan kawan-kawan mahasiswa uncen lainnya di Jayapura ini lahir pada tahun 1972. Mereka menjadikan gereja-geraja sebagai awal membangun gerakan tersebut hingga terakhir di RRI Nusantara V Jayapura.

Gerakan ini tumbuh dan berkembang, kemudian pada tanggal 15 Agustus 1978 menjadikan hari jadi Mambesak. Musik ini oleh Sam Kapisa dan Arnold Ap mengganggap sebagai musik yang suci sehingga mereka menamainya Mambesak yang menurut orang Biak adalah burung suci, dengan tujuan untuk menghibur hati masyarakat Papua yang sedang diintimidasi, dianiaya, diperkosa dan dibinasakan. Musik-musik mambesak memberikan kekuatan perlawanan rakyat Papua dan mengembalikan jadi diri sebagai komunitas yang beda dari bangsa Indonesia.

Namun Mambesak sebagai gerakan kebudayaan yang ingin menyelamatkan serta melestarikan seni, budaya penduduk Irian (sekarang Papua), ternyata dipandang sebagai bahaya "laten" oleh aparat keamanan karena membangkitkan semangat nasionalisme Papua.

Pada akhirnya, tanggal 30 November 1983, Arnold Ap ditahan oleh militer Indonesia. Sebelum dan sesudahnya, sekitar 20 orang Papua yang umumnya terdiri atas cendekiawan, dosen, serta, mahasiswa Uncen dan pegawai Kantor Gubernur Irian Jaya di Jayapura ditahan dan diselidiki karena oleh pihak aparat keamanan diindikasikan adanya aspirasi politik dalam kaitan dengan OPM.

Penahanan tokoh budayawan Irian Jaya ini berbuntut "hijrahnya" sejumlah dosen, mahasiswa, maupun pegawai Pemda menyeberang perbatasan menuju negara tetangga PNG, pada bulan Februari1984. Hampir pada waktu yang sama, di Jakarta empat pemuda Papua yang mempertanyakan nasib penahanan Arnold AP ke DPRRI, akhirnya terpaksa meminta suaka politik ke kedutaan besar Belanda.

Penahanan tersebut dilakukan karena dicurigai oleh Pemerintah Indonesia sebagai gerakan politik yang hendak membangkitkan nasionalisme Papua untuk melepaskan diri dari kekuasaan NKRI. Arnold Ap sendiri dituduh sebagai OPM kota yang ikut berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan Papua. Karena kecurigaan tersebut, akhirnya Arnold Ap dibunuh oleh Kopassandha (kini Kopassus) dan mayatnya ditemukan pada tanggal 26 April 1984 di Pantai Base G, Jayapura, setelah sebelumnya ditahan sejak bulan November 1983 tanpa proses hukum yang semestinya. Pembunuhannya diatur dengan skenario melarikan diri setelah sebelumnya secara sengaja dibebaskan oleh Kopassandha dari dalam tahanan. Arnold Ap yang hendak menyeberang ke Papua New Guinea menyusul istri dan anaknya yang telah mengungsi sebelumnya justru ditembak mati. Selain Arnold Ap, rekannya, Eduard Mofu, juga dibunuh dan ditemukan terapung di permukaan air laut Pantai Base G dengan luka tembak di dada dan perutnya.

Kematian sang budayawan, yang dianggap berhasil mengakumulasikan dan mengintegrasikan kebudayaan masyarakat Irian Jaya, dijadikan "simbol" pengukuhan terhadap identitas dan jati diri orang Papua, yang merupakan cikal bakal tumbuhnya rasa nasionalisme Orang Papua.

Selama perjalanan Mambesak, sejak dibentuk pada tahun 1972 hingga 1984, mereka berhasil meluncurkan lima kaset masing-masing; Volume I pada tahun 1978, Volume II 1980, Volume III 1980, Volume IV 1982 serta Volume V tahun 1983.

Situasi Rakyat Pada Masa Kejayaan Mambesak

Lagu-lagu dan tari-tarian daerah yang dikembangkan Mambesak kaya dengan keragamannya karena semua anggotanya mahasiswa Universitas Cenderawasih. Ada juga beberapa PNS diluar kampus yang punya bakat seni bersatu dengan mahasiswa. Waktu liburan, kalau ada mahasiswa yang pulang ke daerah, terutama anggota Mambesak, pulang wajib bawa lagu, kemudian diaransemen di Loka Budaya Uncen.

Selain itu, masyarakat yang mendengar musik Mambesak langsung mengirim lagu-lagu dari daerah ke Mambesak. Ada yang direkam di kaset, ada yang ditulis tangan lengkap dengan not-notnya, dibawa dan dilatih di Istana Mambesak di Uncen. Sehingga Mambesak tidak pernah kekurangan lagu-lagu dari setiap suku daerah di Papua.

Selain Mambesak, ada kelompok musik lain, seperti Yaromba Apuse, Mansayori, Kamasan, Yance Rumbino dan kelompoknya di Nabire juga dengan musik akustiknya serta beberapa kelompok musik lain, tapi tidak dilanjutkan, karena trauma dengan pembunuhan personil Mambesak. Buntutnya, tidak ada pengembangan lagu-lagu daerah Papua, sehingga hanya terhenti di Mambesak. Dan tidak ada lagi yang melanjutkan atau mengembangkannya. Beberapa group music baru muncul saat memasuki tahun 1990-an dengan menyanyikan lagu-lagu Papua untuk Yosim Pancar yang dibawakan dalam perlombaan, tapi belum ada kelompok atau group music yang menyanyi khusus lagu-lagu Papua seperti Mambesak.

Kehadiran Mambesak disambut antusias oleh masyarakat Papua membayangkan identitas bangsa Papua sebagai ras Melanesia. Kebangkitan budaya Papua yang lama terpendam muncul kembali pada tahun 1970-1980 ketika group music Mambesak hadir ke tengah masyarakat dan begitu tenar di Papua. Lima volume kaset yang berisi reproduksi kembali. Hal itu didukung pula dengan siaran pelangi Budaya dan pancaran sastra yang diasuh oleh Arnold Ap dkk dari Mambesak di studio V RRI Jayapura setiap hari Minggu siang sangat populer.

Sebagai seorang seniman yang sedang berusaha sedang genggam suku-suku di Papua dalam Mambesak, Ia menyadari bahwa dalam hal mengarransement lagu mesti disesuaikan dengan adat dan budaya setempat. Tak heran, hal itulah mendorong masyarakat Papua hingga kini menganggap putra asala Biak ini sebagai seorang Martir.

Semangat Mambesak dalam Menumbuhkan Nasionalisme Papua Barat

Gerakan Mambesak memberikan ispirasi yang kuat dan membangkitan nasionalisme bangsa Papua, sehingga perlawananpun semakin lama mulai menguat di daerah-derah Papua lainnya. Namun sayang, karena oleh pemerintah Indonesia menganggapnya gerakan ini sangat berbahay sehingga mereka menangkap Arnol Ap dan membunuhnya tanpa alasan politik dan keamanan yang jelas terhadap kesalahan yang di Lakukan oleh Al arnol Ap. Gerakan ini melahirkan protes besar-besar bangsa Papua atas kehadiran Indonesia, dengan melakukan Suaka politik dan pengungsian besar-besaran.

Mambesak juga melalui musik dan lagu-lagu khas Papuanya melakukan perlawanan atas ketidakadilan. Adanya fakta sebagai satu kesatuan orang asli Papua dari ras Melanesia yang saat itu tertindas dalam pelanggaran hak asasi manusia dan adanya keinginan untuk menyatukan orang asli Papua sebagai satu bangsa untuk lepas dari penjajahan menjadi alasan yang tidak dapat dilepaskan dari kemunculan Mambesak. Dimana nasionalisme Papua yang dibangun saat itu disalah mengerti oleh pemerintah Indonesia seakan-akan dibangun semata-mata untuk kepentingan Papua merdeka, padahal penyatuan Papua sebagai satu bangsa dalam negara Indonesia sejatinya bukan hal yang tabu dari persfektif fakta ras, kebudayaan, dan kemanusiaan (karena memang negara ini dibangun di atas fakta keberagamaan ras, suku, bangsa, dan agama).

Gugatan terhadap kolonialisme yang diwujudkan dalam bentuk perbudayakan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk lainnya dan gugatan terhadap kemapanan yang menindas oleh oleh rakyat Papua melalui Mambesak dilakukan dengan cara bermain musik dan bernyanyi. Para personil Mambesak bersuara melalui musik dan lagu khas Papua. Melalui musik dan syair lagu-lagunya, Mambesak mengungkapkan segala rasanya, dimana yang mencolok adalah pemuliaan terhadap Tuhan, pemujaan terhadap alam semesta (negerinya), kekaguman dan penghormatan terhadap indentitas dirinya dan bangsanya, gugatan terhadap kolonialisme (dan rasisme), dan cita-cita yang hendak diraih di masa depan.

Nilai-nilai dalam Semangat Mambesak

Sejak kemunculan Mambesak, kata merdeka kembali muncul dalam otak setiap manusia Papua, walaupun sebelumnya seringkali dilupakan. Saat mendengarkan lagu Mambesak, tentu saja orang yang lebih tua mengatakan bahwa itu lagu merdeka sungguh ampuh. Kata itu menjadi ajaran luhur yang tertanam kuat dalam lubuk hati setiap orang Papua. Mendengar musik dan lagu Mambesak berarti mendengar lagu merdeka. Dalam kekuasaan ajaran merdeka, kita yang menjadi bagian dari orang Papua pun tak henti-hentinya mencari esensi kata itu. Kadangkala kita merasa bingung dengan kata itu, sebab merdeka itu apakah penting, apakah sesuatu yang akan datang dengan sendiri, apakah sesuatu yang akan diberikan, atau apakah sesuatu yang akan direbut.

Tentunya hal ini adalah corong dari korban virus Mambesak dan ajaran merdeka. Virus Mambesak dan ajaran merdeka sudah mewabah kemana-mana di seluruh pelosok Tanah Papua, sudah menjangkiti hampir semua orang asli Papua, bahkan mereka yang bukan non-asli Papua. Ini merupakan sebuah fakta yang sulit ditolak. Mambesak benar-benar menemukan kenyamanan di dalam lubuk hati setiap orang asli Papua, ibarat benih unggul yang menemukan tanah yang subur. Dari sana kerinduan akan Mambesak tumbuh dengan subur, menjulang tinggi, menemukan cita dan cinta yang semestinya. Cita dan cinta itu adalah kemerdekaan; dimana setiap oran asli Papua dapat hidup dengan kaki kokoh dan kepala tegak di negeri leluhurnya. Mambesak adalah kawan perjalanan dalam siara kehidupan menuju puncak kemerdekaan. Dalam semangat dan posisi seperti ini, virus Mambesak dan ajaran merdeka menjadi dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Mambesak tak penting tanpa merdeka, dan merdeka pun tak penting tanpa Mambesak.

Mambesak mempunyai ribuan penggemar yang fanatik di Papua, terutama orang asli Papua. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya dari sejumlah pihak untuk membangkitkan kembali Mambesak, adanya kegemaran sejumlah orang asli Papua untuk mendengarkan lagu-lagu Mambesak, adanya sejumlah aksesoris (terutama pakaian) yang disablon dengan foto Arnlod Ap, dan adanya sejumlah tulisan yeng bertemakan Mambesak dan Arnold Ap yang ditulis oleh sejumlah orang.

Jika melihat perbandingan antara Rastafari dan Bob Marley dengan Mambesak dan Arnold Ap, maka terdapat tujuh kesamaan yang mencolok. Hal semacam ini bukanlah sebuah kebetulan, sebab hal semacam ini sesungguhnya merupakan fenomena global. Banyak gerakan sosial (politik/keagamaan) dan banyak musik dan lagu lahir sebagai wujud perlawanan terhadap penjajahan (atau sebut saja kemapanan yang menindas) dan untuk menemukan dan menegakkan jati diri sebagai manusia yang merdeka. Pilihan perjuangan dengan cara seperti ini juga pernah dilakukan oleh group musik, musisi dan penyanyi lain seperti John Lennon, Lucky Dube, Black Brothers, dan banyak group music lainnya.

Dengan demikian, sesungguhnya latarbelakang lahirnya Mambesak, dinamika dalam perjalanan Mambesak, dampak dari adanya Mambesak, dan tujuan akhir dari Mambesak sesungguhnya sama atau serupa dengan gerakan sosial (politik/keagamaan), musik, dan lagu yang pernah dan sedang bermunculan di berbagai belahan dunia lainnya. Yang pada umumnya inti dari gerakan sosial (politik/keagamaan) seperti ini adalah karena hendak menemukan dan menegakkan jati dirinya sebagai manusia yang sesungguhnya.

Seni menurut Bhikkhu Dhammasubho Mahathera, adalah Sentuhan Nurani. Untuk itulah seni menjadi ukuran suatu bangsa manusia. Semakin halus nuraninya, semakin tinggi karya-karya nuraninya. [Majalahselangkah.com]

------------------------

Referensi:

1. Yakobus O. Dumupa (2014) MAMBESAK: Ungkapan Perasaan Bangsa Papua Odiyaiwuu.com

2. I Ngurah Suryawan (2011) Ukulele Mambesak Membayangkan Identitas Budaya Papua 1970-1980-an Etnohistori.org

3. Bernard Agapa (2010) Arnold Clemens Ap Lovepapua.com

4. Max Binur, (2005) Menari dan Menarikkan Air Mata Papua Prakarsa Rakyat, inisiatif perlawanan lokal Simpul Kepala Burung Papua Periode Juli-September 2005.

NB: Tulisan ini pernah disampaikan saat seminar AMP memperingati 43 tahun Mambesak, di Asrama Papua, Yogyakarta, 14 Agustus 2015

Mambesak

2015-09-07T00:33:00.001+07:00

Group Mambesak pada saat malam kesenian di kampus UNCEN Abepura.

Grup Mambesak atau dalam bahasa Biak Numfor berarti burung Cenderawasih atau burung kuning. Tidak terlalu terkenal di Indonesia, setenar Black Brothers akan tetapi grup musik Mambesak bagi rakyat Papua adalah merupakan simbol dan kebangkitan seni budaya Papua.

Pada era kejayaanya, Mambesak di motori oleh Arnold Clemens AP, Eddy Mofu, Sam Kapisa, Yoel Kafiar, dan Martiny Sawaki. Ide dasar terbentuknya grup ini adalah untuk mengangkat kesenian rakyat Papua yang berakar pada lagu-lagu dan tarian rakyat, dan menampilkannya dalam bentuk nyanyian dengan peralatan Ukulele (gitar kecil), Tifa (kendang khas Papua), Bass, dan Gitar. Arnold C. Aap, seorang tokoh antropolog dan pemerhati musik dan budaya Papua yang dalam sejarahnya merintis sebuah group musik “MAMBESAK” dengan melagukan lagu-lagu daerah asli era tahun 70-an dari berbagai bahasa daerah di Tanah Papua, menjadi sebuah sosok yang patut di contohi oleh generasi muda negeri ini.

Kehadiran Mambesak kala itu disambut antusias rakyat Papua yang membayangkan identitas budaya mereka. Kebangkitan budaya Papua yang lama terpendam sempat muncul pada tahun 1970−1980-an, ketika Arnold Ap dan Grup Mambesak-nya begitu terkenal di seluruh Papua. Lima volume kaset Mambesak yang berisi reproduksi dan rearrangement lagu-lagu daerah Papua berulang kali habis terjual dan diproduksi kembali. Siaran radio Pelangi Budaya dan Pancaran Sastra yang diasuh oleh Arnold Ap dkk dari Mambesak di Studio RRI Nusantara V Jayapura setiap hari Minggu siang sangat populer pada era tersebut.

Salah satu ciri khas grub ini, pementasan mereka juga diselingi dengan mop (guyonan) khas Papua) yang dibawakan oleh Arnold Ap. Dalam setiap penampilannya, selain menyanyikan lagu dan menari, Mambesak juga menggunakan logat bahasa Indonesia dialek Papua dan menguraikan beberapa unsur-unsur kebudayaan Papua.

Cover Mambesak Music

Kebangkitan identitas budaya Papua melalui kesenian inilah yang dicurigai oleh Pemerintah Indonesia sebagai benih-benih separatisme Papua. Aparat keamanan saat itu, Koppasandha (kini Kopassus) mencurigai gerakan kebudayaan Arnold Ap dan Mambesak adalah benih laten “nasionalisme Papua” dalam “bungkus kultural”. Arnold Ap akhirnya ditembak di pantai Pasir Enam, sebelah timur kota Jayapura pada 26 April 1984, pada saat sedang menunggu perahu bermotor yang konon akan mengungsikannya ke Vanimo, Papua Nugini, ke mana isteri, anak-anak, dan sejumlah teman Arnold Ap telah mengungsi terlebih dahulu pada 7 Februari 1984.

Belum lagi, arus perkembangan moderen (globalisasi) begitu cepat masuk di seantero indonesia pada umumnya dan Papua pada khususnya menyebabkan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal budaya adat istiadat yang menjadi sebuah identitas suatu komunitas manusia. Musik tradisional Papua dengan lagu daerah merupakan sebuah ciri khas yang menunjukan integritas manusia Papua kini diambang kepunahan.

Bercerita dalam bentuk tarik suara, itulah irama yang dimainkan grub Mambesak. Pengungkapan isi hati dan perasaan melalui seni bagaikana mengangkat identias suku-suku yang mendiami pulau Cenderawasih di ufuk Timur Indonesia. Mengangkat nilai-nilai budaya ini mengentalkan semangat nasionalisme rakyat Papua diera tahun 1970-1980. Nasib dari mambesak lenyap paska pertarungan ekonomi dan politik global yang memperebutkan Tanah Papua sebagai konsensi masa kini.

Seakan Kitorang Setengah Binatang

2015-08-05T00:08:00.000+07:00

Setelah menyelesaikan kuliah di Jawa, Filep Karma kembali ke Papua dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Filep Karma mengamati perlakuan diskriminasi rasial dari aparatus pemerintahan maupun dari masyarakat non Papua. Bahkan, “mereka” mengaggap dan memperlakukan manusia Papua seperti “setengah Binatang”. Filep Karma mengatakan:

“Di Jayapura, di Jalan Irian–kalangan pejuang sebut Jalan Merdeka—hampir semua toko yang dimiliki oleh orang Papua pada 1960-an, sekarang sudah bukan milik orang Papua lagi. Toko-toko tersebut sudah berpindah tangan kepada non-Papua. Diambil alih dengan cara kasar. Kadang dengan menuduh orang Papua tersebut OPM, maka saat orang itu ditangkap, semua asetnya berpindah tangan ke non-Papua”.

Filep Karma sempat sekolah di Manila, Filipina, dan merasakan perlakuan yang berbeda yang di berikan orang-orang Filipina terhadapnya dibandingkan dengan perlakukan orang Indonesia semasa kuliah di Solo.

Di Manila, saya dihargai sebagai manusia dan tak ada pelecehan, penghinaan atau perlakuan diskriminasi. Itu yang saya rasakan dalam pergaulan. Contoh ketika saya berbelanja di supermarket atau di pasar. Dalam pergaulan dengan masyarakat, saya merasa dihargai, sebagai sesama seperti mereka. Jadi saya dianggap bagian dari mereka atau dalam istilah Jawa diwongke atau dimanusiakan, tidak seperti yang pernah saya alami di Papua atau di Jawa.

Selama sekolah di Jawa, kitorang yang dari Papua, sering dianggap setengah binatang. Kitorang dianggap seakan-akan kitorang evolusi dari teori Darwin, proses dari hewan berubah jadi manusia.

Itu saya rasakan dari teman-teman yang kuliah di Solo. Jadi mereka bukan dari masyarakat yang tidak berpendidikan saja, tapi juga dari kalangan berpendidikan. Mereka memperlakukan kami begitu. Seringkali orang Papua dikata-katai, “Monyet! Ketek! Begitu.”

Akan tetapi, perjuangan Papua tidak dapat dimenangkan jika dilandasi dengan rasialisme, perjuangan Papua harus mencontoh bagaimana pengalaman awal pembangunan bangsa Indonesia hingga merdeka. sehingga, sejak awal pembangunan nasionalisme Papua harus memiliki prinsip yaitu kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.

“Bangsa Papua, bagi saya, orang yang mau mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa Papua dan tanah Papua. Itulah yang orang Papua. Tanpa melihat silsilah dan keturunan. Sebab dalam pengalaman saya, selama ini ada juga teman-teman saya, yang ciri – cirinya Melanesia tidak ada pada dirinya, tetapi hatinya Papua”

Menurut Filep Karma, bahwa bangsa Papua adalah tiap orang yang mengakui bahwa dirinya orang Papua, mencintai bangsa Papua dan rela berkorban bagi bangsa Papua. Ini tanpa melihat suku, etnis dan bahasa. Filep Karma dalam orasinya menegaskan secara sederhana tentang konsep nasionalisme Papua.

“Bahwa orang Papua bukan selalu kulit hitam, rambut keriting. “Di Jawa, ada orang rambut lurus, orang Jawa asli, dia juga peduli pada kita orang. Suatu saat kalau Indonesia kejar dan bunuh orang ini, Sobat kau datang!” tegas Filep Karma dalam orasinya dilansir dari Youtube.com

Filep Karma menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan Papua butuh berbagai macam siasat, salah satunya mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia. Pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dihadiri sebanyak 194 negara mensyaratkan bila papua serius ingin merdeka maka setidaknya harus mendapatkan dukungan 130 negara. Sementara, sekarang ini hanya negara Vanuatua (salah satu negara di Kepulauan Pasifik) yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Papua.

Filep Karma juga menekankan pentingnya demokratisasi di dalam alat perjuangan (persatuan) untuk kemerdekaan Papua, karena masih terdapat ego sentris yang kuat di berbagai kelompok suku Papua.

Penekanan Filep Karma tentang pentingnya alat politik, harus ada pembenahan organisasi – organisasi perjuangan di Papua. Saat ini, persatuan antara faksi-faksi organisasi Papua masih sulit. Masih ada nuansa saling menjelekan cara berjuang dan masih saling menjatuhkan metode perjuangan.

Filep Karma meyakini bahwa Papua dapat dimenangkan dengan cara-cara demokratis/damai, damai dalam pengertian berjuang memenangkan gagasan dalam masyarakat minsalnya menyampaikan aspirasi secara damai, sopan dan santun, tanpa menindas orang lain.

“Cara berdemokrasi Ini yang sangat perlu bagi orang Papua. Kita mau duduk bersama, saling mendengar, saling mengalah dan kalau kita mau memilih pemimpin, mari kita tempuh cara demokratis,” kata Filep dalam buku “Seakan Kitorang Setengah Binatang”.

Filep Karma juga menekankan pentingnya melakukan penyadaran/ideologisasi terus menerus terhadap masyarakat Papua. Bahwa perbedaan tetaplah perbedaan tidak dapat di paksakan menjadi satu. Minsalnya, orang gunung tetap pada karakteristiknya tidak mungkin di paksa untuk mengikuti karakter orang pantai. Yang penting adalah rasa solidaritas antar terhadap penderitaan di Pantai orang Gunung juga merasakannya.

Saat ini lembaga-lembaga pendidikan resmi, dari Sekolah Dasar (SD) sampai Universitas, dari surat kabar sampai media-media di Internet, dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Bahkan saat ini pemerintah Indonesia memblokir salah satu media internet Papua (Papuapost.com) atas permintaan tentara. Filep Karma menggaris bawahi pentingnya melakukan pendidikan-pendidikan sederhana dari mulut ke mulut, atau lewat pertemuan-pertemuan sederhana, arisan keluarga atau pelatihan khusus untuk kader politik. Merekalah nantinya yang akan bertanggung jawab untuk menyebarkan gagasan perjuangan pada masyarakat luas dalam demonstrasi, rapat akbar, panggung orasi, dll.

Sejak awal, perjuangan mesti dilandasi dengan kepentingan perjuangan kelas masyarakat lain yang di tindas, dengan melakukan dan meningkatkan solidaritas terhadap seluruh masyarakat yang tertindas, persoalan perburuhan, mahasiswa, tani dll.

“Kitorang di Papua juga harus belajar untuk mengubah pola-pola. kalau di Jakarta saat ini ada demonstrasi buruh menuntut perbaikan gaji, kitorang di Papua juga harus turun jalan mendukung apa yang teman-teman buruh di Jakarta suarakan. Ada ketidakadilan pada perempuan di Jakarta kita di Papua juga harus ikut aksi itu. Menyatakan solidaritas!” tulis Filep dalam bukunya. (solidaritas.net)

Download Buku:

Seakang Kitorang Setengah Binatang

Judul : Seakan Kitorang Setengah Binatang

Penerbit : Deiyai, Jayapura

Tahun Terbit : 2014

Tebal : xvi + 137 hlm; 14,5 x 21,5 cm

Penulis : Filep Karma

Craps

Budak Freeport

2015-08-04T23:45:00.000+07:00

Menanggapi Proses Renegosiasi Kontrak Karya Freeport

Sejak Rezim Orde Baru tahun 1967 - 2015, PT.Freeport Indonesia telah bercokol selama 48 tahun di Gunung Nemangkawi (Erstberg dan Greesberg) menguras isi bumi cendrawasih. Proses masuknya Freeport sejak awal sama sekali tak melibatkan orang Papua sebagai pemilik hak ulayat yang merujuk pada anti-demokrasi. Praktek anti-demokrasi Indonesia era Orde Baru turut melahirkan masalah sejarah politik Papua yang belum usai.

Kontrak Karya (KK) I dengan Rezim Orde Baru dilaksanakan pada 5 April 1967 dan berlaku selama 30 tahun, terhitung sejak eksplorasi Erstberg beroperasi pada bulan Desember. Dengan dasar Undang Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Proses penandatangan ini KK I merupakan ilegal karena terjadi dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun belum mengakui Papua sebagai wilayah resmi secara de-jure Indonesia.

Saat ini aktivitas eksploitasi dijalankan sesuai KK II yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991 untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing 10 tahun. Namun KK II ini pun mengandung unsur Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), sebab dilakukan 6 tahun sebelum KK I berakhir, sangat tertutup, dan tidak melalui konsultasi dengan komunitas masyarakat pemilik hak ulayat.

Praktek busuk sudah dan terus terulang dari rezim ke rezim penguasa Republik Indonesia. Hingga pada era Presiden Joko Widodo yang merubah KK menjadi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), setelah Tahun 2011 rezim Susilo Bambang Yudhoyono menyusun nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang berisi rencana memperpanjang kontrak Freeport, yakni dua kali 10 tahun atau 20 tahun sesuai dengan permintaan Freeport. Ini artinya, kontrak karya Freeport tidak akan habis pada tahun 2021, tetapi diperpanjang hingga tahun 2041. Namun menurut Peraturan Pemerintah (PP_ Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, disebutkan bahwa perpanjangan Kontrak Karya diajukan paling cepat dua tahun atau paling lambat enam bulan sebelum kontrak berakhir. Atas peraturan ini, maka sudah seharusnya perusahaan afiliasi Freeport-McMoran, harus mengajukan perpanjangan kontrak paling cepat di tahun 2019.

Dari beberapa proses renegosiasi kontrak karya Freeport, semuanya memiliki masalah yang akut. Maka seharusnya rakyat Papua diberi kebebasan menentukan nasibnya sendiri atas kedaulatan tanah-air Papua dan tidak lagi mengumbar “Papua For Sale” kepada asing.

Memoria Passionis dan Imajinasi Identitas Papua

2015-05-08T12:10:00.001+07:00

Photo by Nobodycorp.org

“Sejarah Papua dimulai pada saat orang Papua menyadari bahwa mereka sedang dijajah sehingga mereka bangkit dan menyatakan tekad dan sikapnya terhadap penjajah.”
Pernyataan Tom Beanal kepada Benny Giay (2000:13) tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa salah satu identitas (bangsa?) Papua adalah sejarah ketertindasan, penderitaan, dan kekerasan. Oleh sebab itulah jika memulai penulisan sejarah Papua tidak dimulai dengan kapan Belanda mendarat di Papua dan mengambil tanah ini. Bukan juga sejak kapan Tidore dan Ternate menjajah Papua. Keterangan tersebut memang tetap diperlukan, tetapi bukanlah yang utama. Data-data itu hanya berfungsi sebagai pelengkap. Sejarah orang Papua dan terbentuknya identitasnya dimulai pada saat orang Papua sadar bahwa mereka sedang dijajah dan kemudian bangkit untuk merebut kembali kemerdekaan itu. Lahirnya kesadaran baru itulah yang merupakan awal dari perjalanan sejarah orang Papua.

Begitu pentingnya menempatkan sejarah penderitaan ini (memoria passionis) membuktikan bahwa ingatan sosial rakyat Papua atas kekerasan yang dilakukan oleh stateapparatus (aparatur negara seperti tentara dan polisi) dari pemerintah Indonesia akan terus tereproduksi, terwariskan, dan menciptakan penafsiran-penafsiran baru dalam kehidupan rakyat Papua. Membayangkan identitas Papua berarti juga mengelola bagaimana ingatan penderitaan dan kekerasan ini harus diletakkan dalam konteks penulisan sejarah rakyat Papua.

Luka MemoriaPassionis

Narasi dari memoria passionis rakyat Papua selama pengalaman hidupnya dan berinteraksi dengan pemerintah Indonesia begitu banyak jumlahnya. Narasi-narasi itu tidak akan pernah tercatat dalam pelajaran sejarah. Jangan harap itu bisa terjadi. Yang terjadi justru adalah pengingkaran dan pengulangan secara terus-menerus kekerasan itu hingga hari ini. Luka kekerasan dan penderitaan itu berserakan jumlahnya di tengah masyarakat Papua. Ingatan sosial tersebut tersimpan rapi dibalik perjuangan rakyat di kampung-kampung bertahan hidup. Sebelumnya tempat mereka, teteh, ataupun sanak-saudara mereka dihilangkan dengan paksa di depan mata mereka. Dan tak ada yang memedulikannya.

Catatan dan kesaksian mereka beberapa diantaranya sudah dituliskan di media massa atau pun termuat sebagian kecil di laporan beberapa LSM bidang HAM. Narasi dan pengalaman rakyat Papua bersentuhan dengan kekerasan ataupun pembangunan sering dianggap hal yang remeh. Pandangan ini mengikuti perspektif penyederhanaan arti dan makna dari manusia dalam kesleuruhan proses kebijakan pembangunan. Manusia hanya dianggap sebagai deretan angka-angka, hanya soal kwantitas bukan bagaimana dinamika dan perjuangan mereka yang memberikan pelajaran dan inspirasi bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan misalnya.

Dalam konteks Papua, saya kira harus dihentikan perspektif penyederhanaan dalam melihat manusia Papua. Justru menurut saya sangat penting artinya dokumen sejarah yang mengangkat pengalaman dan kejadian masa lampau. Dokumen berbentuk kesaksian dan pengalaman rakyat Papua yang mengalami perjuangan HAM amat penting untuk merekonstruksi—menyusun kembali-sejarah bangsa Papua menuju Papua Baru. Kerena pengalaman lampau sangat menentukan pemahaman diri orang Papua sekarang, dan masa depannya sebagai suatu bangsa. Sehingga usaha untuk mencari dokumen sejarah mejadi suatu agenda prioritas, khususnya dokumen sejarah pengalaman dan kesaksian rakyat Papua yang melimpah jumlah (Giay,2000).

Dokumen itu menjadi bahan yang sangat penting bagi gerakan besar untuk melakukan penulisan kembali sejarah orang Papua. Dokumen-dokumen historis ada di dalam pengalaman sejarah dan pemahaman diri bangsa Papua yang dipengaruhi oleh rangkaian peristiwa sejarah yang terjadi di tanahnya sendiri. Orang Papua yang telah mengikuti perjalanan sejarah sejak zaman Belanda bangsa Papua hingga sekarang di bawah pemerintahan RI adalah sumber dan saksi-saksi sejarah yang dapat dipercaya. Kita tidak perlu mencari dokumen sejarah di mana-mana. Dokumen sejarah dari luar negeri, tentu tetap dibutuhkan tetapi hanya sebatas melengkapi. Bukan sebagai dokumen utama.

Memoria Passionis adalah sebuah gerakan ideologis dan intelektual untuk menyelami sejarah sunyi bangsa Papua. Jika kita tanpa prasangka mengunjungi pelosok-pelosok Tanah Papua: Wamena, Paniai, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Mindiptana, Timika, Arso, Memberamo dan yang lainnya maka dengan mudah kita akan mendengar kisah-kisah sejarah penderitaan yang keluar dari mulut masyarakat biasa. Ingatan rakyat dengan tajam dan jernih mencatat rekaman peristiwa-peristiwa kekerasan yang mereka alami dan menjadi luka sepanjang hidup mereka.

Cerita-cerita tentang kegetiran dan perjuangan hidup rakyat Papua menghadapi penindasan dan kekerasan tidak pernah dibukukan, tetapi diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nada dasar segala ungkapannya: kami dinilai bukan manusia. Artinya kami tidak diperlakukan sebagai manusia tetapi sebagai obyek: obyek kebijakan politik, obyek operasi militer, obyek pengembangan ekonomi, obyek turisme dan lain sebagainya. Kenyataan-kenyataan ini tersusun selama puluhan tahun dan menggelora sebagai sejarah bangsa Papua. Sejarah ini tidak pernah menjadi sejarah resmi bangsa yang diajarkan di sekolah-sekolah. Rangkaian peristiwa ini hanya menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa Papua. Ingatan itulah yang diwariskan turun-temurun, yang berarti juga pewarisan trauma korban. Seorang teolog Johan Baptist Metz pernah melukiskan bobot ingatan akan sejarah ini dengan memakai istilah memoria passionis, ialah ingatan penderitaan. Memoria passionis ini bagaikan magma yang tersembunyi dari pandangan mata biasa tetapi menyimpan energy laten yang dahsyat dan siap menjungkir balikkan status quo yang ada(Giay, 2000:8-9; J. Budi Hernawan dan Theo van den Broek, 1999).

Pertanyaannya sekarang adalah apakah pengalaman memoria passionis tersebut mampu menjadi akumulasi pengetahuan bagi sebagian besar rakyat Papua ? Setelah itu, apakah pengalaman memoria passionis mampu menggerakkan rakyat Papua untuk mengkontruksi dirinya menjadi bagian dari ingatan kekerasan dan penderitaan tersebut ? Hingga saat ini identifikasi dan akumulasi pengetahuan memoria passionis itu belum secara maksimal berlangsung di Papua dan menjadi sebuah cermin dan identitas diri rakyat Papua. Beriringan dengan mengingat kembali memoria passionis itu, tawaran gula-gulaOtonomi Khusus(Otsus) dan kesejahteraan semakin menghimpit rakyat Papua. Kedua sisi ini (memoria passionis dan kesejahteraan ekonomi yang ditawarkan oleh Otsus) mengaburkan kemana identitas rakyat Papua seharusnya diidentikkan. Logika kesejahteraan ekonomi yang ditawarkan Otsus mengaburkan spirit memoria passionis yang dirancang menjadi sebuah gerakan sosial di Tanah Papua. Dan semuanya didesain dan dilakukan oleh orang Papua sendiri.

Membayangkan identitas Papua kini bagai serial yang menuntun kita untuk memeriksa kembali perjalanan sejarah rakyat Papua. Di dalam fragmen-fragmen sejarah itu, terdapat satu hal yang seolah terlupakan dan dianggap dengan mudah diselesaikan melalui gelontoran triliunan rupiah berbentuk kesejahteraan ekonomi yang ditawarkanoleh Otsus Papua. Jika rakyat Papua mengasosiasikan dirinya berada dalam lingkaran memoria passionis, menjadi bagian dari penderitaan yang dialami oleh rakyat sebelumnya, maka memoria passionis ini telah menjadi “identitas”dan momentum bagi rakyat Papua untuk melanjutkannya menjadi sebuah gerakan sosial, dimana kemudian rakyat Papua menjalin solidaritas terhadap pengalaman memoria passionis ini.

Namun tantangannya justru tidak ringan. Keterpecahan sosial di tengah rakyat Papua dan gula-gula kesejahteraan ekonomi mengancam solidaritas tersebut. Perbaikan ekonomi dan kesejahteraan tentu saja penting bagi rakyat Papua kini dan seterusnya. Namun, kesejahteraan ekonomi dan Otsus hadir seolah-olah menutup rapat luka memoriapassionis ini. Hal ini misalnya ditunjukkan dengan pernyataan bahwa permasalahan di Papua adalah (seolah-olah hanya) kesejahteraan ekonomi. Jadi logikanya adalah cukup dengan memberikan uang dan persoalan Papua akan selesai. Dan secara tidak langsung saya kira itu menyederhanakan permasalahan dan menganggap rakyat Papua (di)miskin(kan). Justru yang terjadi adalah rakyat Papua dimiskinkan di tanahnya yang sangat kaya itu.

Mengimajinasikan identitas Papua adalah perjuangan untuk memediasi pengalaman memoria passionis menjadi semangat dan solidaritas bersama bagi rakyat Papua. Hal ini semata-mata dilakukan karena memoria passionis menjadi salah satu bagian sejarah terbentuknya sejarah, identitas, dan perjuangan rakyat Papua untuk menegakkan harkat dan martabatnya. (I Ngurah Suryawan)

Bri Aku Radjin, Sampaikan Maksud-Mu

2015-05-08T11:58:00.000+07:00

Tahun 1930-an silam, misionaris Belanda Izaak Samuel Kijne, melalui sebuah pengalaman seni yang dasyat, menciptakan lagu “Hai Tanahku Papoea”. Lagu ini lahir dari imajinasi dengan daya terawang yang gila. Ada gambaran pemujaan kepada pencipta atas surga kecil, bernama Papua Barat. Pengalaman seni itu kemudian menjadi pernyataan harga diri bangsa Papua Barat. Bagi saya, apresiasi atas mahakarya ini adalah satu bentuk penemuan harga diriku di tanah penuh curang ini.

Hai tanah ku Papoea,

Kau tanah lahirku,

Ku kasih akan dikau

sehingga adjalku.

Papua, tanah pusaka. Di sini saya lahir. Tanah yang melahirkan kemelanesiaanku sebagai bangsa. Melanesia rasku, berjaya di sini. Tanah pemberian pencipta yang harus kujaga. Hingga nanti gunung-gunung runtuh aku untukmu. Jika nanti aku pergi, kedipan mata terakhirku adalah panah pemusnah yang akan tumbuh tak kenal musim.

Kukasih pasir putih

Di pantaimu senang

Di mana Lautan biru

Berkilat dalam trang.

Papua, kau bundaku. Kujaga pantai nan-indah, biru cerah bak perawan kencur. Aku hidup di sini, di pantai ini. Tuhan beri, aku jaga. Tuhan beri aku hidup darinya. Aku menari-nari memuji-Mu di pasir putih-Mu yang berkilat terang. Kutemui kilauan-Mu di atas pasir putih-Mu di sini, di pantai Papua Barat.

Kukasih gunung-gunung

Besar mulialah

Dan awan jang melajang

Keliling puntjaknja.

Kukasihi kau, sum-sumku. Gunung menjulang, mendekati singgasana-Mu, Kau beri. Aku tertegun kagum. Aku panjat gunung-Mu. Aku muliakan Engkau di atas sana, dari dekat-Mu. Aku luluh memuji penuh bebas. Di sini, semua misteri. Dalam salju dan awan putih pekat aku memuji-Mu dengan jiwaku. Aku mencari maksud-Mu.

Kukasih dikau tanah

Jang dengan buahmu

Membajar keradjinan

Dan pekerdjaanku.

Kau tetap dan tetap kukasihi, Papua Barat. Mama yang memberi aku hidup. Tanah yang subur. Alam sediakan potensi. Rajin-Mu kumohon. Dari sana, kukembangkan kerajinan, penuhi kehidupan. Aku wajib mengasihimu, bundaku. Susu dan madu kau beri untuk kuatku, jaga Kau.

Kukasih bunji ombak

Jang pukul pantaimu

Njanjian jang selalu

Senangkan hatiku.

Bunyi ombak di bibir pantaimu, bak nyanyian surgawi. Hati terhibur nikmati ombak yang memantul di pantai-Mu. Di bibir-bibir pantai-Mu aku bangun rumah-rumah kecil. Rumah aku hidup memuji Kau, si empunya ombak.

Kukasih hutan-hutan

Selimut tanahku

Kusuka mengembara

Di bawah naungmu.

Hutan, kau rumah yang memberi perlindungan. Aku mengembara di bawah lindungan sejukmu. Hutan, tempat aku mengembara, mencari diri. Hutan, kau beri semua yang hidup mendapatkan hidup karenamu. Hutan, tempat aku mencari dan menemukan Sang Pencipta.

Sjukur bagimu, Tuhan,

Kau brikan tanahku

Bri aku radjin djuga

Sampaikan maksud-Mu.

Surga kecil t’lah Kau beri. Aku Melanesia di atasnya. Dari tanah ini nama-Mu dimuliakan. Aku takut, aku menjadi malas dan sombong karena tanah-Mu. Aku takut, kulalai menjaga tanah ini. Tuhan, aku takut melupakan-Mu saat aku larut dalam kenikmatan. Tuhan beri aku rajin untuk menjaga surga kecil-Mu. Beri Melanesia-Mu kuat melawan curang di tanah surga. Tuhan, segala yang indah, segala yang mahal, dan segala yang sangat … ada di sini, termasuk aku yang unik, Kau ciptakan, terpujilah nama-Mu, BAPA!

Yermias Degei

Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri

2015-05-05T18:57:00.000+07:00

Hasil penelitian Prof. Pieter J. Drooglever tentang pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Papua telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri”. Judul aslinya “Daad van Vrije Keuze, de Papuans van Westelijk Nieuw Guinea, en de grenzen van het Zelfbeschichtings recht.”

Saat pertama kali diluncurkan pada seminar Act of Free Choice di Den Haag, 15 November 2005, Drooglever menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pepera 1969 adalah suatu manipulasi sejarah Orang Papua.

Buku yang diterjemahkan oleh Dr. Johanes Riberu setebal 300 lebih halaman, ternyata laris manis di toko buku terbesar di Jakarta. “Saya heran buku ini bisa habis di pasaran, termasuk Jakarta,” ujar Dr. Benny Giay pada JUBI usai peluncuran buku “Memanusiakan Manusia” belum lama ini di Kotaraja, Jayapura. Menurut Giay, buku ini sebenarnya berisikan banyak pengalaman Orang Papua saat pelaksanaan Pepera Tahun 1969. Baginya, kalau buku terjemahan Drooglever laris karena kebutuhan pengetahuan pembaca tak soal, tetapi sangat disayangkan jika ternyata diborong oleh institusi tertentu sambil tertawa lepas. “Tapi, yang jelas kitorang harus respon terhadap buku-buku yang memuat sejarah dari Orang Papua,” kata Benny Giay mengingatkan generasi muda Papua untuk terus berkarya dalam meningkatkan kemampuan menulis.

Buku setebal 700 halaman dengan 14 bab merupakan hasil penelitian dari Prof. Drooglever pada Tahun 1999 atas perintah Menlu Jozias van Aartsen, yang diamanatkan pula oleh Parlemen Belanda. Penugasan kepada Profesor Sejarah itu tidak lepas dari suatu gerakan politik Belanda, terutama Partai Gereformeed Politiek Verbond atau Christen Unie. Bagi Dr. Karl Phill Erari, ada dua konteks yang mendorong Prof. Drooglever melakukan penelitian.

Pertama, karena Kongres II Rakyat Papua, Mei 1999, mendesak perlunya pelurusan sejarah, karena Rakyat Papua merasa jalan sejarahnya menuju kemerdekaan sebagai suatu bangsa telah dibelokkan oleh kepentingan politik Jakarta. Bahkan (Alm) Theys Hiyo Eluay berkali-kali dalam pernyataan politiknya selalu mengumandangkan perlunya meluruskan sejarah Orang Papua yang telah dibengkokkan dan perlu dilakukan peninjauan kembali.

Kedua, tampilnya Gus Dur sebagai Pemimpin Indonesia yang lebih demokratis. Drooglever menyebut Sekjen PBB waktu itu, U Thant, dalam laporan akhirnya kepada Majelis Umum PBB, tak punya pilihan lain kecuali menyimpulkan Pepera 1969 adalah suatu penentuan pendapat rakyat. Dijelaskan, sebetulnya dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 diputuskan suatu proses plebisit, tapi belakangan diubah menjadi the act of free choice, yakni hak untuk menentukan nasib Papua. Masalahnya ialah Ortiz Sans, yang ditugaskan PBB sebagai pengawas Pepera, meragukan the act of free choice itu dapat dilakukan oleh penguasa Indonesia. Artinya, apakah benar-benar sesuai dengan azas yang diakui dunia internasional. Ortiz Sans menyatakan proses itu bukan suatu act of free choice. Jadi dia mengambil jarak terhadap apa yang terjadi di Papua dan sikap itu juga diambil oleh Sekjen PBB, U Thant. Ini berarti ada keberatan yang serius dari masyarakat internasional.

Drooglever menyusun bukunya berdasarkan penelitian di Belanda, PBB, arsip nasional Amerika Serikat, narasumber, para saksi sejarah dari Papua, Belanda dan saksi sejarah lainnya. Ia menggunakan bahan-bahan dokumentasi yang sebelumnya hampir tak pernah dipakai. Bab pertama dari buku ini lebih banyak tentang sejarah kontak Orang Papua sampai dengan masa Perang Dunia II. Pokok penting dalam bab ini adalah bagian Barat New Guinea secara perlahan dan pasti masuk ke dalam lingkaran pengaruh kekuasaan pusat kolonial Belanda di Batavia. Kepentingan Batavia, yang merupakan ibukota pemerintahan Hindia Belanda bukanlah soal komersial dan keuntungan ekonomi. Sebab pada waktu itu tanah Orang New Guinea dianggap tidak memiliki potensi ekonomi dan kurang menarik bagi sektor komersial. Namun yang menjadi alasan utama keterlibatan Belanda terhadap New Guinea adalah lebih bersifat politik.

Berikut View buku Tindakan pilihan bebas!: orang Papua dan penentuan nasib sendiri di Google Book:

Sound of the Morning Star - West Papua Documentary

2014-11-29T19:37:00.000+07:00

The film which opens the superb David Bridie-produced "Sound of the Morning Star" CD (2003).

"Sound of the Morning Star" combines traditional West Papuan songs and ambience - recorded in the field - with tailor-made, respectful backing by Australia's top musicians and producers. The result is a collection of relevant works that bring to the fore the earthy aural cultural treasures to be found in West Papua.

Unlike other works which utilise the sounds of primitive culture for commercial gain, arduous and extensive research has ensured remuneration for the Papuan authors and artists involved.

New evidence of torture in West Papua

2014-11-29T19:33:00.000+07:00

A shocking new video which shows Tunaliwor Kiwo, a West Papuan farmer being tortured, allegedly by government forces, suggests that Indonesia's dark past continues to live on in some parts of the country.

This report from Al Jazeera's Step Vaessen contains some disturbing images.

At Al Jazeera English, we focus on people and events that affect people's lives. We bring topics to light that often go under-reported, listening to all sides of the story and giving a 'voice to the voiceless.'
Reaching more than 270 million households in over 140 countries across the globe, our viewers trust Al Jazeera English to keep them informed, inspired, and entertained.
Our impartial, fact-based reporting wins worldwide praise and respect. It is our unique brand of journalism that the world has come to rely on.
We are reshaping global media and constantly working to strengthen our reputation as one of the world's most respected news and current affairs channels.

Readmore:

Forgotten Bird of Paradise

2014-11-29T19:19:00.000+07:00

Full version of the critically acclaimed undercover documentary, 'Forgotten Bird of Paradise', on the West Papua independence struggle.

It was directed by British filmmaker Dominic Brown, who travelled in West Papua without the knowledge or authority of the Indonesian authorities. The film provides a rare and moving insight into the ongoing struggle for freedom being fought by the West Papua people against Indonesian colonial rule.

For over 45 years the people of West Papua have suffered in silence. Slowly their voice is starting to be heard.

Papua Merdeka! West Papua. One People. One Soul

Documentary produced by Dancing Turtle Films http://www.dancingturtle.org